Gojek Masuk Ternate

Page 1

MAJANGPOLIS

HUKRIM

50 Anak Positif DBD

Kontraktor Sayoang-Yaba Diperiksa

HALAMAN 13

HALAMAN 9

HARIAN

MALUT POST

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

Tampil Terdepan

KAMIS 28 FEBRUARI 2019

ECERAN: Rp 5.000,-

GOJEK Masuk Ternate Mulai Senin (4/3) dilakukan sosialisasi dan rekrutmen driver

N

G

Mulawarman

N NJA

Head of Regional Corporate Affairs for East Indonesia GOJEK

Ojek Pangkalan Keberatan “Berbagi Rezeki” TERNATE – Perusahaan teknologi angkutan jasa online GOJEK rupanya melihat Ternate sebagai kota dengan potensi pasar yang menjanjikan. GOJEK yang berdiri 2010 lalu itupun memutuskan masuk ke Ternate. Rekrutmen driver pun mengutamakan putra daerah, terutama yang sudah

i esma r 6 201 tam us rn per gan t s Aguunico ia den 1,3 s i jad done al US$ r Rp a t n I di asi to sekit u u l a va ar at i K mil riliun -JE O t G 7 1 18, ma i 20 perta r a u p a Jan startu g did ers t n i u a d ja sia y e. Re ilai l A n g i d Goo kan, Rp t nai yebu ekitar n s me anya dantriliun ra Ast 8 1,3 1 20 n ari nal daut u r Febrnasio up tur Or Inte um G si di G r a t a Dj nves i ber K E J dia

bekerja sebagai ojek pangkalan (opal). Head of Regional Corporate Affairs for East Indonesia GOJEK, Mulawarman menuturkan masuknya GOJEK di Kota Ternate bertujuan memberdayakan pekerja sektor informal dan UMKM lokal, terutama ojek pangkalan. “Perekrutan diutamakan untuk putra daerah yang pekerjaan utamanya ojek pangkalan,” ujarnya kepada Malut Post, Rabu (27/2). Saat ini, unicorn pertama di Indonesia tersebut masih dalam tahap sosialisasi ke masyarakat Maluku Utara, Baca GOJEK... H.8

A JAL

PA

0 201 n a irik em n Did Nadi enga d h ole arim k Ma river d 20

at dapdari 5 1 i 20 ana Junuran dres kuc Ventu NSI

ia 015 equo 2 r S obe na Okt cur dan DST u dik ital da p a C bal Glo

e

DEBAT PILPRES Sandiaga Minta Saran Anies

Su

AN

YAN ELA

P

CAT PARA peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mengikuti tes CAT, Rabu (27/2). CAT tingkat kabupaten/ kota menggunakan sistem perankingan alih-alih passing grade.(*) DETIK.COM

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

HANGAT: Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan dalam satu kesempatan

JAKARTA - Cawapres Sandiaga Uno meminta saran ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jelang debat ketiga. Menurutnya, Anies berkompeten untuk memberi masukan untuk tema pendidikan. “Saya akan bertukar pikiran dan dapat masukan dari pakar pendidikan yang kebetulan mantan mitra saya di DKI, Anies Baswedan. Beliau akan memberikan masukan juga, saya tentunya merasa terhormat begitu banyak masukan. Dan pakarnya makin banyak yang datang kepada kita.

Status 6 Desa Tunggu Putusan Mendagri

Baca DEBAT... H.11

DI’S WAY Teen Talk Celeng

Oleh

Dahlan Iskan

BIARLAH Kim dan Trump bertemu di Hanoi hari ini. Saya tetap pada jadwal saya: ke pedalaman Thailand. Ke Mae Sae lagi. Dekat perbatasan dengan Myanmar. Saya masih ingat empat tahun lalu. Pertama ke wilayah ini. Baca DI’SWAY... H.8

Utang di Cafe, Motor Desa Digadai Ini jelas bukan salah administrasi

Tukang Kuti UN Dekat, BOS Makin Kabur So sama deng bos-bos investasi bodong

ikip

:W

er mb

ARMIN Zakaria

E RID GO CAR AL GO FOOD FESTIV GO FOOD GO SEND GO BOX GO TIX GO MED GO DEALS GO PAY GO BILLS S GO POINT GO PULSA GE GO MASSA GO CLEAN GO AUTO GO GLAM GO

Mangkir, Amin Drakel Dipanggil Lagi

SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) menegaskan masalah status enam desa yang menjadi sengketa batas wilayah kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, masih tetap menunggu putusan Menteri Dalam Negri. Hal ini disampaikan kepala biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku Utara, M. Miftah Baay, kepada Malut Post, melaui rilis kemarin. Menurut Miftah, mencermati perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini terkait persoalan sengketa status 6 desa yang dipersoalkan Pemda Halbar dan Pemda Halut,

TERNATE – Masuknya nama sejumlah ASN dalam struktur kepengurusan tim relawan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Bravo-5 Maluku Utara, akhirnya ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu Malut. Sekretaris Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan Sekkot Tidore Kepulauan Asrul Sani Soleman sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Sayangnya, Ketua Tim Bravo-5 Malut,

Baca DESA... H.8

Baca AMIN... H.8

MUKSIN Amrin

Belajar Nembang di Sekolah Macapat Keraton Jogjakarta

Bangga saat Diikutkan dalam Pendadaran Tak dipungut biaya untuk ikut sekolah macapat di lingkungan Keraton Jogjakarta. Makna dijelaskan para pengajar setiap selesai nembang.

DEDIKASI: Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projosuwasono saat mengajar macapat (22/2)

Anisatul Umah, Jogjakarta

Ku-kusingdu-pa kume - lun Nge-ningkentyas, sang a-pe-kik Ka wengku sa gung ja -ja -han Na ngingsa-nget -a-ngi-ki-pi Sangre-si Ka-ne ka pu-tra Tu-mu-runsakingwi-ya-ti BAIT demi bait tembang kinanti itu dilantunkan Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) Projosuwasono. Suaranya terdengar sangat jernih. Tubuhnya menunjukkan penghayatan yang total. Lalu, “Monggo nyoba,” Baca NEMBANG... H.8

ANISATUL UMAH/JAWA POS

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post


2

HARIAN

HALTIM & HALTENG

MALUT POST

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

AGENDA Hari ini, 59 Kades Dikukuhkan MABA- Sebanyak 59 Kepala Desa (Kades) terpilih se-Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), dijadwalkan Kamis (28/2) hari ini pukul 08.00 WIT dilantik oleh Plt Bupati Haltim Muh. Din Ma’bud. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badalan Uat mengatakan, pelantikan para Kades ini sudah harus dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Plt Bupati. “Untuk kesiapan sudah mantap, dan kita juga sudah lakukan gladi jam 3 sore tadi (kemarin red),” jelasnya. Dikatakannya, pelantikan para kades hasil Pilkades serentak pada Januari ini, sebelumnya telah dijadwalkan Senin kemarin, namun terpaksa harus ditunda karena Plt Bupati masih berada di luar daerah.” Insya Allah untuk besok (hari ini red) tidak ditunda lagi karena Plt sudah ada,” Tegasnya. (mpg/mpf)

PEMKAB Pemkab Minta Penambahan SPBU MABA - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Melalui Asisten III Bidang Pemerintahan H.Tamrin Bahara, meminta Pemerintah Pusat menambahkan SPBU di Haltim. Hal ini disampaikan Tamrin saat mewakili Plt Bupati Haltim Ir.Muh. Din Ma’bud pada acara Peresmian SPBU di Desa Momole, Kecamatan Maba Selatan waktu lalu. Tamrin menyampaikan, Haltim sangat butuh pelayanan BBM. “ Penambahan SPBU akan mendorong perputaran ekonomi masyarakat Haltim. Jadi melalui Kementerian ESDM yang diwakili oleh Direktorat Jendral (Dirjen) BPH Migas Tamrin, kami meminta dukungan dan bantuan penambahan SPBU,” pintanya. Mantan Kabag Umum ini menjelaskan, selama ini angkutan BBM didatangkan dari Tobelo. “Jangkauannya cukup jauh sehingga harganya juga cukup fantastis,” katanya. (mpg/mpf)

Banyak Proyek Belum Capai 100 Persen Perda Zonasi Harus Dijalankan

YUSMAR Ohorella

WEDA- Ikatan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (IKAPERIK) Unkhair Ternate meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, menjalankan dengan baik Peraturan Daerah (Perda)

Provisi Maluku Utara nomor 02 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Malut Tahun 2018-2038 yang baru disosialisasikan beberapa waku lalu. Ketua Umum IKAPERIK Yusmar Ohorella menyatakan, Perda ini adalah produk hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. “ Untuk menunjang keberlanjutan dan kesinambungan Perda ini, maka harus benar-benar dijalankan demi kemajuan pembangunan perikanan di Maluku Utara,” terang Yusmar. Satu hal yang mendesak dan segera ditindaklanjuti, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur yakni Kawasan Startegis Nasional Tertentu berkaitan dengan Pulau-Pulau kecil terluar. Di Maluku Utara, kata dia, kategori

Pulau kecil terluar itu adalah Pulau Jiuw yang berada di perairan Halmahera Tengah dan berbatasan langsung dengan Negara Palau. “Harus disediakan kapal pengawasa khusus. Sebab perairan yang berada di Pulau jiuw adalah jalur lintas kapal nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah tersebut sampai perairan patani dan sekitarnya. Harapan kami, sumberdaya perikanan khususnya ikan tuna tidak lagi ditangkap secara ilegal oleh nelayan asing,” ujarnya. Selama ini perairan Halteng tidak ada pengawasan yang baik dari Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Maluku Utara. “Kapal nelayan asing bebas menangkap ikan di wilayah Halteng karena kurangnya pengawasan dari Provinsi,” katanya. (mpf)

DANA DESA Bupati Diminta Terbitkan Perbup Laporan DD MABA - Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa Kabupaten Halmahera Timur meminta Plt Bupati Haltim untuk menerbitkan prodak hukum berupa Peraturan Bupati (Perbub) tentang mekanisme pelaporan Dana Desa (DD) agar lebih transparan dan terkontrol. Hal itu menyusul laporan pertanggungjawaban Kepala Desa selama ini dinilai lopat tidak melaui tahapan pelaporan yang benar karena mengabaikan fungsi BPD sebagai lembaga pengawas keuangan desa. Ketua TA Haltim Julfan Hi Usaman mengatakan, selama ini ada salah satu aspek mendasar penyampaian laporan pemerintah desa mengabaikan aspek transparansi di desa. Di mana, Pemerintah desa tidak lagi menyampaikan laporan pertangungjawaban penggunaan dana desa kepada BPD yang merupakan perpanjangan tangan masayarakat.” Tahapan itu yang selama ini diabaikan oleh pemerintah desa mulai 2015 samapai sekarang ini, dan itu terjadi di 102 Desa,” ujar Julfan. BPD selama ini, kata dia, krisis fungsi sebagai lembaga pengawasan di desa yang seharusnya mengetahui penggunaan dana desa maupun capaian program yang di canangkan selama 1 tahun berjalan.” Ini artinya masih lemah dalam penyelenggaraan Pemerintah di desa. Jadi mungkin Pemdes DPMD belum memahami atau pun ada konteks alain sehingga sampai saat ini kegiatan itu belum dilakukan,”katanya. Selama ini Pemdes hanya melakukan laporan langsung ke Dinas terkait, dalam hal ini DPMD Haltim.” Padahal tahapan itu harusnya di lalui sebagaiaman aturan pelaporan dana desa. Karenanya Plt Bupati harus mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal itu,” pungkasnya. (mpg/mpf)

HASRUL RAO FOR MALUT POST

PROTES Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tani (AMT) mendesak PT Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) angkat kaki dari hutan kecamatan Wasile Utara, Rabu (27/2). MHI dinilai telah menyalahi prosedur

Pastikan Perluasan Bandara tak Salahi Aturan TERNATE – PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memastikan pengembangan bandara seluas 36 hektare di Kawasan Industri Weda Bay dilakukan dengan sangat berhati-hati. Manajemen perusahaan sudah memastikan area perluasan tersebut bukanlah area konservasi dan tidak terletak di lokasi yang digunakan nelayan mencari ikan. Dalam press release yang diterima Malut Post, Rabu (277/2) dijelaskan, IWIP juga telah melakukan shores protection untuk melindungi run away agar tidak tergerus abrasi pantai. Langkah ini dalam rangka memenuhi standar peraturan keselamatan udara. Sejak 22 Mei 2018, perusahaan sudah melakukan sosialisasi kegiatan AMDAL kepada masyarakat. Sidang AMDAL IWIP yang berlangsung pada 20 Desember

2018 di Ternate dihadiri kurang lebih 80 orang, termasuk diantaranya kepala desa, perwakilan desa sekitar dan para pemangku kepentingan. Sementara SKKL dan Izin Lingkungan sudah dikantongi sejak 14 Januari 2019. Sejak 2016, perusahaan juga sudah melakukan kegiatan CSR untuk pemberdayaan nelayan di desa Lelilef Sawai, Woebulan, dan Gemaf. Antara lain dengan memberikan fasilitas Fish Attracting Device (rumpon). Tidak hanya terbatas untuk desa sekitar, perusahaan juga membantu pemberdayaan nelayan di desa Sagea dengan memberikan fasilitas perahu nelayan. Komitmen perusahaan dalam memperhatikan ekosistem alam dan pemberdayaan masyarakat lokal akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan proyek Kawasan Industri Weda Bay.

PT IWIP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industrial Estate Development, yang saat ini sedang melakukan pembangunan kawasan industri terpadu untuk memfasilitasi kegiatan pemurnian nikel dan produksi salah satu komponen baterai kendaraan listrik di Halmahera Tengah. Sejak peletakan tiang pancang pertama di bulan Agustus 2018 yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Maritim & Ekonomi dan Menteri Perhubungan, IWIP mengklaim sudah merekrut 1.500 tenaga kerja, dimana 70 persennya merupakan tenaga kerja lokal dari Halmahera Tengah dan Maluku Utara. PT IWIP juga sudah mempunyai perizinan dalam melakukan aktivitasnya termasuk izin lingkungan. Selain itu, memfasilitasi tim anggota komisi penilai AMDAL dari Maluku Utara melakukan studi banding dan kunjungan ke Kawasan Industri Jababeka di Cikarang untuk mempelajari lebih dalam mengenai proses pengolahan limbah dan air 24 Januari 2019 lalu.(kai)

Bupati Tegaskan Kontraktor Lebih Bertanggungjawab Lagi

EDI Langkara

Editor

: Fahruddin Udi

WEDA - Masih banyak pekerjaan proyek di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) progresnya belum capai 100 persen. Padahal, batas waktu yang ditentukan sudah selesai. Ini disampaikan Bupati Halteng Edi Langakara, dalam rapat bersama asosiasi Jasa konstruksi se-Halteng, di ruang rapat Bupati Halteng, Rabu (27/2) kemarin. Menurutnya, progres pekerjaan belum capai 100 persen karena kontraktor tidak profesional dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut. “Saya minta kontraktor lebih bertanggungjawab lagi sehingga pekerjaan bisa rampung sesuai batas waktu yang ditentukan,” pinta orang nomor satu di Pemkab Halteng itu. Politisi Golkar ini menegaskan, kedepan kontraktor yang bermasalah dan tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaan akan diblecklist. “ Kepada instansi terkait supaya proaktif mengontrol kinerja kontraktor,” tegasnya. Bupati juga mengingatkan pengurus Asosiasi agar mengontrol anggotanya yang melaksanakan kegiatan proyek di lapangan. “ Kalau ada anggota yang membandel harus ditegur,” tadas mantan anggota DPRD Provinsi itu sembari mengajak seluruh asosiasi dan anggota bekerjasama dengan penuh tanggung jawab. Sementara Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani menegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dipergunakan tepat sasaran sehingga pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan daerah, Halteng mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Karena itu kontraktor harus tanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan sehingga selesai tepat waktu,” tegas orang nomor 02 di Halteng itu. Lanjutnya, kontraktor harus memprioritaskan tenaga kerja lokal supaya roda perekonomian berputar di masyarakat. “Setiap proyek harus mengutamakan tenaga kerja lokal,” pungkas mantan Ketua DPRD Halteng itu. Hadir mendampingi Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani yakni Asisten II Basri Botutu, Asisten III Ir. Said Yastab, Staf Ahli Samsul Bahri, Staf Ahli Ir. Rizal, Staf Ahli Drs. Ridha M. Saleh, Kadis PU PR Ir. Arief Djalaluddin, Kabag Humas dan Protokol Yusmar Ohorella. (mpf)


TIDORE KEPULAUAN HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

3

Art: Resayfa Rumra

Dua Dubes Tinjau Trikora

“Roti Hidup” Dibagikan di Tikep Harap Penyelenggara Kegiatan Ditindak Editor : Irman Saleh Peliput : Mahfud H Husen

KUNJUNGAN: Wali Kota Capt Ali Ibrahim dan dua Dubes ketika berada di Pelabuhan Trikora.

TIDORE - Kunjungan kehormatan dari Duta Besar Kerajaan Spanyol Jose Maria Matres Manso dan Duta Besar Republik Portugal Rui Fernando Sucena do Carmo bersama rombongan selam dua hari di Kota Tidore Kepulauan dalam rangka tindak lanjut dari pertemuan ke-9 jaringan Global Kota Magelan atau Global Network Magellan Cities (GMNC), yang dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan di Sevila, Spanyol, pada akhir Januari 2019 yang pada pertemuan tersebut Tidore ditetapkan mewakili Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan ke 10 GNMC pada bulan Juli mendatang serta Sail Tidore Tahun 2021. Disela-sela kunjungan tersebut, Duta Besar Spanyol dan Portugal melakukan kunjungan ke Kedaton Tidore serta bentengbenteng peninggalan dan Pelabuhan Trikora serta tugu pendaratan bangsa Spanyol di Kelurahan Rum Balibunga, Senin (25/2). Khusus di

Pelabuhan Trikora adalah untuk kesiapan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menyiapkan tempat berlabuhnya Kapal-kapal pada kegiatan Sail Tidore 2021 nanti, sementara ini tim dari dari TNI AL melakukan survei Osenografi dan Hidrologi serta kedalaman laut untuk persiapan Sail Tidore dan Silkom Navigasi 2021, tim ini dipimpin langsung oleh Letkol Agus dan 14 orang anggota dan akan melakukan survei selama 50 hari sehingga diharapkan hasil dari survei ini dapat memberikan gambaran terbaru tentang peta perairan Kota Tidore karena selama ini masih menggunakan peta lama pada masa zaman Belanda tahun 1923. Dalam persiapan kedatangan kapal-kapal pada peringatan 500 tahun Magelhaens maka tim dari Angkatan Laut akan melakukan survei di dua titik utama yaitu di Pelabuhan Trikora dan Pelabuhan Kesultanan Tidore. (humas)

TIDORE – Kejadian menghebohkan masyarakat di Kabupaten Morotai terkait dengan sosialisasi narkoba dan bahaya seks bebas terhadap ratusan siswa SD maupun SMP oleh Yayasan Barokah yang diselundupkan dengan pembagian ”Roti Hidup” yang dirangkaikan dengan ritual dan simbol misionaris, rupanya juga terjadi di Kota Tidore Kepulauan. Menindaklanjuti hal itu, Aliansi Kerukunan Umat Beragama di Tikep menggelar aksi untuk meminta pihak-pihak agar bertanggung jawab lantaran ikut terlibat dengan sosialisasi tersebut. Aksi yang digelar di sejumlah titik yakni depan Kantor BNNK Tikep, Kantor Dinas Pendidikan Nasional Tikep, dan Polres Tikep ini ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan. Poin tersebut diantaranya mengutuk keras sosialisasi terselubung tersebut, meminta kepada Kapolda Malut mengusut dan menindak hingga tuntas permasalahan itu, dan meminta Wali Kota Tikep untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kesbangpol lantaran telah melakukan pembiaran terhadap kegiatan itu. Kepala Dinas Pendidikan Tikep, Is-

mail Dukomalamo, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pada Selasa (19/2) lalu, ada lembaga yang bernama Bakornas Garda Pencegah dan Mengobati mendatanginya untuk meminta rekomendasi terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah. Kala itu dirinya menyarankan kepada mereka agar berkoordinasi dengan BNNK Tikep. ”Namun mereka beralasan bahwa BNN dengan mereka itu satu wadah. Mereka juga menunjukkan surat dan tanda tangan di bawahnya salah pejabat tinggi BNN Pusat. Untuk mereka meminta Diknas untuk mengeluarkan rekomendasi, barulah mereka ke BNN,” katanya, saat ditemui kemarin (26/2). Lanjutnya, dirinya menganggap bahwa narkoba itu penting untuk dilawan bersama, lantas dirinya percaya, lalu mengeluarkan rekomendasi untuk sosialisasi di sekolah SD maupun SMP. Setelah rekomendasi itu dikeluarkan pada Selasa, hari Rabu sampai Sabtu dilakukan sosialisasi. ”Hari Senin, barulah saya tahu ternyata ada yang terselubung di dalamnya setelah gejolak di Morotai. Tadi (kemarin, red) saya sudah panggil seluruh Kepala Sekolah yang pernah dilakukan sosialisasi untuk meminta kejelasan apakah terjadi pendangkalan akidah dan sebagainya, menurut para Kepala Sekolah bahwa mereka murni melakukan sosialisasi bahaya narkoba,” ujarnya. Menurutnya, tidak ada indikasi pen-

dangkalan akidah dan sebagainya. Hanya saja memang benar ada pembagian biskuit kepada para siswa, namun itu hanya sebagian sekolah saja. Dirinya juga menegaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan itu tidak keluar dari sebagaimana dalam rekomendasinya. ”Bahkan mereka juga menyampaikan agar jangan meninggalkan salat, karena salat itu mencegah perbuatan yang tidak disukai. Ada juga yel-yel anti narkoba. Untuk mengarah ke pendangkalan akidah seperti di Morotai itu belum. Sosialisasi di Tidore tidak seperti di Morotai,” terangnya. Dikatakannya, hampir semua sekolah dilakukan sosialisasi itu. Namun tidak ada yang melenceng dari sosialisasi itu, karena sosialisasi itu didampingi para guru. Hanya ada pembagian biskuit, itu pun dilakukan setelah sosialisasi dan tidak diberi tahu maknanya apa dan sebagainya. Dalam sosialisasi itu juga tidak didampingi pihak Diknas maupun BNNK. ”Awalnya saya tidak menaruh curiga apapun, karena saya berpikir bahwa kita bersama-sama memerangi narkoba. Dengan niat yang tulus dari mereka ini sehingga kita beri izin,” tandasnya. Dirinya juga mengapresiasi aksi yang dilakukan itu sebagai langkah ikhtiar untuk ke depan lebih berhati-hati lagi dan berkoordinasi lebih dulu dengan sepihak agar tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. (tr-03/lex)

Kinerja BNN Tikep Disorot

KINERJA: Massa aksi berdialog dengan polisi di depan kantor BNNK Tikep.

TIDORE – Kinerja Badan Narkotika Nasional Kot a(BNNK) Tidore Kepulauan (Tikep) disorot. Ini karena kehadiran BNN di Kota Tikep dianggap tidak membantu pemerintah untuk terbebas dari Narkoba. Hal ini disampaikan salah satu orator aksi Aliansi Kerukunan Antar Umat Beragama, Zulkifli Launa, dalam menyikapi sosialisasi bahaya narkoba oleh salah satu lembaga kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah SD maupun SMP di Tikep yang diduga di dalamnya terdapat hal-hal yang melenceng dari ajaran agama. Dalam aksi yang digelar di depan kantor BNN Tikep, kemarin (27/2), Zulkifli dengan tegas mengatakan bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, terbentuklah lembaga yang dinamakan BNN baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Mestinya, kehadiran kantor BNN di Tikep disadari bukan hanya sekadar untuk membuat kegiatan di ”Seroja”. ”Kantor ini hadir dalam rangka membantu pemerintah dan rakyat di negeri ini, karena permasalahan narkoba adalah hal yang luar biasa yang harus ditangani

segera. Kalau pendapatan bapak/ibu tidak sebanding dengan kinerjanya, maka baiknya undur diri saja dari pegawai BNN,” semprotnya. Menurutnya, hal yang aneh ketika ada salah satu organisasi yang menamakan diri garda mencegah dan mengobati, hadir ke Tikep untuk mensosialisasikan bahaya narkoba di sekolah-sekolah yang diduga telah melenceng dari ajaran agama islam. Namun hal itu justru turut diikuti staf BNN. ”Ini perlu di klarifikasi oleh BNN. Kenapa ada organisasi seperti ini yang tugasnya mencegah dan mengobati, bukannya tugas negara diberikan kepada BNN untuk memeriksa, menyelidiki, dan merehabilitasi korban Narkoba. Kenapa dibiarkan lembaga atau organisasi yang tidak tahu jelas seperti ini, dan akhirnya kami masyarakat merasa tersinggung, karena kegiatan luarnya lain, namun isinya juga lain,” tuturnya. Lanjutnya, pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kerja BNN hanya menghabiskan anggaran. Kegiatan sosialisasi-nya juga hanya di penginapan Seroja, sudah

begitu diundang hanya beberapa orang dari instansi pemerintah. Setelah itu selesai dan menganggap masyarakat di Tikep sudah paham masalah Narkotika. Harusnya BNN hadir untuk membantu pemerintah, kepolisian dan masyarakat bebas dari narkotika. ”Bukan malah membiarkan lembaga tidak masuk akal yang datang mengatasnamakan Mabes Polri maupun BNN Pusat untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya,” tandasnya. Sementara Kepala BNNK Tikep, AKBP Busranto Abdulatif saat dikonfirmasi membantah ada keterlibatan stafnya dalam sosialisasi itu. Bahkan LSM yang dimaksud itu tidak pernah menyurat atau memberi tahu ke BNNK Tikep. Pihaknya tahu setelah ada kegiatan di Kabupaten Morotai yang viral di media. Setelah mengetahui info tersebut, bersamaan itu pihak BNNP menginstruksikan agar BNNK Tikep agar segera mengecek di lapangan. ”Kami BNNK Tikep segera melakukan cek lapangan pada Senin kemarin, dan hasil informasi yang kami peroleh sudah dilaporkan ke BNNP di Ternate,” katanya. Dirinya juga mendapat laporan dari stafnya, bahwa materi orasi aksi yang disampaikan di depan kantor BNNK Tikep tadi pagi, diantaranya menyebutkan bahwa BNNK Tikep ikut dan melakukan pendampingan dalam giat LSM dari Jakarta adalah tidak benar. ”Saya selaku Kepala BNNK Tikep mengklarifikasi ini, karena saya tau persis tidak ada satu pun pegawai BNNK Tikep yang dilibatkan. Jadi jika dalam orasi pada aksi tadi pagi menyebutkan seperti itu, silakan mereka sebutkan pegawai BNNK Tikep yang mana (namanya siapa), berapa orang yang mereka duga tersebut,” terangnya. Klarifikasi ini dianggap penting, kata dia, karena saat orasi pada aksi itu,Sekretaris BNNK mau mengklarifikasi lewat aksi di depan kantor BNNK itu. Namun pihak aksi tidak memberi kesempatan hingga berpindah. ”Mohon maaf saya juga tidak berada di tempat, karena saya sedang mendampingi ayah saya di RS karena sedang sakit,” tutupnya. Dalam aksi di depan kantor BNNK Tikep kemarin, sempat terjadi ketegangan antara masa aksi dan Sekretaris BNNK Tikep lantaran Sekretaris BNNK Tikep ingin mengklarifikasi dugaan keterlibatan BNNK Tikep, namun tidak diberi kesempatan oleh masa aksi. Hal ini pun memancing kemarahan Sekretaris BNNK Tikep karena menganggap apa yang telah disampaikan salah satu orator itu tidak benar, apalagi hal itu telah disampaikan dimuka umum.Beruntung ketegangan tersebut tidak bertahan lama karena beberapa pegawai langsung mengamankan yang bersangkutan.(tr-03/lex)


4

HARIAN

MALUT POST

HALUT & HALSEL

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

MEMADAI Lapangan penumpukan kontainer di Pelabuhan Tobelo Halmahera Utara masih memadai.

RAMLAN HARUN/MALUT POST

MENUJU PEMILU Relawan Demokrasi Siap Bertugas TOBELO - Relawan Demokrasi pemilu 2019 yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara (Halut), akan segera menjalankan tugas mereka. Demikian disampaikan Komisioner KPU Halut Ikbal Loti, Rabu (27/2) kemarin. Menurutnya, kerja mereka sempat tertunda karena adanya revisi anggaran. “Sebenarnya mereka sudah harus turun, tapi karena ada revisi anggaran dan itu sudah tuntas. Besok (hari ini, red) mereka datang jam tiga sore untuk ambil anggaran, hari Jumat (Besok, red) sudah turun ke lapangan,” katanya. Dia berharap relawan demokrasi yang sudah terpilih tersebut dapat memaksimalkan waktu sebaik mungkin. (tr-04/onk).

Diperiksa, Dorkas Langsung Sakit Bos GKI dan Karapoto Diperiksa di Ternate Peliput : Ramlan Harun Editor : Bukhari Kamaruddin

TOBELO - Polres Halmahera Utara (Halut) tetap mendalami kasus investasi bodong yakni Global Kapital Inves (GKI) dan Karapoto

Cabang Tobelo. Polisi meminta keterangan penanggungjawab serta leader. KBO Polres Halut Ipda Aktuin Moniharapon mengatakan, Dorkas sudah dua kali diperiksa. “Pemeriksaan pertama terhenti karena dia mendadak sakit dan muntah-muntah,” kata Aktuin. Pada pemeriksaan kedua, Dorkas kembali sakit. “Jadi nanti kita periksa lagi,” tuturnya. Sementara untuk Karapoto dan GKI, mereka mengagendakan pemeriksaan di Ternate.

“Kedua pemilik investasi kita periksa di Ternate. SPDP sudah dikirim kepada bersangkutan maupun Kejaksaan. Pemeriksaan dalam minggu ini,” ujarnya. Dia menambahkan penyidik sudah memanggil leader Karapoto dalam kapasitas sebagai saksi. “Yang jelas semua kita sudah sidik. Tinggal kita periksa terlapor, kemudian gelar perkara dan selanjutnya penetapan tersangka,” tegasnya. (tr-04/onk).

Camat Bantah Peras NHM

INSTRUKSI Sekkab Tegaskan ASN Harus Netral

RAMLAN HARUN/MALUT POST

MULAI DIKERJAKAN: Aparat TNI-Polri bersama masyarakat mulai membangun jembatan.

FREDY Tjandua

TOBELO - Sekkab Halmahera Utara (Halut) Fredy Tjandua melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis. ASN harus netral menghadapi pileg/pilpres. “Wajib, ASN tidak boleh berpihak kepada siapa-siapa,” tegas Fredy Tjandua, Rabu (27/20) kemarin. Jika ASN tidak netral atau melanggar aturan, maka bakal dikenai sanksi. “Kalau tidak netral, konsekuensi logis ya, siapa yang tidak patuhi itu, maka kena sanksi sesuai dengan aturan atau edaran yang diterbitkan,” katanya. (tr04/onk).

Fokus Bangun Delapan Jembatan TOBELO - Pembangunan 8 jembatan menjadi fokus kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 Kodim 1508/Tobelo di Kecamatan Kao Barat. Plh. Danramil 1508-03/Kao Kapten Inf Abd. Muchsin mengatakan, ini karena berdasarkan masukan dari masyarakat. Sebab jembatan merupakan

kebutuhan akan akses transportasi masyarakat, karena kondisi jembatan yang terbuat dari kayu sudah rusak, sehingga berbahaya dilalui kendaraan. Wardi, salah satu petani menuturkan kondisi jembatan kayu sudah dimakan usia sehingga membahayakan masyarakat khususnya kendaraan barang. “Harus berhati-hati

melintas serta bisa saja sewaktu-waktu jatuh terperosok akibat kondisi jembatan yang lapuk. sehingga dengan adanya kegiatan ini akan sangat membantu masyarakat,” aku Wardi. Dansatgas TMMD 104 Letkol Kav Tri Sugiarto menambahkan dalam TMMD juga dilaksanakan kegiatan nonfisik. (tr-04/onk)

TOBELO - Lima camat di loingkar tambah NHM, membantah telah memeras PT NHM. Ketua Paguyuban Camat, Aswin Lahiaro, mengatakan, bahwa maksud dari kelima camat ini adalah hal tersebut bisa dikoordinasikan dengan baik. Sebab, sifatnya mengajukan proposal, sehingga tidak diakomodir, maka balasan surat saja yang dibutuhkan para camat. “Tidak perlu sampai heboh di Media (Koran), sampai ada bahasa lima camat peras NHM. Karena ini terkesan merugikan lima camat,” kata Aswin. Koordinator Camat Lingkar Tambang Muis Andi menegaskan mereka tidak memeras. “Kalau pemerasan berarti kita melakukannya berulang-ulang,” tuturnya. Yang mereka lakukan hanya memasukan proposal ke NHM dalam hal permohonan dukungan dana untuk menyelesaikan masalah tapal batas enam desa. Pengajuan proposal tersebut bukanlah kemauan mereka, namun itu melalui forum musyawarah desa. Bahkan, tidak menyinggung soal anggaran. “Kita butuhkan NHM mampu menjelaskan. Kalau tidak menyetujui proposal itu, dijawab saja. Kita tidak memaksa, tidak mengancam,” katanya. (tr-04/onk).

Tinggal Tunggu Hasil TOBELO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) telah melaksanakan tes untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini berlangsung Sabtu akhir pekan kemarin. Hasilnya menunggu keputusan pusat. Peserta tes merupakan

tenaga K2 pada sejumlah klasifikasi sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), yakni tenaga Kesehatan, pendidikan dan penyuluh pertanian. Namun dari 63 tenaga penyuluh di Halut, yang tersisa hanya 59 orang. “Tes sudah dan hasilnya kita menunggu,” ujar Sekkab Fredy

Tjandua. Terkait perekrutan tenaga kontrak, sesuai aturan yang baru dikeluarkan, harus ada persetujuan Kemenpan RB. Bupati Frans Manery, menyurat ke pusat untuk dapat mengangkat tenaga kontrak daerah dengan menggunakan pos sebelumnya. (tr-04/onk).


HALMAHERA BARAT

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

5

Airlangga Hartarto Rencana ke Halbar

RENCANA: Sentra Produksi Kelapa Terpandu yang rencananya diresmikan Menteri Airlangga Hartarto.

LISTRIK PLN Fokus 20 Desa JAILOLO – Tidak lagi 20 desa di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) bisa menikmati jaringan listrik dari PT. PLN. Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi Yusrizal menyatakan, dari 170 desa baru 150 desa yang sudah menikmati jaringan listrik di Kabupaten Halbar. Sementara 20 desa lainnya belum menikmati aliran listrik, karena terkendala dengan akses jalan. ”Kita sudah bertemu dengan pak Bupati Danny Missy dan alhamdulillah respons-nya baik, sehingga desa yang belum memiliki akses jalan akan dibuka, sehingga mempermuda PLN untuk memasukan jaringan listrik ke desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik PLN,” jelasnya, kemarin (27/2). Menurutnya, 20 desa yang bakal dimasukkan aliran listrik terdapat Kecamatan Loloda terdapat 15 desa yakni, UPT Trans Jano, Aruku, Bakun Pantai, Tosomolo, Bilote, Barataku, Gamkahe, Pumadada, Baja, Jangailulu, Kahatola, Bosala, Totala Jaya, Totala dan Tolofuo, Kecamatan Jailolo satu desa yakni Desa Guaeria, Kecamatan Sahu dua desa yakni, Desa Sasur Pantai dan Desa Goro-goro, sementara Kecamatan Ibu Selatan satu desa yakni, Desa Tabobol. Untuk Desa Tabobol di Ibu Selatan, jaringan listrik sudah masuk sampai ke desa, tinggal dilakukan pemasangan di rumah pelanggan. Sementara untuk Desa Guaeria saat ini masih terkendala dengan akses jalan, sehingga jaringan listrik belum sampai ke desa tersebut. ”Pak Bupati sudah merespons terkait pembukaan akses jalan, sehingga kalau jalan sudah dibuka maka jaringan listrik juga sudah bisa masuk ke Guaeria,” terangnya. Target dari PLN, lanjut Yusrizal, 20 desa itu akan dinyalakan tahun ini juga, jika akses jalan sudah dibuka, karena selama ini yang menjadi kendala adalah akses jalan, sehingga material listrik juga sulit diangkut ke desa-desa yang belum tersentuh jaringan listrik. ”Kalau akses jalan cepat, maka kita sudah bisa nyalakan di desa desa yang belum tersentuh listrik,” pungkasnya. (din/lex)

JAILOLO – Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto rencananya berkunjung ke Halmahera Barat (Halbar) pada April 2019 untuk meresmikan Sentra Produksi Kelapa Terpadu yang dibangun di Desa Acango Kecamatan Jailolo, Halbar. Sentra Produksi Kelapa Terpadu yang dibangun menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 itu, terdapat 11 item bangunan, yakni kantor, gedung pamer produk, gedung bahn baku dan gedung pos penjagaan. Sementara gedung produksi terdiri lima bangunan, masing-masing gedung produksi sabut kelapa dan cocopeat, gedung produksi batok kelapa, gedung produksi air kelapa, gedung produksi minyak kelapa dan gedung produksi VCO. Selain itu, ada juga gedung rumah genset, ruang pompa dan Instalasi Pembuangan Air Limba (IPAL). ”Juga dilengkapi dengan jaringan listrik dengan daya 23 VA atau 82.500 watt,”ungkap Kepala Dinas Perindustrian Perdangan Koperasi-Usaha

Kecil dan Mengengah (Disperindagkop-UKM) Martinus Djawa, Rabu (27/2). Mantan Pejabat Bupati Hamahera Utara (Halut) itu menambahkan, rencana peresmian pada 2 April mendatang dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Kepastian kedatangan Menteri itu setelah Bupati Danny Missy melakukan pertemuan dengan Dirjen IKM di Jakarta, Rabu (27/2). ”Jadi setelah pak Bupati bertemu dengan ibu Dirjen IKM, jawaban ibu Dirjen bahwa pak Menteri bersedia meresmikan sentra produksi kelapa terpada pada 2 April mendatang,”katanya. Martinus yang juga mantan Kadisperindagkop Provinsi itu mengaku, pembangunan sentra produksi kelapa terpadu saat ini sudah mencapai 90 persen, sehingga tinggal dilakukan finishing, bahkan masih produksi juga sudah ada di Ternate, tinggal dibawa ke Halbar untuk ditempatkan di rumah produksi masing-masing. ”Prinsipnya kita sudah siap, tinggal menunggu jadwal presemian,” tutupnya. (din/lex)

Pemkab Gugat Nikolaus Rp 20 Miliar Dianggap Mendahului Putusan Hakim PN Editor : Irman Saleh Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Pemkab Halmahera Barat (Halbar) melalui Kuasa Hukumnya Arnold Musa menggugat Nikolaus Tangayo ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Ini terkait dengan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Nikolaus dari kursi DPRD partai Hanura. Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum Pemkab Halbar ke PN Ternate, Rabu (27/2) itu, karena tergugat Nikolaus Tangayo melalui kuasa hukumnya Freizer Giwe menggugat Pemkab

Halbar dan Pemprov Malut ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate dengan nomor gugatan 36/pdt.G/2018/ PN.Ternate. hanya saja, sebelum gugatan tersebut diputuskan Hakim, kuasa hukum Nikolaus telah menyebarkan isu bahwa PN Ternate telah menghukum Pemkab Halbar dan Pemprov sebesar Rp 11 miliar. Kuasa hukum Nikolaus dianggap telah mendahului putusan hakim. Selain itu, gugatan nomor 36/ pdt.G/2018/PN.Ternate yang disampaikan kuasa hukum Nikolau Tangayo, tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, Nikolaus sendiri sudah pindah ke Partai Demokrat dan saat ini telah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi dapil Ternate-Halbar. ”Nikolaus tidak lagi menjadi anggota Partai Hanura, namun dirinya menggugat Pemkab dan Partai Hanura atas PAW yang dilakukan sejak 2016 silam, jadi gugatan Nikolaus sangat keliru dan tidak mendasar,”

tegas Arnold kepada wartawan, Rabu (27/2). Arnold mengatakan, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Nikolaus Tangayo, maka secara tidak langsung menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam hal ini Pemkab Halbar dan Partai Hanura. Sehingga itu, tergugat dalam hal ini Nikolaus Tangayo harus dihukum untuk membayar ganti rugi yang dialami para penggugat sebesar Rp. 20 miliar. ”Kita sudah ajukan gugatan ke PN Ternate, dengan tuntutan Nikolaus harus membayar ganti rugi Rp. 20 miliar,”tegasnya. Arnol mengaku, setelah gugatan tersebut disampaikan, rencananya pada 6 Maret mendatang dilakukan sidang mendengarkan jawaban dari pihak terguagat atas gugatan yang telah disampaikan ke PN Ternate.”Proses sidang dijadwalkan 6 Maret,” jelasnya mengakhiri. (din/lex)

SPBU Ibu Selatan Diresmikan JAILOLO – Staf Ahli Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Satri Nugraha dan anggota Komisi VII DPR RI Catur Sapto Edi, meresmikan SPBU Kompak nomor : 86.977.17 di Desa Togola Wayoli, Kecamatan Ibu Tengah, kemarin (27/2). Peresmian dihadiri Asisten I Vence Muluwere, Perwakilan PT. Pertamina Perseroan wilayah Papua-Maluku Dede Haerudin, serta pimpinan SKPD dan pengelola SPBU. Perwakilan PT. Pertamina Perseroan wilayah Papua-Malulu Dede Haerudin menyatakan, saat ini pemerintah dan Pertamina fokus pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang saat ini masih sulit menjangkau BBM, sehingga pertamina membuat BBM satu harga. ”Dengan beroperasinya BBM satu harga di Kecamatan Ibu Selatan, maka diharapkan dapat membantu mendorong perekonomian masyarakat,”

PERESMIAN: Suasana peresmian di Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Tengah, kemarin (27/2).

harapnya. Selain di Kecamatan Ibu, kata Dede, tahun ini juga Pertamina akan membangun SPBU satu harga di empat titik yang ada di Maluku Utara yakni, Halmahera Selatan di Pulau Makian dan Saketa, Kepulauan Sula dan Halmahera Tengah. Sementara Asisten I Vence Muluwere yang mewakili Bupati Danny Missy menyampaikan, Pemkab Halbar berterima kasih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan pihak Pertamina, karena telah menghadirkan BBM satu harga di halbar, namun sesuai permintaan Bupati Danny, harus diadakan dua SPBU di Kecamatan Loloda dan Kecamatan Jailolo Selatan. ”Saat ini pak Bupati lagi fokus membangun jalan dari Ibu menuju Loloda,

sehingga Pertamina bisa menghadirkan satu SPBU lagi di sana. Sementara untuk di Jailolo Selatan, jika dibangun satu SPBU di sana sangat representatif, karena bisa menghubungkan empat daerah yakni, Sofifi, Halut, Halteng dan Haltim,” jelasnya. Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI Catur Sapto Edi mengatakan, dirinya akan mencatat apa yang disampaikan Bupati Danny Missy melalui Asisten I untuk membangun dua SPBU di Loloda dan Sidangoli.”Saya rasa sangat bagus apa yang diusulkan pak Bupati, terutama di Sidangoli, karena jalan perempatan Jailolo Selatan, menghubungkan empat daerah, jadi sangat representatif jika SPBU satu harga dibangun di sana,” pungkasnya. (din/lex)


6

HARIAN

MALUT POST

MOROTAI & SULA

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Peserta yang Gugur Belum Move On Keputusan Timsel Banyak Pertimbangan Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin SANANA - Protes hasil pengumuman administrasi oleh tim seleksi (timsel) komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terus berlanjut. Puluhan mahasiswa dan peserta yang berkasnya dinyatakan tak lengkap, mendatangi timsel di KPU Kepsul, kemarin (27/2). Mereka menganggap timsel tidak transparan dan objektif. Setelah menyampaikan orasi, mereka diterima Ketua Timsel Muchlis Hafel dan Sekretaris Damrudin. Menurut salah satu peserta yang tidak lolos seleksi berkas, Hasan Kabau, mempertanyakan kepada timsel kenapa salah satu peserta dari kalangan ASN memiliki jabatan di pemerintahan, tapi loloskan. Padahal dalam PKPU Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Komisioner KPU, mengisyaratkan bahwa dalam asas kepatutan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya saat mendaftar sebagai peserta.

MASLAN AJID/MALUT POST

HEARING: Pelaksaan hearing di KPU Kepsul kemarin.

“Karena dilihat dari asas pelayanan ini sangat mengganggu efektifitas dalam pelayanan, tapi timsel tidak jeli melihat ini,” katanya. Hasan juga mempermasalahkan langkah timsel menggugurkan Hamzah Umasugi karena tidak melampirkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Padahal,

Hamzah adalah dosen yang juga sudah melampirkan dokumen rekomendasi saat diminta oleh timsel. Menurutnya, langkah timsel sebagai bentuk tindakan melanggar hukum dan kezaliman. Sementara Hamzah Umasugi menuturkan, timsel harusnya memiliki integritas dan pemahaman yang

baik. Dia juga menyesalkan timsel tidak memberitahukan kepada setiap peserta saat mendaftar terkait dengan berkas. ”Bahkan tidak ada informasi sedikitpun kepada peserta saat mendaftar setidaknya bisa tempel informasi, harusnya timsel sampaikan kepada sekretariat bahwa peserta atau dosen harus memiliki izin dari pimpinan kampus,” tuturnya. Sementara Ketua Timsel Muchlis Hafel menuturkan, beberapa peserta yang tidak diluluskan dalam pemberkasan karena banyak pertimbangan, selain rekomendasi pimpinan. Namun sayang dia tidak mau membeberkan apa pertimbangannya. “Ada pertimbangan lain, dan itu menjadi rahasia yang tidak bisa kami sampaikan,” kata Muchlis. Sementara terkait komisioner KPU aktif yang tidak lulus, menurutnya, jabatan yang diemban bersifat periodik sehingga yang bersangkutan harus memiliki izin pimpinan. “Karena logikanya adalah jabatan periodik,”ujarnya. Namun dia menuturkan semua masukan dari warga akan ditampung dan akan ditelusuri lagi dalam sesi wawancara. Akademisi UMMU Malut itu juga menegaskan, mereka tidak memiliki kepentingan apa-apa dan tetap menjaga integri-

tasnya. “Laporan masyarakat akan kami lihat dan akan kita teliti lagi, kami juga siap berhadapan dengan bapak-bapak jika ingin ke jalur hukum,” tegasnya. Terkait argumen Muchlis, bahwa ada pertimbangan lain yang tidak bisa disampaikan kepada publik mendapat bantahan dari Hasan. Menurut Hasan, hal tersebut menjadikan timsel subjektif dalam memberikan penilaian kepada peserta. Mestinya timsel transparan sebab aturan menegaskan adanya transparansi. “Kami bukannya mengancam bapak tapi kami minta agar timsel itu betul-betul berintegritas dan melahirkan penyelenggara yang juga berintegritas,” paparnya. Menanggapi itu Muchlis menuturkan, dalam seleksi berkas administrasi dilakukan melalui penelitian, sehingga ada aspek yang tidak bisa disampaikan dan hanya bisa dilaporkan ke Jakarta. “Saya menegaskan bahwa saya tidak punya kepentingan apa-apa, dan pengaduan akan kami berikan waktu sampai dengan 5 Maret, dalam tahap selanjutnya kita juga akan melihat aduan masyarakat jika benar maka akan digugurkan,” jelasnya. Dia menambahkan soal ujian CAT tidak akan bocor. (ikh/onk).

HUKUM Belum Limpahkan Kasus NB

SUPARDI

DARUBA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Morotai belum juga melimpahkan berkas tersangka dugaan kasus korupsi anggaran Kantor Perwakilan Morotai di Jakarta tahun 2015. Tersangkanya adalah kepala perwakilan saat itu NB alias Novani. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Morotai Supardi mengaku, kasusnya masih ditangani pidsus. Setelah itu baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate. ”Sesegara mungkin dilengkapi berkasnya untuk dilimpahkan ke PN Ternate,” kata Supardi. Dia menuturkan Maret berkasnya sudah lengkap dan segera masuk persidangan. Untuk diketahui kasus ini merugikan negara sebesar Rp 800 juta, dari pagu anggaran Rp 2 miliar. Novani ditetapkan menjadi tersangka sejak Desember 2018. (tr-02/onk).

MASLAN AJID/MALUT POST

MANDI: Ratusan siswa mengikuti ritual mandi bersih kemarin.

Ratusan Siswa Jalani Ritual Mandi Bersih DARUBA-Ratusan siswa SD hingga SMA sederajat yang mengikuti kegiatan Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN), menjalani ritual mandi bersih di Taman Morotai Daloha, Rabu (27/2) kemarin. Kegiatan ini dipimpin Ketua MUI Morotai Arsyad Haya. Setelah mereka menjalani mandi bersih, dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama. Menurut Arsyad Haya, tujuan MUI melakukan ritual ini sisa dan orang tuan mereka masingmasing menjadi tenang dan tidak was-was lagi.

Sementara itu terkait dengan surat imbauan MUI yang dikeluarkan awal pekan ini, menuai protes. Ini karena imbauan tersebut terkesan tidak masuk pada substansinya terkait persoalan YBSN. Karena itu Ketua MUI Morotai Arsyad Haya, memohon maaf atas persoalan ini. Dia merasa imbauan MUI tersebut dikeluarkan tidak melalui kesepakatannya. “Saya selaku Ketua MUI memohon maaf kepada sahabat seperjuangan di mana saja berada, bahwa saya khilaf dan saya akan tarik (ralat). Harap maklum. Wassalam,”

Utang di Café, Motor Desa Digadai

LOKASI BARU: Pedagang ikan berjualan di kawasan reklamasi Falahu.

IKRAM SALIM MALUT POST

Pedagang Ikan Bergeser ke Kawasan Reklamasi SANANA - Sebagian pedagang ikan sudah berjualan di kawasan reklamasi Desa Falahu. Amatan Malut Post kemarin

tulis Hi. Arsyad dalam facebook. Dia menilai ada pihak tertentu yang sengaja menulis dan kemudian dikeluarkan tanpa melalui kesepakatan MUI. Arsyad mengaku bahwa edaran itu di luar konsep “Setelah hasil rapat internal, MUI akan meralat edaran tersebut, oleh karena itu saya meminta maaf kepada masyarakat Morotai yang telah menandatangani surat edaran itu, setelah ini kami dari MUI kembali meralat dan akan mengedar kembali kepada masyarakat,” janji Arsyad. (tr-02/onk)

(27/2), Satpol PP membangun tenda di kawasan tersebut. terlihat 8 pedagang sudah berjualan. ”Mau bagaimana lagi kami ikut saja,” kata salah satu

pedagang. Dia mendapat informasi bahwa pemkab akan membangun pasar darurat di kawasan tersebut. (ikh/ onk).

SANANA - Ulah salah satu perangkat desa di Desa Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan, Kepulauan Sula (Kepsul) sungguh keterlaluan. Dia menggadaikan sepeda motor desa ke salah satu café di Sanana, karena tak mampu membayar tagihan minumannya. Informasi yang dihimpun Malut Post, A nekat menggadaikan sepeda motor karena uangnya tak cukup untuk membayar tagihan minumannya di Café Ular senilai Rp 2,5 juta Kasir Cafe Ular, Fitria, membenarkan informasi tersebut. Dia menjelaskan A mengkonsumsi miras di café dengan nilai Rp 2,5 juta. “Dia minum bir sebanyak 10 botol dan pakai jasa ladies,” jelasnya. Salah satu warga Desa Auponhia Bahri Umafagur meminta Bupati hendrata Thes mengambil langkah tegas terhadap anak buahnya. ”Motor itu fasilitas desa dan sebagai aparat tidak bisa mengambil langkah seperti itu,” tegasnya. (ikh/onk)


POLMAS

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

7

Art: Resayfa Rumra

UN Dekat, BOS Makin Kabur Sekolah Terpaksa Berhutang untuk Kebutuhan Ujian Editor : Haiyun Umamit Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Pelaksanaan ujian Nasional (UN) dan ujian sekolah, terancam terbengkalai. Pasalnya, jadwal pelaksanaan UN tinggal beberapa pekan lagi, namun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I belum juga dicairkan. Padahal, sekolah hanya berharap BOS sebagai

sumber dana pelaksanaan ujian. Hal ini ditegaskan kepala Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom), Saleh Abubakar, kepada Malut Post Rabu (27/2). Saat ini sekolah terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan ujian praktik bagi SMK. Sebab biaya ujian praktik SMK cukup tinggi, karena harus menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara. Setelah ujian praktik, pada tanggal 13 maret, namun sebelum itu pada tanggal 11 dan 12 dilaksanakan glade ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Selanjutnya pada tanggal 25 Maret SMK melaksanakan UN dan pada tanggal 2 April SMA melaksanakan UN.

“Artinya dari setiap tahapan ini butuh pembiayaan. Sementara yang diharapkan hanya dana BOS, kalau BOS terlambat cair, maka sekolah tidak bisa melaksanakan ujian. Terpaksa harus menempuh jalan singkat dengan berhutang, sebab jika sekolah melakukan melalui partisipasi orangtua bisa ditangkap karena melanggar hukum,” terangnya. Karena itu, dia bermohon agar Pemprov tidak menutup mata dan segera melakukan antisipasi. “Sudah tiga tahun ini, sekolah dibuat susah saat menghadapi ujian. Kondisi ini, kepala sekolah merasa kewalahan menghadapi situasi seperti ini, tapi mau harus mengadu ke

mana. Hanya kepada Pemerintah yang bisa memberikan solusi,” tuturnya. Sembari mengatakan. setiap pencairan dana BOS, masalahnya sama, menunggu pertanggungjawaban pencairan sebelumnya. Apakah tidak bisa ada langkah lain yang diambil Pemprov. Kalau seperti ini, pelaksanaan ujian bisa terbengkalai. “Pak Gubernur kami butuh rasa kasihan anda, sebagai mantan guru, pak Gubernur tahu dan rasa bagaimana susahnya menghadapi ujian nasional. Tolong pak Gubernur,” serunya. Terpisah, ketua panitia BOS Provinsi Syarmin HI. Ibrahim, Saat dikonfirmasi mengaku dana BOS triwulan I telah di-

transfer dari kementerian keuangan ke rekening kas daerah, sejak hari senin kemarin. Namun belum bisa diproses, karena pertanggungjawaban penggunaan BOS triwulan IV 2018 dari masing-masing sekolah belum sepenuhnya disampaikan. “Masih kurang lebih 23 sekolah yang pertanggungjawaban-nya belum disampaikan. Kami sudah mendesak kepala sekolah untuk menyampaikan, namun belum juga ada. Katanya masih proses,” tutur Syarmin sembari mengatakan, pihaknya berupaya secepatnya, agar BOS triwulan I bisa segera cair sebelum pelaksanaan ujian. (udy/yun)

Ikram Serap Aspirasi Masyarakat di Makian Kayoa Ridwan: Desa Maribati Butuh PAUD

RESES: Ikram Haris (tengah) didampingi Kepala desa NguteNgute, Muin (kiri), saat bertatap muka dengan masyarakat desa Ngute-ngute untuk menyerap aspirasi

RESES: Ridwan Salama, kelima dari (kanan), saat melakukan foto bersama dengan para ibu-ibu, setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat, untuk menyerap aspirasi

PEMERINTAHAN Enam Kadis Dilantik Pekan Ini SOFIFI- Gubernur Ghani Kasuba, memastikan akan melakukan pelantikan enam kepala SKPD yang telah di assessment dalam pekan ini. Pasalnya, seluruh persiapan teknis terutama izin Mendagri telah dikantongi, khususnya pada enam SKPD tersebut. Ini disampaikan Gubernur, kepada wartawan saat ditemui di kantor Gubernur, Rabu (27/2). Gubernur mengaku, enam jabatan yang bakal dilantik ini karena telah di assessment. Sementara untuk SKPD lain, dalam waktu dekat juga akan dilakukan evaluasi, hanya saja Gubernur belum memastikan wajtunya. “Kalau enam jabatan itu insya Allah minggu ini, tapi kalau yang lain, dalam waktu dekat, sebelum saya dilantik menjadi Gubernur periode kedua,” terangnya. Sebagaimana diketahui, kepala BKD Idrus Assagaf, nengatakan enam pejabat yang telah di-assessment dan rencana dilantik adalah, kepala dinas PUPR, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Satpol PP, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Kepala Biro Protikol kerja sama dan komunikasi publik. Selain enam jabatan ini, ada jabatan eselon III yang juga turut dilantik untuk jabatan yang ditinggal para pejabat pelaksana pada enam SKPD tersebut. Sehingga total pejabat yang dilantik sebanyak 12 orang. “Mereka yang dilantik ini statusnya masih Plt, dan jabatan definitifnya pada eselon III, sehingga jika dilantik pada eselon II, otomatis jabatan eselon III-nya kosong. Maka harus diisi pejabat baru,” terang Idrus. (udy/yun)

SOFIFI - Reses anggota DPRD Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), hari ini telah memasuki hari ke-empat. Seluruh anggota DPRD telah berada di lokasi dan mengunjungi sejumlah desa. Wakil ketua DPRD Ikram Haris misalnya, telah mengunjungi sejumlah desa di Pulau Makean dan Kayoa, di antaranya desa Busua, Ngutengute dan Bokimiake, serta desa Bobawa. Ikram mengatakan, dari kunjungannya tersebut, aspirasi yang disampaikan masyarakat hampir sama, yakni menyangkut kebutuhan air bersih. Di desa Ngute-ngute, masyarakat terpaksa mengkonsumsi air yang tidak layak. Namun karena terpaksa, masyarakat tetap mengkonsumsinya. Sementara di desa Busua sumber air yang telah dibangun pompa mengalami keker-

Guru Lulus PPPK Hanya Dua Orang SOFIFI- Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di internal Pemerintah Provinsi (Pemprov), hasilnya sungguh mengecewakan. Pasalnya, selain jumlah peserta yang memenuhi sarat terbatas, peserta yang mampu mencapai passing grade kelulusan juga minim. Dari 29 orang peserta yang mengikuti seleksi, tenaga guru sebanyak 11 orang, ironisnya yang mencapai passing grade hanya dua orang. Sementara tenaga penyuluh Pertanian yang mengikuti seleksi sebanyak 18 orang, namun hanya 16 yang mencapai passing grade. Hal ini diakui kepala bidang Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Malut, Fahri Fuad kepada Malut Post Rabu (27/2). Fahri mengatakan, dari hasil kerja masing-masing peserta BKD langsung menjumlahkan sesuai dengan petunjuk permenpan nomor 4 tahun 2019. Hasilnya hanya 18 orang yang nilainya memenuhi standar passing

grade dari 29 peserta. Meski begitu standar passing grade ini belum tentu menjadi indikator kelulusan, sebab Menpan sendiri dalam keputusannya berubah-ubah. Bisa saja, nilai passing grade-nya diturunkan, sebagaimana yang terjadi pada seleksi calon pegawai negri sipil (CPNS) tahun lalu. Karena itu, pihaknya masih akan menunggu pengumuman hasil kelulusan yang jadwalkan pada jumat besok. “Tenaganya dibutuhkan daerah. Dan massa kerja mereka juga tidak lama, sehingga Gubernur berharap seluruhnya lulus. Karena itu BKD langsung menyurati Panselnas dan Menpan untuk mempertimbangkan kembali nilai passing grade,” terang Fahri. Sembari mengatakan, kasus ini seperti penerimaan CPNS kemarin, karena banyak yang tidak bisa capai standar nilai, seluruh kepala daerah menyurati Menpan. Kebijakannya diturunkan standar nilai passing gradenya. (udy/yun)

ingan akibat kemarau. Sehingga butuh penanganan sumber air agar kebutuhan masyarakat bisa terlayani. Selain air bersih, Lanjut Ikram, secara umum kebutuhan Telekomolunikasi sangat diharapkan, apalagi pada wilayah Kasiruta, masih sangat susah jaringan komunikasi. Sementara pada pulau Makean sendiri, yang menjadi kebutuhan mendasar adalah akses jembatan yang menghubungkan antara desa dan kecamatan. Selain itu juga Talud pengaman, karena rumah warga desa sekitar kecamatan Makean Barat terancam ketika terjadi musim ombak. “Jalan lingkar pulau Kasiruta yang pernah dirintis namun tidak dilanjutkan lagi, hanya desa Palamea dan Arumamang. Padahal ini merupakan solusi terbaik untuk memperpendek rentang kendali dan menghubungkan antar desa terutama saat kondisi laut lagi kurang baik,” katanya. “Selain itu Pelabuhan/dermaga besar

yang telah di bangun dengan dana APBN di Loleojaya Kasiruta sudah selesai, tapi tidak bisa dimanfaatkan akibat perlu dibangun jalan kurang lebih 1 km sebagai akses masyarakat dari Loleojaya ke pelabuhan,” tambahnya. Selain Ikram, di Kabupaten Halsel, Ridwan Salama di Kabupaten Halbar, dimana desa yang dikunjungi adalah Marimbati Kecamatan Jailolo Selatan. Aspirasi yang diterima adalah, perahu nelayan. Sebab sebagian besar masyarakat memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Selain perahu kata Ridwan, juga kebutuhan akan air bersih menjadi faktor utama di dalam desa, dimana desa tersebut telah memiliki bak penampung, namun belum tersalur ke rumah warga, sehingga butuh jaringan pipa untuk menyalurkan air. “Masyarakat juga butuh sekolah PAUD serta lokasi pekuburan,” tukasnya. (udy/ yun/adv)

KPW Tuding Forum Pekerja Sosial Ditunggangi TERNATE – Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) IV Provinsi Maluku Utara menuding, Forum Pekerja Sosial ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu untuk menggiring opini tidak sehat demi menjatuhkan martabat kelembagaan dan nama baik para konsultannya. Buktinya, Ketua Forum Pekerja Sosial Djunaidi A. Tomagola menyebut, para konsultan tidak memiliki SDM yang tidak memadai. “Siapa dia (Djunaidi), lalu tiba-tiba mengukur SDM kita. Apa indikatornya, dan bagaimana dia mengetahui itu?. Ini pasti ada oknum yang tunggangi lembaga ini,” tegas Zulkifli Hi. Saleh, Tenaga Ahli Madya (TAM) Pengelolaan Pengetahuan Program Inovasi Desa (PID), melalui rilisnya pada Malut Post, kemarin. Zulkifli mengemukakan, KPW sendiri diisi orang-orang punya pengalaman dalam program pemberdayaan, bahkan ada yang berkecimpung program pemberdayaan sejak 1995 melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal) di era Orde Baru. Ia menilai, oknum tertentu mencoba merusak nama baik Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) maupun Program Inovasi Desa (PID) di Malut den-

gan cara licik dan tidak gentleman. Menurutnya, terkesan ambisius dan berhasrat mengendalikan program di daerah, namun frustrasi lantaran sampai sekarang tidak terwujud. Terkait keterlibatan oknum konsultan dalam kepengurusan parpol, menurut Zulkifli, masalah itu sudah selesai. Sebab, kata dia, sejak mereka dinyatakan lulus sebagai konsultan oleh Kementerian Desa PDTT, sejak itu pula mereka menyatakan mundur dari kepengurusan parpol. “Kami tahu aturannya, maka sejak awal kita sudah sampaikan surat pengunduran diri, karena salah satu syarat kontrak yang kita tanda tangani menyebutkan tidak terlibat kepengurusan parpol. Dan itu sudah selesai,” tandas Zulkifli. Terhadap permintaan Djunaidi agar Satker Provinsi Malut menindak tegas konsultan dengan sanksi pemecatan terhadap lima konsultan, Zulkifli menyebut, yang bersangkutan gagal paham. Pasalnya, para konsultan provinsi dengan satker hanyalah mitra kerja. Zulkifli juga menantang Djunaidi dan oknum tertentu melaporkan masalah tersebut ke Kementrian Desa PDTT melalui Dirjen DPMD. (ril/yun)

Penerapan Disiplin Pegawai Setengah Hati SOFIFI- Kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), diharapkan bisa mendorong disiplin pegawai dalam bekerja. Faktanya, pegawai masih mempertahankan kebiasaan lama. Dimana jam kerja dimulai pukul 08.00 wit, namun yang terjadi pukul 10.00 wit sebagian pegawai baru mulai berdatangan. Alhasil, jam kerja pegawai yang seharusnya delapan jam, namun yang terjadi hanya enam jam. Pukul 10.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT. Pantauan koran ini, salah satu faktor pegawai tidak datang sesuai jam kantor karena batas waktu, finger prin (absen eletrik) yang

diterapkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sampai pukul 10.00 WIT. Kepala BKD Idrus Assagaf, saat dikonfirmasi membenarkan, kebanyakan pegawai datang tidak tepat waktu kerja yakni pukul 08.00 WIT, tapi ada yang datang pukul 10.00 WIT. Setelah itu balik kantor pukul 16.00 WIT. kelonggaran Ini lanjut Idrus, sengaja dilakukan, dengan pertimbangan sebagian besar pegawai masih berada di Ternate, sehingga butuh waktu perjalanan. Meski begitu, Idrus mengaku, telah ada perubahan signifikan pada kehadiran pegawai. “Dimana dengan adanya penerapan TPP ini, pegawai banyak yang berkantor,

meskipun kehadirannya belum sesuai jam kantor,” terangnya. Dia mengatakan, kelonggaran ini dilakukan sebagai langkah awal, namun seiring berjalannya waktu, kelonggaran ini akan dihilangkan secara bertahap. “Jadi dari pukul 10.00 wit, batas waktu masuk kantor, akan diturunkan lagi pada pukul 09.00 wit dan selanjutnya turun lagi sesuai dengan jam kerja,” katanya. “Pegawai yang datang pukul 10.00 wit, pembayaran TPP-nya akan tidak utuh, sebab TPP dibayar tidak hanya mengukur kehadiran tapi juga kinerja. Jadi kalau kehadirannya terlambat, sudah pasti capaian kinerjanya rendah,” tukasnya. (udy/yun)


8

HARIAN

SAMBUNGAN ETALASE

MALUT POST

...GOJEK Samb Hal. 1 khususnya ke opal yang ada di Ternate. Sosialisasi dilakukan untuk mengundang minat opal bergabung menjadi mitra driver GOJEK. “Mulai Senin (4/3) dilakukan sosialisasi dan mulai rekrutmen driver,” kata Mulawarman. Dia berharap, masyarakat bisa hadir dalam sosialisasi GOJEK nantinya di kantor mereka di Jl. Batu Angus No. 3 Kelurahan Dufa-dufa, Ternate Utara. Dengan begitu, informasi yang jelas terkait GOJEK dapat diperoleh. Mulawarman menjelaskan, tujuan utama GOJEK berekspansi ke Ternate adalah untuk meningkatkan taraf hidup ojek yang lebih baik. Keuntungan menjadi mitra driver, kata dia, tak hanya mengantar penumpang namun juga makanan dan layanan kurir. Sehingga waktu para ojek yang habis di jalanan dapat dioptimalkan. “Manfaat lainnya adalah tarif yang kompetitif dan pendapatan yang bisa dipantau setiap harinya. Lalu ada akses diskon, asuransi terjangkau dan produk keuangan yang akan diluncurkan secara bertahap,” jabarnya. Opal maupun putra daerah yang tertarik menjadi mitra driver hanya perlu menyiapkan dokumen berupa surat izin mengemudi (SIM), KTP, STNK, dan SKCK. Sementara untuk kendaraannya maksimal keluaran tahun 2010. “Ijazah tidak diperlukan,” cetus Mulawarman. Masuknya GOJEK ke Ternate disambut gembira sejumlah pengguna jasa angkutan. Selain memudahkan dalam bepergian, kehadiran GOJEK juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. “Misalnya untuk beli makanan, atau pengiriman barang. Terus tidak perlu lagi ke luar ke jalan depan untuk nyari ojek seperti biasanya,” tutur Diana, salah satu warga Maliaro, Ternate Tengah. Polemik Sayangnya, tidak semua pihak bereuforia dengan kehadiran GOJEK. Utamanya para opal. Tole, salah satu opal mengatakan, adanya GOJEK akan mengancam pendapatan dia dan teman-temannya. “Karena itu secara pribadi saya tidak setuju adanya GOJEK di Kota Ternate karena Ternate merupakan kota yang kecil atau luas wilayahnya tidak sesuai,” ujarnya kemarin. Menurutnya, kehadiran GOJEK akan mengundang polemik antara ojek online (ojol) dan opal. Tole juga meyakini GOJEK tidak akan bertahan lama di Ternate. Opal lain yang biasanya mangkal di Jl. Siswa Ternate Tengah, Usman,

...NEMBANG Samb Hal. 1 kata pria yang akrab disapa Romo Projo itu begitu menyelesaikan tembang. Kami, para murid sekolah macapat, pun segera mengambil napas. Lantas pelan-pelan mulai menirukan tembang yang sama yang baru dinyanyikan Romo Projo. Sambil merem Romo Projo mendengarkan dan meresapi. Sesekali mengoreksi sambil mengetuk-ngetukkan tongkat besi tipis mengikuti nada. Pada Kamis (21/2) sore pekan lalu itu, 25 kursi tersedia di Pamulangan Sekar (Macapat) KHP Kridha Mardawa, satusatunya sekolah macapat di lingkungan Keraton Jogjakarta. Tapi, hanya belasan yang terisi. Padahal gratis. “Tidak bayar sejak tahun 2012. Setelah ada dana keistimewaan, tidak dibolehkan memungut,” terang Romo Projo. Sekolah di rumah dinas abdi dalem itu berada di ruangan berukuran sekitar 5 meter x 6 meter. Sekitar 200 meter dari Keraton Jogjakarta. Ada kipas angin untuk mengusir sumuk. Di tembok kelasnya tampak dua foto, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan X. Secara umum macapat diartikan sebagai maca papat-papat (membaca empatempat), yaitu cara membaca terjalin tiap empat suku kata. Namun, mengutip Wikipedia, itu bukan satu-satunya arti. Ada penafsiran lain. Ada yang menyebutkan bahwa -pat merujuk pada jumlah tanda diakritis (sandangan) dalam aksara Jawa yang relevan dalam penembangan macapat. Sedangkan menurut Serat Mardawalagu yang dikarang Ranggawarsita, macapat merupakan singkatan dari frasa macapat-lagu yang artinya adalah melagukan nada keempat. Yang diceritakan dalam tembang atau puisi tradisional Jawa itu adalah tahaptahap kehidupan manusia. Filosofinya menggambarkan “linimasa” seorang manusia. Mengutip kampoengilmu.com, dari lahir, mulai belajar di masa kanak-kanak, saat dewasa, hingga akhirnya meninggal dunia. Di dalam macapat dikenal istilah guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Guru gatra merujuk pada banyaknya jumlah larik atau baris dalam satu bait. Guru lagu merupakan persamaan bunyi sajak di akhir kata dalam setiap larik. Sedangkan guru wilangan merupakan banyaknya jumlah wanda (suku kata) dalam setiap larik. Kinanti yang ditembangkan Romo Projo tadi merupakan satu di antara sebelas jenis tembang macapat. Tembangtembang lainnya adalah mijil, sinom, asmarandana, gambuh, dandanggula, durma, pangkur, megatruh, pocung, dan maskumambang. Sejarah sekolah macapat di lingkungan Keraton Jogjakarta itu dimulai pada 1960-an. Awalnya ditujukan hanya untuk keluarga raja. Tapi, kemudian abdi dalem juga tertarik untuk mempelajari. Dan diizinkan. Ternyata tetangga abdi dalem juga tertarik. Akhirnya masyarakat umum diperkenankan ikut belajar macapat. Romo Projo juga pernah belajar di sekolah macapat itu sejak 1985. Lima tahun berselang, keraton memintanya membantu mengajar. Bersama dua koleganya, KMT

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

memprediksi para opal tidak akan berminat gabung dengan GOJEK. Pasalnya, mereka tak akan mau membagi keuntungannya. “Saya punya motor dan saya yang jadi ojek. Baru setelah itu dibagi dengan GOJEK. Pastinya saya tidak mau,” katanya. Dia menggambarkan, penghasilan ngojeknya rata-rata di atas Rp 100 ribu per hari. Rp 100 ribu diserahkan pada istri, sedangkan sisanya untuk beli bensin dan kebutuhannya sendiri. “Dan itu bisa kami nikmati sendiri,” tambahnya. Senada, opal Yudi bahkan mengatakan bisa jadi timbul konflik antara ojek dengan perusahaan. Konflik semacam itu, kata dia pernah terjadi sebelumnya pada komunitas opal seperti komunitas ojek Perintis, Topans, dan Kantikmas. “Mereka pakai sistem setor tapi tidak lama karena timbul masalah di internal. Sedangkan mobil penumpang dalam kota saja tidak bisa masuk di area Sasa (pinggiran kota, Red) karena punya ranah tersendiri, bahkan mereka (sampai) berkelahi, apalagi ada GOJEK,” pungkasnya. Sementara Pengamat Ekonomi Aziz Hasyim mengatakan kehadiran GOJEK di kota Ternate perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Dari sisi ekonomi, kehadiran unicorn tersebut akan membentuk angkatan kerja baru. Namun dari sisi sosial akan memunculkan gejolak pada perebutan ruang hidup kota. “Maka pemerintah perlu pengaturan yang memadai dalam mengelola kehadiran moda transportasi ojek online. Tujuannya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ungkapnya. Alumni Institut Pertanian Bogor itu mencontohkan, jika eksistensi ojol di Ternate tidak diatur secara baik, maka akan ada banjir motor yang menghiasi ruang kota di Ternate. “Akibat tuntutan dan syarat bekerja sebagai ojol,” jelasnya. Selain itu, laju migrasi penduduk ke Ternate juga akan tinggi karena ada ruang kerja baru. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan ojek reguler yang saat ini beroperasi. “Dan pada sisi lain akan melahirkan kemacetan dan kepadatan penduduk di Ternate ke depannya,” sambung Aziz. Kehadiran GOJEK juga tentu akan mempengaruhi pendapatan opal. Sehingga potensi terjadinya gesekan antara ojol dan opal perlu dikhawatirkan. “Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang memadai jika memang ojol dibutuhkan di kota Ternate. Bagi saya, penting kiranya pemerintah mempertimbangkan dahulu asas manfaat dan mudarat dari eksistensi ojol di kota Ternate. Pertimbangan yang dimaksud adalah dari sisi ekonomi, sosial, keterdesakan ruang (wilayah), serta rentang kendali,” tandasnya.(mg-02/kai)

Dwijo Cipto Wandowo, 75, dan Mas Ngabéi (MNg) Djoyoatmojo, 75. Salsabila Maura Handani, salah seorang murid, mengungkapkan, awal ikut kelas pada 2014, dirinya sama sekali tak tahu makna tiap kalimat dalam macapat. Sebab, yang digunakan bahasa Jawa tingkat tinggi yang sangat puitis. Tapi, tiap selesai nembang, para pengajar selalu menjelaskan makna yang terkandung. “Ternyata asyik juga,” kata mahasiswi Institut Seni Indonesia Jogjakarta semester VIII itu. Salsa -sapaannya- yang sudah lama bergabung mengaku sempat ikut pendadaran di Bangsal Srimanganti, Keraton Jogjakarta. Pendadaran biasanya dilaksanakan di keraton dua tahun sekali. “Serunya di situ, orang biasa bisa dilibatkan di keraton,” ungkapnya. Romo Projo menjelaskan, dengan belajar macapat, orang bisa memahami fase-fase kehidupan manusia. Mijil menerangkan bayi yang baru lahir. Setelah menjadi balita, tembangnya kinanti. Beranjak remaja digambarkan dalam sinom. Setelah remaja, wanita dan pria saling jatuh cinta, digambarkan dalam asmarandana. Kemudian, lanjut Romo Projo, memutuskan menikah digambarkan dengan tembang gambuh. Setelah menjadi suami istri, yang diangan-angankan hanya yang manis, seperti tergambar dalam dandanggula. Ternyata kehidupan banyak suka dukanya. “Keberanian menghadapi hidup digambarkan dalam tembang durma. Bertambah tua menjadi tembang pangkur. Setelah tua meninggal atau megat ruh (putus dengan roh, Red) jadi tembang megatruh,” jelasnya. Sebelum dimakamkan, dalam Islam, orang dibungkus kain putih, yang diceritakan dalam pocung. Kehidupan di dalam alam barzah menjadi tembang maskumambang, yang berarti menanti kepastian untuk ke surga atau neraka. “Masih teka-teki atau ngambang.” Romo Projo memberi contoh makna yang terkandung dalam kinanti yang dia tembangkan tadi. Ku-kusingdu-pa kume -lun, kata dia, memiliki arti kebul atau asap dari dupa-dupa yang kumelun atau beterbangan. Nge-ningkentyas, lanjut Romo Projo, memiliki arti mengheningkan cipta. Sedangkan sang a-pe-kik berarti tampan. Sedangkan Ka wengku sa gung ja -ja -han berarti orang yang tampan tadi bertapa untuk keselamatan daerahnya. “Na ngingsa-nget -a-ngi-ki-pi artinya wilayahnya sangat mengkhawatirkan. Sangre-si Ka-ne ka pu-tra Tu-murunsakingwi-ya-ti maknanya dewa yang bernama Kaneka Putra turun dari langit atau wiyati,” terangnya. Sekolah macapat di Keraton Jogjakarta itu buka enam hari dalam seminggu. Ketiga pengajarnya masing-masing mendapat jatah mengajar dua hari. Durasi kelas dua jam. Romo Projo, misalnya, biasanya mengajar pada pukul 16.00 sampai menjelang magrib. Selain ikut kelas, keesokan harinya, Jumat (22/2), Jawa Pos diajak Romo Projo ke keraton untuk melihat tembang macapat dinyanyikan. Setiap Jumat memang abdi dalem nembang macapat dan bisa dilihat masyarakat. Sayang, Jumat lalu itu tak banyak yang hadir.(jpc/kai)

...DESA Samb Hal. 1

maka semua pihak harus dapat melihat persoalan ini dari sudut pandang kepentingan bersama. Pemerintah Provinsi lanjut dia, sejak awal telah menegaskan, tidak memiliki kepentingan apapun terhadap status 6 desa yang akan diputuskan, mau ke Halbar ataupun ke Halut. Semua pihak harus menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri. Yang penting semua pihak baik kedua Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dapat menerima dan melaksanakan keputusan Mendagri dengan sebaik-baiknya. Mifta mengatakan, beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi telah dipanggil ke Kemendagri untuk mendengar langsung penjelasan penarikan garis batas yang dituangkan ke dalam draft Permendagri, selanjutnya draft Permendagri tersebut diberikan kepada Pemerintah provinsi untuk dipelajari dan diminta masukan dan catatan akhir. Karena memang pertimbangan Kemendagri perlu memperoleh masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Miftah, Pemprov Maluku Utara melalui Tim Penegasan Batas Provinsi setelah mempelajari dan mencermati secara saksama garis batas tersebut, menyimpulkan penetapan Titik Koordinat Batas sebagaimana Draf Permendagri dimaksud berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan. Karena penarikan garis batas yang membagi wilayah 6 desa mengikuti pola sebaran KTP dan KK masyarakat setempat. Hal ini juga mengakibatkan pemetaan sebaran aset milik kedua kabupaten juga akan semakin runyam. Desa-desa yang sebelumnya utuh akan terpisah-pisah dan masyarakatnya terkotak-kotak. Tentu pembagian garis batas seperti ini berpotensi akan menimbulkan polemik baru dan secara teknis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah

...AMIN Samb Hal. 1

Amin Drakel masih mangkir dari panggilan. Tauhid diperiksa Bawaslu sekira pukul 2 siang. Ia diperiksa kurang lebih 1 jam lamanya. Informasi yang dihimpun Malut Post, Bawaslu dalam pemeriksaan tersebut meminta klarifikasi Tauhid atas dugaan keterlibatannya dalam politik praktis. Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin saat dikonfirmasi kemarin membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Tauhid diperiksa lantaran namanya tercantum sebagai Pembina Bravo-5. “Iya, sudah diperiksa tadi (kemarin, Red) menyangkut status yang bersangkutan, yang namanya ada di dalam SK Bravo pemenangan capres dan cawapres nomor urut 01,” tuturnya kemarin (27/2). Dikatakan Muksin, upaya permintaan klarifikasi terhadap Tauhid Soleman

...DI’SWAY Samb Hal. 1

Yang ternyata tidak jauh dari ‘gua celeng’ itu. Yang bikin satu tim sepak bola desa itu terjebak. Di dalam gua. Akibat mulut gua kebanjiran. Oleh hujan deras yang tiada henti. Tentu kali ini saya perlukan mampir ke gua itu. Bahkan, kalau bisa, ke lapangan sepak bola itu. Siapa tahu bisa bertemu pula. Dengan salah satu dari 12 remaja itu. Yang terjebak di gua itu tahun lalu. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan: apakah gua itu sudah dibuka lagi? Setelah ditutup pasca peristiwa dramatis itu? Bukankah saat itu diumumkan: lokasi ini ditutup sementara? Untuk dilakukan pembenahan total? Bahkan saat itu diumumkan dengan gegap gempita: akan dibuatkan lingkungan baru yang keren. Pasti akan banyak turis datang ke gua itu. Tapi saya tidak peduli. Tutup atau buka tidak ada bedanya. Saya harus ke sana. Pun seandainya buka toh tidak akan masuk ke dalamnya. Dari Chiang Mai saya harus ke Chiang Rai dulu. Naik mobil. Tiga jam. Ke arah utara. Dari Chiang Rai masih ke utara lagi: 60 Km. Ke arah perbatasan dengan Myanmar. Begitu tiba di Mae Sae terlihat gugusan gunung bergunung. Itulah batas negara. Di balik gunung itu sudah daratan Myanmar. Banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalur ini. Bukan karena tidak aman. Tapi inilah wilayah basis opium. Di sisi Thailand perkebunan opiumnya sudah tidak ada. Sudah diubah menjadi kebun hortikultura. Keluarga kerajaan mendirikan yayasan khusus. Untuk memerangi opium perbatasan itu. Dengan cara: menyejahterakan rakyat di situ. Agar tidak lagi menanam opium. Empat tahun lalu dimulai. Saya melihat semua itu. Dari awal. Bagaimana rakyat berubah. Bagaimana keluarga kerajaan all out. Bagaimana opium punah di pegunungan Thailand. Yang dulu dikenal sebagai segitiga perdagangan opium dunia. Tapi... Bagaimana di balik gunung itu? Di wilayah Myanmar itu? Budaya menanam opium belum hilang. Hasilnya diselundupkan ke lereng timur. Itulah yang harus diawasi polisi Thailand. Dengan mendirikan banyak pos pemeriksaan. Gua celeng itu --begitu saya menamainya-- ternyata sudah dibuka. Pengunjung sudah boleh masuk sampai depan gua. Jalan besar dari Chiang Mai itu akan berakhir di sebuah jembatan. Mentok. Tidak ada lanjutannya. Jembatan itulah

penetapan garis batas yang ideal sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara kepala biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Armin Zakaria mengatakan, statement Gubernur semata-mata merupakan tanggapan Pemerintah Provinsi terhadap Draft Permendagri yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Di samping itu Gubernur juga meminta Kemendagri agar berhati-hati dalam memutuskan persoalan ini jangan sampai menimbulkan konflik baru. Selanjutnya Gubernur sesuai kewenangannya selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, sesuai PP. Nomor 33 Tahun 2018, berkewajiban melalukan pembinaan, pengawasan dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/kota. Sehingga berkewajiban menyampaikan masukan yang didasari atas kehati-hatian demi terciptanya proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang efektif dan efisien. “Apalagi ke depan kita akan menghadapi hajatan besar demokrasi yaitu pemilihan legislatif dan Pilpres 2019. Jangan sampai terulang lagi situasi dan kondisi pelaksanaannya sebagaimana yang terjadi pada Pilgub di 6 Desa yang lalu. Menyikapi pernyataan Kabag Pemerintahan Halut, kami menilai itu hal yang biasa dan wajar, sebab kedua Pemerintah Kabupaten yang berpolemik akan melihat persoalan ini dari sudut masing-masing,” jelasnya. Berbeda dengan sudut pandang Pemerintah Provinsi yang selalu mengutamakan kepentingan bersama dengan prinsip kehati-hatian. Ibarat dua orang anak yang sedang bertengkar lalu orang tuanya yang menyelesaikan persoalan. Ini bukan persoalan menang atau yang kalah, tetapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melihat kepentingan lain yang perlu diutamakan yakni keamanan, ketertiban dan efektifitas pelayanan publik serta kelancaran penyelengga-

raan pemerintahan. Karena itu Armin, mengajak semua pihak bersabar dan tetap menunggu putusan akhir proses penyelesaian permasalahan 6 desa. Jangan mengeluarkan statement yang dapat memperkeruh situasi dan kondisi yang kondusif ini. Dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 pasal 22 s/d 24 secara tegas dijelaskan bahwa, apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan maka Gubernur menyerahkan penyelesaian batas daerah kepada Menteri Dalam Negeri, dan Ini perintah undangundang. Karena kedua Pemerintah kabupaten sama-sama ngotot dan mempertahankan kepentingan dan argument masing-masing selama proses penyelesaian di tingkat Provinsi, makanya dalam situasi ini, undang-undang mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa batas wilayah. ini bukan hanya terjadi di Maluku utara, tetapi juga di daerah lain yang memiliki sengketa batas wilayah yang prosesnya diserahkan ke Kemendagri. Selain itu Armin juga menyinggung anggaran yang diminta oleh sejumlah Camat dan kepala-kepala Desa di Kabupaten Halut kepada PT. NHM untuk biaya perjalanan ke Jakarta sebagaimana surat PT. NHM kepada Gubernur. Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak akan menanggapi hal ini karena merupakan urusan internal PT. NHM, mau setuju atau tidak itu hak mereka. “Namun dalam konteks pengelolaan pemerintahan yang bersih dari KKN, Gubernur berkewajiban mengingatkan sebaiknya berhati-hati, karena ini berpotensi menimbulkan adanya tindakan Gratifikasi. Sebab nantinya ada sejumlah aliran dana yang diberikan oleh pihak swasta kepada aparat pemerintah, tentunya sesuai ketentuan harus dilaporkan dulu ke KPK, apalagi kalau pembiayaan ini digunakan untuk mengonsultasikan persoalan 6 desa yang sebenarnya sudah diserahkan prosesnya ke Kementerian Dalam Negeri,” tukasnya.(udy/pn/yun)

untuk memastikan dugaan keterlibatannya dalam politik. “Jadi kita hanya ingin memastikan apakah nama uang bersangkutan sebagaimana tertera dalam SK itu atas persetujuan beliau, dicaplok tim pemenangan ataukah memang dipalsukan. Itu saja,” sambungnya. Dari hasil permintaan klarifikasi tersebut, kata Muksin, orang nomor tiga di Pemkot itu mengaku jika namanya yang tercantum dalam SK Bravo tanpa persetujuan atau pengetahuan dari dirinya. “Katanya dicaplok, makanya upaya kita tidak hanya sampai di situ,” kata Muksin. Selain Sekkot, Bawaslu hari ini akan memeriksa komisioner Komisi Pemilihan Umum Malut. “Pemeriksaan komisioner KPU Malut ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan apakah SK yang diterbitkan itu terdaftar di KPU atau tidak. Ini yang mau kita perdalam,” sambung Muksin.

Bawaslu juga bakal mengkonfrontir pengakuan Tauhid, KPU dan Amin Drakel. Amin yang juga politikus PDI Perjuangan itu sudah dipanggil sebelumnya. “Pak Amin Drakel seharusnya sudah dimintai klarifikasi kemarin (Selasa, Red), namun tidak hadir dengan alasan reses. Makanya kita sudah layangkan surat panggilan kedua,” kata Muksin. Melalui surat panggilan kedua yang dilayangkan, Amin menyatakan untuk bersedia datang memberikan klarifikasi. “Beliaubersedia hadir pada awal Maret,” tambahnya. Selain Tauhid, sebelumnya, pihak Bawaslu juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Sekkot Tikep. “Untuk Sekkot Tidore sudah dimintai klarifikasi pada Selasa kemarin. Pengakuannya sama, kalau namanya juga dicatut dalam SK. Makanya kita akan mengkonfrontir pengakuan keduanya dengan tim sukses Bravo, pak Amin Drakel,” tandas Muksin.(aji/kai)

batas akhir wilayah Thailand. Tidak jauh sebelum jembatan itu saya belok kiri. Ke jalan kecil. Sejauh 1 km. Lalu masuk lahan parkir: sebidang tanah tanpa aspal. Tanpa paving. Tanpa rumput. Becek kalau hujan. Berdebu kalau kemarau. Seperti sekarang ini. Kaki lima memenuhi sekitar lahan parkir ini. Jualan baju, kaus, makanan. Di bawah tenda kecil saya harus membeli karcis. Satu orang 20 bath (sekitar Rp 9 ribu). Untuk naik mobil ke dekat gua. Mobilnya pick up tua nan renta. Mobil itu menuju lahan parkir lain. Sekitar 3 km dari parkir pertama. Lahan parkir yang ini pun asal-asalan. Juga penuh kaki lima. Atau bannerbanner iklan. Yang dipasang di anyaman bambu. Dengan tiang bambu pula. Dari sini saya diminta jalan kaki. Menuju mulut gua. Jalannya juga setengah tanah. Setengah geragal. Kira-kira setengah kilometer. Sampailah saya ke mulut gua. Saya berhenti di pelataran tanah di situ. Banyak orang. Beberapa orang berkulit putih. Sekitar 25 meter di depan mulut gua dipasangi pagar besi. Pintunya dikunci. Di pagar itu dipasang pengumuman: dilarang masuk. Ditempel pula foto saat penyelamatan. Ada pula foto 12 remaja dan pelatihnya. Berjajar di depan mulut gua. Semua memakai kaus bernomor 13. Untuk mengingatkan bahwa mereka ber-13. Sekaligus menyamarkan identitas mereka. Di dekat pagar itu ada rumah kecil. Isinya tiga patung wanita. Di depannya dipasang satu meja. Banyak yang sembahyang di dekat meja itu. Menghadap ke patung. Semula saya heran. Mengapa banyak orang membawa setangkai bunga. Atau seikat. Rupanya untuk diletakkan di meja itu. Sebagai persembahan. Itulah patung mistik. Itulah si pemilik gua. Setidaknya si penjaga gua. Mengapa patungnya wanita? Tidak hanya di gua ini. Di gua mana pun ‘pemilik’ atau ‘penunggu’ gua adalah makhluk halus berkelamin wanita. Itu karena gua dan wanita sama-sama memiliki lubangnya. Itu bukan patung baru. Sudah ada sejak lama. Hanya pakaiannya yang diganti. Kalau sudah lusuh. Atau saat menghadapi hari raya tertentu. Saya mondar-mandir di lokasi ini. Saya tertegun: apanya yang sudah dibenahi? Rasanya tidak ada sentuhan tangan apaapa. Kecuali pagar besi itu. Atau pompa air tangan itu. Yang kelihatannya dibikin saat penyelamatan dulu. Selebihnya ya hutan biasa. Di atas gunung. Jauh dari bayangan saya: sudah menjadi obyek wisata yang tertata indah. Padahal begitu banyak yang ke situ.

Tertarik dengan kisah penyelamatan tim sepak bola remaja di desa itu. Yang menjadi berita dunia. Dan saya tulis di DI’s Way sampai tiga seri. (Lihat DI’s Way tanggal 1 Juli 2018). Kecewa dengan kondisi objek ini saya pun segera kembali ke tempat parkir. Mampir di kaki lima. Beli ketela bakar. Tujuan saya berikutnya: lapangan sepakbola. Tempat 12 remaja itu biasa latihan. Tidak jauh dari tempat parkir pertama. Ini lapangan desa. Tapi cukup baik. Beberapa remaja sudah tiba. Menunggu kedatangan pelatih mereka. Tak lama kemudian sang pelatih datang. Mengendarai pick up double cabin. Masih tampak baru. Penuh bola. Yang segera dibawa ke lapangan. Satu anak mendapat satu bola. Mereka berlatih memainkannya. Di dalam lingkaran tengah. Bola tidak boleh keluar dari lingkaran itu. Setelah sejenak bermain-main bola bersama mereka saya ke lapangan lain. Ada info ini: salah satu remaja korban gua itu lagi latihan di sana. Lapangannya lebih ramai. Lebih banyak remaja berlatih di sini. Lebih banyak pula pelatihnya. Akhirnya saya bertemu salah satu celeng gua itu. Yang lagi berlatih di situ. Mengenakan kaus merah Manchester United. Dengan logo Chevroletnya. Saat ia lagi membalik badan saya lihat punggungnya: bernomor 13. Di atas angka itu ada namanya. Satu kata: Mark. Saya tidak sampai hati mengganggu latihannya. Saya ngobrol panjang dengan sang pelatih. Menjelang senja sang pelatih baru memanggil Mark. Saya pun ngobrol dengannya. Lewat penerjemah. Ialah anak terkecil yang terjebak di gua itu. Yang posisi di lapangannya sebagai penyerang. Tentu pembaca DI’s Way masih ingat nama klub sepakbola ini: Mupa. Artinya celeng. Babi hutan. Di kaus pelatihnya memang ada logo celeng. Di bawah logo itu ada tulisan: Teen Talk Team. ‘Team’-nya memang bahasa Inggris. Tapi ‘Teen Talk’ itu bahasa Thailand. Lebih tepatnya ‘istilah Thailand’. Untuk menyebut gerakan celeng sebelum menyerang lawannya. Lihatlah celeng. Ketika hendak menyeruduk siapa saja. Kakinya akan menghentak-hentak tanah dulu. Dengan geramnya. Gerakan itulah yang disebut teen talk. Minggu ini tim Celeng akan berlaga. Memperebutkan kejuaraan yunior nasional. Kini mereka lagi menyiapkan gerakan teen talk. Untuk menjadi juara. Kalau bisa.(*)


HUKUM & KRIMINAL

HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

9

Kontraktor Sayoang-Yaba Diperiksa Kejati Serius Usut Dugaan Korupsi Rp 49,5 Miliar Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Direktur PT. Bangun Utama Mandiri Nusa, Lutfi, diperiksa tim penyelidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, kemarin (27/2). Ia diperiksa selaku kontraktor pekerjaan proyek jalan di desa Sayoang-Yaba, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tahun anggaran 2015. Lutfi menjalani pemeriksaan selama 9 jam yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga pukul 18.00 di lantai dua kan-

tor Kejati Malut dan dicecar puluhan pertanyaan. Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua saat dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan tersebut. “Iya hari ini (kemarin, red) kami melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor pelaksana pekerjaan proyek Sayoang Yaba, inisial Lutfi,” katanya. Dijelaskannya, pemeriksaan Lutfi diperiksa terkait dengan pekerjaan proyek Sayoang-Yaba yang dianggarkan pada tahun anggaran 2015 di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Malut. “Dia diperiksa seputar pelaksanaan pekerjaan itu,” tutur Apris. Kendati demikian, Apris enggan berkomentar lebih jauh terkait pemeriksaan tersebut. “Ini sifatnya masih penyelidikan jadi kami be-

lum bisa berkomentar lebih jauh,” jelasnya. Selain Lutfi, tim penyelidik Kejati Malut berencana akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan kasus yang diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 49,5 miliar tersebut. “Ada pihak-pihak yang akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi dalam kasus itu. Tapi kami belum bisa beberkan siapa pihak-pihak tersebut,” singkatnya. Sementara, usai diperiksa, Lutfi yang mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans putih itu langsung berjalan meninggalkan kantor Kejati tanpa menanggapi pertanyaan dari awak media yang coba mengkonfirmasi.(cr-04/lex)

PEMERIKSAAN: Kontraktor proyek Sayoang-Yaba keluar dari ruangan pemeriksaan

Polda Gelar Sosialisasi dan Rakornis Pemilu TERNATE - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi teknis (Rakornis) fungsi reserse kriminal (Reskrim) dalam kesiapan penyidik reserse dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019. Kegiatan yang dilangsungkan di Royal Resto kemarin (27/2) itu dibuka Wakapolda Malut, Kombes (Pol) Lukas Akbar Abriari. Direktur Reskrimum Polda, Kombes (Pol) Dian Harianto mengatakan, kegiatan tersebut untuk menyiapkan antisipasi kepada seluruh anggota di jajaran mulai dari Reserse Kriminal Umum Polda hingga ke kepolisian sektor tentang kesiapan penegakkan hukum yang berkaitan dengan pemilu 2019. “Jadi kesiapan ini sebenarnya sudah sejak lalu tapi ini hanya memantapkan kembali,” kata Dian, kemarin (27/2). Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut agar antara polisi yang bersama dengan jaksa dan Banwaslu dalam Gakkumdu itu harus selalu siap dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke provinsi. “Kalau ada keluhan kecurangan dari masyarakat dalam pemilu maka mereka ini sudah siap menerima dan tindak lanjut laporan-laporan pengaduan,” jelasnya. Perwira tiga bunga itu berharap, dengan sosialisasi dan rakornis tersebut, semua anggota bisa memahami beban dan tugas. “Peserta ini perwakilan dari semua Polres jajaran yang bertugas di Gakkumdu,” pungkasnya. (cr-04/lex)

PEMILU: Petinggi Polda dan instansi terkait berpose usai kegiatan

KEPOLISIAN

Pelaku Pencurian Dibekuk

Maret, Pelantikan Bintara Polri TERNATE - Pelantikan Bintara Polri tahun ajaran 2019 bakal dilaksanakan pada 4 Maret mendatang. Upacara pelantikan ini direncanakan berlangsung di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sofifi dan dipimpin Kapolda Malut Brigjen (Pol) Suroto. Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar mengatakan pelantikan bintara polri tahun 2019 akan dilaksanakan pada Tanggal 4 Maret 2019 mendatang. “Jumlah peserta bintara polri tahun 2019 yang akan dilantik sebanyak 250 peserta,” kata Hendri, kemarin (27/2). Usai dilantik, peserta akan melakukan pendidikan di SPN Sofifi sesuai jangka waktu yang ditentukan. “Peserta yang dilantik akan mengikuti pendidikan di SPN Sofifi ibu Kota Provinsi Maluku Utara,” ujar Hendri. Atas nama kapolda Malut Sambung hendri, menghimbau kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi bintara Polri agar tetap menjaga kesehatan sehingga saat proses pendidikan berlangsung berjalan aman dan lancar.(cr-04/lex)

PENCURIAN: Pelaku (kedua kiri) dan barang bukti diamankan polisi

TERNATE - Tim buru sergap (Buser) Kepolisian Sektor (Polsek) Ternate Utara berhasil meringkus tersangka pencurian barang elektronik, Selasa (26/2). Kapolsek Ternate Utara, Iptu Ambo Wellang men-

gatakan, tersangka Jainal Mahmud (24) dilakukan di kamar kos milik Alfian Rivai di kelurahan Akehuda, Ternate Utara berdasarkan laporan polisi tanggal 23 Februari 2019 nomor 06/ II / 2019 / Sek Utara. Lokasi

pencurian itu dilakukan di ruangan laboratorium komputer, ruangan UKS dan kantin sekolah SMA N 8 Kota Ternate yang beralamat di kelurahan Salero kecamatan Ternate utara. Kata Kapolsek, tersangka yang berprofesi sebagai sopir angkot itu melakukan pencurian dengan cara mendatangi sekolah dengan menggunakan sepeda motor Beat dan memarkir di depan sekolah kemudian masuk ke sekolah dengan melompati pagar depan sekolah kemudian masuk kedalam sekolah dan merusak pintu laboratorium komputer dan mengambil 2 unit komputer dan 1 buah scanner. “Kemudian pelaku menuju ruangan UKS dan masuk mengambil satu buah kasur dan Satu buah kipas angin, setelah itu pelaku menuju ke ruangan kantin sekolah dan mengambil cemilan yang berada di dalam kantin, kemudian setelah itu pelaku keluar membawa barang hasil curian lewat

pintu depan sekolah dengan menggunakan sepeda motor menuju kos milik pelaku di Akehuda,” ungkap Kapolsek, kemarin (27/2). Na mu n , b e rd a s a rk a n ha s i l pengembangan, tersangka mengakui bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama dua rekannya. Pencurian tersebut juga dilakukan di SMA N 5 Kota Ternate di kelurahan Dufa-Dufa dan SMK N 3 Kota Ternate kelurahan Tabam, Ternate Utara serta di kantor Bumi Putra kelurahan Stadion Ternate Tengah. Dua rekan tersangka itu adalah Bambang dan Rijal Kabir. Barang bukti yang SMAN 5 Kota Ternate diantaranya 4 unit komputer. Barang bukti yang hilang di SMK 3 Kota Ternate yaitu dua unit laptop dan satu unit in-focus sedangkan barang yang hilang di kantor Bumiputera adalah satu set speaker active, satu buah mic dan uang tunai sebesar Rp. 37 juta. “Tersangka Jainal sudah kami amankan bersama barang bukti sementara dua rekannya masih dalam pencarian,” pungkas Kapolsek. (cr04/lex)

Desak Pecat 5 Camat di Halut TERNATE - Sikap lima Camat di kabupaten Halmahera Utara yang meminta bantuan dana ke perusahaan NHM dalam rangka membahas penyelesaian tapal batas di Jakarta, disorot. Dosen pakar hukum tata negara Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Abdul Kader Bubu mengatakan surat yang dilayangkan lima Camat ke NHM tentang pembahasan tapal batas tersebut adalah salah. Ia menjelaskan, pembahasan tapal batas tersebut bukan kewenangan Camat. Bahkan, yang lebih salah, kata Dade sapaan akrab Abdul Kader Bubu adalah Camat meminta uang perjalanan dinas dari NHM. “Sebagai ASN, mestinya Camat bila melaksanakan perjalanan tugas berdasarkan perintah atasan atau Bupati, tapi untuk apa Camat membahas uang perjalanan demi membahas tapal batas. Apa urusannya

Camat dengan tapal batas. Jadi yang dilakukan lima Camat itu salah besar,” jelasnya. Ia menilai, bila Camat menyurat ke NHM untuk meminta bantuan dana perjalanan dengan disertai ancaman NHM akan didemo maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan. “Sekda Halut harus mengambil sikap dengan memberhentikan lima Camat ini karena mereka merusak nama baik pemerintah,” desak Dade. Ia menyebutkan, bila surat permintaan dana ke NHM yang dilakukan lima Camat tersebut dan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai atasan langsung tidak memberi teguran dan sanksi kepada Camat yang bersangkutan, artinya Sekda mengetahui adanya permintaan dana. Bahkan, lanjut Dade, Gubernur Maluku Utara harus segera memanggil Bupati untuk memberhentikan lima Camat

ABDUL Kadir Bubu

tersebut. Karena yang dilakukan oleh lima Camat tersebut merusak wibawa pemerintah. “Selain merusak wibawa pemerintah, sikap yang dilakukan oleh lima Camat ini yang membahas tapal batas di Kementerian ini akan membawa masalah dan akan memicu konflik lagi,” tutupnya. (cr-04/lex)


LOKAL SPORT

10 MAFIA BOLA Satgas Anti Mafia Bola, Solusi atau Intervensi? JAKARTA - Kiprah Satgas Anti Mafia Bola bak dua sisi mata uang. Kehadirannya amat dibutuhkan, tapi di sisi lain juga dikhawatirkan dianggap bentuk intervensi. Satgas Anti Mafia Bola digagas pemerintah, dalam hal ini melalui Kepolisian Republik Indonesia, untuk memberantas kasus pengaturan skor yang marak terjadi di sepakbola Indonesia. Kapolri Tito Karnavian yang membentuknya langsung sejak 21 Desember 2018. Dalam perjalanannya, Satgas sudah menjadikan 16 tersangka. Di antaranya menyeret beberapa pejabat PSSI seperti anggota Exco Johar Lin Eng dan Hidayat serta pelaksana tugas (plt) Ketua Umum Joko Driyono. Masyrakat menyambut gembira dengan kiprah Satgas, sebab para mafia bola, yang jelas menghambat prestasi sepakbola tanah air bisa disikat. Tapi muncul kekhawatiran lain. Kiprah Satgas ditakutkan dianggap bentuk intervensi pemerintah oleh FIFA. Seperti diketahui, FIFA lewat statutanya dengan tegas melarang keterlibatan pemerintah di sepakbola negara anggotanya. Kepala Biro Provos Mabes Polri Brigjen Hendro Pandowo, yang dipercaya menjadi Ketua Satgas Anti Mafia Bola, menjelaskan pihaknya bisa membedakan mana yang ranah FIFA dan mana ranah pidana. Ia menegaskan, sejauh ini FIFA tidak melakukan komplain. “Tentunya harus kami bedakan mana yang harus kami ikut campur dalam urusan PSSI, urusan kepengurusan dan organisasi, dan mana ranah pidana. Saat kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) dipercepat, pemilihan Exco, itu bukan ranah Satgas,” jelas Hendro, pada detikcom. “Tapi saat terjadi penyuapan, penipuan, pengaturan skor, itu yang menjadi konsentrasi kami. Kami jelaskan, tidak ada komplain dari FIFA. Ini ranah pidana, domain dari polisi,” jelasnya. Di sisi lain, ada petinggi Kepolisian yang juga punya jabatan di sepakbola Indonesia. Beranikah Satgas Anti Mafia Bola memeriksa mereka dalam mewujudkan sepakbola lebih baik? Kini, pengusutan masih terus berjalan dan melibatkan banyak klub-klub besar dan federasi karena kasus pengaturan skor ini bersifat sistematis. Nah, keraguan muncul saat diketahui beberapa petinggi Polri juga punya jabatan di sepakbola Indonesia. Sebut saja Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, yang menjadi anggota Exco dan Ketua Komite Wasit dan Komite Keamanan PSSI. Kemudian ada Komjen Pol Syafruddin, mantan wakapolri yang juga dewan pembina Persija Jakarta. Ada pula Badrodin Haiti, yang kini tergabung dalam tim Ad Hoc PSSI. Nah, petinggipetinggi Polri itu menimbulkan persepsi jika Satgas akan segan memeriksanya andai memang dibutuhkan keterangannya. Hendro Pandowo menjamin timnya akan on the track. Ia menyebut, Satgas dibentuk langsung oleh Kapolri Tito Karnavian dan siap bekerja secara profesional.

Tekad Musafri Bawa Persiba ke Liga 1 Pindah ke Persiba, Salahudin Puji Stamina a Luar Biasa BALIKPAPAN - Pelatih Persiba Salahudin memberi menu speed endurance saat memasuki hari ketiga latihan fisik. Penggawa Beruang Madu diberi instruksi berlari 15 kali putaran di lintasan Stadion Sudirman, Senin (25/2) lalu. “Setiap putaran, kami beri waktu maksimal 1,5 menit,” ujar Salahudin setelah sesi latihan. Pada latihan speed endurance tersebut, pelatih 40 tahun ini menyebut, Talaohu Abdul (TA) Musafri jadi pemain dengan catatan waktu paling bagus bersama Andre Dio. Untuk Andre Dio, sebelumnya juga sempat mencatatkan waktu tercepat pada latihan di kawasan Gunung Dubs, kompleks Pertamina akhir pekan lalu. Meski mengaku senang dengan performa Andre Dio, secara khusus Salahudin memuji stamina yang dimiliki TA Musafri. Dengan usia yang tak lagi muda untuk ukuran pemain sepak bola, 37 tahun, tentu apa yang diperlihatkan Musafri bukan pemandangan biasa. “Setiap latihan, fisik Musafri memang selalu maksimal. Dia bersaing dengan Andre Dio yang lebih muda,” kata Salahudin. Antusiasme dan stamina prima yang dimiliki Musfari, diharapkan Salahudin bisa menular ke pemain muda Persiba. Apa yang diperlihatkan Musafri sepanjang sesi latihan, menunjukkan bahwa Salahudin tak salah ketika memutuskan mengontrak pemain gaek asal Halmahera Selatan ini. “Usianya memang tidak muda, tapi saya tahu bahwa Musafri memang menjaga kondisinya. Ini yang jadi alasan utama saya mau mendatangkan dia,” ujar mantan

arsitek Madura FC ini. n kemarin, disebut SalaKhusus untuk menu latihan kan daya tahan pem emai ain hudin, bertujuan meningkatkan pemain epanjang laga. “Artinya, “Artinyya, ketika bermain menekan sepanjang pemain harus bisa bermain cepat, tapi dengan konal Palembang ini. sistensi,” pungkas pelatih asal main Sriwijaya FC Sebelumnya, Mantan pemain hirnya kembali Talaohu Abdul Musafri, akhirnya rsiba Balikpake pelukan klub lamanya, Persiba pan. Meski baru kali pertamaa ikut berlatih, yetel dengan Musafri tampak langsung nyetel ekan terakhir pemain lain yang sudah sepekan da sesi game berlatih bersama. Bahkan pada encetak seinternal, Musafri mampu mencetak penuhnya, biji gol. “Memang belum sepenuhnya, at adaptapi saya yakin akan bisa cepat tasi,” katanya. safri Kembali ke Persiba, Musafri al. mengaku, sangat emosional. Pernah memperkuat Persiba selama tiga musim, membuat banyak kenangan yang tidak berjasa bisa dia lupakan di tim yang membesarkan namanya ini. “Saya kemuk bisa membali dengan motivasi untuk iga 1,” kat ta pemain bawa Persiba kembali ke Liga kata arito Putera ini. yang musim lalu membela Barito Baca: PERSIBA... RSIBA... Ha RSIBA. Hall 11 H

TALAOHU Abd Musafri

Poci Cari Pemain di Kabupaten/Kota

RAHMAT Poci Rivai

TERNATE – Setelah menggelar seleksi tahap pertama di Stadion Gelora Kie Raha beberapa waktu lalu, sekarang saatnya Rahmat Poci Rivai akan menjelajahi sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara untuk menemukan pemainpemain berbakat lainnya. Penjelajahan Poci ini untuk mencari pemain yang akan dipanggil memperkuat tim Pra PON Malut 2019. Saat ini tim bayangan Pra PON sudah terbentuk lewat seleksi tahap pertama. Pada seleksi tahap pertama itu, Asprov PSSI Malut sebagai penanggung jawab memanggil sedikitnya 43 pemain untuk diseleksi. Hasilnya, Poci menemukan 26 pemain sebagai tim bayangan. Namun, jumlah tersebut belum final. Poci yang dipercayakan untuk menjaring pemain tersebut masih harus mencari pemain-pemain lain yang sesuai dengan kebutuhan tim dan karakter yang diinginkan. “Kita masih terus mencari pemain-pemain di kabupaten/kota lain. Ini penting, karena

masih banyak pemain yang kita belum lihat dan saat ini kekurangan kita di tim masih banyak. Jadi kita akan cari lagi di daerah-daerah (kabupaten/ktoa) lain,” kata Poci, Rabu (27/2) kemarin. Menurut Poci, tim bayangan yang sudah terbentuk itu juga masih banyak kekurangan, terutama di lini serang. Pasca seleksi tahap satu, Poci mengaku belum menemukan penyerang yang sesuai dengan karakteristik dan skema yang akan diterapkan. Poci memang membutuhkan pemain yang bertipekal pekerja keras. Tidak mudah menyerang, dan punya motivasi dan gaya gedor tinggi. Karakter ini sangat diperlukan di lini tengah dan serang. “Memang kita belum ada striker yang bertipekal ngotot dan gelandang dengan daya jelajah tinggi. Jadi mudah-mudahan kita bisa temukan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Para Junior Sudah, Kapan Senior Juara

Baca: MAFIA... Hal 11

EUFORIA: Pemain Timnas Indonesia U-22 merayakan gelar juara pada Piala AFF U-22

HENDRO Pandowo

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

JAKARTA  Timnas Indonesia U-22, Timnas U-19, dan Timnas U-16 sudah menyumbang trofi Piala AFF. Hanya Timnas Indonesia senior yang belum, kapan bisa meraihnya? Gelar ketiga Piala AFF diraih

Indonesia lewat aksi Timnas U-22. Dalam partai final Piala AFF U-22 2019 menghadapi Thailand di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (26/2), Garuda Muda menang 2-1.

Keberhasilan Timnas U-22 menjuarai Piala AFF, mengikuti jejak Timnas U-19 dan Timnas U-16. Sebelumnya U-19 menjuarai Piala AFF pada 2013, Baca: SENIOR... Hal 11

Baca: PEMAIN... Hal 11

Tentang Bintang Indonesia di Piala AFF U-22 JAKARTA - Marinus Wanewar menjadi bintang Timnas Indonesia di Piala AFF U-22 2019. Pemain yang mengantar Garuda Muda juara itu rupanya punya sederet fakta menarik. Marinus baru mengantar Indonesia menjuarai Piala AFF U-22 2019 di Kamboja. Tak sekadar bermain, Marinus juga tampil oke sepanjang turnamen dengan mencetak tiga gol. Ada beberapa fakta menarik soal Marinus. Di antaranya ia sempat dituduh mencuri umur karena perawakannya, dan sempat menjual playstation milik temannya demi membantu karier sepakbolanya. Seperti apa faktanya, berikut sederet fakta pemain yang bernama lengkap Marinus Maryanto Wanewar itu dikutp dari detikSport. 1. Talenta Papua Marinus melanjutkan tren Papua dalam menghasilkan pemain bertalenta. Ya, Marinus adalah Mutiara dari Timur Indonesia, menjadi regenerasi penerus Boaz Solossa, Titus Bonai, dan Patrich Wanggai. Dengan usianya yang masih muda, pemain kelahiran Sarmi, Papua itu, akan menjadi salah satu senjata mematikan skuat Garuda di masa mendatang. Menarik ditunggu kiprahnya. 2. Dituding Curi Umur Marinus berperawakan tinggi besar, tidak seperti kebanyakan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U-22. Alhasil, ia sempat dituding mencuri umur alias sudah berusia lebih dari 22 tahun. Media Vietnam, 24.com.vn, sempat ramai diberitakan menuding Marinus lebih tua dari identitas aslinya. Padahal, Marinus lahir pada 24 Februari 1997 atau baru tepat berusia 22 tahun pada hari Minggu lalu. “Ya mungkin saja dia baru tahu saya ikut Timnas U-22 atau mungkin saja dia pelatih (Vietnam) baru,” kata Marinus, Baca: BINTANG... Hal 11

MARINUS Wanewar


KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

...DEBAT Samb Hal. 1 Mungkin efek bola salju, efek momentum, mereka menitipkan pesan pendidikan yang lebih baik,” kata Sandiaga di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (27/2). Tema debat ketiga adalah pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya. Sandiaga mengatakan jika terpilih sebagai cawapres RI, dia akan membenahi sistem pendidikan. “Tadi

...MAFIA Samb Hal. 10 “Satgas ini dibentuk langsung oleh Kapolri tanggal 21 desember 2018. Disampaikan langsung di media. Dan Satgas wajib lapor dan dikendalikan langsung oleh Kapolri. Dijamin, tidak ada yang intervensi kepada kami, apalagi diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya jamin, kami bekerja on the track,” kata Hendro. Dalam kasus pengaturan skor, mafia bola diketahui sudah menyetir beberapa wasit di Indonesia dengan suap. Padahal, Condro Kirono sendiri menjabat

...PERSIBA Samb Hal. 10 Dia mengaku, cukup optimistis dengan skuat Persiba yang ada saat ini. Ya, pada latihan sore kemarin, Musafri memang harus berjibaku dengan banyak pemain muda di skuat Beruang Madu. “Mereka punya speed dan power yang bagus. Saya yakin, kita akan membawa Persiba ke Liga 1,” kata pemain 36 tahun ini. Penampilan Musafri pada latihan perdana kemarin juga mendapat pujian asisten pelatih Persiba, Isma-

...PEMAIN Samb Hal. 10 Sebelumnya, tim bayangan yang sudah terbentuk itu menjalani uji coba perdana di Tidore Kepulauan, beberapa hari lalu. Hasilnya, tim asuhan Poci menang dengan skor 2-0. Namun, hasil tersebut menurut Poci bukan ukuran bahwa timnya sudah baik. Karena itu, sebagai pelatih Poci masih akan mencari di semua kabupaten/kota. “Besok (hari ini, red) saya akan ke Halmahera Barat untuk seleksi dan pantau di sana. Kalau ada yang bagus dan sesuai keinginan saya, maka akan saya ambil,” katanya. Hari ini, Poci bersama asistennya akan melakukan pantauan pemain di di Halbar. Selama dua hari, Poci akan melakukan seleksi di dua tempat di Halbar yakni di Ibu dan di kota Jailolo. Setelah itu, Asprov akan kembali mengagendakan keberangkatan Poci di Halmahera Selatan. Sekretaris Umum Asrpov PSSI Malut, Bahrun Abubakar mengatakan, Asprov memang sudah mengagendakan untuk mencari pemain-pemain di sejumlah daerah di Maluku Utara. Menurutnya,

...SENIOR Samb Hal. 10 kemudian U-16 pada 2018. Tak ayal, tinggal timnas level senior yang belum menyumbang trofi AFF. Dari 12 keikutsertaannya, tim Garuda cuma mampu meraih status runner up empat kali pada 2000, 2002, 2004/2005, dan 2016. Terakhir, di Piala AFF 2018, prestasi Timnas Indonesia senior cuma sampai fase grup. Ketika itu, Timnas Indonesia yang dipimpin Bima Sakti, cuma meraih sekali kemenangan, sekali imbang, dan dua kali kalah di fase grup. Indonesia pun kandas usai menempati urutan keempat di Grup B. Keberhasilan Timnas Indonesia senior di Piala AFF jelas amat dinanti masyarakat. Dan setelah Timnas U-22 menjadi juara di Piala AFF, kepala delegasi Iwan Budianto berharap kesuksesan ini diikuti timnas senior yang kini dilatih Simon McMenemy. “Sekali lagi terima kasih kepada semua warga Indonesia, termasuk Bapak Presiden Jokowi, Menpora Imam Nahrawi dan semua suporter Indonesia atas doa dan dukungannya selama ini kepada Timnas U-22. Mudah-mudahan prestasi ini menjadi pemantik bagi timnas di level senior untuk juga menjadi juara,” kata Iwan, yang juga mantan bos Arema FC itu. Terpisah, Pelatih Timnas Indonesia senior, Simon McMenemy, memuji kinerja Indra Sjafri di Timnas U-22. Indra

...BINTANG Samb Hal. 10 saat menanggapi tudingan mencuri umur, dalam pesan singkatnya kepada detikSport, Senin (25/2). 3. Anak Mama Satu hal yang turut membuktikan Marinus masih belia adalah sikapnya kepada sang mama. Kepada detikSport beberapa waktu lalu, pemain Bhayangkara FC itu mengaku sangat dekat dengan mamanya. Marinus mengaku lebih dekat kepada ibunya, Regina Cawem, ketimbang ayahnya Peter Wanewar. “Saya lebih dekat kepada beliau (mama), saya sering curhat,” ungkapnya, yang juga sangat menghormati ayahnya yang dianggap sosok tegas dan disiplin. 4. Jual PlayStation demi Sepakbola Ada kisah menarik Marinus saat merintis karier sepakbolanya. Ia sempat menjual konsol permainan PlayStation milik temannya untuk biaya ongkos mengikuti seleksi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Jayapura. Suatu ketika, Marinus ingin mengikuti seleksi namun terbentur biaya. Orang tuanya pun sedang tak ada uang. Tekad kadung sudah bulat, Marinus pun terpaksa menjual play station rekannya yang dipinjam agar dapat uang.

SAMBUNGAN siang saya sempat diskusi makan siang sama Pak Anies, dan Pak Anies menyampaikan pokok-pokok pikirannya karena waktu kita di DKI sama-sama berjuang, beliau juga menteri pendidikan, hal yang paling utama yang ingin kita perbaiki adalah sistem pendidikan dan sektor pendidikan yang ada di DKI. Ini yang sudah mulai pelan-pelan diperbaiki di DKI, alhamdulillah mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke mahasiswa, kita punya terobosan di DKI,” tuturnya seperti dilansir dari Detik.com. “Tapi di DKI tidak bisa disamakan dengan

sebagai Ketua Komite Wasit di PSSI. Hendro memaklumi keraguan tersebut. Ia juga menegaskan, Satgas akan bekerja dan meringkus mereka yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. “Kalau kami lihat dalam struktur organisasi PSSI. Ada 14 Exco, ada Direktur yang melibatkan beberapa orang, bahkan penasehat ada yang melibatkan petinggi-petinggi Polri,” sambung Hendro. “Sampai saat ini, tidak ada satu nama yang menyebut keterlibatan Condro atau Syafrudiin. Bahkan Pak Syafruddin mengatakan kepada saya, ‘Kasatgas anti mafia bola bongkar tentang terjadinya pengaturan skor di persepakbolaan Indonesia,” ungkapnya. (dtc/yun) yana Arsyad. Dikatakan jebolan Primavera ini, meski sudah berusia 36 tahun, Musafri belum kehilangan sentuhannya. “Kita bisa lihat waktu latihan, pergerakan, kecepatan, dan fisiknya masih bagus. Saya yakin, dia menjaga kebugaran dengan sangat baik. Musafri belum habis,” ungkap Ismayana. Meski mengakui belum sepenuhnya menyatu, lantaran baru bergabung. Ismayana menyebut, kerja sama Musafri sudah mulai terlihat. “Dia pemain berpengalaman dan memang punya kualitas, usia sepertinya hanya angka,” tutup Ismayana. (jpnn/yun) Pra PON ini mengatasnamakan Maluku Utara, maka tentu pemain yang dipanggil juga harus ada keterwakilan di daerah-daerah lain. Menurutnya, masih banyak pemain-pemain yang belum terpantau oleh pelatih. Karena itu, dengan agenda penjelajahan yang dilakukan tersebut adalah langkah untuk menemukan pemain-pemain berkualitas yang belum sempat terpantau. “Jadi kita tidak ini tim Pra PON ini terkesan ternate sentris. Kita upayakan pantau di berbagai kabupaten/kota dulu. Siapa tahu ada pemain-pemain yang lebih baik lagi dan sesuai dengan karakter pelatih, maka akan dipanggil,” kata Bahrun. Bahrun mengatakan, setelah pemantauan di kabupaten/kota maka pemain-pemain yang masuk radar pelatih akan dipanggil ke Ternate untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Menurutnya, seleksi tahap dua akan digelar pada akhir Maret mendatang di Stadion Gelora Kie Raha Ternate. “Setelah pantau di kabupaten/kota, maka semua pemain akan dipanggil untuk ikut seleksi tahap dua di Ternate. Dari seleksi tahap dua ini baru pelatih mungkin bisa menentukan finalisasi pemain yang masuk tim maupun tidak masuk tim,” tutup Bahrun. (yun) disebut sudah menginspirasi. Indonesia menjadi juara di Piala AFF U-22 2019 setelah mengalahkan Thailand 2-1. Ini menjadi salah satu hal yang tak diduga melihat dari performa awal tim yang kurang oke di fase grup. Tak hanya itu, PSSI juga tak memasang target apapun dalam kejuaraan ini. Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sempat mengatakan bahwa juara di Piala AFF U-22 cuma sekadar bonus karena gol utamanya adalah lolos ke Piala Asia U-23. Laju Indonesia di laga pertama fase grup tak meyakinkan. Garuda Muda lebih banyak ditekan dan tertinggal lebih dulu sebelum main imbang 1-1 dengan Myanmar. Permainan yang kurang oke berlanjut ke laga kedua. Sudah dua kali unggul dari Malaysia, Indonesia harus puas imbang 2-2. Peningkatan terjadi ketika mengalahkan Kamboja 2-0 di pertandingan fase grup dan lolos ke semifinal. Di laga empat besar Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 hingga akhirnya menjadi juara. “Performa yang luar biasa. Diperbaiki dengan setiap pertandingan saat turnamen berlangsung. Sangat menginspirasi. Selamat kepada Indra Sjafri, semua staf, dan pemain. Sungguh suatu pencapaian,” tulis Simon di akun Instagram pribadinya. Simon akan tim senior untuk pemusatan latihan di Bali dan Australia. Agenda itu buat untuk menatap FIFA match day melawan Myanmar. (dtc/yun) “Kami jual Rp 300 ribu. Biaya itu yang menjadi ongkos kami naik bus (dari Sarmi ke Jayapura). Karena satu orang ongkosnya Rp 150 ribu, jadi, kami bagi dua. Kalau sepatu kami sudah ada, sementara jersey kan disiapkan dari sananya,” ungkapnya kepada detikSport. Tak sia-sia, berkat aksi nekatnya menjual PlayStation rekannya, Marinus bisa ikut seleksi dan kini menjadi pesepakbola profesional. Kariernya kian melejit setelah membawa Indonesia menjuarai Piala AFF U-22. 5. Main PUBG dan Rencana Menikah Layaknya anak muda saat ini, Marinus juga keranjingan main game. Jebolan Persipura Jayapura itu juga ikutan demam game PUBG (Player Unknown’s Battle Grounds). “Saya kalau bosan suka main PUBG dengan Todd (Rivaldo Ferre, rekan sesama Papua di Timnas Indonesia U-22),” kata Marinus kepada detikSport. Tak cuma itu, Marinus juga mengungkapkan rencananya menikah tahun ini. Ya, Marinus sudah punya kekasih bernama Lili Betaubun, pujaan hatinya sejak duduk di Sekolah Menengah Atas. “Saya mau menikah tahun ini. Saya sudah pacaran lama dengan dia (Lili Betaubun). Sejak masih duduk di kelas Sekolah Menengah Atas (SMA),” kata Marinus. (dtc/yun)

daerah yang lain karena DKI relatif kecil tempatnya masyarakat lebih terdidik dan terekspose, ya namanya juga ibu kota. Tapi bagaimana program-program di DKI ini bisa digunakan sebagai batu pijakan kita untuk mendesain secara nasional yang lebih baik lagi,” lanjut Sandiaga. Mantan Wagub DKI itu mengaku mendapat masukkan dari Sri Edi Swasono. Edi, kata Sandiaga bercerita tentang sistem pendidikan yang setara di sekolah swasta. “Profesor Sri Edi Swasono bercerita tentang sistem pendidikan karena beliau pimpinan di Taman Siswa, dan usulan dari PrabowoSandi untuk memberikan usulan yang

setara kepada sekolah swasta, tidak ada GAP antara guru-guru dan kompensasi di sekolah negeri dan swasta ini harus jadi perhatian buat kita semua,” jelasnya. Selain itu, Edi, kata Sandiaga memberikan masukan tentang pasal 33 UUD ‘45. Menurutnya, Edi tertarik dengan konsep unikop. “Beliau sangat tertarik dengan konsep unikop yang kami kemukakan bahwa unikop itu adalah sebuah koperasi yang sudah menembus skala Rp 1 triliun. Terakhir sesuai pasal 27 UUD 45 ayat 2, lapangan kerja ini adalah topik, ketenagakerjaan juga menjadi topik di debat ketiga ini yang mana fokus dari Prabowo-Sandi ini mem-

11 buka lapangan kerja ini bisa kita konkretkan dengan program OK OCE, koperasi, unikop dan program yang langsung menyentuh masyarakat,” paparnya. Adapun, lanjut Sandiaga, menerima saran dari Meutia Hatta. Sandiaga mengatakan, Meutia memberikan masukan soal BPJS. “Karena beliau menteri perempuan, masukannya layanan kesehatan agar bisa lebih baik, ke depan BPJS yang bu Meutia sampaikan bahwa perempuan itu adalah tonggak dari kekuatan bangsa, kalau perempuan kuat, keluarga kuat, kalau keluarga kuat masyarakt kuat, bangsa kuat,” katanya. (dtc/kai)

Denis Suarez Indikasikan Ogah Balik ke Barcelona

DENIS Suarez dan Unai Emery PEMAIN Arsenal, Denis Suarez angkat bicara seputar masa depannya. Sang gelandang mengakui bahwa ia lebih ingin menghabiskan waktunya di Arsenal ketimbang kembali ke Barcelona. Seperti yang sudah diketahui, Suarez merupakan pemain yang bergabung dengan Arsenal di bulan Januari kemarin. Ia dipinjam dari Barcelona dengan opsi pembelian permanen di akhir musim nanti. Namun sejauh ini situasi Suarez masih jauh dari kata ideal. Ia hanya tampil empat kali di tim utama The Gunners, di mana mayoritas ia bermain sebagai pemain pengganti. Namun Suarez menegaskan bahwa ia memiliki ambisi yang besar bersama

Arsenal sehingga ia tidak ingin kembali. “Target saya saat ini adalah meraih kesuksesan bersama tim ini,” buka Suarez kepada kanal Youtube Arsenal. Suarez mengaku bahwa ia merasa nyaman dan dihargai di Arsenal sehingga ia merasa tim ini akan cocok menjadi destinasi karir berikutnya. “Saya ingin bermain dengan baik di Arsenal dan saya juga ingin menjadi pemain yang penting bagi klub ini. Saya bergabung dengan Arsenal untuk mendapatkan banyak jam bermain dan menjadi pemain yang penting dan merasa dihargai. Saya bertekad untuk bermain dengan baik dan menjadi pemain yang sukses untuk tim ini,”

terangnya. Suarez juga mengakui bahwa ia merasa nyaman dilatih oleh Emery saat ini sehingga ia ingin melanjutkan perkembangannya bersama sang pelatih. “Saya rasa Unai adalah sosok yang menjadikan saya seorang pesepakbola profesional. Ketika saya bergabung dengan Sevilla, pada saat itu status saya masih sebagai pemain muda saja. Pada saat itu saya baru saja menjalani musim yang bagus bersama tim Barca B, namun saya mendapatkan lonjakan karir yang luar biasa untuk bermain bersama tim elit Sevilla. Dia benar-benar membantu saya.” tandasnya. (bln/yun)

Sarri Tanggapi Hukuman Larangan Transfer Chelsea dengan Santai MAURIZIO Sarri lama ini, Chelsea dijatuhi hukuman larangan pembelian pemain oleh FIFA. Namun sang pelatih, Maurizio Sarri, tidak merasa khawatir dan lebih memilih fokus pada pengembangan anak asuhnya yang sekarang. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Chelsea dinyatakan bersalah atas 29 insiden pelanggaran pasal 19. Pasal itu sendiri berkaitan dengan proses pemindahan pemain berusia di bawah 18 tahun. Tak hanya itu, The Blues juga dikenakan denda sebesar 460 ribu pounds. Pihak manajemen klub pun menyatakan siap menggunakan hak banding dalam waktu dekat. Sebab Chelsea merasa tak pernah melakukan pelanggaran yang sesuai dengan tuduhan dan hukuman larangan transfer tersebut dirasa terlalu berat.

Jelas larangan transfer tersebut tidak menguntungkan bagi Chelsea, sebab mereka takkan bisa menambah kekuatan baru untuk musim depan. Apalagi dengan kabar yang mengatakan bahwa sang bintang, Eden Hazard, bakalan hengkang pada musim panas nanti. Namun kabar tersebut ditanggapi dengan santai oleh Sarri. Pelatih asal Italia tersebut sangat yakin bahwa manajemen klub akan menuntaskan permasalahan itu, meskipun ia tak tahu kapan. “Saya tak begitu paham dengan situasinya, tapi saya tahu klub sedang bekerja. Jadi, saya pikir mereka bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Sarri dalam konferensi persnya, dikutip dari Goal. Sarri sendiri bisa bersikap santai karena tahu apa yang harus ia lakukan. Dalam pan-

MAURIZIO Sarri dangannya, ketimbang membeli banyak pemain di setiap bursa transfer, lebih baik dirinya berfokus untuk mengembangkan materi pemain yang telah dimiliki saat ini. “Pertama-tama, saya pikir kami harus mengembangkan para pemain ini. Sebab kami tak bisa membeli 20 pemain di bursa transfer karena mereka bukanlah 20 pemain yang sudah disiapkan untuk Chelsea,” tambahnya. “Sangat sulit untuk men-

emukan pemain yang telah siap sesegera mungkin di level ini, jadi saya pikir target utamanya mengembangkan para pemain yang ada sekarang,” tandasnya. Embargo transfer ini membuat Chelsea terancam kehilangan Matteo Kovacic, yang didatangkan dari Real Madrid dengan status pinjaman. Sebab dalam perjanjiannya, tidak disebutkan bahwa The Blues bisa mempermanenkan statusnya dengan nominal tertentu. (bln/yun)

Dovizioso Tak Risaukan Hasil Buruk di Tes Qatar

ANDREA Dovizioso DOHA - Andrea Dovizioso menerima hasil tak ideal di tes pramusim terakhir sebelum balapan pertama MotoGP 2019. Namun, Dovizoso mesti tetap rileks sekaligus fokus. Pada tes MotoGP Qatar, rider Ducati itu membukukan waktu terbaik 1 menit 55,205 detik yang dicapainya di hari terakhir. Catatan waktu tersebut menempatkan Dovizioso di peringkat 15, berjarak nyaris satu detik dengan pebalap Monster Yamaha Maverick Vinales di posisi pertama. Pebalap Italia itu bahkan tertinggal 0,387 detik dari rekan setimnya Danilo Petrucci. Sementara MotoGP 2019 akan dibuka dengan balap malam di Losail, Qatar pada

10 Maret atau kurang dari dua pekan ke depan. Dovizioso optimistis bisa mengejar ketertinggalan dari rival-rivalnya. “Situasinya tidak terlalu jelas untukku, tapi aku tidak bisa khawatir. Memang benar kalau aku menyudahi tes tanpa sensasi yang bagus, tapi aku mampu menjaga kecepatan yang bagus. Aku harus tetap rileks dan fokus,” Dovizioso mengungkapkan di GPOne. “Kami sudah bekerja keras dan bagus, tapi aku tidak memiliki kecepatan yang kuharapkan. Aku tidak bisa senang dengan tes seperti ini hanya sepekan sebelum balapan pertama. Aku kesulitan dengan motor, tapi

aku juga tahu bahwa Losail adalah trek yang sangat unik,” katanya. “Kami punya banyak data untuk dipelajari. Aku sudah melakukan dua laju yang panjang, menggunakan ban yang berbeda-beda, dan kami mengumpulkan banyak informasi. Pekani ni akan pentin karena sekarang ada banyak keraguan, tapi kami bisa mengatasinya tepat waktu untuk balapan,” imbuh Dovizioso. Dovizioso akan mencoba mempertahankan rekor bagusnya di Qatar. Dalam empat edisi terakhir, Dovizioso tidak pernah finis di luar dua besar dengan satu kemenangan pada 2018. (dtc/yun)


KAMIS, KA K AM MIIS, S, 28 28 FEBRUARI FE F EBRUARI 2019

MANCA SPORT

12

Bidik Treble Winner El C Clasico yang Menentukan untuk Barca

LIONEL Messi

BARCELONA - Bagaimana perjalanan Barcelona di sisa musim ini akan bisa ditentukan dalam empat hari ke depan, di mana mereka akan dua kali menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu. Barcelona dan Real Madrid akan berhadapan dua kali dalam selang empat hari. El Clasico pertama terjadi di semifinal leg kedua Copa del Rey. Laga ini sudah dilangsungkan di Santiago Bernabeu, Kamis (28/7) dini hari tadi. Selang empat hari kemudian, laga yang sama kembali bergulir juga di tempat yang sama, Minggu (3/3). Dengan tiga trofi diincar di akhir musim, dua pertemuan dengan musuh terberat akan bisa menentukan bagaimana Barcelona akan menghadapi sisa musim ini. Demikian diungkapkan Clement Lenglet. “Bulan ini sangat penting. Ada Liga Champions dan dua laga melawan Real, yang mana kami bisa melaju ke final (Copa del Rey) dan menambah atau kehilangan poin saat menghadapi mereka di liga,” ujar Lenglet dalam wawancaranya dengan AFP. “Kami harus mengaturnya dengan baik. Ini akan bisa sangat penting untuk sisa musim ini,” tambah dia. Barcelona menang

5-1 pada pertemuan pertama kedua tim di Camp Nou. Tapi Real Madrid kini sudah banyak berubah setelah berganti pelatih dari Julen Lopetegui ke Santiago Solari. Keberhasilan El Real meraih hasil 1-1 pada leg pertama semifinal Copa del Rey adalah bukti kalau Madrid sudah kembali kompetitif. Dari 10 laga terakhir, Madrid berhasil delapan kali menang, sekali imbang (melawan Barca di leg pertama), dan sekali kalah. “Dinamikanya benar-benar berbeda sekarang. Ini adalah tim juara Eropa. Mereka telah membalikkan kondisi,” katanya. “Sebagai pemain, kami merasakan sedikit kegugupan ketika keluar (pada El Clasico). Kami sadar laga ini berbeda ketimbang yang lain karena kekuatan yang dimiliki dari seluruh dunia. Ini adalah laga yang bisa membekukan waktu,” tutur bek Prancis tersebut. Barcelona masih tampil di tiga kompetisi yang diikuti musim ini. Lionel Messi pun kini mengincar treble winner. Barcelona makin mantap di puncak klasemen La Liga dengan 57 poin setelah mengalahkan Sevilla 4-2, Sabtu (23/2) malam akhir pekan kemarin. Blaugrana kini unggul 10 angka dari Atletico Madrid yang ada di posisi kedua dengan 47 poin. “Kami memiliki beberapa pertandingan lebih sulit di depan. Semakin sulit untuk menang,” kata Messi dikutip dari Marca. “Kami tidak menolak turnamen apa pun. Kami selangkah lagi untuk mencapai final Copa del Rey, tetapi kami memiliki pertandingan yang sangat sulit saat kami menghadapi Real Madrid di stadion mereka,” sambungnya. (dtc/yun)

Sebuah Kemunduran untuk Milan AC MILAN bermain imbang di markas Lazio pada leg pertama semifinal Coppa Italia. Gennaro Gattuso mengakui timnya tampil buruk saat menyerang. Milan bermain imbang 0-0 kala bertandang ke Olimpico, Rabu (27/2) dinihari kemarin. Rossoneri kesulitan dan menerima banyak ancaman sepanjang 90 menit. Soccerway mencatat Milan melepaskan tiga tembakan, hanya satu yang mengarah ke gawang. Sementara Lazio punya 14 percobaan, enam di antaranya on target. Hasil imbang ini memperpanjang laju tak terkalahkan Milan jadi delapan laga, tapi Gattuso tak puas dengan penampilan timnya saat menyerang. Setelah selalu mampu mencetak tiga gol di tiap laga pada tiga pertandingan terakhir, kali ini Milan redam. “Ini adalah sebuah langkah mundur dalam hal kualitas, dari performa-performa belakangan ini. Tapi kami tahu pertemuan ini akan ditentukan dalam 180 menit,” ujarnya kepada Rai Sport. “Kami menghadapi tim yang sangat mengandalkan fisik seperti Lazio, yang selalu mengirim empat atau lima pemain ke depan, jadi kami sudah tampil sangat baik di pertahanan. Sayangnya, kami membuat banyak kesalahan di sepertiga akhir dan tak memberikan Piatek servis sama sekali. Kami tak mengumpan dengan

GENNARO Gattuso

benar, kami membiarkan lima atau enam serangan balik berbahaya,” jelasnya. “Saya tak sepakat dengan mereka yang bilang Lazio tidak dalam kondisi terbaik. Karena mereka punya sebuah cara berpura-pura ‘tertidur’ dan menurunkan tempo, lalu melukai Anda,” imbuhnya dilansir Football Italia. (dtc/yun)

Sejak Bersama Wanda, Icardi Tak Seperti Dulu Lagi

WANDA Nara dan Mauro Icardi

MILAN - Wanda Nara dinilai memberi pengaruh buruk terhadap karier Mauro Icardi. Jika tak juga menyadarinya, masa depan Icardi diprediksi bakal suram. Icardi dicoret sebagai kapten Inter Milan. Sejak itu, dia tak mucul lagi bersama-sama tim dengan alasan lututnya mengalami inflamasi. Tapi, tak sedikit yang menilai ada keretakan dengan klub saat ini. Disebut-sebut bermula dari ulah istri, Wanda, yang terlalu vokal. Mantan agen Icardi, Abian Morano, buka-bukaan. Ia mengaku sosok Icardi berubah sejak menjadikan istrinya itu sebagai agen.

“Icardi berubah total sejak Wanda datang ke dalam kehidupannya. Sebelumnya, dia sangat rendah hati, penuh konsentrasi, dan memiliki hasrat besar untuk tumbuh serta berkembang,” ujar Aban kepada Sport dilansir Football Italia. “Pandangan dia tentang hidup berubah dengan cara yang menurut saya salah. Sejujurnya, saya tak terkejut dengan apa yang terjadi. Saya sempat bekerja dengan istrinya dalam jangka waktu pendek dan langsung merasakan perbedaan sikap (dari Icardi).” “Dia terisolasi. Perubahan hidupnya ini bisa membuat masa depan kariernya dalam berbahaya,” katanya. Morano menyayangkan situasi itu. Padahal, Icardi mempunyai kualitas istimewa. “Dia pasti akan meninggalkan Inter. Saya percaya dengan penanganan yang tepat, Icardi bisa menjadi pemain nomor 9 terbaik, malah bisa turut dalam persaingan sepatu emas,” ujar dia. (dtc/yun)

Duel Ulang Wilder Vs Fury Tertunda PERTARUNGAN ulang yang ditunggutunggu antara juara tinju dunia kelas berat versi WBC Deontay Wilder dan mantan ju a ra Ty s o n Fu r y bakal tertunda. Hal itu terjadi karena Fury memilih untuk lebih dahulu melakukan satu pertarungan dengan lawan yang belum ditentukan namnya, demikin diumumkan TYSON Fury WBC, Selasa. Wilder, asal Amerika, dan Fury, dari Inggris, bertarung ketat pada 1 Desember lalu. Duel itu akhirnya berujung seri meskipun Fury sempat terjatuh dua kali di ronde sembilan dan 12. WBC, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa para penggemar tinju harus bersabar untuk menunggu pertarungan ulang. “Pertarungan (Wilder vs Fury) resminya belum dijadwalkan sebagai laga berikutnya. Sementara pihak Wilder menegaskan keinginan untuk pertarungan ulang, pihak Fury memilih untuk bertarung dulu dengan petinju lainnya,” demikian WBC melalui Twitter. Tyson Fury menandatangani kesepakatan awal bulan ini dengan ESPN soal hal siar eksklusif untuk pertarungan di AS. Kesepakatan itu bisa menjadi penghalang untuk pertarungan ulang karena Wilder sudah lama mengikat hubungan dengan perusahaan televisi saingan ESPN, Showtime, di AS. (net/yun)


MAJANG POLIS

HARIAN

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

MALUT POST

13

art: atu

50 Anak Positif DBD

DATA PENDERITA DBD DI RSUD Januari

Februari

kasus

kasus

30

20

PENYEBAB

MENCEGAH RISIKO DBD PADA ANAK

Disebabkan virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui perantara nyamuk Aedes aegypti dan aedes albopictus. GEJALA Tiba-tiba anak mengalami demam tinggi mencapai 40 derajat Celsius atau lebih. Demam bisa, berlangsung selama 1-7 hari dan kemudian mulai menurun. Ruam atau bintik-bintik merah pada kulit dan mudah memar.

Pastikan anak tidak digigit nyamuk yang membawa virus demam berdarah

PENANGANAN Pastikan anak tersebut istirahat yang cukup. Nyeri pada otot, sendi, dan tulang. Nyeri ini, biasanya mulai muncul setelah demam timbul. Nyeri pada belakang mata, pusing dan kelelahan. Ini bisa terjadi sampai setelah anak itu sembuh dari DBD.

Beri anak makanan yang bergizi, terutama makanan yang mudah ditelan dan dicerna, tidak boleh digoreng, asin atau pedas. Serta makanan yang banyak mengandung vitamin C.

Kehilangan nafsu makan. Mimisan atau pendarahan ringan pada gusi.

Beri anak minum yang banyak untuk mencegah dehidrasi.

Pastikan di lingkungan rumah maupun tempat bermain anak bersih dan terhindar dari genangan air Usahakan menerapkan 3M, yakni menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas Pastikan anak memakai pakaian berwarna terang, pakai lotion anti nyamuk dan pasang kelabu di tempat tidur

Dirawat di RSUD, Mayoritas Berusia di Atas 1 Tahun Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Arwani Jufri TERNATE – Hanya dalam waktu dua bulan, Januari-Februari 2019. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoiri telah merawat 50 anak yang positif Demam Berdarah Dengue (DBD). Data yang direkap di ruang anak RSUD, pada bulan Januari 30 anak yang dirawat positif DBD sedangkan Februari ini terdapat 20 anak. Baca: DBD... Hal 16

Masih Memungut, Kepsek Dicopot

TENDER Aturan Baru Ganjal Proses Tender TERNATE Proses tender proyek khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate belum dilakukan. Ini dikarenakan adanya aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat. Keterlambatan tender ini pasti berdampak pada realisasi dan penyerapan anggaran.

RISVAL Tribudiyanto

IBRAHIM Muhammad

Baca: TENDER... Hal 16

ONE WAY Terkendala Anggaran One Way Traffic Macet TERNATE – Dinas Perhubungan (Dishub) kembali berjanji untuk menerapkan jalur satu arah atau one way traffic. Pasalnya, sejak dilakukan uji coba 2017 lalu hingga kini rencana penerapan one way traffic itu tak lagi terdengar. Baca: ONE WAY... Hal 16

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

TERNATE – Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ibrahim Muhammad menegaskan, bagi kepala sekolah yang masih melakukan pungutan akan dicopot. Alasan apapun tidak bisa dijadikan dasar bagi sekolah membebani orang tua siswa dengan berbagai jenis pungutan. “Saya sudah panggil kepala SMPN 1, 7 dan 10. Saya minta untuk kembalikan uang. Bagi yang melawan dan masih tetap memungut akan langsung saya copot,” tegas Ibrahim, kemarin (27/2).

ANTUSIAS: Puluhan siswa TK dan kelompok belajar Khalifah terlihat serius saat diberikan penjelasan proses pencetakan koran.

Belajar Lapangan, TK Khalifah Sambangi Malut Post TERNATE – Ruang redaksi Malut Post, Rabu (27/2) kemarin mendadak ramai. Sejak pukul 10.00 WIT puluhan anak-anak berusia 4 sampai 6 tahun telah apel di depan kantor Malut Post yang berada di jalan MS Djahir, Takoma ini. Ya, mereka

adalah siswa TK dan Kelompok Belajar Khalifah yang melakukan belajar lapangan dengan mengunjungi redaksi Malut Post. Puluhan anak-anak lucu dan ceria ini, begitu antusias ketika masuk ke ruang redaksi Malut Post. Dipandu

Koordinator Liputan Malut Post Fahrul Marsaoly, mereka diberikan penjelasan singkat terkait kerja wartawan mulai dari proses peliputan hingga penerbitan koran. Baca: TK KHALIFAH... Hal 16

Baca: COPOT... Hal 16

Target Benahi Tempat Wisata SAMIN Marsaoly

T E R N AT E – U n t u k m e n dongkrak kunjungan wisatawan dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun ini, Dinas Pariwisata (Dis-

par) Kota Ternate akan melakukan pembenahan objek pariwisata yang di kelola Pemkot. Baca: WISATA... Hal 16

Soal PTSL, Wawali Desak Lurah dan Camat Proaktif Target 7300 Bidang Tanah Miliki Sertifikat

jika warga sudah memiliki sertifikat tanah maka, konflik atas kepemilikan tanah tersebut dapat hilang dengan sendirinya. Abdullah Tahir Wakil Wali Kota

SOSIALISASI: Pelaksanaan sosialisasi PTSL di aula eks Kantor Wali Kota kemarin.

TERNATE - Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertahan (Diperkim) Kota Ternate bekerjasama dengan kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Ternate menggelar sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 menuju Kota Ternate sebagai kota lengkap, di Aula Eks Kantor Wali Kota, Rabu (27/2).

Kegiatan itu dibuka Wakil Walikota Abdullah Tahir yang di hadiri Kanwil BPN Maluku Utara M. Sahril, Sekretaris Kota M. Tauhid Soleman, Baca: PTSL... Hal 16


14

AROUND TERNATE

HARIAN

MALUT POST

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Art: Resayfa Rumra

Tak Berfungsi Tapi Masih Berdiri Terkesan Tak Terurus Editor

BERDIRI: Rambu lalulintas tanda larangan masuk bagi tukang ojek yang tidak berfungsi tapi masih berdiri di timur Terminal.

Yaser/Malut Post

JURNALISME WARGA

TMMD Fokus Bangun 8 Jembatan

: Erwin Syam

TERNATE - Meski sudah tidak lagi berfungsi sebagai petunjuk arah bagi pengendara, namun salah satu rambu lalulintas tetap masih berdiri di pintu masuk arah Timur Terminal, bahkan terlihat sudah berkarat dan tidak terurus. Pantauan koran ini kemarin, salah satu rambu lalulintas yang mengisyaratkan larangan masuk bagi tukang ojek ke arah dalam terminal masih saja berdiri, padahal diketahui bersama, larangan itu sudah tidak lagi berfungsi. Hamid warga yang ditemui di kawasan Terminal Gamalama Selasa (26/2) kemarin mengatakan, seperti tidak ada yang mengurus dan men-

gontrol sejumlah fasilitas umum penunjuk arah jalan dalam kota Ternate. Sebab, meski sudah tidak berfungsi, namun tetap saja dibiarkan berdiri di kawasan umum. “Tanda larangan itu dikhususkan kepada ojek agar tidak beraktivitas ke arah dalam terminal, sementara kita ketahui bersama, tukang ojek bahkan mendirikan pangkalan jadi-jadian di pintu keluar terminal bagian barat serta bagian utara, dan itu petugas terminal tahu, tapi tidak berbuat apa apa, jadi wajar kalau rambu lalulintas ini tidak di cabut karena memang terkesan tidak ada yang mengurus,” terang Hamid yang kemudian menambahkan jika tiang rambu lalulintas itu sering digunakan pedagang untuk mengikat tali hewan kambing dan Ayam guna ditawarkan kepada pengunjung pasar. (M6/Lid).

Warga Berharap Tugurara Cepat Selesai TERNATE - Pembangunan jembatan Tugurara yang saat ini sementara dikerjakan, oleh Balai Wilayah Sungai Malut melalui PT Arafah Alam Sejahtera oleh warga diminta agar secepatnya diselesaikan. Permintaan itu datang dari warga Tubo yang meminta agar pembangunan jembatan tersebut harus sesuai dengan target yang tertera pada papan proyek dimana kontrak mulai 2017 hingga pada 2019 dengan nominal kontrak sebesar 145,8 Miliar. “Kami berharap pekerjaan pembangunan jembatan sesuai dengan kontrak di papan proyek hingga 2019 atau tepat waktu,” terang Tarman warga Tubo. Dikatakan Tarman, jembatan yang menghubungkan antara kawasan Dufa-dufa be-

lakang dengan Kelurahan Tubo itu, sebelumnya rusak akibat diterjang banjir lahar dingin beberapa tahun lalu. “Saat ini warga dari Tubo dan dari Dufa-Dufa belakang untuk bepergian baik ke arah utara maupun sebaliknya, harus berputar jauh, itu sebabnya harapan kami agar jembatan ini cepat selesai dikerjakan supaya bisa digunakan warga dan tentunya memudahkan akses transportasi. “Kami tidak memaksa, atau terkesan ngotot. Kami bahkan berterimakasih kepada Pemerintah yang sudah membangun dan memperbaiki jembatan Tugurara. Namun kami harap pihak pekerja agar secepatnya melaksanakan pembangunan jembatan supaya sesuai waktu kontrak yang mereka berikan,” harap Tarman. (Aji/Lid)

Tim

JEMBATAN: TNI dan Masyarakat saat gotong royong membangun jembatan.

TOBELO - Sebanyak 8 Unit jembatan penghubung serta normalisasi aliras sungai, menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 104 Kodim 1508 Tobelo yang dipusatkan di Kecamatan Kao Barat. Penentuan sasaran TMMD ini berdasarkan saran dan masukan dari masyarakat pada saat perencanaan TMMD beberapa bulan sebelumnya. Hal itu diungkapkan Plh. Danramil 1508-03 Kao, Kapten Inf Abd. Muchsin. Dijelaskan Danramil, hal tersebut didasari pada kebutuhan akan akses transportasi masyarakat dimana kondisi jembatan yang terbuat dari kayu

itu saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak dan sangat berbahaya untuk dilintasi khusus kendaraan roda empat. “Hasil produksi pertanian setiap saat didistribusikan melalui jalan dan jembatan ini, artinya warga sangat bergantung pada fasilitas tersebut. sangat fatal jika terjadi kerusakan,” terang Danramil Seperti diungkap Wardi salah seorang petani yang menyebutkan bahwa kondisi jembatan kayu yang sudah mulai termakan usia itu sangat membahayakan masyarakat khususnya kendaraan pengangkut barang. “Saat kendaraan melintas dengan mengangkut barang, warga harus sangat berhati-hati, karena

SEMENTARA ITU Jalan ke Kebun Cengkih Dikeluhkan

Fitrah/Malut Post

RUSAK: Kondisi jalan menuju ke kebun cengkih minta diperbaiki.

TERNATE - Akses jalan di kawasan Gambesi yang menghubungkan ke arah kebun cengkih oleh warga diminta untuk diperbaiki. Pasalnya jalan tersebut sering dilintasi pengendara saat berkunjung lokasi tersebut untuk berwisata. Suryati, salah satu pengunjung menuturkan, saat melintas masuk ke arah kebun cengkih, kami harus ekstra hati-hati karena jalan yang menghubungkan ke arah kebun cengkih dipenuhi kerikil dan jalan berlubang. “wisata kebun cengkih memang sudah sangat terkenal di Ternate, dan kawasan itu sering sekali dikunjungi warga, mohon agar pemerintah memperhatikan akses jalan ke kebun cengkih,” cetus Suryati. (Aji/Lid)

bisa saja sewaktu-waktu jatuh terperosok akibat kondisi jembatan yang sudah tidak layak. Namun dengan adanya perbaikan dan pembangunan kembali jembatan permanen ini oleh TNI melalui TMMD akan sangat membantu masyarakat,” terang Wardi. Sementara itu, Dansatgas TMMD 104 Letkol Kav Tri Sugiarto mengungkapkan, pelaksanaan TMMD yang baru dibuka Selasa (26/2) itu, akan berlangsung hingga bulan depan dimana sasaran yang telah ditentukan baik fisik maupun non fisik. (Wahyu-Kodim 1508 Tobelo) Pengirim: Penrem 152 babullah.

Fitrah/Malut Post

TUGURARA: Jembatan Tugurara yang sementara dibangun.

PESAN GAIB Isi pesan yang tertera pada papan peringatan yang dipasang pihak terkait di kawasan bibir barangka tepat di Selatan Masjid Heku Akehuda, kondisinya kini tak lagi tampak seperti pada umumnya, isi pesan “Gaib” alias tak terlhat, sementara bagian papan peringatan sudah karatan dan tampak tidak layak lagi, oleh warga setempat, papan peringatan ini diminta untuk diperbaiki. (Fitrah/MP)


AKADEMIKA

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

15

Kuliah Manajemen Keuangan bersama Anfas, ST, MM

Hubungan Keputusan Investasi dengan Biaya Modal Anfas, ST, MM Dosen Fakultas Ekonomi/Direktur UT Ternate

Topik yang dibahas pada edisi kali ini mengenai, Geofisika dan Mitigasi Bencana Alam oleh Dr. Rahim Achmad, M.Si. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Geofisika, Prodi Fisika Unkhair Semester II. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan oleh yang bersangkutan. Topik yang dibahas pada edisi kali ini mengenai Hubungan Keputusan Investasi Dengan Biaya Modal oleh Anfas, ST, MM. Ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk Mahasiswa Ekonomi UT, Semester III. Berikut sajian materi oleh yang bersangkutan. Pada edisi kali ini, kita tidak akan membahas secara detail tentang cara menghitung biaya modal untuk ukuran investasi suatu perusahan. Namun lebih sederhana, agar tidak hanya dapat dipelajari oleh mahasiswa, tetapi juga oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Semoga bisa bermanfaat bagi mereka dalam mengembangkan usaha. Saat hendak berinvestasi sering muncul pertanyaan, apakah investasi tersebut akan lebih menguntungkan, jika dibiayai 100 persen dari modal kita sendiri ataukah lebih menguntungkan dibiayai seluruhnya/sebagian utang? bagaimana jika kedua-duanya (menggunakan modal sendiri maupun melalui hutang) sama-sama tidak men-

guntungkan? Seandainya jawaban kedua pertanyaan di atas adalah “ya”, berarti menguntungkan atau tidaknya suatu investasi, tergantung pada keputusan investasi, bukan pada keputusan pendanaan. Sebaliknya apabila jawabannya “mungkin saja”, berarti menguntungkan tidaknya investasi dapat dipengaruhi oleh sumber dana. Teringat, seorang teman pernah bercerita tentang kawannya yang sukses dalam berbisnis. Sebut saja namanya Mr. Slamet. Bisnis Mr. Slamet adalah toko yang menjual bahan pokok yang kini telah berkembang menjadi sebuah minimarket di salah satu kabupaten di Maluku Utara. Uniknya, Mr. Slamet sukses dalam berbisnis tanpa sepeser pun menggunakan modal sendiri. Lantas bagaimana caranya sukses tanpa modal? Si Teman pun bercerita panjang. Orang tua Mr. Slamet adalah pedagang sukses dan mereka menginginkan anaknya menjadi pedagang. Maka, diberilah modal Rp 40 juta agar ia bisa membuka toko dagangnya, namun uang tersebut tidak digunakan untuk membeli barang dagangan tapi dideposito di dua bank sekaligus, masing-masing senilai Rp20 juta. Selanjutnya, dia mengajukan kartu kredit di bank tersebut masingmasing Rp20 juta. Bulan pertama ia mengajukan kartu kredit di bank A. Selanjutnya, tiga minggu berikutnya ke bank B. Mungkin karena ada deposito, maka pihak bank langsung mengabulkannya, karena bisa saja bank menganggap dia mampu membayar tagihan kartu kreditnya. Jika tidak, ia masih punya deposito yang akan menjadi garansi. Dari sinilah kesuksesan Mr. Slamet bermula. Sejak kartu kredit pertamanya di bank A diperoleh, ia pun menggunakannya untuk belanja barang dagangan. Tak tanggung-tanggung,

ia gunakan kartu kreditnya untuk berbelanja hingga batas maksimum yang ditetapkan oleh bank A. Seminggu sebelum jatuh tempo, ia melunasi tagihan kartu kreditnya dengan menggunakan kartu kreditnya dari bank B. Begitu seterusnya hingga usahanya terus berkembang dan kini sudah memiliki minimarket yang cukup besar dan sangat ramai pembelinya. Usahanya berkembang, tanpa sepeser pun modal yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, bank yang membiayai usahanya. Ia bahkan mendapatkan keuntungan tambahan lainnya dari bank, yakni bunga deposito di bank-bank tersebut. Mr. Slamet tidak mengajukan kredit untuk memulai usahanya dengan alasan, jika menggunakan kredit, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan kartu kredit. Jika ia mengajukan kredit, ia harus membuat proposal, mengurus surat keterangan di beberapa instansi, membeli materai, mendapat potongan administrasi bank dan sebagainya yang dihitunghitungnya, biayanya sangat besar dibandingkan dengan hanya mengurus kartu kredit. Itu pun kalau pengajuan kreditnya lolostapi, jika ditolak, biaya yang dikeluarkan pun sia-sia, habis percuma. Cerita di atas, adalah gambaran tentang bagaimana seorang pengusaha membuat suatu keputusan investasi yang dipengaruhi oleh pertimbangan terhadap besar biaya modal yang harus ditanggungnya. Untuk itu, bagi perusahaan, sumber dana sangat penting menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu investasi. Sebab setiap sumber dana pasti dikenakan biaya modal (cost of capital) yaitu semua biaya yang secara riil dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana (Wulandari, 2019). Berikut contoh yang dikutip dari www.dictio.id,

sebagai gambaran kita tentang tanggungan biaya atas modal yang kita inginkan. Tuan A, pengusaha warung mie ayam, akan meminjam uang untuk tambahan modal usaha ke bank sebesar Rp10 juta dengan bunga 2 persen per bulan untuk jangka waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya telah dihitung yakni sebesar Rp250.000. Dari contoh tersebut, bisa dilihat sebenarnya, biaya untuk memperoleh modal pinjaman tersebut tidak hanya bunga, namun ditambah biaya administrasinya. Dengan demikian biaya modal yang harus dikeluarkan Tuan A, bukan hanya 2% tapi lebih dari itu. Cara menghitungnya yakni : (2% x 6 bulan x Rp10.000.000) + Rp 250.000 = Rp1.450.000,Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa setiap bulan, Tuan A akan mengeluarkan biaya modal= (Rp 1.450.000 : Rp10.000.000) : 6 = 0,0242 atau 2,42%. Biaya sebesar 2,42% inilah sebagai biaya modal yang secara riil yang harus dikeluarkan oleh Tuan A. Jika Tuan A, telah mengetahui biaya riil tersebut dan menganggapnya wajar, masih rasional dibandingkan keuntungan yang diperolehnya dari hasil penjualan Mie Ayam, maka Tuan A akan berani untuk melakukan pinjaman. Jika tidak, ia bisa mencari modal dari sumber lainnya dengan biaya modal yang lebih kecil. Bagaimana dengan biaya modal pada perusahan? Tentunya akan lebih besar dan kompleks. (Untuk mempelajarinya, silakan dilihat di materi Manajemen Keuangan pada Modul 7, Kegiatan Belajar 1). Demikian, uraian singkat terkait tema kita pada edisi kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. (mg-04/nty)

TAMU KITA

Wakili Malut di Ajang ICN RIVALDI A Gani, mahasiswa Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unkhair akan mewakili Malut pada Indonesia Culture and Nasionalism (ICN). Kegiatan kepemudaan berskala nasional, untuk meningkatkan semangat nasionalisme generasi muda serta menumbuhkan rasa cinta dan melestarikan budaya

lokal itu, dilaksanakan Universitas Prastya Mulya di Kota Tangerang pada 10-12 April nanti. Rivaldi yang kini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut, mengaku untuk mengikuti kegiatan tersebut dia mengajukan proposal dengan judul. Bengkel Pulau ini terkait dengan masalah sampah di Malut.

“Saat acara nanti kita akan diskusi soal kebangsaan, kunjungan kebangsaan, presentasi proyek sosial,” katanya. Meski membawa nama Malut, Mahasiswa semester IV ini mengaku tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah, baik itu Pemkot Ternate maupun Pemprov Malut namun teratasi karena

mendapat dukungan panitia. Diakuinya, nanti saat kegiatan berlangsung, semua peserta wajib mempresentasikan project-nya dan akan dipilih 5 terbaik. “Proyek sosial terbaik akan diberi dukungan dana oleh ICN yang total nilainya Rp 50 Juta untuk merealisasikan proyek itu,” pungkasnya. (mg-04/nty)

Rivaldi A Gani

KAMPUS Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Tingkat Kelulusan UK Masih Rendah Fikes Bakal Gelar Try Out TERNATE- Pertengahan Maret nanti, Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) UMMU, akan melaksanakan try out Ujian Kompetensi (UK). Ini diakui langsung Dekan Fikes UMMU, Nani Supriyatni kemarin (27/2). “Sebelum uji kompetensi Fikes

akan adakan try out pada 16 Maret 2019,” katanya. Peserta try out dibatasi hanya sebanyak 75 peserta dan bukan hanya untuk mahasiswa UMMU. “55 peserta dari Fikes UMMU dan 20 dari Universitas Bumi Hijrah,” tambahnya. Try out tanpa dipungut biaya. Sementara syarat hanya diberlakukan untuk peserta UK. yakni minimal semester 7 yang IPK minimal 1,20 dan dibuktikan dengan transkrip nilai. Persyaratan lain adalah

foto serta uang senilai lima ratus ribu rupiah. Diharapkan, try out bisa meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa saat mengikuti Uji Kompetensi (UK) nanti karena sangat berpengaruh terhadap akreditasi Prodi. Selain, sebagai syarat wajib para tenaga medis saat melamar pekerjaan nanti. Sementara, tingkat kelulusan UK masih sangat rendah. Seperti sebelumnya, tingkat kelulusan hanya 20 persen dari 126 peserta yang bukan hanya

dari UMMU Ternate. Pelaksanaan UK dilaksanakan setahun dua kali. Hanya, untuk tahun ini Nani mengaku belum mengetahui waktunya karena penetapan tes dilakukan secara terpusat. Setiap tahun passing grade terus meningkat, tahun ini 45,00. Sementara itu, Siti Hajija, Mahasiswa Epidemiologi, mengaku akan mengikuti try out dan UK nanti. “Saya sudah siap dan berharap semoga bisa lulus,” ungkapnya. (mg-04/nty)


16

HARIAN

SAMBUNGAN MAJANG

MALUT POST

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Maret, Komputer dan Server UNBK Dibagikan TERNATE – Pengadaan komputer dan server untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Ternate. Saat ini dalam proses pengiriman dari pusat ke Ternate meng-

gunakan kapal Pelni. Kepala Subbagian Perencanaan, Dinas Pendidikan Kota Ternate, Andri Handoko menuturkan, komputer dan server itu diperuntukkan bagi sekolah yang melaksanakan UNBK. “ Mungkin

pekan ini barangnya sudah ada di Ternate dan dalam waktu dekat akan kita bagikan ke sekolah,” ujarnya, kemarin (27/2). Untuk pembelian komputer dan server, kata Andri, jumlahnya sama

seperti perencanaan awal, yakni 83 unit dan 3 server. “ Pengadaan ini khusus untuk pelaksanaan UNBK,” terangnya. Sementara terkait bantuan komputer dan server yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

pengadaannya baru akan dilakukan akhir Maret nanti. “Kalau pengadaan yang menggunakan DAK itu lebih pada untuk melengkapi sarana-prasarana sekolah,” pungkasnya. (mg-01/rul)

TAK HIRAUKAN LARANGAN Rambu lalulintas larangan parkir di kawasan jalan Pahlawan Revolusi tertutup payung PKL. Hal ini menyebabkan pengendara tak hiraukan tanda larangan tersebut. Tampak pada gambar pengendara parkir di bawah tanda larangan itu, Rabu (27/2)

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

...DBD Samb Hal. 13

“ Yang kami rawat pada bulan ini ada 27 anak. Namun yang positif DBD 20 anak saja,” kata Kepala Ruang Anak RSUD, Daud Mustafa, Rabu (27/2). Dokter Spesialis Anak RSU, Husain Assagaf menuturkan, faktor lingkungan yang paling mempengaruhi adanya kasus DBD. Banyak masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memperhatikan kondisi sekitar rumah. Lingkungan rumah yang banyak nyamuk bukan saja pada lingkungan kumuh. Tapi lingkungan bersih yang terdapat banyak penampungan air jernih, di sana nyamuk Aedes Aegepty juga dapat berkembang biak. “ Air bersih yang tergenang dan tertampung, seperti bak mandi,

...COPOT Samb Hal. 13

Ibrahim mengaku, soal pungutan di sekolah, baru diketahuinya setelah membaca koran. Setelah itu dia langsung mengambil langkah dengan

...TK KHALIFAH Samb Hal. 13

Sekitar 15 menit melihat seisi ruang redaksi, kunjungan dilanjutkan ke ruang percetakan Malut Post. Puluhan siswa TK dan kelompok belajar ini semakin antusias ketika mesin percetakan dihidupkan dan proses pencetakan koran dimulai. Usai kunjungan, Kepala Sekolah TK Khalifah, Yuliani Yati Ningsi menuturkan, kunjungan yang dilakukan ke Malut Post, berkaitan dengan tema

...WISATA Samb Hal. 13

Beberapa pembenahan yang dilakukan seperti penyediaan infrastruktur pendukung, MCK, tempat parkir, tempat berselfi dan beberapa sarana lainnya. “ Di Sulamadaha kita akan bangun dua paket outbond dengan anggaran Rp 200 juta,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate Samin Marsaoly, kemarin

penampung tumpahan air dispenser, vas bunga yang menggunakan air, ban bekas dan juga wadah-wadah yang tak sengaja menampung air hujan di pekarangan juga merupakan tepat nyamuk berkembang biak,” terangnya. Pada dua bulan terakhir ini, kata dia, anak-anak yang di diagnosa demam berdarah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata anak yang dirawat positif DBD. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti ini, jangan dipandang sebelah mata. “ Karena, apabila tidak tertangani dengan baik, DBD dapat menyebabkan kematian,” terangnya. Untuk mencegah laju kasus DBD, dapat dilakukan pencegahan, dengan mengaktifkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang dikenal dengan

istilah 3M plus. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, yakni menutup semua tampungan air atau sumber air, menguras bak mandi, dan mendaur ulang barang bekas. Sedangkan plusnya dari 3M itu, yakni menggunakan ikan pemakan jentik. Apabila di dalam rumah ada tanaman berisikan air juga bisa menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk penyebab demam berdarah. Jadi di sana juga harus ada ikan pemakan jentik nyamuk. Meski kasus DBD pada dua bulan terakhir ini sangat tinggi, belum ada kasus meninggal dunia. Rata-rata kasus DBD menyerang anak di atas usai 1 tahun. “ Kalau bayi yang usia di bawah 6 bulan sangat jarang. Karena, ada proses imonologis,” pungkasnya. (mg-01/rul)

memanggil kepala sekolah. Menurut Ibrahim, tidak ada anjuran untuk sekolah melakukan pungutan. Alasan pungutan untuk menambah sarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) juga tidak bisa dibenarkan. Sebab jika sekolah belum bisa

melaksanakan UNBK secara mandiri, bisa melakukan kerjasama dengan sekolah lain yang sarananya telah tersedia. “ UNBK ini tidak wajib harus dilakukan secara mandiri, bisa bekerja sama dengan sekolah lain,” terang Ibrahim.(cr-05/rul)

pembelajaran di sekolah. Kali ini teman yang dipelajari yaitu teknologi sebagai alat informasi dan komunikasi. “Kita jelaskan di anak-anak definisi dari teknologi, kemudian informasi dan komunikasi yang salah satunya adalah koran. Anak-anak juga sudah kami jelaskan, koran itu seperti apa waktu di kelas,” ujarnya. Setelah diberikan teori, anak-anak diarahkan langsung untuk berkunjung ke media cetak sebagai bentuk aplikasi dari teori yang sudah didapat. Pada kunjungan ini mereka melihat langsung

proses pembuatan koran. Mulai dari cara mencari berita hingga menjadi koran yang siap dibaca. Kunjungan ke redaksi Malut Post ini merupakan, merupakan kali pertama kali. “ Melalui kunjungan ini, kami berharap, anak-anak bisa mencerna apa yang sudah didapat di lapangan. Jadi tidak hanya teori, tapi di lapangan juga mereka harus tahu,” tandasnya. Seraya mengatakan, usai kunjungan ini, para siswa akan ditanyakan kembali terkait apa yang mereka temui di lapangan. (mg-01/rul)

(27/2). Selain Sulamadaha, objek wisata yang akan ditata adalah Batu Angus. Di sana akan dibangun Menara pandang senagai, salah satu spot selfi terbaru dengan anggaran Rp 182 juta. Saat ini Dinas Pariwisata masih menunggu izin dari pihak bandara, karena jangan sampai mengganggu aktivitas penerbangan. “ Kita juga akan bangun jalan masuk di tempat wisata tersebut,”

terangnya. Tahun ini, Samin mengaku, Dispar juga berencana membangun diving center di taman Nukila. Diving center ini menyediakan alat serta kelengkapan menyelam lainnya. Jika masyarakat ingin menyelam dapat langsung ke lokasi tersebut. “ Sementara di Danau Tolire, akan dibangun pagar keliling dan perbaikan MCK,” pungkasnya. (cr-05/rul)

...TENDER Samb Hal. 13

“Kami sudah menyurat secara resmi ke LKPP untuk meminta penjelasan terkait aturan terbaru ini karena ada sebagian aturan yang tidak bisa di terapkan di Kota Ternate,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Risval Tribudiyanto, kemarin (27/2). Menurutnya, aturan terbaru itu sangat menghambat proses tender, apa lagi, wilayah Kota Ternate berbeda dengan daerah lain. Agar proses tender tidak terus terhambat, pemkot sudah menyurat secara resmi ke pusat

...ONE WAY Samb Hal. 13

Padahal itu merupakan program unggulan wali kota dan wakil wali kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate Faruk Albar mengatakan, program tersebut belum bisa berjalan sampai saat ini karena terkendala anggaran penambahan rambu-rambu lalulintas. “ Rambulalulintas dan traffic light belum

...PTSL Samb Hal. 13

Kepala BPN Ternate Ady Sufi, Kadisperkim Rizal Marsaoly dan camat serta lurah se-Kota Ternate. Abdullah Tahir dalam sambutannya mengatakan sosialisasi PTSL bertujuan agar masyarakat yang memiliki lahan namun belum bersertifikat untuk segera melakukan pengurusan sertifikat. Karena saat ini, konflik pertanahan sering dijumpai di tengah masyarakat akibat dari belum adanya kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi salah satu akar permasalahan. Ini menjadi pokok perhatian pemerintah untuk segera menanggulanginya. Program PTSL adalah salah satu program strategis pemerintah yang dilakukan berkesinambungan dan teratur meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa ataupun kelurahan. Program PTSL ini hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. “ Sehingga bisa menghindari konflik-konflik yang terjadi. Pemkot Ternate sangat mendukung program PTSL, sesuai surat keputusan bersama tiga Menteri tentang PTSL yang memerintahkan pemerintah kabupaten/kota untuk ikut mempercepat proses PTSL agar masyarakat belum memiliki sertifikat tanah dapat segera terlayani,” terang Abdullah. Menurut Abdullah, jika warga sudah memiliki sertifikat tanah maka, konflik atas kepemilikan tanah tersebut dapat hilang dengan sendirinya. Bentuk dukungan Pemkot Ternate terhadap program PTSL ini adalah dengan ikut memfasilitasi acar sosialisasi yang bekerjasama dengan kantor ATR/BPN Ternate. “

untuk mempertanyakan hal itu. “Kita tinggal menunggu surat balasan dari pusat. Kalau sudah ada dan memungkinkan tender bisa dijalankan maka, langsung kita lakukan,” terang Risval. Aturan terbaru ini, sangat menghambat realisasi kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sementara di lain sisi, dikejar dengan waktu. “ Untuk masalah administrasi semuanya sudah siap untuk tender. Total kegiatan yang akan ditender anggarannya sebesar Rp165 miliar. Kalau tender terlambat tentu sangat mengganggu realisasi kegiatan,” pungkasnya.(cr-05/rul) dilengkapi, makanya belum bisa berjalan,” ujarnya. Faruk mengaku pada pembahasan anggaran perubahan nanti, pihaknya akan mencoba untuk mengusulkan kembali anggaran tersebut. Program ini, kata Faruk, harus diterapkan karena bagian dari program unggulan wali kota. “ Kalau dianggarkan, saya pastikan program ini secepatnya bisa diterapkan,” tukasnya.(cr-05/rul) Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh jajaran Pemkot Ternate terutama SKPD terkait agar dapat berperan aktif dalam mensukseskan PTSL ini. Lebih khusus kepada camat dan lurah agar melaksanakan fungsi secara maksimal dalam mengawal program PTSL, sehingga masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang lebih baik,” tandasnya. Kepala Disperkim Ternate Rizal Marsaoly menambahkan, secara teknis program PTSL ini melibatkan camat dan lurah. Tahun ini, di setiap kelurahan ada pendampingan dua sampai tiga petugas untuk melaksanakan pendampingan membantu lurah dalam rangka melaksanakan pendataan dan verifikasi di lapangan, untuk mencari tahu dimana saja tanah-tanah di kelurahan yang sampai saat ini belum diukur. “ Sehingga apa yang menjadi semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran PTSL bisa diwujudkan. Ditargetkan sampai April 2019 ini tidak ada lagi tanah yang belum diukur,” tandasnya. Ada kurang lebih 7.300 bidang tanah akan dituntaskan pengukurannya di tahun ini, termasuk di dalamnya tanah milik pemerintah, tanah milik masyarakat, tanah wakaf, dan tanah-tanah lain di luar kepemilikan swasta. “ Kalau swasta mereka bisa urus sendiri karena badan swasta punya uang,” ungkapnya. Rizal menegaskan, pengurusan sertifikat ini tidak membebani biaya sepeser pun kepada masyarakat. Semuanya gratis. Setingkat pembelian materai pun difasilitasi, termasuk honor petugas pendamping lurah. “Di sinilah bentuk dukungan kita. Proses pendaftarannya dapat dilakukan pada kelurahan masingmasing, tapi untuk penerbitan sertifikatnya di BPN dengan catatan tanah tersebut tidak bermasalah,” pungkasnya. (cr-05/pn/rul).


OPINI

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

HARIAN

MALUT POST

17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP HARUS LEBIH IKHTIAR KEGIATAN sosialisasi bahaya narkoba dan seks bebas yang digelar Yayasan Barokah Surya Nusantara (YBSN) di pantai army dock Morotai, Kamis (21/2) pekan lalu, menuai protes. Ratusan warga yang tergabung dalam Front Umat Islam Morotai Bersatu (FUIMB) menggelar aksi besar-besaran kemarin (25/2). Pendemo menilai sosialisasi ini menjurus ke salah satu agama, padahal mayoritas yang ikut sosialisasi adalah umat muslim. Apalagi dalam acara tersebut ada pembagian roti hidup, yang menjurus ke ritual salah satu agama. Dari namanya, “Yayasan Barokah Surya Nusantara” kita tentu langsung berpikir positif bahwa yayasan tersebut sangat baik, terutama untuk pendidikan agama anak-anak di sekolah. Namun, apa yang terjadi justru terbalik. Program dan kegiatan yang direncanakan pun tidak sesuai dengan nomenkalaturnya, Yayasan Barokah. Sangat disayangkan, peristiwa tersebut terjadi di daerah yang mayoritas muslim. Lantas siapa yang disalahkan, siapa yang lalai dan siapa yang paling bertanggung jawab. Gerakan Yayasan Barokah Surya Nusantara ini kabarnya didukung penuh Pemkab Morotai. Dugaan pembaptisan dikecam masyarakat. Selama dua hari kemarin terjadi aksi besar-besaran di kantor Bupati Morotai. Rumah Bupati Benny Laos juga didatangi massa. Pasalnya, Benny Laos diduga ikut mendesain kegiatan tersebut. Setelah situasi memanas dua hari, Polda Malut langsung turun tangan. Kapolda Brigjen (Pol) Suroto turun ke Morotai dan menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah itu. Untuk menuntaskan masalah tersebut, pihaknya juga telah mengundang pihak penyelenggara kegiatan karnaval. Pihak penyelenggara dalam keterangannya bahwa yang muncul di media sosial tersebut adalah karnaval, itu merupakan kegiatan puncak. Yayasan Barokah Surya Nusantara yang datang dari Jakarta ke Morotai dengan tujuan untuk melakukan edukasi tentang bahaya narkoba dan seks bebas. Karena materi kegiatannya tentang narkoba, yayasan tersebut langsung berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Pulau Morotai dan sasarannya adalah ke sekolah-sekolah maka yayasan tersebut meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) kabupaten Pulau Morotai. Artinya, dengan peristiwa yang terjadi ini kita dituntut untuk harus lebih ikhtiar memilih organisasi, yayasan atau pun apa namanya yang dianggap baru. Yayasan ini memang sudah cuku lama keberadaannya, namun bagi Maluku Utara mungkin menjadi hal baru. Karena itu, sebagai stakeholder, pemerintah, sekolah-sekolah maupun tokoh masyarakat agar harus mengetahui lebih dulu secara detail setiap ajakan yang mengatasnamakan lembaga atau organisasi kemasyarakatan. (*)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Bandara Babullah Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Julfi Jamil Dosen Univeristas Bumi Hijrah Maluku Utara

dan aparat pemerintahan terhadap masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat termasuk pula lemahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat berimplikasi negatif berupa kerusakan lingkungan, kriminalitas, ketidakpuasan publik terhadap pelayanan birokrasi, serta lambannya birokrasi. Melihat berbagai kendala pelayanan publik maka pemerintah Daerah Provini Maluku Utara sebagai provinsi yang berciri kepulauan, mestinya merespon perkembangan teknologi informasi untuk membangun suatu inovasi baru dalam pengelolaan organisasi publik, salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah mendorong pelaksanaan pemerintahaan daerah kepulauan yang berbasis pada Information Communication Tehnology (ICT)sebagai sarana kerja dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja institusi publik. Pemanfaatan ICT di daerah kepulauan kedepan akan berjalan baik kerena didukung dengan program pemerintah pusat dalam peningatan jaringan telokomunikasi, apalagi dalam debat calon presiden Minggu 17 Februari 2019 lalu, Calon Presiden incumbent Joko Widodo menyebutkan salah program konektivitas antara wilayah di Indonesia bagian timur melalui jaringan telekomunikasi dan progres pelaksanaanya sudah mencapai 90 persen dan akan

diselesaikan pada tahun 2019. Dalam kajian ilmu administrasi publik, penggunaan ITC bukan suatu hal baru, di negara-negara maju memanfaatkan dan penggunaan ITC sudah menjadi model inovasi untuk mendorong tata pemerintahan yang lebih baik sebagai manifestasi dari service system yang kemudian muncul istilah populer E-Govorment. E-government di pahami sebagai cara pemerintah dalam menggunakan perangkat ITC untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. Bahkan di Indonesia praktek penggunaan ITC untuk mendorong E-Govorment salah satu yang adalah E-Planning yang belakangan banyak dilakukan pemerintahan daerah dalam pengusulan program ke Pemerintah Pusat. Ali Farazmand (2004) menegaskan E- Govorment sangat sarat dengan ICT untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas transaksi antara elemen penyelengara negara dan masyarakat untuk mengefisienkan waktu, biaya serta dapat menyederhanakan birokrasi berbelit yang sering terjadi di dalam organisasi pemerintahan. Hasil riset lain, menyebutkan penyelenggaan pemerintahan berbasis pada teknologi dan elektornik yang dipraktekkan di beberapa negara tidak hanya mendorong terjadinya pergeseran yang positif dibidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan publik, tetapi juga mampu menciptakan tranparansi dan akuntabilitas hampir diseluruh fungsi pemerintahan dan dapat meningkatkan jumlah cost saving pada kegiatan administrasi pemerintahan. Backus (2010) menyebut kehadiran E- Govorment melalui interaksi ICT yang dapat meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dengan warga negara atau Government to Citizen (G to C), interaksi pemerintah dengan swasta Government to Business (G to B), serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah Government to Government (G to G) maupun bentuk-bentuk interaksi lainnya, baik yang berjalan secara upward interaction,downward interaction

maupun yang berjalan secara backward interaction serta forward interaction sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja internal organisasi pemerintahan yang lazim disebut sebagai internal government operation. Pathak dan kawan-kawan (2008) dalam suatu riset menggungkapkan pengaplikasian program E-Government yang dilakukan secara konsekuen juga terbukti sangat ampuh dan efektif untuk memberantas korupsi, khususnya korupsi di bidang pemberian jasa pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkannya. Salah satu bentuk korupsi bidang pelayanan publik yang bisa diminimalisir secara efektif melalui penyelenggaraan E- Govorment tersebut lajim disebut sebagai petty bureaucratic corruption maupun yang disebut sebagai low-level administrative corruption. Oleh karena itu pengadopsian EGovorment di daerah yang berbasis kepulauan menjadi suatu hal penting dan tidak boleh dipandang hanya sebagai bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan jaringan internet semata. Namun harus dipandang sebagai model inovasi baru dalam aktivitas kepemerintahaan integratif yang dicirikan oleh adanya sebuah proses aktivitas kerja seluruh organisasi sektor publik yang mampu menciptakan terjadinya demokratisasi pemerintahan yang lebih terpercaya, maupun berbagai aspek tindakan yang transparan, akuntabel, cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi ICT, karena kehadiran E- Govorment. ternyata mampu menciptakan serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dengan berbagai pihak. E- Govorment di daerah kepulauan juga dapat dijadikan sebagai model inovasi untuk mengantisipasi terhadap tuntutan undang-undang informasi publik, yang mengharuskan setiap badan bublik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Baik itu informasi yang berkaitan dengan badan publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; informasi menenai laporan keuangan; dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keadilan Sosial

Polda Malut (Pelayanan)

(0921)

BERBAGAI penelitian menyebutkan bahwa daerah kepulauan memiliki ragam karakteristik sekaligus menjadi masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, karakteristik tersebut antara lain wilayah kepulauan memiliki luas wilayah laut lebih besar dari luas daratan; penyebaran penduduk wilayah kepulauan biasanya relatif sedikit dan penyebaran tidak merata, dari segi sosial budaya komunitas di wilayah kepulauan terintegrasi dalam pemukiman menurut teritorial suatu pulau sehingga lasim berimplikasi pada kuatnya rasa keterikatan pada wilayah pulau; dari ketersediaan sumber daya alam relatif beragam; dari segi sistem kehidupan ditentukan oleh tingat isolasi geografis akibat keterbatas infastruktur penyangga antar pulau; segi sosial ekonomi, aktivitas ekonomi umumnya terbatas dan bersakalah kecil, serta belum didukung oleh jaringan distribusi dan pemasaran yang memadai; dari segi lingkungan sumber daya lingkungan kecil, rentan terhadap perubahan, rawan bencana alam (gelombang di permukaan laut). Dari sisi birokrasi publik di daerah kepulauan memiliki jarak sosial yang jauh antara masyarakat kepulauan dan Pemerintah akibatnya pelayanan publik yang diberikan aparatur birokrasi cenderung bersifat sentralistik sehingga banyak pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu penyebabnya adalah minimnya infrastruktur yang dapat menghubungkan antara wilayah pulau yang dapatkan mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat kepulauan. Dari berbagai karakteritik tersebut maka dalam konteks optimalisasi jangakuan pelayanan publik menjadi terhambat atau sering disebut terjadinya discatchment area akibat gagalnya catchment area. Menurut Hoessein, (2000), Muluk (2009), Smith, (1985), mendefinisikan catchment area sebagai luas wilayah yang optimal bagi pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumber daya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Bila catchment area gagal dalam melaksanakan fungsinya maka melahirkan discatchment area, yakni suatu kondisi yang menunjukkan rendahnya daya jangkau lembaga

Aspirasi Pembaca

O m Faduli

TELEPON PENTING

Mendorong E-Government di Daerah Kepulauan

20 FEBRUARI kemarin, atau lebih tepatnya semenjak 2007, PBB mencanangkan hari internasional baru, Hari Keadilan Sosial. Menurut Phillipe Egger, perwakilan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO), hari keadilan sosial adalah pengingat agar seluruh negara di dunia menjalankan sistem perekonomiannya dengan pertimbangan keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab bersama. Indonesia, sebagai salah satu bagian dari PBB, tentu memiliki kewajiban moril atas pesan-pesan hari internasional baru tersebut. Secara historis frasa “keadilan sosial” bukanlah barang baru bagi Indonesia. Sudah semenjak tanggal 1 Juni 1945 Indonesia telah akrab dan mengenal “keadilan sosial” tersebut. Adalah Soekarno melalui pidatonya yang memperkenalkan semangat sociale rechtvaardigheid dan menyandingkannya dengan politiek economische dan politieke rechtvaardigheid. Terjemahan atas pidato-pidato Soekarno tersebut kemudian dirumuskan dalam Pancasila dimana “keadilan sosial” masuk dibagian kelima. Hukum Semenjak kemerdekaan, pembenahan demi pembenahan untuk memenuhi keadilan sosial terus dilakukan. Salah satunya adalah pembenahan keadilan sosial di bidang hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif adalah salah satu yang banyak mengisiasi pemenuhan access to justice bagi masyarakat di bidang hukum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang hukum.Setidaknya, sejak 2014 kemarin, ada dua Peraturan Mahka-

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Bakhrul Amal Pemerhati Sosial

mah Agung Republik Indonesia (Perma) yang mencerminkan keseriusan untuk menciptakan keadilan sosial tersebut. Yang pertama adalah Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Gugatan Sederhana Mahkamah Agung, berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015, mendefinisikan Gugatan Sederhana sebagai gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Definisi ini tentu lebih universal dari sekadar istilah perkara untuk kaum terbelakang yang diterapkan di negara-negara common law, sebagai negara asal mekanisme gugatan sederhana. Isitlah sederhana dalam gugatan sederhana ala Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri memiliki makna sederhana dalam segala hal. Baik sederhana secara nilai materil maupun sederhana secara proses. Berkaitan dengan proses, Perma tersebut mengatur bahwa perkara Gugatan Sederhana diadili oleh Hakim tunggal dengan waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama. Dan perkara yang dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana itu dibatasi hanya perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan sederhana tidak menyangkut perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas

tanah. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, selain mengatur nilai dan proses, mengatur pula pihak-pihak yang hendak mengajukan Gugatan Sederhana. Pihak tersebut, merujuk pada Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015, tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan yang sama, tidak boleh tidak diketahui domisilinya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tinggal di domisili di daerah pengadilan yang sama. Bantuan Hukum Berbeda dengan Gugatan Sederhana, pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan sifatnya lebih kepada hal teknis yang berkaitan dengan nilainilai sosial masyarakat. Pasal satu butir 1 Perma 1 Tahun 2014, menyebutkan secara eksplisit bahwa pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara perdata, sidang di luar gedung pengadilan dan Posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Kita mengetahui bahwa tidak semua masyarakat yang mengalami persoalan hukum mengerti akan apa yang dihadapinnya. Posisi ini menyebabkan tujuan keadilan sosial seringkali terhambat karena memungkinkan hak-hak dari masyarakat tersebut hilang karena persoalan hukum. Langkah ini adalah upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia agar masyarakat yang memperoleh persoalan hukum bisa terpenuhi rasa keadilan-

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Bukhari Kamaruddin REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Fitrah A. Kadir BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Mahfud Husen BIRO HALUT : Ramlan Harun BIRO HALTENG : Fahrudin Abdullah

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Maslan Adjid BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

nya. Syarat untuk mendapatkan layanan hukum tersebut adalah dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara tersebut. Selanjutnya masyarakat dapat juga melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penutup Dua terobosan tersebut, di antara banyak terobosan lainnya, adalah terobosan futuristik yang patut diketahui oleh masyarakat. Melalui dua terobosan itu juga Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini tidak sekadar berhasil ikut merayakan “Hari Keadilan Sosial” dunia, tetapi juga berhasil melakukan politieke rechtvaardigheid untuk membentuk kebijakan yang bernuansa sociale rechtvaardigheid. Atau dalam bahasa Pancasila, ikut mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : Samsur Hasan Sillia MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan


18

HARIAN

MALUT POST

EKONOMI BISNIS

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

HARGA BAPOK DAN HASIL BUMI DI KOTA TERNATE Pantauan Senin, 25 Februari 2019 KOMODITAS Bawang Merah Bawang Putih Cabai Rawit Cabai Keriting Cabai Nona Tomat Daging Sapi Daging Ayam

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

35.000-50.000 35.000 60.000 25.000- 35.000 20.000-40.000 12.000-15.000 120.000 35.000-36.000

INDUSTRI Konsumsi Semen Turun GRESIK - Tingkat konsumsi semen di dalam negeri selama Januari 2019 menurun 1,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pun turut merasakan dampak kelesuan industri semen domestik. Pada bulan yang sama, perseroan hanya berhasil menjual 2,14 juta ton semen atau turun sekitar 6,27 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Semen Indonesia Sigit Wahono menyatakan, rendahnya konsumsi semen curah menjadi faktor utama lesunya penjualan. ‘’Sebab, banyak proyek infrastruktur yang sudah selesai akhir tahun lalu,’’ ujar Sigit saat menyampaikan update kinerja perseroannya. Selain karena rampungnya banyak proyek infrastruktur, konsumsi semen curah turun gara-gara banyak pelaku usaha yang menunda proyek tahun ini. ‘’Proyek-proyek baru belum jalan,’’ imbuh Sigit. Di Jakarta, konsumsi semen turun sekitar 14,48 persen selama Januari lalu. Sebab, proyek MRT yang menyerap semen curah dalam jumlah besar sudah selesai. Di Jawa Tengah, penjualan semen juga turun 9,68 persen. Namun, tren itu tidak terjadi di Jawa Timur (Jatim). Di provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut, permintaan semen tumbuh tipis sekitar 1,84 persen. Kendati penjualan di dalam negeri turun, pasar semen di luar negeri tetap meningkat. Ekspor Semen Indonesia selama Januari lalu tumbuh 4,2 persen. ‘’Pasar ekspor kami ada di Filipina, Australia, Bangladesh, dan Sri Lanka. Kami berkomitmen memperkuat market di sana,’’ terang Sigit. Tahun lalu perseroan membukukan ekspor sekitar 3,1 juta ton semen atau meningkat 68,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sigit menegaskan bahwa Semen Indonesia akan berfokus pada pasar ekspor. Pasalnya, pasar semen domestik belum membaik akibat oversupply. Tahun ini, menurut Sigit, Semen Indonesia akan memaksimalkan ekspor di Australia serta beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah. ‘’Industri semen dalam negeri memang masih oversupply. Jadi, kami antisipasi dengan agresif membuka pasar ekspor baru,’’ jelas Sigit. Sementara itu, Thang Long Cement Company (TLCC), Semen Indonesia Group di Vietnam, juga mencatatkan pertumbuhan penjualan 2,5 juta ton semen atau sekitar 7,9 persen tahun lalu. Sebanyak 1,68 juta ton semen di antaranya berasal dari penjualan domestik di Vietnam.(jpnn/onk)

EKSPOR Ekspor CPO Terhambat JAKARTA - Sejumlah tuduhan dari Uni Eropa membuat ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia saat ini masih menghadapi ketidakpastian. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, ekspor CPO saat ini terkendala hambatan di Eropa maupun India. Kebijakan pemerintah untuk implementasi B100 pun diharapkan bisa membuat CPO terserap secara optimal. Kebijakan biofuel diharapkan meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri untuk substitusi ekspor dan menaikkan harga CPO. ‘’Misalnya, B30 saja ada penggunaan peningkatan dalam negeri sebanyak tiga juta ton,’’ kata Tumanggor. Saat ini kebutuhan CPO domestik baru 18 juta ton. Angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi CPO nasional 46 juta ton per tahun. Sisanya pun harus terserap di pasar ekspor, sedangkan produksi CPO Indonesia dalam tiga tahun lagi bisa mencapai 60 juta ton. Karena itu, dibutuhkan penyerapan pasar dalam negeri yang cukup masif, salah satunya dengan kebijakan B100. Kebijakan tersebut pun diharapkan dapat menyerap produksi CPO sekitar 32 juta ton. ‘’B100 tidak perlu dicampur langsung dipakai. Murni CPO diproses jadi BBM kebutuhannya 32 juta ton,’’ imbuh Tumanggor. Meski belum bisa diterapkan secara langsung, pihaknya berharap minimal bisa terjadi penyerapan 15 juta ton untuk digunakan sebagai biofuel. Uni Eropa memiliki kebijakan Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II/RED II) beserta aturan teknisnya (delegated act). RED II adalah kebijakan Uni Eropa terkait dengan produksi dan promosi energi terbarukan yang berlaku pada 2020-2030. Kebijakan itu menetapkan Uni Eropa wajib memenuhi 32 persen dari total kebutuhan energinya melalui sumber terbarukan pada 2030. Uni Eropa juga akan menerbitkan delegated act yang isinya menetapkan kriteria tanaman pangan yang berisiko tinggi dan berisiko rendah terhadap perubahan fungsi lahan dan deforestasi. Kriteria itu dikenal se-

1 1 1 1 1 1 1 1

KOMODITAS Beras Pulo Beras Bibir Merah Beras Nuri Beras Siip Beras Bola mas Beras Special Beras AAA Beras Bulog

HARGA (RP) 18.000 13.000 12.500 12.000-12.500 14.000 13.000 12.000 10.000

SATUAN (KG) 1 1 1 1 1 1 1 1

KOMODITAS Gula Gula Kopra Gudang Kopra Harian Pala Fuli Cengkih CokElat Fuli

HARGA (RP)

SATUAN (KG)

13.000 560.000 4.700-4.800 3.700-3.800 60.000-70.000 170.000-175.000 87.000 24.000-25.000 180.000

1 50 1 1 1 1 1 1 1

Harga Gula Pasir Naik Pedagang Mengaku Tidak Tahu Penyebabnya Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE- Harga Bahan Pokok (bapok) khususnya gula pasir di Kota Ternate mengalami kenaikan. Pantauan Malut Post di Pasar Higienis Bahari Berkesan, Pasar Percontohan dan Pasar Barito Bahari Berkesan, kemarin (27/2) harga gula yang dibeli pedagang dari agen naik antara Rp 10 ribu -Rp

30 ribu per sak ukuran 50 kilogram. Menurut Malik, pedagang, sebelumnya harga gula pasir di agen kemasan 50 kilogram Rp 520 ribu, saat ini Rp 550 ribu. Karena itu dia menjual ke konsumen secara ecer dengan harga Rp 14 ribu, sebelumnya Rp 13 ribu per kilogram “Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi harga di agen sudah naik,” katanya. Pedagang lainnya Aziz menambahkan, kenaikan harga gula di agen berbeda-beda. Harga gula kemasan karung hijau ukuran 50 kilogram naik dari Rp 520 ribu menjadi Rp 545 ribu, karung putih kemasan 50 kilogram Rp 540 ribu,

TRANSAKSI: Suasana jualbeli antara pedagang dan pembeli di Pasar Percontohan

SURYANI/MALUT POST

sebelumnya Rp 515 ribu. Karena itu dia menjual ke pedagang eceran harganya dinaikkan menjadi Rp 560 ribu. “Satu karung saya ambil

KOPI HALMAHERA: Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono saat mencicipi kopi Halmahera dana pagelaran Festival PPM yang digelar PT Antam Tbk, di Buli, Haltim

Dirjen Minerba Cicipi Kopi Halmahera Binaan Antam MABA - Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mencicipi kopi Buli Selasa (26/2) di Festival Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Halmahera Timur yang dihelat oleh PT Antam Tbk. Bambang hadir di sana disela-sela lawatannya meresmikan BBM Satu Harga di Bicoli, Halmahera Timur, Maluku Utara. Kopi Buli atau yang dikenal dengan kopi Halmahera adalah pengembangan kopi robusta yang diinisiasi Antam dan

masyarakat pada tahun 2017 dan satu-satunya di Halmahera Timur. Pengembangan kopi Halmahera dikelola oleh Rumah Produksi Kopi, Koperasi Permata Buli. Menurut Eko Budi Santoso, Ketua Koperasi Permata Buli mengatakan kelompoknya mengawali program sejak tahun 2017. “Kita menanam kopi dan pala dalam program ini, namun memang kopi akhirnya lebih dikenal masyarakat,” kata Eko. Ketika mengawali program pada tahun 2017, kelompok petani kopi

Pembangunan Sutet Terhambat TERNATE - Pembangunan transmisi listrik tegangan tinggi atau sutet (saluran udara tegangan ekstra tinggi) yang melewati Kelurahan Kayu Merah Ternate Selatan terhambat. Ini karena warga setempat menolak pemukiman mereka dilewati listrik tegangan tinggi. Warga menganggap mereka akan terkena radiasinya, dan berakibat pada kesehatan yakni sakit kanker. Manager UP III PLN Ternate Gamal Kambei mengatakan radiasi dari listrik tidak menyebabkan kanker, justru handphone yang radiasinya tinggi dan berbahaya bagi kesehatan tapi tetap digunakan. Dia menjelaskan jalur transmisi listrik sangat urgen untuk kebutuhan listrik di dua kota, Ternate dan Tidore. permintaan listrik cukup tinggi, jika sampai pembangunan transmisi terhambat, maka kemungkinan pemadaman bergilir akan terjadi. Dia menuturkan saat ini sistim Ternate-Tidore menggunakan tiga jalur, jika transmisi tegangan tinggi sudah jadi maka total ada empat jalur. Dengan demikian tiga jalur lama dijadikan cadangan, dan PLN menggunakan jalur transmisi yang baru. Dia menambahkan sosialisasi sudah dilakukan sebanyak lima kali, tapi masyarakat tidak memahami. Awalnya masyarakat terima, namun kemudian pikiran

mereka berubah. Diduga ada oknum menyebarkan isu tidak benar, sehingga masyarakat tidak terpengaruh. Pembangunan transmisi ini memang harus melewati jalur di pemukiman karena melewati tengah kota. Rencananya akhir april sudah bisa beroperasi tapi jika masih terhambat maka akan terjadi pemadaman listrik bergilir,” tuturnya. Sementara Asisten Manager Pertanahan PLN Ternate, Zulfahmi Arifin menambahkan, transmisi listrik merupakan program pemerintah yang harus dijalankan. Karena dari empat turun di pembangkit listrik Kastela, baru dua yang bisa disalurkan ke kota. Dia menjelaskan suplai pasokan listrik Ternate-Tidore sudah dikaji sejak 2016 dan kebutuhannya selalu meningkat. Karena itu butuh sutet atau jaringan transmisi listrik tegangan tinggi. Terkait kompensasi, sesuai aturan yang berhak mendapatnya adalah warga sekitar jaringan sutet. Radiusnya 10 RW dari jaringan sutet mendapat kompensasi, di luar itu tidak mendapat. Tambahnya, sesuai riset WHO dan Universitas Indonesia (UI) tidak ada radiasi dari Sutet. Karena itu jika ada yang mengatakan radiasinya menyebabkan kanker, itu hanya hoax. “Masyarakat tidak perlu takut, karena listrik untuk kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (mg-02/onk)

mampu mencatat jumlah panen sebanyak 39 kg dari kebun seluas 89 hektar. “Waktu itu bibit kopi yang kita tanam sebanyak 113 ribu polibag,” ujar Eko. Meskipun demikian di tahun 2018 jumlah panen bijih kopi meningkat menjadi 241 kg atau 517 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Kini jumlah pohon kopi mencapai 88.392 pohon dan sebanyak 166 petani kopi terus berupaya memenuhi permintaan bijih kopi di tingkat provinsi. “Permintaannya cukup tinggi di Ternate,

untung Rp 20 ribu,” jelasnya. Sedangkan untuk harga eceran naik dari Rp 12 ribu menjadi Rp 13 ribu per kilogram.(mg-02/onk)

kami masih mempunyai banyak peluang untuk memenuhi pasar,” tutur Eko. “Sementara ini hasilnya kami konsumsi sendiri dan dijual secara lokal di Halmahera Timur,” tambahnya. Dalam sambutannya Bambang mengatakan bahwa pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Perusahaan pemegang IUP telah di atur dalam UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. “Ada delapan bidang kegiatan PPM dan salah satunya adalah kemandirian ekonomi dan pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat,” kata Bambang. “Antam sudah melaksanakan ini dan diharapkan implementasi program lainnya juga berjalan baik,” tambahnya. Dalam keterangan resminya, General Manager Antam Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara, Nilus Rahmat mengatakan program pengembangan kopi ini diharapkan mampu melengkapi usaha masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Menurutnya program ini bagian dari pelaksanaan tanggungjawab social Antam. Selain perkebunan termasuk juga dalam program adalah peternakan, perdagangan, lingkungan hidup. Dalam festival PPM itu Dirjen Minerba juga berkesempatan meresmikan fasilitas olahraga berupa tribun sepak bola berkapasitas 500 orang di Lapangan Sepak bola Fermento. Fasilitas olah raga ini juga bagian dalam program pengembangan masyarakat Antam melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara. (kox/*)

Optimis Target Pertumbuhan Ekspor Tercapai JAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, gejolak perekonomian global memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Pada 2017, ekspor tumbuh 16 persen. Tahun berikutnya, ekspor hanya tumbuh sekitar 6,5 persen atau di bawah target yang ditetapkan, yakni sebelas persen. Tahun ini pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekspor di angka 7,5 persen. ‘’Saya akui ada defisit perdagangan hingga USD 8,5 miliar (sekitar Rp 119 triliun),” kata Enggar. Namun, dia buru-buru menambahkan bahwa defisit itu muncul karena terjadi peningkatan impor bahan baku dan barang modal. Buntut aktivitas itu ialah meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena itu, dia meminta publik tidak berkecil hati. Untuk mencapai target pertumbuhan ekspor, kementerian bakal mempercepat penandatanganan sejumlah perjanjian dagang. ‘’Banyak negara yang sudah menandatangani FTA. Tanpa kesepakatan itu, kita akan kalah bersaing,” terang Enggar. Negaranegara yang sudah meneken FTA ialah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Selain FTA, Maret nanti kementerian menandatangani Preferential Trade Agreement (PTA) Indonesia-Mozambik.

Setelah itu ada perjanjian yang sama dengan Tunisia dan Maroko. ‘’Tahun ini saya harap dari semula 13 bisa tambah 15 yang berproses,’’ kata Enggar. Tidak hanya mendorong pengusaha untuk menggenjot ekspor, Enggar juga menyarankan para pengusaha mengisi pasar dalam negeri. Sebab, potensi pasar dalam negeri tidak kalah dengan ekspor. Khususnya untuk produk UKM. Produk-produk UKM berpotensi besar dipasarkan ke seluruh Indonesia melalui jaringan ritel modern. ‘’Tadi di pameran saya melihat produk makanan frozen yang tahan hingga enam bulan. Sesegera mungkin produk-produk seperti itu bisa masuk minimarket maupun ritel modern lain,” harap Enggar. Setelah produk-produk UKM masuk pasar modern dan bisa melakukan penetrasi di pasar domestik, UKM bisa menggarap pasar ekspor. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyatakan bahwa sebelum 2015, ritel terpuruk karena tingginya inflasi yang menyentuh angka 7-8 persen. Namun, pada akhir tahun lalu, ritel lambat laun mencatatkan pertumbuhan meskipun belum signifikan. ‘’Terlihat dari indeks kepercayaan yang meningkat menjadi 122,4 dari sebelumnya 121,6,’’ ujar Roy. (jpnn/onk)


KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

KABAR RANTAU

HARIAN

MALUT POST

19

Tambang Liar di Bolmong Longsor Sejumlah Pekerja Ikut Tertimbun MANADO - Puluhan penambang tertimbun longsor di areal Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara pukul 21.00 WITA, Selasa (26/2). Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, peristiwa tersebut terjadi saat puluhan orang sedang menambang emas tiba-tiba tiang dan papan penyanggah lubang galian patah akibat kondisi tanah yang labil dan banyaknya lubang galian tambang. Sementara itu Data yang diperoleh dari Koordinator Pos SAR Kotamobagu, Rusmadi. Hingga Rabu (27/2) Sore, Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 17 korban dari lokasi tambang longsor “Hingga Rabu sore, yang sudah dievakuasi sebanyak 21 orang: 4 orang meninggal, 17 orang selamat,” kata Koordinator Pos SAR Kotamobagu, Rusmadi. Rusmadi melanjutkan, Proses evakuasi dilakukan dengan cara membuat jalur baru ke tambang emas ilegal yang posisinya di lereng

perbukitan Bakan. Jalur evakuasi dibuat karena pintu utama terowongan tambang emas ilegal itu tertutup material longsoran batu. “Untuk akses di pintu utama masih tertutup karena longsoran cukup banyak, sekitar 3 meter material batu. (Tim) membuat akses baru di sebelahnya (pintu utama) kira-kira 2 meter dari pintu utama, lalu evakuasi,” paparnya. Evakuasi dilakukan dengan manual. Alasannya, kondisi tambang ilegal rawan longsor susulan. “Kesulitannya, kalau kami menggunakan alat yang menimbulkan banyak gerakan akan menyebabkan longsoran material. Makanya kami melakukan evakuasi manual, penggalian (jalur dari material batu) pelan-pelan,” ujar Rusmadi. Diduga masih ada sekitar 40 orang yang berada di lokasi tambang longsor itu. Belum diketahui batas waktu evakuasi hari ini mengingat kondisi mulai gelap. “Kami masih stay di lokasi, tapi melihat situasi kira-kira sampai jam berapa. Karena kalau gelap, pencarian tidak efektif,” sebut Rusmadi. Longsor di tambang emas ilegal di Bolmong terjadi sekitar pukul 22.55 Wita, Selasa (26/2). Saksi mata menyebut longsor terjadi setelah tiang penyangga lubang terowongan patah. (AntaraNews/Detik/Lid)

(MANADOPOST)

EVAKUASI: Proses evakuasi korban Tambang Emas di Bolmong.

Kakek Cabul di Gowa Terancam 15 Tahun Penjara GOWA - MR, seorang pria berusia 64 tahun, warga Dusun Paku, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa terancam 15 tahun penjara setelah diketahui mencabuli dua remaja. Kasubag Humas Polres Gowa AKP Mangatas Tambunan mengatakan, MR yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu, diketahui telah berbuat tidak senonoh terhadap dua kakak beradik yang ternyata masih kerabat pelaku dan bertetangga rumah. “Polres Gowa melalui Unit PPA kini menetapkan MR sebagai

tersangka atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukannya terhadap dua perempuan, dimana salah satu diantaranya masih anak dibawah umur,” terang Kasubbag Humas didampingi Kanit PPA Aiptu Hasmawati saat menggelar press conference, Rabu (27/02/2019). Menurut AKP Mangatas, pelaku kini dijerat dengan Pasal 82 jp Pasal 76e UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Adapun kronologis kejadian berawal pada

CABUL: MR, seorang pria berusia 64 tahun, warga Dusun Paku, Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa terancam 15 tahun penjara setelah diketahui mencabuli dua remaja.

(HERNI AMIR/SINDONEWS)

Minggu (24/02/2019) siang, saat pelaku mendatangi rumah korban untuk mengundang orang tua korban hadir dalam acara syukuran di rumahnya.

Namun karena ibu korban tak di rumah, niat jahat pun timbul dibenak pelaku, sehingga Ia langsung menghampiri korban lalu memegang dan mencium

4. Berkas persyaratan administrasi pendaftaran diserahkan rangkap 2 (dua) terdiri dari 1(satu) asli dan 1 (satu) foto copy (tanpa dijilid), disampaikan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dengan cara:

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kota Baru – Kota Ternate Email : timsel.provmalut@gmail.com, HP: 082195132182, FB : Timsel KPU Maluku Utara

PENGUMUMAN NOMOR: 05/PP.06/82/Timsel.Prov/II/2019

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019-2024 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 21 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 bahwa “dalam hal jumlah calon Anggota KPU Provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan”. Jumlah yang dibutuhkan sesuai pasal tersebut adalah 2 (dua) dikali jumlah Anggota KPU Provinsi Maluku Utara sebanyak 5 (orang) yakni 10 (sepuluh) orang. Berhubung peserta yang lulus test tertulis tanggal 21 Februari 2019 belum memenuhi ketentuan tersebut, maka Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara membuka kembali pendaftaran calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Tim Seleksi mengundang kembali putra dan putri terbaik Maluku Utara untuk mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :. 1. Persyaratan Pendaftaran Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019, persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil; e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; f. Berpendidikan paling rendah Strata 1(S-1); g. Berdomisili di wilayah Daerah Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan q. Belum pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama. 2. Persyaratan Administrasi Pendaftaran: Calon anggota KPU dalam melakukan pendaftaran wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.

g. h.

i.

j.

k.

a. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota KPU Provinsi (MODEL SP.CALON 1) ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); b. Foto Copy KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Pasphoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 lembar; d. Daftar Riwayat Hidup (MODEL DRH.CALON 6). Pengalaman dan pengetahuan terkait kepemiluan harus disertakan dengan dokumen pendukung; e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f. Makalah terstruktur (MODEL PP.CALON 5) yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu kompetensi dan integritas; g. Surat Pernyataan Calon Anggota KPU Provinsi (MODEL SP.CALON 2) dibuat dan di tandatangani diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah); h. Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (MODEL SK. CALON 3), dalam hal Calon Anggota KPU Provinsi pernah menjadi anggota partai politik; i. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik (MODEL SP.CALON 4) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, yang di tandatangani di atas kertas bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah); j. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri; k. Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

3. Formulir persyaratan administrasi pendaftaran calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Periode 20192024 dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Jalan Wijayakusuma Kelurahan Kota Baru – Kota Ternate atau dapat diunduh melalui https:// malut.kpu.go.id.;

a. Diserahkan secara langsung ke Sekretariat Timsel KPU Provinsi Maluku Utara; b. Dikirim melalui pos ke alamat Sekretariat Timsel KPU Provinsi Maluku Utara, dengan cap pos pengiriman paling lambat tanggal 8 Maret 2019.

Riwayat Hidup (DRH) yang meliputi pendidikan, pengalaman organisasi/institusi kepemiluan dan non kepemiluan, publikasi karya tulis terkait kepemiluan, ketatanegaraan dan kepartaian. Peserta seleksi diharapkan menyusun DRH secara lengkap, benar dan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Bukti-bukti pendukung yang menjadi dasar bagi Tim Seleksi untuk memberikan pembobotan. 8. Informasi lain :

5. Pendaftaran mulai tanggal 2 Maret 2019 sampai 8 Maret 2019. Penerimaan dokumen pendaftaran dilayani pada pukul 08.00 WIT sampai pukul 16.00 WIT, kecuali hari terakhir tanggal 8 Maret 2019 akan dilayani sampai pukul 23.59 WIT. 6. Bagi yang telah melakukan pendaftaran pada tahapan seleksi sebelumnya dan dokumen pendaftarannya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, apabila berminat kembali mengikuti seleksi, dapat melakukan pendaftaran ulang dengan tanpa melampirkan dokumen pendaftaran. Pada tahapan seleksi administrasi akan dilakukan pembobotan terhadap Daftar

7.

pipi korban yang saat itu duduk di depan TV. Korban yang merasa keberatan dan marah pun menyuruh pelaku keluar. Namun lanjut AKP Mangatas, pelaku marah dan mengucapkan kata genit ke korban. “Bahkan kembali melakukan perbuatan tidak senonoh dengan memeluk, mencium pipi, bahkan menyentuh payudara serta meraba kemaluan korban,”jelasnya. Sementara itu, korban lainnya telah lebih dulu menerima perlakuan tidak senonoh dari MR. Pertama, di teras rumah korban dengan mencium pipi serta memeluk dan memegang paha korban. “Kedua, saat korban membuang sampah dan bertemu pelaku yang langsung memeluk, mencium pipi, dan memegang payudara korban,” pungkas Mangatas. (SindoMakassar/Lid)

a. Pengumuman hasil tiap tahapan Seleksi dapat di lihat pada laman KPU Provinsi Maluku Utara https://malut. kpu.go.id, media cetak lokal dan papan pengumuman Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara; b. Peserta seleksi tidak dipungut biaya. Februari Ternate, 27 F ebruar 2019 Ketua Tim Seleksi m Selek Pemilihan Umum Calon Anggota Komisi Kom misi Pem em Maluku Utara, Provinsi Ma aluku ku U

Deni, Dr. Saiful Den eni, M.Si M

JADWAL TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE 2019 – 2024

TAHAPAN SELEKSI

WAKTU

1.

Pengumuman pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara

27 Februari – 1 Maret 2019

2.

Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara

2 – 8 Maret 2019

3.

Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Provinsi Maluku Utara

3 – 9 Maret 2019

4.

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

11 Maret 2019

5.

Tanggapan masyarakat

2 – 22 Maret 2019

6.

Tes Tertulis dengan metode CAT (Computer Assisted Test)

13 Maret 2019

7.

Pengumuman Hasil Tes Tertulis

14 Maret 2019

8.

Tes Psikologi

16 – 17 Maret 2019

9.

Pengumuman Hasil Tes Psikologi

20 – 21 Maret 2019

10.

Tes Kesehatan

22 - 23 Maret 2019

11.

Tes Wawancara

25 – 26 Maret 2019

12.

Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Tes Wawancara

27 - 28 Maret 2019

Tim Seleksi menyerahkan nama calon yang lulus Tes Kesehatan dan Tes Wawancara kepada KPU

29 – 30 Maret 2019

13.

Februari 2019 Ternate, 27 Februar Seleksi Ketua Tim Selek Pemilihan Umum Calon Anggota Komisi Pem Utara, Provinsi Maluku U

M.Si Dr. Saiful Deni, M


KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

WAKIL RA KYAT

KPU: Ini Batasan Iklan Kampanye di Media

Wahyu Setiawan. (Detik.com)

JAKARTA - KPU membolehkan peserta Pemilu 2019 membuat iklan kampanye di

media secara mandiri. Wahyu Setiawan, Komisioner KPU RI mengatakan, Meski KPU membolehkan pemasangan iklan di media massa, namun ada batasan yang harus ditaati peserta pemilu 2019. “Terkait iklan kampanye yang bersifat mandiri, kami memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta pemilu untuk dapat membuat iklan kampanye secara mandiri. Meskipun secara mandiri, tetap harus mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan Wahyu menjelaskan, batasan yang diberikan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Aturan ini terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. “Batasannya sama, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada ketentuan yang sudah mengatur jumlah paling banyak yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu dalam beriklan,” kata Wahyu. Aturan tersebut mengisyaratkan batasan waktu dan jumlah iklan kampanye di media massa, di antaranya batasan iklan media di televisi “Sebagai contoh jika memasang iklan di televisi, itu pal-

20

BERIKUT INI KETENTUAN BATASAN IKLAN MANDIRI PADA MEDIA CETAK, RADIO, TELEVISI, DAN MEDIA ONLINE: A.

Media cetak (koran harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman, untuk setiap media cetak (koran harian), setiap hari selama masa kampanye melalui iklan.

B.

Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan.

C. Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan. D.

Media daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 × 250 piksel dan ukuran vertikal paling besar 298 × 598 piksel untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa kampanye melalui iklan. (Sumber Detik.com)

ing banyak 10 spot dalam satu hari di setiap media televisi,” sambungnya. Jadi untuk media massa

televisi, radio, Koran dan media online itu prinsipnya sama, dengan aturan difasilitasi. Bedanya adalah fasili-

tasi dan dilakukan secara mandiri. Tetapi secara teknis aturannya sama,” sambungnya. (Detik/Lid)

K2 di 30 Provinsi Nyatakan Sikap Dukung Prabowo Yakin Bisa Bawa Perubahan Nasib Honorer Editor : Erwin Syam JAKARTA - Puluhan pengurus forum honorer K2 dari 30 provinsi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo - Sandiaga. Deklarasi dukungan terhadap Prabowo-Sandi lantaran mereka yakin capres-cawapres nomor urut 02 itu akan membawa perubahan nasib bagi honorer K2, jika bisa menang di Pilpres 2019. Koordinator Honorer K2 Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Operator Pendataan Seluruh Indonesia (FOPPSI) R Edi Kurniadi mengungkapkan, kepengurusan honorer k2 dari 30 provinsi sepakat mendukung Prabowo - Sandi jadi pemimpin baru Indonesia. Namun karena kendala dana, yang bisa datang ke Jakarta dan menyerahkan surat pernyataan dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, hanya perwakilan 20 provinsi. “Alhamdulillah 20 provinsi yang hadir, yang semula kesiapan 30 provinsi yang hadir. Karena rekan-rekan terbentur biaya juga. Jadi 10 provinsi yang belum bisa hadir mendukung full hasil kesepakatan kemarin (26/2),” kata Bhimma, sapaan akrab Edi Kurniadi kepada JPNN, Rabu (27/2). Dalam pertemuan dengan Fadli, lanjut Bhimma, pihaknya menyampaikan komitmen untuk mendukung full kebijakan yang nanti bisa menyelesaikan K2 Indonesia untuk jadi PNS. Selain itu, honorer K2 Indonesia mendeklara-

Foto: (JPNN.com)

K2: Para koordinator honorer K2 Indonesia pose bersama Fadli Zon.

sikan dan siap menyukseskan capres 02 menjadi presiden RI 2019-2024.

“Bukti komitmen honorer K2 sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Fadli. Beliau

merespons positif dan berjanji akan melanjutkan kepada Pak Prabowo,” tandasnya. (Jpnn/Lid)

Jokowi Singgung Kampanye Hitam Disampaikan saat Membuka Munas NU

Jokowi saat mengikuti kegiatan pembukaan Munas NU.(Ggl)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Nahdlatul Ulama (NU) menangkal hoax menjelang Pemilu 2019. Sebab, kata Jokowi, fitnahfitnah atau kampanye hitam sudah dilakukan dari pintu ke pintu. Sebentar lagi ajang besar Pilpres dan Pileg bulan April. “Saya titip ini agar

direspons dengan baik oleh NU, terutama kalau ada fitnah-fitnah, isu-isu, sudah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah,” kata Jokowi saat membuka Munas dan Konbes NU Tahun 2019 di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2). Kalau ajakan untuk kebaikan silakan

tak apa kata Jokowi, tapi kalau hal-hal yang meresahkan, ini yang harus dicegah dan direspons. “Kita harus berani,” ujar Jokowi yang juga capres 2019. Lantas, Jokowi menyinggung kampanye hitam emak-emak kepadanya yang membuat isu pemerintah akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika Jokowi terpilih kembali jadi presiden. “Misalnya Pemerintah akan melarang azan. Logikanya masuk atau nggak masuk? Nggak masuk tapi survei kita 9 juta masyarakat percaya, ini survei ilmiah. Saya sudah bisik-bisik ke Prof KH Ma’ruf Amin bagaimana mencegah ini,” tuturnya. Menurut Jokowi, ada sekitar 9 juta masyarakat Indonesia yang mempercayai fitnah dan hoax. Menurutnya, hal

ini harus ditangkal. “Pemerintah juga akan melegalkan pernikahan sejenis. Apa lagi ini? Kalau hal-hal seperti ini tidak direspons dan kita diam, masyarakat akan termakan,” ujar Jokowi. Seperti diketahui, ada tiga ibu-ibu di Karawang yang kampanye hitam pada Jokowi. Berikut isi kampanyenya dalam video yang viral “Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan itu dalam video. Jika diartikan, ajakan itu memiliki arti: Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin.(Dtc.com/Lid)

Wiranto. (Jpnn)

Sumpah Pocong Tidak Ada Dalam Konstitusi JAKARTA - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Nizar Zahro, mengingatkan Menkopolhukam Wiranto tidak perlu panik sampai harus mengajak sumpah pocong. “Itu pemikiran primitif. Lebih bijak jika Wiranto membawa kasus ini ke ranah hukum,” kata Nizar menjawab JPNN, Rabu (27/2). Sebelumnya diberitakan, Wiranto berang dituding Mayjen (Purn) Kivlan Zen sebagai dalang kerusuhan 1998. Wiranto menantang Kivlan dan capres Prabowo Subianto sumpah pocong. Namun, Kivlan dan Prabowo ogah meladeni tantangan Wiranto. “Tetapi jika Wiranto tetap ingin sumpah pocong, maka Wiranto bisa melakukannya sendiri, tidak perlu mengajak Pak Prabowo dan Pak Kivlan,” ungkap Nizar. Dia menegaskan, Prabowo tidak akan melayani ajakan Wiranto. Namun, ujar dia, jika Wiranto pengin buka-bukaan di ranah hukum, Prabowo siap melayani di pengadilan mana pun.Ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan bahwa publik sudah cerdas, siapa yang benar dan salah. Waktu itu, kata Nizar, posisi Wiranto adalah Panglima ABRI. Maka tidak masuk akal jika Wiranto tidak mengetahui operasi tersebut. “Sebagai panglima dan berdasarkan rantai komando, maka Wiranto (diduga) orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tragedi 98, Sumpah pocong itu inkonstitusional tidak ada dalam konstitusi, lebih baik lewat pengadilan HAM,” Tutup Nizar anggota Komisi X DPR. (Jpnn/Lid)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.