Warga Malut Berhenti Berharap

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Dibantu Kades, Sewa Bus Keluar Palu Sendiri

PEMAKAMAN MASSAL: Para korban bencana di Palu dan Donggala dimakamkan secara massal. Data terakhir BNPB menyebutkan hingga kini korban meninggal mencapai 1.407 jiwa

Pemprov Pusing Soal Anggaran Bencana AFPPHOTO

KETINGGIAN WILAYAH KOTA DAN RISIKO BENCANA DI INDONESIA

Surabaya

Yogyakarta

Semarang

Bandung

DKI Jakarta

Serang

Bandar Lampung

Bengkulu

Palembang

Jambi

Padang

Medan

Banda Aceh Ketinggian diatas permukaan laut (meter)

3000 2000

Dataran Tinggi

700 Dataran Rendah

Jayapura

Manokwari

Ternate

Manado

Ambon

MALUKU & PAPUA

Gorontalo

Kendari

Palu

Makassar

Mamuju

SULAWESI

Bulungan

Samarinda

Banjarmasin

Palangkaraya

Pontianak

Kupang

Mataram

Denpasar

KALIMANTAN

Ketinggian diatas permukaan laut (meter)

JAKARTA - Aktivis Ratna Sarumpaet menyampaikan permohonan maaf kepada calon presiden Prabowo Subianto atas cerita bohong soal penganiayaan yang ia alami. Sebelumnya Ratna dihebohkan mengalami tindak kekerasan setelah foto wajahnya dalam kondisi lebam beredar di media sosial. “Melalui forum ini saya dengan sangat memohon maaf pada Pak Prabowo Subianto yang dengan tulus membela saya.

BALI & NT

Baca CERITA... H.8

3000 2000

Dataran Tinggi

700 Dataran Rendah

Dafam Pecahkan Rekor Gohu Ikan Terberat

Risiko Bencana Tinggi

Baca RATNA... H.11

A D V E R T O R I A L

Keterangan Risiko Bencana Tinggi Banjir Tsunami

Longsor

Gunung api

Jemis Wilayah Pesisir (memiliki garis pantai)

GDH FOR MALUT POST

FOTO BERSAMA: I Ketut Gunarta (kedua dari kiri) bersama Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman (kedua dari kanan)

TERNATE - Perayaan HUT ke-11 Dafam Hotel Menejemen (DHM) di Ternate, diisi dengan pemecahan rekor dunia. Rekor ini terpecahkan di Grand Dafam Bela Ternate, Senin (1/10). Rekor gohu ikan terberat di dunia yang dipecahkan di Grand Dafam Bela Ternate, beratnya mencapai 250 kilogram.

Baca DAFAM... H.8

Ternate Kota Paling Berisiko Bencana Waspada dan ikhtiar selalu

Tukang Kuti Istri Remas “Anu”, Suami Gigit Lengan Sama-sama pake kekuatan penuh

SOFIFI- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperpanjang waktu pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 hingga 15 Oktober

Baca TERNATE... H.8

Bukan pesisir (tidak memiliki garis pantai)

Pendaftaran CPNS Hingga 15 Oktober 2018. Demikian dikutip pengumuman dari akun Twitter resmi BKN, sebagaimana dilansir Detikcom, Rabu (3/10). Dalam pengumumannya,

Ternate Kota Paling Berisiko Bencana AWAL November 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan sistem identifikasi risiko bencana Indonesia berbasis internet atau disebut inaRISK. Portal itu memuat proyeksi potensi bencana dan nilai kerugian, dan dampaknya untuk masing-masing wilayah di Indonesia.

Sumber: Badan Informasi Geospasial & BNPB

Gempa bumi

Cerita Korban yang Lolos dari Maut RUSLAN Sangadji masih tampak lelah saat ditemui Malut Post di Masjid Almunawwar, Ternate Tengah, kemarin (3/10). Lelaki yang berprofesi sebagai jurnalis itu baru saja tiba di Ternate dari Manado beberapa jam lalu. Sebelum di Manado, Ruslan harus meloloskan diri dari maut di Palu, Sulawesi Tengah.

CNN INDONESIA/ABI SARWANTO

KONFERENSI PERS: Prabowo Subianto menyatakan bahwa Ratna Sarumpaet sudah mengirim surat pengunduran diri dari tim pemenangan Prabowo-Sandi di pilpres 2019

TERNATE – Mahasiswa Maluku Utara yang masih berada di Palu nekat keluar dari Sulawesi Tengah dengan upaya sendiri. Ini setelah permintaan mereka untuk dievakuasi tak juga dikabulkan Pemerintah Provinsi. Mirisnya, hingga H+5 pasca bencana hebat yang melanda, Pemprov masih berkutat dengan persoalan anggaran untuk penanganan dampak bencana.

Baca MALUT... H.8

Risiko Bencana Tinggi

HOAKS Prabowo Minta Ratna Mundur

JAWA Pangkal Pinang

SUMATERA

Baca CATATAN... H.11

Tj. Pinang

MERE SPONS kepanikan dan semrawutnya disastermanagement dalam menghadapi bencana Palu-Donggala sekarang, kembali Oleh mengingatSyaiful Bahri Ruray kan lagi saya akan kasus Gunung Colo di Teluk Tomini (1983). Pada 1983 evakuasi di pimpin langsung oleh seorang putra bangsa terbaik kelahiran Gorontalo, Prof. John Ario Katili, seorang guru besar geologi/ vulkanologi ITB.

Warga Malut Berhenti Berharap

Pekanbaru

CATATAN Bencana Alam dan Amnes Amnesia Kita

ECERAN: Rp 5.000,-

BKN memperpanjang jangka waktu pendaftaran hingga 15 Oktober 2018.

Itu artinya, ada perpanjangan waktu lima hari dari jadwal sebelumnya yang ditetapkan ditutup pada 10 Oktober 2018. Perpanjangan waktu penutupan pendaftaran CPNS 2018 ini akan ditutup tanggal 15 Oktober 2018 pada pukul 23.59 WIB melalui situs sscn.bkn.co.id. Perpanjangan akan dilakukan otomatis di web SSCN.

Sementara berdasarkan catatan BKN per 2 Oktober 2018, sebanyak 91 persen instansi sudah memasukkan data formasinya di laman SSCN. Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi twitter @BKNgoid #SobatKN, Panitia Pelaksana Panselnas telah memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran penerimaan CPNS s.d. 15 Oktober 2018.

Baca CPNS... H.8

Derita Nurul Hidayah Bergelut dengan Hidrosefalus Sejak dalam Kandungan

Tiap Hari Demam, Terbentur Biaya Pengobatan Nurul Inayah divonis menderita hidrosefalus sejak masih dalam rahim ibunya. Nyaris setiap hari ia harus bergelut dengan gangguan fisik bawaan penyakitnya.

BERGELUT DENGAN SAKIT: Nurul Inayah, bayi 9 bulan penderita hidrosefalus.

Nurul sudah divonis menderita penyakit tersebut sejak masih dalam kandungan

Arwani Jufri, Ternate

SAFIRA Soleman berusaha membujuk Nurul Inayah di gendongannya.

Bayi 9 bulan itu sedikit rewel. Badannya panas. Kondisi itu, sayangnya, terjadi hampir tiap hari. “Biasanya demam, badan panas, terus buang airnya seperti berlendir,” kata Safira saat disambangi Malut Post di kediamannya di RT/RW 004/002, Senin (1/10).

Nurul adalah penderita hidrosefalus congenital atau bawaan. Gangguan fisiknya itu sudah terdeteksi sejak ia masih berupa janin 6 bulan di dalam kandungan ibunya.

Baca NURUL... H.8

ARWANI JUFRI/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM & HALTENG

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Art: Resayfa Rumra

RETRIBUSI Sulit Garap PAD Perikanan MABA- Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Timur, kesulitan menggarap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Perikanan karena tidak ada peraturan daerah (Perda) retribusi hasil perikanan. Ini disampaikan Kepala DKP Haltim Asmar Daut, Rabu (3/10) kemarin.

Dia mengaku, sudah pernah mengajukan dua Rancangan Peraturan Daeran (Ranperda) tentang retribusi ke Bagian Hukum dan Organisasi, diantaranya Ranperda Retribusi Usaha Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Ranperda Retribusi Pengiriman atau Surat Keterangan Asal (SKA) Hasil Perikanan. Hanya saja, sampai sekarang belum ada tindaklanjut.

“Kami sudah ajukan dua Ranperda ke Bagian Hukum dan Organisasi sejak 2017 lalu untuk dikaji lebih lanjut, namun sejuah ini belum ditindaklanjuti,” katanya.

Dia optimis bisa mencapai PAD perikanan sebesar Rp500 juta bahkan Rp1 Miliar kalau sudah ada perda retribusi hasil perikanan.

“Kalau sudah ada regulasi yang mengatur retribusi di sektor perikanan, maka dalam setahun saya optimis bisa capai PAD Rp500 juta bahkan Rp1 Miliar,”katanya. (ado/mpf)

KESEHATAN 5 Puskesmas Bakal Ikut Akreditasi WEDA - Lima Puskesmas di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) akan mengikuti akreditasi bulan Desember mendatang. Masing-masing Puskesmas Sagea, Puskesmas Mesa, Puskesmas Banemo, Puskesmas Patani Induk dan Puskesmas Tepeleo.

Lima Puskesmas yang ada, dipastikan Puskesmas Tepeleo tidak akan mendapat akreditasi Madya dan Paripurna. Sebab, sesuai prosedur, untuk meraih itu minimal jabatan Kepala Puskesmas harus strata satu (S1), sementara kepala Puskesmas Tepeleo Sahibah Muhdar, hanya sarjana DIII Kebidanan. “Puskesmas Tepeleo tidak akan raih akreditasi Madya karena jabatan kepala Puskesmas hanya DIII saja,” ungkap salah satu staf Puskesmas yang enggan menyebutkan namanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Halteng Fauzi Almari dikonfirmasi mengatakan, status pendidikan tidak menjadi indikator. “Tidak masalah jabatan kepala Puskesmas hanya DIII, yang kita harap Puskesmas bisa ikut akreditasi,” singkatnya. (wmj/mpf)

TERBAKAR: Kondisi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) diamuk si jago merah, Rabu (3/10) kemarin

Kantor BPKAD Haltim Dilahap Si Jago Merah Diduga Korsleting, Tidak Ada Korban Jiwa Editor : Fahruddin Udi Peliput : Muhammad Kabir MABA- Diduga korsleting, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) ludes dilahap si jago merah. Kejadiannya sekitar pukul 08.09 WIT, Rabu (3/10) kemarin.

Mursid Men (42), saksi mata menyebutkan, saat itu ia melihat asap tebal keluar dari ruang Loket pendapatan. Namun dengan cepat api merembet menghanguskan kantor tersebut. Melihat api sudah mulai

Kapolsek Maba Selatan IPDA M.Toha Alhadar dikonfirmasi mengaku, belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut.” Kami belum pastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban dan penyelidikan masih berlangsung,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Haltim Firdaus dikonfirmasi terkait kerugian belum bisa berkomentar. (ado/mpf)

Hentikan Kekerasan Perempuan WEDA - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), sosialisasi Three ends (tiga akhiri). Adapun maksud Three ends adalah akhiri kekerasan perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri ketidak adilan akses ekonomi untuk perempuan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Falcino, Rabu (3/10) ini, dibuka langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Halteng Hi. Husen Hi. Nurdin. Husen menyatakan, program

Three ends merupakan program unggulan nasional yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Kita komitmen menjalankan program yang menjamin hak asasi manusia ini,” katanya.

Dia berharap program Three ends dapat memposisikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Halteng. “Program ini perlu didukung untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhir perdagangan manusia dan akhiri ketidak adilan akses ekonomi bagi perempuan,” tandasnya. (wmj/mpf)

Kembangkan Sayur pakai Teknologi Hidroponik WEDA – Pemerintah Desa (Pemdes) Were, melakukan panen sayur yang ditanam menggunakan sistem media teknologi hidroponik, Rabu (3/10) kemarin. Keberhasilan Pemdes Were ini mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng).

Pjs. Sekda Halteng Hi. Husen Nurdin, mewakili Bupati Halteng Edi Langkara menyatakan, sangat mengapresiasi keberhasilan Pemdes melakukan panen perdana sayuran yang ditanam melalui sistem hidroponik. “ Kita berharap sistem penanaman sayuran menggunakan media teknologi hidroponik terus ditingkatkan dan

membesar, saki mata langsung memanggil Herman tak lain rekan kerjanya. Dari situ, keduanya bergegas menghubungi pemadam kebakaran.

Tak lama kemudian, satu unit mobil kebakaran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) dibantu Polsek Maba Selatan dan TNI serta warga memadamkan api. Api berhasil dijinakkan sekitar pukul 10.50 WIT.

dikembangkan,” ucap orang nomor tiga di Pemkab Halteng ini.

Husen meminta pengembangan tanaman sayuran dengan sistem hidroponik tidak hanya dilakukan di Desa Were melainkan bisa diikuti desa-desa lain di Halteng. “Jangan hanya Desa Were saja, tapi desa-desa tetangga di Kecamatan Weda juga harus mengembangkan tanaman sayuran ini,” pintanya.

Dinas Pertanian Halteng, kata Husen, perlu melakukan pendampingan untuk mengembangkan penanaman hidroponik. “Kreatifitas dan inovasi yang dilakukan setiap desa perlu dukungan pemerintah daerah dalam hal

ini Dinas Pertanian,” tandasnya.

Dia mengaku sistem penanaman menggunakan hidroponik membuka peluang ekonomi masyarakat kedepan.

“Apalagi kehadiran industri IWIP di Weda Tengah tentunya membutuhkan suplai sayuran segar untuk dikonsumsi pekerja. Selain itu, pengembangan sayuran ini bisa meminimalisir suplai sayur dari Manado,” katanya.

Sementara itu Kades Were H. Soleman mengatakan, konsep mengembangkan tanaman sayur hidroponik merupakan hasil studi banding para kades di beberapa daerah. “Dari hasil studi banding itu kami kembangkan di Were,” akunya. (wmj/mpf).

SOSIALISASI: Sekda Halteng Hi. Nurdin saat membuka acara sosialisasi Three ends, di Pendopo Falcino, Rabu (3/10) kemarin.

Rp200 Juta Untuk Korban Gempa WEDA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp200 juta untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ini disampaikan Wakil Bupati Halteng Abdurrahim Odeyani, Rabu (3/10) kemarin.

Orang nomor dua di Halteng ini menyampaikan, sumbangan ini merupakan satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap korban gempa. “ Saudara-saudara kita di Palu butuh bantuan. Duka Palu adalah duka kita semua,” katanya.

Dia mengatakan, dana senilai Rp200

juta yang disumbangkan untuk korban gempa Palu bersumber dari dana tak terduga anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Halteng Tahun 2018 .

“Dana ini masuk komponen dana tak terduga dan kita sudah beritahu ke DPRD. Sebab, mekanismenya harus diketahui DPRD,” ujarnya. Proses pencairan sementara berlangsung.

Dana ini, kita dia, akan ditransfer melalui rekening resmi atau kita akan mengirim utusan untuk mengantarkan sumbangan tersebut. “Nanti kita lihat, apakah melalui rekening resmi ataukah ada perwakilan yang diutus untuk mengantar langsung,” imbuhnya. (wmj/mpf)

TIDORE KEPULAUAN

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

Pernyataan Wawali Disoal Ratna: DPRD yang Usulkan Program Pelayanan Kesehatan Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE-Pernyataan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Muhammad Sinen yang menganggap sejumlah anggota DPRD Kota Tikep masih menyoal usulan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan bagi warga kurang mampu, ditanggapi Ketua Komisi III DPRD Tikep, Ratna Namsa.

Ratna mengatakan, justru DPRD lah yang mengusulkan ke Pemkot untuk memberikan pelanayan kesehatan gratis untuk warga kurag mampu melalui BPJS Kesehatan. Wakil rakyat juga yang meminta Pemkot untuk memploting anggaran untuk pelayanan kesehatan gratis tersebut. “Jadi tidak benar kalau Wakil Wali Kota menyebut kami (DPRD) masih menyoal program kesehatan gratis itu. Karena yang memperjuangkan pelayanan

kesehatan untuk masyarakat kurang mampu adalah ide anggota DPRD,” ujarnya.

Menurut Ratna, pada Februari 2018 lalu DPRD melakukan studi komparasi di Morotai dan melihat sistem kesehatan gratis melalui BPJS kesehatan tersebut. Kebutulan Pemkab Morotai sudah menerapkan program yang sementara diterapkan di Tikep. Balik dari studi komparasi, DPRD berkeinginan Pemkot bisa diterapkan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS kesehatan. “Jadi kami hanya klarifikasi, bahwa DPRD

bukan tidak mendukung, melainkan sangat mendukung. Karena ini lebih dulu disuarakan oleh DPRD, sebelum itu juga pak Wakil Ketua DPRD juga sudah menyampaikan ke media,”kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan.

Ketika mengusulkan ide itu, DPRD dan Wali Kota pernah menggelar pertemuan dengan pihak BPJS membahas program kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu itu. “Dari jauh-jauh hari kami sudah ingin buat peraturan daerah terkait dengan hal itu. Itu artinya kami sangat

mendukung, karena ada hubungan dengan masyarakat kurang mampu.

Tidak mungkin kami dari DPRD tidak mendukung program yang pro rakyat.

Justru DPRD yang lebih dulu usulkan program ini,” tambahnya.

Senada disampaikan anggota Fraksi Nasdem Malik Hi. Muhammad, bahwa bentuk dukungan DPRD juga sampai dibicarakan tingkat penganggarannya dengan Dinas Kesehatan.

Anggaran yang dibicarakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan gratis ini sebesar Rp 13 miliar. (far/ lex)

RAPAT: Suasana rapat di aula kantor Wali Kota.

Wali Kota Pimpin Rapat Investasi TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim didamping Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Asrul Sani Soleman dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Halil Ahmad memimpin Rapat terkait Investasi Pembangunan Listrik Tenaga Biomassa PLTBM Terintegrasi dengan Sumber Bahan Bakar Biomassa Di Maluku Utara bertempat di Ruang Rapat Sekda dan dihadiri Pimpinan SKPD

terkait Rabu, 3 Oktober 2018.

Ali Ibrahim dalam rapat tersebut tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Daerah mendukung Pembangunan PLTBM di Maluku Utara oleh PT Sumber Daya Hutan Berkelanjutan dan PT Energi Bersih Halmahera jika benar - benar membawa dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat Tidore namun pembangunan tersebut masih harus dikaji terlebih dahulu apakah layak atau tidak sehingga tidak

menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kota Tidore. Selanjunya Wali Kota memerintahkan kepada SKPD terkait untuk membentuk Tim yang akan mengkaji, menganalisis dan juga melakukan survey lapangan ke lokasi – lokasi yang telah dibuat PLTBM oleh PT. Energi Bersih Halmeraha sehingga bisa dilihat langsung dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sementara Direktur Teknik PT. Energi Bersih Halmahera, Bahari dalam rapat

tersebut mempresentasikan Pembangunan Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) Terintegrasi dengan Sumber Bahan Bakar Biomassa Di Maluku Utara. Dikatakan PLTBM adalah Pembangkit Listrik dimana Bahan Bakarnya adalah Biomassa yang dalam hal ini adalah kayu bukan batubara, minyak atau gas. Bakar Biomassa Kayu di bakar untuk memanaskan Air di dalam Boiler dan untuk selanjutnya Air akan berubah fasa menjadi Uap dan Uap akan digunakan untuk memutar Turbin Uap, Turbin Uap akan memutar Generator sehingga Listrik akan dihasilkan dari generator tersebut.

Bahari menambahkan PLTBM akan dibangun di Kota Tidore Kepulauan : 2x5 MW dan Halmahera Selatan : 2X5 MW dan akan dibangun di dalam dan di tengah lahan pertanian dan kebun kayu atau Hutan Tanaman Industri untuk menjamin ketersediaan Supply Bahan Bakar dimana luas lahan tersebut adalah antara 5.000 ha -7.000 ha masing-masing lokasi pembangkit.

Adapun bahan baku yang akan ditanam adalah Akasia, Ealakiptus, Lamtoro dan Gamal. Pemilihan Maluku Utara sebagai Lokasi PLTBM adalah karena Tarif PLN yang bagus dan ketersediaan lahan yang cukup.(humas)

Junis BPNT Molor,Jalankan Ranstra TIDORE – Lantaran belum ada petunjuk teknis (Juknis) terkait program bantuan pangan non tunai (BPNT), maka penyaluran beras miskin (Ranstra) yang sebenarnya sudah dihentikan Pemerintah Pusat, justru masih diterapkan terhitung Agustus-September 208.

Program BNPT baru AMIR Gotomole akan diterapkan pada Oktober 2018 ini. ini disampaikan Kepala Sosial Tikep, Amir Gorotomole pada Malut Post, kemarin (3/10). Menurutnya, Pemerintah Pusat

sudah mencetak kartu BNPT dan disampaikan ke BRI, kemudian disalurkan ke penerima BPNT. “Pada 25 September 2018 kami sudah gelar rapat koordinasi membahas BPNT. Per kepala diberikan Rp 110 ribu untuk satu bulan yang nantinya dibelanjakan Beras dan Telur. Ada pula warung yang ditentukan pemerintah yang harus lengkap bahan pokok yang dijual dan juga terkangkau.

Sejuah ini kami belum tentukan toko atau warung itu,” jelasnya.

Untuk KPM yang merupakan keluarga kurang miskin ini, dalam program BPNT tersebut bertambah kuota sekitar 346 KPM, sehingga total KPM yang akan menerima BPNT yaitu dari 5.090 bertamba menjadi 5.436 KPM. Biaya untuk BPNT itu total diterima per bulan oleh 5.436 KPM adalah sebesar Rp 597.960.000 per bulan. (far/lex)

Gelar FGD Sail Tidore TIDORE-Persiapan penyambutan sail Magelhaens 2021 yang merupakan sebuah Napak Tilas peringatan 500 tahun Megelhaens, terus dilakukan. Kesiapan pelaksanaan sail ini, Tidore merupakan tujuan akhir dari peringatan Napak Tilas.

Dengan itu kegiatan tersebut hendak membuktikan diri sebagai batas awal (Titik Nol) dari pembagian wilayah Spanyol dengan Portugis yang mengacu pada perjanjian Tordesillas 1494. dalam rangka upaya tersebut dan kesiapan Kota Tidore menyambut event Internasional ini.

Sekretariat Panitia Tim Tekhnis 500 Ta-

hun Magelhaens dan Elcano ser ta SAIL TIDORE 2021, segera melaksanakan Focos G ro u p D i s c u s s i o n (FGD) yang akan berlangsung pada Jumat (5/10) besok. Kegiatan ini menurut Sekretaris Panitia FGD M Tahsim Hajatuddin akan berlangsung di aula Sultan Nuku kantor Wali M Tahsim Hatatuddin Kota dengan menghadirkan sejumlah narasuber yang berkompeten.

Kegiatan FGD ini bertajuk “Membangun Inisiaif Pendukungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam peringatan Napak Tilas 500 Tahun Magelhaens Elcano di Tidore 2021”. Maksud dari pelaksanaan FGD adalah Membangunan kesepahaman dan membangun inisiatif terkait dengan pelaksanaan peringatan Napak Tilas 500 tahun Magelhaens Elcano mengelilingi dunia serta Sail Tidore 2021.

Kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) akan ditandangani secara bersama sebagai rekomendasi Memorandum of Agreement (MoA), selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk Pendukungan Pelaksanaan Peringatan Napak Tilas 500 Tahun Magelhaens Elcano serta Sail Tidore 2021 tersebu.

Selain itu juga akan disepakati beberapa hal untuk disampaikan pada pada pertemuan di Praia Cape Verde yang juga akan diikuti oleh Pemerintah Kota Tikep pada 17 sampai 20 Oktober 2018 nanti. Pelaksanaan FGD ini akan dibuka oleh Wali Kota Tidore Capt H Ali Ibrahim, MH dan Keynote Speechesnya adalah Deputi Bidang Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Maritim). (far/lex)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Arsyad Dilarang Bahas Anggaran Statusnya Bukan Lagi Anggota DPRD Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen LABUHA – Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) melarang anggota DPRD nonaktif Arsyad Sadik

Sangaji terlibat dalam pembahasan APBD Perubahan 2018 di DPRD. Ini karena statusnya bukan lagi anggota DPRD seiring ditetapkannya sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pemilihan legislatif (pileg) 2019 dari Partai Perindo. ”Semua sudah jelas bahwa Arsyad tidak ada kewenangan lagi untuk terlibat dalam pembahasan anggaran,”kata Kepala Inspektorat Slamet AK yang dikonfirmasi Malut Post, Rabu (3/10).

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris

Dewan (Sekwan) Akil Marsaoly. Menurutnya, hak anggaran berupa gaji dan tunjangan secara otomatis sudah dihentikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Sementara Ketua Devisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halsel Rais Kahar yang dikonfirmasi menegaskan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan anggota DPRD pindah partai politik (parpol) harus mengundurkan diri dari jabatan.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Bawaslu pasal 7 ayat 1 huruf s. ”Aturan ini mengisyaratkan anggota DPRD pindah parpol harus mengundurkan diri dan tidak bisa lagi ditarik,”jelasnya.

Diketahui, meski sudah dinonaktifkan dari status keanggotaan karena pindah partai dari PKPI ke Perindo, Arsyad masih “bernafsu” mengikuti kegiatan DPRD hingga pada pembahasan APBD Perubahan 2018. (sam/met)

Pemkab Gencar Tekan Angka Kemiskinan

PERTANAHAN Tahun Ini Prona Gratis Dua Kecamatan LABUHA – Program nasional sertifikat tanah (prona) gratis 2018 di Halmahera Selatan (Halsel) diprioritaskan di dua kecamatan. Masing-masing Gane Barat dan Gane Barat Tengah dengan jumlah penerima 10 ribu warga.

Jumlah tersebut terdiri dari prona K1 sebanyak 7.500 dan K2 sebanyak 250 penerima. ”Prona K2 adalah tanah sengketa yang diselesaikan serta tanah zaman dulu yang dimasukkan dalam prona,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halsel Ruslan Pawah yang ditemui Malut Post, Rabu (3/10).

Menurutnya, 2019 usulan tetap sama seperti tahun sebelumnya. Yakni dua kecamatan.(sam/met)

IMUNISASI Bupati Galakkan Imunisasi Measles Rubella

PEDULI: Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komunitas Jurnalis Halmahera Selatan (KJH) saat menggelar aksi galang dana untuk korban bencana Palu dan Donggala, Rabu (3/10)

Berhasil Galang Dana Rp12 Juta Lebih LABUHA – Aksi penggalangan dana korban bencana Palu, Donggala dan Sigi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dilaksanakan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komunitas Jurnalis Halmahera Selatan (KJH) berhasil men-

BAHRAIN Kasuba

LABUHA – Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Bahrain Kasuba menggalakkan pekan imunisasi measles rubella (MR) serentak di Kota Labuha.

Kegiatan dengan tema ‘Ayo lindungi buah hati dari kesakitan, kecacatan, dan kematian karena penyakit campak dan rubella’ ini dibuka Bupati Bahrain.

Dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini targetnya bukan hanya anakanak, tetapi ibu hamil juga menjadi sasaran agar bisa melindungi measles rubella. ”Saya ingatkan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar,” harapnya.

Sementara Ketua Pokja MR Halsel Hj Nurlaila Muhammad mengapresiasi tim MR yang penanganannya hingga kini sudah mencapai angka 76 persen. ”Semoga jangka waktu satu bulan kedepan bisa capai seratus persen,” ucapnya.(sam/met)

gumpulkan Rp 12.020.000.

Aksi ini akan kembali dilaksanakan, Kamis (4/10) hari ini di lokasi yang sama. Yakni persimpangan Jalan Labuha menuju Babang dan pasar baru Babang, serta beberapa instansi di pemk-

ab. ”Dana dan pakaian yang terkumpul ini akan disalurkan melalui PMI Malut untuk dibawa ke posko penerima bantuan di Palu Sulteng,”kata koordinator PMI Julistini Rejeb.(sam/met)

Harita Nickel Gelar Pelatihan Kepsek LABUHA – PT Harita Nickel bekerja sama ProVisi Education (perusahaan konsultan pendidikan) menggelar pelatihan kepala sekolah dan guru implementasi kurikulum 2013, Rabu (3/10). Kegiatan yang dipusatkan di SD Negeri 217 Halsel Desa Kawasi Kecamatan Obi ini diikuti kepsek dan guru SMP Swasta Loji Permai, SMA Swasta Tunas Muda dan SDN 217. ”Pelatihan ini dinilai penting karena 2019 mendatang kur ikulum 2013 serentak diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Makanya, melalui kegiatan ini diharapkan kapasitas guru dan siswa makin meningkat,”Pelatihan ini adalah salah satu bentuk kepedulian PT Harita melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),”kata Zaid Tsabit perwakilan CSR PT Megah Surya Pratiwi.

Rusli Hi Sabtu dari LPMP Maluku Utara yang hadir sebagai pembicara mengajak peserta untuk mengenal lebih dalam tentang Kurikulum

PELATIHAN: Perwakilan PT Harita Nickel beserta peserta pose bersama usai pelatihan kepsek dan guru implementasi kurikulum 2013 di SDN 217 Halsel Desa Kawasai Kecamatan Obi

2013, memahami format penilaian, menyusun perangkat pembelajaran dan mengarahkan para guru untuk melakukan micro teaching dengan memanfaatkan perangkat pembelajaran yang sudah disusun. ”Melalui pelatihan ini para guru tidak lagi merasa ke-

sulitan memahami kurikulum 2013. Sebab mereka telah berhasil menyusun perangkat pembelajaran kurikulum 2013 serta penilaiannya sehingga dapat diimplementasikan dengan optimal dalam proses pembelajaran,”ungkapnya. (sam/met/pn)

TOBELO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) terus berupaya menekan angka kemiskinan setiap tahun.

Salah satu program yang dilaksanakan adalah pelatihan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) yang merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Rabu (3/10).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Greenland Desa Gura Kecamatan Tobelo yang dipandu langsung staf Kemensos ini diikuti ratusan warga dari perwakilan empat kecamatan. Masing-masing Kecamatan Galela, Tobelo, Tobelo Selatan dan Tobelo Tengah.

Wakil Bupati Muchlis Tapi Tapi mengatakan program kesejahteraan nasional yang masuk ke Halut sudah cukup banyak seperti program bantuan sosial pangan yang terdiri dari bantuan non tunai (BPNT), bantuan sosial beras, bantuan kesehatan dan lainnya. ”Selain program berskala nasional, pemkab juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program kesejahteraan masyarakat,”ucapnya.(tr-04/ met)

DPRD Konsultasi DOB Dua Kabupaten TOBELO – DPRD Halmahera Utara (Halut) melakukan perjalanan dinas keluar daerah, Rabu (3/10). Kegiatan yang diikuti 25 anggota tersebut dengan agenda konsultasi masalah Daerah Otonomi Baru (D OB) dan roy a l t i P T Nu s a Halmahera Minerals (NHM)serta pembahasan terkait provinsi dan kabupaten kepulauan.

Untuk komisi I JUDIHART Noya agendanya konsultasi dengan Dirjen Otonomi daerah (Otda) Kemendagri terkait daerah otonom baru Galela – Loloda dan Kao Raya, komisi II dan III berkonsultasi dengan PT NHM pusat terkait pemberian royalti yang berpengaruh pada kontribusi pembangunan daerah, serta Ketua DPRD dengan agenda pembahasan provinsi dan kabupaten kepulauan.”Kegiatan ini berlangsung empat hari terhitung, Selasa (2/10),”kata Sekretaris DPRD Judihart Noya.(tr-04/met)

Sidang Mediasi PT KSO dan SPG Buntu TOBELO – Pengadilan Negeri (PN) Tobelo Halmahera Utara (Halut) kembali menggelar sidang mediasi sengketa antara Solidaritas Petani Galela (SPG) dan PT CSO selaku penggugat, Rabu (3/10). Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Adhi satrija Nugroho didampingi Hakim Anggota Rachmat La Hasan ini tidak menemui kesepakatan dan diputuskan untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan saksi-saksi 24 Oktober 2018.

”Penundaan ini karena kedua belah pihak tetap mempertahankan prinsip atau materi gugatan dan tanggapan atas pokok permasalahan,”kata Adhi yang diamini kedua belah pihak.

Sementara sidang mediasi ini juga diwarnai aksi unjuk rasa kelompok SPG di depan pengadilan dengan tuntutan pihak pengadilan segera menyelesaikan dengan tidak berpihak kepada perusahaan, serta meminta pihak kepolisian

mengusut penembakan terhadap petani beberapa waktu lalu. Aksi ini berakhir setelah perwakilan mereka dalam proses mediasi tersebut keluar dan menyampaikan hasil sidangnya.

Terpisah, Kapolres AKBP Irvan Indarta mengatakan dugaan penembakan seperti yang dituduhkan SPG terhadap pihaknya masih tetap diproses. ”Jadi bukan hanya pada anggota, tetapi pihak SPG juga diperiksa,”ucapnya.(tr-04/met)

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

HALMAHERA BARAT

INFRASTRUKTUR Disperindagkop Diminta Hentikan Proyek Pasar JAILOLO – Komisi III DPRD Halmahera Barat (Halbar) meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) menghentikan proyek pasar di lokasi terminal Jailolo. Pasalnya, selain tidak ada papan proyek, keberadaan proyek SOFYAN Kasim ini tidak dikoordinasikan dengan DPRD selaku mitra kerja.”Kami tidak mendapat surat resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pembangunan pasar di areal terminal. Harusnya pasar yang saat ini banyak kosong itu dibenahi, bukan malah menambah pasar yang ujung-ujungnya tidak ada penghuni dan pembeli,”kata Ketua Komisi III Sofyan Kasim kepada Malut Post, Rabu (3/10).

Sementara Ketua Komisi II Fauzi Ahmad mengatakan selaku mitra kerja Disperindagkop UKM harusnya memberitahukan terkait pembangunan pasar di areal terminal.”Karena tak dikoordinasikan, maka kesannya sebagai proyek “siluman”. Kami sudah mengagendakan memanggil Disperindagkop untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat,”ujarnya. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD Ibnu Saud Kadim.

Politisi Partai Demokrat ini meminta Disperindagkop menghentikan proyek tersebut karena kehadirannya tidak dikoordinasikan dengan DPRD.”Proyek ini harus dihentikan, dan terminal kembali difungsikan,”tandasnya.(din/met)

Malut Post

5

PT NHM Didesak Bayar Royalti Upaya Perjuangkan Hak Masyarakat Halbar Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) kembali didesak membayar royalti kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar). Desakan ini disampaikan melalui aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Maluku Utara Menggugat di Manado Sulawesi Utara (Sulut) di depan Kantor Perwakilan PT NHM, Rabu (3/10).

Aksi yang diikuti ratusan massa itu menila PT NHM melakukan pembohongan terhadap masyarakat Halbar. Ini karena mencermati eksplorasi maupun eksploitasi penambangan emas perusahaan tersebut dalam kurun waktu 22 tahun, nampak terjadi petaka ketidakadilan dan ketidakjujuran. Padahal, sesuai Keppres 41 tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan dengan jelas menyebutkan dan menetapkan 13 izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang ada sebelum berlakunya undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden.

Selain itu, PT NHM juga dinilai melakukan pembohongan yuridis, karena dilihat dalam lampiran Keppres 41 tahun 2004 jelas termuat bahwa, telah terjadi persetujuan dengan pemerintah pada 17 Maret 1997 dengan Nomor: B. 143/Pres/3/ 1997. Meliputi izin Kontrak Karya (KK), bahan galian emas serta materil pengikutnya, dan kegiatan produksi konstruksi eksplorasi di lokasi Halmahera

AKSI : Aliansi Mahasiswa Maluku Utara menggugat saat menggelar aksi di depan kantor perwakilan PT. NHM di Manado, Rabu (3/10) kemarin.

Barat dan Halmahera Utara dengan luas wilayah perizinan 29.622 Ha.”Fakta selama 22 tahun perusahaan membohongi masyarakat Halbar,”teriak Koordinator Lapangan (Korlap) Makro Hamisi dalam orasinya.

Mencermati kondisi tersebut, PT NHM didesak segera melakukan Memorandum Of Understand-

Pemkab Keciprat Dana Rp2,5 Miliar JAILOLO – Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengucurkan anggaran Rp 2,55 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar). Dana yang dikucurkan melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Pesisir

Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara itu untuk penanganan fakir miskin di Halmahera Barat 2018.

Dana ini melalui beberapa tahapan. Yakni seleksi pendamping, verifikasi calon penerima bantuan serta bimbingan teknis kelompok

ing (MoU) dengan Pemprov Malut, Pemkab Halbar dan Polda Malut, menolak masyarakat lingkar tambang yang sengaja dipekerjakan sebagai buruh kasar, serta PT NHM harus transparan soal royalti ke Pemkab Halbar.”Aksi yang kami gelar ini sebagai bentuk perjuangan untuk menuntut hak-hak masyarakat Halbar,”tegasnya.(din/met)

usaha bersama (KUBE). Jenis bantuannya berupa Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta pembangunan sarana lingkungan. ”Desa penerima bantuan adalah Desa Tauro dan Bukumaadu di Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan, serta Desa Pumadada, Baja dan Desa Buo Kecamatan Loloda,”kata Kepala Dinas Kominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Pemkab Halbar Chuzaemah Djauhar yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/10).

Selain bantuan Kemensos, ada juga bantuan UEP program KUBE Perdesaan melalui dana Dekonsentrasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Maluku Utara (Malut) Rp 500 juta.”Dana tersebut diserahkan kepada 25 kelompok, dengan besaran masing-masing kelompok Rp 20 juta,”ungkapnya.

Menurutnya, bantuan Kemensos ini diberikan berkat upaya dan kerja keras Bupati Danny Missy. Karena itu diharapkan kepada desa penerima agar memanfaatkan anggaran tersebut dengan baik,”harapnya.(din/met)

DPM-PD Gelar Sosialisasi P2KTD

SOSIALISASI : DPM-PD Halbar melaksanakan sosialisasi P2KTD di lokasi wisata air panas Desa Gamtala, Rabu (3/10) kemarin.

JAILOLO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) menggelar sosialisasi penyediaan peningkatan kapasitas teknik desa (P2KTD) dan rapat koordinasi tim inovasi kabupaten, Rabu (3/10). Kegiatan yang berlangsung di tempat wisata air panas Desa Gamtala Kecamatan Jailolo itu dihadiri 20 tenaga pendamping profesional desa dan peserta sosialisasi.

Bupati Danny Missy saat membuka kegiatan tersebut mengatakan undang undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikam kewenangan kepada desa. Diantaranya, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, desa diberikan retribusi anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa

( A D D ) ya n g b e r s u m b e r d a r i APBD.”Karena itu, kewenangan ini diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis. Hai ini sesuai dengan nawacita ketiga Presiden Joko Widodo. Yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah,”ungkapnya.

Sementara Kepala DPM-PD Asnath Sowo mengatakan program inovasi desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan agenda nawacita yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. PID dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas desa sesuai undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan secara berkualitas, meningkatkan produktifitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing.”PID diselenggarakan Kemendes PDT dan Transmigrasi dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program.”Jadi saya harapkan semua kepala desa di Halbar memiliki keinginan membangun desa,”jelasnya.

Kegiatan sosialisasi sekaligus dirangkaikan Forum Group Discussion (FGD) ini menghadirkan pemateri Kepala BP4D Soni Balatjai, Dinas Pariwisata dan pemateri dari Dinas PUPR.(din/met)

6

Malut Post

MOROTAI & SULA

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Bawaslu Minta Golkar Sampaikan LADK

IKRAM SALIM MALUT POST

AIR BERSIH Anak-anak di Desa Malbufa Kecamatan Sanana Utara Kepulauan Sula (Kepsul), mengambil air di salah satu keran umum PAM di desa mereka. aktivitas ini dilakukan pagi dan sore hari.

DARUBA - Bawaslu Pulau Morotai, menggelar mediasi terkait keterlambatan pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Golkar ke KPU. Setelah diadakan sidang mediasi kemarin (3/10), Bawaslu meminta pengurus Golkar Morotai segera memasukan LADK ke KPU Morotai. Kordiv Hukum Bawaslu Morotai Seni Soamole mengatakan, Bawaslu hanya melihat pokok permasalahan dari pemohon dari parpol yang bersangkutan. Diantaranya, bukti-bukti pembukaan rekening awal LADK sesuai dengan undang-undang yang berlaku. ”Dalam sengketa, diadakan sidang mediasi dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah,” katanya.

Setelah bermusyawarah, disepakati DPD II partai Golkar wajib memasukan LADK 1×24 jam. Apabila pemohon tidak menepatinya, maka akan didiskualifikasi dari daftar peserta pemilu DPRD Pulau Morotai tahun 2019.

Sementara Sekretaris DPD II Partai Golkar Pulau Morotai Mahmud Kiat menjelaskan, memasu-

SENI Soamole

kan persyaratannya harus secara normatif. Karena itu 18 September, mereka menggelar rapat pimpinan partai dan melakukan konsolidasi dengan semua caleg. Namun kendala yang dihadapi, calegnya tersebar di dapilnya masing-masing, sehingga terlambat memasukan datanya. “Ini menyebabkan kita terlambat menyampaikan LADK,” akunya.

Menurutnya, tidak ada unsur kesengajaan, dan setelah mediasi ini mereka masih menunggu melalui edaran KPU RI. “Dokumen penyampaian sudah kami siapkan dan buku rekening LADK sudah dibuka, tinggal tunggu keputusan saja,” pungkasnya. (tr-02/onk).

Istri Remas “Anu”, Suami Gigit Lengan Kasusnya Ditangani Polres Kepsul

KASUS Jika Terbukti, Ditindaklanjuti DARUBA - Kasus dugaan masalah keuangan di Desa Sambiki, menjadi persoalan Inspektorat Morotai. Kasus ini terkuak setelah Bendahara Desa Rahayu Haya, mengundurkan diri karena persoalan tersebut.

Plt Inspektur Inspektorat Morotai M Nabiu, mengaku sudah menerima laporan tersebut. Tim sudah turun ke Desa Sambiki.

“Kades juga sudah diperiksa, begitu juga dengan bendahara, tapi kami belum bisa mengumpulkan data akurat, apakah ini terbukti atau tidak,” katanya. Dia menegaskan jika memang anggaran tersebut disalahgunakan, maka kasusnya akan dibawa ke ranah hukum. (tr-02/onk)

Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin

IKRAM SALIM MALUT POST

PENGAMANAN: Polisi melakukan pengamanan di Desa Malbufa kemarin.

Polisi Amankan Warga Malbufa SANANA - Kasus perkelahian antara oknum warga Desa Nahi dan Malbufa, Sulabesi Barat kembali memanas. Hal ini menyusul diamankannya salah satu pemuda Desa Malbufa oleh anggota Polres Kepsul kemarin (3/10).

Polisi mengamankan warga Malbufa, setelah menerima laporan dari Kades Nahi Arham Buamona, yang mengaku dipukul beberapa pemuda Malbufa. Nahi Arham Buamona mengaku dia dihadang empat pemuda di ujung Desa Malbufa. “Mereka hentikan saya dan memukul leher saya,” akunya.

Karena terima atas perbuatan tersebut, dia melapor ke Polres Kepsul.

Mendapat laporan tersebut,

polisi langsung menuju Malbufa dan mengamankan JU, salah satu pemuda yang diduga sebagai pelaku. Sementara pelaku yang lain melarikan diri.

Di satu sisi polisi mengamankan orang tua pelaku lain, dan membawa mereka ke Polres. Ini membuat masyarakat marah, dan mengepung kendaraan polisi. namun polisi tetap membawa mereka ke Polres Kepsul. Amatan Malut Post kemarin, JU diperiksa penyidik Polres Kepsul.

Untuk diketahui, hubungan kedua desa memanas saat sejumlah pemuda Nahi memukul warga Desa Malbufa, sehingga menyebabkan korban masuk rumah sakit selama empat hari. (ikh/onk).

SANANA - Ini pelajaran bagi pasangan suami istri, agar tidak berlebihan saat bertengkar. Jika tidak, akan berurusan seperti yang terjadi di Kepulauan Sula (Kepsul).

Adalah MS alias Marson, PNS di Sekretariat DPRD Kepsul dilaporkan istrinya LM alias Linda ke polisi Rabu (3/10) kemarin, karena menggigit lengannya dan menampar berulang kali. Guru honorer tersebut tak terima suaminya melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Insiden yang terjadi pekan lalu, bermula saat Linda ingin ke Ternate melihat anak mereka yang sakit. Namun keinginannya ditolak Marson.

Marson kemudian menampar Linda. “Sebelum saya bicara dia langsung potong, sehingga saya menamparnya,” aku Marson.

Linda pun marah dan langsung (maaf, red) meremas kemaluan suaminya. Marson merasa sakit dan berusaha melepas tangan istrinya tapi gagal. Karena itu dia terpaksa menggigit lengan istrinya.

Tak terima, Linda melapor ke Polres Kepsul.

Kepala SPKT Polres Kepsul Ipda Muslim Umabaihi menjelaskan, mereka sudah menerima laporan tersebut. ”Korban sudah melakukan visum di RSUD Sanana, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan,” jelasnya. (ikh/onk).

NIDN Terkendala Server DARUBA - Salah satu penyebab Universitas Pasifik (Unipas) Morotai sejak berdiri hingga saat ini belum boleh melakukan wisuda, terkait dengan persoalan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Menurut Wakil Rektor I Unipas Subhan Hayun, salah satu dosen Fakultas Tekhnik Industri NIDN-nya belum terverifikasi. Padahal datanya sudah di-upload. “NIDN-nya belum keluar, karena gangguan server,” kata Subhan.

Dia menjelaskan pemberkasan datanya di-upload melalui Kementerian Riset, Tekhnologi dan Perguraan Tinggi sejak Agustus 2018. Namun ada pemberitahuan dari kementerian bahwa ada kendala server dan sementara dalam perbaikan. “Kita

UNIVERSITAS Pasifik Morotai.

baru diberitahukan 2 Oktober lalu,” akunya.

Jika NIDN dosen Fakultas Tekhnik Industri itu sudah keluar, maka

universitas siap menggelar wisuda perdana. “Kalau persoalannya sudah selesai, baru kita bicarakan wisuda,” tuturnya. (tr-02/onk).

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

POLMAS

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

KOMENTAR Deprov Dianggap Keliru Minta Audit Investigasi SOFIFI-Reomendasi DPRD yang menolak memberikan pengakuan terhadap anggaran Rp503 miliar dan meminta BPK mengaudit investigasi, dinilai keliru pihak akademisi Universitas khairun (Unkhair) Mu k h t a r Ad a m.

Menurutnya, angMUKHTAR Adam garan senilai Rp503 adalah hasil audit yang terungkap dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini disampaikan Mukhtar kepada Malut Post, Rabu (3/10).

Dikatakan, jika DPRD menolak membuat pengakuan terhadap belanja senilai Rp503 miliar, dan melanjutkan hasil audit ke proses hukum, apakah pengujiannya pada kepatuhan melalui MA ataukah tindakan penyelewengan anggaran ke KPK, Kepolisian atau kejaksaan.

Dia menjelaskan, dalam laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2017, yang diaudit BPK untuk menguji transaksi yang terjadi dalam 1 tahun anggaran dengan pendekatan, pertama, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, kedua, pengendalian internal.

Nah, hasil audit menemukan ketidak patuhan dalam pengelolaan atas transaksi yang tidak melalui pengesahaan APBD, yang tersaji dalam hasil audit oleh DPRD. Merujuk hasil audit ada dua prespektif yakni memberikan persetujuan transaksi yg tidak terakomodir dalam APBD perubahan, ditetapkan dalam pertanggungjawaban dengan dasar pengakuan hasil audit BPK dan menolak seluruh transaksi yang tidak tersaji dalam APBD 2017 sebagai pertanggungjawaban keuangan.

Jika pilihan DPRD pada point 2 menolak mengesahkan pertanggungjawaban atas transaksi yang tidak disajikan dalam APBD 2017 maka seluruh transaksi dianggap pengeluaran fiktif. “Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak tercantum dalam APBD induk 2017, tetapi telah terjadi pengeluaran kas melalui SP2D. Atas dasar temuan ini, langkah DPRD meminta mengembalikan seluruh transaksi dimaksud ke kas daerah,” terangnya.

Dia juga menyarankan ke Pemprov agar melakukan langkah kongkrit apakah transaksi Rp503 miliar diperlukan langkah hukum lain sebagai dasar pengakuan transaksi.

“Kemendagri sebagai instansi pembina bertanggung jawab atas kesemrawutan tata kelola keuangan, jangan lepas tangan karena Kemendagri menjadi pusat konsultasi Pemda yang juga pemberi rekomendasi. Carut marut ini sesungguhnya muaranya di Kemendagri,” terangnya.(udy/jfr)

APBD-P Dirancang Naik Rp 283,4 M Disampaikan Dalam Paripurna Penyampaian RAPBD P Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) merancang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBDP) tahun 2018 sebesar Rp 2,6 triliun.

Angka ini naik senilai Rp283,4 miliar lebih atau 12,19 persen dibanding-

kan APBD induk sebesar Rp. 2,3 triliun lebih. Hal ini tergambar pada pidato Wakil Gubernur M. Natsir Thaib yang disampaikan pada paripurna penyampaian RAPBD Perubahan di kantor DPRD, Rabu (3/10).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi (Deprov) Ikram Haris ini berjalan lancar tan-

Kirab Satu Negeri untuk Keutuhan Bangsa

KIRAB: PW GP Ansor Malut Salim Taib saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan kirab, Rabu (3/10).

TERNATE – Komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara di tengah-tengah keberagaman suku, adat-istiadat dan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewajiban bagi semua elemen kepemudaan.

Wujud dari komitmen itulah yang mendorong Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar “Kirab Satu Negeri” di Provinsi Maluku Utara (Malut). Gerakan GP Ansor di bawah kepemimpinan Yaqut Choli Qoumas ini dimaksud-

kan agar konsensus bersama para pendiri bangsa berupa empat pilar kehidupan berbangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1954, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI tetap dijaga sebagai bagian dari kecintaan terhadap Tanah Air. Gerakan penyatuan ini berlangsung selama empat hari, dimulai sejak 1 Oktober dengan melintas dua provinsi yakni Maluku dan Malut.

Panji kirab bergerak dari Ambon menuju Ternate. Diawali dengan serah terima 17 bendera merah

Hari Ini Coklit 6 Desa Selesai TERNATE - Hari ini pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Tetap (DPT) di enam desa di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Halut) selesai.

Ini diakui oleh Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo.

Dikatakan Syahrani, sudah lima desa yang sudah selesai dicoklit oleh petugas Pemutakhiran data pemilih (PPDP), yakni Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa DumDum, Desa Akelamo Kao, Desa asir Putih.

Sementara desa Bobaneigo hingga kemarin belum selesai.”Sisa desa Bobeneigo. Desa ini TPS-nya cukup banyak sehingga agak lama dicoklit. Insyah Allah besok (hari ini, red) sudah selesai,” kata Syahrani, kemarin (3/10).

Ditanya terkait jumlah pemilih semen-

pa intrupsi. Natsir menyampaikan, Perubahan APBD dilakukan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi antara lain terjadi pelampuan atau tidak tercapainya belanja alokasi belanja daerah dan aspek pembiayaan. “Selain itu untuk menjaga kesenambungan tugastugas pembangunan dan kemasyarakatan,” terang Natsir.

Dijelaskan, rancangan perubahan postur APBD tahun 2018 itu disusun dengan mempertimbangkan pola perkembangan kondisi

ekonomi makro Maluku Utara sampai dengan triwulan II tahun 2018.

“Asumsi indikator makro ekonomi Malut mengalami perubahan yaitu, pertumbuhan ekonomi sebelum perubahan APBD tahun 2018 ditargetkan sebesar 6 plus minus 1 persen setelah perubahan ditargetkan 7,46 persen,” katanya.

Sedangkan inflasi ditargetkan sama, sebelum dan setelah perubahan, yakni 3 plus minus 1 persen.

Sementara ekspor ditargetkan sebesar 400.000,000.$ dari target sebelumnya sebesar 100.000,000. $. Selanjutnya, impor ditargetkan setelah perubahan sebesar 130.000,000,$.

Dari target sebelum perubahan 47,5,000,000.$.

Menurutnya, pendapatan daerah yang dirancang sebesar Rp 2,5 triliun lebih itu mengalami kenaikan sebesar Rp 55,47 miliar atau 2,76 persen dibandingkan dengan APBD induk sebesar yang hanya Rp 2,48 triliun lebih. (udy/jfr)

tara, Syahrani mengaku belum tahu angka pastinya. “Saya belum tahu persis. Nanti semua selesai coklit baru kita ketahui,” ucapnya sembari mengatakan batas coklik yang diberikan MK sampai tanggal 6 Oktober.

Syahrani berharap coklit yang dilakukan PPDP dari versi Halbar dan Halut serta dikawal tim Paslon ini menghasilkan data bersih. “Kita berharap data coklitnya benarbenar bersih,” imbuhnya.

Sekadar diketahui DPT enam Desa di Kecamatan Kao Teluk sebanyak 5.043 Jiwa Pilih. Terdiri dari 2.494 jiwa pilih miliki KTP Kabupaten Halmahera Barat (versi Halbar), dan 2.549 ber-KTP Kabupaten Halmahera Utara (versi Halut. (tr-01/jfr)

putih oleh pimpinan Wilayah Maluku ke Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Malut Salim Taib di Bandara Babullah Ternate dan dilanjutkan dengan upacara serah terima di halaman kadaton Kesultanan Ternate.

Upacara yang dipimpin oleh Muhammad A. Idris, perwakilan PP GP Ansor itu juga dihadiri Wali Kota Ternate Dr. Burhan Abdurrahman dan seluruh perangkat Kesultanan Ternate.

PEW GP Ansor Malut Salim Taib

mengatakan, Kirab Satu Negeri merupakan bagian dari upaya mengingat generasi muda dengan para leluhur, terutama di Malut.

“Ini upaya mengingatkan kita para Kolana di jajirah tul mulk dalam perjuangan mengusir penjajah di bumi Nusantara dan para sulthan dengan ketulusannya menyerahkan kekuasaan teritorialnya kepada NKRI saat Indonesia merdeka,” katanya kemarin (3/10).

Tak hanya di Ternate, bendera kirab pada 2 Oktober bergerak menuju Tidore Kepulauan sekaligus dilakukan upacara serah terima di kadaton Kesultanan Tidore. “Bendera diserahkan oleh Staf Ahli Drs. Asrul Sani Sulaiman kepada Sultan Tidore Husain Sjah,” ujarnya.

Usai menerima Panji Kirab merah Putih, Sultan Tidore berjanji menjaga NKRI. Sebab, menurutnya NKRI bukan hanya sekadar harga mati bagi Kesultanan Tidore melainkan pejuang berulang kali mati karena mempertanhan keutuhan NKRI. “Atas Nama Allah dan Rasulnya bendera merah putih saya terima dengan hati yang sangat tulus. Semoga Indonesia terus mendapatkan perlindungan dari Allah. Karena NKRI bukan hanya sekadar harga mati tapi NKRI bagi Kesultanan Tidore, kita telah mati berulang-ulang untuk utuhnya NKRI. Warna merah adalah darah membasahi bumi, putih kain yang membalut luka,” sumpah Sultan mengakhiri. (tr-01/adv/jfr)

Kanwil DJPb Bahas Temuan BPK TERNATE – Salah satu penyebab Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 Pemprov Maluku Utara memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah temuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie.

Dalam rangka menyelesaikan temuan audit pada RSUD tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Malut, Edward U P Nainggolan melakukan pemba-

hasan temuan audit dimaksud dengan Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, dr. Syamsul Bahri, BPKAD Provinsi dan Inspektorat Malut di Ruang Rapat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Malut.

Adapun temuan audit BPK pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie antara lain persyaratan administratif BLUD, penyusunan pelaporan keuangan RSUD, pemisahan fungsi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran BLUD, penggunaan langsung pendapatan

serta temuan pada persediaan.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil DJPb memberikan masukan antara lain RSUD harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan melaksanakan pengelolaan BLUD sesuai ketentuan, membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang diketahui oleh Sekretaris Daerah, menyusun pedoman pengelolaan BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur dan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. (mg-02/jfr)

8

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...CERITA Samb Hal. 1

Ya, Ruslan merupakan salah satu korban gempa dan tsunami di Palu. Dia berhasil keluar dari Palu dengan menumpangi hercules milik TNI. “Yang bisa dievakuasi keluar Palu dengan hercules itu hanya anak-anak dan lansia. Karena saya harus mengevakuasi dua anak saya, maka bisa ikut keluar juga. Tapi hanya sampai Manado,” tuturnya. Dari Manado, dia melanjutkan perjalanan dengan Batik Air ke Ternate.

Ruslan sendiri masih ingat jelas tragedi Jumat (28/9) lalu itu. Saat itu, ia hanya bersama dua anaknya di Palu. Sang istri dan anak tertuanya sedang di luar kota. “Waktu gempa saya hanya bersama anak yang bungsu. Anak saya yang kedua

...TERNATE Samb Hal. 1

Dilansir dari beritagar.id, secara garis besar BNPB mengategorikan sepuluh ancaman bencana di Indonesia yaitu, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan gelombang ekstrem.

BNPB berharap, identifikasi risiko bencana itu bisa digunakan pemerintah, baik pusat dan daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan wilayahnya masing-masing.

Termasuk dalam memetakan jenis risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dalam mengantisipasi dan menanggulanginya.

Reputasi Indonesia sebagai negara rawan bencana, juga tercatat dalam laporan The Atlas of the Human Planet 2017.

Laporan itu merekap ancaman di berbagai penjuru dunia dari enam jenis bencana alam: gempa bumi, gunung api, tsunami, banjir, angin badai tropis, dan kenaikan permukaan air laut.

Datanya menunjukkan, ancaman bencana alam telah meningkat dua kali lipat dalam 40 tahun terakhir seturut meningkatnya jumlah populasi.

Gempa bumi sejauh ini menjadi bencana paling mengancam populasi manusia di Bumi.

Banjir, menjadi bencana paling sering, paling mengancam di kawasan Asia, atau 76,9 persen populasi dunia.

Topografi dan Risiko Bencana Dalam Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2016, BNPB menjelaskan, hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

lagi sama temannya di pantai,” kisahnya.

Pasca tsunami menghantam Palu, Ruslan benar-benar mengkhawatirkan kondisi putra keduanya yang berusia 14 tahun itu.

Apalagi saat itu sinyal komunikasi sudah hilang. “Handphone sudah tidak bisa dihubungi.

Posisi saya jauh dari pantai, tapi anak yang kedua ini saya tahunya dia ke pantai. Sedangkan rumah kami rusak,” ceritanya.

Di lokasi pengungsian, Ruslan terus mencari putranya. Sang anak sempat menghubungi dengan fasilitas SMS collect. Tapi saat hendak dibalas, jaringan langsung hilang lagi. “Tapi saya yakin anak saya masih hidup,” katanya.

Baru pada pukul 2 pagi keesokan harinya Ruslan bisa berkumpul dengan putranya. Dia rupanya berlari ke arah pegu-

nungan bersama temannya saat melihat air laut mulai naik.

Ruslan dan anak-anaknya harus bertahan di pengungsian selama beberapa hari sebelum akhirnya diterbangkan ke Manado.

Menurutnya, kedua anaknya, terutama si bungsu yang baru berusia 5 tahun, harus dievakuasi. Pasalnya, kondisi di Palu rentan membuat anakanak trauma dan mengalami gangguan psikologis. “Karena di sana sirene bunyi terus. Bangkai korban juga mulai membau,” ungkapnya.

Rencananya, hari ini Ruslan akan kembali lagi ke Palu. Mengapa buru-buru balik ke lokasi bencana? “Saya cari hidup di kampung orang. Karena itu saya harus balik untuk berbakti dan menolong orang-orang di sana yang saat ini sedang susah,” katanya lirih.(cr-05/kai)

risiko bencana. Baik yang berada di wilayah perbukitan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir.

Indeks yang disusun BNPB itu menghitung risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Banyak aspek yang digunakan, seperti dampak posisi geologi, lingkungan, geografi dan kependudukan, ekonomi, dan profil bencana yang sudah terjadi, serta dilengkapi dengan perkiraan nilai kerugian yang timbulkan.

L o k a d a t a B e r i t a g a r. i d mengekstraksi data risiko bencana yang disusun BNPB itu, khususnya bagian topografi 34 wilayah Ibu Kota Provinsi di Indonesia. Topografi diolah dari data kontur setiap wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial, disesuaikan dengan potensi risiko bencana yang disusun BNPB. Dari seluruh catatan Indeks Resiko Bencana yang disusun BNPB, 34 Ibu Kota Provinsi memiliki risiko bencana gempa bumi. Sebanyak 55,88 persen (19 kota/kab.) memiliki risiko tinggi gempa bumi, dan 44,12 persen (15 kota/kab.) risikonya tingkat sedang.

Dari 34 Ibu Kota Provinsi, terdapat tiga kota terbesar di tiga provinsi yang memiliki tingkat risiko tinggi terbanyak, yakni empat jenis bencana sekaligus.

Kota Ternate dan Manokwari di timur, dan Kota Padang di barat Indonesia.

Kota Ternate rawan erupsi Gunung Api Gamalama, dan rentan terhadap longsor, gempa bumi, dan tsunami. Sedangkan Kota Manokwari rentan dari banjir, tsunami, gempa bumi, dan longsor. Statusnya sama dengan Kota Padang. Ketiganya, berada di ketinggian rata-rata 2.000 meter di atas permukaan

laut. Sedangkan Kota Tanjung Pinang dan Kota Pangkal Pinang merupakan dua Ibu Kota Provinsi yang relatif lebih aman dibanding 32 Ibu Kota Provinsi lainnya. Memiliki tingkat risiko sedang pada bencana gempa bumi dan tanah longsor, dan tak memiliki risiko tinggi terhadap bencana. Keduanya, tak berada di dataran tinggi.

Secara topografi, ada 10 kota besar yang memiliki karakteristik lengkap seperti pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi.

Wilayah itu adalah Kota Padang.

Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kota Manado, Kota Palu, Kota Gorontalo, Kota Ambon, Kota Ternate, Manokwari, dan Kota Jayapura.

Indeks Risiko bencana BNPT menyebutkan, 81,8 persen wilayah tersebut memiliki risiko bencana tanah longsor, dan 18,2 persen tingkat risiko tanah longsor rendah. Berada di tengah pulau tak berarti kalis dari risiko bencana. Termasuk 7 ibu kota provinsi yang tidak memiliki garis pantai atau tak berada di kawasan pesisir, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, dan Kota Banjarmasin.BNPT menyebutkan, semuanya memiliki tingkat risiko bencana banjir yang tinggi, karena ketujuh ibu kota provinsi itu dilewati sungai-sungai dan berada dalam cekungan.

Dari ketujuh ibu kota provinsi yang tidak memiliki garis pantai itu, hanya Kota Banjarmasin, Ibu Kota Kalimantan Selatan, yang berisiko tsunami dengan tingkat risiko sedang. Sedangkan 6 kota lainnya relatif aman dari bencana tsunami.(beritagar. id/kai)

...MALUT Samb Hal. 1 Rencananya, para mahasiswa akan keluar dari Palu malam nanti pukul 20.00 WITA. Rombongan di bawah pimpinan Irfan Coly ini berjumlah sekitar 40 orang.

Mereka kebanyakan berasal dari Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Irfan Coly kepada Malut Post menuturkan, dia dan temantemannya akan menggunakan bus PO Kharisma Wahyu yang mereka sewa. Bus tersebut diarahkan menuju Makassar. “Kami nekat sudah, asal bisa keluar dari Palu. Sebab kondisi di sini makin tidak aman,” ungkapnya lewat sambungan telepon, Rabu (3/10).

Menurut Irfan, bus tersebut dicarter dengan biaya sekitar Rp 11 juta. Uang yang digunakan untuk membayar sewa bus dikirim oleh Kepala Desa Barataku, Kecamatan Galela, Halut, yang bersimpati pada nasib mereka.

Saat ini, Irfan cs sudah membayar uang muka sewa bus tersebut sebesar Rp 5 juta. “Karena uangnya tidak bisa ditarik sekaligus, jadi kami bayar DP dulu.

Nanti sampai di Mamuju barulah tarik uang untuk melunasi,” terang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat Palu itu.

Perjalanan ke Makassar diperkirakan akan memakan waktu selama dua hari. Sebab ada jalanan yang rusak dan jembatan yang putus. “Sehingga perjalanan akan terlambat,” sambung Irfan.

Di sisi lain, pemuda asal Barataku itu juga mengaku khawatir akan nasib mereka sesampainya di Makassar nanti. Pasalnya, belum ada tempat tujuan pasti yang akan mereka tuju, serta bagaimana caranya pulang ke Malut. “Biaya yang dikirim cuma cukup sampai Makassar. Selama belum keluar dari Sulawesi, kami merasa belum aman. Sebab saat ini Sulawesi terus dilanda gempa,” ungkapnya.

Kekhawatiran juga disuarakan Mukhlis Yaser Gadeang, mahasiswa asal Haltim. Berada di lokasi pengungsian, dia mengaku mereka kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. “Kami berada di Palu Barat dan belum ada bantuan apapun yang sampai sini. Makanya kami sangat butuh bantuan dari Pemkab Haltim.

Kami minta dipulangkan karena trauma dengan kondisi di sini.

Hampir tiap saat gempa,” katanya.

Sudah Ditemukan Sementara satu mahasiswa asal Desa Bobisiong, Halut, Siti Humaira Siha yang sebelumnya dikabarkan hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat.

Irfan menyatakan, dia sendiri belum bertemu Siti. Namun kakak kandung Siti, Nurlaila,

...NURUL Samb Hal. 1

...CPNS Samb Hal. 1

Terkait perpanjangan masa pendaftaran CPNS ini juga diakui Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pegawai Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara (Malut) Fahri Fuad. Kepada Malut Post, kemarin Fahri mengatakan, selain memperpanjang masa pendaftaran, situs juga sudah mulai lancar diakses.

Menurut dia, masih menggunakan sistim bergiliran, dimana

waktu dibuka untuk operator untuk mengecek pemberkasan dari pendaftar dan waktu untuk pelamar. Hanya saja Fahri tidak mengetahui secara pasti pasti jam berapa bisa diakses operator, begitu juga pelamar.

“Kalau pelamar buka situs dan pas lancar berarti itu giliran pelamar, kalau masih terlambat dan susah diakses, maka itu diberikan giliran operator masingmasing daerah,” terangnya.

Sementara jumlah pelamar yang telah mendaftar saat ini tercatat mencapai 1.738 orang.

Jumlah ini kata dia, telah melebihi jumlah kuota. Meski begitu, banyak pelamar yang menumpuk pada formasi tertentu terutama pelamar guru.

Sementara masih ada formasi yang kosong pelamar seperti tenaga kesehatan pada formasi Eletromedik dan juga radiologi.

“Seluruh daerah sudah lancar.

Kita berharap dengan adanya penambahan waktu masa pendaftaran ini, seluruh pelamar bisa terakomudir, terutama dari Malut,” harapnya.(dtc/ udy/jfr)

“Saat USG sudah tahu. Makanya saya tidak bisa melahirkan normal tapi harus operasi,” cerita Safira. Begitu Nurul lahir, kondisi kepalanya sudah membesar.

Anak pertama pasangan Safira (19) dan Riski S. Abdullah (19) itu tak bisa beraktivitas sebebas anak lain. Makin hari, cairan di kepalanya kian bertambah.

Alhasil, ukuran kepalanya pun bertambah.

Akibat penyakitnya, kedua mata Nurul makin masuk ke dalam. Nyaris sepanjang waktu dia hanya bisa menatap ke arah bawah. Saat keluar rumah, Nurul juga dipakaikan topi atau jilbab untuk menutupi kepalanya yang membesar. “Dia sulit melihat orang-orang, karena kepalanya semakin hari semakin besar jadi matanya seperti ini,” tambah Safira. Nurul pernah dibawa ke RSUD Chasan Boeosirie dan menjalani rawat jalan. Dokter yang menanganinya, dr. Husain Assagaf, Sp.A, mengatakan ia harus segera dioperasi. Pasalnya, cairan dalam kepala Nurul makin

...DAFAM Samb Hal. 1 “Ini baru pertama kali untuk kelas dunia, dan dilakukan tepat di HUT ke 11 Grand Dafam Bela Ternate,” kata General Manager Grand Dafam Bela Ternate, I Ketut Gunarta. Selain itu, juga diresmikan Dafam Learning Center, yang merupakan cikal bakal sekolah perhotelan di Maluku Utara.

Dia menuturkan kehadiran Dafam di Ternate untuk berbagi ilmu mengenai pariwisata, khususnya perhotelan. “Kedepan program kita adalah mempersiapkan tenaga-tenaga kerja Pariwisata handal yang mampu bersaing di tingkat Nasional maupun secara global,” katanya. Sudah 21 siswa yang mendaftarkan di Dafam Learning Center dan kegiatannya telah berjalan sekitar satu bulan, dan akan berakhir di bulan Desember mendatang. “Untuk gelombang kedua sudah ada beberapa calon siswa yang mendaftar,” tuturnya. Ketut menjelaskan Dafam Learning Center menjadi wadah lulusan SMA dan SMK sederajat, untuk

mengabarkan sang adik sudah selamat dan diungsikan di Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una Una, Sulteng. “Ampana jauh dari Palu. Kalau di Malut itu seperti jarak Sofifi ke Galela,” tuturnya.

Menurutnya, Siti juga tidak ikut dalam rombongan yang akan dievakuasi ke Makassar. “Namun Siti dalam kondisi aman, karena ada keluarganya di Sigi,” sambungnya.

Irfan menambahkan, ia dan teman-temannya sudah berupaya meminta bantuan dan perhatian Pemprov untuk dipulangkan.

Hanya saja hingga kini tak ada kejelasan. “Karena itu kami minta bantuan masyarakat Galela untuk pulangkan kami,” akunya.

Kendala Anggaran Pemprov sendiri tampaknya amat tak siap dengan wacana evakuasi. Saat ini, belum ada bantuan dari Malut yang sampai ke Palu. Begitu pula keberangkatan tim relawan yang belum dipastikan jadwalnya.

Informasi yang diperoleh Malut Post, lambannya penanganan pasca bencana ini disebabkan faktor anggaran. “Dana belum ada, bagaimana tim mau berangkat,” aku salah satu pejabat di internal Pemprov yang enggan namanya dikorbankan.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Malut, Armin Zakaria yang dikonfirmasi mengakui penundaan keberangkatan relawan tersebut. “Saya sendiri tidak tahu kenapa tim belum berangkat,” katanya.

Dia mengakui, distribusi bantuan dan logistik juga mengalami kendala transportasi. “Logistik nanti dibawa melalui jalur udara, yakni dengan menggunakan hercules. Namun kita belum bisa pastikan setelah tiba di Manado nanti angkutan yang nantinya mengangkut hingga ke Palu, kita belum tahu. Makanya yang kita harapkan nanti ada angkutan truk dari TNI,” tuturnya.

Menurut Armin, saat ini Pemprov masih tetap menggalang bantuan melalui pembukaan posko, baik di Sofifi maupun Ternate. “Pemprov kemarin juga sudah rapat terkait teknis distribusi.

Rapat dipimpin Sekprov Muabdin H. Radjab,” terangnya.

Sejauh ini, posko itu juga baru menerima satu laporan warga yang mengaku kehilangan keluarga dalam bencana Sulteng.

Korban disebut bernama Fadila, yang hingga kini masih kehilangan kontak. “Keluarganya yang lapor. Namun kita masih pastikan dulu ke BPBD Palu. Memang ada banyak korban yang ditemukan, tapi karena keterbatasan akses, kita belum bisa pastikan berapa warga Malut yang jadi korban,” ungkapnya.

Terpisah, Sekprov Muabdin yang diwawancarai mengaku seluruh bantuan yang terkumpul akan segera didistribusikan ke

Sulteng. “Paling lambat tanggal 6 Oktober,” katanya singkat.

Lambannya sikap Pemprov ini mendapat sorotan anggota DPD RI daerah pemilihan Malut, Basri Salama. Basri menyayangkan sikap Pemprov dan Gubernur yang terkesan minim memperhatikan Sulteng. “Selain di sana banyak warga Malut, kita di Malut ini sudah banyak belajar dari Palu.

Banyak sekali alumni Alkhairaat di Malut, termasuk Gubernur sendiri. Kenapa belum ada aksi nyata distribusi bantuan maupun identifikasi warga Malut untuk evakuasi dan sebagainya?” katanya.

Menurut Basri, Pemprov hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk bantuan bencana Sulteng dan Lombok melalui APBD Perubahan. Angka itu dinilainya terlalu kecil. “Pemerintah Lombok yang baru saja dilanda bencana saja bisa menyumbangkan Rp 2 miliar ke Sulteng, kok kita tidak bisa? Jika beralasan anggaran Pemprov minim, bukankah bisa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk urunan? Pengusaha-pengusaha lokal juga bisa digerakkan untuk itu,” ujarnya.

Ketua Partai Hanura Malut ini juga mewanti-wanti Gubernur dan Pemprov untuk lebih memperhatikan Sulteng maupun warga Malut yang ada di sana. Dilihat dari letak geografis, sambungnya, Sulteng tidak begitu jauh dari Malut. Bahkan dua provinsi ini berada pada lempengan yang sama. “Bencana bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Karena itu jangan sungkan membantu mereka yang butuh, apalagi dengan berbagai pertimbangan yang sudah saya sebutkan. Tambahkan alokasi anggaran untuk bantuan, ajak kabupaten/kota duduk bersama,” tegasnya.

Malam tadi, tim advance yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Malut, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Ternate menggelar rapat pemantapan pengiriman tim ke Palu. Dalam rapat di Posko Utama tersebut diputuskan hari ini enam anggota tim advance bertolak ke Palu lewat jalur udara.

“Turun di Gorontalo, lalu dilanjutkan lewat jalur darat ke Palu,” ungkap Zulkifli Ahmad Yusuf, salah satu anggota tim yang akan dikirim ke Palu. Selain Zulkifli, personel lain yang akan berangkat adalah Rosihan Ismail, Rusli Nenengku, Jamal Bahdi, Muhdi Ali, dan Zainuddin Samsuddin. “Tugas kami di sana adalah melakukan koordinasi dengan posko utama dan pemda setempat, serta mengidentifikasi warga Malut di Palu untuk langkah selanjutnya,” ujarnya.(udy/ ado/aji/kai)

bertambah. “Tapi dokter akan rujuk Nurul operasi di Makassar. Karena di sana ada alatnya,” sambung Safira.

Di sisi lain, membawa Nurul menjalani operasi di Makassar jadi persoalan besar bagi keluarga kecil ini. Kendala utamanya adalah soal biaya. Pasalnya, Safira hanya seorang ibur tumah tangga tanpa penghasilan, sementara suaminya adalah motoris speedboat Ternate-Sidangoli. Rute speedboat ini terbilang paling sepi penumpang dibanding rute lainnya di Ternate. “Kadang ayahnya dapat penumpang, kadang tidak,” ujar Safira. Saat ini, keduanya tengah putar otak untuk mencari biaya pengobatan.

Meski Nurul memiliki BPJS, dana untuk akomodasi ke Makassar tetap diperlukan.

Dikutip dari situs kesehatan alodokter.com, hidrosefalus adalah penumpukan cairan pada rongga otak atau yang disebut dengan ventrikel. Penumpukan ini mengakibatkan ventrikel-ventrikel di dalamnya membesar dan menekan organ tersebut. Cairan akan terus bertambah sehingga ventrikel di dalam otak membe-

sar dan menekan struktur dan jaringan otak di sekitarnya. Jika tidak segera ditangani, tekanan ini dapat merusak jaringan dan melemahkan fungsi otak.

Berdasarkan gejalanya, hidrosefalus sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yakni hidrosefalus congenital atau bawaan, hidrosefalus acquired atau yang didapat, dan hidrosefalus dengan tekanan normal. Hidrosefalus bawaan, seperti yang diderita Nurul, terjadi sejak bayi baru dilahirkan. Bayi yang mengalami hidrosefalus bawaan, kepalanya akan terlihat sangat besar. Ubunubun atau fontanel mereka akan tampak menggelembung dan menegang. Bayi-bayi dengan hidrosefalus memiliki mata yang terlihat seperti memandang ke bawah dan otot-otot kaki terlihat kaku, serta rentan mengalami kejang. Gejala-gejala hidrosefalus bawaan lainnya adalah mudah mengantuk, mual, rewel, dan susah makan.

Sementara dua jenis hidrosefalus lainnya masing-masing biasanya menyerang anak-anak, orang dewasa, dan lansia.(mg01/kai)

dididik menjadi ahli perhotelan handal . Setelah lulus nanti peserta didik diberikan kesempatan terjadi Dafam Hotel Ternate ataupun hotel yang lain. Setelah masuk ke dunia kerja, peserta akan disertifikasi dengan latihan sertifikasi profesi (LSP), sehingga siap melayani tamu-tamu domestik, maupun Internasional, sesuai aturan pemerintah saat ini.

Dia menambahkan mereka bersemangat menuju ke perubahan yang lebih baik, maka semboyannya adalah “Mari Torang Berubah, Marimoi Ngone Futuru”. Menurutnya, kehadiran Grand Dafam Bela Ternate, selain memberikan pelayanan terbaik di hotel sebagai penunjang pariwisata dan akomodasi, pihak menejemen juga berkomitmen untuk menumbuhkan kader baru perhotelan yang baru dan profesional untuk menyambut persaingan global. “Tujuan kami kedepannya adalah untuk mempersiapkan Malut bisa bersaing dengan dunia internasional.

Grand Dafam Bela Ternate juga senantiasa berubah, untuk selalu

dapat memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu kami, baik dari segi fasilitas, produk yang selalu kami perbaharui.

Kami bersyukur selama 11 tahun dapat menjadi bagian dari Kota Ternate,” tuturnya.

Sementara Owner Repsentative PT Bela Group, Jabar Abdul yang mewakili direksi mengatakan, terciptanya Dafam Learning Center adalah hasil kesepakatan direksi dengan Grand Dafam Bela Ternate (GDBT) untuk meningkatkan SDM kepariwisataan di Malut. “Karena spotspot wisata Maluku Utara tidak kalah bagus dengan daerah lain,” tuturnya. Selain itu, 99 persen karyawan mereka adalah warga Ternate.

Hadir dalam perayaan HUT tersebut Walikota Ternate Burhan Abdurahman. “Apa yang dilakukan ini adalah langkah dan upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan memajukan pariwisata Kota Ternate, dimana kota Ternate adalah kota jasa, perdagangan dan pariwisata,” tutur Burhan. (mg-02/adv/onk)

HUKUM & KRIMINAL KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Malut Post

9

Kejati Seriusi Kasus Dikjar Sejumlah PNS Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Editor : Irman Saleh Peliput : Hasbi Konoras

TERNATE - Sejumlah PNS di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara telah dipanggil ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut beberapa waktu lalu. Panggilan terhadap pihak di Dikjar Provinsi Malut itu untuk mengklarifikasi dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi

di SKPD yang dipimpin Imran Jakub itu.

“Ada sejumlah pihak yang dimintai keterangan.

Tapi kami belum bisa sampaikan siapa orangnya karena ini masih tahap klarifikasi,” kata juru bicara Kejati Malut, Apris Risman Ligua, kemarin (3/10).

Menurut Apris, rencananya ada beberapa pihak lagi yang akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Tapi berapa orang dan siapa-siapa saja, belum bisa kami beberkan. Yang jelas, prosesnya terus jalan,” katanya. Sekadar informasi, berdasarkan Informasi yang dihimpun, Imran Yakub diperiksa soal temuan BPK-RI terhadap empat paket pengadaan milik Dikjar Malut.

Empat Paket itu, dua paket pengadaan peralatan praktek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, SMK Kemaritiman dan SMK Teknologi dan Rekayasa masing-masing satu paket pengadaan peralatan praktik.

Sementara dua paket pengadaan peralatan praktik SMK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikerjakan dua rekanan yakni CV. Tamalanrea dengan kontrak Nomor : 24.2/KTRK/ PGDN-LELANG/DIKBUD-MU/2017 senilai: Rp3.710.850.000,00 serta CV. Rajawali Timur, dengan kontrak nomor : 26.2/KTRK/PGDN-LELANG/ DIKBUD-MU/2017 senilai : Rp2.069.595.000,00.

Selanjutnya satu paket untuk SMK kemaritiman yang dikerjakan oleh CV. Ainin Jepara, dengan kontrak Nomor : 28.2/KTRK/PGDN-LELANG/ DIKBUD-MU/2017 senilai : Rp1.020.000.000,00.

Dan untuk SMK Teknologi dan Rekayasa dikerjakan oleh CV. Pondok Karya dengan kontrak nomor : 27.2/KTRK/PGDN-LELANG/DIKBUDMU/2017 senilai: Rp 985.182.000,00. Empat paket pekerjaan milik Dinas Pendidikan dan Pengajaran Maluku Utara, yang menjadi temuan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017 ini memiliki kekurangan volume sehingga mengakibatkan kerugian Daerah Rp2.429.830.957,93. (cr-04/lex)

SEMENTARA ITU LBH Marimoi Soroti Kinerja SPKT Polres Ternate TERNATE - Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marimoi, Muhammad Sanusi Taran angkat bicara menanggapi laporan masyarakat yang ditolak petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Ternate.

Menurut Sanusi, LBH Marimoi secara kelembagaan sangat menyayangkan atas sikap kepolisian yang menolak laporan yang diajukan oleh masyarakat.

Menurutnya, tidak semestinya pihak kepolisian dalam melayani setiap laporan yang diajukan masyarakat itu ditolak.

Sebab sebagai institusi yang diberikan tugas dan fungsi mengayomi, melindungi dan menegakan hukum tidak sepatutnya harus bersikap apatis terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.

“Kalaupun tidak harus diterima maka secara kelembagaan harus dapat menjelaskan dengan baik bukan dikarenakan laporan tersebut tidak jelas sehingga harus ditolak,” kata Sanusi, kemarin (3/10).

Baginya, sikap yang diambil oleh pihak kepolisian itu sangat memprihatinkan.

Sebab dalam pelaksanaan pedoman penyelidikan atau penyidikan tindak pidana, laporan masyarakat itu adalah suatu pemberitahuan karena adanya hak dan kewajiban berdasarkan Undang- Undang untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

“Jadi ini masih dalam awal proses penyelidikan tindak pidana. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat.

Toh untuk membuktikan adanya tindak pidana nantinya kan masih ada proses dari tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, sampai pada tahap terakhir yaitu dukungan teknis dan administrasi penyidikan. Jadi tidak ada alasan untuk menolak setiap laporan,” pungkasnya.(cr04/lex)

KASUS Kasus Samsat Kepsul Naik Status TERNATE -Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Sula naik status dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Kasus UPTB Samsat sula secara resmi dinaikan statusnya ke tahap penyidikan,” kata Kepala Kajati Malut Ida Bagus Nyoman Wismantanu Melalui Juru Bicara Apris Risman Ligua ketika ditemui wartawan Rabu (3/10).

Sesuai rencana Lanjut Apris, sejumlah pihak akan dipanggil dimintai keterangan lanjutan. Namun siapa-siapa saja yang bakal dipanggil belum bisa dibeberkan secara rinci.

“Sejumlah pihak akan dimintai keterangan lanjutan terkait dengan hasil audit dari inspektorat,” ujarnya. Selain pihak Samsat, tim penyidik satuan tugas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (P3TPK) Kejati juga akan meminta keterangan ahli dari Inspektorat Provinsi.

Untuk Ahli dari Inspektorat kata Apris, akan memaparkan terkait dengan temuan yang diperoleh Inspektorat. Serta menjelaskan bagaimana hitungannya. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar ada temuan.

“Prinsipnya pengambilan keterangan sesuai dengan prosedur atas pemeriksaan internal inspektorat,” jelasnya.

Sekadar diketahui, UPTD Kepsul, terdapat notice pajak yang hilang sebanyak 751 rangkap dan terdapat penetapan pajak kendaraan yang tidak sesuai sesuai dengan ketentuan senilai Rp.31.570.525.

Modus operandi yang digunakan adalah perbedaan angka penetapan, Nama Wajib Pajak jenis kendaraan dengan nomor polisi dan tidak terdapat penerimaan pajak yang tidak disetor ke kas daerah sebesar Rp.711.911.421 serta pembayaran pajak yang berplat nomor luar dari Kepsul sebanyak 142 dengan nilai pajak sebesar Rp 73.985423. (cr-04/lex)

PEMUSNAHAN: Kepala Kejari Ternate saat memimpin prosesi pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejari

Barang Bukti Narkoba dan Miras Dimusnahkan TERNATE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate melakukan pemusnahan barang bukti perkara narkoba dan minuman keras yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pemusnahan yang digelar di halaman kantor Kejari Ternate itu dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri

Ternate Andi Muldani Fajrin dan Kasat Reskrim Narkoba Polres Ternate, AKP Herri Suhendar.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Ternate, Pardi Muthalib mengatakan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan sabu serta minuman keras jenis captikus tersebut merupakan barang bukti dari

Jaksa Butuh Data Tambahan Kasus APBD Halteng TERNATE - Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) masih memburu sejumlah data dan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua mengatakan, pihaknya masih membutuhkan data atau dokumen tambahan dalam dugaan APBD yang bermasalah tersebut. Tak hanya itu, keterangan dari beberapa pihak terkait juga masih dibutuhkan untuk melengkapi operasi pengumpulan data (Puldata).

“Kami masih membutuhkan dokumen atau data-data tambahan serta keterangan,” katanya saat dikonfirmasi kemarin (3/10).

Ia menjelaskan, operasi pendalaman pada APBD tahun 2014 itu masih

dalam tahap awal. “Ini masih kerja awal. Nanti kita lihat hasilnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak,” jelasnya.

Meski begitu, sejumlah petinggi atau pejabat di Kabupaten Halmahera Tengah akan dipanggil untuk diklarifikasi. Namun, Jaksa Madya di Kejati itu enggan membeberkan siapa saja yang akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

“Ada sejumlah pihak yang diundang tapi belum bisa kami beberkan identitas mereka,” akunya.

Ia mengaku, operasi Puldata yang kini telah memasuki pekan kedua itu masih terus berjalan. Bahkan, sejauh ini, tim yang menangani dugaan kasus itu belum mendapat hambatan apapun. “Prosesnya masih jalan, kalau hasilnya sudah ada maka akan segera kami publikasikan,” tutupnya. (cr-04/lex)

perkara yang yang telah berkekuatan hukum tetap.

Barang bukti yang dimusnahkan itu adalah narkotika jenis sabu-sabu seberat 8 gram, ganja seberat 324 gram, Pil PCC sebanyak 998 butir.

Sementara minuman keras jenis captikus 30 botol, 790 kantong captikus, 5 gelong ukuran 30 liter berisi

captikus, dan satu toples captikus dicampur kayu.

“Ini barang bukti dari perkara yang sudah inkrah. ada yang barang bukti dari tahun 2017 dan 2018,” ungkap Pardi saat ditemui usai pemusnahan barang bukti, kemarin (3/10). Menurutnya, ada barang bukti yang kini belum dimusnahkan oleh Kejari Ternate. Karena, perkara tersebut masih sementara berjalan di Pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Ada barang bukti lain yang belum dimusnahkan, karena perkaranya masih di persidangan,” jelasnya.(cr-04/lex)

Berkas Dua Tersangka Hampir Rampung TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara berencana meningkatkan status perkara dugaan korupsi di UPTB Samsat Ternate dari tahap penyidikan ke penuntutan.

Sejauh ini, tim penyidik masih melakukan perampungan berkas perkara dua tersangka itu yang tidak lain adalah Plt Kepala UPTB Samsat Ternate dan bendaharanya. “Kami masih lakukan perempungan berkasnya. Diusahakan pekan depan sudah dinaikkan ke penuntutan,” ungkap Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua, Rabu (3/10).

Kendati demikian, dalam perkara dua tersangka itu, tim penyidik di bidang pidana khusus Kejati masih melakukan pendalaman dari keterangan ahli.

Untuk itu, pihaknya masih mengundang ahli untuk dimintai

keterangan tambahan sebelum ditingkatkan ke penuntutan.

Menurutnya, sejauh ini, belum ada bukti maupun keterangan yang mengarah pada adanya pelaku lain selain dua tersangka tersebut.

“Nanti kita lihat perkembangannya di pengadilan, kalau mengarah ke adanya pelaku lain maka akan ditindaklanjuti,” tambahnya menjelaskan.

Sekadar diketahui, Plt UPTB Samsat Ternate, Nurmida Ganda dan bendahara Iswan Habib ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pajak kendaraan bermotor tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar lebih. (cr-04/lex)

Antisipasi Info Hoax, Humas Polda Action TERNATE- Kaur Penum Bidang Humas Polda Malut AKP Hefrizon mengatakan, akhir-akhir ini banyak isu atau berita yang meresahkan masyarakat Maluku Utara melalui media sosial. Terutama beredar isu pasca gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Isu tersebut adalah hoax yang disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab Polda Malut melalui bidang humas sudah berkomunikasi dengan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Ternate, Kustoro Hariyatmoko dan pihak BMKG Ternate yang telah menerbitkan Sk Maklumat nomor KP.015/154/TNT/X/2018 .

“Isinya adalah gempa bumi dapat terjadi setiap saat, namun hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan gempa bumi akan terjadi. Karena

itu mengimbau kepada masyarakat agar tidak menanggapi isu-isu yang tidak bertanggung jawab terkait prediksi gempa bumi dan memperhatikan informasi resmi dari BMKG Ternate,” ungkap Efrizon dalam kegiatan Temu Netizen Bersama Siswa Siswi SMAN 1 Kota Ternate, Rabu (3/10).

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat maupun siswa siswa yang berpendidikan agar lebih bijak dan jelih dalam menggunakan media sosial. Sebab menyebarluaskan informasi yang sarat dengan hoaks akan menimbulkan keresahan dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

“Peraturan yang mengatur mengenai kabar berita bohong tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 28 ayat

HOAX: AKP Hefrizon dan Duta Humas Polda saat memberikan arahan dalam acara temu netizen bersama siswa Smansa Ternate

(1) dan (2) yang ancaman hukumannya penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,” jelasnya.

Lanjutnya, dalam kegiatan temu netizen yang digelar di aula SMA

Negeri 1 Ternate tersebut, pihaknya bertujuan memberi wawasan atau pengetahuan kepada Siswa siswi SMAN 1 Kota Ternate tentang bijak dalam menggunakan media sosial. (cr-04/lex)

10

Malut Post

LOKAL SPORT

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Manajer Persib Anggap Ada Mafia Gomes tak Habis Pikir Keputusan Komdis PSSI BANDUNG - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menilai hukuman berat yang diterima timnya dari Komisi Disiplin PSSI sangat tidak adil.

Menurut Umuh, mafia sepak bola berada di balik keputusan Komdis PSSI menjatuhkan sanksi berat untuk Persib. Persib sendiri memang menjadi tim yang mendapat hukuman paling berat dari Komdis PSSI. Tim berjuluk Maung Bandung itu harus menjalani sisa pertandingan Liga 1 2018 di luar Jawa dan tanpa penonton. Selain itu, Bobotoh yang merupakan pendukung Persib tidak diIzinkan menyaksikan perjuangan tim kesayangannya hingga pertengahan musim 2019.

Bukan hanya itu, tiga pemain Persib Ezechiel N’Douassel, Jonathan Bauman, dan Bojan Malisic juga dihukum berat. N’Douassel disanksi lima laga. Sementara itu, Bauman serta Malisic masingmasing dilarang tampil dalam dua dan empat laga.

“Ini aneh. Banyak pemain utama juga disanksi.

Mereka ini banyak yang ingin jadi juara. Tadinya Persib tak diperhitungkan. Mafia-mafia ini yang harus dihabisi,” tegas Umuh, Rabu (3/10).

Dia menambahkan, hukuman bagi Persib kian memperuncing masalah antara Bobotoh dan Jakmania. “Itu sengaja supaya Jakmania dan Bobotoh tak akur. Supaya tambah parah, tambah dendam. Ini malah menambah keruh.

Seperti sengaja supaya perseteruan tidak selesai,” pungkasnya.

Sementara Pelatih Persib Bandung Mario Gomez tidak habis pikir dengan sikap Komisi Disiplin PSSI yang menjatuhkan sanksi berat untuk tim berjuluk Maung Bandung itu. “Jika ini benar soal sanksi pemain dan lainnya, maka ini gila. Ini keterlaLuan. Saya enggak mau main kalau seperti ini,” tegasnya. Dia menyebut tim dan suporter klub lain juga pernah melakukan perbuatan negatif pada musim ini.

Baca: PERSIB.. Hal 11

Kirim Lima Atlet ke Kejurnas Junior

LIGA 1 PT LIB Pastikan Liga Bergulir Besok JAKARTA - PSSI secara resmi mencabut penghentian Liga 1 2018 yang terjadi di akhir pekan ke-23. Melalui surat dengan nomor 4302/UDN/1958/X/2018, PSSI meminta PT LIB kembali menggelar pertandingan Liga 1 2018 pada 5 Oktober besok.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) juga memastikan bahwa Liga 1 2018 kembali bergulir, menindaklanjuti keputusan PSSI. PT LIB sudah menyampaikan kepada klub peserta lewat surat resmi bernomor 284/LIB/X/2018.

“Menindaklanjuti surat PSSI No: 4302/ UDN/1958/X-2018 perihal pencabutan

PANAS: Laga antara Persib Bandung versus Persija Jakarta beberapa waktu lalu. foto: PR Bandung

TERNATE - Taekwondo Maluku Utara (Malut) akan berlaga dalam kejuaraan nasional junior di Cibubur Jakarta, November mendatang.

Pelatih taekwondo Malut pada kejurnas junior di Jakarta 2018 Abd Rahman Wally mengatakan, lima atlet akan dikirim ke kejuaraan ini. Mereka adalah Livia Putri Viyen Manuhutu (42 kg), Ikja Artina W. Kadir (46 kg), Ramdani H. Moni (51 kg), Vernando Satria (54 kg), dan Ryan Aldjogja (45 kg). “Sudah dua bulan mereka berlatih,” katanya.

Tidak tertutup kemungkinan, jumlahnya akan ditambah namun disesuaikan dengan anggaran.

Abd Rahman Wally

Baca: BERGULIR... Hal 11

FOLLOW UP Marco Simic Buka Suara

BBC Halut Optimis di Kejurprov 2018

JAKARTA - Bomber andalan Persija Marko Simic, buka suara terkait kecelakaan yang dialaminya di Semanggi, Senin (1/10) malam lalu.

Dia menceritakan kronologisnya. Menurut Marco, kejadian terjadi setelah dia pulang dari makan malam. “Kejadiannya mungkin antara jam 8 dan jam 9 . Saya lewat flyover Semanggi. Tidak terlalu cepat seperti di tol, tapi juga tidak terlalu lambat. Namun, ketika ada tikungan ada satu mobil yang berhenti karena kehabisan bensin. Saya terlambat melihatnya,” kata Simic. Dia mencoba menghindar, namun ada mobil di belakang yang kemudian sudah berada di samping, dan jika terus menghindar maka mobil yang di samping akan bertabrakan dengannya. “Saya mencoba kembali ke kiri tapi terlambat dan kecelakaan itu terjadi,” sambungnya.

Baca: MARCO... Hal 11

CEDERA Fokus Penyembuhan Cedera JAKARTA - Striker Timnas U-16 Sutan Zico, sudah kembali bersama rekan-rekannya ke Indonesia. mereka gagal melaju ke Piala Dunia U-16, setelah dikandaskan Australia dengan skor tipis 2 - 3.

“Setelah ini saya mau fokus untuk penyembuhan cedera, sembari latihan terus dan bekerja keras untuk menjadi lebih baik,” ujar Sutan.

Dia memang tak dalam kondisi 100 persen di Piala AFC U-16 2018. Sultan masih menderita cedera otot kunci paha (groin) yang didapatkannya sejak beberapa bulan lalu.

Terpaan cedera itu pula yang menjadi alasan mengapa Sutan harus rela tidak lagi menjadi pilihan utama pelatih timnas U-16 Fakhri Husaini. (ant/onk)

SIAP BERTARUNG: Petinju dari Banteng Boxing Camp Halmahera Utara. foto: istimewa

TERNATE- Kejuaraan provinsi (Kejurprov) tinju 2018 bakal digelar dari Pengurus Provinsi (pengprov) Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Maluku Utara, 24 - 28 Oktober.

Salah satu sasana yang akan berpartisipasi adalah Banteng Boxing Camp (BBC) Halmahera Utara (Halut).

Kepada Malut Post, pelatih

BBC Derek Paat mengatakan, mereka sudah melakukan penjaringan. Sebagian yang sudah dipastikan ikut ajang ini adalah petinju elit yakni Rejon, Dowglas, Hiskia Pesik, Kiki Manery, Stewart, Sofyan Oya, Wisti Oya. “Untuk junior ada Anto, Neslon, Elias, dan Alfaro Tange,” katanya. para petinju ini sudah dipoles, dan nanti jelang seminggu

pertandingan mereka menentukan tim inti. “Kita ikut di semua kelas,” tuturnya.

Dia menuturkan petinju dari Kota Ternate patut diwaspadai, namun dia menegaskan tim dari Halmahera Utara tidak bisa dianggap remeh. “Kita juga tidak menganggap remeh petinju dari daerah lain,” tuturnya. (mg04/onk)

Target yang dibebankan kepada mereka tidak muluk-muluk, hanya satu medali perak.

Salah satu atlet Vernando mengaku baru pertama kali mengikuti kejurnas, namun dia berusaha tampil maksimal untuk mengharumkan nama Malut. “Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan nasional namun sebelumnya sudah pernah ikut di tingkat daerah. Saya sangat senang bisa dipanggil mengikuti kejuaraan ini, bagi saya tidak masalah juara berapapun yang penting bisa mengharumkan nama Maluku Utara di kancah nasional,” tuturnya. (mg-04/onk)

Ramaikan Asian Para Games ASIAN Para Games 2018 mulai digelar Sabtu (6/10) di Jakarta. Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DDP PPDI) M a l u k u Utara, mengirim empat anggotanya ke ajang ini K e t u a Soleman H. Luaure DDP PPDI Malut Soleman H. Luaure menjelaskan, empat mantan atlet ini akan menjadi peninjau di Asian Para Games 2018. Mereka adalah Risal Assor dan Alyah Abd Samad (tuna netra), Bahtiar Sailessy (tuna daksa/ pendamping) dan Soleman H. Laure (tuna daksa).

Dia menjelaskan mereka berempat juga mantan atlet Para Games, dan bisa berbagi pengalaman setelah kembali ke Malut. “Kami masih menunggu konfirmasi lanjutan dari Pemkot Ternate,” tuturnya. Dia berharap peran serta pemda, sehingga mereka bisa menjadi peninjau dalam ajang ini. (mg-04/onk)

Atlet Paralayang Korban Gempa Diberi Santunan JAKARTA - Hingga sore kemarin, empat atlet paralayang asal Sulawesi Utara dan Jawa Timur, sudah ditemukan di reruntuhan Hotel Roa Roa

Palu. Lainnya termasuk atlet dari Korea Selatan belum ditemukan Menpora Imam Nahrawi menyampaikan

belasungkawa kepada keluarga dan korban.

Ucapan duka cita itu disampaikan Imam dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora. Dia didampingi Ketua Persatuan Gantole dan Paralayang Indonesia (PGPI), Wahyu Yudha. “Inna lillahi wa inna ilahi raji’un turut berduka untuk para korban di Palu. Saya bersama Bapak Wahyu menyampaikan bahwa keluarga besar Kemenpora betul-betul berduka cita karena sampai sekarang ada beberapa atlet paralayang ditemukan,” kata Imam.

Kata Imam, ada 33 peserta dan tiga diantaranya merupakan atlet luar negeri. Yakni dari Korea Selatan, Singapura, dan Belgia. Rencana awal, Kejuaraan Terbuka Lintas Alam itu bergulir 27 September sampai 3 Oktober. Namun, pada Jumat (28/9/2018), terjadi gempa berkekuatan 7,1 Skala Ritcher dan mengakibatkan tsunami.

Disebutkan menteri asal Bangkalan ini ada tujuh peserta kejuaraan yang hilang kontak sejak kejadian. Mereka adalah yang tertimbun di Hotel Roa-Roa, yakni Ardi Kurniawa, Reza Kambey, Fahmi, Franky Kowas, Petra Mandagi, Glen Mononutu, dan Dong Jin Lee (Korea Selatan).

Pada 1 Oktober, ditemukan Petra Mandagi (Sulut) dan Glen Mononutu (Sulut) dalam kondisi meninggal. Menyusul ditemukan Ardi Kurniawan (Jatim) dan Franky Kowas, juga dalam keadaan tidak bernyawa. “Kebanyakan dari mereka tidak menderita secara serius hanya atlet bernama Viki tertimpa di kepala akibat gempa tapi kondisi tak terlalu parah. Lalu keluarga Ardi Kurniawan yang menginginkan jenazah dipulangkan ke Batu, Malang. Tapi karena susah kami mohon keluarga mengikhlaskan untuk dimakamkan satu tempat di Palu,” katanya, seperti dilansir dari detiksport..

Pemerintah lanjut Menpora, akan memenuhi hak-hak pelatnas karena mereka karena masih tanggungan negara. “Sekaligus kami berikan tali asih atau santunan kepada keluarga. Uang duka sudah kami kumpulkan karena yang kami berikan tak hanya atlet paralayang yang meninggal atau cedera tapi atlet PPLP juga. Kami ada 100 orang PPLP. Kami berharap yang belum semoga ditemukan oleh tim evakuasi kita,” tambah Imam. (dts/onk)

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

...PERSIB Samb Hal. 10

Namun, menurut pelatih asal Ar-

...BERGULIR Samb Hal. 10

penghentian sementara Liga 1 2018 tertanggal 1 Oktober 2018 dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, bersama ini PT Liga

...MARCO Samb Hal. 10

Simic juga menambahkan bahwa mobil Pam Obvit berhenti karena kehabisan bensin, tapi tidak ada tanda-tanda rambu-rambu yang menjelaskan itu. “Tidak ada sirine dari mobil itu, atau segitiga peringatan diletakkan di jalan, atau lampu

SAMBUNGAN gentina itu, klub dan suporter tim lain tidak mendapat sanksi berat. “Kenapa harus Persib Bandung yang kena ini?

Ini tidak tahu malu. Terlalu banyak sanksi,” kata Gomez. (jpnn/onk) Indonesia Baru (LIB) menyampaikan bahwa kompetisi Go-Jek Liga 1 2018 akan dilanjutkan kembali mulai 5 Oktober 2018,” tulis surat PT LIB yang ditandatangani Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan. PT LIB juga mengirim jadwal lengkap pertandingan ke tiap-tiap tim.(dts/onk) polisi, jadi sangat sulit bagi saya untuk tahu,” ungkap Simic, seperti dilansir dari detiksport. Polisi kemudian membawanya untuk meminta keterangan. Dia menjalani tes alkohol, hasilnya negatif. “Saya mungkin melakukan sedikit kesalahan, tapi yang salah adalah ada orang yang parkir mobil di sana, saya diberitahu bahwa itu bukan kesalahan saya,” ujarnya. (dts/onk)

Juergen Klopp Tetap Memilih Mohamed Salah?

PELATIH Liverpool, Juergen Klopp, bisa membuat perubahan besar ketika timnya datang ke Stadion San Paolo guna menghadapi Napoli pada Rabu (3/10/). Klopp bisa tetap memilih Mohamed Salah atau menyingkirkannya ke bangku cadangan.

Alasan rotasi ini bukan hanya karena pada Minggu (7/10) Liverpool juga harus menghadapi lawan berat bernama Manchester City, tetapi juga justru demi kebaikan tim saat melawan Napoli.Di bawah mistar, Alisson Becker tak akan terganti. Ia ahli dalam menghalau lawan membuat gol. Saat melawan Chelsea (29/10), ia membuat tiga penyelamatan hebat, meski kebobolan sekali.

Alisson menyelamatkan gawangnya dari kebobolan dari situasi satu lawan satu kontra Willian dan Eden Hazard.

Dari lini belakang, kuartet Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk dan Andy Robertson masih jadi opsi terbaik. Baru di lini tengah potensi perubahan sangat besar terjadi.

Georginio Wijnalum membuat aliran bola Liverpool lebih mengalir ketika ia dijadikan gelandang pertama di hadapan lini belakang. Di depannya ada James Milner atau Naby Keita.

Opsi trio ini diambil bila ingin Liverpool bermain lebih berani.

Tenaga Milner dan Keita akan sangat krusial demi mengimbangi kelincahan gelandanggelandang Napoli. Bergeser ke depan, pilihan besar yang harus dibuat Klopp adalah apakah Mohamed Salah kembali dija-

dikan starter?

Sang pelatih sudah beberapa kali menyebut Salah masih belum dalam performa terbaiknya.

Hal itu juga tercermin dari koleksi golnya. Sentuhan emasnya di depan gawang masih belum terlihat meski punya banyak peluang bagus. Mo belakangan sering membuat peluang bagus.

Klopp menyebut kepercayaan dirinya sedang rendah.

Di sisi lain, performa Daniel Sturridge dan Xherdan Shaqiri bisa mendorong Klopp melakukan perubahan drastis. Sturridge, meski dengan keterbatasan waktu main, menjadi salah satu pencetak gol terbanyak tim, empat gol.

Sturridge mencetak gol di laga-laga penting. Golnya lahir kontra PSG dan Chelsea di Piala Liga dan lagi-lagi Chelsea di Premier League.Klopp bahkan bisa mengubah skema tim menjadi 4-2-3-1 bila memutuskan memainkan Sturridge dan Firmino bersamaan. Firmino akan bermain di belakang Stu. Meski punya opsi itu, Klopp kemungkinan tetap menjadikan Firmansah andalan di depan.

Salah punya pengalaman melawan klub Italia seiring pilihan kariernya yang sempat menjadi andalan Fiorentina dan AS Roma.Bersama kedua tim itu, Mo sudah lima kali melawan Napoli. Salah dua kali menang, sekali imbang, dan dua kali kalah. Ia hanya membuat satu gol dan dua assist.

Lagi-lagi, meski tak catatannya tak sempurna, pengalaman Salah melawan tim Italia bisa sangat berharga.(bln/*)

...CATATAN Samb Hal. 1

Evakuasi tersebut adalah mitigasi terbaik di dunia internasional karena kasus Gunung Colo tidak menimbulkan korban sama sekali. PBB pun menetapkan prosedur dan mekanisme Prof. John A.Katili itu sebagai standardmitigasi dunia. Bahkan Jepang sebagai negara dengan tingkat kerawanan gempa nomor wahid di dunia, mengadopsi SOP Prof. John Katili tersebut menjadi kurikulum wajib pada semua tingkatan sekolahnya, mulai sejak TK. Jepang memiliki penunjuk arah rute evakuasi dan sentral embarkasi pada tiap-tiap kota dan bahkan pada tingkat kecamatannya atau district. Prof.John Katili karena jasa-jasanya atas mitigasi bencana bagi dunia itu, mengantarkan beliau hingga liang lahatnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena dia adalah tokoh dunia. Alangkah sayangnya jika bangsa ini justru kebingungan menetapkan SOP bencana alam sementara dunia merujuk kepada kita. Padahal negeri ini adalah ring offire karena dikelilingi oleh cincin api, diapit oleh empat lempengan patahan

...RATNA Samb Hal. 1

Membela kebohongan yang saya buat,” kata Ratna saat konferensi pers di bilangan Tebet, Jakarta, Rabu (3/10).

Tak hanya kepada Prabowo, Ratna juga menyampaikan permohonan maaf kepada mantan Ketua MPR Amien Rais yang dianggapnya turut mempercayai kebohongannya. Ratna juga meminta maaf pada semua pihak yang terkena dampak dari apa yang ia lakukan. “Saya juga minta maaf pada semua pihak yang mungkin dengan suara keras tapi kali ini berbalik kepada saya,” kata Ratna.

Ratna mengakui, pada tanggal 21 September 2018 mendatangi rumah sakit khusus bedah untuk menemui dokter ahli bedah plastik di Jakarta. Berbeda dengan informasi sebelumnya yang menyatakan Ratna mengalami kekerasan di Bandung pada tanggal tersebut.

“Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat dia menyedot lemak pipi kiri,” katanya.

Ratna pun berjanji akan memperbaiki dan meneruskan perjuangan yang menurutnya sedang terhenyak. “Demi Allah saya tidak berniat berbuat seperti itu. Semoga ini tidak pengaruhi perjuangan kita,” ucapnya.

Dalam konferensi pers tersebut, ibunda aktris Atiqah Hasiholan ini juga menjelaskan awal dirinya berbohong dianiaya orang. Dia mengaku berbohong pertama kali kepada anaknya saat mengetahui wajahnya lebam.

Ratna mengatakan saat itu anaknya

Malut Post

11

dunia yang berisiko gempa dan gunung meletus setiap saatnya. Apakah kita ini bangsa pengidap amnesia sejarah, suka melupakan karya tokoh anak bangsa sendiri? Padahal putri Prof.

John Ario Katili, kalau saya tidak keliru, juga adalah pengajar ekologi di ITB pula, Dr. Amanda KatiliNiode. Sekitar tahun 2001, saya pernah mengutus tim Pemda Kabupaten Maluku Utara untuk meminta pendapat ke beliau di Bandung, Direktorat Vulkanologi, untuk mencabut status tertutup Pulau Makian karena gunung berapi, sejak 1975 dinyatakan tertutup. Rekomendasi mereka menjadi dasar kami membuka status Pulau Makian menjadi kecamatan kembali. Dengan memperhatikan tanda-tanda rute evakuasi dan pelabuhan-pelabuhan embarkasi pun dibangun sesuai saran dari Bandung tersebut. Gorontalo telah memberikan sesuatu kepada dunia tentang mitigasi bencana terbaik ditangan seorang putranya. Sayangnya mitigasi tersebut tidak menjadi kurikulum nasional sebagaimana bangsa-bangsa lain menirunya, misalkan Jepang dan Chili.

Kasus Palu dan Donggala, padahal bencana Lombok belum pula reda dari benak kita. Tidak hanya itu, neg-

eri ini punya catatan panjang tentang bencana, entah sejak tragedi Krakatau, 1883, dengan tsunami akbar yang menyapu dari Selat Sunda, Banten dan Lampung hingga tragedi tsunami Aceh yang mengorbankan 500 ribu jiwa yang meninggal. Kita di Maluku Utara pun pernah dilanda tsunami di Kepulauan Sula pada 1965 karena gempa besar dengan 7,5 SR. Dan kini kita seakan terhentak kembali, bahkan kebingungan memulai dari mana dan harus berbuat apa. Malah di Palu sempat terjadi chaospula karena kita ternyata tak memiliki crisiscenter dan disastermanagement yang mumpuni. Padahal Prof.John Ario Katili meninggalkan heritage bagi dunia tentang mitigasi bencana. Legacybeliau bagi dunia, seakan luput dimata anak negeri ring offire ini.

Bahkan kabarnya peralatan buoy, alarm tsunami sebagai early warning system di Teluk Palu pun tidak berfungsi karena dirusak aksi vandalisme kita.

Dan akibatnya seperti yang kita alami sekarang. Saking dahsyatnya bencana ini hingga akhirnya 26 negara pun membuka tangan mau membantu kita, bangsa yang amnesia ini. Afala’ayatafakkarun, afala’ata’kilun kata Almarhum Cak Nur, sang guru bangsa.(*)

bertanya mengapa wajahnya lebam.

Dia langsung menjawab dipukuli orang.

“Saya ditanya anak saya, saya jawab dipukuli orang. Jawaban pendek itu terus dikorek karena anak lihat ibunya lebam-lebam. Saya tak pernah membayangkan kebodohan ini,” kata Ratna.

Ratna mengatakan selama sepekan terakhir, cerita tentang wajah lebam karena dipukuli orang berputar pada keluarga. Dia mengatakan hal ini tidak ada kaitannya dengan urusan politik.

“Saya enggak tahu bagaimana tapi saya kembali pada cerita itu. Mohon ini jangan dianggap saya mencari kebenaran.

Ini salah,” ungkapnya seperti dilansir dari CNN Indonesia.

Ratna mengakui membiarkan kebohongan itu. Bahkan dia berpikir untuk mengembangkan cerita bohong tentang penganiayaan itu. “Saya terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita,” kata Ratna.

Saat bertemu dengan sejumlah koleganya, termasuk para elite politik di kubu Prabowo Subianto, Ratna pun membiarkan cerita bohong itu. Namun belakangan dia meminta maaf atas kebohongan yang dilakukannya. “Bohong itu sebuah perbuatan yang salah, dan saya tidak punya jawaban bagaimana mengatasi kebohongan kecuali mengakui dan memperbaikinya,” kata Ratna.

Sebelumnya, Juru Bicara Rumah Sakit Khusus (RSK) Bina Estetika Hariesman membenarkan pihaknya sudah menerima pasien atas nama Ratna Sarumpaet (RS) sejak tanggal 20 September 2018.

Sejumlah pihak menyebut Ratna dianiaya pada 21 September di Band-

ung Jawa Barat. Salah satu yang menyampaikan adalah juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan politikus Gerindra Rachel Maryam juga menyebut Ratna dianiaya.

Prabowo juga mengatakan Ratna dianiaya. Calon presiden nomor urut 02 itu menyebut kasus yang dialami Ratna sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Malam tadi, calon Presiden Prabowo Subianto meminta Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Saya meminta Ratna mengundurkan diri,” kata Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta, Rabu (3/10).

Prabowo kemudian memastikan Ratna sebetulnya sudah mengirim surat untuk mengundurkan diri sebagai anggota tim pemenangan di pilpres 2019.

“Beliau sudah mengundurkan diri, sudah ada suratnya,” kata Prabowo yang tampak didampingi Amien Rais, Sandiaga Uno dan tokoh lainnya.

Atas dasar itu, Prabowo memastikan akan mempersilahkan jika ada proses hukum yang harus diaksanakan Ratna.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, Ratna memang harus bertanggung jawab. Selain itu, Prabowo juga menekankan tidak mentolerir segala bentuk berita bohong atau hoaks. “Kalau ada tim kami yang berbohong kami tindak bahkan minta aparat untuk melakukan tindakan sesusai dengan hukum,” tegasnya.(cnn/kai)

Chinese Taipei Open 2018, Tania/Vania Menang KEMENANGAN pasangan Tania Oktaviani Kusumah/Vania Arianti Sukoco pada babak kesatu memastikan Indonesia punya empat wakil ganda putri pada babak kedua turnamen Chinese Taipei Open 2018. Duet Tania Oktaviani Kusumah/ Vania Arianti Sukoco melangkah ke babak kedua setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Lin Ying Chun/Pai Yu Po. Dalam laga yang berlangsung di Taipei Arena, Taipei City, Taiwan, Rabu (3/10) tersebut, Tania/Vania menang dengan skor 21-19, 23-21. Dilansir BolaSport.com dari Tournament Software, laga antara Tania/Vania dan Lin/Pai berjalan sengit baik pada gim kesatu maupun kedua.

Berkali-kali, kedua pasangan bergantian mendulang poin.

Namun, Tania/Vania selalu mampu menemukan jawaban atas tantangan Lin/Pai. Pada gim kesatu, Tania/Vania mengunci kemenangan setelah memetik dua poin beruntun dalam kedudukan 19-19, sementara pada gim kedua, Tania/ Vania memastikan diri keluar sebagai pemenang setelah menjalani setting point.

Tania/Vania merupakan wakil ganda putri terakhir yang melakoni laga babak kesatu Chinese Taipei Open 2018.

Sebelumnya, tiga pasangan ganda putri Merah Putih yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Ribka Sugiarto, Pitha Haningtyas Mentari/Rosyita Eka Putri Sari, dan Agatha Imanuela/Siti Fadia Silva Ramadhanti sudah lebih mengamankan tempat pada babak kedua.

Febriana/Ribka melaju ke babak kedua setelah membuat kejutan dengan menyingkirkan pasangan unggulan kelima dari Malaysia, Lim Chiew Sien/Tan Sueh Jeou, dengan skor 21-19, 12-21, 21-16.

Adapun Pitha/Rosyita lolos setelah menundukkan Peng Li Ting/Yu Chien Hui (Taiwan) dengan skor 21-16, 21-13, sedangkan Agatha/Fadia yang menjadi unggulan kedelapan mengatasi wakil tuan rumah lainnya, Tai Wei-Ling/Wu Fang Chien, 21-9, 17-21, 21-16.

Sementara itu, pasangan Yulfira Barkah/Jauza Fadhila Sugiarto langsung tereliminasi setelah dikalahkan unggulan teratas asal Jepang, Ayako Sakuramoto/ Yukiko Takahata, 10-21, 25-23, 8-21. (bln/*)

Lawan OSO, KPU Tetap Jalankan Putusan MK JAKARTA- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan mengatakan KPU akan tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meskipun nantinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki pendapat berbeda. “Apapun putusan Bawaslu, kami ikuti putusan MK. Karena dia yang berwenang,” kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir CNN. Pernyataan Wahyu itu disampaikan Wahyu menanggapi sidang ajudikasi penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang masih berproses di Bawaslu. Dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU ini dilaporkan Oesman Sapta Odang (OSO).

Ketua Umum Partai Hanura itu mempersoalkan penerbitan aturan perubahan PKPU terkait pencalonan anggota DPD serta Surat Nomor 1043/

PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD. Isi surat itu mewajibkan calon sementara anggota DPD menyerahkan salinan Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari kepengurusan parpol yang paling lambat diserahkan pada 19 September 2018 pukul 24.00 WIB atau satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Jika tidak ada bukti surat tersebut, maka KPU RI tidak bisa menetapkan caleg tersebut ke dalam (DCT) pemilu 2019.

Wahyu mengatakan perubahan aturan pada PKPU dan penerbitan surat kepada OSO itu merupakan tindak lanjut dari putusan MK nomor 30/ PUU-XVI/2018 pada 23 Juli 2018. Dalam putusannya, MK mengatur larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota DPD. Wahyu menilai langkah KPU RI me-

nambah syarat di dalam PKPU serta menerbitkan surat agar OSO menyertakan bukti mundur dari parpol itu sudah sesuai aturan. Karena, ini mengacu pada putusan MK selaku lembaga pengadilan.

Menurut Wahyu konteks kasus ini sama dengan polemik mantan koruptor yang didaftarkan menjadi caleg. Karena pada akhirnya KPU mengacu pada putusan Mahkamah Agung, meskipun sebelumnya Bawaslu sudah lebih dahulu memenangkan gugatan mereka.

Karena itu terkait laporan yang diajukan OSO maka KPU juga mengacu pada putusan lembaga pengadilan, yakni MK. “Putusan Bawaslu tentang narapidana kasus korupsi tidak kita laksanakan.

Kami melaksanakan putusan MA. Putusan akhirnya ya putusan MA. Kami mengacu pada putusan MK apapun putusan bawaslu (soal OSO),” kata dia.

(CNN/mpf)

12

Malut Post

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

PENGARAH: Syahrani Somadayo, Buchari Mahmud, Kasman Tan, Safri Awal dan Pudja Sutamat

PENANGGUNG JAWAB: Mukmin Buamona, S.H. PIMPINAN REDAKSI: Drs. Syamsul Bachri Assagaf REDAKTUR PELAKSANA: Fadli Muhammad S.T.

Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si.

SafriAwal, S.Pd., M.Si.

SyahraniSomadayo, S.T., M.Si.

Kasman Tan, S.E.

PudjaSutamat, S.Sos., M.Si.

MukminBuamona, S.H.

Anggota KPU Provinsi Malut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Ketua KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Anggota KPU ProvinsiMalut

Sekretaris KPU Provinsi Malut

STAF REDAKSI: Taslim Koda, S.H., Zaida Daud, S.E., Nurani Hi. Abu, S.H., Ulfa Hi. Muhamad, S.Sos., Nurmala Hamid, S.IP., Jamila Ibrahim

FOTOGRAFER: Irfan Hi. Hanafi, M. Rustam Bopeng ARTISTIK: Kadjum Kalfangare, S.H.

Alamat Redaksi: KPU Provinsi Maluku Utara, JalanAnggrek No. 9, Dakomib, Kota Ternate. Telpon 0921-3125957 Website: malut.kpu.go.id, Email Redaksi: kabarkpumalut@gmail.com

Empat Anggota KPU Malut Menuju Wilayah PSU Hari Ini Bimtek Penyelenggara Ad Hoc di Kecamatan Sanana TERNATE, malut.kpu.go.id - Empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah menuju ke Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Rabu (3/10) kemarin. Mereka adalah Pudja Sutamat, Kasman Tan, H. Buchari Mahmud dan Safri Awal.

Tujuan empat komisioner KPU Malut ke wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut dalam rangka memonitoring pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) tiga penyelenggara ad hoc, yakni

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bimtek KPPS, PPS dan PPK di Kecamatan Sanana akan dilaksanakan pada Kamis (4/10) hari ini, sementara untuk Taliabu Barat direncanakan pada Jumat (5/10) atau Sabtu (6/10) mendatang. “Jadi, bimtek ini difokuskan untuk garda terdepan seperti KPPS, terutama bagaimana merapikan administrasi pasca pemungutan seperti formulir C7,” jelas Pudja Sutamat, anggota KPU Malut, Senin (1/10).

Dalam bimtek nanti yang paling ditekankan adalah bagaimana melayani pemilih, mulai dari mengisi daftar hadir, memeriksa jari tangan, klasifikasi daftar pemilih, menyalurkan hak suara sepanjang memiliki identitas yang jelas, ketat, tepat, tidak ada komplain. “Bimtek ini akan diakhiri dengan simulasi pemungutan suara,” tambah Pudja. (tim-hupmas/kpu-malut)

Ketat Mengawal Coklit di Enam Desa

Kampanye Harus Damai TERNATE, malut.kpu.go.idJingle Pemilu 2019 Pemilih Berdaulat Negara Indonesia Kuat lamat-lamat terdengar di sepanjang Lapangan Ngaralamo Salero Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut). Sekitar pukul 07.00 dipenuhi ratusan simpatisan dari 40 peserta Pemilu 2019. Di area yang tak pernah sepi dari aktivitas masyarakat yang berolah raga minggu pagi (23/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malut, tampak cukup sibuk menyelenggarakan deklarasi kampanye damai serentak semua provinsi di Indonesia.

DeklarasiKampanyeDamaimerupakanagenda nasional yang merupakan program dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,dengan men-

gusung tema menolak Hoax, Politisasi SARA, dan Politik Uang. Kegiatan serupa juga diselenggarakan di 34 Provinsi lainnyadi Nusantara. Surat edaran Ketua KPU Republik Indonesia (RI) bernomor 1031/PL 02.4SD/06/KPU/XI/2018, tertanggal 6 September 2018, adalah acuan resmi diadakannya kegiatan tersebut.

Selain 40 Peserta Pemilu, diundang para rektor, organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi pimpinan daerah, perwakilan instansi atau lembagalembaga pemerintahan terkait, serta seluruh unsur stakeholder yang terkait dalam proses pembangunan demokrasi.

Orasi demokrasi diawali oleh Muksin Amrin, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan disusul oleh Syahrani Somadayo,

Ketua KPU Malut.

“Dengan menampilkan budaya kearifan lokal diharapkan kampanye selama 203 hari bisa berjalan lancar dan aman” ungkap Syahrani dalam penyampaian orasi demokrasi.

Pembacaan naskah ikrar Deklarasi Kampanye Damai oleh seluruh Partai Politik dan Calon DPD yang dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi Kampanye Damai,dengan pelepasan burung sebagai lambang masa kampanye sudah mulai.

Deklarasi Kampanye Damai diakhiri dengan karnaval jalan kaki bersama KPU Malut, Bawaslu,DKPP dan peserta pemilu, serta stakeholder lainnya sesuai rute yang telah disepakati bersama. (tim-hupmas/kpumalut)

GALERI FOTO UPACARA MEMPERINGATI HARI BHAKTI PANCASILA

PROSES COKLIT: Dua Komisioner KPU Provinsi Malut, Kasman Tan dan H. Buchari Mahmud saat memantau proses coklat di enam desa, baru-baru ini.

TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) ketat memantau kerja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di enam desa di Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo mengatakan, proses coklit tersebut juga dikawal oleh KPU Halmahera Barat dan KPU Halmahera Utara. “Kami dari KPU Provinsi tetap intens melakukan pengawalan terhadap coklit di enam desa,” tegas Syahrani Somadayo, Sabtu (29/9/).

KPU Malut juga intens mengirim sejumlah staf ke enam desa untuk mengawal proses pencoklitan data pemilih. “Staf dari KPU Malut bergantian turun di enam desa. Kita juga perintahkan ke KPU Halut dan Halbar agar mengawal ketat,” ujarnya. (tim-hupmas/kpumalut)

Gelorakan Gerakan Melindungi Hak Pemilih TERNATE, malut.kpu. go.id - Gerakan Melindungi Hak Pemilih (GMHP) mulai digelorakan.

Ini bagian dari sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memastikan dirinya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terkait Gerakan Melindungi Hak Pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota akan membuka posko layanan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019. Posko yang dibentuk tersebut, di antaranya posko pengaduan dan layanan keliling. Gerakan ini dimulai 1-28 Oktober 2018.

“Ini bagian dari sosialisasi, bahwa kita gencar menyampaikan

kepada masyarakat bahwa siapa saja yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah melakukan perekaman e-KTP namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) silakan lapor ke kita.

Intinya, ini gerakan untuk menarik perhatian masyarakat,” tutur Syahrani Somadayo, Ketua KPU Malut, Senin (1/10).

KPU menargetkan pada Pemilu tahun 2019 ini tidak ada lagi pemilih yang menggunakan KTP. Kalau ada, pun sedikit, jangan terlalu banyak. “Harapan kita seperti itu, sehingga siapa saja yang merasa telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di DPT, bisa lapor ke seluruh penyelenggara pemilu, bisa ke KPPS, PPS, PPK, ataupun KPU,” pungkasnya. (tim-hupmas/kpu-malut)

DCT DPRD Provinsi Malut Sebanyak 670 TERNATE, malut.kpu.go.id.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar pleno Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilu 2019, Kamis (20/09), bertempat di Sekretariat KPU Malut Jl. Anggrek 9 Lingkungan Dacomib, Ternate. Rapat dimulai pada pukul 14.00 Wit, yang dipimpin oleh Kasman Tan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, beserta anggota, Pudja Sutamat, Buchari Mahmud dan SafriAwal.

Pleno ini dihadiri oleh para petugas penghubung peserta pemilu dan operator 16 Partai Politik. “Ada beberapa calon anggota DPRD Provinsi yang terpidana kasus korupsi tidak diakomodir pada DCS lalu, dan mereka menang

gugatan di Bawaslu, serta menyusul putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan terpidana korupsi, pada penetapan DCT mereka dimasukkan dalam DCT, “ ujar Kasman Tan. Kasman menjelaskan, setelah penetapan (DCT) tidak ada perubahan dan tidak akan diakomodir lagi bagi partai politik yang akan melakukan penggantian nama dan gelar.

Hasil penetapan dan validasi DCT dikoreksi langsung oleh masing-masing Partai Politik. Pleno penetapan DCT terdapat 670 calon legislator yang terbagi pada lima daerah pemilihan. Validasi nama-nama calon legislator oleh parpol dihadiri Fahrul Muid, anggota Bawaslu Provinsi Malut. (tim-hupmas/ kpu-malut)

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

MAJANG POLIS

Malut Post

13

Pencurian Penutup Drainase Makin Marak Bawa Nama Pemkot, Datang Pakai Mobil Lalu Cabut Penutup Drainase Diduga Dijual ke Pembeli Besi Tua

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE - Kasus hilangnya penutup saluran drainase di Kota Ternate makin marak. Sejumlah penutup drainase yang baru dilakukan pengadaan tahun ini banyak yang raib setelah dipasang. “ Informasi dari warga yang laporkan ke kami bahwa ada orang yang mengatasnamakan pemkot, sering datang dengan mobil lalu mem-

Kasus hilangnya penutup saluran air yang terbuat dari besi baja itu sudah sering terjadi.

Namun yang baru menjadi perhatian masyarakat adalah saat ini. Di tahun 2016 dan 2017 pengadaannya juga banyak sekali yang hilang.

Meski terjadi banyak kehilangan Risval belum mau membawa persoalan ini ke ranah hukum sebab belum ada bukti yang kuta.

buka penutup saluran drainase itu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risval Tri Budiyanto, kemarin (3/10).

Menurut Risval, pencurian penutup saluran drainase banyak terjadi pada kawasan jalan di Kelurahan Kalumpang dan Santiong. Ada puluhan penutup drainase yang dicuri. “ Tadi setelah dapat informasi dari warga langsung kami turun cek dan ternyata memang banyak yang hilang,” aku Risval.

Baca: PENCURIAN.. Hal 16

Penderita Jantung Meningkat Tajam POSKO UTAMA PEDULI PALU & DONGGALA Bersama

121.059.000

I. PENYUMBANG DANA 1. Celengan Lain 2. Boinira Johar Kambey 3. Bakri Rajilun 4. Ibu Farida / Maliaro 5. H. Alwi Albaar /Jati 6. Talib H. Abdullah 7. Hj. Ratna Abas 8. KSP Bobato Lestari 9. Hj. Rahma / Maliaro 10. Bpk. Irapi Bandung

Rp 6.300.000 Rp 100.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000 Rp 600.000 Rp 100.000 Rp 500.000 Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 200.000

12 Koli Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 3 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Dos Supermi

Bersambung... Hal. 16

PELANTIKAN Pemkot Tunda Pelantikan TERNATE - Rencana pelantikan 100 pejabat eselon III, IV dan kepala sekolah (kepsek) yang sedianya dilakukan, Kamis (3/10) hari ini dibatalkan. Belum tahun pasti, alasan mengapa pelantikan yang sudah dijadwalkan itu tak jadi dilakukan. “Kita tunda. Nanti akan dijadwalkan ulang bersamaan dengan pelantikan pejabat eselon II,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Junus Yau, kemarin (3/10).

Baca: TUNDA.. Hal 16

PEDULI Hari Ini, Burhan Jalani Operasi TERNATE – Setelah melewati serangkaian pemeriksaan di Rumah Sakit Wahidin Makassar, Burhan balita berusia 1,7 tahun yang lahir tanpa anus, hari ini sekitar pukul 08.00 WIT dijadwalkan akan menjalani operasi lubang anus. “Rencananya besok (hari ini red) dioperasi,” kata orang tau Burhan, Saida Rumbiya melalui sambungan telepon, kemarin (3/10).

Baca: OPERASI.. Hal 16

2016

2017

2018 (hingga Juli)

31 penderita.

56 penderita.

214 penderita.

Meninggal 21 penderita

Meninggal 20 penderita

Meninggal 10 penderita

PENYEBAB, FAKTOR RISIKO DAN GEJALA PENYAKIT JANTUNG Tersumbatnya pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung (pembuluh koroner).

Sumbatan ini disebabkan oleh timbunan kolesterol berupa plak yang menempel di dinding pembuluh darah.

II. PENYUMBANG BARANG (PAKAIAN, MAKANAN DLL) 1. KOSAKATE 2. H. Alwi Albaar 3. Hamba Allah 4. Hamba Allah 5. Rosa 6. Amran 7. Hj. Muryati 8. Yadi / Tobeleu 9. Hamba Allah 10. H. Jainab

Baca: JANTUNG.. Hal 16

PENDERITA JANTUNG 2016-2018

Saldo hingga Rabu (3/10)

Rp

TERNATE – Penderita penyakit jantung di Kota Ternate terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate mencatat pada tahun 2016 terdapat 31 penderita.

Rata-Rata Berusia di Atas 45 Tahun

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

TAK SADAR LINGKUNAN Kurangnya kesadaran menjaga lingkungan membuat sampah dibuang sembarangan.

Seperti yang terlihat pada gambar, Rabu (3/10) salah satu warga yang membuang sampah di kawasan pesisir pantai Kalumata. Ini tidak patut dicontoh karena pesisir pantai harus dijaga dan terbebas dari sampah.

Jusuf Gagas Proyek Perubahan Lentera Wisata

Faktor yang meningkatkan risiko penyakit jantung, seperti merokok, kebiasaan mengonsumsi makanan yang berlemak dan tekanan darah tinggi.

Gejala jantung, sesak napas, sakit atau nyeri di bagian dada, merasa lemah dan pusing serta sangat gelisah atau cemas

TERNATE - Layanan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan (Lentera Wisata) merupakan salah satu proyek perubahan yang digagas reformer Jusuf Sunya saat Diklat Pim II BKPSDM Bali tahun ini.

Proyek perubahan yang digagas itu bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan.

PROYEK PERUBAHAN: Reformer Jusuf Sunya saat berkonsultasi dengan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman

Baca: PERUBAHAN.. Hal 16 ABD YAHYA ABDULLAH/MALUTPOST

Brenda Laurencia Salim Siswi Pemalu yang Banyak Prestasi

Dua Kali Wakili Malut di Lomba Nasional Setelah lolos seleksi mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota hingga provinsi, Brenda Laurencia Salim siswa SMP Khatolik Bintang Laut, pada 2017 lalu akhirnya mewakili Maluku Utara (Malut) pada lomba Ki Hajar (Kita Harus Belajar). Tahun ini Brenda, kembali dipercayakan mewakili Malut diajang bergengsi itu.

Arwani Jufri, Ternate

BRENDA Laurencia Salim

ARWANI JUFRI MALUT POST

“ TAHUN lalu dari 34 provinsi, saya berada di urutan 17. Kali ini saya akan berusaha untuk lebih baik, rencananya akan berangkat ke Jakarta pada 9 Oktober nanti,” kata Brenda sapaan akrabnya, saat mengawali perbincangan dengan Malut Post, di sekolahnya, SMP Khatolik Bintang Laut, kemarin (3/10).

Pada seleksi untuk bisa ke ajang nasional tahun ini, anak dari pasangan Joni Tamrin dan Santi mengaku sangat ketat seperti tahun lalu. Apalagi sudah masuk di lima besar tingkat Provinsi, seluruh pesertanya hebat-hebat.

Di tingkat provinsi mereka harus melewati tiga tahap tes, yakni tes tulis, wawancara dan presentasi.

Baca: BRENDA.. Hal 16

14

Malut Post

AROUND TERNATE

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Trotoar Jadi Tempat Dagang BBM Eceran

Fitrah/Malut Post

BBM: Kondisi trotoar di hampir seanteru Ternate yang disalah gunakan sebagai area jual BBM eceran

SEMENTARA ITU Tikungan Depan Kantor Camat Ancam Pengendara

TERNATE - Jika diperhatikan, hampir setiap sudut dalam kota Ternate, pedagang sengaja meletakan lapak jualan BBM eceran tepat di atas badan trotoar, dan itu berlangsung cukup lama namun pengawasan terhadap kondisi kota dinilai lemah oleh sebagian masyarakat pantauan koran ini Selasa kemarin, untuk di jalan protokoler dari Bandara menuju ke kawasan dalam kota, seluruh trotoar hampir dipenuhi lapak pedagang, tidak hanya untuk BBM eceran namun dagangan kue, jualan es dan pangkalan ojek penuhi badan trotoar. Sujian Abdurahman warga kota Ternate yang diwawancarai koran ini di kawasan Salero terkait lapak pedagang ini mengatakan, penataan kota Ternate semakin hari sebenarnya semakin baik, dimana fasilitas umum untuk ma-

syarakat kota begitu cepat di sediakan, hanya saja kekurangan Pemkot Ternate adalah kurangnya pengawasan terhadap fasilitas umum yang disediakan untuk masyarakat, itu sebabnya kenapa banyak oknum warga yang sengaja menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan sendiri.

“Ambil contoh pedagang yang menggunakan badan trotoar, jika pihak Pemkot Ternate melalui Dinas terkait yang bertanggungjawab sebagai pengawas fasilitas umum ini bekerja dengan baik, maka saya yakin persoalan warga gunakan fasilitas umum ini akan bisa ditekan bahkan dihilangkan, karena memang ada yang mengawasi, persoalannya saat ini karena tidak ada yang mengawasi dan bertanggungjawab untuk menjaga fasilitas umum makanya warga nekat mendirikan lapak

Disperindag Mulai Tertibkan Pedagang Bantah Jelang Adipura Baru Action Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir

Fitrah/Malut Post

ANCAM: Kerusakan jalan di tikungan tanjakan Kalumata yang ancam pengendara

TERNATE-Kondisi jalan rusak dan berlubang di kalumata, tepat di tikungan depan kantor Camat Ternate Selatan kondisinya kini mulai ancam pengendara, pasalnya kerusakan itu kini makin terlihat membesar Pantauan koran ini Selasa kemarin, kerusakan jalan itu terlihat makin melebar ke arah tengah jalan, parahnya lagi posisinya berada tepat di tikungan tanjakan menuju ke arah kantor camat, beberapa kendaraan yang melintas di area ini sering kali nyaris bertabrakan karena menghindari kerusakan jalan tersebut. Rahmat salah salah satu warga Kalumata menuturkan, kerusakan jalan ini akibat kendaraan berat yang sering melintas di tikungan tanjakan tersebut, disaat bersamaan, pondasi selokan yang berada tepat di bibir jalan tidak mampu menahan beban kendaraan hingga jebol, akhirnya jalan juga tergerus dan lama kelamaan kerusakan semakin membesar.

“Selokan jebol dan jalan rusak ini yang saya lihat sudah lama terjadi bahkan watga sekitar sudah beruoaya memperbaiki dengan meletakan kembali batu di atas lubang jalan agar kendaraan tidak terjungkal, meski demikian hingga kini kerusakan belum juga diperbaiki, padahal tanjakan ini paling sering terjadi kendaraan saling senggol dan macet gara gara menghindari lubang di tikungan itu,” Cerita Rahmat Rahmat pun berharap pihak terkait agar segera memperbaiki kerusakan jalan ini agar pengendara yang melintas di tanjakan Kalumata Rt 07 lebih merasa aman dan nyaman.

(Aji/Lid)

TERNATE-Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kota Ternate, Rabu kemarin mulai melakukan penertibaan terhadap

para pedagang yang kerap menempati kawasan terlarang pantauan koran ini saat petugas Disperindakop melakukan penertiban, mereka mulai menyisiri lokasi depan pasar higenis atau tepat di area

dan sebagainya di area trotoar, ini yang sebenarnya jadi persoalan di Pemkot apakah akan di awasai atau tidak, kalau hanya ditegur dan kemudian tidak diawasai persoalan ini akan terus berlanjut,” Terang Sujian Sujian mengatakan, paling tidak pihak Satpol PP yang dimanfaatkan Pemkot untuk mengontrol setiap saat kondisi dinamika Kota, jangan hanya di kawasan pasar saja, tetapi kawasan umum lainnya yang memang harus diawasi.

“Harus mulai dari saat ini, berikan teguran tertulis kepada masyarakat yang melanggar batas area untuk umum, jika dalam beberapa waktu masih membandel silahkan ditertibkan, jika dijalankan persoalan ini bisa selesai,” Tutup Sujian.

(Aji/Lid)

parkiran dimana pedagang meletakan lapaknya, disini petugas perintahkan seluruh pedagang untuk membongkar lapak dagangan dan pindah masuk ke lokasi pasar yang telah disediakan oleh Pemkot. Tidak hanya di lokasi depan higenis namun juga pedagang yang menempati area sepanjang depan jalan utama mulai dari higenis hingga ke kawasan pasar tradisional juga ikut ditertibkan, amatan koran ini saat pelaksanaan penertiban tersebut tidak satupun pedagang yang melawan petugas saat dilakukan penertiban. Menurut sebagian pedagang penertiban ini dilakukan saat jelang penilaian Adipura saja setelah itu akan kembali seperti semula.

Suriawan Soleman, selaku Kepala Seksi (Kasi) Penataan Pasar, kepada Malut Post menjelaskan, penertiban ini bukan sata mata karena ada penilaian Adipura, namun

karena perilaku pedagang yang susah diatur kemudian petugas turun untuk lakukan penertiban.

“Mereka para pedagang ini sudah disediakan tempat oleh Pemerintah yang berada di dalam pasar, hanya saja karena ingin dagangan cepat laku makanya mereka langgar aturan dan terobos berjualan di area parkiRan dan juga depan jalan,” Terang Suriawan Su r iawan menambahkan, setelah dilakukan penertiban ini, kedepan akan ada petugas dari Disperindakop yang setiap saat turun memantau kondisi pasar dan juga perilaku pedagang. “Petugas ini yang nantinya setiap saat mengawal pasar, jika masih terdapat pedagang yang melawan akan ditindak tegas tanpa alasan apapun, semuanya harus taat aturan dan sesuai kebijakan Pemerintah,” Tegas Suriawan.

(Aji/Lid)

TERTIB: Petugas Disperindakop saat melakukan penertiban di pasar higenis Fitrah/Malut Post

JURNALISME WARGA

KAMMI Galang Dana untuk Palu-Donggala TERNATE - Sebagai bentuk simpati dan dukungan kepada korban bencana Gempa dan Tsunami Palu-Donggala, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Ternate, melaksanakan kegiatan penggalangan dana untuk meringankan beban korban bencana kegiatan yang dilakukan sejak awal pekan tersebut dipusatkan di depan Masjid Al Munawwar Kota Ternate. Dalam ak-

sinya KAMMI membawa spanduk berisi tulisan, ”Aksi Peduli Gempa dan tsunami Sulteng, Pray for Gempa Palu-Donggala,’’ Ketua Kebijakan Publik KAMMI Kota Ternate, Fajri Lahane Menyampaikan bahwa aksi penggalangan dana ini dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan KAMMI terhadap warga korban bencana gempa dan tsunami di Palu-Donggala.

Ia menjelaskan alasan KAMMI Kota

GALANG: KAMMI saat melaksanakan penggalangan dana.

Ternate melakukan aksi penggalangan dana untuk korban gempa dan tsunami karena dalam beberapa minggu ini Negara Indonesia telah mengalami duka seperti warga Lombok masih berduka karena gempa kemudian disusul dengan tsunami Donggala. “Gempa Lombok semua bersuka cita karena hal itu, sementara saudara kita di Donggala masih berduka karena gempa dan tsunami yang terjadi, sehingga melalui bantuan yang akan kami berikan, semoga bisa meringankan beban mereka di beberapa pekan kedepan,” jelasnya.

Selain itu kata Fajri, Jiwa Nasionalisme tidak dibatasi dari segi teritorial wilayah akan tetapi persaudaraan kita, pihaknya ingin menunjukan bahwa masyarakat di Timur Indonesia juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pedul I dengan masyarakat lainnya di Indonesia ini. “Kita ingin menunjukan bahwa kita di Indonesia Timur khususnya Ternate peduli terhadap sesama, karena kita satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga bantuan ini membantu mereka disana,” bebernya.

Lanjut Kansa Salsabila, S.H selaku Koordinator Lapangan, aksi yang baru berlangsung sejam secara keseluruhan memperoleh dana kurangl ebih Rp. 2.894.000. Aksi ini akan terus berlanjut hingga sepekan kedepan, setelah aksi penggalangan ini dilakukan, maka pihaknya akan mengirimkan dana yang terkumpul kepada korban gempa melalui nomor rekening yang telah disiapkan untuk korban bencana.(*) PENGIRIM: Ketua Kebijakan Publik KAMMI Kota Ternate, Fajri Lahane

Mobil Mangkrak Dikeluhkan Warga TERNATE- Dinilai membahayakan anak anak saat bermain serta merusak pemandangan lingkungan, warga dilingkungan Toloko Rt 03 keluhkan mobil mangkrak yang ditinggal tepat di pinggir jalan Pantauan koran ini Rabu kemarin, mobil mini truck jenis boks merk Isuzu yang sudah karatan dan rusak parah itu, oleh pemilik ditinggal begitu saja di bahu jalan. Taufan warga Toloko kepada koran ini mengatakan, sudah lama mobil ini terparkir di kawasan tersebut, anak anak

sering kali bermain dan masuk ke mobil tersebut yang tanpa sadar sangat membahayakan mereka anak anak karena kondisi mobil rusak parah dan sudah karatan, selain itu, mobil ini bikin sempit akses jalan. “Kalau tidak salah milik salah satu instansi, kami sudah bilang beberapa kali tapi tidak diindahkan, mohon Pemkot melalui instansi terkait agar segera dipindahkan kendaraan rusak ini suapay tidak mengganggu warga lingkungan Toloko blakang,” Harap Taufan. (Aji/Lid)

Fitrah/Malut Post

KARATAN: Mobil yang terparkir di jalan rusak dan karatan

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

AKADEMIKA

Malut Post

15

Kuliah Riset Bersama Nebuchadnezzar Akbar, S.Pi., M.S.i

Keragaman Genetik Ikan Cakalang di Perairan Laut Maluku Utara dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaannya di masa depan.

Nebuchadnezzar Akbar, S.Psi., M.S.i Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Kelautan Fakutas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate

TOPIK yang akan kita bahas pada edisi kali ini mengenai Keragaman Genetik Ikan Cakalang di Perairan Laut Maluku Utara. Topik ini merupakan hasil riset dari Nebuchadnezzar Akbar S.Psi., M.S.i, Dosen Prodi Ilmu Kelautan, Fakutas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Unkhair Ternate. Berikut ulasan hasil riset yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan: Ikan Cakalang merupakan salah satu spesies target dalam usaha perikanan tangkap di Indonesia dan merupakan sumber daya penting sektor perikanan di perairan Maluku Utara. Total produksi ikan cakalang di perairan Maluku Utara adalah 57.126,3 ton per tahun (KKP, 2015). Hasil tangkap yang cenderung meningkat dan dilakukan secara terus menerus memberikan dampak terhadap kelestarian sumber daya ikan. Studi kasus bahaya terhadap keberlansungan ikan cakalang di perairan laut Flores telah dilaporkan oleh Mallawa et al. (2014), yakni penangkapan ikan ini menggunakan alat bantu rumpon berdampak terhadap kelestaian sumber daya ikan. Selanjutnya Mallawa et al. (2012) melaporkan, ikan cakalang yang tertangkap di perairan Teluk Bone memperlihatkan perbedaan kisaran panjang, panjang dominan dan panjang rata-rata ikan menurut teknologi penangkapan.

Eksplorasi yang tinggi harus diikuti dengan pendekatan konservatif. Butuh strategi dalam mencegah hilangnya sumber daya ikan khususnya ikan cakalang.

Akbar et al. (2014) mengatakan, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melalui program konservasi genetik untuk melindungi kestabilan populasi ikan. Untuk mendukung program tersebut diperlukan kajian tentang keragaman genetik populasi ikan sebagai dasar penetapan kebijakan pengelolaan dan konservasi genetik di kawasan ini.

Beberapa penelitian genetik ikan sudah dilakukan.

Diantaranya, Graves et al. (1984) Di perairan Samudera Pasifik dan Atlantik, pada ikan cakalang. Menezes et al. (2006) pada ikan cakalang di perairan India dan Jepang, Dammannagoda et al. (2011) pada ikan cakalang di bagian utara Samudera Hindia, Jackson et al. (2014) pada ikan tuna dan mackerel di beberapa perairan kepulauan Indonesia, Fakhri et al. (2015) telah melakukan penelitian keragaman genetik pada ikan cakalang di perairan Bali, dan Aris et al. (2017) pada ikan tuna sirip kuning di perairan Maluku Utara.

Penelitian genetik ikan, penting untuk menjelaskan status populasi saat ini. Kusuma et al. (2016 b) mengatakan keragaman genetik merupakan suatu variasi di dalam populasi yang terjadi akibat adanya keragaman di antara individu yang menjadi anggota populasi.

Selain kajian mengenai genetika, beberapa aspek biologi, struktur dan dinamika populasi ikan cakalang juga telah dilaporkan oleh beberapa peneliti (Jamal et al., 2011; Tilohe et al., 2014 Toatubun et al., 2015).

Namun penelitian pada aspek genetik ikan cakalang di perairan laut Maluku Utara hingga sekarang belum dilakukan, karena itu penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis keragaman genetik ikan cakalang yang tertangkap di perairan laut Maluku Utara yang dapat

Fokus Kembangkan Ormawa T E R N AT E –Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang berada di kampus, selama ini cenderung kurang maksimal dalam memainkan perannya. Bahkan, euforianya hanya terlihat saat musyawarah.

Dr. Adnan Mahmud.

Setidaknya, hal ini terungkap dalam pernyataan Wakil Rektor III, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Dr. Adnan Mahmud.

Karena itu, untuk lebih memaksimalkannya, maka pihaknya akan fokus pada pengembangan dan penguatan pada masing-masing bidang pada struktur Ormawa tersebut agar mampu memberdayakan organisasi intra. ”Agar muncul kader-kader terbaik pada masing-masing organisasi,” katanya. Penguatan yang dilakukan adalah pembenahan lembaga student center,yakni membenahi fasilitasnya. Sebab, di student center inilah, mahasiswa akan berkreasi dan mengembangkan diri.

Lebih jauh, dia mengaku pihaknya juga kini telah membentuk UKM olahraga dan seni, untuk menampung bakat mahasiswa di kedua bidang tersebut. ”Sehingga saat ada event tingkat nasional maupun regional, kita tidak lagi tiba saat tiba akal dalam mencari bibit tetapi sudah disiapkan dari awal dengan matang,” terangnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa setelah dilantik Rektor, ada program yang dinamakan bazar ide dan kritisisme. Bazar ide dan kritisisme ini penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan gagasan yang konstruktif, cerdas dan bermanfaat. Karena, mahasiswa tak kritis itu mati suri. (tr-03/nty)

Bahan dan Metode Penelitian Waktu, lokasi penelitian dan koleksi sampel Pengambilan sampel dilakukan pada bulan MaretMei 2018 pada tiga lokasi yakni Kabupaten Pulau Morotai (n=10), Kabupaten Halamahera Selatan (n=10), Kabupaten Halmahera Tengah (n=10). Sampel yang diperoleh kemudian difoto, diukur mofologi dan diambil bagian sirip dada sepanjang 3 cm. Setelah itu disimpan dalam tabung yang telah terisi larutan etanol 90% untuk pengawetan (Akbar et al., 2018).

Sampel kemudian dibawa ke laboratorium untuk proses analisis DNA. Ekstraksi, Polymerase Chain Reaction (PCR), Elektroforesis dan sekuensing DNA Ekstrasi DNA menggunakan larutan Chelex 10% (Walsh et al. 1991). Ekstraksi DNA dimulai dengan pengambilan sampel jaringan (Akbar et al. 2018). Profil ekstraksi meliputi setitik sampel yang dimasukkan dalam tube lalu divortex dan disentrifuge selama 20 detik, kemudian dipanaskan dalam heat blok dengan suhu 95°C selama 45 menit. Setelah dipanaskan, tube kembali divortex dan disentrifuge selama lebih kurang 20 detik (Akbar et al. 2014). Analisis genetik pada fragmen DNA menggunakan metode DNA sequencing dengan primer CRK-CRE (Lee et al. 1995).

Profil PCR meliputi denaturasi awal pada suhu 94°C selama 15 detik, denaturasi pada 94°C selama 30 detik, annealing pada 50°C selama 30 detik, dan extension pada 72 °C selama 45 detik, selama 72 °C untuk 5 menit dan proses ini terjadi pengulangan sebanyak 38 siklus. Pengecekan kualitas produk DNA dilakukan dengan elektroporesis (Akbar et al. 2018) dengan gel agarose 1% dengan cara, satu gram agarosa dimasukkan erlenmeyer kemudian ditambahkan 100 mL TAE 1X, kemudian dipanaskan dengan microwave.

Jika sudah larut merata ditambahkan 4 uL EtBr. Gel agarosa dituangkan dalam cetakan yang sudah dipasang sisir pembuat sumur dan didiamkan selama 30 menit. Hasil elektroforesis kemudian divisualisasi menggunakan mesin ultraviolet dengan voltase 200 V dan arus 400 mA selama 15 menit. Hasil PCR yang telah berhasil dilakukan analisis sekuensing dengan metode. Sanger et al. (1977) untuk mendapatkan urutan pasang basah sekuen.

Analisis data genetik Sekuen control region mtDNA dianalisis menggunakan empat aplikasi yaitu MEGA5 (Molecular Evolutionary Genetic Analisis) (Tamura et al. 2011) untuk penjeran sekuen DNA, DnaSP 4.0 (Rozas et al.

2003) digunakan untuk mengetahui keanekaragaman haplotype (Hd) (Nei, 1987) dan keanekaragaman nukleotida (p) (Lynch dan Crease, 1990) dan Network 4.6 digunakan untuk rekonstruksi sebaran haplotipe yang ditemukan.

Pembahasan Panjang basa (bp) yang ditemukan adalah ukuran normal yang diperoleh pada sampel ikan, dimana ukuran panjang basa pada ikan berkisar 200-1500 bp. Secara umum panjang basa (bp) yang ditemukan adalah ukuran normal yang diperoleh pada sampel ikan, dimana ukuran panjang basa pada ikan berkisar 300-1500 bp. Perbedaan panjang primer diakibatkan oleh penggunaan jumlah sampel, kualitas DNA yang ditemukan, spesifik primer, ukuran panjang primer, komposisi basa primer, lingkungan, makanan dan keturunan, namun tidak menunjukkan pengaruh dari hasil sekuen. Perbedaan panjang basa juga bisa diakibatkan adanya mutasi dalam gen setiap spesies. Secara keseluruhan jika hasil penelitian digabungkan dengan berbagai sumber penelitian lainnya maka diperoleh kisaran nilai keragaman genetik ikan cakalang berada diantara 0.800 -1,000.

Kemiripan dan perbedaan nilai keragaman genetik disebabkan oleh jumlah sampel yang digunakan pada saat penelitian berbeda-beda (Akbar et al. 2014a). Nei (1981) mengatakan bahwa nilai keragaman genetik satu spesies tergantung pada ukuran sampel yang di temukan. Avise et al. (1989) menyebutkan bahwa keragaman haplotipe keseluruhan mtDNA untuk beberapa ikan berada dalam kisaran 0.473-0.998.

Kemiripan nilai keragaman genetik ini mungkin diakibatkan oleh sifat migrasi dan penyebaran ikan laut yang tinggi, sehingga memberikan peluang bertemu dengan kelompok lain di berbagai perairan. Laporan Zardoya et al. (2004) yang mengatakan bahwa keragaman haplotipe yang tinggi pada sebagian besar spesies tuna merupakan tipe pola genetik ikan famili scrombridae. Selain itu beberapa organisme laut sesil menunjukan keragaman yang tinggi, seperti bulu babi, T. Crocea, T. Maxima dan T. Squamosa dan Turbinidae.

Hal ini mungkin karena aliran genetik yang tinggi di antara populasi melalui arus perairan laut. Hampir seluruh spesies berada pada fase planktonik yang memungkinkan terjadinya penghanyutan genetik populasi antar spesies (Palumbi dan Wilson, 1990; Lessios et al., 2001). Besarnya keragaman genetik ini diduga karena sifat migrasi tinggi, ukuran populasi yang besar, reproduksi yang cepat dan mutasi sel somatic. Tingginya keragaman genetik spesifik menggambarkan, belum terjadi perubahan struktur genetik pada populasi karena masih mempunyai variasi gen yang beragam.

Keragaman genetik ikan cakalang lebih tinggi jika dibandingkan hewan laut lain, seperti ikan layang, kakap merah sebae, anggoli kakap, abalon, hiu paus, ikan endemik butini dan malalugis. Hal ini kemungkinan disebabkan karena populasi organisme laut ini hidupnya masih dalam relung dan ruang yang terbatas. Toha et al. (2016) mengatakan bahwa keragaman genetik yang rendah diakibatkan kelompok yang bersifat regional. Kemungkinan lain yang terjadi adalah kemampuan migrasi yang sangat rendah, maka menutup kemungkinan peluang terjadinya perkawinan antar populasi. Secara umum pemeliharaan keragaman genetik yang tinggi di dalam populasi, termasuk ukuran populasi, keragaman lingkungan dan sejarah kehidupan telah mendukung peningkatan populasi. Ukuran populasi yang besar bertanggung jawab atas tingginya level genetik untuk ikan laut (Avise, 1998). Penelitian Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan secara meristik, morfometrik dan elektroforesis karakter dari ikan cakalang yang berada di Samudera Pasifik, bahwa variasi genetik ikan cakalang sangat kecil dan menunjukkan sedikit perbedaan antar individu dari kedalaman laut yang berbeda (Fakhri et al., 2015).

Menurut Akbar et al. (2014a) bahwa tingginya nilai keragaman haplotipe diduga disebabkan oleh dua hal. Pertama; meski adanya tekanan penangkapan secara berkala terhadap, namun ukuran populasi dalam jumlah yang besar masih tersedia di perairan antar samudera atau perairan lokal pada suatu negara. Kedua; ialah faktor kemampuan migrasi yang tinggi dimana migrasi akan menyebabkan terjadinya perkawinan silang dan percampuran gen antar populasi. Akbar et al. (2014a) dan Sakai et al. (2001) mengatakan bahwa populasi dengan keragaman genetik yang tinggi memiliki peluang hidup yang lebih baik karena setiap gen memiliki respon yang berbeda-beda terhadap kondisi lingkungan. Selain itu Kehadiran berbagai macam gen dari individu di dalam populasi menambah kemampuan populasi dalam merespon perubahan lingkungan. Tingginya nilai keragaman genetik menyimpulkan bahwa populasi ikan cakalang masih dalam kondisi baik, tingginya peluang bertahan hidup dan mampu beradaptasi terhadap gangguan kualitas lingkungan.

Taylor dan Aarsen, (1988) menjelaskan bahwa spesies dengan variasi fenotipe dan genotip yang baik dapat

meningkatkan kemampuan individu untuk tetap bertahan hidup dan berkembang biak. Jamal et al.

(2011) melaporkan bahwa pengaruh faktor-faktor biologis dan ekologis dari masing-masing perairan di mana ikan itu hidup, turut menentukan daya tahan dan kemampuan ikan untuk bertahan.

Analisis distribusi jaringan haplotipe memperlihatkan adanya hubungan diantara jaringan haplotipe dan tidak menunjukan pengelompokan. Hasil analisis yang menemukan tingginya keragaman genetik dan keberagaman haplotipe spesifik, memberikan gambaran struktur genetik populasi ikan cakalang relatif stabil. Hal ini dikarenakan ditemukan variasi gen yang beragaman, sehingga gagal untuk menunjukkan pengelompokan (Clade) antara lokasi geografis yang berbeda, (Akbar et al. 2014b). Laporan tentang jaringan haplotipe Ely et al. (2005) di NW Atlantik, Brazil, Timur Pasifik dan Kepulauan Solomon dimana ditemukan 111 jaringan haplotipe yang terdistribusi dari jumlah 115 sampel genetik. Dammannagoda et al. (2011) di Barat Laut Samudera India, ditemukan 49 jaringan haplotipe yang unik dan 29 haplotipe tunggal dari 324 individu sampel. Penelitian Jackson et al.

(2014) menemukan 162 jaringan haplotip polimorfik menghasilkan 172 haplotipe unik dari 177 sampel ikan cakalang di Kepulauan Indonesia. Polimorfisme yang tinggi memberikan ketahanan populasi terhadap ancaman lingkungan. Beragam tipe komposit haplotipe meningkatkan keragaman genetik dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, iklim serta penyakit (Smith dan Chesser, 1981; Akbar et al., 2014a; Kusuma et al., 2016b).

Intensitas penangkapan yang tinggi dapat menurunkan populasi. Aktivitas tangkap berlebihan memberikan peluang penurunan populasi ikan. KKP (2017) melaporkan bahwa salah satu komoditas perikanan penyumbang utama nilai ekspor perikanan Indonesia adalah tuna, tongkol dan cakalang. Jamal et al. (2014) mengatakan bahwa tingkat pemanfaatan ikan cakalang dengan alat tangkap pole and line di Kabupaten Luwu telah melampaui nilai MSY. Hasil analisis genetik yang diperoleh menunjukkan agar segera dilakukan upaya penegakan. Pertama adalah regulasi tangkap dimana proses penangkapan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, dengan batas maksimum tangkapan harian dan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Kedua, pengembangbiakan genetik dimana proses penelitian pada aspek genetik ditingkatkan dengan cara melakukan perkawinan genetik antar populasi ikan. Ketiga, pelestarian genetik. Ini bisa menggunakan metode pembudidayaan ikan yang ditangkap masih hidup. Budidaya ikan secara alamiah di dalam suatu kawasan perairan dan diberikan injeksi hormon dari populasi ikan yang sama tapi ditangkap atau diambil di perairan lainnya. Manajemen dan aksi konservasi harus segara dilakukan, untuk meminimalisir terjadinya penurunan kualitas genetik ikan. Menezes et al. (2012) mengatakan dasar untuk pengelolaan dari pentingnya komersialisasi stok ikan cakalang di perairan maka diperlukan identifikasi jumlah, distribusi peningkatan reproduksi pada setiap sub populasi. Berdasarkan fakta penelitian tentang struktur populasi genetik, membantu meningkatkan pengelolaan, konservasi dan kebijakanan perikanan di perairan Indonesia. Jakson et al. (2014) mengatakan pengetahuan populasi struktur dan filogeografie dapat digunakan untuk informasi managamen perikanan dan upaya konservasi.

Kesimpulan Panjang fragment ditemukan pada 546 panjang basa (bp) di daerah lokus control region mitochondrial DNA. Keseluruhan analisis keragaman genetik menunjukan bahwa populasi ikan cakalang di perairan Maluku Utara dalam kategori tinggi. Meskipun ekploitasi ikan cukup tinggi, namun kemampuan ikan secara genetik masih sangat baik.(tr-03)

HPMS Ilmu Pemerintahan Peduli Palu Mahasiswa IAIN, Minta Fasilitas TERNATE – Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, dua hari lalu, menggelar aksi di halaman kampus IAIN Ternate. Mereka menuntut pihak kampus agar memenuhi fasilitas yang belum terpenuhi, Seperti Air Conditioner (AC), Kursi belajar serta WC. Aksi tersebut langsung ditanggapi Wakil Rektor (Warek) III, Dr. Adnan Mahmud yang menemui massa. Dia mengaku, tuntutan mahasiswa itu juga sama dengan keinginan kampus. “Pada intinya kampus juga menginginkan fasilitas tersebut terpenuhi dan memadai,” katanya seraya menjelaskan, pertanyaan para mahasiswa terkait insiden pemukulan salah satu mahasiswa yang dilakukannya belum lama ini. Dia mengaku, kalau insiden itu terjadi secara refleks karena kesalahan mahasiswa yang bersangkutan. (tr-03/nty)

SOLIDARITAS: Mahasiswa dari HPMS Ilmu pemerintahan, sesaat sebelum turun ke lapangan untuk menggalang dana bagi korban bencana di Palu dan sekitarnya.

TERNATE – Bencana yang dialami warga di Palu, Donggala dan sekitarnya telah meninggalkan duka. Korban meninggal dan luka-luka menjadi perhatian warga. Kini, mereka yang masih hidup pun dalam ancaman. Karena itu, untuk membantu warga korban gempa dan tsunami, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu

Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) melakukan penggalangan dana.

Kegiatan sosial itu, dipusatkan di kawasan Zona Ekonomi Baru, Kota Ternate (kawasan Tapak) sekitar kawasan Masjid Al-Munawwar, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah.

Laode, koordinator Aksi, kepada Malut Post menjelaskan,

aksi sosial yang dilakukan ini, karena terpanggil melihat penderitaan yang dialami korban bencana. Diakuinya, pengumpulan dana yang telah dimulai kemarin, akan berakhir hari ini.

“Nantinya, seluruh dana yang terkumpul langsung diserahkan ke posko Al-Munawwar untuk selanjutnya dibawa ke Palu dan Donggala,”pungkasnya. (tr-03/nty)

AKSI: Aksi Mahasiswa di Kampus IAIN

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

...SAMB. PENYUMBANG HAL.13 I. PENYUMBANG DANA 9. Hj. Rahma / Maliaro 10. Bpk. Irapi Bandung 11. Muhammad Amin 12. Kholil / Kalumata 13. Ibu Rahia 14. Bpk. Munir / Gambesi 15. Bok. Musliman 16. Talha Malik / Fitu 17. Hamba Allah 18. H. Arlis 19. Hamba Allah 20. Hamba Allah 21. Syamsudin 22. Ida Laila / Gambesi 23. Ganasrin Jabar 24. BPR Bobato Lestari / H. Zainudin Huesen 25. Dede Dini 26. Hamba Allah 27. Djafar Adiko 28. H. Halil Djuamti 29. Alm H. Ija Duma 30. Hj. Maya 31. English Student Ass. FKIP Unkhair 32. Fauziah Hamid 33. Hamba Allah / Ngade 34. Bpk. Mudrik 35. Fatum 36. Hj Maryam Kodja 37. Diler Suzuki Bastiong 38. SD IT Nurul Hasan 39. Komunitas Bike 40. Celengan Sore 41. HMPS Ilmu Adm Negara FISIP Ummu 42. Himp. Prody Sosiologi UMMU 43. Mahasiswa Agro Bisnis Unkhair 44. Hamba Allah 45. Ayah 46. Pemuda Kel Tafure 47. Himp Mahasiswa Fisika Unkhair 48. Hamba Allah 49. Hamba Allah 50. Kel. Besar Hamid 51. Hj. Lufiah & Hj. Beda 52. Istiqlal Nur Ramadhan 53. Hamba Allah 54. Mahasiswa IAIN Prodi MPI 55. Komunitas Seniman Kalumpang 56. Kimia Unkahir dan JMMU 57. Kom. Cendikia PGSD Unkahir 58. GAMASMU

Rp 1.000.000 Rp 200.000 Rp 1.000.000 Rp 100.000 Rp 126.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 2.000.000 Rp 150.000 Rp 50.000 Rp 50.000 Rp 200.000 Rp 500.000

Rp 1.200.000 Rp 2.449.000 Rp 442.000 Rp 50.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 8.000.000 Rp 50.000 Rp 1.000.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 4.600.000 Rp 150.000 Rp 9.212.300 Rp 4.060.000 Rp 3.035.000

JUMLAH

Rp 79.169.300

Total

Rp 200.228.300

Rp 10.000.000 Rp 1.000.000 Rp 50.000 Rp 300.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 1.000.000 Rp 5.252.000 Rp 500.000 Rp 100.000 Rp 250.000 Rp 50.000 Rp 250.000 Rp 2.645.000 Rp 2.000.000 Rp 300.000 Rp 1.521.000

II. PENYUMBANG BARANG (PAKAIAN, MAKANAN DLL) 11. Hamba Allah/Santiong 12. Nuraien Rauf 13. Ibu Nurjana 14. Rauji/Kmp. Makassar 15. Rosiana/Ngidi 16. Alfira/BTN 17. Alfian/Skep 18. ALif / Toloko 19. Febriati / Salero 20. PT. Ternate Kimia Farma 21. Bahrudin / Sabia 22. Sahril Umacina 23. Ibu Murni Hatuna 24. Ibu Ade / Ubo Ubo 25. Ramli / Toloko 26. Hj. Maryam Mustafa T. Tinggi 27. Andi / Perumnas 28. Fidya / Kalumpang 29. Hj. Ima Jailolo 30. Hj. Rahman / Maliaro 31. Lutfi J 32. H. Jufri 33. Ibu Farida / Maliaro 34. Hj. Astini / Gamalama 35. Kholil Kalumata 36. Ibu Rahia / Falajawa 37. Wardia 38. Reihan / Jati Kecil 39. Ibu Yuyun / Tobenga 40. Ibu Darwi / Skep 41. Dian AS / Kelapa Pendek 42. Asri / Ngade 43. Harun Panja 44. Ali / Skep 45. Safri Hadi 46. Debi / Sasa 47. Yani Mustafa 48. Arafah / Tanah Tinggi 49. Kel Tobeleu RT. 18 50. Sarjan Rum 51. Haris Komeng 52. Baharudin Zaki 53. Saleh Ibrahim 54. Rahmat Samata 55. Ginasar Jabar 56. BPR Bobato Lestari 57. Pak Iki 58. Rosna / Akehuda 59. Kadafi 60. Hamba Allah / Stadion 61. Slamet Riadi 62. Usman Saleh 63. Fahrul Rahman 64. Munawir / Malifut 65. BEM Pertanian Unkhair 66. Ibu Mirna 67. Ijal 68. Staf LPJK 69. Hamba Allah 70. Hamba Allah/Dufa Dufa 71. Hamba Allah 72. Masyarakat Kel. Fitu 73. Ibu Yuni / Tanah Raja 74. Hamba Allah/Oma BTN 75. Hamba Allah/Jambula 76. Rahman/Taduma 77. Zuhur Sukri Jadid 78. Sadam/Tidore 79. Hj. Susanti 80. Hasmia 81. Hamdani Ahmad 82. Rahmani Nofri 83. Hj. Gamar Ramain 84. Jawaludi Tafure 85. Hamba Allah/Dakomib 86. Mira Tanah Tinggi 87. Hamba Allah / Ngade 88. Fahri Wandi 89. Hartini 90. Rita / Tafure 91. Hartono / Skep 92. Bahrun Ajan 93. Santi Gambesi 94. Ruslan Abd Maman 95. Siti Bian / Ngidi 96. Fatum/Tanah Tinggi 97. Firman

1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Dos Supermi 1 Paket Pakaian 2 Dos Supermi 5 Dos Susu + 5 Kaleng Bisciut 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 3 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Koli Pakaian 3 Paket Gabungan 1 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian Paket Pakaian dan Makanan 2 Paket Pakaian 1 Kantong Pakaian 3 Dos Pembalut 1 Dos Supermi 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 3 Paket Pakaian 1 Koli Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Kofor Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Karung Pakaian 1 Paket Pakaian 3 Paket Pakain Dewasa dan Anak 2 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian Paket Gabungan 1 Paket Pakaian 10 Dos Supermi + 1 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Koli Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Koli Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 6 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian Paket Pakaian dan Makanan 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 5 Potong Pakaian 18 Koli + Ikan Ngafi masak 10 kg 3 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 3 Kantong Pakaian 3 Kantong Pakaian 2 Dos Supermi+ Snack 1 Kantong pakaian 1 Dos Supermi 2 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 3 Paket Pakaian 2 Kantong Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Dos pakaian Paket Pakain dan Snack 3 Dos Pakaian 1 Kantong Pakaian 1 kantong pakaian 1 Kofor Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Dos Pakaian 1 Paket Pakaian 2 Dos Pakaian 1 Plastik Pakaian 1 Kantong Pakaian

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Pernyataan Mukhtar Ditanggapi Bapelitbangda TERNATE – Kritikan akademisi Unkhair Dr Mukhtar Adam, yang menilai rancangan kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate terkesan berulang-ulang dan hanya rutinitas ditanggapi Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Ternate Said Assagaf.

Said meminta Mukhtar mencermati secara saksama kerangka acuan yang menjadi dasar penyusunan APBD. Dalam Penyusunan APBD, acuannya ada pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan itu menjadi referensi Tim Anggaran Pemer98. Hendra 99. Hamba Allah/Tabona 100. Rosna 101. Isman Hijrah 102. Fira 103. Ridha Sarswati 104. Alfijra 105. Hamba Allah 106. PUSKESMAS Sulamadaha 107. Ana / Kalumata 108. Hamba Allah 109. Kartika 110. Haryanto 111. DIler Suzuki Bastiong 112. Alfino 113. SD. IT Nurul Hasan 114. Hamba Allah 115. Tegar 116. Komunutas OK Bike 117. Kadafi 118. Muhammad ALfatih 119. Risma Sasa 120. Hamba Allah 121. Ibu Norma 122. Sulyanti 123. Safril Baut 124. Hamba Allah/Sangaji 125. Ibu Yulianty 126. Hamba Allah 127. Aulia 128. Aji Rafli 129. Hamba Allah 130. HMI Kom Syariah IAIN 131. Hamba Allah 132. Hj. Ima Kayu Merah 133. Rahmat Makanan 134. Hamba Allah 135. Hamba Allah 136. Rahmat 137. Wandi 138. La Andi 139. Hamba Allah permi 140. Hamba Allah 141. Eni / Kamp. Makassar 142. Anisa 143. Yayan 144. Hamba Allah/Sulamadaha 145. Siti Surahaji Ahmad 146. Himp. Pelajar Mahasisw Buli 147. Bayu 148. Mahira 149. Hamba Allah 150. Yamin 151. Rahmania Rajab 152. Jufri 153. Zubair 154. M. Nurwahid 155. SUlastri 156. Hamba Allah 157. Hamba Allah 158. Wahyudin A. Karim 159. Bpk. Rozi 160. Helmi 161. Hamba Allah 162. Hamba Allah 163. Suci 164. Hamba Allah 165. Mohtar Samsi 166. Hasan 167. H. Amsia 168. Ramlia 169. Suriwanti 170. Riski 171. Ila 172. Herlina 173. Kel. Abd. Gani 174. Kalila 175. Wiwin 176. Fadli 177. Kel. Besar Hamid 178. Sudirman 179. PMR SMAN 2 Kota Ternate 180. Hamba Allah 181. Hj. Beda 182. Eka Putri 183. Tima 184. Daud 185. Hasmi 186. Anto / Mangga Dua 187. M. Fauzi 188. Hj. Sida 189. Hamba Allah 190. Ibu Farida Gamalama 191. Hamba Allah 192. Firja Taufik 193. Ambu Hardi 194. Kel. Alumni POLRES Ternate 195. Akmal Rahman 196. LPD Baburidha 197. Sutrino 198. Yasin 199. Sasca Safli 200. Hamba Allah 201. Jina Idrus 202. Hamba Allah 203. Nisa 204. Firda 205. Julaiha Safrudin 206. Asriani Hi. Tompol 207. Fatma Alhadad 208. Ibu Arfa 209. Ela 210. Siti

1 Paket Pakaian 3 Dos Supermi 2 Paket Pakaian 1 Dos Pakaian 1 Dos Pakaian 5 Dos Supermi 1 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian Paket Pakainan dan Makanan 2 Paket Pakaian 4 Paket Pakaian 1 Karung Pakaian 1 Dos Pakaian 3 Karung Pakaian 1 Paket Pakaian 1 karung Pakaian 2 Karton pakaian 2 Dos Supermi Paket makanan dan pakaian 2 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 4 Dos Pakaian 1 Dos Pakaian 5 Paket Pakaian 1 Dos Pakaian 1 Kantong Pakaian 1 Kantong pakaian 1 Dos Pakaian 1 Paket Pakaian 1 Paket Pakaian 2 Kantong pakaian 1 Kantong Pakaian 1 Tas Pakaian 2 Kantong Pakaian 2 Kantong Pakaian 1 Ta s P a k a i a n d a n 1 Dos Pakaian 1 Dos Pakaian 1 Dos pakaian 1 Dos Pakaian 3 Paket pakaian 5 kg Beras + 1 Dos Su1 Dos Pakaian 1 Paket pakaian 3 Paket pakaian 1 Paket Pakaian 4 Kantong Pakaian 1 Plastik Pakaian 2 Dos Pakaian 1 Tas Pakaian 1 Paket Pakaia 3 Dos Pakaian 1 Paket Pakaian 2 Paket Pakaian 1 Dos Pakaian 2 Plastik Pakaian 2 Palstik Pakaian 2 Tas Pakaian 2 Plastik pakaian 1 Plastik Pakaian 1 Plastik Pakaian 1 Plastik pakaian 1 Plastik Pakaian 1 Dos pakaian 5 Plastik pakaian 3 Dos Supermi dan 3 tas pakaian 1 Plastik pakaian 2 Kantong Pakaian 3 Dos + 1 Karung Pakaian 3 Tas Pakaian + 3 Dos Aqua 3 Paket Pakaian 1 Tas Pakaian 1 Tas pakaian 3 Plastik pakaian 1 Tas pakaian + 1 buah Tas 2 Platik Pakaian 1 Tas Pakaian 3 Tas pakaian 2 Tas Pakean 3 Dos Pakaian 1 Tas pakaian 1 Paket Pakaian 1 Tas Pakaian 2 Tas Pakaian 1 Tas Pakaian 1 Tas Pakaian 1 Dos Pakaian 2 Paket Pakaian 2 Dos Pakaian 1 Dos Pakaian 1 Dos pakaian + makanan Ringan 1 Tas Pakaian 1 Dos Pakaian 2 Tas Plastik pakaian 2 Tas Pakaian 10 Dos Supermi 3 Paket Pakaian 1 Tas Pakaian Paket pakaian dan Makanan 1 Karung Pakaian 1 Dos Pakaian 3 Dos Pakaian 6 Tas Pakaian 2 Tas Pakaian 2 Dos Pakaian 1 Tas Pakaian 1 Tas pakaian Bayi 4 Dos Pakaian 1 Tas Pakaian 3 Paket Pakaian 6 Karung Pakaian 1 Dos Pakaian 1 Tas pakaian

Ternate, 03 Oktober 2018 Hasby Yusuf Koordinator Umum

Bib Maqboel Bendum

H. Muchsin S. Abubakar,Sh,Mh Penanggungjawab

intah Daerah (TAPD) dalam pembahasan anggaran. Pernyataan Mukhtar yang menyebutkan program hanya bersifat rutinitas atau berulang-ulang itu karena program tersebut masih berkelanjutan.

“Misalnya ada beberapa kegiatan besar, antara lain penataan kawasan reklamasi Kalumata-Kayu Merah sebagai salah satu pusat pengembangan kawasan baru di Ternate Selatan, begitu juga pembangunan pasar Gamalama Modern, ini tentu karena pertimbangan alokasi anggaran yang terbatas makanya kegiatan itu setiap tahun dianggarkan agar segera dituntaskan,” ungkapnya.

Kegiatan di SKPD lain yang juga berkelanjutan, seperti Disperindag ada pembinaan IKM dan UKM yang setiap tahun berulangkali dianggarkan, itu karena kegiatannya berkelanjutan. “ Jadi bukan berarti tidak ada inovasi baru. Saya berharap Pak Mukhtar harus mencermati lebih mendalam, jangan kesannya hanya berbicara,” tegasnya.

Said berulangkali meminta Mukhtar untuk melihat secara jelih item-item yang tertuang dalam KUA-PPAS. Sehingga bisa diketahui secara utuh. Jangan sampai belum melihat KUA-PPAS, lalu menyampaikan pernyataan di publik yang cenderung membentuk opini kurang bagus. Apalagi kapasitas Mukhtar adalah akademisi. Said mengajak Mukhtar agar bisa melihat kerangka acuan secara utuh penyusunan KUA-PPAS. “Apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtar semuanya sudah tertuang dalam KUA-PPAS, kalau Pak Mukhtar mau, kita bisa lihat sama-sama,” tukasnya.

Sembari mengatakan, acuan lain dalam penyusunan anggaran adalah peraturan menteri dalam negeri.(cr-05/rul)

...PENCURIAN Samb Hal. 13

“Kalau kita lakukan pengadaan 20 penutup drainase yang terbuat dari besi baja, anggarannya ratusan juta.

Kalau itu dicuri lalu dijual ke pembeli besi tua hasilnya juga lumayan,

...JANTUNG Samb Hal. 13

Tahun berikutnya 2017 peningkatannya hampir dua kali lipat, tercatat ada 56 penderita. Sedangkan di tahun 2018 hingga Juli lalu, Dinkes mencatat penyakit yang mematikan ini mengalami peningkatan tajam, empat kali lipat dari tahun sebelumnya atau 214 orang penderita. “ Rata-rata penderita usianya di atas 45 tahun,” kata Kepala Bidang Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes, Hamid A Rahman pada Malut Post, Rabu (3/10).

Dalam tiga tahun ini, menurutnya, pada 2016 dari 31 penderita 21 orang diantaranya meninggal dunia 2017 dari 56 penderita yang meninggal

...PERUBAHAN Samb Hal. 13

Melalui proyek perubahan ini diharapkan kedepannya SDM kepariwisataan lebih berkompetensi dan tersertifikasi. “Kemarin, sudah dibentuk learning center di Grend Dafam bersamaan dengan BLK, agar setiap saat bisa dilakukan pelatihan guna meningkatkan SDM yang ada. Proyek perubahan ini, bukan hanya menjadi persyaratan dalam diklat saja, tapi akan menjadi program kerja Disnaker kedepan,” tandas Jusuf pada Malut Post, kemarin (3/10).

Proyek perubahan ini, kata Jusuf, mulai berjalan setelah diresmikan learning center. Dalam learning center ini akan

...TUNDA Samb Hal. 13

Untuk tahapan seleksi pejabat

...OPERASI Samb Hal. 13

Saida berharap, proses operasi berjalan lancar. Dia meminta doa masyarakat

...BRENDA Samb Hal. 13

“ Saya presentasi soal Diabetes di depan juri dan teman-teman lain, akhirnya saya dinyatakan lolos sebagai juara,” cerita gadis kelahiran 5 Oktober 2005 ini.

Anak ke dua dari tiga bersaudara ini, memang dikenal sebagai siswa yang cerdas di sekolahnya. Semenjak masuk SMP, Brenda menjadi langganan juara kelas hingga duduk di kelas VIII saat ini.

Desak Tambah Anggaran Bencana TERNATE - Kondisi geografis Maluku Utara (Malut) dan khususnya Kota Ternate yang kerap dirundung bencana alam terutama gempa bumi, membuat DPRD Kota Ternate mengingatkan Pemkot untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan guna meminimalisir dan menanggulangi bencana yang mungkin terjadi.

Langkah itu bisa dimulai dari pemantapan studi dan kajian kebencanaan, membuat peta potensi bencana, hingga menyiapkan instrumen fiskal penanggulangan dan pemulihan setelah bencana terjadi. “Sementara untuk kebijakan lain pemkot bisa menggunakan instrumen APBD dengan mengalokasikan anggaran tanggap darurat yang cukup besar,” kata Ketua Komisi III Anas U Malik, kemarin (3/10).

Menurutnya, upaya terkait antisipasi bencana sebetulnya sudah dilakukan, tetapi anggarannya masih terbatas. Anggarannya bahkan menurun setiap tahun. Padahal, penganggaran bencana sangat penting. “ Kalau anggaran kecil tentu sulit menangani musibah yang besar. Ini harus menjadi perhatian pemkot,” tandasnya.

Anas mendesak, pemkot menaruh perhatian terhadap masalah kebencanaan, sebelum bencana terjadi. Langkah antisipasi harus disiapkan. DPRD, kata, Anas akan mendorong anggaran penangan bencana dinaikkan tahun depan. “ Maluku Utara adalah salah satu daerah rawan bencana. Hal ini harus dipikirkan pemerintah agar langkah antisipasi disiapkan. Jangan nanti tiba saat tiba akal,” tukasnya. (cr-05/rul)

Program Diniyah Mulai Jalan TERNATE – Setelah tuntas menyusun modul pembelajaran, kini program pendidikan diniyah di Kota Ternate mulai berjalan. Ada 121 guru diniyah yang tersebar pada 97 sekolah di Kota Ternate, kecuali di Batang Dua. “ Sejak September lalu mulai jalan. Gurunya tersebar di seluruh sekolah di Kota Ternate. Tiap sekolah satu sampai tiga guru diniyah tergantung dari jumlah siswanya,” kata Pengelola Program Diniyah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(Dikbud) Kota Ternate, Hasmin Lifu, pada Malut Post, Rabu (3/10).

Sesuai jadwal, dalam satu minggu, guru diniyah mengajar sebanyak empat kali di kelas empat dan lima.

Dalam perjanjian dengan Dikbud tiap guru akan menerima honor perbulan sebesar Rp750 ribu. Guru - guru diniyah juga tidak boleh alpa saat jadwal mengajar. “ Sistem pemberian honornya per tiga bulan,” terangnya. (mg-01/rul)

karena itu kami akan mengecek ke sejumlah pembeli besi tua untuk memastikan hal ini,” tandasnya.

Pihaknya, sudah berulang kali melakukan perbaikan atau memasang sejumlah penutup drainase yang kosong, karena itu agar tidak hilang, Risval meminta masyarakat turut

menjaga fasilitas publik tersebut. “ Selain pada dua kelurahan itu, di banyak ruas jalan penutupnya juga sudah tidak ada, karena itu kami meminta masyarakat bisa sama-sama menjaga,” imbaunya. Seraya memastikan jika kedapatan pelakunya akan diproses hukum. (cr-05/rul)

ada 20 orang, sedangkan di tahun ini dari 214 penderita yang meninggal sebanyak 10 orang. Hamid menerangkan, penderita yang meninggal sebagian besarnya karena penyakitnya sudah akut, sehingga berkomplikasi dengan penyakit lainnya. Untuk mencegah lajunya penyakit ini, Hamid mengaku, Dinas kesehatan rutin melakukan sosialisasi tentang kesehatan jantung melalui Posbindu di tiap kelurahan. “Kami sosialisasi, jika ada pasien yang jantung, kami arahkan ke puskesmas. Kalau di puskesmas juga belum bisa menangani, maka langsung dirujuk ke RSUD,” terangnya. Seraya mengatakan jika pasien sudah ditangani dokter dan mengalami perkembangan untuk

sembuh. Maka, pasien akan diarahkan untuk mengontrol di puskesmas secara rutin.

Lebih jauh, Hamid menjelaskan, penyebab penyakit jantung karena tersumbatnya pembuluh darah utama yang memasok darah ke jantung (pembuluh koroner). Sumbatan ini, disebabkan oleh timbunan kolesterol berupa plak yang menempel di dinding pembuluh darah. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diantaranya merokok, kebiasaan mengonsumsi makanan yang berlemak dan tekanan darah tinggi. “ Gejala jantung ini seperti sesak napas, sakit atau nyeri di bagian dada, merasa lemah dan pusing serta sangat gelisah atau cemas,” terangnya. (mg-01/rul).

menyediakan berbagai pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan SDM dan meningkatkan pelayanan.” Ini juga akan menjadi modal dasar bagi SDM ketika saat melamar ke perusahaan mana saja. Sebab setelah pelatihan akan diberikan lisensi atau sertifikasi, agar ketika melamar kerja mereka bisa membuktikan dengan lisensi yang diterima itu,” terang Jusuf yang juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan ini.

Learning Center ini, sambungnya, akan menjadi cikal bakal sekolah perhotelan di Maluku Utara (Malut), karena kehadiran learning center ini untuk berbagi ilmu mengenai pariwisata, khususnya perhotelan guna menyiapkan tenaga kerja pariwisata yang handal

serta dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. “ Kedepan akan dikembangkan pada program advokasi yang sasarannya untuk siswa SMA/SMK. Sebab peluang kerja semakin menipis, dengan pendidikan advokasi ini, kedepan mereka bisa mendapatkan pendidikan yang siap pakai,” jelasnya.

Pihaknya sambung Jusuf, sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan rektor Unkhair, agar kedepannya ada pendidikan advokasi khusus kepariwisataan untuk meningkatkan SDM. “ Jika semua SDM yang disiapkan berdaya saing tinggi maka bisa menekan angka pengangguran, road map program ini sudah disiapkan,” pungkasnya.(cr-05/ rul*).

eselon II, Junus mengaku, saat ini kesiapan administrasinya tengah dilengkapi. “ Kita akan siapkan tim seleksi (Timsel), asesor dan beberapa

kesiapan lainnya. Jika sudah rampung akan di bawa ke BKN untuk meminta rekomendasi dilakukan assessment,” tutupnya.(cr-05/rul)

Malut agar tidak ada kendala dalam proses operasi nanti.

Sementara itu, bantuan masyarakat Maluku Utara yang dihimpun Malut Post sebesar 18,9 juta dan tambahan bantuan

dari Bank Indonesia Malut sebesar Rp 5 juta sudah diterima orang tua Burhan.

“Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu kami,” tuturnya. (mg-01/rul)

Dia mengaku tidak pernah mengikuti belajar-belajar khusus di luar sekolah, seperti les dan lain sebagainya. “Belajar di rumah saja, mama dan papa yang kasih les di rumah,” tandas Brenda yang fasih berbahasa Inggris ni. “ Kalau di dalam rumah, Brenda bersama saudara-saudara selain Bahasa Indonesia juga dibiasakan menggunakan Bahasa Inggris,” ceritanya.

Meski saat ini sudah pasti berangkat ke Jakarta pada 9 Oktober nanti.

Ternyata panitia pusat, masih memberikan syarat lain sebelum berangkat yakni setiap peserta harus membuat vlog. Vlog itu harus disukai dan diikuti sebanyak 300 orang. “Jadi kemarin, saya sudah buat vlog terkait budaya dan seni Ternate, Maluku Utara. Karena baru diunggah kemarin, jadi baru 90 orang yang menyukai dan mengikuti vlog tersebut,” tandasnya. Seraya mengajak teman-temannya dan seluruh warga Maluku Utara membuka Facebook dan Instagram untuk mengikuti.

Sementara itu Kepala SMP Khatolik

Bintang Laut, Getrudis Wilian mengatakan Brenda adalah siswi cerdas di sekolah. Selain pintar Bahasa Inggris, dia juga mahir mata pelajaran IPA. “Hanya saja, Brenda anaknya pemalu,” katanya. Lomba Ki Hajar, yang di ikuti Brenda ini adalah lomba yang difokuskan pada IT. Siswa harus mempunyai kemampuan untuk menguasai IT, selain itu juga harus memiliki pengetahuan yang banyak.

“Ini yang ke dua kali dia mewakili Malut di ajang Nasional. Harapan kami prestasi yang diraih Brenda ini Dapat menjadi motivasi bagi siswa dan sekolah lainnya untuk mengikutinya,” harapnya.

Meski pada lomba ini, Brenda, membawa nama Malut tapi tidak ada perhatian dari Pemprov Malut. “Pengalaman tahun lalu, meski siswa kami mewakili Malut ke Nasional. Tidak ada perhatian. Jadi kami sempat kewalahan juga. Harapan kami kali ini ada partisipasi dari pemerintah,” pungkasnya. (mg-01/rul)

OPINI

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Malut Post

17

Art: Resayfa Rumra

Seleksi CPNS, Antara Harapan dan Khayala

SIKAP WARNING UNTUK MALUT BELUM habis duka yang dirasakan masyarakat Lombok, Nusa Tengga Barat (NTB). Kabar duka kembali datang dari Palu dan Donggala Sulawesi Tengah (Sulteng). Gempa bumi yang disertai tsunami serta lumpur menyebabkan ribuan nyawa melayang, ribuan menderita luka-luka baik berat maupun ringan dan puluhan ribu warga harus mengungsi.

Belum ada angka pasti namun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menaksir kerugian mencapai puluhan triliun.

Bencana yang terjadi di Sulteng ini, harus menjadi warning bagi pemerintah Maluku Utara (Malut) dan pemerintah kabupaten/kota di Malut. Malut merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terjadinya bencana, salah satunya gempa bumi, karena itu, pemerintah sudah saatnya menyiapkan sistem peringatan dini terjadinya bencana.

Pendidikan tentang kebencanaan harus digalakkan sejak saat ini, masyarakat disiapkan agar ketika terjadi bencana masyarakat jauh lebih siap. Saat bencana masyarakat diharapkan selain dapat membantu orang lain setidaknya kita semua siap untuk membantu diri masing-masing.

Pemerintah juga jangan irit dalam menyediakan anggaran kebencanaan.

Selama ini anggaran kebencanaan paling kecil dari pos anggaran lain dan setiap tahun angkanya selalu menurun. Padahal banyak hal yang harus disiapkan, seperti infrastruktur untuk penanganan bencana, jalur-jalur evakuasi masih banyak yang belum tersedia, peta rawan bencana dan berbagai kesiap siagaan dini lainnya relatif masih sangat minim.

Banyak korban yang terjadi saat bencana, karena masyarakat tidak siap.

Ketika bencana masyarakat cenderung panik, karena itu kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting. Sekali lagi pendidikan kebencanaan sudah saatnya dilakukan dengan rutin, baik itu di sekolah-sekolah maupun di kelurahan-kelurahan.

Sistem deteksi dini di perkantoran, hotel dan gedung-gedung besar harus disiapkan. Kedepannya pembangunan tidak bisa terlepas dari mitigasi bencana.

Kita harus benar-benar belajar dari bencana di Palu dan Donggala, Kapan saja bencana bisa datang, kita tidak bisa menghindar, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya korban.(*)

Ilham Sanjaya

Kondisi di Maluku Utara Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 berdasarsional, berkualitas dan bertang- kan surat keputusan Kemenpan gung jawab. Karena itu diperlukan RB Nomor 612 Tahun 2018, telah sistem penerimaan CPNS yang resmi membuka lowongan CPNS transparan dan akuntabel serta sebanyak 378 formasi. Yang terdiri bebas dari korupsi, kolusi dan dari 74 formasi lulusan pendidikan nepotisme. Untuk mewujudkan D III dan 304 formasi lulusan S1. hal tersebut maka pemerintah Formasi tersebut diperuntukkan melaksanakan pendaftaran CPNS menjadi 3 bagian, yaitu tenaga secara serentak dan terintegrasi pendidikan, kesehatan dan tekmelalui sistem pendaftaran (reg- nis. Yang sangat disayangkan dari jumlah kebutuhan formasi terseistration) online.

Pada tahun 2018 ini Pemerintah but adalah tidak adanya alokasi membuka lowongan CPNS seban- formasi untuk lulusan SMA/K atau yak 238.015 formasi. Yang terdiri sederajat. Padahal berdasarkan dari 51.271 formasi untuk 76 ke- data dari Badan Pusat Statistik, menterian dan lembaga, sisanya Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 186.744 formasi untuk (TPT) lulusan SMA/K lebih tinggi penempatan di 525 pemerintah daripada Tingkat Pengagguran Daerah. Sedangkan menurut ke- Terbuka untuk lulusan Diploma pala BKN Bima Haria Wibisana dan universitas.

Berdasarkan data BPS pada jumlah peserta seleksi CPNS 2018 diprediksi 5-6 juta orang yang tahun 2017 TPT untuk lulusan tentunya bisa melebihi angka itu. SMA/K atau sederajat sebesar Sebagai gambaran, pada seleksi 2,76 persen dan TPT untuk diCPNS 2014, pemerintah membuka ploma dan universitas berturutlowongan alokasi formasi CPNS turut sebesar 0,24 persen dan 0,81 sebanyak 45 ribu orang. Sedan- persen. TPT ini mengindikasikan gkan jumlah pelamar sebanyak besarnya angkatan kerja yang 2.603.780 orang. Dengan kata lain termasuk dalam pengangguran. peluang seseorang untuk lolos test Semakin besar angka tersebut Statistisi pertama pada BPS Kabupaten Halmahera Tengah , Provinsi Maluku Utara

maka semakin besar pula jumlah pengangguran pada kategori tersebut. Dengan kata lain berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa lulusan SMA lebih banyak menganggur daripada lulusan Diploma atau universitas.

Hal ini seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk lebih memperhatikan alokasi formasi CPNS untuk lulusan SMA/K atau sederajat. Karena berdasarkan Undang Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 15, tujuan SMA khususnya SMK adalah mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan kejuruan terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Penutup Membludaknya pendaftaran CPNS melalui satu portal menyebabkan sulitnya akses ke portal tersebut. Berdasarkan informasi dari Malut Post, memasuki hari ke enam proses pendaftaran CPNS pelamar dari kota Ternate yang berhasil mendaftar ke portal SSCN baru sebanyak 34 akun. Hal tersebut menjadi PR bagi pemerintah khususnya BKN agar melakukan maintenance secara berkala atau melakukan tindakan sedemikian rupa agar masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran dapat diberikan kemudahan.

Memang jaringan internet antara ibu kota dengan daerah lain khususnya di pelosok bagaikan langit dan bumi baik dari segi kecepatan maupun kemudahannya.

Untuk itu pemerintah sebaiknya memperhatikan bahwa Indonesia itu tidak hanya di Pulau Jawa saja dan jangan menjadikan Pulau jawa sebagai standar dalam menetapkan suatu kebijakan.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

“Sasaran pembangunan yang Sustainability tentunya harus komprehensif Yaitu dengan tidak mensabotase hak semesta dan generasi akan datang, Karena esensinya kita memiliki hak yang sama” (Iskar Hukum)

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

Aspirasi Pembaca

CPNS saat itu sekitar 1,73 persen dan peluang tidak lulusnya 98,27 persen.

Kemenpan-RB mencatat, pada seleksi CPNS 2017, persaingan paling ketat dalam penerimaan pegawai instansi pemerintah pusat terjadi di Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ). Lembaga ini membuka lowongan 93 formasi dengan jumlah pelamarnya sebanyak 12.576 orang atau dengan kata lain, peluang seseorang untuk diterima menjadi CPNS di instansi tersebut dibawah satu persen (0,74 persen). Luar biasa!

Mencapaikan SDGs di Daerah

O m Faduli

TELEPON PENTING

BERDASARKAN siaran pers nomor 030/RILIS/BKN/IX/2018, BKN (Badan Kepegawaian Negara) telah resmi mengumumkan penerimaan lowongan CPNS pada 245 kementrian/lembaga/ departemen (terdiri 200 pemda dan 45 Kementrian dan Lembaga).

Informasi ini merupakan angin segar bagi para ‘pengangguran’ dan pemburu jaminan hari tua untuk memperebutkan formasi pekerjaan.

Saat ini, era teknologi informasi sudah berkembang pesat, setiap masyarakat memiliki akses dan hak yang sama untuk menyandang status sebagai pegawai negeri.

Berbeda dengan sebelumnya, opini penerimaan CPNS di mata masyarakat sangat kental dengan nuansa kolusi dan nepotisme. Berdasarkan keterangan dari sebagian masyarakat, yang bisa menjadi CPNS/PNS hanya orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan oknum-oknum PNS atau dengan uang sogokan yang bernilai lebih dari puluhan juta.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pada seleksi CPNS beberapa tahun lalu, putri Presiden Republik Indonesia, Kahiyang Ayu mengikuti seleksi CPNS namun tidak lolos. Selain itu putri salah satu Bupati di Provinsi Maluku Utara juga tidak lolos seleksi CPNS yang dilaksanakan secara terpusat dengan sistem CAT. Hal tersebut seolah-olah mematahkan opini publik selama ini bahwa untuk menjadi PNS harus berlatarbelakang keluarga PNS atau pejabat.

Pada tahun ini pemerintah membuka penerimaan CPNS melalui satu pintu (terpadu) yaitu melalui portal SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional). Melalui SSCN ini pemerintah ingin mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profe-

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

17 TUJUAN Sustainable Development Goals (SDGs).1. Tanpa Kemiskinan, 2. Tanpa Kelaparan, 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan, 4. Pendidikan Berkualitas, 5. Kesetaraan Gander, 6. Air Bersih dan Sanitasi, 7. Energi Bersih dan Terjangkau, 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10. Mengurangi Kesenjangan, 11. Keberlanjutan Kota dan komunitas, 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, 13.

Aksi Terhadap iklim, 14. Kehidupan Bawah Laut, 15. Kehudupan di Darat, 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Perdamaian, 17.

Kemitraan Global.

Keprihatinan dunia-dunia Internasional terhadap keberlangsungan Semesta tetap tak bertepi.

Keprihatinan ini muncul saat negara-negara anggota PBB kembali mengangkat dan mengesahkan dokumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di markas besar PBB 25-27 September 2015, New York AS. SDGs kemudian disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Melenium (MDGs) yang eranya berakhir pada tahun 2015 kemarin. MDGs juga yang menjadi indikator dalam penyusunan dan tujuan pembangunan di 2030.

Maka dengan hadirnya era baru ini patut dirayakan oleh seluruh penduduk Bumi, teruntuk kepalakepala daerah di seluruh dunia.

Diksi Pembangunan yang dalam pemahaman SDGs bukan sekadar aspek bangunan mall, gedung-

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Iskar Hukum Mahasiswa Pendidikian Lingkungan Hidup Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta)

gedung tinggi dan lain sebagainya (fisik), melainkan pada aspek nonfisik yang ini kemudian telah terintegrasi secara jelas pada 17 tujuan SDGs. Pada kesempatan ini, penulis coba memilih dan memaparkan 3 tujuan saja, secara deskriptif serta eksekusinya pada setiap tingkatan daerah. Alasan hanya 3 tujuan yang dipilih oleh penulis ini semoga bisa menjadi solusi (stimulus pembangunan) buat kita semua terutama para pemangku kepentingan di daerah.

1. Tanpa Kemiskinan (golas 1) Adalah tujuan pertama era SD Gs, kenapa penting untuk Pemerintah daerah di seluruh dunia? Karena GOALS 1 menggambarkan kemiskinan berbagai sudut pandang. Sabab, tujuan ini merupakan sekian dari masalah kompleks yang dialami oleh penduduk bumi saat ini. Maka membutuhkan pelbagai tanggapan yang terkoordinir. Pemerintah daerah juga merupakan alasan, karena memiliki kedekatan yang sangat ideal untuk mendeteksi masyarakatnya pada aspek kemiskinan dengan lebih dekat agar pendistribusian sumber daya dan pelayanan lebih akurat.

Pelayanan air dan sanitasi adalah tanggujawab pemerintah daerah sebagai mitra utama, karena ini merupakan masalah lokal. Pemerintah daerah harus memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan strategi pembangunan (development) yang berkelanjutan (sustainability) ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana.

2. Pendidikan Berkualitas (goals 4) Pemerintah harus menjamin pendidikan yang inklusif secara berkualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua masyarakat. Sebab pendidikan yang kemudian membentuk perilaku setiap anak bangsa. Bisa dibayangkan jika suatu daerah tidak memiliki fasilitas pendidikan yang baik dan atau masyarakatnya tidak sama sekali memiliki Pendidikan Formal, maka itu artinya, harapan pencapainan SDGs berada pada lorong gelap yang sempit sehingga pemerintah daerah menjadi solusi karena berada pada posisi strategis. Untuk mengindentifikasi dan mengatasi problem yang dialami masyarakat yang bersekolah dan atau yang belum bersekolah. Kedudukan pemerintah daerah ini kemudian menjadi mungkin untuk menjangkau setiap masyarakat yang rentan dan cenderung termarjinalkan agar memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

3. Aksi Terhadap Iklim (goals 13) Perlu diketahui bahwa kadar karbon dioksida di atmosfer mencapai level tertinggi pada 2016. data terakhir yang ditampilkan oleh World Meteorogical Organization (WMO), kadar Korbon dioksida mencapai rekor tertinggi dengan kosentrasi C02 di angka 403,3, bagian per juta (ppm) di 2016, naik dari angka 400 bagian per juta (ppm) di 2015. Data ini menunjukan bahwa betapa planet kita berada pada ketidakloyalan untuk dihuni.

Belum lagi kasus-kasus lingkungan seperti banjir, mencairnya es

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

di kutub selatan dan masi banyak lagi. Jika tidak ada upaya pemerintah untuk mengurangi kadar C02 dan emisi gas rumah kaca, maka kita berada pada kondisi akhir abad ini. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan wilayah dan kota untuk mereduksi emisi dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap gangguan lingkungan.

Pada prinsipnya 17 tujuan ini saling berkorelasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam aspek agama juga telah dijelaskan bagaimana menjaga hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah/Tuhan dan manusia dengan alam. Lalu bagaimana mungkin dalam agenda 2030 ini kemudian hanya 1 atau 2 goals saja yang tercapai, maka dipastikan bahwa negara-negara yang tidak bisa menuntaskan itu gagal atas nama SDGs. Pencapaian SDGs adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah lah sebagai perisaidalam pencapaian agenda 2030.

Menurut United Cities and Local Governments (UCLG) Pemerintah daerah bukan hanya pelaksana agenda pembangunan, melainkan adalah pembuat kebijakan untuk mencapai agenda 2030. Disamping itu banyak metode yang dapat dilakukan oleh penduduk bumi untuk agenda Akbar ini, yaitu orang-orang yang memiliki empati terhadap semesta dan yang memiliki pengetahuan (knowledge) yang terintegrasi dalam agenda 2030 harus giat mengencangkan isu-issu keberlanjutan semesta, sehingga menjadi viral, baik melalui medsos maupun diskursus di warkop dan kampus-kampus sebagai basis intelektual.Tentu juga pelaksanannya dalam kehidupan.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

18

Malut Post

EKONOMI BISNIS

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Wisman ke Malut Turun 51,01 Persen AGENDA Pertemuan IMF Bahas Masalah Bencana

TPK Naik 0,97 Poin

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia/ World Bank (WB), di Bali, 8-14 Oktober 2018, juga akan membahas masalah kebencanaan.

Pembahasan tersebut menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tidak terlepas dari kesadaran bahwa pelaksanaan annual meeting tersebut berlangsung di tengah Indonesia mengelola bencana yang terjadi NTB, maupun Sulawesi Tengah.

“Karena itu dalam penyelenggaraan ini kami berharap hal-hal yang menyangkut concern kepedulian terhadap penanganan bencana, juga akan dibahas dalam pembahasan annual meeting,” kata Sri Mulyani.

Pembahasan kebencanaan ini, menurutnya, akan sangat berguna tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga untuk negara lain yang juga sering menghadapi bencana. Misalnya Meksiko, negara Caribbean hingga Pasifik.

Topik mengenai manajemen risiko kebencanaan, baik dalam bentuk dialog ataupun inisiatif pendanaan dan bagaimana koordinasi di level negara, dukungan internasional, katanya, akan dibicarakan di forum IMFWorld Bank tersebut.

“Termasuk instrumen asuransi, akan jadi salah satu topik yang dibahas dalam annual meeting ini,” tandasnya.(jpnn/onk)

TERNATE - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Maluku Utara (Malut) dan menggunakan fasilitas akomodasi pada Agustus 2018, anjlok 50,01 persen.

Jika Juli lalu kunjungan wisman mencapai 135 orang, Agustus turun menjadi 66 orang. Untuk wisatawan nusantara (wisnus), pada Agustus 2018 sebanyak 23.846 orang, juga turun 16,96 persen dibanding Juli

Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

sebanyak 28.718 orang. “Secara keseluruhan jumlah wisman dan wisnus ke Maluku Utara pada Agustus 2018 adalah 23.912 orang atau turun 17,12 persen, dibanding tamu pada Juli 2018 yang berjumlah 28.853 orang,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, Misfaruddin.

Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Malut pada Agustus 2018 sebesar 33,47 persen, naik sebesar 0,97 poin bila dibandingkan Juli 2018 yang sebesar 32,49 persen. TPK hotel bintang mengalami peningkatan, sedangkan TPK hotel nonbintang mengalami penurunan.

“TPK di Malut Agustus 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan TPK Juli 2017,” jelasnya. Dia

menuturkan TPK hotel berbintang di Malut pada Agustus mencapai 46,00 persen, atau naik sebesar 3,70 poin dibandingkan Juli 2018 yang hanya 42,30 persen. “TPK hotel nonbintang di Malut pada Agustus sebesar 28,85 persen atau turun sebesar 0,22 poin bila dibandingkan Juli 2018 yang sebesar 29,08 persen,” tuturnya. TPK hotel nonbintang pada bulan Agustus 2018 secara rata-rata tercatat sebesar 28,85 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 0,22 poin dibandingkan dengan TPK bulan sebelumnya. Hotel nonbintang pada kelompok kamar kurang dari 10 dan 10-24 mengalami penurunan TPK, dibanding bulan Juli 2018. Penurunan TPK terbesar terjadi pada kelompok

kamar 10-24 yaitu sebesar 8,27 poin.

Dibandingkan dengan tahun lalu, TPK hotel nonbintang mengalami penurunan 0,24 poin.

Dia menambahkan rata-rata tamu mancanegara yang menginap pada Agustus sebesar 1,90 hari, atau turun 0,39 poin dibandingkan Juli sebesar 2,29 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara pada Agustus sebesar 1,85 hari, naik 0,25 poin dibanding Juli 2018 sebesar 1,60 hari. “Secara keseluruhan rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan nusantara Agustus 2018 adalah sebesar 1,85 hari, naik 0,24 poin dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,61 hari,” pungkasnya. (mg-02/onk)

SWAFOTO: Tiga remaja melakukan swafoto (selfie) saat kapal pesiar singgah di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate

ANALISA Tim Ekonomi Jokowi Harus Diganti JAKARTA - Kurs dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah tembus Rp 15 ribu.

Menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, kondisi ini harus dicermati dengan sangat hati-hati, jangan sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Emrus menangkap kesan, tim ekonomi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum memiliki solusi komprehensif untuk meredam berbagai macam faktor yang mengakibatkan rupiah tidak berdaya. “Terlebih, The Fed bakal terus menaikkan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan. Ini memang diakui sebagai faktor eksternal, namun tim ekonomi harus sudah bersiap dan meramu formula terbaik untuk rakyat Indonesia,” ujar Emrus.

Emrus juga mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu ragu mengevaluasi kinerja tim ekonomi bila memang hasil evaluasi itu membawa stabilitas dan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. “Siapa pun ekonom atau pakar ekonomi yang mampu menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa ini dan memberikan formula yang lebih baik, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutup mata sekalipun opsi itu ialah presiden melakukan reshuffle kabinet,” ucapnya.

Emrus juga berharap formula ekonomi tersebut bisa memperkuat rupiah, sekaligus menahan laju fluktuasi USD dan berdampak mempertahankan cadangan devisa serta muaranya memperbaiki fundamental ekonomi nasional.(jpnn/onk)

MASUKAN Desak Pertemuan IMF Dibatalkan JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli geram karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Nilai tukar satu dolar kini menembus Rp 15 ribu.

Fadli menyatakan, tidak ada daya dan kekuatan yang dilakukan pemerintah sekarang untuk memberi keyakinan kepada pasar bahwa ekonomi Indonesia kuat. “Ini juga menunjukkan dan harus dikaji bahwa fundamental ekonomi kita ini. Jalan selalu dikatakan kuat, padahal tidak kuat, (dan lemah),” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Fadli juga mengkritisi rencana pertemuan IMF-World Bank di Bali Oktober ini. Dia menilai rencana pertemuan itu tidak memberi dampak apa pun terhadap penguatan nilai tukar rupiah. “Seperti yang saya katakan, pertemuan IMF-World Bank tahunan itu yang menghabiskan dana Rp 1 triliunan seharusnya dibatalkan saja,” ungkap Fadli.

Dia beralasan tidak seharusnya pemerintah Indonesia menjadi seperti panitia yang memfasilitasi pertemuan IMF-World Bank tersebut, dengan menghabiskan dana yang mencapai triliunan. “Itu kan urusan mereka sendiri, ketemu mereka-mereka sendiri.

Kenapa pemerintah harus menjadi seperti panitia yang memberikan fasilitas luar biasa,” katanya.

Karena itu, Fadli menyarankan, sebaiknya dana besar untuk membiayai pertemuan itu dialihkan saja untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun di Sulawesi Tengah (Sulteng). “Saya kira itu jauh lebih bermanfaat. Masih ada waktu kok,” jelasnya.(jpnn/onk)

HIZBULLAH/MALUT POST

Aturan Cukai Vape Diberlakukan TERNATE - Aturan cukai rokok elektronik (vape) resmi diberlakukan 1 Oktober. Karena itu Bea dan Cukai Ternate, menjalankan aturan tersebut. Kepada Malut Post, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Ternate, Rusdianto, sejak aturan tersebut ditetapkan, pemerintah

memberikan kelonggaran kepala pelaku usaha vape untuk memperbaiki kemasannya. Kelonggaran tersebut diberikan selama tiga bulan, Juni-September. Karena itu mulai Oktober ini, masa relaksasinya sudah selesai, sehingga jika ditemukan ada vape yang tidak menggunakan pita

cukai, maka akan diambil tindakan.

Secara aturan, mulai 1 Oktober mereka harus turun melakukan operasi. “Kapan kita operasinya tidak ditentukan tapi secepatnya akan kita turun untuk mengamankan uang negara,” ujarnya. Pihaknya sendiri terus melakukan sosialisasi

menyangkut aturan ini, sehingga dia berharap aturan ini ditaati. Tambahnya, ada lima pengusaha vape di Ternate. Kesadaran mereka akan aturan ini cukup baik. “Komunitas vape pernah mengundang kami untuk melakukan sosialisasi aturan ini,” tutur Rusdianto.(mg-02/onk)

BPRS Bahari Berkesan Kejar Pembayaran Pensiun SURYANI/MALUT POS

PADAT: Pencari kerja mendaftar CPNS di warnet Campis@net di Kampung Pisang

Omset Warnet Melonjak TERNATE - Tes CPNS tahun ini membawa berkah bagi pelaku usaha warnet di Kota Ternate. Ini karena pendaftaran tes dilakukan secara online. Salah satu karyawan Campis@net mengatakan, sebelumnya pendapatan mereka paling tinggi Rp 700 ribu, saat ini melonjak menjadi Rp 2 juta per hari.

“Kunjungan ke warnet meningkat signifikan,” akunya. Komputer yang disediakan mereka hanya 8 unit, namun pengguna bisa mengakses menggunakan laptop sendiri dengan membeli voucher.

Penjualan voucher naik 10 kali lipat. Harganya antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. “Kita buka pukul 08.00 Wit hingga pukul 01.00 dinihari, namun pembeli voucher bisa 24 jam, karena kami sediakan ruangan untuk mereka,” jelasnya.

Pemilik Orange Net, Rulfi Hanafi, juga mengaku angka kunjungan dan omset mereka naik signifikan. Dia mengaku di hari biasa penjualan voucher rata-rata hanya 10, namun sekarang naik menjadi 30. “Harga voucher hanya Rp 10 ribu,” pungkasnya. (mg-02/onk)

SPBU Mulai Berfungsi JAKARTA - Salah satu kesulitan pemerintah untuk mendistribusikan SPBU di kawasan bencana Palu, karena SPBU rusak sehingga tidak berfungsi. Namun sejak kemarin (3/10), operasional layanan 10 SPBU di Palu, Donggala, dan Sigi, sudah berjalan. Sementara itu di tiga wilayah lainnya yaitu Parigi Moutong, Mamuju Utara,

dan Mamuju Tengah sebanyak 13 SPBU yang ada di sana telah beroperasi penuh. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito menegaskan, Pertamina juga terus melakukan penguatan distribusi dan pelayanan BBM untuk masyarakat. “Kami juga sudah menerbangkan SPBU portable dan 80 unit dispenser engkol

TERNATE - BPRS Bahari Berkesan berupaya agar pembayaran pensiunan di Kota Ternate melalui mereka.

Dirut BPRS Bahari berkesan, Risdan Harly mengatakan, pembayaran gaji PNS Kota Ternate telah melalui mereka, dan untuk pensiunan sementara diupayakan.

“Pengajuan permohonan ke Taspen diajukan, semoga disetujui,” harapnya. Dia menuturkan, BPRS Bahari Berkesan sudah membuka kantor kas di Kecamatan Moti dan Batang Dua, dan itu memudahkan pensiunan di kedua wilayah tersebut. Dia menambahkan pertumbuhan dan perkembangan BPRS Bahari berkesan sangat baik. Hal ini terbukti dengan penerimaan penghargaan dari majalah Info Bank dalam kategori pengelolaan keuangan. Hasilnya sangat bagus.

Pada Desember 2017, aset mereka tercatat Rp 42.830.570.699, sedangkan posisi September 2018 naik menjadi Rp 138.500.540.577.

Untuk DPK Desember 2017 Rp 16.609.938.352, pembiayaan keluar Rp 31.932.492.956, mod-

manual tambahan, serta unit mobil tangki berdispenser. Fasilitas ini akan kami tempatkan di lokasilokasi SPBU atau tempat strategis lainnya. Semua disiapkan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,” katanya seperti dilansir dari detikfinance. SPBU yang beroperasi di kota Palu berlokasi di Jalan Diponegoro, Jalan Maluku, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Bayoge, dan Jalan Ki Hajar Dewantara. Enam SPBU ini adalah yang berhasil dioperasikan

RISDAN Harly

al 13.965.000.000, dan laba Rp 1.961.387.489. Sedangkan posisi tahun ini sampai September, DPK melonjak menjadi Rp 102.672.835.168, pembiayaan keluar Rp 48.080.858.856, modal 13.965.000.000, dan laba Rp 1.776.788.888. “Target laba tahun ini Rp 2 miliar, saya optimis dapat tercapai,” pungkas Risdan. (mg02/onk)

dari total 17 SPBU yang ada di kota Palu. Sementara itu, tiga SPBU yang beroperasi di Kabupaten Donggala berlokasi di Desa Sioyong, Jalan Raya Palu-Donggala, dan di Desa Ganti Jalan Trans Sulawesi. Sedangkan satu SPBU lainnya rusak berat.

Sedangkan untuk Kabupaten Sigi satu SPBU di Sidondo sedangkan satu SPBU lainnya rusak berat.

Selain itu, Pertamina telah mengoperasikan 20 dispenser manual untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat. (dtc/onk)

KABAR RANTAU

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

Malut Post

19

Presiden: Bantuan Asing Mulai Masuk Sulteng

FASILITAS 10 SPBU di Lokasi Gempa Pulih dan Siap Difungsikan

Pemukiman Warga Akan Direlokasi sekira 20 Kilo

(SINDOMAKASSAR)

SPBU: Pertamina telah memulihkan operasional layanan 10 SPBU di tiga wilayah yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami.

JAKARTA - Pertamina telah memulihkan operasional layanan 10 SPBU di tiga wilayah yang terkena dampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah, yakni Palu, Donggala dan Sigi Selain itu Pertamina telah mengoperasikan 20 dispenser manual untuk melayani kebutuhan BBM masyarakat.

Sementara itu di tiga wilayah lainnya yaitu Parigi Moutong, Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah sebanyak 13 SPBU yang ada di sana beroperasi sepenuhnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito menegaskan bahwa Pertamina juga terus melakukan penguatan distribusi dan pelayanan BBM untuk masyarakat.

“Kami juga sudah menerbangkan SPBU portable dan 80 unit dispenser engkol manual tambahan, serta unit mobil tangki berdispenser.

Fasilitas ini akan kami tempatkan di lokasi-lokasi SPBU atau tempat strategis lainnya. Semua disiapkan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,” tegasnya.

SPBU yang beroperasi di kita Palu berlokasi di Jalan Diponegoro, Jalan Maluku, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Bayoge, dan Jalan Ki Hajar Dewantara. Enam SPBU ini adalah yang berhasil dioperasikan dari total 17 SPBU yang ada di kota Palu.

Sementara itu, tiga SPBU yang beroperasi di Kabupaten Donggala berlokasi di Desa Sioyong, Jalan Raya Palu-Donggala, dan di Desa Ganti Jalan Trans Sulawesi.

VP CSR dan SMEPP Pertamina Agus Mashud, menambahkan, posko Pertamina Peduli di Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah, dirasakan manfaatnya bagi korban bencana gempa dan tsunami. Posko itu menjadi Dapur Umum yang memberikan bantuan makanan kepada para pengungsi.

“Posko yang berdiri di dekat pelabuhan ini, telah melayani sekitar 1500 pengungsi, yang berada di sekitar pelabuhan. Mereka berada di tempat tersebut, karena menunggu keberangkatan kapal yang akan membawa para pengungsi mencari tempat yang lebih aman di luar Sulawesi,” jelasnya melalui rilis tertulis.

Agus menambahkan, Posko Pertamina Peduli di DPPU Mutiara dan TBBM Donggala juga memberikan layanan pengobatan gratis, bekerjasama dengan Pertamedika dengan menurunkan lebih dari 10 orang tenaga medis dan dokter.

Adapun pengungsi yang terlayani di posko hari ini mencapai lebih dari 1.500 pengungsi.(Sindomakassar/Lid)

PENGUNGSI Ribuan Pengungsi Berdesak-desakan Naiki Kapal

(Fajar)

PENGUNGSI: Kondisi Pelabuhan Pantoloan yang dipenuhi pengungsi.

PALU - Ribuan orang pengungsi korban gempa dan tsunami sudah berada di Pelabuhan Pantoloan, Palu, sejak Selasa lalu memadati pelabuhan laut pantoloan Palu, mereka sejak awal mengantri untuk dapat menaiki kapal KRI Makassar-590 yang berangkan ke makassar pada Rabu pagi kemarin Ribuan pengungsi ini berasal dari berbagai daerah tempat bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah.”Para pengungsi ini sebagian ada yang berasal dari Makassar dan sebagian lagi warga asli yang tinggal dari Palu.

Jadi untuk sementara akan di ungsikan ke Makassar menunggu pemulihan situasi pasca gempa dan tsunami yang kemarin terjadi,” ujar Kapten Laut (KH) Suparman Sulo, Kadispen Lantamal VI. (Fajar/Lid)

PALU - Presiden Joko Widodo menyebutkan bantuan asing untuk penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah sudah mulai masuk ke daerah itu.

Bantuan sudah mulai masuk, itu ditandai dengan pesawat bantuan logistik yang telah masuk, kata Presiden Jokowi kepada wartawan saat meninjau lokasi bencana di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Jokowi mengatakan, tiga hari lalu, Raja Salman dari Arab Saudi sudah menelpon dirinya, Demikian juga dengan Perdana Menteri Australia yang menelpon Presiden jokowi dua hari lalu. “Tadi malam Presiden Donald Trump juga telepon,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, mereka negara

(ANTARA)

JOKOWI: Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja mengunjungi lokasi yang rusak akibat gempa di kawasan Petobo, Palu.

negara sahabat memberikan komitmennya sebagai sahabat yang baik untuk tahapan pen-

carian maupun tahapan rekonstruksi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa tidak ada penjarahan di lokasi bencana.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan sudah menyampaikan kepada Panglima TNI maupun Kapolri untuk menjaga semua titik penting. “Tidak ada yang namanya penjarahan, tidak boleh ada,” katanya.

Sementara itu mengenai perlunya pemukiman baru, Presiden Jokowi sudah berkomunikasi dengan gubernur dan bupati wali kota mengenai perlunya penelitian terhadap titik atau garis patahan yang ada di daerah itu.

“Saya sampaikan kepada gubernur dan bupati agar masyarakat diajak bicara untuk dipindah ke tempat lain, dan saya sudah sampaikan meski 20 km dari sini, tapi aman dalam jangka panjang,” katanya.(Antara/Lid)

Napi Ada yang Kabur, Ada yang Meninggal Petugas Dipaksa Buka Terali Penjara Karena Gempa Terus Terjadi

Fajar

SALAH satu sudut Kota Palu yang porak poranda dihantam Gempa dan Tsunami.

BALAROA: Kondisi di wilayah Perumnas Balaroa. (FOTO: NURHADI/FAJAR)

BNPB: Ada 1.747 Rumah di Balaroa Ditelan Bumi PALU - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan setidaknya terdapat 1.747 rumah di kawasan Balaroa semua tertimbun lumpur akibat gempa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, fenomena tanah yang berubah menjadi lumpur dan kehilangan kekuatan disebut likuifaksi.

Efek likuifaksi tersebut seo-

lah-olah membuat perumahan Balaroa terkesan hanyut dan ditelan bumi. Hal itu disebabkan oleh massa dan volume lumpur yang keluar dalam jumlah besar saat gempa.”Perumnas Balaroa terjadi pengangkatan dan penurunan. Perkiraan sementara 1.747 rumah,” kata Sutopo Kendati demikian, BNPB belum bisa memastikan berapa jumlah korban jiwa yang ada di Perumnas Balaroa. Hal ini lantaran alat berat sulit menjangkau kawasan tersebut akibat

daerahnya yang didominasi oleh lumpur.Selain di Perumnas Balaroa, kondisi sama juga terjadi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan. Dia daerah tersebut tertimbun lumpur akibat gempa kemarin.

“Kita belum tahu jumlah korban yang tertimbun oleh amblesan di Balaroa dan likuifaksi di Petobo, karena alat berat diterjunkan itu kadang berat, itu lumpur mengakibatkan alat berat ambles,” pungkasnya. (Jpg/ Fajar/Lid)

Gunung Soputan Meletus MAKASSAR---Saat Sulawesi berkutat dalam penanganan dampak tsunami dan gempa di Palu dan Donggala, gunung Soputan di Sulawesi Utara meletus, namun keadaan diyakini cukup aman karena dalam radius 4km tidak ada pemukiman.

Letusan gunung yang terletak di di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara itu trjadi pada Rabu (3/10) pukul 08.47 WITA, terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 39 mm dan durasi sekitar 6 menit.

Kolom abu dengan tekanan kuat teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut, seperti disebutkan dalam keterangan tertulis Sutopo Purwo Nugroho, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Disebutkan, pengamatan Gunung Soputan PVMBG melaporkan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 4.000 meter di atas puncak kawah atau 5.809 m

MELETUS: Gunung Soputan di Sulawesi Utara meletus.

di atas permukaan laut.

Hujan abu vulkanik diperkirakan jatuh di daerah di baratbarat laut Gunung Soputan, namun tidak mengganggu penerbangan. Sejauh ini Bandara Internasional Sam Ratulangi di Kota Manado yang berada di Tenggara Gunung Soputan, tetap beroperasi normal.

Menurut Sutopo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, sudah membagikan masker, namun masyarakat belum perlu mengungsi karena masih aman. Dianjurkan warga tak melakukan aktivitas di radius 4km, dan kebetulan di radius itu tak ada pemukiman. (Jpg/ Fajar/Lid)

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, narapidana yang kabur di Palu dan Donggala pascagempa 7,4 skala richter dan tsunami karena Lapas dan Rutan rusak parah. Lebih dari 1.000 napi dilaporkan melarikan diri.

Selain itu, ada petugas yang sengaja membuka pintu blok atau tahanan karena ada napi yang marah dan mengkhawatirkan gempa susulan. “Yang di Donggala karena mereka dikunci, para napinya marah karena takut gempa susulan terus-menerus, akhirnya dilepas,” ujar Yasonna di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Meski demikian, Yasonna menyebut ada napi yang melapor setelah lepas dari lapas. Meski demikian, mereka diperbolehkan untuk tidak berada di balik jeruji besi untuk sementara waktu, karena rutan atau lapas yang ditinggali rusak.

Selain itu, banyak keluarga napi yang menjadi korban gempa Palu. “Jadi kondisinya sangat panik, mereka khawatir pada keluarganya.

Jadi sementara karena alasan kemanusiaan dulu, lapasnya hancur, mau bagaimana?” kata dia. “Tembok roboh, saat gempa susulan mereka khawatir tertimpa reruntuhan. Waktu gempa pertama kan retak, tembok semua roboh. Jadi persoalannya mereka fokus pada keluarga, mereka fokus pada dirinya sendiri,” lanjut Yasonna. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan narapidana yang kabur diantaranya di Lapas kelas 2 A di Palu. Jumlah penghuni lapas sebanyak 690. Mereka yang melarikan diri 588. “Sisa yang tidak kabur 102 napi. Kenapa kabur? Karena bangunan roboh. 20 hunian roboh,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018). Kemudian, tahanan yang ada di Rutan di Palu sebanyak 479 orang, dan yang melarikan diri 426 orang, dan tersisa 53 orang.

Wiranto menjelaskan, mereka melarikan diri karena pagar dan blok retak. Selanjutnya Rutan di Donggala jumlah penghuni sebanyak 343 orang. Namun semua penghuninya lari, sehingga tida ada tahanan yang tersisa.

“Sehingga jumlah total tahanan itu 1.512 orang, yang lari 1.357, tersisa 155 orang,” kata dia. Dari jumlah tahanan, tercatat ada lima tahanan terorisme. Tetapi kelimanya sudah dipindahkan sebelum gempa melumpuhkan sejumlah daerah di Sulteng. “Dua hari sebelumnya sudah pindah ke Nusakambangan 26 September. Gempa tangal 28 September.

Kalau tidak, ya ikut kabur,” kata dia. (Antara/ Fajaronline/Lid)

MUI Minta Tinjau Ulang Ritual Adat Sinjai SINJAI -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang kegiatan ritual adat di Sinjai. Hal itu dilakukan dalam merespons fenomena gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua MUI Sinjai, Fadhlullah Marzuki, mengatakan, dirinya menghargai semua program kegiatan ritual adat pemerintah yang sudah ada.

Namun, ia mengimbau agar kegiatan seperti ini dipertimbangkan berdasarkan keadaan dan kemanusiaan. Apalagi, Sinjai baru saja dilanda gempa yang membuat kepanikan warga. Bahkan, banyak masyarakat yang telah mengungsi dan berlarian ke

pegunungan untuk menghindari bencana tsunami.

“Saya cuma mengimbau dan mengetuk hati sesama untuk saat ini banyak bertafakur dan berdoa buat masyarakat kita, tak lepas dari harapan kami turut merasakan apa yg dirasakan saudara kita di areal bencana,” kata pimpinan Pondok Pesantrel Al-Markaz Al Islami Sinjai ini, Rabu (3/10/2018).

Dalam waktu dekat, Pemkab Sinjai akan melaksanakan kegiatan pesta adat Marimpa Salo di desa Bua kecamatan Tellu Limpoe. Kegiatan ini dilakukan sebagai ungkapan puji dan syukur kepada Tuhan YME atas segala bentuk keberhasilan Lao Ruma (panen padi) maupun keberhasilan Map-

paenre Bale (panen ikan) setiap tahunnya.

Dibuat dalam bentuk menangkap ikan air tawar (sungai) dengan jalan menghalau ikan dari arah hulu sungai menuju muara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai, Yuhadi Samad, mengatakan, puncak pelaksanaan acara Marimpa Salo ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober mendatang. Kegiatan ini pun dilaksanakan setiap tahun. Meski demikian, pihaknya tetap terbuka atas saran para tokoh agama yang ada. “Kami berkomitmen acara Marimpa Salo harus bebas dari ritual yang tidak sejalan dengan ajaran agama kita,” tegasnya. (Fajaronline/Lid)

KAMIS, 4 OKTOBER 2018

WAKIL RAKYAT

Malut Post

20

PPP Bakal Didiskualifikasi Tidak Melaporkan LADK Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ramlan Harun TOBELO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mengumumkan

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 16 Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2019. LADK yang diumumkan tidak termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena PPP belum melaporkan dana kampanye.

Ketua KPU Halut Muhlis Kharie menyampaikan, PPP akan didiskulifikasi karena tidak mel-

aporkan LADK. “Sebenarnya PPP mau memasukan LADK pada tanggal 25 lalu hanya saja, sudah melewati tahapan, makanya kita putuskan tidak menerima,” ujar Muhlis.

KPU bekerja sesuai mekanisme tahapan sehingga tidak akan menerima dana kampanye

parpol di luar ketentuan. “Nantinya kita yang akan dipersalahkan karena melanggar tahapan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini PPP mengadukan KPU ke Bawaslu. “Bawaslu sudah menerima aduan PPP dan akan melakukan mediasi,” imbuhnya. (tr-04/mpf)

Panwaslu Hasil PAW Dilantik TOBELO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) melantik anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tobelo Timur, hasil Pengganti Antar Waktu (PAW). Anggota Panwaslu sebelumnya Randi R Kukihi, diganti dengan Grace karena masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. “Randi diganti karena maju calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten lewat Partai Demokrat, daerah pemilihan (Dapil) Tobelo,” ujar Ketua Bawaslu Halut, Rafli Kamaludin.

Dia berharap, anggota Panwaslu yang baru dilantik menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

“Panwascam menjadi ujung tombak pengawasan pemilu,” katanya. (tr04/mpf )

(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Calon Presiden Prabowo Subianto saat menyikapi isu penganiayaan Ratna Sarumpaet. Kebohongaan Ratna dinilai bakal mempengaruhi elektabilitas Prabowo.

Blunder, Hoaks Ratna untuk Elektabilitas Prabowo JAKARTA- Kebohongan Ratna Sarumpaet soal penganiayaan menjadi blunder bagi upaya tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam pertarungan melawan kubu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Hoaks yang bergulir dari kebohongan Ratna Sarumpaet diprediksi bakal mempengaruhi elektabilitas Prabowo-Sandi.

Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi menganggap fenomena hoaks Ratna Sarumpaet jadi cerminan kubu Prabowo-Sandi menghalalkan segala cara untuk menyerang petahana, Jokowi. “Ini menunjukkan kubu Prabowo apa pun peluang yang mungkin digunakan menyerang Pak Jokowi dipakai. Sayangnya proses verifikasi dan validasi tidak dilakukan,” kata Wawan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/10).

“Terjebak sendiri toh akhirnya,” Wawan menambahkan.

Kubu Prabowo-Sandi terbilang reaktif tak lama setelah foto muka lebam Ratna beredar di media sosial. Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Ratna bercerita luka itu akibat dianiaya di Bandung 21 September..

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menduga penganiayaan tersebut bermotif politik. Sementara itu, Prabowo Subianto yang langsung bertemu Ratna menyebut hal itu sebagai pelanggaran HAM. Wawan menyayangkan reaksi kubu Prabowo yang diberikan tanpa verifikasi terlebih dahulu. Ia mengingatkan Prabowo dan Sandiaga bakal memasuki pertarungan tingkat tinggi tahun depan.

“Para calon presiden kan memiliki tanggung jawab moral menyampaikan sesuatu benar kepada publik. Bagian pencerdasan

masyarakat dengan menyampaikan sesuatu yang benar, bertanggung jawab, dan valid,” ujar Wawan. “Tim siapa pun saya kira harus punya kemampuan memverifikasi informasi apa pun mau peristiwa politik, ekonomi, atau lainnya,” katanya.

Beberapa jam sebelum Ratna mengakui kebohongannya, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sudah menimang dampak yang akan terjadi terhadap elektabilitas masing-masing peserta Pilpres 2019. “Jika kasus penganiayaan fisik ini benar, akan memberikan efek elektoral negatif kepada Jokowi. Tapi jika ternyata hanya kebohongan publik, ini akan memberikan efek elektoral negatif kepada Prabowo,” ujar Denny melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (3/10).

Berdasarkan survei terbaru LSI Denny JA, elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf itu mencapai 52,2 persen.

Dalam survei yang digelar 12 Agustus-19 Agustus 2018 itu, Prabowo-Sandiaga hanya mendapatkan 29,5 persen.

Sementara itu, 18,3 persen responden masih merahasiakan pilihannya.

Menurut Denny, efek elektoral ini akan dirasakan pada segmen pemilih yang berasal dari kaum terpelajar. Pasalnya, ada sejumlah kejanggalan dalam kasus yang menimpa Ratna.

Kejanggalan yang dicurigai Denny belakangan terbukti. Ratna mengakui bahwa dirinya ‘kerasukan setan’ mengibuli Prabowo dengan membiarkan kebohongan tentang penganiayaan bergulir hingga menjadi sikap politik dan konsumsi publik.

Denny pun mengkritik sikap Prabowo yang terkesan impulsif dengan me-

nyatakan bahwa kasus Ratna merupakan tindakan melanggar HAM. Capres nomor urut 02 itu menyampaikan keterangannya pada Selasa (2/10) malam, tak lama setelah kabar dugaan penganiayaan itu viral di media sosial. “Apa pembelajaran penting kasus Ratna? Tak hanya orang awam, pemimpin politik kita terlalu cepat berprasangka. Tanpa cek dan recheck yang memadai, langsung membuat pernyataan,” tuturnya. “Apa jadinya jika kita berkuasa nanti, jika karakter kita terlalu cepat merespon tanpa melakukan cek dan recheck yang memadai?” lanjut Denny.

Ia menyebut peristiwa tersebut akan sangat memalukan jika lebam Ratna ternyata hanya karena operasi kecantikan belaka. Sebab kabar itu telah menyebar di media sosial hingga dibenarkan tim Prabowo-Sandi seperti Dahnil Anzar hingga Fadli Zon. Denny menyebut pilpres 2019 akan selalu dikenang karena drama satu babak Ratna Sarumpaet ini. “Jika terbukti kasus Ratna itu hanya operasi kecantikan belaka, tidakkah semua kita menjadi malu? Atau kita semua tertawa memikirkan alangkah lucunya kita bisa dikecoh dan dipermainkan dengan mudahnya?” ucapnya.

Lepas dari itu, Pengamat Politik dari UGM Wawan Masudi belum bisa menyimpulkan secara pasti dampak hoaks Ratna terhadap elektabilitas PrabowoSandi. Menurutnya, setiap pasangan calon pemimpin saat ini memiliki kelompok pemilih solid dan permanen. “Jadi apa pun yang terjadi tidak akan berubah.

Mungkin dari kelompok yang mencermati kritis akan jauh lebih bisa melihat calon pemimpin ke depan seperti apa,” ujar Wawan. (CNN/mpf)

Ormas Dilarang Deklarasi Dukung Capres JAKARTA- Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, muncul fenomena deklarasi dukungan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) kepada salah satu calon. Mulai dari Ormas yang sudah lama berdiri, hingga yang berdiri saat musim pemilu.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan, orientasi dari ormas sudah menyimpang ketika sudah mendeklarasikan diri. “Pimpinan Ormas itu tidak berhak mengatasnamakan ormasnya untuk mendukung calon tertentu, atau mendukung partai tertentu,” ujar Maswadi usai acara Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL) di Kampus FISIP Universtias Sumatera Utara (USU), Rabu (3/10).

Kata dia, sama halnya dengan Kepala Daerah yang harusnya tidak mendeklarasikan diri kepada salah satu paslon. Ormas juga tidak boleh menggiring anggotanya untuk mendukung salah satu Paslon. “Ormas itu adalah kumpulan orangorang yang bebas memilih pilihan politiknya. Dia di Ormas untuk memperjuangkan sesuatu demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga mengimbau, masyarakat bisa objektif dalam menentukan pilihan. Bukan hanya karena intimidasi dan pengaruh dari luar. Atupun bahkan terpengaruh informasi-informasi yang menyudutkan pasangan lainnya. “Satu kunci demokrasi, adalah pada pemilih. Ini namanya voters Education. Meskipun Ini yang tidak dilakukan parpol,” ujarnya.

Belum lagi politik uang atau money politic yang terus saja muncul dikala pemilu. Pemilih juga masih banyak terjebak di dalamnya. Ini dilihat parpol sebagai peluang, karena bisa mendulang suara yang cukup banyak. “Itu buruknya politik uang itu. Betapa rumitnya demokrasi kita,” tandasnya. (JPC/mpf)