Gubernur Setuju Bupati Benny Diperiksa

TAMPIL TERDEPAN

RABU, 29 AGUSTUS 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

Gubernur Setuju Bupati Benny Diperiksa Biro Hukum Akui tak Taruh Kira APBD Bermasalah SOFIFI – Tak lama lagi, Bupati Pulau Morotai Benny Laos akan menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan pimpinan dan anggota DPRD pada dokumen APBD Induk 2018 Morotai.

Kepastian ini didapat setelah Gubernur Abdul Gani Kasuba membalas surat permohonan izin pemeriksaan dari penyidik Polda Maluku Utara.

Benny sendiri bakal diperiksa sebagai saksi menyusul para pimpinan DPRD yang telah lebih dulu dimintai keterangan.

Surat permohonan izin pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur Senin (27/8) kemarin. Pada hari yang sama, AGK langsung mengeluarkan surat balasan. “Surat permohonan itu telah dibalas kemarin (Senin, red) setelah surat dari penyidik masuk hari itu juga,” aku Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), Mifta Baay kepada Malut Post, Selasa (28/8).

Mifta menjabarkan, surat bala-

san Gubernur menegaskan bahwa proses pemeriksaan kepala daerah setingkat bupati/wali kota tidak lagi memerlukan persetujuan gubernur. Pasalnya, izin atau persetujuan presiden atau gubernur pada pemeriksaan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, lanjut dia, untuk penahanan pun tidak perlu ada persetujuan gubernur. “Sebatas pemberitahuan saja. Dua poin itu menjadi substansi balasan surat

Gubernur kepada penyidik terhadap proses pemeriksaan Bupati Morotai,” terangnya. Dengan demikian, proses penyelidikan dengan agenda pemeriksaan Bupati Benny dapat dilanjutkan Polda.

Sebagaimana diketahui, APBD Induk 2018 Morotai diduga dijalankan tidak melalui proses tahapan pembahasan dan pengesahan DPRD. Bahkan tanda tangan para pimpinan dan anggota DPRD diduga dipalsukan pihak eksekutif. Ironisnya, Pemerintah Provinsi juga ikut “dijebak” Pemkab Morotai.

Baca GUBERNUR... H.8

BIROKRASI Deprov Desak Bambang Hermawan Dinonaktifkan

ABDUL Gani Kasuba

BENNY Laos

TUNTUNAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA WAKTU SUBUH Sebelum Subuh boleh gunakan pengeras paling awal 15 menit sebelum waktu

SOFIFI – Keputusan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) menetapkan Kepala Inspektorat Bambang Hermawan sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mengundang protes DPRD Provinsi Maluku Utara. Kebijakan ini dinilai tidak logis dan mencederai etika pemerintahan. Bambang sendiri diberi tugas ganda tersebut untuk menggantikan sementara Ahmad Purbaja yang tengah mengikuti Diklat Kepemimpinan (PIM) I.

Pembacaan Alquran hanya gunakan pengeras ke luar Azan gunakan pengeras ke luar Salat, kuliah subuh, dan sebagainya hanya gunakan pengeras ke dalam

Baca BAMBANG... H.8 A D V E R T O R I A L

WAKTU ZUHUR DAN JUMAT

Harap Sunan Tembus Partai Final TPIHD FOR MALUT POST

BELUM SADAR: Ismail Umar, jamaah asal Kepulauan Sula, yang harus menjalani cuci darah dan belum sadarkan diri hingga Selasa (28/8)

Sabtu, Jamaah Malut Menuju Makassar HUMAS FOR MALUT POST

MAKKAH – Dalam waktu dekat, jamaah haji Maluku Utara sudah akan kembali ke tanah air. Sesuai jadwal, Sabtu (1/9) akhir pekan nanti mereka sudah akan bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jed-

Baca SUNAN... H.8

nanti?. Mengutip dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Baca PNS... H.8

KENAIKAN GAJI PNS Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah.

Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Petahana Dilarang Kampanye Saat Reses Lagi musim baku rebe panggungg

Tukang Kuti

Gubernur Setujui Bupati Morotai Diperiksa Kalo rasa barat datang, biar didatangi

GOLONGAN

MASA KERJA

WAKTU UPACARA HARI BESAR & PENGAJIAN

WAKTU ASAR, MAGRIB, ISYA

Pengajian & tablig hanya gunakan pengeras ke dalam, kecuali jamaah meluber hingga ke luar

5 menit sebelum azan dianjurkan baca Alquran

Baca SABTU... H.8

Naik 5%, Gaji PNS Bertambah Rp 200 Ribu JAKARTA - Gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan dinaikkan 5 persen pada 2019. Kenaikan 5 persen yang diterima PNS ini dimasukkan dalam komponen gaji pokok yang diterima setiap bulan. Lantas, jadi berapa gaji PNS setelah mengalami kenaikan

MENUJU PIPLRES 2019

Salat, doa, pengumuman, dan khotbah gunakan pengeras ke dalam

dah menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar. Seperti saat keberangkatan dulu, saat kedatangan pun jamaah akan dibagi dalam tiga penerbangan berbeda.

POSE BERSAMA: Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman berpose bersama Sunan Agung Amoragam, usai pertandingan, Senin malam lalu

TERNATE – Petinju asal Maluku Utara (Malut) Sunan Agung Amoragam, menujukan kualitasnya di atas ring.

Sunan berhasil melewati babak penyisihan di ajang Asian Games,

5 menit jelang Zuhur dan 15 menit jelang Jumat diisi dengan bacaan Alquran dengan pengeras ke luar.

Begitu juga azan

GAJI POKOK

NAIK 5%

IA

0 tahun

Rp 1.486.500

Rp 74.325

IIIA

0 tahun

Rp 2.456.700

Rp 122.835

IVE

32 tahun

Rp 5.620.300

Rp 281.015

Azan gunakan pengeras ke dalam dan ke luar Setelah itu hanya gunakan pengeras ke dalam WAKTU TAKBIR, TARHIM, RAMADAN Takbir Idulfitri/Idul Adha dengan pengeras ke luar Tarhim doa dengan pengeras ke dalam, tarhim zikir tanpa pengeras suara Ramadan siang dan malam hari bacaan Alquran gunakan pengeras ke dalam

Sumber: Instruksi Dirjen Bimas Islam Kemenag

Volume Azan Bakal Diatur DARUBA – Beberapa waktu belakangan, penggunaan pengeras suara untuk melantunkan azan di tempat ibadah umat muslim ramai dipolemikkan. Hal ini bermula dari keputusan Pengadilan Negeri Medan yang memvonis Meliana 18 bulan penjara karena memprotes volume azan. Belakangan, Kementerian Agama berencana mengatur kembali penggunaan speaker di masjid dan musala.

Baca AZAN... H.8

Sumber: PP 30/2015

Ambisi Arfiany Soleman Kenalkan Soya-Soya Sampai 5 Negara

Sudah Pecahkan Rekor MURI di HUT RI Tidak sedikit perempuan Indonesia yang menjadi seniman tari. Tapi seniman yang betul- betul fokus mengabadikan hidupnya demi satu tarian mungkin terbilang langka.

Arfiany Soleman adalah salah satu perempuan langka itu.

PEJUANG SENI: Arfiany Soleman saat melakukan workshop di salah satu sekolah di Australia sekaligus memberikan praktik soya-soya yang disambut antusias anak-anak Australia

Ikram Salim, Ternate

DI Indonesia, perayaan HUT Republik Indonesia identik dengan berbagai perlombaan.

Namun nun jauh di Australia sana, semarak HUT RI dilakukan dengan cara berbeda. Kali ini, tarian soya-soya menghibur ratusan warga Indonesia dan Australia yang hadir dalam IndOz di pusat Kota Brisbane, Queensland.IndOz digelar oleh Synergy Indonesia Australia untuk memeriahkan HUT RI ke-73.

Festival seni budaya itu diadakan di King George Square.

Baca SOYA-SOYA... H.11

DOK PRIBADI

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 2

Art: Resayfa Rumra

LISTRIK PLTD Maba Tengah Tidak Mampu MABA- Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Disel di Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat.”

Kapasitas mesin PLTD di Maba Tengah, hanya 150 Kva sementara jumlah pelanggan cukup banyak sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan listrik di wilaya Maba Tengah,”kata Camat Maba Tengah Bahrudin Ompu.

Soal warga mempertanyakan pengelolaan dana hibah pemerintah daerah sebesar 1,5 M, kata dia, anggaran itu hanya digunakan untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kalau warga bertanya-tanya soal dana Rp1,5 M itu silahkan datang ke Kecamatan. Saya siap memberikan penjelasan lebih detail terkait pengelolaan dana Rp1,5 M itu,” tegas Bahrudin. (ado/mpf)

Tiga Fraksi DPRD Halteng tak Siap Paripurna Ranperda Perusda Gagal Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan

Daerah (Perusda) yang dijadwalkan, Selasa (27/8) ditunda. Pasalnya, empat fraksi di DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) belum siap. Mereka adalah Fraksi Gerakan Bintang Merah Politik (GBMP), Fraksi Restorasi Hati Nurani Rakyat (RHNR), Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP. Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahlan Djumadil mengatakan, rapat paripurna

MULAI RUSAK:

pengesahan Ranperda ditunda karena masih ada beberapa fraksi belum menyiapkan keputusan materi Ranperda. “Fraksi Gerindra sudah siap meskipun masih ada sedikit perbaikan,” ujar Ahlan.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Hamlan Kamaluddin mengaku, Fraksi Golkar juga sudah siap namun masih sedikit perbaikan sehingga harus dibicarakan di internal fraksi.

“Rapat ini ditunda karena semua

fraksi masih ingin membicarakan kekurangan materi di internal,” katanya.

Disinggung kemungkinan ada faktor kesengajaan paripurna ditunda, Hamlan membantah. “Tidak ada faktor kesengajaan hanya saja fraksi masih melakukan rapat interna,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Halteng Fahris Abdullah mengaku, semua fraksi masih menyusun penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperda Perusda tersebut.

“Kita masih tunggu fraksi menyelesaikan pembahasan materi di tingkat internal,” kata politisi partai Golkar ini.

Senada disampaikan Bupati Edi Langkara bahwa paripurna ditunda karena fraksi belum menyiapkan dokumen Ranperda. “Tidak masalah ditundanya rapat paripurna tersebut,” singkatnya. (wmj/mpf)

Besok Tiga Menteri Hadiri Pencanangan Investasi

ATAP seng ruang tunggu Pelabuhan Patani mulai copot.

WEDA - Tiga Menteri dijadwalkan menghadiri pencanangan pertama proyek Weda Bay. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Bupati Edi Langkara menyatakan, pihaknya mendapat informasi dari Menko Maritim akan menggandeng dua Menteri tersebut. “Sesuai informasi ada tiga Menteri. Namun kita belum bisa pastikan apakah Menteri Perindustrian dan Menteri

Ketenagakerjaan akan hadir atau tidak.

Yang pasti Menteri Menko Maritim sudah dijamin hadir pada kegiatan pencanangan investasi yang akan dilaksanakan, Kamis (30/8) besok,” kata orang nomor satu di Halteng itu.

Dia meminta seluruh stakeholder mendukung kehadiran investasi industri ini demi kepentingan masyarakat. “Kami minta dukungan semua pihak karena kehadiran perusahaan ini akan menekan angka pengangguran di Halteng,” katanya. (wjm/mpf)

Bupati Segera Teken SK PTT WEDA - Bupati Edi Langkara rencananya akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng), Jumat (31/8) ini. Ini disampaikan Plt. Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Halteng Yanto M Asto, Selasa (28/8) kemarin.

Yanto mengatakan, tenaga PTT Umum yang berkisar 740 orang lebih akan ditempatkan sesuai kebutuhan SKPD. “PTT Umum akan ditempatkan di seluruh SKPD sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Dia mengatakan, PTT yang memiliki latar belakang sarjan perikanan, pertanian

Penyelesaian Tapal Batas Jalan di Tempat WASILE- Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) menyelesiakan sengketa tapal batas Desa Pintatu dan Talaga Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, berjalan di tempat. “Pengambilan titik koordinat tapal batas antara Desa Pintatu dan Talaga Jaya sejak 7 Maret 2018 lalu, sampai saat ini belum ada hasil,”kata Donis Katengar, salah satu toko pemuda Kecamatan Wasile Selatan, Selasa (28/8).

Menurutnya, seharusnya hasil sengeketa tapal batas Desa Pintatu

dan ekonomi keuangan yang melamar di instansi lain seperti DPRD dan Dinas Sosial akan ditarik dan ditempatkan ke instansi sesuai sepesialisasi ilmunya. “ PTT yang ditempatkan ke Dinas Perikanan, Pertanian dan bagian keuangan akan ditugas ke setiap Kecamatan untuk melakukan pendampingan khusus nelayan, petani dan pengelolaan dana desa,” tandasnya.

Sementara PTT Kesehatan dan Guru, kata Yanto, akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora). “Kalau SK PTT Guru dan Kesehatan telah ditangani langsung kedua instansi tersebut bukan dari BPKSDM,” pungkasnya. (wmj/mpf)

Gedung DPRD dan Bundaran HT Dialokasikan Rp 4 M

dan Talaga Jaya sudah diumumkan Pemda Haltim namun tidak ada upaya sama sekali. “Kami minta Pemda secepatnya mengumumkan hasil penyelesaian masalah tapal batas Pintatu-Talaga Jaya, agar tidak membuat masyarakat bertanyatanya,” tegasnya.

Sementara Kadis DPMD Badalan Uat dikonfirmasi melalui Bagian Komunikasi dan Satatisti tidak ada jawaban.” Nomor Telpon Kepala Dinas tidak aktif,”Kata Kasubag Peliputan Alamsyah Siawa.(ado/mpf)

TAHAP PEMBANGUNAN: Gedung DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) sementara dalam tahap pembangunan.

MABA- Di tengah kondisi keuangan daerah mengalami defisit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) bukannya memprioritaskan pekerjaan fisik yang menyentuh langsung dengan masyarakat namun mengebut pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Tahap VI Haltim dan Bundaran Haltim (HT) Tahap II.

Kepala Dinas Perkim Gaus Mumen mengatakan, proyek pembangunan Budaran HT Tahap II dan Kantor DPRD Tahap VI sudah ditender Dinas PTSP bahkan sudah ada pemenang tendernya. “ Sudah ada pemenang tendernya dan tinggal dikerjakan,” katanya.

Dia menjelaskan, pembangunan gedung DPRD Tahap VI dialokasikan Rp

2.940 Miliar. “Anggarannya bersumber dari ABPD 2018. Item pekerjaan sudah mecakup pengecoran lantai dua dan kegiatan lain yang belum terselesaikan,” jelasnya. Adapun Bundaran HT Tahap II dianggarkan sebesar Rp 2 Miliar lebih.

“Item pekerjaan diantaranya urugan pasir dan pemasangan pafing blok lingkar 4 dan tengah,” pungkasnya. (ado/mpf)

TIDORE KEPULAUAN RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 3

Art: Resayfa Rumra

Pemprov Cuek, Pemkot Melangkah JALAN: Kondisi jalan di dataran Oba. Jalan ini berstatus jalan provinsi. Pemkot Tikep ambil langkah untuk membangun karena Pemprov tidak bersikap.

Anggarkan Rp 18 Miliar untuk Bangun Jalan Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Pemkot Tikep sementara ini fokus membangun jalan di dataran

Oba. Pada 2018 ini Pemkot mengalokasikan Rp 18 miliar membuka akses di Oba hingga Halmahera Tengah (Halteng). Bahkan, jalan yang statusnya milik provinsi pun diambil alih Pemkot, karena tidak diperhatikan Pemprov.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Tikep, Ade Soleman beberapa hari terakhir ini intens berada di lokasi proses pengaspalan di dataran Oba. Ia mengatakan, pem-

bangunan jalan ini dianggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Jalan dari Payahe menuju Dehepodo, Kecamatan Oba Selatan itu harusnya milik provinsi, tetapi kami sudah bangun. Untuk DAU, kami anggarkan Rp 8 miliar, yang pembangunannya terfokus di jalan Payahe-Dehepodo,” jelasnya pada Malut Post, kemarin (28/8).

Menurut Ade, jalan dari Payahe

Desak Gubernur Respons Surat Wali Kota TIDORE - Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) belum ada kepastian. Sebab, surat dari Wali Kota Tikep yang dilanjutkan ke Pemprov Malut, justru belum ditindaklanjuti Gubernur Abdul Gani Kasuba.

Dua anggota DPRD Tikep yang diusulkan untuk di-PAW adalah Ade Kama dan Abdul

Djalal Radjabessy. Keduanya terpaksa diusulkan untuk diPAW karena berpindah Partai Politik. Sesuai hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tikep, ada dua nama yakni Amrin Yunus menggantikan Ade Kama, dan El Bahar Conoras menggantikan Abd. Djalal Radjabessy. Kini surat untuk PAW sudah ditindaklanjuti Wali Kota Tikep ke Gubernur Malut.

“Sudah dua minggu tindak lanjut PAW sudah dilayangkan oleh Wali Kota ke pemerintah Provinsi,”kata Kabag Hukum Setda Kota Tikep, Ridwan Muhammad.

Terpisah, Ketua Demokrat Kota Tikep Ridwan M. Yamin mengaku berharap agar surat dari Wali Kota Tikep direspons cepat Gubernur Abdul Gani Kasuba. (far/lex)

menuju Dehepodo dibuat sirtu sepanjang 8 kilometer. Selain itu, Pemkot juga membuka akses jalan baru dari Hanger menuju perbatasan Halteng dengan dana Rp 10 miliar yang bersumber dari DAK. “Pemkot tidak bisa biarkan kondisi jalan seperti sebelumnya, karena hanya menyengsarakan masyarakat.

Pemkot Tikep di bawah kepemimpinan Wali Kota Capt Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen tidak

menunggu lama untuk membangun jalan ini. Tetapi, Pemerintah Provinsi juga harus menganggarkan pembangunan jalan ini,” ujarnya berharap.

Selain di dataran Oba, Pemkot juga fokus pembangunan jalan dan jembatan di Kelurahan Topo menuju Topo Tiga dan jalan di Maitara yang dialokasikan Rp 16 miliar. Proyek ini juga ditargetkan untuk dituntaskan 2018 ini. (far/lex)

Target Kota Layak Pemuda TIDORE – Pemkot berencana menjadikan Tidore Kepulauan (Tikep) sebagai kota layak pemuda pada 2019 mendatang. Sehingga itu, pemuda di Tikep dituntut lebih kreatif dan setiap organisasi pemuda harus terdaftar. Dalam waktu dekat Pemkot menyiapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait rencana tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olaraga (Dispora) Abd. Kader Din. Untuk menopang kota Tikep sebagai kota layak Pemuda tersebut, maka di 2019 nanti akan melaksanakan kemah pemuda kota Tikep berlokasi lapangan dekat Open Space kelurahan Tomagoba kota Tikep.

Dalam kemah pemuda itu diisi dengan materi yang dapat memompa semangat kebangsaan dan semangat kepemudaan agar selalu memberikan

kontribusi yang baik untuk pembangunan bangsa dan negara.

“Kita sudah juga sudah mengusulkan anggaran untuk APBD 2019, dalam membangun kreatifitas kemudaan di bidang wirausaha,” katanya.

Membangun kreativitas kepemudaan, menurut Abd. Kader Din dengan memberi- Abd Kadir Din kan bantuan-bantuan untuk bisa berkreasi pada bidang usaha perbengkelan maupun kerajinan lainnya. (far/lex)

Serahkan SK ke PTT

SK: Dua PTT mewakili rekan-rekan mereka menerima SK dari Wali Kota Capt Ali Ibrahim.

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt.

Ali Ibrahim resmi mengambil sumpah/janji dan

menyerahkan SK Pegawai Negeri Sipil Tenaga PTT Kesehatan dan Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018. Penyerahan SK 100% diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota pada apel gabungan PNS, Senin (27/8) di halaman kantor Wali Kota.

Penyerahan SK ini disertai dengan penandatangan berita acara pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 kepada perwakilan PNS atas nama Andi Maratikka, SP dan Wiwin Irjawati Jafar, Amd. Keb disaksikan oleh Wali Kota dan Saksi.

Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada para PNS yang baru saja menerima SK PNS, senantiasa menjaga profesionalitas, bekerja dengan baik serta kekompakan di mana pun ditempatkan tugasnya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bersama-sama dedikasikan diri untuk kemajuan Pemerintah Daerah kota Tidore Kepulauan.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi, Siti Sufiani dalam laporannya, mengatakan bahwa CPNS yang hari ini diambil sumpahnya berjumlah 48 orang, terdiri dari 1 Orang Dokter Gigi, 39 Orang Bidan Desa, 5 Orang Penyuluh Pertanian dan 3 Orang Purna Praja Angkatan 24 telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diangkat sebagai PNS berdasarkan aturan yang berlaku. (humas)

HALUT & HALSEL RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 4

Warga Bobawa Palang Kantor Desa Kecewa Kades Berkantor di Ibukota Kabupaten Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen LABUHA – Kantor Desa Bobawa Kecamatan Makian dipalang massa aksi yang tergabung dalam Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Bobawa (FPPMB), Selasa (28/8). Pemalangan pintu utama menggunakan kayu beserta spanduk bertuliskan ‘Innalillahi Wainnailaihi Pemdes Bobawa Telah Mati’ ini dilakukan karena kecewa dengan sikap kepala desa Idgam Wahab yang bertahun-tahun berkantor di Labuha.

Parahnya lagi, setiap pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tetap dilakukan, tetapi kades tidak pernah datang ke desa.”Aksi kami ini sebagai bentuk kekecewaan atas sikap kades.

Pasalnya, sejak dilantik sebagai kades akhir 2016 sampai sekarang jarang berkantor karena lebih memilih menetap di Labuha,”teriak Nasrul Mursalin Ketua FPPMB dalam orasinya. Tidak berkantornya kades ini membuat aktivitas pemerintahan desa tak jalan. Kades selaku pimpinan dalam struktur pemerintahan desa tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Mestinya, kades selaku pemimpin harus menetap di tempat tugas agar bisa menyerap aspirasi dan disampaikan ke pemerintah kabupaten.”Tidak seperti kepala desa lainnya. Kades Idgam hanya datang di kampung ketika momen hari raya. Setelah itu langsung pergi meninggalkan tugas,”ungkapnya.

Karena itu, Bupati Bahrain Kasuba dan Wakilnya Iswan Hasjim diminta segera mencopot kades Bobawa.”Jika kades tidak dicopot, maka kantor desa dipalang hingga tahun 2019 nanti.”tegasnya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Bustami Soleman mengaku siap menindaklanjuti tuntutan FPPMB.(sam/met) PALANG: Warga Desa Bobawa Kecamatan Makian memalang kantor desa, Selasa (28/8) kemarin. Aksi ini dilakukan karena warga kecewa dengan sikap kepala desa yang lebih memilih berkantor di ibukota kabupaten SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

PEMERINTAHAN Bagian Humas Halut Dihilangkan

FREDY Tjandua

TOBELO – Bagian Humas Setdakab Halmahera Utara (Halut) menjadi korban dalam kebijakan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan pemkab. Perampingan ini, Bagian Kehumasan dan Protokoler mengacu pada Surat Keputusan Bupati Frans Manery yang dikeluarkan beberapa waktu lalu menjelaskan Bagian Kehumasan digabungkan dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfo). ”Jadi dua OPD tersebut saat ini resmi digabungkan menajdi satu,”kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Fredy Tjandua yang dikonfirmasi, Selasa (28/8).

Orang nomor tiga di Pemkab Halut ini mengatakan perampingan dilakukan untuk memperjelas fungsi kehumasan.”Dengan dialihkannya fungsi humas ini maka nantinya pembelanjaan daerah akan lebih kecil atau dikurangi karena ada OPD yang dirampingkan,”ucapnya. Lanjut dia, Humas pemerintah merupakan ujung tombak menyampaikan program dan kinerja pemerintah.

Selain itu, sebagai corong atau sumber informasi. Karena itu, dituntut kemampuannya menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.”Untuk meningkatkan kemampuan perangkat humas harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial sehingga bisa mengetahui kebutuhan public,”ungkapnya.(rid/ met)

Anggota DPRD Usir Wartawan TOBELO - Anggota DPRD Halmahera Utara (Halut) Erasmus Kulape mengusir wartawan dari ruang komisi III DPRD, Selasa (28/8). Pengusiran ini karena Erasmus melarang media meliput kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III dengan pihak Syahbandar dan ASDP terkait musibah tenggelamnya KMP Bandeng di perairan Loloda beberapa lalu.

Pria yang juga Ketua DPD NasDem Halut ini dengan enteng mengusir wartawan keluar dari ruang komisi dengan alasan rapat tersebut tertutup untuk umum. Sikap Anggota DPRD ini dianggap tidak etis dan tidak menghargai kerja jurnalistik. Wartawan sudah berada dalam ruangan komisi III sekira 15 menit dan tidak ada laragan dari pimpinan rapat. Bahkan rapat pun berjalan lancar. Tetapi tiba-tiba Kulape yang masuk dalam ruangan dan meminta Kabag Umum Setwan mengeluarkan wartawan dari dalam ruangan. “Keluar, keluar, ke-

ERASMUS Kulape

luar. Kabag Umum keluarkan dulu wartawan semua,” ucap Erasmus sambil menunjuk para awak media.

Terkait dengan itu, Forum Jurnalis Halut (FJH) mengecam tindakan tidak etis yang ditunjukkan oknum anggota DPRD.”Sikap Anggota DPRD yang satu ini adalah contoh dan bukti wakil rakyat yang tidak pernah membaca tata tertib (tatib) DPRD,”kata Ridwan Arif wartawan yang mengaku kesal dengan sikap Erasmus.(rid/met)

50 PTT Dishub Dirumahkan LABUHA – Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) kecewa dengan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak mengakomodir gaji 50 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dishub dalam APBD Perubahan 2018. Akibatnya PTT ini langsung dirumahkan.”Saya sudah perjuangkan. Hanya saja tidak diakomodir TAPD,”kata Kadishub Soadri Ingratubun, Selasa (28/8).

Soadri mengatakan usulan ini sudah berulangkali dilakukan tetapi faktanya tetap sama.”Sekretaris Kabupaten (sekkab) tidak mau menerima usulan dengan dalil tidak mungkin

menambah anggaran.”Kalau mau PAD kita tercapai kita butuh tenaga lapangan. Sementara gaji saja tidak diberikan,”ucapnya.

Menurutnya, dari 104 tenaga honor PTT yang bertugas di 32 titik harus dikorbankan 50 PTT dan sisanya ditahan. Alhasil tenaga lapangan di 32 titik mengalami kelonggaran. PTT yang dirumahkan itu adalah putra putri Halsel yang dikerjakan untuk membantu daerah ini, bukan merugikan daerah,” 50 PTT tersebut dirumahkan sejak 4 bulan lalu, lantaran anggaran yang di usulkan tidak diakomodir.”ucapnya. (sam/met)

KNPI Sebut Perjalanan DPRD Kuras APBD TOBELO – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara (Halut) menyoroti perilaku wakil rakyat yang sering keluar daerah dengan alasan konsultasi. Ini karena kegiatan tersebut dinilai menguras APBD, lantaran sekali perjalanan dinas ke Jakarta untuk 25 anggota DPRD menelan anggaran Rp 700 juta. ”Volume penggunaan APBD yang diploting lewat perjalanan dinas DPRD yang mencapai puluhan miliar itu bagi kami tidak berbanding lurus dengan kinerja mereka. Buktinya dari setiap agenda perjalanan dinas gabungan

komisi yang menghabiskan Rp 700 juta itu hampir dipastikan tidak memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” Jumar Mafoloi Wakil Ketua DPD KNPI Halut kepada Malut Post, Selasa (28/8).

Total SPPD itu dengan rincian Anggota Rp 18 juta dan unsur pimpinan Rp 20 juta per sekali perjalanan. Sementara dalam sebulan satu sampai dua kali perjalanan. Terpisah, Sekretaris DPRD Yudihart Noijda yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu membenarkan besaran perjalanan dinas para wakil rakyat tersebut.(rid/met)

5 September Jamaah Haji Tiba LABUHA – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Halmahera Selatan (Halsel) memastikan jamaah haji tiba di Halmahera Selatan 5 September 2018. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Haji dan Umroh Misnalaila Albar yang dikonfirmasi, Selasa (28/8).

Seluruh jamaah kata Laila dalam keadaan sehat walafiat, kecuali empat jamaah risiko tinggi yang masih dalam pengawasan tim medis.”Saat ini jamaah sudah bersiap- siap untuk kembali ke tanah air yang di rencanakan berangkat 2 september dari Jeddah dan tiba di Halsel 5 September 2018,”ungkapnya.

Sementara Sekretaris Kabupaten (sekkab)

HAJI: Jamaah haji asal Halmahera Selatan berpose saat berada di Makkah

Helmi Surya Botutihe mengatakan jamaah haji tiba Ternate 4 September dan dijemput

Pemprov Malut di Gedung Dhuafa Center. (sam/met)

HALMAHERA BARAT RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 5

Normalisasi Sungai Todowongi Tanpa Papan Proyek

NORMALISASI : Proyek normalisasi sungai Todowongi di Desa Bukumatiti oleh Balai Wilayah Sungai Maluku Utara tanpa papan proyek.

PERIKANAN DKP Bakal Aktifkan Industri Perikanan Tuada

JAILOLO – Proyek pembangunan normalisasi sungai Todowongi Jailolo oleh Balai Wilayah Sungai Maluku Utara tanpa papan proyek. Hal ini membuat proyek yang dikerjakan Juli 2018 ini tidak diketahui besaran anggarannya serta target pekerjaannya.”Pekerjaan normalisasi sungai itu tidak perlu ada papan proyek, karena merupakan program tanggap darurat,”kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mohtar yang dikonfirmasi, Selasa (28/8).

Tak hanya itu, Mohtar juga tak mau menjelaskan lebih detil tentang proyek tersebut, sehingga

meminta wartawan menemui Kepala Seksi (Kasie) di kantor Balai. Terpisah Kepala Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Halbar Kemal yang ditemui mengatakan surat pemberitahuan secara resmi dari pihak balai belum ada, tetapi koordinasi intens dilakukan.”Koordinasi secara lisan tetap ada, karena mulai dari usulan pembangunan hingga proses pekerjaan koordinasi tetap jalan,”ujarnya.

Diketahui, normalisasi sungai ini dilakukan di dua lokasi.

Yakni Bukumatiti dan Todowongi Jailolo.(din/met)

Pemkab Kerja Sama Bekraf RI

JAILOLO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) berencana mengaktifkan industri perikanan Desa Tuada. Ini dilakukan karena dalam pertemuan dengan masyarakat nelayan Desa Saria beberapa waktu lalu, hampir semua nelayan menyetujui industri tersebut bisa diaktifkan kembali.”Kalau diaktifkan, maka hasil dari nelayan bisa ditampung di sini,”kata Kepala DKP Agustinus yang dikonfirmasi, Selasa (28/8).

Agus mengatakan industri ini rencananya dikelola pihak investor.”Jadi semua tergantung suplay ikan dari nelayan,”ungkapnya, sembari mengatakan pengaktifan ini belum dilakukan karena kesepakatan dengan nelayan ini belum dilaporkan ke bupati.(din/met)

KERJA SAMA : Bupati Danny Missy saat menandatangani MoU dengan Wakil Kepala Bekraf RI Rizky Joseph Pesik di gedung Kementerian BUMN, kemarin.

Fokus Pengembangan Ekonomi Kreatif Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) bekerja sama Badan Ekonomi Kreatif, Selasa (28/8). Kerja sama yang

dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan langsung Bupati Danny Missy dengan Wakil Kepala Bekraf RI Rizky Joseph Pesik di gedung Kementerian BUMN ini kaitannya dengan pengembangan ekonomi kreatif.”MoU yang dilakukan kemarin itu, merupakan bagian dari tindaklanjut pertemuan Bupati Danny Missy dan Kepala Bekraf Triawan Munaf pada Senin (20/7) lalu,”kata Kepala Dinas Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Chuzaemah Djauhar yang

dihubungi via telepon, kemarin.

Mantan Sekretaris DPRD Halbar ini mengatakan perjanjian kerja sama ini untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif di Halmahera Barat.

Karena itu, kedepan peluang pengembangan ekonomi akan semakin baik.”Tugas dan kewenangan Be Kraf yang begitu tinggi, maka kita optimis bisa menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang efektif. Dengan begitu pelaku usaha di Halbar termotivasi mengembangkan usaha ekonomi kreatifnya,”harapnya.(din/met)

Hari Ini DPM-PD dan BPKAD Dipanggil JAILOLO – Komisi I DPRD mengagendakan pemanggilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (29/8) hari ini. Pemanggilan ini untuk memastikan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala (kades) serentak yang dilaksanakan 9 November 2018 mendatang.

Selain dua instansi tersebut, pertemuan ini juga akan dihadiri panitia pilkades, dan camat.”RDP yang dilakukan ini untuk memastikan proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa serta masalah administrasi,”kata Ketua Komisi I Djufri Muhammad kepada Malut Post, Selasa (28/8).

Karena itu, Djufri memastikan saat pilkades nanti semua stakeholder bisa menyamakan persepsi terkait regulasi.”Kami ingin

kepastian penyelenggara melaksananakn semua tahapan bersandarkan Perda tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,”katanya.

Komisi I juga, kata Dufri, ingin memastikan dari sisi kesiapan anggaran yang dibutuhkan harus tersedia, apalagi honorarium panitia pelak- Djufri Muhammad sana dan kebutuhan lainnya.”Makanya kadis keuangan juga di undang untuk RDP, yang insa Allah dilaksanakan besok (hari ini, red) pukul 10.00 wit, di ruang Badab Anggaran (Banggar) DPRD,”pungkasnya. (din/met)

MOROTAI & SULA RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 6

REKLAMASI Pakai Dokumen UKL-UPL

MAHMUD Tuasikal

DARUBA Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pulau Morotai Mahmud Tuasikal, akhirnya bicara terkait polemik reklamasi zona I waterfront city yang tidak menggunakan dokumen analisa dampak

lingkungan (amdal).

Menurutnya, reklamasi zona I hanya menggunakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), tidak menggunakan amdal. “Kalau amdal jika reklamasinya luas. Kalau ini kan hanya 0 - 4 mil saja.

Proses ini dipantau langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pejabat dari lingkungan hidup dan pihak konsultan provinsi. Mereka sudah datang dan pantau langsung, sebab itu menjadi kewenangan mereka,” ungkapnya. Dokumen UKL-UPL telah dirumuskan Pemkab Morotai Januari 2018, dengan melibatkan semua instansi teknis, termasuk kalangan akademisi Unipas. Namun di tengah perjalanan, terjadi perubahan regulasi. Di mana, UPL dan UKL dari 0 hingga 4 mil, menjadi tanggung jawab dan kewenangan provinsi. “Karena itu dokumennya akan diubah menjadi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Dan besok (hari ini, red), dokumennya sudah selesai dibuat provinsi, tinggal disidangkan saja,” sambung Mahmud.

Dia menambahkan dalam penyusunan DPLH, DPRD Morotai tidak lagi dilibatkan.

“Bahkan dalam aturan, dokumen DPLH ini tidak perlu menjadi pegangan DPRD, dan mereka tidak dilibatkan, karena ini ranahnya provinsi,” tegasnya. Disentil menyangkut dengan abrasi yang terjadi Dodola, Mahmud, menjelaskan itu bukan buntut atau dampak dari reklamasi di zona I, melainkan akibat pengaruh iklim. Abrasi yang terjadi di Pulau Dodola serta Mitita, terjadi sebelum reklamasi di zona I. “Itu sudah lama, dan diakibatkan pengaruh iklim yang berubah-ubah,” jelas Mahmud.

Kendati demikian, sebagai instansi teknis, dirinya mengaku bingung untuk menanggulangi persoalan abrasi yang terjadi di Dodola. “Untuk mengantisipasi itu, bisa dilakukan penanaman mangrove serta pembuatan talud. Tapi tidak mungkin kalau di Dodola, ditanam mangrove dan dibuat Talud. Tapi ini kan menjadi tanggung jawab semua instansi, jadi bukan hanya kami di lingkungan hidup saja,” pungkasnya. (aji/onk).

BENTROKAN Pemuda Dua Desa Bentrok SANANA - Pemuda Desa Waiman Kecamatan Sulabesi Tengah dan Wailau Kecamatan Sanana, diciduk polisi setelah bentrokan pada Minggu (26/8).

Informasi yang dihimpun Malut Post, bentrok itu bermula di tempat wisata Tanjung Waka Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur. Perkelahian yang semula melibatkan dua pemuda, berlanjut hingga ke Desa Waiman, dan nyaris menjadi tawuran masal. Kades Waiman Abid Umaternate sempat melerai pertikaian tersebut namun tidak berhasil. Aparat dari Polres Kep[sul diterjunkan ke lokasi dan melakukan pengamanan.

Kasat Sabhara Polres Kepsul AKP Sedek Drakel mengatakan, masalah tersebut perlu diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak merembet. (ikh/onk).

Bahas Pembangunan Kota Sanana SANANA - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) akan mengembangan Kota Sanana menjadi kawasan moderen.

Analisis dan konsep penataan pengembangan ibu kota Kepulauan Sula ini, dibeberkan melalui Focus Group Discution (FGD) tentang pembahasan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di aula Kantor Bupati Kepsul, Selasa (28/08).

Konsep penataan kawasan tersebut dipaparkan konsultan penyusunan RTBL Sanana, Victor dan dipandu Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) Kepsul Nursaleh.

Viktor mengatakan, penyusunan RTBL ini dimaksudkan untuk menyiapkan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan, yang mampu mensinergikan berbagai arahan dan panduan perencanaan pembangunan sesuai dengan tema dan citra yang ditetapkan, sebagai dasar perizinan dan investasi pembangunan kawasan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. “Sehingga semua bangunan dibangun sesuai dengan RTBL dan RPJMD

IKRAM SALIM MALUT POST

FGD: Kegiatan Focus Group Discution yang berlangsung kemarin.

Pemkab Kepsul,” kata Victor. Meski begitu lanjut Victor, penyusunan RTBL tetap disusun berdasarkan masterplan pembangunan yang merujuk pada RTRW yang telah direvisi. “Disini kita akan rumuskan berbagai konsep bangunan yang relevan, “katanya.

Kabid Cipta Karya Nursaleh menuturkan, FGD kali ini melibatkan semua elemen termasuk masyarakat, untuk terlibat dalam memberikan ide dan masukan sebagai pertimbangan pemkab dalam menyiapkan dokumen rencana penataaan kawasan.

Dia mengungkapkan dalam penyusunan, ada beberapa lokasi yang dirancang berbeda dari yang telah ada, diantara perluasan wilayah dan pembangunan halte di perempatan Tugu Adipura, Benteng Deverwatcing akan dibuka akses jalan lurus hingga berhadapan dengan laut, serta sirkulasi kendaraan seperti jalur lalu lintas. “Di pertokoan akan diatur satu jalur saja, dan juga pengaturan sistem ruang terbuka hijau,” jelasnya.

Dinas PUPRPKP dalam rangka pengendalian dan penataaan bangunan serta peningkatan nilai lingkungan permukiman kawasan perkotaan Sanana maka dilakukan kajian dokumen RTBL. Penyusunan dokumen tersebut lanjutnya, merupakan amanat UU nomor 28 tahun 2002. Untuk Kota Sanana tambah Nursaleh, terdapat 60 hektar lahan sebagai pusat kawasan pengembangan perkotaan. “Khususnya pasal 9, di mana daerah wajib menyusun dokumen RTBL. Hasil kajian dokumen tersebut akan diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan fisik yang dituangkan tahun 2019. Sehingga ada perubahan lebih baik terhadap wajah kawasan perkotaan Sanana,” pungkasnya. (ikh/onk/pn)

Kepala Kesbangpol dan Puskesmas Daruba Dicopot Wabup Lantik Puluhan Pejabat

DAFTAR PEJABAT YANG DILANTIK PELANTIKAN: Proses pelantikan puluhan pejabat Pemkab Morotai kemarin.

ALHADAR DJAGUNA Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jabatan baru : Plt Kaban Kesbangpol

sebab kontribusi kita diharapkan bisa mempercepat pembangunan di Morotai,” harapnya.

Penyegaran ini berdasarkan SK Bupati Morotai. Untuk eselon II, mengacu pada SK Bupati dengan nomor 821.22/784.152/KEP/ PM/8/2018. Sedangkan untuk eselon III, mengacu pada SK Bupati dengan nomor 821.23/784.153/ KEP/PM/8/2018, dan eselon IV SK Nomor 821.24/783.154/ KEP/PM/8/2018, tentang rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pengangkatan dalam jabatan administrator serta jabatan pengawas lingkup Pemkab Morotai. (aji/onk)

MUSRIANA NABIU Jabatan lama : Sekretaris inspektorat

Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin DARUBA - Jajaran pejabat Pemkab Pulau Morotai, kembali disegarkan. Bertempat di aula Kantor Bupati kemarin (28/8), Wabup Asrun Padoma melantik 41 pejabat eselon II, III dan IV. Sejumlah pejabat yang diduga bermasalah, dicopot dari jabatannya. Ada juga yang mendapat promosi, yang lain hanya berpindah posisi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sahril Umasugi, digeser menjadi staf ahli, dan posisinya diganti Alhadar Djaguna, yang sebelumnya Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pergantian Sahril diduga karena kasus perselingkuhannya dengan RA. Selain itu Kepala Puskesmas Daruba Diana Pinangkaan, dipindahkan sebagai staf biasa di RSUD Morotai. Kepindahan Di-

FITRAH A KADIR MALUT POST

ana, terindikasi kasus Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan jasa medis, sehingga dia mendapat mosi tidak percaya dari bawahannya.

Sementara Wabub Asrun Padoma mengaku, rolling ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi, tanpa ada tendensi apaapa. “Jadi rolling ini merupakan hal yang wajar dalam birokrasi.

Sebab, semua akan dievaluasi,” kata Asrun. Dia berharap pejabat yang diangkat dan ditempatkan ke posisi baru, bisa menjaga marwah dan martabat birokrasi.

“Saya berharap, yang dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik,

DPRD Temukan Proyek Bermasalah SANANA - Harapan warga Desa Pasi Ipa Mangoli Barat Kepulauan Sula (Kepsul) untuk segera menikmati air bersih belum terealisasi.

Pasalnya, proyek air bersih yang digelontorkan 2017 lalu bermasalah. Hal itu menjadi temuan anggota DPRD Dapil IV Ilyas Yainahu saat reses beberapa hari lalu. Menurut Ilyas, proyek air bersih senilai Rp 1,5 miliar tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan spek dan Rencana Anggaran Belajar (RAB). “Sampai sekarang fasilitas air bersih tersebut belum berfungsi,” katanya.

Dia menjelaskan perencanaan proyek juga tidak matang. Sep-

erti sumur yang digunakan sebagai sumber air bersih, memiliki debit air yang tidak cukup untuk menyuplai air kepada warga Pasi Ipa. “Perencanaannya asal-asalan karena sumur yang mereka gunakan ini debit airnya sedikit dan cepat kering,” ungkapnya.

Anehnya lanjut Ilyas, tahun ini pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman, kembali menganggarkan Rp 500 juta untuk pemasangan pipa SR ke rumah warga. “Proyek ini juga bermasalah dan tidak sesuai RAB, karena anggaran sebesar itu namun yang

adalah hukuman percobaan selama enam bulan. Ini berdasarkan putusan ketua majelis hakim, Pengadilan Negeri (PN) Tobelo, pada 27 Januari 2017 lalu, dengan nomor 05/Pid.Sus/2017/PN.TOB. “Waktu itu, saya tidak ditahan, namun wajib melapor diri selama 6 bulan. Apabila selama masa percobaan saya melakukan tindak pidana, maka akan dijeblos ke Lapas Tobelo. Tapi selama itu saya tidak berbuat kesalahan,” katanya.

Jabatan baru : Plt Kepala inspektorat HI. ABD ABDUL GANI Jabatan lama : Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca di Dinas Perpustakaan Jabatan baru : Sekretaris Kesbangpol RIDWAN BILO Jabatan lama : Sekretaris Kesbangpol Jabatan baru : Sekretaris Dinas Perpustakaan daerah M. RIZAL ISMAIL Jabatan lama : Sekretaris Bappeda Jabatan baru : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

(Distan) MUSLIM DJUMATI Jabatan lama : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan) Jabatan baru : Staf khusus DJUNAIDI RAIS Jabatan lama : Kabid Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi di Beppeda Jabatan baru : Sekretaris Bappeda

ILYAS Yainahu

terpasang hanya 45 rumah, padahal seharusnya 500 rumah,” ujarnya.

Dia meminta CV Alam Sutra segera menyelesaikan proyek ini sesuai anggarannya. “Kita akan kawal ini,” tegasnya. (ikh/onk).

Caleg Demokrat Akui Tersandung Masalah Hukum DARUBA - Mantan Kades Darame Abdurahman Daeng Sugi yang juga salah satu caleg pileg 2019, akhirnya buka suara terkait persoalan hukum yang pernah dialaminya.

Kepada Malut Post, Abdurahman menjelaskan duduk persoalannya. Menurut caleg Partai Demokrat Dapil Morotai Selatan Barat-Morotai Jaya ini, putusan pengadilan atas kasus yang dialaminya pidana pilbup Morotai,

SAHRIL UMASUGI Jabatan lama : Kepala Kesbangpol Jabatan Baru : Staf khusus

Pada kesempatan itu dia menuturkan alasannya maju dalam pileg, bukan karena ikut ramai, ataupun karena terpaksa, akan tetapi niat baik dan panggilan hatinya. Dia berharap masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepadanya.

“Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Maka dari itu, saya berharap, dukungan dari semua masyarakat Morotai,” harapnya. (aji/onk).

AKRI YUTI WIJAYA Jabatan lama : Kabag Pemerintahan dan Organisasi Jabatan baru : Kabag Humas dan Protokoler, Komunikasi dan Informatika MOCHTAR M. TAHER Jabatan lama : Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Jabatan baru : Kabag Pemerintahan dan Organisasi DIANA PINANGKAAN Jabatan lama : Kepala Puskesmas Daruba Jabatan baru : Staf RSUD Morotai NURASNI A. HADI Jabatan lama : Kasi Keselamatan Dishub Jabatan baru : Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Morselbar

POLMAS

RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 7

Art: Resayfa Rumra

Petahana Dilarang Kampanye Saat Reses Jika Kedapatan, Dipidana Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman TERNATE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengingatkan calon legislatif (Caleg) yang masih berstatus petahana atau yang saat ini masih menjadi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI dan DPR RI agar tidak berkampanye saat melakukan reses atau jaring aspirasi rakyat.

Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan, tidak ada larangan bagi anggota legislatif untuk menjalankan fungsi ken-

egaraan seperti reses. “Namun karena menggunakan fasilitas dan dana negara, maka kalau di lapangan sampai terjadi penyimpanan berupa minta dukungan atau mengarahkan masyarakat untuk memilih yang bersangkutan, itu melanggar,” ujar Muksin di ruang kerjanya, Selasa (28/8).

Menurutnya, jika reses dimanfaatkan untuk kampanye, sama saja menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. “Ini bisa dikategorikan merongrong proses demokrasi.

Sanksinya bisa dipidana. Apalagi saat ini belum waktunya tahapan kampanye,” tegasnya.

Muksin lantas menghimbau Caleg petahana agar tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. “Kami sudah instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas

PEMERINTAHAN Permen Batas Halut-Halbar Terbit November

MIFTA Baay

SOFIFI- Peraturan Menteri (Permen) terkait batas wilayah Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar) mulai diproses. Ini menyusul adanya kesepakatan Bupati Halut Frans Manery dan Bupati Halbar Danny Missy menyerahkan penetapan batas wilayah ke Mendagri.

Ditargetkan paling lambat November 2018 mendatang Permen sudah akan diterbitkan.

Hal ini disampaikan Kepala Biro (karo) Pemerintahan Provinsi Malut Mifta Baay kepada Malut Post, Selasa (28/8).

Mifta menyampaikan, rapat dengan Kemendagri di Jakarta tanggal 20 Agustus lalu, merupakan rapat terakhir penyelesaian batas kedua wilayah. Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan Mendagri. Keputusan tersebut akan disampaikan dalam bentuk Permen agar tidak ada lagi ruang mediasi bagi pihak-pihak yang keberatan. “Yang tidak puas bisa menempuh jalur hukum melalui gugatan pengadilan, tapi untuk ruang mediasi tidak ada lagi,” ujarnya.

Mifta menyampaikan, Mendagri juga berkepentingan agar masalah batas wilayah HalutHalbar tuntas sebelum tahun 2018 berakhir, mengingat ada dua agenda pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, yakni Pileg dan Pilpres. Karena dikhawatirkan jangan sampai peristiwa pilgub kembali terjadi pada Pileg dan Pilpres, terutama pada enam desa. “Ditargetkan paling lambat November Permen tersebut diterbitkan. Jika molor, tidak akan sampai melewati batas akhir tahun 2018,” pungkasnya. (udy/jfr)

MUKSIN Amrin

untuk memantau aktivitas reses anggota legislatif, terutama yang masih mencalonkan diri,” tandasnya. (tr-01/jfr)

TPS Pemilu 2019 Bakal Bertambah TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 bakal bertambah. Hal ini dikarenakan ada pembagian jumlah pemilih tiap TPS. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/8), Divisi Keuangan Umum Logistik (KUL) KPU Malut Safri Awal mengatakan, pembagian jumlah pemilih tiap TPS itu dengan tujuan untuk memudahkan pemungutan dan perhitungan surat suara pada 17 April 2019 mendatang. “Pembagian itu untuk memudahkan dalam proses pungut hitung,” terangnya.

Sistem pembagiannya berbeda dengan pemilihan Gubernur (Pilgub)

tahun 2018. Jika satu TPS jumlah pemilih pada Pilgub berkisar 800 orang, maka pada Pemilu serentak 2019 dibatasi maksimal 300 orang per TPS. “Dengan demikian, desa-desa yang hanya satu TPS pada Pilgub dengan pemilihnya 800 orang akan diturunkan menjadi 300 orang per TPS. Belum lagi penambahan pemilih pemula, sehingga dipastikan TPS akan bertambah,” ucapnya.

Upaya pembagian tersebut semata-mata untuk memudahkan proses pungut hitung. Karena pemilu serentak yang akan berlansung pada 17 April 2019 nanti, satu pemilih membawa masuk 5 lembar surat suara ke bilik suara.

Hal tersebut tentunya memakan waktu cukup lama bagi seorang pemilih men-

SAFRI Awal

coblos dan memasukan 5 surat suara. “Dengan pertimbangan itulah sehingga jumlah pemilih per TPS diturunkan,” papar Safri.

Hanya saja Safri belum bisa menyebut angka pasti tentang berapa jumlah TPS yang bakal bertambah nanti. “Kalau Pilgub, jumlah TPS-nya sebanyak 2.138.

Untuk pemilu 2019 kita belum bisa pastikan berapa yang bertambah. Kita akan tahu setelah penetapan DPT Pileg,” tambahnya. (tr-01/jfr)

Kepala Ombudsman Malut Dievaluasi TERNATE – Kinerja Sofyan Ali sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) dievaluasi. Ini menyusul kedatangan tim evaluasi Ombudsman Republik Indonesia di Malut untuk mengukur kinerja Sofyan beberapa tahun terakhir.

Sejumlah instansi, baik swasta maupun negeri serta beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun dimintai penilaian, salah satunya media massa. Kemarin (28/8), tim evaluasi Ombudsman RI bertandang ke Redaksi Malut Post berdiskusi seputar kinerja Sofyan.

Kedatangan dua orang yang diutus Ombudsman RI, yakni Timotius Tarigan, Kepala Bagian Pengawasan Intern dan Adrianus Herwasto, Staf Kepegawaian tersebut disambut Pemimpin Redaksi (Pemred) Malut Post Ika Fuji Rahayu dan sejumlah jajaran redaksi.

Sekitar satu jam, dua perwakilan Ombudsman itu berdiskusi seputar kinerja Ombudsman Malut.

Mereka meminta pendapat media terkait kinerja Ombudsman Malut yang dinahkodai Sofyan Ali. Sejumlah pertanyaan pun mencuat, di antaranya terkait sejauhmana respon Ombudsman Malut terhadap Pemda dalam hal melakukan pelayanan publik, berapa laporan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti, dan sejauhmana hubungan Ombudsman dengan

FOTO BERSAMA: Dua orang Tim Evaluasi Ombudsman RI (tengah, batik) foto bersama jajaran redaksi Malut Post, Selasa (28/8).

pihak-pihak terkait seperti media massa.

Menurut Timotius Tarigan, Kepala Bagian Pengawasan Intern Ombudsman RI, jajak pendapat tersebut dalam rangka mengevalu-

asi kinerja Sofyan selama menjabat.

“Ini dalam rangka evaluasi, apakah dia (Sofyan, red) layak dilanjutkan ke periode berikut atau tidak. Kalau pun bisa, pasti ada catatan-catatan untuk diperbaiki,” kata Timotius di

2019, Dikbud Usul DAK Rp150 Miliar SOFIFI- Meskipun baru 40 persen anggaran dana Alokasi Khusus (DAK) dicairkan, namun kegiatan pembangunan pada 118 sekolah penerima DAK telah merealisasikan pekerjaan di atas target, bahkan sebagian sekolah tingkat realisasi mencapai 80 persen.

Kondisi tersebut terjadi karena selain pekerjaannya bentuk swadaya, juga banyak material seperti pasir dan batu tidak lagi dibeli, melain-

kan langsung tersedia. Ini diakui para kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan (Dikbud) Malut Imran Jakub saat melakukan rapat evaluasi realisasi DAK tahap I, di kantor Dikbud Malut, Senin (27/8) Imran mengaku, antusias masyarakat dalam partisipasi pembangunan cukup tinggi melalui sistim pengelolaan swadaya. Karena itu, rata-rata tingkat realisasi telah

mencapai di atas 50 persen, bahkan ada yang mencapai 80 persen. “Untuk tahap selanjutnya, sekolah penerima DAK akan menyampaikan pertanggung jawaban guna pencairan tahap II sebesar 30 persen,” ujarnya.

Dia mengaku, anggaran DAK tahun 2018 sendiri mencapai Rp110,1 miliar, yang dicairkan tiga tahap.

Untuk tahap pertama dicairkan 40 persen dan tahap dua serta tahap tiga masing-masing 30 pers-

sela-sela diskusi.

Usai jajak pendapat, mereka menyodorkan kuesioner yang memuat sejumlah pertanyaan terkait kinerja Ombudsman Malut kepada Malut Post untuk diisi. (tr-01/jfr)

en. “Pertanggungjawaban tahap I disampaikan pada 5 September mendatang,”akunya Pada kesempatan itu, Imran juga menyampaikan usulan Dikbud untuk DAK 2019 sebsar Rp150 miliar.

Usulan ini sesuai kondisi tingkat kerusakan serta fasilitas sekolah.

Sesuai data Dapodik, sekolah SMA/ SMK serta SLB di Malut dengan tingkat kerusakan mencapai 30 persen. “Dengan adanya dana DAK itu diharapkan supaya empat hingga lima tahun kedepan Malut tidak lagi bicara soal akses pendidikan, tapi soal mutu,” pungkasnya. (udy/jfr)

SAMBUNGAN ETALASE RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...GUBERNUR Samb Hal. 1

Pasalnya, Gubernur juga menyetujui APBD tersebut setelah dilakukan evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dan Biro Hukum.

Mantan Kepala Biro Hukum Salmin Janidi saat dikonfirmasi mengungkapkan, saat dokumen tersebut disampaikan pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi. Namun fokus evaluasi hanya pada isi APBD saja. “Terkait anggaran dievaluasi oleh Bagian Keuangan, sementara Biro Hukum mengevaluasi sisi regulasi, apakah bertentangan atau tidak den-

...BAMBANG Samb Hal. 1 Wakil Ketua Deprov Ishak Naser menuturkan, dari sisi aturan keputusan tersebut memang tidak menyalahi aturan. Namun dari sisi etika pemerintahan sangat bertabrakan. “Karena seorang yang bertindak sebagai pengawas harus mengawasi dirinya sendiri sebagai Plh BPKPAD. Fungsi yang dijalankan sebagai Kepala SKPD, pejabat pengelola keuangan daerah dan dia juga selaku BUD lalu menjadi aparat pengawas internal pemerintahan atau APIP,” ungkap Ishak di kantor DPRD, Selasa (28/8). Ketua Partai NasDem Malut ini menegaskan, pemerintahan tidak akan memenuhi prinsip kredibilitas maupun akuntabilitas jika seorang pejabat ditunjuk kepala daerah untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus.

Agar efektivitas dan kredibilitas pemerintahan berjalan baik, Ishak menyarankan Gubernur menonaktifkan Bambang dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat.

...SUNAN Samb Hal. 1

Senin (27/8) malam lalu, dengan mengalahkan petinju asal Kyrgistan, Sirozhiddin Abdullaev pada kelas Bantam 56 kg dengan skor 4-1. Kemenangan petinju asal Sasana Garuda Jaya, Gamalama Ternate itu, mendapat apresiasi Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman.

Menurut Burhan, lawan Sunan, saat pertandingan malam itu adalah petinju berkelas dan punya jam terbang tinggi.

Namun, sunan berhasil memenangkan pertandingan itu.

Bagi Burhan, kemenangan yang diraih Sunan tidak mudah, dengan motivasi dan semangat akhirnya mampu mengalahkan lawannya.”Saat menonton pertandingan itu saya optimis jika Sunan mampu mengalahkan lawannya dan buktinya dia berhasil. Tentu ini menjadi kebanggaan kami selaku masyarakat Maluku Utara serta pemerintah kota, bahwa ada atlet asal Malut yang mampu mengharumkan nama Malut di kanca internasional Asean Games. Kami berharap Sunan bisa sampai ke partai final,” ujar wali kota dua periode ini.

Burhan yang menonton langsung pertandingan Sunan di Hall C JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat itu berharap, dengan sisa beberapa kali pertandingan lagi, Sunan bisa mengalahkan

gan aturan di atasnya,” terang Salmin yang baru saja dimutasi dari jabatan Karo Hukum Senin kemarin.

Terkait keabsahan tanda tangan, dia menyatakan Biro Hukum tidak menguji sampai ke situ. Sebab tidak mengetahui dokumen yang disampaikan palsu atau tidak. Selain itu, tak ada dokumen lain yang masuk sebagai bentuk bantahan. “Kalau ada dokumen bantahan, Pemprov otomatis akan mempertanyakan keabsahan dokumen itu. Tapi kan tidak ada,” tuturnya.

Menurut Salmin, selain dokumen APBD ada pula surat permohonan yang merujuk hasil pengesahan DPRD yang

disertakan. “Karena itu kami anggap prosesnya telah tuntas dan harus ditindaklanjuti untuk dievaluasi. Bahkan kami juga tahu adanya dugaan pemalsuan itu setelah dipermasalahkan di media massa.

Tapi saya sudah lupa mencuatnya kasus pemalsuan ini setelah proses evaluasi selesai atau sebelum,” tukasnya.

Sementara Bupati Benny yang dikonfirmasi terkait proses penyelidikan kasus memastikan dirinya akan memenuhi panggilan penyidik. Hal ini sebagai bentuk ketaatannya pada proses hukum yang tengah berjalan.

“Sebagai warga negara hukumnya wajib untuk taat pada hukum,” tandasnya.(udy/fit/kai)

“Dan mengangkat pejabat yang berkompeten di internal Inspektorat untuk diangkat sebagai Plh atau Plt selama Bambang menjabat sebagai Plh Kepala BPKPAD. Jadi dia tidak boleh melaksanakan tugas pengawasan, harus diserahkan ke pejabat yang lain,” tuturnya. Senada, Ketua Komisi I Deprov Wahda Zainal Imam menilai kebijakan Gubernur tersebut akan memperburuk tata kelola keuangan daerah.

Ketua Partai Gerindra Malut ini mengkhawatirkan kinerja Inspektorat maupun BPKPAD akan terganggu bila dinakhodai satu pejabat. Karena itu, dia meminta AGK menonaktifkan Bambang Hermawan dari Inspektorat dan mencari penggantinya. “Itu sudah rangkap jabatan. Selain itu karena Inspektorat adalah pengawas internal pemerintah, dia tidak boleh merangkap pada badan lain walaupun hanya Plh. Untuk itu kami mendesak kepada gubernur segera melakukan pergantian terhadap Bambang Hermawan sebagai Kepala Inspektorat,” tukasnya. Sementara Dosen Ad-

ministrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Sahroni Hirto menuturkan, secara etis pola pengawasan terhadap kinerja Bambang Hermawan akan menjadi rancu. Meski di sisi lain kebijakan Gubernur sendiri tidak menyalahi prosedur berdasarkan jenjang kepangkatan. “Tidak etis karena Kepala Inspektorat yang memimpin Keuangan lantas nanti yang dievaluasi tim internalnya bagaimana? Karena saat ini tim evaluasi internal merangkap menjadi Kepala Keuangan,” katanya kemarin. Sahroni yang juga Ketua KNPI Kota Ternate ini menjelaskan, keputusan tersebut akan menimbulkan persepsi publik yang beragam. Pasalnya, kebijakan diambil saat proses pembahasan APBD Perubahan.

“Meskipun sebagian pejabat yang diangkat sudah masuk masa pensiun, ada kesan Kepala Inspektorat yang notabene adalah tim evaluasi internal diangkat menjadi Kepala Keuangan untuk menghadapi pembahasan anggaran APBDP nanti,” pungkasnya. (udy/kai)

lawan-lawannya.” Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan kami secara langsung kepada Sunan, kehadiran kami sekaligus memberikan motivasi serta energi positif bagi Sunan untuk bisa tampil maksimal,” ungkap Burhan.

Pada kesempatan tersebut, wali kota juga mengingatkan Sunan agar menjaga kesehatan, stamina dan istirahat yang cukup serta tetap berkonsentrasi, sehingga bisa meraih kemenangan di partai semifinal nanti.

“Harapan kita, Sunan bisa tetap fokus dan selalu menjaga kebugaran, sehingga bisa meraih hasil maksimal di partai berikut nanti,” imbuhnya. Sembari mengatakan, dengan hasil itu, Sunan melaju ke babak semifinal dan akan menghadapi petinju Irak, Jaafar Al Sudani yang mengalahkan petinju Tajikistan, Muhammad Alwadi dengan skor 5-0.

Burhan juga berharap, apa yang ditujukan Sunan ini menjadi motivasi bagi para atlet petinju lainnya di Maluku Utara agar bisa berprestasi baik di kanca nasional bahkan ke ajang internasional.

Sekadar diketahui, Sunan berhasil melaju ke babak quarter final dengan mencatat kemenangan yang diraih dengan kemenangan SplitDecesion. Sejak ronde pertama, kedua petinju sudah fight dan saling jual beli pukulan. Pada ronde pertama diakhiri dengan kemenangan,

kelima hakim memberikan angka 9 - 10 untuk Sunan. Merasa ketinggalan angka, di babak berikut Abdullaev mulai meningkatkan serangannya dengan melancarkan banyak pukulan di wajah Sunan. Sunan bahkan sempat kewalahan di babak ini, Sunan pun akhirnya kalah di ronde ini. Hanya satu hakim dari Aljazair yang memenangkan Sunan, sementara keempat hakim lainnya yakni Australia, Prancis, Bulgaria dan Rumania memberikan kemenangan untuk Petinju Kirgizstan.

Merasa selisih angka sangat tipis, Sunan Agung bangkit di ronde ketiga dengan meningkatkan tensi serangan dan banyak melancarkan pukulan keras ke wajah lawan. Ronde terakhir ini pun menjadi milik Sunan Agung. Di ronde ke tiga ini, 2 hakim (Aljazair dan Australia) memberikan angka kemenangan untuk Abdullaev dan 3 hakim (Prancis, Bulgaria dan Rumania) memberikan kemenangan untuk Sunan Agung.

Dengan demikian Sunan Agung dinyatakan menang dengan SplitDecesion. Dengan hasil itu, Sunan melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi petinju Irak, Jaafar Al Sudani yang mengalahkan petinju Tajikistan, Muhammad Alwadi dengan skor 5-0. Di partai ketiga nanti, Sunan akan kembali tampil pada Rabu (29/8), hari ini.(cr-05/pn/rul)

mampu Rp 586 per kWh. Sementara itu, tarif rumah tangga 900 VA mampu Rp 1.352 per kWh dan pelanggan nonsubsidi (tarif adjustment) Rp 1.467 per kWh. Untuk tarif adjustment, biaya tenaga listrik di Indonesia bagi pengguna rumah tangga nonsubsidi dikonversikan sekitar USD 11 sen per kWh. Lebih murah daripada tarif listrik rumah tangga di Thailand yang USD 12,41 sen per kWh. Lalu Singapura USD 19,97 sen per kWh dan Filipina USD 18,67 sen per kWh. ”Tarif tenaga listrik PLN menunjukkan kestabilan di tengah fluktuasi perekonomian global yang tidak menentu,”

kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan, Informasi, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Bahkan, jenis pengguna bisnis besar tarif tenaga listrik di Indonesia termasuk yang termurah se-ASEAN. Dia menjelaskan, tarif di Indonesia USD 8,36 sen per kWh dibandingkan konsumen kelas yang sama di Singapura yang mencapai USD 14,02 sen per kWh. Serta di Vietnam mencapai USD 11,98 sen per kWh, Thailand USD 11 sen per kWh, Filipina USD 11,98 sen per kWh, dan Malaysia USD 9,60 sen per kWh. Untuk jenis pengguna industri menengah, tarif di Indonesia dan Thailand USD 8,36 sen per kWh. Lebih murah daripada tarif di Singapura yang mencapai USD 13,05 sen per kWh dan Filipina USD 11,69 sen USD per kWh.(jpnn/kai)

nyampaian dakwah dapat lebih luas. Namun ada pula kerugian dari penggunaan pengeras suara, yakni mengganggu orang yang sedang beristirahat ataupun sedang menyelenggarakan upacara keagamaan. Pada aturan tersebut juga ditulis tentang keharusan menghormati tetangga. “Dari beberapa ayat Alquran terutama tentang kewajiban menghormati jiran/ tetangga, demikian juga dari banyak hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang disuarakan adalah ayat suci, doa atau panggilan kebaikan sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang dilampirkan pada keputusan Lokakarya P2A tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala,” demikian sebagian kutipan aturan tersebut. Kemudian ada syarat-syarat dalam penggunaan pengeras suara di masjid, langgar, dan musala. Namun memang tak ada aturan tegas mengenai volume suara. Untuk suara azan, dalam aturan itu memang disebut harus ditinggikan. Tetapi tak diatur soal batasan meninggikan suara tersebut. “Dari tuntunan Nabi, suara azan sebagai tanda masuknya salat memang harus ditinggikan. Dan karena itu penggunaan pengeras suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkan. Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaiknya enak, merdu, dan syahdu,” kutipan selanjutnya Instruksi tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi menyarankan agar mengatur penggunaan pengeras suara tempat ibadah semua agama.

Zainut mengatakan saat ini Kemenag hanya mengatur penggunaan pengeras suara di masjid saja. “Instruksi Dirjen tersebut juga bersifat diskriminatif karena hanya mengatur rumah ibadah tertentu, se-

hingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat,” ujar Zainut.

Dilansir dari CNN Indonesia, Zainut menilai kasus yang melibatkan Meliana adalah pelajaran yang mesti diperhatikan pemerintah. Zainut menganggap perlu ada peraturan yang dapat menjamin terbangunnya kehidupan yang damai, rukun dan harmonis antarelemen masyarakat. Pemerintah, khususnya Kemenag, harus membuat regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak. “Regulasi yang dimaksud tidak boleh diskriminatif, dan harus mengatur dan melindungi semua umat beragama,” tegasnya.

Zainut menjelaskan bahwa instruksi Instruksi Dirjen Bimas Kemenag No. Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid juga cenderung lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alasannya, karena tidak ada perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait instruksi Dirjen Bimas tersebut.

Zainut mengatakan Instruksi Dirjen Bimas Islam itu juga sudah tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa setiap peraturan akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika ada peraturan yang lebih tinggi.

“Jadi menurut hemat saya, Kementerian Agama harus membuat peraturan perundangan yang lebih komprehensif,” ucap Zainut. Di sisi lain, dia juga berharap masyarakat dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kasus yang terjadi pada Meliana. Menurutnya, dalam sebuah masyarakat yang majemuk dibutuhkan kesadaran hidup bersama untuk saling menghormati, toleransi dan sikap empati satu dengan lainnya.

“Sehingga tidak timbul gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat,” ucap Zainut.(aji/ dtc/cnn/kai)

ditambah 5 persen, maka PNS golongan IA dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 1.486.500 akan ditambahkan 5 persen atau Rp 74.325. Dengan begitu gaji PNS golongan terendah menjadi Rp 1.560.825.

Selanjutnya untuk jabatan setara sarjana baru yakni golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun Rp 2.456.700 bila ditambah 5 persen atau Rp 122.835 jadi sebesar Rp 2.579.535.

Sedangkan untuk gaji golongan tertinggi IVE sebesar Rp 5.620.300 ditambah 5 persen atau Rp 281.015 jadi sebesar

Rp 5.901.315.Dengan adanya kenaikan gaji ini, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir berharap seluruh PNS dapat bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat luas. “Kenaikan gaji tentu diharapkan PNS dapat menyesuaikan dengan inflasi dan lainnya, sehingga tingkat kesejahteraan dapat terjaga sehingga kinerja dapat terus meningkat,” kata Mudzakir seperti dilansir dari detikFinance, Selasa (28/8).(dtc/kai)

21.55 WITA. Jamaah lalu menginap di Asrama Sudiang sampai tanggal 3 dan dini harinya pukul 01.00 Wita dikumpulkan di aula keberangkatan menuju Ternate. “Sementara kloter 9 berangkat dari Jeddah tanggal 2 September pukul 12.30 WAS dan tiba di Makassar tanggal 3 pukul 04.55 WITA. Jamaah lalu nginap di Sudiang dan besoknya tanggal 4 September bersama-sama dengan kloter 8 penerbangan 4 menuju Ternate. Sementara jadwal menuju Ternate masih akan disusun kembali dengan pihak penerbangan Lion Air,” terang Amar.

Meski jadwal pemulangan tinggal tiga hari lagi, namun masih ada beberapa jamaah yang saat ini dirawat intensif. Diantaranya adalah Ismail Umar asal Kepulauan Sula.

Ia dirawat di Rumah Sakit An Noor Makkah karena fungsi

ginjalnya menurun dan harus menjalani cuc i darah. “Kondisinya belum stabil dan tidak sadarkan diri,” imbuh Amar. Selain itu, ada Samad Tahir asal Halmahera Barat yang juga kondisi kesehatannya belum stabil.

Ia tengah ditangani tenaga medis RS King Faisal dan dipasangkan alat trakeostomi untuk membantu pernapasannya.

Sementara Abubakar Ibrahim asal Halmahera Timur sudah mengalami pemulihan dan tengah dalam pemantauan tim kesehatan. “Lalu untuk Ibu Rukiah asal Sula masih di rawat di KKHI dalam kondisi observasi.

Insha Allah kami menunggu kabar dokter yang merawatnya untuk dijemput kembali ke hotel. Mohon doa dari masyarakat dan keluarga agar para jamaah yang sementara sakit ini cepat sembuh dan bisa kembali ke tanah air,” pungkasnya.(udy/kai)

Tarif Listrik Aman Sampai 2019 JAKARTA - Kementerian ESDM memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi hingga 2019. Sampai Juni 2018, tarif listrik Indonesia pun dinilai kompetitif bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Merujuk data Juni 2018, tarif tenaga listrik di Indonesia cukup bersaing bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Misalnya, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

Besaran tarif rata-rata saat ini untuk pelanggan rumah tangga 450 VA senilai Rp 415 per kWh dan rumah tangga 900 VA tidak

...AZAN Samb Hal. 1

Kemenag Pulau Morotai menyatakan siap menindaklanjuti kebijakan pengaturan volume pengeras suara tersebut.

Kepala Kemenag Morotai, Qubais Baba yang dikonfirmasi menuturkan hingga kini pihaknya masih menunggu edaran resmi dari Kemenag RI. “Sampai sekarang kita masih menunggu keputusan dari pusat. Intinya kami siap kalau edaran resminya sudah kita dapat,” tuturnya saat ditemui di kantor bupati kemarin (28/8).

Meski begitu, Qubais menuturkan Morotai merupakan daerah yang dominasi penduduknya adalah umat muslim.

Karena itu, pengaturan volume hanya akan diberlakukan di desa-desa yang heterogen.

“Makanya kita akan menyesuaikan. Jika di wilayah tertentu terdapat berbagai macam golongan umat beragama, maka edaran tersebut tetap ditindaklanjuti. Begitu juga sebaliknya, jika di wilayah atau kawasan tertentu didominasi kita sebagai umat Islam, saya kira tidak perlu. Tapi semua akan kita lihat dalam keputusan dan edarannya nanti,” terangnya.

Aturan soal pengaturan speaker sebenarnya sudah ada sejak tahun 1978, yakni melalui Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Nomor Kep/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala. Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin menuturkan, aturan tersebut sejatinya masih berlaku hingga kini. “(Masih) berlaku karena belum ada penggantinya,” katanya seperti dilansir dari detikcom.

Pada aturan tersebut tertulis tentang keuntungan dan kerugian menggunakan pengeras suara di masjid, langgar, dan musala. Salah satu keuntungan menggunakan pengeras suara seperti tertuang dalam instruksi tersebut adalah sasaran pe-

...PNS Samb Hal. 1

gaji PNS tahun 2018 ini masih sama dengan 2015 lalu. Dalam lampiran PP 30/2015 itu tercatat gaji PNS jabatan terendah atau golongan IA dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 1.486.500.

Untuk jabatan sarjana baru yakni golongan IIIA dengan masa kerja 0 tahun Rp 2.456.700.

Sedangkan untuk PNS dengan jabatan tertinggi atau golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 5.620.300. Kemudian bila gaji pokok tersebut

...SABTU Samb Hal. 1

Rombongan jamaah pertama yang kembali ke Makassar adalah jamaah kelompok terbang 7.

Mereka bertolak pada 1 September pukul 05.25 Waktu Arab Saudi (WAS). “Dan jadwalnya tiba di Makassar pukul 21.50 WITA,” ungkap Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Malut, Amar Manaf kepada Malut Post, Selasa (28/8).

Setibanya di embarkasi Makassar, jamaah akan menginap selama satu hari di Asrama Haji Sudiang. Pada 3 September pukul 01.00 WITA barulah mereka bersiap menuju Ternate.

Sementara jamaah kloter 8 bertolak dari Jeddah tanggal 2 September pukul 05.30 WAS dan tiba di Makassar pukul

HUKUM & KRIMINAL RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 9

KERUGIAN: Kerugian negara kasus korupsi anggaran pengadaan laboratorium Unkhair yang dikembalikan rekanan

Rp 1,9 Miliar Sulit Dikembalikan Jaksa Giring Kasus Unkhair ke Perdata Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Proses hukum kasus korupsi anggaran pengadaan alat laboratorium Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair Ternate tahun 2011 senilai Rp 4 miliar lebih, ternyata belum berakhir. Padahal, mantan Wakil Rektor IV Unkhair Abdurahman Hoda yang divonis bersalah oleh hakim, sudah menjalani hukuman di

penjara. Kemarin (28/8), dua perusahaan yang diwajibkan melakukan pengembalian kerugian negara senilai Rp 4 miliar lebih, bertandang ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Kedatangan pihak PT Karya Sinar Felix dan PT Nuri Utama Sanjaya untuk memenuhi panggilan Kejati, sebagaimana perintah hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate bahwa kerugian negara dibebankan ke dua perusahaan tersebut.

Di kantor Kejati, dua perusahaan ini menyetorkan sebagian dari nilai kerugian dalam kasus korupsi di Kampus Unkhair ini. Pengembalian kerugian negara disaksikan Asisten

Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati, Hotma Tambunan dan beberapa Jaksa.

PT Karya Sinar Felix menyetorkan Rp 1.060.000.000 dan PT Nuri Utama Sanjaya menyerahkan Rp 1.050.890.000.

“Dari total kerugian Rp 4 miliar lebih, yang dikembalikan baru Rp 2 miliar lebih. Masih tersisa Rp 1,9 miliar yang menjadi tanggung jawab PT Sinar Jaya Felix. Uang negara yang dikembalikan ini akan disetorkan ke kasa negara secara bertahap. Tahap pertama Rp 500 juta, kedua Rp 90 juta ketiga Rp 460 juta lebih,” jelas Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua. Ia menjelaskan, sehubungan karena Direktur Utara PT

Sinar Felix sudah meninggal dunia, maka sisa kerugian negara yang belum dikembalikan akan ditangani Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati untuk menindaklanjuti ke sidang perdata. Dua perusahaan ini harus mengembalikan kerugian negara, karena keuangan yang diraih dianggap berlebihan.

Sekadar diketahui, dalam proyek pengadaan alat laboratorium Unkhair ini Abdurahman Hoda bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Prof Gufran Ali Ibrahim yang ketika itu menjabat Rektor Unkhair, bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik menyebutkan, PPK dan KPA pernah bertemu dengan tim khusus dan beberapa kontraktor di Jakarta yang difasilitasi SS, mantan anggota DPR RI. Pada pertemuan itu PPK membawa Ketua Panitia Tender Agus B. Pranata dan Sekretaris Panitia Tender Iksir Bay (almarhum). Pertemuan tersebut dengan tujuan merekayasa proses tender untuk memenangkan PT Sinar Felix.

Akibatnya, Unkhair dirugikan dengan mendapatkan alat laboratorium rusak fisik dan merugi Rp 10 miliar. Harga peralatan diduga tidak sampai Rp 10 miliar. (tr-04/lex)

SOSIALISASI: POLISI Lalulintas Polda Malut bersama mahasiswa Kubermas Unkhair melakukan sosialisasi tertib berlalulintas. Sosialisasi dilakukan dengan cara turun ke jalan raya. Pengendara yang melanggar, diberi penjelasan, dengan tujuan bisa mentaati rambu-rambu lalulintas.(*)

SEMENTARA ITU Kejati Cocokkan Data SKPD TERNATE – Penyelidikan kasus dugaan korupsi pada pinjaman Pemkab Halmahera Barat (Halbar) senilai Rp 159 miliar diseriusi penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Sementara ini Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgatsus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejati melakukan pencocokan data dengan cara memintai klarifikasi sejumlah SKPD. Kejati harus melakukan pencocokan data, karena pinjaman BPD Jailolo sebesar itu dialirkan ke sejumlah SKPD. Dengan mengumpulkan sejumlah data termasuk untuk dicocokkan, sudah sekaligus dengan fokus penyidik untuk menemukan unsur kejahatan korupsinya.

Kasi Penkum Kejati, Apris R. Ligua mengatakan, penyelidikan dugaan masalah pinjaman Pemkab Halbar tidak berdasarkan tendensi apapun, tetapi demi menegakkan supremasi hukum.

“Yang kami maksud dengan pencocokan data adalah karena anggaran ini sudah didistribusi ke sejumlah SKPD dan ada yang gunakan dengan kegiatan fisik, ada pula non fisik, makanya kami harus lakukan pencocokan. Ketika kami sudah temukan unsur pidana, dan akan mengarah ke siapa pun, tetap akan dipanggil untuk diperiksa serta diproses lanjut,” jelasnya.

Menurut Apris, beberapa waktu lalu penyidik memeriksa sejumlah saksi. Dari sejumlah saksi itu sudah termasuk para pejabat di Pemkab Halbar.

Pemeriksaan tidak maksimal karena para tidak membawa data yang dibutuhkan penyidik. (tr-04/lex)

Penyidikan Kasus RSUD Morotai Progres TERNATE – Tidak lama lagi penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Morotai senilai Rp 1,2 miliar. Ini disampaikan Dir Reskrimsus Polda,

Kombes (Pol) Masrur pada Malut Post, kemarin (28/8). “Kami tinggal berkoordinasi dengan BPKP dan ahli dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. BPKP dan ahli sementara berkoordinasi terkait kerugian negara. Kalau angka kerugian negara sudah ada, berkasnya sudah

akan maju. Jadi kita tunggu saja,” jelasnya. Menurut Kombes (Pol) Masrur, pihaknya telah menemukan dua alat bukti yang cukup, sehingga status kasus telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah hasil perhitungan kerugian dikantongi penyidik, barulah dilakukan peneta-

Terkait Dana WIFT Rp 11,7 M, Polda Menanti Laporan TERNATE – Rencana penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut untuk mengusut dugaan masalah anggaran event Widi Internasional Fishing Turnamen (WIFT) 2017 senilai Rp 11,7 miliar, kemungkinan tidak terlaksana.

Padahal, jauh-jauh hari sebelumnya pihak Reskrimsus Polda berkoar akan mengusut dugaan masalah tersebut, menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pihak Polda juga menyatakan menunggu deadline waktu dari BPK 60 hari yang diberikan ke Pemprov Malut untuk menyelesaikan temuan anggaran WIFT dan sejumlah anggaran lainnya dengan total Rp 507 miliar lebih. Setelah deadline waktu 60 hari itu usai, penyidik Reskrimsus belum juga ambil langkah menyeli-

diki dugaan korupsi Rp 11,7 miliar tersebut. Dir Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur menuturkan, pihaknya belum punya rencana untuk mengusut dugaan masalah anggaran WIFT 2017 itu. Jika pihaknya berencana menyelidiki, maka sudah pasti ada saksi-saksi yang diperiksa. Meski begitu, Kombes Masrur menegaskan, apabila ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pihak lain membuat laporan secara resmi ke Polda, bukan tidak mungkin akan diusut.

“Memang saat ini kami belum lidik, apalagi melakukan pemeriksaan. Intinya kami belum punya rencana untuk melakukan penyelidikan. Lagipula belum tentu temuan BPK itu digiring ke proses hukum.

Bisa jadi karena temuan administrasi,” ujar Dir Reskrimsus

Polda, Kombes (Pol) Masrur.

Sekadar diketahui, kegiatan WIFT tahun 2017 yang diselenggarakan Pemprov Malut meninggalkan masalah. Anggaran sebesar Rp 11,7 miliar dalam kegiatan internasional ini diduga disalahgunakan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah menemukan anggaran sebesar itu yang sulit dipertanggungjawabkan Pemprov dan panitia WIFT. Sebelumnya BPK menyampaikan hasil temuan Rp 507 miliar anggaran Pemprov bermasalah. Dari 507 Miliar tersebut, di dalamnya terdapat anggaran belanja barang dan jasa pada event WIFT sebesar Rp 9,7 miliar dan pengamanan WIFT sebesar Rp 2 miliar. Total keseluruhan anggaran tersebut mencapai Rp 11,7 miliar.(tr-04/ lex)

pan tersangka. Proyek pembangunan RSUD Morotai yang dianggarkan dua tahap itu diduga bermasalah sebagaimana hasil audit BPKP. Penyidik Polda kemudian menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Tahap pertama senilai Rp 700 juta dan tahap dua Rp 500 juta. (tr-04/lex)

Bos Travel Asia Tour Bakal Ditahan TERNATE – Bos Travel Asia Tour, Asnawi Ibrahim kemungkinan akan ditahan Polda Malut. Sebab, pria 29 tahun ini diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap sejumlah calon jamaah umrah Maluku Utara (Malut).

“Bos Travel ini diduga mengingkari janjinya. Ia pernah berjanji mengembalikan uang para korban, justru sampai saat ini tidak ada kabar. Kami pernah mediasi, bos Travel berjanji membayar bertahap, tetapi tidak terealisasi. Kami anggap Asnawi bohongi penyidik. Makanya kami akan bentuk tim untuk cari tahu keberadaan pelaku,” tegas Dir Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur, kemarin (28/8).

Ia mengatakan, penyidik harus mengambil langkah menahan pelaku, sehingga janjinya untuk mengembalikan kerugian para korban bisa terealisasi. Total kerugian yang dialami puluhan korban sekitar Rp 10 miliar.(tr-04/ lex)

LOKAL SPORT RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 10

Ayo Sunan, Kamu Pasti Bisa!

Siap Tampil Maksimal dan Memberikan yang Terbaik S

SUNAN Agung Amoragam

TERNATE – Asian Asia Games masih menyisahkan beberapa cabang olahraga. Hingga hari kesembilan, Indonesia ssudah meraup 23 medali emas dan menduduki posisi keempat. Perolehan medali emas ini masih m akan bertambah melalui beberapa cabang olahraga, salah satunya cabang olahraga tinju. Di cabang olahraga adu jotos ini, salah satu petinj petinju adalah anak Maluku Utara.

Adalah Sunan Agung Ag Amoragam.

Sunan yang tu turun di kelas bantam 56 kg, sudah membuktikan kkualitasnya di atas ring melalui dua pertandingan pertandin awal. Di partai perdana, Sunan menjinakkan menji petinju asal Afganistan.

Kemudian, di laga perebutan tiket delapan besar, petinju pet asal Sasana Garuda Jaya

SPORTAINMENT

LINDSWELL Kwok

Para Atlet Kian Bawa #KemenanganItuDekat Bagi Indonesia TAK sia-sia rasanya Grab menggelorakan tagar #SemangatItuDekat sejak torch relay Asian Games 2018 diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. Bukan saja mampu meramaikan euforia Asian Games 2018 di media sosial, tetapi juga memantik besarnya dukungan masyarakat untuk para atlet yang berlaga di arena.

Hasilnya, beberapa medali emas pun sukses disabet oleh para atlet Indonesia. Kabar baiknya, raihan emas sementara Indonesia pada Asian Games 2018 ini bahkan telah melampaui rekor raihan emas Indonesia pada Asian Games 1962. Jika pada kesempatan tuan rumah sebelumnya, Indonesia mengukuhkan emas sebanyak 11 medali, maka pada Asian Games 2018 ini Indonesia telah meraih setidaknya 20 medali emas.

Perolehan itu pun masih berkesempatan bertambah, mengingat banyaknya atlet yang berjuang mati-matian demi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sebagai kompilasi, berikut ini beberapa cabang olahraga yang mampu menorehkan medali emas, lewat para atlet berbakatnya di Jakarta dan Palembang.

Tak ada yang mengira jika Defia Rosmaniar menjadi penyumbang medali emas pertama bagi Idonesia. Medali tersebut diperolehnya setelah memenangkan cabang olahraga Taekwondo nomor individu putri.

Baca: ATLET... Hal 11

Gamalama Ternate ini menang atas petinju Kyrgistan, Sirozhiddin Abdullaev.

Nah, sore ini Sunan kembali naik ring untuk yang ketiga kalinya. Di partai panas dan ketat ini, Sunan akan ditantang petinju asal Irak, Jaafar Al Sudani.

Jaafar yang sebelumnya berhasil melaju ke perempat final dengan mengalahkan petinju Tajikistan, Muhammad Alwadi dengan skor 5-0.

Sebelumnya Sunan sudah melewati babak penyisihan yang penuh tantangan dengan melawan petinju-petinju berpengalaman dan punya jam terbang tinggi. Sunan Agung meraih kemenangan atas petinju Kyrgistan, Sirozhiddin Abdullaev dengan skor 4-1. Pertarungan Sunan dan Abdullaev sangat keras.

Tapi itu sudah ia lalui dengan sempurna.

Sore nanti, ia akan ditantang petinju yang tak kalah berat yakni Jaafar Al Sudani dari Irak. Sunan bahkan sejak awal sudah mengaku siap tampil dan siap memberikan yang terbaik untuk negara.

Karena itu, siapapun lawan yang akan dihadapi nanti tetap siap, termasuk Jaafar yang menjadi lawan tandingnya di perempat final sore ini.Harapan Sunan Agung bisa meraih prestasi ini juga disampaikan Ketua Pengprov Pertina Maluku Utara, Djasman Abubakar yang datang langsung menyaksikan penampilan Sunan. “Kita sangat berharap Sunan bisa meraih prestasi terbaik di Asian Games 2018,” kata Djasman.

Baca: SUNAN... Hal 11

Milla Tetap Jadi Pelatih Timnas U-23 JAKARTA - PSSI menggelar rapat Komite Eksekutif (Exco) di Jakarta, Selasa (28/8). Salah satu keputusan penting yang diambil adalah mempertahankan jabatan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Aspas. Sebelumnya pasca kegagalan Luis Milla membawa Timnas Indonesia U-23 ke babak semifinal Asian Games 2018, dia dibayang-bayangi masa depan yang tidak menentu. Pasalnya, kontrak pelatih asal Spanyol itu dengan PSSI selesai setelah gelaran Asian

Games 2018.

Artinya bila tidak mampu mencapai target lolos ke semifinal, kemungkinan besar Luis Milla terdepak dari kursi pelatih. Apalagi kabarnya nilai kontrak Luis Milla mencapai puluhan miliar setahun. Luis Milla pun mengakui kalau masa depannya sebagai pelatih Timnas Indonesia belum jelas.

“Dari PSSI belum ada yang datang menemui soal masa depan saya di Timnas Indonesia,” ujar Luis Milla

KONI Ternate Tingkatkan SDM Pelatih dan Wasit

LUKMAN Poli

TERNATE- Sudah dipastikan tanggal 8 hingga 10 September, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ternate akan mengelar pelatihan pelatih dan wasit juri di hotel Viliya. Tiga cabang olahraga yang menjadi prioritas pada pelatihan

tersebut, yakni pencak silat, Bola Kaki dan Atletik.

Ini merupakan program KONI Kota Ternate untuk mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Atlet.

Karena itu, KONI sebagai induk cabang olahraga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelatih dan wasit juri, dengan tujuan berimbas pada kualitas masingmasing atlet.

Sekretaris KONI Kota Ternate, Lukman Poli menjelaskan pelaksanaan pelatihan pelatih dan wasit juri tidak hanya dilaksanakan di Kota Ternate, tetapi akan terus berlanjut hingga ke tingkat nasional.

Baca: KONI... Hal 11

usai pertandingan melawan Uni Emirat Arab (UEA) di mana Indonesia kalah 3-4 di babak 16 besar.

Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Dalam jumpa pers usai rapat Exco, PSSI menjelaskan bahwa kontrak Luis Milla diperpanjang.“Ini yang ramai dibicarakan dan kami tadi (kemarin, red) berdebat dengan Exco, mempelajari, mengevaluasi keuntungan dan kerugian.

Baca: MILLA... Hal 11

LUIS Milla

IMF Langsung Pasang Target Juara

SKUAD IMF Ternate

TERNATE - Ajang tahunan Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Malut yakni Liga Futsal Nusantara (LFN) dipastikan akan dihelat pada tanggal 31 Agustus s/d 9 September 2018 di lapangan Aziz Futsal Jati. Tim Indonesia Muda Futsal (IMF) yang juga

menjadi kontestan di ajang ini langsung memasang target juara.

Pelatih IMF Ternate, Muhammad Wandi Djohar mengatakan Baca: TARGET... Hal 11

SMA Negeri 5 Ingin Wakili Malut TERNATE - Setelah meeting Piala Menpora usia 16 tahun kemarin, SMA Negeri 5 perwakilan Kota Ternate itu bakal menghadapi SSB Hafis 27 Halmahera Barat sore ini di lapangan Alam Samar Galilla.

Sebelumnya, pertandingan usia 16 tahun piala Menpora tahun 2018 di lapangan Gelora Kie Raha baru-baru ini , SMA Negeri 5 berhasil keluar sebagai juara. Pada partai final, SMA 5 yang bertemu dengan

Binter foot ball Akademi akhirnya dimenangkan oleh SMA 5 dengan skor 1-0. Atas kemenangan itu, SMA 5 lanjut pada tingkat provinsi di Halmahera Selatan.

Pada tingkat Provinsi sendiri hanya ada tiga tim yakni, SSB Hafis 27 Halbar, Halmahera Selatan dan SMA Negeri 5 Kota Ternate.

Ketiga tim ini yang menjadi wakil masing-masing kabupaten/kota untuk memburu satu tiket ke tingkat nasional pada 2 September

di Bali.

Pelatih SMA Negeri 5 Kota Ternate Luter menjelaskan pengalaman pada tingkat kota kemarin, tim SMA Negeri 5 bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan mampu memetik hasil yang baik di partai pertama.

Karena itu, di Halmahera Selatan nati, tim asuhannya juga akan mengincar kemenangan dan bisa keluar sebagai juara.

Baca: WAKILI ... Hal 11

SAMBUNGAN RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 11

...SUNAN Samb Hal. 10 Sunan memang merupakan petinju Maluku Utara yang meraih emas pada PON Jawa Barat 2016. Kemudian, setelah itu, Sunan dikirim ke Nakhon Ratchasima untuk menjalani latihan bersama petinju junior Thailand. Nakhon Ratchasima itu tempat penampungan petinju junior terbaik dari berbagai daerah di Thailand untuk dipersiapkan menghadapi event-event internasional. Jika bi-

...ATLET Samb Hal. 10 Yang bikin haru, medali emas tersebut Defia dedikasikan untuk mendiang sang ayah.

Tak berselang lama, emas berikutnya disumbangkan oleh atlet wushu cantik, Lidswell Kwok. Sebelum mendapatkan emas wushu Asian Games 2018 nomor taijiquan dan taijijan putri, Lindswell berturut-turut menyabet medali emas untuk Indonesa, pada SEA Games 2011, 2013, 2015, dan 2017. Ia pun tak ketinggalan menjadi juara pada Kejuaraan Wushu Dunia pada 2009, 2013, dan 2015.

Downhill pun tak luput menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.

Bahkan bukan saja dari nomor putra, yang diperoleh Khoiful Mukhib. Nomor putri juga disabet manis oleh Tiara Andini Prastika. Berkat keduanya, Indonesia berhasil memperoleh dua medali emas untuk cabor ini.

Perjuangan Eko Yuli Irawan terbayar

...MILLA Samb Hal. 10 Hasilnya sidang Exco memutuskan Luis Milla tetap diberi kepercayaan membidangi usia senior,” ujar Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi.

“Terkhusus Piala AFF yang segera dilaksanakan. Jadi kami kontrak kembali Luis Milla dalam jangka waktu satu tahun,” sambung Edy. Dengan demikian, Luis Milla dipastikan langsung fokus untuk mengawal Timnas Indonesia di Piala AFF 2018.

Piala AFF tahun ini berlangsung pada November-Desember mendatang. Namun, apa yang diputuskan PSSI ini belum mendapat respons dari Luis Milla.

Sebelumnya, Luis Milla diprediksi mungkin sudah menjalani pertandingan terakhirnya bersama Timnas Indonesia.

Sebelum kembali ke Spanyol, dia mengucap perpisahan sambil berurai air mata. Oleh PSSI, Milla dikontrak hanya sampai Asian Games 2018.

Milla gagal memenuhi target yang dibebankan padanya untuk mengantar Timnas Indonesia masuk semifinal Asian Games 2018. Hansamu Yama

...KONI Samb Hal. 10 Menurutnya, berkaitan dengan pelaksanaan penataran dan pelatihan pelatih dan wasit juri untuk tiga cabang olahraga tersebut, pihaknya sudah matang dalam segi persiapan. Tinggal menunggu hari pelaksanaan. Sedikitnya sebanyak 102 orang yang akan menjadi peserta pada kegiatan peningkatan SDM wasit dan pelatih tersebut.

cara soal pengalaman dan jam terbang, Sunan juga tak kalah tenar di ring tinju nasional bahkan internasional.

Djasman berharap, seluruh masyarakat Malut bisa mengirimkan doa dan dukungan moril pada satu-satunya anak Maluku Utara yang masih bertahan di multi event terakbar se-Asia ini. Bagi Djasman, keberhasilan Sunan bukan saja menjadi kebanggaan Indonesia, tetap lebihnya menjadi kebanggaan dan nama baik Maluku Utara di mata nasional maupun internasional, terutama di dunia tinju amatir. (yun) tuntas, setelah ia berhasil menyumbangkan emas untuk Indonesia pada kelas putra 62kg. Ini menjadi catatan rekor terbaik, setelah di dua Asian Games sebelumnya, Eko Yuli baru sanggup menyumbang perunggu. Eko Yuli pun merasa kemenangannya begitu berarti, terlebih buat Indonesia sebagai tuan rumah.

Hasil tak terduga juga diperoleh oleh tim paragliding putra. Tim yang terdiri dari Hening Paradigma, Thomas Widyananto, Rony Pratama, dan Jafro Megaranto ini berhasil menyumbangkan emas untuk Indonesia.

Kemenangan itu pun hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak juarajuara lainnya dari kontingen Indonesia di Asian Games 2018. Yang jelas para atlet tersebut masih terus bertanding, dan perlu mendapatkan dukungan langsung dari seluruh masyarakat Indonesia.

Tujuan tiada lain, agar #KemenanganItuDekat benar-benar terwujudkan bagi Indonesia di ajang olahraga terbesar se-Asia ini. (bln/yun) dkk tersingkir di babak 16 besar setelah kalah adu penalti dari Uni Emirat Arab, Jumat (25/8) lalu.

Asisten pelatih timnas Indonesia, Bima Sakti belum bisa melupakan kesedihan setelah ditinggalkan oleh Luis Milla. Dia mengungkapkan Milla bahkan sudah berpamitan di ruang ganti usai laga kontra UEA pada laga 16 besar itu. Bima mengungkapkan Milla sempat mengungkapkan kesedihannya harus meninggalkan timnas Indonesia.

Pelatih 52 tahun itu sementara waktu memilih kembali ke kampung halamannya, Spanyol.

“Tetap semangat Coach Luis, ada hal yang mengharukan di ruang ganti pemain tadi malam (usai lawan UEA).

Beliau berkata: Saya sedih sekali, umur saya sudah 52 tahun banyak kenangan dalam sepakbola. Sedih tidak juara waktu main di La Liga, sedih tidak juara waktu main dua kali di final Liga Champions,” tulis Bima di akun instagramnya.

“Tapi beliau mengungkapkan, sedihnya tidak seperti malam ini (saat kalah lawan UEA). Lalu beliau menangis, terima kasih Coach Luis Milla atas dedikasi, perjuangan dan kecintaanmu buat INDONESIA,” tutup Bima. (bln/dtc/yun) “Pelatihan ini tidak sampi di sini saja, melainkan akan berlanjut hingga ke tingkat nasional. Agar mereka yang sudah sukses bisa menjadi pelatih dan juri di setiap cabang olahraga di Kota Ternate,” ujarnya.

Lukman menjelaskan, program yang dilaksanakan tersebut adalah kerja sama dengan menteri Pemuda dan Olehraga.

Pihaknya berharap, pelatih dari tiga cabang olahraga tersebut agar serius dalam mengikuti pelatihan tersebut. (mg-04/yun)

...SOYA-SOYA Samb Hal. 1 Konsulat Jenderal RI di Australia juga turut memberikan dukungan penuh untuk festival ini.

Di ajang IndOz inilah suara gamelan dan hentakan tifa menggema. Para penari, lengkap dengan parang dan salawaku, mempersembahkan soya-soya para pengunjung. Gerakan 12 bunga atau variasi tarian perang asal Maluku Utara itu dipimpin langsung Arfiany Soleman.

Ar fiany mer upakan satu-satunya seniman perempuan asal Malut yang fokus memperkenalkan soya-soya. Tak tanggung-tanggung, ia sudah membawa soya-soya ke lima negara dengan biaya sendiri. Misalnya saat tampil dalam Food Festival 2014 di Dubai. “Lalu di Belgia tahun 2015, melaksanakan workshop soya-soya di Asutralia pada 2016 sampai sekarang, juga ke Swedia dan Belanda,” ungkapnya kepada Malut Post, Senin (28/8).

Kecintaan Arfiany pada dunia senin memang telah dimulai sejak kecil. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga pecinta seni. Tak heran, saat remaja Bupati Maluku Utara mendiang Supandji mengirimnya untuk belajar di Padepokan Seni Bagong Kus-

...TARGET Samb Hal. 10 tim asuhannya sudah siap untuk mengikut eventt bikinan AFPMalut itu. Menurutnya, dari sejumlah persiapan yang sudah dilakukan didukung dengan kualitas pemain yang cukup baik maka, ia langsung membidik posisi satu.

“Bicara kesiapan kami sudah siap untuk ikut eventt ini. Kita akan target bisa

...WAKILI Samb Hal. 10 “Kemenangan kita kemarin atas kerja keras tim dan usaha dari M. Rais Husen yang membobol gawang pada menit ke 27. Saya yakin

sudiardja di Yogyakarta selama setahun.

Sekembalinya ke Ternate ia langsung menjadi pelatih di Bengkel Seni Sekar Taruna Kieraha yang juga diketuai oleh Supandji. Pada 1991, Arfiany memutuskan pindah ke Jakarta sekaligus mempromosikan budaya dan tarian Malut. “Tapi semuanya tidak berjalan mulus begitu saja,” katanya.

Setelah menguasai tarian Malut seperti tide-tide dan gala, ia menjadi penasaran dengan soya-soya. Terutama sejak ikut melatih tari secara sukarela di anjungan Maluku Utara Taman Mini Indonesia Indah pada 2010, ibu dua anak ini makin tertarik dengan tarian perang yang biasanya ditarikan kaum adam tersebut.

Saat itu pula Arfiany bercita-cita menampilkan soya-soya di Istana Negara.

Impian itu baru terwujud pada 2012. Kala itu, ia memimpin soya-soya massal dengan 100 penari pada HUT RI ke-67. Arfiany tampil sebagai pelatih sekaligus ketua tim.

Penampilan ini juga berhasil membuatnya menyabet rekor MURI untuk penampilan soya-soya dengan penari terbanyak. “Kami tampil saat upcara penurunan bendera di Istana Negara,” tutur perempuan kelahiran Makassar, 11 Maret 1967 tersebut.

Arfiany juga menjadi pelatih soya-soya massal di HUT TMMI pada tahun yang sama. “Ini sesuai dengan keinginan saya

memperkenalkan soya-soya ke seluruh warga se-Jabodetabek,” katanya.

Bersama sanggar Warna Indonesia Performa, ibu dari Putri Quarta dan Dimas Putra ini melebarkan sayapnya di kancah dunia. Setelah tampil di Food Festival, Arfiany mulai menggelar workshop tari perang itu di Australia Barat, yakni Perth dan Fremantle pada 2016. “Tahun 2017 gelar workshop di Kota Cairns, dan sekarang di Gold Coast, Australia atas undangan dari Kusuma Indonesia Community Australia,” sambungnya.

Selama menggelar workshop dan tampil di Australia, Arfiany menggunakan biaya sendiri. Tak ada bantuan finansial apapun dari pemerintah Maluku Utara. Padahal di Australia, animo untuk mengenal soyasoya terbilang tinggi. Arfiany sendiri kerap diundang untuk memberikan pelatihan pada anak-anak di negeri kanguru itu.

“Antusiasmenya luar biasa di luar negeri.

Kita lebih dihargai karena budaya kita, daripada di negeri sendiri kita tidak pernah dilihat,” akunya.

Arfiany sendiri berharap anak-anaknya kelak akan mengikuti jejaknya melestarikan seni budaya. Dia tak ingin generasi muda menjadi buta akan budaya sendiri.

“Anak saya yang perempuan sekarang studi S2 di Rusia. Tapi dia juga pecinta seni seperti saya,” pungkasnya.(ikh/kai)

keluar sebagai juara,” tegasnya, kemarin (28/8).

Sejumlah pemain yang dipanggil untuk memperkuat IMF Ternate tersebut dinilai punya jam terbang dan kualitas mumpuni. Ia mengatakan, pemain-pemain yang menjadi andalannya itu yakni, yakni Adit Auly (pg), Ucok, Moh. Herty Prsetyo, Irsan Sangaji, Fandi Soleman, Hidayat Pratama, Faldano, Sugi, Munawir, Bhotak, Aditia, Rian, emil, Naldi, Rizki Arif Pratama, Agung, Ajay Maulana.

“Semua tim tentu ingin juara, begitu juga kami. Kami punya target keluar sebagai juara dan mewakili Malut,” katanya.

Menurutnya, LFN ini menambah jam terbang klub futsal dalam meningkatkan potensi pemain futsal yang ada di Maluku Utara. Dengan adanya event ini ia berharap ada bibit muda yang bisa bermain di liga pro nanti. Bahkan diharapkan ada perwakilan Malut yang bisa berbicara di kanca nasional dan dipanggil bermain di liga pro 2019 nanti. (mg-04/yun)

setelah beberapa minggu kemarin memperbaiki kekurangan tim pada lini belakang, tengah dan depan, kami yakin mampu memetik hasil yang baik pada partai perdana ini,” ujarnya. Pihaknya berharap dukungan dari pemerintah kota Ternate agar bisa lolos pada tingkat nasional di Kota Bali. “Saya meminta

dukungan dari guru-guru SMA Negeri 5 kota Ternate, dan masyarkat agar perwakilan Kota Ternate bisa bermain dengan baik dan lolos di tingkat Nasional. Kita terus mempelajari tim lawan agar bisa memanfaatkan peluang untuk meriah hasil yang maksimal,” tutupnya. (mg-04/yun)

Ekspresi Jhoni Saat Berjumpa Presiden

MENPORA saat berjumpa dengan Jhoni MENPORA Imam Nahrawi mengajak Jhoni bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga mengajak Jhoni untuk menonton pembukaan Asian Games malam ini di Gelora Bung Karno. Apresiasi tersebut diberikan setelah rekaman video

aksi heroiknya mendadak viral saat upacara 17 Agustus di pos perbatasan Motaain Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat berbincang dengan Menpora, Jhoni bercerita bahwa saat upacara ia mengaku sakit perut dan keluar dalam barisan. Na-

mun saat mendengar suara Wakil Bupati yang menanyakan siapa yang bisa memanjat, Jhoni langsung melepas sepatu dan lari menuju tiang bendera.

“Tidak takut. Sudah biasa manjat di pohon asam, pohon pinang dan pohon kelapa,” katanya.

Jhoni sendiri mengaku senang mendapat apresiasi dari pemerintah dan sejumlah pihak. Meski memiliki hobi memanjat, tetapi Jhoni bercita-cita menjadi TNI. Ia pun mempunyai prinsip hidup yang selalu dipegang. “Harus rajin belajar, harus berani, harus cinta anah air,” katanya.

Melihat bakat yang dimiliki Jhoni, Menpora pun meminta kepada Federas Panjat Tebing Indonesia (FPTI) untuk melihat talenta yang dimiliki oleh Jhoni. Selain itu, Menpora juga mengajak Jhoni bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia juga mengajak Jhoni untuk menonton pembukaan Asian Games malam ini di Gelora Bung Karno.

“Kita bersyukur siang ini kita bertemu dengan pahlawan kita, anak muda yang sangat heroik untuk merah putih. Terima kasih kepada banyak pihak yang telah mengapresiasi Jhoni,” kata Menpora. (bln/yun)

SELEBRASI: Para pemain Persipura melakukan selebrasi syukur atas kemenangan

Pelatih Persipura Jayapura Merasa Malu KOTA BATU - Persipura Jayapura berada di posisi ke-10 klasemen sementara Liga 1 2018. Ini merupakan pencapaian yang buruk. Maklum, tim berjuluk Mutiara Hitam itu selalu rutin bersaing di papan atas. “Saya malu kepada masyarakat Jayapura dan Papua,” kata pelatih Persipura Amilton Silva.

Maklum, sejak menggantikan Peter Bulter, catatan pelatih asal Brasil itu tak terlalu bagus. Dari empat laga, dia hanya sekali

meraih kemenangan, satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan.

Karena itu, sisa 14 laga benar-benar bakal dimaksimalkan untuk kembali merangsek ke papan atas. Persipura jelas berharap banyak kepada striker anyar, Addison Alves. Sebab, performa pemain 37 tahun itu langsung moncer sejak didatangkan dari Persija Jakarta. Dari tiga laga, Addison sudah mencetak tiga gol. Statistik itu berbanding terbalik kala dia masih membela Persija di putaran pertama. Di mana dia hanya mampu melesakan satu gol dari 10 laga yang dijalani bersama Persija.

Performanya membuat Amilton tak khawatir usai mendepak Sacramento yang punya koleksi tujuh gol bersama Persipura.

Selain itu, kehadiran Addison ini sekaligus mengurangi ketergantungan yang besar kepada sang kapten, Boaz Solossa.

Maklum, Boaz masih menjadi kekuatan utama Persipura. Sejauh ini, pemain 32 tahun itu sudah mencetak enam gol dan tiga assist. Kehadiran Addison diyakini bakal membuat kerja Boaz jadi lebih mudah.

“Tugas saya adalah membenahi tim ini untuk ada di papan atas,” tambah Almilton.

Saat ini, skuat Mutiara Hitam menjalani pemusatan latihan di Batu. Hal itu dilakukan untuk kembali menggenjot kondisi fisik pemain usai libur selama sepekan.

Selain itu, pematangan strategi bakal dilakukan untuk bisa tampil maksimal di sisa musim.

Usai jeda, Persipura akan menjamu Sriwijaya FC di stadion Mandala, Jayapura (11/9). Kemenangan menjadi harga mati untuk membawa Persipura kembali ke papan atas. Bahkan kembali ke jalur perebutan gelar juara. (jpnn/yun)

PSG Adukan Barcelona ke FIFA JUARA Ligue 1, PSG dikabarkan kesal dengan Barcelona. Klub asal Ibukota Prancis itu dikabarkan akan melaporkan El Blaugrana ke FIFA atas pendekatan mereka terhadap Adrien Rabiot. Sudah bukan rahasia lagi jika Barcelona tengah berburu gelandang baru.

Mereka kehilangan dua gelandang top mereka, Andres Iniesta dan Paulinho di musim panas ini sehingga mereka butuh pengganti yang sepadan.Salah satu nama yang dikabarkan menjadi buruan Barcelona adalah Adrien Rabiot. Pemuda 23 tahun itu dikabarkan memiliki gaya bermain yang pas dengan filosofi permainan mereka sehingga tim asal Catalunya itu berniat untuk memboyongnya

pada musim panas ini.

Dilansir dari Sport, pihak PSG dikabarkan tidak senang dengan pendekatan Barcelona terhadap gelandang mudanya tersebut. Alhasil mereka akan melaporkan juara La Liga itu ke FIFA dalam waktu dekat.

Menurut laporan tersebut, PSG mengadukan Barcelona ke FIFA dengan tuduhan melakukan pendekatan ilegal terhadap Rabiot. Seperti yang sudah diketahui kontrak Rabiot di PSG akan habis tahun depan. JIka PSG gagal meyakinkannya Rabiot bertahan, maka ia akan meninggalkan Parc Des Princes secara cuma-cuma musim depan.

Pihak Barcelona sendiri kabarnya sudah

mengompori pihak Rabiot agar tidak menandatangani kontrak di PSG. Itulah mengapa PSG disebut kesal dengan pendekatan yang dilakukan Barcelona.

Namun laporan tersebut mengklaim pihak Barcelona tidak terima dengan tudingan pihak PSG itu. Pasalnya mereka menilai mereka sudah melakukan prosedur yang benar untuk mendapatkan sang gelandang.

Laporan itu mengklaim bahwa Pihak Barca diwakili Direktur Olahraga mereka Pep Segura dan Sekretaris Teknik mereka Eric Abidal sudah bertemu dengan perwakilan PSG. Mereka kabarnya sudah mengajukan tawaran formal kepada PSG untuk Rabiot. (bln/yun)

MANCA SPORT RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 12

SIR ALEX FERGUSON DI PREMIER LEAGUE: Pertandingan : 810 Menang : 528 Imbang : 168 Kalah : 114 Gol : 1627 Kemasukan : 703 Juara : 13 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13).

MANAJER-MANAJER MANCHESTER UNITED SETELAH SIR ALEX FERGUSON: David Moyes (1 Juli 2013 - 22 April 2014) Ryan Giggs (caretaker, 22 April 2014 - 11 Mei 2014) Louis van Gaal (16 Juli 2014 - 23 Mei 2016) Jose Mourinho (27 Mei 2016 - sekarang).

BOLATAINMENT Klub Italia Dibeli Pakai Bitcoin!

PERKEMBANGAN teknologi perlahan mulai merambah ke dunia sepak bola. Seperti yang satu ini, pertama kalinya dalam sejarah sebuah klub Italia, Rimini, dibeli dengan menggunakan cryptocurrency berbentuk bitcoin.

Bitcoin, yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2009 lalu, merupakan salah satu bentuk dari uang elektronik. Bitcoin sendiri juga menjadi implementasi pertama dari cryptocurrency yang diperkenalkan Wei Dai di tahun 1998.

Nama mata uang elektronik tersebut mulai mencuri perhatian publik setelah harganya melonjak gila-gilaan. Hingga tulisan ini diterbitkan, satu bitcoin saat ini dihargai sebesar tujuh ribu dollar atau 100 juta rupiah.

Bitcoin kini mulai merambah dunia sepak bola, di mana mata uang tersebut digunakan untuk membeli sebuah klub kecil Italia bernama Rimini. Transaksi ini kemudian menjadi yang pertama di dalam sejarah. Rimini baru-baru ini promosi dari Serie D, setelah mereka mengalami kebangkrutan seperti yang terjadi kepada Parma beberapa waktu lalu. Musim ini, mereka sedang berada di divisi profesional.Ini bukan kali pertama Rimini menarik perhatian publik. Beberapa waktu lalu, tepatnya usai laga final Liga Champions musim kemarin, tim besutan Gianluca Righetti sempat membuat sensasi.

Sang presiden klub, Giorgio Grassi, sempat membuat pernyataan ingin menampung kiper Liverpool yang kala itu melakukan blunder fatal, Loris Karius. Ia menunjukkan dukungan kepada pemain asal Jerman tersebut dalam bentuk kontrak setahun di Rimini FC. “Untuk memperjelas saja, bermain bagi Rimini tidak akan mudah bagi Karius. Dia harus bersaing dengan penjaga gawang hebat macam Francesco ‘Ciccio’ Scotti.

Tapi dia akan mendapatkan keluarga besar dan kota yang siap mendukungnya kembali untuk menjadi yang nomor satu di Liga Pro,” tulis Grassi dalam surat terbukanya. (bln/yun)

Keangkeran Old Trafford Luntur Tottenham Tunjukkan Diri Sebagai Kandidat Juara MANCHESTER - Sir Alex Ferguson adalah salah satu manajer terbaik dalam sejarah persepakbolaan Inggris. Menangani Manchester United periode 1986-2013, pria Skotlandia itu membawa Red Devils meraih 13 titel Premier League. Selama itu, Ferguson juga membuat Old Trafford jadi stadion yang angker bagi lawan.

Di era Premier League (dari musim 1992/93), United hanya pernah menelan 34 kekalahan kandang di liga dengan Ferguson sebagai manajer mereka. Setelah Ferguson pensiun di akhir musim 2012/13, United belum pernah lagi juara liga.

Selain itu, Old Trafford pun mulai luntur keangkerannya. United menjamu Tottenham pada matchweek 3 Premier League 2018/19, Selasa (28/8) dini hari kemarin. Pasukan Jose Mourinho kalah tiga gol tanpa balas. Harry Kane yang mencetak satu gol dan Lucas Moura yang mengukir brace menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah.

Kekalahan tersebut adalah kekalahan kandang ke-50 United di Premier League. Dari 50 kekalahan itu, 32% di antaranya (16 dari 50) didapatkan United sejak musim 2013/14.

Musim 2013/14 adalah musim pertama United selepas era Ferguson.

Lucas Moura mencetak dua gol ketika Tottenham Hotspur menghancurkan Manchester United di Old Trafford tiga gol tanpa balas. Satu gol lain dicetak Harry Kane dan kekalahan ini menciptakan banyak tekanan kepada pelatih MU, Jose Mourinho.

Kemenangan di Old Trafford ini merupakan kemenangan pertama Spurs di sana sejak 2014.

Dan kemenangan ini sekaligus membawa pelatih Mauricio Pochettino mempersembahkan tiga kemenangan beruntun di tiga laga pertama Premier League.

Tentu saja kemenangan tandang Spurs di Old Trafford ini mengejutkan, mengingat sebelumnya tuan rumah memiliki rekor yang cukup bagus di sana. Soal siapa yang menjadi unggulan dalam perebutan gelar musim ini tampaknya sudah terlalu dibesar-besarkan di awal musim ini. Dalam seminggu, Manchester City yang merupakan jagoan utama justru kehilangan poin penuh lawan Wolves, sementara Tottenham bergabung bersama Chelsea dan Liverpool mampu mempertahankan 100 persen menang di tiga pertandingan pertama.

Harry Kane, yang membuka skor lewat sundulan brilian usai turun minum- mengatakan sebelum pertandingan bahwa Spurs harus menang di Old Trafford untuk bisa menjadi penantang gelar.

Paling penting bagi Spurs, kemenangan ini

seharusnya ya lebi lebih ih dari sekadar tiga gaa p poin. oin. oi n. nangan bersejarah h di di Setelah kemen kemenangan d Bridge musim lalu,, in ni Stamford ini eperti sebuah tonggakk llain aiin ain rasanya seperti rnya mampu me erek eka ek ka yang yangg akhir akhirnya mereka um ini, Spurs men njadi lewati. Ya sebelu sebelum menjadi an catatan cataatan kalah terbanyak terban nyak tim dengan afford, bahkan bahkan sebedi Old Traff lumnya mereka kalah di njungaan teraempat kunjungan pa men ncetak khir tanpa mencetak wah ar rahan gol di bawah arahan no.

Pochettino. erbedaan Apa perbedaan im taktik. takktik. dari segi tim mainkkan Spurs memainkan sebuah formasi k pop pyang tak popmereka ka, uler bagi mereka, amond.

4-4-2 di-taktik iini nii Namun, t a k b e rjalan di rtama. Me errbabak perMermamp pu eka selalu mampu United d, d i p u ku l oleh United, langkali Spu urs dan beru-Spurs an bola bo o la dengan ChrisChrii s kehilangan sen, Mousa Dembele dan dan tian Eriksen, mereka terlihat ttidak idak dua bek sayap mereka berguna. da, ini sepertinya sepertinya akan m en njaadi Saat jeda, menjadi asi bagi Spurs di O ld Traf T Tr raffhari yang frustra frustrasi Old Traferti sebelum-sebelumnya. seb belum-sebelum mnya.. T aap pi ford seperti Tapi ustru mampu mampu keluar da ari jjebakan eb baka kan n mereka justru dari da dan n membuka gol d enga gan sseesetelah jeda dengan ma tend dangan sudut yan ng se epe p rrttin inya ya buah skema tendangan yang sepertinya atih be erulang kali dalam m ru utini inita tass sse ta esii sudah dilatih berulang rutinitas sesi menyundul masuk masu su uk umpan n br bril ilia il liaan latihan, Kane menyundul brilian ippier. (bln/yun) Kieran Trippier.

LUC LUC LU LUCA LUCAS CA Moura Mo r

Mou Masih Membela Diri

JOSE Mourinho

MANCHESTER - Kekalahan telak Manchester United dari Tottenham Hotspur. Dalam konferensi pers sesudah pertandingan, manajer MU Jose Mourinho memperlihatkan mood yang buruk.

MU lebih dominan dengan menguasai 53

persen bola untuk melahirkan 23 percobaan, yang lima di antaranya mengarah ke gawang.

Sedangkan Tottenham menciptakan tiga golnya dari lima tembakan on target dari total sembilan percobaan.

Kedua tim bermain tanpa gol di sepanjang babak pertama. MU tertinggal di menit ke-50 setelah Harry Kane membobol gawang David de Gea. Hanya dua menit kemudian, gawang Setan Merah bergetar lagi lewat Lucas Moura dan pemain Brasil itu melengkapi penderitaan MU dengan gol keduanya di enam menit terakhir.

Puncak kekesalan Mourinho terjadi setelah seorang jurnalis meminta tanggapan soal banyaknya fans MU yang pulang lebih awal di babak kedua. Mourinho mengingatkan bahwa dirinya punya prestasi yang lebih baik daripada seluruh manajer klub di Premier League saat ini.

“Musim lalu kami kalah di sini melawan Sevilla (di Liga Champions) dan kami disoraki karena kami memang pantas mendapatkannya, karena kami memang tidak bagus, kami tidak cukup berbahaya, karena Sevilla memang layak menang,” Mourinho mengungkapkan di FourFourTwo. “Untuk menyelesaikan. Apakah Anda tahu hasilnya? 3-0. Apakah Anda tahu apa artinya ini? 3-0, tapi juga berarti tiga gelar juara Premier League dan saya sudah memenangi gelar Premier League sendirian dibandingkan 19 manajer klub lain digabungkan,” sembur Mourinho.

“Tiga untuk saya, dua untuk mereka. Respek, man. Respek, respek.” Mourinho kemudian ngeloyor meninggalkan ruangan media sembari mengulang kata “respek”. (dtc/yun)

LATIHAN: Cristiano Ronaldo Jr (kiri) saat menjalnai sesi latihan di Juventus U-9 tahun.

Cristiano Ronaldo Jr Gabung Juve U-9 BUAH jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seolah mengikuti jejak sang ayah, Cristiano Ronaldo Jr kini berstatus sebagai penggawa anyar tim akademi Juventus tingkat U-9. Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo resmi berseragam Bianconeri sejak awal bulan Juli kemarin.

Bintang asal Portugal tersebut direkrut dari Real Madrid den-

gan mahar sebesar 100 juta euro.

Nilai transfer tersebut membuatnya menjadi pemain termahal di Serie A saat ini. Memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Gonzalo Higuain saat dirinya direkrut Juventus dari Napoli dengan bandrol sebesar 90 juta euro di tahu 2016.

Setelah resmi bergabung dengan Juventus, Ronaldo pun memutuskan untuk membawa serta keluarganya ke Turin.

Tentu saja termasuk pasangannya, Georginia Rodriguez, beserta anak-anaknya. Hal ini membuat sang anak secara otomatis bergabung dengan klub muda Juventus. Dan dalam laporan yang dirilis oleh Giovani Bianconeri, Cristiano Ronaldo Jr terlihat dalam sesi latihan bersama

Pulcini Squad.

Tidak hanya Cristiano Ronaldo Jr yang terlihat dalam sesi latihan tersebut. Georginia Rodriguez juga terlihat hadir di Vinovo untuk memberikan dukungan kepada anak pasangannya itu.

Cristiano Ronaldo Jr bukan satu-satunya anak pemain Juventus yang tergabung dengan akademi muda Juventus. Mattia Barzagli, anak dari bek kokoh Juventus Mattia Barzagli, juga telah berada di sana selama bertahun-tahun.

Ada juga Davide Marchisio, anak dari gelandang setia Bianconeri, Claudio Marchisio.

Namun ia diyakini akan berganti seragam menyusul kepindahan sang ayah dalam waktu dekat. (bln/yun)

MAJANG POLIS RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 13

PAJAK BP2RD Sisir Rumah Dinas yang Tunggak PBB

Zona Ekonomi Baru,

Peluang Pengembangan UKM IPSUS PSUS LIP IPUTAN KHUSUS

Pembangunan Zonasi harus Miliki Karakter Berbeda BPPRD FOR MALUT POST

PENYERAHAN Bukti pembayaran pajak PBB oleh petugas BP2RD kepada anggota polres Ternate kemarin

TERNATE – Bukan hanya bangunan milik masyarakat yang menjadi target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, rumah dinas pemerintah juga menjadi sasaran BP2RD. Sebab selama ini, rumah dinas pemerintahan banyak yang tidak melakukan pembayaran PBB. Baca: PBB.. Hal 16

PPNS Merlisa Harap PPNS Segera Difungsikan TERNATE – Belum difungsikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mendapat sorotan Ketua DPRD Kota Ternate Merlisa, kemarin (27/8).

Menurut Merlisa, 10 PPNS yang selesai melaksanakan pendidikan beberapa bulan lalu harus segera difungsikan. Ke 10 PPNS diminta segera kukuhkan atau dilantik.

Pengukuhan tersebut tidak menggunakan anggaran yang besar karena itu masalah anggaran jangan dijadikan alasan.” Kalau soal pembentukan sekretariat bisa diusulkan pada anggaran 2019,” tuturnya.

Pengukuhan PPNS tersebut, kata Merlisa, harus secepatnya dilakukan agar penegakan dan pengawasan Perda bisa berjalan maksimal. Selama ini karena tidak adanya PPNS sehingga banyak perda yang tidak bisa berjalan sebab tidak ada yang melakukan pengawasan.

Dengan adanya PPNS ini, setidaknya mampu menjawab permasalahan tersebut.

Baca: PPNS.. Hal 16

Untuk mewujudkan rencana tersebut Pemkot membutuhkan anggaran sebesar Rp 600 miliar lebih. “Tahun pembangunan zona ekonomi baru sudah mulai kami rintis, reklamasi sudah berjalan namun masih di wilayah Kayu Merah hingga Kalumata, kedepan akan terus berlanjut hingga kelurahan Sasa secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi keuangan, “kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risval Tribudiyanto.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berencana membuka kawasan zona ekonomi baru dengan melakukan reklamasi pantai pada wilayah Ternate Selatan yang dimulai dari Kelurahan Kayu Merah hingga Kelurahan Sasa.

Zona ekonomi baru ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Ternate.

Baca: UKM.. Hal 16 Lokasi Ternate Selatan, kawasan kayu merah hingga Sasa Anggaran yang dibutuhkan Rp 600 miliar lebih.

Pembangunan mulai dirintis tahun ini, reklamasi sudah berjalan namun masih di wilayah Kayu Merah hingga Kalumata

ZONA EKONOMI BARU

Reklamasi menggunakan sistem pekerjaan tahun jamak atau multiyears Dengan adanya zona ekonomi baru maka pusat perbelanjaan akan terbagi, tidak hanya terfokus di dalam kota saja, selain itu agar menghindari kepadatan penduduk yang terpusat di dalam kota serta menghindari terjadi kemacetan

Kondisi Ternate pada 5 sampai 10 tahun kedepan, akan berkembang dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sementara ruas jalan tidak bisa diperlebar, otomatis akan menimbulkan kemacetan yang parah, karena itu langkah antisipasi sudah dipikirkan. Salah satunya dengan menyiapkan zona ekonomi baru dan pembangunan jalan

Putus Sekolah Karena Biaya Dekot Bentuk Tim dan Pos Pengaduan Anak Putus Sekolah Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Angka anak putus sekolah di Kota Ternate cukup tinggi. Namun, sulit terdeteksi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Langkah untuk mencegah agar anak tidak putus sekolah sejauh ini, juga berjalan tidak maksimal. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif, kemarin (28/8).

Baca: SEKOLAH.. Hal 16

APEKSI Temui Menteri Pariwisata

Pemkot kedepannya akan menyambungkan jalan dari Kota Baru menuju Bastiong lalu tersambung hingga ke Kayu Merah dan Kalumata yang saat ini dibangun zona ekonomi baru.

Walhi: Harus Ada Kajian Menyeluruh REKLAMASI pantai Kayumerah – Kalumata untuk dijadikan kawasan zona ekonomi baru di selatan Kota Ternate mendapat sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara (Malut).

Direktur Walhi Malut, Ismet Soelaiman menuturkan, pihaknya belum melakukan investigasi terkait rencana tersebut. Namun, penimbunan pesisir

laut atau reklamasi pantai tentu harus membutuhkan kajian lingkungan yang menyeluruh. “Tidak hanya pada lokasi penimbunan, tapi juga pada lokasi pengerukan tempat material timbunan tersebut diperoleh,” ungkapnya.

Dalam reklamasi, pihak terkait harus taat pada asas aturan hukum yang berlaku.

APEKSI FOR MALUT POST

POSE BERSAMA: Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany didampingi wakil Ketua APEKSI Burhan Abdurahman serta pengurus, berpose bersama dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya usai pertemuan Kemarin

TERNATE - Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya di kantor Kementerian Pariwisata, kemarin (28/8).

Baca: KAJIAN.. Hal 16

Baca: APEKSI.. Hal 16

Dari FGD Upaya Revitalisasi Bahasa Lokal

30 Tahun Kedepan Bahasa Ternate dan Tidore Terancam Hilang Tim dari Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) menggelar focus group discussion (FGD) terkait penyelenggaraan muatan lokal dan upaya revitalisasi bahasa lokal. Dalam FGD itu mereka juga memaparkan hasil penelitian, jika bahasa Ternate dan Tidore dalam kurun waktu 30 hingga 50 tahun kedepan terancam hilang.

ARWANI JUFRI, Ternate

ARWANI JUFRI/MALUTPOST

FGD : Pose bersama peserta, para pemerhati budaya dan bahasa daerah bersama tim FIB UI usai FGD di Benteng Oranje, Selasa (28/8)

DIBANDINGKAN dengan di wilayah lain seperti di Jawa. Pengajaran muatan lokal bahasa daerah masih diajarkan hingga ke tingkat SMP. Sementara di Kota Ternate, pelajaran bahasa daerah hanya berlangsung di tingkat SD. Sebagian diganti dengan Baca Tulis Quran (BTQ). Bahkan, di Tidore muatan lokal bahasa daerah tidak diajarkan samasekali, yang diajarkan hanya seni budaya. “Menurut penelitian kami minat generasi muda untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu, makin lama makin turun”.

Baca: FGD.. Hal 16

AROUND TERNATE RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 14

Art: Resayfa Rumra

Satpol PP Bakal Tertibkan Lapak di Kawasan Reklamasi Harap Pengertian Warga Untuk tidak Lagi Membangun Lapak Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate dalam waktu dekat bakal menertibkan sejumlah lapak yang dibangun di kawasan larangan berjualan.

Titik utama yang menjadi targer operasi penertiban ini akan fokus di kawasan Reklamasi pantai Mangga Dua dan depan Pelabuhan Armada

Semut, serta kawasan Toboko.

Dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Fhandi Mahmud. Upaya untuk memberikan kenyamanan bagi warga kota serta penataan kawasan baru yang lebih baik sesuai perencanaan Pemkot Ternate. Menuntut agar daerah tertentu harus tertib dan bebas dari bangunan liar dan juga lapak dagangan yang bukan peruntukan. Hal ini kemudian ditegaskan melalui razia dan Penertiban lapak yang dibangun di sejumlah kawasan larangan semisal permukaan trotoar dan beberapa lokasi lain akan mulai ditingkatkan pada beberapa hari kedepan. “langkah awal untuk sehari dua kedepan petugas Pol PP akan mengirimkan surat pem-

beritahuan terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan razia sejumlah titik kawasan yang sudah dipasangi larangan berjualan terutama di kawasan reklamasi pantai Mangga Dua, depan Pelabuha Armada Semut dan kawasan Toboko,” Terang Fhandi Fhandi menambahkan. Kawasan sepanjang reklamasi pantai tepatnya di bagian Selatan Kota itu areanya khusus pembangunan yang telah direncanakan. Sebab itu, lapak yang didirikan di kawasan tersebut tidak diperbolehkan apalagi dibangun secara parmanen. Setelah adanya pemasangan pengumuman larangan masyarakat sekitar sudah harus menyadari bahwa tidak ada aktivitas

LAPAK: Salah satu kawasan yang dipadati lapak pedagang di kawasan depan Armada Semut. (Maslan/MP)

pembanguanan lapak atau sejenisnya di sepanjang kawasan tersebut. ”kami tidak melarang masayarakat berjualan di kawasan itu tapi pembangunan lapak parmanen tidak diperbolehkan,”ujarnya.

Fhandi menambahkan, Satpol PP hanya melaksanakan tugas dan tang-

gung jawab Pemerintah Kota untuk melakukan penertiban lapak di kawasan reklamasi dan depan pelabuhan armada semut serta Toboko. ”Dalam waktu dekat kami akan melakukan pembongkarann lapak di kawasan larangan, sebab ini sudah merupakan aturan,” tegas Fhandi.(tr-02/Lid)

Minta Pemkot Pasang Jaring Penahan Sampah

MUARA: Sampah yang berserakan di muara barangka kawasan reklamasi tapak I. (Hizbullah Muji/MP)

SEMENTARA ITU Wujudkan Generasi Muda, OSB Gelar Dialog Publik TERNATE - Organisasi Sabu Baca, Senin (27/8) malam lalu menggelar dialog publik dengan tema “Merah Putih di Tanah Adat” yang dipusatkan di halaman Masjid Sultan Ternate, Kelurahan Soa Sio Kecamatan Ternate Utara.

Kegiatan yang dibuka oleh Camat Ternate Utara itu juga dihadiri Kapolres Ternate AKBP, Azhari Juanda. Ketua KNPI Sahroni A Hirto.

Mantan Wakil Wali Kota Ternate, Arifin Jafar.

Tokoh Msyarakat serta mahasiswa Kubermas.

Ketua Pemuda Sabua Baca, M Rizal Abas selepas dialog kepada Malut Post menuturkan. kegiatan ini untuk dalam rangka mewujudkan generasi muda yang dapat mengenal sejarah dimana kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui adat dan mampu dimaknai dan diperjuangan.

Menurut Rizal. organisasi Sabua Baca yang telah mulai aksi sejak 4 bulan terakhir ini memiliki sejumlah program edukasi diantaranya, dialog, program baca tulis, bahasa Inggris dan menghitung dimana keseluruhan program edukasi dari Sabua Baca lebih di khususkan untuk generasi muda baik anak pada tingkat pendidikan Dasar Menengah dan Atas. “potensi generasi muda akan terwujud jika sejak dini mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal hingga kedepan generasi ini mampu menyesuaikan sesuai tuntuan jaman,” Terang Rizal Terpisah. Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda yang ikut ambil bagian pada kesempatan tersebut turut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Sabua Baca Soa Sio, “kegiatan yang sangat positif bagi generasi muda dalam memaknai dan mengisi kemerdekaan NKRI, walaupun kegiatan seperti ini sepi peminat jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya yang bersifat hiburan, namun Sabua Baca tetap menjadi mentum dan langkah positif bagi untuk mengingatkan kembali arti pentingnya kemerdekaan bagi generasi penerus bangsa. “bahwa kemerdekaan itu tidaklah mudah dan tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan karya nyata,” Tutup Kapolers Ternate.(tr-02/Lid)

Jalan dan Trotoar Yang Jebol Belum Juga Ditangani TERNATE – Meski Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate telah menangani badan jalan dan trotoar yang jebol di sejumlah titik. Seperti di perempatan eks Kantor Wali Kota jalan di seputaran Kota Baru dan kawasan Perempatan Ngidi, Namun masih saja terdapat sejumlah titik area jalan rusak dan trotoaryang hingga kini belum ditangani PUPR. Kerusakan jalan yang belum tersentuh PUPR sesuai amatan Koran ini Selasa kemarin. diantaranya terdapat di kawasan Jalan antara Kampus Unkhair Akehuda dan Pos Brimob. Dikawasan tersebut terdapat lubang di atas badan jalan kurang lebih satu setengah meter dengan kedalaman kurang dari tiga meter. Kerusakan tersebut menurut warga sekitar akibat drainase yang jebol membuat air masuk hingga ke badan jalan dan mulai menggerus dasar pondasi jalan hingga terjadi longsor. Selain dilokasi tersebut ada juga trotoar jebol dan drainase tersumbat di depan Masjid Muhammadiyah lingkungan Makassar

TERATE – Kawasan bibir pantai reklamasi tapak I tepatnya di muara jembatan samping Swalayan kondisinya kini dipenuhi sampah Amatan Koran ini. Sampah tersebut merupakan kiriman dari warga yang bermukim di daerah lebih tinggi yang keluar dari barangka (Kali mati) saat hujan turun dan terbawa air.

Sampah yang didominasi plastik baik kantong maupun bekas air mineral itu terlihat berserakan dihampir sepanjang kawasan bibir pantai reklamasi tapak I. M Kifli salah satu warga lingkungan lelong yang biasa berjualan di kawasan tersebut menuturkan. sebagian sampah bekas plastik ini sudah menumpuk dikawasan tersebut sejak lama. Ini akibat tidak ada penanganan dari pihak kebersihan hingga kawasan ini terlihat seperti tempat pembuangan sampah.

Tidak hanya sampah kiriman saja yang berada dikawasan ini, namun beberapa oknum warga sering menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat pembungan sampah rumahan. “ini karena kurangnya pengawasan serta tidak ada perintah larangan membuang sampah hingga warga nekat buang sampah di bibir laut.” Terang Kifli Dikatakan Kifli. Untuk mengantisipasi agar kawasan ini kembali bersih. Kifli menyarankan agar Dinas kebersihan harus memasang jarring atau ram pemisah sampah dengan air tepat di pintu keluar antara barangka dan pantai agar sampah kiriman tidak hanyut sampai ke laut. Ini juga sebagai peringatan kepada warga kalau pemerintah benar benar perhatian terhadap persoalan sampah hingga warga tidak lagi membuang sampah di kawasan tersebut. “Pengunjung yang datang dan menikmati suasana di kawasan ini paling sering keluhkan terkait kondisi pantai yang penuh dengan sampah. Apalagi selepas hujan kawasan ini akan terlihat seperti gudang sampah,” tutup Kifli. (Tr-02/Lid)

DLH Mulai Bersih Bersih Kota

Barat. Kerusakan itu menurut warga akibat galian pipa PDAM dan penanaman kabel optik dari Telkom yang dibongkar dan tidak ditutup dengan baik hingga membuat drainase longsor dan menutup saluran air. “Kami sudah keluhkan berulang kali namun hingga kini tidak direspon.” Tutur Wage salah satu warga Makassar Barat Selain itu Jalan di depan Poltekes Tanah Tinggi. Talud bagian belakang Jatiland Mall dan swering di Selatan Taman Nukila juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Ridwan salah satu pengunjung taman Nukila yang ditemui saat sedang bersantai bersama keluarga menuturkan. talud yang rusak dibagian pondasi ini harus secepatnya di perbaiki. Karena jika tidak, bisa kapan saja talud jebol. “bahayanya jika ada warga yang berkunjung di pinggiran pantai dan sedang duduk tiba tiba talud jebol ini kan sangat membahayakan pengunjung kami berharap secepatnya beberapa kerusakan di talud taman nukila untuk diperbaiki,” Harap Ridwan.(Tr-02/Lid) BARANGKA: Salah satu barangka di Kota Ternate. (Dok/MP)

RUSAK: Jalan dan trotoar rusak di depan Poltekes. (Maslan/MP)

TERNATE - Sambut pembukaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) yang dipusatkan di Ternate pada September mendatang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, melalui bidang persampahan mulai aktif melaksanakan pembersihan area di sejumlah lingkungan dalam Kota Yus Karim Kepala Bidang (Kabid) Persampahan DLH Kota Ternate kepada Malut Post Selasa Kemarin (28/8) mengatakan. sejumlah titik utama yang jadi target DLH untuk melaksanakan pembersihan. Diantaranya kawasan bibir jalan mulai dari Utara hingga selatan Kota Ternate.”Pemangkas rumput

di area bahu jalan baik rumput liar maupun tanaman yang berada di pembatas jalan, hingga pembersihan dan penyediaan lokasi layak untuk sampah disejumlah lokasi dalam Kota Ternate,” Terang Yus Yus juga memastikan dalam waktu dekat DLH juga akan menyisiri sejumlah barangka (Kali mati) di sejumlah area yang banyak dikeluhkan warga dan memberikan edukasi serta sosialisasi untuk warga sadar sampah dan tidak membuang sampah di barangka.

“Lokasi barangka yang akan dibersihkan tim dari DLH akan ditentukan melalui rapat dengan Wali Kota,” Terang Yus.(Tr-02/Lid)

AKADEMIKA RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 15

Kuliah Bioteknologi Bersama Dr. Sundari, S.Pd., M.Pd.

Pemanfaatan Biomassa Tumbuhan Untuk Produksi Biobriket Dr. Sundari, S.Pd., M.Pd. Dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Khairun (Unkhair) Ternate

EDISI kali ini, topik yang akan kita bahas mengenai Pemanfaatan Biomassa Tumbuhan Untuk Produksi Biobriket. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Bioteknologi, yang disampaikan Dr. Sundari, S.Pd., M.Pd., dosen Prodi Pendidikan Biologi FKIP Unkhair. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Secara harfiah, bioteknologi adalah penggunaan mahluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa secara industri.

Bioteknologi terdiri dari Bioteknologi konvensional dan Bioteknologi modern.

Bioteknologi konvensional memanfaatkan jasa mikroba untuk teknologi produksi, sedangkan bioteknologi modern lebih fokus pada proses rekayasa genetika. Pada saat ini, perkembangan bioteknologi sudah masuk pada berbagai bidang kehidupan. Pada prinsipnya bioteknologi merupakan upaya teknologi mengaplikasikan ilmu

biologi untuk produksi barang dan jasa untuk kesejahteraan manusia. Mata kuliah Bioteknologi merupakan mata kuliah pilihan di Strata satu (S1) FKIP Universitas Khairun dan merupakan mata kuliah wajib pada jenjang Strata dua (S2) Pendidikan Biologi Pascasarjana. Kuliah Bioteknologi selalu menyeimbangkan teori dan praktik dan upaya membuat mahasiswa melek teknologi berbasis aplikasi biologi seoptimal mungkin dilaksanakan.

Teori diberikan sesuai standar nasional baik standar proses maupun standar isi Kurikulum Perguruan Tinggi (PT).

Pada penyajian teori mahasiswa mempelajari semua materi bioteknologi sedangkan saat praktik, mahasiswa melaksanakan kegiatan yang bisa menjadi bekal bagi profesinya. Salah satu contoh topik praktikum adalah pemanfaatan limbah biomassa tumbuhan untuk produksi biobriket.

Materi ini merupakan salah satu materi yang sangat adaptif dan kontekstual untuk mahasiswa di Maluku Utara (Malut). Pemilihan topik berbasis riset ini dilakukan oleh tim Dosen Prodi pendidikan Biologi. Diharapkan melalui praktikum ini, mahasiswa Pendidikan Biologi memiliki kompetensi, melek teknologi dan peka dalam menganalisis situasi terhadap Sains, teknologi masyarakat (Salingtemas).

Pengembangan Briket tempurung Kenari alternatif Energi terbarukan (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Unkhair 2018)

Secara umum, kita memahami briket arang merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon, mempunyai nilai kalori yang tinggi dan dapat menyala dalam waktu yang lama. Sedangkan bioarang adalah arang yang diperoleh dengan membakar biomassa kering tanpa udara.

Biomassa adalah bahan organik yang berasal dari jasad hidup. Pada prinsipnya biomassa dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi panas untuk bahan bakar, tetapi kurang efisien. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa nilai bakar biomassa hanya sekitar 3000 kal, sedangkan bioarang mampu menghasilkan 5000 kal.

Biobriket adalah briket berbahan dasar bioarang. Briket tempurung kenari merupakan briket yang dibuat dengan bahan dasar arang tempurung kenari. Dasar pengembangan briket tempurung kenari adalah briket tempurung kelapa yang sudah menjadi standar briket biomassa di Indonesia. Teknik pembuatan briket tempurung kenari pada prinsipnya sama dengan teknik pembuatan briket tempurung kelapa terdiri dari: tahap pengarangan, penggilingan, pengayakan dan pencetakan serta pengeringan. Selanjutnya analisis mutu briket.

Secara praktis biobriket mempunyai temperatur penyalaan (ignition temperature) yang lebih rendah dan burn out time yang lebih pendek. Ketika briket dipanasi, temperaturnya naik, setelah mencapai temperatur tertentu, volatile matter

keluar dan terbakar di sekitar briket. Temperatur ini disebut temperatur nyala. Temperatur nyala turun jika campuran biomasa lebih banyak (Naruse, 2001). Biobriket mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan arang biasa (konvensional), antara lain: 1. Panas yang dihasilkan oleh biobriket relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kayu biasa.

2. Biobriket bila dibakar tidak menimbulkan asap maupun bau, sehingga bagi masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di kota-kota dengan ventilasi rumahannya kurang mencukupi, sangat praktis menggunakan briket bioarang.

3. Setelah biobriket terbakar (menjadi bara) tidak perlu dilakukan pengipasan atau diberi udara.

4. Teknologi pembuatan biobriket relatif sederhana.

5. Peralatan yang digunakan juga sederhana, cukup dengan alat yang ada dibentuk sesuai kebutuhan.

Briket pada umumnya digunakan sebagai pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) ataupun bahan bakar kayu. Selain itu, briket tidak menghilangkan nilai ekologi karena penebangan kayu ataupun mangrove yang biasa digunakan untuk bahan bakar. Jadi dengan biobriket ini, masyarakat bisa merasakan manfaat yang luar biasa.

Demikian ulasan mengenai dengan Pemanfaatan Biomassa Tumbuhan Untuk Produksi Biobriket, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03/nty)

Belajar Langsung di LKPP Jakarta TERNATE – Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) yang berkonsentrasi pada Pengadaan Barang dan Jasa melakukan studi banding (Stuban) ke Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta.

Stuban tersebut dimaksudkan untuk mempelajari perubahan Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Ketua Prodi Pascasarja Ilmu Ekonomi, Dr Amran Husen mengatakan, tujuan studi banding ini agar mahasiswa mendapat penjelasan terkait perubahan Pepres Nomor 54 tahun 2010 ke Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa serta perubahan-perubahannya.

Sehingga semua pihak yang terkait dengan sistem pengadaan barang dan jasa, pemerintah tidak salah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. ”Peserta Stuban ini mahasiswa Pasca Ilmu ekonomi konsentrasi barang dan jasa dan telah bekerja di Biro pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Malut,” katanya, kemarin (28/8).

Sembilan orang yang didampingi Dr. Amran Husen, Dr. Nahu Daud dan Dr. Jufri Jacob. Mereka melakukan kunjungan ke LKPP Jakarta sejak Senin (27/8) dan dilanjutkan pada Selasa (28/8) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Stuban ini juga untuk mempertegas bahwa tahun 2020 sesui Pepres Nomor 16 Tahun 2018, semua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah harus memiliki sertifikasi keahlian. ”Sehingga dalam

Akademisi Soroti Keluhan Guru

Dr. Syahril Muhammad

TERNATE – Masalah kesejahteraan guru yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) hingga kini belum juga terselesaikan.

Seperti yang masih dialami para PTT di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang sudah berbulanbulan belum

mendapatkan haknya.

Hal ini mengundang reaksi Akademisi Fakultas Keguruan dan Pendidikan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair, Dr. Syahril Muhammad. Menurutnya, hal ini akan mengganggu aktivitas dan kreativitas mereka secara profesional. ” Jika terus dibiarkan Pemda gagal mengelola pendidikan di daerah,” katanya.

Dirinya berharap pemerintah daerah baik bupati maupun stakeholder pendidikan lainnya, agar bisa memberikan perhatian terhadap masalah ini. Selain itu, dia mengingatkan agar pengangkatan guru disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga tidak bermasalah. Sebab, masalah ini akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. ”Sebagaimana manusia biasa yang membutuhkan kebutuhan untuk menghidupakn diri dan keluarganya itu sangat berkolerasi terhadap peningkatan kinerja dan kualitas profesi seorang guru,” tuturnya. (tr-03/nty)

STUDI BANDING: Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekeonomi Unkhair saat melaksanakan Studi banding di Jakarta

kurun waktu 2018/2019 Provinsi dan Kab/Kota segera mempersiapkan calon-calon PPK dengan mengikutkan stafnya untuk tes kompetensi dimaksud yang akan difasilitasi ULP dan ikatan ahli pengadaan barang dan jasa Malut,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pascasarjana Ilmu Ekonomi Unkhair bekerjasama dengan ULP Malut akan

mendatangkan Kepala LPPK pusat dan instruktur nasional di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah ke Ternate dengan agenda Training of Trainir (TOT) calon PPK se-Malut. TOT, kata Amran, sangat penting karena pada tahun 2020 nanti bila PPK tidak memiliki sertifikat keahlian sesuai Perpres 16 tahun 2018, maka daerah tidak berhak

menetapkan PPK, dan pusat akan menunjuk agen pengadaan dari luar daerah untuk posisi PPK di daerah. ”Untuk itu bupati dan walikota harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, karena sumber masalah utang dan korupsi di daerah karena banyak PPK tidak memahami tupoksinya,” terangnya. (tr-03/nty)

Perkenalkan UMMU pada Mahasiswa Baru TERNATE - Pada dasarnya, mahasiswa adalah pilar perubahan (agen of change). Mahasiswa sebagai dimensi untuk memperkuat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal inilah yang disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Dr. Saiful Deni kepada mahasiswa baru UMMU, saat pembukaan Pelatihan Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK), kemarin (28/8).

Rektor pada kesempatan itu langsung memperkenalkan UMMU kepada para calon mahasiswanya. Mulai dari misi UMMU, UMMU sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) hingga UMMU sebagai integral gerakan Da’wah di berbagai bidang yakni pendidikan tinggi, kesehatan berupa rumah sakit, peribadatan berupa masjid, AlIslam dan Kemuhammadiyaan.

“Tujuan semua itu, menciptakan budaya akademik yang kondusif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah kepulauan yang dilandasi nilai-nilai Islam,” jelasnya. Selain itu, meningkatkan proses pembelajaran yang bermutu dengan memanfaatkan dan mengembangkan hasilhasil penelitian. Meningkatkan peran serta UMMU dalam menggali potensi sumber daya di wilayah kepulauan. ”Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengabdian masyarakat dalam menunjang proses perwujudan nila-nilai catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah kepulauan,” pungkasnya. (tr-03/nty)

P2KK: Suasana Pembukaan P2KK UMMU

SAMBUNGAN MAJANG RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 16

...UKM Samb Hal. 13 ANAK PUTUS SEKOLAH: Salah satu anak putus sekolah yang kembali didaftarkan ke sekolah oleh komisi III

ABD YAHYA ABDULLAH MALUT POST

...SEKOLAH Samb Hal. 13

Dari informasi yang diterima dari masyarakat, Komisi III DPRD Kota Ternate langsung terjun ke lapangan untuk menemui lima anak yang putus sekolah. Dari informasi yang digali, rata-rata anak tersebut berhenti sekolah karena terkendala biaya. Komisi III berharap, pemkot dapat membentuk tim untuk mendata dan merangkul anak-anak yang sudah putus sekolah.” Kalau anak-anak itu tidak bisa lanjutkan sekolah, tentu masa depannya suram,” tandas politisi NasDem ini.

Setelah menemukan lima anak ini, komisi III langsung mencari sekolah agar kelimanya bisa melanjuti pendidikan.” Kami sudah cari sekolahnya, ada yang masuk SMP Islam dan ada di SMP Banau. Lima anak yang putus sekolah ini tersebar di kelurahan Kalumata, Kampung Pisang dan Kampung Makassar Timur. Lima anak tersebut diketahui putus sekolah lantaran terbentur biaya,” terang Lela sapaan akrabnya.

Langkah untuk mengembalikan anakanak ke yang putus sekolah, lanjut Nurlela merupakan bagian dari upaya menuju Ternate kota layak anak (KLA). Untuk menjadi KLA pemkot Ternate harus memenuhi 24 indikator, diantaranya seluruh anak harus mengantongi akta kelahiran dan menun-

...PBB Samb Hal. 13

Kepala BP2RD Ahamad Yani Abdurahman mengatakan, pihaknya mulai melakukan penyisiran rumah dinas pemerintah terkait pembayaran PBB, salah satunya rumah dinas milik Kapolres Ternate.” Alhamdulillah pak kapolres merespons baik terkait masalah PBB ini,” ujarnya.

Pembayaran PBB, kata Ahmad Yani merupakan, bagian dari kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB untuk rumah dinas lembaga pemerintah yang belum terdata dan membayar PBB tahunan. Sebab menurutnya, masih terdapat sejumlah rumah dinas milik lem-

...PPNS Samb Hal. 13

“Kehadiran PPNS juga bisa berdampak pada PAD. Sebab setiap sanksi langsung disertai dengan denda jika ada masyarakat yang melanggar perda itu,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Kasatpol-PP Fhandy Mahmud saat dikonfirmasi mengaku akan berkoordinasi dengan Kemenkumham agar pelaksanaan pelantikan ke 10 PPNS segera dilakukan.” Kami berharap pelantikan bisa

taskan anak yang putus sekolah.” Kami juga akan membentuk tim serta pos pengaduan di kantor DPRD, agar bisa mendata anakanak putus sekolah. Selama ini banyak program beasiswa di setiap sekolah yang bertujuan untuk membantu anak putus sekolah agar tetap mengenyam pendidikan, tapi selama ini tidak berjalan baik,” sentilnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Ternate Merlisa mengatakan, DPRD tetap berupaya mensukseskan program wajib belajar 12 tahun.

Sebab, selama ini masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa menuntaskan pendidikan hingga lulus jenjang sekolah menengah atas. DPRD kata Merlisa, akan menjemput bola dengan mencari anak-anak yang putus sekolah.” Kita juga akan bentuk tim khusus, namanya unit reaksi cepat penanganan rentan putus sekolah. Tim ini akan mencari informasi mengapa anak-anak sampai putus sekolah, kita akan upayakan agar anak tersebut bisa kembali ke sekolah,” ujar politisi PDI P ini. Menurutnya, rata-rata anak yang putus sekolah karena terkendala biaya, olehnya itu pemkot harus menyediakan beasiswa khusus anak yang putus sekolah.

Selama ini memang telah beasiswa yang disiapkan, namun tidak optimal, karena kurang sosialisasi. “ Dikbud juga harus membentuk tim agar bisa mendata anak putus sekolah,” pungkasnya. (cr-05/rul) baga pemerintah yang belum terdata dan membayar PBB. ” Padahal dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD juga dikenakan PBB. Untuk itu kita akan terus melakukan sosialisasi dan mendata serta meminta mereka untuk membayar PBB. Kapolres Ternate saat kami melakukan pendataan langsung diselesaikan. Selanjutnya kita akan mendata perumahan perwira termasuk asrama,” terangnya.

Ahmad Yani mengakui, meski PBB untuk rumah maupun asrama sangat kecil, tetap itu merupakan potensi PAD yang harus dioptimalkan. ”Dalam waktu dekat akan dilakukan penyisiran,” pungkasnya.(cr-05/ pn/rul) dilakukan dalam waktu dekat ini, sementara untuk sekretariatnya akan kita dorong di 2019 mendatang,” terangnya. Kata Fhandy pelantikan PPNS ini akan segera dilakukan agar mereka secepatnya mulai bertugas.

Pengukuhan ke 10 PPNS itu akan dilakukan oleh kemenkumhan dan sekaligus mengeluarkan SKnya atau lisensi sebagai dasar dalam menjalankan tugas. ” Dalam PPNS ini di dalamnya juga tergabung unsur kepolisian dan kejaksaan, karena itu membutuhkan sekretariat, harapannya tahun depan bisa diakomodir,” pungkasnya.(cr-05/rul)

Reklamasi yang sudah dilakukan pada Kelurahan Kayu Merah sampai Kelurahan Kalumata luasannya sudah mencapai 75×300 meter, dengan anggaran yang sudah mencapai Rp 35 miliar menggunakan sistem pekerjaan tahun jamak atau multiyears yang pekerjaannya sudah 75 persen rampung. Untuk menopang pembangunan zona ekonomi baru ini Risval mengaku, tahun depan PUPR akan mengusulkan DAK fisik yang lebih besar lagi .” Dengan adanya zona ekonomi baru ini pusat perbelanjaan akan terbagi tidak hanya terfokus di dalam kota saja, selain itu agar menghindari kepadatan penduduk yang terpusat di dalam kota. Selain itu juga dapat menghindari terjadi kemacetan, apalagi jelang idul fitri, pusat perkotaan selalu menjadi biang kemacetan. Dengan adanya zona ekonomi baru ini hal-hal tersebut bisa diatasi, “ terang Risval.

Pemkot, kata Risval, sudah memikirkan kondisi Ternate pada 5 sampai 10 tahun kedepan, akan berkembang seperti apa. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan, sementara ruas jalan tidak bisa diperlebar, otomatis akan menimbulkan kemacetan yang parah, karena itu langkah antisipasi sudah dipikirkan.

Salah satunya dengan menyiapkan zona ekonomi baru, karena di sana tidak hanya fokus pada pusat perbelanjaan saja, tapi juga akan dibangun jalan.” Jadi nanti kita juga akan koordinasi dengan satker dan balai jalan agar bisa membantu dalam pembuatan jalan, seperti yang dilakukan di Kota Baru sampai Bastiong,”jelasnya.

Rencananya, sambung Risval , pemkot kedepannya akan menyambungkan jalan dari Kota Baru menuju Bastiong lalu tersambung hingga ke Kayu Merah dan Kalumata yang saat ini dibangun zona ekonomi baru. Namun karena kondisi keuangan yang terbatas pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari satker dan balai.

Setelah reklamasi Kayu Merah Kalumata tuntas baru akan dilakukan

...KAJIAN Samb Hal. 13

Contoh, saat ini sedang gencar dilakukan penataan ruang laut lewat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau simpelnya disebut tata ruang laut.

Sementara terkait reklamasi, tentu saja dampak utamanya pada habitat hidup ekosistem laut tempatan, karena ruang hidupnya ditimbun. Semen-

...APEKSI Samb Hal. 13

Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu, didampingi wakil Ketua APEKSI Burhan Abdurahman serta sejumlah pengurus.

Dalam pertemuan itu dibahas terkait dukungan Kemenpar untuk penyelenggaraan pawai budaya nusantara kotakota anggota APEKSI, serta dibuat standarisasi penyelenggaraan event, agar lebih berkualitas.Wakil Ketua APEKSI Burhan Abdurhman mengatakan, selam ini, event yang dilakukan di setiap kabupaten/kota yang masuk forum APEKSI terlihat masih sederhana dan belum berkualitas, karena itu APEKSI meminta Kementerian Pariwisata untuk membuat standarisasi agar setiap event bisa lebih berkualitas,” ujar Burhan yang juga Wali Kota Ternate ini.

Menurut Burhan, pertemuan terse-

...FGD Samb Hal. 13

ungkap Kepala Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi, Departemen Linguistik FIB Universitas Indonesia, Totok Suhardjanto saat ditemui wartawan, usai FGD di Benteng Oranje, Selasa (28/8).

Hal ini jika dibiarkan, kata Totok mungkin dalam kurun waktu 30 hingga 50 tahun ke depan. Bahasa daerah Ternate dan Tidore akan hilang. Olehnya itu, dengan FGD ini. Pihaknya mengajak semua orang yang mempunyai kepentingan dan kepedulian terhadap budaya dan bahasa Ternate-Tidore untuk berpikir bersama-sama. Serta mencari permasalahannya apa-apa saja. Dan nantinya, solusi apa yang bisa ditawarkan agar direkomendasikan kepada pemerintah.

Adanya FGD ini juga untuk merevitalisasi bahasa daerah yang sudah hampir punah. Menurutnya, dalam diskusi itu, ada peserta yang mengatakan salah satu masalahnya yakni anak-anak muda sekarang menganggap bahasa

pembicaraan. Pusat perbelanjaan pada kawasan itu akan dibangun oleh pemkot atau melalui investasi pihak ke tiga.” Nanti kita akan bicarakan dengan instansi terkait, karena rencananya, Disperindag juga akan mengusulkan pembangunan pasar baru di wilayah reklamasi tersebut pada tahun depan, “ terangnya Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate membangun zona ekonomi baru pada wilayah Selatan Kota Ternate yakni di kawasan Kayu Merah dan Kalumata dianggap dapat membuka pertumbuhan ekonomi baru di sektor riil yakni Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Ekonom Universitas Khairun (Unkhair), Amran Husen mengatakan, pembukaan zona tersebut juga akan menyerap tenaga kerja lokal. Di lain sisi juga akan mendongkrak penerimaan pajak dan retribusi daerah baru sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).” Tapi karena pembukaan zona ekonomi baru itu pada kawasan pantai yang direklamasi jadi harus dihitung juga soal keseimbangan lingkungan dan habitat serta biota laut di kawasan itu,” katanya kepada Malut Post, Selasa (28/8). Menurutnya, harus ada kajian secara mendalam terkait zona ekonomi baru ini, khususnya di sektor ekowisata. Sehingga pembangunan zona tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan zona-zona sebelumnya.

Maksudnya, ketika orang berkunjung ke zona ekonomi ini dapat memahami, Ini Kota Ternate dan Maluku Utara (Malut) secara komprehensif sebagai daerah kerajaan dengan latar belakang sejarahnya. “Jadi selain ada nilai ekonominya, juga ada nilai religi sebagai daerah kesultanan,” tandasnya.

Zona ini, lanjut Ekonom Pembangunan Perencanaan wilayah Unkhair ini, harus sedikit berbeda desain pembangunannya. Sehingga, segment pasar nanti juga berbeda lebih ke kelas menengah atas, dengan tetap memberi akses 40% untuk kelas kecil dan menengah. Sementara, 60 % nya untuk kelas menengah atas. Dengan begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) bisa men-

jual zona ini ke publik di luar Malut.

“Ini langkah terobosan sehingga infrastruktur dan sarana prasarana yang dibangun untuk menunjang ekowisata di zona ini harus lebih baik dan memiliki nilai jual yang lebih di mata para turis lokal dan manca negara,” jelasnya.

Meski mendukung langkah pemerintah yang membangun zona ekonomi baru, Doktor jebolan Universitas Brawijaya ini menegaskan beberapa point, agar menjadi perhatian Pemkot yakni, tetap menjaga daerah ini sebagai daerah kesultanan. Sehingga, kearifan lokal Ternate dan Malut secara keseluruhan harus terus dijaga.

Selain itu tenaga kerja lokal juga harus menjadi prioritas. “Jangan sampai yang mendapat tempat adalah Tenaga Kerja dari luar,” paparnya.

Selain itu, untuk peningkatan PAD jenis retribusi dan pajak harus diatur dengan regulasi yang jelas. Agar, menghindari pungutan liar dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Senda Ekonom Pembangunan Kebijakan Publik Unkhair, Muamil Sun’an, menambahkan, pembangunan zona ekonomi baru harus mendorong aktivitas ekonomi sektor UKM dan itu harus diatur secara baik agar tidak mendiskriminasi pelaku UKM. Jika sektor zona ekonomi baru sudah resmi beroperasi, pemkot harus memfasilitasi UKM agar tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha besar. Pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan untuk sektor UKM.” Harapannya zona ekonomi baru ini dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat kecil serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tandasnya. Muamil menyarankan, pembukaan zona ekonomi baru itu jangan hanya sekadar penyediaan fasilitas. Tetapi, perlu juga menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat kecil seperti sektor UKM. Agar itu dapat berkembang dan menjadi penggerak ekonomi daerah.” Sektor UKM ini harus benar-benar diberdayakan agar jadi penggerak ekonomi daerah,” pungkasnya. (cr-05/mg-01/rul).

tara ekosistem pesisir itu adalah bagian penting pada siklus kehidupan di laut. “Makanya dibutuhkan kajian lingkungan yang serius,” paparnya.

Selain ekosistem, menurut Ismet, hal yang harus diketahui yaitu dampak terhadap perubahan pola arus yang nantinya terjadi akibat penimbunan tersebut. Karena arus laut, juga merupakan salah satu bagian penting bagi kehidupan masyarakat pesisir.” Perubahan aspek sosial dan budaya tempatan juga harus diperha-

tikan,” tukasnya. Dampak kesehatan pada masyarakat sekitar, yang biasa terjadi saat penimbunan, biasanya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terutama terhadap anak. ” Kita juga harus memperhatikan seberapa besar dampak penimbunan terhadap banjir rob di wilayah lain. Hal-hal seperti ini merupakan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat sebelum proses reklamasi pantai dijalankan,” terangnya. (mg-01/rul)

but sangatlah penting. Sebab APEKSi setiap tahun selalu menyelenggarakan Rakornas dan event-event pariwisata, seperti budaya dan tarian serta hal-hal lain yang menyangkut pariwisata.”Jadi dalam pertemuan itu kami menyampaikan agar, event-event setiap tahun oleh APEKSI tersebut, bisa menjadi event atau agenda tahunan dari kementerian pariwisata,” terangnya.

Setiap pelaksanaan rakornas lanjut Burhan, seluruh kota akan menampilkan budayanya masing-masing daerah. kadang ada yang tampil maksimal, tapi ada juga yang biasa-biasa saja.

Karena itu dengan pertemuan tersebut APEKSI berharap kementerian bisa ikut masuk dan berperan di dalam, agar dapat mendesain event-event ini lebih berkualitas lagi.” Dalam hal ini ada standarisasi setiap event,” harapnya.

Selain itu, APEKSi juga berharap agar menteri dapat memfasilitas serta mendesain standarisasi setiap

pawai budaya yang dilaksanakan oleh APEKSI. Agar hasilnya lebih berkualitas seperti pembukaan Asean Games.”

Menteri sangat merespons baik dan dalam waktu dekat, kementerian akan mengadakan workshop yang menghadirkan seluruh kabupaten/kota yang masuk dalam pengurus APEKSI untuk mengikuti workshop tersebut. Dalam workshop itu akan ada pelatih atau kurator yang menyajikan desain-desain setiap event,” terang wali kota Ternate dua periode ini.

Dengan pelaksanaan workshop itu setiap kabupaten/kota bisa membentuk kurator atau pengurus yang dapat mendesain event lebih berkualitas.

Pengurus itu yang lebih tahu standar dari setiap event yang dilaksanakan. ”Seperti tarian soya-soya, akan dibuat formasi baru agar terlihat lebih menarik, jangan hanya diam di tempat begitu saja, tetapi harus membuat formasi baru,” pungkasnya.(cr-05/pn/rul)

daerah adalah bahasa kampungkampung. Misalnya ketika mereka berjalan-jalan di tempat keramaian seperti mall, di sana mereka tidak berani menggunakan bahasa daerah. karena, mereka takut ditertawakan orang dan dianggap kampungan. “ Sikap seperti ini yang akan kami rubah, ini bahasa identitas daerah sendiri. Masa dibiarkan hilang begitu saja tanpa ada upaya untuk menggunakan bahasa itu kembali. Ini sama halnya kita membiarkan pulau Ternate terkikis oleh abrasi lautnya, tanpa ada usaha untuk menyelamatkan. lamakelamaan tentu pulaunya akan hilang,” terangnya.

Dikatakan di Pulau Jawa, pada daerah-daerah pinggir masih menggunakan bahasa daerah. Tapi untuk kota besar, sudah mulai hilang. Terkikisnya bahasa daerah, sambungnya, salah satu faktor dikarenakan dedikasi bahasa daerah dari orang tua terhadap anak tidak ada. “Biasanya mereka malas untuk mengajarkan pada anak dan membiasakan anak pakai bahasa Indonesia dari kecil. Sehingga, dampaknya anak tidak tahu bahasa ibu,” imbuhnya.

Dari permasalahan-permasalahan itu, Totok berharap pemerintah pusat segera meresmikan Undang-undang (UU) budaya dan bahasa daerah. Agar bisa dijadikan payung hukum untuk menggalakan penggunaan bahasa ibu.

Lebih jauh, Totok mengajak masyarakat hingga pemerintah agar belajar dari Negara Filipina. Di sana, ada satu program yang namanya Multilingual Mother Tongue Base Education (MMTBE). Itu merupakan program pemerintah untuk merevitalisasi penggunaan bahasa daerah. Di

Filipina, masalahnya juga sama seperti di Indonesia dan daerah-daerahnya.

Ada bahasa nasionalnya yakni Filipino dan Bahasa Inggris yang menjadi ancaman juga bagi bahasa-bahasa lokal.

Olehnya itu, pemerintah di sana membuat UU yang mengharuskan pendidikan dasar belajar bahasa daerah.”

Jadi, anak-anak TK hingga siswa kelas tiga SD harus menggunakan bahasa lokal. Nanti kelas empat baru siswa itu menggunakan bahasa nasional yakni Filipino dan Bahasa Inggris,” jelasnya.

Belajar muatan lokal bahasa daerah, kata Totok, tidak cukup jika hanya dipelajari secara formal. Namun, juga harus dibawa dalam informal. Misalnya, ada komunitas yang menggalakan bahasa lokal, itu justru sangat baik. “Di sini ada komunitas pemuda Ternate, bisa buat acara berupa teater atau lainnya dengan menggunakan bahasa daerah. Hal itu mesti terus berlanjut hingga masyarakat menjadi terbiasa.

Jadi sekolahnya mengajarkan, dan masyarakatnya juga mendorong. Kalau tidak, maka percuma saja,” tambahnya.

Setelah dilaksanakan FGD dengan pihak guru, pemerhati budaya dan bahasa, serta komunitas-komunitas yang mencintai bahasa dan budaya.

Sambung Totok, timnya akan membuat sebuah rekomendasi dalam bentuk buku untuk dikirimkan ke pusat dan daerah-daerah di Indonesia. Agar guru-guru serta masyarakat melihat permasalahan-permasalahan dalam penggunaan bahasa daerah. “Nanti kami bukukan untuk mempermudah dan memperluas penggunaan bahasa daerah dan permasalahannya,” jelasnya. Seraya mengatakan untuk Malut, Ternate dan Tidore menjadi titik awalnya. (mg-01/rul).

OPINI

RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP MENUJU KOTA LAYAK ANAK SEMUA daerah baik kabupaten/kota di Indonesia, ingin daerahnya menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Namun proses tersebut bukan perkara mudah, butuh kerja keras masing-masing pemerintah daerah.

Pemerintah sendiri sudah meluncurkan program sejak lama. Indikator KLA tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011. Antara lain persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Selanjutnya disebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun; tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. Juga diatur indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pojok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia kawasan tanpa rokok.

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi angka partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Masih banyak juga aturan lain yang harus dipenuhi daerah untuk masuk dalam kategori KLA Di Kota Ternate, masih ada 15 ribu anak yang belum memiliki akta kelahiran. Padahal, akta lahir merupakan salah satu dari 24 indikator yang harus dipenuhi untuk mendapat predikat KLA. Karena itu pemda harus turun tangan menjemput bola menyelesaikan persoalan ini. Lakukan sosialisasi namun di satu sisi orang tua juga harus menyadari bahwa akta kelahiran sangat penting bagi buah hatinya. Satu per satu indikator tersebut harus dipenuhi, agar daerah kita ini masuk dalam kategori KLA. Sebab anak adalah masa depan negara ini, dan mereka harus mendapatkan haknya untuk hidup layak. Semoga. (*)

O m Faduli

Di Tengah Himpitan Perang Dagang (Global Vs Lokal Part I) “Walaupun Indonesia terkaya sumber daya alamnya di dunia, tetapi selama Iptek tidak merdeka, seperti juga politik negaranya, maka kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak akan menjadikan penduduk sejahtera, melaikan sematamata akan menyusahkan, seperti 350 tahun dijajah Belanda.”

SEPENGGAL kalimat yang di ungkapkan oleh bapak Republik, Tan Malaka di atas adalah cerminan Indonesia tempo ini. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya luar biasa hanya akan menjadi petaka jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini akan dimanfaatkan oleh bangsa lain dengan kekuatan politik dan kecerdasan, dapat memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk di jadikan kekuatan ekonomi yang dapat membelenggu Indonesia kedepannya.

Sumber daya alam yang melimpah perlu dimanfaatkan dengan baik agar dapat menjadi kekuatan utama pada pencaturan perdagangan global. Sebab, kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik akan mampu bersaing pada poros perang dagang ke depan. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah kenapa sumber daya alam dan kenapa Indonesia?

Yang pertama, Sumber daya setiap negara berbeda-beda dan sejak era revolusi sampai era industri saat ini, sumber daya merupakan lokomotif yang menciptakan asap-asap kapitalis yang sangat penting.

Setiap negara yang di dalamnya menganut paham ekonomi liberal akan paham bagiamana sumber daya alam berperan penting dalam sistem produksi yang pada akhirnya menciptakan produkproduk handal bernilai tinggi dan dengan tujuan menguasai pasar. Maka, suatu negara atau industri berwujud negara mampu menguasai sumber daya negara lain, sudah tentu menguasi kekuasaan pasar 20-30 tahun kedepan di negara tersebut.

Kedua, kenapa Indonesia? sebab Indonesia memiliki sumber daya alam yang diinginkan oleh semua negara.

Sumber daya Indonesia yang kaya adalah investasi menarik bagi negara lain untuk menguasai demi kelancaran input-input produksi industri –industri besar. Di tambah Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumtif yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai kandidat ideal meraih posisi penguasa perdagangan dunia.

Dalam sebuah buku berjudul “ Maping the global future, National Intelegensia council” yang di tulis oleh Robert dan pernah diulas dalam Tempo (baca tempo) menghasilkan 4 kesimpulan tentang rencana awal mula perang dagang yang dihadapi dunia saat ini. yakni, Cina akan menjadi negara ekonomi dunia, Amerika akan menjadi pemimpin perubahan dunia, India akan menjadi negara teknologi dunia dan terorisme menjadi ketakutan dunia.

Dalam opini ini saya akan menyederhakan antara perang dagang Cina dan Amerika serta penguasaan dan peruba-

Aspirasi Pembaca TELEPON PENTING

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040

Institut Tinta Manuru

han perilaku konsumtif Masyarakat Indonesia di tengah pusaran perang dagang.

Indonesia Masuk Perangkap Pangan, Perilaku Konsumtif dan Rantai Pemasaran Produksi Pemasaran Pangan Dunia Sebagai negara yang mempunyai wilayah tropis terbesar kedua setelah Brasil, Indonesia adalah surganya kekayaan alam baik laut maupun darat.

Posisi ini seharusnya membawa berkah minimal kesejahteraan bagi semua rakyat dan mampu memanfaatkan kapasitas produktifitasnya menjadi terdepan dalam menguasai pasar perdagangan dunia.

Namun yang terjadi justru berbeda, Indonesia malah menjadi negara yang masuk dalam perangkap pangan dunia (food Trap). Pangan yang seharusnya mampu dan layak di produksi secara mandiri dalam negeri harus didatangkan dari negara lain. Pada tahun 2017 menurut data BPS terdapat 14 komoditas pangan dan termaksud di dalamnya 7 komoditas pangan dunia yakni gandum, kedelai, daging, ayam ras dan telur ayam masuk pada kategori kritis.

Sedangkan jenis pangan lainnya yakni beras, tepung terigu, bawang putih, cabe kering, lada dll masuk kategori hamir kritis. Dan dari total anggran yang harus dikeluarkan untuk biaya impor sebesar 23,501Triliun Rupiah. Bagiamanakah Indonesia bisa masuk perangkap pangan? Maka seperti yang dikemukakan di atas bahwa setiap negara atau mengatasnamakan negara menguasi seluruh sumber daya akan mampu menguasai pasar di negara tersebut. Pertama, masuknya Indonesia dalam jebakan pangan dunia harus dikaji dari sisi penguasaan sistem pemasaran input sampai output.

Pada tahun 2017, jumlah Industri yang menguasai pasar input dalam hal penjualan senilai 40 miliar dan perusahaan dengan kedudukan lima teratas adalah Syngenta, Monsanto, Bayer Crop, Dow Agro (sebagian negara besar). pada sisi Usaha Tani terdapat nilai tambah sebesar 1.952 milliar dolar AS yang tersebar pada 450 juta usaha tani dengan kapasitas lahan > 100 Ha : 05% sampai kurang dari 2 hektar ( terjadi di Indonesia). pada sisi

cer Center USA menunjukan bahwa Titanium Dioxida Nanopertikel yang terdapat dalam produk food dimanamana.Titanium Dioxida Nanopertikel dapat menyebakan kerusakan genetika sistem yang merupakan sumber berbagai penyakit, seperti kanker dan penyakit kronis lainnya. Penyakit-penyakit kronis ini dapat menyebakan kerugian bagi negara yang menyebabkan negara dan warga negara harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pengobatan, maka jangan heran ketika biaya kesehatan merupakan salah satu pengeluaran terbesar masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, potensi penyakit yang tercipta dari produk-produk kemasan dan instan di satu pihak adalah keuntungan bagi corporate yang bergerak di bidang kesehatan. Artinya bahwa terjadi peningkatan permintaan terhadap kesehatan (obat dll) membuat coorporate dapat memanipulasi penawaran dengan ketersediaan yang di batasi sehingga menguntungkan bagi mereka.

Perang dagang atau perang Coorporate di Indonesia?

Perang dagang antara Amerika dan Cina baru-baru ini sangat menghebohkan dunia.Lihat saja bagaimana US memanipulasi dollar terhadap negara-negara berkembang dan Cina yang memiliki target menjadi negara pereknomian dunia melakukan eksanspansi perdagangan gila-gilaan. Indonesia sendiri merupakan pasar penting bagi kedua negara, selain sebagai pemilik input juga merupakan pasar konsumtif dunia. Antara Amerika dan Cina di Indonesia sudah pasti kita memiliki cara pandang masing-masing, misalnya saja Cina dengan serbuan tenaga asing, penjualan aset-aset pelabuhan sebagai sarana logistik, produk-produk KW super sampai abal-abal dan Amerika yang notabenenya penguasa pasar food semisal KFC, MC donalds, Council dan sumber daya alam (freeport) akan mempertahankan penguasaan pasarnya secara ketat.

Di satu sisi adanya keinginan masuk pasar dan penguasaan sumber daya di satu sisi terjadi barrier to entry untuk mempertahankan pasar. Secara tidak langsung kita dapat mengatakan bahwa perang dagang yang saat initerjadi merupakan perang coorporate yang menggunakan kekuasaan negara untuk mendapatkan power legitimasi.

Jika Cina dapat menguasai pasar Indonesia maka sudah barang tentu Coorporate Amerika harus angkat kaki begitu pula sebaliknya jika US mampu mempertahankan pangsa pasarnya maka Cina harus berupaya dengan strategi yang berbeda. Lantas bagimana dengan Coorporate Indonesia? yang pasti menurut hemat saya jika Indonesia tidak mampu melakukan pertahanan secara kuat dalam campur tangan perekonomian lebih dalam maka kita hanya menjadi pemilik sumber daya yang konsumtif. Semoga bermanfaat dan mari berbenah.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Bencana Bukan Azab Allah

Polda Malut (Pelayanan) Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

Fauji Yamin

pengelolaan pangan dan pedagangan hanya terdapat 10 perusahaan yang menguasai penjualan dunia senilai 490 Milliar dollarAS dan lima teratas adalah Nestle, Cargill, ADM, Unilever, Kraft Foods pada sisi pengecer pangan ada 5 perusahaan besar dengan omset total 1,091 Milliar dollar AS yakni Wal-Mart, Carrefour, Metro Group, Tesco, Seven and I sedangkan pada sisi konsumsi penghasilan total dari sistem pemasaran ini senilai 6,5 Miliar dollar AS dan Indonesia adalah salah satu dari rangkaian rantai pemasaran ini. Masuknya Indonesia dalam perangkap pangan global merupakan strategi control Corporate food chain dimana hanya ada 3 koorporasi besar yang menguasi market dunia dengan market share sebesar 47%, yakni Sygenta 9%, DuPont 15%, Monstanto 23%. Dengan penguasaan pasar food in the world sebesar 90 % dan semua perusahaan ini adalah milik Amerika, Cina dan Jepang. Dengan penguasaan sistem pemasaran pangan dunia di atas, sudah barang tentu Indonesia terutama masyarakatnya mengalami kerugian yang tidak sedikit. Artinya secara tidak langsung kita di perlihatkan secara fakta bahwa sudah terjadi penguasaan sumber daya alam menjadi proses produksi yang dikuasi dari input sampai output. Selain sebagai potensi bisnis, sistem seperti ini akan merubah pola konsumtif masyarakat sebuah negara terhadap produk-produk instant. Beredarnya produk-produk instan di kalangan masyarakat terutama Indonesia pada akhir-akhir ini semakin intens, sebut saja penguasaan “air” yang dikemas menjadi praktis bagi masyarakat untuk di konsumsi telah menggeser asupan konsumsi menjadi lebih praktis. Jika dulu, masyarakat gemar memasak air, maka sekarang tinggal ke waralaba terdekat sudah mampu menciptakan apa yang disebut kepuasaan konsumen. Selain “air” masih terdapat banyak produk yang kita jumpai saat ini.

Bahkan makanan cepat saji, sayur mayur, bahan pangan lainya dapat dijumpai secara praktis. Sekali lagi siapapun yang dapat menguasai sumber daya ala dan mampu menciptakan nilai tambah menjadi produk akan menjadi pemain global. Untuk komoditas pangan yang memiliki nilai tambah, terdapat ribuan produk yang ada di Indonesia dan semuanya merupakan pemilik corporate 10 besar penguasaan food chain in the world. Sebut saja Unilever dengan produknya yang mencapai ribuan, Nestle, Coca-cola, Danone yang menjadi penguasa Air kemasan, Mars, Mondels dll. Produk-produk berlabel food ini telah menguasi dunia terutama Indonesia dengan gaya hidup konsumtif yang tinggi.

Akan tetapi, jebakan belum berakhir dengan hanya menjelaskan ribuan produk dan perusahaan-perusaahn besar penguasa marketing food dunia. Akan ada efek dari pola konsumsi produk instan yang lebih besar yakni kesehatan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti UCLA Jonson Comprensive Can-

(Persepsi Gempa Bumi Nusa Tenggara Barat) UNTUK yang kesekian kalinya negeri kita dilanda bencana di tahun 2018, Kali ini termasuk sangat menyedihkan karena terjadi bencana beruntut di tempat yang berbeda dengan tingkat kerusakan dan korban yang sangat tinggi. Pertama letusan Gunung Rinjani, kedua, Gili Lawa, Labuan Bajo, NTT, Rabu 01/2018; ketiga, Gempa Bumi 7 SR yang mengguncang wilayah NTB pada Minggu (5/8) pukul 18.46 WIB berdampak luas. Hingga Senin dinihari (6/8) pukul 02.30 WIB tercatat 82 orang meninggal dunia akibat gempa, ratusan orang luka-luka dan ribuan rumah rusak. Ribuan warga mengungsi ke tempat yang aman. Aparat gabungan terus mengevakuasi dengan penanganan darurat. Di saat penanganan berlangsung, Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, kembali diguncang gempa dengan kekuatan yang lebih besar. Masyarakat panik dan berhamburan di jalan-jalan, bangunan dan rumah rusak akibat gempa. Peringatan dini tsunami menyebabkan masyarakat makin panik dan trauma.

Tidak kalah menyedihkan adalah bencana banjir di Jakarta yang terjadi setiap hujan dengan intensitas tinggi lama. Akibat bencana beruntun itu, korban tewas dan hilang hampir mencapai seribu orang, ratusan orang luka-luka dan puluhan mengungsi. Karena pemberitaan yang

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Harun Gafur, S.Pd., M.Pd (Dosen Universitas Khairun dan Ketua Umum Mata Garuda Maluku Utara)

begitu massif, kesedihan pun merebak ke seluruh Nusantara hingga mancanegara. Alunan lagu ‘’Rintihan Ibu Pertiwi’’ di berbagai media membuat suasana kian pilu. Selain fakta yang memilukan, munculnya beragam interpretasi atas bencana dengan bumbu rasionalitas yang melampaui batas proporsional.

Salah satunya, menurut saya tidak proporsional adalah banyaknya anggapan bahwa bencana merupakan azab dari Allah SWT. Azab, menurut Ensiklopedi Islam yang ditulis oleh puluhan intelektual Muslim Indonesia berasal dari Bahasa Arab, artinya siksaan, pembalasan atau hukuman Alllah SWT bagi hamba-Nya yang melanggar peraturan-Nya atau hukum-hukum-Nya. Mengacu pada pengertian ini, anggapan bencana sebagai azab Allah jelas tidak proporsional, sebab sama artinya dengan berburuk sangka (su’udzan) bukan saja pada para korban tapi juga pada Allah SWT. Padahal Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalaupun Allah dianggap memberi azab, pastilah hanya diperuntukkan bagi mereka yang membuat kesalahan dan melanggar

aturan-Nya bukan pada orang yang tak berdosa (apalagi bagi anak-anak yang masih suci’). Menghukum orang yang tak berdosa bertolak belakang dengan sifat-Nya yang Maha Kasih dan Maha Adil. Interpretasi yang proporsional terhadap bencana adalah, pertama, ia merupakan peristiwa yang tidak lepas dari Sunnatullah (hukum sebab akibat) yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian manusia karena tidak tunduk pada hukum, sebab akibat bencana bisa dihindari dengan menutup segala kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya bencana. Untuk menghindari bencana tanah longsor misalnya, bisa dengan menahan tanah yang berpotensi longsor dengan tanaman-tanaman berakar kuat atau dengan membangun tembok yang kokoh dan mampu menahaan agar tak terjadi longsor. Bencana banjir juga bisa dihindari dengan menyediakan lahan serapan air yang memadai atau dengan sistem drainase yang modern.

Kedua, bencana juga bisa dimaknai sebagai bentuk kejadiaan alam yang lebih rumit dari sekadar hukum, sebab akibat seperti gempa tektonik baik diikuti gelom-

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

bang tsunami atau tidak; gempa vulkanik akibat letusan gunung berapi serta bencana terjangan angin yang berkekuatan luar biasa seperti angin puting beliung, topan, badai atau sejenisnya. Terhadap bencana jenis ini, kalaupun manusia tak bisa mencegahnya, paling tidak bisa mendeteksinya lebih dini. Dengan kemampuan mendeteksi dini, bahaya yang ditimbulkannya bisa dihindari atau diminimalisir. Pada kasus meletusnya Gunung Merapi misalnya, para vulkanolog bisa mendeteksinya sejak dini.

Sayangnya, deteksi dini itu tak diikuti dengan kesadaran masyarakat sehingga jatuhnya korban tetap tak bisa dihindari.

Begitu pun pada kasus gempa dan tsunami di Mentawai, para ahli geologi sudah mampu mendeteksinya sejak dini. Tapi lemahnya kesadaran dan kurangnya infrastruktur dan alat-alat teknologi yang memadai membuat masyarakat sulit menghindar dari bencana `Dengan memahami bencana seperti itu, terbuka peluang bagi kita untuk menghindarinya atau meminimalisasi dampaknya. Kalau pun bencana kita anggap sebagai azab maka azab itu datang karena kebodohan dan minimnya kesadaran kita, absenya kebijakan pemerintah terkait upaya-upaya mitigasi bencana, bukan azab dari Allah SWT yang sedang murka. (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

EKONOMI BISNIS RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 18

INFRASTRUKTUR Proyek MRT Hampir Tuntas JAKARTA - Pembangunan konstruksi MRT Jakarta hampir mencapai 96 persen. progres tersebut terdiri dari progres konstruksi elevated (layang), dan progres konstruksi underground (bawah tanah).

“Ini kira kira yang kita bangun progres konstruksi 94,42 persen depo dan elevated section, di bawah tanah 97,53 persen, overall 95,97 persen,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar.

Dengan progres saat ini, pihak MRT Jakarta memperkirakan proyek akan selesai sesuai target dan siap beroperasi secara komersial pada Maret 2019. “Kita masih punya beberapa bulan, kalau menuju 1 Maret 2019 jumlah hari kalender 184 hari. Ini yang akan kita selesaikan menuju tanggal itu,” tuturnya seperti dilansir dari detikfinance.

Seiring dengan penyelesaian pekerjaan konstruksi, MRT Jakarta juga tengah melakukan uji coba kesesuaian sistem (System Acceptance Test/SAT).

“Ini dimulainya fase testing and commissioning test, Agustus 2018, proses integrasi sistem. Kalau lihat kereta lalu-lalang itu adalah sebuah proses yang dimulai 9 Agustus sistem acceptance test,” tambahnya. (dtc/onk)

KREDIT BTN Kucurkan Rp 1 Triliun ke AP II JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk bakal mengucurkan kredit korporasi senilai Rp 1 triliun untuk PT Angkasa Pura II. Pembiayaan ini diberikan untuk meningkatkan pengembangan bandara di lingkungan AP II sekaligus dalam mendukung sinergi BUMN dan meningkatkan kinerja bisnis perseroan.

Direktur BTN Oni Febriarto mengatakan, pengembangan infrastruktur, termasuk bandara akan memiliki dampak berlipat ganda bagi industri lain.

Pengembangan infrastruktur memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat sekitar sehingga akan meningkatkan daya beli dan ekonomi pada kawasan tersebut. Melalui sinergi dengan AP II menjadi langkah strategis bagi perseroan untuk mendukung pengembangan infrastruktur. “Selain rencana pemberian kredit korporasi senilai Rp1 triliun ini, BTN juga membuka peluang kerja sama lainnya dengan AP II untuk mendukung ekonomi dalam negeri,” ujar Oni. Oni menjelaskan beberapa peluang kerja sama yang bakal dijajaki ke depannya yakni penyediaan jasa layanan dana, pemanfaatan fasilitas kredit dan pembiayaan, serta jasa layanan perbankan lainnya. Beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan AP II seperti Pengelolaan Dana Operasional Korporasi, Fasilitas Kredit/Pembiayaan Korporasi dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Sindikasi. BTN juga bakal memberikan pengelolaan dana konsumer bagi karyawan AP II dalam bentuk Tabungan dan Deposito. Karyawan perusahaan pengelola bandara ini juga bisa memperoleh fasilitas kredit serta pembiayaan kredit konsumer di antaranya dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah/ Apartemen (KPR/KPA), Kredit Ringan Karyawan, dan Kredit Agunan Rumah. Fasilitas jasa dan layanan perbankan lainnya yang juga akan diberikan seperti Bank Garansi, SKBDN, Cash Management System, dan Virtual Account. Adapun, AP II berencana terus melakukan pengembangan bandara yang dikelola perseroan dalam rangka antisipasi lonjakan penumpang yang diproyeksikan akan mencapai lebih dari 100 juta penumpang per tahun pada 2025.

Sebagai pengelola 15 bandara di Indonesia, Angkasa Pura II menyiapkan dana guna mengembangkan usaha dan peningkatan fasilitas bandara baru yang akan dikelola. Dalam pemenuhan kebutuhan dana capex tersebut, Angkasa Pura II mencari pendanaan salah satunya dengan menggandeng anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BTN. Sementara Direktur Keuangan AP II Andra Agussalam mengungkapkan dengan adanya dana investasi dari perseroan sebesar Rp1 triliun, akan mempercepat pengembangan infrastruktur sejumlah bandara baru yang dikelola pihaknya. Beberapa bandara yang akan dikembangkan seperti Bandara Jember, Bandara Palangkaraya, hingga pengembangan Runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. “Pengembangan fasilitas dan infrastruktur bandara akan terus kami lakukan untuk memaksimalkan pelayanan.

Dengan bertambahnya bandara yang kami kelola, kami optimistis dapat meraih pendapatan lebih dari 20 persen dibandingkan dengan pendapatan 2017 lalu,” jelas Andra. (jpnn/onk)

SURYANI MALUT POST

MELIMPAH: Stok ayam potong beku di Ternate masih aman

Penjualan Daging Ayam Turun Stok Melimpah, Harga Stabil Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Meskipun sudah sepekan hari raya Iduladha, penjualan daging ayam di Pasar Higienis Bahari Berkesan Ternate, belum

Tanggal Muda, Dompet Laris TERNATE - Harga dompet dI Kota Ternate bervariasi tergantung mutu.

Harganya antara Rp 85 ribu - Rp 275 ribu per buah. “Harga dompet tergantung kualitasnya,” tutur Yati, penjual dompet di Jatiland Mall.

Khusus untuk dompet perempuan,

kembali ke kondisi normal. Pedagang mengaku dalam sehari mereka hanya bisa menjual 100 ekor daging ayam beku, padahal pada kondisi normal mencapai 200 - 300 ekor.

“Setelah lebaran sepi. Kemungkinan karena belum menerima gaji atau masih punya banyak daging di rumah,” kata Ahmad, penjual daging ayam. Dia mengaku penjualan per hari hanya 100 ekor, padahal sebelumnya di atas 200 ekor. Kon-

disi ini mempengaruhi omsetnya.

Untuk harga antara Rp 30 ribu - 45 ribu per ekor, jika di hitung per kilogram Rp 40 ribu. “Kalau stok ayam potong aman,” akunya.

Pedagang lainnya, Ruslan mengatakan penjualan tidak ramai seperti sebelumnya karena masyarakat masih punya banyak stok daging kurban di rumah. Untuk harga bervariasi antara Rp Rp 43 ribu - Rp 52 ribu per ekor, dan Rp 39.500 per

dijual mulai Rp 100 ribu - Rp 200 ribu.

Dia mengaku penjualan tetap ramai, apalagi saat tanggal muda. “Tanggal muda habis terima gaji, penjualan dompet meningkat,” katanya.

Pedagang lainnya Rani menambahkan, dia menjual dompet untuk laki-laki dan perempuan. Harga dompet laki-laki Rp 175 ribu - 185 ribu, dompet perempuan Rp 225 ribu - Rp 275 ribu. “Dompet perempuan harganya lebih tinggi dibandingkan laki-laki,” tuturnya.

Selain itu pembeli dompet juga lebih banyak perempuan.Pedagang lain Naila menambahkan, harga dompet yang dijualnya Rp 85 ribu - Rp 128 ribu per buah. “Kualitas dompet yang saya jual bagus,” akunya.(mg-02/onk)

kilogram. Sementara harga barito (bawang, rica dan tomat) stagnan.

Rica keriting Rp 40 ribu - Rp 50 ribu per kilogram, rica nona Rp 40 ribu Rp 45 ribu per kilogram, cabai rawit Rp 60 ribu per kilogram. Harga tomat Rp 5000-Rp 8000 per kilogram, bawang putih Rp 30 ribu - Rp 40 ribu per kilogram, harga bawang merah Rp 40 ribu per kilogram. “Stoknya masih banyak,” tutur Mala, pedagang.(mg-02/onk)

Tak Tahu Kelangkaan Bapok TERNATE - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate tidak mengetahui keterbatasan persediaan bahan pokok (bapok).

Menurut Kepala Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Disperindag, Lakamisi, mereka belum mengecek stok barang di pasar sehingga tidak mengetahui persedian barang seperti minyak goreng curah yang persediaannya menipis. “Kita terakhir cek harga

barang minggu pertama Agustus.

Kita belum konfirmasi soal persediaan barang,” tuturnya. Sementara menurut Ahmad, staf Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, juga mengaku baru tahu dan langsung mengecek ke Firma Agung. “Saya baru tahu ini, jadi saya tanya ke Firma Agung katanya kendala ferry lagi docking, dan cuaca buruk sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasar,” tuturnya. (mg02/onk)

Tarif Batas Atas Naik, INACA Gembira JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Perhubungan, menaikan tarif bawah tiket pesawat dari yang tadinya 30 persen, menjadi 35 persen. Kenaikan dilakukan untuk menyesuaikan harga avtur.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Pahala N Mansury menilai, kenaikan tarif sebesar 5 persen cukup

siginifikan. Dia bilang, maskapai juga akan melakukan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan dengan kenaikan tarif tersebut. “Ya berarti kalau kita lihat sebetulnya biaya-biaya itu kan naiknya sudah cukup signifikan, tapi paling enggak akan ada perbaikan,” kata Pahala yang juga menjabat sebagai Dirut Garuda di Graha CIMB. Pahala

mengatakan pihak maskapai cukup senang dengan keputusan pemerintah yang akhirnya menaikkan tarif batas bawah sebesar 5 persen itu. Walaupun, kenaikan ini belum sesuai permintaan maskapai yang sebesar 10 persen. “Iya sementara segini dulu. Ya kita syukuri, mudahmudahan nanti ada kelanjutan. Kita nanti lihat lagi mungkin bagaimana

perkembangan harga fuel, harga BBM dan sebagai,” katanya, seperti dilansir dari detikfinance. Lebih lanjut dia mengatakan, keputusan pemerintah ini telah dibahas bersama maskapai. Walau begitu, kata Pahala, kenaikan tarif ini tidak langsung diterapkan oleh maskapai. Ia tidak merinci kapan tarif baru ini diberlakukan.(dtc/onk)

PAKAI LABEL: Produsen beras harus memakai label untuk memberikan informasi kepada konsumen

ISTIMEWA

Beras Harus Pakai Label

JAKARTA - Produsen beras harus mencantum label dalam setiap produksinya. itu sebagai upaya memberikan informasi kepada konsumen.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag), Veri Anggriono, label pada beras akan berisi informasi mengenai asal.

Dengan begitu menjamin kualitas dari beras. Adapun jenis beras yang mesti dilabeli informasi tersebut adalah medium, premium dan khusus. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.

“Permendag ini bertujuan untuk

melindungi konsumen beras. Untuk itu, beras yang dikonsumsi harus dijamin keamanannya dan diketahui asalnya. Selain itu, perlu adanya informasi yang benar dan lengkap pada setiap kemasan beras,” kata Veri,” katanya seperti dilansir dari detikfinance.

Dia menjelaskan label tersebut akan berisi informasi mengenai merek, jenis beras, keterangan campuran apabila dicampur dengan varietas beras lain, berat bersih, tanggal pengemasan, dan nama serta alamat pengemas beras atau importir beras.

Selain itu, kemasan yang berbahan plastik wajib mencantumkan logo tara pangan dan kode daur ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.(dtc/onk)

SELEBRITA RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 19

FILM Game of Thrones. (Ggl)

Sepotong Bocoran

Game of Thrones, Bakal Berakhir LOS ANGELES - HBO sangat merahasiakan segala detail dari sesi terakhir Game of Thrones.

Mereka pun sangat menjaga agar bocoran apapun terkait dengan serial TV tersebut tidak bocor sedikitpun sebelum film ini mendapatkan jadwal tayangan.

Namun, belakangan ini mereka pun pada akhirnya memberikan sedikit visual mengenai Game of Thrones sesi kedelapan. Namun, alih-alih memberikan trailer penuh, mereka pun hanya memberikan visual selama berapa detik saja

dalam promo HBO untuk tahun depan.

Sayangnya, dalam potongan tersebut, para penggemar hanya dapat melihat beberapa detik potongan film saja. Salah satunya adalah adegan dimana John Snow berpelukan dengan saudara perempuannya Sansa Stark.

Hollywood Reporter pada Selasa (28/8/2018) menjelaskan bahwa dalam sesi sebelumnya, terjadi perkembangan cerita yang drastis terhadap dua karakter. Satu karakter adalah Jon Snow yang diperankan oleh Kit Harington dan satu

Vino Sempat Alami Cidera saat Syuting Wiro Sableng JAKARTA - Tidak memiliki dasar berkelahi, membuat aktor Vino G. Bastian nampaknya cukup tertantang memerankan tokoh fiksi Wiro Sableng karangan Almarhum ayahandanya, Bastian Tito. Namun hal tersebut nampak tak sedikitpun menyurutkan niat Vino untuk tetap bisa menampilkan yang terbaik bagi industri perfilman Indonesia.

Dalam proses syuting yang berlangsung kurang lebih 4 bulan, suami Marsha Timoty ini mengaku sempat mengalami cidera saat melakoni adegan perkelahian. Vino mengungkap bahwa udara dingin menjadi salah satu tantangan lagi baginya lantaran ia sempat mengalami keseleo pada pinggangnya dan harus melakukan istirahat selama tiga hari untuk memulihkan kondisi.

“Ada (cidera), waktu adegan fighting dan itu udaranya dingin banget. Nafas kita kan jadi pendek, nah sebenarnya habis akting

VINO G Bastian (Ggl)

fighting itu kita enggak boleh duduk, harus pemanasan terus, tapi karena udara dingin

Syahrini Punya Jawaban Nyeleneh saat ditanya Kapan Nikah JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Syahrini tak mau kalah dengan pengguna Instagram lainnya, ia pun turut menggunakan salah satu fitur dalam Instagram untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari pengikutnya atau yang disebut Ask Me a Question.

Dari setiap pertanyaan dan jawaban yang diunggah pun tentunya ada yang menjadi perhatian warganet, salah satunya adalah ketika pelantun lagu Sesuatu tersebut ditanya bagaimana reaksinya ketika ditanya kapan akan menikah.

“Apa yg anda jawab ketika ditanya ‘kapan nikah?’. #seriusnanya,” tanya salah satu akun netizen itu kepada Syahrini.

“Andah Tanyakanlah Kepada ALLAH SWT Yg menciptakan incesss.

Karena Rezeki, jodoh, maut incesss Sudah Diaturnya Dengan Indah...

Berbaik sangkalah Sama Allah Swt Soalnya, kayanya ni yah, Jodohnya Udah Deket #SeriusNih Iyaaaa... khaaann!,” jawab mantan rekan duet Anang Hermansyah itu.

Tak hanya respon ketika ditanya mengenai jodoh yang menggelitik, jawaban Syahrini saat ditanya oleh salah satu netizen soal dirinya yang terlihat tidak pernah berada di rumah dan berkumpul dengan keluarga pun

SYAHRINI (Ggl)

menjadi sorotan netizen.

Pasalnya, wanita kelahiran Bogor tersebut mengaku usianya masih 26 tahun, sehingga ia merasa harus giat bekerja dan berkarya. Padahal, saat ini Syahrini sudah genap berusia 36 tahun.

“Inces pernah nggak stay di rumah kumpul keluarga? Perasaan kok gak pernah di rumah,” tanya salah satu netizen kembali.

“Nanti Aja mbaa pas BeruMAH tangga stay di rmhnya #EEEAAAAA. Skrg msh Usia 26 tahun mbhaa. Msh mudaaa waktunya BEKERJA DAN BERKARYAA #OJOKENDOOORRR MBAAAAAA... Iyaaaaa..khaaaaaann!,” balas Syahrini.(Okz.com/Lid)

lagi adalah Daenerys Targaryen yang diperankan oleh Emilia Clarke.

Kedua karakter tersebut menyempurnakan perasaan mereka satu sama lain selama naik perahu dari King’s Landing ke Winterfell. Sementara itu Bran Stark yang diperankan Isaac Hempstead Wright dan Samwell Tarly yang diperankan oleh John Bradley akhirnya belajar kebenaran tentang warisan rahasia Targaryen Jon. Sementara itu, di utara Winterfell, Night King dan pasukan mayat hidup nya, termasuk naga

jadi saya cepat capek dan mau langsung istirahat, saya lupa pemanasan,” ujar Vino G. Bastian yang ditemui di press screening film Wiro Sableng, di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 27 Agustus 2018.

“Lalu saya cidera di bagian pinggang, cideranya bukan saat melakukan adegan yang spektakuler, tapi cuma karena jalan terus keseleo, uratnya ketarik. Jadi itu sangat merugikan. Saya minta waktu 3 hari untuk masuk lagi (untuk istirahat),” sambungnya.

Tidak rela jika perannya harus digantikan orang lain, Vino mengaku berjuang untuk sembuh dan kembali melakoni perannya dalam film tersebut. Bahkan ia mengaku salut dengan para aktor yang memiliki skill berkelahi sekaligus akting.

“Saya enggak rela untuk digantikan, tapi akhirnya bisa dan saya melakukan adegan fighting itu sendiri lagi,” paparnya.

“Saya salut banget sama aktor-aktor Indonesia punya basic bela diri silat dan sudah mendunia. Ternyata main film action dengan drama yang kuat itu enggak gampang,” tandasnya.(Okz.com/Lid)

Soal Pacar Baru, Andhika: Diajak ke Jalan yang Benar JAKARTA - Andika Kangen Band nampaknya cukup yakin dengan hubungan asmaranya dengan Eviana Mustikasari. Meski baru seumur jagung, pria 32 tahun ini mengaku sangat yakin bahwa Evi bisa membawa dirinya ke jalan yang lebih baik.

Hal tersebut pun diungkapkan langsung oleh pemilik nama asli Maesa Andika Setiawan, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (28/8/2018). Bahkan ia mengakui bahwa Evi bisa membuatnya menjadi imam yang baik, lantaran wanita berhijab tersebut mudah untuk dididik ANDHIKA (Ggl) dengan kebaikan. “Pasangan yang sekarang insya Allah istikomah, dia ngajakin gua ke jalan yang benar,” ujar Andika yang ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

“Pada intinya gua punya pasangan bukan karena gua mau pisah.

Tapi gua mau mendidik dia ke jalan benar. Kalau gua enggak benar, iman gua terguncang dia negur gua gitu,” sambungnya Berbeda dengan Chacha yang tidak terlalu bisa membimbingnya untuk menjalani puasa Senin Kamis, Evi justru mampu melakukan hal itu. Bahkan soal penampilan, dimana Chacha sempat lepas kerudung dan berfoto seksi, hal tersebut juga tidak dilakukan oleh kekasih baru Andika saat ini.

“Pada saat gua puasa Senin Kamis dia (Evi) enggak berat bangunin gua,” paparnya.

“Kalau Chacha enggak, kerudung buka, foto seksi-seksi. Gua kerjanya kan gini, jarang pulang kalau lihat istri gitu enggak lah.

Cari yang sholeha saja,” tutupnya. (Okz.com/Lid)

es akhirnya menghancurkan Ttembok es dan menyerbu ke Seven Kingdoms. Peperangan antara kedua pihak tersebut merupakan salah satu peperangan yang paling mematikan.

Dari plot cerita sesi sebelumnya, muncul beberapa spekulasi mengenai plot cerita dari sesi terakhir Game of Thrones. Satu spekulasi mengatakan jika Sansa dan yang lain di Winterfell mampu menangkis Night King.

Spekulasi lain adalah Jon dan temantemannya telah berhasil kembali sebelum White Walkers sampai di Winterfell. Dan kemungkinan jika Daenerys, dan sekutu mereka yang paling terpercaya lainnya pada jalur langsung untuk mengikuti jejak episode seperti “Hardhome” dan “Beyond the Wall”.

Plot ini sangat sesuai dengan apa yang pernah diucapkan oleh Emilia. Dia mengatakan bahwa sesi terakhir dari Game of Thrones akan berakhir dengan epik.

“Itu membuatku kewalahan. Mengetahui akhir dari acara ini akan menjadi rasa yang abadi di mulut seseorang, terkait dengan akan menjadi apa Daenerys (di akhir acara),” kata Emilia. (Okz. com/Lid)

Elly Sugigi Tunjuk Bukti Pembayaran Hutang Kepada Tessa JAKARTA - Kisruh antara Elly Sugigi dan Tessa Mariska kembali berlanjut.

Dimana sebelumnya kedua artis ini saling dipertemukan dalam sebuah acara televisi tapi sayangnya belum ada upaya damai dari kedua belah pihak.

Malah, kala itu Tessa Mariska merasa terhina lantaran Elly Sugigi menyodorkan uang Rp65juta dalam bentuk dollar Singapura. Dan Tessa pun menyebut belum ada ELLY Sugigi.(Ggl) pembayaran dari kerugian Tessa Mariska akibat bisnisnya dengan Elly Sugigi. Padahal, pembayaran telah dilakukan Elly Sugigi pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana sebelum keduanya dipertemukan.

Pihak Elly Sugigi pun mengakui telah memegang bukti transferan yang dilakukan Elly Sugigi untuk Tessa Mariska.

“Permasalahan klien saya dan Tessa Mariska ada babak baru. Dimana selaku kuasa hukum menemukan bukti dan data baru telah dilakukan pembayaran salah satu stasiun TV kepada Tessa Mariska pada 1 Agustus 2018,” ungkap Arifin Harahap saat dijumpai dikawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (28/8/2018).

“Pas di stasiun TV itu 8 Agustus, dimana saat itu ada klarifikasi pertemuan keduanya, kata Tessa disitu belum ada pembayaran satu sen pun. Kami tegaskan 1 Agustus sudah dibayar dengan 6 bukti yang kami pegang,” sambungnya.

Lebih lanjut, pihak Elly Sugigi juga menyebut bahwa Tessa Mariska sendiri belum dapat menunjukan bukti kuat berapa total yang belum dibayar oleh Elly Sugigi. Melihat hal itu, pihak Elly Sugigi jutru bertanya-tanya pihak manakah yang melakukan kebohongan.

“Dari Tessa Mariska hingga saat ini enggak bisa menunjukkan berapa jumlah total yang belum dibayar. Dengan adanya bukti ini kami tambah yakin yang melakukan kebohongan siapa sih?,” lanjutnya.

Sementara itu, Elly Sugigi yang berada ditempat yang sama juga menuturkan sempat kaget dengan hal tersebut. Menurutnya ia ingin segera menyelesaikan masalah dengan Tessa Mariska. Mengingat ia sendiri merasa sudah tidak nyaman dengan somasi susulan dari Tessa Mariska.

“Hari ini aku minta Arifin nemuin aku lagi, masalah yang kemarin saya pikir udah selesai, tahunya ada somasi kepada saya berisi pembohongan publik di acara televisi itu bilangnya sudah melakukan pembayaran,” tutup Elly Sugigi.

Seperti diketahui Elly Sugigi dilaporkan Tessa Mariska lantaran dugaan penipuan dan penggelapan kerjasama untuk membiayai penonton bayaran dengan jumlah uang Rp50 juta. Tessa pun melaporkan Elly Sugigi di Polda Metro Jaya pada 6 Agustus 2018 lalu. (Okz.com/Lid)

WAKIL RAKYAT RABU, 29 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 20

Bawaslu Warning Kampanye di Luar Jadwal Tahapan Dimulai September Editor : Fahruddin Udi Peliput : Gunawan Tidore TERNATE - Tahapan kampanye pemilihan legislatif (Pileg) Pilpres 2019 dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 23 September 2018 mendatang. Namun ada simpatisan dan peserta

pemilu 2019 sudah mendahului kampanye.

Terbukti, ada peserta pemilu yang melakukan kampanye terselubung di media sosial (Medsos).

Menanggapi itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate menegaskan, bakal mengambil langkah tegas dan cepat terhadap siapa saja yang ditemukan melakukan kampanye di luar jadwal. Larangan ini diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 menekankan

Dua Anggota Panwascam Dilantik

MENGAMBIL SUMPAH: Dua calon tunggu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) saat dilantik Bawaslu Halut, Selasa (28/8).

TOBELO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melantik dua calon tunggu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Selasa (28/8) kemarin.

Mereka adalah Munjamin Fadel, Panwas Kecamatan Tobelo Utara menggantikan Iksan Hamir u, dan Rano Naser Panwascam Tobelo Barat menggantikan Samsul Bahri Pina, yang saat ini resmi mendaftarkan diri sebagai

calon anggota DPRD lewat Partai Demokrat.

Ketua Bawaslu Halut Rafli Kamaludin menyampaikan, kerja Panwascam diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 sehingga diharapkan menjaga soliditas sesama komisioner baik di tingkat Panwascam maupun Bawaslu. “Untuk Komisioner yang baru dilantik perlu mengingat sumpah yang barusan diucapkan agar bekerja sesuai aturan yang berlaku,”ujarnya. (rid/mpf)

kampanye berlangsung 23 September 2018 sampai 13 April 2019. “Jadi sebelum memasuki jadwal kampanye peserta pemilu diharapkan tidak melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu di tempat umum dan Medsos,” terang Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Kota Ternate Sulfi Majid.

Pidana bagi masyarakat atau peserta pemilu yang melakukan kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu. “Kampanye di luar jadwal diancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12.000,000. Jadi, pengurus parpol dan peserta pemilu, juru kampanye pemilu, dan organisasi harus mengikuti aturan,” tegasnya lagi.

Selain itu, dia meminta materi kampanye tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, mengandung unsur SARA, menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum dan money politic. (tr-01/mpf)

Sempat Dicoret, KPU Kembali Akomodir Sugiyanto TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya mengakomudir Sugiyanto Arif sebagai bakal calon legeslatif (Bacaleg) 2019. Pasalnya Sugiyanto mampu menjawab dalil KPU Malut mencoretnya dari daftar pemilih sementara (DCS). Keputusan KPU tersebut berdasarkan proses mediasi yang dilakukan Bawaslu Malut, Selasa (28/8).

Dalam mediasi itu, Sugianto Arif yang merupakan bacaleg Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sula-Taliabu ini mampu menunjukan bukti, bahwa keterlambatan dirinya memasukkan berkas perbaikan kesehatan rohaninya itu bukan disengaja tetapi ada keterlambatan RSUD Chasan Bosorie sebagai instansi terkait yang menerbitkan surat keterangan kesehatan.”Pemohon mampu menunjukan bukti surat keterangan sehat dan penerbitan surat dimaksud dari RSUD pada tanggal 31Juli 2018. Diproses ini ada

keterlambat dari instansi lain bukan kehendak pemohon,” ungkap Kasubag Hukum Bawaslu Malut, Irwanto Djurumudi.

Atas dalil dan keterangan pemohon ini, maka KPU sebagai pihak termohon menerima alasan pemohon sehingga dapat disepakati dan permohon pemohon tidak lagi dilanjutkan ditahap ajudikasi.”KPU menerima alasan dimksud dan disepakati dalam mediasi ini,” akhirnya.

Sementara Komisioner KPU Malut, Syafri Awal usai sidang menjelaskan, sesuai jadwal, batas akhir perbaikan berkas bacaleg 31 Juli 2018. Pada hari itu, Sugianto memasukkan perbaikan berkas kesehatan jasmani dan keterangan bebas narkoba, sedangkan surat keterangan sehat rohani belum dimasukkan karena ada keterlambatan dari RSUD sehingg dimasukkan kembali di tanggal 1 September 2018.”Pertimbangan Bawaslu bahwa keterlambatan yang bersangkutan bukan unsur kesengajaan tapi karena surat ket-

erangan itu diterbitkan oleh instansti lain yang sedikit terlambat. Jadi kita sepakat alasan itu,” tandas mantan komisoner KPU Halsel ini.

Setelah ada titik temu, maka Sugiyanto Arif secara otomatis langsung masuk dalam dafatar calo tetap (DCT) karena tahap DCS sudah selesai. “Nanti Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke KPU untuk dimasukkan dalam DCT,” tandasnya.

Sekedar diketahui, total kuota kursi yang tersedia bagi Bacaleg Provinsi Malut berjumlah 720 orang tetapi dari 16 Parpol peserta pemilu dalam mengajukan komposisi Bacaleg per dapil ada yang tidak memenuhi kouta sehingga hanya 687 orang. Namun, setelah diverifikasi adminitrasi faktul oleh KPU Malut ternyata ada 24 bacaleg yang tidak memenuhi syarat sehingga dicoret KPU dan tersisa 663 orang. Setelah lolosnya Sugianto Arif, maka total bacaleg menjadi 664 orang. (tr-01/mpf)

Polisi Amankan 28 Ribu TPS JAKARTA- Dalam mempersiapkan pengamanan Pemilu 2019, Polda Metro Jaya bersama Bawaslu menggelar rapat bersama.

Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya dan komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Fritz mengatakan, dalam rapat itu, Polda Metro Jaya diminta untuk mengamankan sebanyak 28 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. “Jadi, Polda Metro Jaya dipercaya untuk bisa menyiapkan keamanan dalam pemilu ini.

Nanti akan ada 28 ribu TPS yang tersebar di seluruh DKI,” ujar dia di Polda Metro Jaya, Selasa (28/8).

Tak hanya itu, polisi juga harus fokus dalam mengawasi setiap pelanggaran yang

Ribuan polisi saat siaga di lapangan. Foto: Ricardo/jpnn.com

dimungkinkan terjadi dalam Pemilu 2019.

“Ada beberapa potensi pelanggaran yang dimungkinkan akan muncul di pemilu 2019. Di antaranya saat masa pencalonan, kampanye, dan masa tenang. Terutama saat kampanye karena di sana banyak ditemukan pelanggaran,” imbuh dia.

Dari hasil rapat, Fritz memastikan, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya jelang

Pemilu 2019 sudah cukup memuaskan.

Pasalnya, kepolisian sudah mulai melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait.

“Sejauh ini kami lihat Polda Metro sudah siap karena memulai komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder untuk terlibat dalam pengawasan pemilu,” tandas dia.

(JPNN/mpf)

Bawaslu-KPU “Perang” JAKARTA- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di Tanah Toraja, Aceh, dan Sulawesi Utara, meloloskan bakal calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi.Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, KPU di daerah sudah melaksanakan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU).

Menurut Wahyu, KPU sudah mengirim surat kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan koreksi terhadap

putusan di bawahannya dalam hal ini Panwaslu. Dia menjelaskan berdasar Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang melakukan koreksi apabila ada putusan bawahannya yang tidak tepat.

“Tapi sayangnya Bawaslu RI sudah kirim kembali surat ke kami yang minta KPU tetap melaksanakan itu,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilansir JPNN, Senin (27/8).

Menurut dia, hal ini tentu dilematis bagi KPU. Kalau melaksanakan putusan Panwaslu, kata dia, artinya KPU

melanggar peraturan yang dibuat sendiri.Sebab, dalam PKPU sudah jelas bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh menjadi calon anggota DPR maupun DPD. “KPU tetap berpedoman terhadap PKPU,” tegasnya.

Wahyu mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah tidak dalam posisi memperdebatkan substansi PKPU Nomor 14 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Sebab, kata dia, PKPU dimaksud sudah sah berlaku dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurut Wahyu, PKPU adalah standar kerja bagi KPU yang mengikat semua pihak termasuk penyelenggara maupun peserta pemilu.

Dia menegaskan satu-satunya pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membatalkan PKPU adalah Mahkamah Agung (MA) melalui proses pengujian. Nah, ujar Wahyu, sekarang sudah ada tiga kasus di mana Panwaslu mengabulkan sengketa dari mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU kabupaten dan provinsi. “Kalau ini terus dibiarkan maka menurut pandangan kami, ini akan membahayakan proses pemilu itu sendiri karena tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.Mestinya, kata dia, semua pihak termasuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sama-sama menghormati PKPU yang sudah diundangkan.

Jika ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan PKPU, Wahyu mempersilakan untuk melakukan pengujian di MA. “Janganlah kemudian kewenangan Mahkamah Agung dijalankan oleh Bawaslu yang secara sepihak menyatakan PKPU tersebut dinyatakan tidak berlaku,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak mungkin dalam posisi tak menghormati PKPU yang dibuat sendiri.

Karena itu, ujar dia, semestinya diskursus tentang larangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual, dan bandar narkoba sudah selesai manakala norma tersebut telah dicantumkan dalam PKPU yang merupakan hukum positif.

Menurut dia, hal ini juga membahayakan karena memfasilitasi mantan napi korupsi, kejahatan seksual anak, dan bandar narkoba, yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU sebagai calon anggota DPD, DPR maupun DPRD untuk menggugat putusan KPU di Bawaslu. “Kalau ini kemudian membesar menjadi bola salju maka keanehan dalam proses pemilu, manakala peraturan KPU diabaikan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri menjadi kenyataan,” kata dia. Karena itu, Wahyu meminta DPR memfasilitasi pertemuan dengan beberapa pihak untuk bersama-sama menyelaraskan pemahaman ini. “Karena ini berbahaya, menjadi tidak ada kepastian hukum,” katanya. (JPNN/mpf)