AGK Nyatakan Dukung Jokowi

Th

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

72,32 Juta

JANUARI-JULI 2018

NILAI (USD)

51,21 Juta 46,39Juta 45,93Juta

MARET

CATATAN Teluk Weda, Ikan Paus dan Sun Tze KETIKA kuliah di Belanda (Utrecht University) pada 2008/2009 lalu, saya sempat bersahabat dengan Atase Militer KBRI di Den Haag, Kolonel TNI AL Yoshapat Toto Subagyo, karena beliau lama bertugas Oleh di Mako TNI AL SYAIFUL Bahri Ruray Kairagi Manado (sekarang beliau Laksamana Muda, 2 bintang), dan bertugas di perwakilan tetap Indonesia di New York).

APRIL

TERNATE - Ekspor Maluku Utara (Malut) pada Juli 2018 mencapai USD 72,32 juta. Angka ini melonjak 182,49 persen dibanding Juni 2018 yang senilai USD 25,60 juta. Ekspor Malut pada Juli 2018 berupa golongan barang besi dan baja (HS 72) dan bijih, kerak, dan abu logam (HS 26) ke Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan

25,60 Juta

19,53 Juta FEBUARI

Ekspor Malut Meroket 182,49 Persen

78,22 Juta

EKSPOR MALUT

JANUARI

ECERAN: Rp 5.000,-

MEI

JUNI

JULI

Ukraina,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, Misfaruddin.

Dengan demikian, lanjut Misfaruddin, ekspor Malut Januari-Juli 2018 mencapai USD 339,21 juta, meningkat 215,86 persen dibandingkan periode Januari-Juli 2017 yang hanya USD 107,39 juta.

Baca EKSPOR... H.8

AGK Nyatakan Dukung Jokowi Siap Menangkan di Malut Ombudsman Desak Kada Netral

SOFIFI – Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) secara resmi menyampaikan sikap politiknya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Orang nomor satu di Malut ini menegaskan mendukung Joko Widodo menjadi presiden untuk kedua kalinya. AGK juga menyatakan

siap bekerja memenangkan Jokowi di Malut. Menurut AGK, keputusannya mendukung Jokowi bukan merupakan bentuk politik balas budi.

Sebagaimana diketahui, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu maju kembali dalam Pemilihan Gubernur Malut 2018 menggunakan

rekomendasi PDI Perjuangan. AGK menegaskan, sikapnya mendukung Jokowi lantaran selama masa kepemimpinannya mantan Gubernur DKI Jakarta itu banyak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur Malut.

Baca AGK... H.8

Baca TELUK... H.8

HAORNAS Obor Asian Para Games Diarak ke Ternate TERNATE – Gelaran olahraga akbar negara-negara Asia atau Asian Games telah usai. Selanjutnya pada Oktober mendatang giliran atlet disabilitas akan berkompetisi pada ajang Asian Para Games yang digelar Oktober mendatang di Jakarta. Sebelum gelaran itu dihelat, ajang ini dimulai dengan rangkaian kegiatan torch relay atau parade obor Asian Para Games mengelilingi sejumlah kota di Indonesia. Api parade pawai obor diambil di Marapen, Jawa Tengah, kemudian menuju Kota Solo selanjutnya ke Kota Ternate. Rencananya Sabtu (8/9) pekan ini lentera yang membawa api Asian Para Games akan tiba di Ternate.

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

GOTONG: Salah satu jamaah haji kloter 7 yang sudah berusia lanjut digotong para petugas Satpol PP Kota Ternate bersama kursi rodanya setelah tiba di Ternate, Senin (3/9)

Pesan Jamaah Jaga Salat

Baca HAORNAS... H.11

TERNATE – Para jamaah haji Maluku Utara kelompok terbang 7 akhirnya tiba dengan selamat di Ternate.

Kedatangan mereka kemarin (3/9)

disambut langsung Gubernur Abdul Gani Kasuba di Asrama Haji Ngade, Ternate Selatan. AGK juga berpesan agar mereka yang telah menyandang

status haji untuk terus menjaga salat lima waktu. Jamaah asal Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Timur tiba di Bandara Babullah Ternate pukul 8 pagi. Mereka langsung diangkut dengan bus menuju asrama haji. Sedangkan penerbangan kedua yang tiba pukul 11.30 mengangkut jamaah Kota Ternate. Sementara penerbangan terakhir kemarin tiba

pukul 13.30, juga mengangkut sisa jamaah Ternate. Jamaah kloter 7 seluruhnya berjumlah 449 orang. Satu jamaah lainnya meninggal di Tanah Suci. Dalam sambutannya Gubernur mengingatkan agar jamaah setelah kembali ke kampung halaman tidak membanggakan statusnya sebagai seorang haji.

Baca SALAT... H.8

KEK Morotai Siap Tampung Wisatawan MENUJU PILPRES 2019 Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah.

Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

AGK Nyatakan Dukung Jokowi Tempo, biar tara ketinggalan kereta

Tukang Kuti Caleg Golkar di Dua Dapil Terancam Mungkin dapil talalu seram jadi

SOFIFI – Setelah kurang lebih enam tahun vakum, geliat kawasan ekonomi khusus (KEK) Morotai kembali digalakkan. PT Jababeka Tbk selaku penyedia pengembangan infrastruktur kawasan KEK mengaku telah menyiapkan segala fasilitas yang direncanakan dalam kawasan

tersebut. Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan KEK Morotai.

Direktur Marketing Office PT Jababeka Morotai Basuri T. Purnama usai rapat dengan Gubernur Abdul Gani Kasuba kemarin (3/9) menuturkan, Jababeka telah menyiapkan home-

stay, jalan, maupun hotel. Semua fasilitas tersebut dimaksudkan untuk menunjang pengembangan wisata Morotai sebagai 10 Bali Baru. “Jadi rapat tadi untuk melaporkan kesiapan KEK Morotai sekaligus menentukan waktu peresmian oleh Presiden. Tapi jadwal pasti peresmiannya

masih menunggu jadwal dari pihak Istana,” ungkapnya. Menurut Basuri, hotel yang telah dibangun terdiri atas 600 kamar. Sementara homestay masih dalam tahap pembangunan.

Jababeka menargetkan 1.000 unit homestay dapat terbangun.

Baca KEK... H.8

Kisah Sukses Petani Lingkar Tambang PT Nusa Halmahera Minerals

Kopra ke Hortikultura, Untung Naik Puluhan Juta Awalnya, para petani di areal lingkar tambang hanya mengenal tanaman tahunan. Setelah mendapat pencerahan dari ahli agribisnis, Edi Papilaya, pendapatan mereka kini capai puluhan juta sekali panen.

SUKSES BERSAMA: Edi Papilaya (ketiga dari kiri) bersama 14 ketua kelompok petani sukses di wilayah lingkar tambang PT NHM usai pelatihan, Senin (3/9)

Ridwan Arif, Kao

AMANUN M Ali (47), salah satu petani dari Desa Dum Dum, Kecamatan Kao Teluk, Halmahera Utara tidak menyangka hidupnya akan berubah.

Terutama setelah memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai petani kopra. Pendapatannya berangsur meningkat tinggal beberapa kali lipat. Saat masih bertanam kelapa, pendapatan Amanun hanya Rp 5 juta per tahun. Setelah berkenalan dengan tanaman hortikultura, semuanya berubah.

Baca PETANI... H.8

RIDWAN ARIF/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

2

Malut Post

HALTIM HALTENG

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

136 Pasutri Belum Miliki Akta Nikah Akan Disidangkan 25 September Editor : Fahruddin Udi Peliput : Muhammad Kabir MABA- 136 pasangan suami istri

(Pasutri) di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) belum memiliki akta nikah siap disidangkan di Pengadilan Agama Negeri Soasio Tidore Kepu-

BAWASLU Pemkab Akan Datangi Bawaslu Malut

lauan. Ini disampaikan Kasih Nika Rujuk Kantor Urusan Agama Kota Maba Risna Kimsan, Senin (3/9) kemarin.

Sidang isbat nikah, kata dia, dilakukan setiap tahun di Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kemenag Haltim.

“Maksud sidang Isbat ini untuk mem-

fasilitasi pasutri yang belum memiliki dokumen nikah,” katanya.

Data sementara sudah 136 pasutri yang mendaftar untuk mengikuti sidang isbat. “Pasangan ini berasal dari 10 Kecamatan di Halmahera timur,” terangnya. Dia meminta pasutri yang

belum memiliki akta nikah agar bisa mendaftarkan diri ke KUA. “Sidang isbat digelar tanggal 25-26 September mendatang. Keluarga yang tidak memiliki akta nikah akan sulit mengurus dokumen kependudukan lainnya,” pungkasnya. (ado/mpf)

BERLUBANG: Warga terpaksa turun dari kendaraan karena kondisi berlubang dan sangat beresiko. Nampak beberapa warga memilih jalan kaki di ruas Jalan Gemia Patani Utara yang menghubungkan Desa Yendeleu, Kecamatan Patani induk.

HEARING: Komisi I DPRD Haltim hearing dengan Pemkab menindaklanjuti tuntutan LSM soal PNS Haltim yang diloloskan jadi Bawaslu.

MABA- Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menggelar hearing dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim), menindaklanjuti tuntutan LSM Garda Merah Putih soal PNS yang diloloskan Tim Seleksi menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Haltim.

Hearing itu diputuskan, waktu dekat Pemkab bakal mendatangi Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk meminta mempertimbangkan Suratman Kadir selaku Anggota Bawaslu. Sebab, menurut Pemkab, yang bersangkutan tidak mengantongi surat izin dari atasan saat mengukuti seleksi Bawaslu Kabupaten/kota lalu.”

Kami sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi bahwa Pemda Haltim tidak mengizinkan PNS khsusnya guru dan tenaga medis mengikuti seleksi penyelenggara pemilihan umum baik Bawaslu maupun KPU karena mengingat Pemda Haltim kekurangan guru dan tenaga kesehatan,” jelasa Kabag Hukum dan Organisasi Setda Haltim Ardiyan Syah, saat hearing dengan Komisi I DPRD Haltim dan LSM Garda Merah Putih, Senin (3/9) kemarin.

Dia mengaku, tuntutan LSM Garda Mera Putih akan disampaikan ke Plt Bupati.

“Tuntutan ini akan saya sampaikan juga ke Plt,” katanya dalam rapat yang dipimpin Sekertaris Komisi I DPRD Haltim Bahri Hayun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Haltim Beni Sutarman, mempertegas tidak memberikan izin kepada PNS khususnya tenaga guru tidak terlibat penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU. Waktu dekat, kata dia, pihaknya bakal mengevaluasi guru agar kedepan tidak lagi mengikuti seleksi penyelenggara. “Ini juga diminat oleh DPRD agar kedepannya tenaga guru tidak lagi mengikuti penyelenggara pemilu,” katanya.

Adapun tenaga honorer yang berkeinginan mengikuti seleksi penyelenggara pemilu harus mengajukan surat pengunduran diri. (ado/mpf)

Nelayan Dapat Bantuan 30 Unit Kapal Fiber WEDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) bakal menyerahkan bantuan 30 unit kapal fiber ke kelompok nelayan. Bantuan ini akan diserahkan langsung Bupati Edi Langkara. “Bantuan

kapal fiber Nelayan merupakan program prioritas pemerintah daerah. Harapan kita bantuan fiber dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan,” ujar Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Halteng

Taher Husain, Senin (3/9) kemarin.

Dia meminta kelompok nelayan yang menerima bantuan memaksimalkan kapal tangkap dengan baik untuk meningkatkan pendapatan. “Apalagi pasar

terpadu yang akan dibangun di Patani akan menjadi pusat perdagangan hasil tangkap nelayan,” tandas Taher.

Adapun kelompok nelayan yang menerima bantuan berasal dari seluruh Keca-

DD dan ADD Desa Masure Bakal Ditangani Kejari WEDA - Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bakal melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Masure, Kecamatan Patani

Timur, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda. “ Kasus dugaan korupsi DD dan ADD Desa Masure akan dilimpahkan ke Kejari Weda,” ujar Kepala Inspektorat Yusuf Abdullah, Senin (3/9) kemarin.

Dia menyatakan, kasus ini diserahkan ke Kejari Weda untuk mempercepat pemeriksaan saksi. “Untuk mempermudah pemeriksaan saksi dan mengumpulkan bukti kami limpahkan saja ke Kejari,” katanya.

matan. “Pokoknya setiap Kecamatan di Halteng ada kebagian,” katanya sembari meminta nelayan yang belum diakomodir bersabar karena tetap diakomodir di tahun anggaran 2019. (wmj/mpf)

Meski begitu, dia belum memastikan kapan peneyarahan kasus tersebut.

Dia beralasan kasus DD Masure tidak dilimpahkan ke pihak kepolisian karena saat ini Polres masih menangani kasus Desa Palo. “Ini dilakukan supaya kasus tidak menumpuk ke Polres,” tandas Yusuf.

Diketahui, ADD dan DD Desa Masure Tahun Anggaran 2015 dan Tahap I Tahun 2016 terindikasi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 435.696.195. (wmj/mpf)

Optimis Capai Swasembada Beras MABA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur (Haltim) optimis mencapai target Swasembada beras yang diberikan Pemerintah Pusat tahun 2018 seluas 37.00 Hektar dengan produksi 29 ribu Ton. Sementara Kepala Ketahanan Pangan Haltim Kortono menyatakan, sejauh ini baru satu misum panen sudah capai 14.800 Ton. “Asumsinya 1 hektar kita dapat produksi 4 ton beras. Sehingga diproyek-

sikan dua musim panen bisa mencapai 29.600 ton, jadi surplus 600 ton,”katanya.

Tahun ini, kata dia, pihaknya mencetak sawah baru di trasmigrasi Kecamatan Maba Utara atas kerja sama Kementerian Pertanian dan TNI-AD. “Selain padi kita juga akan menanam jagung seluas 15 ribu hektar terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan 10 ribu hektar dan Dinas Pertanian 5 ribu Hektar untuk seluruh Kecamatan,”katanya. (ado/mpf)

TIDORE KEPULAUAN

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Malut Post

3

Art: Resayfa Rumra

Angka Kemiskinan di Tikep Statis Data Setiap SKPD Diakui Berbeda Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE - Angka kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) pada satu tahun terakhir tidak berubah. Di Tikep, masih tercatata 5.090 kepala keluarga (KK) yang miskin. Jumlah KK yang miskin ini tercatat sejak 2017 dan hingga kini belum bisa diatasi.

Hal ini terlihat berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tikep. Sebanyak 5.090 KK tersebut adalah keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara (Malut) pada 2017. Angka kemiskinan ini yang setiap tahun mendapat santunan dari Pemerintah Pusat me-

lalui program pemberian bantuan beras sejahtera yang sudah berakhir di Juli 2018 dan diganti dengan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

“Jadi 5.090 ini adalah data angka kemiskinan yang kita terima pada 2017 dari Bagian Ekonomi.

Data ini adalah di SK kan oleh gubernur Malut,” ungkap Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Tikep, Isa Al Awwam.

Data kemiskinan 5.090 KK tersebut setidaknya di-verifikasi setiap tahun. Akibat tidak di-verifikasi, angka kemiskinan pada 2017 tidak berubah.

“Harusnya sudah ada verifikasi pada Mei 2018, karena secara nasional verifikasi itu dilakukan Mei dan Oktober. Jadi setiap tahun 2 kali verifikasi. Jadi bulan Mei kita belum lakukan verifikasi dan rencana Oktober sudah harus kita lakukan verifikasi untuk mengubah angka kemiskinan ini,” kata Isa Al Awwan.

Dari total data kemiskinan itu di dalamnya

ada data yang dikategorikan paling miskin yakni sebanyak 2.999 KK. Data angka paling miskin ini masuk dalam program keluarga harapan (PKH).

Dijelaskannya, jika dalam program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima rastra yang sekarang diganti dengan BPNT, sedangkan keluarga paling miskin yang masuk dalam kelompok PKH, selain menerima BPNT, juga setiap triwulan mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 500 ribu per KK yang ditransfer Pemerintah Pusat ke rekening masing-masing.

Data keluarga paling miskin ini adalah data terbaru di 2018, namun data keluarga paling miskin tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2017 lalu yang hanya sekitar 1000 lebih.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Tikep, Amir Gorotomole mengatakan, angka kemiskinan di beberapa SKPD Tikep berbeda. Namun

Keluarga Paling Miskin Kecamatan Oba : Kecamatan Oba Selatan : Kecamatan Oba Tengah : Kecamatan Oba Utara : Kecamatan Tidore : Kecamatan Tidore Selatan : Kecamatan Tidore Timur : Kecamatan Tidore Utara : Total: Keterangan: KK (Kepala Keluarga)

ia mengklaim program penuntasan kemiskinan yang dilakukan di Kota Tikep sudah bisa menekan kemiskinan. (far/lex)

RSD Tikep

BPJS Masih Janji RSD

TIDORE - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum membayar klaim pelayanan jasa medis pihak Rumah Sakit Daerah (RSD) Tikep. Jasa medis Maret 2018 diajukan RSDTikep sudah disampaikan

ke BPJS, namun sampai saat ini belum direalisasikan.

Belum lama ini, sejumlah pegawai di RSD Kota Tikep mendatangi BPJS kesehatan di Kota Ternate, mempertanyakan klaim jasa medis ini belum

397 KK 396 kk 387 KK 584 KK 384 KK 204 KK 2015 KK 432 KK 2.999 KK

direalisasikan. Namun BPJS belum bisa merealisasikan karena ada kendala tertentu. Pihak BPJS berjanji akan membayar tunggakan Maret 2018 itu pada April 2018, tetapi masih juga molor hingga saat ini. “Jadi baru-baru

itu kita hanya datang untuk mempertanyakan soal jasa medis itu,” jelas Sekretaris RSD Kota Tikep, Soleman Mahmud.

Ia mengemukakan, sesuai janji BPJS kesehatan tersebut, pihaknya akan segera mengajukan lagi klaim pelayanan jasa medis untuk April 2018. Karena itu, para karyawan dan karyawati di Rumah Sakit Daerah Kota Tikep berunjuk rasa mendatangi kantor BPJS Kesehatan di Kota Ternate.

Mereka mempertanyakan soal kejelasan soal klaim RSD ke BPJS yang belum dibayar BPJS kesehatan. Sampai jatuh tempo pada 13 Agustus 2018, pihak BPJS belum membayar ke pihak RSD Kota Tikep. Klaim yang harus dibayar oleh BPJS kesehatan adalah sebanyak Rp 2 miliar lebih. Sebelumnya Jahra ketika diwawancarai belum lama ini, menyampaikan peserta BPJS yang terdaftar secara mandiri itu sudah di atas 5 ribu orang. Yang menunggak pembayaran iuran BPJS yaitu separuh dari total peserta BPJS. Selanjutnya klaim yang diajukan ke BPJS kesehatan oleh pihak rumah sakit ini, yaitu setelah diajukan ke BPJS kesehatan, kemudian dilakukan verifikasi selama 15 hari.

“Jadi sekitar 2.500 lebih peserta yang menunggak, dan yang menunggak itu bervariasi ada yang rawat inap kelas satu ada juga kelas tiga. BPJS untuk peserta mandiri itu, kalau menunggak 1 bulan langsung kartu BPJS nya dinonaktifkan, setelah dibayar dulu, barulah diaktifkan kembali,”terangnya.

Dengan demikian total tunggakan iuran BPJS kesehatan yaitu kata Jahra, sekitar Rp 2 miliar lebih. (far/lex)

Warga Maitara Belum Nikmati Air Bersih TIDORE - Masyarakat di Pulau Maitara belum juga menikmati air bersih. Penduduk yang berada di pulau ikon uang 1000 ini, sampai sekarang hanya bergantung pada air hujan.

Pasalnya sumur yang ada di wilayah tersebut tak bisa dikonsumsi.

Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Pusat turun tangan untuk mengatasi krisis air bersih di 4 desa di pulau tersebut yang berada di wilayah kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Namun proyek air bersih yang dikerjakan Satker wilayah Sungai dan Sumber Daya Kementerian PU, yang menelan anggaran puluhan miliar ini, masih juga tidak terealisasi.

“Kita berharap Pemerintah Kota Tikep melalui Perusahaan Daerah Air Minum secepatnya mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk menuntaskan proyek air bersih di Pulau Maitara, yang sampai saat ini air belum mengalir di rumah warga,” harap Kepala Desa Maitara Tengah, Muchlis Malagapi.

Ia mengatakan, PDAM sudah memasang isntalasi pipa di setiap rumah warga, tetapi air bersih belum mengalir. “Warga sampai sekarang masih menunggu. Kita berharap agar Pemerintah Kota Tikep berikan informasi yang pasti ke masyarakat terkait kapan air mengalir di rumah mereka,” tandasnya.

AIR BERSIH: Kran yang dipasang di Pulau Maitara hanya pajangan. Betapa tidak, sampai saat ini air belum mengalir.

Direktur PDAM Kota Tikep Ansar Gunawan saat dikonfirmasi menjelaskan, proyek air bersih di Pulau Maitara ini adalah dari Kementerian PU melalui Satker wilayah Sungai dan Sumber Daya Air, yang pada awal pekerjaan proyek ini sudah sekitar Rp 40 miliar dihabiskan untuk mengerjakan proyek itu. Sumber air yang akan dialirkan ke Pulau Maitara diambil di kelurahan Fobaharu Kecamatan Tidore Utara.

Pipa air bersih ini tak sama seperti proyek lainnya, dimana untuk mengalirkan air bersih di Pulau Maitara butuh teknik maupun analisis yang mumpuni. Pipa air bersih yang dihubungkan sampai ke Pulau Maitara harus melalui dasar laut dari Pulau Tidore.

“Program air bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat cukup banyak di Tidore. Di APBN induk saat ini ada pembangunan 8 sumur, sekaligus perbaikan sistem jaringan transmisi sumber air sumur di Kelurahan Fobaharu yang menjadi sumber air yang akan dialirkan ke Pulau Maitara. Selain itu juga saat ini pihak satker wilayah sungai dan sumber daya air ini, juga melakukan perbaikan reservoir,” katanya.

Menurut Ansar, jika air bersih tidak bisa dialirkan ke Maitara, maka pipa transmisi akan dipindahkan dari terminal Rum ke Pulau Maitara guna menghindari tekanan arus antara Pulau Tidore dan Maitara. (far/lex)

4

Malut Post

HALUT & HALSEL

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

APBD-P Halut Dirancang Rp 1,161 Triliun Fokus Belanja Infrastruktur Peliput : Ridwan Arif Editor : Muhammad Nur Husen TOBELO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) menyerahkan dokumen APBD Perubahan 2018 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (3/9). Dokumen yang diserahkan langsung Bupati Frans Manery itu pendapatan dirancang Rp 1,161 triliun.

FRANS Manery

Jumlah ini lebih besar dibanding APBD induk 2018 Rp 1,147 triliun.

Kenaikannya sebesar Rp 14,520 miliar atau 1,27 persen yang dipengaruhi oleh pengalokasian dana BOS. Rincian pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah sebelum Perubahan Rp.195,257 miliar lebih, setelah perubahan menjadi Rp.215,277 miliar lebih. Dana Perimbangan sebelum perubahan Rp 733,256 miliar setelah perubahan Rp 727,756 miliar lebih.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp 218,737

miliar lebih, angkanya tidak mengalami perubahan.

Sementara belanja daerah sebelum perubahan Rp 1,172 triliun setelah perubahan Rp 1,175 triliun lebih.”Angka ini mengalami kenaikan 0,20 persen atau sebesar Rp 2,293 miliar lebih,”kata bupati dalam pidatonya. Dari uraian tersebut tercatat selisih antara pendapatan dan belanja daerah (defisit) sebesar Rp 13,318 miliar atau sebesar 1,15 persen. Untuk belanja tidak langsung sebelum perubahan Rp 522, 285 miliar setelah perubahan men-

Pengelola Karapoto Dipanggil

PEMEKARAN Pemekaran Kecamatan Hanya Janji TOBELO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) tidak menepati janji terkait rencana pemekaran enam desa di Kecamatan Kao Teluk menjadi kecamatan tersendiri. ”Kami pertanyakan janji Kabag Pemerintahan Anwar Kabalmay yang setiap saat menjanjikan pemekaran desa, tetapi sampai sekarang tidak dibuktikan,” kata Wisno warga Dum Dum kepada Malut Post, Senin (3/9).

Sementara Anwar yang dikonfirmasi mengatakan pemekaran kecamatan harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang menjadi syarat.

Diantaranya luas wilayah serta harus memiliki setidaknya 10 desa. ”Ini yang nantinya dikaji tim perumus. Desa mana saja yang a k a n d i s a t u k a n m e n ja d i s a t u kecamatan,”jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah meminta Bagian Hukum untuk mendaftarkan dalam prolegda agar satu pikiran terkait proses pemekaran tersebut. (rid/met)

SAR Bupati Dukung Pembentukan SAR di Halsel

RIDWAN ARIF MALUTPOST

INFRASTRUKTUR Jalan yang menghubungkan Kecamatan Galela Utara menuju Loloda Utara yang mulai dibuka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) tahun anggaran 2018, dengan sistem multi years (MY)

Sutego Kendalikan Diskominfo Halsel BAHRAIN Kasuba

LABUHA – Bupati Bahrain Kasuba mendukung percepatan pembentukan unit SAR di Halmahera Selatan.

Ini dilakukan karena Halsel merupakan wilayah kepulauan sehingga unit tersebut harus dibentuk.

Pernyataan Bahrain ini disampaikan saat menerima Kepala Basarnas Malut M Arafah beberapa waktu lalu.”Kalau dibentuk, maka Ba s a r na s Ma l u t m e m i l i k i d u a unit SAR. Yakni Halut dan Halsel,” kata M Arafah.

Me nu r u t n ya Ha l ma h e ra S e latan sudah layak dibentuk, karena potensi kemudian frekuensi kecelakaan dan hamparan laut yang luas itu sangat signifikan. ”Saya sangat mendukung dan siap menyediakan lahan di wilayah Panamboang Kecamatan Bacan Selatan yang digunakan untuk kepentingan unit SAR,” kata bupati.

Kehadiran SAR dinilai sangat membantu karena wilayah Halsel memiliki laut yang lebih luas dan sering terjadi kecelakaan laut. Apalagi fokus penanganan bencana tim SAR adalah ke laut. ”Kami sangat mendukung karena kehadirannya dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam penanganan evakuasi bencana alam,”ujarnya. (sam/met)

jadi Rp 522,894 miliar. Belanja langsung sebelum perubahan Rp 650,512 miliar, setelah perubahan Rp 652,196 miliar.

Terkait pembiayaan daerah tercatat jumlah penerimaan pembiayaan sebelum perubahan adalah Rp 21,695 miliar, setelah perubahan Rp 22,207 miliar. Nilai ini mengalami kenaikan 2,36 persen atau Rp 512,591 juta.”Untuk pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp 10 miliar, setelah perubahan angkanya tetap sama,”ucapnya. (rid/met)

LABUHA – Sekretaris Diskominfo Halmahera Selatan (Halsel) Sutego ditunjuk menjalankan tugas pimpinan Diskominfo menggantikan Salim Ibrahim yang mengundurkan diri karena maju caleg 2019.”Selama belum ada kepala dinas definitif yang ditetapkan Bupati Bahrain Kasuba, maka tugas pimpinan dikendalikan Sutego,”kata Kepala BPPKD

Marten Puka Puka yang dikonfirmasi, Senin (3/9).

Marten mengatakan karena sudah mengundurkan diri dari ASN, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi menggunakan atribut ASN. Apalagi namanya juga sudah masuk Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (sam/met)

Kejari Kumpul Data SPPD Fiktif LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) mulai mengumpulkan data dugaan kasus perjalanan dinas fiktif DPRD sebesar Rp 1,6 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut 2017. Selain temuan tersebut, DPRD juga

belum mengembalikan temuan perjalanan dinas DPRD Rp 1 miliar tahun 2015. ”Jadi kami masih mengumpulkan data untuk mengungkap kasus tersebut,”kata Kasi Pidsus Kejari Baskoro Adi yang ditemui Malut Post, Senin (3/9).(sam/ met)

TOBELO - Komisi II DPRD Halmahera Utara (Halut) menjadwalkan pemanggilan pengelola PT Karapoto yang beroperasi di Halmahera Utara, Jumat (7/9) mendatang. Ini dilakukan seJANLIS Kitong bagai bentuk tindaklanjut keresahan warga terkait informasi penutupan perusahaan tersebut. ”Saat ini banyak nasabah yang resah karena investasi uangnya yang sudah jatuh tempo tidak bisa ditarik. Karena itu, pengelola akan dipanggil untuk dimintai keterangan,”kata Ketua Komisi II Janlis Kitong kepada wartawan, Senin (3/9).

Janlis mengatakan ada salah satu nasabah yang mengaku berinvestasi Rp 50 juta dengan perjanjian mendapat 10 persen besar uang yang diinvestasikan dalam jangka waktu 44 hari. Tetapi kenyataannya PT Karopoto belum juga memberikan uang yang dijanjikan. ”Saat mau diambil dijanjikan tiga bulan berikut. Setelah tiba waktunya, kembali dijanjikan pengambilan uangnya Oktober 2018,”aku Janlis mengutip keluhan warga.

Ia menjelaskan sesuai surat tertanggal 24 Agustus 2018 secara resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan surat pembatalan perizinan terhadap PT Karapoto Teknologi Financial. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Pusat, Henrikus Passagi bahwa pencabutan izin PT Karapoto terhitung sejak 20 Agustus 2018 dan PT Karopoto tidak lagi diakui.

“Merujuk pada surat OJK tersebut, maka perusahaan tersebut harus menghentikan seluruh kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya kegiatan penawaran atau promosi layanan,”ujarnya.(rid/met)

Warga Kepsul Urus Perceraian di Halsel LABUHA – Warga Kepulauan Sula (Kepsul) dan Taliabu masih mengurus perceraian di Halmahera Selatan.

Penambahan ini membuat angka perceraian setiap tahun meningkat. Lihat saja, perkara yang masuk di Pengadilan Agama (PA) Labuha 2016 sebanyak 211

perkara, 2017 sebanyak 232 perkara dan 2018 saat ini sudah 191 perkara. ”Dari jumlah perkara ini dalam perjalanannya ada yang dicabut ada juga yang diproses ,”kata Humas Pengadilan Agama Labuha Sardianto yang ditemui, Senin (3/9). (sam/met)

Minim Anggaran, Pilkades Tahap II Terganjal LABUHA – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 68 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) November 2018 terancam tak dilaksanakan. Pasalnya, sejumlah anggaran untuk membiayai tahapan pilkades baru diajukan dalam APBD Perubahan 2018.

Sementara anggaran pilkades yang diakomodir

dalam APBD induk saja belum semua dicairkan. ”Kami sudah usulkan tambahan anggaran berupa biaya honorarium KPPS dan hansip sebesar Rp 184 juta,”kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bustamin Soleman yang ditemui, Senin (3/9).

Selain anggaran honor, DPMD juga telah

mengajukan anggaran keamanan sebesar Rp Rp 230 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pilkades di 68 desa dari sebelumnya direncanakan 70 desa. ”Kita sudah usulkan anggaran honorium petugas KPPS, hansip dan biaya pengamanan ke DPRD. Semoga bisa diakomodir dalam APBD Perubahan,”ungkapnya. (sam/ met)

HALMAHERA BARAT

SENIN, 3 SEPTEMBER 2018

Malut Post

5

Dua ASN Korup Dipecat Zubair: Kami Lakukan Sesuai Rekomendasi BKN Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Pemeri n t a h Ka b u p a t e n (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) akhirnya memecat dua Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus terpidana korupsi.

Adalah Gazali Abd Gani yang menjabat Bendahara Dinas Sosial (Dinsos) 2013 dan Hilce Lili Anu Bendahara Ke camatan Tabaru 2006.

ZUBAIR T Latif Pemecatan ini sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memerintahkan pemerintah daerah memecat ASN terpidana korupsi.”Surat pemecatan sudah kita sampaikan kepada dua mantan ASN tersebut pada Juni 2018 lalu. Jadi mulai saat itu gaji dan tunjangan tidak lagi diberikan,”kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Zubair T Latif yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (3/9).

Gazali sendiri divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate 2017 atas kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2013. Tak hanya itu, Gazali kembali terseret kasus korupsi dengan pos anggaran yang sama sebesar Rp 900 juta yang penyelidikannya dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Kasus tersebut juga menyeret mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) M Kurnia Duwila saat ini mendekam di sel tahanan dengan putusan pengadilan 4 tahun.

Sementara Hilce terlibat kasus korupsi operasional anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 2006 di Kecamatan Tabaru.”Kita sudah keluarkan surat keputusan sesuai rekomendasi BKN,”ungkapnya, sembari mengatakan rekomendasi BKN hanya dua ASN ini yang dipecat.(din/met)

TERBENGKALAI : Salah satu titik di pusat Kota Jailolo yang telah digusur dan dibiarkan sehingga terlihat kumuh dan tidak terurus.

Pemkab Siap Terima CPNS JAILOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) siap

membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Zubair T Latif yang dikonfirmasi, Senin (3/9).

Informasi penerimaan CPNS ini disampaikan langsung Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu. Makanya pemkab diminta bersiap-siap.”Memang kuota dan jadwal pelaksanaan tesnya belum diumumkan, tetapi kami sudah diminta bersiap-siap membuka seleksi penerimaan CPNS,”katanya.

Karena itu, kesiapan yang mulai dilakukan adalah bekerja sama pihak ketiga untuk menyediakan sistem Computer Assisted Tes (CAT) CPNS, karena pemkab belum memiliki laboratorium CAT.”Kerja samanya dengan BKN sehingga saat tes nanti mereka yang menunjuk pihak ketiga,”ungkapnya.

Untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi, warga diminta tidak mudah mempercayai isu yang ada di media sosial (medsos) tentang seleksi dan penetapan kuota CPNS.(din/met)

Komisi III Awasi Dana Sanimas JAILOLO – Komisi III DPRD Halmahera Barat (Halbar) siap mengawasi pelaksanaan anggaran proyek sanitasi masyarakat (Sanimas) 2018. Ini dilakukan karena informasi yang berkembang sejumlah proyek Sanimas diduga dikelola supplier.”Proyek Sanimas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 27 miliar yang sesuai petunjuk teknisnya (juknis) dikelola kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Tetapi dari total 60 desa penerima dana tersebut, 40 diantaranya anggarannya dikelola supplier,”kata Ketua Komisi III Sofyan Kasim yang ditemui SOFYAN Kasim Malut Post, Senin (3/9).

Sofyan mengatakan sebelumnya telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR). Tetapi jawaban PUPR bahwa pihak

supplier itu ditunjuk kepala desa.”Makanya kami akan turun meninjau langsung di desa,”ungkapnya. Menurutnya, yang membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tersebut adalah kepala desa dan KSM. Makanya pengelolaannya jangan diserahkan ke supplier.”Ini karena kalau sampai proyek tersebut bermasalah maka pihak supplier tidak bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab adalah kades dan KSM,”ungkapnya.

Politisi PDI perjuangan ini menegaskan jika hasil peninjauan lapangan nanti ditemukan pihak supplier mengelola proyek kami tidak segan-segan merekomendasikan ke Inspektorat untuk melakukan pengawasan internal.(din/met)

Bupati Danny Jemput Jamaah Haji di Makassar JAILOLO – Bupati Danny Missy menjemput langsung 68 jamaah haji asal Halmahera Barat (Halbar) di embarkasi Makassar, Senin (3/9). Jamaah haji Halbar ini tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 8 berjumlah 453 jamaah yang terdiri dari Halmahera Selatan, Halbar dan Kepulauan Sula.”Para jamaah ini menginap di Asrama Haji Sudiang Makassar, dan rencananya diterbangkan ke Ternate, Selasa (4/9) hari ini,”ungkapnya.

Orang nomor satu di Pemkab Halbar ini mengaku bersyukur karena jamaah ini mayoritas sudah berusia lanjut, namun mereka tetap menjalankan ibadah haji dengan baik dan kembali pulang dengan selamat.

Karena itu, kepada keluarga agar bersabar menunggu kedatangan jamaah di Halbar hari ini.”Rasa lelah saat berada di tanah suci bisa terobati saat kembali berkumpul dengan keluarga,”harapnya.(din/met)

Masuk DCS, Sofyan Tetap Jabat Panitia Pilkades JAILOLO – Meski telah terdaftar sebagai calon sementara (DCS) anggota legislatif 2019, Sofyan Abas tidak akan diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa (pilkades) Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Selatan. Ini karena setelah diklarifikasi langsung Sofyan tidak tercatat sebagai pengurus dan anggota parpol Hanura. Tak hanya itu, KPU juga mengaku yang bersangkutan bukan

anggota parpol.”Jadi Sofyan tidak akan diberhentikan dari ketua panitia pilkades,”kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Fakar Lila yang dikonfirmasi, Senin (3/9).

Menurutnya, sesuai aturan pengangkatan panitia pilkades harus dari kalangan tokoh masyarakat.

Bukan dari unsur pemerintahan desa (pemdes).”Jadi Sofyan dianggap bisa menjadi panitia pilkades, karena merupakan salah satu tokoh masyarakat desa. Kalau panitia yang diangkat dari unsur pemdes, maka harus diberhentikan. Sementara Sofyan hanya sebagai caleg, jadi tidak masalah,”katanya. Tak hanya itu, Fakar juga mengaku kinerja Sofyan tidak akan berpengaruh pada kepentingan politik 2019, karena tahapan pilkades dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.(din/met)

6

Malut Post

MOROTAI & SULA

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

KUA-PPAS Kepsul 2019 Belum Dibahas SANANA - Sudah sebulan dokumen Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 diserahkan ke DPRD Kepulauan Sula (Kepsul).

Namun hingga saat ini pembahasan antara eksekutif dan legislatif belum juga dilakukan.

Penyebabnya karena pengunduran diri Sekkab

KEGIATAN Penyelidikan Terus Berjalan DARUBA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Morotai tersu menelusuri kasus dugaan pemotongan bantuan operasional kesehatan (BOK) dan jasa medis di Puskesmas Daruba.

Informasi yang dihimpun Malut Post, sudah 30 orang yang dimintai keterangannya termasuk mantan Kepala Puskesmas Morotai dr Diana. Kepala Kejari Morotai Supardi saat dikonfirmasi mengatakan, mereka sudah memulai proses penyelidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi. “Kita sudah menyusun laporan untuk dilaporkan kepada Kajati,” kata Supardi. Dia belum banyak membuka kasus ini ke publik.

“Pada intinya, penyelidikan sementara berjalan,” pungkas Supardi.

Kasus ini terjadi tahun 2017, dan sejumlah staf puskesmas melapor ke Kejari Morotai Agustus lalu. (aji/onk).

FOLLOW UP Pencarian Nelayan Hilang Dihentikan DARUBA - Pencarian nelayan hilang asal Bere Bere Morotai Utara Djaelan Mendes dihentikan. Sebelum itu pencarian terhadap dua nelayan Rustam Tatapa dan Rustam Tatapa juga sudah disetop.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Morotai Kusnadi mengatakan, hasil pertemuan basarnas dan keluarga korban sudah disepakati pencariannya dihentikan.

“Status pencarian korban resmi ditutup, karena sudah lewat tujuh hari,” katanya. Meskipun demikian, BPBD tetap melakukan pemantauan, dan berharap ketiga korban bisa ditemukan. (aji/onk).

VAKSIN 21 Ribu Anak Divaksin DARUBA - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes dan KB) terus melakukan pemberian vaksin Miasles dan Rubella (MR) kepada seluruh anakanak Morotai.

Menurut Kadis Kesehatan dan KB Victor Palimbong, sudah 21 ribu yang divaksin. Memang pelaksanaannya sempat terhenti saat ada edaran MUI, namun kemudian dilanjutkan kembali.

“Kita mengacu pada edaran Kementerian Kesehatan, dan berjalan hingga saat ini,” katanya.

Viktor menuturkan vaksin diberikan pada anak usia sekolah yang dilakukan Agustus lalu, dan September ini dilakukan pada anak pra sekolah. “Realisasinya pemberian vaksin MR sudah mencapai 55,5 persen. Target kami harus 100 persen,” jelasnya. (aji/onk).

Safrin Gailea, yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah (TPAD). Sementara penggantinya belum ada.

Ketua DPRD Kepsul Ismail Kharie menuturkan, pihaknya telah menyampaikan perihal tersebut kepada Bupati Hendrata agar segera mengusulkan penjabat sementara hingga pembahasan selesai, sampai menunggu tahapan

assessment. ”Kami sudah meminta agar segera ada penentapan penjabat sekkab, ” kata Ismail kemarin.

Memang pembahasannya bisa saja dilakukan dengan plh sekkab, namun sebaiknya masalah substantif harus oleh pejabat yang memiliki legitimasi penuh dari bupati. Dia berharap bupati segera menentukan penjabat sekkab

pada pekan ini juga, sehingga pembahasan bisa dilaksanakan.

Sementara Bupati Hendrata saat dikonfirmasi mengaku telah menyiapkan pejabat yang akan diusulkan. Namun dia belum bisa memastikan kapan disampaikan kepada gubernur. ”Nanti kita lihat dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (ikh/onk).

BOS Dipotong 15 Persen, PGRI Morotai Demo Desak Bupati Copot Kadis Pendidikan Peliput : Fitrah A Kadir Editor : Bukhari Kamaruddin DARUBA - Pemotongan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 15 persen oleh Pemkab Pulau Morotai, dipersoalkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Karena itu ratusan guru yang tergabung dalam PGRI Morotai, melakukan aksi di Kantor Bupati Morotai kemarin (3/9). Aksi yang digelar mulai pukul 10.00 WIT, juga menyuarakan berbagai persoalan, antara lain janji pengangkatan 95 guru honor Kategori Dua (K2) menjadi CPNS, dan pengangkatan 223 guru menjadi honorer K2. Padahal dijanjikan pengangkatannya dilakukan pada Oktober 2017 dan April 2018. “Aturan terkait pemotongan BOS tidak sesuai dengan juknis penggunaan BOS dari Kemendikbud,” kata Ketua PGRI Morotai, Arafiq.

Pendemo juga meminta pemkab melakukan pembayaran kenaikan gaji honor 30 persen sehingga menjadi Rp 1 juta, yang hingga saat ini belum dilakukan. Dalam orasinya, mereka mengatakan pengangkatan guru honor K2 menjadi CPNS, sangat didambakan karena dengan itu mereka bisa mendapat tunjangan tambahan penghasilan. “Pengangkatan ini penting, dengan tujuan agar para guru, bisa mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan diikuti kenaikan gaji,” tuturnya.

Pendemo juga meminta Bupati Benny Laos mencopot Kadis Pendidikan Nasional Revi R Dara, karena dianggap tidak mampu. “Kami beri-

FITRAH A KADIR MALUT POST

DEMO: Aksi demo yang dilakukan PGRI Morotai kemarin

kan waktu kepada bupati, wabup, sekkab dan kadiknas selama satu minggu. Jika tuntutan ini tidak diakomodir kami akan melakukan mogok mengajar,” tegas Arafiq.

Setelah melakukan orasi, pendemo diterima Sekkab M. Kharie diteman Revi R Dara. Pertemuan berlangsung di lantai dua kantor bupati. Pada kesempatan itu, Kharie menuturkan pengurusan guru honor K2 khusus SD dan SMP sementara dilakukan. “Usulan pengangkatan guru honor K2 belum ditandatangani bupati, karena ada info sejumlah guru tidak lagi mengajar alias meninggalkan tempat tugas,” kata sekkab.

Karena itu bupati sudah memerintahkan kepala sekolah mengiventarisir guru honor di masing-masing sekolah. “Kalau pengangkatan guru

Pengawasan DD Diperketat SANANA - Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kepulauan Sula (Kepsul), memperketat pengawasan penggunaan Dana Desa (DD).

Pengawasan dilakukan mulai dari pencairan, belanja hingga pertanggungjawaban. Ketua tim TP4D Kepsul Banua Purba menuturkan, sebab penggunaan DD sebelumnya ada penyimpangan. “Kita kawal penggunaan DD di semua desa,” tegasnya. Karena itu Senin (3/8) kemarin, dilakukan evaluasi prores DD hingga pencairan tahap kedua, dengan melibatkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPM) Ali Umanahu bersama Sekretaris DSPM Ahmad Banapon.

Tim T4PD melakukan pengawalan agar DD bisa tepat fungsi, tepat guna dan tepat sasaran. ”Atau untuk menghindari adanya korupsi, ” kata Banua, yang juga Kahari Sanana.

Dia menambahkan ada aro-

ma tidak sedap, di mana belanja DD diarahkan ke hanya satu toko.

Kebijakan ini tidak memberikan kebebasan kepada kades dalam belanja anggaran untuk program desa. ”Diusahakan belanjanya itu di tempat terdekat, kalau ada barang di desa itu beli saja di desa itu, dan diusahakan cari yang murah bukan semua kades di giring belanja di satu tempat,” kata Banua.

Dia memberi warning keras kepada tim TP4D untuk mengawal agar semua kades bisa bebas berbelanja anggaran sesuai program. ”Kalau nanti tempat mereka belanja harganya lebih mahal dari pasar, maka ini sudah tidak benar, dan kita akan langsung tindak karena ini mark up,”tegasnya. Dia juga meminta agar kades menggunakan anggaran negara sebagaimana mestinya. ”Jangan main-main dengan anggaran ini,”pungkasnya, seraya berjanji akan turun lapangan melakukan pengawasan. (ikh/onk).

honor menjadi honorer K2, menjadi tanggung jawab pemkab. Kalau diusulkan menjadi CPNS, merupakan kewenangan pusat,” ujarnya.

Dia menjelaskan 15 persen BOS digunakan untuk membayar gaji guru honor, dan itu diatur dalam peraturan mendikbud, dan diperkuat dengan peraturan bupati. Honor yang dibayar menggunakan BOS nilainya Rp 350 ribu per bulan, yang dibayar setiap triwulan. Terkait kenaikan gaji honor 30 persen, jika ada yang belum mendapatkan berarti mereka belum membuat rekening di bank, sebab pembayaran gaji guru honor melalui rekening bank.

Soal desakan pencopotan Revi, dia menanggapi dingin. “Kalau Kadis melakukan kesalahan fatal, tidak jadi masalah, namun sampai saat ini kan,

kadis tidak melakukan masalah, lalu apa yang anda tuntut?,”kata sekkab.

Sementara Revi menjelaskan pembayaran gaji honorer Rp 1 juta, uangnya berada di sekolah. “Uangnya ada di sekolah, bukan Dikbud dan DPKAD. Jadi PGRI tidak usah mencampuri rumah tangga orang,” tegasnya. Pembayaran gaji guru honor berdasarkan absensi. “Pembayaran gaji honorer mengacu pada rekapan tanda tangan absen. Jadi kalau rekapannya sudah masuk, maka gaji kalian akan dibayar,” tandasnya. Setelah mendengar penjelasan dari sekkab dan kadiknas, massa membubarkan diri. “Kami tunggu realisasinya, kalau SK pengangkatan belum ditandatangani, kami akan mogok,” ancam sejumlah guru. (aji/ onk)

Bawaslu Tegaskan Curi Star Langgar Aturan SANANA - Setelah diumumkan Daftar Calon Sementara (DCT), sejumlah bakal caleg sudah mencuri star. Kampanye dilakukan melalui media sosial.

Persoalan ini dibahas dalam rapat antara Bawaslu Kepulauan Sula (Kepsul) dan petinggi parpol, kemarin (3/9). Rapat tersebut berlangsung alot, terutama terkait kampanye sebelum jadwal. Beberapa petinggi partai menilai aturan PKPU Nomor 9 tahun 2018 memiliki multitafsir sebab tidak ada penjelasan apakah kampanye secara gamblang atau melanggar itu setelah pengumuman DCS atau DCT. ”Karena di aturan juga tidak menjelaskan secara detail, sehingga Bawaslu harus mampu merasionalkan ini,” kata Ketua DPD II Partai Hanura Kepsul Hamzah Umasangadji.

Mereka juga membeberkan hasil temuan di lapangan terkait penetapan DPC oleh KPU Kepsul. Dimana ada dugaan mobilisasi massa oleh oknum bacaleg agar terakomodir ke daerah pemilihannya. ”Ini riil dan

hasil temuan kita ada jika Bawaslu ingin meminta bukti kami bersedia, ” kata salah satu politisi Partai Hanura Sementara Kordiv Hukum dan Penindakan Bawaslu Kepsul Risman Buamona menuturkan, kampanye oleh bacaleg diluar jadwal memiliki konsekuensi hukum, salah satu sanksi yakni bisa digugurkan sebagai caleg. ”Ancamannya itu bisa sampai pada sanksi pidana, kalau sudah sampai pidana maka dia bisa dicoret dalam pencalonan, karena kampanye lewat medsos juga diatur dalam aturan,” jelas Risman.

Sementara Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila menuturkan, perihal pelanggaran pidana pemilu sejauh ini telah diproses oleh Bawaslu melalui Gakumdu. Untuk itu dia meminta agar bacaleg tidak mencuri star dalam berkampanye. ”Sudah banyak yang di proses dan sudah dihukum jadi kami berharap agar sosialisasi ini bisa disampaikan ke caleg lainnya,” tegasnya. (ikh/onk).

Kenalkan KUR dan UMi di Taliabu BOBONG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara (Malut) dan BRI Unit Taliabu, menggelar sosialisasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).

Sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Taliabu, diikuti pelaku UMKM. Kadis Perindagkop dan UMKM Taliabu La Haridu Hamura mengatakan, sosialisasi ini merupakan yang pertama di Taliabu dan dia berharap bermanfaat bagi pelaku UMKM. “Kabupaten Pulau Taliabu mempunyai potensi perekonomian yang besar, sehingga memerlukan peningkatan akses modal untuk menggali potensi tersebut. Koordinasi kelembagaan yang baru mulai dilakukan ini diharapkan dapat menin-

gkatkan nilai penyaluran KUR di Taliabu,” katanya.

Perwakilan DJPb Malut Edy Slamet, Paulus Pattinama dan Noprid Richie, menyampaikan materi Program KUR dan UMi. KUR dan UMi merupakan program unggulan pemerintah yang diprioritaskan untuk membantu UMKM dan meningkatkan akses masyarakat dalam pembiayaan untuk menambah permodalan melalui skema subsidi bunga.

Pemerintah selalu mengupayakan agar bunga yang dibayar tidak memberatkan, dan tahun 2018 bunga yang telah ditetapkan sebesar 7 persen per tahun. “KUR terdiri atas KUR Mikro dengan plafon pinjaman sampai dengan 25 juta dan KUR Ritel/Kecil dengan plafon pinjaman diatas 25juta sampai dengan 500juta, yang disalurkan melalui bank,” jelas Edy.

Sedangkan Kredit UMi dengan target pelaku usaha ultra mikro, dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp 10 juta dengan bunga yang lebih rendah, yaitu 2-4 persen per tahun, yang disalurkan melalui PT.Pegadaian. Namun kendala di Taliabu adalah belum adanya cabang/unit Pegadaian yang beroperasi, sehingga program UMi belum dapat dilaksanakan.

Perwakilan BRI Unit Taliabu, Alfin menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah calon kreditur KUR, antara lain identitas usaha, identitas pribadi dan keluarga. Apabila persyaratan terpenuhi, maka proses verifikasi dan pencairan kredit direalisasikan dalam waktu yang singkat, sekitar 2-3 hari, dan pemberitahuan dilakukan melalui SMS. (onk)

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

POLMAS

Malut Post

7

Art: Resayfa Rumra

PILGUB AGK: Saya Serahkan Sepenuhnya ke Kuasa Hukum “Apapun hasilnya semua kita serahkan kepada Allah supaya hati ini tenang. Kalau saya campur lagi sudah pasti bikin pusing akhirnya saya tidak bisa kerja,”

ABDUL GHANI KASUBA Calon petahana Gubernur Malut

SOFIFI- Raibnya Formulir C7 di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Sanana d a n Ke c a m a t a n Taliabu Barat ditanggapi datar calon Gubernur petahana Provinsi Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).

Calon Gubernur ABDUL Ghani Kasuba Nomor Urut 3 ini tak ambil pusing dengan raibnya formulir C7 tersebut. Dia mengaku, telah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. “Saya tidak akan mencampuri, sebab semua sudah diserahkan ke tim dan kuasa hukum,” kata AGK kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/9).

Dikatakan, dengan menyerahkan mandat atau kuasa kepada tim hukumnya itu, dirinya tidak mau lagi memberikan komentar ke publik terhakait perkembangan sengketa pilgub yang sementara disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya mengaku, lebih fokus untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sisa waktu masa jabatan 8 bulan tersebut. “Saya tidak ada urusan dengan itu lagi, sekarang saya fokus untuk bekerja,” terangnya.

Apapaun keputusan terkait sengketa Pilgub nanti, dia meneyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. “Apapun hasilnya semua kita serahkan kepada Allah supaya hati ini tenang. Kalau saya campur lagi sudah pasti bikin pusing akhirnya saya tidak bisa kerja,” tutupnya. (udy/jfr)

Caleg Golkar di Dua Dapil Terancam Buntut dari Kisruh Internal Editor : Jufri Duwila Peliput : Gunawan Tidore TERNATE – Calon legislatif (Caleg) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terancam kosong di dua daerah pemilihan (dapil). Pasalnya, DPD II Partai Golkar Halbar versi Samad Moid dan Zakir Mando sama-sama bersekukuh, tidak bisa berdamai saat sidang mediasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halbar.

Pada tahap pendaftaran Bacaleg ke KPU Halbar, DPD II Golkar versi Zakir Mando digugurkan KPU. Pasalnya, setelah KPU melakukan verifikasi ke DPP Partai Golkar, kepengurusan DPD II Partai Golkar Halbar yang sah adalah kepimpinan Samad Moid sehingga komposisi bakal caleg versi Samad Moid yang diakomodir KPU. Meskipun diakomodir KPU, bukan berarti komposisi bakal caleg versi Samad Moid aman. Terbukti, KPU

“Periodenya Samad Moid itu sudah selesai setelah SK baru diterbitkan sehingga keliru apabila KPU Halbar mengakomodir Golkar versi Samad Moid”

HAMID USMAN Sekretaris DPD Partai Golkar Malut

Halbar mencoret semua komposisi bakal caleg Partai Golkar di dua dapil karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yakni dapil 1 dan 3.

Jika Bawaslu Halbar memutuskan menguatkan keputusan KPU Halbar, dipastikan DPD II Partai Golkar mengalami kekosongan bakal caleg di dua dapil tersebut. Karena dari tiga dapil yang ada di Halbar, hanya satu dapil yang bisa dipenuhi DPD II Partai Golkar versi Samad Moid.

Sementara caleg di dua dapil, tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, Golkar Halbar hanya punya bakal

caleg di dapil dua.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Malut, Hamid Usman saat dikonfirmasi Malut Post kemarin (3/9) menyesalkan sikap KPU Halbar yang menggugurkan DPD II Partai Golkar versi Zakir Mando. Bahkan, Hamid menuding KPU Halbar sengaja memperkeruh internal Golkar di Halbar.

“KPU sengaja membuat suara Golkar di Halbar hilang. Mereka sangaja memperkeruh suasana internal di sana. Padahal Golkar Halbar tidak ada dualisme,” sesalnya.

Menurut Hamid, sebelumnya KPU Halbar telah melakukan verifikasi dan mengakui Zakir Mando sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Halbar. Namun anehnya, saat mendaftar, KPU justru menggugurkan Golkar versi Zakir Mando. “Kan KPU sendiri yang melakukan verifikasi dan mengakui Zakir Mando sebagai Ketua Golkar Halbar,” ujarnya.

Baginya, kepengurusan Samad Moid sudah selesai. Pasalnya, setelah terbitnya SK dengan Nomor 0025/ DPD/Golkar-Malut/VII/2017 pada tanggal 17 Juli 2017 tentang Pen-

HAMID Usman

gangkatan Zakir Mando sebagi ketua DPD II Golkar Halbar, maka SK sebelumnya 0018/DPD/Golkar-Malut/ III/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2017 gugur demi hukum.

“Periodenya Samad Moid itu sudah selesai setelah SK baru diterbitkan sehingga keliru apabila KPU Halbar mengakomodir Golkar versi Samad Moid,” paparnya. (tr-01/jfr)

Dari FGD Bawaslu Kota Ternate

Mendeteksi Pelanggaran dan Mewujudkan Pemilu 2019 Berkualitas Pemilihan legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 harus berkualitas.

Untuk mewujudkannya, membutuhkan kerjasama semua pihak, baik penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun Partai Politik (Parpol), pihak keamanan, media massa serta pihak-pihak terkait.

GUNAWAN TIDORE , Ternate DEMIKIAN benang merah yang dapat ditarik dari Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Melawan Kecurangan, Money Politic, dan Politisasi Suku, Agama, Ras (SARA) Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu Tahun 2019 yang Berkualitas” yang dilaksanakan Bawaslu Kota Ternate, Senin (3/9).

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Grand Majang tersebut melibatkan unsur KPU Kota Ternate, Polres Ternate, perwakilan Partai Politik (Parpol), OKP, perwakilan masyarakat serta insan pers.

Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan pada pembukaan FGD mengatakan, FGD ini merupakan bagian dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).IKP sendiri merupakan pedoman bagi Bawaslu dalam rangka mengefektifkan fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 mendatang. IKP juga sangat membantu untuk menentukan arah yang akan dituju.

FGD: Suasana FGD yang diselenggarakan Bawaslu Kota Ternate di Hotel Grand Majang, Senin (3/9)

”Fungsi IKP sebagai bahan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran untuk dilakukan pencegahan dini,” terangnya..

Sementara Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Ternate, Rusly Saraha saat memaparkan materi tentang IKP, berharap pembahasan IKP dapat bermanfaat bagi Bawaslu maupun komponen lainnya.

Karena itu, peran dan partisipasi stakeholder Pemilu sangat diharapkan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu secara bersama guna menciptakan hasil yang optimal.

Senada, Kordiv Hukum Bawaslu Malut, Zulfi Majid mengatakan, IKP ini nanti menjadi alat deteksi dini

PEMBETULAN TERDAPAT kekeliruan dalam penulisan nama pada berita

Malut Post edisi Senin (3/9) di halaman 7 Rubrik Polmas dengan

terhadap potensi pelanggaran yang terjadi. Dia menegaskan, kehadiran Bawaslu adalah untuk membantu, bukan mencari kesalahan. Karena itu, pengawas pemilu tetap melakukan komunikasi dan membangun koordinasi antarsesama penyelenggara di daerah.

Di tempat yang sama Kapolres Ternate, AKBP Azhari Juanda mengajak semua komponen untuk melawan politisasi sara, politik uang dan kampanye hitam. Kata Kapolres, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang dibutuhkan adalah proses yang berkualitas.

“Penyelenggara harus berkualitas, pengawas berkualitas, pesertanya juga harus berkualitas, petugas ke-

judul “Sabtu, Nasib 7 Bacaleg Diputuskan”. Dalam berita tersebut menyebutkan nama Sampena Y Lagoti dan Fakhri Lantu sebagai Caleg mantan napi korupsi. Yang benar adalah Sampena Y Lagoti

amanan juga harus melakukan pengamanan yang berkualitas, pemilih juga harus berkualitas, pengawas lapangan juga harus berkualitas, semuanya harus berkualitas,” ajaknya.

Ia juga mengajak insan pers di Malut, khususnya di Kota Ternate untuk turut berpartisipasi menyebarkan berita yang bersifat edukatif, yang ketika dibaca, publik menjadi lebih cerdas. Ia melarang pers menyebarkan berita hoax yang tidak tahu dimana ujung pangkalnya.

“Mari kita berkomitmen terhadap 4 pilar kebangsaan ini,” ujarnya.

Sedangkan Kasdim Mayor Inf. Anton Santani yang mewakili Dandim 1501 Ternate menyampaikan materi pada kegiatan tersebut memaparkan sejumlah kerawanan dan pencegahannya. Kata dia, TNI bersifat membantu penyeimbang aparat Polisi. TNI, kata dia, tetap bersikap netral dalam Pemilu. “TNI itu netral, tidak memiliki kepentingan apapun, ujungnya kita membantu Polri mewujudkan Pemilu damai dan aman,” ungkapnya.

Karena itu, dia mengajak semua komponen untuk sama-sama melakukan gerakan pencegahan terhadap potensi kerawanan ini.

“TNI akan amankan pelabuhan, pos dalduk, fasilitas umum dan fasilitas kantor,” singkatnya.

Dipenghujung kegiatan, Bawaslu Kota Ternate dan seluruh komponen melakukan penandatangan butir-butir deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA. (tr-01/ jfr)

dan Fakhri Lantu merupakan kuasa hukum Husen Kausaha, yang salah satu bakal caleg Partai Gerindra yang merupakan mantan napi korupsi. Atas kekeliruan tersebut, redaksi mohon maaf. (*)

8

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...EKSPOR Samb Hal. 1

Volume ekspor Malut JanuariJuli mencapai 5,84 juta ton, naik signifikan 978,26 persen dibanding Januari-Juli 2017 yang tercatat 541,62 ribu ton. “Sedangkan ekspor Indonesia pada Juli mencapai USD 16,24 miliar atau meningkat 25,19 persen dibanding ekspor Juni 2018. Demikian juga dibanding Juli 2017 meningkat 19,33 persen.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juli 2018 mencapai USD 104,24 miliar atau meningkat 11,35 persen dibanding periode yang sama

...KEK Samb Hal. 1

Saat ini, progresnya sudah mencapai 41 unit. “Selain itu telah dibangun strip mall untuk masyarakat guna menyaksikan berbagai hiburan. Morotai akan menjadi kota baru yang maju,” terang adik kandung Basuki T. Purnama alias Ahok ini.

Basuri yang juga mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, KEK Morotai difokuskan pada dua sektor yakni pengembangan Morotai sebagai kawasan wisata dan industri perikanan. Hanya saja, untuk industri masih mengalami kendala baik izin maupun lahan. “Sebab masalah izin menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.

Jababeka sendiri telah mengajukan perizinan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Namun Basuri mengakui hingga kini izinnya belum keluar.

“Karena itu untuk menjalankan program KEK ini kami akan fokus pada sektor pariwisata dulu,” ujarnya.

Pengembangan sektor pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur berupa transportasi udara. Tak ayal, peningkatan status Bandara Leo Wattimena Morotai melayani penerbangan internasional amat diharapkan.

“Kami mau Bandara Morotai ditingkatkan sehingga penerbangan bisa dilakukan Morotai-

...SALAT Samb Hal. 1

Sebaliknya, semangat ibadah yang telah dibawa dari Tanah Suci dapat dijalankan sepanjang hidup.

AGK juga menyinggung badai yang pernah terjadi ketika jamaah berada di Padang Arafah. Kata dia, badai yang pernah dirasakan itu merupakan bagian kecil dari pengujian iman. Kondisi tersebut juga pernah dirasakan pada zaman Rasulullah. “Saya mengikuti setiap perkembangan jamaah. Apa yang bapak ibu rasakan di sana, saya tahu melalui media massa dan laporan panitia,” terangnya.

Menurut Gubernur, semua pengalaman yang jamaah haji rasakan dan lalui sampai kembali ke Tanah Air merupakan perjuangan jihad. Allah juga telah berjanji mengampuni semua dosa selama perjalanan ibadah haji. “Dosa sebanyak pasir, hujan dan air laut diampuni selama mengikuti perintah Allah. Tanda haji mabrur adalah salat. Karena itu setelah ini jangan pernah meninggalkan salat. Rasul menganjurkan setelah tiba di Tanah Suci melaksanakan

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

tahun 2017,” jelasnya.

Sementara impor Malut pada Juli 2018 sebesar USD 19,05 juta, meningkat 89,69 persen dibanding Juni 2018 yang senilai USD 10,05 juta. “Volume impor Malut pada Juli 2018 mencapai 7,05 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 89,66 persen dibanding Juni 2018 yang sebesar 68,18 ribu ton,” jelasnya.

Pada Juli Malut mengekspor 12 golongan barang dengan nilai impor terbesar pada golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik (HS 84) senilai USD 12,57 juta. “Barang impor Malut pada bulan Juli 2018 berasal dari Tiongkok,” tuturnya. Nilai impor

Malut Januari-Juli mencapai USD 132,48 juta atau meningkat 248,28 persen dibandingkan dengan impor Januari-Juli 2017 yang senilai USD 38,04 juta.

Volume impor Malut JanuariJuli 2018 sebesar 238,45 ribu ton, atau mengalami peningkatan sebesar 83,73 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2017.

“Sedangkan nilai impor Indonesia Juli 2018 mencapai USD 18,27 miliar atau naik 62,17 persen dibanding Juni 2018, demikian pula jika dibandingkan Juli 2017 meningkat 31,56 persen,” pungkas Misfaruddin. (mg-02/onk)

Jepang, Morotai-Shanghai, dan Taiwan-Morotai. Jangan ada lagi transit,” tutur Basuri.

Dia menuturkan, setelah dilakukan peresmian dan peningkatan status bandara, Jababeka bisa langsung action. Pasalnya, target kunjungan wisatawan pada 2019 nanti mencapai 76 ribu untuk wisatawan mancanegara saja. “Dengan jumlah penumpang pesawat sekali mendarat sebanyak 200 orang, dengan begitu Morotai akan cepat ramai,” imbuhnya.

Menurut Basuri, salah satu kendala yang dihadapi untuk pengembangan KEK adalah persoalan lahan. Pada tahap pertama ini, lahan yang dikembangkan baru 10 hektare dari target total 500 hektare. “Jadi dibangunnya secara bertahap. Ini dibangun dengan modal Jababeka sendiri, tidak ada bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Dia juga mengatakan, saat ini Morotai menjadi rebutan investor dari beberapa negara seperti Malaysia, Kamboja, Brunai Darussalam, dan Taiwan. Bahkan 60 persen warga Taiwan tahu tentang Morotai karena promosi gencar dilakukan di sana. Di sisi lain, harga tanah di Morotai saat ini terus meningkat. “Dulu Morotai tidak ada apa-apanya, lahan dijual murah. Sekarang Morotai sudah terbuka, namun soal lahan masih terus dipersoalkan dengan patokan harga yang terus naik setiap saat,” tuturnya.

Basuri menegaskan, reputasi Morotai saat ini sudah sampai ke luar negeri. Tinggal meningkatkan fasilitas yang berkaitan dengan pengembangan wisata.

“Bandara menjadi solusi. Selain itu spot-spot destinasi wisata juga harus diperbaiki, salah satunya Musium Trikora. Jika tidak bisa diperbaiki, serahkan ke kami untuk mengembangkan.

Kami juga siap melatih tenaga kerja, karena kami targetkan 90 persen tenaga kerja lokal masuk bekerja,” tukasnya.

Gubernur Abdul Gani Kasuba juga memberikan dukungannya akan program dan progres KEK Morotai. Dia menyampaikan, program KEK merupakan program Presiden, karena itu pihaknya juga meminta agar masyarakat ikut memberikan dukungan. Salah satu bentuk dukungan tersebut, kata AGK, adalah dengan tidak lagi mempermasalahkan lahan yang masuk dalam wilayah KEK dan bersedia melepaskan sesuai harga pembebasan yang telah ditentukan.

“Saya juga minta agar pers juga ikut serta mendukung KEK sebagai masa depan Malut, sebab Morotai ke depan akan menjadi wajah Malut yang maju.

Dan yang paling penting adalah menjaga keamanan, sebab KEK Morotai adalah menjual wisata, dimana wisatawan harus dipastikan nyaman selama berwisata,” tandasnya.(udy/kai)

salat 40 waktu,” tuturnya. Adanya jamaah yang meninggal dunia juga mengundang keprihatinan Gubernur. Ia mengucapkan bela sungkawanya kepada keluarga almarhum. “Kepada keluarga yang ditinggalkan jangan terlalu sedih, almarhum akan dibangkitkan bersama orang-orang mukmin dan Rasul. Ikhlaskan semua karena Allah. Pada kesempatan ini saya juga mohon didoakan agar diampuni dosa saya, agar saya juga bisa selamat di surga Allah. Pulanglah di kampung masing-masing, bawalah oleh-oleh terbaik yakni salat lima waktu untuk keluarga,” pesannya.

Kedatangan rombongan jamaah tahap dua dan tiga diterima Kepala Biro Kesra Malut Ibrahim Wasaraka. Sementara Kepala kanwil Kemenag Provinsi Sarbin Sehe, mengatakan, untuk jamaah kloter 8 dan 9 kemarin telah tiba di Makassar. Hari ini mereka dijadwalkan menuju Ternate dengan empat penerbangan.

Penerbangan pertama membawa jamaah Halmahera Barat dan Halmahera Tengah. Mereka dijadwalkan tiba pukul 07.30 WIT, dilanjutkan jamaah gabungan

Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula pada pukul 11.30 WIT. Lalu pada pukul 12.30 WIT jamaah Kepsul. Pada penerbangan terakhir yang tiba pukul 14.00 membawa jamaah Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu.

Menurut Sarbin, seluruh jamaah yang tiba di Makassar dalam kondisi sehat. Sebagian jamaah tergolong dalam risiko tinggi (risti) karena lanjut usia dan penyakit.

Belakangan, satu jamaah atas nama Murni binti Hasan, asal Halteng, harus dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar karena anemia, sesak napas, dan hiperglikemia. Dia juga menyampaikan, saat kedatangan jamaah asal Ternate kemarin pada penerbangan terahir diikutkan pula tiga jamaah Halsel. Ketiganya memang meminta dipulangkan lebih dulu karena ingin cepat kembali dan bertemu dengan keluarga. “Dengan alasan medis, karena merindukan keluarga saya dahulukan mereka,” katanya. Sedangkan dua jamaah yang masih tertinggal di Makkah ditemani petugas asal Malut yang masuk dalam petugas haji nasional.(udy/kai)

...JAMAAH Samb Hal. 1

Terutama infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan perikanan dan bandara. “Jadi kalau ada yang bersikap ganti presiden, silahkan saja. Tapi saya presiden tetap Jokowi,” tegasnya.

Komitmen pembangunan infrastruktur di masa Jokowi melalui balai, sambung mantan Wakil Gubernur Malut ini, tidak hanya untuk Pulau Halmahera.

Di Kabupaten Kepulauan Sula juga sudah mulai terlihat dimana jalan lingkar Pulau Sanana sudah tuntas. “Kalau mau dilihat dari besarannya memang belum seberapa dibandingkan daerah lain, tapi bisa terlihat komitmen Jokowi terhadap infrastruktur bahkan telah dirasakan masyarakat,” terang AGK. Dia menambahkan, Malut memiliki APBD dengan jumlah yang tidak terlalu besar, yakni hanya Rp 1,2 triliun per tahun. Karna itu, perhatian dari pemerintah pusat amat membantu pembangunan Malut.

“Jika tidak ada perhatian dari pemerintah pusat, maka pembangunan tidak akan berjalan.

Karena itu, Jokowi harus presiden lagi agar pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik di tahun mendatang,” tandasnya.

Potensi Maladministrasi Sementara itu, Ombudsman

...TELUK Samb Hal. 1

Dengan beliau saya diajak meninjau Dock Angkatan Laut Belanda di kota pantai Vlessingen di mana Indonesia sedang memesan beberapa kapal perang. Dari Pak Toto barulah saya tahu bahwa sejak Perang Dunia II pasukan Jerman telah menggunakan seragam yang tidak dapat dideteksi radar dan satelit. Karena ajaran strategi tua Cina Sun Tze bahwa semakin tersamar dalam sebuah pertempuran itu semakin memungkinkan memenangkan peperangan. Petuah Sun Tze : “haluslah engkau agar engkau tak terlihat, misteriuslah engkau agar engkau tak teraba, maka engkau akan menentukan nasib musuhmu.” (Lihat buku : Pendekar Pesisir, Sterling Seagrave). Lalu saya tanya gimana dengan seragam TNI di Indonesia, beliau menjawab bahwa hanya Pasukan Khas TNI-AU yang menggunakan seragam tersamar tersebut.

Jadi pasukan dapat bergerak tanpa dapat dideteksi oleh radar musuh maupun satelit.

Mungkin zaman now, drone adalah alat pengintai tercanggih untuk mengetahui posisi musuh dan bahkan drone dapat dipersenjatai dalam perang modern sekarang. Jadi sukses operasi kilat (blitzkrieg) pasukan NAZI Jerman itu memang mengandalkan penyamaran dan operasi intelijen awal yang sangat akurat. Sehingga tidak terdeteksi pergerakan mereka ketika menyerang berbagai kawasan Eropa dengan cepat.

Hanya dalam perang terbuka di padang pasir di bawah Marsekal Lapangan (Field Marshal) Er-

...PETANI Samb Hal. 1 Amanun memulainya dengan meminjam lahan milik warga lain.

Kebetulan, si pemilik lahan juga tak mematoknya bayaran. “Saya pinjam lahan warga setengah hektare lalu tanam cabai keriting pada tahun 2017 lalu,” tuturnya dalam peresmian Koperasi Simpan Pinjam Kiarono Mandiri Sejahtera dan Pelatihan Dasar bagi Anggota Koperasi di Lima Kecamatan Lingkar Tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Desa Biang, Kao, Senin (3/9).

Hasil panen pertamanya mencapai Rp 6 juta sampai Rp 7 juta.

“Sedangkan modal pinjaman saya itu Rp 5 juta,” ungkapnya.

Amanun mengaku tertarik bertanam hortikultura setelah bertemu Edi Papilaya. Edi yang merupakan seorang petani sukses itu awalnya memberikan pelatihan tentang tanaman bulanan tersebut. “Setelah ikut kegiatan pelatihan tentang pertanian hortikultura, saya berani berhenti menjadi petani kopra di Malifut lalu ke wilayah Kao Teluk dan pinjam pakai lahan warga setengah hektare,” kisah Amanun.

Pada penanaman perdana, Amanun menanam 4 ribu bibit cabai keriting. Yang berhasil dipanen hanya sekitar 300 pohon.

Selebihnya gagal panen. “Hasil panen pertama hanya capai 1 ton,” tuturnya.

Dia tak menyerah. Amanun kemudian menambah tanamannya dengan cabai nona dan terung.

Setiap empat bulan sekali dilakukan panen. “Dan menghasilkan pendapatan Rp 15 juta setiap 4-5

RI menyoroti pejabat negara yang memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu di Pilpres 2019. Ombudsman berpendapat fenomena tersebut berpotensi terjadinya maladministrasi.

“Fenomena yang terjadi belakangan itu ada menteri yang memberikan dukungan terbuka kepada salah satu capres dan cawapres dan kemungkinan mereka juga akan menjadi tim kampanye.

Ada kepala daerah juga,” ujar Komisioner Ombudsman, Laode Ida. “Yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap satu paslon itu merupakan bagian dari potensi maladministrasi,” imbuhnya.

La Ode menjelaskan, baik menteri maupun kepala daerah yang menerima gaji dari negara tidak boleh memberikan dukungan politik kepada salah satu paslon. Para pejabat negara tersebut harus bersikap netral pada saat kampanye Pilpres 2019.

Jika tidak netral, akan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Selain itu, sikap tidak netral juga bisa mempengaruhi aparatur-aparatur sipil di bawahnya yang akan ikut memberikan dukungan ke paslon yang didukung pejabat tersebut. “Nanti itu akan menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan penyeleng-

garaan negara dan pemerintahan. Dampaknya luas sekali, buruknya pelayanan publik atau terjadinya diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, pemanfaatan jabatan dengan uang yang melekat di dalamnya.

Padahal dia bergerak untuk kepentingan politik. Itu nggak boleh,” tutur Laode seperti dilansir Detik.com.

Untuk diketahui ada empat menteri atau pejabat setara menteri dari Kabinet Kerja masuk dalam Timses JokowiMa’ruf Amin.

Keempatnya menempati posisi berbeda di Timses JokowiMa’ruf Amin. Mereka adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasihat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Dewan Pengarah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Dewan Pengarah, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Wakil Ketua.

Tak hanya menteri, sejumlah kepala daerah juga telah secara terbuka memberikan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf.

Di antaranya, Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majid Tuan Guru Bajang (TGB). (udy/dtc/kai)

win Rommel di Afrika Utara mereka kalah dengan pasukan Tikus Gurun (Rat Dessert) Inggris, dan dari pertempuran ini pula Inggris lalu membentuk pasukan SAS (Sea Air Service) yang terkenal hingga sekarang ini masih eksis sebagai pasukan kecil dengan daya pukul terbesar dari seluruh operasi komando dalam sejarah dunia.

Pasukan SAS dengan personel kecil dapat bergerak lincah dan mobile, melakukan pengintaian (reconaissance), lalu menyusup digaris belakang musuh dan melakukan sabotase. Buku Kenneth Conboy tentang Pasukan Elite di berbagai dunia, masih memposisikan Pasukan SAS Inggris ini sebagai pasukan komando terbaik dunia. Juga Jerman kewalahan dalam perang terbuka di kota Stalingrad, Uni Soviet yang menerapkan total gerilya tersebut. Pasukan Jerman keteteran karena tidak memperhitungkan musim dingin ekstrem dan suplai logistik yang terputus dan kekurangan personel bantuan karena menghadapi berbagai front melawan Sekutu dalam waktu bersamaan. Tidaklah mengherankan jika Bung Karno dalam “Di Bawah Bendera Revolusi” jilid 1, menulis bahwa Adolf Hitler itu dalam penjara berkalikali membaca dengan tekun tentang Jengiz Khan, si Maha Imperialis Asia. Artinya pelajaran strategi kuno Sun Tze itu, ternyata masih berlaku dalam sejarah perang modern hingga kini. Soekarno menyebut Hitler hanya meniru Jengiz Khan.

Hitler belajar kepada orang Asia tentang perang. Dan salah satu pelajaran terpenting dari Sun Tze adalah tentang tersamar atau operasi senyap tersebut.

Bahkan Sun Tze juga memberikan fatwa bahwa: “puncak tertinggi dari seni berperang adalah menaklukan musuh tanpa pertempuran.”

(The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting). Kata-kata Sun Tze ini pula yang saya lihat tergantung pada dinding kantor Akbar Tanjung Institute, Pasar Minggu Jakarta.

Nah, dalam era perang proxy atau perang asymetrik seperti dewasa ini, sebagai model perang kontemporer, di mana musuh dapat dikuasai tanpa letusan senjata. Dan itu dapat terjadi dengan menerapkan secara utuh petuah-petuah strategi perang kuno Sun Tze tersebut. Sementara ahli-ahli strategi perang modern seperti Carl von Clausewitz, penetapan garis Maginot dan lainnya, dengan perkembangan teknologi IT, jelas akan ditinggalkan.

Sebaliknya ajaran perang kuno Sun Tze semakin terbukti saja kebenarannya.

Bahkan strategi Sun Tze digunakan oleh para taipan Cina untuk mengembangkan korporasi bisnis ke berbagai pelosok dunia dewasa ini. Mereka menggurita di mana -mana sebagaimana riset Yoshihara Kunio tentang Erzats Kapitalisme Asia Tanggara maupun gambaran Sterling Seagrave dalam bukunya Lords of the Rim ( Pendekar Pesisir) di mana bab tentang Indonesia disebut sebagai tempat bermainnya ikan paus. Dan salah satu ikan paus itu, kini tengah memasuki Teluk Weda Maluku Utara, dengan dibangunnya industri bahan jadi bateri untuk kebutuhan mobil listrik nanti sebagai kendaraan ramah lingkungan masa depan.(*)

bulan,” jelasnya. Menurutnya, pendapatan yang ia dapatkan saat ini cukup memuaskan dibandingkan saat masih menjadi petani kopra. Pasalnya, petani kopra dalam hitungan pendapatan hanya memperoleh Rp 5 juta per tahun.

“Saya sudah 1 tahun beralih profesi dari petani kopra ke petani agribisnis. Saya sangat bersyukur karena ada sosok Pak Edi Papilaya dan pihak Performance PT NHM yang selalu aktif melakukan pelatihan dan pendampingan dengan kami sehingga sukses seperti saat ini,” jabarnya.

Senada, petani lain asal Desa Biang, Welmince Petapeta juga mengembangkan sayapnya di bidang pengolahan hasil pertanian. Kemampuan itu didapatnya setelah mengikuti pelatihan.

Welmince lalu mulai membuat produk kue berbahan tepung ubi.

Ia juga membuat sirup sari pala.

Kini dari hasil kelompok yang ia bangun sudah mampu dipasarkan ke Tobelo, Ternate bahkan sampai ibukota Jakarta. “Pendapatan sudah lumayan, bisa di angka jutaan.

Itu pun bahan olahan seperti kulit pala yang biasa dibuang oleh petani saya ambil dan buat sirup pala yang memiliki nilai ekonomis,” jelasnya. Guna pengembangan dan peningkatan hasil produksi para petani agribisnis, dibentuklah KSP Kiarono Mandiri Sejahtera. Selain itu juga dilakukan penyerahan alat produksi bagi 14 kelompok petani aktif terpilih yang dianggap sukses dalam mengembangkan usaha pertanian agribisnis.

Direktur KSP Kiarono Mandiri Sejahtera Edi Papilaya mengatakan, pembinaan petani dilakukan berdasarkan hasil penilaian

dari 83 desa. Awalnya, 83 desa diberikan ilmu namun hanya berkisar 50 persen saja. “Lalu mereka menerapkan hasil pelatihan itu di lapanga,” kata Edi. Dari hasil evaluasi, ada 14 kelompok yang diberikan penghargaan karena dianggap sukses dalam menjalankan kegiatan dan program di lapangan dengan baik. Edi sangat berharap agar kelompok yang belum mendapat penghargaan terpacu dan terus meningkatkan kegiatan di lapangan.

Ia mengatakan dalam pelatihan lanjutan pihaknya akan mendeklarasikan koperasi mandiri agar terus kompak dan saling mendukung. “Saat ini kami komitmen untuk menciptakan produksi pangan lokal yang bisa dapat menjamin dan mendukung ketersediaan pasar di wilayah Halut dan Maluku Utara pada umumnya,” katanya.

Sementara Abubakar Dani, Perwakilan Departemen Social Performance PT NHM menyampaikan, program yang dilakukan tersebut menargetkan 2 ribu anggota yang bergerak pada pengembangan petani agribisnis. Dia mengatakan, jika sebelumnya kelompok hanya dibina melalui pelatihan maka tahun ini akan dilakukan pendampingan lebih secara langsung di lapangan.

Ikut hadir dalam Kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Halut Aser Tidore.

Aser turut meresmikan kelompok setempat serta dari perwakilan Yayasan Bina Tani Sejahtera, para perwakilan ketua kelompok, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di wilayah setempat. (rid/kai)

HUKUM & KRIMINAL

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Malut Post

9

Kadis Nakertrans Taliabu Tabrak Orang Korban Tewas, Proses Hukum Terhadap Pelaku tak Jalan Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Asas Equality Before The Law atau semua warga negara sama di mata hukum, sepertinya tidak berlaku di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Lihat saja, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Taliabu, Sahjuan Fadgiapon yang menabrak Anggi Sibela, justru bebas-bebas saja. Padahal, korban yang masih berusai 6 tahun itu tewas setelah dihantam mobil Sahjuan di Desa Fatce, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) pada 21 Juli 2018.

Keluarga korban sudah membuat laporan di Polres Kepsul, tetapi proses hukumnya tidak progres dan pelaku masih menghirup udara bebas layaknya tidak terjadi apa-apa. Keluarga korban tidak bisa berbuat banyak, karena pelaku diketahui mampu menekan pe-

nyidik Polres. Informasi yang dihimpun Malut Post menyebutkan, insiden tragis itu terjadi sekira pukul 12.00. ketika itu, korban bersama ibunya, Nurlaila ke pasar melintasi jalan kebun.

Setelah berbelanja, Nurlaila meminta anaknya berdiri di tepi jalan untuk menjaga Beras 10 kilogram dan Gula Pasir.

Tidak lama kemudian Sahjuan yang mengemudi mobil dinas jenis Toyota Hilux nomor polisi DG 1304 XY melintas ke arah korban. Saat mengemudi, pelaku diketahui mengenakan kaca mata hitam dan headset di telinganya.

Entah bagaimana Sahjuan mengemudi, ia menabrak korban. Setelah menabrak dan korban sudah terbaring di badan jalan, pelaku melajukan mobilnya begitu saja.

Sahjuan baru menghentikan mobilnya ketika ada warga yang mengejar dan memberi tahu bahwa ia menabrak anak yang berdiri di tepi jalan. “Saat itu pelaku bersama istrinya balik ke anak saya. Saya butuh keadilan. Saya mohon pak Kapolda menegakkan keadilan,” harap ibu korban.

Sementara itu, karena penyelidikan di Polres Kepsul tidak jalan, Direktorat

Lalulintas Polda Malut mengambil alih kasus tabrakan maut ini. Dir Lantas Polda, Kombes (Pol) Muji Ediyanto telah membahasnya dalam forum analisis evaluasi (anev) di Mapolda, kemarin (3/9).

“Polda sudah turunkan tim ke Kepsul untuk menyelidiki kasus ini. Siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak, tidak mengenal dia itu Kepala Dinas atau pejabat mana pun.

Kasus ini akan ditindak Polda hingga tuntas. Kami mohon semua pihak untuk bersabar,” ujar Kabid Humas Polda, AKBP Hendry Badar.(tr-04/lex)

PEMERIKSAAN Hari Ini Kadis PU Taliabu Diperiksa TERNATE – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut berencana memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Pulau Taliabu, Rukmini Ipa. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi anggaran proyek jalan Kawalo-Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu itu dijadwalkan hari ini (4/9).

Rukmini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kadis PU Pulau Taliabu Abdul Halik Pora dan Direktur PT Wildan Anggana Mandiri, Munajir Ahmad. Dua tersangka ini diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek yang merugikan negara sebesar Rp 13 miliar tersebut. Hal ini disampaikan Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua pada Malut Post, kemarin (3/9).

Selain Rukmini Ipa, penyidik pidsus Kejati juga berencana melakukan pemeriksaan dua saksi lain. Pemeriksaan itu akan dilakukan bersamaan dengan Rukmini Ipa. “Selain Kadis PU itu, ada dua saksi lagi yang diperiksa besok (hari ini,red). ujarnya.

Proses penyidikan kasus tersebut mulai memasuki pemberkasan akhir setelah saksi tambahan itu diperiksa. “Intinya, sebelum habis masa penahanan dua tersangka itu akan dilakukan tahap dua,” pungkasnya. (cr-04/lex)

KASUS Kejati Hentikan Kasus Samsat

APRIS Risman Ligua

TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana pajak kendaraan bermotor di UPTB Samsat Halmahera Barat (Halbar) dan UPTB Samsat Halmahera Utara (Halut).

Penghentian penyelidikan itu menyusul adanya pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh dua UPTB Samsat tersebut.

“Kasus Samsat Halbar dan Halut sudah ditutup karena sudah ada pengembalian kerugian negara,” jelas Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua, kemarin (3/9).

Apris menjelaskan, dalam proses penyelidikan, suatu dugaan tindak pidana korupsi masih bisa dihentikan karena belum ditetapkan tersangka dan belum dilakukan pro justitia. Sehingga pengembalian kerugian negara dalam tahap penyelidikan membuat proses kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Sebab, penyidikan itu akan berkaitan dengan unsur pidana dan unsur pidana itu salah satunya menyangkut dengan kerugian negara.

“Kalau ini ditindaklanjuti ke tahap penyidikan berarti kerugian negaranya sudah tidak ada. Bila kerugian negaranya tidak ada lagi maka harus ditutup,” jelasnya.

Sementara proses hukum untuk dua UPTB Samsat yakni Ternate dan Kepulauan Sula (Kepsul) hingga kini masih berjalan.

Lebih jauh Apris menyatakan untuk UPTB Samsat Ternate kini telah dinaikkan status kasus dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. “Dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka,” ujar Apris. Namun untuk UPTB Samsat Kepsul masih terus dilakukan penyelidikan. “Untuk Samsat Kepsul ini masih lidik. Nanti kita lihat apakah apakah dinaikan atau tidak, karena yang sudah kembalikan kerugian negara itu baru Samsat Halbar dan Samsat Halut,” jelasnya.

Sekadar diketahui, sesuai hasil audit Inspektorat Provinsi Malut, kerugian negara di UPTB Samsat Halbar senilai Rp 524 juta lebih. UPTB Halut senilai Rp 1 miliar lebih . UPTB Samsat Ternate senilai Rp 2 miliar lebih dan UPTB Samsat Kepsul senilai Rp 817 juta lebih.(cr-04/lex)

FIKTIF: Massa aksi AGMAK ketika berorasi di depan kantor Kejati. Pada foto lain, massa Bappor menunjukkan spanduk mereka di halaman kantor Kejati

Proyek DKP Ternate Fiktif ?

TERNATE – Pengadaan 32 Ketinting melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPK) Kota Ternate pada tahun 20152016 diduga bermasalah. Proyek tersebut kabarnya fiktif. Dugaan masalah tersebut mengundang reaksi publik. Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (AGMAK) Malut menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, kemarin (3/9).

Massa yang menumpangi truk dilengkapi sound sistem ini mendesak Kejati mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.

Massa AGMAK yang dikoordinir Muhammad M. Adam ini menyarankan Kejati memeriksa Kepala DKP Ternate Ruslan Bian. Dengan memeriksa Ruslan, bagi massa aksi, dugaan masalah pengadaan Ketinting akan terungkap. Selain menyuarakan masalah Ketinting, AGMAK

juga meminta Kejati menyelidiki dugaan masalah proyek talud di lingkungan Facei, Kelurahan Sangaji Utara. Proyek senilai Rp 1,1 miliar yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ternate dan dikerjakan CV Gramona Indah diduga mengalami keretakan dan kekurangan volume.

CSR 55 Perusahaan Selain massa AGMAK, kelompok lain dari Barisan Pemuda Pelopor (Bappor) Pulau Obi juga menggelar aksi di Kejati. Massa yang dipimpin Muhammad Risman Amin Boti ini menyuarakan dugaan masalah Corporate Social Responsibility (CSR) dan perusakan lingkungan oleh 55 perusahaan, salah satunya PT Harita Group.

Muhammad Risman mengatakan, Bupati dan mantan Bupati Halmahera Selatan (Halsel) dan Gubernur Maluku Utara harus bertanggung jawab dan harus

diperiksa Kejati Malut. Pada 2007 lalu Pemkab Halsel memberikan keterangan menyangkut persoalan di kepulauan Obi terutama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Kawasi pulau Obi. Kewenangan Bupati untuk memberikan IUP diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dan Batubara. Sehingga Bupati harus bertanggung jawab adalah Bupati Muhammad Kasuba selaku mantan Bupati dan Bahrain Kasuba yang sekarang menjabat Bupati Halsel. Dalam kasus pertambangan ini, kata Risman, Gubernur Malut juga bertanggung jawab karena dengan lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sangat jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi. Sehingga persoalan yang terjadi diantaranya dana CSR perusahaan sebagai tanggung jawab kepada masyarakat lingkar tambang.

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang didatangkan ke Pulau Obi tidak diketahui secara jelas jumlahnya.

Pihak perusahaan tidak pernah terbuka soal TKA. “Kejati harus memeriksa Gu-

bernur dan Bupati Halsel. Kejati Malut juga harus tegas mengusut kasus seluruh persoalan di kepulauan Obi Halmahera Selatan terutama menindak lanjuti perkembangan beberapa laporan persoalan penyalahgunaan anggaran pembangunan infrastruktur khususnya pasca banjir akhir 2016 dan pemeriksaan Kadis ESDM Malut terkait pengelolaan CSR pada hampir semua perusahaan di Pulau Obi,” kata Risman.

Bappor juga meminta BPK-RI perwakilan Malut harus menunjukkan LHP BPK RI tahun 2018 yang menyebutkan adanya temuan masalah pajak di PT. Megah Surya Pertiwi (MSP) senilai Rp 3,2 miliar. Mereka meminta Keimigrasian Ternate terbuka atas jumlah berapa banyak TKA yang masuk di kepulauan Obi, Halmahera Selatan.

“Kami juga meminta kepada Kejati Malut untuk memanggil Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kawasi Kecamatan Obi, Halmahera Selatan. Karena setahu kami, Kepala Kejari Halsel pernah memanggil Kades Kawasi terkait dana CSR namun hingga kini tidak ada kejelasan,” ungkapnya.

Usai berorasi, beberapa massa aksi mengikuti hearing dengan pihak Kejati. Dalam hearing tersebut, juru bicara Kejati, Apris Risman Ligua mengatakan, kasus dana CSR yang diduga melibatkan 55 perusahaan termasuk PT Harita Group masih dalam penanganan di bidang Intel Kejati.

“Masalah CSR sementara dalam proses Puldata dan Pulbaket di Kejati. penanganan ini bersifat rahasia materinya. kami serius dan tidak main-main dalam kasus ini. Jadi kami minta kalian menunggu hasil akhirnya.

Kalau ini ada indikasi korupsi maka akan kami seriusi,” jelas Apris mengakhiri. (cr-04/lex)

Polda Tunda Pemeriksaan Benny Laos

AKBP Hendry Badar

TERNATE – Polda Malut masih menunda pemeriksaan terhadap Bupati Kabupaten Morotai, Benny Laos, terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan anggota DPRD dalam dokumen APBD Morotai 2018. Benny akan diperiksa jika penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda mendapatkan keterangan ahli hukum pidana dan hukum perdata.

“Dua ahli ini berasal dari Universitas Surabaya. Kalau dua ahli ini sudah dimintai keterangan, barulah penyidik memeriksa Bupati Morotai. Keterangan ahli itu masih akan dicocokkan dengan hasil uji laboratorium forensik. Selama penyelidikan kasus ini penyidik sudah memeriksa 10 saksi,” jelas Kabid Humas Polda, AKPB Hendry Badar.

Sekadar diketahui, dokumen APBD Pulau Morotai 2018 sendiri mulai dipermasalahkan setelah

Pemprov Malut selesai melakukan evaluasi terhadap APBD tersebut.

Dalam APBD tertulis tanggal evaluasi Pemprov adalah 13 November 2017. Sedangkan APBD sendiri baru disahkan DPRD Morotai melalui paripurna pada 24 Desember 2017. Tahapannya, usai disahkan baru diserahkan ke Pemprov untuk evaluasi.

Selain itu, dalam dokumen APBD yang telah dievaluasi Pemprov tertulis nama Zainal Karim sebagai anggota fraksi Persatuan Amanat Demokrat (PAD). Padahal Zainal telah di-PAW pertengahan 2017 lalu. Posisinya digantikan Ajudin Tanimbar.

Kejanggalan ini lantas memunculkan dugaan Pemerintah Kabupaten Morotai telah lebih dulu mengirimkan dokumen APBD ke Pemprov tanpa melalui pengesahan DPRD. Dimana APBD terse-

but memuat tanda tangan para anggota DPRD yang dipalsukan.

Dugaan ini diikuti pengakuan 18 anggota DPRD, minus Richard Samatara dan Asmawati Mamurang, bahwa mereka memang tak pernah menandatangani dokumen tersebut. Februari 2018 lalu, enam anggota DPRD, yakni McBill Abdul Aziz, Rasmin Fabanyo, Marhaban Safi, Antasari Alam, Ajudin Tanimbar, dan Burhanudin Burhan melaporkan Pemkab Morotai ke Polres atas dugaan pemalsuan tanda tangan dalam APBD 2018. Namun hingga Juni, penanganan kasus tersebut tak menunjukkan perkembangan yang signifikan. McBill yang juga politikus Partai Demokrat itu lantas menyurat ke Polda Malut agar kasus tersebut dapat diambil alih Polda.

Pada Juli 2018, Polda resmi mengambil alih kasus itu dan memulai penyelidikan.(tr-04/lex)

10

Malut Post

SPORTAINMENT Utamakan Cetak Hattrick Ketimbang Buku Nikah INDONESIA seolah nggak pernah kehabisan pesepak bola muda dengan skill luar biasa. Egy Maulana Vikri salah satunya. Namanya bahkan pernah masuk dalam sebuah artikel media Inggris ternama, The Guardian, sebagai salah satu dari 60 pemain muda paling bertalenta dan menjanjikan di dunia.

Egy yang kini tengah menapaki karier di klub Polandia, Lechia Gdansk juga terus memberikan performa terbaiknya. Skill dan kualitas yang dimiliki membuat nama Egy tak pernah ketinggalan sebagai salah satu pemain pilihan di Timnas Indonesia. Skill permainan yang di atas rata-rata ditambah wajahnya yang tampan membuat Eggy punya banyak fans dari kalangan wanita. Saat ditanya keinginannya untuk nyetak hattrick atau nyetak buku nikah, kira-kira apa jawaban Egy ya?

Lewat sebuah video yang diposting oleh Grab Indonesia, Eggy menyatakan keinginannya buat nyetak hattrick terlebih dulu karena ingin fokus mengembangkan karier agar lebih cemerlang dulu. Wah, banyak yang patah hati dong ya? Tapi, jawaban ini memang bukan tanpa alasan kuat, karena memang usianya masih sangat muda yaitu 18 tahun dan jalannya mengembangkan karier sebagai pesepak bola masih sangat panjang.

LOKAL SPORT

Persiter Terancam Gagal ke Nasional Tak Penuhi Persyaratan Liga 3, Masih Menunggu Keputusan PSSI

BAHRUN Abubakar

TERNATE – Persiter Ternate terancam tidak bisa melanjutkan langkahnya ke putaran regional Liga 3. Sebab, ada sejumlah persyaratan yang tidak dipenuhi Persiter di putaran zona Maluku Utara baru-baru ini.

Sesuai surat edar PSSI bernomor 02/ II/2018, ada ketentuan umum Liga 3 yang harus dipenuhi. Salah satu yang paling terpenting dan tidak bisa dipenuhi adalah jumlah pertandingan. Pada surat edaran tersebut, telah dijelaskan jumlah pertandingan per satu tim di masing-masing zona adalah 12 pertandingan. Sementara, Persiter yang keluar sebagai juara

dan mewakili Maluku Utara ini hanya memainkan dua kali pertandingan.

Hal itu diakui Sekretaris Umum Asprov PSSI Malut, Bahrun Abubakar. Menurutnya, Persiter memang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu faktor utama sehingga jumlah pertandingan menjadi sedikit adalah, minimnya partisipasi klub di kabupaten/kota di Maluku Utara.

Pada putaran zona Maluku Utara baru-baru ini, hanya diikuti dua tim.

Sementara regulasi yang dikeluarkan PSSI, menyesuaikan dengan timtim di daerah Jawa yang jumlahnya banyak.

Mayoma Unjuk Taji di Bali TERNATE - Piala Menpora U-14 tingkat nasional sudah digelar di Bali Senin, (3/9) kemarin yang dibuka secara resmi Menteri Pemuda dan Olahraga diwakili oleh Isnanta, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga di Stadion Ngura Rai Bali. Di tingkat nasional itu, dihadiri kurang lebih 1000 pemain kategori usia 14 dan U-16 tahun.

Di laga perdana, kemarin wakil Maluku Utara, SSB Mayoma Kota Ternate menunjukkan tajinya di tingkat nasional itu dengan membungkam

Baca: HATTRICK... Hal 11

EGY Maulana Vikri

SENIN, 3 SEPTEMBER 2018

Baca: MAYOMA... Hal 11

SKUAD SSB Mayoma

SSB Samudra Putra Siap Taklukan Lawan TERNATE – Sebelas September 2018, SSB Samudra Putra mulai berangkat dari Ternate ke Bandung untuk tampil turnamen piala Menpora usia 11 tahun tingkat nasional, di stadion Siliwang Bandung.

Setelah mengikuti seri provinsi di Stadion Marimoi Tidore Kep-

SKUAD SSB Samudra

ulauan pada Festival sepakbola Nuku se- Maluku Utara usia 11 tahun, Samudra berhak mewakili Malut usai menjadi juara.

Pelatih Samudra Usia 11 tahun, Santo Yoseph Rahman merasa bangga dengan gelar juara Baca: LAWAN... Hal 11

Sebelumnya, Asprov PSSI sudah menyampaikan surat ke PSSI terkait kondisi geografis di Maluku Utara yang tidak bisa menggunakan home and away. Karena itu, PSSI menyetujukan home turnamen tetapi tetap menggunakan sistem tandang-kandang, sehingga jumlah pertandingan bisa mencapai 12 kali.

“Namun karena, jumlah partisipasi yang sangat sedikit maka tetap kita tidak mencapai jumlah pertandingan.

Karena itu, untuk sementara kita menunggu keputusan PSSI. Baca: PERSITER... Hal 11

Kejurnas, PABBSI Morotai Bakal Ikutkan 5 Atlet TERNATE - Persatuan Angkat Besi dan Berat Seluruh Indonesia (PABBSI) Kebupaten Pulau Moraotai bakal kirimkan 5 atlet binaraga di Kejuaraan Nasional Binaraga di Ba- ABUDULLATIF M. Nur tam November 2018 mendatang. Dalam Kejuaraan Nasional Binaraga tersebut, ada berbagi kategori yakni, Kategori 60 kg, 65kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, dan 85 kg.

Ketua Harian (PABBSI) Kabupaten pulau Morotai, Abudullatif M. Nur mengatakan 5 atlet yang dipersiapkan tersebut saat ini intens menjalani latihan.

Lima atlet tersebut yakni, Zasman, Alain, Apot, Ibrahim dan Abudullatif M. Nur. Menurutnya, untuk mengikuti kejuaraan nasional ini tidak ada target juara hanya menambah pengalaman atlet, agar kedepan persiapan lebih matang pada kejuaraan berlevel nasional lainnya.

“Kalau untuk even ini kita belum target juara satu, kami berusaha setidaknya bisa masuk tiga besar atau lima besar.

Karena ini bergengsi maka kita harus berusaha dan bekerja keras,” ungkapnya.

Dia menabahkan, atlet yang dikirmkan sudah banyak pengalaman, namun demikian mereka tidak meremehkan tim lawan. “Untuk sementara ini kita belum bisa menentukan kelas mana saja yang akan kita ikutkan. Hanya saja secara umum saya lihat atlet yang ada dengan pengalaman yang cukup bisa mewakili Kejuaraan Nasional Binaraga,” katanya. (mg-04/yun)

SENIN, 3 SEPTEMBER 2018

...PERSITER Samb Hal. 10 Jika keputusannya gugur, maka tidak ada tim perwakilan Malut untuk putaran Liga 3 selanjutnya,” kata Bahrun, kemarin.

Bahrun menjelaskan, kendala utama di Maluku Utara ini adalah minimnya partisipasi klub. Sedangkan, PSSI mengeluarkan regulasi Liga 3 berstandar sama di seluruh indonesia. Perbandingannya, jia di daerah Jawa, satu Asprov memiliki banyak klub di bawahnya. Sementara di Maluku Utara hanya punya 12 klub, dengan letak geografis yang berjauhan.

Karena itu, kendala utama klub untuk tidak mengikuti Liga 3 adalah tidak adanya anggaran.

“Yang jadi masalah ini adalah klubklub di daerah ini tidak ikut berpartisipasi di Liga 3. Alasannya karena anggaran,”ujarnya. Sementara itu, sekretaris umum Persiter, Amin Subuh men-

...HATTRICK Samb Hal. 10 Egy juga dikenal sebagai salah satu pemain yang selalu menunjukkan performa terbaiknya saat berlaga di atas lapangan. Selain latihan keras, Egy ternyata punya ritual khusus yang menjadi #CeritaKemenangan rahasianya. Sebelum pertandingan, dia selalu menyempatkan diri buat video call dengan orang tua, perbanyak berdoa dan relaksasi di kamar sambil mendengarkan lagu santai. Nah, jika mendapatkan kesempatan menjadi driver Grab, ternyata ada sosok tertentu yang ingin digratisin oleh cowok yang satu ini. Jika

...MAYOMA Samb Hal. 10 lawannya Sulawesi Utara (Sultra) dengan skor telak 6-1. Di babak pertama, SSB Mayoma menggempur pertahanan Sultra dengan menggelontorkan Sultra lima gol tanpa balas di babak pertama.

Pundi kemenangan tidak saja berhenti di situ. Usai turun minu, tim wakil Maluku Utara ini menambah satu gol, dan pada menit akhir Sultra memperkecil ketertinggalan menjadi 6-1 . skor tersebut bertahan hingga waktu usai.

Di partai kedua, Wakil Maluku Utara itu juga unjuk kemampuan dengan mengalahkan NTB dengan skor telak 5-0. Sejak kick off, Mayoma usia 16 tahun sudah mencuri star dengan tampil menyerang. Hasilnya pada menit 29 Tim Maluku Utara mampu membuka kran gol dan menyudahi babak pertama dengan keunggulan satu gol.Di babak kedua, SSB Mayoma mencoba mengubah strategi menyerang. Hasilnya, 4 gol mampu dilesakan di babak kedua dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 5 gol tanpa balas. Dengan dua kemenangan ini

...LAWAN Samb Hal. 10 yang diraih Samudra kemarin. Menurutnya, prestasi yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari latihan yang ekstra dan konsistensi menjalankan program SSB. SSB bakal mengirimkan beberapa pemain andalan SSB Mayoam untuk tampil di seri nasional tersebut.

Pemain yang akan diboyong yakni, R Ikhlas Somadayo (pg), Dimas I Talib, M Zaky Kurniawan, Andra Rionaldo Katidja, M Alfatih, Yusdi Harun, Darulfikir M Safaat, Afdal Abd Rahman, M Altaf Baguna, M Reval A F A, Muhajir S Kuramin, Sulthan Nuku Rahman, Viran Syah S Tess, M Raihan Marsaoly.

“Kita siap taklukkan lawan nanti. Sat ini kita belum dapat jadwal, namun yang pasti kita berangkat dari Ternate pada 11 September untuk persiapan hal teknis

SAMBUNGAN gatakan siap menerima keputusan PSSI, jika Persiter batal mengikuti Liga 3 tingkat nasional. Menurutnya, yang terpenting Persiter tetap menjaga kondisi sepakbola dalam lingkup tanggung jawab Asprov Malauku Utara. Artinya, Persiter sudah mengikuti kalender Asprov PSSI Malut.

“Kita ikut kompetisi di zona Maluku Utara sesuai dengan kemampuan kita.

Jadi apapun keputusan PSSI kita patuhi.

Persiter tetap menjaga kondisi sepakbola dalam lingkup tangung jawab Asprov PSSI Malut,” ujar Amin.

Dia menambahkan semoga PSSI bisa menyesuaikan Kondisi di masingmasing Asprov. Karena daerah Maluku Utara ini sudah pasti berbeda dengan daerah lainnya, terutama di Jawa yang banyak klub punya ambisi untuk menjadi kontestan di Liga 3. “Asprov juga diharapkan bisa memberi solusi, sehingga tidak merugikan tim peserta yang mengikuti kompetisi liga 3 zona Provinsi,” tutupnya. (mg-04/yun) memiliki istri atau calon pacar nanti, Egy ingin memberikan surprise dengan menjadi driver pesanannya. Romantis banget, kan?Sementara itu, jika berlaga mewakili Indonesia di Asian Games dan bukan menjadi pesepak bola, mungkin badminton akan menjadi olahraga yang dipilihnya. Hal ini karena badminton menjadi salah satu olahraga yang dikuasainya selain sepak bola.

Pertanyaan terakhir adalah tentang makna timnas bagi seorang Egy Maulana Vikri. Dia mengaku bahwa timnas merupakan panggilan jiwa yang menjadi impian semua pemain. Egy pun merasa bangga karena bisa masuk ke dalam salah satu tim nasional yang mengharumkan nama Indonesia. (bln/yun) memberikan peluang lolos ke putaran kedua cukup besar. Mayoma masih menyisahkan 2 laga yaitu melawan Papua dan Jawa Tengah pada pagi ini.

Ketua SSB Mayoma, Indra S. Syarif mengatakan, kemenangan itu berkat kerja sama 18 pemain. Terlepas dari strategi pelatih, pemain juga dituntut untuk memiliki motivasi tinggi.

“Alhamdulillah atas berkat kerja keras pemain dan stargegi pelatih yang baik, kita bisa menang. Kami berharap, kerja sama pemain yang baik ini terus berlanjut hingga ke laga berikut. Semoga SSB Mayoma bisa bawa pulang prestasi di Maluku Utara,” kata Indra. Dia menambahkan kemenangan yang diraih di partai pertama dan kedua ini menjadi modal utama untuk menghadapi laga berikut. “Kita tetap berharap agar masyarkat terus mendukung kita sebagai tim perwakilan Maluku Utara ke Kanca Nasional,” ujarnya.Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) BLispi Maluku Utara Ismaid Abd. Latif meminta dukungan moril dari pecinta sepak bola Maluku Utara. Semoga tim kesayangan Maluku Utara bisa mampu lolos ke putaran kedua dan bisa capai partai final. (mg-04/yun) lainnya, seperti Screening,” ujarnya.

Santos mengatakan, untuk menghadapi turnamen di level nasional tersebut maka anak asuhnya akan dilatih secara matang. Menurutnya dengan waktu yang tersisa dia memanfaatkan untuk melatih, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum keberangkatan nanti. “Alhamdulilah sudah beberapa minggu kemarin kita fokus perbaiki kekurangan, seperti skil, kerja sama tim, dan fisik pemain termasuk juga mental. Ini upayakan agar tim U-11 ini bisa meraih hasil maksimal di Bandung nanti,” ungkapnya. Dia mengatakan ucapan terima kasih kepada orang tua pemain yang terlibat di SSB Samudar.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa, pada Sebelas Desember 2018 nanti kita mewakili Maluku Utara ke kanca Nasional itu berkat orangtua murid yang mana telah membantu kita untuk ikutkan pemain ke tingkat nasional,” katanya. (mg-04/yun)

...HAORNAS Samb Hal. 1 Dari bandara, lentera akan diinapkan di kedaton Kesultanan Ternate, sekaligus dilakukan prosesi adat kesultanan. Para pemuda Ternate juga terlibat langsung pada kegiatan itu.“Jadi ada tiga kegiatan utama yang akan dilaksanakan, yakni parade obor, festival rakyat (bazar) dan event kesenian yang melibatkan komunitas difabel Kota Ternate,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ternate, Sukarjan Hirto, kemarin (3/9).

Menurutnya, parade pawai obor Asian Para Games 2018 diikutkan 10 atlet nasional penyandang disabilitas, selain itu kaum disabilitas juga akan berpartisipasi pada acara puncaknya. “ Yang akan membawa obor berdampingan dengan pak wali, adalah

Malut Post

atlet tenis meja dari Ternate yang juga penyandang disabilitas,” terang Sukarjan.

Parade obor Asian Para Games di Kota Ternate, akan dimulai dari Kedaton Kesultanan Ternate menuju Landmark, selanjutnya ke Stadion Gelora Kie Raha. Di sana rombongan parade akan bergabung bersama puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September mendatang.“ Pelepasan obor akan dilakukan pada malam puncak Haornas, rencananya akan dilepas langsung oleh Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden yang juga akan hadir pada pucak perayaan Haornas 2018 di Kota Ternate. Setelah dari Ternate, Api Asean Para Games ini akan menyinggahi Kota Makassar, Bali, Pontianak, Medan, Pangkal Pinang lalu selanjutnya masuk ke Jakarta, ” terangnya Sambung Sukarjan, setiap kota yang dilewati Parade Obor Asian Para Games,

11

akan diberikan penghargaan sebagai kota ramah penyandang disabilitas dan kota yang mendukung Asian Para Games 2018 termasuk Kota Ternate.“ Ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Ternate, sebab selain menjadi kota yang ditunjuk sebagai pembakaran obor Asean Para Games, Ternate juga ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Haornas,” tuturnya.

Lanjut Sukarjan, untuk persiapan sejauh ini sudah mulai rampung, baik panggung untuk pelaksanaan Asean Para Games serta panggung utama peringatan Haornas. Panggung untuk Asean Para Games akan dibuat di depan landmark, sementara Haornas di lapangan Gelora. “ Peringatan dua kegiatan besar ini juga dihadiri artis baik lokal maupun nasional. Sebelum acara puncak Haornas akan dilakukan perayaan pameran nasional di dhuafa center,” pungkasnya. (cr-05/rul)

Siapa Atlet Indonesia Peraih Medali Terbanyak di Asian Games 2018?

JAKARTA - Indonesia meraih total 98 medali dalam gelaran Asian Games 2018.

Siapa di antara para atlet Indonesia yang mengoleksi medali paling banyak? Indonesia menutup Asian Games 2018 dengan perolehan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Jumlah tersebut jadi prestasi terbaik kontingen Merah Putih di sepanjang sejarah Asian Games. Dalam deretan prestasi yang ditorehkan oleh kontingen Indonesia, ada beberapa atlet yang mampu meraih lebih dari satu medali. Jumlah medali terbanyak yang dimenangi oleh satu atlet asal Indonesia di Asian Games 2018 adalah empat.

Ada tiga atlet yang meraih empat medali di Asian Games 2018. Mereka adalah Nofrizal, Muhammad Hardiansyah Mulian, dan Abdul Halim Radjiu. Ketiganya merupakan atlet sepak takraw. Pencapaian ketiganya pun identik. Masing-masing dari mereka

Atlet Indonesia meraih total 98 medali di Asian Games 2018 memperoleh satu medali emas, satu medali perak, dan dua medali perunggu.

Berikutnya, ada empat atlet Indonesia yang meraih total tiga medali di Asian Games 2018, tiga di antaranya dari cabang sepak takraw. Ketiga atlet dari cabang sepak takraw adalah Husni Uba, Rizky Abdul Rahan, dan Saiful Rijal yang masing-masing mendapat satu medali emas dan dua medali

perunggu. Satu lagi atlet yang punya total tiga medali adalah Jafro Megawanto. Atlet paralayang itu meraih dua medali emas dan satu medali perunggu. Jafro bukan satu-satunya atlet Indonesia yang meraih dua medali emas di Asian Games 2018. Aries Susanti Rahayu juga dua kali mengumandangkan Indonesia Raya di arena panjat tebing. (dtc/yun)

Hanifan Berharap Pencak Silat Masuk Olimpiade BANDUNG - Indonesia meraih hasil gemilang di cabang pencak silat di Asian Games 2018. Hanifan Yudani Kusumah pun berharap pencak silat bisa dipertandingkan di Olimpiade. Para pesilat Indonesa tampil perkasa di ajang Asian Games 2018. Mereka menyabet 14 medali emas dari 16 medali emas yang diperebutkan.

Prestasi gemilang dari para pesilat tanah air itu mendongkrak perolehan medali Indonesia pada ajang olah raga empat tahunan tersebut. Indonesia pun melampaui target medali dari 16 emas menjadi 31 medali emas.

Lewat hasil tersebut tersebut, Hanifan yang meraih medali emas nomor Tarung Putra Kelas C (55-60Kg) itu membawa harapan besar agar pencak silat bisa ikut dipertandingkan di Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang.

“Mudah-mudahan PB IPSI dan pesilat dunia semoga mengusahakan dan Pak Imam Nahrawi mengusahakan untuk (Pencak Silat dipertandingkan di) Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang,” kata Hanifan di GOR Padjadjaran, Kota Bandung, Senin (3/9).

Terlepas dari itu, Hanifan mengaku bersyukur bisa meraih prestasi di Asian Games 2018. Kerja keras yang dilakukannya selama ini berakhir dengan sebuah hasil yang sangat membanggakan untuk bangsa dan juga keluarga.

“Saya berterima kasih pada Pemda, IPSI Jabar atas apresiasinya terhadap saya pribadi peraih medali emas. Semoga (keberhasilan) ini menjadikan motivasi ke depannya bagi saya dan pengurus untuk lebih greget lagi bisa berprestasi,” ujar Hanifan. (dtc/yun)

HANIFAN Yudani Kusumah

Atlet Muda Potensial Indonesia Bersinar di Asian Games

POTENSI: Peraih perak estafet 4 x 100 m putra Asian Games 2018 JAKARTA - Indonesia boleh berharap punya banyak tumpuan prestasi di multievent olahraga seperti SEA Games Filipina 2019, Olimpiade Tokyo 2020, SEA Games Vietnam 2021 dan Asian Games Hangzhou 2022.

Banyak atlet Merah Putih yang bersinar di Asian Games 2018 adalah atlet muda potensial. Sebut saja dari bulu tangkis ada Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Khusus di bulu tangkis, Indonesia terus menjaga gap agar regenerasi tetap bisa diamankan. Salah satunya di nomor ganda putra. Pada Asian Games 2018, Indonesia mampu mengirim dua ganda di laga final.

Marcus/Kevin dan Fajar/Rian menjadi tumpuan besar PP PBSI untuk bisa berbicara banyak di pentas Olimpiade 2020.

Pengumpulan poin menuju Olimpiade 2020, bakal berlangsung awal tahun depan.

Herry Iman Pierngadi, pelatih ganda putra pelatnas cukup percaya diri dengan komposisi pemain yang dia miliki. “Hasil Asian Games ini jadi salah satu parameter kami, harapannya, di BWF Tour mereka bisa tetap konsisten,” ujar pelatih yang dijuluki Naga Api tersebut.

Setelah menuai kesuksesan di Asian Games 2014, timnas panjat tebing tak lantas berleha-leha. Mereka kini menatap Olimpiade 2020 Tokyo, Jepang. Meski, hanya nomor combined saja yang dipertandingkan.

Sedangkan, dua nomor andalan Indonesia seperti nomor speed individu dan speed relay tidak dilombakan.

Pelatih speed panjat tebing Indonesia Hendra Basir menyayangkan hal itu.

Meski begitu, pelatnas tetap berjalan sesuai

program. “Karena program kami selama pelatnas tujuannya adalah olipmpiade.

Kebetulan saja di depan mata ada Asian Games,” ucapnya pada Jawa Pos, dikutip dari JPNN.com.

Untuk mempertahankan performa Aries Susanti, Puji Lestari, Aspar Jaelolo dkk, tim pelatih sudah menyiapkan agenda tur kejuaraan dunia. “Setelah Asian Games masih ada tujuh turnamen dunia yang akan diikuti anak-anak hingga akhir tahun,” terang Hendra.

Dengan rutin berkompetisi, lanjut dia, otomatis akan mental bertanding atlet akan terus terjaga. Sekaligus, mengetahui perkembangan dan persaingan pemanjat elit dunia. “Rusia dan Tiongkok, mereka terus berkompetisi. Tidak heran jika mereka selalu podium di Asia maupun Olimpiade,” terangnya. (jpnn/yun)

12

Malut Post

MANCA SPORT

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

10 Menit, 11 Sentuhan, 1 Kartu Merah Putuskan Rentetan Kekalahan, Lukaku Nilai MU Mulai Bangkit angkit BURNLEY - Marcus Rashford menjadi sorotan di pertandingan Manchester United melawan Burnley.

Dia mendapat kartu merah karena reaksi berlebihan dalam sebuah insiden. Saat melakukan lawatan ke Turf Moor, Burnley, Senin (3/9) dini hari kemarin, MU memetik kemenangan dua gol tanpa balas atas Burnley. Dalam laga itu, Romelu Lukaku memborong gol kemenangan The Red Devils.

MU seharusnya bisa membukukan lebih banyak gol. Salah satu peluang paling bagus adalah tendangan penalti di menit ke-69. Namun, Paul Pogba gagal memaksimalkan peluang dari titik putih itu.

Rashford diberi panggung oleh Jose Mourinho pada menit ke-61. Dia masuk menggantikan Alexis Sanchez. Dengan masuknya Rashford, sisi sayap MU bisa lebih cepat melakukan serangan. Salah satu pelanggaran pada Rashford dilakukan oleh Aaron Lennon yang berbuah penalti.

Petaka buat Rashford terjadi di menit ke-71. Dia berlari melakukan penentrasi ke dalam kotak penalti, dijaga ketat oleh bek Burnley, Phil Bradsley. Bertarung sampai keluar lapangan, Rashford dan Bradsley sama-sama terjatuh. Gerakan tambahan kaki Bradsley membuat Rashford murka. Dia menandukkan kepalanya ke wajah Bradsley, meski cuma pelan.

Wasit yang memimpin pertandingan Jonathan Moss mengganjar Bradsley dengan kartu kuning, lalu menghampiri Rashford untuk memberi kartu merah langsung.

ash shf hfo ford ford rd Selama 10 menit di atas lapangan, Rashford bis isaa is membukukan 11 kali sentuhan, tanpaa b bisa md at a at mencatatkan tembakan ke gawang dalam data ak te ttererryang dilansir oleh Whoscored. Atas aksi tak aaaaf. f. pujinya itu, pemain 20 tahun itu meminta m maaf. nd daak “Emosi bakal membuat tak bisa bertindak ssepse ep p-dengan jernih, saya tak seharusnya reaksi sep d an erti itu. Maaf pada semua orang di klub da dan dd semua pendukung MUFC,” kata Rashford dii akun Twitter pribadinya. haa n h han MU pun memutus rentetan kekalahan nya ya dengan hasil positif kali ini. Lebih baiknya n. lagi, MU bisa menguasai pertandingan. e eDalam data yang dilansir oleh situs Prea mier League, MU menguasai jalannya pertandingan dengan catatan 53,6 persen n penguasaan bola. Ada sembilan tembakan mencapai sasaran. isi is “Sekarang orang-orang akan melihat ssisi kam ami yang berbeda dari kami. Semua yang kami un u ncu cul cul kerjakan dalam beberapa pekan terakhir m muncul nccu ul da d arii saat ini -banyak passing cepat, lari muncul dari peellua uan ngg,” ,” belakang, ada banyak aksi dan ada banyakk peluang,” kata Lukaku di situs MU. ami mi ttahu a hu ah “Selama kami menciptakan peluang, kka kami eng ngan ngan an baik, bai aik, k, kami akan mencetak gol. Kami bertahan dengan ingi in nggiin me memekami mencoba untuk menekan bola, fanss ingin udka udka ud kann nnyaa,” nn lihat itu dan kami mencoba untuk mewujudkannya,” Lukaku menambahkan. (dtc/yun)

CR7 Harus Belajar dari Anaknya

BOLATAINMENT Mane Bersihkan Tempat Wudu LEICESTER - Superstar Liverpool Sadio Mane dikenal sebagai sosok muslim yang taat. Pemain 26 tahun asal Senegal tersebut makin mendapat apresiasi setelah videonya saat membersihkan toilet dan tempat wudu tersebar di dunia maya.

Seperti diberitakan 101 Great Goals kemarin (2/9) @khalillaher mengunggah rekaman berdurasi 45 detik yang berisi aktivitas dua orang yang salah satunya seperti Mane, membersihkan toilet.

“Apakah benar Mane yang membersihkan toilet dan tempat wudu itu usai pertandingan Leicester belum terkonfirmasi. Apalagi rekaman hanya dilakukan memakai telepon genggam dan gambar di video itu agak goyah,” tulis 101 Great Goals kemarin. Namun video itu sudah terlanjur heboh. Di mata rekan-rekannya, Mane memang dikenal taat beribadah.

Sebelumnya, Bintang Liverpool, Sadio Mane resmi berganti nomor punggung. Mulai musim 2018/19, pemain Senegal berusia 26 tahun itu akan memakai nomor 10. Mane yang hijrah dari Southampton ke Liverpool pada 2016 itu, identik dengan seragam nomor 19.

Di situs resmi klub, Mane tampak tersenyum memamerkan seragam Liverpool nomor 10.

Sebelum diambil Mane, nomor 10 menjadi milik Philppe Coutinho yang pindah ke Barcelona Januari lalu. (jpnn/yun)

SADIO Mane

ROMELU Lukaku

CRISTINAO Ronaldo Jr

CRISTIANO Ronaldo sepertinya tak perlu jauh-jauh mencari inspirasi tentang bagaimana mencetak gol bagi Juventus. CR7 cukup belajar pada putranya sendiri untuk bisa membuka keran gol bersama Bianconeri.

Cristiano Ronaldo Jr tampil luar biasa di laga debutnya bersama

tim akademi Juventus. Tidak tanggung-tangung, saat Juventus U-9 menghadapi Lucento, Ronaldo Jr mencetak empat gol.

Alhasil, berkat gol-gol dari bocah kelahiran 17 Juni 2010 itu, Juventus U-9 menang 5-1 atas Lucento.

Pencapaian di atas bisa dibilang luar biasa. Sebab, Ronaldo Jr belum

Donnarumma Ingin Bawa Milan Berjaya MISI berat sedang diemban oleh penjaga gawang masa depan, Gianluigi Donnarumma.

Pemain berumur 19 tahun tersebut bertekad utnuk membawa klubnya, AC Milan, serta negaranya, Italia kembali ke masa kejayaannya.

Donnarumma merupakan saksi hidup gagalnya Italia lolos ke Piala Dunia 2018 lalu, setelah tim yang kala itu dibesut Gian Piero Ventura disingkirkan oleh Swedia. Ia juga turut menyaksikan keruntuhan Milan dalam dua musim terakhir.

Namun rasa sedih karena itu semua sudah menghilang, sebab

urut baru-baru ini Donnarumma turut raih berjasa membawa Milan meraih engkemenangan atas AS Roma. Mengneri hadapi klub ibukota itu, Rossoneri -1. sukses meraih kemenangan 2-1. emMenang atas Giallorossi memumbuat kepercayaan diri Donnarumma, yang pekan lalu kebobolan tiga ningol dari Napoli, kembali meninngigkat. Ia pun menyatakan keinginya nannya untuk membawa klubnya kembali ke masa kejayaannya..

“Kami adalah grup yang hengat bat. Kami benar-benar sangat wan ingin meraih kesuksesan melawan ada Roma,” ujar Donnarumma kepada Sky Sport Italia.

satu minggu berada di skuad muda Bianconeri –julukan Juventus.

Bermain di tim akademi juga merupakan yang pertama bagi bocah kelahiran California, Amerika Serikat (AS) itu. Sebab, saat sang ayah memperkuat Real Madrid, Ronaldo Jr tidak dimasukkan ke dalam akademi Los Blancos –julukan Madrid.

Dalam gol-gol yang dicetak, salah satunya dibuat lewat cara yang luar biasa. Ronaldo Jr sempat melewati empat pemain sekaligus sebelum melepaskan sepakan terukur ke gawang Lucento.

Selintas, gaya permainan Ronaldo Jr identik dengan sang ayah. Keduanya kerap menyisir sisi kiri lapangan untuk kemudian melakukan tusukan dan melepaskan sepakan terukur ke gawang lawan. Akan tetapi, di saat sang anak langsung menemukan performa terbaik di laga debut, Ronaldo Sr justru mandul.

Dalam tiga laga kompetitif awal bersama Juventus di Liga Italia, Ronaldo gagal mencetak satu gol pun bagi si Nyonya Tua. Ronaldo baru berkesempatan mencetak gol lagi saat Juventus menjamu Sassuolo di pekan keempat Liga Italia 2018-2019 yang berlangsung di Allianz Stadium, Minggu 16 September 2018 waktu setempat.

Seperti diketahui, sampai saat ini Ronaldo belum berhasil mencetak gol bersama Juventus. Datang sedikit terlambat dalam persiapan pramusim Juve, Ronaldo memang belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan sepakbola Italia.

Kinerja Ronaldo sebenarnya sudah bagus, tetapi ia masih belum sanggup mencetak gol dalam tiga laga awal Serie A. Namun putranya, Cristiano Ronaldo Junior, justru bisa bermain gemilang bagi tim junior Juventus. (bln/net/yun)

“Target kami adalah membawa Milan kembali ke tempat asalnya, yakni Liga Champions, dan kami akan melakukan segalanya demi meraih itu,” lanjutnya.

Target yang sama pun juga dimilikinya untuk Italia, yang akan ia bela pada hari Sabtu nanti melawan Polandia. Ia juga berjanji akan melakukan segalanya demi bisa melakukannya.

“Tim nasional? Selalu menyenangkan bisa kembali ke sini, kami harus melakukan segalanya untuk membawa Italia kembali ke tempat yang benar,” tutupnya.

Selain menghadapi Polandia, skuat besutan Roberto Mancini itu juga akan menjalani laga melawan Portugal pada hari Senin (10/9) nanti. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Estadio Da Luz, LisGIANLUIGI Donnarumma bon. (bln/yun)

Vettel Kejar Hamilton

SEBASTIAN Vettel

BELGIA - Sebastian Vettel mampu mencatatkan kemenangan kelimanya sepanjang musim ini, setelah berhasil lebih cepat dan meninggalkan Lewis Hamilton 11 detik di depan saat laga F1 Belgia, di Sirkuit Spa Francorchamps.

Kemenangan pertamanya di Sirkuit Spa Francorchamps, Belgia, membuat Vettel berhak mendapatkan 25 poin sehingga torehan poinnya saat ini menjadi 214 poin.

Sayang, meski sama-sama lima kali menang sepanjang musim F1 2018, poin Vettel belum bisa mengejar Hamilton yang saat ini berada di puncak klasemen F1 dengan total torehan 231.

Pasalnya, Hamilton lebih banyak podium sepuluh kali sementara Vettel baru delapan kali podium sepanjang musim. Posisi ketiga klasemen diisi Kimmi Raikkonen dengan perolehan 146 poin dan Valtteri Bottas di posisi keempat dengan 144 poin serta Max Verstappen di peringkat kelima dengan 120 poin. (jpnn/yun)

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

MAJANG POLIS

PROGRAM Uji Coba Rujukan Online JKN-KIS Masuk Fase Kedua

DPRD

Baca: JKN-KIS.. Hal 16

Kinerja Kadishub kembali disorot DPRD Perintah wali kota memasang portal parkir hingga kini belum dilakukan

ONE WAY

Belum juga dipasang portal tersebut membuat DPRD curiga, jangan sampai portal itu bermasalah

Selain masalah portal, hingga kini Kadishub juga belum mampu menerapkan sistem jalan satu arah, serta realisasi PAD Dishub sangat kecil Wali kota berjanji akan memanggil Kadishub hari ini untuk ditanyakan keterlambatan pemasangan portal.

DPRD mendesak Kadishub segera dievaluasi

Terkait Pemasangan Portal Parkir Masri : Janganjangan Portalnya Bermasalah Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Janji Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate Thamrin Alwi, melakukan pemasangan portal parkir di dua lokasi pasar yakni pasar Percontohan dan pasar Higienis hingga kini belum dilakukan. Padahal, saat

Komisi II Desak Penagihan Tunggakan PBB Digenjot T E R N AT E – Komisi II DPRD K o t a Te r n a t e mendesak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) lebih serius untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang nilainya mencapai Rp 3 miliar. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi II Mohdar Bailussy, kemarin (3/9).

Me nu r u t Mo MOHDAR Bailussy hdar, pentingnya penagihan PBB agar dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pajak harus dimaksimalkan karena PAD dari sektor retribusi sangat jauh dari target yang diharapkan, apalagi dengan sisa waktu yang tinggal beberapa bulan saja.

PEMBANGUNAN Prioritas di Tiga Kecamatan Terluar TERNATE - Percepatan pembangunan di tiga pulau terluar harus menjadi perhatian wali kota pada 2019 mendatang. Kota Ternate dianggap sudah cukup, sehingga konsentrasi pembangunan harus digeser ke tiga kecamatan terluar yakni Pulau Hiri, Moti dan Batang Dua. “ Tiga kecamatan terluar sejauh ini, kurang mendapat perhatian, baik itu pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Dengan siswa waktu yang ada kami berharap konsentrasi wali kota bisa diarahkan ke tiga kecamatan ini,” kata Anggota Komisi I, Masri Tuara, kemarin (3/8).

Baca: PRIORITAS.. Hal 16

rapat evaluasi beberapa waktu lalu, wali kota memberikan deadline untuk pasangan portal selama satu minggu. Namun, sudah sekitar dua minggu lebih portal tersebut belum juga terpasang. Hal ini mengundang reaksi keras komisi I DPRD Kota Ternate.

Komisi I mempertanyakan, kinerja Thamrin Alwi. Pasalnya, pengadaan portal telah dilakukan sejak 2017 lalu, namun hingga kini tak kunjung dipasang. “ Harusnya di awal 2018 lalu sudah dipasang. Kami pertanyakan alasan Kadishub Apa? Sehingga belum juga memasang portal, padahal sudah ada instruksi wali kota untuk dipasang pada dua kawasan pasar,” kata Anggota Komisi I Masri Tuara, kemarin (3/9).

Baca: PERINTAH.. Hal 16

Rolling Tunggu Hasil Konsultasi

PENDAPATAN

Baca: PBB.. Hal 16

13

Kadishub Abaikan Perintah Wali Kota POIN SOROTAN

TERNATE - Penerapan digitalisasi rujukan atau rujukan online dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rujukan.

Sebelum diterapkan, BPJS Kesehatan terlebih dahulu melakukan uji coba. Uji coba fase pertama rujukan online telah dimulai sejak 15 Agustus lalu dan kini telah memasuki fase uji coba ke dua yang dimulai 1 hingga 15 September 2018 mendatang.

Malut Post

Burhan: Tetap Ada Pergeseran

SOFYAN A TOGUBU MALUT POST

PANGGUNG HAORNAS Malam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) akan dipusatkan di Gelora Kieraha.

Kesiapannya terus dimatangkan, salah satunya panggung acara yang dibuat di tengah lapangan gelora seperti yang terlihat pada gambar.

TERNATE – Rencana pelantikan dan pengisian jabatan eselon II dan III yang mengalami kekosongan masih menunggu konsultasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “ Masih dikonsultasikan mekanismenya seperti apa, karena ada beberapa posisi yang mengalami pergeseran,” kata Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, kemarin (3/9).

Menurutnya, untuk eselon III yang naik ke posisi eselon II sudah pasti akan dilelang. Tapi untuk posisi eselon II yang hanya dilakukan pergeseran apakah perlu dilelang lagi ataukah tinggal dilakukan pergeseran saja, hal itu belum ada petunjuknya, karena itu harus dilakukan konsultasi agar tidak ada protes atau ditegur dari pusat.

Baca: ROLLING.. Hal 16

7 Fraksi Tekankan Optimalisasi Penerapan Perda TERNATE – Setelah disampaikan Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman beberapa waktu lalu, kini giliran fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan tanggapan fraksi terkait 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan itu.

Dalam pandangannya, tujuh fraksi menegaskan, agar

10 Renperda setelah disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) tidak menjadi pajangan, namun harus mampu diimplementasikan oleh pemerintah di lapangan. Apalagi 10 Ranperda itu sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca: PERDA.. Hal 16

Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar Ranperda tentang Peraturan Zona Perdagangan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ranperda Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

10 RANPERDA YANG DIUSUL Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ranperda Perubahaan tentang Retribusi pemakaian Kekayaan daerah Ranperda Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate 2012-2032 Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate

Pelabuhan Penyebrangan Hiri Belum Ada Kejelasan Kalau benar itu akan difungsikan kembali sebagai pelabuhan untuk masyarakat Hiri, maka harus dilakukan sosialisasi ke pedagang yang berjualan di kawasan Jikomalamo dan informasi ini harus disampaikan ke masyarakat, agar jangan menjadi masalah dikemudian hari MASRI TUARA Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate

TERNATE – Keinginan masyarakat Kecamatan Pulau Hiri agar Pemkot Ternate menyediakan pelabuhan penyebrangan yang layak belum juga terjawab.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Masri Tuara mengaku, pernah didatangi para tokoh masyarakat Hiri. Mereka mempertanyakan kejelasan pelabuhan, karena lokasi awal pelabuhan yang berada di Jikomalamo belum ada kejelasan. “Saya berikan penjelasan ke mereka, saat pembahasan anggaran tahap I akhir, hal itu sudah ditanyakan ke Sekretaris Kota M Tauhid Soleman dan menurut Sekkot Pelabuhan Jikomalamo akan kembali difungsikan seperti perencanaan HIZBULLAH MUJI MALUT POST awal yakni sebagai pelabuhan penyebrangan BELUM JELAS : Pelabuhan Jikomalamo yang akan dijadikan pelabuhan masyarakat Hiri,” jelasnya. penyebrangan masyarakat Hiri hingga kini statusnya belum jelas.

Baca: PELABUHAN.. Hal 16

14

Malut Post

AROUND TERNATE

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Bantalan Karet Ancam Pengendara

Jika Tidak Segera Diperbaiki, Tiang Telkom Bakal Tidur di Jalan

MASLAN/MALU POST

MIRING: Tiang Jaringan milik Telkom yang Miring.

TERNATE – Salah satu tiang jaringan telekomunikasi milik Telkom yang berada di kawasan Toloko jalan belakang kondisinya miring dan hamper roboh Amatan Malut Post di lokasi kemarin, tiang yang miring ini diduga akibat galian warga sekitar untuk pembangunan drainase dan dekker membuat pondasi tiang Telkom mulai tergerus.

Lama kelamaan tiang ini mulai miring dan nyaris roboh.

Tia Amalia warga Toloko yang berada tak jauh dari lokasi saat ditemui Koran ini menuturkan, tiang milik Telkom ini sebenarnya miringnya

sudah lama namun hanya karena masih terikat kabe jaringan membuat tiang ini masih bertahan. “Kalau tidak ada kabel yang terikat di tiang Telkom makan sudah roboh lama,” Tutur Tia Tia mengatakan, warga Toloko yang melintas dikawasan ini paling takut saat hujan turun, pasalnya tanah yang kena air tidak kuat menahan beban listrik yang kemiringannya sudah hamper roboh. “Jika Telkom tidak secepatnya perbaiki maka tak lama lagi tiang listrik ini bakal tidur di jalan Toloko belakang,” Tutup Tia. (Tr-02/ Lid)

Tak Kunjung Ada Solusi, Warga Pasang Tanda Genangan Air

HIZBULLAH MUJI/MALUT POST

KARET: Bantalan karet yang rusak di kawasan Reklamasi.

MASLAN/MALU POST

Digunakan sebagai sambungan aspal yang kini sudah rusak Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE – Bantalan karet penyambung aspal yang berada di atas jembatas kawasan reklamasi mulai Tapak I hingga tapak III mulai rusak dan mengancam pengendara yang melintas Pantauan koran ini kemarin, karet yang berfungsi sebagai peredam ge-

taran sekaligus penyambung antara beton jembatan dengan aspal itu kondisinya sudah rusak, sebagian karet bahkan telah hilang dan membentuk lubang di tengah jalan. Ada sekitar lima jembatan di kawasan reklamasi dan sebagian besar karet peredam dan penyambung itu sudah rusak.

Ridwan Usman salah satu warga Gamalama kepada Malut Post men-

gatakan, gara gara kerusakan ini, banyak warga yang menghindari lubang tersebut saat berkendara dan melintasi area reelamasi, akibatnya beberapa diantaranya bersenggolan bahkan terjatuh. “memang karet ini biasanya setiap beberapa waktu ganti dan diperbaharui, namun kali ini rusaknya agak lumayan lama namun tak kunjung diperbaiki,” Terang RIdwan Ridwan berharap agar karet secepatnya diganti karena bukan hanya satu area saja yang rusak, namun hampir disebagian besar jembatan reklamasi karet rata rata sudah rusak. (Tr-02/Lid)

TANDA: Boks kayu bekas yang diberi bendera putih dipasang warga agar pengendara terhindar dari genangan air.

TERNATE - Warga yang beraktivitas di dalam Terminal Gamalama terpaksa meletakan boks dari kayu bekas dengan kain putih untuk memberikan isyarat kepada pengendara agar menghindar dari genangan air Aksi ini dilakukan menyusul genangan air hujan yang kepung beberapa sudut dalam Terminal Gamalama yang tak kunjung surut. Amir salah satu sopir angkot yang ditemui Koran ini kemarin mengatakan meski hujan terjadi sudah tiga hingga empat hari

tetapi genangan air tak juga surut.

“Hujan beberapa hari saja belum surut apalagi saat hujan turun, terminal seperti lautan, ini karena saluran pembuangan di dalam Terminal Gamalama tidak diatur dengan baik, akibatnya setiap kali hujan air terus saja kepung Terminal,” Tutur Amir Amir berharap Dinas terkait untuk bagaimana mencari solusi agar persoalan genangan air di dalam Terminal Gamalama secepatnya terselesaikan.

(Tr-02/Lid)

JURNALISME WARGA

Setetes Darah untuk Perdamaian Dunia, BPK Oi Ternate Kumpulkan 40 Kantong

Organisasi Hipakad Terbentuk

DONOR DARAH: Panitia pelaksana donor darah usai melaksanakan kegiatan.

RAMLAN/MALUT POST

TERNATE - Tidak kurang dari 40 kantong darah berhasil dikumpulkan organisasi massa (ormas) Oi Kota Ternate, dalam kegiatan bertajuk “Setetes Darah Untuk Perdamaian Dunia” yang dipusatkan di taman Toboko, Akhir pekan kemarin Kegiatan donor darah yang didukung penuh oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Maluku Utara dan Kota Ternate, dilaksanakan oleh ormas Oi dari tingkat pusat hingga daerah dan dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun oleh Badan Pemgurus Kota (BPK) Oi Ternate itu, dihadiri berbagai komunitas seperti komunitas CB, Milanisti Sezione Ternate, BPKel Orang Pinggiran Toboko, BPKel Oi Journalist serta komunitas lainnya di Ternate.

Sekretaris BPK Oi Ternate,Tasrik Imal saat dikonfirmasi sejumlah

wartawan di lokasi donor darah mengatakan, aksi donor darah yang dilaksanakan oleh BPK Oi Ternate, merupakan bentuk kepedulian ormas Oi terhadap kemanusiaan yang ada di Indonesia terutama di Kota Ternate.

Kata dia, aksi donor darah yang dilakukan secara serantak diseluruh Indonesia termasuk di Kota Ternate tersebut, merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun sang legenda Iwan Fals pada tanggal 3 September besok.

“Atas nama BPK Oi Ternate, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman Oi Orang Pinggiran, Oi Journalist, Oi Bongkar, Oi Pondok Gede, Oi Tumbal, Oi Timur Jauh, komunitas Milanisti, komunitas CB serta masyarakat kota Ternate yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini,” tutur Imal seraya menyebut jumlah darah yang dikumpulkan pada kegiatan ini

lebih banyak dibanding tahun lalu.

Apresiasi itu juga disampaikan langsung Ketua BPK Oi Ternate, Fadli saat dikonfirmasi wartawan, “kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari PMI kota maupun Provinsi, kawan-kawan Oi Kota Ternate, komunitas Milanisti, komunitas CB, serta semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Dia berharap kegiatan ini, dapat memberikan manfaat dan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, “karena sesetes darah kita, bisa memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, donor darah ini juga sangat berguna bagi pendonor sebab pendonor akan memproduksi darah baru, sehingga tentu akan lebih sehat,” pungkasnya.(*) Pengirim: Tasrik Imal, Sekretaris BPK Oi Ternate

KOMPAK: Pose bersama HIPAKAD usai terbentuk.

TERNATE - Organisasi Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat Provinsi Maluku Utara secara resmi terbentuk, kegiatan pelantikan dilaksanakan di Aula Eks Kantor Walikota Ternate.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Hipakad Hariara Tambunan, Danrem 152 Babullah yang diwakili Kasiter Mayor Inf M. Laode Sabarudin, Dandim 1501 Ternate Letkol Kav Bambang Sugiyarta. M.Tr (Han), Sultan Jailolo, Perwakilan Danlanal Ternate, Kapolres Ternate yang diwakili Kasat Binmas AKP Aris.

Dalam kesempatan tersebut Danrem menyampaikan Organisasi HIPAKAD sebagai wadah putra putri dan kelurga besar Angkatan Darat harus dapat bertransformasi dan menyesuaikan dengan jaman serta memberikan kontribusi positif dalam pemberdayaan masyarakat serta mendukung proses berjalanannya pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan HIPAKAD Provinsi Malut oleh Ketua Umum, serta pengambilan sumpah

PENREM FOR MALUT POST

Ketua dan pengurus DPC Kabupaten Kota oleh Ketua Provinsi sekaligus penyerahan Dhuaja organisasi.

Sementara itu Kapenrem 152 Babullah Kapten Inf Iriono menyampaikan bahwa pelantikan organisasi HIPAKAD ini merupakan bentuk pembinaan kepada putra putri dan keluarga besar Angkatan Darat di wilayah Maluku Utara agar dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(*) Pengirim : Penrem 152 Babullah

AKADEMIKA

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Malut Post

15

Kuliah Hukum dan HAM Bersama Gunawan Hi Abas, M.H

Mengenal Konsep Historis Negara Hukum dan HAM Gunawan Hi Abas, M.H Dosen Program Studi (Prodi) Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kependidikan Universitas Hein Namotemo (Unhena) Tobelo

PADA edisi kali ini, topik yang dibahas adalah Mengenal Konsep Historis Negara Hukum dan HAM. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Hukum dan HAM yang disampaikan Gunawan Hi Abas, M.H, Dosen Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kependidikan,Universitas Hein Namotemo (Unhena) Tobelo. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Negara Hukum Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, 2003) Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum.

Su p re ma s i hu ku m ha r u s t i d a k b o l e h mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Achmad Ali,2002). Apabila Negara berdasar atas hukum, pemerintahan Negara itu juga harus berdasar atas suatu konstitusi atau undangundang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Istilah Hak Asasi Manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan sebutan droitdel’home (perancis), yang berarti hak manusia, Human Rights (Inggris) atau mensenrechten Belanda) yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.

Mengapa Bantuan Hukum dan HAM Perlu Bantuan hukum dan HAM diperlukan untuk menegakkan asas-asas persamaan di hadapan hukum agar hak asasinya tidak dilanggar dalam proses hukum. Misalnya, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dari tuntutannya yang tidak relevan dengan kasus hukum yang senyatanya. Bagaimana bantuan hukum itu di berikan? Bantuan hukum cuma-cuma di sediakan oleh negara menunjuk seseorang. Bantuan hukum dapat dilakukan oleh swasta melalui kantor pengacara/kantor bantuan hukum swasta.

Perkembangan HAM Aliran HAM yang berkembang pada abad ini adalah aliran Individualisme, dimana setiap individu mempunyai otonomi menentukan nasibnya sendiri, HAM pada abad ini difokuskan pada hak-hak individualisme terutama hak politik. Perkembangan HAM pada abad 18-19 yakni munculnya sosialis komunis sebagai reaksi dari konsep individualisme dan realisme, menganggap konsep HAM individualisme dan liberalisme asosial. Berpendapat bahwa HAM itu adalah hak sosial, ekonomi dan budaya. Tidak setuju kalau hak itu difokuskan pada individu sehingga melupakan hak-hak yang lain.

Perkembangan HAM di Indonesia HAM pada masa penjajahan adalah hak menentukan nasib sendiri dan yang menjadi pionir adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional. Fase HAM ini adalah masa penuh pelanggaran HAM dan masa kelam HAM. Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah yakni: Hak sipil; Orang-orang pribumi didiskriminasi oleh pemerintah kolonial Belanda secara hukum tercermin pada penggolongan penduduk menjadi 3. Hak politik; Pembatasan hak politik orang pribumi sehingga terjadi penangkapan dan pemenjaraan orang-orang pribumi yang menjadi tokoh pergerakan nasional.

HAM Pada Masa Reformasi Pada masa ini, pemerintah mencoba memulihkan hak-hak politik warga negara dengan cara memberikan hak atas kebebasan, berserikat berkumpul dan berorganisasi serta menyatakan pendapat diwujudkan dengan tumbuh kembangnya Parpol, ormas, perserikatan, perkumpulan dan media massa. Tetapi hak ekosob justru mengalami kemunduran karena reformasi dibarengi dengan krisis baik ekonomi maupun sosial.

Perlindungan terhadap etnis budaya juga lemah.

Perkembangan Instrumen Hukum Pada Masa Reformasi Ada kemajuan di bidang perlindungan hukum pada masa reformasi wujudnya melahirkan UU organik, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM, mengamandemen UUD pasal 28 menjadi lebih detail. Merajifikasi sejumlah konvensi PBB tentang konvensi anti penyiksaan menjadi UU Nomor 5 tahun 1998, konvensi ILO Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa menjadi UU Nomor 19 tahun 1999, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi menjadi UU Nomor 26 tahun 1999.

Problem reformasi dalam soal pemenuhan HAM yakni penegakan hukum masih lemah sehingga berimplikasi pada hak sipil dan politik yang belum terpenuhi kemauan dan kesadaran

terhadap pemenuhan HAM pada masa reformasi mengendur dan tidak ada political will.

Beberapa prinsip yang perlu diingat dalam proses pemenuhan HAM: Prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip nondiskriminasi artinya perlindungan HAM tidak boleh SARA termasuk tidak boleh mendiskriminasi suatu ras tertentu.

Asas retro aktif; hukum dapat diberlakukan surut dalam penegakan hukum, terutama dalam pelanggaran berat dan Asas non retro aktif hukum tidak dapat diberlakukan surut.

Pelaksanaan dan Penegakan HAM di Indonesia Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum, sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM. Regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. Kenyataan menunojukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Isu mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross human right violation). Demikian ulasan mengenai Konsep Historis Negara Hukum dan HAM, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. (tr-03)

Siapkan Tutor, Jadi Fasilitator dan Motivator Bagi Mahasiswa UT

PELATIHAN : Universitas Terbuka (UT) Ternate menyelenggarakan kegiatan pelatihan Tutor di Grand Majang Hotel, kemarin.

LP3M Unkhair Kembangkan Tiga Pusat Studi TERNATE – Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) baru dibentuk pada 2017 lalu berdasarkan perubahan Otomatisasi Tata Kelola (OTK) dan Statuta Universitas Khairun (Unkhair) Ternate yang dulunya Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjadi lembaga, berkoordinasi langsung dengan Rektor. Fungsi utama LP3M adalah menyiapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang nanti diikuti penyelenggaraan pendidikan yang sudah dilegalisasi sesuai dengan turunan aturan-aturan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

LP3M saat ini tengah mengembangkan sebuah sistem penjaminan mutu yang nanti dibuat dalam standarisasi seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, LP3M itu juga akan menstandarkan seluruh proses akreditasi universitas. ”Ini yang sedang kami kembangkan.

Karena itu lembaga ini bisa dibilang inti daripada seluruh penyelenggara pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di sebuah perguruan tinggi,” kata Dr Ridha Ajam, Kepala LP3M Unkhair, kemarin (3/9).

Menurutnya, LP3M masih ter-

Dr Ridha Ajam

bilang baru sehingga itu, pihaknya baru membuat tiga program yakni pusat data dan informasi, pusat pengembangan pendidikan, pusat akreditasi dan audit mutu. Tiga pusat inilah yang nanti dibagi kedalam program strategis seperti kegiatan di pusat data dan informasi.

Semua informasi penyelenggaraan dan data kemahasiswaan maupun data tentang standarisasi aturan akan disediakan. Begitu halnya di pengembangan pendidikan, ada inofasi pembelajaran dan inovasi penelitian pengabdian kepada masyarakat.Yang paling utama didorong dalam program LP3M adalah

pembelajaran berbasis ITE. Saat ini, kata Ridha, pihaknya mendorong agar supaya para dosen yang mengajarkan materi, tidak hanya dipakai di Unkhair, tetapi juga dipakai di perguruan tinggi lain.

Caranya dengan membuat materi itu berbasis teknologi dan di upload ke laman Dikti, sehingga selain menjadi poin buat dosen tersebut, juga jadi standarisasi sekaligus menaikan status akreditasi Unkhair.

Untuk program pusat audit dan mutu akreditasi, lanjut Ridha, pihaknya menjamin semua usulan akreditasi yang keluar dari LP3M Unkhair telah memenuhi standar akreditasi yang dikeluarkan BAN PT. ”Ini yang sekarang kami lakukan di lembaga ini,” ujarnya sembari mengatakan untuk di perguruan tinggi lain, LP3M itu mempunyai tujuh sampai sepuluh pusat. Hal ini karena di perguruan tinggi lain, semua kegiatan universitas bermuara ke LP3M. ”Namun karena kita masih kekurangan sana sini, jadi kita baru kembangkan tiga pusat studi ini. Kami baru mulai mendesain renstra kemudian diterjemahkan ke program utama untuk mendorong kemajuan Unkhair,” tandasnya. (tr-03/nty)

TERNATE – Memasuki tahun ajaran 2018/2019, Universitas Terbuka(UT) Ternate menyelenggarakan kegiatan pelatihan Tutor dengan menghadirkan instruktur pelatihan seperti Kepala Pusat Riset dan Inovasi PTJJ-UT Dr. Trini Prastati, Dosen FKIP UT Dra. Hartinawati, dan Direktur UT Ternate Anfas, serta Manajer Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar UT Ternate Mohbir Umasugi. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2-5 September 2018 di Grand Majang Hotel. Peserta Pelatihan tutor berasal dari sejumlah daerah di Maluku Utara (Malut) terdiri dari berbagai instansi dan profesi yang direkrut UT Ternate untuk dipersiapkan menjadi tutor bagi mahasiswa UT di daerahnya.

Direktur UT Ternate, Anfas, mengatakan UT menerapkan sistem belajar jarak jauh, maka tentunya mahasiswa UT tersebar di seluruh wilayah yang ada di Malut. Sehingga untuk melayani proses belajarnya, UT menyediakan bantuan belajar yang salah satunya layanan Tutorial Tatap Muka (TTM).Melalui pelatihan ini, tutor dipersiapkan tuk menjadi fasilitator maupun motivator bagi mahasiswa UT selama proses belajar

Ajak Mahasiswa Baru Berorganisasi TERNATE – Mahasiswa adalah insan akademik yang berfikir maju dan memperjuangkan diri dan masyarakatnya yang memiliki ciri sebagai masyarakat yang rasional, ilmiah, objektif, berani mengambil risiko, perintis, tidak mengenal putus asa, dengan mengedepankan rasional dari pada emosionalnya. Sebagai seorang mahasiswa, memang tidak diwajibkan untuk berorganisasi, namun berorganisasi menjadi tuntutan guna pengembnagan potensi diri. Hal ini disampaikan Kabid karir dan alumni LPK3A UMMU, Sukur Suleman, kemarin (3/9).

Menurutnya, Edward Shill, mengategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas yakni membina keberdayaan, dan bersama mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Akan tetapi tidak cukup dengan kategori-kategori mahasiswa, sebab semua itu tercapai jika mahasiswa berproses dengan baik di era globalisasi yang semakin ketat ini. ”Globalisasi telah menjadi kenyataan sejarah yang tidak terelakkan, kita di tuntut untuk memiliki skill, dan pengetahuan yang mapan agar bisa bersaing, jika tidak maka dengan sendirinya akan tertinggal dan bahkan terpental,” tuturnya.

Dengan kondisi seperti ini, kata dia, mahasiswa seharusnya lebih peka dan lebih tekun dalam berproses selama menempuh pendidikan. Tidak cukup sekadar menerima materi dan berdiskusi dalam kelas yang hanya satu sampai dua jam. Tidak cukup dengan sekadar membaca buku, lalu tidak mendiskusiskan, apalagi membedah. ”Yang parah lagi, jika

di UT. ”Setelah mengikuti pelatihan, tutor diharapkan dapat menguasai berbagai metode pembelajaran dalam pelaksanaan tutorial sebagai bekal mereka mendampingi mahasiswa belajar dan quot,” katanya, kemarin (3/9).

Dikatakannya, di tahun akademik 2018/2019, UT Ternate menyelenggarakan layanan TTM di beberapa daerah yang ada kelompok belajar (Pokjar) mahasiswa UT yakni di Ternate, Morotai, Tobelo, Malifut, Buli, Sanana, dan Taliabu. Ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan TTM, dimana mahasiswanya adalah mahasiswa beasiswa CSR UT dari program studi Ekonomi Pembangunan berjumlah 25 orang. ”Mereka akan mulai tutorial tanggal 24 September ini, sehingga proses rekrutmen tutor dan pelatihannya sudah kita laksanakan, sehingga pada saat tutorial, mahasiswa maupun tutor sudah siap,” tandasnya.

Apalagi, lanjut Anfas, mahasiswa tersebut masih fresh graduate (baru lulus SLTA) yang belum memahami sistem belajar jarak jauh. ”Sehingga dibutuhkan tutor yang handal dalam mendampingi mereka untuk bisa belajar mandiri selama kuliah di UT,” ujarnya menutup. (tr-03/nty)

hanya menjadi mahasiswa apatis yang hanya, Kampus, kos dan kampong,” sambungnya.

Ta n g g u n g jawab seorang mahasiswa sangatlah besar terhadap bangsa dan daerah. Masyarakat mengharapkan agar generasi kedepan mampu Sukur Suleman memperjuangkan hak mereka dan itu membutuhkan proses yang matang dalam diri seorang mahasiswa, tentu kemampuan dan kecakapan harus dimiliki. ”Maka dari itu, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan potensinya dengan berproses di organisasi baik ekstra maupun intra kampus,” ajaknya.

Berorganisasi bagi mantan Ketua Pelajar Mahasiswa Islam Makassar ini, adalah kewajiban. Sebab kita telah bersepakat menegakkan kebajikan atau yang ma’ruf dan menjaga kejahatan atau yang kemungkaran, membutuhkan ada golongan, kelompok sebagai wadah perjuangan. Dengan berproses di organisasi, nuansa ilmiah dapat tercipta, kajian-kajian, bedah buku, diskusi kebangsaan, dan sebagainya.

Selain itu, berorganisasi juga senantiasa dapat melatih mental dan karakter kita serta mengasa potensi, memiliki jaringan, teman dan itu manfaatnya sangat luar biasa. ”Adikadik mahasiswa baru perlu mengetahui hal ini, bahwa sesungguhnya berorganisasi sangat bermanfaat bagi diri kita, sebab dinamika berorganisasi sangatlah mempengaruhi kedewasaan kita berfikir,” terangnya. (tr-03/nty)

16

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

BUTUH PERBAIKAN Jembatan di perbatasan Dufa-dufa dan Tubo, Ternate Utara ini layak diperbaiki, karena kondisi jembatan sudah rusak di sejumlah titik. Apalagi jembatan ini tak bisa lagi dilewati oleh mobil berukuran besar, apalagi dengan membawa beban.

Pemprov Gantung Perda Tongole TERNATE – Meski perda pemisahan Kelurahan Tongole dari Kelurahan Marikurubu sudah disahkan DPRD beberapa waktu lalu. Hingga saat ini Tongole belum bisa berdiri sendiri menjadi satu kelurahan. Pasalnya, nomor registrasi (noreg) perda tak kunjung dikeluarkan Biro Hukum

...JKN-KIS Samb Hal. 13

“Banyak hal positif yang diperoleh dari uji coba selama fase pertama, antara lain terkumpulnya data rumah sakit rujukan beserta dokter spesialis/ subspesialis dan jadwal praktiknya.

Lalu teredukasinya fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk disiplin menggunakan aplikasi P-Care. Selain itu, tereduksinya fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) untuk senantiasa melengkapi dan meng-update data kompetensi dan sarana serta mulai dikenalnya konsep rujukan online bagi peserta,” jelas Kepala Bagian Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Menurut Iqbal, dari uji coba fase pertama diketahui terdapat 19.937 FKTP yang sudah mengakses aplikasi P-Care secara real time online dan siap memasuki fase kedua. Sementara yang belum bisa mengakses aplikasi P-Care masih sekitar 2.506 FKTP hal itu dikarenakan kendala jaringan komunikasi dan data (jarkomdat).

...ROLLING Samb Hal. 13

” Karena itu saya meminta BKPSDMD melakukan konsultasi,” terangnya.

Pengisian jabatan eselon III dan

Pemprov Malut.

Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Mubin A Wahid menyayangkan keterlambatan tersebut. Dia mendesak pemkot secepatnya berkoordinasi dengan pemprov agar segera mengeluarkan noreg perda tersebut, sebab, sudah cukup lama perda

itu disahkan.” Kalau noreg sudah dikeluarkan, maka sudah bisa diajukan ke Kemendagri untuk mendapatkan kode wilayahnya,” tandas Mubin.

Terpisah, Kabag Hukum Seda Kota Ternate, Muhammad Asyikin mengaku, pihaknya sudah berulang kali berkoordinasi, namun tetap saja

Bagi yang mengalami kendala masih dimungkinkan untuk menggunakan rujukan manual, sampai tersedianya jarkomdat di wilayah FKTP tersebut.

Dari hasil uji coba fase pertama lanjutnya, BPJS Kesehatan juga menerima masukan-masukan konstruktif dari FKTP, FKRTL maupun peserta terhadap beberapa kasuistik yang menjadi kendala di lapangan. Misalnya, masih ada data dokter spesialis/subspesialis yang kurang lengkap, mapping rumah sakit tujuan rujukan yang belum sesuai dan rujukan kasus-kasus khusus yang belum seluruhnya terakomodir dalam sistem.

Kini, memasuki uji coba fase kedua, telah dilakukan berbagai penyempurnaan antara lain, pertama, kemudahan FKRTL dalam melakukan edit data kompetensi dan sarana yang ada di aplikasi Health Facilities Information System (HFIS). Kedua, dilakukan perbaikan data mapping FKRTL (Rumah Sakit dan Klinik Utama), yaitu fasilitas kesehatan rujukan mana saja yang bisa dirujuk dari puskesmas, dokter praktik perorangan dan klinik

pratama berdasarkan jarak dan kompetensinya. Dan ketiga, penambahan fitur untuk rujukan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus seperti Kanker, Hemodialisa, Thallasemia, Hemofilia, Transplantasi Hati, Transpalantasi Ginjal, TB, Jiwa dan Kusta.

“Melalui penyempurnaan-penyempurnaan tersebut diharapkan dalam fase ke dua ini pelaksanaan sistem rujukan online semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh peserta. Pada jangka panjang, digitalisasi rujukan ini akan mendekatkan peserta JKNKIS dengan fasilitas kesehatan dan mengurangi antrean dalam pelayanan kesehatan,” harap Iqbal.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, per 15 Agustus 2018 lalu BPJS Kesehatan menerapkan uji coba digitalisasi rujukan (rujukan online) yang terbagi menjadi 3 fase sampai dengan 30 September 2018. Sehingga diharapkan per 1 Oktober 2018 seluruh faskes sudah dapat menerapkan rujukan online tanpa terkendala. (mg01/pn/rul).

II harus dilihat aturannya dengan lebih jelas agar tidak bertabrakan.

Sebelum melakukan pengisian jabatan. Burhan mengaku, sudah memerintahkan BKPSDMD untuk mengarahkan seluruh kepala SKPD mengikuti assessment, agar ketika

waktu dilakukan pergeseran kepala SKPD sudah ikut assessment. “ Belum bisa menetapkan waktu kapan dilakukan rolling dan mengisi jabatan yang kosong, yang jelas pasti akan pergeseran,” tandas wali kota dua periode ini. (cr-05/rul)

belum ada kepastian kapan dikeluarkan noreg perda tersebut. ” Beberapa waktu lalu kami diminta untuk mengoreksi dan sudah kami koreksi lalu ajukan kembali, namun noregnya belum bisa dipastikan kapan bisa dikeluarkan,” akunya. (cr-05/rul)

...PERINTAH Samb Hal. 13

Menurut Masri, pengadaan portal parkir memakan anggaran yang cukup besar, karena itu harus segera dipasang agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu pemasangan portal parkir juga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran PAD. “ Kalau tak kunjung dipasang patut dipertanyakan jangan-jangan ada hal lain. Ini patut ditelusuri,” tandasnya.

Kinerja dinas perhubungan, kata Masri patut dievaluasi wali kota. Karena bukan hanya persoalan portal tapi, penerapan jalan satu arah juga sulit dilakukan, selain itu target PAD di Dishub juga sangat jauh dari target yang ditetapkan. “ Kami minta wali kota melakukan evaluasi dan men yelidiki

...PBB Samb Hal. 13

“ BP2RD harus memberikan sanksi kepada penunggak pajak agar ada efek jera, jangan sampai nilai tunggakan terus membengkak,” tandas politisi PKS ini.

Terpisah Kepala BP2RD Ahmad Yani Abdurahman mengaku, petugasnya mulai menyisir penunggak pajak. Bukan hanya PBB, semua objek pajak akan disisir. “ Alhamdulillah Agustus ini kami

...PRIORITAS Samb Hal. 13

...PERDA Samb Hal. 13

Dari 10 Ranperda itu, ketujuh fraksi banyak menyoroti pada Ranperda pengelolaan barang milik daerah.

Ketujuh fraksi berharap agar pengelolaan kekayaan daerah dimaksimalkan, pengelolaannya harus lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu Ranperda nomor 18 tahun 2011 tentang Retirbusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan PAD. Untuk itu pemkot diminta serius dalam mengatur pemakaian kekayaan daerah.

Sementara Ranperda tentang Re-

tribusi Pelayanan Pasar, ketujuh fraksi berharap agar setelah disahkan dalam penerapannya nanti harus diikutkan dengan pengawasan yang ketat. “ Perlu ada transparansi serta ketersediaan SDM. Selama ini pengelolaan pasar belum berdampak pada peningkatan PAD yang signifikan,” tukasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat memberikan tanggapannya terkait pandangan tujuh fraksi itu mengatakan, 10 Ranperda yang diusulkan itu sangat penting untuk segera disahkan menjadi perda. Dengan adanya 10 ranperda ini diharapkan dapat berdampak pada PAD. Seperti

halnya, perda retribusi pelayanan pasar, pemakaian kekayaan daerah serta pengelolaan kekayaan daerah. “Misalnya perda retribusi pelayanan pasar, ini harus ada agar bisa mengatur, menata retribusi pelayanan pasar secara berkeadilan serta berkepastian hukum bagi orang atau badan usaha yang menggunakannya,” terang wali kota.

10 Ranperda yang diajukan oleh pemkot, menurut Burhan, harus dilakukan pembobotan serta penyesuaian dari seluruh fraksi di DPRD guna penyempurnaan 10 Ranperda tersebut. “ Harus ada pembobotan dari fraksifraksi untuk penyempurnaan ranperda ini,” jelas wali kota. (cr-05/rul)

Selain Masri, Ketua Komisi III Anas U Malik meminta pemkot lebih fokus untuk membenahi masalah pendidikan dan kesehatan, karena dua hal ini merupakan persoalan mendasar yang paling dibutuhkan warga. “ Pemerataan fasilitas pendukung harus dilakukan, begitu juga dengan pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu. Prioritas anggaran 20 persen sesuai isyarat undang-undang harus diterapkan, begitu juga dengan pembenahan masalah kesehatan,” ujar politisi golkar ini.

Anas mengatakan, Dikbud dan Dinkes dalam pengusulan program nanti, harus mengusulkan program ke-

...PELABUHAN Samb Hal. 13

Meski sekkot mengaku akan difungsikan sesuai perencanaan awal, tapi pemkot belum duduk bersama dengan DPRD untuk membicarakan kejelasan dan tindaklanjutnya seperti apa. “ Kalau benar itu akan difungsikan kembali sebagai pelabuhan untuk masyarakat Hiri, maka harus dilakukan sosialisasi ke pedagang yang berjualan di kawasan Jikomalamo dan informasi ini harus disampaikan ke masyarakat,

apa masalahnya, sehingga Kadihub enggan memang portal parkir. Jangan sampai portal tersebut ada masalahnya,” tukasnya Masri.

Soal itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman yang ditemui usai paripurna di DPRD mengaku kaget, jika portal parkir belum dipasang Dishub, sebab saat rapat lalu, wali kota mengaku hanya memberikan waktu satu pekan untuk pemasangan portal tersebut. “Saya kasih waktu ke dia hanya satu minggu untuk pasang, kenapa belum juga dipasang,” sesal Burhan.

Orang nomor satu di Pemkot Ternate ini mengaku, hari ini akan kembali memanggil Kadishub untuk mempertanyakan alasannya. “ Saya akan panggil dia besok (hari ini), mengapa hanya pemasangan portal itu saja lama sekali,” pungkasnya.(cr-05/rul) berhasil dapat Rp 700 juta,” ungkapnya.

Ahamd Yani optimis, dapat menggenjot PAD dari sektor pajak. Bahkan dengan siswa waktu yang ada realisasi sektor pajak bisa menembus angka Rp 3 miliar. “ kalau soal sanksi kepada wajib pajak yang membandel tetap akan kita berikan, bukan hanya denda 2 persen tapi kami juga menempel stiker sebagai tanda penunggak pajak, ini agar merupakan sanksi sosial,” pungkasnya. (cr-05/rul). giatan yang berkualitas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. 2019 mendadak Dikbud harus mendorong pelaksanaan pendidikan gratis bagi anak tidak mampu. “ Kami di komisi III juga akan memperjuangkan hal ini,” janjinya.

Terpisah Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, memastikan setiap program yang diusulkan SKPD harus bersentuhan dengan masyarakat. Burhan mengaku sudah mengarahkan Bappelitbangda untuk melakukan evaluasi terkait kebutuhan dasar yang paling diinginkan masyarakat. “ Kegiatan yang tidak urgen terutama perjalanan dinas akan ditekan. Pembangunan untuk tiga kecamatan terluar pasti akan menjadi prioritas,” pungkasnya. (cr-05/rul)

agar jangan menjadi masalah dikemudian hari,” tandasnya.

Selain itu, jika memang akan difungsikan, maka harus didorong agar pembangunan ruang tunggu cepat dilakukan. Masri berharap pemkot memperjelas keberadaan pelabuhan tersebut. “ Harus diperjelas jangan kesannya dibiarkan begitu saja. Selain itu harus ada pembicaraan dengan masyarakat jangan sampai setelah ruang tunggu dibangun justru menjadi masalah seperti sebelum-sebelumnya,” tukasnya. (cr-05/rul)

KABAR RANTAU

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Warga Koltim Diminta Cek Nama di Daftar DPT KENDARI - Untuk bisa memvalidasi data pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kolaka Timur (Koltim) kembali mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

B a g i m a s y a ra k a t y a n g i n g i n mengecek namanya dalam DPT, bisa mendatangi lansung kantor desa dan kelurahan.

Sesuai tahapan, pengumuman DPT ini akan berlangsung hingga tanggal 13 April 2019 mendatang. Asri Alam Andi Baso, komisioner KPUD Koltim saat

ditemui Kendari Pos menjelaskan KPU sudah mulai umumkan sejak tanggal 28 Agustus lalu, dimana DPT sudah disebar dan diumumkan di kantor desa, lurah dan tempat umum lainnya.

“Bagi warga yang belum sempat terdata, masih bisa diakomodir. Nantinya mereka akan dimasukan dalam daftar pemilihan tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK). Yang pastinya, kami akan terus melakukan pendataan. Saya berharap semua wajib pilih bisa diakomodir,” ujar Asr iter-

pisah, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Koltim, Adly Yusuf Saepi menambahkan, bagi warga yang belum terdaftar maka segera mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS), agar dirinya bisa di daftar sebagai pemilih tambahan atau khusus.

Jika belum masuk DPT tapi benar berdomisili dan memiliki KTP-el maka bisa didaftarkan saja.

“Syarat dapat menunjukan KTP el saat mendaftarkan diri di PPS. Paling lambat satu Minggu sebelum pemilu.

DPT bisa saja bertambah jika ada yang masuk di Koltim sebelum Pemilu digelar.

Jika belum jelas segara datangi langsung kantor PPS di desa” Tutup Aldy. (Kendaripos/Lid)

17

PENGUMUMAN DPT : Salah seorang warga tampak mengecek namanya dalam DPT di kantor Kelurahan Simbalai, Koltim kemarin

KUSDIN/KENDFARI POS

KENDARI Dinsos Kolut Usul Dua Desa Terima Dana Keserasian Kemensos KENDARI - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) saat ini sedang mengajukan Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua dan Mikuasi di Pakue untuk bisa mendapatkan jatah program keserasian sosial. Rencana tersebut sementara dibicarakan pada tingkat desa terkait kegiatan apa yang bisa dikucurkan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dapat dimanfaatkan. Kadis Sosial Kolut, Hasrat melalui Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial, Munawar Halil, menjelaskan, pengusulan tersebut untuk yang kedua kalinya setelah pada 2017 lalu di Desa Ngapa mendapat bantuan pendanaan sebesar Rp 109 juta. “Program baru. Karena wilayah kita rawan konflik.

Kedua desa sementara membicarakan kegiatan apa yang bisa direalisasikan,” jelas Munawar Halil. Program itu sendiri lanjut Munawar, lebih pada bagaimana mencegah kemungkinan konflik di lapangan, baik berupa nonfisik atau fisik. Misalkan, dalam satu desa kerap terjadi perselisihan dalam sebuah ajang kompetisi, maka dapat dimediasi melalui program pertemuan mencari solusi. Sementara program fisik meliputi pembuatan sanitasi, drainase termasuk rehab masjid. “Dana desa memang ada, namun ini dipersiapkan dalam kebutuhan mendesak yang luput dari perhatian pemerintah,” tuturnya.

Munawar menambahkan, program keserasian sosial merupakan formula yang dapat meredam terjadinya konflik di masyarakat dalam mewujudkan hidup berdampingan secara damai dan rukun.

Hakikat program ini bagaimana membangun kerja sama antar masyarakat secara bergotong royong. “Berbasis masyarakat dan patut kita syukuri. Tinggal dilihat saja mana yang bisa mendapat jatah berikut,” pungkasnya. (Kendaripos/Lid)

MALILI Tiga Bulan Polisi Ungkap 20 Gram Sabu dan Tangkap 17 Pelaku

SALAH satu tersangka Narkoba

FAJAR

MALILI - Tingkat peredaran narkoba di Luwu Timur (Lutim) sangat tinggi. hal ini dibuktikan dengan 17 pelaku tersangka Narkoba dengan 20 gram bukti sabu yang berhasil diamankan jajaran Polres Lutim selama kurun waktu tiga bulan terakhir didepan sejumlah awak media yang mengikuti rilis hasil kerja jajaran Polres Lutim, Kapolres Lutim AKPB Leonardo Panji Wahyudi mengatakan, saat ini sedikitnya ada 17 tersangka pemilik narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 20 gram saat ini sudah diamankan dan diperiksa jajaran anggkota Polres Lutim. “hasil kerja tim dari jajaran polres Lutim yang kita rilis ini bagian dari penegasan jajaran polres dan masyarakat untuk menindak tegas bagi pelanggar hukum, kita akan tindak tegas bagi siapa saja yang terlibat akan peredaran Narkoba khususnya di daerah Lutim,’ tegas Kapolres Pihak kepolisian saat ini juga terus memburu para pelaku narkoba yang berkeliaran di wilayah Lutim. “Narkoba ini sudah sangat memperihatinkan, meskipun pada kenyataannya kami tak hentinya menangkap para pelaku, namun peredaran sabu di wilayah ini juga tak berhenti. tentu kami tidak akan kendor dalam memberantas narkoba,” terang Kapolres Ketua BNK Lutim, Irwan Bachri Syam dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas pengungkapan kasus narkoba selama ini.

“Kami tentunya pula tak hentinya memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba, baik itu dikalangan para pelajar, para pejabat, PNS hingga masyarakat umum,” paparnya. (Fajar/Lid)

Besok Gubernur Sulsel terpilih dilantik Dipercepat menyesuaikan jadwal presiden

ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE

TERPILIH: Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah (kiri) dan Sudirman Sulaiman (kanan)

247 PNS Ajukan Ikut Tes Mutasi di Ruang Pola Kantor Gubernur MAKASSAR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Seni kemarin menyeleksi sebanyak 247 ASN yang bermohon pindah tugas ke Pemprov Sulsel.

Seleksi mutasi atau pindah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Pemprov Sulsel itu dilangsungkan di Ruang Pola Kantor Gubernur . Kepala BKD Sulsel, Ashari F Radjamilo menjelaskan, pegawai yang Ikut dalam seleksi ini berasal dari berbagai macam unsur formasi, diantaranya 58 orang tenaga pengajar, 38 tenaga kesehatan, dan 151 tenaga administrasi. Seleksi ini kata Ashari, untuk menguji kompetensi para PNS, apakah mereka bersyarat tugas di Pem-

YUSRAN/FAJAR

prov Sulsel.”Semua pegawai disini belum pasti kita terima, toh kalau mereka bersyarat kita terima,” katanya. Ashari mengungkapkan dari sejumlah daerah yang pindah, salah satu diantaranya adalah pegawai dari Pemda Bantaeng.

Sementara itu, Sekertaris BKD Sulsel, Lubis L mengatakan bahwa para pegawai yang bersyarat akan diterima pada 2019. Meski tidak semua diterima, namun pihaknya turut mengapresiasi para pegawai yang ikut seleksi di Pemprov Sulsel.”Mutasi diselenggarakan dalam rangka memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, dan sesuai formasi yang ada. dan sesuai rencana, seleksi mutasi ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Mulai dari psikotes, tes kompetensi dasar dengan sistem CAT, dan wawancara,” Tutup Lubis. (Fajaronline/ Lid)

SELEKSI: Suasana seleksi mutasi yang diikuti ASN

Hadapi Pilkades, 27 Pejabat Kades Ikut Pembinaan PEMBINAAN: 27 Penjabat Kades saat mengikuti pembinaan di Ruang Pola Kantor Bupati

HARGO

GORONTALO – Sebanyak 27 Penjabat Kepala Desa (Kades) mengikuti Pembinaan di Ruang Pola Kantor Bupati, pekan kemarin.

Pembinaan ini dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada November mendatang. Rapat atau pembinaan tersebut dilakukan oleh Sekda Djoni Nento didampingi Assisten Bidang

MAKASSAR - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode 2018-2023, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman dijadwalkan akan dilantik pada Rabu (5/9) besok oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Jadwal pelantikan ini lebih cepat 12 hari, dari rencana awal yaitu pada 17 September. Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Fajar Online membenarkan perubahan jadwal pelantikan tersebut.”Benar pelantikan Gubernur Sulsel akan berlangsung pada tanggal (5/9), dan kepastian itu telah dikirim surat pada tanggal 3 senin,” kata Soni melalui pesan singkat. Soni menambahkan jika jadwal pelantikan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel masih bersifat tentatif.Pelantikan keduanya, kata Soni, sangat tergantung pada jadwal Presiden Joko Widodo.”Tergantung agenda presiden,” ujarnya. sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel telah menetapkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman melalui rapat pleno terbuka yang digelar Kamis (26/7).(Antaranews/Lid)

Pemerintahan Fitser Mohune dan Kadis PMD Tasrief Haras.

Dikatakan Sekda Djoni Nento, waktu yang ada ini sekiranya dapat menjadi perhatian terutama bagaimana mensukseskan Pilkades serentak di masing-masing desa.

Dan itu tentu menjadi tanggungjawab besar bagi Penjabat Kades.

“Karena sudah diberi tang-

gungjawab maka laksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik, terutama bagaimana di desa itu dilaksanakan pesta demokrasi Pilkades. Artinya, pada Pilkades serentak desa-desa yang dijabat oleh Penjabat Kades harus menghasilkan Kades defenitif. Olehnya mulai sekarang persiapkan segala hal terutama kesiapan dari calon

Kades serta jalani aturan sesuai regulasi yang berlaku sehingga proses Pilkades ini dapat sukses terlaksana,” pintanya.

Disisi lain kata Sekda Djoni Nento, dari 27 Penjabat Kades ada sekitar 2 desa yang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Namun begitu meski hanya PAW tetap saja pelaksanaannya harus berjalan dengan sukseskan.

Kadis PMD Tasrief Haras menambahkan, desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak sebanyak 27 desa yang terdiri dari 25 desa untuk Kades defenitif dan 2 desa lagi Kades PAW. Dua desa yang akan PAW yakni Desa Taluduyunu Utara Kecamatan Buntulia dan Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat, kedua Kades di desa tersebut meninggal dunia sehingga dilakukan PAW. “Selanjutnya tugas lain dari Penjabat Kades yakni akan mengantarkan APBDes 2019. Jadi, nantinya Kades terpilih akan menjalankan APBDes yang disepakati bersama oleh Penjabat Kades dan BPD. Olehnya diharapkan kedua agenda besar ini dapat disukseskan pula oleh para Penjabat Kades,” pungkasnya. (Hargo/Lid)

18

Malut Post

EKONOMI BISNIS

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

INDUSTRI Tingkatkan Komponen Lokal JAKARTA - Industri farmasi dalam negeri diyakini dapat meningkatkan kandungan bahan baku lokal.

Pasalnya, indonesia memiliki raw material cukup untuk menyuplai produk farmasi, khususnya dari ekstrak herbal. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ngakan Timur Antara mengatakan, banyak juga perguruan tinggi yang berkompeten membuat bahan baku farmasi.

Namun, tetap saja setiap produk farmasi harus memiliki hak paten dan mengikuti uji klinis. ”Untuk itu, perusahaan farmasi meminta penerapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dipertimbangkan lagi.

Farmasi itu terkait dengan obat manusia.

Artinya, bahan baku obat-obatan yang ada di dalam negeri belum mendapatkan sertifikasi atau kepercayaan dari pabriknya,” kata Ngakan belum lama ini.

Dia mengatakan, beberapa pabrikan farmasi masih ragu untuk mencampur bahan baku dalam negeri. Pertimbangannya adalah faktor kesehatan manusia. ”Itu berdampak pada kesehatan orang,” tambah Ngakan.

Sementara itu, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) sebelumnya menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 9-10 perusahaan yang tengah mempersiapkan produksi bahan baku sendiri.

Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Vincent Harijanto mengungkapkan, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan joint venture lokal dan asing.

Dengan demikian, pada 2019, perusahaan itu mulai menghasilkan produk. ”Ada 9-10 industri farmasi yang sedang mempersiapkan untuk produksi bahan baku, sedang berjalan.

Mudah-mudahan di 2019 sudah ada yang menghasilkan,” ujar Vincent.

Disinggung mengenai impor, Vincent menambahkan, pemerintah yang meninjau kembali 900 komoditas tidak akan berdampak besar bagi industri farmasi. Sebab, dari total produksi obat nasional, 80 sampai 90 persen merupakan produk dalam negeri.

Produk impor hanya sekitar sepuluh persen. ”Barang konsumsi obat tidak ada, karena yang kita impor hanya bahan baku obatnya,” tambah Ngakan.(jpnn/onk)

UMKM Dorong UMKM Gunakan Internet JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong untuk melek digital agar memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Berbagai upaya telah dilakukan.

Di antaranya, menyediakan platform Google Bisnis serta menyelenggarakan program pelatihan seperti Gapura Digital dan Womenwill.

Head of Communication Google Indonesia Jason Tedjasukmana menyatakan, ada jutaan UMKM di tanah air. Namun, hanya 16 persen dari total pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan akses internet. Padahal, sistem bisnis online berpotensi menaikkan pendapatan hingga 80 persen lebih cepat jika dibandingkan dengan cara konvensional. ‘’UMKM juga bisa mendapatkan lebih banyak pelanggan dan semakin mudah mengakses data bisnis. Bahkan, bisa jadi jembatan untuk menembus pasar luar negeri,” kata Jason baru-baru ini.

Untuk membantu pelaku UMKM, Google Indonesia aktif mengembangkan beberapa platform dan program pendampingan. Menurut Jason, sebagian pelaku UMKM belum membuat usahanya go online karena merasa hal itu sulit dilakukan. Ada pula yang menganggap go online memerlukan biaya yang cukup mahal.

Jason menuturkan, 51 persen bisnis mikro dan kecil di Indonesia dimiliki perempuan.

Sebanyak 47 persen perempuan pengusaha di tanah air jarang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. ‘’Karena itu, kami akan terus dorong para pengusaha perempuan agar mau tumbuh bersama digital,” ujar Jason. (jpnn/onk)

OTOMOTIF Tips Beli Mobil Bekas JAKARTA - Membeli mobil bekas memerlukan strategi agar Anda tidak mendapatkan barang yang mengecewakan. Salah satu yang paling penting adalah mengecek kondisi mobil yang akan Anda beli. Chief Executive Officer (CEO) Garasi.id Ardyanto Adam mengatakan, konsumen wajib memeriksa kondisi mobil sehingga mendapatkan barang yang sesuai keinginan.

“Kita harus pastikan kondisi mobil mulai dari bodi sampai mesin ada dalam kondisi baik dan tentu harganya wajar,” kata Ardyanto beberapa waktu lalu. Kiat membeli mobil bekas menurutnya adalah pertama, pembeli harus memilih mobil sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya itu, pembeli harus suka dengan mobil tersebut. kedua, lakukan pengecekan dengan orang yang mengerti dengan mobil. “Bila pembeli tidak ngerti dengan mobil, ajak teman, saudara atau orang dekat lainnya yang ngerti mobil agar mengecek kondisi real mobil,” jelas Ardyanto. Ketiga, lakukan uji coba mobil sendiri. Hal ini untuk mengukur tingkat kenyamanan pembeli dengan mobil yang akan dibeli. “Kalau pakai sopir, pembeli harus merasa nyaman ketika duduk di bangku penumpang. Kadang orang tergoda bodi dan tampilan mobil, tetapi kurang memperhatikan kenyamanannya,” tambah Ardyanto. Keempat, jika semua telah sesuai dengan yang diinginkan, jangan lupa untuk mengecek dan memastikan dokumennya lengkap. “Cek dokumen mobil seperti STNK, BPKB dan surat lainnya sehingga mobil tersebut aman selama digunakan,” imbuh Ardyanto.(jpnn/onk)

HUMAS BPS MALUT

KETERANGAN PERS: Kepala BPS Malut Misfaruddin dan jajarannya memberikan keterangan pers kemarin

Dua Bulan, Ternate Alami Deflasi Agustus Tercatat 0,28 Persen Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE - Selepas Idulfitri, Kota Ternate terus mengalami deflasi.

Terakhir Ternate mengalami inflasi pada Juni lalu yang mencapai 1,71 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 138,71.

Pada Juli terjadi deflasi sebesar 1,17 persen. Dan Agustus Ternate kembali mengalami deflasi sebesar 0,28 persen dengan IHK 136,71, turun dibandingkan Agus-

tus. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Malut Misfaruddin, pada Agustus tingkat inflasi tahun kalender Kota Ternate sebesar 2,91 persen dan tingkat inflasi Year on Year (Agustus 2018 terhadap Agustus 2017) sebesar 3,15 persen.

“Kota Ternate mengalami inflasi pada lima kelompok pengeluaran dan deflasi pada dua kelompok pengeluaran” katanya.

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,78 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,50 persen . Lima kelompok pengeluaran lain masing-masing mengalami inflasi yaitu kelompok

Gejot DPK, Bank Muamalat Telorkan Program Baru TERNATE - Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat Cabang Ternate masih jauh dari target. Target pertumbuhan DPK 2018 mencapai 15 persen, namun hingga akhir Juli baru 4,5 persen. “Pencapaian ini masih jauh dari target.

Harusnya kita tumbuh di atas 7,5 persen” tutur Branch Manager Bank Muamalat Cabang Ternate Dwi Poedji Widodo. Untuk pertumbuhan aset berkisar 4 - 5 persen, pertumbuhan pembiayaan di bawah 4 persen. “Semuanya masih di bawah target,” akunya. Namun khusus untuk laba, realisasinya sudah mencapai 97 persen, karena didukung pendapatan di luar margin dan produk asuransi yang mendorong pertumbuhan laba.

Dia menjelaskan penyebab pertumbuhan DPK dan lainnya masih jauh dari target, karena masyarakat yang menabung dalam bentuk barang seperti emas dan melakukan investasi dengan tawaran bunga yang tinggi. Untuk meningkat pertumbuhan, maka bank Muamalat melakukan berbagai program diantaranya program kasa atau tabungan giro, program tabungan berhadiah sebagai bentuk mengapresiasi nasabah yang menempatkan dana Rp 100 Juta selama 6 bulan, dan diberi hadiah sesuai permintaan nasabah.

Selain itu, mereka juga melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi untuk pengelolaan keuangan, sehingga jika ada mahasiswa yang ingin membayar uang semester tidak perlu ke kampus atau ke bank, tapi

makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,04 persen; kelompok sandang sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,24 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga dan dominan mempengaruhi deflasi pada Agustus 2018 antara lain, beberapa jenis ikan segar seperti sorihi, selar (tude) dan ekor kuning.

Kemudian bawang merah, tomat sayur, cabai rawit, bawang putih,

telur ayam ras dan angkutan udara.

Pada Agustus 2018, setiap kelompok pengeluaran memberikan sumbangan inflasi masing-masing kelompok bahan makanan minus 0,36 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen; kelompok sandang sebesar 0,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,22 persen; serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus 0,22 persen.(mg02/onk)

Pengusaha tak Kaget Rupiah Anjlok

ISTIMEWA

MATA uang dolar As dan rupiah

DWI Poedji Widodo

bisa melalui ATM, internet banking atau transfer. Ada juga program tabungan rencana berhadiah dan program rekening masjid. “Bank Muamalat ingin menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi sebagai pusat perekonomian umat,” katanya.

Masyarakat sekitar masjid maupun jamaah bisa melakukan transaksi beli pulsa, bayar listrik dan aktifitas transaksi lainnya di masjid.

Program rekening masjid ini sebagai bentuk menopang kemakmuran masjid.

Dwi optimis, adanya berbagai progam ini bisa mendorong pencapaian target DPK. “Kita optimis karena dilihat dari berlakunya program ini pada Juni kemarin, pertumbuhan meningkat secara signifikan,” pungkasnya.(mg-02/ onk)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Pada awal tahun USD 1 mencapai Rp 13.281, pekan lalu melemah menjadi Rp 14.844.

Pelemahannya sepanjang tahun ini mencapai 11,7 persen Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, kalangan pengusaha sudah memprediksikan kondisi ini. “Kami sudah ekspektasi dan buat perkiraan. Jadi ini bukanlah suatu hal yang mengejutkan karena kita sudah antisipasi,” kata Rosan, sepert dilansir dari detikfinance.

Dia menjelaskan kalangan pengusaha sudah memperhitungkan kondisi ini. Karena pengusaha sudah memiliki perhitungan terkait cost of fund (cof ) atau biaya akan naik dan pilihannya dibebankan ke konsumen atau menaikkan harga. Kemudian mengurangi keuntungan atau efisiensi atau keduanya dilakukan. “Jadi kalau menurut kami, dunia usaha seperti itu ke depannya memang

masih berekspektasi ada tekanan terhadap rupiah. Karena masih ada kenaikan bunga acuan Bank Sentral AS dan pemerintah harus berupaya melakukan kebijakan untuk menahan current account deficit,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjelaskan gejolak nilai tukar yang terjadi hanya sentimen sementara. “Itu kan sentimen sementara aja, fundamentalnya kan tidak segitu. Pengaruh penguatan dolar AS ini kan karena eksternal negatif saja,” kata Wimboh usai pertemuan dengan Jack Ma, di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Minggu (2/8).

Dia mengungkapkan, pelemahan nilai tukar ini tidak akan mempengaruhi sektor jasa keuangan khususnya perbankan. “Sektor jasa keuangan kita baik, likuiditas perbankan kita masih cukup.

Pemerintah kan sudah menghitung semuanya, mudah mudahan cepat selesai lah,” jelas dia.(dtc/ onk).

Aturan Intip Rekening Diberlakukan JAKARTA - Implementasi aturan intip rekening, mulai diberlakukan 1 September 2018 lalu. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, menerapkan program pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).

Ditjen Pajak mengimbau seluruh lembaga keuangan untuk mendaftarkan identitas mereka ke Ditjen Pajak. Lembaga keuangan yang

memiliki nasabah dengan rekening di atas Rp 1 miliar, secara otomatis tercatat sebagai Lembaga Keuangan Pelapor. Bagi lembaga keuangan yang tidak memiliki data rekening nasabah di atas Rp 1 miliar tidak akan tercatat sebagai Lembaga Keuangan Pelapor.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, Ditjen Pajak saat ini masih menunggu data wajib pajak (WP) baik orang pribadi

maupun badan usaha milik warga negara Indonesia (WNI) untuk dilaporkan. Hestu mengatakan, data WP OP maupun badan usaha asal Indonesia baru yang berasal dari lembaga keuangan atau perbankan domestik yang melaporkan, sedangkan lembaga keuangan yang berasal dari luar belum seluruhnya melaporkan. “Jadi kita akan menerima data keuangan (aset) para WNI kita yang disimpan di luar negeri nanti akhir September ini,” ujar Hestu,

seperti dilansir dari detikfinance.

Dalam PMK Nomor 70/2017 telah ditetapkan batas saldo sebesar Rp 1 miliar untuk rekening keuangan orang pribadi, sedangkan untuk yang internasional ditetapkan saldo USD 250 ribu. Penerapan batas saldo juga sebagai syarat Indonesia mendapatkan data dari masingmasing negara yang terlibat pada program AEoI, setidaknya ada 100 negara lebih yang akan menerapkan di 2017 dan 2018.(dtc/onk)

SELEBRITA

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Malut Post

19

Bocorkan Avengers 4, Dave: Tak ada yang Larang saya LOS ANGELES - Para penggemar Marvel sudah tak sabar untuk menantikan untuk menyaksikan kelanjutan dari Avengers: Infinity War. Namun, mereka harus bersabar karena Avengers 4 baru akan hadir tahun depan.

Namun, salah satu bintang dari film tersebut, Dave Bautista terkenal senang membocorkan produksi dari Avengers. Bukan hanya membocorkan Avengers 4, namun dia telah melakukan hal ini pada Avengers: Infinity War. Dalam sebuah acara, dia berbicara tentang sudah selesainya dia melakukan syuting adegannya untuk Avengers 4. Dia juga sekali mengatakan bahwa banyak karakter yang akan mati di akhir Avengers: Infinity War. “Kami pasti melihat lebih banyak Guardian di Avengers yang akan datang, yang sudah mulai syuting,” kata Bautista, seperti dikutip dari laman Comicbook, Sabtu (1/9/2018).

“Anehnya, saya kira saya tidak seharusnya men-

Pulang Haji, Denny Cagur dapat Kejutan Tengah Malam

DENNY Cagur dan Istri (Ggl)

JAKARTA – Komedian Denny Cagur baru saja memperingati hari lahirnya pada 29 Agustus 2018 yang ke-41 tahun. Setelah pulang menjalani ibadah haji dari Tanah Suci, Denny mendapatkan kejutan ulang tahun dari keluarga dan sahabat. Para keluarga dan sahabat sudah berkumpul dikediaman Denny untuk memberikan kejutan.

Nampak hadir beberapa sahabatnya, seperti Wendy Cagur dan Raffi Ahmad.

Sebagai seorang sahabat Wendy pun turut memberikan ucapan untuk suami dari Shanty Widihastuti itu.

“Semoga menjadi haji yang mabrur, jauh lebih baik dalam segala hal, bisa menjadi teman yang lebih bijaksana, bisa mengarahkan gue sebagai teman dan yang lain untuk lebih baik dalam segala hal,” kata Wendy yang dikutip dari tayangan Okezone Video.

Tak lupa, momen kejutan ulang tahunnya itu Denny bagikan di akun Instagramnya seraya mengucapkan terimakasih kepada keluarga dan sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kejutan padanya.

“Kejutan tengah malam, senang sekali.

Terima kasih semuanya,” tulis Denny dikutip Okezone.

Suasana ulang tahun yang berbeda dirasakan Denny dikarenakan disaat tengah menjalankan Ibadah Haji. Saat di Mekkah acara potong kue pun dipersembahkan Shanty bersama beberapa jemaah lainnya, Denny terlihat menikmati momen pertambahan usianya.

Beberapa foto ulangtahun sang suami ia bagikan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, terlihat Denny memotong kue ulang tahun dan mengecup pipi sang istri.

“Selamat ulang tahun pi @dennycagur, semoga papi selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan ALLAH SWT dan semakin bijaksana juga bisa memimpin keluarga dan membawa anak-anak dan istrinya ke surganya ALLAH SWT , Aamiin Ya Robbalalamin,” tulis Shanty di unggahannya seperti dikutip Okezone, belum lama ini.

Seperti diketahui, Denny Cagur dan sang istri mendapat panggilan untuk menjalankan rukun islam ke-5 itu. Mereka bertolak dari Indonesia menuju Makkah pada 13 Agustus lalu. Sebelum meninggalkan Tanah Air, Denny dan sang istri pun sempat meminta doa melalui akun Instagram pribadinya.

(Okz.com/Lid)

gatakan apa-apa, tapi saya sudah mengatakan sebelum Avengers 3 dirilis bahwa saya sudah memfilmkan Avengers 4, dan saya mendaftar untuk Guardians 3.

Saya telah mengambil gambar untuk itu, jadi saya harus kembali, bagaimanapun juga,” lanjutnya sambil tertawa.

Dia menyebutkan bahwa dia pun kini merasa bisa saja membocorkan hal lain mengenai film tersebut.

Dia mengaku tidak ada orang yang meminta dia untuk merahasiakannya.

“Ini menghibur tetapi pada saat yang sama saya merasakan rasa bersalah karena saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu, dan tidak ada yang mengatakan kepada saya untuk tidak mengatakan apa-apa,” tegasnya.

Meski bisa dibilang merupakan bocoran, namum bocoran itu hanya bocoran kecil. Tidak seperti Mark Ruffalo. Dia pernah menyebut setengah dari pahlawan akan mati di Avengers: Infinity War sebelum

FILM Avengers 4 (GGL)

film tersebut keluar.

Dan Bautista bukan satu-satunya yang mengungkap spoiler seperti itu, karena rekan bintang Guardians-nya, Zoe Saldana juga pernah melakukan hal yang sama. Dia juga hampir menyebut jika dia akan mati karena Soul Stone.

Setelah Mille 22,

Iko Uwais Kini Garap Serial Hollywood LOS ANGELES - Iko Uwais berhasil menyedot perhatian masyarakat dunia dengan aksinya bermain film laga Hollywood Miles 22. Bahkan, dia pun disebutsebut sebagai salah satu pengganti aktor laga legendaris, seperti Jackie Chan dan Jet Li yang kini sudah mulai tua.

Diketahui, manajer Iko, Ricky Siahaan menyebut jika Iko tidak melalui proses audisi untuk berperan di dalam film tersebut. Dan belakangan ini, Iko pun mengakui jika dia benarbenar tidak melalui masa audisi untuk memerankan karakter Li Noor. “(Peter Berg) sangat ingin bekerja denganku. Dia menonton film saya, The Raid, dan tiba-tiba saya mendapat undangan dari Pete. Langsung, dia mengundang saya untuk bekerja dengannya dan berbicara dengannya tentang proyek itu,” kata suami dari Audi Item tersebut, seperti dilansir dari laman Hollywood Reporter, Sabtu (1/9/2018).

Selain mengaku tidak melakukan audisi, pria berusia 35 tahun tersebut juga mengaku jika ini merupakan film Barat pertamanya.

Meskipun bukan menjadi karakter utama, dia

tetap bangga bisa ikut dalam proyek sebesar ini.

“Mile 22 adalah film Barat pertama saya, tapi saya bukan aktor utama. Aktor utamanya adalah Mark Wahlberg, Lauren Cohan, dan saya. Jadi ini proyek besar pertama saya, ya,” sebutnya.

Selain itu, pria yang memiliki nama asli Uwais Qorny ini juga mengaku tengah mempersiapkan proyek

besar lainnya. Kini, dia tengah bekerja sama dengan salah satu OTT kenamaan untuk menggarap sebuah film aksi untuk serial TV. “Saya saat ini sedang bekerja sama dengan Netflix, sedang menggarap serial TV berjudul Wu Assassins,” ungkapnya.

Dia mengaku, dalam serial ini, dia akan menjadi karakter utama. Dan, yang menarik film ini akan menjadi serial TV bergenre aksi yang dia pimpin untuk pertama kalinya.

“Saya akan memimpin dalam seri Netflix ini dan saya membuatnya. Ada aksi, kejahatan, dan drama,” paparnya. Dia mengaku sudah tak sabar untuk merampungkan proses pengambilan gambar serial itu.

“Sudah diatur di San Francisco. Nama karakter saya adalah Kai Jin, tapi maaf, saya tidak bisa memberi tahu Anda lagi tentang hal itu.

Kami sedang melakukan persiapan sekarang di Vancouver,” sebutnya.

Saat ini, Miles 22 sedang tayang di beberapa bioskop di seluruh dunia.(Okz. com/Lid)

IKO UWAIS

“Setidaknya bagiku, rasanya seperti harus untuk dilanjutkan, karena aku tahu bahwa kita semua harus kembali, pada titik tertentu musim gugur ini, dan menyelesaikan angsuran keempat Avengers,” kata Saldana. “Rasanya seperti melihatmu nanti, tidak seperti selamat tinggal selamanya.”(Okz.com/Lid)

Intip Perayaan Ultah Rio Dewanto Bersama Isteri dan Anak

RIO Dewanto dan Istri (Ggl)

JAKARTA – Aktor ternama Rio Dewanto baru saja memperingati hari ulangtahun yang ke-31. Momen peringatan hari lahir bintang film Filosofi Kopi itu digelar secara sederhana hanya bersama sang istri, Atiqah Hasiholan serta puri semata wayang mereka.

Meskipun terlihat begitu sederhana, namun perayaan hari ulangtahun Rio terkesan begitu intim. Sisi kehidupan keluarga yang begitu harmonis sangat terpancar di hari spesialnya itu.

Umumnya, acara ulang tahun ditandai dengan sebuah kue yang dihias dan ditambahkan lilin.

Namun berbeda dengan perayaan ulang tahun Rio saat ini. Sebuah potongan pizza yang dialasi dengan sebuah piring kecil dihadirkan di pesta mungil tersebut. Sebatang lilin ulang tahun berwarna pink dan putih pun tertancap dalam potongan pizza tersebut.

Perayaan hari ulang tahun Rio dibagikan melalui akun Instagram sang istri. Melalui sebuah video, Atiqah pun mengabadikan hari pertambahan umur suaminya.

Dalam video tersebut juga terlihat sang putri, Salma berada dalam dekapan Rio. Atiqah dan Rio pun terlihat mengajak puti kecilnya itu bernyanyi Happy Birthday dan bertepuk tangan. Tak lupa, mereka meniup lilin yang terdapat di atas potongan pizza.

Pada unggahan selanjutnya, Atiqah pun kembali mengunggah momen hari ulang tahun suami tercintanya. Dalam foto tersebut nampak Rio tengah menggendong Salma.

Keduanya kompak memamerkan senyum bahagia di wajah masing-masing.

Melengkapi unggahannya, wanita yang dinikahi Rio pada 5 tahun lalui ini pun menuliskan sebuah keterangan. Ia menuliskan ucapan manis untuk sang suami di hari spesialnya itu.

“Selamat ulang tahun bapak @riodewanto semoga dengan semakin matangnya umur, semakin bersemangat memberikan yang terbaik untuk gadis kecil di dalam pelukanmu itu ?? I love you,” tulis Atiqah di Instagramnya seperti dikutip Okezone.

Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan memang dinilai pasangan yang romantis. Kehidupan pernikahan mereka pun semakin berwarna dengan hadirnya seorang buah hati, Salma Jihane Putri Dewanto yang sudah mereka nanti-nantikan.

Kini pasangan bahagia tersebut tengah menjalani hubungan jarak jauh dikarenakan Atiqah terlibat dalam sebuah proyek film di negeri Jiran Malaysia. Kendati demikian, di sela-selah kesibukan mereka tetap menyempatkan untuk bertemu. (Okz.com/Lid)

Paris Hilton Tunda Pernikahan, Kenapa?

PARIS Hilton (Ggl)

LOS ANGELES – Model Paris Hilton telah mengklarifikasi mengenai acara pernikahannya dengan Chris Zylka yang akan ditunda sampai 2019 nanti. Pasangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaannya masing-masing sehingga jarang memiliki waktu untuk berkencan.

Sepasang kekasih ini dikabarkan akan menikah pada 11 November nanti, tanggal ini dipilih karena memiliki momen khusus bagi mereka, tetapi acara istimewa ini harus ditunda hingga 2019 demi menggelar acara mewah dihari besar mereka Paris dan Chris.

“Kejadian tanggal 11 bulan 11 ini ti-

dak pernah ditetapkan,” kata Paris pada People.com.

“Hanya saja, tanggal 11 bulan merupakan sesuatu yang saya sukai karena saya selalu berkata, ‘(At) 11:11, buatlah permohonan untuk keberuntungan.’ Jadi Chris seperti, ‘Oh, mari kita lakukan pada tanggal 11 bulan 11. Itu nomor spesial untukmu”, kata Paris.

Perempuan berusia 37 tahun itu kini tengah sibuk untuk mempromosikan parfum dan produk perawatan kulitnya sehingga mereka menyadari waktu yang dimiliki terlalu sibuk untuk rencana menikah tahun ini.

“Yeah sepertinya bisa, tapi saya tidak melihat jadwal saya. Kemudian musim panas ini kami melihat jadwal kami seperti, ‘Ya ampun, kami berdua bekerja tanpa henti sampai tahun baru,” ungkapnya.

Paris sejak saat itu memilih untuk mengambil waktu yang lebih rileks untuk merencakan pernikahannya sehingga dia dapat menikmati seluruh pengalaman, terutama pada hari-hari itu.

“Saya ingin bisa rileks, tidak stres dan tidak harus buru-buru ke negara lain pada hari berikutnya,” jelas pengusaha ini.

“Saya ingin langsung pergi bulan madu

setelah menikah tetapi jadwal saya saat ini sangat tidak memungkinkan”.

Ia mengaku ingin membuat pesta pernikahan yang spesial yang bisa disaksikan oleh penjuru dunia. Sebelumnya, ia juga pernah merayakan pesta ulang tahun sebanyak lima kali sehingga pesta pernikahannya pun harus spesial.

“Saat aku berulang tahun ke-21 aku merayakan lima kali pesta, jadi mungkin untuk pernikahanku aku akan melakukannya satu di Eropa, satu di Amerika dan satu untuk semua orang di seluruh dunia,” ungkap Paris dengan nada bercanda.

(Okz.com/Lid)

20

SAMBUNGAN PROPUBLIK

Malut Post

...SAMPAH Samb Hal. 22

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pihak dan dibagi dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate, DLH, Dinkes, PUPR, Satpol PP, Disperkim dan

...HASIL Samb Hal. 22

“Ada beberapa desakan karena kebijakan yang begitu bergerak cepat, sehingga banyak hal, regulasi-regulasi terbaru soal sampah jenis rumah tangga. Kemudian regulasi-regulasi lainnya yang menyangkut pengelolaan sampah, utamanya soal sampah rumah tangga,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjalankan Perda. Di Ternate sendiri problem pengelolaan sampahnya hampir sama dengan kabupaten/kota lainnya. “Problemnya sama jika di dinas sendiri soal armada pengangkutan sampahnya, karena pertambahan penduduk yang semakin bertambah. Kedua, kadang-kadang dinas dipaksa untuk melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga dengan cepat, padahal sampah ini dihasilkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Bagi dia, upaya-upaya tersebut terus dilakukan.

Akan tetapi dalam beberapa diskusi dengan pihak Kementerian disebutkan, DLH bukanlah cleaning service yang melakukan pembersihan pada wilayah masyarakat. Sebenarnya, masyarakatlah yang diharapkan bersama-sama bertanggungjawab terhadap sampah yang dihasilkan. “Sehingga pemerintah daerah memfasilitasi pengelolaan sampah bersama masyarakat,” ujarnya.

Untuk kabupaten/kota lain, menurut dia, dalam pengelolaan sampah bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun sudah diteruskan ke kecamatan atau kelurahan.

Sebab sesuai regulasi, Dinas hanya mengelola dari TPS ke TPA. “Tetapi di sumbernya itu adalah masyarakat,” katanya.

Senada, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif menuturkan, jika berbicara soal regulasi, sudah

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

DPRD melalui Bapemperda menjadi narasumbernya.

Diskusi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, membuat masyarakat memahami dan menerapkan peraturan tentang pengelolaan sampah, kesepakatan tentang kebijakan

pemerintah terkait pengelolaan sampah yang lebih efektif berbasis kelurahan atau kecamatan, dan sosialisasi tentang kolaborasi program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan program Kota Tangguh khususnya di Kelurahan Maliaro.

Hasil yang diharapkan dengan adanya diskusi tersebut adalah adanya kebijakan

pemerintah tentang pengelolaan sampah yang lebih efektif berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2013, adanya review efektivitas Perda tentang sampah di masyarakat, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya memahami program pengelolaan sampah di Kota Ternate, serta adanya kolaborasi semua pemangku kepentingan terkait pengelolaan sampah.(*)

ada. Selain itu, ada pula SKPD terkait sebagai instansi teknis. “Ini kan secara regulasi sudah sangat mendukung, mulai dari Bahari Berkesan dan sebagainya, yang mana membangun berbasis lingkungan. Berarti dari sisi kebijakan begitu besar pemerintah Kota Ternate dalam memberikan ruang tentang lingkungan dan sampah,” jabarnya.

Hanya saja, berbicara mengenai sampah bukan hanya menjadi persoalan sekarang, tetapi sudah dari awal hingga sekarang. Menurut politikus Partai NasDem itu, ada beberapa hal yang dipetakan dari aspek program dan kegiatan itu sendiri. “Dari hasil pantauan kami di DPRD, memang persoalan ini bukan hanya muncul dari dinas terkait, tetapi juga soal proses pemberdayaan,” urainya.

Dalam beberapa kesempatan, misalnya rapat dengar pendapat dengan mitra Bapemperda, Nurlela mengaku selalu menyampaikan bahwa pemerintah ini memiliki infrastruktur, mulai dari perangkat daerahnya semua ada. “Berdayakan jangan hanya DLH, namun juga RT/RW serta stakeholder, harus mapping kekuatan sampah dan kekuatan pengangkut sehingga dapat mengakses sampah yang ada dari berbagai jenis,” tuturnya.

Kota Ternate dalam segi regulasi sudah sangat banyak memberikan ruang dan mendukung peran legislasi dan hukum sangatlah luar biasa. Tetapi yang cenderung lemah adalah di tingkatan implementasi. “Kemudian soal sampah ini juga dilihat soal persoalan hulu dan hilir, dimana yang paling substansi adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu, kita semua harus bersama-sama mencari solusi.

Kami juga sangat optimis untuk dapat mengubah ini semua,” katanya.

Empat Karakteristik Dalam diskusi tersebut, hadir pula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Risval Tribudiyanto. Menurut Risval, inti persoalan sampah adalah mengubah mindset

masyarakat. Karena risiko sampah yang terkecil adalah sampah rumah tangga. “Akan tetapi yang menjadi masalah besar adalah karena ini dilakukan oleh strata yang berbeda,” ujarnya.

Dalam pola penanggulangan ini harus ada sesuatu yang sedikit diubah ke ujung tombak, misalnya ke RT/RW dan kelurahan. Karena jika hanya mengharapkan SKPD maka amat sangat terbatas personelnya. “Itu juga kami rasakan dalam menangani masalah penyumbatan drainase. Bahkan masyarakat sekitar tidak respek. Artinya, ada yang berubah dari adat kita sebagai masyarakat yang sebelumnya bergotong royong sudah ke adat ‘lo lo, gue gue’,” ungkap Risval.

Karena itu, perlu adanya sentuhan ke bawah sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap persoalan yang terjadi. “Dalam masalah ini, sudah ada yang rasa memiliki terhadap persoalan yang ada, hanya saja sebagiannya belum terlihat. Makanya, harus diubah soal pola penanganan,” imbuhnya.

Sementara Kepala Seksi Pemukiman Dinas Permukiman, Idham Wahid dalam kesempatan itu menyampaikan karakteristik pengelolaan sampah oleh masyarakat berdasarkan tempat tinggal.

Yakni orang yang cenderung membuang sampah ke tempat sampah lantaran ada TPS di depan rumahnya, orang yang tinggal di pemukiman dan perumahan cenderung membakar sampahnya meski dalam porsi kecil, orang yang tinggal di pesisir membuang sampahnya di laut, serta yang paling banyak adalah orang yang membuang sampah di barangka.

Menurut hasil penelitian, tiap harinya ada puluhan kubik sampah masuk ke dalam barangka.

Jika itu dikalkulasikan makan sampah yang dihasilkan masyarakat dalam sehari bisa mencapai ton. “Sehingga jika dianalisis secara mendalam maka dapat diketahui secara jelas berapa sampah

dihasilkan dan dibuang pada sejumlah tempat itu, salah satunya ke dalam barangka,” ungkapnya.

Untuk itu, di pemukiman-pemukiman yang tidak tercover butuh keterlibatan dari bawah.

Dimana dengan melibatkan satgas-satgas di tingkat kelurahan, kemudian juga soal keterlibatan masyarakat. “Sebab substansi dalam perda yang ada yakni untuk masalah sampah ini harus diselesaikan secara bersama-sama,” tambahnya.

Sementara Kepala Seksi Dinas Kesehatan Hamid Iskandar Alam berpendapat, kesadaran masyarakat sudah sangatlah luar biasa. Begitu pula DLH yang juga sudah sangat berperan. “Dimana dilihat dari penyediaan bak sampah, meski belum secara keseluruhan itu ada. Kami melihat yang utama yakni soal penyediaan bak sampah, serta juga adanya pemilahan sampah di TPS. Dinas Kesehatan sendiri juga telah membentuk kelompok kerja terkait masalah sampah. Yaitu dengan mengadakan bank sampah. “Bahkan ada juga kelurahan sehat. Hal tersebut dilakukan pengawasan oleh Dinas Kesehatan,” tukasnya.

Kasie Lidik, Sudirman Ahmad menutup, dalam pembahasan Perda dan penyuluhan, pihak Lidik harus diundang untuk dilibatkan. Dengan begitu, semua aturan dan implementasinya dapat diketahui secara jelas.

Selain itu, lanjut dia, belum ada kantor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga yang bersifat yustisi belum berjalan secara maksimal.

Kemudian, harus ada CCTV yang terpasang di setiap barangka, karena untuk barangka belum diawasi secara maksimal. “Sehingga kelurahan yang dilihat bersih, ternyata sampahnya dibuang dalam barangka. Makanya itu yang diutamakan.

Juga harus ada petugas tertentu yang dipekerjakan oleh kelurahan untuk membersihkan sampah di kelurahan-kelurahan yang tidak terjangkau,” tandasnya.(*)

OPINI

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Malut Post

21

Art: Resayfa Rumra

SIKAP BUTUH EVALUASI MENYELURUH PELAKSANAAN pemilihan gubernur (Pilbug) Provinsi Maluku Utara tahun 2018 di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu patut dipertanyakan prosesnya. Pasalnya, sejumlah Formulir C7 di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada.

Fakta ini mengemuka saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malut membuka delapan kotak suara milik dua kabupaten tersebut, Sabtu (1/9) akhir pekan. Kotak suara yang dibuka, yakni empat kotak milik Kabupaten Kepulauan Sula dan empat kotak milik Kabupaten Pulau Taliabu.

Pembukaan kotak yang merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, ditemukan sejumlah keganjalan. Di antaranya tidak ada formulir C7 dan tidak ada tandatangan KPPS pada sejumlah dokumen pilgub. Ini menunjukan bahwa proses pilgub di dua kecamatan tersebut patut dipertanyakan.

Meski Ketua KPU Provinsi Malut berdalih bahwa tidak ada formulir C7 dan tidak ada tandatangan KPPS pada sejumlah dokumen atas kelalaian jajarannya, KPU Malut harus menaruh perhatian serius.

Ini terkait citra penyelenggara, terutama KPU Malut. Karena pelaksanaan Pilgub merupakan tugas KPU Malut.

Sekali lagi, kiranya, tidak ada C7 di tiga TPS harus menjadi perhatian serius KPU Malut. Bahwa ini bukti, jika jajarannya tidak becus bekerja.

Karena itu, fakta ini harus menjadi evaluasi panjang, terutama kepada KPU Taliabu dan KPU Kepulauan Sula, sehingga tidak lagi terjadi pada pilkada akan datang.

Semoga. (*)

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331 Pengaduan Pelanggan PLN

081 143 0040 Kantor SAR Ternate (Emergency)

0921 - 3120069

Peran Kota Ternate sebagai Determinan terhadap Perubahan Morfologi Kawasan Perkotaan SUATU kota yang mengembangkan fungsi sosial-ekonomi bertindak untuk melayani daerah hinterlandnya (desa atau kota yang mempunyai pengaruh hubungan yang kuat). Kota yang mampu melayani masyarakat kota sering disebut fungsi kota, selalu dikaitkan dengan fungsi sosial-ekonomi utama kota.

Fungsi kota tercermin oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan yang dimilikinya, ditinjau dari aksesibilitas ke kota-kota lainnya atau wilayah hinterandnya. Pada dasarnya kota di Indonesia memiliki pusat inti sebagai pusat pelayanan yang berhubungan dengan daerah hintelrand.

Kota sebagai pusat pelayanan akan berkonstribusi dan pengaruh terhadap daerah hinterland dalam perkembangnya, karena adanya pergerakan barang dan jasa dari daerah hinterland menuju daerah inti akibat keberadaan fungsi pelayanan kota yang dominan berada di daerah pusat. Friedmen (1987) menyebutkan keterkaitan daerah inti dengan hinterland. Sedangkan MartĂ­nez Toro, (2016) menyebutkan, dalam penyelengaraan pengembangan wilayah, jaringan pusat kota inti mempengaruhi pusat kota di daerah hinterland sebagai wilayah pengarunhya.

Kota Ternate sebagai pusat pelayanan di wilayah pesisir serta berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Maluku Utara (Malut) memiliki keterkaitan dan pengaruh dengan daerah hinterland. Pengaruhnya pada segi pergerakan penduduk, aksesibilitas, pergerakan barang dan jasa terhadap daerah hinterland seperti Kota Tidore Kepulauan, Sofifi dan Kabupaten Halmahera Barat. Sejalan dengan pemikiran Yunus (2005); Adisasmita (1986) menyebutkan wilayah secara fungsional saling bergantung, antara pusat inti dan daerah di belakangnya. Ketergantungan dapat dilihat dari penduduk, faktor produksi, barang dan jasa serta perhubungan.

Secara umum aktivitas ruang wilayah yang berlangsung di Malut cenderung terpusat di satu titik pusat yakni Kota Ternate sebagai pusat kegiatan nasional dalam konstalasi wilayah Malut merekondisi proses pembangunan serta perkembangan Kota Ternate sebagai pusat pelayanan kota meliputi fungsi pelayanan jasa, perdagangan, pendidikan serta menjadi tujuan pemasaran hasil pertanian dan hasil alam lainnya. Kecendurungan ini dipengaruhi kedudukan Kota Ternate sebagai pintu gerbang penduduk dari dan menuju Maluku Utara.

Ketersediaan moda transportasi baik darat, laut dan udara di Kota Ternate yang menghubungkannya dengan daerah hiterlandnya sangat berpotensi menciptakan pergerakan arus barang, manusia dan informasi antar wilayah di Malut serta pembentukan morfologi perkotaan akibat pergerakan dan penggunaan lahan yang berkembang akibat keberadaan pusat pelayanan tersebut.

Smailes, 1955 memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu: unsur-unsur penggunaan lahan, pola-pola jaringan jalan/ sirkulasi dan karakteristik bangunan.

Konteks ini menunjukan Kota Ternate kedepan mengalami perkembangan yang kemudian membentuk morfologi perkotaan dengan melihat perkembangan pengunaan lahan, pola-pola jalan/ sirkulasi, serta karakteristik wilayah.

Luas wilayah Malut 33.321,22 Km2 dengan geografis wilayah yaitu kepulauan dengan persentase wilayah laut lebih besar dari pada daratan, di dalamnya terkonsentrasi penduduk sebanyak 1.063.117 jiwa yang tersebar dalam 10 kabupaten/ kota. Geografis Malut terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi lautan, sehingga untuk menghubungkannya ketersediaan sarana dan prasaranan transportasi sangat menentukan. Moda transportasi yang dominan digunakan adalah transportasi laut. Jenis sarana yang digunakan pun sangat beragam dari, kapal fery, kapal motor kayu dan speedboat.

Berdasarkan pola interaksi dan pembentukan morfologi kota yang dipengaruhi sistem aktivitas, aksesibilitas serta arus urbanisasi menjadi dasar kajian yang dipicu oleh pusat pelayanan kota terhadap daerah hinterland, yaitu melihat pergerakan orang dan jasa yang bergerak masuk ke pusat pelayanan.

Dengan demikian berdasarkan fenomena yang terjadi antara daerah inti pusat pelayanan Kota Ternate berkontri-

Aspirasi Pembaca

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Ir. Ibrahim Husni, ST. MSP Alumni Univ. 45 Bosowa Makassar

busi besar terhadap daerah hinterland (Kota Sofifi, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat) dan memiliki keterkaitan kuat baik dari segi fisik, sosial, maupun ekonomi, serta distribusi barang dan jasa menjadi ketertarikan tersendiri dengan melihat keberadaan pusat pelayanan Kota Ternate sebagai embrio awal pembentukan morofologi perkotaan Kota Ternate dengan melihat pola penggunaan lahan, pola-pola jaringan jalan dan karakteristrik bangunan, budaya dan geografis wilayah serta perannya terhadap daerah hinterland.

Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian.

Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural dan saling berhubungan dalam membentuk tata ruang kota. Salah satu pembentukan struktur ruang perkotaan adalah perkembangan pusat pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan.

Kus Hadinoto (1970) mengadaptasinya menjadi 5 unsur pokok pembentukan sistem perkotaan, yaitu: wisma (tempat tinggal/perumahan), karya (tempat bekerja/kegiatan nusaha/pemerintahan), marga (jaringanpergerakan/jalan), suka (tempat rekreasi/hiburan), dan penyempurnaan (prasarana-sarana).

Prespektif teori di atas menunjukan unsur pembentukan sistem perkotaan Provinsi Malut ditandai dengan perkembangan aktivitas kota.

Sarana dan prasarana sistem transportasi laut yang menghubungkan wilayah kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Sofifi yang dalam hal ini adalah empat pulau yang berbeda maka moda tranportasi yang digunakan masyarakat setempat adalah moda transportasi laut, pergerakan penduduk Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, kota Ternate dan Kota Sofifi cukup tinggi, terutama pergerakan penduduk Tidore ke Kota Ternate dan Sofifi Ke Ternate, serta Kabupaten Halmahera Barat ke Kota Ternate, saat ini sarana transportasi yang digunakan untuk penyebrangan antar pulau tersebut adalah speed boat, kapal fery dan kapal motor kayu. Ketiga jenis sarana tranportasi laut tersebut yang paling sering digunakan adalah moda transportasi jenis speed boat dengan pertimbangan waktu tempuh yang digunakan relatif lebih singkat sampai ke tujuan, sedangkan Kapal Motor Kayu pada saat ini keberadaanya semakin kurang dan jarang dipilih sebagai sarana penyebrangan, oleh karena faktor kalah bersaing dengan dua sarana angkut lainnya, karena kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan speed boat atau kapal ferry karena pertimbangan waktu tempuh serta keamanan dan kenyamanan. Namun untuk moda transportasi ke Kabupaten Halmahera lebih sering masyarakat mengunakan moda transportasi jenis speed boat dan kapal kayu.

Peran Kota Ternate sebagai determinan perubahan morfologi kawasan perkotaan Kota Ternate ditinjau berdasarkan fungsi pelayanan yang berkembang, reproduksi ruang, lokasi ekonomi, dan kebijakan pemerintah di pusat Kota Ternate yang diuji mengunakan metode desriptif-kuantitatif. Proses analisis tersebut dilakukan berdasarkan pengklasifikasian data responden khusunya sampel yang melakukan aktivitas di pusat pelayanan yang dielaborasi dengan hasil observasi lapangan, maka hasil menunjukan hasil pengujian liker terkait pengaruh peran Kota Ternate terhadap pembentukan morfologi perkotaanya itu diketahui adanya peran Kota Ternate sebagaifungsipelayanan utama, pemusatankegiatanekonomi, pemelihan lokasi ekonomi, serta kebijakan ijin lokasi di pusat Kota Ternate terhadap pembentukan morfologi kota yang radius pengaruhnya hingga kedaerah hinterland.Beberapa intepertasi dari hasil diatas maka diperoleh gambaran bahwa determinan proses pembentukan morfologi kawasan perkotaan Kota Ternate menunjukan pertama, peran Kota Ternate sebagai pusat pelayanan yang dicirikan dengan berbagai fungsi

pelayanan yang terbangun meliputi: fungsi komersil meliputi pusat pelayanan jasa, pusat perbelanjaan, ruko, dan jasa perhotelan. pelayanan ekonomi meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan khas Malut dan perkembangan PKL, pelayanan sosial. fungsi budaya-hiburan meliputi kawasan Benteng orange, fasilitas rekreasi pantai, dan pantai marina. pusat pelayanan jaringan transportasi meliputi kawasan pelabuhan, sarana terminal, dan serta jaringan jalan utama kawasan perkotaan. Fakta tersebut dikaitkan dengan teori Soetomo (2009), bahwa morfologi memiliki tiga komponen dalam mencermati kondisi fisik kawasan, komponen tersebut ditinjau dari penggunaan lahan kawasan yang mencerminkan aktivitas kawasan, pola sirkulasi atau pola jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan, dan pola bangunan beserta fungsinya. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukan pengembangan konseptualisasi pemikiran Soetomo bahwa morfologi kota tidak hanya terbentuk akibat tiga komponen utama kota, akan tetapi morfologi Kota Ternate menunjukan adanya pengaruh geografis dalam pola sirkulasi dengan radius pengaruh pergerakan hingga ke daerah hinterland seperti Kota Tidore, Kota Sofifi, dan Kab. Halmahera Barat yang dicirikan dengan keberadaan pelabuhan sabagai sarana perhubungan.

Artinya keberadaan kawasan fungsional seperti pusat kegiatan ekonomi, rekreasi, dan fungsional pelabuhan menyebabkan arah morfologi kawasan perkotaan berkembang ke pola penggunaan lahan mix use dengan titik pusat di bagian timur Kota Ternate dengan radius pengaruh hingga ke daerah sekitarnya. Kondisi tersebut relevan dengan konseptualisasi Burges (Jayadinata, 2004) bahwa daerah pusat kota (DPK) atau central business district (CBD) merupakan pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota.Kedua, perkembangan kegiatan ekonomi di pusat Kota Ternate khusunya pada kawasan pesisir akibat pembangunan reklamasi pantai dari sarana produksi ruang laut ke arah reproduksi ruang kegiatan ekonomi dengan dominan kegiatan ekonomi pasar modern, ruko, dan pusat perbelanjaan yang berkembang setelah dilakukan pengembangan wilayah pesisir melalui pembangunan reklamasi.

Ruang baru terbentuk dengan model dan ciri bangunan yang diadopsi dengan model bangunan modern tergantung pemilik bangunan, berdasarkan hasil survei menunjukan kepemilikan bangunan dengan fungsi komersil seperti ruko dan pusat perbelanjaan Mall dimiliki oleh pengusaha dari Cina khusunya di daerah reklamasi yang kemudian dilakukan disewa dan digunakan oleh pelaku-pelaku ekonomi lainnya, dimana ruang yang berkembang tidak lagi dilihat dari spase namum berdasarkan nilai dari fungsi ruang tersebut. Lefebvre 1991 (Salman Darmawan, 2016) bahwa proses spasialisasi itu merupakan paduan dari tiga unsur yaitu: 1) Praktik spasial yang terkait dengan rutinitas individu untuk penciptaan sistematis zona dan wilayah.

Praktik tata ruang tersebut dari waktu ke waktu diwujudkan dalam lingkungan dan lanskap yang tertata. Praktik spasial yang paling signifikan di perkotaan terkait dengan pembangunan sektor properti dan bentuk-bentuk operasional kapital lainnya. 2) Adanya representasi ruang, bentuk-bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur dan mewakili ruang terutama melalui teknik perencanaan dan keterlibatan negara (pemerintah). 3) Adanya pengalaman kolektif ruang.

Hal ini terkait dengan ruang-ruang representasi yang dialami setiap orang.

Pada konteks ini pasar membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan. Artinya perkembangan terjadi dari sarana produksi ruang laut ke sarana reproduksi ruang aktivitas ekonomi yang representatif akibat praktek spasial yang memiliki nilai keuntungan khususnya bagi pemilik modal yang cenderung berkembang pada daerah pesisir menyebabkan perkembangan morfologi perkotaan Kota Ternate cen-

derung berkembang ke arah pesisir Kota Ternate.

Ketiga, Pemilihan lokasi kegiatan ekonomi yang terpusat pada daerah pesisir dan pusat perkotaan Kota Ternate dominan diakibatkan oleh kemudahan pemasaran yang ditandai dengan tingginya pergerakan konsumen dari daerah hinterland yang melakukan aktivitas ekonomi di pusat Kota Ternate serta kemudahan akses yang dicirikan dengan keberadaan pelabuhan dan sarana terminal merekondisi tingginya fungsi ekonomi yang berkembang di kawasan pusat Kota Ternate. Faktor-Faktor penentuan lokasi ekonomi meliputi dan tempat pemasaran biaya transportasi, kemudahan aksesibilitas, dan keberadaan infrastruktur kota (Weber, 1909; Daldjoeni, 1997; Hasvia, 2000; Hilmawan R., 2013).

Artinya pemusatan perkembangan kegiatan ekonomi di pusat perkotaan yang didukung dengan keberadaan transportasi serta kemudahan sistem pemesaran mengakibatkan morfologi yang berkembangn didominasi oleh fungsi kegiatan ekonomi dengan radius pengaruh pergerakan hingga ke daerah hinterland.Keempat, Kemudahan kebijakan ijin lokasi pembangunan kegiatan ekonomi dan aktivitas utama di kawasan pusat kota mengakibatkan perkembangan fungsi ruang di pusat Kota Ternate cenderung mix use dan menjadi lokasi pusat pertumbuhan yang berkembang di Kota Ternate sehingga menjadi daya tarik tersendiri dalam melakukan kegiatan ekonomi perkotaan baik tenaga kerja maupun barang dagangan, serta pengembangan investasi bagi para pemilik modal yang notabene dari masyarakat luar Kota Ternate (Cina, Sumatera, dan Bugis). Myrdal (1957), setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi.

Artinya bahwa kemudahan ijin lokasi di pusat Kota Ternate untuk membangun aktivitas utama perkotaan khususnya pembangunan kawasan ekonomi dan pusat rekreasi merekondisi terjadinya pembentukan morfologi mix use dan memusat pada daerah dengan tingkat perkembangan yang cukup tinggi.

Radius pengaruh pusat pelayanan Kota Ternate terhadap daerah hinterland dengan radius terjauh merupakan wilayah interland Jailolo Kab. Halmahera Barat sejauh 27 Km dengan orientasi tujuan ke Kota Ternate untuk melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang dan rekreasi, Radius sedang merupakan wilayah Kota Sofifi sejauh 24 Km, dengan tujuan pergerakan untuk melakukan aktifitas ekonomi, pendidikan, kesehatan serta rekreasi, sedangkan radius terdekat merupakan wilayah Kota Tidore Kepulauan sejauh 2 Km, dengan orientasi pergerakan ke pusat pelayanan Kota Ternate untuk melakukan aktifitas ekonomi, pendidikan, dan rekreasi. Artinya pusat pelayanan yang berkembang di Kota Ternate memberikan efek pengaruh hingga ke wilayah hinterland, dicirikan dengan pergerakan masyarakat dari daerah hinterland yang bergerak ke pusat pelayananan Kota Ternate dengan berbagai orientasi tujuan pergerakan berkonstribusi positif terhadap pembentukan morfologi perkotaan Kota Ternate yang cenderung berkembang di bagian timur pesisir Kota Ternate dengan penggunaan Mix Use yang berpengaruh hingga ke wilayah hinterlandnya.

Mengacu pada empat hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa morfologi kawasan perkotaan Kota Ternate dipengaruhi oleh keberadaan fungsi pelayanan yang terbangun (pusat pelayanan jasa, pusat perbelanjaan, ruko, dan kegiatan ekonomi pasar modern), pemilihan lokasi kegiatan ekonomi yang terpusat pada daerah pesisir dan pusat Kota Ternate, reproduksi ruang komersil, serta kemudahan kebijakan ijin lokasi pembangunan kegiatan ekonomi dan aktivitas utama di kawasan pusat kota (penggunan lahan mix use). Hal ini menunjukan aktivitas perkotaan terkonsentrasi pada Kota Ternate maka kedepannya perlu adanya tema penanganan pada masing-masing kabupaten/kota terkait tentang fungsi, peran dan posisi kabupaten/kota sehingga terbentuksimpul-simpul yang terkonektivitas.(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

22

Malut Post

PROPUBLIK

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

Perspektif Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Efektivitas E fektivitas R Regulasi egulasi P Persampahan ersampahan d dari ari K Kacamata acamata P Pengambil engambil K Kebijakan ebijakan

DISKUSI PUBLIK: Program Koalisi Kemitraan Kota Tangguh menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik tentang kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah yang lebih efektif.

PUSAT Kesiapsiagaan Bencana Global (Global Disaster Preparation Center), Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) dan Palang Merah Amerika bersama Palang Merah Indonesia (PMI) memulai Proyek Percontohan tentang Ketahanan dan Ketangguhan Perkotaan dan Komunitas di Indonesia. Proyek percontohan ini dilaksanakan dalam dua tahap, dimana tahap pertama dilakukan di dua kota pesisir Indonesia.

Ternate (Maluku Utara) dan Semarang (Jawa Tengah) merupakan dua kota percontohan yang mulai digarap sejak November 2016 sampai Juli 2018. Fokus proyek tersebut adalah mengatasi dan mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan, meningkatnya banjir pesisir, gelombang badai dan kenaikan permukaan air laut.

Program Kota Tangguh ini menggunakan pendekatan atau model berbasis koalisi untuk memperkuat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ketangguhan masyarakat, memperkuat koalisi berbasis konsorsium untuk mengorganisir kemitraan lokal, melibatkan pemerintah daerah, komunitas bisnis, universitas, organisasi berbasis masyarakat media dan masyarakat sipil pada umumnya.

Berdasarkan hasil kajian City Wide Assessment yang dilakukan PMI bersama anggota koalisi diperoleh tiga isu utama yang menjadi pemasalahan di Kota Ternate. Salah satunya adalah masalah sampah. Permasalahan sampah sudah menjadi permasalahan serius sejak tahun 2000 saat Kota Ternate mulai dipadati penduduk yang datang dari berbagai wilayah di Maluku Utara dan mulai membangun rumah di area perkotaan hingga area ketinggian.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Ternate. Mulai dari sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, pembersihan kali mati yang dipenuhi sampah, bakti sosial di lingkungan kelurahan masing-masing, penyediaan truk

pengangkut sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan melalui program Sistem Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM), sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Sayangnya, penerapan Perda Pengelolaan Sampah tersebut belum maksimal. Hal ini disebabkan mekanisme pengawasan yang belum terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, program Koalisi Kemitraan Kota Tangguh bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik tentang kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Baca: SAMPAH... Hal 20

M Tauhid Soleman

Risval Tribudyanto

Edy Hatary

Idham Wahid

Sekkot

Kadis PUPR

Kabid PPKL DLH

Kasie Pemukiman Disperkim

Hasil Focus Group Discussion DIREKTUR LSM Rorano, Asgar Saleh, bertindak selaku moderator. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa kehidupan di Kota Ternate terus berkembang makin hari makin genit. Problem perkotaan mulai muncul beberapa tahun belakangan, diantaranya soal air bersih, lahan yang terbatas, perebutan tempat pencarian hidup, dan sampah.

Dalam FGD tersebut, kata Asgar, dilakukan penggalian terhadap perspektif pemerintah soal pengelolaan sampah. Sejak 2013, Kota Ternate telah memiliki Perda yang mendukung. Akan tetapi faktanya mekanisme dan impelementasinya belum berjalan maksimal, misalnya Peraturan Wali Kota yang belum dibuat hingga kini.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate, M. Tauhid

Sudirman Ahmad Kasie Lidik Satpol PP

Soleman sebagai salah satu naraumber menuturkan, kegiatan yang digagas Palang Merah Indonesia sebagai bagian dari Kota Tangguh itu substansi yang diangkat yakni terkait air bersih, sampah dan bencana. “Kita sudah punya niatan baik untuk melihat dan membangun itu,” katanya.

Untuk kota, lanjut Tauhid, terkait regulasi sendiri mengenai sampah sudah dikeluarkan baik oleh Pemkot maupun DPRD. Bahkan ditambah juga dengan Perda Ketertiban Umum. “Jadi bukan hanya soal pengelolaan sampah. Ini ada keterkaitan antara pengelolaan sampah dan ketertiban umum,” sambungnya.

Menjadi isu penting, Ternate saat ini adalah salah satu kota di bagian timur Indonesia yang

Hamid Iskandar Alam

sudah mulai didatangi orang-orang dari luar.

Sampah ini harus menjadi musuh bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. “Saat ini juga yang menjadi persoalan adalah soal pelayanan pengelolaan sampah atau persampahan ini belum secara keseluruhan dapat dijangkau kepada masyarakat,” akunya.

Menurut Tauhid, meskipun pihaknya sudah berupaya melalui retribusi sampah yang dikelola bersama, baik oleh antara Pemerintah dengan PDAM, maupun dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), masih banyak juga masyarakat yang sampai saat ini juga belum mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. “Itu yang menjadi PR bagi Pemerintah Daerah,” katanya.

Karena itu, salah satu isu penting saat ini

adalah menjadikan Ternate sebagai kota bersih. “Alhamdulillah saat ini ada keterlibatan komunitas yang terlibat langsung mendorong untuk bersama-sama menangani sampah.

Termasuk juga upaya-upaya masif yang dilakukan TNI/Polri yang memberikan dukungan penuh bagaimana pemerintah daerah ini bisa melakukan upaya-upaya agar sampah ini dapat ditangani,” terangnya.

Sementara Kepala Bidang PPKL DLH, Edy Hatari menambahkan, sampah menjadi wacana yang seksi akhir-akhir ini. Kota Ternate memang telah memiliki Perda. Akan tetapi masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Baca: HASIL... Hal 20

Nurlaela Syarif

Asgar Saleh

Ketua Bapemperda Dekot

Direktur LSM Rorano

LEMBARAN SEKOLAH

Malut Post

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

23

LAUNCHING SMP Islam 1 Kota Ternate sebagai sekolah siap siaga ZULKIFLI AHMAD

HUT ke 55 SMP Islam 1 Berlangsung Meriah Disertai Launching SMP Islam 1, Sebagai Sekolah Kependudukan dari BKKBN Malut

WAHDA S UMSOOHY Kepala SMP Islam 1 Kota Ternate

ZULKIFLI AHMAD

PEMUKULAN gong oleh BKKBN Maluku Utara dalam launching SMP Islam 1 Kota Ternate sebagai sekolah siaga kependudukan

ZULKIFLI AHMAD

POSE Bersama usai kegiatan perayaan hari ulang tahun SMP Islam 1 Kota Ternate ke 55

ZULKIFLI AHMAD

PENGIBARAN oleh siswa SMP Islam 1 Kota Ternate

TERNATE – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam 1 Kota Ternate merayakan hari ulang tahun (HUT) ke 55 yang jatuh pada 25 Agustus lalu. Perayaan itu merupakan momentum paling bahagia yang dirasakan guru maupun siswa.

Perayaan HUT yang dipusatkan di halaman sekolah berlangsung meriah, berbagai tarian dan teaterikal mewarnai perayaan tersebut.

Salah satu tarian yang ditampilkan oleh siswa-siswi adalah tarian soya-soya, sekaligus teaterikal yang menceritakan sejarah pembunuhan Sultan Khairun, serta kegigihan masyarakat Ternate dalam mengusir penjaja Portugis Kepala SMP Islam 1 Kota Ternate, Wahda S Umsoohy menguraikan sejarah singkat berdirinya sekolah tersebut yang awal perintisannya pada tahun 1963 silam. Saat itu merupakan momentum yang bersejarah bagi eksistensi dunia pendidikan di kota administrasi Ternate. “Secara de facto dan de yure SMP Islam 1 Kota Ternate berdiri pada tanggal 25 Agustus 1963 berstatus swasta yang diakui dan disamakan secara nomenklatur saat berdiri pertama kalinya dengan nama SMP Islam 1, yang kini populer dikalangan anak-anak zaman now dengan nama Spizter,” ungkapnya kepada Malut Post, Senin (3/9).

Yayasan Perguruan Islam (YPI) Maluku Utara, lanjut Wahda yang saat itu dipimpin oleh Husen Alhadad merupakan pelopor awal pendirian sekolah tersebut. YPI Saat itu mempunyai misi mencerdaskan kehidupan generasi muda yang ada di sekitar Kabupaten Maluku Utara dengan tetap menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai Agama Islam sebagai sandaran hidup manusia (Way of Life).

Sekolah ini, kata Wahda juga mempunyai segudang prestasi baik tingkat regional, nasional dan internasional dan menghasilkan berbagai latar belakang pendidikan yang telah mengabdikan dirinya kepada bangsa, negara dan agama. Ini tidak dapat dipisahkan dengan pengabdian kepala sekolah. Sejauh ini SMP Islam 1 sudah memiliki lima Kepala Sekolah yakni Syarif Sahafin, BA dari tahun 1963 hingga 1976, Adam Laher, BA 1976 hingga 2005, Mohammad Albar dari 2005 hingga 2007 dan Abdullah Pelupessy, S.Ag dari 2007 hingga 2017 serta Wahda Umsoohy, S.Pd dari 2017 hingga sekarang.

Menurutnya, minat siswa dan masyarakat akan sekolah ini sangat tinggi. Bukan saja yang ada di Koa Ternate, namun dari gugusan pulau panjang Halmahera. Bahkan dari wilayah provinsi lain. Itu menandakan sekolah ini bukan saja mempunyai keunggulan di bidang akademik namun juga di bidang non akademik, seperti kehadiran kuntum mekar drum band yang hanya satu-satunya saat itu di Malut. Juga kegiatan Gerakan Pramuka terbaik saat itu hingga sekarang. “Untuk menghargai jasa pemimpin sekolah sebelumnya, melalui inisiatif dan prakarsa saya, nama gugus depan pramuka diabadikan dengan nama Gudep Adam Laher 04.003-04.004,” jelasnya.

Lebih jauh, kata Wahda perayaan HUT kali ini dirangkaikan dalam tiga moment yakni Hari Kemerdekaan Indonesia ke 73, Hari Ulang Tahun Pramuka dan Hari Ulang Tahun SMP Islam 1. Dalam perayaan ini, SMP Islam 1 juga di launching sebagai sekolah kependudukan dari BKKBN Malut. “Harapan kami, ke depan sekolah ini lebih baik lagi. Dan saya berterimakasih kepada semua guru-guru yang ikut menyukseskan kegiatan bersejarah ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate, ibrahim Muhammad mengapresiasi prestasi sekolah tersebut, salah satunya dalam bidang pramuka. “Dulu, Ternate masih sepi dengan trisakti dan dasa darman yang menjadi slogan pramuka.

Justru di SMP Islam 1 sudah ada melalui tangan dingin dari Adam Laher,” paparnya.

SMP Islam 1 dari dulu sudah memperkuat kegiatan ekstra kurikuler, di samping prestasi-prestasi akademik.

Ketua Yayasan Perguruan Islam Malut. M Akil Djafar menyatakan bahwa tiap tahun, siswa SMP Islam 1 semakin bertambah, sementara ruangan yang di sekolah belum mencukupi sesuai jumlah siswa. Sehingga, sekolah masih menerapkan shift bagi siswa. “Olehnya itu, kami berharap ke depan ada bantuan bagi sekolah ini. Agar suasana sekolah seperti sekolah lainnya yang sudah tak pakai shift lagi,” pungkasnya (mg-01/pn/rul)

IBRAHIM MUHAMMAD Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Ternate

ZULKIFLI AHMAD

PERTUNJUKAN oleh siswa SMP Islam 1 Kota Ternate

ZULKIFLI AHMAD

PERTUNJUKAN tarian oleh siswi SMP Islam 1 Kota Ternate

ZULKIFLI AHMAD

PADUAN suara dalam upacara dan perayaan ulang tahun SMP islam 1 Kota Ternate

SELASA, 4 SEPTEMBER 2018

WAKIL RAKYAT

Malut Post

24

Bawaslu Malut Bakal Panggil Iksan Hamiru Klarifikasi Terkait SK Garda Rajawali Perindo Editor : Fahruddin Udi Peliput : Gunawan Tidore TERNATE– Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Halut) Iksan Hamiru, bakal dipanggil Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan dirinya sebagai anggota partai. Iksan diduga masuk dalam

Bacaleg Eks Korupsi Digugurkan WEDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) batalkan pencalonan bakal calon legislatif (Bacaleg) Yusuf Idris pada sidang mediasi antara penggugat (Yusuf Idris) dan tergugat Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Halteng. Bawaslu tetap berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Pasal 7 ayat 1 huruf H tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan kasus korupsi.

Komisioner Banwaslu Halteng Munawar Wahid menyatakan, sidang mediasi pihak pemohon dan KPU Halteng, diputuskan tidak bisa meloloskan bacaleg Yusuf Idris dari partai berkarya untuk berkompetisi pada Pileg 2019 karena yang bersangkutan merupakan terpidana kasus korupsi. “Kita gugurkan dalam sidang mediasi,” tegas Munawar.

Dia menjelaskan, Yusuf merupakan terpidana kasus pungutan liar (pungli) anggaran pembuatan sertifikat program nasional pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halteng Tahun 2006. “ Bawaslu tetap berpegang teguh dengan PKPU Nomor 20 pasal 7,” tandasnya. (wmj/mpf)

Kepengurusan Garda Rajawali Perindo Halut periode 2016-2021, dengan nomor SK 285-SK/ DPD/DPP/GERIND/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016, yang ditandatangani Ketua Umum Kuntum Khairu Basa Adli Bahrun Selaku Sekjen DPP Perindo.

Divisi hukum dan Penindakan Bawaslu Malut Aslan menegaskan, yang bersangkutan akan dipanggil untuk diminta klarifikasi. “ Kami akan memanggilnya untuk dimintai keterangan soal kebenaran SK itu,” tegas Aslan, Senin (3/9).

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang persyaratan

calon anggota Bawaslu poin (i) menyebutkan, calon anggota Bawaslu harus mengundurkan diri dari Partai Politik minimal 5 tahun sebelumnya.”

Meski belum ada laporan resmi dari masyarakat Bawaslu Malut akan melayangkan surat ke Iksan Hamiru. Kalau memang benar akan diadukan ke DKPP,” terangnya.

Sementara Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin mengatakan, informasi ini seharusnya disampaikan masyarakat saat proses seleksi sedang berjalan sehingga menjadi bahan pertimbangan.

“Apabila sudah dilantik maka sudah diikat dengan norma, Bawaslu tidak bisa menindak begitu

saja, harus ada mekanisme yang dilalui,” ujarnya.

Menurut Muksin, keterlibatan anggota Bawaslu Halut di organisasi sayap partai politik sudah masuk kode etik sehingga bukan lagi ranah Bawaslu tapi ranah DKPP. “Alangkah baiknya masyarakat bisa melaporkan ke DKPP atau bisa melaporkan ke Bawaslu Malut,” tandasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Bahrudin Tosofu, yang diduga melanggar kode etik akan dipanggil pasca putusan sidang sengketa pemilu 7 September mendatang.”Setelah putusan baru kita proses,”tutupnya. (tr-01/mpf).

Bawaslu Beber Alasan Loloskan 12 Bacaleg Eks Koruptor JAKARTA- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Rahmat Bagja akhirnya angkat suara mengenai alasan pihaknya meloloskan 12 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi di Pileg 2019. Dia menyebutkan keputusan itu diambil dengan berlandaskan hak konstitusional setiap warga negara. “Keputusannya adalah hak konstitusional warga negara, hak dipilih dan memilih Pasal 28 J. Pasal 28 J ini jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui undang-undang,” ucap Bagja di Gedung DPR RI, Jakarta, seperti dilansir jawapost, Senin (3/9).

Bagja menuturkan, Pasal 28 J yang dimaksudkan tercantum pada UUD 1945. Atas dasar itulah, Bawaslu lebih memilih ketentuan tersebut sebagai pertimbangan putusan, daripada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih dari itu, Bawaslu melihat PKPU 20/2018 sudah cacat sejak awal. “Dari awal sudah menyatakan (aturan larangan) ini akan bermasalah jika dimasukkan dalam PKPU, tapi KPU tetap memasukkan ini,” kata Bagja.

Ia pun yakin putusan Bawaslu telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. “Temanteman Bawaslu provinsi, kabupaten/kota,

(Igman Ibrahim/JawaPos.com)

SEPAKAT: Sejumlah pimpinan Bawaslu, KPU, dan Menkominfo Rudiantara saat penandatanganan program Pilkada Antihoax beberapa waktu lalu.

memutus itu sesuai dengan juga kaidah hukum.

Jika ada kaidah hukum (PKPU) bertentangan den-

Besok 9 Gubernur Terpilih Bakal Dilantik JAKARTA- Presiden Joko Widodo berencana akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Rabu (5/9) mendatang. Sebanyak sembilan kepala daerah direncanakan akan dilantik di Istana Negara.

Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Pusat Pen-

gan Undang-Undang, maka yang dipilih adalah Udang-Undang,” pungkasnya. (JPC/mpf)

erangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar bahwa telah melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) untuk menyiapkan proses pelantikan tersebut. “Betul (rapat koordinasi) di Kemensesneg,” kata Bahtiar seperti dilansir jawapost, Senin (3/9).

Bahtiar menjelaskan, sembilan kepala daerah tersebut terpilih berdasarkan hasil Pilkada Serentak 2018. Nantinya mereka dilantik langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

K e s embilan kepala daerah terpilih periode

2018-2023 yakni, Sutarmidji-Ria Norsan untuk Kalimantan Barat, Ali Mazi-Lukman Abunawas untuk Sulawesi Tenggara, Nurdin AbdullahAndi Sudirman Sulaiman untuk Sulawesi Selatan, Ganjar Pranowo-Taj Yasin untuk Jawa Tengah, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Umum untuk Jawa Barat, Edy Rahmayadi-Musa Rajecksah untuk Sumatera Utara, Lukas Enembe-Klemen Tinal untuk Papua, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) dan I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardana.

Sebelumnya, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih direncanakan akan dilantik pada 17 September 2018 mendatang.

Namun dimajukan pada Rabu (5/9) mendatang. Berbagai kesiapan pun telah disiapkan oleh para Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk dilantik di Istana Negara.(JPC/mpf)

KPU Pastikan Tunda Putusan Bawaslu JAKARTA- KPU memastikan tidak akan melaksanakan putusan sejumlah panwaslu dan Bawaslu yang mengabulkan sengketa yang diajukan mantan napi koruptor maju jadi caleg di Pemilu 2019. Bahkan, KPU resmi mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan KPU di daerah agar menunda pelaksanaan putusan pengawas setempat.

Surat tertanggal 31 Agustus itu meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap berpedoman pada regulasi teknis yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018. Khususnya dalam menyikapi putusan Bawaslu setempat terkait mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan, dua PKPU tersebut mengatur larangan bagi partai politik untuk mencalonkan eks terpidana kasus korupsi dalam pemilu. Baik pemilu DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/ kota. ’’Sampai saat ini masih berlaku,’’ ujarnya seperti dilansir JPNN. Arief menjelaskan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dua PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ’’Berdasar penjelasan itu, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota diminta menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota,’’ lanjutnya.

Setidaknya, penundaan tersebut berlaku sampai putusan MA keluar.

Sementara itu, jumlah eks koruptor yang sengketanya dikabulkan Bawaslu semakin bertambah.

Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Wahyu Setiawan membenarkan hal tersebut. ’’Jumlahnya sekarang 11,’’ tuturnya ketika dikonfirmasi tadi malam.Lima putusan terbaru berasal dari Panwaslu Kota Palopo, Bawaslu DKI Jakarta, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Di sisi lain, ada enam daerah yang pengawasnya masih memproses sengketa yang diajukan eks koruptor. Masing-masing Provinsi Jateng, Kabupaten Blora, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lingga, Provinsi Gorontalo, dan Kota Cilegon.

Dengan edaran tersebut, 11 caleg dan calon senator yang putusannya telanjur dikabulkan dipastikan tetap berstatus tidak memenuhi syarat. Nama mereka tidak akan dicantumkan dalam daftar calon sementara (DCS), bahkan mungkin daftar calon tetap (DCT) yang diterbitkan pada 21 September.

Kecuali jika MA memutuskan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU dan putusannya keluar sebelum DCT. Sebab, jika DCT sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi.Tidak ada lagi penggantian caleg setelah DPT meski caleg meninggal dunia.

Putusan MA tidak lagi bisa berpengaruh jika DCT sudah ditetapkan. (JPNN/mpf)