Cina-Prancis Garap Nikel Halteng by Malut Post

TAMPIL TERDEPAN

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018

HAJI Dua Jamaah Terancam Tidak Pulang Bersama MAKKAH – Jadwal kepulangan jamaah haji Indonesia asal Maluku Utara dari Tanah Suci tinggal dua hari lagi. Sabtu (1/9) nanti, para jamaah sudah mulai bertolak dari Jeddah menuju embarkasi Makassar. Jamaah Malut sendiri akan berkurang jumlahnya saat kepulangan nanti setelah meninggalnya satu jamaah asal Kota Tidore Kepulauan di Makkah. Baca HAJI... H.8

POLEMIK MUI: Azan Harus Keras SOFIFI – Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara menegaskan, pemerintah tidak melarang adanya suara azan. Hanya saja, dilakukan pengaturan waktu dan volume penggunaan pengeras suara. Kepala Kanwil Kemenag Malut Sarbin Sehe menuturkan, saat ini pihaknya sudah mulai melakukan sosialisasi terhadap aturan tersebut. Dia mengklaim hingga kini belum ada organisasi maupun perorangan yang memprotes kebijakan itu.

ECERAN: Rp 5.000,-

Dirjen PPMD Dampingi Presiden Pantau Dana Desa YOGYAKARTA – Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (29/8). Dalam kunjungan tersebut, presiden memastikan pelaksanaan Dana Desa di lokasi program Padat Karya Tunas

DAMPINGI: Dirjen PPMD KemendesPDTT Taufik Madjid (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di lokasi program PKT di Desa Sendangtirto, Yogyakarta, Rabu (29/8)

Dana Desa (PKTDD) tersebut. Presiden didampingi Sultan Hamengkubuwono X, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Baca PPMD... H.8 HUMAS KEMENDES FOR MALUT POST

Cina-Prancis Garap Nikel Halteng Investasi Rp 145 T, Janjikan 70 Persen Naker Lokal

SOFIFI – Potensi sumber daya alam (SDA) Maluku Utara di sektor pertambangan terus menarik perhatian investor. Kali ini, Halmahera Tengah menjadi pusat investasi pertambangan nikel. Tak tanggung-

tanggung, nilai investasi yang digelontorkan mencapai Rp 145 triliun untuk empat tahun pertama. Investasi bernilai fantastis itu merupakan keroyokan antara Prancis dan China lewat PT Weda Bay

Baca NIKEL... H.8

Pencak Silat Satukan PrabowoJokowi

Baca MUI... H.8 A D V E R T O R I A L

Tikep Masuk Kota Pelopor

JAKARTA - Dua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto merayakan kemenangan atlet pencak silat Asian Games 2018, Hanifan Yudani Kusumah, dengan berpelukan. Keduanya sama-sama hadir dalam pertandingan di Padepokan Pencak Silat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (29/8). Prabowo sendiri merupakan Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Baca SATUKAN.. H.8 JADI SATU: Presiden Joko Widodo berpelukan dengan Prabowo Subianto dan peraih medali emas pencak silat, Hanifan Yudani Kusumah, di Padepokan Pencak Silat, Jakarta, Rabu (29/9)

HUMAS TIKEP DOR MALUT POST

PELOPOR: Wali Kota Tikep Capt Ali Ibrahim (tengah) menyerahkan dokumen PPKD kepada Mendikbud RI Muhajir Effendi

TIDORE - Dalam rangka mendukung inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mendorong dan sekaligus memperkuat upaya pemajuan kebudayaan sesuai Undang-Undang (UU) nomor 5 Tahun 2017, Rabu (29/8) Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Capt H. Ali Ibrahim menyerahkan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) Tikep ke Mendikbud Prof Dr Muhajir Effendi.

Nickel, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, dan PT Yashi. Hari ini, proses pembangunan smelter dan pabrik industri mulai dilakukan di Tanjung Uli, Weda.

IG PRABOWO

KLASEMEN EN PEROLEHAN AN MEDALI INDONESIA SIA (HINGGA RABU, 29/8) 9/8))

CABOR PENYUMBANG MEDALI EMAS Emas

Perak

Perunggu

Pencak Silat

Paralayang

Bulu Tangkis

Panjat Tebing

Angkat Besi

Tenis

Downhill

Dayung

Taekwondo

Karate

Wushu

Jetski

Baca TIKEP... H.8

Medali Perunggu Sudah di Genggaman Sunan MENUJU PIPLRES 2019 Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah. Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Cina-Prancis Garap Nikel Halteng Trus Ci Ona deng Om Nyong dapa apa?

Tukang Kuti

Khawatir Dana Embarkasi tak Cair Ee, ngoni tara tako dapa sumpah deng ratusan jamaah?

JAKARTA - Petinju Sunan Agung Amoragam menjadi pengobat luka Mario Blasius Kali yang menuding hakim menghentikan langkahnya. Petinju asal Maluku Utara ini tampil luar biasa saat menaklukkan petinju Irak, Jaafar Al Sudani dengan kemenangan tipis.3-2 pada pertandingan perempatfinal kelas Bantam cabang tinju Asian Games XVIII di Hall C

SUNAN Agung Amoragam saat melawan petinju Irak, Jaafar Al Sudani

Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (29/8) malam tadi. Meski kalah tinggi badan dan jangkauan, Sunan bermain cukup taktis pada ronde pertama dan kedua. Dia terus mendesak lawannya bertarung dalam jarak pendek. Beberapa pukulan berhasil dilepaskan Sunan ke arah wajah Jaafar yang terus bergerak menjaga jarak pukulnya. Baca SUNAN... H.8

ANTARA

Perjuangan Kru Rumah Sakit Terapung demi Korban Gempa Lombok

Dari Surabaya, Terpapar Ombak 3 Meter di Selat Bali SEORANG pria terbaring ringkih di atas bed. Tubuhnya tak bergerak. Itu efek bius yang diberikan oleh tim medis. Sebab, MISI tak lama lagi dokter melakukan KEMANUSIAAN: tindakan operasi kepada si pasien Kru RST Ksatria yang mengalami patah tulang itu. Airlangga Meski tidak sadar, tubuh pria 35 di Pelabuhan tahun tersebut tampak terayunBangsal, Lombok ayun di atas ranjang. Terombangambing. Bukan karena gempa bumi. Itu adalah efek gelombang air laut yang berdebur di Pelabuhan Bangsal,

Keberadaan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga sangat membantu korban gempa yang mengalami patah tulang. Namun, sebelum sampai di Lombok, harus melewati perjalanan mendebarkan di Selat Bali. Umar Wirahadi, Lombok Utara

Baca LOMBOK... H.11 UMAR WIRAHADI/JAWA POS

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 2

Art: Resayfa Rumra

HUKUM Kejari Belum Terima SPDP Kasus SPPD Fiktif MABA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Tidore Kepulauan belum menerima Surat Perintah Dimulai Penyelidikan (SPDP) dari Penyidik Polres Haltim atas kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekertariat Daerah (Setda) Haltim senilai Rp 1,2 Miliar yang menjadi temuan BPK-RI Maluku Utara 2017 lalu. Ini disampaikan Kasi Intel Kejari Tidore Safri, Rabu (29/8). Padahal aturannya, kata dia, apabila sudah dimulai penyelidikan harusnya Polres melayangkan SPDP ke Kejakasaan sebagai bentuk koordinasi terkait perkembangan proses kasus tersebut.” Sampai sekarang belum ada SPDP dari penyidik sehingga kita juga belum tahu jelas perkembangan kasus SPPD Fiktif di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Haltim,”katanya. Padahal, lanjut dia, sesuai informasi, penyidik Polres sudah memeriksa sejumlah saksi diantaranya Mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Kalla Suleman dan Mantan Bendahara Edi Santoso serta sejumlah staf di Bagian Umum dan Perlengkapan yang namanya tercatat daftar temuan BPK. (ado/mpf)

Hibahkan Lahan Pembangunan Kodim WEDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) hibahkan lahan untuk pembangunan Kodim dan asrama Militer di Kota Weda. Danramil 1505-02/Weda Kap Inf Andi P menyatakan, lahan Kodim ada tiga lokasi tapi kita lebih tertarik di kilometer 3 desa Fidi Jaya. “Sebelumnya kita target di kilo 9 tapi kata bapak Asrendam XVI Pattimura, lokasinya kurang strategis sehingga ditetapkan di kilo 3,” kata Andi. Kabag Pemerintahan Rahmat Safrani menyatakan, pembangunan Kodim ini merupakan program pemerintah daerah, “Lahan yang disediakan 4 hektar,” ungkapnya. Lebih jauh dia menjelaskan, pihaknya sudah menyediakan anggaran pembebasan lahan. “Kita akan koordinasi dengan Bappeda melalui PUPR untuk mengalokasikan anggaran pembangunan di tahun 2019,” pungkasnya. (wmj/mpf)

TINJAU: Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama TNI saat meninjau lahan kodim di kilo tiga, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda.

KM Faisayang Dilelang Rp 2 M Tidak Beroperasi Sejak 2013 Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid

WEDA – Setelah sekian lama tidak beroperasi, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) memutuskan melelang KM Faisayang dengan harga Rp 2 Miliar. “ Sudah ada pengusaha yang datang menawarkan

harga kapal dikurangi namun kita tetap bertahan dengan harga Rp 2 lebih,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Halteng Yasin Hayatuddin, Rabu (29/8). Kapal Faisayang dilelang tidak lagi dalam bentuk operasi karena kondisi

kapal tak difungsikan selama 4 tahun. “Tidak bisa dijual dengan bentuk operasi,” ujarnya. Sebelum dilelang, kata Yasin, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Edi Langkara. “Saat ini masih

koordinas dengan Bupati. Soal kelengkapan administrasi udah siap sesuai hasil pemeriksaan,” katanya. Diketahui, aset Pemkab Halteng itu tidak lagi beroperasi sejak tahun 2013 lalu. (wmj/mpf)

NYARIS RUSAK: KM Faisayang berlabu di pelabuhan Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, sejak tahun 2013 silam.

BUMD Jadi Perda WEDA - DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) BUMD menjadi Peraturan Daerah (Perda). Paripurna yang digelar Rabu (29/8), dipimpin Wakil Ketua DPRD Fahris Abdullah, didampingi Wakil Ketua II Haryadi Ahmad. Juru bicara PDIP Nuryadin Ahmad menyampaikan pandangan akhir fraksi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengangkat Direksi/Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut. “ Setelah ditetapkan sebagai Perda segera ditindaklanjuti dengan membentuk struktur organisasi sehingga pelaksanaannya di bawah kendali BUMD,” ujar Nuryadin. Pemda juga, kata Nuryadin, untuk

menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) BUMD Fagogoru Maju Bersama, perlu studi komparatif ke daerah yang sukses mengelola BUMD dengan baik. “Harapan kita kehadiran BUMD Fagogoru Maju Bersama selain berorientasi profit untuk kepentingan pendapatan daerah juga diharapkan dapat menciptakan kultur usaha di daerah yang baik dan dapat mengontrol pertumbuhan inflasi yang positif sehingga produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah tetap stabil,” harapnya. Sementara Fraksi Restorasi Hati Nurani Rakyat (RHNR) disampaikan Gazali Samsudin menyatakan, kehadiran BUMD diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. “BUMD butuh manajemen yang sehat dan mampu mendatangkan sumber pendapatan,” ujarnya. Senada disampaikan Saiful Hi. Usman mewakili Fraksi Gerakan Bintang Merah Putih (GBMP). Fraksinya sangat mendukung Perda BUMD tersebut.

Berbeda dengan Fraksi Golkar Hamlan Kamaludin. Dia menjelaskan, sejak pemerintahan Halteng berpindah dari Tidore Kepulauan tahun 2008 silam, pemerintah membentuk perusahaan daerah yang diberi nama Perusda Faisayang. Namun, kurang lebih satu tahun Perusda tidak memiliki kegiatan. Lalu, tahun 2013, pemerintah menghidupkan kembali Perusda ini dengan manajemen baru dan menggantikan namanya dengan PT. Haliyora Faisayang. Namun tidak kalah beda dengan manajemen sebelumnya. Malahan yang terjadi saling tuding antara pemerintah daerah dengan direktur PT. Haliyora Faisayang yang berujung pada proses hukum. “Karena itu, Fraksi Golkar sangat merespon dan mendukung keinginan pemerintah membentuk badan usaha baru dalam rangka menjemput investor yang akan menginvestasikan modal usaha di daerah ini,” ungkapnya. Sementara Bupati Halteng Edi Langkara dalam mengatakan, pentingnya

DISERAHKAN: Wakil Ketua DPRD Halteng Fahris Abdullah saat menyerahkan pandangan akhir fraksi terhadap Perda BUMD, Rabu (29/8), di ruang rapat paripurna DPRD Halteng.

Perda ini karena BUMD sebagai lembaga bisnis yang dikelola pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. “ BUMD ini akan membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor ekonomi produktif dan menumbuhkan ekonomi di daerah Halteng,” kata orang nomor satu di Halteng itu.

BUMD didirikan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. “ Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan BUMD agar mampu bersaing secara sehat dengan perusahaan nasional atau swasta yang beroperasi di wilayah Halteng,” pungkasnya. (wmj/mpf)

Jalan Patani-Maba Butuh Perhatian Pemprov MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menaruh perhatian terhadap infrastruktur jalan dan jembatan Trans Halmahera yang menghubungkan Patani-Maba. Ini disampaikan Plt Bupati Haltim Ir Muhdin Mabud, Rabu (29/8) kemarin.

Dia menyatakan, Tahun anggaran 2017 Pemkab Haltim sudah membangun dua jembatan yakni Kali Bim dan Wayokla. “Untuk menghubungkan PataniMaba kita sementara lagi bangun dua jembatan,” katanya sembari meminta Pemprov di Tahun 2019, bisa mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan Get dan pembukaan badan jalan

dari dusun Sil sampai kali Get. Selain itu, dia berharap Pemprov menyediakan anggaran untuk alitrase jalan dari Desa Bicoli Kecamatan Maba Selatan. Sebab, kondisi badan jalan yang berada di pemukiman warga tidak layak karena terlalu sempit. “ Saya sudah sampaikan ke Plt Gubernur Thaib Nasir beberapa waktu lalu,”katanya. (ado/mpf)

TIDORE KEPULAUAN KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 3

Art: Resayfa Rumra

PEMBANGUNAN: PROSES pembangunan jalan di dataran Oba, Kota Tikep. Sirtu jalan ini menjadi perhatian Pemkot. Bahkan, hampir setiap saat Kepala Dinas PUPR Tikep berada di lokasi proyek. Kondisi jalan yang dulu rusak parah, kini mulai membaik.(*)

Gedung PAUD Bukit Durian Bermasalah Kepala Desa Terancam Sanksi Berat Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Pembangunan gedung Pendidikan Usia Dini (PAUD) tahun 2018 di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, diprotes warga setempat. Proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2018 diduga bermasalah. Ironisnya, Kepala Desa Bukit Durian Naser Korois menghindar ketika dipertanyakan tokoh masyarakat di desa tersebut. Masyarakat mempertanyakan lantaran proyek pembangunan PAUD yang dikerjakan sejak juli 2018 itu tidak dipasang papan nama proyek. Warga menduga ada praktik korupsi, sehingga Kepala Desa tidak bisa menjelaskan ke masyarakat. Kini, proyek itu dihentikan sementara, karena dianggap bermasalah. “Kami sudah datang ke kantor desa, bahkan menemui sejumlah aparat desa, tetapi tetap saja mereka terkesan menghindar dan tidak mau terbuka terkait jumlah dana yang digunakan. Kami masyarakat berhak tahu dana proyek ini,” ujar Ismail Muhammad, salah satu tokoh masyarakat

di Desa Bukit Durian. Kegiatan ini dikerjakan salah Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Faujia Dokumalamo. Faujia diketahui bertugas di salah satu instansi di Pemprov Malut. “Jadi pegawai Pemprov itu kelola proyek pembangunan PAU ini, karena informasi yang berkembang di masyarakat Kedes pinjam uang ke PNS itu dan nilai tukarnya proyek tersebut,” ungkap Ismail. Semenjak proyek itu diprotes masyarakat, Kepala Desa jarang berada di desa. Ia terkesan menghindari masyarakat dengan cara berdiam diri di Ternate. Hingga berita ini diturunkan, nomor hand phone Kepala Desa 0822594999xx sulit dihubungi. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Tikep Rudi Ipaening mengatakan, jika informasi yang disampaikan tokoh masyarakat ini benar, tentu Kepala Desa akan ditindak. Ia meminta Pemerintah Desa agar lebih terbuka dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). “Jika tidak transparan dengan keuangan di desa maka ini menyalahi ketentuan. Padahal kita sudah mengingatkan berulangkali untuk selalu terbuka dalam pengelolaan ADD dan DD, tetapi masih saja ada desa yang masih tertutup,” tandasnya menyesalkan. (far/lex)

Serahkan Berkas Tersangka ke Jaksa TIDORE - Penyidik Polsek Tidore Selatan menyerahkan berkas tersangka kasus pencurian Kotak Amal Musala Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tikep, kemarin (29/8). Tersangka dalam kasus ini adalah HK alias Hasbi. Kapolsek Tidore Selatan Iptu Ibrahim Ode mengatakan, setelah diserahkan, berkas tersangka akan diteliti Jaksa Peneliti

Pelantikan Dilakukan Bertahap

Kejari. Nantinya jaksa akan menyimpulkan apakah berkas perkara Hasbi sudah lengkap atau belum. “Apakah itu lengkap atau tidak, nanti kita lihat hasil penelitian mereka,” kata Kapolsek Jika belum lengkap, maka berkas perkara akan dikembalikan ke Polsek Tidore Selatan. Jika dinyatakan lengkap, maka polisi diminta melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan untuk

TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Capt Ali Ibrahim berencana melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kota Tikep. pelantikan dilakukan bertahap. Yang lebih dulu dilantik adalah pejabat eselon III dan IV untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan. Kepala Badan Kepega-

disidangkan. Kasus pencurian uang di Kotak Amal ini mendapat perhatian Kapolres Tikep AKBP Doly Hariyadi. Pasalnya, tersangka pernah dihukum 1 tahun penjara lantaran mencuri peralatan Masjid Nurul Mubin, Dusun Paceda, Desa Akedotilau, Kecamatan Oba Tengah pada 2016 silam. Artinya, tersangka kasus pencurian ini berstatus residivis. (far/lex)

waian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tikep, Sura Husain mentatakan, rencana pelantikan itu masih menunggu Wali Kota yang sementara masih berada di luar daerah. “Penyegaran dan pengisian kekosongan jabatan ini akan dilakukan, namun kapan akan dilakukan penyegaran itu,

PENCURIAN: Tersangka kasus pencurian ketika ditahan.

kita belum bisa tentukan, mengingat pak Wali Kota sementara berada di luar daerah,” katanya. Untuk penentuan waktu akan dilakukan pengisian kekosongan jabatan dan penyegaran ini akan diawali dengan rapat internal Baperjakat. Dalam rapat Baperjakat itu nantinya termasuk dibahas

soal jabatan eselon II. Untuk pengisian kekosongan jabatan eselon III, menurut Sura, sekitar 6 jabatan yang akan segera terisi, kemudian eselon IV sekitar lebih dari 20 posisi yang akan segera terisi. Sementara untuk jabatan yang akan dilakukan penyegaran, pihaknya belum bisa membeberkan. (far/lex)

PEMERIKSAAN: Mustain menjalani pemeriksaan di RS Dr Soetomo. ft Husain Kasim untuk Malut Post

Mustain Jalani Pemeriksaan di RS Dr Soetomo TIDORE - Mustain S Toduho yang akan menjalani operasi rekonstruksi wajah, sudah berada di Surabaya. Pemeriksaan awal dilakukan Senin (27/8) di Rumah Sakit (RS) Dr Soetomo. Kepada Malut Post, kerabat Mustain, Husain Kasim mengatakan, pemeriksaan awal yang dilakukan tim dokter ahli bedah plastik, adalah mata, wajah, hidung, gigi dan tenggorokan. “Tim terdiri dari 14 dokter ahli bedah plastik,” kata Husain kepada Malut Post melalui handphone, malam tadi (29/8). Dokter kemudian memotret dan mengukur objek yang akan dioperasi, pada Selasa (28/8). “Nanti dilakukan city scan, hasilnya akan dibuat semacam patung wajah tiga dimensi atau khusus bagian kepala, yang digunakan untuk membantu mendiagnosa objek yang akan dioperasi,” tutur Husain, yang mendampingi Mustain ke Surabaya. Pada kesempatan itu dia mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah membantu. Hingga keberangkatan Mustain, uang yang terkumpul mencapai Rp 81.315.500. “Semoga bantuan yang diberikan para dermawan mendapat balasan dari Allah SWT,” pungkasnya. (onk).

HALUT & HALSEL KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 4

Lakalantas Warga Lalubi Tewas Pelaku Menyerahkan Diri ke Polsek LAKALANTAS: Kondisi mobil truk yang terbalik akibat kecelakaan hingga memakan korban jiwa di ruas jalan Desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur, Rabu (29/8) kemarin

Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen LABUHA – Kecelakaan lalulintas (lakalantas) hingga memakan korban jiwa kembali terjadi di ruas jalan Desa Kebun Raja Gane Timur, Rabu (29/8) sekira pukul 18.15 WIT. Korbannya adalah Julfen Tagaku warga Desa Lalubi yang meninggal saat menjalani perawatan di Puskesmas Gane Timur. Data yang diperoleh menyebutkan sekira pukul 18.10 WIT mobil dump truck warna hijau Nomor Polisi DB 8134 AS yang dikendarai Haryono (32) melaju dari arah utara Desa Kebun Raja menuju arah selatan dengan kecepatan tinggi. Secara tiba-tiba sepeda motor RX Spesial warna hitam tanpa nomor

polisi yang dikendarai Julfen Tagaku (korban, red) bergoncengan dengan Sadam Tagaku melintasi sisi kanan jalan dan akhirnya terjadi tabrakan.”Benturan ini membuat korban bersama sepeda motornya terseret kurang lebih 15 meter dari sisi kiri jalan dalam kondisi tak tersadarkan diri,”kata Kapolsek Gane Timur Kompol Arsyad Alinoh yang dikonfirmasi usai kejadian. Saat itu korban langsung dilarikan ke puskesmas untuk dirawat. Akibat benturan keras itu korban pun tak bertahan lama dan akhirnya meninggal dunia. Usai menabrak, pelaku Haryono warga SP 1 Desa Lembah Asri Wairoro Kecamatan Weda Selatan ini langsung menyerahkan diri ke Polsek Gane Timur.”Jadi barang bukti dan tersangka sudah diamankan di Polsek,”ungkapnya, sembari mengatakan akibat tabrakan ini mobil dump truck mengalami rusak ringan, sementara sepeda motor rusak parah. (sam/met)

Pemkab Didesak Deteksi Jumlah PTT LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) didesak mendeteksi jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar di masing-masing instansi. Ini dilakukan karena dugaan banyak PTT siluman yang dititipkan di setiap instansi. ”Selama ini data perekrutan PTT tidak jelas. Harusnya didata dan dibagikan dengan rasio anggaran agar diketahui,”kata Anggota Komisi II DPRD Halsel M Likur Latif kepada Malut Post, rabu (29/8). Likur yang juga anggota badan anggaran (Banggar) DPRD itu mencontohkan Dinas Perhubungan (Dishub) 50 PTT dirumahkan karena tidak ada anggaran. Karena itu, pemkab sudah harus mendata jumlah PTT karena setiap tahun dibiayai, sementara kontribusi ke daerah tak jelas. ”Memang kalau mau jujur PTT ini menguras anggaran. Makanya, perekrutan harus dilihat dari sektor kebutuhan. Jangan sampai gaji PTT lebih besar ketimbang PAD,”ujarnya. (sam/met)

RUSAK Kondisi bangunan Puskesmas Maffa Kecamatan Gane Timur yang hamper roboh. Rusaknya gedung ini sudah berulangkali dikeluhkan ke Dinas Kesehatan, tetapi belum juga ditanggapi sehingga membuat warga yang berobat merasa tak nayaman.

SEMENTARA ITU DPRD Pertanyakan Komitmen ASDP dan Syahbandar TOBELO – Otoritas pengelola pelabuhan mulai membelah diri terkait musibah tenggelamnya KMP Bandeng di perairan Loloda Halmahera Utara (Halut) beberapa waktu lalu. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III UMAR Ismail DPRD dengan ASDP dan pihak Syahbandar di kantor DPRD, Rabu (29/8). Wakil Ketua Komisi III DPRD Taha Pasimanyeku mengatakan pemanggilan dua instansi ini hanya untuk mencaritahu di mana letak kesalahan hingga kapal tersebut tenggelam. Kejadian ini menjadi perhatian masyarakat karena sejumlah penumpang tidak terdaftar di manifest. Tak hanya itu, informasinya kapal tersebut menuju Bitung untuk keperluan Docking. “Kalau mau ke Bitung untuk docking, kenapa harus memuat penumpang yang tidak tercatat dalam manifes. Dimana fungsi pengawasan Syahbandar, dan bagimana peran ASDP terkait keselamatan nyawa manusia,”tanya Taha dalam rapat tersebut. Kepala Kantor Pelayanan Pelabuhan (KPP) Tobelo Umar Ismail menjelaskan pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk memberangkatkan kapal. “Soal prosedur sudah dijalankan oleh petugas pelabuhan,”kata Umar Ismail membela diri dihadapan anggota Komisi III DPRD. Ia menjelaskan pada Rabu (14/8) pukul 20.00 WIT, pihaknya mengeluarkan surat persetujuan berlayar sesuai hasil pengawasan. Namun setelah itu sekira pukul 22.00 WIT kapal sudah berlayar tanpa memberitahukan ke petugas Syahbandar. Anehnya lagi, saat kapal berangkat mestinya pihak ASDP kembali melaporkan ke Syahbandar agar melakukan ceklis terakhir di kapal sebelum berlayar. “Lebih fatal lagi pihak ASDP memasukkan daftar manifes hanya 12 mobil dan 12 sopir serta daftar ABK berjumlah 17 orang. Ini yang tercatat dalam manifes kapal,”terangnya. Sementara pihak ASDP Hardiman mengaku tidak mengetahui 32 penumpang yang ikut dalam kapal. (rid/met)

Bawaslu Sambangi Kesultanan

SILATURAHMI: Pose bersama Bawaslu Halmahera Selatan dengan pihak Kesultanan Bacan usai pertemuan, Rabu (29/8) kemarin

LABUHA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Selatan (Halsel) menyambangi Kadaton Kesultanan Bacan, Rabu (29/8). Kedatangan yang dipimpin Ketua Kahar Yasim ini dengan maksud meminta dukungan pihak kesultanan selama

menjalankan tugas pengawasan kedepan. ”Kami mengharapkan adanya kerja sama yang baik untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai,”harap Kahar dalam pertemuan. Sementara Empu Jogugu Kes-

ultanan Harmain Iskandar Alam mengapresiasi pihak Bawaslu atas langkahnya membangun kebersamaan dengan pihak kesultanan. ”Harapan kami bisa bekerja secara baik demi Halsel yang maju,”ucapnya. (sam/met)

Sejumlah PBM tak Memenuhi Syarat TOBELO - Keberadaan sejumlah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang beroperasi di pelabuhan Tobelo Halmahera Utara (Halut) disoal. Ini karena perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat operasi sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60/2014. ”Perusahaannya tidak memiliki kantor dan karyawan, perlengkapan, modal kerja serta ahli nautika,” kata Kepala Kantor Pelayanan Pelabuhan (KPP) Tobelo Umar Ismail saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah PBM, Rabu (29/8). Umar menegaskan PBM yang tak memenuhi syarat ini akan dihentikan aktivitasnya sementara sambil menunggu persyaratannya dilengkapi. (rid/ met)

HALMAHERA BARAT KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 5

PARPOL Pindah Parpol, Ferdelina Bakal di PAW JAILOLO – DPD I I Pa r t a i G o l k a r Halmahera Barat (Halbar) bakal memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Ferdelina Molle. Ini dilakukan karena Ferdelina yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar versi Ahmad Zakir Mando itu pindah SAMAD Moid dan bergabung ke PDI Perjuangan sebagai calon legislatif daerah pemilihan dua menggantikan Rein Tatuh yang meninggal dunia. Hengkangnya Ferdelina ini karena kepengurusan DPD yang sah dan diakui DPP adalah kepengurusan versi Samad Moid.”Kalau sudah pindah partai politik (parpol) maka tetap akan di PAW,”kata Ketua DPD II PG Halbar Samad Moid yang dikonfirmasi, Rabu (29/8). Menurutnya, sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 160/6324/Otda, perihal pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten/Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili sebelumnya tetap di PAW. Hal ini juga merupakan amanat pasal 139 ayat 2 huruf i dan pasal 193 ayat 2 huruf I undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal-pasal tersebut termuat aturan anggota DPRD periode 2014-2019 yang kembali mencalonkan diri pada pemilu 2019 dengan partai yang berbeda maka harus diberhentikan melalui mekanisme PAW.”Sebelum pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 20 September 2018, proses PAW sudah bisa diajukan ke DPP,”tandasnya. Surat Mendagri itu juga menjelaskan anggota DPRD yang pindah partai, maka haknya sebagai anggota telah dicabut. Dengan begitu gaji dan tunjangannya juga tidak lagi di bayar. (din/met)

Panitia Diminta Gugurkan Cakades Petahana Terlambat Masukkan LPJ DD dan ADD Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Sejumlah calon kepala desa (cakades) petahana yang mendaftar pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak November 2018 terancam gugur. Ini karena Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengelolaan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harusnya dimasukkan enam bulan sebelum berakhir masa jabatan, justru baru dimasukkan saat mendaftar sebagai calon kades.”Sesuai peraturan daerah (perda) Nomor 2 tahun 2018 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kades,

dengan tegas diperintahkan bahwa LPJ harusnya disampaikan enam bulan sebelum berakhir masa jabatan,”tegas Ketua Komisi I DPRD Djufri Muhammad kepada Malut Post, Rabu (29/8). Untuk mengamankannya, kita sudah merekomendasikan kepada seluruh camat dan panitia pilkades agar menegakkan regulasi yang ada.”Calon kades incumbent yang baru menyampaikan LPJ harus digugurkan. Ini dilakukan agar ada efek jerah bagi yang lainnya,”ungkapnya. Sementara anggota komisi I DPRD Atus Sandiang menambahkan banyak masalah penggunaan anggaran ADD dan DD di desa. Makanya, LPJ sebagai syarat pencalonan harus dibuktikan.”Masyarakat bisa menilai selama 5 tahun kepemimpinan, apa saja yang dikerjakan. Jangan melegitimasi sesuatu yang salah karena ADD dan DD adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan sebelum berakhir masa jabatan.”ujarnya.(din/met)

DJUFRI Muhammad

TAK BERIZIN : Salah satu Puskesmas di Jailolo yang belum memiliki izin UKL-UPL.

Soal UKL-UPL, Dinkes Ditegur JAILOLO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) memberikan surat teguran kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait keberadaan puskesmas yang

belum memiliki izin UKLUPL.”Pekan lalu kami sudah melayangkan surat teguran agar segera mengajukan permohonan penerbitan izin UKLUPL. Tetapi sampai sekarang be-

lum ada balasan dari Dinkes,”kata Kepala DLH Muhammad Boger yang dikonfirmasi, Rabu (29/8). Tak hanya itu, jika pembangunan puskesmas yang luasnya tidak mencapai satu hektar, maka pembangunan bisa menggunakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Tetapi jika ada yang luasnya satu hektar, harus menggunakan izin UKLUPL.”Jadi kita sudah sampaikan ke Dinkes kalau ada konsultan

yang bisa membuat pengajuan UKL-UPL milik Dinkes, silahkan saja,”ungkapnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfince Kalengit yang dikonfir masi mengaku masih berkoordinasi dengan DLH sehingga belum bisa mengambil langkah soal izin UKL-UPL.”Intinya kita masih siapkan dokumen. Makanya koordinasi dengan DLH tetap kita lakukan,”ucapnya.(din/met)

Komisi I Agendakan Panggil Sekkab dan Kaban PKD JAILOLO – Komisi I DPRD Halmahera Barat (Halbar) kembali mengagendakan pemanggilan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdurradjak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Marasabessy, para Asisten dan Staf Ahli dalam waktu dekat. Ini dilakukan karena dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (29/8) kemarin Kepala BPKD tak hadir. Makanya diagendakan kembali bersama sekkab.”Pertemuan ini untuk membicarakan anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) yang hingga kini belum

cair,”kata Ketua Komisi I DPRD Djufri Muhammad yang ditemui usai RDP, kemarin Mestinya kata Djufri, anggaran tersebut sudah harus dicairkan karena pilkades serentak 9 November 2018 sudah memasuki tahapan pendaftaran. ”Kalau anggaran tak cair tentu mengganggu kerja panitia,”ungkapnya. Anggaran pilkades yang diakomodir dalam APBD itu Rp 3 miliar dan sudah dicairkan Rp 500 juta untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan monitoring yang dilakukan panitia pilkades. Sementara sisanya Rp 2,5 miliar hingga kini belum cair.”Ada informasi dari Camat Jailolo saat ini sejumlah panitia pilkades mau mengundurkan diri karena tahapan pilkades sudah jalan kurang lebih tiga bulan tetapi honorarium tak jelas karena anggarannya tak cair,”ungkapnya.(din/met)

MOROTAI & SULA KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 6

Dua Caleg Dipastikan Tidak Masuk DCT Tersandung Persoalan Hukum, Persyaratan Tidak Lengkap

PENCARIAN Tim Fokus di Pesisir Pantai

Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin

DARUBA - Pencarian Djaelan Mandea, nelayan asal Desa Bere Bere Morotai Utara yang hilang saat melaut terus dilakukan. Memasuki hari keenam kemarin (29/8), tim juga melakukan pencarian di daratan tepatnya di pesisir pantai sepanjang Morotai Utara. sebagian lagi tetap melakukan pencarian di laut. “Namun korban belum juga ditemukan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morotai, Dalik Gafur sore kemarin. Dia menuturkan cuaca masih menjadi kendala bagi tim. “Cuaca tak menentu, kadang datang ombak tinggi,” tuturnya. Proses pencarian juga dibantu warga. hari ini tim kembali melakukan pencarian. (aji/onk).

BANTUAN 315 Pelajar Belum Terima PIP 2017 SANANA - Sebanyak 315 siswa SMP di Kabupaten KepulauAn Sula (Kepsul) belum menerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2017. Pengelola dana PIP Dinas Pendidikan Kepsul Rusdi menuturkan, keterlambatan pencairan dana tersebut disebabkan oleh sekolah penerima yang tidak melakukan pengurusan pencairan. Ini karena penerima PIP di sekolah tersebut hanya satu atau dua orang. “Sekarang sejumlah sekolah mulai mengurus pencairannya,” kata Rusdi. Dia menjelaskan, tahun 2017 ada 1.690 siswa di Kepsul menerima PIP. Namun tahun 2018 turun menjadi 1166 siswa. Untuk siswa kelas 2 hingga kelas 5 mendapat Rp 450 ribu, untuk kelas 1 dan 6 mendapat Rp 225 ribu. ”Kalau PIP 2018 sebagian besar sudah mengambilnya,” pungkas Rusdi. (ikh/ onk)

JABATAN Dikembalikan ke Posisi Semula DARUBA - Posisi Kabag Humas dan Protokoler Morotai yang sebelumnya dikendalikan Hiron Rahankey, kini dijabat Akri Yuti Wijaya. Ada kesan Hiron Rahankey dinonjobkan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rina Ishak mengatakan, status Hiron adalah Plh Kabag Humas. Jabatan definitifnya adalah Kasubag Humas. “Setelah Kabag Humas sudah definitif, Hiron kembali ke posisi semula sebagai Kasubag Humas, jadi tidak ada masalah,” katanya. Sebelumnya muncul rumor bahwa saat menjadi Kepala Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Morotai, Hiron diduga terkait dengan persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan anggota DPRD Morotai dalam dokumen APBD 2018, yang kini ditangani Polda Malut. Hiron sendiri hingga berita ini ditulis belum dapat dikonfirmasi. (aji/ onk).

DOKUMEN MALUT POST

REKLAMASI: Proyek reklamasi di Daruba Pantai Morotai.

Keliru Tidak Pakai Amdal DARUBA-Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morotai, Mahfud Tuasikal (bukan Mahmud seperti diberitakan kemari), bahwa reklamasi zona I proyek waterfront city hanya menggunakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), menuai kritik. Dosen Universitas Pasifik (Unipas) Fandi Latif mengatakan, UKL-UPL satu mata rantai dari amdal. “Karena itu, penekanannya harus amdal, sebagai alat untuk mengukur, layak dan tidaknya suatu pembangunan. UKL dan UPL itu cenderung ke proyek-proyek seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas karena lebih pada persoalan limbah,” katanya. karena itu seharusnya proyek ini menggunakan amdal, bukan UKL-UPL, apalagi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Dia menilai pemkab keliru menafsirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51, tahun 1993

tentang Amdal. Karena itu dia menyarankan dilakukan dilakukan audit lingkungan hidup, sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Wajib. “Sebab bagi saya, proses ini sudah terlanjur berjalan yang berujung pada dugaan penyalahgunaan kebijakan. Makanya harus ada upaya hukum,” sarannya. Dia juga menyinggung pernyataan Mahfud terkait abrasi Pulau Dodola yang diakibatkan faktor iklim. “Pemerintah apa kalau cara berpikirnya seperti ini. Iklim apa yang dimaksudkan, padahal jelas-jelas, abrasi terjadi karena reklamasi. Logikanya sederhana, dulu sebelum reklamasi, Dodola biasa-biasa saja, jadi jangan memutarbalikan fakta. Setelah reklamasi, baru terjadi abrasi. Saya kira, pernyataan yang disampaikan itu cuma alibi untuk membenarkan sesuatu yang salah,” tegasnya. (aji/onk).

Pertanyakan Kasus OTT SANANA - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat dan anggota DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) dikembalikan lagi ke polisi. Kasus yang sebelumnya sudah berada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut), akhirnya dikembalikan lagi ke Polres Kepsul untuk melengkapi hal-hal yang masih kurang. Berulang kali polisi melimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sanana Kepsul hingga ke Kejati Malut, namun pada akhirnya dikembalikan lagi ke polisi. Menurut akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Kepsul Amirrudin Yakseb, kasus OTT merupakan salah satu kasus besar yang pernah terjadi di Kepsul, yang menyeret 7 tersangka, oknum pejabat dan anggota DPRD. “Kasus ini harus mendapat perhatian serius oleh penegak hukum,” desaknya. Dia menilai terlambatnya penanganan kasus ini diduga ada unsur kesengajaan polisi dan jaksa. “Kasus ini wajib dipertanyakan,” tegasnya. Dia menjelaskan jika mengacu pada definisi

normatif dalam rumusan pasal 1 ayat 19 KUHAP, maka delik tersebut dapat dikatakan “delik selesai”. Jika demikian maka ditemukan bukti-bukti yang menjadi syarat ditetapkan seseorang menjadi tersangka. ”Dilihat dari kronologis kasusnya orang awam pun akan berpikir, apalagi yang menjadi kendala sehingga kasus OTT belum juga masuk ke pengadilan,” tuturnya. Penanganan kasus OTT yang tidak pernah selesai akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Kepsul. Tidak selesainya kasus ini mengakibatkan tidak ada kejelasan hukum para tersangka. Ini jelas merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). ”Dimana setiap orang berhak atas pengakuan hukum dan berhak atas rasa aman dan tentram,serta perlindungan terhadap ancaman katakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Polisi dan jaksa punya PR besar untuk menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya. (ikh/onk).

DARUBA - Dua calon anggota legislatif (caleg) Pulau Morotai yang tersandung persoalan hukum, lolos masuk dalam daftar caleg sementara (DCS). Keduanya adalah mantan Kades Darame Abd. Rahman Daeng Sugi, dan mantan Kades Muhajirin Sahwi Lohor. Sebab keduanya tidak memasukan persyaratan yang ditentukan. Di satu sisi, KPU Morotai disorot karena meloloskan dua caleg bermasalah dalam DCS, sementara persyaratan yang diminta tidak dimasukan. Koordiv Hukum KPU Morotai, Luth Djaguna, saat dikonfirmasi menegaskan jika persyaratan caleg belum lengkap dan baru dimasukan sekarang, maka tidak akan diterima KPU. Otomatis mereka gugur dan tidak bisa mengikuti pileg tahun depan. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan bagian tehnis, dan diperoleh informasi persyaratan yang sudah dimasukan Abd. Rahman Daeng Sugi adalah salinan keputusan pengadilan negeri (PN). Tiga persyaratan yang belum dilengkapi adalah surat keterangan dari kejaksaan, pemred media massa serta bukti dari pernyataan yang disampaikan melalui media. “Kalau Sahwi Lohor belum memasukan semua persyaratan,” katanya. Karena itu dia menegaskan kalaupun mereka berdua memasukan persyaratannya yang masih kurang, jelas tidak diterima KPU, karena dokumen persyaratan harus dimasukan saat pendaftaran. “Keduanya dipastikan tidak lolos dalam DCT. Mereka akan dicoret,” tegasnya. (aji/onk).

PERSYARATAN BAGI CALEG YANG TERSANDUNG MASALAH HUKUM 1

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (Kulva Levis), atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Surat dari redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

Harus masukan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan melalui media lokal maupun nasional.

Dorong Pegadaian Salurkan UMi DARUBA - Kanwil Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara (Malut), melakukan sosialisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Morotai. Acara yang melibatkan Dinas Perindagkop dan ULM serta PT Pegadaian, berlangsung Rabu (29/8) kemarin. Kepala Kanwil DJPb Malut Edward Nainggolan berharap pelaku usaha meninggalkan rentenir dan memanfaatkan UMi dari Pegadaian untuk modal usahanya. “Dibanding rentenir, bunga UMi jauh lebih rendah. Persyaratannya pun terbilang mudah dibanding pengajuan kredit di bank,” ujar Edward, dalam rilis yang dikirim ke Malut Post. Kepala Dinas Perindag, Koperasi, dan UKM Morotai, Suriyati, menambahkan pemkab telah berupaya meningkatkan permodalan bagi pelaku UMKM di Morotai melalui koperasi di setiap desa. Hadirnya UMi akan semakin memudahkan pelaku UMKM di Morotai dalam memperoleh pinjaman untuk modal usaha mereka. Selanjutnya Wakil Asisten Manajer Mikro Pegadaian, Nuryadi, memperkenalkan produk UMi yang diluncurkan oleh PT Pegadaian.

SOSIALISASI: Edward (tengah) memberikan arahan dalam sosialisasi UMi kemarin.

HUMAS DJPB MALUT POST

Dia menjelaskan program UMi dikenal sebagai produk Kreasi UMi. “Bunga yang ditawarkan dari produk kreasi UMi relatif murah, yaitu sebesar 0,95 persen per bulan, persyaratannya pun relatif mudah.” tuturnya. PT Pegadaian siap menerima pengajuan pembiayaan UMi dari masyarakat Morotai, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mendatangi Pegadaian Tobelo. Terpisah, Bupati Benny Laos mengungkapkan pemkab telah menggelontorkan dana untuk

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa. Dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku UMKM di Morotai. Dirinya memerintahkan Kepala BPKAD, M Umar Ali, untuk menyiapkan skema pembiayaan UMKM yang mudah, sehingga praktek rentenir dapat dihilangkan. “Kalau menemukan praktek rentenir di Morotai, segera lapor ke saya. Akan saya tindak mereka (rentenir-red),” tegas Benny. (onk)

POLMAS

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 7

Art: Resayfa Rumra

Khawatir Dana Embarkasi tak Cair Kakanwil Kemenag Malut Temui Gubernur dan Sekprov Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Molornya pencairan dana embarkasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mendapat perhatian serius dari Kepala

Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Malut, Sarbin Sehe. Untuk memastikan pencairan dana tersebut, Rabu (29/8) kemarin, Sarbin menemui Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Muabdin H. Radjab. Pasalnya, sampai dengan H-3 pemulangan jamaah haji, dana embarkasi belum juga dicairkan. Hal ini diakui Sarbin, kepada Malut Post, kemarin (29/8) Sarbin mengaku, dirinya menemui

Gubernur dan Sekprov untuk memastikan agar proses pemulangan jamaah tidak terkendala. Dari pertemuan itu kata Sarbin, untuk dana embarkasi pemulangan tidak lagi masalah. Karena selain dananya tersedia, proses pergeseran mata anggaran juga telah dilakukan. “Sudah tidak masalah lagi, tinggal proses teknis administrasinya. Persetujuan DPRD untuk dilakukan pergeseran juga sudah ada,” katanya. Sementara Kepala Biro Kesra Ibrahim Wasaraka mengaku, proses perge-

seran dana embarkasi dari item subsidi ke hibah dalam APBD induk telah dimasukan dalam APBD Perubahan. Pihak BP4D Kejaksaan yang dimintai pertimbangan juga sudah dilakukan, begitu juga persetujuan DPRD. Karena itu, saat ini pihaknya tinggal melakukan permintaan untuk proses pencairan di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut. “Kami sedang lengkapi administrasinya untuk disampaikan ke BPKPAD agar secepatnya dikeluarkan

SP2D,” terangnya. Ibrahim mengatakan, dana embarkasi yang disediakan Pemprov senilai Rp3 miliar ini diperuntukkan untuk pembiayaan akomodasi konsumsi saat berada di asrama emberkasi Sugiang Makassar, biaya angkutan pesawat dari Makassar ke Ternate, biaya buruh dan biaya damri. “Semua item biaya ini baru dibayarkan 50 persen saat keberangkatan, dan sisanya dilunasi saat tiba di Makassar sebelum menuju Ternate,” tambahnya. (udy/jfr)

DP3A Malut Giat Penguatan Gugus Tugas KLA Malut

PEMAPARAN MATERI: Lenny N Rosalin, M.Fin,M.Sc, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP-PA RI saat memaparkan materi, baru-baru ini

SEMENTARA ITU Menunggu Kesiapan Pemprov TERNATE – Penyerahan aset gedung serta personil SMA/ SMK masih menunggu respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut). Pa s a l n y a , a s e t yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesaia perwakilan Malut itu sudah diM Tauhid Soleman siapkan dokumen penyerahannya oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate. Sekretaris Kota M Tauhid Soleman menyatakan saat ini tinggal menunggu jadwal dari Pemprov Malut. “Dokumen penyerahan sudah disiapkan, tinggal diserahkan saja. Kalau Pemprov sudah siap kami langsung serahkan,” ujarnya seraya menyatakan akan segera menyelesaikan temuan BPK dalam waktu dekat. Hal senada juga disampaikan Kadikbud Kota ternate Ibrahim Muhammad. ”Saya sudah utus staf saya untuk koordinasi dengan Provisni, namun belum ada respon kapan dilakukan penyerahan. Intinya, kami sudah siap, tinggal menunggu jadwal penyerahan dari Pemprov,” tambahnya. (cr-05/jfr)

TERNATE - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan kegiatan Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Malut. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Bela Ternate sejak Kamis (23/8) lalu itu merupakan salah satu program kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP-PA RI). Program ini dimaksudkan agar seluruh kabupaten/kota di Malut menginisiasi KLA dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan konkrit untuk pemenuhan hak dan perlindungan, khusus anak (24 indikator KLA) di Malut. Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahaan, Yusuf Marsaoly, SH.M.Si, menyampaikan, tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Hak Anak ( Convention on the rights of Child

) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk Kebijakan untuk pemenuhan hak-hak anak pada suatu wilayah kabupaten / kota. Sementara Kadis P3A Malut Hj, Masni Bsa, SH. M.Si selaku narasumber menjelaskan Peran DP3A dalam percepacatan KLA. “Di antaranya membangun komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan, memperkuat koordinasi terutama pada tahap perencanaan untuk percepatan KLA di setiap kabupaten/kota di Malut,” jabarnya. Dalam sesi terakhir, Lenny N Rosalin, M.Fin,M.Sc, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak KPP-PA RI berharap Kadis P3A Malut dapat bersenergis dengan jajarannya di Kabupaten/ Kota dalam rangka mencanangkan KLA tersebut. “Agar Pemda Kab/Kota melalui Bappeda masing-masing agar diupayakan stake holder terksit, Dinas Kesehatan, Dinsos, Dinas Dikbud untuk sama-sama bersinergi menuju KLA, “ harapnya. (tr-01/pn/jfr)

Anggota PPK Bakal Bertambah Dua Orang TERNATE – Personel Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bakal bertambah dua orang. Ini menyusul surat KPU RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/ VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018. Surat tertanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani Ketua KPU RI Arif Budiman itu pada poin ke dua menjelaskan, penambahan dua anggota PPK dilakukan setelah revisi Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 dan Ketupusan KPU Nomor 221/PP. 05-Kpt/03/KPU/

III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 31/ PP. 05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Anggota KPU Malut Pudja Sutamat kepada Malut Post mengatakan, penambahan dua anggota PPK akan dilakukan setelah PKPU selesai direvisi dan ada penganggarannya. “Menunggu PKPU yang sementara lagi direvisi. Kan harus ada penganggarannya,

ada peraturannya. Kalau sudah selesai langsung ditambahkan dua orang,” katanya kemarin (29/8). Dikatakan, penambahan penyelenggara ad hoc ini hanya dilakukan di tingkat kecamatan. “Hanya PPK saja yang bertambah, PPS tidak. Kita punya 345 PPK yang tersebar di 115 kecamatan di Malut. Itu PPK yang dibentuk pada Pilgub 2018, masa kerja mereka diperpanjang tiga bulan, yakni Oktober sampai Desember 2018 mendatang,” terang Pudja. (tr-01/jfr)

PUDJA Sutamat

Harap Pembukaan Kotak Berlangsung Adil dan Jujur TERNATE- Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Maluku Utara Asrul Rasyid Ichsan berharap pembukaan kotak suara di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu adil

dan jujur. Dia mengatakan, mengacu pada fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman sebagai Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Termohon dalam hal ini KPU Malut agar membawa formulir ATB KWK dan C7 KWK untuk dua Kecamatan yaitu

Kecamatan Taliabu Barat dan Kecamatan Sanana. “Kita berharap KPU patuh dan tunduk terhadap perintah majelis,” ujarnya. Sementara Divisi Hukum KPU Malut Buchari Mahmud saat dikonfirmasi mengatakan, sebanyak 74 TPS dari dua kecamatan di dua Kabupaten yang

dibuka. Rincian TPS untuk Kecamatan Sanana dengan 11 Desa sebanyak 50 TPS yang akan dibuka, sedangkan di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu di 13 desa sebanyak 24 TPS. ”Semuanya dibuka. Semuanya 74 TPS dibuka. Sesuai perintah Mahkama Konstitusi,” jelas Buchari. (tr-01/jfr)

SAMBUNGAN ETALASE KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...PPMD Samb Hal. 1

dan Transmigrasi, Taufik Madjid, serta Direktur PMD, M. Fachri. Menurut Taufik, tujuan kunjungan Presiden Jokowi ke lokus PKT Dana Desa adalah untuk memastikan Dana Desa yang dikucurkan benar-benar dapat memberi manfaat konkrit bagi masyarakat. Mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Maluku Utara itu mengatakan, Dana Desa untuk tahun 2018 ini diprioritaskan untuk program PDT dengan sistem swakelola dan untuk menurunkan angka stunting. Selain itu, untuk upah bagi tenaga pekerja yang kategori miskin, pengangguran, dan setengah pengangguran sebesar minimal 30% HOK dari anggaran pembangunan. “Inilah wujud konkrit komitmen pemerintah Jokowi melalui

...HAJI Samb Hal. 1

Jumlah total jamaah saat menuju Tanah Suci lalu sebanyak 455 orang. Itu berarti, saat pulang nanti tersisa 454 jamaah. Sementara itu, dua jamaah lainnya juga terancam belum bisa kembali bersama rombongan lantaran masih terbaring di rumah sakit. Dua jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang 8 itu dikabarkan masih kritis. Mereka adalah Samad Tahir dan Ismail Umar. Kepala Seksi Keuangan dan Sistem Informasi

...MUI Samb Hal. 1

“Alhamdulillah kami telah melakukan sosialisasi awal di Kabupaten Halut. Masyarakat menerima dengan baik,” ungkap Sarbin kepada Malut Post, Rabu (29/8). Dia mengatakan, aturan ini dikeluarkan pemerintah dengan maksud baik. Sebab jika ada orang sakit atau bayi yang tinggal di dekat masjid akan terganggu dengan bunyi pengeras suara yang terlalu lama. “Karena itu, pemutaran bacaan Alquran juga dilakukan 15 menit menjelang azan,” ujarnya. Selain itu, di daerah yang masjidnya terletak berdekatan seperti Ternate, saat salat Jumat baiknya menggunakan pengeras suara ke dalam saja. Karena buyi pengeras suara yang keluar terlalu besar akan menganggu masjid tetangga. “Hal-hal seperti ini yang diatur, agar proses ibadah lebih baik dan tenang,” terangnya. Sarbin menyampaikan, setelah keluarnya aturan ini, banyak mengundang reaksi masyarakat. Namun reaksi protes itu hanya terjadi pada media sosial, sementara protes langsung sampai saat ini tidak ada. “Kami akan sosialisasi dari masjid ke masjid, dan memanfaatkan agenda safari. Sebab sosialisasi aturan ini tidak didukung dengan pembiayaan khusus,” sambungnya. Diakuinya, Nahdlatul Ulama telah menerima baik aturan tersebut. Bahkan warga NU juga tak lagi mempersoalkannya. “Karena itu saya yakin masyarakat juga akan menerima jika disosialisasikan. Sebab maksud dari aturan ini adalah mengatur, bukan melarang. Bahkan ini bukan hal

Kementerian Desa PDTT untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, menurunkan angka pengangguran dan angka stunting warga desa,” kata pejabat kelahiran Ngofakiaha, Makian, 47 tahun lalu itu. Sementara Direktur PMD, M. Fachri mengatakan, keberhasilan program PKT Dana Desa ini tidak lepas dari peran Pendamping Desa. Sebab, lanjut Fachri, peran Pendamping Desa adalah fasilitasi dan mengawal desa dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev hingga pelaporan penggunaan DD secara transparan dan akuntabel. “Saya harap proses pengawalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama penggunaan DD dapat berjalan dengan baik,” katanya. Kepala Desa Sendangtirto, Sardjono mengungkapkan, de-

sanya telah menerima Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 341.289.000, tahun 2016 sebesar Rp 810.293.000, tahun 2017 sebesar Rp 1.042.189.000, dan tahun 2018 sebesar Rp 1.075.815.000. Program Padat Karya Tunai Dana Desa di Desa Sendangtirto sendiri meliputi pembangunan saluran irigasi sepanjang 350 meter dengan biaya Rp 192.414.000 dan upah tenaga kerja Rp 55.820.000 (30 %) dengan jumlah HOK 575. Proyek ini melibatkan tenaga kerja sebanyak 25 orang dan dikerjakan selama 35 hari dengan rincian upah bagi tukang sebesar Rp 80.000 per hari dan untuk pekerja sebesar Rp 70.000 per hari. “Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa, antara lain untuk pengelolaan dan pembinaan Posyandu sebesar Rp 36.100.000, Tempat Pengolahan Sampah dan PAUD,” pungkas Sardjono.(pn/kai)

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Malut, Tamhid Abubakar menuturkan, Samad merupakan jamaah asal Halmahera Barat. “Sampai saat ini beliau masih dirawat di ruang ICCU Rumah Sakit King Faisal. Sementara Ismail Umar asal Kepulauan Sula masih dirawat di RS Al Noor dan masih belum sadarkan diri,” tuturnya kepada Malut Post, Rabu (29/8). Sesuai jadwal, kloter 8 akan kembali ke Indonesia pada 2 September dan tiba di Ternate 4 September. “Jika saat kem-

bali keduanya belum bisa ikut serta maka tanggung jawab keduanya berada pada PPIH Arab Saudi,” terangnya. Sementara satu jamaah kloter 9 kemarin dikabarkan sempat terjatuh saat melaksanakan tawaf ifadhah. Meski begitu, kondisi jamaah atas nama Jahju We Paminto itu sudah pulih. Ia juga telah dijemput di KKHI Makkah untuk bergabung dengan jamaah lainnya. “Saat pemulangan tahun ini, jamaah tidak lagi dikumpulkan di Dhuafa Center, tapi langsung ke Asrama Haji Ngade Ternate,” tukas Tamhid.(udy/kai)

baru. Pada tahun 1980 juga sudah pernah dikeluarkan aturan ini,” tukasnya. Nyatanya, sejumlah lembaga Islam justru menyatakan pendapatnya yang berseberangan dengan Kemenag. Ketua Majelis Ulama Malut Dr. Samlan Ahmad menegaskan, dalam ajaran Islam azan merupakan panggilan salat bagi kaum muslim. Semakin besar volume panggilannya, maka semakin bagus. “Supaya didengar orang untuk datang ke masjid dan melaksanakan salat. Saat azan juga orang disuruh diam dan mendengarkan lantas membalas. Di situ ada nilai pahalanya,” tuturnya kemarin. Dasar ini membuat MUI tetap pada keyakinannya bahwa azan wajib ada dan harus dikeraskan suaranya. “Biar orang mendengar dan membalasnya untuk mendapat pahala,” kata Samlan. Panggilan salat ini, tutur Samlan, juga ada dalam ajaran agama lainnya. Menurutnya, semua agama punya panggilan yang berbeda untuk melakukan ibadah. “Apalagi azan itu namanya panggilan. Masak panggilan kita hanya bisik-bisik. Harus dengan suara keras, agar orang mendengar. Pada zaman Rasulullah, ketika tiba waktu salat Rasul menaiki tempat yang agak tinggi di masjid untuk azan, agar didengar semua orang,” paparnya. Dia mencontohkan, kaum Majusi dulu saat hendak beribadah harus membuat api unggun dulu. Nyala api yang tinggi menjadi pertanda bagi orang Majusi akan tibanya waktu ibadah. “Masih mending Islam, panggilan salat ditandai dengan suara yakni azan. Jadi Islam, azan tidak boleh berbisik. Diperkeras,

karena itu tanda panggilan untuk umat muslim lainnya menyembah Allah,” ungkapnya. Sementara Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Malut Hasby Yusuf menuturkan, protes terhadap azan sifatnya kasuistik. Karena itu, persoalan protes suara azan tak bisa digeneralisirkan menjadi problem kebangsaan. “Jangan dijadikan suara azan adalah keresahan bangsa. Masih banyak persoalan fundamental kebangsaan yang lebih penting ketimbang sekadar suara azan yang bersifat segera diatasi,” katanya kemarin (29/8). Menurut Hasby, suara azan, tarhim dan mengaji di masjid bukan sekadar persoalan waktu, melainkan juga merupakan sistem penyiaran umat Islam. “Itu bukan sekadar waktu, tapi adalah bentuk siar umat Islam. Di Maluku Utara, tanpa aturan itu pun orang sudah tahu batasan waktunya. Bukan sehari hanya diisi dengan azan, ngaji dan tarhim saja,” ucapnya. Hasby yang juga Sekretaris KAHMI Malut ini mempertanyakan aspek keadilan dari kebijakan negara mengatur azan. “Kenapa hanya azan yang disoalkan? Lalu bagaimana dengan bunyi lonceng suara gereja, apakah negara persoalkan itu?” katanya mempertanyakan. Dia menyatakan, seharusnya negara tidak berlebihan mengintervensi hal yang masih bisa diatur internal umat Muslim. “Negara terlalu intervensi yang justru terkesan diskriminatif. Kalau memang ada yang komplain, nanti bisa diatur di Departamen Agama di wilayah tersebut. Ini digeneralisir seolaholah problem bangsa,” tukasnya. (udy/mg-01/tr-01/kai)

...NIKEL Samb Hal. 1

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi dijadwalkan hadir untuk melakukan peletakan batu pertama. Kepala Biro Protokoler, Kerja Sama dan Komunikasi Publik Malut, Armin Zakaria menuturkan, kedua menteri akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan kawasan industri pabrik WBN. Selain mengolah nikel, investasi ini juga bergerak dalam produksi baterai lithium untuk kendaraan listrik. “Jadi untuk kendaraan yang tidak lagi bergantung pada bahan bakar minyak,”tuturnya kemarin (29/8). Armin menyampaikan, investasi raksasa ini memiliki area industri seluas Rp 20 ribu sampai 25 ribu hektare. “Dan sesuai jadwal, kedua menteri ini dari Jakarta menggunakan

...SUNAN Samb Hal. 1

Pada ronde ketiga, Sunan mencoba mengubah strategi dengan bermain lebih terbuka. Namun, strategi itu membuatnya sempat kesulitan melepaskan pukulan. “Ini pertarungan yang cukup melelahkan karena lawan terus bergerak menghindari pukulan. Makanya, saya terus ngotot memaksanya bertarung dalam jarak pendek agar bisa melepaskan pukulan sekaligus meredam serangannya. Dan, ini merupakan bagian dari strategi yang diinstruksikan pelatih untuk menghadapi lawan yang unggul tinggi badan dan jangkauan,” kata Sunan pada Goriau.com. Ketika ditanyakan mengapa pada ronde ketiga mengubah strategi dengan bermain lebih terbuka, Sunan menjawab, “Saya hanya ingin mencoba strategi baru dengan bermain lebih terbuka agar dia terpancing masuk dalam pertarungan jarak pendek,” katanya. Secara terpisah, petinju perempatfinalis Olimpiade Atlanta 1996, La Paena Masara memuji penampilan Sunan Agung yang bermain sangat taktis. “Sunan Agung memang pantas menang karena menguasai pertarungan di ronde pertama dan kedua. Dia itu petinju yang bisa bertarung dengan tipe boxer atau fighter,” ujarnya. Sebelumnya, Bertanding di Hall C JIExpo, Jakarta, petinju yang belajar adu jotos di atas ring di Sasana Garuda Jaya, Gamalama Ternate itu menghadapi perlawanan yang sangat ketat dari Al Sudani. Keputusan lolosnya sang atlet kelahiran 10 September 1997 ini didasarkan pada kemenangan angka

...SATUKAN Samb Hal. 1

Momen ini berawal saat Hanifan yang baru saja dikalungi medali emas naik ke tribun VIP tempat Jokowi dan Prabowo duduk menonton pertandingan. Hanifan lantas mencium tangan Jokowi dan memeluk Prabowo. Setelah itu Hanifan merangkul kedua tokoh itu hingga berpelukan erat. Sebelumnya, Hanifan memastikan medali emas ke-13 Indonesia dari cabang pencak silat Asian Games 2018 setelah mengalahkan Nguyen Thai Linh dari Vietnam 3-2 pada kelas C putra 55-60 kg di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta. Dengan kemenangan ini Indonesia total meraih 30 medali emas. Momen pelukan Jokowi dan Prabowo pun menjadi sorotan para penonton lantaran terjadi di tengah suhu panas di antara pendukung dua kubu menjelang Pilpres 2019. Para penonton yang memadati venue cabang pencak silat berteriak antusias menyaksikan momen langka Jokowi dan Prabowo berpelukan. Usai mo-

...TIKEP Samb Hal. 1

Penyerahan yang dilakukan di lantai 3 Gedung A Kemendikbud itu, Wali Kota didampingi Drs H. Asrul Sani, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemsyarakatan dan SDM. Penyerahan dokumen PPKD Tikep bersamaan dengan Kota Bandung, Kabupaten Ogam Komering Ulu dan Kabupaten Badung. Dalam pembuka acara tersebut Dirjen Kebudayaan RI Hilmar Farid dalam sambutannya menyampaikan, dari 534 kabupaten/kota baru sekitar 80 kabu-

pesawat khusus bersama para investor dan akan transit di Bandara Babullah pukul 12.00 WIT. Setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Halteng,” paparnya. Dia mengatakan, industri nikel ini akan menjadi yang terbesar di dunia. Target tenaga kerja yang terserap dalam investasi tersebut mencapai 28 ribu orang. Meski begitu, Armin menuturkan para pekerja 70 persen berasal dari dalam negeri dan 30 persen sisanya adalah tenaga asing. “Pembangunan kawasan industri dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan smelter tahun 2018 ini hingga selama empat tahun ke depan untuk melengkapi fasilitas perusahaan,” terangnya. Sebelumnya, Menteri Luhut dikabarkan juga akan memboyong serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Dalam situs resmi Eramet disebutkan proyek WBN bertujuan memulihkan simpanan nikel terbesar di dunia. Diperkirakan cadangan nikel di Weda bernilai lebih dari 9,3 juta ton. Awalnya, WBN merupakan proyek milik Prancis dan Jepang lewat Eramet dan Mitsubishi. Namun pada April 2016, Mitsubishi memutuskan cabut dari proyek tersebut dan meninggalkan Eramet sebagai pemilik saham penuh.Pada 23 Februari 2017, Eramet menggandeng raksasa pengolahan baja, Tsingshan Group dari RRC melalui sebuah nota kesepahaman (MoU). MoU tersebut memungkinkan kedua grup ini bersinergi untuk mengembangkan aset dengan memproduksi nikel melalui proses pirometalurgi. Target produksinya sebesar 30 ribu ton nikel per tahun. Saat ini, Eramet memegang 43 persen saham WBN sedangkan 57 persen lainnya ada di tangan Tsingshan Group.(udy/kai)

setelah melalui tiga ronde. Empat dari total lima juri sama-sama menilai pukulan Sunan Agung lebih banyak masuk dibandingkan Al Sudani. Juri Katsunori Hanabisa (Jepang) dan Bekion Yusupov (Uzbekistan) menilai atlet Indonesia berusia 20 tahun itu unggul di ronde pertama dan kedua, lalu kalah di ronde ketiga. Sementara itu, juri Zhang Guo (Cina) dan Beki Piroska (Hungaria) memberikan keputusan, Sunan Agung kalah di ronde pertama, tetapi lebih unggul dari lawannya asal Irak pada dua ronde berikutnya. Sebaliknya, hanya ada satu juri, Kim Jongjin (Korea Selatan) yang memberikan kemenangan untuk Al Sudani dalam ronde pertama dan ketiga. Ia mencatat Sunan Agung hanya unggul di ronde kedua. Meskipun demikian, karena ada empat juri yang menyatakan keunggulan Sunan Agung dengan perolehan angka 29 berbanding 28, ia berhak ke semifinal dengan skor 4-1. Selain Sunan Agung Amoragam, Indonesia memiliki peluang meraih emas dari sosok lain, Huswatun Hasanah. Hasil ini membuat Sunan Agung berhak atas tiket ke babak semifinal menyusul Huswatun Hasanah, petinju wanita kelas ringan 60kg. Dengan begitu Sunan Agung bakal berhadapan dengan Mirazizbek Mirzakhalilov dari Uzbekistan. Sementara Huswatun bakal berhadapan dengan petinju Thailand, Saudaporn Seesonde di empat besar, Jumat (31/8) besok. Baik Sunan Agung dan Huswatun mengaku optimistis bisa meraih emas nantinya. Hal itu sesuai target yang diberikan PB Pertina terhadap atletnya. Jika

gagal ke final, tinju telah berhasil mengamankan dua medali perunggu. Ketua Pertina Malut, Djasman Abubakar mengatakan langkah Sunan hingga mencapai semi final memang cukup berat. Sedikitnya sudah tiga lawan yang dihadapi petinju peraih medali emas untuk Malut di PON 2016 itu. Hingga mencapai babak krusial ini, Djasman menilai merupakan kontribusi yang cukup baik. Sebab, di multi event terbesar se-Asia ini, PB Pertina mengirimkan 10 petinju di kelas berbeda-beda. Namun, dari jumlah tersebut hanya dua petinju yakni Sunan dan satu petinju putri Huswatun yang sukses melaju hingga ke partai semi final dan dipastikan sudah mendapatkan medali. “Lawannya memang cukup berat. Tapi alhamdulillah, Sunan bisa tampil maksimal dan memenangkan pertandingan. Ini sudah luar biasa. Kita patut apresiasi,” kata Djasman via whatsap, malam tadi. Sebagai satu-satunya perwakilan Maluku Utara di Asian Games, Sunan diharapkan bisa mencetak sejarah baru bagi Maluku Utara di ajang tertinggi Asia itu. Karena itu, Djasman juga berharap seluruh masyarakat Malut terus gelorakan doa dan dukungan terhadap Sunan yang akan tampil di partai semi final besok. “Sebagai ketua Pertina Malut, saya berharap bapak Gubernur bisa hadir di arena untuk menyaksikan pertandingan Sunan pada partai semi final ini. Ini agar bisa menjadi motivasi dan semangat bagi Sunan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk negara, terutama daerah Maluku Utara,” tutur Djasman mengakhiri.(net/yun)

mentum pelukan itu, Jokowi dan Prabowo mengungkapkan kesannya masing-masing. “Tadi dipeluk sama Hanifan. Tadi saya dengan Pak Prabowo enggak tahu kok diajak barengan tapi yang jelas bau,” ucap Jokowi lalu tertawa, seperti dilansir dari CNN Indonesia. Prabowo pun ikut tertawa saat Jokowi mengatakan hal tersebut. Begitu pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani, MenpanRB yang juga Ketua Kontingen Indonesia (CdM) Syafruddin, Ketua Harian IPSI Edhy Prabowo, serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Meski begitu, Jokowi tidak mempersoalkan badan Hanifan yang mandi keringat usai berlaga. Jokowi malah menuturkan dirinya mendapatkan kesan istimewa saat memeluk atlet berprestasi. “Baunya menyengat tapi harum karena menang. Bau apapun karena menang, harum semuanya,” ujar Jokowi. Di tempat yang sama, Prabowo turut menceritakan kesan-

nya saat berpelukan dengan Jokowi dan Hanifan. Dia merasa gembira dapat merasakan momentum tersebut. “Perasaannya gembira dan kita satu keluarga,” kata Prabowo. Prabowo merasa senang ketika ada banyak tokoh bangsa yang hadir menyaksikan langsung atlet pencak silat Indonesia bertanding. Menurutnya, kehadiran sejumlah tokoh nasional juga menjadi kebanggan bagi pihak yang selama ini terlibat dalam mengembangkan pencak silat di Indonesia. “Bayangkan, semua hadir di sini di saat-saat kritis. Ini membangkitkan semangat masyarakat pencak silat,” kata Prabowo. “Kalau sudah untuk negara dan bangsa kita semua bersatu tidak ada perbedaan,” lanjutnya. Prabowo lalu mengatakan dirinya bangga bisa berkontribusi konkret kepada negara. Salah satunya dengan membantu Indonesia meraih banyak medali emas di cabang olahraga pencak silat. “Kita bangga bisa berperan berbuat yang terbaik untuk bangsa,” tandas Prabowo. (cnn/kai)

paten/kota yang menyerahkan dokumen PPKD, termasuk Kota Tikep. Kota Tikep diapresiasi sebagai kabupaten/kota pelopor, karena bagi Kemendikbud telah menyerahkan dokumen PPKD tepat waktu. “Hari ini adalah kehormatan karena dokumen PPKD langsung diterima oleh pak Menteri,” ujar Dirjen Kebudayaan. Dokumen PPKD ini selanjutnya akan diserahkan ke pihak provinsi di masing-masing kabupaten/kota untuk dirangkum menjadi dokumen PPKD provinsi, sebagai bahan penyusunan strategi kebudayaan nasi-

onal dan akan diserahkan kepada Presiden RI dalam Kongres Kebudayaan Indonesia di Jakarta pada 1 Desember sampai 2 Desember 2018 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menyampaikan terima kasih atas kehadiran para Wali Kota dan Bupati sebagai bagian dari komitmen dalam upayaupaya pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana amanat UU nomor 5 Tahun 2017. Mendikbud juga menyebutkan, kebudayaan daerah adalah puncak-puncak kebudayaan sebagai intisari yang berisikan nilai yang harus terus dijaga.(far/adv/lex)

HUKUM & KRIMINAL KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 9

LAPORAN: Sebelum membuat laporan, pengurus dJAMAN berorasi menuntut agar Polda memproses Ketua Bawaslu Tikep.

Ketua Bawaslu Tikep Dipolisikan Sebut dJAMAN Organisasi Kampungan Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Bahrudin Tosofu dilaporkan ke Polda Malut oleh Pengurus Besar (PB) dJaringan Mahasiswa Nukuk (dJAMAN) Malut, kemarin (29/8).

Bahrudin diadukan dengan tuduhan pencemaran nama baik organisasi melalui media sosial. Usai membuat laporan resmi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus), Ketua dJAMAN Imran Husen menjelaskan, belum lama ini Ketua Bawaslu Tikep berkomunikasi dengan salah satu stafnya melalui hand phone. Dalam percakapan itu, Bahrudin menyebut dJAMAN organisasi kampungan. Imran menegaskan, pernyataan Ketua Bawaslu Tikep itu menyinggung perasaan

SEMENTARA ITU Kejati Bakal Tetapkan Tersangka Kasus Samsat TERNATE - Tim penyidik satuan tugas khusus, penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (P3PTK) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) dalam waktu dekat menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di UPTB Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Ternate. Kasi Penkum Apris Risman Ligua mengatakan, untuk kasus Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Ternate secepat mungkin ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, karena penyidik telah menemukan unsur pidananya. “Dalam waktu dekat sudah ada tersangkanya. Karena berkas sudah hampir rampung,” kata Apris. Sekadar diketahui, kasus ini bermula dari empat UPTB Samsat yang menjadi temuan Inspektorat. Samsat Kota Ternate, terdapat penerimaan pajak tahun 2017 yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp 1.850.981.468 dan terdapat penerimaan bulan Januari oleh bendahara lama yang tidak disetor ke kas daerah senilai Rp 223.203.678 serta penggunaan langsung atas pendapatan dari dealer senilai Rp 134.826.640. Sementara untuk UPTB Samsat Halbar pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2017 yang terhitung sejak Januari hingga Juni terhadap Notice Pajak yang dicetak antara lembar ke tiga dan empat terdapat selisih antara pendapatan yang sebenarnya yang diperoleh senilai Rp 524.016.130 atau pendapatan yang tidak masuk ke kas daerah senilai 15.13 persen. Untuk UPTB Samsat Kepsul, terdapat notice pajak yang hilang sebanyak 751 rangkap dan terdapat penetapan pajak kendaraan yang tidak sesuai sesuai dengan ketentuan senilai Rp 31.570.525 dengan modus operandi perbedaan angka penetapan, Nama Wajib Pajak jenis kendaraan dengan nomor polisi dan tidak terdapat penerimaan pajak yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp 711.911.421 serta pembayaran pajak yang berplat nomor luar dari Kepsul sebanyak 142 dengan nilai pajak sebesar Rp 73.985423. Untuk UPTB Samsat Halut dengan jenis temuan pengurusan pajak kendaraan baru oleh dealer yang tidak tercatat sebagai penerimaan dan tidak dapat dijelaskan oleh UPTD Halut senilai Rp 1.015.852425. (cr-04/lex)

seluruh pengurus dJAMAN, sehingga pihaknya harus mengadukan ke Polda untuk diproses hukum. “Saudara Bahrudin dengan sengaja mencemarkan nama baik institusi dJAMAN dengan menyebut dJAMAN sebagai organisasi kampungan melalui messenger beberapa waktu lalu,” katanya. Menurut Imran, pihaknya mengantongi bukti kuat atas tingkah buruk Bahrudin dan sudah diserahkan ke penyidik sebagai bahan awal penyelidikan. “Kami sudah memaafkan yang ber-

Polisi Sita 38 Kantong Captikus

MIRAS: Pelaku (kiri) dan barang bukti miras saat diamankan polisi.

TERNATE – Polisi kembali mengamankan minuman keras (miras) jenis captikus di kapal Feri yang bersandar di Pelabuhan Feri, Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan, kemarin (29/8). Sebanyak 38 kantong captikus diamankan oleh Danpos Pelabuhan Feri, Bripka Syahrir. Tidak hanya barang bukti, pemilik miras juga diamankan. Dia adalah Otniel Sinyo (41), warga Kabupaten Halmahera

Barat (Halbar). Barang haram itu disimpan di bagasi motor pelaku. “Awalnya kami melakukan pemeriksaan. Kami curiga kalau dalam bagai motor DG 7234 M berisi sesuatu, sehingga kami periksa. Dalam bagasi kami temukan tas yang diisi captikus,” jelas Danpos. Barang bukti dan pelaku digiring ke Polsek Ternate Selatan untuk diproses lanjut.(tr-04/ lex)

dan rekannya Wilson Imanuel Lasi SH. MH menuturkan masalah tersebut sudah berlangsung sejak 2015, hingga berujung ke pengadilan. Ia memaparkan, pada 2015 lalu, pihak Majelis Daerah (MD) Maluku Utara mengeluarkan SK pemutasian nomor 021/SK-MD/I-15 tanggal 21 Januari 2015 terhadap Pdt. Rudy Kila, M.Th sebagai Gembala GPdI Elshaddai Ternate ke Desa Kusu, KotaTidore Kepulauan dengan alasan bahwa jemaat Pdt. Rudy Kila, M.Th yang tinggal 10 persen dari jemaat yang ada dan keberadaan jemaat yang tinggal sedikit tersebut oleh Ketua MD melaporkannya kepada Majelis Pusat (MP) di Jakarta. Namun SK pemutasian itu dibanding Pdt. Rudy Kila, M.Th bersama majelis dan seluruh jemaat ke Majelis Pusat (MP) karena tidak sesuai fakta di lapangan dan dianggap mengada-ada, terkesan

dipaksakan karena SK dikeluarkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh pihak MP, surat banding Pdt. Rudy Kila, M.Th ini tanggapi dengan mengutus utusan MP sebanyak 2 kali pada 2015 untuk meninjau langsung ke jemaat yang bersangkutan. Yang akhirnya banding jemaat tersebut diterima, dan oleh pihak MP, mengeluarkan SK nomor 199/SK-MP/ IX/2015 untuk menganulir SK pemutasian nomor 021/SK-MD/I-15 tersebut dengan memekarkan jemaat menjadi 2 jemaat. Lanjut Albert, SK MP nomor 199/ SK-MP/IX/2015 berjalan hingga tahun 2018. Pada bulan April 2018 secara tibatiba MP mengeluarkan surat penegasan MP nomor 007/MP-GPdI/SPe/III-2018 untuk membatalkan SK nomor 199/ SK-MP/IX/2015 tahun 2015 sekaligus menetapkan Pdt Ari Nelwan sebagai

tor Bawaslu Malut. Di kantor Bawaslu Malut, massa mengaku menyesalkan sikap Bahrudin. Pihaknya juga meminta agar Bawaslu Malut memberikan sanksi tegas kepada Bahrudin yang tidak menjaga etika dalam bersikap. Terpisah, Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar menegaskan, Polda akan mengusut tuntas laporan dJAMAN. “Karena sudah laporan resmi, tentu masalah ini akan diusut tuntas. Terlapor sudah pasti akan diperiksa,” tutupnya. (tr-04/lex)

Terlantarkan Anak, Pelaku Dituntut 4 Bulan TERNATE – Seorang terdakwa kasus penelantaran anak menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (29/8). Dia adalah Noval Hasan. Pada sidang yang dipimpin hakim Rahmat Selang ini terdakwa Noval dituntut 4 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oktaviani meminta hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa Noval Hasan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penelantaran anak yang melanggar Pasal 77 b junto Pasal 76 b Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam

Ketua MD GPdI Malut Digugat TERNATE - Konflik di tubuh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Maluku Utara berujung di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, dengan gutatan perdata. Perkara perdata tersebut memasuki mediasi tahap ke tiga. Sidang mediasi ke tiga digelar kemarin (29/8). Dalam perkara itu, Pdt Rudy Kila sebagai penggugat I dan beberapa majelis jemaat. Sedangkan Pdt Marthen Tumimomor selaku tergugat I dan Pdt DR John Weol, M.Th selaku tergugat II. Penasehat Hukum (PH) penggugat, Dr Albert Manopo SH, MH mengatakan, sidang kemarin (29/8) merupakan sidang ketiga kalinya. Pada sidang perdana 26 Juli 2018 lalu, para penggugat hadir lengkap. Namun tergugat II diwakili PH. Sidang pada 2 Agustus 2018 para penggugat seluruhnya hadir, sedangkan tergugat I dan tergugat II tidak hadir. Dr Albert Manopo SH, MH

sangkutan (Bahrudin), tetapi proses hukum tetap jalan. Bagi kami, kata maaf tidak meski menghilangkan unsur pidana. Dengan diproses hukum hingga tuntas, paling tidak menjadi pelajaran untuk semua agar menjaga sikap. Kami tidak ada kompromi soal proses hukum. dJAMAN telah melahirkan sejumlah kader, jadi tidak pantas disebut sebagai organisasi kampungan,” tegasnya. Sebelum membuat laporan, pengurus dJAMAN lebih dulu berorasi di kan-

dakwaan penuntut umum. Terdakwa juga dituntut untuk membayar biaya denda sebesar Rp 10 juta subsider satu bulan penjara. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa sebagai bapak seharusnya memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah ketiga anaknya sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (5/9) pekan depan dengan agenda putusan. (cr-04/lex)

Ahli Tinjau Proyek Embung TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut menurunkan ahli konstruksi untuk meninjau lokasi proyek Embung di Kecamatan Makean, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Ida Bagus Nyoman Wismantanu mengatakan, dugaan korupsi anggaran proyek yang dikerjakan PT Taipan Subur diusut serius oleh penyidik Kejati. “Tim ahli termasuk ahli dari akademisi sudah turun di lapangan. Oleh karena itu, tinggal tunggu hasilnya dari mereka, barulah kami lanjutkan penyelidikan-

nya,” jelas Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua, kemarin (29/8). Menurutnya, Sampel-sampelnya sudah diambil ahli, tinggal mengecek mengenai apakah di dalam sampel tersebut ada permasalahan kualitas dan kuantitas atau tidak. “Kerja tim apabila mengecek di lapangan lantas terdapat masalah atas proyek tersebut, maka penyidik langsung mengambil langkah untuk menindaklanjuti hasil itu tanpa ada kompromi. Sebab Kejati tidak main-main atas kejahatan tindak pidana korupsi,” tegas Apris. (cr-04/lex)

Gembala GPdI Elshaddai Ternate. “Surat Penegasan MP ini kembali di follow up Ketua MD dengan mengeluarkan surat penegasan MD nomor 008/ SP/MD-MALUT/IV/2018 yang mengharuskan Pdt Rudy Kila, M.Th dengan sesegera mungkin keluar meninggalkan GPdI Elshaddai Ternate tanpa ada penempatan lagi dengan tidak mempertimbangkan bahwa Pdt. Rudy Kila, M.Th telah melayani jemaat GPdI Elshaddai Ternate selama 14 tahun (2004-2018),” kata Albert. Menurut Albert, hal tersebut menjadi letak masalah yang diprotes Pdt Rudy Kila, M.Th bersama majelis yang dijadikan dasar laporan ke Pengadilan Ternate. Pertama, mengapa SK nomor 199/SK-MP/IX/2015 hanya digugurkan dengan sebuah surat Penegasan MP. Kedua, kenapa surat penegasan MP tersebut dipakai Ketua MD untuk mengeluarkan Pdt Rudy Kila, M.Th dengan cara-cara yang kurang manusiawi dengan menggunakan aparat kepolisian. Ketiga, bahwa tindakan MD tersebut

merupakan tindakan arogan secara pribadi Ketua MD bukan tindakan manajemen organisatoris apalagi menyangkut organisasi Gereja. Keempat, apakah 148 jiwa lebih tidak penting sehingga oleh pihak MD maupun MP membiarkan begitu saja dan hanya mengurus jemaat yang disenanginya saja walau dengan jumlah yang sedikit. “Hingga saat ini Pdt. Rudy Kila, M.Th akhirnya terpaksa keluar dari Pastori GPdI Elshaddai Ternate dan bersama lebih dari 100 jiwa jemaat sementara beribadah di Batik Hotel Ternate,” ujar Albert. Mediasi pertama yang antara penggugat dan tergugat itu dipimpin oleh mediator Nithanel N Ndaumanu. Dalam mediasi tersebut belum mendapatkan satu kesepakatan apapun dan akan dilanjutkan pada tanggal 19 September 2018 dengan agenda yang sama. “Apakah bisa mendapat solusi yang terbaik bagi masing-masing pihak atau perkara ini harus berlanjut. Kita tunggu saja,” pungkas Albert. (cr-04/ lex)

LOKAL SPORT KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 10

Teriakan yang Menggerakkan Hati Semangat, Sugianto Buat Pencak Silat Borong Emas JAKARTA - Satu emas kembali disumbangkan dari pesilat Indonesia di Asian Games 2018. Kali ini atas nama Sugianto dari nomor seni individu di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta, Rabu (29/8) siang kemarin. Sugianto merasa terkejut karena sebelumnya dia merasa kemampuannya biasa saja, tapi ternyata bisa memberikan hasil terbaik untuk skuat merah putih. “Saya sangat bangga, awalnya saya yang sepertinya biasanya banget ini, ternyata bisa menyumbang medali emas untuk Indonesia. Sangat bangga,” katanya usai pertandingan.

SUGIANTO

SPORTAINMENT Pedagang Tetap Kreatif Jualan TIMNAS Indonesia U-23 sudah tersingkir di Asian Games 2018 sejak babak 16 besar. Tapi sampai sekarang, masih banyak pedagang pernak-pernik di seputar stadion menjanjakan jualannya. Hal itu seperti terlihat di Stadion Pakansari, Rabu (29/8), yang merupakan venue babak semifinal Asian Games 2018. Terlihat banyak pedagang yang berjualan pernak-pernik tim semifinalis, yakni Korea Selatan, Vietnam, Jepang, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dari beragam barang yang dijual, paling banyak adalah pernak-pernik Timnas Korea Selatan U-23. Hal itu tidak mengherankan karena Korea Selatan menjadi salah satu tim yang banyak dapat dukungan. Bahkan, dari masyarakat Indonesia yang gandrung dengan budaya K-Pop. Aryo, salah seorang pedagang di sekitar Stadion Pakansari mengungkapkan, bila dirinya tetap berjualan meski Timnas Indonesia U-23 sudah tersingkir. Menurutnya, tontoNan sepak bola tetap menjadi peluang bisnis, siapapun tim yang bermain. “Di Asian Games ini setiap ada pertandingan saya pasti jualan. Jadi tidak pernah terlewatkan soal jadwal pertandingan. Sekarang saya juga jualan ikat kepala,” ujar Aryo, kepada KLY Sport. Soal harga, Aryo mengungkapkan harganya tidak mahal. Satu ikat kepala dijualnya seharga Rp 10 ribu. Harga yang pasti terjangkau buat penonton di stadion. Baca: PEDAGANG... Hal 11

SPORTAINMENT: Endang dan Aryo, dua pedagang pernak-pernik di seputar Stadion Pakansari

Atlet 29 tahun asal DKI Jakarta itu sangat berterima kasih terhadap dukungan 3.000-an suporter yang memadati padepokan. Pasalnya, teriakan riuh yang dilontarkan membuatnya semakin termotivasi dan bersemangat untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. “Tadi gerakan jurus dan gerakan saya bisa keluar semua, dengan bagus. Rasanya kalau mendengar teriakan dan sorakan mereka, membuat saya semakin termotivasi, sampai otot-otot saya ini enak dan maksimal dibuat mengeluarkan jurus. Terima kasih sekali untuk dukungannya dari para

suporter,” ungkapnya. Sugianto mempersembahkan medali terbaik tersebut untuk keluarganya yang terus mendukung dan memahami kesibukannya saat berlatih. Dukungan itu menurutnya penting untuk menempatkannya pada titik tertinggi saat ini. “Saya persembahkan emas ini untuk keluarga, istri, orang tua, mertua, kakak, dan seluruh rakyat Indonesia karena melalui olahraga pencak silat dapat bersatu Indonesia, menunjukkan prestasinya ke dunia, silat juag harus semakin menduBaca: SUGIANTO... Hal 11

STKIP Fokus Membenahi Tim TERNATE –laga terakhir Piala Menpora U-21 2018 di zona regional 14 melawan Unima Mando baru-baru ini, membuat langkah STKIP berlanjut ke Bandung pada September mendatang. Dengan waktu yang ini, STIKEP fokus pembenaan tim. Liga Mahasiswa Piala Menpora U-21 2018 zona regional 14 sudah mendapatkan jawara di zona regional 14 yang digelar di Manado. Yang menjadi wakil zona regional 14 tersebut adalah STKIP Kie Raha Ternate. Baca: STKIP... Hal 11

PEMANTAPAN: Pemain STKIP Kie Raha Ternate menggelar latihan untuk menghadapi Piala Menpora tingkat nasional di Bandung

Askot Gelar Coaching dan Drawing

SKUAD SMA Negeri 5 Kota Ternate

SMA Negeri 5 Lanjut Final TERNATE-Setelah sukses membungkam lawannya, SSB Hafis 27 Halbar, akhirnya perjuangan SMA Negeri 5 Perwakilan Kota Ternate sukses melaju ke final. Di pertemuan kemarin, SMA 5 berhasil mengalahkan Hafis 27 Halbar dengan skor 2-0 di lapangan Alam Samargalila. Sebelumnya, gawang SSB Hafis 27 Halmahera Barat sudah kebobolan

lebih awal oleh Persihalsel dengan skor 2-0 pada partai pertama. Kemudian, SSB Hafis 27 Halbar juga kalah dengan skor yang sama atas SMA 5 Ternate. Pencetak gol Ijul Hak pada meneit ke 13 babak pertama dan disusul Rivdal Ilyas pada meneit ke 32. Keunggulan dua gol tersebut bertahan hingga waktu usai.

TERNATE - Dalam meningkatkan potensi pelatih menghadapi Liga Usia 13 Tahun Asosiasi Kota Ternate gelar Coaching dan Drawing dari SSG Community di Aula Kantor Walikota Ternate.Turut hadir, 18 Pelatih SSB se-Kota Ternate. Kegiatan sehari itu kerja sama dengan komunitas SSG Community merupakan kumpulan pelatih-pelatih yang bergabung di jawa dalam mengkonsep liga Usia 13 tahun agar pertandingan lebih berkualitas. Ketua panitia Kobe Rudi mengapresiasi dari SSG Community serta 12 SSB seKota Ternate yang melibatkan diri dalam mengikuti Coaching dan Drawing. “Saya mengapresiasi kepada komunitas SSG Community, karena konsep yang mereka

berikan sangat bagus di mana kita diajarkan untuk membuat video pertandingan. Pelatih harus sheering atau tukar pikiran memecahkan masalah yang dihadapi, menganalisa pertandingan dan format itu bakal kita gunakan sebab kita menginginkan kompetisi liga usia 13 itu berkualitas, dan ucapan terima kasih kepada pelatih yang ikut berpartisipasi,” katanya Dia menambahkan banyak pengalaman yang didapat. Bukan sekadar pemain yang belajar namun juga pelatih. “Tidak kalah penting apa yang mereka sampaikan adalah tidak hanya pemain yang belajar namun juga pelatih juga belajar, Baca: ASKOT... Hal 11

Baca: FINAL... Hal 11

MEETING: Suasana Coaching dan Drawing Liga SSB Usia 13 Tahun di Aula Kantor Walikota Ternate, kemarin

SAMBUNGAN KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 11

...SUGIANTO Samb Hal. 10 nia,” tandasnya. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani secara langsung menyaksikan saat para pesilat Indonesia menunjukkan ketangguhannya Final yang digelar di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri PAN dan RB Komjen Pol Syafruddin. Hadir juga Presiden Republik Indonesia ke 5, Megawati Soekarnoputri serta Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto. Pada kesempatan tersebut, Menko Puan langsung didaulat untuk menyerahkan medali perunggu kepada pesilat Indonesia, Rusdana Amri yang bertanding di kelas 70-75 kg Putra sebelumnya.

...PEDAGANG Samb Hal. 10 Hal yang sama diungkapkan Endang. Dia mengaku tidak hanya berjualan di Stadion Pakansari, tapi juga di hampir semua tempat yang dipakai untuk pertandingan cabor

...STKIP Samb Hal. 10 STKIP meraih prestasi tersebut setelah tampil imbang 1-1 di laga terakhir melawan Unima Manado. Sebelumnya, STKIP memulai laga dengan hasil yang memuaskan. Menang 2-1 dari Universitas Gorontalo. Hasil tersebut sekaligus menempatkan STKIP sebagai pemuncak klasemen. Pelatih STKIP, Muhlis Nur A. Gani Ohoirat mengatakan, STKIP berada di Grub D menghadapi lawan yang cukup tangguh. Namun demikian dengan latihan yang cukup dilakukan, ia yakin mampu memetik hasil yang baik. “Saya lihat dengan latihan yang ada kita bisa memetik hasil yang baik,” katanya. Untuk kick off di tingkat nasional itu akan dilakukan pada tanggal 13 September 2018. Karena itu, tim akan diberangkatkan dari Ternate pada tanggal 11 September. Di partai perdana, STKIP

...FINAL Samb Hal. 10 Atas kemenangan tersebut SMA Negeri 5 bakal menghadapi Halsel pada jumat, (31/8) besok. Pada tingkat Provinsi sendiri hanya ada tiga tim yang berjibaku, yakni SSB Hafis 27 Halbar, Halmahera Selatan dan SMA Negeri 5 Kota Ternate. Tim yang menjadi juara di tingkat provisi ini bakal ke Nasional pada 2 September di

...ASKOT Samb Hal. 10 kita akan adakan liga usia 13 tahun ini paska Hari olahraga Nasional (Haornas) awal september,” ungkapnaya. Sementara itu, Mentor SSG Community Hersy Yamanto menjelaskan kedatangan komunitas SSG Community untuk menawarkan konsep untuk liga tiga. “Sudah beberapa daerah yang kita tawarkan filosofi milanisti di mana tidak hanya pemain yang belajar namun juga

Menko Puan kemudian menyaksikan pertandingan selanjutnya antara pesilat Indonesia, Kamelia Pipiet melawan Nguyen Thi Cam Nhi dari Vietnam di kelas Putri 60-65 kg. Kemelia dalam kesempatan ini berhasil mengalahkan Nguyen Thi Cam Nhi dengan telak. Medali emas pun jatuh ke tangan Kamelia. Menko Puan dalam kesempatan ini juga didaulat untuk memberikan medali emas. Pada pertandingan selanjutnya di kelas Putra 55-60 kg, pesilat Indonesia, Yudani Kusumah Hanifan juga berhasil mengalahkan Nguyen Thai Linh, pesilat asal Vietnam. Yang menarik, setelah Yudani Kusumah Hanifan dinyatakan menang. Yudani kemudian menyalami Presiden Joko Widodo dan Ketua IPSI Prabowo Subianto serta mengajaknya berpelukan bersama. Sementara pada pertandingan Putri kelas 50-55, pesilat Indonesia Wewey Wita juga berhasil mengalahkan dengan telak pesilat Vietnam Tran Thi Them. (jpnn/yun) sepak bola Asian Games 2018. Sebelumnya, Endang pernah berjualan di Stadion Wibawa Mukti dan Stadion Patriot. “Saya biasanya selain baju, ikat kepala, juga jualan syal. Tapi sekarang lagi enggak bawa syal, stoknya untuk empat tim yang di semifinal ini tidak ada,” imbuh Endang. (bln/yun) akan dijamu tim ibu kota, DKI Jakarta, kemudian Lampung dan Jawa Timur. Menurutnya, ada dua fokus pembenahan tim agar bisa menampilkan permainan yang terbaik di kanca nasional. Fokus pemantapan dari belakang ke tengah, tengah ke depan kemudian crossing juga menjadi fokus utama pada sesi latihan . selain tiu, tim juga fokus pada latihan bertahan dari lini depan, tengah hingga ke belakang untuk mencegah lawan dan tidak memberi kesempatan pada lawan untuk membuat gol. Pihaknya berharap ada dukungan dari masyarkat Maluku Utara agar perwakilan Maluku Utara ini bisa membanggakan daerah Malut. “Kami meminta dukungan agar saat berlaga di bandung nanti kita bisa tampil baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya percaya pemain kita tidak kalah bagusnya dengan pemain lain. Kita bisa lihat dari beberapa permainan kemarin,” tutupnya (mg04/yun) Kota Bali. Pelatih SMA Negeri 5 Kota Ternate Luter S. menjelaskan, apa yang menjadi target tercapai. Pada partai perdana, tim asuhannya bisa meraih hasil yang baik. “Alhamdulillah perjuangan kita tidak sia-sia. Kita bisa membobol gawang tim lawan yang menurut kita sangat berat. Saya bangga kepada anak-anak, namun demikian kita perlu ada perbaikan tim agar pada partai final bisa mendapatkan hasil yang sempurna,” katanya. (mg-04/ yun) pelatih bisa belajar dan mengevaluasi. Menciptakan kompetisi yang berkualitas. Sebab kompetisi itu dijadikan sebagai wadah pembelajaran bukan kemenangan,” katanya. Dia menambahkan ucapan terima kasih kepada Askot kota Ternate yang telah menerima SSG Community. “Saya dan Fx Januar mengucapkan terima kasih kepada asosiasi kota ternate yang menerima kita untuk bagaimana saling berbagi pengetahuan konsep soal liga usia 13 tahun agar bisa benar-benar mendapatkan permainan yang berkualitas,” tutupnya. (mg-04/yun)

...LOMBOK Samb Hal. 1 Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Maklum, korban gempa tersebut menjalani operasi di rumah sakit sum kapal laut, RST Ksatria Airlangga. Pada pukul 16.00 Wita, pasien yang bernama Fathurrahman tersebut akhirnya selesai menjalani operasi patah tulang pergelangan kaki kanan. Tindakan selanjutnya adalah pencucian luka. Tim medis dan relawan memungkasi tugas dengan memasang gips di kaki kanan korban. “Operasi sudah selesai,” ujar dr Ghuraba Adisurya, salah seorang dokter yang bertugas, Kamis lalu (23/8). Pasien pun langsung dipindahkan ke ruang pemulihan. Setelah sekitar 30 menit di ruang itu, warga Desa Medana, Kecamatan Tanjung, KLU, tersebut dipulangkan dengan ambulans. Tentu saja ke tempat pengungsian. Sebab, rumahnya runtuh gara-gara gempa bumi 5 Agustus lalu. “Setiap hari seperti ini. Pasien datang dan pergi. Tidak bisa diinapkan karena ruangan terbatas,” papar Direktur RST Ksatria Airlangga dr Agus Harianto SpB. Fathurrahman adalah satu di antara puluhan pasien patah tulang yang dioperasi di RST Ksatria Airlangga. Hingga Kamis sore lalu, sudah ada 32 pasien yang ditangani. Seluruhnya korban gempa bumi yang menderita patah tulang. Bahkan, ada pasien yang sampai diamputasi. Sebab, luka yang diderita dikhawatirkan menyebar sebagai virus ke tubuh pasien. “Masih amputasi jari tangan, bukan tangan atau kaki. Mudah-mudahan tidak ada. Kasihan,” ujar Agus. Untuk sampai ke Pulau Lombok, perjuangan RST Ksatria Airlangga tidak gampang. Butuh tekad baja. Bahkan, pertaruhannya antara hidup dan mati. Kapal kayu pinisi itu menghadapi ombak ganas saat berlayar. Terutama saat melintasi Selat Bali. Ketinggian ombak 2-3 meter. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Bangsal, kapal pinisi yang berbobot 200 gross tonnage itu terombang-ambing di laut lepas. “Demi misi kemanusiaan, kami sebagai kru kapal

rela (menantang badai, Red),” ucap Agus. Dokter spesialis bedah itu menceritakan, semangat pendirian rumah sakit terapung tersebut memang memberikan pelayanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil. Terutama di Indonesia Timur. “Apalagi, ada gempa bumi dengan jumlah korban sangat besar. Kami harus hadir,” ujarnya. Kepergian ke Lombok itu tidak lepas dari keputusan dr Agus Harianto SpB. Awalnya, Agus hendak berangkat ke Lombok dengan pesawat pada Selasa sore tiga pekan lalu (7/8). Dia dikirim sebagai dokter spesialis bedah oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pria berpenampilan nyentrik itu pun sudah check in dan masuk ke ruang tunggu Bandara Internasional Juanda. Selang beberapa menit sebelum panggilan masuk pesawat, hatinya tiba-tiba gundah. Pikirannya berkecamuk. Tidak plong. Seketika itu juga dia memutuskan untuk keluar dari bandara. Dia langsung menuju Pelabuhan Kalimas, Surabaya. Tempat kapal pinisi RST Ksatria Airlangga yang setara dengan rumah sakit tipe C disandarkan. Dia langsung menghubungi kapten kapal Mudatsir. Hari itu juga Agus dan kapten menghubungi Syahbandar Tanjung Perak, Surabaya. Meminta izin untuk berlayar ke Pulau Lombok.Berdasar hasil pemeriksaan, pihak syahbandar menyatakan bahwa kapal itu layak layar. Kondisi kapal secara keseluruhan bagus. Kondisi mesin hingga radio komunikasi juga baik. Hanya, izin pelayaran tidak sampai ke Lombok. Cuma sampai Pelabuhan Probolinggo. “Padahal, tujuan kami adalah Lombok,” tutur Mudatsir, sang kapten. Pihak Syahbandar Tanjung Perak tetap pada keputusannya. Itu tidak terlepas dari kondisi cuaca yang buruk. Gelombang di Selat Bali dan sekitarnya setinggi 2-3 meter. Akhirnya, ada sedikit keringanan. Yakni, izin berlayar sampai Lombok harus diurus di Pelabuhan Probolinggo. Jadi, bergantung Pelabuhan Probolinggo, mengizinkan atau tidak. Izin berlayar dari Tanjung Perak keluar Rabu (8/8). Karena gelombang laut sangat tinggi, kru memutuskan untuk menunda pelayaran. Mereka pun berangkat Ka-

mis (9/8) pukul 05.30. Pelayaran di Laut Jawa berjalan lancar. Hari itu juga, pukul 12.30 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Probolinggo. Di pelabuhan kecil tersebut, mereka kembali mengurus izin untuk pelayaran ke Lombok. Mereka pun diizinkan untuk kembali berlayar. Sebetulnya, menurut Mudatsir, pihaknya ingin berlayar hari itu juga. Namun, gelombang laut sangat membahayakan untuk kapal kayu seperti RST Ksatria Airlangga. Baru Jumat (10/8) pukul 02.00 kapal kembali berlayar. Nakhoda sengaja berangkat pagi-pagi agar bisa mendarat di Pelabuhan Bangsal, Lombok, secepatnya. Yang paling mendebarkan mereka rasakan saat melintasi Selat Bali. Gelombang tinggi. Persis seperti yang disampaikan Syahbandar Tanjung Perak. Badan kapal yang memiliki panjang 27 meter dan lebar 7,2 meter itu terombangambing di tengah laut. Bahkan, berkali-kali percikan ombak sampai masuk ke ruang nakhoda. Dek kapal basah oleh air laut. “Saya periksa bagian dek, air juga masuk,” tutur Agus. Saking tingginya gelombang, Agus dan kru waspada. Siap-siap jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Namun, RST Ksatria Airlangga akhirnya bisa terus melaju. Dan, tiba di Pelabuhan Bangsal pada Sabtu (11/8) pukul 07.00. Seluruh kru kapal pun bisa bernapas lega. Namun, mereka kaget. Papan nama dengan tulisan “RS Terapung Ksatria Airlangga” yang menempel di lambung kapal pecah. “Ini baru kami sadari saat nyandar di sini (Pelabuhan Bangsal, Red). Kami berkesimpulan ombaknya memang tinggi,” tutur Agus yang pernah bertugas di pulaupulau kecil Maluku selama 10 tahun. Ternyata perjuangan itu tidak sia-sia. Sejak kapal medis tersebut berlabuh di Pelabuhan Bangsal, para pasien korban gempa terus berdatangan. Silih berganti. Kehadiran rumah sakit terapung sangat berarti bagi para korban gempa bumi. “Kami berani karena keyakinan. Kehadiran kapal ini memang sangat dibutuhkan saudarasaudara kita,” kata dokter yang murah senyum itu.(jpc/kai)

Potensi Grup Neraka LIGA Champions 2018/19 sudah siap dimulai. Undian fase grup Liga Champions musim ini akan dimulai pada Kamis (30/8) hari ini, pukul 17.00 waktu Monaco. Undian kali ini diprediksi akan berjalan seru, karena salah satu grup bisa jadi grup neraka yang melibatkan Liverpool. Menukil fourfourtwo, empat klub Premier League akan terlibat langsung pada undian kali ini, yakni Manchester City, Manchester United, Liverpool dan Tottenham. Keempat tim tersebut terbagi dalam dua pot yang berpotensi j a d i tiga pot. Sebagai juara Premier League, Man City langsung menembus Pot 1 bersama juara-juara liga lainnya. Man City tergabung dengan Real Madrid (juara Liga Champions musim lalu), Atletico Madrid (juara Liga Europa musim lalu), Barcelona, Bayern Munchen, Juventus, PSG dan Lokomotiv Moscow. Sistem ranking UEFA ditentukan berdasarkan performa tim di kompetisi Eropa dalam lima tahun terakhir. Pot 1 terdiri atas juara Liga Champions, juara Liga Europa dan juara liga

beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa pada 2013/14 dan 2016/17. Manchester United dan Tottenham langsung tergabung ke Pot 2 berdasarkan nilai koefisien UEFA mereka. Sementara itu, nasib L iverp o ol sangat tergantung pada hasil Play-o Benfica melPlay-off awan PAOK Saloni (agg: 1-1). Salonika Jika Benfica gagal lolos, Liverpool aman di Pot 2. Namun sebali sebaliknya jika Benfica menang, Liverpool akan turun ke pot berp 3 berpotensi tergabung dalam grup neraka. UEFA mengatur bahwa tak mungkin ada tim yang bersasal dari negara sama berad dalam satu pot. berada Den Dengan adanya Inter Milan di Pot 4, maka ada kemungkinan Liverp akan tergabung dengan Dortmund, Inter, dan entah Liverpool Barce Barcelona atau Real Madrid. Kali ini nasib runner up Liga Cham Champions musim lalu berada di tangan tim lain. Liverpool tentu berharap Benfica kalah. (dre/yun)

Peta Undian Liga Champions musim ini sesuai Pot

yang sudah dibagi POT 1 Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Juventus,

PSG, Lokomotiv Moscow.

JURGEN Klopp

domest i k . P o t kedua terdiri dari delapan tim terbaik berdasarkan nilai koefisien UEFA. Tujuh tim sudah dipastikan masuk dalam Pot 2, hanya Liverpool dan Benfica yang berebut satu tempat. Meskipun Liverpool berhasil menjadi runner up Liga Champions dan runner up Liga Europa dalam

POT 2 Borussia Dortmund, Porto, Manchester U United, Shakhtar Donetsk, Benfica*, Napoli,

Tottenham, AS Roma POT 3 Liverpool, Dynamo Kiev*, Schalke, Lyon, Monaco, Salzburg*, CSKA Moscow, PSV Eindhoven*. POT 4 Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys*, Inter Milan, Hoffenheim, AEK Athens*. CATATAN : *tergantung hasil play-off

Neymar Ingin Bertemu Barca Sebagai Kawan PENYERANG andalan PSG, Neymar, sepertinya tak ingin bertemu dengan Barcelona dalam satu panggung sebagai lawan. Ia mengaku merasa berat jika harus menghadapi klub yang membesarkan namanya itu. Neymar merupakan senjata utama PSG pada musim kemarin, dengan catatan 28 gol serta 16 assist. Perolehan tersebut bisa saja bertambah lebih banyak jika saja ia tidak mengalami cedera pada bulan Februari lalu. Pemain asal Brasil itu mendapatkan kesempatan menyambangi markas Barcelona pada hari Senin (27/8) waktu setempat. Kunjungan tersebut ia lakukan untuk bertemu dengan mantan rekan-rekan setimnya. Neymar sendiri mengaku bahwa dirinya senang bisa bertemu kembali dengan mereka, dan ingin melakukannya lagi suatu hari nanti. Tetapi tidak di pentas Liga

Champions dengan situasi saling berhadapan. “Akan menjadi sangat sulit bagi saya untuk menghadapi Barcelona di Liga Champions,” ujar Neymar seperti yang dikutip dari El Mundo Deportivo. “Saya berbicara dengan hampir semua pemain Barcelona dan masih merindukannya. mereka adalah teman serta pemain yang sangat baik, jadi saya akan senang bertemu mereka dalam situasi seperti itu, tetapi tidak sebagai klub,” lanjutnya. Nama pria berumur 26 tahun itu sempat dikaitkan dengan Real Madrid, dan diyakini akan menjadi pengganti sosok Cristiano Ronaldo. Namun, ia dengan tegas menampik rumor tersebut dan menyatakan kesetiaannya kepada Les Parisiens. “Masa depan saya? Saya punya kontrak dengan PSG dan akan bertahan di sana,” tutupnya. (bln/yun)

NEYMAR Jr

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 12

PENGARAH: Syahrani Somadayo, Buchari Mahmud, Kasman Tan, Safri Awal dan Pudja Sutamat

PENANGGUNG JAWAB: Mukmin Buamona, S.H. PIMPINAN REDAKSI: Drs. Syamsul Bachri Assagaf REDAKTUR PELAKSANA: Fadli Muhammad S.T.

Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

SafriAwal, S.Pd., M.Si.

SyahraniSomadayo, S.T., M.Si.

Kasman Tan, S.E.

PudjaSutamat, S.Sos., M.Si.

MukminBuamona, S.H.

Anggota KPU Provinsi Malut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Ketua KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Sekretaris KPU Provinsi Malut

STAF REDAKSI: Taslim Koda, S.H., Zaida Daud, S.E., Nurani Hi. Abu, S.H., Ulfa Hi. Muhamad, S.Sos., Nurmala Hamid, S.IP., Jamila Ibrahim

FOTOGRAFER: Irfan Hi. Hanafi, M. Rustam Bopeng ARTISTIK: Kadjum Kalfangare, S.H.

Alamat Redaksi: KPU Provinsi Maluku Utara, JalanAnggrek No. 9, Dakomib, Kota Ternate. Telpon 0921-3125957 Website: malut.kpu.go.id, Email Redaksi: aksi: kabarkpumalut kabarkpumalut@gmail.com utt@g u @gm ma ail.c il.c il .com om

Luangkan Waktu Jalan-jalan dan Bersepeda Salam Redaksi MENGUJI PROFESIONALITAS PENYELENGGARA

Oleh

SYAHRANI SOMADAYO Ketua KPU Provinsi Malut

SALAH satu asas penyelenggaraan pemilu adalah profesionalitas. Semua penyelenggara, baik di tingkat pusat sampai tingkat TPS harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kesalahan sedikit saja dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan untuk dijadikan objek masalah. Walaupun kesalahan tersebut tidak ada hubungan dengan perolehan suara. Atau setidaknya kesalahan tersebut bukan berarti ada manipulasi. Pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di Indonesia merupakan pemilu yang tersulit (ter-ribet) di dunia, banyak sekali tumpukan formulir yang harus diisi, sehingga di satu sisi, KPU dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya, tetapi di sisi lain sumber daya manusia yang tersedia, apalagi di desa-desa masih sangat terbatas. Semoga ke depan sistem pemilu dibuat lebih sederhana, sehingga dapat mempermudah, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Profesionalitas penyelenggara ini akan diuji dalam sengketa hasil pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi. Di mana Formulir A.Tb-KWK yang memuat nama-nama pemilih yang menggunakan KTP atau Surat Keterangan serta Formulir C7-KWK yang memuat daftar hadir/ absensi pemilih yang hadir saat pemungutan suara, diminta untuk dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi berikutnya (5/9/2018). Berdasarkan pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, memang banyak sekali penyelenggara di tingkat TPS yang tidak mengisi formulir C7-KWK atau Formulir C7-KWK ini, yang sebelumnya pada pemilu-pemilu pilkada serentak tidak pernah ada, sehingga banyak penyelenggara di tingkat TPS (KPPS) yang tidak mengisi formulir C7-KWK. Walaupun bukan berarti tidak mengisi C7-KWK menunjukkan adanya manipulasi, tetapi lebih pada profesionalitas penyelenggara. Tapi, lagi-lagi ini menjadi pertaruhan penyelenggara pemilu dalam membuktikan profesionalitasnya dalam menyelenggarakan pemilihan. Mungkin saja form yang mau dibuktikan memang ada atau mungkin saja ada beberapa yang tidak ditemukan dalam Kotak Suara yang akan dibuka karena kelalaian penyelenggara (tidak profesional), tapi apakah itu berarti ada manipulasi? Hanya Hakim Konstitusilah yang bisa menilai. Semoga apa yang disoal oleh pihak pemohon dan meminta pembuktian dengan menghadirkan form A.Tb-KWK dan Form C7-KWK dalam sidang Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi dan penyelenggara pemilihan terutama penyelenggara di tingkat TPS dapat menunjukkan keprofesionalitasannya dalam melaksanakan pemilihan di Maluku Utara. Karena sepanjang sejarah Pilkada di Maluku Utara, Pilkada2018 inilah Pilkada yang paling aman dan lancar. (*)

TERNATE- Menjalankan aktivitas sebagai abdi Negara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara bukanlah perkara mudah seperti membalik telapak tangan. Jam kerja pun melebihi dari aktivitas normal di instansi pemerintah lainnya. Hal tersebut, terutama ketika mereka diperhadapkan dengan momentum pemilihan umum. Bahkan, jam pulang mereka pun sampai malam. Sebagai manu-

sia normal, rasa penat, capek kerap dirasakan. “Memang kita di KPU ini sering pulang sampai malam. Tidak ada waktu untuk santai-santai,” ujar Sekretaris KPU Provinsi Mukmin Buamona. Meski begitu, mereka bisa mengatasinya dengan berbagai aktivitas lainnya saat waktu luang. “Ya, tapi kalau ada waktu luang, saya paling jalan-jalan lihat pemandangan dan berolahraga seperti bersepeda sekadar

menghilangkan penat selama bekerja,” tuturnya. Pria yang menjabat Sekretaris KPU Provinsi sejak 2017 silam itu juga punya prinsip hidup yang layak ditiru. Baginya, menjaga amanat yang diberikan oleh Allah SWT adalah sesutau yang harus dilaksanakan. “Yang paling penting jangan menyusahkan orang lain dan terus berbuat baik kepada siapa pun,” terangnya. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut) MUKMIN Buamona

Putuskan Buka Kotak Suara 1 September TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah melaksanakan rapat internal membahas rencana pembukaan kotak suara pemilihan gubernur di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, dalam rapat internal tersebut diputuskan, kotak suara tersebut akan dibuka pada 1 September 2018 mendatang. “Sesuai hasil rapat internal KPU, kita buka kotak suara pada 1 September,” ungkap Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo baru-baru ini.

Pembukaan kotak suara nanti, KPU akan mengundang pihak terkait, di antaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, pihak kepolisian, dan media massa. “Nanti disaksikan Bawaslu dan pihak kepolisian. Kita juga akan undang teman-teman wartawan. Saat ini gembok ruangan masih dikunci,” ujarnya. Syahrani sangat optimis pembukaan kotak suara di empat TPS ini tidak memengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon yang telah ditetapkan KPU. “Tidak akan memengaruhi apa pun. Apa lagi pihak kepolisian juga sudah menambah dua gembok. Kotak akan buka di Kantor KPU Malut,” tambahnya. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)

SYAHRANI Somadayo

Pleno Penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi

Administrasi Perbaikan Syarat Calon Anggota DPD

PLENO: Suasana pleno penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan syarat calon anggota DPD RI dapil Malut, di Safirna Transito Hotel, Senin (27/8).

TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar rapat pleno penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan syarat calon anggota DPD RI dapil Malut, Senin (27/8). Dalam pleno itu, ada 24 calon DPD RI Dapil Malut dinyatakan memenuhi syarat (MS). Mereka adalah Ade Hi. Taher, Basri Dodo, Burhan Ismail, Chaidar Djafar, Saiful Ahmad, Hasan Fadel, Nurhayati Amin, Suriati Armaiyn, Husain Alting, Ikbal Hi. Djabid, Imam Siswanto Boyratan, Namto Huiroba, Tjatur Sapto Edy, Matheus Stefi Pasimanjeku, Wajri Rahma, Noverius Agustinus Bulango, Jacob Matheis Soselisa, Riedno Graal Taliawo, Sahrin Hamid, Salahuddin Adrias, Sarka Eladjouw, Tony Pulo, Yadi Utokoy, dan Yulianty Hasan Doa. Sebelumnya, ada 30 orang yang mendaftar ke

KPU. Setelah verifikasi administrasi faktual, KPU temukan 6 orang tidak memenuhi syarat. Dalam masa perbaikan, enam orang ini melengkapai syarat yang dianggap kurang. Hanya saja, jelang penyampaian hasil perbaikan, dua orang harus undur diri sebagai peserta calon karena terlibat pengurus partai. Mereka adalah Ketua DPD Hanura Malut Basri Salama dan Sekretaris Wilayah (Sekwil) Partai Perindo Malut Rusli Hamid Arifin. Pengunduran dua peserta tersebut setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/ PUU-XVI-/2018 tentang larangan fungsionaris partai politik (parpol) mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI pada Pileg tahun 2019. Setelah penyampaian hasil perbaikan, selanjutnya 24 calon DPD RI ini ditetapkan sebagai DCS oleh KPU RI. “Penyusunan, penetapan DCS mulai

tanggal 31 Agustus sampai 2 September mendatang. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS ditunggu sampai tanggal 9 September,” kata Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo, usai rapat pleno di Hotel Safirna. Meski begitu, lanjut dia, 24 calon DPD RI yang lolos DCS ini belum bisa tersenyum lebar. Pasalnya, masih ada tahapan uji publik yang akan berlangsung selama seminggu setelah penetapan DCS. “Kalau ada laporan masyarakat bahwa di antara 24 orang ini ada yang bermasalah akan kita tindak lanjuti,” tukasnya. Diketahui, 20 September mendatang KPU RI berserta jajaran di bawahnya akan melalukan penetapan serentak penetan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)

Sosialisasi TP4D

SOSIALISASI : KPU Malut bersama TP4D dari Kejati Malut mengadalan Sosialisasi

MEDIASI: Empat Komisioner KPU Provinsi, yakni, Pudja Sutamat, Safri Awal, Kasman Tan, Buchari Mahmud dan kuasa hukum Hendra Kasim dalam sidang mediasi di Kantor Bawaslu Provinsi, baru-baru ini.

Hadiri Sidang Mediasi TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara menghadiri sidang mediasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) Provinsi Maluku Utara. Dalam sidang terkait sengeketa pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019 tersebut dihadiri empat komisioner KPU Provinsi Maluku Utara, didampingi satu kuasa hukumnya, Hendra Kasim. Empat komisioner tersebut, yakni Buchari Mahmud, Kasman Tan, Safri Awal dan Pudja Sutamat. Sementara hadir dari pihak pemohon, di antarnya Hamid Usman dan Badarudin Gailea dari Partai Golongan

Karya (Golkar) Provinsi Maluku Utara didampingi kuasa hukumnya Muhammad Konoras. Sementara hadiri sebagai mediator dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara yakni Aslan Hasan, Ikbal Ali dan Fahrul Abd. Muid. Hasil dari mediasi tersebut, tak memperoleh titik temu. Akhirnya, Bawaslu memutuskan untuk melanjutkan ke sidang adjudikasi (pemeriksaan perkara pemohon). Dari delapan bakal caleg, hanya Sugiyanto yang dipertimbangkan untuk diakomodir sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. (ZD/tim-hupmas/kpu-malut)

TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara kedatangan Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, baru-baru ini. Mereka menyosialisasi terkait pencegahan pengadaan barang dan jasa. Kedatangan mereka disambut baik Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo, Anggota KPU Maluku Utara H. Buchari Mahmud dan Sekretaris KPU Maluku Utara Mukmin Buamona. Sekretaris KPU Maluku Utara Mukmin Buamona usai sosialisasi mengatakan, pertemuan dengan Kejaksaan tersebut dalam rangka sosialiasi terkait Tim Pengawal Pengaman dan Pemerintah-

an Pembangunan Daerah (TP4D). “Karena KPU seluruh Indonesia diinstruksikan oleh Sekjen KPU RI agar berkoordinasi dengan TP4D, khusus pengadaan logistik,” kata Mukmin. Sosialisasi ini, kata dia, dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan anggaran pengadaan. Praktis, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dirinya juga memberikan apresiasi atas kedatangan TP4D Kejati Maluku Utara. “Ini bagus. Dalam rangka pencegahan. Kami bersyukur, dan kami sangat butuh sekali sosialisasi ini dalam rangka mengawasi jalannya pelaksanaan pengadaan,” pungkasnya. (ZD/ tim-hupmas/kpu-malut)

MAJANG POLIS KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 13

PELATIHAN

Penderita Kusta di Ternate Meningkat

Dikbud Gelar Pelatihan Muatan Lokal

Gejala

PENDERITA KUSTA PADA 3 TAHUN TERAKHIR Tahun 2016

Tahun 2017

103

2018 (hingga Juni)

108

penderita

130

penderita

Sumber : Dinkes Kota Ternate

DIKBUD FOR MALUT POST

PENUTUPAN pelatihan muatan lokal di Aula, SMPN 7 Kota Ternate

TERNATE - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate menggelar pelatihan kurikulum muatan lokal yang terintegrasi bina gizi dan kesehatan. Kegiatan itu dipusatkan di Aula SMPN 7 Kota Ternate. Baca: PELATIHAN.. Hal 16

SERTIFIKASI Kembangkan SDM Perhotelan Grand Dafam Gelar Sertifikasi

RAMLAN HARUN MALUT POST

SERTIFIKASI: GM Grand Dafam Bela Ternate berpose bersama pihak LPS Reflesia Lampung dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate disela-sela kegiatan sertifikasi

TERNATE – Grand Dafam Bela Ternate menunjukkan kepeduliannya untuk mengembangkan SDM staf perhotelan di Kota Ternate. Itu dilakukan dengan menggelar kegiatan sertifikasi bagi staf perhotelan di Kota Bahari Berkesan ini. Baca: SERTIFIKASI.. Hal 16

Penyebab

Jenis

kuman kusta (Mycobacterium Ieprae) yang menyerang kulit, saraf tepi dan jaringan tubuh lainnya.

Ada dua jenis penyakit kusta yakni, kusta kering (Pausi Basiler) dan kusta basah (Multi Basiler)

Awalnya, terjadi kelainan kulit berupa bercak putih seperti panu ataupun bercak kemerahan yang kurang rasa atau mati rasa. Tidak ditumbuhi bulu, tidak gatal, tidak sakit. Sehingga penderita sering kali tidak merasa terganggu. Untuk gejala lanjutan, ditandai dengan adanya kecacatan pada mata, tidak bisa menutup bahkan sampai buta. Mati rasa pada telapak tangan, jari-jari kiting, memendek (Absorbsi), putus-putus (Mutilasi) dan lunglai. Sedangkan pada kaki, penderita akan mati rasa pada telapak kaki, jari-jari kiting, memendek dan putus-putus serta semper. Penyakit tersebut bukan disebabkan dosa atau kutukan. Bagi masyarakat terdapat tanda-tanda penyakit tersebut dapoat segera berobat ke puskesmas

Tanda-tanda Untuk tanda kusta kering ada bercak putih yang terlihat seperti panu. Dan bahkan ketika berkeringat, bercak putih itu malah tidak akan ikut berkeringat. Kusta basah, ada bercak putih terlihat seperti panu, dengan tepian berwarna kemerahan. Apabila berkeringat, bagian dari kusta basah ini tidak ikut berkeringat dan bila disentuh akan mati rasa.

Terlambat Diobati, Penderita Bisa Cacat Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Arwani Jufri TERNATE – Kasus penderita kusta di Kota Ternate mengalami peningkatan. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate menunjukkan tiga tahun terakhir kasus kusta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 Dinkes mencatat ada 103 orang penderita. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 108 penderita. Sementara di tahun 2018 hingga Juni lalu kasus kusta yang terdata sebanyak 130 penderita. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P), Dinkes Kota Ternate Hamid A Rahman, menuturkan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya terkena penyakit tersebut. Mereka kadang menganggap itu penyakit biasa. Baca: KUSTA.. Hal 16

Puncak Haornas Dimeriahkan Banyak Siswa Seribu Penari Soya-Soya Tak Mampu Belum Tersentuh PIP

TERNATE - Puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) akan dipusatkan di Kota Ternate pada 9 September mendatang. Lapangan Gelora Kie Raha akan menjadi tempat gelaran event nasional itu. Seluruh kepala daerah dari provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta seluruh atlet akan diundang dalam puncak acara tersebut. Rencananya puncak Haornas itu akan dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi serta sejumlah menteri lainnya.” Momen Haornas ini akan menjadi momen disatukannya seluruh Indonesia di Kota

Haornas serta penyalaan obor Asean Para Games sebagai tanda dimulainya acara Haornas,

TERNATE – Banyak siswa tidak mampu terpaksa putus sekolah karena faktor biaya. Padahal untuk menjawab persoalan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah meluncurkan program Indonesia Pintar (PIP) yang dimaksudkan untuk menekan angka anak putus sekolah. Program itu dianggap belum menyentuh banyak kalangan siswa yang tidak mampu.

Baca: HAORNAS.. Hal 16

Baca: PIP.. Hal 16

PANITIA HAORNAS FOR MALUT POST

DESAIN: Maket desain panggung utama HAORNAS sesuai dengan ikon Benteng Kalamata.

Ternate,” kata Kadispora Kota Ternate, Sukarjan Hirto, kemarin (29/8). Sukarjan mengatakan, Kota Ternate selain dipilih sebagai tuan rumah acara puncak

Usai Lulus SD, Nyaris Putus Sekolah

Papa Bilang Abi Belum Bisa Sekolah Karena tak Punya Uang M Arbiansyah (12), ingin seperti teman-teman sebayanya. Usai lulus sekolah dasar (SD) dia ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Sayang, orang tuanya tak punya biaya. Sempat sebulan lebih dia tak bersekolah, abi akhirnya, memperoleh beasiswa dan masuk sekolah. ARWANI JUFRI, Ternate

BILA anak-anak lain sibuk ditemani orang tuanya mendaftar sekolah atau membeli alat tulis, untuk menyambut tahun ajaran baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP), setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD). Lain halnya dengan M Arbiansyah (12). Setelah lulus dari SD Alkhairat, Abi sapaan akrabnya tak bisa melanjuti ke tingkat SMP. Padahal siswa yang tergolong pandai di sekolah ini memiliki

keinginan yang besar untuk mengenyam pendidikan lanjutan. Abi mengaku orang tuanya yang hanya bekerja serabutan itu tak punya biaya yang cukup untuk bisa mendaftarkannya ke sekolah.” Papa bilang Abi belum bisa lanjut sekolah. Karena Papa belum punya uang,” tuturnya saat ditemui, Malut Post, Rabu (29/8). ARWANI JUFRI/MALUTPOST

Baca: ABI.. Hal 16

M Arbiansyah

AROUND TERNATE KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 14

Art: Resayfa Rumra

Perbaikan Jalan Taduma Hingga Kini Belum ada Kejelasan RUSAK: Kondisi jalan longsor di kawasan Taduma yang tak kunjung diperbaiki. Foto kiri diambil tahun 2017 setelah longsor terjadi. Foto kanan kondisi jalan longsor saat ini. (Hizbullah Muji/ Maslan/MP)

Pengendara Was Was saat Melintas di Area Tersebut Takut Terjadi Longsor Susulan Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE - Kondisi jalan longsor yang berada di Kelurahan Taduma meski hampir setahun longsor namun hingga saat ini belum ada kejelasan soal pembangunan kembali.

Jainudin Abjan Camat Ternate Pulau kepada Malut Post mengatakan. Setelah longsor terjadi pada Juni 2017 lalu. Pemerintah Kota langsung merespon untuk pembebasan lahan agar perbaikan jalan longsor bisa langsung dikerjakan. Dan yang mengerjakan perbaikan jalan ini kata Camat. itu dari pemerintah

Provinsi melalui pekerjaan Umum. Namun hingga satu tahun berjalan tanda tanda akan dilakukan pekerjaan oleh Pemprov Malut belum juga kelihatan. Dikatakan Camat. kondisi jalan saat ini semakin membahayakan pengendara Sebab di bagian bawah tebing bekas longsor tersebut semakin hari patahan tanah semakin mengarah ke jalan. ”Warga yang sering melintas di area ini banyak mengeluh ke Kecamatan soal kapan akan diperbaiki jalan longsor, karena hanya ditutupi dengan pagar seng namun tidak ada penahan dari

SAMPAH: TUMPUKAN sampah yang didominasi plastik bekas terlihat memenuhi barangka (Kali mati) di perbatasan Takoma dan Toboko. Sampah ini jika tidak dibersihkan akan terbawa air hingga ke pantai saat hujan turun. Parahnya lagi tidak hanya di area tersebut layaknya di gambar, namun hampir sepanjang barangka ini seluruhnya tertutup sampah. (Maslan/MP)

apapun untuk antisipasi longsor susulan. Apalagi saat dilintasi malam hari,”kata Jainudin kepada Malut Post Kemarin (29/8). Pihak kecamatan tentunya berharap agar Pemerintah Provinsi untuk segera merealisasikan perbaikan jalan longsor tersebut. “Harus secepatnya diperbaiki. Karena bisa kapan saja terjadi longsor susulan dan bahkan memakan korban jiwa,” tutup Jainudin Abjan Camat Ternate Pulau. Terpisah. Andi Karim salah satu sopir angkutan umum yang sering beraktivitas di kawasan ini ditemui di area tak jauh

dari lokasi longsor menuturkan. Setiap kali kendaraan melintas di area longsor kami selalu was was takut terjadi longsor susulan. “ Kami takut karena longsor ini sudah lama terjadi tetapi belum ada penanganan dari Pemerintah. Apalagi yang sering melintas selain kendaraan umum ada juga truck bermuatan material sering melintas di daerah ini. jangan sampai terjadi longsor susulan akibat beban kendaraan terlalu berat,” Terang Andi seraya berharap secepatnya jalan longsor diperbaiki oleh Pemerintah. (tr-02/Lid)

Pedagang dan Warga Minta Pemkot Beri Ruang untuk Hari Pasar HARI PASAR: Salah satu pedagang yang berjualan di kawasan Kota Baru saat hari pasar berlangsung. (Hizbullah Muji/MP)

TERNATE - Karena sudah menjadi kebiasaan setiap Minggunya. Pedagang dan warga minta agar Pemkot Ternate untuk tetap mengijinkan pelaksanaan hari pasar yang berlangsung di kawasan Kota Baru setiap hari Rabu dan Sabtu Permintaan itu datang dari sejumlah pedagang yang pada hari pasar Rabu kemarin terlihat masih bercokol di area bekas penggusuran dan melakukan aktivitas jual beli layaknya di hari pasar sebelum penggusuran Aminah salah satu pedagang sayur yang biasa mangkal di kawasan depan pelabuhan Speed Kota Baru setiap pelaksanaan hari pasar kepada koran ini menuturkan. kebiasaan berdagang sayur sudah dilakoninya sejak hari pasar mulai aktif dikawasan tersebut. dan menurutnya setiap Rabu dan Sabtu pendapatan aminah bisa dikatakan lumayan untuk biaya rumah tangga dan anak sekolah terkait kawasan ini sudah di gusur oleh Pemkot Ternate untuk dibangun

fasilitas umum dilokasi ini. Aminah kemudian meminta agar Pemkot Ternate untuk jangan menghilangkan harapan pedagang untuk mencari nafkah dikawasan tersebut. “Tidak apa Pemerintah gusur pasar ini. Karena memang sudah aturan. Tetapi kami memohon agar berikan kami ruang biar hanya sedikit untuk kami berdagang karena ini harapan kami untuk mencari rejeki. tidak masalah kami berada di emperan jalan biarpun diberi ruang sedikit yang oenting masih tetap di area kota Baru karena warga sudah tahu di Kota Baru setiap Rabu dan Sabtu ada hari pasar,” Terang Aminah Ungkapan yang sama juga disampaikan Lukman salah satu pengunjung hari pasar Kota Baru. Dikatakan Lukman. Kebiasaan hari pasar sudah dikenal warga khususnya di kawasan selatan kota Ternate. Ketika kawasan ini digusur warga kemudian bertanya apakah hari pasar tetap ada ataukah lama kelamaan juga akan dihilangkan. Sayang ka-

Lagi Penutup Selokan Rusak

SEMENTARA ITU Talud Longsor Belum Juga Dibenahi TERNATE - Tak kunjung diperbaiki selepas talud longsor. Warga lingkungan Rt 19 Kelurahan Kalumata pertanyakan sikap pemerintah terkait respon ancaman longsor susulan. Amatan Malut Post Kemarin (29/8) talud yang letaknya tepat di belakang rumah Ketuat RT 19 itu. kondisinya kini mulai mengancam pemukiman warga. Pasalnya belum ada tindakan apa apa dari instansi terkait setelah terjadi talud longsor tiga bulan lalu. Sehan Ketua Rt 19 Kelurahan kalumata ketika ditemui Koran ini menjelaskan. warga mulai panik ketika hujan turun. kepanikan warga yang bermukim tak jauh dari kawasan longsor itu bukan tanpa alasan. ini karena mereka takut akan longsor susulan yang setiap saat bisa saja terjadi. “mereka kalau hujan kadang kadang tidak tidur dan siaga di bagian belakang rumah, kalaupun tidur ada satu dua orang yang berjaga jaga jangan sampai terjadi longsor,” Cerita ketua Rt 19 Menurutnya, rehabilitasi talud di kawasan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemerintah guna memberikan jaminan dan rasa aman kepada warga. ”Harapan kami agar kerusakan talud segera diperbaiki agar warga merasa aman,”Tutup Sehan. (tr-02)

lau harus dihilangkan karena ini sudah menjadi kebiasaan baik pedagang maupun warga Ternate setiap pelaksanaan hari pasar berlangsung selalu ramai baik pedagang maupun warga yang berkunjung. Pemkot Ternate paling tidak harus memberikan ruang kepada pedagang khususnya di kawasan Kota Baru seriap hari pasar berlangsung meski ada bangunan modern yang nantinya berdiri di kawasan tersebut mereka pedagang harus diberi ruang. “Kan pelaksanaan hari pasar hanya dilakukan dua kali dalam seminggu itu artinya lokasi yang dipakai juga tidak paten hanya akan ada saat pelaksanaan hari pasar. jadi kami warga yang mulai terbiasa dengan hari pasar ini akan merasa keberatan kalau nantinya selepas didirikan bangunan baru di area tersebut pedagang akan di hilangkan. Kami mohon Pemkot Ternate untuk mempertimbangkan hal itu.” Tutup Lukman warga Jati yang berkunjung pada saat hari pasar kemarin. (Tr-02)

RUSAK: Kondisi lubang selokan di kawasan Bastiong yang rusak dan mengancam pejalan kaki. (Maslan/MP)

TERNATE - Beginilah kondisi trotoar di kawasan jalan Bastiong. penutup lubang selokan rusak akibatnya lubang terlihat terbuka dan mengancam pejalan kaki Amatan Koran ini kemarin. penutup selokan yang hilang tidak hanya terjadi di satu area trotoar saja, namun ada beberapa penutup selokan juga telah rusak dan tidak layak digunakan di beberapa lokasi sepanjang trotoar kawasan Bastiong. ini yang kemudian sangat membahayakan pejalan kaki karena bisa setiap saat terjatuh kedalam lubang Wahyu salah satu pemilik toko di kawasan tersebut menuturkan. Kerusakan penutup selokan itu sebagian sudah berlangsung lama. Namun pihak terkait enggan merespon dan memperbaiki kerusakan tersebut. “Sebelumnya warga sekitar sudah menutup bagian lubang dengan papan dan kayu, namun telah rusak. Hingga kini kerusakan hanya dibiarkan. Kalau ada warga yang melintas harus turun ke bandan jalan untuk menghindari lubang tersebut.” Terang Wahyu. (Tr-02/Lid)

AKADEMIKA KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 15

Kuliah Pengantar Ilmu Geografi Bersama Muh. Ichsan A. Gani, S.Pd., M.Sc

Bagaimana Implementasi Geograﬁ Dalam Geograﬁ Fisik Muh. Ichsan A. Gani, S.Pd, M.Sc Dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Geografi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kie Raha Ternate

EDISI kali ini akan kita bahas mengenai Bagaimana Implementasi Geografi dalam Geografi Fisik. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Pengantar Ilmu Geografi yang disampaikan Muh. Ichsan A. Gani, S.Pd, M.Sc., Dosen Prodi Pendidikan Geografi STKIP Kie Raha Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang pernah disebut sebagai induk ilmu pengetahuan (mother of sciences). Namun, peranannya dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan mengalami pasang-surut. Apabila Geografi tetap ingin berperan dalam kebijakan pembangunan, Geografi harus mempunyai konsep inti, metodologi dan aplikasi yang mantap. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri konsep inti Geografi yang sesuai untuk dikembangkan di Indonesia berdasarkan kompetensinya, khususnya di bidang Geografi Fisik. Pemisahan Geografi fisik dan Geografi manusia yang nampak kurang mencirikan jati diri Geografi dan jika kecenderungan pemisahan tersebut terus berlanjut, jati diri Geografi akan pudar dan akan larut dalam disiplin ilmu lainnya dan bahkan kita akan kehilangan sebagian dari kompetensi keilmuan Geografi. Geografi terpadu atau geografi yang satu (unifying geography) menjadi satu pilihan sebagai dasar pembelajaran geografi yang sesuai untuk Indonesia, yang diikuti dengan pendalaman keilmuan pada masingmasing objek material kajian geografi tanpa melupakan objek formalnya. Komponen inti dari Geografi terpadu adalah ruang, tempat/ lokasi, lingkungan dan peta, yang berdimensi waktu, proses, keterbukaan dan skala. Komponen inti Geografi terpadu tersebut dijadikan dasar untuk menentukan kompetensi Geografi. Kompetensi Geografi fisik, yang objek materialnya fenomena lingkungan fisik (abiotik) pada lapisan hidup manusia, sangat luas antara lain: penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam, konservasi sumber daya alam, penilaian degradasi lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai, penilaian tingkat bahaya dan bencana, penilaian risiko bencana. Kompetensi geografi fisik tersebut selalu dikaitkan dengan kepentingan umat manusia, dengan konsep bahwa lingkungan fisikal sebagai lingkungan hidup manusia Perbincangan tentang jati diri Geografi telah beberapa kali dilakukan di Indonesia, baik melalui lokakarya, seminar maupun melalui sarasehan yang dilakukan oleh Fakultas, Jurusan, Departemen Geografi, maupun organisasi

profesi (IGI). Jati diri suatu disiplin ilmu dapat ditelaah dari definisinya. Dalam Seminar Peningkatan Relevansi Metode Penelitian Geografi 24 Oktober 1981 Prof. Bintarto dalam papernya berjudul Suatu Tinjauan Filsafat Geografi mengemukakan definisi Geografi sebagai berikut: Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, baik fisikal maupun yang menyangkut mahluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologikal dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1984). Ruang Lingkup Kajian Geografi Sebutan geografi sebagai ilmu pengetahuan cukup banyak, antara lain: i). Geografi sebagai ilmu holistik yang mempelajari fenomena di permukaan bumi secara utuh menyeluruh, ii) Geografi adalah ilmu analitis dan sintesis, yang memadukan unsur lingkungan fisikal dengan unsur manusia dan iii). Geografi adalah ilmu wilayah yang mempelajari sumber daya wilayah secara komprehensif. Tiga sebutan tersebut yang menjadi landasan untuk membahas kajian Geografi yang mampu merespon permasalahan lingkungan yang berdimensi lokal hingga global. Pertanyaan pemandu untuk mengetahui ruang lingkup kajian Geografi pada umumnya adalah: 1) Apa (what), 2) Dimana (where), 3) Berapa (how long/how much), 4) Mengapa (why), 5) Bagaimana (how), 6) Kapan (when), 7) Siapa (who) (Widoyo Alfandi, 2001). Pertanyaan pemandu yang mencerminkan bahwa Geografi itu adalah holistik, sintesis dan kewilayahan. Konsep Geografi Beberapa konsep geografi yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan kompetensi geografi. 1. Geografi menduduki tempat yang jelas dalam dunia pendidikan, geografi menawarkan kajian terpadu dari hubungan timbal balik antara masyarakat manusia dengan komponen fisikal dari bumi. 2. Disiplin Geografi dicirikan oleh subjek material yang luas yang secara tradisional terdiri dari Geografi manusia dan Geografi fisik. 3. Komponen pengetahuan alam dan sosial dalam Geografi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan tidak ada disiplin ilmu lain yang memadukannya seperti yang dilakukan oleh geografi. 4. Geografi mempelajari interelasi dan interdependensi dari dunia nyata dari fenomena dan proses yang memberikan ciri khas pada suatu wilayah. 5. Objek kajian geografi adalah geosfer yang terdiri dari atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer; masingmasing sfera tersebut saling terkait membentuk sistem alami.

Perkenalkan Prodi Ilmu Politik ke Masyarakat Secara Luas

Tamin H Ilan Abanun

TERNATE – Animo masyarakat Maluku Utara terhadap Program Studi (Prodi) Ilmu Politik masih terbilang rendah. Ini terlihat di setiap penerimaan mahasiswa baru, peminat Prodi Ilmu Politik, paling sedikit yang diminati. Padahal Prodi ini, di Malut hanya ada di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Kondisi ini tidak menyurutkan semangat Ketua Prodi Ilmu Politik UMMU, Tamin H Ilan Abanun untuk mengembangkan Prodinya dengan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat kenal dan paham tentang Prodi tersebut, salah satunya terkait peluang dari lulusan ilmu Politik. ”Sarjana ilmu politik tidak hanya menjadi politisi dan mencalonkan diri menjadi anggota DPR dan sebagainya tapi lebih dari itu, sebab hari-hari kita dihadapkan dengan situasi politik, baik dalam pengambilan kebijakan,” jelas Tamin, kemarin (29/8). Selain itu, Ilmu politik kata dia, tidak hanya berbicara tentang kekuasaan dan

kepentingan tapi, bagaimana merancang Undang-Undang termasuk Peraturan daerah, karena di dalamnya ada kebijakan publik. Lebih jauh, dijelaskannya ada lima pandangan tentang politik, yakni politik klasik (kepentingan), politik kelembagaan yang berbicara bagaimana mengelola sebuah negara dan daerah, politik kekuasaan ialah berbicara mengenai dengan sebuah perjuangan meraih dan mempertahankan kekuasaan, politik fungsionalisme (nilai-nilai) dan politik konflik sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai perjuangan. “Yang paling mendasar kebijakan publik, ini sangat luas,” tambahnya seraya mengungkapkan bahwa lulusan Ilmu Politik bisa menjadi pemimpin. Sementara, sisitem belajar mahasiswa ilmu politik tidak hanya belajar di kampus tapi akan turun ke instansi-instansi seperti KPU, Bawaslu, Partai Politik. (tr-03/nty)

Objek kajian Geografi tersebut juga menjadi kajian bidang ilmu lainnya, yang menjadi pembeda adalah pendekatannya. Pendekatan spasial (keruangan), ekologikal dan kompleks wilayah. 7. Geografi mempelajari wilayah secara utuh tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka otonomi daerah. 8. Geografi mempelajari proses perubahan lingkungan alam maupun lingkungan sosial ekonomi, sehingga pelajaran Geografi memberi bekal untuk tanggap terhadap isu-isu dan perubahan lokal, regional dan global. 9. Peta merupakan alat utama dalam kajian Geografi dan juga merupakan salah satu hasil utama dalam kajian Geografi. 10. Perkembangan pesat dari ilmu dan teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis sangat membantu dalam prosesbelajar Geografi dan penelitian geografis. Geografi Sebagai Satu Disiplin Setiap disiplin keilmuan normalnya memiliki satu bidang kajian, satu asosiasi kerangka teoritik dan pendekatan yang lazim digunakan sesuai tekniknya. Kesemuanya itu tidak hanya untuk pemahaman tetapi juga untuk penemuan pengetahuan baru dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Geografi punya banyak bidang kajian serta metode dan teknik yang berbeda, sehingga tidak mudah mendudukan Geografi sebagai satu disiplin. Misalnya Geografi fisik yang objeknya kajiannya atmosfer, litosfer dan hidrosfer, masingmasing mempunyai kerangka teoritik dan pendekatan yang berbeda, demikian juga halnya dengan Geografi manusia yang objeknya: kependudukan, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Bagi Geografi dimasukkan ke dalam cross-disciplinary link, mirip munculnya sains terpadu, seperti Sains Sistem Bumi ( Earth System Science) dan Sains Keberlanjutan (Sustainability Science). Sementara, bagi Geografi subjek kajiannya adalah lingkungan fisikal dan manusia, dengan menggunakan teori dan metodologinya kompleksitas dari unsur muka bumi (Mathews et al,2004). Agar tidak sulit memposisikan Geografi sebagai satu disiplin ilmu, maka sebaiknya Geografi itu hanya satu, tidak terpisah menjadi Geografi manusia dan Geografi fisik. Geografi yang satu (unifying geography) mempunyai banyak keunggulan ke masa depan, dengan asumsi permasalahan di masa depan sifatnya kompleks dan multidimensi, yang pemecahannya memerlukan pendekatan terpadu dan holistik. Geografi terpadu tidak berarti kekhususan (spesialisasi) akan hilang tetap ada, hanya dilandasi oleh konsep Geografi yang satu. Bagi spesialisasi Geografi fisik, fokus kajian pada komponen lingkungan fisik tetapi harus mengaitkannya dengan aspek sosial; Spesialisasi dalam Geografi manusia geografi fisik sebagai latar belakang, sedang yang spesialisasi dalam Geografi yang satu fokusnya adalah pemeca-

han masalah dengan pendekatan geografis secara utuh. Komponen Inti Geografi Untuk menuju Geografi terpadu (unifying geography) perlu ditegaskan komponen inti Geografi. Matthews, et al., (2004) mengusulkan empat komponen inti Geografi : ruang (space), tempat (place), lingkungan (environment) dan peta (maps). Ruang menjadi satu konsep dalam inti geografi, yang dapat dipandang sebagai pendekatan spasial-korologikal untuk Geografi. Ruang juga mendominasi Geografi setiap waktu, ketika analisis spasial menjadi satu pendeskripsi untuk satu bentuk dari tugas geografis. Pola spasial umumnya menjadi titik awal untuk kajian geografis; yang selanjutnya dapat dilacak proses perubahan secara spasial dan sistem spasial. Tempat merupakan komponen kedua dalam inti Geografi. Tempat terkait dengan konsep teritorial dalam Geografi dan menunjukkan karakteristik, kelimpahan dan batas. Tempat merupakan bagian dari dunia nyata tempat manusia dan dapat dikenali, di interpretasi dan dikelola. Dalam ahli Geografi manusia, tempat merupakan refleksi dari identitas individu maupun kelompok; sedang bagi ahli Geografi fisik tempat merupakan refleksi dari perbedaan lingkungan biofisik. Lingkungan merupakan komponen inti Geografi ketiga yang mencakup lingkungan alami (topografi, iklim, air, biota, tanah) dan sebagai komponen inti yang memadukan dengan komponen Geografi lainnya. Lingkungan menjadi interface antara lingkungan alam dan budaya, lahan dan kehidupan, penduduk dan lingkungan biofisikalnya. Peta sebagai komponen inti Geografi keempat dan lebih merupakan bentuk representasi, teknik dan metodologi sebagai satu konsep atau teori. Peta dipandang sebagai penyederhanaan perspektif spasial dari fenomena/peristiwa yang dikaji dalam Geografi. Komponen inti Geografi tersebut bersifat dinamik, dalam arti bisa berubah tergantung karakteristik lingkungan, proses yang berlangsung dan waktu. Oleh sebab itu perlu dimensi kualifikasi dari komponen inti Geografi. Dimensi yang dimaksud adalah waktu, proses, keterbukaan dan skala. Sebagai contoh tempat yang terletak di pegunungan yang semula subur menjadi lahan kritis dalam waktu 10 tahun, karena proses erosi dan longsor karena daerahnya terbuka akibat pembalakan hutan di atasnya yang luasnya melebihi 70 persen. Kompetensi Dalam Bidang Geografi Fisik Seseorang yang belajar Geografi kompetensi yang dimiliki akan sejalan dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Kompetensi ideal bagi orang yang mempelajari Geografi tercapai, apabila yang bersangkutan belajar hingga perguruan tinggi atau telah menjadi ahli geografi. Demikian ulasan mengenai Bagaimana Implementasi Geografi dalam Geografi Fisik, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03/nty)

Mahasiswa IAIN Harus Tahu Bahasa Arab dan Bahasa Inggris TERNATE – Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate dituntut bisa mengetahui dua bahasa asing, yakni Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Penegasan ini disampaikan langsung Rektor IAIN Ternate, Dr. Samlan H. Ahmad, belum lama ini. ”Tidak mahir tapi diharapkan bisa menguasai sedikit Bahasa Arab maupun Bahasa Inggris, karena ini menjadi modal dan harus dibimbing oleh dosen,” tuturnya. Selain itu, untuk mendukung minat belajar mahasiswanya, samlan mengaku pihak kampus telah menyediakan beasiswa bagi mereka, yakni selain Bidikmisi yang sesuai dengan ketentuannya secara terpusat, pihaknya juga telah menyediakan beasiswa berprestasi. Selain itu, ada juga bentuk pembinaan kepada mahasiswa, salah satunya membentuk desa binaan dan kampung KB. ”Dari sinilah kita melakukan pembinaan dengan beradaptasi langsung dengan masyarakat,” pungkasnya. (tr-03/nty)

Dr. Samlan H. Ahmad

SAMBUNGAN MAJANG KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 16

Pansus Pasar Tunggu Usulan Fraksi Merah Putih TERNATE- Rencana DPRD Kota Ternate membentuk Panitia Khusus (Pansus) pasar terancam tidak jalan. Pasalnya, sampai saat ini pembentukan struktur pansus masih menjadi persoalan. Informasi yang didapat di lapangan, anggota pansus yang terdiri dari usulan fraksi, sampai saat ini baru 6 fraksi dari 7 fraksi yang ada di DPRD mengusulkan nama anggotanya. Sementara Fraksi merah putih sampai saat ini belum masukan namanya. Ketua DPRD Kota Ternate Merlisa saat dikonfirmasi mengatakan, sampai saat ini pembentukan pansus masih menunggu usulan nama dari fraksi merah putih.” Anggota pansus harusnya 10 orang, yang terdata saat ini baru 8 orang dari usulan 6 fraksi, sementara sisa dua orang lagi yang rencana diusulkan

dari fraksi merah putih, makanya sementara ini masih menunggu,”ujar Merlisa. Merlisa mengaku, pansus bisa berjalan meskipun tidak ada usulan dari satu fraksi. Namun, untuk menjaga keseimbangan, selaku pimpinan dia berharap, fraksi merah putih perlu memasukan usulan nama tersebut.” Setelah seluruh nama diusulkan, kemudian akan dilanjutkan dengan rapat pemilihan ketua pansus,” tukasnya. Politisi PDI P ini mengaku, pansus pasar perlu dilakukan, agar bisa mengetahui kelemahan dan memperbaiki permasalahan yang terjadi saat ini dalam pengelolaan pedagang.”Pansus perlu dilakukan, apalagi ini menyangkut dengan bagaiman meningkatkan PAD, sebab selama dua tahun ini tidak capai

Tak Ada Izin, Tower di Takome Terancam Disegel MERLISA

target, untuk itu pansus ini setidaknya mampu memperbaiki dan mencari titik lemah dari pengelolaan pasar yang perlu diperbaiki,” tegasnya, seraya mengaku pansus tersebut juga akan menelusuri soal pungutan ke pedagang musiman saat ramadan kemarin oleh dua dinas yang diduga tidak disetor ke kas daerah. (cr-05/rul)

Perbaikan Drainase, PUPR Berharap DAK TERNATE- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate terus berupaya agar penangan drainase di beberapa titik rawan banjir bisa ditangani secara skala kawasan. Kadis PUPR Kota Ternate Risval tri Budiyanto mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan satker agar perbaikan drainase bisa ditangani secara skala kawasan.”Sejauh ini sudah dikoordinasikan, namun jika tidak bisa diakomodir untuk penangan secara skala kawasan maka akan tetap kita kembali sesuai usulan awal,

...KUSTA Samb Hal. 13

Padahal, penyakit tersebut menular, yang jika terlambat ditangani maka akan berakhir pada kecacatan.” Biasanya ada yang sudah terkena penyakit tersebut, mereka tidak tahu karena dianggap itu penyakit biasa,” ungkapnya, Rabu (29/8). Menurutnya data penderita yang dimiliki Dinkes itu ada sebagian sudah dalam proses pengobatan dan sebagiannya penderita baru ditemukan. Penyakit kusta, lanjutnya, merupakan penyakit menahun disebabkan kuman kusta (Mycobacterium Ieprae) yang menyerang kulit, saraf tepi dan jaringan tubuh lainnya. Ada dua jenis penyakit kusta yakni, kusta kering (Pausi Basiler) dan kusta basah (Multi Basiler). Untuk tanda kusta kering, kata Hamid ada bercak putih yang terlihat seperti panu. Dan bahkan ketika berkeringat, bercak putih itu malah tidak akan ikut berkeringat. Sementara untuk kusta basah, ada bercak putih terlihat seperti panu, den-

...HAORNAS Samb Hal. 13

Kota Ternate juga akan digelar kegiatan sepeda nusantara yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota.” Selain itu pada tanggal 7 sampai 9 September nanti akan ada pameran nasional yang di pusatkan di dhuafa center,” jelasnya. Sejauh ini Sukarjan mengaku, persiapannya sudah mencapai 75 persen.”Kalau soal hotel dan penginapan yang ada di Ternate, siap menapung seluruh kepala daerah serta atlet dan peserta yang datang nanti, selain itu juga akan disediakan homestay. kami sudah rapatkan hal ini.” katanya. Sementara itu, Sutradara pergelaran acara puncak Haornas Ibrahmi Yulianto mengatakan, persiapan malam puncak

...PELATIHAN Samb Hal. 13

Kepala Seksi Kurikulum, Bidang Pendidikan Dasar, Dikbud Aflan Arif menuturkan, kegiatan tersebut melibatkan 61 orang guru dari SD swasta dan negeri hingga SMP. Pelatihan digelar selama dua hari, dari 28 hingga 29 Agustus. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Peremndikbud) Nomor 79/2018 tentang Muatan Lokal Bagi Kurikulum 2013, menekankan jika muatan lokal sudah terintegrasi pada mata pelajaran tertentu. “Misalnya prakarya, seni budaya, pendidikan jasmani dan

...SERTIFIKASI Samb Hal. 13

GM Dafam I Ketut Gunarta melalui HRD Manager Ratno Waluyo, kepada Malut Post menyampaikan, pihaknya melaksanakan sertifikasi khusus untuk staf perhotelan di Kota Ternate dengan melibatkan LSP Raflesia dari Lampung dan melibatkan Dinas Tenaga Kerja

yakni perbaikan secara bait spot-bait spot,’ ujarnya. Selain dari Satker, Risval mengaku masih berharap pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebab di tahun 2019, DAK sudah bisa menangani perbaikan drainase.”Kalau 2018 kan sesuai regulasi tidak bisa DAK untuk perbaikan drainase, namun 2019 sudah bisa, makanya kami usulkan dan sementara menunggu alokasi DAK tahun 2019 yang akan diumumkan pada september ini atau akhir 2018 nanti.” Pembangunan untuk skala kawasan itu akan memakan anggaran sebesar Rp 15 sampai Rp

25 miliar, namun nanti kita lihat lagi alokasi pada DAK,” ujarnya. Risval menjelaskan, tahun 2018 ini PUPR hanya memperoleh alokasi DAK sebesar Rp 35 miliar.”Untuk itu 2019 kami prediksi bisa naik lebih besar lagi, sebab 2018 kemarin dapat hanya kecil lantaran ada kegiatan asean games itu. Pemerintah pusat lebih memprioritaskan untuk menyukseskan Asean Games.“ Perbaikan drainase di kawasan rawan banjir perlu diseriusi. Drainase yang ada di Ternate sudah cukup lama butuh dilakukan perbaikan,” pungkasnya. (cr-05/rul)

gan tepian berwarna kemerahan. Apabila berkeringat, bagian dari kusta basah ini tidak ikut berkeringat dan bila disentuh akan mati rasa. Gejala penyakit kusta, lanjut Hamid, awalnya, terjadi kelainan kulit berupa bercak putih seperti panu ataupun bercak kemerahan yang kurang rasa atau mati rasa. Tidak ditumbuhi bulu, tidak gatal, tidak sakit. Sehingga penderita sering kali tidak merasa terganggu. Untuk gejala lanjutan, ditandai dengan adanya kecacatan pada mata, tidak bisa menutup bahkan sampai buta. Mati rasa pada telapak tangan, jarijari kiting, memendek (Absorbsi), putusputus (Mutilasi) dan lunglai. Sedangkan pada kaki, penderita akan mati rasa pada telapak kaki, jari-jari kiting, memendek dan putus-putus serta semper. Cacat kusta sendiri terjadi karena kuman kusta yang menyerang saraf, pada penderita yang terlambat ditemukan dan diobati. “Jadi penyebabnya oleh kuman kusta bukan kutukan, keturunan dan dosa,” terangnya. Sedangkan untuk penularan, sambung

Hamid, tidak semua orang dapat tertular penyakit tersebut. Hanya sebagian kecil saja yakni 5 persen yang tertular. Itupun karena kondisi tubuh lemah. Sehingga memudahkan tertular. Pencegahan dapat dilakukan dengan Imunisasi BCG pada bayi untuk membantu mengurangi kemungkinan terkena kusta. Sementara untuk masyarakat yang mengalami kelainan kulit berupa bercak mati rasa. Segara periksakan diri ke puskesmas. Dari penderita yang ditangani Dinkes, kata Hamid, sebagian besar terkena kusta basah. Pihaknya terus melakukan pelacakan penderita kusta yang lalai minum obat, pemantauan minum obat, pemeriksaan kontak pada penderita baru kusta serta melakukan kunjungan rumah bagi penderita kusta. “ Untuk pengobatan kusta kering selama 6 hingga 9 bulan. Sedangkan kusta basah selama 12 hingga 18 bulan. Kami berharap, jika ada masyarakat yang mendapat gejala-gejala yang disebutkan, segera periksa ke Puskesmas,” pungkasnya. (mg-01/rul)

acara sudah mulai dilakukan. Baik dari desain panggung utama untuk peserta di gelora kieraha, maupun pengisi acara di hari puncak nanti.” Persiapannya sudah mulai dimatangkan, kita akan libatkan 1000 penari soya-soya, namun musiknya musik modern. Soya-soya nanti akan didesain dengan formasi terbaru, karena desain acaranya berstandar nasional,” ungkapnya. Pengisi acara nanti akan diisi oleh Yopie Latul dan Cakra Khan. Yopi Latu akan menyanyikan lagu pocopoco. Sementara untuk desain panggung akan didesain menyamai Benteng Kalamata.”Jadi desain panggung sesuai dengan Benteng Kalamata, dibuat di tengah lapangan sekaligus menjadi panggung utama. Kami memilih Benteng Kalamata sebagai desain panggung

karena benteng terdebut juga jadi ikon nasional. Kami angkat ini agar seluruh Indonesia tahu kalau Ternate memiliki sejarah benteng yang luar biasa,” terangnya. Selain itu, desain panggung yang mengambil ikon Benteng Kalamata juga agar dapat memadukan konsep sejarah dengan olahraga. Untuk lampu dan sound sistem sudah 100 persen persiapannya yang didatangkan dari Jakarta dan Makasaar. Desain acara sambungnya akan berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar di Magelang.” Kali ini akan lebih meriah, bukan hanya soal standar desain nasional saja, namun kita akan desain agar bisa mengguncang,” tandasnya. Seraya mengaku untuk kepastian kedatangan presiden masih menunggu paspampres. (cr-05/rul).

kesehatan. Muatan lokal itu mengarah kepada mata pelajaran-pelajaran tersebut,” tuturnya, Kamis (29/8). Dikbud menurutnya, mempunyai program yang mengarah ke muatan lokal yang diintegrasikan dengan Bina Gizi dan Kesehatan. Setelah mendapat pelatihan ini, lanjut Aflan, para guru yang mengikutinya dapat mengimplementasikan ke sekolah masing-masing. “Tapi itu tergantung otonomi tiap sekolah, apakah mengintegrasikan dengan pelajaran yang saya sebutkan itu atau membuatnya menjadi mata pelajaran khusus, menyangkut muatan lokal,” jelasnya. Muatan lokal sambungnya, meru-

pakan suatu kajian atau mata pelajaran yang ada pada tiap satuan pendidikan. Muatannya mengarah pada pembelajaran yang diambil atau mengacu pada kearifan lokal masing-masing. “Jadi kami sangat berharap, setelah kegiatan ini, para guru dapat mengimplementasikan pada tiap sekolah,” harapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidik (PMPTK) Dikbud, Mahmud J berharap, dengan adanya kegiatan ini, para guru benar-benar siap untuk menerapkan di sekolah. “Dan ini juga bisa ditularkan kepada guru lain,” tutupnya. (mg-01/pn/rul)

serta Dinas Pariwisata. “Kita (Grand Dafam Bela Ternate) yang menyelenggarakan ini, kemudian mengundang hotel-hotel lain juga untuk berpartisipasi sebagai peserta. Jumlah peserta sekitar 100 orang lebih,” katanya. Menurut Ketut, kegiatan sertifikasi ini dilakukan, karena Grand Dafam peduli atas peningkatan SDM per-

hotelan di Kota Ternate. Kegiatan Ini bukan kali pertama yang dilakukan Grand Dafam, karena hampir setiap tahun dilakukan, dengan LSP yang berbeda. “Kita berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan SDM hotel-hotel di Kota Ternate agar bisa bersaing dan setara dengan daerah ataupun negara lain,” harapnya. (tr-04/ pn/rul)

TERNATE - Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate rencananya akan menyegel tower di Kelurahan Takome. Pasalnya, pembangunan tower tersebut dilakukan tanpa izin. Kepala Diskomsandi Kota Ternate, Thamrin Marsaoly mengatakan, pembangunan tower itu belum memiliki izin pendirian baik izin pendirian bangunannya lewat IMB maupun izin teknis dari Diskominfo. Menurutnya, pada kawasan itu sangat dibutuhkan pembangunan tower, tapi para developer pengembang, belum tahu siapa yang membangun.”Kami belum bisa cek langsung ke lokasi, karena kita anggap ini ilegal. Sebab hingga kini belum ada izin resmi dari Diskominfo sebagai salah satu syarat untuk membangun tower kami belum keluarkan, bahkan pemiliknya kami tidak tahu,” ujar Thamrin, Rabu (29/8). Pembangunan tower kata dia, harus melewati beberapa tahapan mekanismenya, salah satunya IMB, kemudian izin prinsip. “ Tapi hingga kini izin tersebut belum dilakukan. Kami akan menyegel pembangunan towernya, walaupun sudah 100 persen berdiri. “ Sampai sekarang saya cek di DPMTSP belum ada IMB, izin kelayakan dari Kominfo belum ada, maka kami akan menyegel,” tegasnya. Meski begitu, tambahnya, kebiasaan buruk, pembangunan nanti sudah jadi baru diurus izin, seharusnya sebaliknya. Karena harus melewati semua mekanisme dulu baru dibangun, jangan sampai kasus di benteng Orange terulang kembali.”Tolong pemilik datang dan mengurus izin, kalau tidak kita lapor polisi, karena menyalahi aturan,” pungkasnya. (cr-05/rul)

...PIP Samb Hal. 13

“Program ini sebenarnya bagus untuk membantu siswa yang kurang mampu. Tapi masih banyak tidak tepat sasaran. Buktinya ada lima siswa yang teman-teman DPRD dapatkan, mereka putus sekolah. Ini menandakan kalau program tersebut, belum berjalan baik,” kata Ketua DPRD Kota Ternate, Merlisa kemarin (29/8). Merlisa mendesak, Dikbud untuk lebih jelih melihat persoalan anak putus sekolah. Program bantuan PIP harus diberikan secara merata, jangan seperti saat ini, dana PIP-nya sudah ada tapi banyak yang belum dicairkan ke siswa penerima PIP.” Masalah PIP ini karena kurang ada keseriusan pihak sekolah dan Dikbud untuk mengawal pemberian bantuan ini,” terangnya. Menurut politisi PDI Perjuangan ini PIP belum didistribusikan merata bukan hanya kesalahan dikbud maupun sekolah saja. Namun, juga dikarenakan pihak kelurahan yang tidak melakukan pendataan penduduk dengan baik.” Dikbud harusnya juga ikut melakukan pengawasan agar pencairan PIP segera

...ABI Samb Hal. 13

Raut wajah Abi, mulai murung tatkala menceritakan kisahnya kepada Malut Post. Matanya tampak berkaca-kaca. “Abi sempat merasa ini tidak adil, kenapa orang tua lain bisa menyekolahkan anak-anaknya di tingkat SMP, sementara saya belum bisa. Tapi, saya tidak menyalahkan Papa. Saya sedih, tapi menahan air mata agar tidak jatuh dan jangan sampai dilihat Papa. Karena kalau saya menangis, Papa pasti akan susah mendapat uang untuk sekolah saya,” ceritanya. Abi menguatkan hatinya agar tetap tegar di hadapan Papa. Menurutnya, kedua orang tuanya orang tuanya sudah berpisah sejak dia masih berumur lima tahun. Karena perpisahan itu anak kedua dari empat bersaudara ini mengaku tidak satupun saudaranya yang mengikuti sang ibu, seluruhnya ikut bersama sang ayah. Sementara ibunya, telah memiliki keluarga baru” Kami semua sama Papa. Papa yang membiayai kami,” tuturnya. Dia menceritakan, dulu bapaknya pernah bekerja di salah satu bengkel untuk membiayai kebutuhan mereka Namun, berjalan waktu, tempat bengkel itu ditutup. Saat ini, bapaknya belum mendapat pekerjaan lain, dan hanya bekerja serabutan. “Papa di rumah, belum ada kerja tetap. Sering kerja di luar, jika diajak sama orang,” ujarnya. Setelah tak bisa lanjut sekolah, Abi tetap berdoa, agar bapaknya mendapat rezeki. Sehingga, tahun depan dia bisa sekolah seperti teman-teman lainnya. “Saya sedih, teman-teman di kompleks, pagipagi sudah rapi ke sekolah. Saya hampir menangis, saya merasa ini tidak adil,” ceritanya lagi. Banyak orang-orang yang tingal se kampung dengannya di kelurahan Kampung Makassar, selalu memberikan suport, meminta dirinya bersabar karena pasti ada jalan untuk dirinya melanjutkan pendidikan.

dilakukan oleh seluruh penerima,” tukasnya. Selain lima anak yang ditemukan putus sekolah karena persoalan biaya ini, Merlisa meyakini masih banyak anak-anak lainnya yang juga putus sekolah, karena itu dia meminta Dikbud untuk melakukan pendataan.” Kami akan mengevaluasi program PIP ini agar kedepannya penyaluran bantuan PIP lebih tepat sasaran,” tandasnya. Sementara itu, Kadikbud Kota Ternate Ibrahim Muhammad mengatakan, masalah pendataan PIP bukan dari Dikbud, melainkan dari kelurahan. Kelurahan yang melakukan pendataan lalu Dikbud yang usulkan. Ibrahim mengaku, Dikbud akan membentuk tim dan pos pengaduan bagi masyarakat yang tidak mampu dan anaknya belum dapatkan PIP bisa datang melapor. Sekolah yang menampung siswa putus sekolah juga sudah disiapkan. ” Jika ada laporan masyarakat langsung kami tindaklanjut, sekolah yang ditempatkan akan mencari lokasi dekat tempat tinggal siswa, sekaligus mendata untuk dapatkan PIP,”pungkasnya. (cr-05/ rul). Setelah dua bulan berlalu dan teman-temannya sudah mulai belajar di sekolah baru. Doa Abi di jawab Tuhan, tak harus menunggu bapaknya mendapat rezeki, agar Abi bisa melanjuti sekolah tahun depan, di tahun ini juga Abi bisa melanjuti sekolah bersama temantemannya. Dia menceritakan, malam itu seusai Salat Magrib, dia keluar rumah untuk berbelanja di salah satu warung dekat rumahnya. Setelah itu, dia menghampiri depan salah satu rumah yang biasa dijadikan tempat bermain bagi dia dan teman-temannya. Di sana, Abi tidak bertemu dengan temantemannya. Melainkan hanya salah satu teman bapaknya. Mereka lantas bercerita, Abi ditanya terkait sekolah. Tak lama kemudian, ada seseorang yang bertanya. “Kamu sudah sekolah atau belum. Saya jawab sudah lulus SD. Tapi, orang tua saya belum ada uang untuk biaya lanjutan sekolah. Orang itu lalu berkata, bahwa saya akan di bawa ke SMP Islam 1 untuk mendaftar sekolah,” ceritanya panjang lebar. Abi tidak tahu malam itu yang dia temui adalah anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif yang memang tengah mencari anak-anak yang putus sekolah. karena tidak memiliki biaya.” Saya sangat senang, saya bisa diberi bantuan sekolah,” tambahnya. Setelah pertemuan singkat malam itu, esok harinya Abi didaftarkan ke sekolah. Dengan wajah senyum Abi berjanji akan bersekolah dengan baik dan belajar dengan giat. Karena ini merupakan rezeki baginya.” Saya bercita-cita mau jadi tentara,” akunya Terpisah Kepala SMP Islam 1, Wahda Umsoohy mengatakan Abi, telah resmi menjadi siswanya dan akan diberi bantuan dari kelas satu hingga kelas tiga.” Semunya gratis. Ini memang merupakan program kami, bahwa siswa yang putus sekolah karena kekurangan dana, bisa bersekolah di sini tanpa biaya,” terangnya. (mg-01/rul)

OPINI

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

SIKAP MENGGUGAT INTOLERANSI TOLERANSI antarumat beragama adalah pelajaran berharga bagi warga Maluku Utara. Kita sudah belajar panjang dan mendalam dari pengalaman sendiri tentang bahaya intoleransi. Seperti lirik lagu, “terlalu sedih dikenangkan...” Dikutip dari Wikipedia, toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Indonesia adalah gudangnya keberagaman. Dan Maluku Utara, sebagai Indonesia Kecil, dianugerahi keberagaman yang nyaris tak terhitung. Beragam suku, dengan beragam bahasa juga agama, mudah ditemui. Contoh paling nyata, suku Makian saja setidaknya memiliki enam bahasa berbeda. Orang Makian Tahane belum tentu bisa berbahasa Makian Soma. Begitu pula sebaliknya. Pada masa kini, toleransi seharusnya kian dipupuk, bukan tergerus dimakan zaman. Usia bangsa yang kian tua sejatinya berjalan beriringan dengan kematangan bangsa. Menghormati agama dan kebudayaan yang berbeda, seharusnya bukan lagi tugas besar untuk dilakukan. Sejak kecil, kita dijejali pendidikan budi pekerti yang lekat dengan toleransi. Menghargai dan menghormati si A yang tengah menjalankan ibadah. Menghargai dan menghormati si B yang tengah punya hajatan. Menghargai dan menghormati hak dan kepentingan umum. Semuanya bersifat timbal balik. Kumandang azan, sama halnya dengan dentang bel dan nyanyian dari gereja, atau keheningan perayaan Nyepi, adalah bagian dari menjalankan ajaran dan ritual agama. Mengapa harus dipermasalahkan? Mengapa harus dipermasalahkan SEKARANG? Sedang kita adalah bangsa kaya yang sejak kanak telah ditanamkan toleransi. Jika saja para generasi Z tidak terlalu sibuk menjadi selebgram, mungkin mereka akan menjadi generasi yang paling rentan memprotes. Apa yang diprotes? Kenyataan bahwa di sekolah mereka dijejali teori tentang toleransi antarumat beragama oleh generasi X dan Y. Lalu generasi X dan Y ini pula yang menunjukkan perilaku intoleran sepulang sekolah. Sudah waktunya kita tumbuh dewasa dan menjadi matang yang sebenarnya. Seperti apa dewasa dan matang yang sebenarnya? Yaitu yang mampu memisahkan ruang publik dan privat, yang mampu menerima perbedaan sebagai hal lumrah.(*)

Goresan Tinta Pasca Diskusi Publik “Sedekah Pikir Terhadap Potret Pelayanan Publik Berbasis Kepulauan di Provinsi Malut” TULISAN ini merupakan sumbang pikiran pribadi penulis atas kegiatan Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dengan tema “Potret PelayananPublik Berbasis Kepulauan di Provinsi Maluku Utara” pada tanggal 28 Agustus 2018 di Auditorium RRI Ternate. Dalam diskusi ini, penulis selaku peserta menyaksikan dengan seksama bagaimana para narasumber menguraikan beberapa pengamatan empirik dan menemukan beberapa problem pelayanan sekaligus memberikan solusi atasnya. Dalam tulisan yang singkat ini, penulis hanya membatasi pada bahasan tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi publik di bidang administrasi kependudukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam konteks wilayah kepulauan. Berdasarkan data dari BPN Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dan 397 buah pulau besar dan kecil. Dari jumlah itu, sebanyak 64 pulau telah dihuni, sedangkan 333 pulau lainnya tidak dihuni. Luas total wilayah Provinsi Maluku Utara mencapai 145.819,1 km2. Sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu seluas100.731,44 km2 (69,08%). Sisanya seluas 45.087,66 km2 (30,92 %), adalah daratan (diakses melalui http:// malut.bpn.go.id/site/profil-kantor/ kondisi-geografis-provinsi-malukuutara/). Provinsi Maluku Utara terdiri dari 10 Kab/Kota dengan total jumlah penduduk hingga Tahun2018 sebanyak 1.275.831 jiwa (data Disdukcapil Provinsi Maluku Utara). Berdasarkan kondisi geografis ini, pertanyaan menarik adalah bagaimana penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan? Sejak adanya desentralisasi kewenangan, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga ada pembagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni pelayanan administrasi kepen-

Aspirasi Pembaca

O m Faduli

Alfajrin A. Titaheluw, SH.,MH.,C.L.A Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara

dudukan dan pencatatan sipil (vide pasal 12 UU Pemdabeserta lampiran juncto Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 40 ayat(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah). Pengertian administrasi kependudukan secara normatif dapat dijumpai pada pasal 1 angka 1UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sudah dirubah dengan UU24/2013) bahwa Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan ini meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, akta perkawinan, Akta perceraian serta surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Pada prinsipnya, leading sector dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan (selanjutnya disingkat adminduk) ini adalah Disdukcapil di Kab/Kota sebagai instansi pelaksana. Sehingga Bupati/ Walikota memiliki peranan dalam memastikan instansi pelaksana dalam hal ini Disdukcapil telah melaksanakan kewajiban hukumnya secara baik dalam melayani warga (vide Pasal 8 ayat (1) UU 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pemda juncto Pasal

18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 37’Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Pemda. Dalam pandangan penulis, penyelenggaraan pelayanan adminduk selama ini, khususnya di wilayah Maluku Utara sebagai daerah kepulauan, setidak-tidaknya terdapat 3 faktor utama yang masih menjadi problem besar antara lain pertama, faktor dukungan politik anggaran (political will) yang kurang oleh eksekutif dan legislatif sehingga alokasi anggaran dalam pelayanan adminduk menjadi tidak proporsional dan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan di lapangan. Alhasil pelayanan adminduk di daerah masih banyak bersifat sentralistik di ibukota kab/ kota (baca: kantor Disdukcapil) pun dari sisi ketersediaan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia (aparatur pelaksana) masih jauh dari kata kebutuhan. Kedua, faktor sosiologis, dimana kepedulian masyarakat tentang dokumen kependudukan masih kurang, apalagi masyarakat di wilayah pedesaan yang berprofesi petani dan nelayan yang beranggapan mereka tidak akan bepergian dari desanya sehingga tidak punya dokumen kependudukan pun tidak masalah. Ketiga, faktor geografis, bahwa animo masyarakat yang rendah dipengaruhi pula oleh jarak dan akses tempat tinggal warga ke lokasi pelayanan di ibukota (baca: kantor disdukcapil) yang jauh dan sulit serta berbiaya tinggi. Meskipun ketika dielaborasi lebih jauh, sebahagian orang akan berpandangan lain dan menghadirkan tesis tambahan selain 3 faktor di atas. Tindakan solutif untuk mewujudkan pelayanan adminduk yang efektif dan efisien di wilayah kepulauan khususnya Provinsi Maluku Utara, penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu melakukan program jemput bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana perlu mendekatkan pelayanan di kecamatan melalui pembentukan UPT. Secara normatif, gagasan ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Wilayah kerja UPT tersebut meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan. Tugas

UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Dalam hal pendaftaran penduduk UPT dapat menerbitkan dokumen kependudukan antara lain biodata penduduk, KK, KIA, KTP-el dan surat keterangan pindah. Pembentukan UPT di Kecamatan perlu dilakukan terutama pada wilayah kepulauan karena kondisi geografis terpencil, wilayah perairan dan sulit dijangkau karena minimnya infrastruktur seperti jalan dan moda transportasi. Pembentukan UPT ini dapat merujuk pada Pasal 11 juncto Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten/ Kota yaitu a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik; b. dengan kepadatan atau mobilitas penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. yang memerlukan efektifitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Untuk memudahkan itu, pelayanan pada masing-masing UPT di kecamatan harus berbasis teknologi informasi dan terintegrasi sebagaimana best practice yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam program smart kampung sejak bulan Mei 2016 yang sudah mengaliri 133 desa dengan internet berbasis serat optik (fiber optic) meskipun objeknya adalah desa. Dalam melaksanakan ini semua, tentu membutuhkan kemauan dan komiten kepala daerah dan legislatif, sebab berkaitan dukungan regulasi turunan dan dukungan anggaran guna menyediakan sumber daya yang meliputi pegawai, operasional, sarana dan prasarana yang proporsional dan tepat guna. Dalam akhir tulisan ini, penulis memberikan apresiasi (perlu dicontoh oleh daerah lain) terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah memulai ini dengan menggelontorkan dana Rp 1 M setiap kecamatan untuk peningkatan pelayanan publik di 10 kecamatan di Halteng (berita malut post edisi senin 27 Agustus 2018). Wassalamualaikum Wr Wb. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Presiden Menghiraukan Perintah Tuhan

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040

GEJOLAK akhir-akhir ini menyelimuti kehidupan manusia dan berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi maupun politik, pertumbuhan ekonomi meningkat disuatu Negara akan tetapi di Negara lain sebaliknya justru pertumbuhan ekonomi semakin melemah mendekati krisis berkepanjangan. Perang dagang berleluasa dilakukan negara-negara besar dalam mendorong ekspor dan produksi domestiknya, dan negara berkembang sebagaimana Indonesia menjadi sasaran utama di dalam sistem globalisasi free market maupun pasar investement tersebut. Tak dapat dipungkiri akhir-akhir ini China dan Amerika Serikat menunjukan taringnya mereka menguasai sebagaian besar wilayah Asia Tenggara bidang yang diperebutkan tak lain yakni sektor pertambangan. Pertambangan sudah didominasi oleh Amerika Serikat dan China, para petinggi negara-negara di Asia di setiap pertemuan pembahasan ekonomi global tentu dikordinir secara pasti oleh Amerika Serikat dan China, China memberanikan diri memerankan peran ekonomi pasar di wilayah Indonesia, dengan menginvestasi sektor pertambangan USD 3 milliar, dengan banyaknya 30 perusahaan. Termasuk di wilayah Maluku Utara. Pemimpin-pemimpin tertinggi Negara khususnya presiden tak lagi menghiraukan bentuk tindakan komunikatif bersifat emosional, nasionalisme maupun religius, banyak pemimpin negara seakan tak lagi beragama tak lagi memikirkan moral, tak lagi memikirkan tentang alam yang dipikirkan bagaimana investasi berhasil dan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi signifikan. Presiden Donal Trump, Presiden yang tampak seperti Stalin namun berambut putih itu, memanfaatkan sumber daya alam di Afganistan dan mengarahkan militerisasi peperangan di Afganistan. Afganistan diketahui

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Ahlan Mukhtari Soamole Alumnus Teknik Pertambangan Universitas Karya Dharma Makassar

sebagai daerah yang memikiki sumber daya alam melimpah namun penuh dengan carut marut di negeri tersebut. Berdasarkan catatan informasi, sejak kajian Survei Geologi Amerika Serikat satu dekade lalu mengidentifikasikan adanya cadangan sumber daya mineral yang kemudian diperkirakan bernilai 1 triliun dolar, pejabat Afghanistan dan asing telah menggembar-gemborkan cadangan tambang tersebut sebagai kunci kemandirian ekonomi Afghanistan, (Voa Indonesia, 2017). Peran aktif Amerika Serikat nampak menguasai sektor pertambangan Indonesia meliputi PT. Freeport Indonesia dan PT.NHM Maluku Utara. Meskipun secara kepemilikan NHM merupakan perusahaan asal Australia namun secara geopolitik Australia di bawah pengawasan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Australia merupakan dua negara kompromis despotik dan dekandensi memiskinkan masyarakat, bukti nyata sampai saat ini Indonesia tidaklah memeroleh keadilan dan kesejahteraan justru memilukannya ialah para teknokrat yang terjalin relasi kompromi asing melakukan korupsi, kolusi dan nepo-

tisme sejadi-jadinya. Sesungguhnya kemiskinan dan ketertindasan masyarakat bukanlah faktor alam namun kemiskinan dan ketertindasan akibat perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan dan prinsip keIndonesiaan. Inilah patut disedari oleh presiden maupun para pemimpin dunia lainnya. Selama perjalanan pertambangan di Indonesia masuknya PT. Freeport telah banyak menyalahi bahkan ketidakpatutan terhadap dasar filosofi Negara yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan pertambangan yakni UUD 1945 pasal 33 Ayat 3; Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Presiden dan para antek (baca ; menteri) telah membuktikan sejauh mana keberaniannya dan ternyata keberanian hanya sebatas diplomasi, hanya sebatas menjilat mengapa presiden masih membiarkan perusahan-perusahan tambang asing itu mengelola hasil alam secara bebasnya, mengapa presiden dan anteknya masih membiarkan diskriminasi HAM terjadi di dunia tambang, begitu pun mengapa kerusakan ekologis di balik pertambangan baik legal maupun ilegal terus meningkat dibiarkan oleh presiden dan anteknya tanpa penyelesaian dan keberpihakan secara berarti. Donal Trump, G. Buss, pemimpinpemimpin China Mao Zedong dll, merupakan sosok-sosok penghianatan dan sosok penindas bagi masyarakat apabila pemimpin kita di Indonesia ikut mendukung mereka dalam pusaran ideologi maupun perspektif ke-ekonomi-an maka tak ubahnya penindas dan mempertanggung jawabkan semuanya di hadapan Tuhan kelak. Eksistensi manusia di muka bumi ialah menjaga, melindungi dan meme-

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

lihara alam semesta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, karena kemanusiaan manusia dapat hidup secara baik, bukan karena mengejar keuntungan manusia saling membunuh, menindas dan keterbelakangan begitu pun di dalam pertambangan. Seorang presiden wajib menegakan keadilan dan kebenaran, wajib memelihara alam semesta wajib menjaga dan merawat bumi, bukan melindungi dan merawat korporasi asing tersebut. Di dalam paradigma KeIslaman memandang peran pemimpin telah dijelaskan dalam Ayat-Ayat Suci AlQur’an sebagaimana Ayat-Ayat berikut ini,Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” QS al-Baqaroh [2]: 30. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. QS. Shad: 26. Jika presiden maupun pemimpin dunia kontemporer masih saja membiarkan keleleluasan eksploitasi secara bebasnya dan berdampak destruktif bagi manusia dan alam semesata maka manusia atau pemimpin atau seorang presiden itu sudah telah menghiraukan perintah Tuhan. Sekian, Wassalam (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

EKONOMI BISNIS KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 18

Rupiah Terus Tertekan JAKARTA - Rupiah belum juga mampu menandingi kedigdayaan dolar Amerika Serikat (USD). Dikuti dari Reuter sore kemarin (29/8), dolar AS diperdagangkan pada level Rp 14.674. Adapun nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tertinggi dalam tiga tahun terakhir tercatat berada pada angka Rp 14.693 yang terjadi pada Oktober 2015. Dolar AS sendiri telah mencapai posisi tertingginya tahun ini pada minggu lalu di angka Rp 14.660. Sementara hari ini dolar AS sudah bergerak di level Rp 14.617 hingga Rp 14.684. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan pergerakan nilai tukar masih terkendali. Secara year to date (ytd) pelemahan yang terjadi pada rupiah tercatat 7 persen. “Jika dibandingkan dengan negara lain secara year to date itu 7 persen masih rendah. Mis-

alnya Filipina peso dan India rupee yang melemah 9 persen. Afrika Selatan 13,7 persen, Brasil 18,2 persen, Argentina dan Turki 40 persen,” kata Perry, seperti dilansir dari detikfinance. Dia menjelaskan, sebagai bank sentral BI terus berupaya untuk melakukan stabilisasi nilai tukar dengan meningkatkan suku bunga. Ini dilakukan agar aliran modal asing bisa masuk dan memenuhi pasar keuangan di Indonesia. Aliran modal asing melalui surat berharga negara (SBN) untuk long term investor sudah mulai masuk. Kemudian eksportir juga sudah menjual dolar dan konversi ke rupiah. “Kami juga memastikan untuk melakukan intervensi demi menjaga stabilitas. Selain itu kami juga mempermudah swap rate agar kebutuhan valas dalam negeri bisa terpenuhi,” jelas dia.

Sementara ekonomi menilai rupiah diprediksi akan berada di level yang lebih mengkhawatirkan, jika BI tidak melanjutkan kenaikan bunga acuan sebagai langkah antisipasi penyesuaian. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah

Mada (UGM) Tony A Prasetiantono mengatakan harus ada sentimen positif agar bisa menyelamatkan nilai rupiah dari pelemahan. “Misalnya kinerja ekspor yang positif (surplus), cadev naik, capital inflow membaik,” kata Tony. (dtc/onk)

MENGUAT: Dolar AS terus menunjukan keperkasaannya terhadap rupiah

SUMBER FOTO KLINIK PAJAK

JABATAN Nicke Widyawati Pimpin Pertamina JAKARTA - PT Pertamina Persero punya nakhoda baru. Adalah Nicke Widyawati yang baru saja dilantik menjadi direktur utama definitif di perusahaan energi pelat merah itu. Sebenarnya kabar tentang Nicke bakal menjadi dirut Pertamina sudah beredar lama. Namun, selalu ada bantahan ketika kabar itu beredar. Sebelumnya Nicke sebatas menjadi pelaksana tugas (Plt) dirut Pertamina. Dia menjadi Plt dirut Pertamina untuk mengisi jabatan yang kosong sepeninggal Elia Massa Manik pada April 2018. Namun, kini kabar itu sudah bukan tekateki lagi karena Presiden Joko Widodo memilih Nicke menjadi dirut Pertamina. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu sudah punya target baser bagi BUMN yang dipimpinnya. “Kalau di sisi hulu harus tambah proyek dulu supaya impor menurun, yang di sisi kilang harus tambah kapasitas supaya impor dari produk kilang itu bisa diturunkan, kan kalau yang namanya mandiri kita bisa menyediakan semuanya dari domestik,” ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/8). Dari sisi hilir, lanjut Nicke, Pertamina di bawah komandonya akan menciptakan energi yang ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. “Artinya kalau WK (wilayah kerja) baru itu merupakan strategi pertama bagaimana meningkatkan produksi hulu dengan WK,” terangnya. Perempuan yang sudah malang melintang di sejumlah BUMN itu menambahkan, masuknya Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan pada 2021 mendatang sebagai aksi korporasi untuk mendorong produksi hulu migas. Menurutnya, kontribusi dari blok migas di Riau itu akan mendorong kemandirian energi. “Kalau kita dapat dengan Rokan masuk di 2021, maka 60 persen pasokan hulu Indonesia itu Pertamina saja. Jadi sebetulnya hasil yang didapat dengan kita mendapatkan WK baru untuk meningkatkan porsi Pertamina di dalam total produksi nasional di hulu,” tandasnya. (jpnn/ onk)

RAPBN 2019 Dinilai Boros Sebagian Besar Dipakai Bayar Utang dan Gaji PNS Editor: Bukhari Kamaruddin

JAKARTA - Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 mencapai Rp 2.439,7 triliun. Naik dibandingkan APBN

tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun Menurut peneliti Senior INDEF Didik J Rachbini, dalam RAPBN 2019 pemerintah memiliki masalah yang besar. Mulai dari penerimaan hingga penyerapan masih dibayangi oleh target dan realisasi yang tidak terpenuhi. Didik menyampaikan, dari sisi belanja ada pemborosan yang sangat besar. Pasalnya pengeluaran dari APBN sebagian besar masih digunakan untuk pembayaran gaji. “Di sisi belanja itu ada pemborosan yang besar, sebagian besar untuk bayar

utang dan bayar gaji. Studi kami, belanja ini untuk urusan rutin saja,” kata Didik, dikutip dari detikfinance. Dia juga mengkritik pemerintah terkait dana pendidikan yang dinilai diacak-acak oleh Kementerian Keuangan. Pasalnya saat ini Kemendikbud hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 46 triliun. “Anggaran pendidikan dicabik-cabik. Diambil untuk Kementerian Agama, Kemenkeu atau Kemenhub. Hanya dapat Rp 46 triliun, dananya masuk ke

mana mana,” ujar Didik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan jumlah anggaran Rp 2.439,7 triliun ditujukan untuk memacu perekonomian agar tercipta kesejahteraan untuk masyarakat. Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.(dtc/onk)

SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi penerapan cukai rokok elektrik kemarin SURYANI/MALUT POST

Penerapan Cukai Rokok Elektrik 1 Oktober TERNATE- Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 146 tahun 2018, vape atau rokok elektrik akan dikenakan cukai mulai 1 Oktober 2018. Terkait dengan itu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ternate, melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan launching website generasi baru di aula Bea Cukai Ternate, Rabu (29/8). Kepala kantor Bea Cukai Ternate, Musafak mengatakan, 1 oktober akan diberlakukan peraturan tersebut. “Bahan baku yang dominan dalam vape yaitu unsur yang mengandung zat

nikotin, sehingga mirip dengan tembakau,” tuturnya. Pengenaan cukai pada vape merupakan bentuk upaya dari Bea Cukai untuk meningkatkan objek dari produk yang harus kena cukai. Menurut Musafak, di Malut tidak ada produsen vape. Namun banyak beredar vape. Jika hingga waktu yang ditentukan tidak ada yang memakai pita cukai, maka akan diambil tindakan hukum. Sosialisasi terkait dengan pengenaan cukai terhadap vape ini akan dilakukan di semua wilayah kerja Bea Cukai Ternate. Dia menambahkan, yang namanya hasil tembakau

atau minuman yang mengandung alkohol dari sisi kesehatan, ada dampak tertentu, maka pengenaan cukai merupakan bentuk pencegahan. Harapnya dengan dikenakannya pungutan ini, tingkat konsumsi berkurang namun sayang pada kenyataan masih berbeda. “Dengan kenaikan cukai ini, penerimaan Bea Cukai akan stabil,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan website generasi terbaru milik Bea Cukai Ternate, yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan pengguna jasa. Laman website www. bcternate.beacukai.go.id bertujuan untuk mempermudah warga mengakses informasi Bea dan Cukai. Sementara Kakanwil Perbendaharaan Malut, Edward Nainggolan mengatakan, masyarakat harus tahu pungutan dari Bea Cukai akan dikembalikan kepada masyarakat. “Saya harap masyarakat dapat

membantu Bea Cukai dan Pajak agar pendapatan yang secara legal harus dipungut. Karena nanti yang menikmati masyarakat, dalam bentuk pembangunan jalan dan pembangunan lainnya,” ucapnya. Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Yuyu Mulyana menuturkan selama ini vape beredar bebas tanpa dikenakan cukai. Namun dengan aturan dari kemenku ini, cukai vape atau hasil produk tembakau lainnya (HPTL) dan sudah dikenakan cukai sejak Juli 2018, tapi kemenku masih memberi relaksasi sampai 1 Oktober bagi pabrik olahan likuid atau cairan rokok elektrik. “Agar pengusaha tidak kaget dengan peraturan ini,” jelasnya. Merujuk pada aturan cukai yang dikenakan pada cairan vape yang dikategorikan sebagai HPTL, besar cukai mencapai 57 persen. (mg-02/onk/pn)

Bakal Lelang Dua Mobil

lelang dua mobil,” ucapnya. Pelelangan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) dan bersifat umum sehingga semua orang bisa mengikuti pelelangan ini. Yang mau ikut lelang harus memberikan jaminan, memperlihatkan NPWP dan persyaratan lainnya. Dua mobil yang di lelang yaitu tipe Suzuki APV dengan harga Rp 35 Juta dan Toyota Avanza Rp 37 juta dengan usia mobil 2004 dan 2006. “Usia mobil diatas tujuh tahun sudah layak dilelang. Rencana pelelangan 5 september dan akan di Iklankan 31 Agustus,” jelasnya. (mg-02/onk)

TERNATE- Bea dan Cukai Ternate, akan melelang dua unit mobil. Menurut Kasubag Umum Bea Cukai Ternate, Rida Budi Santoso, pelelangan mobil merupakan bentuk pembaharuan mobil. “karena itu dengan cara pelelangan atau penghapusan BMN dengan cara

WIKA Incar Proyek di Namibia JAKARTA - PT Wijaya Karya (WIKA) Tbk, terus melakukan ekspansi proyek di luar negeri. Kali ini WIKA mengincar proyek di Republik Namibia, Afrika. Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan, ada sejumlah proyek yang ditawarkan oleh Namibia dan menjadi pertimbangan mereka. Proyek-proyek yang dimaksud, mulai dari pengembangan bandara, pembangunan pembangkit listrik, hingga pengembangan rel kereta. “Jadi sudah komit Deputi Perdana Menteri (PM) Namibia, mereka perlu airport kapasitas 15 juta per tahun. Sekarang yang eksisting

baru 3 juta,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat WIKA, kemarin (29/8). Dalam pertemuan antara Direksi WIKA dan Deputi PM Namibia, negara di kawasan Afrika tersebut juga ingin menjalin kerja sama pembangunan pembangkit listrik. Namun hal-hal detail terkait proyek itu masih akan didalami. “Beberapa proyek pembangkit yang diharapkan bisa kerja sama dengan kita. Dengan kemampuan WIKA di engineering, dan keuangan, kita bisa,” tuturnya seperti dilansir dari detikfinance. WIKA juga mendapat tawaran untuk mengembangkan rel kereta. (dtc/onk)

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 19

Rapat Komisi II DPRD PARLEMENTARI : Rapat RDP Komisi “II” dengan Demonstrasi Masyarakat Desa Tibobo dan Desa Hamenteng terkait Penyampaikan Aspirasi masalah kelangkaan BBM, Air Bersi dan masalah ADD. Bahawa dalam penyampaian Aspirasi Masyarakat di depan Kantor Dewan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Dewan Nikolaus H. David

dan melakukan Rapat Dengar Pendapat dan masukan Masarakat yang tergabung dengan Mahasiswa … menyampaikan tiga poin yaitu: 1. Kelangkaan BBM yang berdampak Pada kenaikan Harga kendaraan Bermotor mobil dan bentor serta kenaikan Harga bahan pokok di pasar, 2. Masalah Air bersih PDAM halbar menolak untuk memperbaiki dan

membangun Bak Penampungan air di desa dengan alasan Aset tersebut milik Pemprov, 3. Masalah ADD yang terjadi pembangunan fisik tidak ada tetapi pemeriksaan di lapangan tidak bermasalah. Mendengarkan penyampian masarakat tersebut pada hari Selasa 14/08/2018 di ruang Komisi “II” Sekertariat DPRD Halbara maka

Dewan menyampaikan beberapa kesimpulan yaitu : DPRD dan PMDA Halbar Mengawasi SPBU, Dirut PDAM Halbar di copot dari jabatan, Menindaklanjuti hasil rapat dengan Dinas terkait, minta pembangunan bak penampungan air di ake tola dengan penyiapan lahan dan masalah mafia BBM agar berkordinasi dengan pihak Polres. (Teki)

WAKIL Ketua II DPRD Nikodemus H David saat memimpin rapat

MASYARAKAT menyampaikan tuntutannya.

SEKDA menanggapi keluhan masyarakat

Rapat Badan Anggaran

KETUA DPRD Juliche D Baura saat memimpin rapat

PARLEMENTARI : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kab, Halmahera Barat Melakukan Rapat Pembahasan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Perubahan Tahun 2018. Dilakukan pada tanggal 13-14/08/2018, bertempat di ruang badan anggaran Sekertariat DPRD Kab, Halmahera Barat. Secara umum APBD – P mengalami peningkatan sebesar 20.27 % dari prediksi pendapatan pada APBD induk, peningkatan ini disebabkan pada pos pendapatan asli daerah yaitu sebesar 496,99% begitu juga belanja yang pertumbuhan sebesar 4,55%, pertumbuhan ini dikarenakan kenaikan pada pos belanja pegawai belanja bunga, belanja hibah, belanja social dan bantuan keuangan, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Maka DPRD mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menjalankan proses ppembangunan Daerah. (Teki)

KETUA DPRD Juliche D Baura saat memimpin rapat Paripurna

Rapat Paripurna TANGGAPAN dan masukan Anggota Badan Anggaran

SUASANA Pertemuan Badan Anggaran

PARLEMENTARI : Rapat Paripurna Ke – V Masa Sidang Ke – II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab, Halmahera Barat tentang Pengambilan Keputusan DPRD atas Perubahan Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2018 pada hari Rabu 15/08/18. Bertempat di ruang siding Utama Sekertariat DPRD Kab. Halmahera Barat dengan jumlah Anggota DPRD 25 orang, yang hadir 20 yg tidak hadir 5 orang sehingga tercapai korum, kemudian Ketua DPRD mepersilakan Laporan penyampian Rekomendasi Badan Anggaran yang dibacakan Sdr. Sofyankasim dalam rangka menanggapi Pembangunan didaerah maka dewan menyampaikan beberapa masukan serta tanggapan terhadap Pemerintah daerah mengenai PAD dan pendapatan yang lai-lain yang mengalami penurunan, serta pengelolaan anggaran yang mengalami kendala-kendala, serta masih rentannya hasil pendapatan masyarakat yang masih mementikan kebutuhan primer sehingga kebutuhan jasa relative kecil dimana dianggap penting oleh masyarakat dan Pemerintah perlu melakukan langkalangkah yang strategis guna memperoleh pendapatan lainya. Ditutup dengan Pendapat serta jawaban akhir kepala daerah Bupati dalam sambutannya mengapresiasi persetujuan dewan terhadap peraturan daerah ini dalam melanjutkan pembangunan daerah kabupaten Halmahera Barat yang lebih baik. (Si_widy)

PIDATO Anggota komisi III Sofyan Kasim

PIDATO Jawaban Pemerintah Daerah

WAKIL RAKYAT KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 20

Reses Jadi Panggung Kampanye Caleg Petahana Bawaslu Pantau Penyerapan Aspirasi Anggota DPRD Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ridwan Arif TOBELO – Akhir-akhir ini banyak calon legislatif (Caleg) petahana memanfaatkan momentum reses sebagai panggung kampanye. Padahal, tahapan kampanye pemilihan legislatif (Pileg) 2019 baru akan dimulai 23 September mendatang.

Hal ini menuai sorotan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) salah satunya Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Sekretaris Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah Halut Jumar Mafoloi, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halut, proaktif mengawasi setiap kegiatan reses maupun kunjungan kerja anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri pada kontestasi lima tahunan itu. “Pantauan kami, Anggota DPRD aktif yang kembali mendaftar Pileg begitu aktif mensosialiasikan diri terkait agenda Pileg 2019. Padahal agendanya adalah

reses bukan agenda kampanye,” ujar Jumar, Rabu (29/8). Dia meminta Bawaslu tidak hanya menunggu laporan tapi fungsikan seluruh perangkat pengawas di Kecamatan untuk memantau secara langsung. “Jangan hanya menunggu tapi turun pantau secara langsung,” tandasnya. Dia mengungkapkan, disamping reses, ratarata Anggota DPRD aktif yang kembali mengikuti perhelatan lokal itu juga meyelipkan kepentingan pencalonan di 2019. “Ini melanggar UndangUndang,” katanya.

Menanggapi itu, Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Halut Ahmad Idris menyatakan, pihaknya lagi memantau aktivitas anggota DPRD yang sedang menyerap aspirasi masyarakat. “Jangan manfaatkan reses untuk kegiatan kampanye atau meminta dukungan masyarakat pada Pileg 2019,” terangnya. Dia menegaskan, anggaran reses dibiayai Negara dan mendapatkan fasilitas negara sehingga sangat dilarang kampanye. “Jangan curi star kampanye,” tegas Ahmad. (rid/mpf)

Surya Paloh Minta Kader Fokus Pileg KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta semua kadernya optimistis dalam menghadapi pileg dan Pilpres 2019. Hal ini disampaikannya dalam pembekalan 446 bakal calon legislatif (bacaleg) kabupaten, kota dan provinsi di Sulawesi Utara. “Jangan pernah memandang sebelah mata Partai NasDem, jangan coba bilang partai baru,” kata Surya dalam sambutannya di sebuah hotel di Manado, seperti dilansir JPNN, Rabu (29/8). Dia menjelaskan, meski NasDem merupakan partai muda dengan umur enam tahun enam bulan, tetapi sepak terjangnya sudah seperti 65 tahun. Hal ini melihat dari sepak terjang NasDem dalam menguasai pemilu selama tiga kali ke belakang. “Pemilu pertama, kami runner

up. Pemilu kedua, kami runner up. Yang terakhir ini, kami menguasai pemilu,” jelas dia. Pada Pilkada terakhir ini, lanjut dia, NasDem memenangkan 182 kepala daerah. Di mana delapan di antaranya merupakan kemenangan gubernur. “Empat di antara mereka memiliki kartu anggota NasDem. Yang lainnya sudah memiliki hati NasDem, KTA menyusul,” kata Surya sambil tersenyum. D a l a m a c a ra i n i , ha d i r Gubenur NTT terpilih Viktor Laiskodat, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Gubernur Sultra Terpilih Ali Mazi dan Gubernur Sumsel Terpilih Herman Deru. Selain itu, hadir juga sejumlah artis di antaranya Lucky Hakim, Nafa Urbach, Della Puspita, Tessa Kaunang, dan Ratna Listi. (JPNN/mpf )

Calon Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo

Prabowo Siap Tantang Jokowi JAKARTA- Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma’ruf menantang kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno debat dan adu gagasan soal ekonomi. Tantangan ini merupakan respons atas kritikan yang kerap disampaikan Sandiga atas kondisi perekonomian yang semakin terpuruk.Kubu Prabowo-Sandiaga memastikan akan menerima tantangan debat terse-

but. “Sangat siap. Kami siapkan timnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (29/8). Hinca memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres 2019 akan membuat ruang yang cukup untuk debat. Bahkan, temanya pun akan ditentukan termasuk

persoalan ekonomi.Menurut Hinca, debat ekonomi sangat penting agar semua masyarakat mengerti bagaimana pandangan kedua pasangan calon tentang perekonomian. “Sehingga masyarakat memilih secara benar mana yang dianggap paling pas,” ungkap anggota Komisi III DPR ini. Jadi, Hinca menegaskan bahwa ini bukan soal menerima atau tidak soal tantangan debat ekonomi itu. Menurut Hinca, debat itu harus dilakukan dan yang melakukan atau memfasilitasi itu adalah KPU pada masa kampanye setelah

23 September 2018 sampai April 2019. “Tiga hari sebelum pencoblosan masih bisa berkampanye. Di situlah gagasan, ide, dan pikiran-pikiran tentang ekonomi kita perdengarkan kepada publik,” paparnya. Nah, Hinca mengatakan, selain pasangan capres dan cawapres, nanti ada juga tim sukses yang berdebat. Menurut Hinca, panggung demokrasi ini harus diisi perdebatan gagasan dan ide agar publik mendapatkan secara langsung dan utuh pemikiran dua kandidat. (JPNN/mpf)

Ketum PAN Curi Star Kampanye

(CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

CAPTION: Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuding Ketum PAN Zulkifli Hasan curi star kampanye.

JAKARTA- Sekjen PPP Arsul Sani menyesalkan tindakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerukan ganti presiden dalam Pilpres 2019 di hadapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dia menuding tindakan Zulhas bermuatan politis dan terkesan mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, yakni pada 23 September 2018. “Kalau dia (Zulhas) melakukan itu sekarang, siapapun pengurus partai politik, ya dia berarti mencuri start (kampanye),” ujar Arsul di Rumah Cemara, Jakarta, seperti dilansir CNN, Rabu (29/8). Zulhas, seperti dikutip sejumlah media, bertanya kepada mahasiswa UMJ apakah lanjut atau ganti presiden. Pertanyaan itu disampaikan saat menghadiri acara UKM Expo 2018 di UMJ, Jakarta, Rabu (29/8). “Ganti apa lanjut,” ujar Zulhas saat memberikan sambutan. Selain itu, Zulhas juga menanyakan harga-harga barang kepada para mahasiswa UMJ. Di akhir ucapannya itu, Zulhas mengklaim tidak dalam posisi kampanye. Selain Zulhas, acara tersebut juga dihadiri oleh cawapres Sandiaga Uno dan Din Syamsuddin. Arsul mengatakan Zulhas seharusnya mengetahui waktu kampanye Pilpres 2019 karena menjabat sebagai Ketum partai politik. Jika hal itu tidak dipahami, ia menyebut Zulhas telah melakukan pelanggaran dalam Pilpres 2019. Lebih lanjut, Arsul tidak menampik Zulhas tidak mungkin memisahkan posisinya sebagai politisi dan Ketua MPR saat hadir dalam acara tersebut. Namun, Zulhas dituntut untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat di tengah posisinya sebagai pimpinan lembaga dengan tidak membuat kontroversi, salah satunya menyatakan soal ganti presiden di hadapan mahasiswa sebelum masa kampanye di mulai. “Yang paling bagus adalah ya itu tadi dengan tidak menciptakan kontroversi,” ujarnya. Di sisi lain, Arsul mengatakan tim kampanye Joko Widodo-Maruf Amin akan mengkaji tindakan yang dilakukan oleh Zulhas. Jika memiliki bukti cukup, ia berencana menyerahkan hal tersebut kepada Bawaslu atau Gakkumdu Pemilu untuk ditindaklanjuti. (CNN/mpf)