Sengketa Pilgub Masuk Putusan by Malut Post

26 Maret 2003-26 Maret 2018

TAMPIL TERDEPAN

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

HUKRIM Pleidoi, Bupati Rudy Bantah Korupsi JAKARTA – Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudy Erawan menolak dianggap terbukti menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran H. Mustary. Suap itu disebut-sebut diberikan kepada Rudy agar Amran yang kala itu merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Malut bisa dipromosikan menjadi Kepala BPJN IX Maluku dan Malut. Dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Rabu (5/9), Rudy berkelit soal suap itu.

ECERAN: Rp 5.000,-

Sengketa Pilgub Masuk Putusan Kinerja Penyelenggara Malut Bikin MK Melongo

JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Maluku Utara dengan agenda pembuktian digelar Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (5/9) kemarin. Dalam persidangan untuk nomor perkara 36/PHP.GUBXVI/2018 tersebut, kotak suara

AGK-YA Yakin PSU di Kepsul-Taliabu

dua kecamatan bersama dokumen-dokumennya dihadirkan sebagai barang bukti. Sejumlah persoalan ikut mencuat seiring dibukanya dokumen tersebut. Majelis hakim MK dibuat gelenggeleng kepala melihat dokumen Pemilihan Gubernur Malut. Pas-

POLEMIK enam desa di perbatasan Halmahera Barat-Halmahera Utara dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara akhirnya tuntas. Kementerian Dalam Negeri saat memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK),

A D V E R T O R I A L

Satker PBL Dorong Percepatan Perda Bangunan Gedung

Baca ENAM... H.8

RUSDI ABDURRAHMAN/MALUT POST

BEDA RUPIAH 20 TAHUN

Baca PBL... H.8

1998 September 1997 Rp 3.030/USD

September 1998 Rp 10.725/USD

2018

Terdepresiasi 254%

September 2017 September 2018 Rp 13.345/USD 14.815/USD Terdepresiasi 11%

Cadangan Devisa

USD 23,61 M

USD 118,3 M

Peringkat Surat Utang Pemerintah

JUNK

INVESTMENT GRADE

Net Capital Inﬂow Triwulan II

-USD 2,470 M

USD 4,015 M

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II

-13,34% (yoy)

5,27% (yoy)

Inﬂasi Agustus

MENUJU PILPRES 2019

78,2% (yoy)

3,2% (yoy)

Pembaca yang budiman, kami mengundang Anda berpartisipasi dalam polling Pemilihan Presiden 2019 yang diselenggarakan Malut Post. Caranya mudah. Cukup dengan masuk ke website Malut Post malutpost.co.id, lalu klik kolom vote di pojok kanan. Masukkan nama dan email untuk dapat berpartisipasi (nama dan email vote 100 persen bersifat rahasia). Satu alamat email hanya dapat digunakan untuk satu kali vote. Progres polling dan ulasan akan ditampilkan di tiap edisi Senin Malut Post. Selamat berpartisipasi!(*)

Angka Kemiskinan

Enam Desa (Tetap) Masuk Halut Mo baku malawang gaya apa lagi abis ini

Tukang Kuti

Harga Beras hingga Obat Berpotensi Naik Abis ini ada menteri yang suruh minum rorano

24,2%

Sumber: BI, BPS, CEIC

(49,5 juta orang)

BUKA KOTAK: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membuka kotak suara yang didatangkan dari Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu dalam lanjutan persidangan PHP Malut, Rabu (5/9)

Harga Beras hingga Obat Berpotensi Naik

IKRAM SALIM/MALUT POST

TERNATE - Satuan kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), Ditjen Cipta Karya, Maluku Utara (Malut) menggelar kampanye edukasi profesionalisme dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di Emerald Hotel Ternate, Rabu (5/8).

Baca PILGUB... H.8

Enam Desa (Tetap) Masuk Halut

Baca RUDY... H.11

SOSIALISASI: Faizal Chakra (ketujuh dari kanan) dengan narasumber Rogy Desa bersama peserta sosialisasi dalam kegiatan Rabu (5/9)

alnya, seluruh formulir C7 atau daftar hadir pemilih Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula, dan Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, tidak ditandatangani Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

9,82% (25,9 juta orang)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah melemah. Hingga Rabu (5/9) sore, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 14.935,65. Sehari sebelumnya, nilai rupiah bahkan sudah tembus Rp 15.000. Dalam situs resmi Bank Indonesia tercatat kurs jual rupiah melemah, bahkan pada siang hari kemarin kurs jual rupiah mencapai level Rp 15.002 per dolar AS. Sementara kurs beli berada di Rp 14.852 per dolar AS. Sementara Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 14.972 per dolar AS. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan salah satu faktor yang memicu pelemahan kurs rupiah adalah kenaikan harga minyak mentah. “Faktor kenaikan harga minyak mentah berpengaruh pada proyeksi defisit migas yang semakin

melebar,” kata Bhima, Rabu. Bhima mengatakan harga minyak jenis brent telah mencapai US$ 78 per barel. Kenaikan tersebut, kata Bhima, karena gangguan pasokan minyak AS. Menurut Bhima pelaku pasar juga mencermati pertemuan IMF dan Argentina pada Selasa lalu. Keputusan percepatan bailout dan syarat IMF untuk mengurangi defisit anggaran Argentina berimplikasi besar pada meredanya krisis mata uang Peso. “Sementara Lira Turki masih berada di 6,6 terhadap dolar AS Krisis Turki dipastikan berlangsung lama,” ujar Bhima. Ia juga melihat krisis berikutnya yang dipantau adalah Afrika Selatan dengan tingkat depresiasi kurs Rand hingga 16,7 persen sejak awal tahun. Sedangkan dari dalam negeri faktor rilis data inflasi Badan Pusat Statistik tidak mampu mendukung rupiah. Baca HARGA... H.8

Upaya PKBM Were Mandiri Agar Anak Desa Melek Teknologi

Belajar Gratis, Cuma Bayar Iuran Listrik Bagi masyarakat desa, komputer masih tergolong barang elektronik mewah. Tak semua keluarga mampu menyediakan benda tersebut untuk anak-anak mereka. Tak heran, masih banyak anak usia sekolah yang belum melek cara mengoperasikan komputer. PKBM Were Mandiri berusaha membantu dengan menyediakan kursus gratis.

SERIUS: Anak-anak di Weda, Halmahera Tengah, belajar komputer gratis di PKBM Were Mandiri, Minggu (2/9). Selain komputer, PKBM juga menyediakan fasilitas belajar bahasa Inggris gratis

Wahyudin Madjid, Weda

DI era teknologi menguasai dunia seperti saat ini, kemampuan di bidang teknologi sudah menjadi hal mutlak. Hal ini disadari betul oleh pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Were Mandiri. Pada 2013 lalu, mereka mendirikan kursus komputer gratis, juga bahasa Inggris, untuk anak usia sekolah di Kecamatan Weda, Halmahera Tengah. Ketika Malut Post berkunjung ke PKBM Were Mandiri di Desa Were, Kecamatan Weda, Minggu (2/9) sore, beberapa anak tengah praktik belajar komputer. Baca BELAJAR... H.11

WAHYUDIN MADJID/MALUT POST

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

PERUSAHAAN PT Ara Belum Ganti Kerugian Warga Wasile MABA- Ganti rugi lahan milik warga Desa Batu Raja, Kecamatan Wasile, hingga kini belum diselesaikan manajemen PT Ara. Padahal perusahan Cina itu sudah berulang kali didesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim dan DPRD Provinsi untuk segera menyelesaikan ganti rugi lahan tersebut. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Haltim Harjon Gafur menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen tetapi sampai sekarang juga belum ada penyelesaikan. “Beberapa bulan sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan PT Ara namun pihak manajemen beralasan belum bisa memberikan kepastian karena masih ingin koordinasi dengan pimpinan perusahaan di Jakarta,” terangnya. Diketahui aktivitas PT Ara menimbulkan pencemaran yang merugikan warga hingga ratusan juta rupiah. Bukan hanya itu, bahkan tambak budidaya ikan milik Pemkab juga tercemar. (ado/mpf)

BPD BPD di 102 Desa Belum Dilantik MABA- Kendati pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di 102 Desa se- Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) sudah selesai, namun hingga kini belum ada kepastian jadwal pelantikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim. Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Badalan Uat dikonfirmasi melalui Bagian Humas dan Protokoler mengaku, pihaknya belum bisa memberikan kepastian pelantikan anggota BPD terpilih.” Kita harus berkoordinasi dulu dengan Plt Bupati,” ujarnya. Dia menjelaskan, 102 Desa yang melaksanakan hajatan pemilihan BPD, tercatat ada 3 Desa yang masih bermasalah masing-masing Desa Majiko Tongone, Desa Lolo Bata dan Lili. “Tiga Desa ini masih bermasalah,” katanya. Dia meminta seluruh anggota BPD terpilih tidak perlu cemas. Sebab, pelantikan akan tetap dilakukan apabila sudah ada arahan dari Plt Bupati. “Tidak perlu cemas kalau sudah ada petunjuk pasti dilantik,” tandasnya. (ado/mpf)

MULAI DIBANGUN: PROYEK pembangunan Satdion Fagogoru di Desa Nurweda, Kabupaten Halmahera Tengah, sudah muali dibangun. Nampak beberapa mobil proyek sementara beraktivitas di atas lokasi pembangunan stadion Fagogoru.

Maling Ikan di Perairan Haltim Marajalela Puluhan Kapal Jaring Milik CV Malino Jaya Tak Miliki Izin Editor : Fahruddin Udi Peliput : Muhammad Kabir MABA- Keberadaan kapal tangkap milik CV Marlino Jaya, yang beroperasi di perairan Kecamatan Wasile Utara, Kabupatn Halmahera Timur

(Haltim), meresahkan nelayan lokal. Kepala Desa Marimoi, Kecamatan Wasile Utara, Ruslan menyatakan, puluhan kapal tangkap milik CV Malino Jaya, melakukan aktivitas tangkap ikan tuna di perairan Wasile Utara, sangat merugikan nelayan

Proyek RSUD Weda Rp 4 M Bermasalah

BERMASALAH: Proyek pembangunan RSUD Weda tahun anggaran 2016 yang akan diselidiki Inspektorat karena diduga bermasalah.

WEDA – Setelah menyelidiki dugaan kasus penyalahgunaan Dana Desa (DD), Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) akan kembali mengaudit proyek pembangunan RSUD Weda dengan nilai Rp 4 Miliar lebih tahun anggaran 2016. “Setelah menyelesaikan kasus DD baru kami lanjutkan pemeriksaan dugaan penyimpangan proyek RSUD Weda,” kata Abdullah

Yusuf, Rabu (5/9) kemarin. Dia menyatakan, Selain RSUD, ada beberapa proyek di SKPD yang akan diselidiki. “Ada beberapa proyek di SKPD yang dikerjakan tahun lalu tapi pekerjaan tidak selesai,” ujarnya. Sayangnya, Abdullah tidak mau membeberkan SKPD yang tidak menyelesaikan pekerjaan di tahun lalu. (wmj/mpf)

lokal karena menggunakan jaring kapasitas besar. “Sangat merugikan nelayan lokal,” kata Ruslan, saat melaporkan aktivitas kapal tangap di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Haltim, Rabu (5/9) kemarin. Menanggapi itu, Kadis DKP Asmar Daud menyatakan, kapal tangkap milik CV Malino yang beroperasi di perairan Haltim tidak mengantongi izin. “Saya anggap aktivitas tangkap

yang dilakukan kapal milik CV Maliano adalah ilegal karena sejauh ini belum melapor ke Pemerintah Daerah,” tegas Asmar. Dia meminta Polisi Perairan dan TNI Angkatan Laut memantau aktivitas kapal tangkap dari CV Malino. “Saya minta Polairut dan TNI AL kontrol kapal tangkap tersebut karena tidak aktivitasnya ilegal,” tandasnya. (ado/mpf)

Camat Tak Proaktif, DD Banyak Masalah WEDA – Penyalahgunaan Dana Desa (DD) di sejumlah Desa di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) disebabkan minimnya pengawasan dari Pemerintah Kecamatan. Ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Ridwan Bassalem, Rabu (5/9). Ridwan menyatakan, Pemerintah Kecamatan sangat bertanggung jawab terhadap pengelolaan DD. “Pemerintah Kecamatan harus proaktif mengontrol dan mengawasi anggaran desa,” kata Ridwan, Rabu (5/9). Selain itu, kata dia, temuan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan DD dise-

babkan Kepala Desa (Kades) kurang konsultasi dengan Camat. “Ada pertimbangan pemerintah Kecamatan terkait kinerja pemerintah desa. Dan ini diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Jadi wajib pemerintah desa melakukan konsultasi dengan pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten, mulai dari penyusunan hingga laporan pertanggung jawaban,” ujarnya. Dia mengaku, pihaknya tidak bisa mengawasi DD di setiap desa karena kekurangan tenaga. “Kita kekurangan tenaga sehingga tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung di tiap desa,” katanya. (wmj/mpf)

Komisioner KPU Terancam 6 Tahun Penjara WEDA - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Muh Tilawah terancam hukuman 6 tahun penjara. Ini terkait dengan kasus kecelakaan lalulintas di Gunung Roti Desa Nusliko, Kecamatan Weda, yang memakan korban jiwa. Kasipidum Karel Benyto menjelaskan, Muh Tilawah anggota Komisioner aktif itu disangkakan dengan pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) UU lalulintas No 22 Tahun 2009 tentang lakalantas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. “ Kasusnya sudah P21 dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda,” kata Kare,

Rabu (5/9). Diketahui kasus lakalantas yang melibatkan dua mobil itu terjadi di Gunung Roti, Kamis 29 Maret 2018 silam. Dalam peristiwa itu, mengakibatkan dua orang luka dan satu orang meninggal dunia secara mengenaskan di lokasi kejadian. “Dua orang yang mengalami luka diantaranya Najid Akri (34), warga Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dan Arman Jainda (29) warga Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan. Sedangkan korban tewas Jusmin Jahir (30) warga Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat. (wmj/mpf)

TIDORE KEPULAUAN

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Art: Resayfa Rumra

Desak Pemkot Kejar Direktur RPI

DPRD Peduli Warga tak Mampu mereka juga punya kesadaran TIDORE - Warga kurang untuk pergi berobat ke rumah mampu atau statusnya ekosakit tanpa harus berpikir soal nominya berada di kelas bawah, biaya, karena pembiayaanmendapat perhatian anggota nya sudah akan ditanggulangi DPRD Kota Tikep. Wakil Rakyat oleh pemerintah melalui pemberkomitmen mendorong agar bayaran BPJS,” ujarnya. BPJS warga kurang mampu diJika Pemkot tidak merespons anggarkan APBD 2019.. ide dari wakil rakyat tersebut, Ini bertujuan agar masyarakata Mochtar, sama halnya kat bisa dipermudah dalam Pemkot tidak peduli terhadap urusan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekadar diketayang baik tanpa harus dibebani hui, pembayaran BPJS Mandiri dengan biaya yang cukup besar. bagi masyarakat yang kurang Ide ini datang dari Wakil Ketua mampu khususnya kelas 3 per II DPRD Tikep, Mochtar Djubulannya Rp 25.500. Agar mamati. Ia mengatakan, rata-rata MOCHTAR Djumati syarakat saat berobat bisa diperwarga yang tidak mau berobat di rumah sakit mengalami keterbatasan ekonomi. lakukan secara gratis, DPRD bakal mendorong Jika tebusan obat di atas Rp 300 ribu, warga Tikep pembayaran BPJS melalui APBD tahun anggaran 2019 yang nantinya akan menjadi kado istimewa yang kurang mampu tidak bisa membayarnya. Dengan itu, pemerintah harus berani hadir bagi masyarakat kurang mampu di Kota Tikep. di tengah-tengah masyarakat dan menjawab “Pembiayaan melalui BPJS ini difokuskan pada persoalan tersebut. “Kami sudah bersepakat seluruh masyarakat yang kurang mampu sebanmelalui lintas fraksi dan semua setuju, hal ini di- yak 33 ribu jiwa lebih di Kota Tidore Kepulauan, lakukan karena kami ingin mempermudah ma- di luar dari TNI, Polri, PNS dan pengusaha,” syarakat dalam pelayanan kesehatan, sehingga katanya. (far/lex)

Pelantikan Masih Ditunda DUGAAN PENIPUAN: Doa bersama yang dihadiri Wali Kota Capt Ali Ibrahim saat menyambut kedatangan mesin pengolahan beberapa waktu lalu.

Sejumlah Desa Merugi Ratusan Juta Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE – Ternyata lebih dari 8 desa yang menjalin kerja sama dengan Direktur Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPI), Muhammad Bayu. Semua desa yang diketahui menyetorkan uang ke Muhammad Bayu. Uang tersebut untuk pengadaan mesin pengolahan. Hanya saja harapan sejumlah desa untuk mendapat mesin pengolahan untuk membangun desa, sepertinya berakhir pahit. Pasalnya, setelah menerima uang dengan jumlah tidak sedikit, Muhammad Bayu justru hilang kontak. Beberapa hari lalu kabarnya ia berada di Kalimantan.

Muhammad Bayu baru mendatangkan beberapa mesin pengolahan. Mesin tersebut belum bisa difungsikan karena tidak lengkap. Pemerintah Kota Tikep sendiri kesulitan menghubungi Muhammad Bayu. Istri Muhammad Bayu saja yang bisa dihubungi. Saat ini, BUMDes di Desa Maregam, Koli, Todapa, Nuku, Aketobololo, Bale dan Selamalofo, ada juga desa-desa lainnya yang sudah menyetor uang BUMDes untuk pembelian mesin pengolahan. Di Selamalofo dan Akseai misalnya, saat ini uang BUMDes mereka belum dikembalikan. Kepala Desa Selamalofo Asrul M. Saleh mengatakan, pihaknya penyetoran uang sebesar Rp 120 juta ke

Muhammad Bayu untuk pengadaan mesin pengering kopra putih, tetapi sampai saat ini mesin itu belum didatangkan. Pemerintah di sejumlah desa berharap Pemkot Tikep mendatangkan Direktur RPI agar uang mereka bisa dikembalikan. “Segera cari dia (Muhammad Bayu) dan harus didatangkan ke Tikep, agar uang BUMDes sejumlah desa bisa dikembalikan. Kalau dia sudah datang, kami pasti batalkan kerja sama ini,” kata Asrul M. Saleh. Kepala Desa Akesai, Idrus H. Thalib mengaku menyetorkan Rp 145 juta ke Muhammad Bayu untuk pengadaan mesin pengering kopra putih dan alat pengolahan lainnya. Pihaknya juga berharap uang BUMDes tersebut dikembalikan. (far/ lex)

TIDORE – Pelantikan pejabat eselon III dan IV di Pemkot Tikep yang rencana digelar besok (7/9), sepertinya ditunda. Sekretaris Kota (Sekkot) Tikep, Thamrin Fabanyo mengatakan, pelantikan akan digelar pekan depan. Pelantikan ditunda lantaran terjadi kesalahan teknis, yang mestinya dibenahi kembali. “Kami tunda pelantikan hingga awal tahun baru islam. Memang ada kesalah teknis, makanya harus diperbaiki,” kata Sekkot pada Malut Post, kemarin (5/9). Sekkot masih belum

mau mengungkapkan jabatan apa saja yang akan dilakukan penyegaran dan siapa saja yang mengisi jabatan baru dan dinonjobkan. Thamrin hanya mengatakan bahwa pejabat eselon III dan IV yang dilantik nanti sebanyak 50 orang. Sementara itu, lanjutnya, pelantikan tiga pejabat eselon II akan dilangsungkan pada Oktober 2018, karena masih menunggu Kepala Dinas Perizinan dan PTSP memasuki masa pensiun. (far/lex)

Gelar Rakor Kependudukan

RAPAT: Wali Kota Capt Ali Ibrahim (empat kiri) berpose dengan jajarannya.

TIDORE- Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun 2018, Rabu (5/9). Kegiatan yang dibuka dengan resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim tersebut dipusatkan di aula Sultan Nuku kantor Wali Kota. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Joko Moersita, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tidore Kepulauan, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Tidore Kepulauan serta seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan dalam sambutannya menyatakan bahwa administrasi kependudukam merupakan bukti otentik atas keberadaan serta pengakuan seseorang serta menjadi syarat mutlak dalam setiap pengurusan dan kepentingan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki dokumen administrasi kependudukan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai pembaharuan inovasi pelayanan bagi masyarakat dalam bentuk kegiatan Gemasduk (gerakan sadar dokumen administrasi kependudukan), Jebol (jemput bola) pengurusan Akta keliling, mobile KTPElektronik School (melakukan perekaman bagi

anak usia pemula di Lembaga Pendidikan), Undangan Lahir (pemberian akte lahir langsung kepada orang tua bayi yang baru melahirkan), Final (pelayanan terpadu sidang Isbat nikah melalui sidang keliling), program pelayanan one for three (satu berkas tiga dokumen serta aksi “soperetak aduk” (sosialisasi, pendataan, perekaman dan cetak administrasi kependudukan) pada masyarakat Suku terasing “Tobelo Dalam” di kawasan hutan taman nasional Aketajawe Lolobata, Kecamatan Oba. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri RI yang diwakili oleh Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil Kemendagri RI, Joko Moersito dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengakuan negara terhadap hak sipil dan status warga negara hukumnya pada administrasi kependudukan untuk itu negara berkewajiban melakukan pencatatan dan penerbitan serta perlindungan dan pemanfaatan dokumen kependudukan seluruh warga negara Indonesia dimanan pun berada. Joko Moersito juga menyampaikan apresiasi dari Kemendagri kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mendukung program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) dengan mencanangkan Gisa untuk Kota Tidore Kepulauan pada 15 Maret 2018 lalu. Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, Hj. Sunarya Saripan melaporkan bahwa Rapat Koordinasi yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya target kinerja Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan. Rakor yang dilaksanakan sehari tersebut diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta kepala KUA Kecamatan se Kota Tidore Kepulauan, dengan narasumber diantaranya Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil, Joko Moersita dan Koordinator Wilayah V Indonesia Timur Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Pada kesempatan tersebut Wali Kota Tidore Kepulauan juga didaulat untuk menyerahkan penghargaan kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang mencapai keberhasilan tertinggi dan terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan tingkat Kota Tidore Kepulauan tahun 2018 diantara Desa Maitara, Kecamatan Tidore Utara sebagai Desa dengan nilai tertinggi perekaman KTP-El dengan capaian 92 persen, Kelurahan Tomalou Kecamatan Tidore Selatan sebagai Kelurahan dengan nilai tertinggi perekaman KTP-El dengan capaian 91 persen. Kecamatan Tidore Selatan sebagai nilai tertinggi Kepemilikan Akte Kelahiran dengan capaian 97 persen, Kecamatan Tidore sebagai nilai tertinggi kedua kepemilikan akte kelahiran dengan capaian 92 persen, serta Kelurahan Akelamo Kecamatan Oba Tengah dan Kelurahan Indonesiana Kecamatan Tidore meraih terbaik pertama dan kedua untuk program inovasi pelayanan administrasi kependudukan. (humas)

Malut Post

HALUT & HALSEL

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Setahun Hak Perangkat Desa tak Dibayar Inspektorat Janji Limpahkan ke Kejari Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen

96 Jamah Haji Tiba Halut

JAMAAH HAJI: Penjemputan jamaah haji yang dilakukan Pemkab Halmahera Utara di halaman Kantor Bupati,Rabu (5/6) kemarin

DANA DESA Inspektorat Bidik 112 Desa LABUHA – Inspektorat Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) mulai membidik 112 desa yang ditemukan keganjalan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).”Saat ini kami fokus mengaudit penggunaan anggaran langsung di masing-masing desa,”kata Kepala Inspektorat Slamet Ak yang dikonfirmasi, Rabu (5/9). Fokus pemeriksaan 112 desa ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sementara Kasi Pidsus Kejari Halsel Baskoro Adi yang dikonfirmasi untuk penyalahgunaan DD desa Indari dipastikan naik status penyilidikannya. Sementara lainya masih dilidik. ”Memang kasus penyalahgunaan DD Desa Indari dipastikan dalam waktu dekat ada penetapan tersangka dan penahanan.”jelasnya.(sam/met)

CPNS Tes CPNS Halsel Kabur LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) belum memastikan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Pasalnya, hingga kini Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum menetapkan kuota dan formasi CPNS Sementara dari kuota 400 CPNS yang diusulkan itu diprioritaskan untuk tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis.”Jika bulan ini belum juga dibuka, maka kemungkinan besar diakhir tahun,”kata Kepala BPPKD Marten Puka Puka nantinya.”Memang penetapan tes CPNS dari pusat masih ditunda. Sementara Sekretaris Dikbud Umar Iskandar Alam yang dikonfirmasi menuturkan kekurangan tenaga guru di Halsel masih sangat banyak. Makanya harus dicari solusinya bersama. (din/met)

TOBELO – Jamaah haji Halmahera Utara (Halut) tiba dengan selamat di kantor bupati, Rabu (5/9). Penjemputan yang diwarnai isak tangis keluarga ini dihadiri Bupati Frans Manery. Bupati dalam acara penerimaan jamaah haji ini mengatakan dari 96 jamah dengan 10 pendamping saat ini kembali dengan selamat. Ia mengatakan ada kebanggaan tersendiri bagi Pemkab karena berkat doa dan dukungan semua pihak sehingga rombongan jamah haji bias kembali dengan selamat.(rid/met)

Kodim Tobelo Serahkan Gabah Petani TOBELO - Untuk memaksimalkan pencapaian realisasi Serap Gabah Petani (Sergab) 2018, Komando Distrik Militer (Kodim) 1508/Tobelo menyerahkan hasil Serapan Gabah kepada pihak Bulog Tobelo, Rabu (5/9). Penyerapan Gabah di lokasi penggilingan milik sejumlah petani di Desa Margomulyo Kecamatan Kao Barat ini dihadiri Plh. Pasi Ter Kapten Inf I Putu Artana, Bati Bung Kao Barat Serma Brury Kelmanutu, Bintara Staf Teritorial dan para Babinsa Koramil 1508-03/ Kao. ”Kegiatan yang dilakukan ini merupakan tindaklanjut MoU antara Kementerian Pertanian dan TNI AD untuk menyukseskan program pemerintah dalam rangka upsus swasembada

PENYERAHAN: Kodim 1508/Tobelo menyerahkan hasil serapan gabah kepada pihak Bulog

pangan nasional. Selain itu, serapan gabah ini untuk mengisi cadangan pan-

gan pemerintah,”kata Komandan Kodim 1508/Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto. (rid/met)

Kadishub Pecat Dua PTT L ABUHA – Dua tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Halmahera Selatan dipecat Kadishub Soadri Ingratubun. Ini dilakukan karena PTT atas nama Iswan Tarajuddin dan Ardian Ismail ini tidak disiplin melaksanakan tugas.

Meski sudah dipecat, kedua mantan PTT ini masih menagih retribusi di Pasar Tembal. ”Saya sudah mintakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP untuk menangkap mereka,” tandasnya kepada Malut Post, Rabu (5/9). Dikatakan jumlah PTT di

instansinya ini sebanyak 104 orang. Hanya saja, 50 orang dirumahkan dan tersisa 54, dan 2 dipecat. ”PTT yang dirumahkan ini karena anggaran PTT yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2018 tidak diakomodir,”ungkapnya. (sam/met)

LABUHA – Kepala Desa (kades) Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Safri Abdullah tidak membayar hak perangkat desa selama 2017. Atas tingkahnya ini Inspektorat Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) memberikan sanksi tegas 2018 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dicairkan. Hanya saja, Camat Bacan Selatan tetap mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa. ”kami sudah memberikan deadline waktu seminggu hingga Agustus 2018 lalu untuk menyerahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) DD dan ADD 2017. Tetapi sampai sekarang tidak dimasukkan,”tandas Kepala Inspektorat Slamet Ak yang dikonfirmasi, Rabu (5/9). Karena pengelolaan anggarannya tak jelas, maka dalam waktu dekat kasus ini akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuha untuk dilidik. Sementara Camat Bacan Selatan Yaman yang dikonfirmasi mengaku kaget dengan sikap oknum kades. ”Rekomendasi pencairan anggaran saya keluarkan karena sudah ada pengakuan dari pendamping desa terkait penyerapan anggaran. Soal temuan itu menjadi kewenangan Inspektorat. Sementara camat hanya mengawasi dari sisi pemerintahan,”tandasnya.(sam/ met)

Sayap Perindo Benarkan Iksan Ikut Pertemuan TOBELO - Teka-teki Surat Keputusan (SK) DPD Garda Rajawali Perindo Halut yang ikut mencatatkan nama Iksan Hamiru anggota Bawaslu Halut akhirnya terjawab. Pasalnya, SK pengurus GRIND dengan Nomor : 285-SK-DPD/DPP-GRIND/XII/2016 tertanggal 5 Desember 2016 itu disebutkan keterlibatan Iksan sebagai pengurus benar adanya dan pernah mengikuti beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan jaringan partai Perindo tersebut. “Di SK itu saya (Jumar Mafoloi, red) ikut dimasukkan sebagai Sekretaris, jadi kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan di cafe Jarod bahkan pernah satu kali dengan pengurus GRIND dari Pusat 2016 lalu,”kata Jumar Mafoloi membenarkan SK kepengurusan tersebut kepada wartawan, Rabu (5/9). Ia menghitung kurang lebih dari 4 kali pertemuan pengurus GRIND saat itu ikut dihadiri Iksan Hamiru yang dalam kapasitas sebagai Ketua DPD Halut. Terpisah Anggota Bawaslu Halut Iksan Hamiru di hubungi koran ini malam tadi tidak berkomentar banyak. Ditanya namanya ikut tercatat dalam SK pengurus DPD Perindo Halut, tidak dijawab. ”Saya tidak tahu kalau nama saya masuk di SK tersebut,” katanya. Sementara Sekretaris DPD Perindo Halut Ihwan Buaja yang dikonfirmasi mengatakan terkait SK yang diterbitkan DPP itu hingga kini belum diterima Perindo Halut.”Resmi tidaknya SK itu kami tidak tahu, sebab tembusan surat itu belum kami terima,”ujarnya. (rid/met)

Kabag Humas Halut Jabat Kabid Sampah TOBELO - Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler Pemkab Halmahera Utara Silvano Hangewa dimutasikan Bupati Frans Manery dalam jabatan barunya sebagai Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Halut. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji di Kantor Bupati, Rabu (5/9) ini dilakukan bersamaan dengan

10 pejabat struktural aselon III dan IV.”Harapan saya kepada pejabat yang baru dilantik ini agar amanah yang diemban itu dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung,”harap bupati, sembari mengatakan jika ada pejabat yang tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah maka akan dievaluasi dan selanjutnya diberhentikan dari jabatannya. (rid/met)

PELANTIKAN: Pejabat yang baru dilantik Bupati Frans Manery

HALMAHERA BARAT

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Bawaslu Tolak Gugatan PG Versi Samad Robinson: Putusan Ini Akan Dikoreksi Hingga Bawaslu RI Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Halmahera Barat (Halbar) menolak gugatan DPD II Partai Golkar (PG) versi Samad Moid. Penolakan ini diputuskan dalam sidang putusan yang berlangsung di Kantor Bawaslu, Rabu (5/9). Gugatan ini kaitannya dengan keputusan KPU Halbar Nomor: 27/PL.01.4-4-Kpt/8201/KPUKAB/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Halbar 2019. Penolakan itu dengan alasan KPU sudah memberikan waktu dilakukan perbaikan. Selain itu, surat pernyataan sejumlah Bacaleg dari struktur kepengurusan DPD II PG versi Ahmad Zakir Mando untuk dialihkan berkasnya kepada PG versi Samad Moid tertanggal 16 Agustus. Makanya, majelis Adjudikasi menilai surat pernyataan dimaksud tidak relevan dan tidak bernilai hukum disebabkan surat tersebut disampaikan 16 Agustus. Sementara perbaikan berkas pada 22-31 Juli.”Berdasarkan ketentuan pasal 19 PKPU nomor 20 tahun 2018, kewenangan memperbaiki berkas pencalonan hanya dapat dilakukan oleh parpol sebanyak satu kali. Bukan bacaleg yang diajukan oleh parpol,”kata Ketua Majelis Adjudikasi Alwi Ahmad saat membacakan putusan pada sidang sengketa pemilu di kantor Bawaslu Halbar, Rabu (5/9). Dikatakan atas dasar seluruh pertimbangan hukum itulah, Bawaslu berkesimpulan tidak cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam hal ini DPD II PG Halbar. Mengingat undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa yang diubah dengan peraturan Bawaslu nomor 27 tahun 2018 dan perubahan ke dua Bawaslu nomor 18 tahun 2017. Karena itu, Bawaslu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sidang putusan kemarin, komposisi bacaleg DPD II PG Halbar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). adalah komposisi Bacaleg Dapil I dan Dapil III. Sementara Dapil II dianggap Memenuhi Syarat (MS), karena telah memenuhi syarat keter-

SIDANG PUTUSAN : Bawaslu Halmahera Barat menggelar sidang putusan gugatan DPD II PG Halbar di kantor Bawaslu, kemarin.

wakilan 30 persen perempuan. Sementara Sekretaris DPD II PG Halbar Robinson Missy usai sidang mengatakan pihaknya akan mengoreksi putusan Bawaslu Halbar ke Bawaslu Malut dan Bawaslu RI. Terpisah Ketua DPD II PG Halbar Samad Moid menilai, KPU telah melakukan pelanggaran terstruktur dan sistematis karena pada 13 Juli

pengurus DPP menyatakan kepengurusan yang sah adalah PG versi Samad. Dan 15 Juli DPD II telah menyerahkan dokumen Bacaleg ke KPU. Setelah itu 18 Juli KPU melakukan pleno bahwa kepengurusan PG yang sah adalah versi Samad Moid. Tetapi tanggal 21 Juli 2018 KPU mengundang PG versi Zakir dan menyerahkan daftar

cek list Bacaleg kepada PG versi Zakir. Padahal, KPU telah mengetahui kepengurusan yang sah dan diakui DPP adalah versi Samad Moid.”Atas dasar dan bukti pelanggaran yang dilakukan KPU ini, maka kami akan mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP),”tandasnya.(din/met)

DPRD Tindaklanjuti PAW Arnold Boky JAILOLO – DPRD Halmahera Barat (Halbar) menindaklanjuti usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Arnold Boky ke Bupati Danny Missy. Penggantinya adalah SefHadijah Sergi nat Salaka peraih suara terbanyak kedua sesuai usulan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Usulan ke bupati ini dilakukan karena sebelumnya sudah ditindaklanjuti ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).”Dari bupati selanjutnya ditindaklanjuti ke gubernur untuk menerbitkan surat keputusan (SK),”ungkapnya.(din/met)

INFRASTRUTUR: Pembangunan jalan Matui-Tataleka yang kembali dilanjutkan.

Pekerjaan Jalan Matui-Tataleka Dilanjutkan JAILOLO – Pembongkaran badan jalan Matui – Tataleka yang sempat terhenti beberapa bulan kembali dilanjutkan. Ini karena pemilik proyek PT Ideal Kontraktor sudah menemukan alat Jack Hammer untuk membongkar lokasi bebatuan kurang lebih 300 meter di

Desa Matui yang menghambat proyek tersebut.”Karena tidak ada lagi masalah, makanya pekerjaan lanjutan kembali dilaksanakan,”kata Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muhammad Yusri yang dikonfirmasi Malut Post,

Rabu (5/9). Untuk pekerjaan jalan sirtu belum dipastikan karena yang dilakukan saat ini adalah lanjutan dari pekerjaan sebelumnya.”Semoga tidak ada lagi hambatan dalam pengerjaannya,”harapnya.(din/ met)

Napi Kasus Asusila Dominasi Lapas Jailolo JAILOLO – Mayoritas penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Jailolo adalah napi dengan kasus tindak pidana asusila. Hal ini diakui Ka Lapas Supriyadi yang ditemui Malut Post di ruang kerjanya, Rabu (5/9). Menurutnya, jumlah napi yang menjalani hukuman saat ini sebanyak 65 orang. Dari jumlah tersebut 8 diantaranya masih ber-

status tahanan. Sementara 57 lainnya berstatus narapidana (napi).”Dari 65 orang tersebut yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dua orang, kasus narkoba lima orang dan kasus asusila 58 orang,”jelasnya. Sementara napi yang ditempatkan di kamar menggunakan sistem ganjil sebanyak tiga orang.(din/met)

MOROTAI & SULA

Malut Post

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Kembali ke Sanana, Dijemput Ambulance Wabup Morotai Sambut Kepulangan Jamaah Haji Peliput : Ikram Salim Editor : Bukhari Kamaruddin SANANA - Jamaah haji Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Morotai, tiba di daerahnya masingmasing, kemarin (5/9). Di Kepsul, ada 109 jamah, namun yang tiba kemarin baru 15 jamah yang semuanya merupakan lansia. Mereka kembali ke Sanana menggunakan pesawat Trigana air, yang baru saja beroperasi ke Kepsul. Amatan Malut Post, sejumlah jamaah langsung dijemput ambulance, karena kondisi mereka kurang sehat. Jamah yang lain menggunakan bus Polres Kepsul. Jamah haji lainnya bertolak dari Ternate kemarin (5/9), dan rencananya hari ini tiba di Sanana. Sementara itu jamaah haji asal Morotai, juga tiba kemarin menggunakan pesawat Wings Air. Mereka disambut Wakil Bupati Asrul Padoma bersama pimpinan dan anggota DPRD Morotai. Jamaah tiba di Bandara Morotai pukul 13.00 WIT, dan dijemput lima bus.

IKRAM SALIM MALUT POST

PULANG: Jamaah haji Kepsul dan Morotai yang kembali ke daerahnya masingmasing. MASLAN AJID MALUT POST

Kepala Kemenag Morotai Hi Qubaiz Baba, dari 43 jamaah, 6 diantaranya belum pulang karena sakit, sehingga yang tiba 37 orang. Mereka yang sakit adalah Pajola Aloha, Agus Tri Joko,

Ruslia H. Marua, Rosnani Soleman, Jaria Ismail, dan Suryani Hi, Umar. “Keenam jamaah masih menjalani perawatan di Ternate, namun bukan di rumah sakit,” katanya. Namun

keterangan berbeda disampaikan Sahril Totona dari Bagian Kesra Setda Morotai. Menurutnya, keenam jamaah tersebut memang mendaftar di Morotai, namun mereka berdomisili

di Ternate. Sementara Wabup Hi Asrun Padoma berharap jamaah asal Morotai menjadi haji yang mabrur. (ikh/tr-02/ onk).

PENILAIAN Kinerja Polres Morotai Dipantau

MASLAN AJID MALUT POST

POLRES Morotai

DARUBA - Tim dari Mabes Polri dan Polda Malut, dipimpin Kombes Handoyo, memantau kinerja Polres Morotai kemarin (5/9). “Kami ke Morotai untuk memantau kinerja Kapolres AKBP Mikhael Sitanggang, dan hasilnya dilapor kepada pimpinan di pusat,” kata Handoyo. Dia menuturkan persoalan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, namun menjadi tanggung jawab semua pihak. Lanjutnya, Polri akan memberikan anggaran penuh dan personil di setiap Polsek yang masih kekurangan personil. ”Kalaupun Polsek masih kurang personil, tidak jadi persoalan nanti kita cari langkah selanjutnya,” kata Handoyo. Sementara Kapolres Morotai AKBP Mikhael Sitanggang menyampaikan umur Polres Morotai baru satu setengah tahun, sehingga masih perlu belajar untuk meningkatkan kinerja. “Kami sudah obrak-abrik semua tempat miras termasuk tempat produksinya di Desa Raja Morotai Utara,” akunya. (tr-02/onk).

IKRAM SALIM MALUT POST

BERKAH Nelayan Desa Fagudu melepaskan ikan dari jaring di sekitar Pelabuhan Sanana Kepulauan Sula, kemarin.

Diduga Ditemukan Nelayan Filipina DARUBA - Dua nelayan asal Desa Gurua Kecamatan Morotai Utara Rustam Tatapa dan Makmur Ende yang hilang saat melaut 16 Agustus lalu, diduga berhasil diselamatkan oleh nelayan Filipina. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morotai Kusnadi Funae, informasi tersebut diperoleh dari keluarga korban dan kades Gurua. Namun

informasi tersebut masih ditelusuri kebenarannya. “Menurut informasi korban sempat menelepon menggunakan telepon milik nelayan Filipina, namun setelah itu mereka hilang kontak,” kata Kusnadi. Dia menambahkan pencarian korban hilang baik nelayan asal Gurua dan dari Bere Bere, sudah dihentikan. “Namun kami tetap memantau perkembangannya,” pungkas Kusnadi. (tr-02/onk).

DPRD Tinjau Drainase Fogi SANANA - DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) meninjau kondisi drainase di Desa Fogi Kecamatan Sanana, yang dikeluhkan warga. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua II Kepsul Jufri Umasugi. Warga mengeluhkan posisi drainase cukup tinggi hingga melewati teras rumah mereka. karena itu untuk keluar masuk,

mereka harus memanjat drainase menggunakan tangga. ”Kita mau keluar ke jalan saja harus naik tangga dulu,” kata H. Mansur. Sementara Jufri berjanji akan memanggil kontraktor dan meminta mereka menindaklanjuti keluhan warga. (ikh/ onk).

Jaksa Kembalikan Berkas Kasus Pembunuhan SANANA - Berkas perkara 4 tersangka kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan Murdimin Fokatea Warga Desa Wai Ina Sulabesi Barat Kepulauan Sula (Kepsul), dikembalikan jaksa ke Polres Kepsul. Pengembalian dilakukan setelah penyidik meneliti seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di mana masih terdapat kekurangan baik materil dan formil. Kasi Pidum Kejari Sanana Melyan Marantika menuturkan, berkas yang diserahkan belum lengkap unsur formil maupun materil sehingga dikembalikan disertai dengan petunjuk. ”Belum

lengkap, kita masih berikan petunjuk, ” kata Melyan saat dikonfirmasi kemarin (5/9). Meski begitu dirinya menolak membeberkan poin petunjuk yang dimaksud. Sekadar diketahui Murdimin tewas diduga dikeroyok AG, SU, RE dan RB saat menonton acara pesta ronggeng di Desa Falahu Juli lalu. Korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Korban baru meninggal keesokan harinya. Tiga pelaku langsung ditangkap polisi, sedangkan RB sempat melarikan diri selama dua pekan sebelum akhirnya tertangkap. (ikh/ onk).

POLMAS

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Art: Resayfa Rumra

Deprov Tolak Bambang Bahas Anggaran

PILGUB Bawaslu Tegaskan Tetap Panggil Pimpinan SKPD

Kembali Menentang Keputusan Gubernur Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Dewan Provinsi (Deprov) Maluku Utara (Malut) tetap menentang keputusan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba terkait pengangkatan Kepala Inspektorat Malut

Bambang Hermawan sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aaset Daerah (BPKPAD) Malut. Ini tercermin dari sikap Deprov yang akan menolak Bambang ikut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Daerah Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) nanti. Sikap penolakan ini disampaikan Ketua Komisi III Deprov Malut Syachril Marsaoly, Rabu (5/9).

Kepada Malut Post, Syachril mengatakan, keberadaan Bambang hanya sebatas Plh yang tidak bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis, sementara pembahasan KUA-PPAS dan juga APBD merupakan keputusan yang strategis. Karena itu, Bambang tidak diperkenankan untuk ikut dalam pembahasan. “Kalau Bambang ikut, akan ditolak. Sebab, yang ikut pembahasan adalah TAPD, fungsi Bambang adalah pengawasan

pada Inspektorat,” terang Syachril. Syachril mengatakan, pembahasan anggaran bisa dapat dilakukan selain kepala BPKPAD defenitif Ahmad Purbaja yang ikut langsung. “Jadi, pembahasan KUA-PPAS dan APBD nanti harus menghadirkan Ahmad Purbaja. Sudah menjadi keputusan internal DPRD, bahwa kalau Bambang yang ikut membahas anggaran, akan ditolak,” jelasnya. (udy/jfr)

ASLAN Hasan

TERNATE - Meskipun pilkada Maluku Utara (Malut) telah bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK), kasus keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di pilkada 27 Juni lalu tidak berlalu bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut. Lembaga yang dipimpin Muksim Amrin tersebut akan tetap memeriksa sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut yang diduga terlibat dalam politik praktis tersebut. “Pascaputusan MK baru ditindaklanjuti. Pasti kami akan tetap memanggil,” tegas Kordiv Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Malut, Aslan Hasan, Rabu (5/9). Dugaan keterlibatan sejumlah kepala dinas tersebut terungkap dalam percakapan di salah satu grup WhatsApp yang diberi nama AGK-YA Menang. Dalam percakapan yang telah discreenshoot tersebut, terdapat sejumlah nama kepala SKPD di lingkup Pemprov Malut. Di antaranya, Karo Kerjasama dan Komunikasi Publik Setdaprov Malut, Armin Zakaria, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Buyung Radjileon, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ahmad Purbaja. Aslan menegaskan, munculnya sejumlah nama kepala SKPD dipercakapan grub WhatsApp AGK-YA Menang merupakan bagian dari ketidaknetralan ASN. Padahal, mereka diberikan mandat dan kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dilingkup pemprov. “Ini bagian dari pelanggaran sesuai ketentuan UU Pilkada maupun UU lainnya yang berkaitan dengan netralitas ASN,” ungkapnya. Menurut Aslan, pelanggaran netralitas ASN tidak mengenal limit waktu dalam penanganannya sehingga Bawaslu akan melihat waktu tepat untuk melayangkan surat panggilan ke ASN yang ada dalam grub WhatsApp tersebut. “Entah pilkada sudah selesai tau belum, tetapi keterlibatan ASN akan tetap diproses. Kami akan melihat waktu yang tepat untuk memanggil mereka,” tegas Aslan. (tr-01/jfr)

DAMPINGI: Kakanwil DJPb Malut, Edward Nainggolan (depan, kedua dari kanan) saat mendampingi Pemerintah Kabupaten Morotai pada rapat pembahasan kerjasama pembiayaan dengan PIP di Jakarta, Rabu (5/8).

Jajaki Kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah JAKARTA– Bunga rendah pembiayaan ultra mikro (UMi) yang ditawarkan PT Pegadaian belum mampu menarik minat masyarakat untuk memanfaatkannya. Masyarakat cenderung memanfaatkan jasa rentenir meskipun bunga yang dibebankan sangat tinggi. Adanya persyaratan

jaminan BPKB motor pada UMi ditengarai menjadi alasan masyarakat lebih memilih meminjam pada rentenir. Karena itu, Kanwil DJPb Malut menggandeng Pemkab Morotai untuk menjajaki kerjasama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kakanwil DJPb Malut, Edward

Nainggolan, mengatakan kerjasama antara Pemkab Morotai dan PIP akan memudahkan masyarakat dan dapat menekan bunga pinjaman. Hal tersebut diungkapkan Edward saat mendampingi Pemerintah Kabupaten Morotai pada rapat pembahasan kerjasama pembiayaan dengan PIP di Jakarta, Rabu (5/8). Hal senada diungkapkan Asisten II Morotai, Alexander Wermasubun, dan Kepala BPKPAD, Muhammad Umar Ali. Pihaknya mengaku ingin mempermudah pembiayaan kepada pelaku usaha mikro melalui kerjasama dengan PIP. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PIP, Djoko Hendratto, menyambut baik dan mendukung rencana kerjasama

tersebut. Djoko memperkenalkan bahwa PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan operasional dalam mengelola investasi Pemerintah Pusat. Terkait rencana kerjasama dengan Pemkab Morotai, Djoko menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Pegadaian dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lain seperti Permodalan Nasional Madani (PNM). Komunikasi dengan pihak selain Pegadaian tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya agar pembiayaan UMi tanpa agunan dan bunga yang rendah dapat segera diwujudkan. PIP juga akan berusaha merealisasikan kerjasama tersebut secapatnya, agar masyarakat Morotai dapat merasakan manfaat program UMi. Namun, Djoko mengingatkan agar Pemkab Morotai segera menyiapkan payung hukum terkait penyaluran pembiayaan ultra Mikro. “Kerjasama nantinya tidak hanya memperhatikan kemudahan penyaluran, tetapi harus pula memikirkan bagaimana nantinya debitur UMi harus mengembalikan pinjaman dan tidak macet” lanjut Djoko. Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan, Sri Wahyuni, menambahkan, penyaluran UMi melalui pegadaian memang mewajibkan agunan berupa BPKB motor karena disesuaikan dengan model bisnis PT Pegadaian. Namun, kewajiban agunan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan karakteristik usaha. “Contohnya agunan berupa hasil panenm” uajrnya. (mg-02/jfr)

Beda Pendapat Soal Mantan Napi Korup Nyaleg TERNATE- Larangan bagi Bacaleg mantan napi korupsi pada pemilu 2019 menjadi isu yang hangat dibicarakan saat ini. Para akademisi pun berbeda pendapat terkait boleh atau tidaknya boleh mantan napi nyaleg. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate (Unkhair) King Faisal Soleman mengatakan, mantan napi koruptor juga punya hak politik, karena itu mereka bisa nyaleg. King menegaskan, KPU bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena melarang mantan napi koruptor untuk nyaleg. “KPU sebaiknya tidak usah terlalu “baper”, nanti rakyat sendiri yang bakal memilih,” kata King, Rabu (5/9). Dia mengatakan, KPU tidak boleh se-

mena-mena mengeluarkan Peraturan KPU. KPU, kata King, harus tunduk pada Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu wujud integritas Pemilu 2019 adalah sejauh mana etika dan komitmen penyelenggara pemilu tunduk pada perintah UU Pemilu dan UUD 45. “Spirit KPU tidak salah, bahkan saya yakin banyak yang support. Kalau framing-nya adalah soal etika, kepantasan, kepatutan dan sejenisnya,” ucap King. “Kalau setiap lembaga negara dibiarkan semena-mena tabrak regulasi yang lebih tinggi apalagi konstitusi, maka lembaga negara itu sedang mempraktekan etika hukum yang justru tidak beretika sebagai negara hukum,” tutup King.

Sementara Dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Helmi Alhadar mengaku cukup heran. Karena di satu pihak KPU melarang bakal caleg dari mantan napi koruptor, sementara di pihak lain seperti Bawaslu meloloskannya. “Masyarakat jadi bingung dan bertanya-tanya tentang komitmen dari Parpol untuk merekrut kader-kader bersih yang diusung sebagai bacaleg untuk menyongsong Indonesia bersih dari korupsi,” katanya. Hal ini, lanjut Helmi, menunjukan bahwa Parpol tidak serius berkomitmen membangun politik bersih yang bebas korupsi. Karena telah membuktikan bahwa Parpol tidak memliki kader yang mumpuni untuk diusung sesuai plat-

form partai. Dengan demikian, partai masih terkesan bergantung kepada politisi-politisi yang sudah lama berkcimpung dalam partai dan memiliki modal finansial yang lebih dibanding dengan pertimbangan kualitas dan integritas yang masyarakat inginkan selama ini. Dia menilai, putusan sebagian Bawaslu yang meloloskan caleg dari mantan napi korup juga menunjukan bahwa Bawaslu tidak tegas. Akibatnya menimbulkan kontroversi yang berakibat kegaduhan. “Jadi, kalau masyarakat mengkritisi para bacaleg yang diusung partai-partai politik, wajar. Agar kita bisa mendapatkan anggota parlemen yang bermutu dan bersih dari korupsi,” jelas Helmi. (tr-01/jfr)

HELMI Alhadar

SAMBUNGAN ETALASE Malut Post

...ENAM Samb Hal. 1

Rabu (5/9), menegaskan Desa Dum Dum, Pasir Putih, Akelamo Kao, Tetewang, Gamsungi, dan Bobaneigo tetap masuk wilayah administratif Halut. “Enam desa masuk Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halut. Ini sudah selesai,” tegas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang diwawancarai usai persidangan kemarin. Menurut Zudan, untuk penyelesaian sengketa enam desa Pemerintah Kabupaten Halbar maupun Halut sudah sama-sama legawa menyerahkan putusan di tangan Mendagri. Itu berarti, kedua belah pihak juga siap menerima apapun hasil putusan. “Namun Kemendagri tidak membuat keputusan baru dan menggunakan keputusan yang dikeluarkan sebelumnya. Jadi yang berlaku adalah Permendagri 137 Tahun 2017, dimana wilayah tersebut masuk Kabupaten Halut, sebab peraturannya masih berlaku memiliki kekuatan hukum mengingat,” terangnya. Pejabat kelahiran Yogyakarta 49 tahun lalu ini menegaskan, jika Pemkab Halbar masih saja menyelenggarakan pelayanan pemerintahan di wilayah enam desa maka hal itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Sanksinya pun ada,

...HARGA Samb Hal. 1 “Deflasi menjadi indikasi menurunnya tingkat konsumsi masyarakat setelah Lebaran. Investor asing masih melakukan net sales Rp 1,19 triliun dalam satu pekan terakhir,” ujar Bhima seperti dilansir Tempo.co. Analis Panin Sekuritas William Hartanto juga memperkirakan rupiah masih akan melemah hari ini. William memprediksi rupiah akan bergerak di kisaran Rp 14.5900 Rp 15.000 per dolar AS. “Faktornya masih perang dagang. Mudahmudahan peraturan pembatasan impor 500 produk yang dirilis hari ini bisa menjadi penguat,” ujarnya. Dalam situs resmi Bank Indonesia kemarin, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di angka Rp 14.840 pada Selasa, 4 September 2018. Angka tersebut menunjukkan pelemahan 73 poin dari nilai sebelumnya, yaitu Rp 14.767 pada penutupan Senin, 3 September 2018. Sedangkan pada 4 September 2018, kurs jual US$ 1 terhadap rupiah, yaitu Rp 14.914 dan kurs beli Rp 14.766. Lemahnya nilai tukar rupiah ini berpotensi mengerek harga sejumlah barang. Kenaikan harga terutama terjadi pada produk yang diimpor maupun yang menggunakan bahan baku impor. Ketua Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menjelaskan pelemahan rupiah tak akan berdampak pada kenaikan harga barang ritel dalam waktu dekat. Pasalnya, mayoritas barang ritel saat ini merupakan produk domestik. “Saat ini produsen masih menggunakan stok barang 3-4 bulan lalu. Selagi produsen tidak menaikkan harga, kami tidak akan menaikkan harga,” ujar Roy seperti dikutip dari CNN Indonesia. Kendati demikian, menurut Roy, kenaikan harga barang kemungkinan bakal terjadi pada

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

bisa berupa pidana, administrasi, hingga perdata bila ada pihak yang merasa dirugikan. “Kalau Pemerintah Halbar memasukkan data penduduk, maka itu tidak bisa. Kecuali masyarakatnya ingin pindah dan menyampaikan permohonan pindah. Tapi wilayah itu masuk kabupaten Halut,” terangnya. Sejauh ini, Kemendagri hanya mengakui kecamatan dan desa yang memiliki kode wilayah. Enam desa, kata Zudan, memiliki kode wilayah Halut. Meski begitu, keputusan Kemendagri ini bisa diuji di Mahkamah Agung (MA) jika ada pihak yang tidak menerima. “Saya dari Dukcapil akan membantu KPU untuk menyisir data ganda di enam desa, yang sebagian terdata di Halut dan sebagian terdata di Halbar. Agar pileg dan pilpres tidak lagi ada masalah,” tukasnya. Saat menyampaikan kesaksian dalam persidangan, Zudan juga menjelaskan aspek wilayah administrasi, aspek kependudukan dan aspek daftar pemilih potensial pemilihan mengenai wilayah administrasi. Dia mengatakan, pada pilkada Malut, terdapat enam desa yang diakui oleh dua kabupaten yaitu Halut dan halbar, dengan dua nama kecamatan yang berbeda. Sementara dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku, enam desa merupakan cakupan wilayah Kabupaten

Halmahera Utara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tingkat II Maluku Utara. Dari perspektif pemerintahan, setiap kabupaten/kota, kecamatan maupun desa diberi kode wilayah tertentu. Apabila Kemendagri belum mendapatkan kode wilayah berarti daerah tersebut belum menjadi desa maupun kecamatan. Zudan juga menyebut desa persiapan ataupun kecamatan persiapan di dalam perspektif alokasi dana desa belum dihitung sebagai desa. “Saat ini kode kecamatan sudah tertuang didalam Permendagri 137 Tahun 2017 dalam perspektif wilayah administrasi. Dengan demikian Kemendagri akan menyusun data kependudukan,” ungkap alumni Universitas Jenderal Soedirman tersebut. Dia menegaskan, apabila sebuah desa atau kecamatan tidak memiliki kode wilayah maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah administrasi. Itu berarti, penyelenggaraan pemerintahannya tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang pemda dan undang-undang administrasi pemerintahan. “Dengan penjelasan ini kami berharap sengketa sudah bisa kita sudahi melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. (udy/kai)

semester dua. Saat itu, peritel kemungkinan sudah memperbarui stok barang yang harganya berpotensi mengalami penyesuaian akibat harga bahan baku yang naik seiring pelemahan dolar AS. “Saat ini sebagian besar peritel itu produknya lokal sesuai aturan Menteri Perdagangan sekitar 80 persen, maksimal produk impor hanya 20 persen. Kecuali peritel yang single brand store atau stand alone brand store,” terang Roy. Perkiraan barang-barang yang akan mengalami kenaikan harga di semester 2 karena bahan bakunya masih diimpor, antara lain beras, gula pasir, daging sapi, mentega dan susu, kosmetik, obat, handphone, dan barang elektronik. Tidak Menyerang Sementara itu, Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengaku sangat mengkhawatirkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kian hari terus melemah. Meski begitu, Sandi menyebut pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar ini tidak bisa dijadikan alasan untuk saling menyalahkan antara pihak oposisi dengan koalisi pemerintah. Bahkan kata Sandi, secara pribadi dia mendapat pesan dari Prabowo Subianto agar tidak menyalahkan pihak manapun terkait keterpurukan rupiah ini. Prabowo secara langsung meminta dia juga tidak mengeluarkan komentar negatif yang menyerang pemerintah, khususnya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Tadi itu kita dikatakan jangan serang Bu Sri Mul, jangan serang Pemerintah, tapi kita ingatkan waspadai ini semua agar lapangan kerja, hargaharga tidak terdampak secara signifikan, karena permasalahan gejolak ekonomi ini,” kata Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/9). “Jadi itu pesan Pak Prabowo dan saya rasa itu pesan negarawan yah,” ujar dia. Sandi menegaskan situasi saat ini memang tak tepat jika di-

gunakan untuk saling berdebat. Sebab yang paling penting saat ini adalah seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama menghadapi dan menanggulangi gejolak ekonomi yang tengah terjadi. “Kita tidak mau berdebat, tapi kita mau urun rembug untuk memberikan masukan kepada semua pihak, bukan hanya pemerintah karena millenials ada tugasnya, emakemak ada tugasnya juga, terus pengusaha juga ada tugasnya juga, supaya semua berbagi tugas, jangan overlapping dan jangan saling (serang),” kata mantan Wakil Gubernur DKI ini. Sandi juga berharap elite politik dari pihak koalisi maupun oposisi untuk bisa menahan diri berkomentar negatif. Sebab saat mengeluarkan statement negatif hanya akan membuat kondisi ekonomi menjadi kian buruk. “Kami minta politisi shut up dulu for the next two weeks, jangan dulu mengeluarkan komentar negatif, termasuk dari pihak kita. Saya bilang tunggu. Kita turunkan tensi dulu. Kita lihat ini jangan sampai kita kaya Argentina sama Turki yang sudah. Waduh sedih kalo di sana sih,” katanya. Di kawasan Asia, rupiah menguat bersama renminbi China 0,21 persen, peso Filipina 0,13 persen, baht Thailand 0,1 persen, dan dolar Singapura 0,07 persen. Namun, yen Jepang masih melemah 0,19 persen, ringgit Malaysia minus 0,16 persen, dan won Korea Selatan minus 0,14 persen. Berbeda, pergerakan mata uang utama negara maju justru sudah kembali menguat terhadap dolar AS. Dolar Australia menguat 0,51 persen, euro Eropa 0,15 persen, dolar Kaanda 0,14 persen, franc Swiss 0,1 persen, poundsterling Inggris 0,1 persen dan rubel Rusia 0,07 persen. Berdasarkan perhitungan kalender, hari ini rupiah telah terkapar hingga 10,23 persen atau 1.385 poin dari posisi 1 Januari 2018 yang hanya Rp13.535 per dolar AS.(cnn/tmp/kai)

...PILGUB Samb Hal. 1

Selain formulir C7, dokumen model A.tb KWK atau daftar pemilih tambahan juga tidak ditandatangani. Hal ini diketahui setelah majelis hakim dalam persidangan tersebut memerintahkan membuka kotak suara dua kecamatan yang didatangkan langsung dari Malut. Anggota majelis hakim Saldi Isra yang memeriksa dokumen-dokumen itu tampak kaget. Ia lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Taliabu Sumitro Muhammadiyah. Menurut Sumitro, masyarakat sendiri yang enggan menandatangani. Alasannya, mereka merupakan warga desa itu sendiri. Sidang yg dimulai pukul 11.00 WIB ini dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri seluruh anggota majelis. Pihak Pemohon yakni pasangan nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba-M. Al Yasin Ali (AGK-YA) diwakili tim hukum yang diketuai AH Wakil Kamal dan saksi Rifai Ahmad. Sementara pihak Termohon diwakili Komisioner KPU Malut Kasman Tan dan kuasa hukum KPU Ali Nurdin, juga Ketua KPU Taliabu dan Ketua KPU Kepsul Yuni Ayuba. Di pihak terkait hadir tim kuasa hukum dan saksi Arifin Djafar. Sedangkan Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin dihadirkan untuk memberikan keterangan. Setelah membuka sidang, ketua majelis mempersilahkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyampaikan keterangan tentang enam desa sengketa di perbatasan Halmahera Barat-Halmahera Utara. Setelah keterangan disampaikan, majelis langsung meminta KPU Malut menyampaikan laporan pembukaan kotak suara. Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin menyampaikan, pembukaan kotak dilaksanakan Sabtu (1/9) pekan lalu. Sesuai perintah MK, kotak yang dibuka adalah milik Kecamatan Sanana dan Taliabu Barat dimana Sanana terdiri atas 50 tempat pemungutan suara (TPS) dari 11 desa dan Talbar 24 TPS dari 13 desa. Pembukaan kotak, tutur Ali, dihadiri saksi tim masingmasing pasangan calon, KPU, Bawaslu dan pihak kepolisian di kantor KPU Malut untuk discan form C7 KWK dan dibawa sebagai alat bukti. “Namun di Kepulauan Sula tidak ditemukan form C7 KWK di Desa Fogi TPS 07,” kata Ali. Sedangkan di Kecamatan Talbar, form C7 milik dua desa, yakni TPS 01 Desa Talo dan TPS 02 Desa Kawalo, juga tak ada. Atas menghilangnya dokumen-dokumen tersebut, KPU Malut langsung berkoordiansi dengan KPU Kepsul dan Taliabu. Koordinasi diteruskan ke jenjang Panitia Pemilihan kecamatan (PPK). Hasilnya, diketahui model C7 tersebut terselip. Majelis hakim lalu menanyakan kepada Ketua KPU Taliabu mengapa C7 KWK tidak ada dalam kotak. Dalam keterangannya Sumitro menyatakan form tersebut memang terselip. Namun setelah ditemukan lalu dibawa serta ke persidangan. “Setelah dibuka kotak dan tidak ditemukan form C7 dua TPS saya langsung berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Taliabu Barat. Ternyata terselip dan dibawa oleh adik dari Ketua PPK Taliabu dengan kapal hari Jumat

...PBL Samb Hal. 1

Edukasi selama dua hari itu membahas dua item, yakni kampanye edukasi publik bidang bangunan gedung dan penataan bangunan, serta konsultasi teknis penyebarluasan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Kepala Satker PBL Malut Faizal Chakra menuturkan, Satker PBL mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau. Selain itu mereka juga menangani penataan kawasan pusaka, pemukiman tradisional, wisata dan pos lintas batas negara, rawan bencana serta kawasan tematik perkotaan. ”Untuk itu kegiatan sosialisasi dan edukasi seperti ini sangat penting agar kita semua memahami tentang aturan penyelenggaraan penataan bangunan dan gedung, ”kata Chakra. Kegiatan itu juga bertujuan menyebarluaskan informasi terkait Permen Nomor 14 tahun

dari Taliabu dan tiba di Ternate Minggu (2/9),” terangnya. Hakim Arief Hidayat menanyakan lagi untuk kepentingan apa form C7 KWK dibawa adik ketua PPK. Menurut Sumitro, saat menyusun dokumen di PPK C7 terselip dan tidak masuk dalam kotak sehingga petugas PPS mengantar dokumen tersebut ke PPK pada 7 Juli lalu. Hanya saja Ketua PPK tidak memberitahukan hal itu ke KPU. “Nanti setelah kotak dibuka dan tidak ditemukan dokumen barulah diketahui dua dokumen itu terselip. Saat itu saya langsung menanyakan ke ketua PPK dan dia menyatakan form C7 KWK itu benar ada di tangannya. Dia tidak menyampaikan ke komisioner KPU karena tahapan Pileg berjalan sehingga sudah lupa. Selain itu, Ketua PPK juga mengaku takut ke saya, jangan sampai saya berikan sanksi,” jelasnya. Usai mendengarkan keterangan Ketua KPU Kepsul, hakim lalu memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon AH Wakil Kamal. Kamal pada kesempatan itu memberikan pernyataan keberatan dengan proses pembukaan kotak. Menurutnya, proses tersebut tidak berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Pasalnya, saat pembukaan kotak semua form C7 dan A.Tb di-scan namun tidak diberikan akses untuk melihat hasil scan. Karena itu, pihak Pemohon tidak mengetahui keabsahan form C7. “Padahal di form C7 itu bisa diketahui apakah ada pemilih ganda dan A.Tb KWK yang bermasalah yang sesuai data yang dikantongi terdapat banyak bermasalah. Saat pembukaan kotak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Meski begitu, saksi kami tidak diberikan kesempatan untuk melihat dengan baik dokumen tersebut. Kami bahkan mendapat informasi dari wartawan adanya pelanggaran,” terangnya. Setelah mendengarkan keterangan Wakil Kamal, hakim lalu memerintahkan masingmasing saksi, pihak Polda Malut dan KPU yang memegang kunci gembok untuk membuka gembok dan melihat dokumen. Sampel yang diambil adalah TPS 02 Desa Keramat, TPS 01 Desa Miranti Jaya, TPS 01 Desa Lohok Buba, dan TPS 01 Desa Kawalo di Taliabu Barat. Sedangkan untuk Kecamatan Sanana yang diambil sampel untuk diverifikasi pembuktiannya adalah TPS 03 Desa Fogi, TPS 02 Desa Fagudu, dan TPS 03 Desa Fagudu. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dicocokkan. Di Miranti Jaya, hakim memeriksa pemilih atas nama Ridwan yang tercantum dalam A.Tb KWK. Begitu dicek Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya, Ridwan ternyata masih di bawah umur. Begitu pula dengan Hairudin yang juga belum cukup umur. Sedangkan pemilih atas nama Nanda Ulfia di Kawalo tidak ditemukan namanya dalam data kependudukan. Selanjutnya di TPS 01 Keramat, pemilih bernama Wajuli yang tercantum dalam A.Tb juga terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) TPS 02. Keterbatasan waktu membuat hakim tidak mencocokkan lebih lanjut data sisanya. Meski begitu, majelis hakim mengaku akan memverifikasi satu-per satu nama yang ada dalamsampling. Majelis lalu membuka sampling Kecamatan Sanana TPS 02 Desa Fagudu dimana dalam A.Tb terdapat 35 pemilih namun pada form C1 hanya 34 pemilih.

Begitu pula pada TPS 03 Fagudu terdapat selisih jumlah pemilih satu orang. Sebelum menyudahi sidang, Ketua Majelis Arief Hidayat meminta seluruh dokumen keberatan pemohon disampaikan untuk diverifikasi. “Kita sudah tahu modusnya. Nanti kita akan cek keseluruhan. Yang dicek nanti hanya modusnya, agar Saudara bisa melihat model pembuktian dengan begitu Saudara juga yakin. Untuk jadwal sidang selanjutnya akan kami kabarin,” tutupnya. Kualitas Penyelenggara Kuasa Hukum AGK-YA, AH Wakil Kamal yang diwawancarai usai persidangan menyatakan keyakinannya bahwa pokok gugatan sengketa PHP yang diajukan akan dikabulkan seluruhnya. Dengan begitu, pemungutan suara (PSU) juga akan dilakukan di dua kabupaten yakni Taliabu dan Kepsul. Keyakinan tersebut, katanya, berdasarkan fakta sidang pembuktian. Kamal mengaku yakin 99 persen MK akan memutuskan PSU. Pasalnya, dalam sidang tersebut terbukti adanya sejumlah kejanggalan atau pelanggaran berupa dokumen A.Tb yang tidak ditandatangani petugas KPPS. “Padahal mereka ini (pemilih tambahan, red) tidak terdaftar dalam DPT. Bahkan ada pemilih mencoblos lebih dari satu,” ujarnya. Menurut Kamal, dari sampel yang diambil dapat dikatakan pelanggaran terjadi di lebih dari dua kecamatan tersebut. “Jangan pikir hanya dua kecamatan ini, tapi dimungkinkan semua proses pemilihan di kedua kabupaten ini melakukan kecurangan yang sama. Maka saya yakin MK kabulkan untuk dilakukan PSU di dua kabupaten tersebut,” tuturnya. Dia juga menyarankan agar penyelenggara pemilu di Malut bisa lebih profesional dalam bekerja ke depannya. Dengan begitu, masalah semacam ini dapat diperbaiki dan tidak ada lagi modus-modus kecurangan yang dilakukan untuk memenangkan calon tertentu. ”Kalau alasan penyelenggara tingkat bawah maka perbanyaklah bimtek SDM sehingga kecurangan yang terungkap di Kabupaten Sula dan Taliabu tidak terulang lagi,” sarannya. Terpisah, Juru Bicara paslon nomor urut 1 Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), Syawaluddin Damopolii yang dikonfir masi menyatakan setelah mendengar penjelasan pihak Kemendagri tentang kisruh enam desa dan pembuktian sampel, tim Ahm-Rivai berkeyakinan MK bakal menerima eksepsi KPU. “Kami yakin MK akan menolak dalil gugatan pihak Pemohon. Salah satu gugatan atau materi yang menjadi harapan mereka untuk dijadikan dasar PSU yaitu enam desa. Dan ternyata kekisruhan itu telah dijawab secara normatif oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga keunggulan materi gugatannya termentahkan secara administrasi negara,” terangnya. Sementara Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin menegaskan sesuai ketentuan dokumen A.Tb KWK wajib diisi oleh petugas KPPS. Hanya saja dia mengaku keterbatasan sumber daya manusia petugas KPPS membuat dokumen ATB KWK banyak yang tidak terisi. ”Contohnya di Kota Ternate saat pemungutan suara kemarin ada formulir C7 yang tidak ditandatangani pemilih, sehingga saya perintahkan untuk ditandatangani saat itu juga. Ini karena pemahaman KPPS yang terbatas,” tukasnya.(udy/kai)

2017 dan UU Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek. Sosialisasi itu juga memaparkan terkait percepatan pembangunan di Indonesia khususnya di Malut yang tengah berlangsung. Dia menuturkan ini perlu didukung oleh proses rancang bangunan yang terencana, bersinergi dengan sistem regulasi terpadu dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, agar masyarakat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan amanah dan peraturan yang ada. ”Dalam hal ini UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ”ujarnya. Dia menjelaskan melalui aturan yang ada tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang bangunan gedung serta pelaksanaannya melalui peraturan bupati dan walikota. Dia menuturkan sejak 2016 mereka memfasilitasi Pemkot Ternate dan Tidore kemudian 2017 Halteng, Halbar dan Halut dan saat ini berlanjut ke Haltim, Halsel dan Kepulaun Sula. “Tinggal Taliabu yang sekarang dalam

proses,” tuturnya. Dia menambahkan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) baru dilaksanakan di dua daerah yakni Halut dan Kota Tidore sementara untuk Kota Ternate masih dalam tahapan perencanaan. Sementara narasumber dari Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Rogy Desa, menjelaskan, TABG merupakan amanah dari UU bangunan gedung yang harus dimiliki oleh semua kabupaten dan kota. Sebab kata Rogy tim tersebut bertugas membantu pemerintah daerah untuk memeriksa setiap dokumen perencanaan bangunan yang akan dibangun agar sesuai dengan standar teknis, seperti proteksi kebakaran, kekuatan menahan goncangan gempa, kenyamanan bangunan hingga pemenuhan persyaratan gedung. ”TABG ini harus dibentuk oleh Pemda dan di SK-kan oleh kepala daerah karena sesuai dengan amanah UU,” jelasnya. Kegiatan melibatkan Dinas PUPR kabupaten/kota se-Malut, Dinas Perizinan dan mahasiswa. (ikh/adv/onk)

HUKUM & KRIMINAL KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Kader Demokrat Terjerat Narkoba Berkas Tersangka Diserahkan ke Jaksa Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

TERNATE – Seorang pengurus Partai Demokrat terlibat narkoba. Dia adalah SUK alias Sukri. Mantan anggota DPRD Kota Ternate ini sudah berstatus tersangka. Ia ditangkap personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut pada 18 Juni 2018. Di tangannya, polisi mengamankan barang bukti 2,26 gram narkoba jenis sabu-sabu (SS).

Kemarin (5/9), berkas kader Partai Demokrat ini dilimpahkan oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda ke Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Hingga beberapa hari ke depan Jaksa Peneliti akan meneliti berkas tersangka kasus narkoba ini. Jika lengkap, maka Sukri dan barang bukti narkoba diserahkan ke Jaksa untuk disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Sebaliknya, kalau Jaksa Peneliti menganggap belum lengkap, maka berkas tersangka dikembalikan ke penyidik Polda untuk dilengkapi. “Berkasnya sudah kami kirim ke Jaksa, tingga tersangka dan barang buktinya

saja. Kemungkinan tidak lama lagi kasus ini akan tuntas dan tersangka dan barang bukti akan kami serahkan ke Jaksa untuk dilanjutkan ke Pengadilan,” jelas Dir Narkoba Polda, Kombes (Pol) Mirzal Alwi, kemarin (5/9). Sebagaimana diketahui, SUK diciduk personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut pada Selasa (18/6) lalu di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Ternate, Kelurahan Kampung Pisang, Ternate Selatan. Di tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 2,26 gram narkoba jenis sabu-sabu. (tr-04/lex)

KOMBES (Pol) Mirzal Alwi

PENGAMANAN: Suasana simulasi pengamanan kemarin. Tampak personel TNI menghadang kelompok massa yang brutal

lan keputusan dan penerapan prosedur standar penanganan dengan mengedepankan aspek keselamatan dan mengantisipasi jatuhnya korban dari kedua belah pihak,” kata Pangdam. Hari pertama simulasi penanganan konflik sosial dilangsungkan di kawasan jalan eks kantor Wali Kota. Dalam simulasi ini, terdapat puluhan laki-laki dan perempuan dengan peran masing-masing, ada yang menjadi warga, TNI hingga petugas kesehatan dan lainnya. Mereka juga dilengkapi dengan peralatan, baik

pedang, balok, sangkur, serta senjata. Kemudian juga kendaraan perang dan lainnya. Bahkan, terlihat juga aksi bakar ban layaknya konflik sosial yang terjadi sebelum-sebelumnya. Aksi simulasi ini juga sedikit membuat kepanikan warga, namun tidak terlalu. Sebab, untuk kegiatan ini sebelumnya sudah disampaikan kepada Pemerintah maupun jajarannya hingga Kecamatan dan Kelurahan. “Sudah dikoordinasikan ke pemerintah, baik itu tingkat SKPD, maupun kecamatan sampai kelurahan. Sehingga, kita harapkan adanya kerja sama yang baik oleh masyarakat,” harap Dandim 1501 Ternate, Letkol Kav Bambang Sugiyarta. (tr-04/lex)

beratan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu JPU. “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata hakim. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian.

Terdakwa sudah pernah di hukum. “Keadaan yang meringankan, terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya,” ujar hakim. Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 245 ribu dirampas untuk negara. Empat buah handphone dan satu unit sepeda motor jenis honda beat warna putih dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. (cr-04/lex)

TNI Siapkan Personel Antisipasi Konflik Sosial TERNATE – Panglima Kodam (Pangdam) XVI Pattimura, Mayjen TNI Suko Pranoto meresmikan latihan kesiapsiagaan operasi Korem 152 Babullah, kemarin (5/9). Kegiatan ini akan dilangsungkan selama tiga hari. Usai peresmian, Pangdam mengatakan, latihan tersebut untuk menguji kesiapsiagaan operasional Koops TNI wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam melaksanakan tugas mengatasi konflik sosial. Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah “Kodam XVI Pattimura selaku

Koops TNI wilayah Maluku dan Maluku Utara mengatasi konflik sosial di wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka Mendukung tugas pokok TNI”. Dalam latihan ini, menurut Pangdam, disimulasikan terjadinya eskalasi situasi dimana terjadi konflik antara pendukung pasangan calon Pilkada sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka. “Sehingga diperlukan langkah-langkah dari Satgas Pengamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, SAR, BNPB, Damkar, Kesehatan serta

melibatkan kendaraan pendukung baik kendaraan taktis, pengangkut personel, ambulance, pemadam kebakaran, pengawalan hingga helikopter telah disiapkan,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya melakukan penimbulan situasi dengan keadaan sebenarnya serta dengan metode latihan dua pihak dikendalikan, sehingga penimbulan situasi dilakukan secara mendadak dan tempat secara acak. “Ini diharapkan tiap-tiap bagian mengerti tugas serta tahapan pengambi-

Husni Divonis 3 Tahun Penjara TERNATE - Husni Ismail, terdakwa kasus pencurian divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (5/9). Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan

tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu sebagaimana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Husni dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Ketua Majelis

KASUS Hakim Sebut Pihak Bank Mandiri Lalai TERNATE- Sidang lanjutan kasus Perdata nomor: 28/pdt.G/2018/PN yang menjadikan PT Bank Mandiri cabang Ternate sebagai pihak tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ternate, kemarin (5/9). Sidang yang dipimpin hakim Erni Lily Gumolili itu sempat menyita perhatian pengunjung sidang. Pasalnya, Muhammad Fadli yang menyebutkan dirinya sebagai Penasehat Hukum (PH) PT Bank Mandiri cabang Ternate itu diusir keluar oleh Majelis Hakim. Muhammad Fadli dikeluarkan dari ruang sidang karena tidak bisa menunjukkan surat kuasa PH ke hakim. “Saudara Muhammad Fadli mohon keluar dari ruang sidang,” begitu tegasnya hakim kepada PH pihak Bank Mandiri. Menurut hakim Erni, pihaknya terpaksa mengeluarkan Muhammad Fadli lantaran PT. Bank Mandiri belum menyerahkan surat kuasa secara tertulis kepadanya. “Bagaimana sidang mau dilaksanakan sementara, surat kuasa dari tergugat belum diserahkan,” katanya dengan nada kesal. Tak hanya itu, Erni menganggap PT Bank Mandiri selalu lalai. “Sidang pertama, dipanggil namun abaikan. Kedua hadir tapi yang diberi kuasa suratnya tidak ada. Kami berikan kesempatan sekali lagi. Jika masih ada kesalahan yang sama, tentu sidangnya tetap kami lanjutkan,” tegasnya. Usai mengeluarkan Muhammad Fadli, Ketua Majelis langsung menutup sidang. Sidang akan dilanjutkan kembali pada 19 September. (cr-04/lex)

Hakim, Rahmat Selang dalam sidang tersebut menyatakan, terdakwa Husni A Ismail alias Husni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pem-

Mencuri, 2 Terdakwa Dituntut 2,6 Tahun TERNATE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ternate kembali menghadirkan dua terdakwa kasus pencurian, Fandi Ahad dan Akmal alias Al di Pengadilan Negeri Ternate untuk disidangkan. Sidang yang dipimpin hakim Rahmat Selang itu dengan agenda tuntutan pidana.JPU Bayu Aji Nugroho dalam tuntutannya meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan kedua terdakwa Akmal alias Al bersalah melakukan perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP. JPU juga meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap dua terdakwa dengan pidana penjara selama 2,6 tahun. “Dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa,” kata Bayu. Barang bukti berupa satu unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya dan barang bukti lainnya dikembalikan kepada pemiliknya. Usai mendengar tuntutan tersebut, kedua terdakwa meminta keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan memiliki anak dan istri. Sidang dilanjutkan Rabu (12/9) pekan depan dengan agenda putusan pidana. (cr-04/lex)

TUNTUT: Terdakwa ketika menjalani sidang di PN Ternate

Malut Post

SPORTAINMENT

LOKAL SPORT

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Sunan Fokus Hadapi Sea Games dan Olimpiade Dijemput Masyarakat dan Diarak Keliling Kota Ternate

ARIES Susanti Rahayu

Gadis Miliarder Bicara soal Tantangan GROBOGAN - Aries Susanti Rahayu merupakan atlet panjat tebing di ajang Asian Games 2018 yang mendapatkan bonus terbesar. Dua medali emas yang direngkuhnya membuatnya diguyur bonus tak kurang dari Rp 2,5 miliar. Itu tentu nilai yang sangat fantastis. Apalagi bagi gadis berumur 23 tahun. Aries pun merasa mendapat anugerah luar biasa dengan itu semua. Meski begitu, perempuan asal Grobogan, Jawa Tengah, tersebut belum memiliki bayangan apa pun tentang uang bonus itu. Malahan, dia terkesan tidak ambil pusing dengan gendutnya rekening tabungannya. ’’Belum mau mikirin dulu,’’ ujar Aries. Yang ada dalam kepalanya saat ini justru Olimpiade Tokyo 2020. Untuk kali pertama, cabang olahraga panjat tebing bakal dilombakan dalam Olimpiade. Sebagai pemegang titel juara dunia dan pemenang Asian Games, Aries sangat berhasrat tampil dalam Olimpiade. Hanya, tantangan menuju ke sana tidaklah mudah. Apalagi, di Olimpiade, yang dipertandingkan hanya nomor kombinasi. Nomor yang memadukan tiga nomor sekaligus. Yaitu, speed, lead, dan boulder. Baca: GADIS... Hal 11

TERNATE – Kedatangan Sunan Agung Amoragam di Kota kelahirannya Ternate, kemarin mendapat sambutan hangat nan meriah. Petinju yang baru saja mendapat julukan “The Prince of Gamalama” itu dijemput dari Bandara Sulatan Babullah dan selanjutnya diarak keliling Kota Ternate. Kemudian finish di Land Mark Ternate untuk acara seremoni penjemputan dan pemberian bonus. Pada seremoni penjemputan di Land Mark Ternate itu, dihadiri oleh Wakil Walikota Kota Ternate Abdulla Taher, KONI Malut, Perwakilan Gubenur Maluku Utara dan KONI Kota Ternate. Sunan Amoragam adalah petinju Maluku Utara yang memperkuat timnas tinju di Asian Games 2018 yang baru saja usai digelar di Jakarta-Palembang. Petin-

ju yang belajar di Sasana Garuda Jaya Gamalama Ternate itu berhasil meraih medali perunggu untuk Indonesia. Ketua Pertina Malut, Djasman Abubakar mengatakan Sunan patut mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi, KONI Malut, KONI Kota Ternate dan Pemerintah Kota Ternate. Prestasi Sunan memang cukup baik di multi event terakbar se-Asia ini. Sebab, untuk cabor tinju, Sunan menjadi satu-satunya petinju putra yang menyumbangkan medali. Sebelumnya, Djasman mengaku hanya bisa menargetkan Sunan sampai pada 8 besar. Sebab, di Asian Games 2018 ini, Suanan baru pertama kali mengikutinya dan lawan yang dihadapi Sunan juga bukan lawan ringan, tetap lawan-lawan yang punya jam terbang tinggi di dataran

ktasi itu mampu mam mp pu u Asian. Namun, ekspektasi n dengan men een ndilebihkan oleh Sunan meneraaih h jangkau partai semi final dan me meraih medali perunggu. ikan apres siasii. “Kita patut memberikan apresiasi. ua Pertina a, iini ni ni Bagi saya sebagai ketua Pertina, h perjuang gan. aan n. bukan akhir dari sebuah perjuangan. ih dua puluh pu ulu ulu ul uh h Karena usianya masih aah hun un tahun, masih ada Seaa Games ttahun 20 depan dan Olimpiade tahun 202 2020 angan di Tokyo. Jadi sunan jangan ndah tinggi hati, harus rendah u di hati. Medali perunggu paAsian Games belum apaali apa, Sunan harus kembali erke Pelatnas untuk peran siapan Asia Games dan Olimpiade,” ujarnya. Baca: SUNAN... Hal 11 1

SUNAN Agung Amoragam

11 Petinju Ikut Kejuaraan Nasional

PEMANTAPAN: Suasana latihan di Sasana NR Maliaro Boxing untuk persiapan Kejurnas

TERNATE – Persatuan Tinju Amatir Seluruh Indonesia (Pertina) Maluku Utara bakal mengirimkan 11 petinju untuk mengikuti kejuaraan nasional junior / Youth tahun 2018 di Cibinong Bogor Jawa Barat. Sebelumnya, Pertina Maluku Utara menggelar Training Center (TC) kemarin yang diikuti tiga Kabupaten Kota yakni, Halmahera Utara, Morotai dan Kota Ternate. TC tersebut diselenggarakan di Sasana Pertina

Malut. Sebanyak 25 atlet diseleksi hingga menemukan 11 atlet yang siap diberangkatkan ke Bogor. Ketua Pertina Malut, Djasman Abubakar mengatakan, pada tanggal 16 September nanti, atlet Malut sudah dipastikan berangkat dari Kota Ternate ke Bogor. Karena pada tanggal 17 September kejuaraan sudah dilaksanakan. Baca: PETINJU... Hal 11

Masa Depan Evan Jadi Perbincangan

EVAN Dimas Darmono

JAKARTA - Masa depan gelandang tim nasional Indonesia Evan Dimas Darmono sedang menjadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kontrak Evan bersama Selangor FA akan berakhir pada November 2018. Sejauh ini belum ada pembicaraan serius antara Evan dan manajemen Selangor FA mengenai kontrak baru. Meski demikian, pemain asal Surabaya itu enggan terlalu memikirkan kontrak baru. “Saat ini saya ingin fokus main saja,” ucap Evan, Rabu (5/9). Saat ini beredar kabar bahwa Evan menjadi incaran klub Jepang dan Thailand. Namun, belum diketahui klub mana yang menginginkan jasa mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Menurut agennya, Mulyawan Munial, Evan hanya mau membela klub kasta teratas Liga Thailand. Di sisi lain, Evan bersedia membela klub divisi dua Liga Jepang. Kabar lainnya menyebutkan Ev a n i n g i n k e m b a l i membela Persebaya. (jpnn/yun)

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

...SUNAN Samb Hal. 10 Sunan Agung Amoragam mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Maluku Utara yang mendukung hingga bisa mendapatkan medali perunggu.”Di balik keberhasilan saya, ada orang hebat yakni orang tua yang selalu memberikan dukungan sehingga seperti sekarang ini. Selain itu saya ucapkan terima kasih kepada ketua umum Pertina Malut, yang punya kontribusi besar dalam perjala-

...GADIS Samb Hal. 10 Sementara itu, Aries adalah pemanjat spesialis nomor speed. Dia pun tertantang untuk meningkatkan kemampuannya di dua nomor lainnya, lead dan boulder. Aries akan mengoptimalkan waktu setahun yang terasa sangat mepet ini. Agenda terdekat adalah 21 September nanti. Pada tanggal itu akan mulai dilangsungkan kejuaraan elite internasional di Tiongkok. “Selama satu setengah bulan kami akan mengitari Tiongkok karena di sana ada tujuh kejuaraan,” terangnya. Aries pun sangat yakin kemampuannya bakal terus meningkat. ’’Tidak ada yang tidak mungkin,’’ tegas gadis berhijab tersebut.

...PETINJU Samb Hal. 10 Menurut Djasman, petinju yang sudah mengikuti seleksi tersebut sudah disaring hingga menemukan petinju yang siap diberangkatkan mewakili Pertina Maluku Utara. Mereka di antaranya, Elias Tupan (kelas 42 kg), Almar Kopong (kelas 44 kg), Paulus Tampilang (kelas 50 kg), Rahun Buamona (52 kg), M. Haikal (60 kg), Nurul Izza Nukuhehe (46 kg), Santi Kasenke (50 kg), Maimuna Daeng (52 kg), Nuzzla Nukuhehe (54 kg). Untuk kategori youth Putra Ari Putra ada Ananda (kelas 49 kg) dan Apriadi Tuhuteru (kelas 64 kg). “Tanggal 16 kita sudah harus berangkat. Jadi saat ini, semua petinju kita seleksi dan menjalani latihan di sini (Pelatda Pertina Malut, red),” kata Djasman, kemarin (5/9). Menurutnya, Pertina Malut harus

SAMBUNGAN nan karier saya di olahraga tinju, mulai dari PON Jawa barat, hingga ke Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Terima kasih ketua Umum KONI Malut, dan semua masyarakat Maluku Utara,” ucap Sunan. Pada seremoni penjemputan sang pangeran kemarin, Sunan diberi sejumlah bonus dari berbagai pihak. Di antaranya, Basri Salama Rp. 10 Juta, Pengprov Pertina Maluku Utara Rp. 10 Juta, Pemkot Ternate Rp. 15 Juta, dan Pemprov Malut melalui KONI Malut senilai Rp. 30 Juta. (mg-04/yun) Namun, sebelum kembali dengan rutinitas memanjat, Aries memutuskan untuk melepas kerinduannya dengan keluarga di Grobogan. Kebetulan, dia mendapat jatah libur selama tiga pekan. Selasa (4/9) Aries tiba di rumahnya di Desa Taruman, Klambu, Grobogan. Karangan bunga ucapan selamat dari berbagai instansi menyambutnya di pelataran rumah. Para tetangga juga berduyun-duyun ke rumahnya. Mereka menyambut sekaligus memberikan ucapan selamat. Pemandangan itu membuat orang tua Aries semakin bangga. Menebalkan rasa bangga setelah melihat sang putri mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di arena Asian Games 2018. ’’Saya benar-benar bangga melihat anak saya mengharumkan nama Indonesia,’’ ujar Sanjaya, ayah Aries. (jpnn/yun) terlibat pada Kejurnas tersebut, sebab kejuaraan itu digelar langsung oleh PB Pertina. “Yang jelas kejuraan junior / youth tahun 2018 merupakan kejuaraan tahunan PB Pertina. Saat ini, kita sudah persiapkan 11 petinju junior maupun youth. Kita berharap mereka bisa berprestasi dari yang junior hingga ke tingkat elite sebagaimana petinju Malut Sunan Agung Amoragam. Saya yakin mereka bisa sebab, ada beberapa petinju junior yang turun di kelas elite misalnya Rahun Buamona yang kemarin saya bawa ke Taipe,” ucap Djasman. Sementara itu, Sekertaris Umum Pertina Malut Nandi Naser mengharapkan dukungan masyarakat Maluku Utara. “Saya berharap dukungan masyarakat umum agar petinju Malut ini bisa mendapatkan pengalaman yang cukup dan bisa berbicara di kanca nasional maupun Internasional,” tutupnya. (mg04/yun)

...BELAJAR Samb Hal. 1 Beberapa lainnya sedang belajar bahasa Inggris yang diajarkan Dandi Cendana, warga Weda. Tempat belajar itu berukuran total 8x8 meter. Dibagi ke dalam dua ruangan. Satu untuk komputer, satu lagi bahasa Inggris. Bakir Usman, pengelola PKBM menuturkan, ia termotivasi mendirikan kursus gratis untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. “Tujuannya untuk menambah ilmu kepada anak-anak demi menyiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa di daerah ini,” katanya. Sebelum membentuk PKBM, Bakir berdiskusi dengan Kepala Desa Were, H. Soleman H. Mansur. “Alhamdulillah, dengan semangat Pak Kades langsung dilakukan pengadaan 8 unit komputer melalui Alokasi Dana Desa tahun 2013, dan tahun itu juga PKBM didirikan,” ungkap ayah dua anak ini. Sejak didirikan, PKBM Were Mandiri menerima siapa saja anak usia sekolah yang hendak belajar. Mulai dari SMP, SMA, bahkan hingga umum. Penerimaan siswa dilakukan dua kali dalam setahun. “Jadi tidak ada batas usia, siapa pun bisa daftar di sekolah ini demi meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi komputer,” ujar alumni Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini. Saat ini, jumlah siswa aktif di PKBM sebanyak 29 orang. Tiap kali pertemuan, durasi belajarnya selama 2 jam. Para siswa diberikan pelajaran tentang program Microsoft Office dan program lain yang terkait.

...RUDY Samb Hal. 1 Ia berkilah, jika dinilai terbukti terima uang, maka hal itu tak terkait jabatannya selaku bupati. “Secara eksplisit, apa yang saya lakukan sebagai Ketua DPD PDIP Maluku Utara. Kalau pun saya terima uang dari Amran, maka enggak terkait kewenangan saya sebagai bupati,” kata Rudy saat membacakan pleidoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Rudy sebelumnya diduga pernah mengusulkan nama Amran melalui fraksi PDIP di DPR. Terkait hal itu, Rudy men-

KLUB Liga Inggris, Manchester United nampaknya belum menyerah untuk mendatangkan bek baru. Kali ini setan merah dikabarkan tengah mengincar bek tengah Atletico Madrid, Lucas Hernandez. Sudah menjadi rahasia umum jika United mencari bek tengah baru. Jose Mourinho dikabarkan tidak puas dengan para bek tengahnya sehingga ia menginginkan sosok baru untuk memperkuat barisan pertahanannya. Di musim panas ini ada beberapa nama bek top yang dikaitkan dengan MU. Sebut saja Toby Alderweireld, Yerry Mina, dan Harry Maguire, namun tidak ada satupun dari namanama itu yang berhasil bergabung dengan United. Namun dilansir France Football, United sudah memiliki target transfer baru. Mereka kabarnya mulai mengintai bek Atletico Madrid, Lucas Hernandez.Lucas sendiri namanya mulai naik musim ini. Ia mulai aktif terlibat di skema pertahanan Los Ro-

jiblancos sehingga ia turut dilibatkan dalam Timnas Prancis di ajang Piala Dunia 2018 kemarin. Lucas sendiri juga memiliki keluwesan yang bagus. Selain berperan sebagai bek tengah, ia juga bisa bermain sebagai bek kiri dengan cukup bagus. Fleksibilitas bek 22 tahun ini kabarnya membuat Mourinho terkesan sehingga ia ingin sang pemuda bisa bergabung dengannya di musim panas ini. Namun untuk mendatangkan Lucas bakal menjadi tugas yang berat bagi MU. Pasalnya Atletico tidak akan mudah untuk melepaskan salah satu pemain muda terbaik mereka. Pada bulan Juni lalu, Lucas juga baru menandatangani kontrak baru di Wanda Metropolitano. Sang pemain akan bertahan di Atletico Madrid hingga tahun 2024 mendatang. Namun United bisa mendapatkannya jika mereka berani menebus klausul rilis sang pemain yang kabarnya mencapai 74 juta pounds. (bln/yun)

“Setelah itu mereka praktik teknik untuk diterapkan sesuai materi yang diberikan,” terang Bakir. Selama merintis dan mengembangkan PKBM ini, banyak hal yang harus dikorbankan Bakir. Mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga. Apalagi pekerjaan satu ini tak mendapatkan bayaran dalam bentuk materi. “Tapi saya bersyukur dengan kerja keras ini sudah 100-an anak di Weda melek komputer sejak duduk di bangku sekolah,” tutur lelaki 31 tahun ini. Selain Bakir dan Dandi, ada pula pengajar lain bernama Subhan Somola. Jika Dandi mengajar bahasa Inggris, Bakir dan Subhan fokus ke komputer. Selama ini, para orang tua yang anaknya belajar di PKBM hanya urunan untuk membayar tagihan listrik. Sebagian bahkan tak pernah ikut urunan sama sekali. Memang tak ada paksaan dalam hal satu ini. “Iuran tersebut ada sebagian bayar, ada juga yang tidak bayar. Tergantung kemampuan dan kemauan mereka saja,” kata Bakir. Untuk menambah fasilitas komputer, PKBM Were Mandiri sudah meminta bantuan pemerintah setempat. Oleh Pemda Halteng, mereka diberi 4 unit komputer. “Alhamdulillah permintaan tersebut sudah diakomodir oleh Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani,” ungkap Bakir. Bakir sendiri merupakan karyawan di perusahaan tambang PT Weda Bay Nickel (WBN). Di samping menjalankan tugasnya sebagai staf di Industrial Relation, dia selalu menyempatkan mengawasi pelaksanaan kegiatan PKBM. “Bahkan saat ada kegiatan di rumah pun saya tinggalkan, nanti selesai mengajar baru selesaikan yang di rumah. Ini soal tanggung jawab moril

untuk menjaga kelangsungan sekolah ini. Jadi sesibuk-sibuknya saya dalam panggilan tugas sebagai karyawan di Weda Bay, ketika waktunya libur saya tetap melakukan aktivitas di sekolah ini,” ucapnya. Dari hasil kerja keras Bakir dan temantemannya, PKBM Were Mandiri sudah mendapat juara III dalam Lomba Perpustakaan Umum pada 2015. Lalu pada 2018 kemarin mendapat juara II untuk lomba yang sama yang diselenggarakan Badan Kearsipan dan Perpustakaan Maluku Utara. Bakir juga telah menyurat ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Halteng agar sertifikasi komputer PKBM dapat dikeluarkan. Setelah mengantongi akta notaris dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan, sertifikat dari PKBM untuk para siswa perlu ada. Dengan begitu, siswa akan memiliki pegangan untuk masa depan mereka. “Jadi mereka tidak sulit ketika ada kebutuhan kerja di perusahaan maupun pekerjaan lainnya bisa menunjukkan sertifikat tersebut,” jelasnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga kursus dan lembaga pelatihan masuk dalam satuan pendidikan nonformal. Secara umum, pasal 26 ayat (5) menjelaskan, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kita hanya berharap agar masyarakat mengembangkan skill profesional untuk meningkatkan kompetensinya,” pungkas Bakir.(wmj/kai)

gaku komunikasi dengan PDIP dilakukan cukup rutin supaya Amran bisa naik jabatan. Dalam setiap acara partai, Rudy selalu mengajukan nama Amran untuk dimasukkan dalam posisi kepala BPJN. “Komunikasi saya dengan PDIP terjadi setiap rapat, dalam acara partai, dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku Utara bukan sebagai bupati. Jelas terlihat pengajuan nama Amran melalui partai, enggak ada sedikitpun gunakan jabatan saya sebagai bupati,” papar Rudy seperti dikutip dari Kumparan. Oleh karenanya, Rudy menganggap dakwaan jaksa hanyalah asumsi tanpa bisa dibuktikan dalam persidangan. Se-

gala pemberian hadiah atau janji, kata dia, harus dinyatakan tidak terbukti. “Mohon Yang Mulia membebaskan saya dari segala dakwaan dan pulihkan nama baik saya. Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” tutur Rudy. Di kasusnya, Rudy dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa menilai Rudi terbukti menerima suap Rp 6,3 miliar dari Amran. Rudy juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahu setelah menjalankan pidana pokok. Rudy dinilai melanggar Pasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(kum/kai)

Jerman

Lucas Hernandez Jadi Bidikan MU Selanjutnya

Malut Post

Prancis

PEMBUKTIAN DIRI UEFA A Nations League edisi perdana akan dibuka dengan partai penuh gengsi antara juara Piala Dunia 2014 melawan juara Piala Dunia 2018. Jerman akan menjamu Prancis di Allianz Arena pada pertandingan pertama Liga A Grup 1, Jumat (7/9) dini hari nanti. Bagi kedua tim, ini adalah ajang pembuktian. Jerman perlu memb u ktikan bahw a

KYLIAN Mbappé

mereka sudah bisa bangkit menyusul mimpi buruk di Rusia 2018. Sementara itu, Prancis perlu membuktikan kalau keber-

hasilan mereka menjuarai turnamen akbar tersebut musim panas kemarin bukanlah sebuah kebetulan. Jerman, yang kala itu datang mengusung status juara bertahan, justru tersingkir di babak awal. Hanya sekali menang atas Swedia lewat gol-gol Marco Reus dan Toni Kroos, Jerman tersingkir setelah ditekuk Meksiko 0-1 di pertandingan pertama dan dipermalukan Korea Selatan 0-2 di pertandingan terakhir mereka. Situasi itu diperparah dengan isu perlakukan rasis terhadap Mesut Ozil, yang kemudian memutuskan pensiun dari tim nasional. Prancis sebaliknya, mereka berada di langit ketujuh usai berturut-turut menumbangkan Argentina 4-3, Uruguay 2-0, Belgia 1-0 dan Kroasia 4-2 untuk meraih titel Piala Dunia mereka yang kedua. Turun di ajang UEFA Nations League, yang bisa dibilang sebagai proses awal menuju kualifikasi EURO 2020, Prancis diharapkan menunjukkan motivasi yang sama dengan yang mereka tunjukkan di Rusia. Semua pertandingan di UEFA Nations League sama pentingnya. Timtim yang bertanding pun pasti siap menurunkan komposisi terbaiknya. Dari kubu Jerman, pelatih Joachim Loew memanggil kembali Leroy Sane, yang tak dibawanya ke Piala Dunia

2018. Namun pemain ofensif klub Manchester City itu sepertinya harus mengawali laga dari bangku cadangan saat melawan Prancis nanti. Loew kemungkinan akan memasang Reus, Timo Werner dan Thomas Muller di lini depan. Mereka bakal di-support oleh Ilkay Gundogan, Kroos dan Leon Goretzka dari lini kedua. Sementara itu, Jonas Hector, Mats Hummels, Jerome Boateng dan Joshua Kimmich bakal mengawal Manuel Neuer di bawah mistar. Di pihak Prancis, pelatih Didier Deschamps tak bisa memainkan kiper dan kapten Hugo Lloris yang cedera. Posisinya bakal diisi oleh Alphonse Areola. Di pos bek kiri, Benjamin Mendy yang sudah mengemas empat assist bersama Manchester City di Premier League musim ini berpeluang main dari menit awal. Selebihnya adalah pemain-pemain yang jadi starter saat mengalahkan Kroasia di final Piala Dunia 2018. Itu termasuk Kylian Mbappe, Paul Pogba dan Antoine Griezmann, yang menyarangkan masing-masing satu gol ke gawang Kroasia. Ousmane Dembele tampil apik bersama Barcelona di awal musim 2018/19. Namun dia sepertinya harus bersiap untuk menjadi salah satu pemain cadangan. (bln/yun)

Gaji Ronaldo Semusim Lebih Besar dari Seluruh Pemain Sassuolo KEPUTUSAN Juventus mendatangkan Cristiano Ronaldo membawa konsekuensi beban gaji yang sangat besar. Bahkan, gaji Ronaldo dalam satu musim cukup untuk membayar gaji seluruh pemain Sassuolo dalam satu musim. Juve mendatangkan Ronaldo dengan harga 100 juta euro dari Real Madrid. Meskipun sudah berusia 33 tahun, tapi Ronaldo tetap jadi mega bintang bagi Juve. Dia langsung membuat Juve merogoh kocek hingga 31 juta euro dalam satu musim sebagai upah. Jumlah tersebut sekaligus membuat kapten timnas Portugal jadi pemain dengan gaji paling mahal di Serie A. Juve pun jadi klub dengan pengeluaran gaji banyak banyak di Serie A musim 2018/19. Dalam satu musim, Si Nyonya Tua harus mengeluarkan dana hingga 219 juta euro untuk membayar gaji para pemainnya. Ronaldo jadi yang paling mahal. Bahkan, gaji Ronaldo lebih mahal dari pengeluaran

CRISTIANO Ronaldo beberapa klub Serie A. Tepat di bawah Juventus, ada AC Milan yang harus menguras brangkas mereka sebesar 140 juta euro untuk membayar gaji Gonzalo Higuain dan kawan-kawan. Setelah itu, ada Inter Milan yang memiliki beban gaji senilai 116 juta euro dalam satu musim. Roma menjadi klub keempat dengan pengeluaran gaji paling mahal yakni 100 juta euro dalam satu musim. Selebihnya,

klub-klub Serie A punya beban gaji di bawah 100 juta euro. Bahkan, ada beberapa klub yang pengeluarannya lebih rendah dari gaji Ronaldo. Sassuolo contohnya, mereka mengeluarkan 30 juta euro untuk membayar gaji para pemainnya dalam satu musim. Artinya, gaji seorang Ronaldo cukup untuk dipakai membayar gaji Domenico Berardi dan kolega. (bln/yun)

Mangkir Latihan, Gaji Striker PSM Makassar Bakal Dipotong MAKASSAR - Striker PSM Makassar Alessandro Ferreira Leonardo masih absen latihan hingga saat ini. Akibatnya, manajemen pun memastikan akan memotong gaji pesepakbola yang akrab disapa Sandro itu. Pemotongan dilakukan untuk membayar denda indisipliner. Tim pelatih dan Sandro sudah berkomunikasi dengan CEO PT PSM, Munafri Arifuddin. Pertemuan sudah dirancang, Kamis, 6 September. Pelatih PSM, Robert Alberts mengaku setelah tiga pekan, akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan Munafri Arifuddin. Beberapa pembahasan adalah mengenai pembayaran tunggakan bonus dan solusi Sandro yang ma-

sih absen latihan. Sesuai rencana, manajemen mulai membahas seluruh permasalahan, Kamis, 6 September. “Saya sudah tahu ia kembali (dari ibadah haji). Kami adakan pertemuan dengan Appi, Kamis (besok),” ucapnya Pelatih berpaspor Belanda itu menekankan bahwa pemain yang diboyong dari Kitchee SC itu harus membayar dendanya. Meski sang pemain keberatan. “Potong gaji. Denda di mana saja (berlaku). Setiap pemain membayar denda. Seperti di Manchester United, Chelsea, dan klub lainnya,” paparnya. Akan tetapi, tidak demikian dengan Sandro. Dia berkeras denda itu tidak akan ditujukan kepadanya. Sebab, menurutnya ia mangkir disertai alasan yang

jelas. Dia pun rela menunggu Appi untuk menyelesaikan masalahnya sampai kapan pun itu. Meski harus mengorbankan latihannya bersama tim. “Saya pikir tidak soal itu (denda). Saya perlu berbicara dengan Appi. Hanya ia yang bisa menyelesaikan semuanya,” yakinnya. Pemain yang telah bermain 106 menit bersama PSM ini pun mengaku juga telah berkomunikasi dengan Appi. “Saya berharap setelah ini semuanya bisa selesai,” harapnya. Munafri Arifuddin sendiri masih sulit dihubungi kalangan pers terkait masalah yang sedang membelit PSM, saat ini. (jpnn/yun)

ADVERTORIAL

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Foto bersama Pengurus KONI Malut, Pemerintah Kota Ternate dan Pemprov Malut

The Prince of Gamalama, Idola Baru Kebangkitan Tinju Malut ATLET tinju Asian Games 2018 kelas bantam 56 kg, Sunan Agung Amoragam telah membuktikan dirinya sebagai pangeran dari Maluku Utara di Asian Games. Julukan The Prince Of Gamalama (Pangeran Gamalama) langsung dinobatkan oleh Ketua Umum Pertina Malu, Djasman Abubakar usai meraih medali perunggu di multi event bergengsi tingkat Asia itu. Sunan mampu menyelamatkan muka PB Pertina dengan menyumbangkan satu medali dari tinju putra. Sejarah yang dicatat Sunan memang cukup spektakuler. Sunan menjadi orang kedua yang masuk dalam skuad timnas tinju. Sebelumnya, Maluku Utara pernah menyumbangkan satu atlet tinju di Asian Games pada tahun 80-an, yakni Albert Patilayar. Namun, saat itu Maluku Utara belum otonom sebagai provinsi. Karena itu, Albert Patilayar saat itu disebut sebagai atlet asal Maluku. Sunan memang memulai karier sebagai petinju sudah sejak masih kecil. Namun, perjuangan dia untuk menembus skuad timnas tinju Indonesia di Asian Games bukan perkara mudah. Petinju asal Sasana Garuda Jaya Gamalama Ternate ini menghabiskan waktu tujuh tahun untuk bisa mencapai titik

itu (masuk skuad timnas Asian Games). Jika melihat prestasi Sunan di single event maupun multi event nasional, Sunan menjadi yang paling terdepan mencatatkan namanya sebagai atlet yang mengharumkan nama daerah Maluku Utara. Mulai dari Kejurnas, turnamen terbuka tingkat provinsi, hingga yang paling tinggi PON 2016 di Bandung. Di multi event terakbar di tanah air yang digelar di Jawa Barat itu, Sunan menyelamatkan muka Maluku Utara dengan menyumbangkan satusatunya medali emas. Di Asian Games 2018 kemarin, Sunan mencatatkan namanya sebagai satu dari dua petinju yang meraih medali perunggu untuk Indonesia. Sunan tampil cukup konsisten dari babak penyisihan hingga akhirnya terhenti di semi final. Dua petinju Sunan mampu libas di atas ring dengan susah payah. Namun, di partai perebutan satu tempat di final, Sunan harus kalah atas petinju Uzbekistan. Alhasil, prestasi tinggi yang dicapai adalah medali perunggu. Semoga prestasi Sunan ini menjadi motivasi bagi generasi Maluku Utara kedepan. Tidak saja dari cabang olahraga tinju, tetapi cabor lain juga memacu semangat pembinaan untuk meraih prestasi lebih tinggi lagi. (*)

Sunan Agung Amoragam

KETUA Umum Pertina Malut, Djasman menyerahkan bonus pada Sunan Agung

Abubakar

saat

WAKIL Wali Kota Ternate, Abudllah Taher menyerahkan bonus pada Sunan Agung

KETUA Umum KONI Malut, Djafar Umar menyerahkan Bonus pada KETUA Bidang Organisasi KONI Malut, Rida Adjam saat Sunan Agung menyerahkan bonus pada Sunan Agung

KETUA Umum Pertina Malut, Djasman Abubakar saat menyampaikan sambutan pada seremoni penjemputan Sunan Agung di Land Mark, kemarin.

Ketum KONI Provinsi, Djafar Umar (kiri) bersama Sunana Agung dan Wakil Wali Kota Ternate, Abdullah Taher

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

MAJANG POLIS

Malut Post

Dorong Potensi Kepulauan dan Pesisir Bersama Aspeksindo Wali Kota Audiensi dengan Wapres

AUDIENSI: Pose bersama pengurus ASPEKSINDO usai audiensi dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, kemarin

Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman beserta 16 kepala daerah lain yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (Aspeksindo) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, kemarin (5/9). Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, audiensi bersama Wakil Presiden (Wapres) itu selain untuk meminta wapres menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) dan sarasehan pertama Aspeksindo yang akan digelar pada 4-5 Oktober mendatang di Jakarta. “ Wapres juga diharapkan hadir untuk dapat melantik

HUMAS FOR MALUT POST

pengurus Aspeksindo,” kata Burhan Abdurahman di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, kemarin (5/9). Burhan mengatakan, Aspeksindo beranggotakan pemerintah daerah dengan geografis di

kepulauan dan pesisir. Asosiasi ini baru berdiri akhir tahun lalu. Asosiasi tersebut juga berbeda dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). “ Asosiasi ini

sengaja didirikan untuk menangani permasalahan pemerintahan daerah yang berada di kepulauan dan pesisir. Kepulauan dan pesisir harus ada penanganan khusus serta perhatian serius dari pemerintah pusat. Asosiasi ini didirikan agar permasalahan di daerah kepulauan dan pesisir bisa ditangani secara baik,” jelas Burhan. Daerah kepulauan dan pesisir memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan pemerintah pusat. Misalnya, potensi wisata dan perikanan yang ada di Ternate dan daerah pesisir lainnya, potensi itu bisa menyuntik devisa bagi negara.” Daerah kepulauan memiliki potensi yang banyak, seperti laut, ikan dan wisata. Selama ini belum tersentuh secara khusus. Karena itu, dengan kehadiran asosiasi tersebut diharapkan potensi yang belum tersentuh oleh pemerintah pusat, bisa diperhatikan secara serius guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat audiensi dengan wapres hal-hal ini juga didorong” tandas Wali Kota Ternate dua periode ini. Baca: POTENSI.. Hal 16

SOSIALISASI

HIV/AIDS Juga Masalah Sosial

Sosialisasi Lewat Kaos, Bayar Iuran Tepat Waktu

BPJS FOR MALUT POST

SOSIALISASI : BPJS Kesehatan Cabang Ternate pose bersama dengan masyarakat, usai pembagian kaos di kawasan pelabuhan

TERNATE – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ternate melakukan sosialisasi program JKN-KIS dan pembayaran iuran BPJS tepat waktu. Salah satu cara sosialisasi dengan membagikan baju kaos gratis kepada masyarakat di wilayah Kota Ternate. Baca: BPJS.. Hal 16

DRAINASE Perbaikan Drainase Jadi Prioritas TERNATE – Komisi III DPRD Kota Ternate mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) memprioritaskan perbaikan drainase pada 2019. Pasalnya, keberadaan drainase di sejumlah titik sudah mengancam pemukiman warga. Ketua Komisi III Anas U Malik mengatakan, meski kegiatan perbaikan drainase tidak diakomodir melalui sistem multiyears untuk penangan berdasarkan skala kawasan, Anas berharap, di tahun 2019 tetap harus dianggarkan agar perbaikan secara bertahap sudah bisa dilakukan. Baca: DRAINASE.. Hal 16

PERDA Perda Ketertiban Umum “Mandul” TERNATE – Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum “mandul”. Perda yang disahkan tahun 2011 itu tidak berjalan maksimal karena tidak ada efek jera bagi pelanggar perda tersebut. Dalam turunan Perda itu telah ada beberapa Perwali, seperti Perwali Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam perwali ini ada beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi bebas rokok, tapi masih banyak yang melanggar. Baca: PERDA.. Hal 16

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

BAKAL BERNASIB SAMA Jalan longsor di kawasan Tongole ini bakal bernasib sama dengan jalan longsor di kawasan Taduma, yang hampir setahun belum ada tanda - tanda diperbaiki. Warga yang sering beraktivitas melewati jalan ini diharapkan lebih waspada, karena setiap saat bisa terjadi longsor tambahan.

TERNATE - Penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Ternate terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini mendatangkan kecemasan sejumlah pihak. HIV/AIDS jangan dianggap masalah sepele, karena penyakit yang mematikan itu hingga kini belum ada obatnya. Penyakit ini juga jangan dipandang sebagai masalah kesehatan semata tapi, juga merupakan masalah sosial. Antropolog Universitas Khairun (Unkhair), Arlinah Madjid mengatakan, bertambahnya jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Ternate mengindikasikan, kurang maksimalnya tindakan pencegahan menularnya HIV/ AIDS. Tindakan pencegahan bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan semata, tapi juga harus menggandeng elemen masyarakat lain. “Misalnya kelompok keagamaan, aparat keamanan, aparat kelurahan, ibu-ibu dasa wisma dan sebagainya,” tuturnya. Baca: HIV/AIDS.. Hal 16

Angka Malaria Menurun Rata-rata Penderita dari Luar Ternate TERNATE – Jumlah penderita penyakit Malaria di Kota Ternate terus mengalami penurunan. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate empat tahun terakhir menunjukkan pada tahun 2015 penyakit malaria yang terdeteksi sebanyak 97 penderita. Setahun kemudian pada 2016 jumlahnya menurun menjadi 43 kasus. Pada 2017 angkanya mengalami sedikit kenaikan menjadi 62 kasus se-

PENDERITA MALARIA DI KOTA TERNATE

2015 97 kasus 2017

62 kasus

dangkan di tahun 2018 ini hingga bulan Juli, penderita malaria yang terdeteksi menurut drastis menyisakan 24 kasus. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate, Hamid A Rahman menuturkan, rata-rata kejadian Malaria yang terdeteksi sebagian besar penderitanya bukan berasal dari Ternate, tapi penduduk dari luar Ternate seperti dari Halmahera. “ Misalnya 24 kasus pada 2018 ini, penderitanya semua dari luar Ternate,” jelasnya. Baca: MALARIA.. Hal 16

2016

43 kasus 2018 (hingga Juli) 24 kasus

Catatan : Rata-rata penderita malaria berasal dari penduduk luar Kota Ternate. Sumber Dinas Kesehatan

PUPR Usul DAK Jalan Rp 50 Miliar TERNATE – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan ke pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar. Anggaran itu akan dipakai untuk menuntaskan

sejumlah titik pekerjaan jalan di Kota Ternate. “ Jika setengah dari usulan itu saja yang diakomodir, sudah sangat bagus,” kata Kadis PUPR, Risval Tri Budiyanto, kemarin (5/9). Baca: DAK.. Hal 16

Tunggu Evaluasi Pemprov TERNATE - Anggaran kegiatan yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2018 belum bisa berjalan sebelum ada evaluasi dari Pemprov Malut selama 15 hari. Kepala BPKAD Kota Ter-

nate M. Taufik Jauhar mengatakan, pihaknya setelah paripurna pengesahan APBD P 2018 langsung menyampaikan ke Pemprov Malut untuk dievaluasi. Baca: EVALUASI.. Hal 16

Burhan Sahupala, Guru SMK 5 Kota Ternate yang Merancang Pola Pembelajaran Baru

Kolaborasi Metode Jigsaw dan Teaching Group TEROBOSAN yang dirancang Burhan Sahupala, Guru SMK 5 Kota Ternate terbilang menarik. Dia membuat metode pembelajaran baru dengan judul “ menumbuhkan motivasi belajar siswa di lokasi PKL dengan kolaborasi metode jigsaw dan teaching group”. Pola pembelajaran baru yang dirancangnya ini setelah melihat siswanya cukup kesulitan saat mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di tempat industri. Pasalnya, siswa yang turun PKL tetap harus mengikuti pembelajaran di kelas. “ Kalau sudah PKL selama empat bulan, bisanya mereka (siswa) sudah tidak lagi ke sekolah. Jadi tatap muka di kelas akan hilang akibatnya nilai mereka rendah,” tuturnya, saat berbincang dengan Malut Post, Rabu (5/9).

Siswa SMK khususnya di semester 4 atau kelas II akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), di saat yang sama, mereka dituntut mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa biasanya akan kesulitan, sehingga pembelajaran di sekolah tidak lagi diikuti. Alhasil, nilai siswa menjadi rendah. Melihat kondisi itu Burhan Sahupala, Guru SMK 5 Kota Ternate merancang metode pembelajaran baru. DOK. PRIBADI

Arwani Jufri, Ternate

BURHAN Sahupala

Baca: BURHAN.. Hal 16

Malut Post

AROUND TERNATE

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Art: Resayfa Rumra

Takut Longsor, Warga Minta Pemkot Segera Bangun Talud Tebing ini Kelilingi hampir sebagian besar pemukiman warga Editor : Erwin Syam Peliput : Fitrah A Kadir TERNATE - Takut terjadi longsor, warga yang bermukim di bawah tebing lingkungan jalan baru kelurahan Dufa Dufa Rt 03 Rw 01, minta Pemkot Ternate untuk segera membangun talud penahan tebing hal ini menyusul kondisi tebing semakin menghawatirkan yang setiap saat bisa terjadi longsor, menurut

warga sekitar, sebagian mereka akan tidur diluar rumah atau bahkan menghindar area pemukiman tersebut jika terjadi hujan lebat disertai angin. Irwan Djamal salah satu warga lingkungan Dufa Dufa jalan baru kepada Malut Post menuturkan, kondisi tebing bekas galian ini berbeda dari tebing lain, pasalnya tinggi tebing ini kurang l20 hingga 30 meter, dimana tebing ini mengelilingi hampir sebagian besar pemukiman warga di

kawasan Dufa Dufa baru. “Tidak ada pondasi apapun untuk menahan tebing ini, kami warga tentunya khawatir karena setiap saat bisa terjadi longsor apalagi saat hujan atau cuaca buruk, warga harus menjauh dari kawasan tersebut.” ungkap Irwan seraya berharap Pemkot untuk pembangunan 2019 nanti utamakan pembangunan talud dikawasan Dufa Dufa jalan baru. (Aji/Lid)

BUKIT: Kondisi bukit tanpa talud di kawasan Dufa dufa jalan baru.

Hizbullah Muji/Malut Post

SEMENTARA ITU Traffic Light Tanah Tinggi Minta difungsikan

Sofyan/Malut Post

TAK BERFUNGSI: Kondisi Traffic Light yang sudah tidak berfungsi.

TERNATE – Berfungsi sebagai tanda peringatan bagi pengendara yang melintas di perempatan Tanah Tinggi agar berhati hati karena banyak kendaraan yang lalu lalang, kini fasilitas tersebut tidak lagi berguna Dikatakan tidak berguna karena sudah lama tak berfungsi, meski menurut pengendara lampu traffic light itu hanya tanda lampu hati hati (Lampu kuning red) namun ini penting karena pengedara yang sering melintas di kawasan tersebut banyak yang tidak sabaran dan main terobos Seperti yang diungkapkan Darmin T. Puasa, tidak hanya roda dua yang sering terobos dan ugal ugalan saat masuk ke perempatan Tanah Tinggi namun kendaraan roda dua juga sering tak taat aturan. “Saya sarankan kepada pihak Kepolisian untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota ternate untuk memperbaiki dan meningkatkan dari lampu hati hati (Lampu Kuning) menjadi traffic light umum seperti di perempatan Jati dan juga Toboko, ini agar kendaraan yang melintas di perempatan Tanah Tinggi lebih tertib,” Saran Darmin Darmin menambahkan perbaikan dan peningkatan traffic light di perempatan Tanah Tinggi juga berasalan, karena ada beberapa sekolah Taman Kanak Kanak dan sekolah dasar di kawasan tersebut yang setiap jam masuk dan pulang sekolah anak anak seing kesulitan menyeberangi jalan. “Kalau ada lampu merah (traffic Light) dan fasilitas peringatan untuk penyeberang Sebra Cross khusus anak akan lebih baik lagi ini harus jadi perhatian Pihak terkait,” Tutup Darmin. (Aji/Lid)

Hizbullah Muji/Malut Post

AKAR POHON:

BEGINILAH kondisi trotoar di sepanjang kawasan jalan menuju bandara Sultan babullah Ternate. Badan trotoar sudah digerogoti akar pohon hingga tidak terlihat bentuk asli. Tidak hanya trotoar namun badan jalan juga tidak rata seperti semula, terlihat bergelombang akibat akar pohon trembesi yang masuk hingga ke badan jalan, kondisi ini jika tidak ada solusi maka lama kelamaan trotoar dan badan jalan dikawasan tersebut akan rusak parah akibat akar pohon.

JURNALISME WARGA

Taman Lalulintas TK Bhayangkari Tidore Diresmikan TAMAN lalu lintas merupakan taman bagi anak-anak untuk belajar mengenal rambu-rambu lalulintas, dan tata cara tertib lalu lintas. Kini TK Kemala Bhayangkari Tidore sudah memiliki taman lalulintas. Peresmiannya dilakukan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari 02 Cabang Tidore, Bunda Dewi Dolly Heriyadi Rabu (5/9), dan turut hadir dlm acara peresmian Kapolres Kota Tidore selaku pembina Yayasan Kemala Bhayangkari AKBP Dolly Heriyadi, S,IK. Hadir juga para kasat dan kabag di Polres Kota Tidore, Kasi Sapras PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Tidore Bunda Aminah Gani, Pengawas PAUD Bunda Asma Ali dan Bunda Ida Abdal, serta Ketua Komite TK Bhayangkari. Pengguntingan pita dilakukan pengguntingan pita oleh Bunda Dewi Dolly Heriyadi dan Bunda Ida Abdal.(*)

BARU: Taman Lalulintas yang diresmikan kemarin

Pengirim : Kepsek TK Bhayangkari Tidore, Bunda Saona Kalfangare Saona Kalfangare for Malut Post

Lebih Dekat Dengan Masyarakat, Babinsa Daruba Gelar Komsos

Penrem For Malut Post

GIAT: Komunikasi Sosial yang dilaksanakan Koramil 1508-05 Daruba

MOROTAI - Untuk mempererat tali silaturahmi dan kerjasama yang baik dalam rangka mendukung Tugas Pokok Babinsa serta terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Babinsa Koramil 1508-05 Daruba Serma Polly Lenahatu secara rutin dan berkesinambungan melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat di wilayah Binaan bertempat di Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat Kab. Pulau Morotai Danramil 1508-05 Daruba Mayor Inf Mulhaman mengatakan, Babinsa wajib turun dan bertatap muka dengan warga di Desa untuk mengetahui perkembangan wilayah Binaanya. Dan kaitanya dengan tugas ini akan lebih mempererat hubungan antara TNI dan Masyarakat, katanya. Lebih lanjut dikatakan, Babinsa

merupakan ujung tombak satuan dilapangan dengan adanya Babinsa yang selalu berkunjung ke Desa binaannya diharapakan dapat membantu setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat Sementara Komandan Kodim 1508 Tobelo Letkol Kav Tri Sugiarto mengatakan, Babinsa harus lebih sering ke Desa dan turun lapangan, bersilaturrahmi, berdiskusi sehingga dapat menangkap apa yang diharapkan dan mengetahui permasalahan yang ada di Desa. Komunikasi sosial yang terjalin baik dengan aparat dan masyarakat dapat mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan tugas Babinsa sehingga apa yang menjadi harapan Komando atas sesuai dengan sasaran, ungkapnya. (*) PENGIRIM: Penrem 152 Babullah

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

AKADEMIKA

Malut Post

FH Unkhair dan Dewan Pers Survei IKP di Malut TERNATE – Fakultas Hukum (FH) Universitas Khairun (Unkhair) Ternate bekerjasama Dewan Pers Indonesia menyelenggarakan survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2018 di Maluku Utara (Malut). Survey ini dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan sejumlah responden dari kalangan pekerja pers, akademisi, praktisi maupun pemerintah daerah yang bertempat di Hotel Bukit Pelangi, kemarin (5/9). Hadir sebagai narasumber dalam FGD yakni Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, Ketua Tim Pelaksana IKP 2017 Antonio Prajasto dan Dr Num Rumkel selaku Koordinator IKP Malut 2018. Kepada Malut Post, Yosep mengatakan bahwa kegiatan IKP ini untuk melakukan proses validasi. ”Jadi kita berikan semacam fasilitas kepada informan ini untuk saling mengecek dan menyamakan persepsi, di sinilah kemudian terjadi validasi, karena mereka sudah memberikan nilai-nilai,” katanya sembari menegaskan bahwa nilai tersebut apabila dianggap terlalu tinggi, maka dikurangi, begitupun sebaliknya sehingga para informan ini punya pemahaman yang sama mengenai kondisi pers di Malut ini. Menurutnya, IKP menyusun semua itu berdasarkan kewajiban pemerintah to respect, to protect, dan to fullfil yang dipadukan struktur, proses dan outcome. ”Untuk mengukur itu ada indikator ekonomi, politik dan hukum. Inilah yang nanti menentukan IKP yang ada di Malut,” terangnya. Dia berharap kegiatan FGD ini bisa menghasilkan suatu angka objektif untuk ditindaklanjuti pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan IKP di Malut.

KIP akan digunakan pemerintah dalam hal ini Bappenas, Menkominfo, Menkopolhukam, dan Menlu dalam mengadvokasi visi misi kemerdekaan pers. “Kemerdekaan pers, kata Yosep, sangatlah penting,”tandasnya. Seperti di Papua banyak perusahaan asing yang namun pemerintah tidak tahu bagaimana mengatasinya. ”Beberapa waktu, ada kejadian seorang warga Polandia ditangkap polisi dengan tuduhan makar karena mewancarai tokoh-tokoh OPM. Tiga tahun yang lalu ada dua warga Perancis juga ditangkap polisi karena menemui pimpinan OPM, pemerintah langsung menahan mereka. Kami di dewan pers bekerjasama dengan Kemenlu, Imigrasi dan Kedubes Perancis, kami menyatakan tidak perlu ditahan, sebaiknya di deportasi saja,” jelasnya. Kementerian-kementerian dan lembaga juga akan terlibat di dalam upaya meningkatakan kemerdekaan pers di provinsi yang IKP-nya rendah. Beberapa waktu lalu, lanjut Yosep, pihak dari Bappenas datang mewawancarai sejumlah orang termasuk dirinya yang menanyakan isu terkait dengan kemerdekaan pers yang nanti dimasukan ke dalam RPJMNas 2017-2024. ”Ini yang akan masuk dan saya kira siapapun presiden nanti punya mandat untuk bisa meningkatkan pemahaman kemerdekaan pers terkait dengan hak warga Negara untuk mendapatkan informasi dan hak warga Negara untuk tahu,” jabarnya. Sementara Dekan FH Unkhair, Jamal Hi Arsad menambahkan IKP ini merupakan kerjasama FH Unkhair dengan Dewan Pers dengan spirit FH membuka diri dalam rangka akreditasi di bidang pendidikan, penelitian

KEBERSAMAAN: Pose bersama peserta FGD, Dekan Hukum dan Ketua Dewan Pers

dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama ini juga sebagai manifestasi kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk mengukur kondisi pers yang ada di Malut dari berbagai variabel, mulai dari sisi pengelolaan, sistem, hingga pada integritas. Sebanyak 12 responden telah mengisi kuesioner dari berbagai stakeholder. ”Hari ini mereka kroscek ulang dari penentuan-penentuan nilai yang diisi untuk mengakuratkan nilai yang dimaksud,” tambahnya. Kegiatan ini, bagi dir-

inya sangat bermanfaat sekali bagi pers, kampus dan masyarakat di Malut. Dirinya juga berharap setelah kegiatan ini dilaksanakan, kemerdekaan pers dapat diperbaharui karena pers sebagai agen informasi yang seimbang kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan begitu dapat mengurangi hal-hal yang bersifat negative thinking. ”Kesimpulannya adalah perlu keseimbangan pemberitaan dalam masyarakat,” tutupnya. (tr-03/nty/pn)

Kuliah Ilmu pangan Bersama Vanessa N.J. Lekahena, S.Pi., M.Si

Manfaat Pangan Fungsional Bagi Kesehatan TOPIK pada edisi kali ini, akan kita bahas mengenai “Manfaat Pangan Fungsional Bagi Kesehatan”. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Ilmu Pangan yang disampaikan Vanessa N.J. Lekahena, S.Pi., M.Si, Dosen Prodi Teknologi Hasil Perikanan (THP), Fakultas Pertanian UMMU Ternate. Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Vanessa N.J. Lekahena, S.Pi., M.Si Dosen Program Studi (Prodi) Teknologi Hasil Perikanan (THP) Fakultas Pertanian,Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU)

Pola konsumsi makanan masyarakat saat ini cenderung lebih memilih makanan siap saji yang mengandung lemak, protein dan bahan tambahan pangan yang tinggi namun berserat rendah. Ini memicu perkembangan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung dan hipertensi. Sementara, jenis makanan seperti tempe, tahu dan ikan dengan olahan tradisional dianggap sebagai makanan marginal. Padahal dengan mengkonsumsi makanan tersebut tidak penuhi kebutuhan gizi bagi tubuh tapi juga memberikan efek fisiologis bagi kesehatan karena mengandung komponen bioaktif. Makanan yang demikian memiliki sifat fungsional sehingga disebut makanan fungsional atau lebih dikenal dengan istilah pangan fungsional. Pangan fungsional dapat dikatakan juga sebagai makanan segar dan olahan yang diklaim berperan dalam peningkatan kesehatan dan atau dapat mencegah penyakit di luar fungsi gizi dasar bagi penyediaan nutrisi. Pangan fungsional harus memiliki karakteristik sebagai makanan yang mempunyai efek sensori yaitu warna yang menarik, tekstur yang baik, memiliki citarasa yang enak dan mempunyai zat gizi. Fungsi-fungsi fisiologis yang diberikan oleh pangan fungsional antara lain adalah mengatur daya tahan tubuh, memperlam-

bat penuaan dan mencegah penyakit yang berkaitan dengan makanan. Dengan demikian pangan fungsional dikonsumsi sebagai layaknya makanan sehari-hari dan bentuknya dapat berupa makanan dan minuman. Perkembangan pangan fungsional secara komersil pertama kali dimulai di Jepang, dan setelah itu berkembang ke Amerika, Eropa dan beberapa negara lain di Asia termasuk di Indonesia. Berkembangnya pangan fungsional adalah seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam upaya tindakan pencegah berbagai penyakit serta pandangan konsumen akan perbaikan kualitas hidup terutama di masa usia lanjut. Perubahan pola pikir dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan menimbulkan permintaan perbaikan mutu dan gizi dari bahan pangan. Perkembangan ini juga didorong oleh kebutuhan gizi dan nutrisi bagi kesehatan pada segmen pasar tertentu. Banyak komponen pangan yang dewasa ini dipelajari dan diteliti sebagai komponen pangan fungsional antara lain fitosterol, flavonoid dan likopen, serta serat pangan. Fitosterol adalah komponen yang mirip kolesterol tapi tidak memiliki sifat yang sama dengan kolesterol, ini bisa kita dapatkan pada jaringan tanaman. Pada sistem metabolisme fitosterol berperan dalam menghambat penyerapan kolesterol dan `meningkatkan ekskresi sehingga dapat menurunkan penyerapan kolesterol total. Selain itu fitosterol juga dapat memperbaiki regulasi kolesterol darah kepada tingkat yang normal. Sehingga fitosterol menguntungkan bagi pengidap hyper kolesterol dan menghindari risiko terkena jantung koroner. Jenis bahan pangan yang mengandung fitosterol misalnya minyak jagung, minyak kedelai dan biji kedelai. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang terdapat pada apel, bawang merah, anggur dan teh hijau. Likopen adalah senyawa karotenoid yang terdapat pada tomat. Senyawa-senyawa ini bersifat sebagai antioksidan potensial yang memiliki kemampuan untuk mengeliminasi radikal bebas. Radikal bebas yang berikatan terhadap DNA, protein dan lemak dan akan merusak fungsi fisiologisnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan

berkembangnya penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung dan penyakit degeneratif. Karotenoid yang terdapat pada wortel dan minyak sawit juga bersifat sebagai komponen fungsional. Keberadaan karotenoid pada golden rice, varietas padi yang diperkaya dengan karotenoid dengan cara rekayasa genetika, dianggap sebagai makanan fungsional saat ini masih menjadi kontroversial. Pada ikan dan produk ikan terdapat kandungan asam lemak omega-3, sementara komponen fitoestrogen yang terdapat pada kedelai, rye, dan linseed. Susu juga dianggap sebagai pangan fungsional karena banyak sekali komponen susu dapat berfungsi mencegah penyakit, bahkan menyembuhkan penyakit, contohnya produk susu yang mengandung inulin. Manfaat inulin adalah sebagai probiotik; dapat merangsang pertumbuhan bakteri baik di dalam usus besar sehingga pertumbuhan bakteri baik semakin meningkat. Dengan demikian sistem pencernaan dapat terpelihara dengan baik yang akan meningkatkan sistem imunitas (kekebalan tubuh), karena seperti kita ketahui sebagian besar sistem imunitas berada di sistem pencernaan kita. Di dalam usus halus inulin bersifat ‘bulking effect’ yaitu mengikat air sehingga feses menjadi lunak dan volumenya membesar sehingga memperlancar BAB dan terhindar sembelit. Selain itu inulin dapat berfungsi menurunkan kadar kolesterol darah, meningkatkan produksi vitamin B dan membantu peningkatan penyerapan kalsium yang membuat tulang kuat. Serat pangan adalah kelompok polisakarida dan polimer lain yang tidak dapat dihidrolisis oleh sistem enzim pencernaan pada tubuh manusia. Serat pangan digolongkan menjadi dua yaitu serat pangan larut dan serat pangan tidak larut. Efek fisiologis dari serat pangan yaitu menurunkan kolesterol, trigliserida dan glukosa darah. Potensial efek serat pangan dalam pencegahan berbagai penyakit seperti jantung koroner, resiko kanker, osteoporosis, diabetes mellitus dan mencegah sembelit. Serat pangan diperoleh dari sayuran, buah-buahan, serealia, dan biji-bijian. Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pangan fungsional maka makin banyaknya produk makanan yang mengklaim diri sebagai pangan fungsional. Hal ini harus diatur agar tidak terkesan berlebihan dan menyesatkan konsumen. Karenanya perlu dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitas bahan pangan dan olahannya yang penting dalam menentukan dosis keamanan, klaim kesehatan, dan pelabelan. Sebagai contoh produk yang diklaim bersifat anti-osteoporosis dapat diterima jika terdapat data kandungan dan ketersediaan (bioavalilability) kalsium. Pengujian fungsionalitas dapat dilakukan secara in-vitro dan in-vivo dengan menggunakan hewan percobaan dan pengujian lanjut menggunakan manusia. Selain pengujian komponen bioaktif perlu pula dilakukan uji fungsi metabolis untuk menentukan sifat fungsionalitas bahan pangan yang berhubungan dengan pencernaan, metabolisme, dan komposisi matrik pangan yang mempengaruhi ketersediaan zat bioaktifnya. Diperlukan juga uji toksititas bahan pangan setelah mengalami modifikasi menggunakan formulasi dan cara pengolahan tertentu. Pengujian ini dilakukan dengan melibatkan sistem biologis yang di kenal dengan LD50, yang fungsinya untuk mengetahui tingkat toksisitas bahan pangan pada manusia dan merupakan upaya seleksi dalam mengkonsumsi suatu bahan yang diklaim sebagai pangan fungsional. Bagi anda yang ingin mendapatkan manfaat maksimal dari makanan yang dikonsumsi maka kenalilah bentuk pangan yang akan dikonsumsi dan sifat-sifat fungsional dari bahan bioaktif pada bahan pangan. Dengan demikian anda tidak tertipu terhadap jargon produk pangan yang mengklaim sebagai pangan fungsional. Contohnya produk susu, yang mengandung kalsium yang dapat mencegah osteoporosis (merupakan klaim yang tidak diizinkan) yang benar adalah susu mengandung kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Anda juga tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan produk yang ditawarkan dengan komponen fungsional tertentu untuk kesehatan tetapi mengkonsumsi bahan pangan secara seimbang dan beragam dapat memenuhi kebutuhan senyawa fungsional seperti flavonoid, likopen, inulin dan lainnya yang berguna bagi kesehatan. Demikian ulasan mengenai manfaat pangan dan fungsional bagi kesehatan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama.(tr-03/nty)

SAMBUNGAN MAJANG

Malut Post

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

...POTENSI Samb Hal. 13

Ternate sambung Burhan memiliki potensi kelautan yang melimpah namun belum digarap maksimal karena beberapa kendala. Daerah kepulauan dan pesisir harus menjadi fokus pemerintah pusat. “ Alat penangkap ikan bagi nelayan serta bantuan lain selama ini belum maksimal. Karena itu akan kami dorong sebagai program Aspeksindo kedepani,” terangnya. Burhan mengaku, wakil presiden merespons positif. Menurut wapres daerah kepulauan dan pesisir sudah saatnya diberikan perhatian serius. Banyak potensi laut yang begitu luas namun belum

...BPJS Samb Hal. 13

Kepala Cabang BPJS Ternate, Revien Virlandra menuturkan, sosialisasi yang dilakukan itu merupakan upaya BPJS untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 tiap bulannya. Informasi ini diharapkan dapat tersampaikan hingga ke pelosok desa. “ Harapan kami sosialisasi melalui kaos ini dapat menggugah kesadaran masyarakat membayar iuran tepat waktu. Kaos yang kami bagikan di lokasi pelabuhan, pasar, terminal dan pangkalan ojek serta kelurahan-kelurahan,” terangnya, kemarin (5/9). Menurutnya, sasaran pembagian kaos pada masyarakat menengah ke bawah

...DRAINASE Samb Hal. 13

“ Kita akan kawal, agar 2019 anggaran perbaikan drainase diakomodir,” tandasnya. Terpisah, Kadis PUPR Risval Tri Budiyanto memastikan, perbaikan drainase menjadi prioritas PUPR, anggaran yang akan diusulkan sekitar Rp 2 miliar lewat kementerian. “ Nanti ada anggaran sering

...PERDA Samb Hal. 13

Pantauan Malut Post, kemarin (5/9) kantor wali kota yang merupakan kawasan bebas rokok, masih terlihat banyak PNS yang merokok bukan pada tempatnya. Padahal pekan kemarin, sosialisasi terkait perwali tersebut baru saja dilakukan. Soal itu, Ketua Bapemperda Nurlaela Syarief mengatakan, penerapan perda yang tidak berjalan maksimal karena belum ada ketegasan dari pemerintah dalam penerapannya. “ Ada beberapa kawasan seperti perkantoran dan sekolah merupakan kawasan bebas rokok tapi di sana PNS justru merokok. Hal ini sangat disayangkan, karena perwali itu buat oleh pemkot dan pegawai pemkot yang justru melakukan pelanggaran ini contoh buruk,” sesalnya. Menurut Politisi NasDem ini, agar perwali tersebut bisa berjalan butuh peran serta semua pihak, termasuk masyarakat,

tersentuh. “ Wapres juga memberikan sinyal baik terkait peningkatan anggaran DAK pada daerah kepulauan dan pesisir,” terang wali kota. Selain Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, kepala daerah lain yang hadir dalam audiensi itu adalah Gubernur Bangka Belitung, Gubenur Sulawesi Barat, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Padang, Walikota Gorontalo, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Kep. Seribu, Bupati Luwu Utara, Bupati Polewali Mandar, Bupati Nias, Bupati Mamuju, Bupati Gorontalo Utara, Wakil Bupati Kep Meranti, Wakil Bupati Raja Ampat, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan serta Wakil walikota Kupang. (cr-05/ pn/rul). yang pekerjaanya tidak menetap seperti, tukang becak, pedagang asongan, buruh di pasar serta tukang ojek. Kampanye dengan kaos, kata Revien lebih efektif dari pada menggunakan spanduk dan banner yang dipasang di beberapa titik. “ Kalau spanduk dan banner posisinya hanya diam di suatu titik saja, berbeda dengan kaos yang digunakan oleh tukang ojek, selagi dia keliling mencari penumpang orang-orang akan membaca. Otomatis masyarakat akan melihat tulisan di kaos tersebut dan mereka jadi ingat membayar iurannya,” paparnya. Lebih jauh, kata Revien, untuk sosialisasi itu BPJS Kesehatan Cabang Ternate telah menyiapkan 500 lembar kaos. Selain Kota Ternate kaos juga akan dibagikan ke masyarakat di kabupaten/ kota lain di Malut. (mg-01/pn/rul). lewat DAU juga. Itu akan dipakai untuk perbaikan drainase di kawasan Bastiong, Mangga Dua dan beberapa titik rawan banjir lainnya,” terangnya. Menurutnya, PUPR berkeinginan agar perbaikan drainase, dilakukan dengan skala kawasan, hanya saja terkendala anggaran, karena itu akan diperbaiki secara bertahap. “ Kita akan berkoordinasi juga dengan satker terkait perbaikan drainase ini,” pungkasnya. (cr-05/rul). jika melihat orang yang merokok di lokasi terlarang maka masyarakat harus menegur. Karena selain melanggar perwali, asap rokok juga membahayakan orang yang tidak merokok. “Perwali itu dibuat dengan sejumlah pertimbangan. Bahwa rokok mengandung zat psikoaktif. Asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain,” terangnya. Perwali tersebut sambung Nurlela, bukan hanya mengatur soal kawasan bebas asap rokok tapi juga mengatur alat pengeras suara yang sering dipakai di angkutan umum. “ Kami juga sudah sampaikan ke Kadishub agar melakukan sosialisasi ke sopir angkot supaya tidak memutar keras-keras, tapi sosialisasi yang dilakukan belum berjalan maksimal. “ kami juga berharap Sekkot segera melantik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar mereka bisa menindak para pelanggar perda,” tandasnya. (cr-05/rul)

PERLU DITATA Sisi barat dari jalan Sultan M Djabir Sjah tepatnya di kawasan jalan menuju Mesjid Almunawwar ini perlu ditata. Pasalnya, kawasan ini terlihat tidak terurus dan dipenuhi sampah, padahal lokasinya berada di pusat kota serta ramai kunjungi warga

HIZBULLAH MUJI MALUT POST

Perbaikan Talud di Tabona, Tunggu Kejelasan Batas Lahan TERNATE – Untuk menyelesaikan masalah pembangunan talud di kelurahan Tabona, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate dan perwakilan warga Tobona RT08/ RW03 serta pemilik lahan yang juga pengembang perumahan Ferdinan Litan menggelar pertemuan. Dalam pertemuan itu telah ada kesepakatan. Pihak pengembang akan melakukan konstruksi tambahan pada talud yang dikeluhkan warga asalkan, masyarakat sekitar mau untuk dibebaskan lahannya. Lahan yang dibebaskan itu juga ha-

...HIV/AIDS Samb Hal. 13

HIV/AIDS, kata Arlinah, juga merupakan masalah sosial. Sebagaimana diketahui, HIV juga tersebar melalui perilaku seksual yang tidak terkendali. Karenanya dibutuhkan penelitian mendalam mengenai latar sosial budaya dimana penyebaran HIV itu terjadi. Penderita HIV dari kalangan perempuan (IRT) lebih tinggi disebabkan tidak berimbangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih dominan terhadap perempuan dalam berbagai aktivitas. Dalam aktivitas seksual misalnya, laki-laki dapat memilih menggunakan alat kontrasepsi sementara perempuan tidak. “Budaya

...DAK Samb Hal. 13

Untuk jalan lingkar Pulau Hiri dan Pulau Moti PUPR menargetkan tuntas tahun depan. Meski pada tahun ini anggaran pembangunan jalan pada dua pulau itu sudah diploting, belum bisa menuntaskan seluruh item pekerjaan. “ Jalan Pulau Hiri kita anggarkan lewat DAK sementara

...EVALUASI Samb Hal. 13

“Kalau kegiatan yang tidak ada tambahan anggaran bisa langsung berjalan begitu juga dengan anggaran yang mendahului APBD-P, seperti pembangunan kantor Disdukcapil, Bappeda

...MALARIA Samb Hal. 13

Menurut dia, data penderita penyakit malaria itu bukan saja diambil dari 11 puskesmas, tapi juga data dari tujuh rumah sakit yang ada di Kota Ternate. Pada 2016 lalu sempat terdata ada empat orang penderita malaria yang merupakan pendudukan Kota Ternate. Namun, diagnosanya juga belum jelas. “setelah ditemui kasus itu langsung kami bersama pihak puskes-

...BURHAN Samb Hal. 13

Setelah PKL, bisanya akan dilanjuti dengan seminar hasil PKL dengan begitu, waktu tatap muka di kelas semakin berkurang. Untuk

rus memiliki sertifikat. “ Sementara lahan yang akan mereka bebaskan itu belum ada sertifikatnya,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tribudiyanto, kemarin (5/9). Menurutnya, pengembang akan melakukan konstruksi tambahan pada talud namun harus didudukkan batas lahannya. Apakah lahan itu masuk pada tanah warga ataukah masih dalam kawasan yang menjadi milik pengembang. “ untuk ada kejelasan soal batas lahan, usai rapat tadi, masyarakat langsung menuju ke BPN. “ Kalau batas lahannya sudah jelas, kita

juga nanti saat mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) tidak keliru,” jelasnya. Keinginan masyarakat, agar pembangunan perumahan di kawasan itu dihentikan sebelum ada kejelasan soal pembangunan talud, kata Risval hal itu tidak bisa dilakukan karena pihak pengembang telah memiliki izin lingkungan. “ Masyarakat persoalkan karena pembangunan talud dibuat terlalu tinggi dan lurus, tidak menggunakan sistem bertangga, karena itu warga meminta harus ada tambahan konstruksi turab,” paparnya. (cr-05/rul)

patriarki juga menggiring persepsi masyarakat bahwa laki-laki bisa bebas bersama banyak perempuan dan perempuan tidak boleh mempersoalkan kebebasan laki-laki itu,” paparnya. Lebih jauh, Lina sapaan akrabnya menyarankan, sosialisasi dan penyuluhan oleh dinas kesehatan harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan berbagai elemen. Terutama memberikan pengetahuan tentang bahaya HIV pada remaja. “Perlu peningkatan mutu keluarga sebagai basis utama dari tindakan pencegahan dini HIV,” tandasnya. S enada S ekretar is Wilayah Provinsi, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Farah Mursilla menuturkan, terus bertambahnya penderita HIV/AIDS setiap

tahun, karena lemahnya sosialisasi dan upaya pencegahan yang dilakukan dinas terkait. “ Sosialisasi harus lebih masif lagi baik itu lewat spanduk, brosurbrosur, petugas turun langsung di lapangan hingga melalui media sosial,” tandasnya. Menurutnya di era milenial ini, sosialisasi akan lebih mudah dilakukan. Banyak penderita HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga (IRT) itu juga dikarenakan kurangnya informasi. IRT bisanya hanya duduk di rumah, sementara suami mereka bisa saja “ jajan” diluar sembarangan dan saat pulang menularkan kepada istri mereka di rumah. “ harus banyak dilakukan sosialisasi, baik itu di sekolah maupun di kampus,” tandasnya. (mg-01/rul)

Moti melalui DAU,” terangnya. Menurut Risval, selain pembangunan jalan, pihaknya juga akan membangun fasilitas penunjang lain, seperti talud dan drainase agar badan jalan tidak cepat rusak. Sementara untuk jalan lingkar Pulau Batang Dua juga akan menjadi fokus PUPR. “ Pembangunan pada tiga pulau terluar ini akan menjadi prioritas, seperti pembangunan talud

penahan ombak dan tanah, karena setiap gelombang pemukiman warga terancam,” terangnya. Terpisah, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat dikonfirmasi mengatakan, pembangunan infrastruktur terutama jalan pada tiga pulau terluar akan menjadi prioritas. “ Jalan Moti dan Hiri kita targetkan rampung tahu depan,” singkat Burhan. (cr-05/rul)

dan Kecamatan Ternate Barat juga sudah bisa jalan,” tandasnya. Sementara untuk kegiatan yang dimasukan dalam APBD Perubahan seperti kegiatan Haornas, kegiatan di Dinkes, dan beberapa tambahan kegiatan lain harus menunggu evaluasi Pemprov Malut.

Terpisah Sekda Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyampaikan hal serupa. Menurut Tauhid, sebelum evaluasi yang dilakukan pemprov selesai kegiatan dalam APBD Perubahan belum bisa berjalan. “ tetap harus menunggu evaluasi Pemprov,” pungkasnya. (cr-05/rul)

mas turun ke lingkungan tempat penderita tinggal. Di sana, kami tidak mendapati apa-apa, jentikjentik nyamuk tidak ada. Dan di lingkungan sekitar juga tidak ada yang sakit,” terangnya. Meski belum terdiagnosa secara pasti kasus Malaria yang berasal dari penduduk Kota Ternate, pihaknya mengaku bersama puskesmasselalu turun ke lingkungan untuk melakukan pembasmian jentik-jentik nyamuk. Jika ditemukan ada penderita pihaknya akan turun

dan lakukan pemeriksaan lingkungan. “Kami akan langsung turun mebasmi jentik-jentik nyamuk dan melakukan pemeriksaan darah di daerah tersebut untuk pastikan apakah nyamuk penyebab malaria lalu menular ke merak atau tidak,” tambahnya. Lebih jauh, Hamid memaparkan daerah yang rawan nyamuk Malaria terdapat di Kelurahan Gambesi, selebihnya semua kelurahan aman. “ Kita memiliki target eliminasi dari Malaria,” pungkasnya.(mg-01/rul).

menyelamatkan siswa dari nilai rendah dia merancang pola pembelajaran baru yang akhirnya di terapkan SMK N 5 Ternate. “ Dengan metode ini meski mengikuti PKL siswa tetap bisa belajar mata pelajaran tanpa muka setiap hari,” jelasnya. Metode jigsaw dan teaching group ini adalah metode pembelajaran kooperatif atau kerja sama. Para guru akan diminta untuk membuat modul mata pelajaran, cara belajar, tugas dan petunjuk lain yang ada dalam modul tersebut. Kemudian, sekolah memperbanyak modul itu dan membagikan ke siswa yang dalam proses pelaksanaan PKL di industri. “Siswa akan mempelajarinya sendiri, dengan berbagai mata pelajaran dan tugas, semua petunjuk sudah tersedia. Setelah itu guru secara kelompok akan turun ke lokasi di mana siswa melakukan PKL dan mengajar-

kan kepada siswa-siswi di sana,” terangnya. Dengan metode ini siswa tidak akan ketinggalan materi di sekolah. Sehingga, mereka terus mengikuti pelajaran sesuai dengan kurikulum, dan pastinya nilai mereka lebih baik. “Setelah kami coba ini, kehadiran dan ketuntasan belajar serta nilai siswa - siswi meningkat baik,” ungkapnya. Berkat metode yang digagasnya ini, dia masuk dalam jajaran guru berprestasi Maluku Utara dan berangkat ke tingkat nasional. Meski pada tingkat nasional dia tak masuk dalam kategori juara, metode pembelajarannya itu mendapat apresiasi dari penguji guru berprestasi tingkat nasional. “ kata mereka terobosan yang saya buat ini bisa diterapkan pada sekolah-sekolah lain yang mempunyai jurusan yang sama,” kisahnya. (mg-01/rul)

OPINI

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Malut Post

Art: Resayfa Rumra

SIKAP NARKOBA DAN BONUS DEMOGRAFI “INDONESIA darurat narkoba” bukanlah ancaman tanpa dasar. Pada 2017, Badan Narkotika Nasional mencatat ada 3,5 juta warga Indonesia yang menjadi pengguna narkoba. Hampir 1 juta diantaranya sudah tergolong pecandu. Remaja, pelajar, dan mahasiswa yang menjadi pengguna narkoba mencapai 27,32 persen dari angka tersebut. Angka kematian akibat narkoba sendiri mencapai 12 ribu tiap tahunnya. Memasuki 2020-2035 nanti, Indonesia mulai panen bonus demografi yang puncaknya jatuh pada 2030. Saat itu, jumlah kelompok usia produktif (15-64 tahun) jauh melebihi kelompok usia tidak produktif (di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun). Bonus demografi ini tercermin dari angka rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu rasio antara kelompok usia yang tidak produktif dan yang produktif. Pada 2030 angka rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai angka terendah, yaitu 44 persen. Pada saat itu, kalangan usia yang paling berperan mengendalikan negara ini adalah mereka yang kini berusia belasan tahun. Jika tahun ini seseorang berusia 18 tahun, pada puncak demografi nanti usianya tepat 30 tahun. Usia yang terbilang pantas untuk menjadi puncak bekerja dan berkarya. Lalu apa jadinya jika bonus demografi tersebut diisi dengan kelompok orang yang kecanduan narkoba? Kesempatan yang hadir sekali dalam sejarah sudah pasti akan sia-sia. Sebaliknya, negara ini akan memelihara sekumpulan manusia yang tak hanya menyia-nyiakan dirinya sendiri, juga sumber daya alam Indonesia. Betapa mirisnya. Lagi-lagi, kesadaran untuk membentuk generasi hebat berangkat dari keluarga. Penegak hukum akan bekerja sekeras mungkin menangkap penyalahguna narkoba, pemerintah akan membuat seketat mungkin regulasi untuk membasmi narkoba. Namun keluarga merupakan titik awal pembentukan karakter individu. Dari keluarga lah seorang anak akan belajar menentukan lingkungan pergaulan seperti apa yang nyaman untuknya. Mau tak mau, orang tua dituntut mampu menciptakan kondisi di rumah yang stabil dan mendorong anak mengeluarkan potensi terbaiknya. Saat ini, peredaran narkoba tak pandang bulu. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan disasar dengan berbagai pola. Adalah pekerjaan rumah besar keluarga mengawasi anggota keluarga lainnya satu sama lain. Jika salah satu anggota keluarga sudah menunjukkan perilaku yang tidak biasanya, awasi dan identifikasi sebelum terseret lebih jauh. Laporkan ke pihak berwenang untuk rehabilitasi. Selain sebagai sarana penyembuhan, rehabilitasi juga menjamin pengguna tidak akan mendapat sanksi hukum selama masa rehab.(*)

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

PERHELATAN Asian Games yang berlangsung 08 Agustus sampai 02 September baru saja usai. Perhelatan olahraga empat tahunan antar negaranegara se-Benua Asia tersebut banyak menyisakan kesan dan sarat akan pesan berkaitan dengan pembangunan keolahragaan kita. Baik di pusat hingga ke daerah. Paling tidak yang terpenting adalah semangat Asian Games itu yang harus menjadi api lecutan bagi semua pihak yang terlibat; Pemerintah, masyarakat dan juga para atlet. Karena selama ini, bidang olahraga bagi pemerintah daerah, hanya menjadi prioritas yang paling akhir dibanding prioritas yang lain. Cara pandang ini sudah harus diubah. Bahwa bidang Olahraga seharusnya juga menjadi bagian terpenting dari ikhtiar membangun bangsa terutama di bidang prestasi olahraga. Dipilihnya Kota Ternate sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-35 yang akan berlangsung pada 9 September esok, menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara harus menyadari pentingnya pembangunan olahraga yang sepertinya “tak pernah dianggap” sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Padahal sama seperti bidang lainnya, bidang olahraga harus juga mendapat perhatian ekstra baik dari sisi regulasi, penganggaran maupun perbaikan prestasi (pembinaan). Pengamatan saya, selama ini belum ada satupun regulasi (Perda) yang mengatur tentang bidang olahraga. Padahal jika ada regulasi, maka ia akan mengatur mulai dari perencanaan, penganggaran hingga cabang olahraga prioritas. Entah disengaja karena memang dianggap tidak penting atau karena pemerintah daerah dan DPRD kita lebih sibuk mengurus yang lain yang lebih punyai “nilai”. Begitu juga soal penganggaran, hanya seperlunya saja jika dianggarkan oleh hampir semua pemerintah daerah ( Semoga salah) akibatnya, penganggaran ini berimbas pada pembinaan olahraga di bidang prestasi. Ada ironi

Aspirasi Pembaca

Abhy Kalbi Rasid Staf pada Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku Utara

yang akut yang selama ini ada di pemerintahan kita. Di satu sisi kita ingin atlet olahraga kita mencetak prestasi tapi di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan sangat minim. Kalaupun anggaran olahraganya besar, anehnya itu hanya diperuntukkan bagi konstituen, bukan untuk mendongrak prestasi olahraga. Ini bukan hal yang aneh, jika tiba masa Pilkada, Pemilu, anggaran olahraga pasti naik untuk pembuatan lapangan volley, lapangan sepak bola, pembelian bola, pengadaan seragam olahraga dan lainnya. Ketika musim kompetisi di bidang olahraga tertentu, yang membutuhkan anggaran, kita kelabakan dan menyatakan dengan mudahnya, “tak ada anggaran”. Akhirnya, pembinaan kita asal-asalan, yang penting tampil, yang penting bermain, yang penting ini, yang penting itu. Kita tentu bangga menjadi tuan rumah dari iven nasional tersebut. Namun tentunya kebanggan itu tidak lantas membuat kita hanya berhenti pada semangat sebagai penyelenggara seremonial saja. Seyogyanya, semangat itu harus menjadi bagian dari koreksi bersama untuk menata bidang olahraga yang lebih baik. Menata bidang olahraga dengan lebih baik itu kita mulai dengan pertama, melakukan pemetaan yang hasilnya akan diperoleh data base bidang

olahraga; cabang-cabang olahraga unggulan, Sumber Daya Manusia (atlet, pelatih, wasit/Juri) dan infrastruktur olahraga. Hemat saya, jika kita ada 10 Kabupaten/kota, maka paling tidak cukup satu cabang olahraga unggulan setiap Kabupaten/Kota yang focus untuk ditingkatkan. Tidak semua cabang olahraga harus kita bina. Jangan terlalu berharap banyak pada cabang olahraga yang akan kita genjot prestasinya, namun akhirnya tak satupun yang sukses. Karena itu tadi, kita tidak fokus. Jika kita fokus meskipun dengan anggaran yang minim, maka hasilnya akan maksimal. Kedua, membenahi infrastruktur olahraga pada setiap kabupaten/kota berdasarkan olahraga unggulan yang menjadi prioritas. Misalnya di Ternate, karena prestasi olahraga di bidang Sepakbolanya baik, maka sudah selayaknya, Kota Ternate memiliki stadion yang mumpuni. Sehingga Ternate bisa menjadi rujukan bagi Kabupaen/Kota lain jika ada yang mau mengembangkan olahraga ini. Begitu juga di bidang olahraga lain. Dengan infrastruktur yang memadai maka akan mendorong semangat atlet kita untuk mengukir prestasi. Ketiga, penganggaran sangat menentukan hidup-matinya bidang olahraga di daerah. Tanpa pengangaran yang memadai, jangan harap prestasi olahraga akan terkerek ke level yang lebih tinggi. Keempat, profesionalitas pengelola cabang olahraga dimaksudkan untuk benar-benar menyeleksi atlet-atlet terbaik bukan berdasarkan kriteria “kampong-kampong”. Artinya merekrut atlet tidak didasarkan pada selera-selera primordial ; karena satu daerah (satu kampong), karena ada hubungan saudara, karena tetangga, karena bapaknya pejabat, karena golongan A, golongan B dan Golongan C. Paradigma ini yang masih banyak dan tak bisa dihilangkan. Apalagi pengelola cabang olahraga. Dibutuhkan mereka yang mengerti tentang olahraga. Bukan karena ada jabatan politis lalu diserahkan untuk mengurus olahraga tertentu. Makanya

tak heran kalau pengurus Cabang Olah Raga baik provinsi maupun kab/kota itu sebagian besar dihuni oleh Politisi dan Birokrat (maaf!) Kelima, Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang olahraga; pemerintah dan stakeholder, termasuk KONI, Pengprov dan masyarakat. Padahal koordinasi ini membangun sinergi dan sinkronisasi, bukan pada tiba masa tiba akal. Dengan berbagai poin di atas, maka jangan heran kalau Maluku Utara dengan potensi bahari tidak bisa melahirkan atlet-atlet dayung yang bisa berlaga pada iven dayung nasional maupun internasional. Jika sinergisitas di antara semua pemangku kepentingan terbangun, maka kita bisa melakukan apa saja termasuk bagaimana mendorong olahraga menjadi salah satu sektor Pariwisata yang cukup menjanjikan. Tour de Singkarak misalnya adalah salah satu contoh bagaimana Olahraga menjadi pendorong sektor pariwisata. Mengapa kita tidak mendorong lahirnya Tour de Halmahera? Bukankah dengan membuat iven maka pasti akan ada dampak ekonomi yang mengiringinya. Sama seperti Haornas yang dipusatkan di Kota Ternate, tamu dan undangan akan tumpah ruah memenuhi hotel sambil menikmati kuliner lokal dan membawa pulang souvenir dan beragam camilan khas, akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah terutama masyarakat. Akhirnya kita berharap, semoga semangat Haornas dapat membangun kesadaran bersama, semua elemen masyarakat untuk membenahi olahraga di Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara umumnya. Sehingga akan lahir atlet-atlet berprestasi dimasing-masing cabang olahraga. Kita bersyukur, ada atlet asal Maluku Utara yang berhasil meraih medali di cabang olahraga Tinju (Sunan Agung Amoragam) pada Asian Games 2018, dan kita ingin kedepan, akan lahir para juara di beberapa cabang olahraga lain dengan membawa medali yang lebih banyak. Salam Olahraga !(*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma. Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

Kapitalisme, Di Halut

O m Faduli

TELEPON PENTING

Haornas dan Kebangkitan Olahraga Maluku Utara

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

Bandara Babullah

3121797 - 3123508 PT. PELNI (0921) 3124434

(0921)

Driver (online)

081 340 001945 081 340 440331

KITA mengenal istilah kapitalisme seperti bunglon yang selalu menempel pada satu pohon lalu melompat ke pohon lain dengan berubah wujud. Istilah tersebut semakin marak terjadi dan menyusup masuk ke pelosok desa. Kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi, yang menguasai alat-alat produksi untuk mengakumalasi modal yang mereka miliki. Konsepsi dasar dari istilah kapitalisme adalah kapital. Kata kapital sendiri merujuk pada pengertian modal dan modal inilah yang dikelola oleh kapitalis untuk meraup lebih dari yang dikeluarkan. Seorang kapitalis mengeluarkan uang untuk merekrut tenaga kerja dan membeli alat-alat produksi, kemudian menjual ouput yang dihasilkan untuk uang yang cukup demi menutup pengeluaran awalnya (Gerard Dumenil et al, 2015:14). Jadi tenaga pekerja yang direkrut kemudian dipekerjakan di pabrik-pabrik untuk memenuhi sistem produksi barang-barang yang dipasarkan. Itulah selayang pandang kerja kapitalis, namun yang lebih mengerikan lagi adalah sistem nilai dari barang yang diproduksi di pabrikpabrik tersebut. Kita meninggalkan sebentar sistem nilai yang dimaksud Marx dan bernostalgia pada fase perkembangan kapitalisme. Jadi, kapitalsime sejak paruh pertama ketika terjadi revolusi industri di Inggris sekitar abad 17-18, menyusul penemuan baru oleh para ilmuan. Kapitalisme sudah berkembang pesat pada wilayah pertanian. Maka dari perkembangan ini sistem kapitalisme tertanam kuat dalam logika ekonomi. Dengan dasar itulah sistem kapitalisme diterapkan untuk menjadi satu ideolgi tunggal bagi kapitalis. Penerapan sistem kapitalisme inilah yang merubah cara pandang masyarakat menjadi indvidualis yang tak berdaya di hadapan teknologi. Cikal bakal perkembangan menuju kapitalisme, Marx membagi mode produksi, menjadi lima tahap secara berurutan, komunis primitif, kuno,

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Rasyid L Yamani Pegiat PILAS Institute

feodal, kapitalisme dan komunis, (Pip Jones,2019). Dalam lima tahapan pembagian Marx, Dua dari tiga tahapan mode produksi yang terhindar dari sistem kelas adalah komunis dan komunis primitif. Dalam struktur komunis tidak ada sistem kelas yang dibentuk. Mereka memperoleh barang berdasarkan kebutuhan mereka dan tidak dilebihkan, sebab belum ada pengetahuan yang lebih canggih. Sementara pada komunis primitf seluruh kekayaan milik bersama, sudah nyata sistem kelas juga tidak tercipta. Pada tiga fase inilah yakni, kuno, feodal dan kapitalis, baru lahirnya kapitalisme, sistem mode produksi kuno, sistem ini berkembang dari cara produksi komunis yang ingin memperbaiki perkembangan teknologi. Seperti pemeliharaan hewan untuk kebutuhan pertanian, menggarap tanah agar bisa melakukan bercocok tanam. Pada feodal perluasaan wilayah-wilayah yang dilakukan oleh kesatria untuk merampas hak tanah para petani dengan kekuatan senjata. Pada tahap kapitalis, setelah merampas tanah secara paksa dengan kekuatan senjata. Maka para pemilik tanah dahulunya yang tak lagi memiliki tanah kini menjadi tenaga buruh di pertanian. Dari sinilah sistem kapitalisme

pertanian mulai berkembang ketika mereka mulai menguasai lahan-lahan pertanian, dan semakin mantap ketika modal yang didapatkan dari hasil pertanian dibelilah alat-alat produksi. Lalu semakain maju kapitalsime, karena sudah cukup lebih dari hasil yang didapatkan maka dibangunlah pabrik-pabrik untuk mengakumalasi modal lebih cepat dan mantap. Dari karakteristik pembagian mode produksi Marx sampai meluasnya kapitalisme dan sistem nilai yang dipraktekan oleh kapaitalis. Sekarang kita bicara tentang sistem nilai marx, yang mengikuti Adam Smith, komoditi memiliki karakter ganda 1) obyek kegunaan atau setara dengan nilai pakai, dan 2) nilai tukar atau nilai, (Gerard Dumenil, et al,2015:16). Dalam pandangan Marx, untuk memiliki suatu barang dan barang tersebut harus memiliki kegunaan inilah yang disebut Marx sebagai nilai pakai. Untuk nilai tukar dan nilai, menurut Marx, suatu barang yang lebih besar nilainya ditukarkan dengan barang lain yang lebih kecil nilainya. Maka nilai yang lebih kecil harus mengikuti yang lebih besar dalam pertukaran untuk memproduksi nilai. Sistem ekonomi inilah yang sering dipraktekan oleh kapitalisme industri, untuk memperoleh nilai lebih dari tenaga buru. Walaupun sisten ekonomi ini berlaku di perusahaan yang mengelola barang mentah. Namun pada prisnsipnya, ada semacam tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang yang tidak perlu diabaikan. Karena sudah menjadi tanggung jawab sosial perusahaan lewat departemen Corporation Social Responsibility (CSR). Untuk memberikan subsidi kepada masyarkat yang berada di sekitar perusahaan. CSR, Sikap Kapitalistik. Kita tahu persis bahwa di Maluku Utara banyak perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas eksploitasi, seperti Weda bay Nikel (WBN)

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

yang berada di Halteng, Harita Group (HG) di Halsel, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Halut, Dan tambah lagi dengan Kelapa sawit di Gane Barat. Inilah deretan kecil Perusahaan yang saya ketahui yang dikelola oleh negaranegara maju yang sangat kapitalis. Selain melakukan aktivitas eksploitasi mereka juga tidak lupa menularkan sifat kapitalistik kepada Masyarakat lokal. Dengan begitu sifat kapitalsitik inilah yang nanti dikembangkan dengan cara-cara yang tak nampak atau tak terbaca sedikitpun oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Sebab mereka inilah yang berada pada posisi Infrastruktur. Segala bentuk produksi ekonomi dan perancangan program yang berhubungan dengan aspek manusianya telah dikendalikan. Sementara mereka yang berada pada posisi suprastruktur hanya mengalami ketersingkiran karena akses ke atas sangat sulit dilakukan. Kita tahu, apa yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sebagai tanggung jawab moral. Lewat dana Comunity Developmant (comdev). Dana tersebut tentu memiliki Manfaat kegunaan ketika disalurkan pada masyarakat untuk memperdayakan secara ekonomi dan pendidikan, namun lambat laun menyisakan masalah yang menumpuk, tak lain adalah masalah pada Administrasi. Tentu bukan hal baru pada problem administrasi, olehnya itu saya menyebut departemen CSR sebagai sikap kapitalis. Karena mengikuti sifat dasar dari kapitalsime yang membual. Seperti yang telah kita ketahui di Halmahera Utara, lima kecamatan lingkar tambang semuanya mendapat subsidi dari perusahaan. Dari aspek pembangunan, ekonomi dan pendidikan. Dari tiga aspek tersebut satu di antaranya menjadi representasi dari kegagalan CSR, karena tidak mampu mengelola dana CSR sebagaimana mestinya. sehingga dana tersebut belum terdistribusi secara merata ke penerima.(*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk. Warna (FC): Rp 40.000/mmk. HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

Malut Post

EKONOMI BISNIS

ANALISA Tergantung Aliran Dana Asing JAKARTA - Ekonom BCA David Sumual mengatakan nilai tukar rupiah yang bobrok diperparah dengan ketergantungan yang besar terhadap aliran dana asing di portofolio. Ketika rupiah melemah, dana-dana asing banyak yang keluar dan kembali ke negara-negara maju. Akibatnya, Indonesia harus menaikkan suku bunga acuan agar investor tertarik untuk kembali membeli surat-surat utang dalam negeri. “Kita mengalami CAD (current account deficit) itu sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dibiayai oleh FDI (investasi asing langsung). Kita saat ini lebih banyak bergantung pada investasi di surat utang yang mudah keluar,” ujarnya. Menurut David, pemerintah harus mampu menarik FDI. Selama ini insentif yang diberikan pemerintah, seperti pembebasan bea masuk untuk investor yang berorientasi ekspor, pemberian pembiayaan kepada eksporter melalui Eximbank dan lain-lain adalah kebijakan yang sudah tepat. Namun pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai insentif tersebut. Pemerintah juga perlu memasarkan ‘Indonesia’ kepada negara-negara lain sebagai negara tujuan investasi yang ramah terhadap investor. Namun, ke depan, masih akan ada halangan. Sebab tahun ini hingga tahun depan adalah tahun politik. Biasanya, calon investor cenderung wait and see. Baru pada tahun kedua atau ketiga setelah presiden terpilih, calon investor lebih percaya diri untuk berinvestasi. Pada kuartal II lalu pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hanya 7 persen. Tahun ini dan tahun depan pemerintah menetapkan target yang sama untuk pertumbuhan PMTB. Hal itu menunjukkan pemerintah cukup konservatif dan realistis terhadap kondisi investasi ke depan. “Langkah pemerintah yang menerapkan B20 dan rencana revisi tarif PPh (Pajak Penghasilan) impor sudah bagus untuk memberikan efek jangka pendek. Tapi depannya kita perlu juga meningkatkan investasi agar FDI dapat menutupi defisit yang terjadi,” lanjut David. (jpnn/onk).

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Harga Ikan Naik, Barito Bervariasi Tomat Dijual Rp 6.000 - Rp 10.000 Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Bukhari Kamaruddin

TERNATE- Harga bahan pokok (bapok) di Kota Ternate bervariasi. Ini berdasarkan pantauan Malut Post di Pasar Higienis Bahari Berkesan, Pasar Barito Bahari Berkesan dan Pasar Percontohan, Rabu (5/9). Ikan

kombong yang sebelumnya 7 ekor Rp 20 ribu, kini dengan harga yang sama hanya mendapat 5 ekor. “Harga ikan kombong sebelumnya Rp 1,1 juta per bokor atau 70 kilogram, kini Rp 1.350.000 per bokor,” kata Rasima M. Nur sulaiman, pedagang ikan. Harga ikan komo 6 ekor Rp 50 ribu, sebelumnya 8 ekor. Ikan julung 12 ekor Rp 20 ribu, sebelumnya hanya Rp 15 ribu. “Sepekan ini harga ikan naik karena cuaca buruk. Harga ikan akan kembali normal saat bulan gelap,” jelasnya. Untuk ikan cakalang, harganya jus-

tru turun. cakalang berbobot 7 - 8 kilogram harganya Rp 180 ribu - Rp 200 ribu, sebelumnya Rp 250 ribu per ekor. Ikan madidihan Rp 25 ribu - Rp 30 ribu, sebelumnya Rp 40 ribu - Rp 50 ribu per ekor. Harga barito (bawang, rica, tomat) dijual pedagang beragam. Tomat Rp 6.000 - Rp 10.000 per kilogram, bawang merah Rp 35 ribu - Rp 50 ribu per kilogram, bawang putih Rp 36 ribu - Rp 50 ribu per kilogram, cabai keriting Rp 20 ribu - Rp 40 ribu per kilogram, cabai rawit (rica halus) Rp 50 ribu - Rp 60 ribu per kilogram,

HIZBULLAH/MALUT POST

WISMAN: Wisatawan asing yang berkung ke Ternate beberapa waktu lalu

TPK Malut Tumbuh Positif TERNATE - Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel di Maluku Utara pada Juli 2018 sebesar 32,49 persen, atau naik sebesar 8,65 poin dibandingkan Juni 2018 yang hanya 23,84 persen. Dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Malut, terlihat bahwa TPK hotel bintang mengalami peningkatan, begitu juga dengan TPK hotel nonbintang yang juga mengalami peningkatan. TPK hotel bintang pada Juli 2018 sebesar 42,30 persen atau naik sebesar 9,87 poin bila dibandingkan Juni 2018 yang hanya 32,43 persen. TPK hotel non bintang pada Juli 2018 sebesar 29,08 persen, naik sebesar 8,29 poin bila dibandingkan Juni 2018 yang sebesar 20,78 . TPK hotel non bintang pada bulan Juli 2018 secara ratarata tercatat sebesar 29,08 persen. Angka

rica nona Rp 20 ribu - Rp 50 ribu per kilogram. “Stok barito masih aman,” aku salah satu pedagang. Pedagang lainnya Kades Hi Sirat menuturkan, harga lemon ikan atau lemon cui Rp 20 ribu per kilogram. “Saya menjual bawang putih dengan harga Rp 40 ribu per kilogram, harga bawang merah Rp 40 ribu per kilogram, tomat Rp 8 ribu per kilogram, rica keriting Rp 40 ribu per kilogram, rica nona Rp 40 ribu per kilogram, dan lemon ikan Rp 20 ribu per kilogram,” tuturnya.(mg-02/onk)

tersebut menunjukkan peningkatan 8,29 poin dibandingkan dengan TPK bulan sebelumnya. Semua kelompok kamar mengalami peningkatan TPK dibanding bulan Juni 2018, peningkatan TPK terbesar terjadi pada kelompok kamar 10-24 yaitu sebesar 10,32 poin. Dibandingkan dengan tahun lalu, TPK nonbintang mengalami peningkatan 1,68 poin. Sementara itu rata-rata lama menginap tamu mancanegara pada Juli 2018 sebesar 2,29 hari atau naik 0,03 poin dibandingkan Juni 2018 yang sebesar 2,26 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu nusantara Juli 2018 sebesar 1,60 hari atau naik 0,06 poin dibanding Juni 2018 sebesar 1,54 hari. “Secara keseluruhan rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan nu-

santara pada Juli 2018 adalah sebesar 1,61 hari, naik 0,06 poin dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,55 hari,” jelas Kepala BPS Malut Misfaruddin. Dia menambahkan tamu mancanegara yang datang ke Malut dan menggunakan fasilitas akomodasi pada Juli 2018 sebanyak 135 orang, atau naik sebesar 126,31 persen dibanding jumlah tamu mancanegara Juni 2018 yang sebanyak 60 orang. Jumlah tamu nusantara yang datang ke Malut dan menggunakan fasilitas akomodasi pada Juli 2018 sebanyak 28.718 orang, atau naik 125,96 persen dibanding jumlah tamu nusantara Juni 2018 yang sebanyak 22.800 orang. “Secara keseluruhan jumlah tamu mancanegara dan tamu nusantara di Maluku Utara pada Juli 2018 adalah 28.853 orang, atau naik 26,22 persen dibanding tamu pada Juni 2018 yang berjumlah 22.860 orang,” pungkasnya.(mg-02/onk)

Oktober, Beras Sachet Telkom Siapkan Beredar di Malut Wifi Gratis TERNATE - Kepala Perum Bulog Subdivre Ternate, Hamdani Malawat menuturkan secara nasional beras sachet didistribusikan September ini. Namun khusus untuk Maluku Utara (Malut), distribusi baru dilakukan Oktober mendatang “Beras sachet yang dicanangkan Bulog didistribusikan pada September ini, namun di Malut sedikit terlambat,” katanya. Jika sudah ada akan didistribusikan ke toko-toko. Dia menambahkan, beras sachet sangat efisien dan praktis untuk anak kuliahan atau masyarakat yang memiliki keterbatasan eko-

nomi. Harga yang ditawarkan Rp 2.500 per 200 gram. Harganya sama di seluruh Indonesia. Sebelumnya telah dilakukan penjualan beras sachet sebagai perkenalan, dan permintaan pasar cukup tinggi. “Saat kita jual sebagai perkenalan banyak yang peminat, bahkan ada yang minta untuk membeli lebih, tapi tidak bisa,” ujarnya. Hamdani menganggap dengan adanya beras sachet lebih mempermudah ketika kondisi keuangan menipis, tapi kebutuhan karbohidrat dari beras tetap terpenuhi. (mg-02/onk)

TERNATE - Telkom Ternate siapkan wifi gratis saat perayaan Hari Olahraga Nasional yang berlangsung Minggu (8/9). Kepala Telkom Ternate, Amri Pary Umasahu mengatakan, mereka sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot Ternate untuk membuka akses wifi gratis untuk masyarakat. “Kita pasang wifi gratis agar jurnalis, panitia dan masyarakat bisa mengakses internet tanpa mengeluarkan uang,” katanya. Telkom memasang wifi gratis di Dhuafa Center dan landmark, karena kedua titik tersebut disiapkan panitia sebagai arena pameran. Masing-masing wifi kapastitasnya 100 MB. “Jumat (7/9) pemasangannya selesai,” tutur Amri. Dia menambahkan pihaknya menyediakan tim yang memonitor selama 24 jam, jika ada gangguan langsung ditangani. “Untuk saat ini jaringan Telkom di Ternate dalam kondisi aman,” pungkasnya.(mg-02/onk)

IHSG Terpuruk ke Posisi 5.683,501 JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan kemarin (5/9) berada pada level 5.683,501. Membuka perdagangan, IHSG turun 62,329 poin (1,06 persen) ke 5.842,972. Indeks LQ45 turun 14,157 poin (1,52persen) ke 917,497. Jeda siang, IHSG masih loyo. IHSG anjlok 196,420 poin (3,33 persen) ke 5.708,881. Indeks LQ45 turun 36,518 poin (3,92 persen) ke 895,136. Sementara pada penutupan perdagangan sore kemarin, IHSG ditutup melemah 221,800 poin (3,76 persen) menjadi 5.683,501. Sedangkan indeks LQ45 turun 41,115 poin (4,41%) ke level 890,539. Laju perdagangan saham terpantau cukup ramai dengan frekuensi perdagangan saham tercatat 430.313 kali transaksi sebanyak 10,6 miliar lembar saham senilai Rp 8,7 triliun. Pelemahan terjadi di seluruh saham sektoral dan menyeret IHSG jauh ke dalam zona merah. Pelemahan rata-rata lebih dari 3 persen. Pelemahan paling dalam dialami sahamsaham sektor barang konsumsi yang anjlok 4,17 persen. Hanya 32 saham yang mengalami penguatan siang ini. Sementara ada 411 saham yang mengalami pelemahan dan 52 saham stagnan. Investor asing mencatatkan jual bersih mencapai Rp 877,360 miliar. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore kemarin bertahan di angka Rp 14.930 setelah sebelumnya sempat menjinak ke Rp 14.834.(dtc/onk)

Malut Post

WAKIL RAKYAT

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018

Bacaleg PAN Masih Jabat Kepala KPP Tobelo Mengaku Surat Pensiun Sudah Diproses Editor : Fahruddin Udi Peliput : Ridwan Arif TOBELO – Sebentar lagi bakal calon legislatif (Bacaleg) yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS) akan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai daftar calon tetap (DCT) untuk berkompetisi pada Pileg 2019. Namun, ternyata masih ada bacaleg belum melepaskan jabatan struktural. Salah satunya adalah bacaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Umar Ismail. Umar masih menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pelabuhan (KPP) Tobelo. Informasi dihimpun menyebutkan, dalam waktu dekat Umar Ismail akan pensiun dari Kepala KPP Tobelo. “Saat ini memang dia (Umar Ismail, red) masih menjabat, tapi berkas pensiunan tinggal ia terima dalam waktu dekat,”kata sumber kepada Malut Post, Rabu (5/9) kemarin. Padahal, syarat masuk DCT kalau belum memasukkan surat pensiunan ke KPU, maka akan dicoret dan tidak bisa mencalonkan diri. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pelabuhan (KPP) Tobelo Umar Ismail yyang ya ng juga bacaleg dari PA N iini in n i menyatakan, Surat K eputusan (SK) pensiun Keputusan sudah dalam proses di BKN. “SK Pensiun saya sudah di BKN,”kata Umar saat di konfirmasi, kemarin. Ditanya kepastian untuk memasukkan SK Pensiun ke KPU, Umar enggan memberikan kepastian. ( r i d / mpf)

Foto: Ricardo/JPNN.com Ilustrasi by: Ricardo/JPNN.com

CAPTION: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Mohamad Taufik usai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Senin (11/4). Taufik dimintai keterangan untuk kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi pantai utara Jakarta dengan tersangka M Sanusi.

Ngotot Caleg, Mantan Koruptor Ancam Pidanakan KPU JAKARTA- Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik sangat ngotot pengin jadi calon anggota legislatif. Mantan napi korupsi ini bahkan siap memidanakan KPU DKI karena menolak pencalonan dirinya. Taufik mendesak KPU untuk menjalankan putusan Bawaslu DKI yang mengizinkan eks napi korupsi jadi caleg. Dia tak peduli ada peraturan KPU yang melarang hal tersebut. “Saya tinggal tunggu sampai hari besok, kan tiga hari. Habis itu saya akan gugat ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Kalaupun saya gugat perdata, saya gugat pidana juga,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, seperti dilansir jawapost.com, Selasa (4/9). Dengan tidak melanjutkan putusan, ujar Taufik, KPU telah dua kali melanggar undangundang. Sebab, menurutnya, penerbitan PKPU 20/2018 yang melarang eks koruptor maju Pileg juga bentuk yang bertentangan dari UU 7/2017 tentang Pemilu. “Ini bentuk aroganisme lembaga. Dia (KPU) dua kali dong melanggar

Undang-Undang. Di Undang-Undang itu, keputusan Bawaslu itu wajib untuk dilaksanakan. KPU kan bekerja tidak berdasarkan aturan, dia bekerja berdasarkan opini-opini aja yang terbangun oleh kelompok-kelompok tertentu,” tutur dia. Kekesalan Taufik hingga ingin menggugat KPU DKI berawal dari pencoretan namanya dalam daftar bacaleg. Wakil Ketua DPRD DKI itu berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak masuk daftar caleg sementara (DCS). “Karenanya saya gugatkan ke Bawaslu sebagai institusi, lembaga resmi penyelenggara pemilu yang menyelesaikan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Hukumnya dalam UU Nomor 7 itu, wajib keputusan Bawaslu dilaksanakan oleh KPU. Makanya dalam diktum keputusannya, ada kata wajib,” jelas Taufik. Ketua DPD Gerindra DKI itu masih berharap KPU DKI memahami hasil putusan Bawaslu. Dia mengancam akan menggugat jika namanya benar-benar tidak masuk daftar caleg tetap

(DCT). “Saya kira mestinya KPU pahamlah itu. Nuraninya paham. Tinggal tunggu aja nanti siapa yang bertanggung jawab atau gugatan itu kalau sampai terjadi dalam daftar calon tetap, saya enggak ada,” pungkasnya. Sebelumnya, meski ada PKPU 20/2018, Taufik tetap mendaftar ke KPU DKI pada masa pendaftaran caleg 2019. Kemudian, dirinya sempat dimediasi dengan KPU soal pencoretan namanya dalam pendaftaran Pileg 2019 dengan hasil yang buntu. Bawaslu DKI akhirnya mengambil sikap untuk melakukan sidang ajudikasi dan memenangkan Taufik. Batas waktu KPU DKI untuk memutuskannya hingga esok hari, Rabu (5/9) sejak putusan yang digelar pada Jumat (31/8). Sebagai informasi, Taufik sendiri, merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Ketua KPU DKI lalu divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 lalu. Dia dinilai merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. (JPC/mpf)

Umar Ismail.

Parpol Diminta Tarik Dukungan Mantan Koruptor JAKARTA- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan, partai politik harus bertindak tegas kepada kadernya yang tidak menaati Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. “Parpol harus menarik atau menjaga sikapnya sesuai dengan pakta integritas,” kata Busyro ditemui di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir jawapost. Busyro menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah meloloskan sejumlah

mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg). Menurutnya, sikap Bawaslu itu telah menciderai proses penyelenggaraan pemilu.Sementara itu, kepada partai politik yang mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg, Busyo menyarankan kembali ke pakta integritas. “Calon-calon yang disetujui (Bawaslu) itu ditarik lagi untuk kepentingan bangsa dan parpol menunjukkan sikap kejujurannya,” jelasnya. Sebelumnya, tercatat sejumlah orang mantan narapidana kasus korupsi telah dinyatakaan lolos sebagai bacaleg oleh Bawaslu provinsi di berbagai daerah.

4 Sekjen Partai Pendukung Prabowo -Sandi Protes DPT JAKARTA Seluruh sekjen partai koalisi pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akhirnya mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), pada Rabu (5/9). Mereka hadir untuk menyampaikan keberatan atas rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis KPU. “4 sekjen ke sini untuk menyampaikan keberatan kami terhadap penetapan KPU terkait DPT 2019. Jadi, kami ingin menyampaikan bukti konkret bahwa kami benar mempunyai punya data 25 juta (pemilih ganda) itu,” kata Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian mewakili keempat sekjen. Pipin mengatakan, temuan adanya data ganda itu berdasarkan penelusuran tim atas perbedaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis KPU pada 12 Juli dengan laporan DPS yang mereka

Mereka yakni Abdullah Puteh maju DPD dari Aceh, Syahrial Damapoli maju DPD dari Sulawesi Utara, Alhazar Sahyan maju di DPRD Kabupaten Tenggamus (Provinsi Lampung), M Taufik, maju DPRD DKI Jakarta. Kemudian, Mudatsir maju di DPRD Provinsi Jawa Tengah, HM Warsid maju di DPRD Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah), Nur Hasan maju di DPRD Kabupaten Rembang (Provinsi Jawa Tengah), Masri maju di DPRD Kabupaten Belitung Timur (Provinsi Bangka Belitung) dan Maksum DG Mamassa, maju di DPRD Kabupaten Mamuju ( Provinsi Sulawesi Barat). (JPC/mpf)

terima. KPU melaporkan jumlah DPS kala itu sebanyak 182 juta. Namun, pihaknya menerima laporan DPS hanya 137 juta. Dari situ, Pipin mengaku menemukan 25 juta pemilih ganda. Kegandaannya bevariasi dari mulai tiga kali hingga 14 kali. “Makanya ke-empat sekjen itu datang ke sini adalah untuk meminta agar kami diberikan data DPT terakhir yang akan disahkan, untuk kami olah, kami analisis. Kami perlu waktu dua minggu untuk mengalisi data itu,” pungkasnya. Sebagai informasi KPU baru saja merilis DPT Pemilu 2019. Jumlah pemilih mencapai 185.732.093, terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Sedangkan jumlah TPS tercatat sebanyak 805.075. Data tersebut berasal dari 34 provinsi dari 514 kabupaten/kota dan 7.201 kecamatan 83.370 kelurahan/desa. Adapun jumlah pemilih luar negeri mencapai 2.049.791, terdiri dari 984.491 pemilih laki-laki, dan 1.065.300 pemilih perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 517.128 orang memilih di 620 TPS. Sebanyak 808.962 orang memberikan suara melalui 1.501 kotak suara keliling (KSK). Sisanya, atau sebanyak 723.701 orang memilih melalui 269 pos. (JPC/mpf)

Ketum NasDem Surya Paloh bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Barat Sutamidji di markas DPP NasDem. (foto: boy/JPNN)

Paloh Instruksikan Empat Gubernur Baru Dukung Jokowi JAKARTA- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan empat gubernur yang diusungnya akan

mendukung program kerja Presiden Joko Widodo. Keempat kepala daerah itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat. “Bagaimanapun, gubernur kan perpanjangan tangan, harusnya memang seirama, sejalan,” kata Surya di Kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu (5/9). Surya juga melihat, dukungan terhadap Jokowi hampir merata dilakukan oleh gubernur-gubernur di daerah. “Coba se-

butkan gubernur mana yang tidak mendukung Pak Jokowi hari ini?” kata dia. Di samping itu, kata Surya, pihaknya juga mengupayakan agar caleg dari NasDem bisa meraih banyak kemenangan Pemilu 2019. Sebab, ke depannya, NasDem ingin mengevaluasi kembali Undang-undang yang membuat laju pembangunan Indonesia lambat. “Punya anggota dewan yang cukup banyak seperti target seratus kursi tercapai. Apa artinya itu, NasDem harus lebih memfollow up sesuatu yang skrg ini terkesan stagnan,” kata dia. (JPNN/mpf)

(CNN Indonesia/Safir Makki)

Ketua Bawaslu Abhan mencermati data DPT di 76 Kabupaten/ kota berdasarkan nama, alamat, dan NIK. Hasilnya, ditemukan ratusan ribu data pemilih ganda.

Bawaslu Minta KPU Tunda Penetapan DPT JAKARTA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2019, karena masih ditemukan data pemilih ganda. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pihaknya mencermati data DPT di 76 Kabupaten/kota berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Izin Kependudukan (NIK). Hasilnya, ditemukan ratusan ribu data pemilih ganda. “Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan terhadap by name by address, dpt dengan sampel 75 kab kota masih didapat pemilih ganda sebanyak 131.363,” kata Abhan dalam rapat pleno terbuka “Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional” di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/9). Abhan menyampaikan, sedianya rekapitulasi DPT tingkat Nasional ditunda selama 30 hari. Seiring dengan itu, pihaknya akan menelusuri data pemilih dari seluruh kabupaten/kota. “Bawaslu dengan ini merekomendasikan agar dilakukan penundaan rekapitulasi DPT nasional paling lambat 30 hari untuk melakukan pencermatan secara faktual dan melakukan perbaikan daftar pemilih,” kata Abhan. “Bawaslu akan menyampaikan hasil pencermatan by name, by address, di tingkat kabuoaten kota di seluruh Indonesia paling lambat 14 hari setelah rekomendasi ini diberikan,” tambah Abhan seperti dilansir CNN. Jumlah ini diperoleh setelah menganalisis sekitar 137 juta daftar pemilih sementara (DPS) yang diberikan KPU pada 12 Juli 2018 lalu. Pengecekan berdasarkan tiga unsur, yakni Nomor Izin Kependudukan (NIK), nama pemilih, dan tanggal lahir. “Koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga sudah menemukan dugaan data pemilih ganda sebanyak 25 juta dari 137 juta DPS,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di KPU. Komisioner KPU Viryan Azis sebelumnya mengakui ada kemungkinan data pemilih ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun menurutnya, jumlahnya tidak sampai 25 juta data pemilih ganda. KPU telah menggelar rapat pleno terkait DPT tingkat nasional hari ini. Hasilnya memutuskan bahwa jumlah DPT tingkat nasional mencapai 185.732.093 jiwa. Rinciannya, pemilih berjenis kelamin laki-laki sebanyak 92.802.671 jiwa, dan pemilih berjenis kelamin perempuan sebanyak 92.929.422. Sementara, DPT luar negeri jumlahnya mencapai 2.049.791 jiwa. Itu diperoleh dari 130 kantor perwakilan negara Indonesia di berbagai negara.(CNN/mpf)

Joko Widodo

Jusuf Kalla

Presiden RI

Wakil Presiden RI

DESA

Eko Putro Sandjojo

Taufik Madjid

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

KAMIS, 6 SEPTEMBER 2018 Malut Post HALAMAN 20

BumDes Pilar Ekonomi Desa MAJUKAN EKONOMI DESA Kami, Forum Bumdes Indonesia, dari unsur dan wilayah yang berbeda-beda, bersepakat bekerjasama untuk memajukan ekonomi desa, lewat pembentukan penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu kami bertekad dan menyerukan langkah-langkah berikut: 1

Penguatan kelembagaan, utamanya pengakuan status badan hukum Bumdes dan unit-unit usaha, sehingga setara atau disetarakan dengan badan usaha dan badan hukum publik yang berlaku di Indonesia, tanpa melupakan azas rekognisi dan subsidiaritas yang ada di UU Desa

Memberikan pedoman, media pembelajaran, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada di desa dan Bumdes, serta memberikan perlindungan hukum untuk pelaku Bumdes.

Menjalin kerjasama dan mendorong pihak-pihak dari pemerintah, kementerian/ lembaga, BUMN, perusahaan, koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat desa, untuk meningkatkan akses pemasaran, mempermudah akses permodalan dan mempercepat penyebaran informasi lewat Teknologi Informasi.

Membangun jejaring Bumdes Nasional, dalam usaha bisnis sosial, wisata desa, pengolahan prukades, perdagangan dan jasa keuangan/non keuangan, sehingga Bumdes bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu Pilar Ekonomi Nasional

Terus bertekad untuk menjaga jiwa dan semangat UU Desa, yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi desa, demi terwujudnya kemandirian bangsa, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

DIRJEN PPMD Taufik Madjid saat membuka Musyawarah Nasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2018 di Padang.

Dirjen PPMD Buka Munas BumDes DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid membuka kegiata Musyawarah Nasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun 2018 di Padang. Dirjen menyatakan, kontribusi BUMDes Indonesia sangat penting dalam mengelola potensi sumber daya yang ada di desa. Sebab, perkembangan BUMDes di beberapa

wilayah di Indonesia merupakan konsumen utama yang turut menjadi penyumbang peningkatan perekonomian masyarakat di desa ataupun nagari dan sudah mulai dirasakan masyarakat perdesaaan terlihat menurunnya angka kemiskinan. “Dengan pengelolaan BUMDes yang betul-betul. Maka, manfaat untuk masyarakat sangat dirasakan. Apalagi, dalam menunjang perekonomian masyarakat di desa maupun nagari,” ujarnya seperti dilansir kabarsumbar.com. Dikatakannya, pengembangan potensi sumber daya alam harus betul-betul dioptimalkan untuk pengembangan desa, agar menjadi sebuah lumbung ekonomi yang ditopang dalam dua hal penting yakni ket-

ahanan pangan dan energi. Sembari tetap menjaga kearifan lokal masyarakatnya dan mengembangkan kapasitas masyarakatnya. Dirjen mengharapkan dengan pelaksanaan Munas ini mampu melahirkan gagasan dan solusi terhadap persoalan yang ada di Bumdes serta memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam tata kelola Bumdes yang sudah dibentuk untuk kemajuan masyarakat. Kegiatan ini dihadiri 500 perwakilan pengelola BUMDes se Indonesia, 1500 mahasiswa, dan 926 wali nagari dan kepala desa se Sumbar. Turut dihadiri, Forkopimda, Rektor dan wakil rektor UNP, serta Staf Ahli Kebijakan Strategis Kemendes PDTT, H Febby Datuk Bangso. (*)

Sumber: Hasil Munas Forum BumDes Indonesia

Dirjen PPMD dan Komisi V DPR RI Tinjau Proyek PSN DIREKTUR Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Tranamigrasi, Taufik Madjid bersama 15 orang Komisi V DPR RI melakukukan kunjungan ke wilayah Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Kunjungan kerja itu dalam rangka meninjau pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) dan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Mengawali kunjungan, Dirjen PPMD bersama rombongan langsung melihat pelaksanaan pembangunan bendungan teritip dan pembangunan intake air baku yang merupakan proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan. Bendungan teritip termasuk salah satu proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016. “Ini dalam rangka

melihat pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Kalimantan Timur. Bendungan teritip juga termasuk salah satu proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, seperti dilansir http://dpmpd. kaltimprov.go.id. Dari situ Dirjen PPMD bersama rombongan melanjutkan perjalanan mengunjungi Desa Karya Jaya, Samboja, Kutai Kartanegara. Rombongan ingin melihat pengembangan BUMDes yang dilakukan masyarakat setempat dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya rombongan kembali bergerak melakukan kunjungan ke proyek strategis nasional lainnya di wilayah Kalimantan Timur, yakni pelaksanaan pembangunan salah satu paket kegiatan di Jalan Tol Balikpapan. (*)

DIRJEN PPMD mendampingi Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja

Dirjen PPMD Taufik Madjid dan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau peternakan ayam petelur di Desa Karya Jaya.

Dirjen PPMD bersama Komisi V DPR RI melanjutkan perjalanan melihat BUMDes yang dikembangkan masyarakat.