Lokasi Tes CPNS Malut Berbeda

TAMPIL TERDEPAN

KAMIS, 9 AGUSTUS 2018

ECERAN: Rp 5.000,-

Lokasi Tes CPNS Malut Berbeda Peserta Diimbau tak Andalkan Jimat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan 134 titik lokasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. Hal ini sebagai langkah kesiapan pemerintah dalam membuka lowongan CPNS. Penentuan lokasi disesuaikan dengan beragam pertimbangan, seperti jarak tempuh dan prediksi jumlah pelamar.

Maluku Utara sendiri mendapat “keistimewaan” dalam penetapan lokasi tes. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, sebagai lokasi yang dinilai sulit akses transportasinya, pemerintah menyiapkan mekanisme lain untuk lokasi tes CPNS di Malut. “Untuk lokasi yang dinilai sulit akses transportasi seperti

Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT dan lainnya, akan dibuat mekanisme lain,” katanya di Jakarta, Rabu (8/8). Saat ini, sebanyak 134 titik lokasi tes masih terus dibahas pihak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018.

Baca CPNS... H.8

IUP Terrarex Kuasai Lahan Warga

LULUH LANTAK SEORANG perempuan berjalan di depan sebuah masjid yang luluh lantak, Selasa (7/8), usai diguncang gempa 7 skala Richter. 347 orang dilaporkan tewas dalam bencana alam tersebut BEA WIHARTA/REUTERS

SOFIFI – Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan tambang emas PT Terrarex Lumina Jaya (TLJ) oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menuai protes.

Pasalnya, luas area operasi perusahaan tersebut masuk dalam pemukimam warga enam desa sengketa di perbatasan Halmahera Barat-Halmahera Utara. Hal ini dikhawatirkan kian memperparah konflik sosial di wilayah tersebut. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Malut, Syachril Marsaoly menuturkan, Baca IUP... H.8

IDENTIFIKASI PERSOALAN IUP TLJ Luas areal IUP masuk wilayah enam desa sengketa Rekrutmen naker lokal lebih utamakan warga versi Halbar

HAJI Jamaah Haji Dianjurkan Jaga Stamina

Nasib Caleg Eks Koruptor di Tangan Bawaslu

MAKKAH - Jelang pelaksanaan puncak haji di Arafah, tim pembimbing ibadah haji daerah (TPIHD) Maluku Utara intensif mempraktikkan manasik haji kepada jamaah masing-masing kelompok terbang. Dua pekan lagi, jamaah sudah akan diberangkatkan ke lokasi perkemahan Padang Arafah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Baca HAJI... H.8

Polantas Bidik Remaja Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le

Tukang Kuti

Pegawai RSUD Chasan Boesoirie Tebar Ancaman Ubur-ubur ikan lele, awas jang bapele

TERNATE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara tampaknya tak bisa berbuat banyak terkait aturan calon anggota legislatif yang berlatar belakang eks terpidana korupsi. Menurut KPU, para caleg eks napi korupsi bakal tetap diakomodir jika Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan hal tersebut. Seperti diketahui, caleg yang berkasnya ditolak KPU dapat mengajukan gugatan ke Bawaslu untuk menuntut keadilan.

Komisioner KPU Malut Divisi

Teknis, Kasman Tan menuturkan, langkah tersebut terpaksa diambil lantaran Peraturan KPU (PKPU) harus tetap tunduk terhadap undangundang. Undang-undang sendiri membolehkan eks terpidana mencalonkan diri selama hak politik mereka belum dicabut. “Jadi kalau mereka yang TMS tidak puas dan mengadu ke Bawaslu, itu hak mereka.

KPU tetap akan mengakomodir mereka jika ada keputusan Bawaslu,” katanya di ruang kerjanya, Rabu (8/8).

Sejauh ini, KPU telah mengantongi setidaknya 10 caleg DPRD Provinsi Malut yang diberi tanda tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan.

“Sekitar 10 orang yang dapat TMS. Mereka ini bisa adu ke Bawaslu. Jika keputusan Bawaslu diterima, maka KPU tetap akomodir,” ucap Kasman.

Dia menjelaskan, 10 orang yang TMS tersebut memiliki alasan bervariasi. Ada yang ijazahnya tidak lengkap, keterangan domisili, dan mantan napi korupsi. “Jadi TMS itu bervariasi.

Tapi sekitar 10 orang itu yang TMS,” paparnya. Kasman menambahkan, bagi caleg yang hendak mengadu ke Bawaslu, harus dilakukan oleh partai politik yang mengusungnya.

in Ali (AGK-YA), Junaidi. Menurut Junaidi, sesuai informasi yang diterima tim hukum AGK-YA, dalam jadwal sidang pengucapan putusan yang tercantum pada situs MK, sidang PHP untuk pilkada Malut tidak dimasukkan. “Jadwal sidang dismissal 9-10 Agustus memang tidak ada jad-

Tanah warga yang masuk areal perusahaan belum dibebaskan

Baca BAWASLU... H.8

AGK-YA Kantongi KTP Ganda AHM TERNATE – Sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya bakal berlanjut agenda Pembuktian.

Hal ini diungkapkan kuasa hukum Pemohon pasangan calon nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba-M. Al Yas-

Izin Operasi Produksi dikeluarkan di tengah sosialisasi Amdal

walnya Malut dengan nomor perkara 36/PHP.GUB-XVI/2018, karena PHP Malut dipastikan berlanjut ke tahap selanjutnya, yakni agenda pembuktian,” ungkap Junaidi kepada Malut Post, Rabu (8/8).

Saat ini, ada 58 dari total 72 sengketa PHP yang tercantum dalam

jadwal dengan agenda Pengucapan Putusan dan Pengucapan Ketetapan.

Junaidi menuturkan, 14 diantaranya yang tidak masuk dalam jadwal adalah yang berpotensi besar lolos ke tahap Pembuktian. “Yang gugatannya ditolak MK ini adalah yang syarat formiil dan materiilnya tidak terpenuhi, terutama perselisihan suara sebesar 2 persen, 1,5 persen, dan 1 persen.

Baca AHM... H.8

Ke Kampung Lalu Muhammad Zohri yang Turut Jadi Korban Gempa

Medali Diamankan Kakak, Minimarket Dijaga Hanya empat genting rumah Lalu Muhammad Zohri yang jatuh saat mayoritas bangunan di kampungnya rusak atau roboh. Sang kakak melarang dia pulang, memintanya berkonsentrasi ke Asian Games.

TERDAMPAK GEMPA: Atlet nasional Lalu Muhammad Zohri ketika pengukuhan Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018. Foto lain, Zohri Mart baru diresmikan ketika Lombok belum diguncang gempa 7 SR

Ragil Putri Irmalia, Lombok Utara

DARI ujung telepon, suara Lalu Muhammad Zohri penuh kekhawatiran. Maklum, kampung halamannya di Lombok baru saja diguncang gempa 7 skala Richter. ‘’Dia sempat tanya apa yang bisa dia bantu buat kami yang ada di sini,’’ ungkap Bq Fazila, sang kakak, menceritakan percakapannya dengan Zohri pada Minggu lalu (5/8) itu. Fazila mengaku berusaha setenang mungkin. Meski dia dan keluarga lain harus mengungsi ke posko Polsek Pamenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Baca ZOHRI... H.8

ACT

HOTLINE : REDAKSI : (0921) 3127055 • UMUM : (0921) 3127210 • IKLAN : (0921) 3128265 • FAXSIMILE : (0921) 3127205

IVAN/LOMBOK POS

WEB-MAIL : www.malutpost.co.id • editor@malutpost.co.id

@MalutPost

Malut Post

HALTIM & HALTENG KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 2

Art: Resayfa Rumra

HUKUM MEMPRIHATINKAN :

Berkas Perkara 3 Oknum Polisi Belum Diserahkan ke Kejari

SEJUMLAH anak penambang Galian C di Desa Wailuku, Kecamatan Kota Maba, mandi di air yang penuh lumpur.

WEDA - Kendati sudah penetapan tersangka, berkas perkara kasus Narkoba tiga oknum anggota polisi Polres Halteng berinisial SH, SM dan LO, hingga kini belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda. Kasat Reskrim AKP Bahrun Hi. Saban mengatakan, kasus narkoba tiga anggota polisi masih terus dikembangkan. “Meski sudah penetapan tersangka namun penyidik masih butuh bukti yang perlu dilengkapi,” katanya.

Menurutnya, kasus narkoba belum P-21 karena masih butuh petunjuk formil dan materil. “ Berkas perkara tiga oknum anggota polisi itu belum lengkap (P-21). Kalau sudah lengkap kita langsung serahkan berkasnya ke Kejari,” katanya lagi. (wmj/mpf)

PENDIDIKAN Sekolah Perlambat Penyaluran BOSDA MABA- Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD dan SMP Tahap II Tahun 2018, terkendala laporan realisasi BOSDA Tahap I. “ Sebagian besar pihak sekolah belum memasukkan laporan penggunaan BOSDA Tahap-I. Makanya, kami belum bisa salurkan BOSDA tahap-II,”kata Kepala Dinas Pendidikan Beni Suratman, Rabu (8/8).

Mantan Kepala Dinas Dukcapil itu mengatakan, akan segera memproses pencairan BOSDA Tahap II apabila pihak sekolah sudah memasukkan realisasi BOSDA Tahap I. “Kami juga ingin percepat pencairan BOSDA Tahap II. Kita bekerja sesuai mekanisme dan hanya akan memproses BOSDA bagi sekolah yang sudah memasukkan realisasi BOSDA tahun sebelumnya,” katanya.

Dia menegaskan, sangat beresiko kalau BOSDA Tahap II dipaksakan untuk disalurkan tanpa mengikuti aturan. “ Kalau dipaksakan untuk disalurkan meskipun tidak sesuai prosesdur akan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Beni. (ado/mpf)

Bupati Warning ASN Malas

Editor : Fahruddin Udi Peliput : Wahyudin Madjid WEDA - Bupati Edi Langkara mewarning Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng). Pasalnya, akhir-akhir ini ASN mulai malas berkantor.

Orang nomor satu di Halteng itu menegaskan, penahanan gaji bagi ASN yang malas ngantor dan mengikuti apel sore akan diberlakukan. “Penahanan gaji berdasarkan absen kehadiran ASN di masing-masing SKPD,” tegas

politisi Golkar itu.

Dia meminta pimpinan SKPD menyeriusi persoalan ini. “Jika ada pegawai yang jarang masuk kantor maka gajinya harus ditahan,” tegasnya lagi. Dia mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai upaya menerapkan kedisiplinan ASN. “Saya minta pimpinan SKPD mengefaluasi kehadiran ASN di instansinya masing-masing untuk disampaikan ke Wakil Bupati atau Sekda,” tandas mantan anggota DPRD Provinsi dua periode itu.

Dia berharap ada perubahan setelah diterapkan kebijakan penahanan gaji ASN. “Ini dilakukan supaya ada efek jerah. Dengan begitu, ASN tidak makan gaji buta,” pungkasnya. (wmj/mpf)

Ahmad Jais Miradji Masih Berkantor MABA- Meski sudah mengajukan pengunduran diri dari anggota DPRD Haltim, Amhad Jaiz Miradji masih melaksanakan tugas selaku wakil rakyat.

Ketua DPRD Haltim Jhon Ngoraitji dikonfirmasi menyatakan, meskipun sudah mengundurkan

Dekab Ancam PT. Tanjung Semesta Raya

INFRASTRUKTUR: Pembangunan Stadion Bola Kaki di Kota Maba.

MABA- PT.Tanjung Semesta Raya (TSR) diberikan deadline akhir bulan ini untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Tahap II pembangunan Stadion Bola Kaki Kota Maba.

Gaji Ditahan Demi Kedisiplinan

Anggota DPRD Haltim Hi.Thaib Djaluddin menegaskan, apabila akhir Agustus 2018, pihak perusahaan belum menuntaskan sisa pekerjaan Tahap II Stadion Bola Kaki yakni Running Track, maka

diri namun masih tetap berkantor sepanjang belum ada penetapan daftar calon tetap (DCT). “ Iya Amhad Jaiz Miradji sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya selaku anggota DPRD Haltim sejak 20 juli 2018 lalu ,untuk memenuhi syarat pencalonan

Komisi I tidak segan-segan mengusulkan ke pimpinan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar memutuskan kontrak dengan PT. TSR. “Kalau pekerjaan Running Track Stadion Bola Kaki tak kunjung selesai, Komisi I akan mengusulkan memutuskan hubungan kontrak dengan perusahaan PT. TSR,” tegas anggota legislatif (Aleg) Komisi I itu.

Sementara itu, Iwan Djaelan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan Tahap II Stadion Bola Kaki menyatakan, pekerjaan Running Track, sejuah ini PT. TSR baru mengadakan karpet dasar Running Track warna hitam. Hanya saja, belum dipasang karena masih menunggu lapisan warna merah.”Saya sudah meminta pihak rekanan agar memasang karpet dasar Running Track yang suda diadakan sambil menunggu lapisan warna merah.

Namun, pihak perusahaan beralasan kehabisan anggaran untuk membayar biaya pemasangan dan pengadaan lapisan karpet warna merah. Meski begitu, pihak perusahaan mengaku akan menyelesaikan sisa pekerjaan dengan catatan menunggu pencairan anggaran di Dinas Keuangan,” katanya. (ado/mpf)

legeslatif 2019. Hanya saja, masih tetap melaksanakan tugas selaku wakil rakyat selama belum ada penetapan DCT oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Haltim.

Kalau sudah ada penetapan DCT maka haknya akan dicabut,”katanya.

Lantas bagaimana dengan ga-

jinya, kata dia, untuk menghindari temuan terkait pembayaran gaji Ahmad Jais Miradji selaku anggota DPRD, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan BPK-RI Maluku Utara.”Harus berkoordinasi sehingga tidak menyalahi aturan,”ujarnya. (ado/mpf)

13 Desa Belum Cair DD Tahap II WEDA - 13 Desa belum melakukan proses pencairan Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2018 akibat kendala laporan realisasi DD tahun 2017 lalu.

“Desa yang belum cair DD karena laporan penggunaan DD tahun lalu belum lengkap, sehingga rekomendasi untuk pengajuan pencairan ke bagian keuangan belum dikeluarkan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halteng Ridwan Bassalem, Rabu (8/8). Ridwan menyebutkan, desa yang belum cair DD adalah Desa Sidanga, Lelief Woebulan, Lelilef Sawai, Sawai Itepo, Woekob, Woejerana, Kulo Jaya, Fritu, Gemaf, Sagea, Kluting Jaya, Yeke

dan Desa Elfanun. “Dari 61 Desa di Halteng tinggal 13 Desa yang belum cair DD Tahap II tahun 2018,” sebutnya.

Ia menjelaskan, persyaratan pengajuan DD pada Tahap II tidak terlalu rumit. Pemerintah desa, kata dia, tidak perlu melampirkan APBDes seperti pencairan DD Tahap I. “APBDes dilaporkan hanya DD Tahap I saja. Untuk Tahap II hanya butuh laporan penggunaan DD Tahun 2017 lalu,” terangnya. Keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat itu, tambah dia, jika terlambat akan berdampak terhadap pembangunan di desa. (wmj/mpf)

Komisi I Minta Dikpora Percepat SK PTT Guru WEDA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Asrul Alting, meminta Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) tidak menyusahkan nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT). “Hasil kelulusan PTT guru diumumkan sejak bulan Juni lalu. Tapi kenapa Dikpora belum keluarkan Surat Keputusan (SK) penempatan tugas di sekolah,” kata Asrul, Senin (8/8). Menurut Asrul, sekolah di Halteng baik SD dan SMP masih

banyak kekurangan tenaga guru. Oleh karena itu, penempatan SK PTT guru secepatnya dikeluarkan. “Kalau SK penempatan PTT Guru sudah keluar, maka kebutuhan guru di sekolah juga terpenuhi,” ungkapnya.

Dia berharap, SK PTT Guru segera dikeluarkan sehingga bisa mengurangi pengangguran di Halteng.

“Saya berharap ada kepastian SK pengangkatan dan penempatan tugas supaya bisa mengatasi pengangguran di daerah,” harapnya. (wmj/mpf).

TIDORE KEPULAUAN KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 3

Art: Resayfa Rumra

Lulusan SMK Diminati 22 Perusahaan Buka Lowongan di Tikep Editor Peliput

: Irman Saleh : Fakhrudin Abdullah

TIDORE - Sebanyak 22 perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Maluku Utara membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan Sekolah menengah kejuruan (SMK). Lulusan SMK di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dibidik.

Pihak perusahaan juga sudah berkoordinasi dengan SMK Negeri 1 Tikep.

Kemarin (8/8) dilangsungkan Job Matching SMK Negeri 1. sosialisasi Job Matching ikut dihadiri utusan 22 perusahaan yang membuka lowongan

pekerjaan untuk lulusan SMK itu.

Penanggung jawab kegiatan Job Matching 2018 Abdul Harun mengatakan, Job Matching yang merupakan bursa kerja untuk tamatan SMK se Provinsi Maluku Utara ini memiliki tujuan membantu pihak perusahaan memasarkan tamatan SMK. “Jadi kami pihak sekolah mendapatkan tugas ini untuk membantu pihak perusahaan dalam memasarkan tamatan SMK,” tuturnya. Job Matching difasilitasi top karier sebagai portal atau aplikasi yang disediakan khusus untuk para pencari kerja, agar pencari kerja mengakses

lowongan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan.

“Hari ini kami melakukan koordinasi pihak perusahaan yang sudah kami lakukan negosiasi. Pada satu minggu lalu guru-guru telah turun mendatangi pihak perusahaan yang mencari lowongan kerja di perusahaan. Kami undang mereka di sini untuk mengonfirmasikan terkait lowongan yang mereka sampaikan,” tandasnya.

Lanjutnya, kegiatan ini dilakukan karena seiring dengan rencana akhir Agustus ini akan dilakukan launching.

Dari situ para pencari kerja yang berminat akan mendaftar lowongan yang ada secara online ke top karier. “Para pelamar mencari informasi melalui top

LOWONGAN: Suasana ketika digelarnya Job matching di SMK 1 Tikep kemarin (8/8).

karier, kemudian pada saat launching, pihak perusahaan yang sudah kami input ke top karier, mereka akan datang melalui perwakilannya, untuk berhadapan langsung dengan pelamar. Dan melihat langsung kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan termasuk berkas-berkas sekaligus melakukan wawancara dengan pela-

mar,” terang Abdul Harun.

Untuk waktu pendaftaran lowongan kerja, dilakukan pada 21- 30 Agustus 2018 nanti di SMK Negeri 1 Tikep.

Diperkirakan tersedia 100 lowongan kerja untuk lulusan SMK, D3 dan S1.

Sementara itu pihak perusahaan yang diundang menyambut baik adanya kegiatan tersebut. (far/lex)

KOMPAK: Pose bersama Hj Suriati Armaiyn bersama warga Kususinopa selepas sosialisasi.

Hj Suriati Sambangi Warga Kususinopa BELAJAR: FOTO ini memberi pesan tersendiri yang setidaknya mampu tafsirkan setiap orang yang anaknya masih duduk di kursi SD, SMP dan SMA. Foto ini memberikan pesan bahwa belajar tidak sebatas di kelas, tetapi di mana saja setiap siswa bisa membuka buku untuk dibaca. Tampak tiga siswa SD sedang fokus membaca salah satu buku.(*)

TIDORE- Sosialisasi empat Pilar Kebangsaan, anggota DPD RI Hj Suriati Armaiyn, awal Agustus lalu kembali melaksanakan tatap muka dengan masyarakat Desa Kususinopa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tikep Dalam kesempatan tersebut, Hj Suriati kemudian membeberkan terkait sejarah berdiri dan pembentukan ideologi negara yang didasari pada empat pilar kebangsaan, dikatakan Suriati, pendiri Negara menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan Bangsa yang Majemuk yang terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, sampai Agama. “keragaman tersebut mengharuskan Negara dalam mengambil setiap mebgambil langkah dan kebijakan harus memlertimbangkan

Persatuan dan Kesatuan Bangsa ” Tutur Hj Suriati terkait hal tersebut, Kegiatan sosialisasi tentang 4 Pilar kebangsaan yang dilaksanakan di Desa Kususinopa ini adalah untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. “Pancasila sebagai Idiologi Dasar negara harus menjadi landasan pokok yang fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia, sedangkan UUD 1945 adalah Konstitusi Negara sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” Lanjut Hj Suriati Menutup kegiatan sosialisasi tersebut, Hj Suriati Armaiyn berharap, Pemuda dan masyarakat khususnya di Desa Kususinopa nanti selepas mengikuti kwgiatan sosialisasi menjadi pilar pembangunan bangsa. “Harus tahu mengenai Pancasila. Sejak lahirnya dan perkembangannya, karena ini sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus tertanam dalam benak pemuda,” Harap Hj Suriati Armaiyn. (Lid/Pn)

GERAK JALAN: Wali Kota Capt Ali Ibrahim ketika membuka kegiatan gerak jalan, kemarin

Wali Kota Buka Gerak Jalan TIDORE - Sebanyak 116 Regu tingkat SD sederajat se Kota Tidore Kepulauan ikut serta Lomba

Gerak Jalan dalam rangka memeriahkan dan memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (8/8). Ke 116 regu gerak jalan ini dilepas oleh Wali Kota Tidore Kepulauan H. Ali Ibrahim Wali Kota, H. Ali Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada peserta yang telah berperan aktif pada kegiatan gerak jalan menyambut HUT ke-73 RI ini. Ali Ibrahim juga menyampaikan kepada panitia dan dewan juri agar benar-benar menilai kegiatan ini dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan sehingga peserta yang keluar sebagai juara maupun yang belum mendapat juara bisa menerima dengan senang hati..

Seluruh regu gerak jalan ini mendapatkan antusias warga masyarakat dengan berdiri di tepi jalan sambil menonton dan melambaikan tangan, dalam rangkaian HUT ke-73 Kemerdekaan RI ini akan dilanjutkan Gerak jalan Tingkat umum yang di mulai pukul 07.00 WIT dengan Star di depan Kantor Lurah Soasio dan tingkat TK dan PAUD pukul 15.00 WIT dengan Star samping Polsek Tidore yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018.

Kegiatan gerak jalan Tingkat SD terdiri dari 116 regu ini mengambil Star di Depan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Tidore kemudian Finis di Pantai Tugulufa.Turut hadir pada acara pelepasan ini, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli Wali Kota, dan sejumlah pimpinan SKPD. (humas)

HALUT & HALSEL KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 4

BKAD Klaim Program Tax Faganza Berhasil TOBELO–Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Halmahera Utara (Halut) mengklaim program Tax Faganza yang diluncurkan Bupati Frans Manery Maret 2018 lalu berhasil. Hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang mulai meningkat. ”Sebelum diberlakukan program ini, pendapatan Rp 30 juta ABDUL Azis Bopeng per bulan. Tetapi setelah diberlakukan, pendapatan naik menjadi Rp 50 juta per bulan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan BKAD Andarias Panimba yang dikonfirmasi Malut Post, Rabu (8/8). Kendala di lapangan, yakni kesadaran dari wajib pajak masih rendah sehingga terkadang pendapatan sering menurun.”Kalau kita tidak perketat pengawasan, tentu berpengaruh pada pendapatan. Makanya, harus bersama-sama mengawalnya demi peningkatan pendapatan,”ujarnya.

Sementara Kepala BKAD Abdul Azis Bopeng mengatakan, peluncuran Tax Vaganza merupakan program untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, dengan adanya program tersebut, beberapa rumah makan yang sebelumnya hanya membayar Rp 500, sekarang bisa capai Rp 7 juta. ”Jadi intinya ada peningkatan pendapatan,” ucapnya, sembari mengatakan masalah yang ditemukan nantinya dijadikan bahan evaluasi bersama. (rid/met)

SAMSIR HAMAJEN MALUT POST

BUTUH PERHATIAN Warga bergotong royong menarik mobil melewati sungai di Kecamatan Bacan Timur. Ini dilakukan karena tak ada jembatan penghubung.

Karena itu, pemkab diminta segera membangun jembatan untuk memudahkan akses masyarakat.

Maju Caleg, Kades Masih Cairkan DD PENDIDIKAN Tenaga Guru Jadi Prioritas LABUHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) memprioritaskan tenaga guru dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal ini disampaikan Kepala BPPKD Marten Puka Puka yang dikonfirmasi, Rabu (8/8).

Menurutnya, kuota guru yang disiapkan sebanyak 200 orang, tenaga kesehatan 82 orang dan pelamar umum 118 orang. ”Informasi tes ini juga masih simpang siur. Kalau bukan akhir Agustus, berarti awal September,” ungkapnya, sembari mengharapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa menambah kuota dari 400 menjadi 600. (sam/met)

KASUS Dua Kasus Bakarat di Polres LABUHA – Dua kasus yang ditangani Kepolisian Resort (Polres) Halmahera Selatan (Halsel) tak ada progres. Adalah kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Kasatpol PP Noce Totononu dan kasus gantung diri dengan korban Claudia Lekalait (14).

Kasus gantung diri ini pihak keluarga meminta kepolisian untuk menyelidiki karena kasus ini ada sebabnya. Sementara kasus pelecehan dengan korban staf Satpol PP berinisial IK, sudah ditetapkan tersangka sejak Maret 2018 tetapi hingga kini tidak ditahan. ”Untuk kasus gantung diri, pihak keluarga tidak melaporkan secara resmi.

Sementara kasus pelecehan prosesnya masih jalan,”kata Kasat Reskrim AKP Gede Atmaja yang dikonfirmasi, Rabu (8/8). (sam/met)

Pemuda Kampung Makian Gelar Lomba Gawang Sedang LABUHA – Mahasiswa Kubermas Universitas Kahirun (Unkhair) Ternate bersama pemuda Kampung Makian menggelar lomba gawang sedang yang dimulai, Rabu (8/8).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan RI ke-73 tahun 2018 ini berlangsung di lapangan sepakbola Kodim 1509 Labuha.

Dua tim tampil dalam laga pembuka kemarin. Yakni, Komunitas Jurnalis Halsel (KJH) versus Pemuda Kampung Makian, dengan skor 1 – 0 untuk kemenangan KJH. ”Selain lomba gawang sedang, ada juga kegiatan lain yang akan dilaksanakan,”kata Ketua Pemuda Safri Thalib

ISTIMEWA

EKSEBISI: Pose bersama tim KJH dan tim Pemuda Kampung Makian

usai pertandingan. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama Pemuda Kampung, dan Ma-

hasiswa Kubermas yang disponsori Kodim 1509 Labuha. (sam/met)

Sekkab Tegaskan Harus Dicopot Peliput : Samsir Hamajen Editor : Muhammad Nur Husen LABUHA – Meski sudah terdaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dari PDI Perjuangan, Pj Kepala Desa (kades) Akegula Kecamatan Obi Halmahera Selatan (Halsel) H Basra masih mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2018. Hal ini diakui sejumlah kepala desa yang ditemui di kantor bupati, Rabu (8/8).

Menurut para kades, upaya pencairan anggaran itu tidak bisa lagi dilakukan karena sudah terdaftar sebagai bacaleg. ”Hal-hal seperti ini harusnya menjadi perhatian pemkab,” ungkap kades. Sementara Pj kades Hi Basra yang dikonfirmasi tak memberikan keterangan terkait statusnya maupun upaya yang telah dilakukan.

Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe yang dikonfirmasi menegaskan yang bersangkutan harus dicopot dari jabatannya karena sudah terdaftar sebagai bacaleg. ”Saya minta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk menyiapkan pengganti kades,” tegasnya.(sam/met)

Inspektorat Siap Tindaklanjuti Proyek Fiktif LABUHA – Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) siap menindaklanjuti temuan proyek fiktif di Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2017.

Proyek bermasalah yang menjadi temuan DPRD ini tersebar di beberapa kecamatan.

Yakni pembangunan tiga ruang kelas belajar (RKB) SMP Islam Ompu, yang hanya dikerjakan 1 RKB, pembangunan talud penahan ombak di Desa Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan yang nilai kontraknya 150 meter, hanya dikerjakan 95 meter.

Pembangunan jalan titian di Desa Laluin yang dikerjakan tidak sesuai dokumen kontrak,

serta penggunaan material yang tidak sesuai.

Selain itu, pembangunan rehabilitasi pabrik es di Desa Gunange Kecamatan Kayoa yang merupakan proyek fiktif, pembangunan 1 unit RKB SD Negeri Sawangkar Kecamatan Batanglomang, yang pekerjaan belum seratus persen tetapi pencairan sudah 80 persen. Serta pembangunan talud penahan ombak di Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat dikerjakan tidak sesuai dokumen kontrak. ”Tidak ada proyek fiktif di instansi yang saya pimpin,”tandas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Oky Syah yang dikonfirmasi Malut Post, Rabu (8/8).

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Umar Iskandar

Alam dan Kepala BPBD yang dikonfirmasi tak memberikan keterangan.”Temuan DPRD itu nanti dikoordinasikan dengan Inspektorat agar nantinya mereka yang menjelaskan,”ungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Helmi Surya Botutihe.

Sementara Kepala Inspektorat Slamet AK mengatakan temuan DPRD itu sebagiananya sudah ditindaklanjuti. Seperti pembangunan jalan titian Desa Laluin. Sedangkan pekerjaan lainnya belum terbayar habis sehingga diusulkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2018. ”terkait proyek pabrik es yang diduga fiktif ini kami akan turun mengkroscek kebenarannya.” ucapnya. (sam/met)

HALMAHERA BARAT KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 5

Proyek Jembatan Penghubung Dilanjutkan Warga Diminta Patuhi Keputusan Rapat Editor : Muhammad Nur Husen Peliput : Samsudin Chalil JAILOLO – Proyek pembangunan jembatan penghubung antara Desa Tuada dan Matui Kecamatan Jailolo disepakati untuk dilanjutkan. Hal ini diputuskan dalam rapat yang dipimpin langsung Camat Jailolo Muhlis dengan melibatkan unsur muspika, pemkab, pemerintah desa dan perwakilan warga di Kantor Camat Jailolo, Rabu (8/8).

Pertemuan ini digelar karena sebelumnya warga memboikot aktivitas proyek tersebut, karena tak puas dengan pihak perusahaan yang masuk tanpa izin. Hi Madjid tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembuatan denah desa Tuada menjelaskan, sungai koma dan saroto masuk dalam wilayah Tuada.”Saya merupakan bagian dari pelaku pembuatan denah Desa Tuada dan Todowongi. Jadi saya tahu betul kalau sungai koma dan saroto itu masuk pada potensi Desa Tuada bukan Todowongi,”jelasnya.

Dari penjelasan Madjid, Camat Jailolo Muhlis langsung menyimpulkan dua sungai itu masuk sebagai potensi Desa Tuada. Makanya, proyek pembangunan jembatan tak lagi diboikot.”Sudah ditetapkan masuk. Makanya mulai, Kamis (9/8) hari ini pembangunan dua jembatan ini sudah bisa dilanjutkan seperti biasa,”ujarnya.

Karena itu, setelah penetapan ini diharapkan tidak ada lagi masalah yang timbul di kemudian hari.”Kalau masalahnya berlanjut, sudah dipastikan berpengaruh pada proses pembangunan daerah. Bahkan lebih parahnya lagi kedepan proyek yang bersumber dari APBN akan sulit masuk Halbar,”ungkapnya.(din/met)

PERTEMUAN : Camat Jailolo saat melakukan pertemuan bersama warga Desa Tuada di kantor kecamatam, kemarin

Gandeng Mahasiswa Kubermas Galang Dana

GALANG DANA : Karang Taruna Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo bersama mahasiswa Kubermas galang dana korban bencana Lombok

Pencairan Dana BOK Triwulan II tak Jelas JAILOLO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Halmahera Barat (Halbar) belum memastikan pencairan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) triwulan II 2018.”Triwulan I sudah cair dan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas, sementara triwulan II baru diajukan permintaan pencairan. Makanya, kami belum pastikan kapan pencairannya,”kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rosfintje

Kalengit yang dikonfirmasi malut Post, Rabu (8/8).

BOK 2018 kata Rosfintje dianggarkan Rp 14 miliar lebih yang akan dipergunakan untuk operasional tenaga kesehatan di masing-masing kecamatan.”Saya berharap anggaran ini bisa dimaksimalkan dengan baik untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di setiap kecamatan,”harapnya. (din/met)

ROSFINTJE Kalengit

JAILOLO – Karang Taruna Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo menggalang dana untuk korban gempa bumi Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (8/8).

Kegiatan yang dipusatkan di pertigaan Desa Gufasa Jailolo ini dilakukan bersama mahasiswa Kubermas Universitas Khairun (Unkhair) Ternate sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang menimpah warga.”Dana yang terkumpul dalam penggalangan hari pertama ini sebesar Rp 3 juta lebih,”kata koordinator penggalangan Lan Taswi kepada Malut Post, Rabu (8/8).

Upaya penggalangan ini masih akan dilanjutkan hari-hari kedepan.”Karena itu, kami berharap masyarakat bisa tersentuh hatinya untuk menyisihkan sebagian rezekinya kepada saudara kita yang saat ini mengalami musibah di Lombok,”harapnya. Menurutnya, langkah yang dilakukan ini adalah gerakan peduli kemanusiaan untuk meringankan beban korban.”Kalau sudah memenuhi target, dana ini langsung dikirim melalui rekening peduli yang disiapkan,”ungkapnya. (din/met)

Pekan depan Investor Spanyol Tiba Jailolo JAILOLO – Proyek galangan kapal di Sidangoli Jailolo Selatan (Jalsel) tak lama lagi dibangun. Ini karena investor asal Spanyol yang akan berinvestasi dalam proyek tersebut rencananya tiba di Jailolo, Jumat (17/8). Kedatangan investor ini juga akan dilibatkan dalam pembahasan untuk pembangunan pabrik galangan kapal.”Lamanya investasi 30 tahun. Proses administrasi sudah tuntas di pemerintah pusat. Tinggal menunggu proses pembangunan yang rencananya dilakukan tahun

ini,”kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Kadisperindagkop U K M ) Ma r t i n u s Djawa yang dikonfirmasi, Rabu (8/8).

Kedatangan investor ini karena sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU ) antara Pemkab MARTINUS Djawa Halbar dan pihak investor sejak 2017 lalu. Lokasi yang dibebaskan pemkab sejak 2011 lalu itu sebesar 3 hektar.”Saat ini sudah mulai dibersihkan untuk persiapan pembangunan.

Semoga tidak ada hambatan dan proyek ini bisa dibangun untuk menjawab problem yang ada,”harapnya.(din/met)

MOROTAI & SULA KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 6

Tegaskan Tetap Tolak Penggusuran DARUBA- Aksi penolakan penggusuran warga Daruba Pantai (Darpan), Kecamatan Morsel terus berlanjut di depan Kantor DPRD Pulau Morotai, Rabu (8/8).

Puluhan warga Darpan yang datang sekira pukul 10.30 WIT dengan menggunakan sepeda motor dan megaphone tersebut menyatakan tetap menolak penggusuran untuk pembangunan Water Front City yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai.

Dalam aksi lanjutan kemarin, mereka menyampaikan tiga point penting. Yakni menolak reklamasi dan penggusuran, membentuk posko kedaulatan rakyat, dan menutup akses jalan yang bakal digunakan pemerintah untuk reklamasi.

“Kalaupun dipaksakan, maka yakin dan percaya, akan muncul sejarah baru di Morotai,” ancam Iskandar perwakilan massa aksi. Usia menyampaikan sikap, warga langsung meninggalkan kantor DPRD. Kepala Bappeda Abjan Sofyan yang dicegat usia pertemuan dengan DPRD dan warga, tampak pesimis dan pasrah. “Kalau warga sudah menolak, apalagi yang bisa dibuat,” katanya sembari meninggalkan wartawan.

Namun, sebelumnya dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas PUPR Abubakar A. Rajak dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mahmud Tuasikal kemarin, Abjan mengatakan, menyangkut dengan rencana pembangunan Water Front City, Pemkab telah bekerja sesuai dengan aturan serta kajian-kajian secara akademis dan teknis. “Jadi tidak serta-merta langsung digusur, dan kalaupun yang hadir di sini tidak menyetujui, maka tinggal dikomunikasikan lagi dengan instansi teknis,” kata Abjan.

Hanya saja lanjut Abjan, untuk saat ini, dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim)) masih mempersiapkan lahan bagi rumah warga yang akan digusur. “Yang lain tidak dibongkar dan hanya dilakukan perbaikan, baik sanitasi air dan perbaikan-perbaikan lainnya. Makanya kita siapkan dulu tempat relokasi yang dekat dari

SIKAP WARGA Menolak reklamasi dan penggusuran Membentuk posko kedaulatan rakyat, Menutup akses jalan yang bakal digunakan pemerintah untuk reklamasi SIKAP PEMERINTAH Pembangunan Water Front City sesuai aturan dan memiliki kajian-kajian akademis Hanya sekitar 20 rumah yang direlokasi FITRAH A KADIR MALUT POST

Kalim tidak ada penindasan TOLAK PENGGUSURAN: Aksi warga Darpan di depan Kantor DPRD Pulau Morotai, Rabu (8/8). Dalam aksi tersebut, warga menyatakan tetap tolak penggusuran.

Foto lain HEARING: suasana hearing warga Darpan bersama DPRD dan Pemkab Morotai yang diwakili sejumlah pimpinan SKPD, Rabu (8/8).

Bakal melakukan revitalisasi rumah penduduk yang tidak layak

rumah sebelumnya. Jadi tidak semua rumah, mungkin hanya sekitar 20 rumah yang direlokasi,” ujarnya.

Sementara menyangkut kajian lingkungan dan kajian penataan untuk zona dua belum dilakukan karena masih dalam tahapan yang dilakukan dinas teknis. “Jika anggaran pembangunan Water Front City, bersumber dari APBN, dan APBD sebagai dana sharing. Makanya hari ini, kita harus duduk bersama. Pro dan kontra itu biasa, namun yang jelas, tidak ada penindasan. Kami juga bakal melakukan revitalisasi rumah penduduk yang tidak layak. Jadi, sangat tidak mungkin, kita merelokasi tanpa ada alternatif. Karena itu, upaya penataan ini, butuh penyatuan persepsi,

FITRAH A KADIR MALUT POST

sehingga ada perubahan,” akunya.

Sementara Ketua DPRD Pulau Morotai Fahri Haerudin, yang saat itu memimpin rapat menegaskan, tidak ada penggusuran melainkan pembebasan lahan. “Kalau masyarakat setuju,

maka akan dibangun rumah yang diikuti dengan sertifikat. Jadi, sebelum dibongkar, dibangun dulu rumah baru. Intinya kalau masyarakat setuju, akan dilakukan ganti rugi, semua tergantung komunikasi,” tambahnya. (aji/jfr)

6 Terdakwa Pemilu Dihukum Bervariasi PILEG Penyusunan DCS Mulai Diagendakan DARUBAPengembalian berkas bakal calon legislatif (caleg) ke KPUD Morotai telah ditindkalanjuti melalui tahapan verifikasi. Hasilnya, tidak ada berkas caleg yang bermasalah.

Ketua Devisi hukum, Luth Djaguna mengatakan, saat LUTH Djaguna ini pihaknya mulai menyiapkan penyusunan daftar calon sementara (DCS) yang dijadwalkan 8 Agustus hingga 12 Agustus mendatang.

“Usai penyusunan dan rancangan DCS baru diumumkan pada tanggal 14 Agustus,” ujarnya.

Usai pengumuman DCS, kata Luth, pihaknya tinggal menunggu tanggapan serta masukan dari masyarakat. “Kalau ada tanggapan dan masukan masyarakat terhadap caleg yang bermasalah hukum atau tidak memenuhi persyaratan pencalonan, akan dicoret,” kata Luth.

Pencoretan caleg yang bermasalah, lanjut Luth, mengacu pada PKPU Nomor 20 tahun 2018, sebagimana tercantum dalam pasal 20 ayat 2 tentang Hasil Verifikasi.

“Sebagimana dimaksud pada ayat 1, jika ada caleg yang tersandung hukum dan tidak memenuhi syarat, dicoret,” tambahnya. (aji/jfr)

Jaksa dan Pengacara Ajukan Banding Peliput : Ikram Salim Editor : Hayun Umamit SANANA - Enam orang terdakwa kasus pelanggaran pidana pemilu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, akhirnya diputuskan bermasalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Meski 6 terdakwa diputus bersalah namun Jaksa Penuntut dan pengacara salah satu terdakwa masih tetap mengajukan banding.

Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi itu diantaranya, putusan terhadap terdakwa Arifin Pamurat, warga Desa Wayo, Taliabu yang diputus 36 bulan penjara, denda 36 juta. Rakib Sapsuha yang divonis 1 tahun penjara denda Rp 36 juta subsider 1 bulan, Rakib Sapsuha warga Desa Wailau, Kecamatan Sanana yang diputus 1 tahun penjara denda Rp 36 juta, subsider 1 bulan.

“Menurut kami putusan ini menyimpang dari

TPS 01, pria tersebut juga melakukan Undang-Undang, makanya kami tetap coblos di TPS 02. Atas pelanggarannya mengajukan banding,” jelas Kasipidia dijerat dengan pasal 178 b. dum Kejari Sanana Meliyan Marantika Untuk Rakib Sapsuha juga tertangdi kantor Kejari Sanana kemarin (8/8). kap tangan oleh Panwas Kecamatan Sementara untuk terdakwa Aswad melakukam coblos dua kalo di TPS Soamole, Fani Soamole dan Asrul berbeda Desa Wailau, saat itu juga dia Umasangaji diputus masing-masing 3 langsung diperiksa dan ditahan. Dia tahun denda Rp 200 juta dan subsider dijerat dengan pasal 178 b.

1 bulan.

Untuk Soleman Umakamea dikSelain itu pengacara terdakwa Arietahui melakukan coblos di salah fin Pamurat juga mengajukan bandsatu TPS di Sula, padahal dirinya ing atas putusan majelis hakim yang tidak memiliki hak suara. Karena itu, memvonis kliennya 36 bulan penjara dia langsung diamankan dan dijerat denda Rp 36 juta. “Kasus ini baru dengan pasal 178 c dan dihukum 3 diputuskan pada 2 Agustus kemarin,” MELIYAN Marantika tahun penjara. tambah Maliyan.

Sedangkan Aswad Soamole, Fani Soamole dan Dikatakannya, saat ini pihaknya telah menyiapkan memori banding untuk diajukan ke Pengadilan Asrul Umasangaji ditangkap bersama melakukan Tinggi (PT) Malut. “Memori kami sudah siap dan money politik untuk memenangkan salah satu kandidat. Mereka dijerat dengan pasal 187 a junto kita juga sudah nyatakan banding,” tandasnya.

Sebelumnya, Arifin Pamurat tertangkap tangan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana. “Perkaranya di melakukan coblos dua kali di Desa Wayo pada Pil- split (berkas dipisahkan, Red) dengan masinggub Malut lalu. Setelah memberikan hak suara di masing,” pungkasnya. (ikh/yun)

Persoalkan KAMMI Kepsul Aksi Kemanusiaan untuk Lombok Pembongkaran IGD

IKRAM SALIM MALUT POST

PEDULI KEMANUSIAAN: KAMMI Kepsul gelar aksi kemanusiaan untuk korban gempa Lombok, TNB, Rabu (8/8).

SEMENTARA ITU Drainase Bahayakan Anak Kecil DARUBA- Pembangunan drainase di Desa Daruba Pantai (Darpan) Kecamatan Morsel menyisakan masalah. Kondisi ini berdampak terhadap keselamatan anak di bawah umur yang tinggal di lokasi sekitar.

Amatan Koran kemarin (8/8), drainase yang dibangun tampak terbengkalai.

Penutup drainase hanya dibiarkan di badan jalan begitu saja tanpa ditutup.

“Ini kalau hujan, banjir. Anak kami yang bermain di sekitar drainase ketika terjatuh, bisa tenggelam karena drainase cukup tinggi dan dalam,” keluh Hj. Usna, warga Darpan di Kantor DPRD, kemarin seraya meminta perhatian PUPR segera memperbaiki drainase tersebut.

Menanggapi ini, Kadis PUPR, Abubakar A. Rajak mengaku proyek drainase utama tersebut adalah milik Balai Provinsi. “Kontraktornya juga saya tidak kenal, makanya kami akan berkoordinasi dengan pihak Balai Provinsi sehingga bisa ditanggulangi karena anggarannya juga bersumber dari APBN,” jelasnya. (aji/jfr)

SANANA - Gempa bumi yang menimpa Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu menjadi duka kita semua.

Aksi galang dana bertajuk kemanusiaan digelar di mana-mana. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kepulauan Sula, salah satunya. Puluhan mahasiswa Islam tersebut menggelar aksi bertajuk pray for Lombok dan Bali. Mereka meminta sumbangan kemanusian.

Ketua KAMMI Kepsul, Tamsil Fokatea menuturkan, aksi itu berlangsung di beberapa titik diantaranya di depan Pelabuhan Sanana, depan pertokoan dan di pasar Basanohi Sanana. Aksi long mars (jalan kaki)

tersebut dilengkapi dengan spanduk, dan kotak sumbangan yang dibuat dari kardus.

“Aksi yang kami lakukan saat ini merupakan aksi serentak di seluruh Indonesia selama 7 hari di masing-masing daerah,” kata Tamsil Fokatea kemarin.

Lanjutnya, aksi itu bertujuan mengajak masyarakat Kepulauan Sula untuk menginfaqkan sebagian hartanya untuk saudara di Lombok yang tertimpa gempa bumi.

“Anggaran yang disumbangkan lewat KAMMI Kepsul ini akan dikirim langsung melalui rekening lembaga Rumah KAMMI Peduli (RKP) di Pusat,” pungkasnya.(ikh/ yun)

DARUBA- Meski kondisi bangunan masih tampak kokoh dan memenuhi standar kelayakan, bangunan Instalasi Gawat Darurat di RSUD kini dibongkar.

Bangunan yang dibangun sejak 2013 dengan alokasi anggaran mencapai Rp2,4 miliar ini dibongkar dengan alasan menuju standar pelayanan berskala internasional.

Hal ini mengundang perhatian dari berbagai pihak.

Salah satunya Ketua Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (AIBPAN) Cabang Morotai M. Naim Umasangaji. Naim lantas mempertanyakan alasan Pemkab membongkar bangunan IGD. Menurutnya, bangunan tersebut masih layak untuk digunakan. “Yang tidak bisa digunakan itu apabila bangunan tersebut roboh akibat gempa atau termakan usia,” kata Naim.

Di sisi lain, kata Naim, pembongkaran bangunan IGD akan berdampak pada pelayanan kesehatan di RSUD. “Bagaimana dengan pelayanan terhadap pasien

yang sedang dalam kondisi darurat. Tidak mungkin pasien gawat darurat dirawat dan ditampung bersama pasien yang mengidap penyakit lainnya, atau dibiarkan di emperan,” kata Naim.

Terpisah, Dirut RSUD, dr.

Julius Giscard Croons pembongkaran IGD tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien gawat darurat. “Kan ada ruang ICU yang kosong, makanya untuk sementara kita pakai ruangannya dulu,” katanya.

Menurutnya, bangunan IGD yang lama tidak layak dan memenuhi syarat di tengah banyaknya lonjakan pasien. “saat ini pasien meningkat sehingga butuh fasilitas yang mendukung, salah satunya ya IGD,” ungkapnya.

Dikatakan Julius, pihaknya menargetkan agar RSUD Morotai pada 2019 bisa naik status dari tipe D ke C. “Jadi, selain SDM, fasilitas pendukung seperti kondisi bangunan dan peralatan medis juga harus memenuhi persyaratan,” tambahnya singkat. (aji/jfr)

Pemda Dorong Tambah Pesawat di Sula SANANA - Pemerintah Kabupaten Kepualaun Sula (Kepsul) terus mendorong percepatan pelayanan transportasi di Kepsul. Salah satu langkahnya ialah, penambahan maskapai jenis ATR yang melayani rute regional. Untuk itu, saat ini Pemda tenga melobi ke Kementrian Perhubungan serta pihak swasta lainnya.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, Budiman Soamole menuturkan, Pemda juga telah melakukan lobi ke pihak bandara maupun swasta. Salah satu maskapai yang bersedia untuk melayani rute regional di Kepsul ialah maskapai Trigana Air.

“Permohonan dari Pemda itu ke pihak Trigana Air sudah dilakukan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi oleh Dirjen Perhubungan Udara yakni Direktorat Kebandarudaraab. Inspeksi tersebut kata Budiman, untuk memastikan apakah Bandara Emalamo sudah layak atau belum. “Itu menjadi kewenangan mereka, tapi waktu kapan datang kita belum bisa pastikan,” ujarnya.

Selain itu, Budiman mengatakan, saat ini beberapa pembangunan seperti pengaspalan di jalan masuk mulai dilakukan. Hanya saja kata dia pekerjaan sempat terhenti karena ada protes dari

warga. Meski begitu lanjutnya, pekerjaan akan tetap dilaksanakan dengan pengawalan Kepolisian. “Ini masih berkaitan dengan soal tanah tapi sudah ada keputusan dari MA dan dimenangkan oleh Pemda,” jelasnya.

Sementara Bupati Kepsul Hendrata Thes menuturkan, rencananya pada 12 Agustus pihak Kementerian Perhubungan bersama Maskapai akan berkunjung ke Kepsul. Hendrata memastikan seluruh kebutuhan tahun ini akan dituntaskan.

“Tahun depan akan dilakukan pelebaran dan perpanjangan runway dari Kementrian,” pungkasnya kemarin. (ikh/yun)

POLMAS

KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 7

Art: Resayfa Rumra

Dikbud Bantah Potong Sepuluh Persen DAK SOFIFI- Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) Rustam P. Mahli akhirnya angkat bicara terkait dugaan pemotongan dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah yg bersumber dari DAK fisik 2018 sebesar 10 persen dari nilai kegiatan sebagaimana menjadi temuan panitia kerja (Panja) DPRD Malut.

Menurutnya, pemotongan sebagaimana dilaporkan kepala sekolah kepada Panja itu tidak benar. Sebab sebagian besar kegiatan belum jalan, bahkan hanya beberapa sekolah saja

yang dilakukan pencairan 10 persen. Ini disampaikan Rustam kepada wartawan saat ditemui di kantor Dikbud, Rabu (8/8).

Rustam mengatakan, program DAK fisik ini merupakan program perdana tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang DAK Fisik Bidang Pendidikan Atas Perubahan Perpres Nomor 123 Tahun 2016. Karena itu kegiatannya baru dan anggarannya sebagian belum dicairkan. “Dari mana dipotong, danannya saja belum cair,” kilahnya.

Dia juga menjelaskan pemotongan

PEMERINTAHAN Gubernur Bakal Sampaikan Ulang Jawaban SOFIFI- Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba bakal kembali menyampaikan jawaban terhadap tanggapan fraksi-fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2017.

Pasalnya, jawaban Gubernur yang disampaikan pada Juli 2018 lalu dianggap tidak menyentuh pertanyan masing-masing fraksi. Penyampaian ulang jawaban Gubernur ini akan dijadwalkan dalam pekan ini. Hal ini diakui Wail Ketua DPRD Malut Ishak Nasir kepada wartawan saat ditemui di Kantor Seretariat DPRD Malut di Jalan Siswa, Takoma, Ternate, belum lama ini.

Ishak mengaku, pimpinan DPRD Malut tidak berkeinginan agar Gubernur mengulangi penyampaian jawaban. Karena dalam tata tertib DPRD tidak mengatur gubernur atau kepala daerah menyampaikan ulang jawaban fraksi dan juga tidak dilarang.

Karena itu, malam ini pihaknya akan melakukan rapat Banmus bersama dengan pimpinan fraksi. Rapat tersebut lanjut dia, untuk memastikan bagian mana pertanyaan fraksi dalam pemandangan umum yang belum dijawab Gubernur. “Sebab ini adalah hak fraksi yang harus disadari Gubernur, yang diatur dalam tata tertib dan undang-undang. Sebab, fraksi berhak mendapatkan jawaban,” terangnya.

Setelah rapat dengan fraksi dan diketahui apa saja pertanyaan yang belum dijawab Gubernur dan disetujui, barulah secara tertulis disampaikan ke Gubernur untuk menyiapkan jawaban.

“Selanjutnya Banmus menjadwalkan paripurna penyampaian jawaban. Saya pastikan 90 persen Gubernur akan menyampaikan ulang jawaban,” tukasnya. (udy/jfr)

kalau kepala sekolah mengaku dipotong Rp8 juta, kemungkinan kepala sekolah itu tidak pernah membaca juknis. Bahkan saat sosialisasi, yang bersangkutan tidak ikut,”tuturnya Lebih jauh, Rustam juga menyinggung soal temuan BPK terhadap empat kegiatan pengadaan peralatan praktek yang merugikan negara senilai Rp2,4 miliar atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga. Kata dia temuan tersebut telah menjadi tanggungjawab pihak ketiga untuk melakukan pengembalian. “Saat ini telah ditindak lanjuti, jadi tidak lagi masalah,” tutupnya.(udy/ jfr)

Pemotongan sebagaimana dilaporkan kepala sekolah kepada Panja itu tidak benar.

Pemotongan biaya gambar senilai Rp 8 juta itu sudah termasuk operasional sebagaimana tertuang dalam juknis.

Temuan senilai Rp2,4 miliar atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga dan menjadi tanggung jawab pihak ketiga melakukan pengembalian.

Pegawai RSUD Chasan Boesoirie Tebar Ancaman Tegaskan Tetap Aksi Hingga Hak Dibayar

PROTES: Pegawai RSUD Chasan Boesoirie melakukan protes terkait belum dibayarnya upah jasa selama tujuh bulan oleh pihak rumah sakit. Pada foto sejumlah petugas terlihat menuju ke ruangan Direktur RSUD untuk mempertanyakan kejelasan masalah tersebut. Selasa (7/8) lalu.

Editor : Jufri Duwila Peliput : Rusdi Abdurahman SOFIFI- Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie mengancam akan tetap melakukan aksi protes sepanjang hak-hak mereka belum dibayar. Ini terungkap saat para pegawai yang terdiri dari tenaga PNS dan honor kurang lebih 20 orang menyambangi ruang redakasi Malut Post, Rabu (8/8).

Kedatangan para petugas ini selain menyampaikan sikap, juga membantah pernyataan Direktur RSUD dr. Syamsul Bahri yang menyebutkan nama Jainudin Lawidi alias Udin bukan lagi pegawai RSUD Chasan Boesoirie dan hanya beberapa orang yang menggelar aksi Selasa (7/8).

Mereka yang menyambangi redakasi Malut Post kemarin kurang lebih 20 pegawai. Di antaranya, Jainudin Lawidi, Nurlia Hekop, Saudi H. Gani, Hanan Muksin, Masri La Mai, Rudi Harianto, M. Ali Ade, Ifan Husen, Abdul Halik Usman dan Sumarno Hursid.

BKKBN Malut Gelar Pra Review Program KKBPK

RAPAT: Suasana pra rapat penelaahan (review) program KKBPK di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Rabu (8/8).

TERNATE- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyelenggarakan Pra Rapat Penelaahan (Review) Program Kepen-

Rp8 juta untuk biaya gambar. Kata dia, biaya gambar itu sudah termasuk operasional sebagaimana tertuang dalam juknis yang menyebutkan Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5 persen dari alokasi.

“Dana ini diperuntukkan kegiatan penunjang meliputi desain perencanaan, atau disebut dengan RAB, biaya tender, honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola, penunjukan konsultan pengawas kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.”jadi

Poin-poin bantahan:

dudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Triwulan I tahun 2018, Rabu (8/8).

Kepala Perwakilan BKKBN Malut Drs Putut Riyatno M.Kes mengatakan, pra

Junaidi, pada kesempatan itu menyampaikan, sampai saat ini dirinya masih pegawai rumah sakit dan bekerja di kamar operasi membantu dokter spesialis anistesi sebagai panata anistesi. “Kehadiran saya di kamar operasi bisa dikonfirmasi ke temanteman di kamar operasi,” terangnya.

Dia mengaku, sampai saat ini, dirinya belum tahu adanya SK pemindahan tugas dan masih menerima gaji sebagai pegawai RSUD. “Karena itu, aksi yang dilakukan saya dan teman-teman untuk mewakili dari sebagian besar pegawai yang tidak berani menyuarakan hak mereka

review yang diselenggarakan di Grand Dafam Bela Ternate ini untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi selama sesemeter pertama, termasuk pembentukan Kampung KB. “Ini yang kita bahas untuk mencari solusi untuk enam bulan kedepan,” kata Putut di sela-sela kegiatan kemarin (8/8).

Kegiatan ini akan dilanjutkan hari ini dengan pemaparan materi yang akan disampaikan Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Pusat. Selain itu, juga akan hadir dari perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), BPJS Kesehatan, dan Dinas KB Kota Ternate. “Yang dibahas dalam kegiatan ini berkaitan isu-isu regional dan nasional yang berkaitan dengan Program KKBPK seperti perwakinan usia dini, angka kematian ibu dan bayi, kemisikinan, ketenagakerjaan,” paparnya.

Diakui, program KKBPK di triwulan pertama belum berjalan maksimal. Di antaranya kinerja Kampung KB, target peserta KB baru. “Memang ada kendala yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia.

Sementara terkait capaian peserta KB baru, kita baru capai 40 sekian persen. Kita berharap ada peran linatas sektor karena keberadaan kampung KB ini untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan,” harap Putut. (pn/jfr)

yang tertunda,” terangnya.

Meskipun aksi itu dilakukan, kata dia, pelayanan terhadap pasien tetap diutamakan. “Aksi ini sebaiknya dijadikan koreksi pihak manejmen dalam upaya memperbaiki kinerja dan pelayanan,” tukasnya.

Aksi ini lanjut dia, bukan tanpa solusi, karena semua pegawai ingin membantu sistim menejmen. Hanya saja, usulan-usulan yang disampaikan tidak diakomudir. “Karena itu, aksi ini belum akan berhenti. Sebab kami ingin mewujudkan misi RSUD, salah satunya meningkatkan kualitas SDM dan mensejahterakan pegawai,”

tandasnya.

Sementara itu hak pegawai yang belum dibayarkan ini bukan hanya jasa medis selama 7 bulan, melainkanjuga upah pegawai honor selama empat bulan. “Jadi, upah jasa medis 7 bulan ini untuk semua kariawan, baik PNS maupun honor. Padahal pihak BPJS selama 2018 telah dibayarkan dua bulan, namun manejmen baru mencairkan satu bulan. Jumlah pegawai PNS mencapai 700 lebih dan tenaga honor sebanyak 400 orang yang tersebar di seluruh bagian, termasuk dokter dan cleaningservice,” pungkasnya.(udy/jfr)

Bantah Terima Suap TERNATE - Anggota Tim Seleksi (Timsel) Zona Dua berinisial AH membantah jika dirinya menerima suap dari calon anggota Bawaslu asal Halmahera Tengah (Halteng) berinisial AA sebagai mana yang tengah viral di media social, baru-baru ini.

Dikonfirmasi Malut Post, AH yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Ternate ini mengaku tidak tahu sama sekali isi dalam amplop putih itu. “Jangankan ambil, isi dalam amplop pun saya tidak tahu,” katanya.

Meski belum tahu apa isi amplop yang diberikan AA, AH mengaku menolak dan mengembalikan amplop tersebut ke AAdengan alasan tidak mau terima titipan dari siapa pun.”Saya tidak tau isi amplop itu.

Saya kembalikan amplop dan saya sampaikan ke mereka bahwa saya tidak akan loloskan mereka. Dan, terbukti mereka tidak lolos,” tandasnya.

Terpisah, dua nama calon anggota Bawaslu berinisial AA yang diduga terlibat dalam suap tersebut mulai angkat bicara. AA mengaku diperas oleh AH saat seleksi tengah berlangsung. Bahkan, menurut dia, tidak hanya sekali. “Kami berikan uang sesuai jumlah yang diminta.

Namun saat pengumuman berkas,

hanya saya yang lolos,” kata AA kemarin (8/8).

Sehari sebelum pengumuman, AA mengaku AH kembali menelpon dan meminta uang kepada AA dan salah satu rekannya yang juga ikut seleksi calon anggota Bawaslu. “Saya kasi uang sebesar 4 juta. Dia (AH) bilang saya tetap lulus, padahal saya tidak lulus. Akhirnya uang saya dikembalikan,” ujarnya.

Sementara salah satu peserta seleksi Bawaslu kabupaten/kota yang lolos enam besar informasinya pengurus partai. Peserta berinisial AR ini dinyatakan lolos, meski namanya tercantum dalam SK salah satu partai politik. Meski begitu, AR diketahui sudah mengundurkan diri jauh-jauh sebelum ikut seleksi Bawaslu. Hal itu ikut diakui salah satu pengurus partai tersebut.

Sementara itu, Ketua tim seleksi zona 1, Muammil Sun’an mengatakan, pihaknya sempat membahas AR yang namanya masuk SK partai politik. Tetapi karena timsel lain meloloskan AR, Muamil naik pitam. Menurutnya, setelah itu ia tidak ambil pusing dengan timsel Bawaslu. Ia juga menganggap lolosnya AR melanggar Undang-Undang. (tr-01/far/lex/jfr)

SAMBUNGAN ETALASE KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 8

Art: rizky izzy

...CPNS Samb Hal. 1

Mereka masih terus mengaji titik-titik lokasi seleksi tersebut.

“Daftar 134 titik itu masih untuk konsumsi internal Panselnas.

Kami masih terus berdiskusi dan melihat dari berbagai sisi, jarak tempuh, jarak terjauh ke lokasi calon tes, prediksi jumlah pelamar di calon titik tes, dan sebagainya. Ini masih terus didiskusikan,” tutur Ridwan seperti dilansir dari detikFinance.

Walau belum bisa merinci dengan jelas titik-titik lokasi tersebut, Ridwan mengatakan BKN menyediakan lokasi seleksi di setiap provinsi yang ada.

Nantinya, di setiap provinsi terdapat empat lokasi tes. “Ibu kota provinsi wajib ada. Pukul rata, 1 provinsi minimal ada 4 lokasi,” jelas dia.

Lebih dari itu, Ridwan memperkirakan pihak Panselnas juga akan bekerja sama dengan pihak pemerintah setempat dalam menyediakan in-

...BAWASLU Samb Hal. 1

Gugatan personal tak akan dilad-

...AHM Samb Hal. 1

Sedangkan punya Malut memenuhi persyaratan itu,” terangnya. Dalam persidangan putusan dismissal yang dimulai hari ini, sengketa PHP pertama yang disidangkan MK adalah pilkada Kabupaten Padang Lawas. Sidang dimulai pukul 9 pagi WIB dengan agenda Pengucapan Ketetapan. Dalam sehari ini, MK dijadwalkan menyidangkan 34 perkara. Perkara terakhir adalah pilkada Kabupaten Bangkalan pada pukul 1 siang WIB. Esoknya, 10 Agustus 2018, MK kembali menyidangkan 24 perkara dimulai dari PHP Provinsi Lampung. Rentetan persidangan sehari itu ditutup dengan PHP Provinsi Maluku.

...HAJI Samb Hal. 1

Amar Manaf menyampaikan, para jamaah saat ini diminta mengurangi rutinitas ibadah guna menjaga kondisi fisik mereka. Pasalnya, puncak haji nanti bakal memerlukan banyak energi. “Jamaah kloter 9 yang merupakan gabungan dari Malut dan Sulsel dilaporkan dalam kondisi sehat selama berada di Makkah.

Hanya satu jamaah atas nama La Yusuf asal Pulau Taliabu yang sakit dan sempat dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia,” ungkap amar, Rabu (8/8).

Meski begitu, dua hari setelah dirawat Yusuf sudah diizinkan kembali ke pemondokan. Ia juga telah melaksanakan umrah bersama sang istri. “Flu dan batuk hampir seluruh jamaah mengalami, namun itu masih bisa diatasi oleh tim medis,” terang Amar. Para jamaah haji, lanjut dia, terus dibimbing manasik haji untuk persiapan pelaksanaan wukuf nanti. Dimana dalam materi bimbingan diingatkan agar dalam melaksanakan salat tidak harus selalu ke Masjidil Haram. Jamaah lebih ditekankan

frastruktur yang mendukung diselenggarakannya tes CPNS 2018. “Ada kemungkinan pula Panselnas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menyediakan infrastruktur di sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan UNBK,” sambungnya. Sementara itu, masyarakat juga diimbau mempersiapkan diri bila hendak mengikuti tes CPNS 2018 yang bakal dibuka sebentar lagi. Persiapan yang dimaksud antara lain soal persyaratan administrasi hingga belajar untuk bisa mengerjakan soal-soal pada tes CPNS. Namun terkadang, ada beberapa orang mencoba cara menyimpang untuk bisa memuluskan langkahnya demi menjadi CPNS. Contohnya seperti menggunakan jimat.

Pada seleksi CPNS 2017 misalnya, BKN selaku penyelenggara seleksi menemukan beberapa peserta yang membawa jimat saat hendak mengikuti tes

ujian CPNS. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang berupa benda kecil mirip batu yang dibungkus uang kertas Rp 10 ribu.

Kemudian peniti yang ditusuk di benda kecil menyerupai buah, cincin, hingga kain putih yang mirip kain kafan.

Dengan jimat tersebut, tentu peserta berharap agar bisa diloloskan dalam seleksi tes tersebut. Mereka percaya bendabenda tersebut bisa membantu mereka untuk lolos tes.

Ridwan menegaskan, ketimbang membawa benda klenik untuk meningkatkan “sugesti” kelulusan, selain dengan persiapan belajar, sebaiknya CPNS juga mempersiapkan diri secara matang, terutama mental. “Selain persiapan belajar, tahun ini kan masif sekali yang ikut CPNS. Sudah ada beberapa jadwal yang molor, jadi terutama persiapkan mental dan kesehatan. Kalau bisa juga persiapkan makanan kecil, karena ada beberapa jadwal tes yang molor 2-3 jam,” ujarnya.(dtc/kai)

eni Bawaslu. “Jadi harus partai yang laporkan ke Bawaslu,” tukasnya.

Sekadar diketahui, tahapan penyusunan daftar calon sementara (DCS)

dimulai sejak tanggal 8 sampai 12 Agustus. Sementara pengumuman DCS dilakukan pada 12 sampai 18 Agustus mendatang.(tr-01/kai)

Pihak AGK-YA sendiri mengklaim telah menyiapkan semua bukti yang dibutuhkan untuk agenda Pembuktian beserta saksi-saksi. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah surat perintah penyidikan (sprindik) Ahmad Hidayat Mus (AHM) dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan KTP ganda AHM yang dipolemikkan selama ini.

“Semua bukti-bukti yang pada persidangan kemarin diminta majelis hakim sudah kami siapkan. 100 persen siap, termasuk KTP AHM yang Jakarta maupun Kepulauan Sula,” ucap Junaidi.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut selaku pihak Termohon mengaku belum mengetahui jadwal persidangan pilkada Malut selanjutnya.

Komisioner KPU Pudja Sutamat

menyatakan belum mendapat undangan apapun dari MK terkait persidangan lanjutan.

“Belum ada undangan,” katanya kemarin.(tr-01/kai)

JUNAIDI

menjaga kondisi kesehatan dan tenaga untuk menghadapi wukuf nanti. “Jika melaksanakan salat hendaknya tidak lima waktu dilaksanakan di Masjidil Haram, tapi beberapa waktu saja. Sehingga kondisi fisik akan tetap terjaga untuk menghadapi pelaksanaan wukuf. Sebab saat wukuf sangat membutuhkan tenaga,” tutur Amar. Jamaah kloter 7 dan 8 juga melakukan hal serupa. Mahmud Zulkiram, TPIHD kloter 8 menuturkan, dalam setiap melakukan bimbingan selalu mengingatkan agar jamaah menjaga kondisi fisik. Mereka juga dianjurkan setiap saat mengkonsumsi air meskipun tidak haus. “Sebab cuaca semakin panas. Di samping itu untuk menjaga kesehatan jamaah tim kesehatan kloter juga secara rutin melakukan visitasi,” ujarnya.

Sementara itu, proses evakuasi jamaah haji yang dirawat di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) di Madinah akan berlangsung hingga 18 Agustus 2018. Penanggung Jawab Evakuasi KKHI, Marlia Adelina mengatakan, para pasien yang “tertinggal” itu dalam pengawasan tim KKHI Madinah yang

tersisa. Sebab, pada 9 Agustus 2018, hampir seluruh tim KKHI Madinah akan bergeser ke Makkah. Marlia mengatakan, proses tahapan evakuasi itu memerlukan evaluasi dokter terlebih dahulu. “Apakah pasien ini transportable atau tidak.

Kemudian melengkapi paspor dan surat jalan. Dan diantarkan menggunakan ambulans dari Madinah,” ucap dia seperti dilansir okezone.com.

Pasien-pasien yang akan dievakuasi akan didampingi oleh satu dokter dan satu perawat dalam satu ambulans. Selain itu, ada seorang pembimbing ibadah yang akan mendampingi jamaah memakai kain ihram untuk lakilaki. “Hingga niatnya di Bir Ali,” ujarnya. Sementara, sambung Marlia, ada enam pasien yang dirawat di RSAS, kondisinya masih menggunakan ventilator di ICU. “Enam pasien itu kemungkinan akan dibadalkan hajinya,” terangnya.

Hingga hari ini, ada 25 jamaah haji yang jadi pasien dan akan dievakuasi. Tujuh di antaranya berada di KKHI Madinah dan 18 orang lainnya tersebar di 6 RSAS di Madinah.(udy/okz/kai)

...IUP Samb Hal. 1

pihaknya Selasa (7/8) kemarin melakukan kunjungan ke kantor TLJ dan melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan. Menurut Syachril, 80 persen area IUP TLJ masuk dalam pemukiman enam desa, yakni Desa Dum Dum, Akelampo Kao, Bobaneigo, Tetewang, Pasir Putih, dan Gamsungi. Padahal status enam desa tersebut masih dalam sengketa dua kabupaten. “Bahkan perkebunan masyarakat enam desa seluruhnya masuk dalam area tambang,” ungkapnya.

Setelah pertemuan itu, Komisi III juga melakukan rapat dengan masyarakat Desa Akelamo Kao. Desa yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Jailolo Timur di Halbar dan Kao Teluk di Halut ini wilayahnya paling banyak “dikuasai” TLJ. “Yang paling parah adalah Desa Akelamo, dimana perkampungannya seluruhnya masuk dalam area tambang,” terang Syachril.

Komisi III sendiri menyayangkan penguasaan lahan warga melalui izin TLJ yang luasnya mencapai 9.234,11 hektare. Pasalnya, sewaktuwaktu pihak TLJ bisa saja mengorbankan harta benda milik warga untuk kepentingan perusahaan. “Jika seperti ini maka seluruh harta warisan masyarakat yang mendiami wilayah enam desa berupa rumah dan kebun harus dikorbankan untuk kepentingan perusahaan tersebut,” jabar politikus Partai Bulan Bintang itu. Tak hanya itu, Komisi III juga menyoroti perekrutan tenaga kerja lokal perusahaan. Dimana TLJ hanya memprioritaskan warga yang memiliki KTP Halbar. Alhasil, warga Halut pun melancarkan protes. “Yang kita sesalkan, kenapa IUP yang dikeluarkan itu tidak melalui kajian sosiologi.

Padahal ini wilayah konflik,” ujar Syachril.

Persoalan lain yang diidentifikasi Deprov adalah belum dibebaskannya lahan warga yang masuk wilayah operasi perusahaan yang dipimpin Frans Nongka ini. Deprov juga mempertanyakan acuan harga yang bakal dipakai untuk menentukan harga jual lahan, yakni berdasarkan Pemerintah Daerah Halbar ataukah Halut.

“Sementara di lapangan perusahaan telah melakukan pengeboran, dan pengeboran itu tepat pada lahan masyarakat yang belum dibebaskan. Perusahaan merasa kuat karena telah mengantongi izin. Suatu saat masyarakat akan diusir dari desa lantaran tidak lagi punya hak,” tukas Syachril.

TLJ sendiri sudah mengantongi izin Eksplorasi dari Pemerintah Kabupaten Halut sejak 16 November 2009 dengan nomor SK 540/164B/ HU/2009. Pada April 2018, Pemprov mengeluarkan peningkatan izin dari Eksplorasi ke Operasi Produksi (OP). Masalahnya, izin OP dikeluarkan di tengah tahapan sosialisasi

...ZOHRI Samb Hal. 1

Dia tak ingin konsentrasi sang adik yang sedang digembleng di Jakarta untuk persiapan Asian Games itu terganggu. ‘’Saya bilang kamu tetap fokus di pelatnas. Saya nggak cerita banyak biar dia nggak makin khawatir,’’ kata Fazila kepada Jawa Pos yang menemuinya di tempatnya mengungsi kemarin (7/8). Zohri menjadi buah bibir saat sukses merebut emas di nomor lari 100 meter Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia, 11 Juli lalu. Hadiah pun membanjirinya.

Termasuk direnovasinya rumah tempat dia lahir dan dibesarkan yang sebelumnya demikian bersahaja.

Jawa Pos kemarin menyaksikan langsung bagaimana rumah di Dusun Karang Pangsor, Desa Pamenang Barat, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Lombok Utara, itu masih berdiri kukuh.

Guncangan gempa hanya membuat empat genting rumah yang terbuat dari bahan kayu mahoni itu jatuh. Padahal, Lombok Utara merupakan wilayah yang paling parah terkena dampak gempa. Korban jiwa pun terbanyak di kabupaten tersebut.

Di Desa Pamenang Barat yang dihuni 9.426 jiwa itu, hingga data terakhir yang terkumpul kemarin, tercatat ada 24 korban jiwa. Hampir 100 persen bangunan roboh atau rusak.

Rumah kiri dan kanan kediaman Zohri juga masih utuh.

Hanya ada retakan kecil. Tapi, bangunan lainnya di dusun

analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang dilakukan perusahaan. “Padahal sesuai ketentuan izin Operasi dikeluarkan, perusahaan sudah harus memiliki izin amdal.

Saya yakin kehadiran perusahaan di wilayah enam desa akan menimbulkan konflik, dan dikhawatirkan merembes pada konflik antarwilayah, karena masuk dalam zona batas wilayah Halut dan Halbar yang kini masih diperdebatkan,” papar Syachril.

Komisi III menegaskan tidak akan tinggal diam. Pekan depan bakal dilakukan pemanggilan terhadap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dimintai klarifikasi. “Kami juga akan meminta dicabut izin tersebut,” tegas Syachril.

Kades Protes Keluhan akan aktivitas TLJ juga dilontarkan para kepala desa di Kecamatan Kao Teluk, Halut. Pasalnya, perusahaan dinilai tidak menjalankan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan dalam rapat dengan 11 kades di Kao Teluk.

“Kami mempertanyakan masalah penerimaan karyawan, yang mana perusahaan lebih memprioritaskan karyawan dari Halbar,” ungkap Kades Dum Dum versi Halut, Salmon Beteng, Rabu (8/8).

Para kades menyayangkan kebijakan tersebut, lantaran wilayah operasi perusahaan dinilai berada di wilayah Halut.

“Bahkan segala perizinan juga dari Pemda Halut. Ini yang kami tuntut dari perusahaan,” sambung Salmon.

Rapat bersama antara kades dengan TLJ sendiri dilakukan Februari lalu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 5 poin, salah satunya soal penerimaan karyawan. “Dimana 80 persen karyawan lokal, dan 20 persen dari luar. Tapi kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian, bahkan lebih didominasi karyawan dari luar daerah,” tutur Salmon lagi.

Masyarakat lingkar tambang sendiri pernah melakukan aksi protes menuntut keadilan penerimaan karyawan.

Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari perusahaan.

“Masyarakat hanya menuntut perusahaan harus patuh dengan perjanjian yang sudah disepakati,” tegasnya.

Ada Kesepakatan S e m e n t a ra i t u , Ke p a l a DPMPTSP Malut, Nirwan MT Ali yang dikonfirmasi menyatakan belum lama ini dirinya sudah turun langsung ke lokasi TLJ. Selain melakukan rapat bersama warga lingkar tambang, juga dengan mahasiswa yang sebelumnya sempat melakukan aksi di kantor gubernur.

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut telah dibuat beberapa kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat. Inti dari poin kesepakatan itu adalah perekrutan tenaga kerja tidak harus mem-

beda-bedakan warga Halbar maupun Halut. “Semua dapat diakomodir,” katanya.

Selain itu, ada ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan yang menuju lokasi perusahaan. “Jadi itu seluruh kesepakatan, surat kesepakatannya ada pada saya,” aku Nirwan.

Terkait luas area pertambangan yang masuk pemukiman dan perkebunan warga, Nirwan mengaku belum mengetahuinya. Pasalnya, hal itu menjadi kewenangan Dinas ESDM. “PTSP mengeluarkan izin berdasarkan kajian dinas teknis, yakni ESDM. Sehingga semua teknis berada di dinas teknis, terutama soal luas area,” terangnya.

Nirwana juga enggan mengomentari soal konflik tapal batas enam desa di wilayah tersebut. Menurutnya, konflik itu juga tak lepas dari masalah politik. “PTSP hanya melayani segala persyaratan yang masuk.

Sepanjang itu berdasarkan ketentuan yang dikaji oleh tim teknis maka harus dikeluarkan dan tidak boleh ditunda. Apalagi telah ada pertimbangan serta kajian teknis dari dinas. Sebab jika menahan bisa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam SOP,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas ESDM Malut Imam Makhdy Hassan yang coba dikonfirmasi tak memberikan tanggapan apapun.

Harus Imbang Terpisah, akademisi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Abd Kadir D. Arif menuturkan, penerbitan IUP seharusnya didahului dengan telaah tentang letak wilayah konsesi. Hal ini untuk menghindari wilayah yang dikonsesi memiliki persoalan administratif maupun tapal batas seperti di enam desa. “Karena nantinya akan berdampak ke depan pada tahapan selanjutnya dalam upaya optimalisasi potensi yang ada,” tuturnya, Rabu (8/8).

Alumnis Geologi Universitas Gadjah Mada ini juga menegaskan, amdal perusahaan seharusnya dituntaskan dulu sebelum IUP OP diterbitkan. Pada tahapan Eksplorasi, sambungnya, biasanya sudah dilakukan pengambilan data untuk penyusunan amdal.

“Dalam artian, IUP Operasi keluar setelah sidang amdal dan dokumen amdal sudah disahkan. Amdal bisa jadi belum tersedia saat Eksplorasi, tapi prosesnya sudah dimulai,” ujarnya. Abd Kadir menambahkan, perusahaan wajib melakukan rekrutmen tenaga kerja secara berimbang antara dua kabupaten berbatasan itu.

Hal itu guna menghindari konflik di masyarakat.

“Jangan sampai rekrutmen hanya berdasarkan pada wilayah yang saat ini termasuk dalam peningkatan IUP-nya lebih dominan. Misalnya lebih cenderung ke Halbar, maka tenaga kerja Halbar lebih dominan. Tidak bisa begitu, harus imbang,” tandasnya.(udy/rid/ kai)

tersebut rusak atau roboh.

Rumah yang sebelumnya terbuat dari anyaman bambu dan berlantai tanah itu belum sepenuhnya selesai direnovasi. Jendela dan pintu belum terpasang. Di teras, baru dua buah keramik yang dipasang.

Sementara itu, di dalam, semua lantai sudah selesai dikeramik.

Bahan-bahan bangunan masih bercecer di sekitar rumah itu. Adonan semen, tumpukan keramik, dan beberapa material lain. Tepat di depan rumah, ada tenda yang didirikan khusus oleh TNI yang sedang merenovasi rumah. Di situ juga ada data bangunan, foto rumah sebelum direnovasi, serta desain rumah baru. Berukuran 7,7 x 4,4 meter, ada dua tiang di rumah tersebut yang juga dari kayu. Plafon terbuat dari kayu pula. Seluruhnya sudah dipelitur cokelat.

Dari depan ke belakang, ada teras, ruang tamu, kamar mandi, sebuah tempat tidur, dan dapur.

Fazila yang kelak menempati rumah itu. Tapi, selama rumah direnovasi, dia menumpang di rumah salah satu saudara. Sedangkan kedua orang tua Zohri telah meninggal. Konstruksinya yang dari kayu, apalagi masih baru berdiri, yang mungkin menyelamatkan rumah Zohri dari kehancuran akibat gempa. Zaini, sang tetangga yang rumahnya hancur, pun berniat meniru. ‘’Nanti kalau sudah ada dananya, mungkin saya buat dari kayu juga. Kayaknya lebih aman,’’ ungkap Zaini.

Yang dikhawatirkan Fazila kini adalah pencurian. Sebab, semua warga mengungsi.

Apalagi, bantuan tidak tersebar merata. ‘’Semua medali dan piagam Zohri sudah saya amankan,’’ tutur perempuan 29 tahun tersebut. ‘’Pokoknya, itu pertama kali yang saya pikirkan selain keselamatan saya.’’

Kondisi serupa terjadi pada Zohri Mart. Itu merupakan minimarket dari para donatur setelah Zohri berjaya di Finlandia. Letaknya di Jalan Raya Pamenang.

Beberapa meter dari perempatan Pamenang. Cukup dekat dengan rumah Zohri. Seharihari, minimarket itu dijaga sepupunya.

Kondisi minimarket warna hijau itu memang masih utuh.

Saat Jawa Pos ke sana, masih terkunci. Tidak terlihat ada retakan sama sekali di minimarket yang baru dibuka pada 2 Agustus lalu tersebut. ‘’Kalau bolong sedikit saja, sudah pasti habis.

Tapi, utuh dan tidak ada yang menyentuh,’’ kata Fazila.

Toh, sang adik tetap saja khawatir. Setelah percakapan seusai gempa pada Minggu malam lalu, Zohri berkali-kali mengontak sang kakak.

Terakhir pada Senin malam (6/8). Fazila berkeras melarang sang adik pulang. Dia memintanya tetap berkonsentrasi pada persiapan Asian Games.

Apalagi, kesuksesan di Asian Games itulah yang kini sangat ditunggu warga kampungnya. ‘’Mungkin dengan (kesuksesan di Asian Games) itu dia (Zohri) bisa membantu warga di sini.

Kami terus mendukung dia,’’ imbuh ibu satu anak itu.(jpc/ kai)

HUKUM & KRIMINAL KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 9

Kejati Sebut Desakan KNPI tidak Berdasar TERNATE – Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut menanggapi demonstrasi

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Barat

(Halbar) di depan kantor Kejati dua hari lalu (7/8) yang mendesak penyidik untuk menetapkan Bupati Halbar Danny Missy sebagai tersangka dugaan masalah pinjaman Pemkab senilai Rp 159,5 miliar.

Kasi Penkum Kejati, Apris Risman Ligua menegaskan, desak KNPI itu tidak mendasar dan mengada-ada. Prinsipnya penyidik bekerja sesuai standar hukum. Bila menetapkan seseorang sebagai tersangka

harus memiliki alat bukti lebih dari satu.

“Sehingga perkara ini tidak serta merta langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tanpa bukti yang mendasar,” kata Apris. Dikatakannya, setiap perkara yang diusut tim penyidik dari tahapan pull data hingga proses penyelidikan dan dinaikkan status menjadi penyidikan sampai pada penetapan tersangka sudah sesuai standar penyidik. Sehingga

ketika ada pihak yang mendesak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara apapun, penyidik tidak serta merta langsung tunduk dan mengikuti desakan yang dimaksud.

“Apalagi menyangkut dengan perkara pinjaman, penyidik harus mengurai secara tuntas aktor dibalik kasus ini. Hingga pada penetapan tersangka,” jelasnya. (cr-04/lex)

Polres Kembangkan Penyidikan TILANG: Salah satu siswa SMP ditilang Polantas kemarin (8/8)

CURANMOR: Enam tersangka saat diamankan dengan barang bukti hasil curian

TERNATE – Penyidik Reskrim Polres Ternate mengembangkan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dengan tersangka enam pria remaja. Pengembangan ini termasuk untuk memastikan apakah masih ada pelaku lain yang sementara ini berkeliaran di Ternate atau tidak. Ini disampaikan Kabag Ops Polres Ternate, AKP Roy Berman Simangunsong.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, enam pelaku kasus Curanmor ini diringkus personel Resintelmob Satuan Brimob Polda Malut, kemudian diserahkan Polres kemarin (7/8) untuk ditindaklanjuti. Enam tersangka yang sudah diamankan di sel tahanan Mapolres Ternate adalah RS alias Rama (15), seorang pelajar yang tinggal di Kelurahan Ngade, Ternate Selatan, RD alias Apil (17), AP alias Putra (17), AA alias Aco (18), MMS alias Ucim (17), An, dan RW alias Wawan (19). Motor yang berhasil dicuri dijual di Tobelo dengan harga yang relatif murah, Rp 2,5 juta dan Rp 3 juta. Para tersangka sementara menjalani pemeriksaan secara marathon. (tr-04/lex)

Polantas Bidik Remaja Bermaksud Tekan Kecelakaan Fatal Editor : Irman Saleh Peliput : Ramlan Harun

KOMBES (Pol) Muji Ediyanto

KASUS Berkas 4 Tersangka P19 TERNATE – Berkas empat tersangka kasus dugaan korupsi anggaran reklarasi di Desa Fatce-Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) tahun 2015 senilai Rp 28 miliar, dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, sehingga dikembalikan (P19) ke penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Malut untuk dilengkapi.

Empat tersangka tersebut adalah Kepala Dinas PU Kepsul IK, bos PT Citra Mulia Budi Luhur selaku kontraktor berinisial MA, mantan Kadis PU Kepsul inisial RI dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan inisial SB. “Kami sudah serahkan ke jaksa beberapa waktu lalu. Tetapi karena tidak lengkap, maka dikembalikan ke kami untuk dilengkapi.

Kalau sudah lengkap, kami akan serahkan kembali ke jaksa,” jelas Dir Reskrimsus Polda, Kombes (Pol) Masrur pada Malut Post, kemarin (8/8).

Sekadar informasi, kasus dugaan korupsi jalan reklamasi desa Fatce-Fagudu, mencuat setelah adanya laporan dengan nomor LP/17/V/2017/MALUT/SPKT tertanggal 30 Mei 2017. Proyek senilai Rp 28 miliar itu ditender PT. Citra Mulia Budi Luhur. Memasuki proses pekerjaan proyek PT. Citra Mulia Budi Luhur mengajukan addendum kontrak sebanyak tiga kali. Selain itu proyek tersebut diduga terjadi pengurangan volume sehingga terjadi unsur tindak pidana. (tr-04/lex)

TERNATE – Kegiatan tilang yang digelar Direktorat Lalulintas belakangan ini fokus pada anak di bawah umur. Pasalnya, baik di Ternate dan kabupaten/kota lainnya, berdasarkan data Direktorat Lalulintas, begitu banyak anak di bawah umur yang mengendarai motor.

Polisi memang harus fokus pada anak di bawah umur, karena korban kecelakaan lalulintas rata-rata didominasi anak di bawah umur.

“Kalau anak di bawah umur sudah

Hakim Tolak Satu Perkara Perdata

SIDANG: Suasana sidang gugatan perdata di PN Ternate, kemarin (8/8).

TERNATE – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate memutuskan perkara perdata nomor 09/ PDT.G/2018/PN.Ternate tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), kemarin (8/8). Penggugat dalam perkara ini adalah Hastuti Munir cs, sedangkan tergugatnya Astrid Fitriani Pakaya.

Hakim Rahmat Selang yang didampingi hakim Nithanel N Ndaumanu dan Aris Fitra Wijaya menyatakan tidak menerima gugatan tersebut atau disebut dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard yang menyebutkan bahwa perkara tidak diterima karena alasan gugatan cacat formil.

Hakim menghukum penggugat untuk membayar biaya denda secara tanggung Rp 2 juta. Hakim dalam pertimbangan putusan itu menyatakan, menimbang, mengingat sengketa antara penggugat Hastuti Munir cs dan Tergugat Astrid Fitriani Pakaya, pertama ada perjanjian antara penggugat dan tergugat mengenai bisnis investasi modal. Kedua, apakah modal dan keuntungan milik para penggugat belum dikembalikan oleh tergugat. Tiga, apakah para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim, dalam per-

timbangan itu menambahkan, menimbang berdasarkan hal tersebut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil para penggugat mengenai investasi modal. Berdasarkan Pasal 283, para penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut. Menimbang, para penggugat untuk menguatkan dalilnya telah menghadirkan alat bukti berupa 15 orang saksi dan dokumen. Untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, hakim wajib memberikan penilaian yuridis terhadap alat bukti yang dihadirkan kedua belah pihak dalam persidangan. Menimbang bahwa dalam gugatannya, para penggugat memohon pada pokoknya agar tergugat satu dan tergugat dua dihukum untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh para penggugat sebagai modal investasi.

Hakim menuturkan, setelah mempelajari dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat dalam bukti P4, P5,P6, P7, P8, P9,P10, P11,P12 dan P13 yang berupa foto copy bukti setoran dari anggota investor atau member menunjukkan bahwa para anggota investor telah menyetor uang pada CV Ubay Jaya dan CV Diah Mantina yang mana

pasti tidak punya SIM (surat izin mengemudi). Memang tidak pelanggaran lainnya juga menjadi perhatian kami saat menertibkan lalulintas, tetapi anak di bawah umur yang berkendaraan memang harus menjadi fokus polisi untuk menertibkan, demi menghindari terjadinya kecelakaan,” ujar Dir Lantas Polda, Kombes (Pol) Muji Ediyanto, Rabu (8/8).

Menurutnya, kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban lain geger otak, karena tidak mengenakan helm.

Dewasa ini rata-rata pengendara anak di bawah umur memang tidak sedikit yang tidak mengenakan helm. Selain itu, pengendara celaka hingga tewas lantaran mengonsumsi minuman keras (miras) dan ada juga

yang menerobos lampu lalulintas.

“Setelah berbagai fakta ini terjadi dan sudah kami pelajari apa penyebabnya, maka harus kami lalulintas penindakan guna menghindari terjadinya kecelakaan dan pelanggaran baru. Penindakan yang kami lakukan ini dengan pola hunting sistem atau kegiatan patroli,” jelasnya. Lanjut Kombes Muji, penindakan tersebut termasuk untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang fatal, memberikan perlindungan dan pelayan kepada pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan, memberikan edukasi dan membangun budaya tertib lalulintas dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kegiatan tilang berlangsung sejak Juli hingga Agustus 2018 ini.(tr-04/lex)

dalam bukti setoran tersebut terdapat cap atau stempel CV Ubay Jaya dan CV Diah Mantina selaku penerima uang.

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat, hakim melihat adanya suatu kesalahan formil yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Sehubungan dengan itu, sebagaimana telah diserahkan barang bukti P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 dan dari keterangan 5 saksi penggugat, hakim memperoleh fakta bahwa, satu: para anggota investor atau member memang telah menyetorkan uang kepada CV Ubay Jaya dan CV Diah Mantina selaku penerima uang. Kedua, bahwa selaku Direktur CV Ubay Jaya adalah Hastuti Munir yang merupakan penggugat satu.

Hakim menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan para penggugat pada perkara ini, para pengugat hanya mengajukan gugatan kepada Astrid Fitriani Pakaya (tergugat I) dan Andi Yunanto (tergugat II), PT Bank BCA (turut tergugat I), PT Bank Mandiri (turut tergugat II), PT BNI (turut tergugat III) dan PT Bank Pengkreditan Modern (turut tergugat IV). “Sehingga dengan demikian, apabila gugatan para penggugat dihubungkan dengan bukti P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 maka ada beberapa pihak yang sesuai dengan bukti tersebut juga telah menerima uang dari para member atau anggota, akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak turut digugat oleh para pihak penggugat,” kata hakim.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P4, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 A Quo, pihak-pihak yang juga menerima uang para member atau anggota tetapi tidak turut digugat oleh para penggugat dalam gugatannya adalah CV Ubay Jaya beserta pengurusnya dan CV Diah Matina beserta pengurusnya. “Bahwa, dilihat dari perspektif penyelesaian suatu masalah, majelis hakim menilai sangat beralasan dan adil apabila pihak-pihak yang secara nyata juga menerima uang dari para member atau anggota diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara yang sedang diperiksa dalam

perkara yang dipersengketakan di persidangan,” ujar hakim.

Majelis hakim berpendapat bahwa suatu putusan pengadilan khususnya dalam perkara perdata haruslah dapat menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya secara menurut hukum, adil dan dapat menyelesaikan dengan tuntas permasalahan dalam sengketa tersebut serta tidak menimbulkan kekaburan dan sengketa baru diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses persengketaan.

Hakim berpendapat, meskipun dalam kaidah hukum acara perdata adalah menjadi hak para penggugat untuk menentukan subjek hukum menjadi pihak tergugat dalam gugatannya, namun secara kasuistis, hakim berwenang untuk menentukan gugatan tersebut adalah merupakan suatu gugatan yang kurang pihak.

Yang apabila berdasarkan pendapat hakim dengan tidak digugatnya pihak tertentu yang erat kaitannya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan dengan tujuan pemeriksaan perkara yang sedang disengketakan.

“Oleh karena itu, dengan tidak digugatnya pihak-pihak lain selain tergugat secara nyata menerima uang para member atau anggota maka gugatan para penggugat tersebut menjadi kurang pihak. Menimbang bahwa gugatan yang kurang pihak adalah termasuk salah satu gugatan yang error in persona atau kekeliruan mengenai orang oleh karena adanya kurang pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu sengketa. Menimbang karena gugatan tersebut error in persona maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Dan sebagai akibatnya, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga mengenai bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat atau tergugat tidak perlu dipertimbangkan atau dinilai,” tegas hakim.(cr-04/lex)

LOKAL SPORT KAMIS, 9 AGUSTUS AG GUS USTU US 2018 Malut Post HALAMAN 10

ASIAN GAMES

SUTIONO

Bangganya Sutiono Dapat Membawa Obor MANTAN atlet balap sepeda nasional, Sutiono, mendapat kesempatan untuk membawa obor Asian Games 2018. Kesempatan itu bakal didapatkannya dalam rute di Kota Bandar Lampung, Rabu (8/8) kemarin.

Bagi Sutiono, kesempatan ini begitu mengharukan. Pasalnya sebagai mantan atlet dan tergolong veteran, negara masih memberikan penghargaan dalam bentuk keterlibatan membawa obor Asian Games 2018. Apalagi, ini kesempatan Indonesia kembali menjadi tuan rumah Asian Games setelah 1962 silam.

“Saya pribadi merasa bangga. Dari sekian banyak olahragawan atau mantan olahragawan, saya ikut terpilih dipercaya kembali membawa obor,” ujar Sutiono, ketika ditemui KLY Sport.

Nantinya, Sutiono akan membawa obor mulai dari Jalan Sriwijaya (belakang Lotus) hingga Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Itu adalah cek poin 10 dari rangkaian torch relay di Kota Bandar Lampung. Total, sekitar 750 meter Sutiono akan membawa obor.

Sutiono merupakan atlet veteran Tanah Air yang bekerja sama dengan Grab dalam kampanye “Kemenangan Itu Dekat”. Grab berharap kehadiran Sutiyono bisa berbagi inspirasi, mengobarkan beragam nilai sportivitas, dan fair play buat atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2018.

Soal persiapan membawa obor Asian Games 2018 ini, Sutiono mengaku tidak ada yang khusus. Apalagi, sebelumnya dia sempat ikut torch relay di rute Yogyakarta, Medan, dan Palembang.

“Tidak ada beban, biasa bisa santai. Beda kalau mau ikut lomba pasti ada beban untuk menjadi juara. Kalau sekarang rasanya senang, terutama bisa dipercaya membawa obor,” kata Sutiono.

Di sisi lain, Sutiono mengaku punya kenangan khusus dengan Kota Bandar Lampung.

Hal ini terkait persiapan dirinya ketika akan ikut di Asian Games 1978. Kala itu, Sutiono bersama tim balap sepeda Indonesia melakukan persiapan selama satu tahun di kota ini.

“Jadi senang bisa mengingat ke belakang.

Dulu waktu 1977, Kota Bandar Lampung tidak seramai ini, dan masih sepi. Saya jalan itu dulu jarang ada kendaraan. Pokoknya banyak kenangan manis,” imbuh Sutiono. (bln/yun)

BANGKIT: Selebrasi pemain Indonesia usia 16 tahun pada ajang Piala AFF U-16.

Saatnya Ukir Sejarah Bersiap Adu Penalti, Ingatkan Pemain Kendalikan Emosi SIDOARJO – Timnas Indonesia U-16 menghadapi Malaysia pada babak semifinal Piala AFF U-16 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Kamis (9/8) malam nanti. Pertemuan kedua Negara tidak dapat dihindarkan setelah Malaysia finis sebagai runner up Grup B. Sedangkan sehari sebelumnya, Indonesia lebih dulu memastikan diri sebagai juara Grup A. Partai semifinal yang mempertemukan dua Negara bertetangga ini seakan mengulang turnamen Piala AFF U-19 2018 beberapa waktu lalu.

Tim Merah Putih dipertemukan dengan Harimau Malaya pada fase yang sama. Tetapi Malaysia lebih beruntung karena bisa mengalahkan Indonesia melalui drama adu penalti. Bahkan, tim yang identik dengan Hitam Kuning itu bisa menjuarai Piala AFF U-19 untuk pertama kalinya.

Namun catatan kurang apik di level yang lebih senior diyakini tidak akan membebani penggawa Timnas U-16. David Maulana dan kolega akan membuat sejarahnya sendiri tanpa harus dibayangi catatan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan.

”Saya kira masing-masing punya cerita sendiri.

Kami akan bawa sejarah masing-masing,” ujar Pelatih Timnas U-16, Fakhri Husaini.

Apa yang dikatakan Fakhri tidak sepenuhnya keliru, karena di fase grup, Timnas U-16 dan Timnas U-19 punya catatan yang berbeda. Tim Garuda Asia melenggang mulus tanpa kekalahan dengan menyandang status juara grup. Sementara seniornya hanya mampu finis sebagai runner up grup A kala itu.

Situasi yang sama juga dialami Malaysia, jika Timnas Malaysia U-19 lolos ke babak semifinal dengan status sebagai juara grup B. Timnas Malaysia U-16 justru hanya finis sebagai runner up Grup B. ”Terpenting buat seluruh pemain di laga semifinal melawan Malaysia nanti. tugas mereka adalah main sepak bola, tidak perlu memikirkan hal-hal lain yang di luar sepak bola,” juru taktik asal Aceh ini menambahkan.

Tetapi Fakhri mengakui bahwa pada saat menyambangi Kuala Lumpur beberapa waktu lalu, Timnas U-16 dipaksa menyerah oleh Malaysia.

Tapi kekalahan itu justru jadi bekal untuk laga besok ”Ini untuk memotivasi anak-anak U-16 untuk bisa bermain lebih semangat lagi, bermain lebih baik lagi, bermain lebih kompak lagi,” tandasnya.

Fakhri juga mengingatkan pemainnya untuk lebih mengendalikan emosi. Hal itu disampaikan oleh Fakhri setelah dalam beberapa pertandingan pemainnya kerap terpancing emosi lawan. Salah satunya adalah saat menghadapi Vietnam, Bagas Kaffa harus menerima kartu merah karena terlibat adu mulut dengan pemain lawan.

Untuk itu, Fakhri meminta kepada pemain lebih sabar dan tak mudah terprovokasi yang dikhawatirkan itu adalah bagian strategi lawan.

Apalagi akan bertemu kembali dengan Malaysia yang dipastikan berlangsung sengit. Laga semifinal akan dihelat di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Kamis (9/8) malam nanti.“Ini penting buat kami, kami melawan Myanmar dan Vietnam, pemain terpancing, pemain terprovokasi.

Baca: SEJARAH... Hal 11

Kisah Inspiratif Eks Petinju Nico Thomas Jelang Asian Games 2018

Amarah Mengantarkannya untuk tak Surut Berlatih MASIH begitu jelas dalam ingatan Nico Thomas soal pertandingan kelas terbang mini versi IBF melawan petinju tuan rumah, Samuth Sithnaruepol pada 24 Maret 1989.

Pertarungan sengit yang dijalani Nico dengan keringat dan darah bercucuran hanya menyisakan rasa kecewa.

GELAR di depan mata sirna karena hakim menyebut hasil pertandingan seri secara angka, yang berarti usahanya merebut gelar gagal. Berbekal dendam, Nico meminta pertandingan diulang. Laga pun diatur agar digelar di ring tinju

Gelora Senayan pada 17 Juni 1989 itu.

Artinya, Nico memiliki waktu persiapan yang singkat, hanya tiga bulan. Nico pun berlatih dengan sungguhsungguh. Menu latihan keras pun diterapkan oleh pelatih NICO Thomas

Charles Thomas, yang juga kakak kandung Nico. Pagi, siang dan malam, amarah itu mengantarkan Nico untuk tak surut berlatih.

“Saya berlatih keras. Kalau belum muntah maka belum berhenti. Untuk menggenjot fisik pun berlatih dengan berlari dari pertama masuk puncak, sampai

puncak pass, terus ke Ciloto, sampai ke Cianjur. Saya lari bisa tiga jam,” kenang Nico seraya berapi-api.

Tiba saatnya pada malam pertandingan.

Atmosfer laga terasa sampai ke pinggiran ibu kota.

Baca: PETINJU... Hal 11

SAMBUNGAN KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 11

...SIAL Samb Hal. 12 Permainan Liverpool yang eye catching, terutama di lini depan, ternyata tidak dibarengi dengan keberuntungan. Menurut studi ini, Liverpool harusnya bisa mendapatkan 12 poin lebih banyak dari yang mereka dapat di Premier League (75 poin). Ada 14 insiden yang di-review dan Liverpool harusnya bisa finis di peringkat dua klasemen akhir dengan 87 poin.

Salah satu pertandingan paling menentukan adalah laga melawan Tottenham di Anfield yang berakhir 2-2. Spurs mendapatkan dua penalti aneh (diving Harry Kane dan keputusan kontroversial asisten wasit yang memberikan penalti di injury time). Liverpool harusnya bisa meriah tiga poin penuh dalam pertandingan itu.

Jose Mourinho mungkin lebih dikenal sebagai pelatih yang paling banyak mengeluh di Inggris. Sindiran-sindiran khas Mourinho terhadap kinerja wasit selalu menjadi santapan hangat media setempat. Sepanjang kariernya di Inggris, Mou sudah beberapa kali bermasalah karena kebiasaan mengkritik wasit itu.

Namun dalam studi ini, Man United ternyata terbukti sebagai klub yang paling beruntung. Dari 16 insiden yang dianalisis, poin Man United ditengarai harus berkurang enam poin. Jika itu terjadi, mereka harusnya finis di posisi empat, bukan posisi dua.

Salah satu contoh pertandingan yang mencerminkan keberuntungan United adalah saat mereka menjamu Brighton pada November 2017. Kala itu United menang 1-0 lewat gol bunuh diri Lewis Dunk. Setelah United mendapatkan sepak pojok kontroversial, Ashley Young menguasai bola di luar kotak penalti. Tembakan Young membentur Dunk dan masuk ke gawang Brighton, menjadi gol kemenangan tuan rumah.

Keberuntungan, atau kesialan, tentu saja

...MELATIH Samb Hal. 12 “Dan saya meratapi ketika beberapa surat kabar Argentina tidak memperhitungkan saya tetapi berbicara tentang mantan pelatih tim nasional, namun bukan tentang saya. Tapi, hei, ini adalah jurnalisme olahraga yang kita miliki di Argentina.” Sebelumnya, Maradona pernah dipercaya menangani timnas Argentina. Ia menduduki kursi kepelatihan dari tahun 2008 hingga 2010. Timnas Argentina juga sempat masuk ke Piala Dunia 2010. Saat itu tim Tango mampu menjadi pemuncak grup dan mengalahkan Meksiko di babak 16 besar. Akan tetapi setelah itu Argentina ditumbangkan oleh Jerman di babak perempat final. Mereka

...WASIT Samb Hal. 12 yang berarti kemungkinan VAR akan menjalani masa percobaan setelah penentuan waktu, meski belum dikonfirmasi.

Argentina juga berharap segera menerapkan VAR meski presiden Superliga, Mariano Elizondo mengatakan VAR tak akan siap digunakan sebelum 2019/20 karena masalah biaya instalasi. Kolombia juga terkena masalah yang sama, saat ini percobaan penggunaan VAR tengah ditangguhkan karena masalah biaya.

...SEJARAH Samb Hal. 10 Tentu ini jadi pelajaran penting buat semua pemain,” ungkap Fakhri.

“Provokasi pasti akan ada di mana saja karena provokasi dari sebagian tim adalah salah satu cara untuk memengaruhi konsentrasi pemain lawan,” lanjutnya.

“Kami tentu sudah belajar banyak dari laga-laga sebelumnya. Kami berharap pengalaman ketika kami melawan Vietnam, lawan Myanmar, itu bisa jadi pelajaran yang baik buat semua pemain,” tegasnya.

Pertandingan antara Garuda Muda vs Harimau Malaya ini merupakan ulangan final AFF U-16 2013. Pada ajang yang berlangsung di Myanmar itu, Indonesia berhadapan dua kali dengan Malaysia. Keduanya berakhir imbang.

...PETINJU Samb Hal. 10 Jalanan tak seperti biasaya karena sepi.

Pertandingan yang disiarkan secara langsung melalui radio itu sudah mendebarkan sejak awal.

Nico masuk ke ring dengan menggebrak diiringi tarian daerah Maluku, Cakalele. Tarian perang tradisional yang diiringi tabuhan drum dan alat tiup tradisional. Nico malam itu menggunakan pakaian daerah Maluku memang datang dengan kepercayaan diri tinggi, tentu saja lebih siap dan matang dari pertemuan pertama melawan Samuth Sithnaruepol.

Pertarungan sangat sengit hingga berakhir pada ronde ke-12. Sampai bel terakhir dibunyikan, baik Nico maupun Samuth masih tangguh di ring. Namun, tiga hakim dalam pertandingan tersebut akhirnya memutuskan Nico yang menjadi juara alias menang angka.

Hakim Luis Race (Hawaii) dan Alec Villacampo (Filipina) kompak memberikan nilai 115-111, sedangkan hakim ketiga asal Jepang, Hideo Arai memberikan nilai 119-108. Nico akhirnya meraih gelar juara dunia tinju kelas terbang mini versi IBF pada usia 23 tahun. “Perasaan saya lepas, terharu dan bangga. Para penonton yang ketika itu menonton langsung kegirangan menyambut keputusan hakim. Saya sangat berbahagia dan menuntaskan dendam,” ucap Nico.

Nico Thomas dilahirkan di Ambon, Maluku, pada 10 Juni 1966. Jauh sebelum Nico Thomas mengenal tinju, DNA tersebut ternyata sudah dimiliki kakak kandungnya, Charles Thomas.

Hal itulah yang membuat Nico terinspirasi untuk menjadi petinju. Pada usia 14 tahun, Nico bertarung di atas ring. Adalah panggung pertandingan ekshibisi dengan jumlah tiga ronde menjadi babak awal karier Nico di atas ring.

Bakat Nico mendapat perhatian dari Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina). Pada 1982, Nico dimasukkan ke program latihan di Ambon.

Ketika itu usia Nico sudah menginjak 16 tahun. Beberapa bulan menimba ilmu di pusdiklat, Nico sukses meraih medali emas dan terpilih sebagai petinju favorit dalam kejuaaan tinju di daerahnya. “Setelah itu, saya juga berhasil meraih gelar yang sama pada 1983. Akhirnya, pada 1985 saya berkesempatan mewakili Indonesia untuk tampil di SEA Games,” ucap Nico, yang beralih ke ring tinju profesional usai meraih perak di SEA Games Thailand pada 1985.

Gelar juara yang diraih Nico berkat kemenangan atas Samuth Sithnaruepol membuat namanya mulai diperhitungkan. Gelar tersebut akhirnya kembali harus diperebutkan pada 21

memberikan pengaruh kepada semua tim. Bukan cuma di papan atas yang memperebutkan gelar juara dan tiket ke Eropa, pertarungan di papan bawah untuk menghindari degradasi juga turut terpengaruh.

Stoke City terdegradasi dari Premier League karena cuma mengumpulkan 33 poin saja.

Tapi dalam studi ini, mereka harusnya bisa mendapatkan empat poin lebih banyak dari insiden-insiden sepanjang musim. Seandainya hal itu terjadi, Stoke harusnya bisa bertahan di premier League. Poin mereka memang sama dengan Huddersfield (37 poin), tapi Stoke unggul selisih gol.

Stoke harusnya bisa meraih hasil imbang1-1 melawan Crystal Palace pada 5 Mei (Stoke kalah 1-2). Mereka juga harusnya menang 1-0 saat berhadapan dengan leicester, tapi harus puas dengan hasil imbang 1-1.

Chris Hugton mampu memimpin Brighton & Hove Albion menjalani musim pertama dalam sejarah mereka di Premier League dengan sangat baik. Bagi tim promoso seperti The Seagulls, target mereka tentu tidak muluk dan hanya ingin bertahan di kasta tertinggi sepakbola Inggris saja.

Kinerja apik Brighton di akhir-akhir musim membuat mereka bisa finis nyaman di peringkat 15 klasemen akhir. Tapi Brighton harusnya bisa finis enam peringkat lebih tinggi, di posisi 9.

Sekilas memang terlihat sepele, posisi 15 dan 9 sama-sama aman dari degradasi dan tak memberikan hadiah lolos ke Eropa. Tapi bagi klub kecil sekelas Brighton, kenaikan itu bisa berdampak besar. Setiap klub di Premeir League mendapatkan hampir dua juta euro untuk setiap posisi yang lebih tinggi di klasemen akhir. Artinya, Brighton harusnya mendapatkan dana tambahan 12 juta euro atas prestasi mereka. Meski terlihat kecil untuk ukuran Inggris, tapi bagi Brighton, dana itu bisa memberikan bantuan besar bagi mereka untuk mengarungi musim ini. (bln/yun) kalah dengan skor 4-0. Usai Piala Dunia tuntas, kontraknya tak diperbaharui oleh federasi sepakbola Argentina, AFA. Sebelumnya, Maradona mengaku siap balik ke timnas Argentina. Ia bahkan rela untuk tak dibayar. “Ya, dan saya akan melakukannya secara gratis,” jawabnya saat ditanya apakah ia bersedia balik ke timnas. “Saya tidak akan meminta apa pun sebagai gantinya.”

“Semua orang berpikir bahwa saya senang tentang ini [tereliminasinya Argentina] tetapi saya tidak merasa senang. Mereka salah. Itu menyakiti hati saya, itu menyakiti jiwa saya karena saya berlari begitu banyak mil dengan jersey saya dan dengan bendera saya... Mengalahkan semua orang, bahkan FIFA, dan angkat kaki seperti itu adalah sesuatu yang tidak saya terima,” tutupnya. (bln/yun) Saat ini, Inggris masih menolak penggunaan VAR. Liga terbesar di Eropa alias Premier League belum sepakat menggunakan teknologi ini setelah klub-klub melakukan pemungutan suara pada April 2018 silam.

VAR digunakan di FA Cup dan Carabao Cup, dan bahkan di beberapa laga uji coba internasional, tetapi hal itu belum cukup meyakinkan FA. Di Amerika Selatan, VAR jelas populer, tetapi klub-klub asal Brasil sudah memutuskan untuk menolak penggunaan VAR. 12 klub menolak, hanya tujuh yang setuju. Bahkan, UEFA juga belum yakin menggunakan VAR untuk Liga Champions 2018/19. (bln/yun) Di fase grup selesai tanpa gol. Sementara di babak final berakhir imbang 1-1.

Saat tos-tosan, Indonesia menelan kekalahan dengan skor akhir 2-3. Empat eksekutor Indonesia gagal, dibalas tiga penendang Malaysia yang sukses menjaringkan bola. Di pertandingan semifinal kali ini, pelatih Indonesia, Fakhri Husaini, mempersiapkan diri hingga babak tos-tosan.

“Tidak ada latihan khusus, kecuali mungkin akan ada persiapan latihan tambahan untuk eksekusi penalti, untuk antipasi kalau ada tendangan penalti,” kata Fakhri kepada pewarta.

“Yang pasti saya sebagai pelatih optimistis.

Kalau saya tidak optimistis bagaimana dengan pemain kami,” katanya menambahkan.

Dalam pertemuan terakhir dengan Malaysia, timnas U-16 menelan kekalahan. Dalam pertandingan tandang pada bulan Juli lalu, timnas U-16 takluk 3-4. (bln/dtc/yun) September 1989. Nico mendapatkan penantang asal Filipina, Algerico Chavez. Bermain di venue yang sama, Nico tentu memiliki modal kepercayaan diri tinggi. Dia yakin masyarakat Indonesia bakal berada di belakangnya untuk memberi dukungan. Laga itu nyatanya menjadi mimpi buruk buat Nico. Pada ronde kelima, Nico tak lagi sanggup menahan gempuran Algerico.

Nico akhirnya kalah KO. Sebuah pukulan yang sampai saat ini sangat disayangkannya.

Gelar juara dunia tinju kelas terbang mini versi IBF pun tak sampai 100 hari dalam genggamannya alias hanya bertahan 96 hari. “Saya terlalu percaya diri ketika itu. Kurang lincah dan pukulan saya mudah terbaca. Akhirnya ya saya harus merelakan gelar tersebut diraihnya,” tutur Nico.Dalam hidup, Nico selalu memiliki prinsip yakni ‘Disiplin Jangan Diselipin’. Prinsip itulah yang kerap mengantarkan langkahnya di atas ring tinju. “Kalau disiplin itu harus ada di mana kita berada. Jangan disiplin itu diselipin di bawah bantal atau di bawah dompet. Terutama ketika menjalani latihan,” ucap Nico.

Saat ini, Nico masih berkecimpung di dunia tinju dengan melatih di salah satu sasana tinju di Tangerang. Di sisa-sisa kejayaannya, Nico sama sekali tidak menyesali jalan hidupnya sebagai petinju. Menurutnya, adalah sebuah kebanggaan besar ketika bisa meraih kemenangan.

Sebuah kemenangan yang membuat harga diri dan martabat keluarganya terangkat.

Meski telah meraih sejumlah kesuksesan, Nico masih mengejar kemenangan pribadi dalam hidupnya. Kemenangan itu adalah untuk bisa melihat anak-anaknya bahagia. “Saya ingin anak-anak saya bisa jadi sarjana. Terutama yang bontot yang perempuan. Anak saya satu baru masuk kuliah, dan yang bontot baru masuk SMP kelas 3. Buat saya, pendidikan itu penting mengingat mereka punya tujuan hidup,” tegas Nico.

Nico juga berpesan agar seluruh orang yang ingin menjadi petinju memantapkan tekadnya.

Berlatih keras dan tak pernah cepat puas, niscaya kemenangan bakal hadir dan tak akan sia-sia.

“Jadi petinju sekarang sudah enak. Pemerintah kasih perhatian lebih, dukungan luar biasa.

Jadi, tak ada lagi alasan untuk gagal. Kejarlah kemenangan itu, matikanlah lawan di atas ring” ujarnya.“Saya juga ingin melihat tinju Indonesia sukses seperti dulu. Kita dulu disegani lawan, melalui Asian Games ini saatnya mengembalikan keseganan tersebut. Tiada kata lain, lawan dan buktikan,” tegas Nico.

Kisah Nico Thomas mengajarkan kepada kita untuk tetap berusaha meraih kemenangankemenangan dalam hidup. Sebab, kemenangan itu dekat jika diiringi usaha, kerja keras, dan juga doa. (bln/dhy/yun)

Milla Ditantang Raih Perunggu JAKARTA - Timnas Indonesia U-23 tinggal menghitung hari untuk turun di Asian Games 2018. Tepatnya mulai Minggu (12/8), Indonesia memulai perjuangannya pada babak penyisihan Grup A melawan Taiwan di Stadion Patriot.

Saat ini, pasukan Luis Milla itu masih menggelar pemusatan latihan di Bali sejak 24 Juli lalu. Program latihan pun sudah memasuki tahap akhir berupa pemantapan tim. Senin (6/8), Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan mendapat kunjungan dari Anggota Komisi X DPR RI, Putu Supadma Rudana. Politisi Partai Demokrat datang untuk menengok kondisi terbaru para pemain, selain memberi dorongan semangat.

Putu yang merupakan putra daerah Bali menyapa satu per satu para pe- LUIS Milla main, ofisial, sampai tim pelatih. Putu mengaku bangga dengan kerja keras dan keseriusan Timnas U-23. Hal itu terlihat dari kondisi habis hujan deras di kawasan stadion, para pemain dan tim pelatih tetap menempa diri. Latihan digelar penuh keseriusan.

Bahkan, ada satu momen yang membuat Putu terharu, yaitu tim pelatih meminta para pemain berlatih mulai dari tepi lapangan, tidak langsung masuk ke lapangan. Itu supaya kondisi lapangan tidak sampai rusak, karena habis diguyur hujan deras.

“Tim pelatih sangat profesional dan peduli dengan kondisi lapangan. Saya pun kagum dengan semangat para pemain dalam berlatih,” ujar Putu.

Lebih lanjut, Putu mengatakan kunjungannya itu sebagai bentuk dukungan wakil rakyat. Dukungan itu dengan

meninjau kesiapan pelatnas cabang olahraga, khususnya atlet sepak bola.

“Saya yakin dengan kemampuan timnas ini dalam mencapai target empat besar. Tapi agar lebih termotivasi, saya menantang pasukan Garuda ini untuk menorehkan prestasi sebagai peringkat ketiga atau medali perunggu,” imbuhnya.

Sementara, Luis Milla Aspas, membocorkan kriterianya terhadap pemilihan pemain untuk Asian Games 2018. Lalu, apa saja yang menjadi pertimbangan arsitek asal Spanyol ini? TC yang diikuti oleh 19 pemain U-23 plus empat pemain senior; Andritany Ardhiyasa, Muhammad Ridho, Alberto Goncalves, dan Stefano Lilipaly.

Namun sesuai regulasi yang ditetapkan panitia pelaksana Asian Games 2018, setiap negara peserta hanya diperbolehkan membawa 20 pemain, termasuk tiga pemain senior. Alhasil, Milla harus mencoret tiga pemain, dan rencananya dia akan merilisnya pada 8 Agustus.

Milla mengaku sangat berhati-hati dalam memilih 20 pemain. Mantan punggawa Real Madrid dan Barcelona ini pun memiliki beberapa kriteria khusus dalam menentukan pilihan.

“Pelatih itu paling susah memilih pemain untuk dibawa ke turnamen. Tetapi di sini saya akan memilih pemain yang mengerti apa yang saya mau, mengerti gaya main saya, dan mengerti ide saya. Satu setengah tahun terakhir, 70 pemain saya bawa, dan sekarang saya harus memilih 20,” ujar Milla.

“Satu setengah tahun kami harus membuat rangkuman.

Apa yang kami butuhkan, adaptasi dengan ide kami, yang mengerti, yang punya kepribadian baik, bisa bantu di dalam dan luar lapangan, tidak egois. Tapi di antara semua itu, kami selalu mencari pemain yang bisa mengerti dan beradaptasi secara cepat dengan ide kami,” katanya.

Pada Asian Games edisi ke-18 ini, Indonesia yang berstatus sebagai tuan rumah tergabung dalam Grup A bersama Palestina, Hong Kong, Laos, dan Taiwan. Pasukan Garuda Muda bakal mengawali kiprahnya dengan bersua Taiwan di Stadion Patriot, pada 12 Agustus mendatang. (bln/yun)

Pelatih Arema FC Siapkan Kejutan Bagi Borneo MILAN Petrovic membeber penjelasannya terkait eksperimen yang ia lakukan pada komposisi tim, jelang laga kontra Borneo FC, pada lanjutan Gojek Liga 1 bersama Bukalapak musim 2018.

Pelatih Arema FC tersebut mengaku eksperimen ini untuk memberi kejutan pada tim lawan.

“Pelatih tim lawan tentu sudah mengetahui kekuatan tim kami. “Jika kami tak melakukan perubahan, tentu mereka akan bisa menyiapkan diri menghadapi kami,” ujar Milan.

Menurut Milan, ia tak mau timnya turun dengan komposisi pemain yang itu-itu saja. Pelatih asal Serbia tersebut menilai hal ini tak akan bagus bagi tim.

“Kami harus membuat perubahanperubahan kecil pada permainan dan komposisi tim,” tandasnya.

Eksperimen akan komposisi pemain ini bukanlah yang pertama bagi Milan.

Pada laga sebelumnya, kontra Persija Jakarta, akhir pekan lalu, pelatih asal Serbia tersebut memasang Hamka Hamzah, yang posisi naturalnya sebagai stopper, sebagai penyerang.

Jelang laga kontra Borneo ini, belum pasti eksperimen apa yang akan disiapkan Milan. Namun, pada sesi latihan yang dihelat di Lapangan Dirgantara Kompleks Bandara Abdulrahman Saleh Malang, Selasa (7/8) sore, Milan memasang Arthur Cunha, sebagai gelandang.

Sementara, lini belakang -yang biasa ditempati Arthur- diisi duet Hamka Hamzah dan Israel Wamiau.

Arema FC akan menghadapi Borneo FC pada laga pekan ke-19 Liga 1 musim 2018 yang disiarkan secara ekslusif di Indosiar. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (11/8). Sementara itu, Milan mengisyaratkan tak hanya akan mengubah komposisi pemain. Ia pun menyebut bakal mengubah pola bermain yang akan diterapkan. “Saya akan lihat bagaimana para pemain menerapkan strategi baru ini dalam pertandingan uji coba, Rabu (8/8) sore,” tandasnya. (dub/yun)

PAOLO Maldini

Maldini Puji Duo Bek Muda Milan LEGENDA AC Milan, Paolo Maldini yang kini menjabat sebagai direktur perkembangan strategis melontarkan pujian untuk dua bek muda milik timnya, yakni Alessio Romagnoli dari Mattia Caldara. Beberapa waktu lalu Milan menggaet Caldara dari Juventus dengan skema tukar pemain. Sebagai gantinya, Rossoneri mengizinkan Leonardo Bonucci untuk kembali ke Bianconeri. Selain itu, Milan juga meminjam Gonzalo Higuain dari Juve.

Kedatangan Caldara pun membuat Milan kini memiliki duet bek muda yang akan diyakini akan menjadi tulang punggung tim nasional Italia di masa depan. Maldini yang merupakan

salah satu bek terhebat dalam sejarah persepakbolaan Italia tak ragu untuk menyebut bahwa Romagnoli dan Caldara adalah dua sosok yang sangat menjanjikan.

“Tentu saja, bersama Daniele Rugani [bek Juventus] mereka berdua [Romagnoli dan Caldara] adalah dua bek paling menjanjikan,” ujar Maldini dalam konferensi pers seperti dikutip Football Italia.

“Higuain adalah perekrutan yang hebat dan Caldara adalah pemuda dengan potensi luar biasa. Jika Anda bertanya pada ahli siapa yang akan bagus untuk tim nasional, mereka pasti akan menjawab Caldara,” imbuhnya.

Selain itu, Maldini juga mencoba melihat para penggawa muda lainnya di skuat Milan sekarang. Satu nama yang menarik hati pria 50 tahun itu adalah bomber Patrick Cutrone. Musim lalu Cutrone tampil cukup impresif di tim utama Milan terlepas dari usianya yang baru menginjak 20 tahun. Dalam 46 laga yang dimainkan musim lalu, Cutrone sukses menyumbang 18 gol bagi Milan.

“Patrick Cutrone juga melakukan sesuatu yang luar biasa tahun lalu, saya mengamatinya ketika putra saya bermain untuk tim muda. Ia memiliki hasrat yang nyata,” tukas Maldini. (bln/ yun)

Costa Terpesona Latihan Bareng Ronaldo

CRISTIANO Ronaldo CRISTIANO Ronaldo menjalani transfer sensasional dari Real Madrid menuju Juventus. Meski harganya tidak kelewat mahal dibanding para pemain kelas dunia lainnya, tapi kepindahan itu tetap saja mengejutkan banyak orang.

Ronaldo bergabung ke Juventus dengan harga transfer sekitar 100 juta euro plus beberapa biaya tambahan. Seperti kebanyakan pemain yang tampil di Piala Dunia lainnya, Ronaldo bergabung ke latihan Juventus belakangan.

Sementara Juventus menjalani tur di Amerika Serikat dalam ajang International Champions Cup, Ronaldo baru bergabung dengan latihan di Turin beberapa pekan selanjutnya. Ia berlatih terpisah bersama Douglas Costa, Paulo

Dybala, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur, dan Gonzalo Higuain.

Douglas Costa yang baru pertama berlatih bersama Ronaldo dibuat terpukau dengan disiplin CR7 dalam latihan.

Costa menyebut Ronaldo sangat betah berlatih, melebihi pemain lainnya.

Costa mengungkapkan bahwa Ronaldo memeiliki etos kerja tinggi di dalam latihan. Saking tingginya etos kerja Roanldo, Costa mengaku akan tidak mungkin baginya untuk mengikuti pola latihan CR7.

Ronaldo datang ke markas latihan sebelum para pemain lainnya. Ronaldo juga pulang terakhir, setelah para pemain lainnya pulang lebih dulu.

“Tidak mungkin untuk mengikuti

Cristiano Ronaldo di latihan. ketika kami datang ke markas latihan, dia sudah berada di sana lebih dulu. Saat kami pergi, dia masih berlatih. Saya belum pernah melihat pemain seperti dia,” cetus Costa seperti dilansir Sports Pro. Sebelumnya Ronaldo sudah mendapatkan peringatan dari Patrice Evra, mantan rekannya di Manchester United. Evra menyebut bhawa Ronaldo adalah sosok yang gila latihan dan sangat disiplin dalam diet, tapi Juventus juga punya tradisi bekerja keras. Evra dengan bercanda menyebut bahwa Juve seperti tidak kenal liburan.

Berkat disiplin latihan dan diet ketat yang ia jalani sepanjang kariernya, tubuh Ronaldo menjadi terjaga. Dalam berbagai tes medis yang dijalaninya, Ronaldo dinilai memiliki kondisi tubuh yang masih sangat fit di usia 33 tahun.

April lalu, tubuh Ronaldo disebut seperti masih berusia 23 tahun dan lebih fit dibanding para pemain profesional lainnya. Ronaldo mampu mempertahankan kebugarannya dan mendapatkan hasil yang lebih bagus saat menjalani tes medis di Juventus.

Lemak tubuh Ronaldo tercatat sebesar 7%. Angka ini termasuk rendah karena rata-rata prosentase lemak tubuh para pemain profesional lainnya adalah 10 sampai 11 persen.

Lalu massa otot Ronaldo tercatat mencapai 50%. lagi-lagi catatan ini lebih bagus dari angka rata-rata pemain lain. Normalnya, para pemain profesional memiliki massa otot sebesar 46%. (bln/yun)

MANCA SPORT KAMIS, 9 AGUSTUS A 2018 Malut Post HALAMAN LAMAN 12

MU Beruntung, Liverpool Sial Studi Kasus Tentang Keberuntungan Tim di Premier Leagus LONDON - Sebuah studi dilakukan oleh ESPN, Intel, dan University of Bath untuk menentukan tim yang paling beruntung di Premier League musim lalu. Ada beberapa parameter yang dipakai untuk menentukan ‘keberuntungan’ dalam studi ini.

Parameter yang dipakai untuk menilai keberuntungan sebuah tim, yakni Gol yang harusnya dianulir, Gol yang dianulir tapi harusnya sah, Penalti yang harusnya tak diberikan, Penalti yang harusnya diberikan, tetapi tidak diberikan.

Kemudian, kartu merah yang seharusnya tidak diberikan, Kartu merah yang harusnya diberikan tetapi luput dari pengawasan wasit, Gol yang dicetak setelah injury time harusnya habis, dan Gol yang terjadi karena berbelok arah setelah benturan tak disengaja.

Setelah ada insiden yang teridentifikasi, hasil akhir pertandingan akan berubah.

Selain dengan insiden yang terjadi, hasil alternatif ini diprediksi menggunakan faktor-faktor seperti kekuatan tim, performa dalam beberapa pertandingan terakhir, serta faktor tuan rumah.

Contoh yang dipakai adalah laga anJOSE Mourinho

CORNER KICIK Heran Tak Ditawari Melatih Argentina LEGENDA Argentina Diego Maradona merasa heran mengapa ia tak ditawari pekerjaan sebagai pelath tim Tango. Timnas Argentina baru saja babak belur di Piala Dunia 2018. Mereka melangkah dengan tertatih-tatih di fase grup.

Di babak 16 besar, Lionel Messi cs kemudian digilas oleh Prancis dengan skor 4-3.

Mereka pun gagal mengulang prestasi tahun 2014, di mana mereka masuk final. Prestasi itu berimbas pada Jorge Sampaoli. Ia pun langsung berpisah dengan tugasnya sebagai pelatih tim Tango.

Setelah Sampaoli pergi, timnas Argentina dikait-kaitkan dengan banyak pelatih. Mulai Mauricio Pochettino, Diego Simeone, Jose Pekerman, hingga Ricardo Gareca. Dari sinilah Maradona tersinggung. Ia gagal paham mengapa media-media Argentina sama sekali tak menyebut namanya.

“Mengenai tim nasional Argentina, saya ingin mengatakan bahwa ketika beberapa wartawan tidak memasukkan nama saya di antara para kandidat pelatih hal itu benarbenar mengganggu saya. Misalnya, ketika saya sedang melakukan operasi [gigi], saya mendengarkan [wartawan olahraga Argentina Diego] Chavo Fucks dan ia bahkan tidak menyebutkan nama saya di antara kandidat yang mungkin berpeluang. Saya ingat awal karirnya, ketika saya masih bermain, dan sepertinya sekarang ia tidak menghargai saya.”

Baca: MELATIH... Hal 11

tara Liverpool melawan Manchester United di Anfield pada 14 Oktober 2017 yang berakhir dengan skor 0-0. Dalam laga itu, Liverpool harusnya mendapatkan penalti pada menit ke-63.

Dalam simulasi, Liverpool harusnya bisa menang 1-0.

Setelah semua pertandingan dianalisis dan proses simulasi selesai, didapat lah hasil akhir berupa klasemen akhir alternatif.

Setiap tim juga diberi index keberuntungan. +1 berarti sang a t beruntung, 0 berarti berimbang, dan -1 berarti sangat tidak beruntung. Ada banyak perubahan yang terjadi, berikut adalah beberapa contoh besarnya.

Liverpoo di bawah asuhan Jurgen Klopp bisa menunjukkan permainan yang memikat nan mematikan musim lalu. Salah satu faktor terbesarnya adalah ketajaman pemain baru mereka; Mohamed Salah. Bintang asal Mesir itu memecahkan banyak sekali rekor pada musim pertamanya di Liverpool.

Baca: SIAL... Hal 11

JURGEN Klopp

Langkah Sharapova dan Azarenka Mulus MONTREAL - Dua mantan petenis nomor satu dunia, Maria Sharapova dan Victoria Azarenka, ua Rogers Cup usai sama-sama lolos ke babak kedua masing. Sharapova mengalahkan lawan masing-masing. il Karatantcheva mengatasi perlawanan Sesil n babak (Bulgaria) pada pertandingan ntreal, pertama di IGA Stadium, Montreal, Kanada, yang berakhir pada Selasa (7/8) waktu setempat. Petenis Rusia itu menang mudah 6-1, 6-2.

Di babak kedua, Sharapova sudah ditunggu sesama petenis Rusia, etelah Daria Kasatkina, yang lolos setelah mengalahkan Maria Sakkarii (Yunani) 6-4, 4-6, 6-1. a, AzaPada pertandingan lainnya, sulitan renka juga tak menemui kesulitan berarti. Petenis Belarusia itu menunPrancis) dukkan Kristina Mladenovic (Prancis) 6-0, 6-1. pi petenis Azarenka akan menghadapi ak kedua.

Inggris, Johanna Konta, di babak enyingkirKonta sendiri lolos setelah menyingkirvia) 6-7(6), kan Jelena Ostapenko (Latvia) 6-1, 6-2.

“Dia (Konta) adalah pemain yang sangat bagus dengan servis kencang. Kami sebegat bagus (di lumnya punya duel yang sangat Miami Open 2016); ketika itu kami berdua nggi. Itu dua bermain di level yang sangat tinggi. udah sangat tahun yang lalu, tapi rasanya sudah esmi WTA. lama,” kata Azarenka di situs resmi

“Pentu n t u k sendiri lalu mesiapa yang di sisi lain Pada saat nyimpan dan fokus sendiri berhasil dan mep e r lebih kat-

ing bagi saya fokus ke diri dan tak termikirkan berada lapangan. ini, meenergi ke diri terbukti bagi saya, nampilkan mainan yang b a i k ,”

MARIA Sharapova

anya.

Sementara itu, Novak N Djokovic juga sukses melewati babak per pertama turnamen Rogers Cup. Petenis Serbia itu lo lolos ke babak kedua setelah mengalahkan Mirza Basic. Djokovic menang dua set langsung atas law lawannya dari Bosnia itu pada pertandingan di Avi Aviva Centre, Toronto, Kanada.

Ia menyudahi permainan perma dengan skor 6-3, 7-6(3) dalam waktu 90 me menit.

Djokovic seben sebenarnya dijadwalkan menghadapi petenis Kore Korea Selatan, Chung Hyeon, di babak pertama. Aka Akan tetapi, Chung mendadak mundur akibat cedera ced punggung sekitar satu jam sebelum pertandingan pertan dimulai.“Saya sebelumnya ttak pernah melawan Basic.

Saya mengenalnya, m saya berlatih denga dengannya, tapi saya tak pernah mengh menghadapinya pada pertandingan res resmi. Jadi, pastinya tak mudah untuk m menemukan ritme dari awal pertand pertandingan,” ujar Djokovic seperti dikutip Reuters.

R Djokovic, yang menjadi juara Wimbledon pada bulan lalu, selanjutn selanjutnya akan berhadapan dengan petenis Kanada, Peter Polansky, di babak kkedua.Peraih tiga gelar Grand Slam, Stan S Wawrinka, juga lolos ke babak kedua setelah mengalahkan Nick K Kyrgios (Australia) dengan skor 11-6, 7-5, 7-5. Petenis Swiss itu akan m menghadapi Marton Fucsovics (Honga (Hongaria) di babak kedua. (dtc/yun)

Kisah VAR di Seluruh Dunia: Mereka yang Menerapkan, Mencoba, dan Menolak

Mudahkan Wasit, Tapi Mengeluarkan Biaya Besar

DIEGO Maradona

Video Assistant Referee (VAR) menjadi topik hangat yang dibicarakan banyak penikmat sepak bola dewasa ini. VAR baru saja memulai debutnya di Piala Dunia 2018 Rusia, respon pro dan kontra pun terus menghiasi VAR. VAR sudah digunakan reguler di beberapa liga di dunia, beberapa di antaranya masih mencoba, sebagian lain menolak mentahmentah. Meski demikian, VAR tak bisa dibendung.

TEKNOLOGI: Video Assistant Referee (VAR) yang dipakai pada Piala Dunia 2018 Rusia

NYARIS 700 laga sudah dibantu VAR di Jerman dan Italia selama musim 2017/18. Dua liga terbesar di Eropa itu memutuskan untuk menggunakan VAR musim lalu, yang membantu 380 laga di Serie A dan 306 pertandingan di Bundesliga, menurut IFAB. Polandia, Belgia dan Portugal sudah memberi jalan teknologi baru itu diterapkan di kasta tertinggi mereka. Laporan mengatakan bahwa VAR telah mengurangi kesalahan wasit hingga 80 persen, hukuman penalti pun turun jauh lebih sedikit.

Di benua lain, MLS sudah melakoni percobaan selama tiga tahun dan sekarang menggunakannya dengan sukses sejak 2017. VAR sudah membantu 506 laga.

Copa Libertadores, Copa Sudamericana dan Recopa juga bersiap menggunakan VAR seiring CONMEBOL mengungumkan bahwa VAR akan digunakan melalui perempat final dan seterusnya di Copa Libertardores, yang berarti dalam 14 laga.

Sebelumnya, VAR sudah menjalani masa percobaan di turnamen 2017 silam.

Asia dan Oceania juga bersiap menggunakan sistem VAR, yang kini digunakan di China Super League, divisi dua Korea Selatan dan A League Australia yang sudah menikmati VAR semusim penuh.

VAR sedang dicoba di Prancis dan Belanda, Ligue 1 sudah melakukannya sejak Desember 2017 dan Eredivisie akan mencoba menerapkan teknologi ini musim depan setelah penggunaan sukses di KNVB Cup. Liga MX di Meksiko juga akan menerapkan VAR, tetapi sedikit kesulitan karena masalah sertifikasi, Baca: WASIT... Hal 11

MAJANG POLIS KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 13

Dekot Minta Tambah Doi Perjalanan Dinas Rp 5 M Di Tengah Keuangan Pemkot yang Defisit Editor : Fahrul Marsaoly Peliput : Abd Yahya Abdullah TERNATE – Dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2018 (RAPBD-P) awal pekan lalu. Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih mengalami defisit anggaran sebesar Rp 53 miliar.

LAHIR DI TANGGAL CANTIK

Baca: DOI.. Hal 16

Salah satu bayi yang lahir di tanggal cantik, Rabu (08-08-2018). Bayi tersebut lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie (RSUDCB) Ternate. Tercatat sejak pagi hingga malam kemarin, ada enam bayi yang dilahirkan di tanggal cantik itu. lima bayi dilahirkan di RSUD-CB, dan satu bayi dilahirkan di rumah sakit Islam lingkungan Koloncucu.

Wawali: PAD Tidak Capai Karena Kurang Pengawasan HIZBULLAH MUJI MALUT POST

TERNATE – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga triwulan II lalu tidak mencapai target, salah satu penyebabnya dikarenakan, minimnya pengawasan dari pimpinan SKPD kepada petugas di lapangan. Akhirnya banyak potensi PAD yang bocor.

Baca: PAD.. Hal 16

TANGGAPAN PGRI Tanggapi Pernyataan Nurlela TERNATE – Desakan Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LPP APBD 2017 agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) segera menindaklanjuti rekomendasi pansus terkait banyaknya kepala sekolah yang belum miliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) untuk diganti mendapat tanggapan Perstuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Maluku Utara.

Ketua Bidan Informasi dan Komunikasi PGRI Malut Saleh Abubakar mengatakan, pernyataan Nurlela Syarief tersebut dianggap diganti melanggar Undang-undang Otonom. Sebab yang mengangkat kepala sekolah adalah kewenangan kepala daerah. Meski Permen mengatur hal itu, namun yang lebih tinggi dari permen adalah Undang-undang.

Baca: PGRI.. Hal 16

SOROTAN PAD YANG TAK CAPAI TARGET

Guru Iksan: Masalahnya Mungkin di Dikbud Berprestasi tak Bukan Keuangan Diperhatikan Pemprov TERNATE – Pernyataan Kepala SMP Negeri 4 Kota Ternate Gunawan A Umar yang mengaku sudah empat bulan belum mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) ditanggapi Kadikbud Kota Ternate Ibrahim Muhammad, kemarin (8/8).

Menur ut Ibrahim, pihaknya akan mengecek mengapa sekolah itu baru dicairkan Bosda pada Januari dan Februari.” Nanti kita cek dulu masalahnya di mana,” ujar Ibrahim.

Terpisah, Kabid Kasda BPKAD Kota Ternate Iksan Kamil saat dikonfirmasi mengaku

1 PAD pemkot

hingga triwulan II lalu tidak mencapai target, itu dikarenakan, minimnya pengawasan dari pimpinan SKPD.

2 Capaian PAD tiap triwulan bisa

sampai saat ini yang diketahuinya dana Bosda yang belum dicairkan hanya untuk bulan bulan Juli saja.

TERNATE – Sejumlah guru bakal mewakili Maluku Utara (Malut) pada ajang seleksi guru berprestasi tingkat Nasional 2018 di Jakarta Sabtu nanti.

Para guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut merupakan pemenang pada tingkat provinsi mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK serta kepala sekolah berprestasi dan pengawas.

Meski akan mewakili Malut para guru berprestasi ini tidak mendapat perhatian sama sekali dari Pemprov Malut, padahal banyak persiapan yang harus mereka bawa ke ajang seleksi tersebut.

Baca: DIKBUD.. Hal 16

Baca: GURU.. Hal 16

IBRAHIM Muhammad

diketahui capaiannya karena perhitungan target sesuai potensi yang ada. Kalau tidak capai target artinya pengawasan lemah

bulan harusnya pimpinan 3 Setiap SKPD pengelola PAD melakukan evaluasi, mengapa target yang ditetapkan tidak terpenuhi. Dengan evaluasi itu barulah bisa diketahui di mana titik lemahnya.

4 Dengan sisa waktu yang ada

pemkot akan melakukan evaluasi, SKPD yang tidak maksimal dalam pengelolaan PAD akan dicopot.

5 Sementara untuk DBH, pemkot

mendesak pemprov untuk secepatnya dicairkan, karena dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan kegiatan

Disambut Sekolah, Dianggap Dapat Tingkat Kualitas

Buat Program, Dosen Mengajar di Sekolah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Malut) melakukan kerjasama dengan sejumlah sekolah baik di tingkat SD maupun SMP di Kota Ternate. Kerjasama yang dilakukan berupa mengirimkan dosen-dosennya untuk mengajar di sekolah.

BELAJAR: Suasana belajar mengajar di salah satu SMP Kota Ternate

ARWANI JUFRI Ternate

KEPALA SDN 38 Kota Ternate Sarjuga mengatakan, melalui program tersebut dosen akan memahami bagaimana cara mengajar dan menghadapi siswa SD dalam kelas. Apalagi yang turun di SD ini merupakan dosen atau tenaga pengajar dengan basic Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). “Dengan program ini, dosen akan mengajar dan berinteraksi langsung dengan siswa SD. Bagaimana cara menghadapi mereka. Nah, dari pengalaman yang didapat dosen akan kembali ke kampus dan menerapkan ke mahasiswanya. Bahwa mengajar siswa SD itu seharusnya begini,” jelasnya.

Baca: MENGAJAR.. Hal 16

DOK. MALUT POST

AROUND TERNATE KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 14

Art: Resayfa Rumra

Kantor Lurah Rua Tampak Seperti Pos Kamling

BUTUH PERBAIKAN: Kondisi Kantor Lurah Rua yang butuh perbaikan. (Maslan/MP)

SEMENTARA ITU Jalan Jadi Alternatif Tempat Pembuangan Sampah

TERNATE – Kantor Kelurahan Rua, kondisinya saat ini terlihat layaknya pos kamling yang ditinggal petugas keamanan Pantauan Koran ini, dibeberapa sudut bangunan kantor lurah, terlihat plafom rusak parah, beberapa helai penutup plafon teruari ke dinding bangunan, bagian cat tembok terlihat tidak beraturan, sementara bagian sisi luar terlihat tumpukan batu yang

direalisasikan.”sebelumnya dari Dinas PU Kota sudah datang dan memantau kondisi kantor lurah beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum direalisasikan,” kata Yunus kepada Malut Post Yunus berharap pembangunan kantor agar dapat dipercepat, mengingat staf dan pegawai di kantor lurah Rua sering keluhkan terkait fasilitas kantor yang tidak layak.”(tr-02/Lid)

merupakan bekas kiriman banjir beberapa bulan lalu.

Yunus Hi Jafar, Lurah Rua kepada Koran ini mengaku, usulan untuk anggaran pembangunan kantor baru bagi kelurahan Rua sudah diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan hingga ke Kecamatan beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini renovasi dan pembangunan kembali kantor lurah belum juga

Enam Bayi Lahir di Tanggal 08-08-2018 Berharap kelak sikap dan perilaku anak ikut seperti tanggal lahir yang cantik Editor : Erwin Syam Peliput : Maslan Adjid TERNATE – Lahir dengan Tanggal bulan dan tahun yang cantik,

merupakan kebanggaan tersendiri bagi orang tua, nah Tepat pada Rabu Tanggl 08 Bulan 08 tahun 2018 kemarin oleh sebagian kalangan dianggap waktu yang cantik jika anak

dilahirkan tahun ini Berdasarkan pantauan Malut Post, dibeberapa rumah sakit dalam Kota Ternate terdapat sedikitnya enam bayi lahir sejak pagi hingga

sore kemarin, Rumah Sakit Chasan Boesoirie misalnya, ada lima bayi yang dilahirkan sejak pagi hingga sore kemarin, kemudian di rumah sakit Islam lingkungan Koloncucu, dirumah sakit ini ada satu bayi laki laki yang dilahirkan Rabu sore.

Nursida Asri salah satu warga Tabam yang melahirkan bayi perempuan saat ditemui Koran ini kemarin menuturkan, sangat bahagia dan terharu karena semua keluarga bisa berkumpul menyaksikan kelahiran putri pertama mereka. “semoga anak yang dilahirkan dengan waktu yang cantik ini, kelak setelah dewasa bisa berprilaku cantik dan berahlak baik, dan tentunya patuh kepada kedua orang tua,” tutur Nursida. (tr-02/Lid)

BERSERAKAN: Tumpukan sampah yang berserakan di bibir jalan. (Maslan/MP)

TERNATE – Mungkin karena kurang pengawasan dan tidak ada yang melarang, warga di kawasan Kalumata Puncak tepatnya di jalan menuju ke Gedung Putih (kediaman Wali Kota red), membandel dengan membuang sampah di bibir jalan Padahal perilaku tersebut sudah dilarang berulang kali oleh pihak terkait, namun warga tetap membuang sampah di bibir jalan, pantauan Koran ini Rabu (8/8) kemarin, jalan tanjakan itu bagian sisi kanan dipenuhi sampah produksi rumah tangga.

Maman warga lingkungan Kalumata Puncak yang ditemui Koran ini mengaku, sampah yang berjejer di sepanjang jalan ini sebenarnya bukan berasal dari warga disekitar kalumata puncak, diduga sampah ini sengaja dibuang oleh warga yang tinggal jauh dari lokasi tersebut. “padahal warga disini sudah melarang agar jangan jadikan jalan sebagai tempat sampah, namun tetap membandel. sebelum membuang sampah, oknum warga ini memantau lokasi terlebih dahulu, saat dirasa aman dan tidak ada yang melihat, mereka kemudian membuang sampah,” certita Maman Maman menambahkan, karena semakin hari sampah semakin bertumpuk, oleh warga sekitar sampah kemudian dibakar. “kami harap ada mobil ukuran mini dari dinas kebersihan untuk dapat mengantisipasi persoalan sampah tersebut,” Tutup Maman. (tr-02/Lid)

PERMATANG LATIHAN JELANG peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus mendatang, Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Paskibraka) terus mempermatang latihan. Latihan yang digelar di lapangan Salero itu dibimbing langsung pelatih dari TNI, Polri dan purna paski.

Maksimalkan PBB, Camat Gelar Rapat Evaluasi

TMMD 102 di Hiri Resmi Ditutup TERNATE - Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 102 Kodim 1501 Ternate yang telah berlangsung selama satu bulan di Kecamatan Pulau Hiri Kota Ternate, Rabu (8/8) berakhir.

Penutupan TMMD ini ditandai dengan upacara yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penanggung Jawab Operasi TMMD yang diwakili oleh Irdam XVI Pattimura Kolonel Arh Karev Marpaung.

Dalam kegiatan penutupan tersebut, Marpaung mengemukakan, kegiatan TMMD merupakan salah satu titik fokus dari pembangunan Nasional, “Melalui pembangunan inilah, potensi yang berada di pedesaan harus dikembangkan dan segala kekurangan harus diatasi guna mencapai pemerataan, pertumbuhan serta kemandirian desa se-

cara berkelanjutan,” kata Marpaung.

Ditambahkan Marpaung, salah satu peran nyata TNI dalam mendukung pembangunan adalah turut serta pada kegiatan TMMD yang ke-102 yang diselenggarakan selama 30 hari, terhitung dari tanggal 10 Juli hingga 8 Agustus 2018 Sementara itu, Dansatgas TMMD Letkol Kav Bambang Sugiyarta, ditemui selepas penutupan menuturkan dengan berakhirnya kegiatan TMMD ke-102 ini, TNI sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama masyarakat Pulau Hiri sehingga pelaksanaan TMMD ini berjalan dengan sukses. “Semoga silaturahmi yang telah terbangun ini dapat kita pertahankan pada masa yang akan datang,”harapnya. (tr-04/Lid)

RAPAT: Peserta rapat evaluasi yang dilaksanakan di kantor Kecamatan. (Maslan/MP)

TERNATE – Untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Rabu (8/8) pagi kemarin, Pemerintah Kecamatan Ternate Tengah gelar rapat evaluasi Rapat yang dihadiri 15 Lurah se wilayah kecamatan Ternate Tengah tersebut, membahas terkait hasil penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang tersebar di 15 kelurahan selama kurun waktu tiga bulan terakhir.

Idris Jamaludin , Kepala Bidang penagihan PBB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate yang menjadi tim evaluasi pada pertemuan tersebut, saat dikonfirmasi menuturkan, evaluasi tiga

bulanan ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan untuk peningkatan penerimaan pajak sesuai target yang di rencanakan, tentunya dengan kendala dan persoalan dilapangan sebagai bahan evaluasi yang nantinya melalui rapat tersebut dicari solusi untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapi guna memaksimalkan progres penerimaan PBB. “melalui evaluasi ini, kami bisa menilai kelurahan mana saja yang telah maksimal serta sudah terealisasi sesuai target dan mana yang belum, kemudian nanti akan ada tim khusus yang dibentuk untuk turun ke

kelurahan agar mengontrol, mengawasi serta merealisasikan yang belum dilaksanakan, sebagai langkah awal, Kecamatan Ternate Tengah kita buka dan evaluasi, selanjutnya kecamatan lain akan menyusul” Terang Idris Sementara itu, Camat Ternate Tengah Abd Haris menambahkan, kegiatan evaluasi ini penting dilaksanakan agar target Pemerintah terkait penerimaan PBB bisa tercapai, “rapat in merupakan agenda tiap semester untuk peningkatan penerimaan PBB, nantnya diharapkan seluruh Lurah agar lebih maksimal dalam merealisasikan pendapatan PBB,” Tutup Abd Haris. (tr-02/Lid))

PENUTUPAN: Upacara Penutupan TMMD ke 102 yang berlangsung di Kecamatan Pulau Hiri kemarin. (Ramlan/MP)

AKADEMIKA KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 15

Kuliah Akuntansi Keuangan Daerah Bersama Sidin Usman SE, M.Ak

Telaah Permasalahan Dana Desa (Bagian I) Sidin Usman SE, M.Ak Dosen Program Studi (Prodi) Ekonomi, Universitas Bumi Hijrah (Unibrah)

TOPIK yang dibahas di edisi kali ini tentang Telaah Permasalahan Dana Desa (Kajian Dana Desa). Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah yang disampaikan Sidin Usman SE, M.Ak, Dosen Program Studi (Prodi) Ekonomi, Universitas Bumi Hijrah (Unibrah). Berikut narasi mata kuliah yang disarikan secara bertutur oleh yang bersangkutan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa menjelaskan, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa.

Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis NGO sama-sama ingin melihat desa dari dekat. Mereka ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini.

Begitu besarnya perhatian para pihak terhadap desa, tidak lain akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah pusat.

Ini menunujukan bahwa Pemerintah serius memajukan desa sekaligus bukti pemenuhan janji politik Jokowi-JK pada masa kampanye Pilpres tahun 2014 lalu.

Otonomi Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan, (Nurcholis,2011:19). Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi

pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pengelolaan Dana Desa (DD), (Nurcholis,2011:19).

Akibat implementasi otonomi desa, pemberian DD oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, di tahun 2016 total dana transfer ke daerah dan dana desa sebasar Rp770,2 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi DD sebesar Rp46,962 triliun atau persentasenya 36,7 persen. Sedangkan, di tahun 2017 dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp764,3 triliun. Khusus untuk DD Rp60 triliun atau persentasenya 36,8 persen (DIPA APBN 2016,2017).

Besarnya dana yang ditransfer ke desa, menjadi tanggungjawab tersendiri bagi pemerintah desa, tentunya pemerintah desa harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desamber.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Besarnya DD serta persoalan dana desa di tingkat pemerintah desa banyak menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait posisi DD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Sekitar 32.000 desa ada kendala teknis administratif yang sangat fatal terutama terkait dengan kemampuan teknokratis desa. Dalam hal laporan keuangan misalnya, ketergantungan terhadap supra desa masih sangat tinggi. KPK menemukan 14 potensi persoalan DD yang dimulai dari Januari 2015. Diantaranya, aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Untuk aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri. (https://nasional.sindonews.com).

Terkait aspek tata laksana, KPK mengungkap beberapa persoalan yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh pemerintah desa. Penyusunan APBDes, sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi, (ww.antaranews.com).

Untuk pengawasan, KPK menekankan agar pemerintah daerah memperhatikan tiga masalah yaitu, efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat yang belum dikelola dengan baik, serta evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas.

Terkait aspek sumber daya manusia, KPK menemukan persoalan berupa adanya potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (www.antaranews.com).

Pada sisi lain, untuk dapat memenuhi asas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan SDM yang mengerti dan siap untuk mengimplementasikan seluruh aturan yang ditetapkan. Dari hasil observasi pada beberapa desa khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya asas-asas pengelolaan keuangan desa, yakni minimnya SDM yang berkompeten masih banyaknya Kades dan Perangkat Desa yang belum memahami bagaimana menyusun RPJM Desa, RKP Desa sampai pada dokumen APBDes (Survei 10 Desa Kecamatan Gane Barat 2017).

APBDes yang fungsi utamanya sebagai dokumen perencanaan, akan menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lemahnya dari sisi perencanaan ini berakibat pada tidak maksimalnya kinerja pemerintahan desa, karena kegiatan yang dilaksanakan tidak bersumber dari analisa perencanaan kebutuhan desa yang tepat, sehingga tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Dengan kondisi desa yang tidak dialiri listrik negara serta akses transportasi yang buruk memberikan dampak sulitnya komputerisasi pengelolaan keuangan dilaksanakan, lemahnya pembinaan pemerintah. Setiap tahunnya, SKPD terkait sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak

BEM Poltekkes Siapkan Tiga Program Prioritas TERNATE – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes) Ternate punya tiga program prioritas.

Lembaga tertinggi di Poltekkes ini membawahi lima organisasi intra kampus yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan dan HMJ Gizi.

Ketua BEM, Muhammad Wiranto Goraahe menjelaskan, ketiga program tersebut telah mencakup semua rancangan baik jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

Diantaranya, sosialisasi pada remaja dan masyarakat terkait dengan kesehatan sesuai bidang ilmunya masingmasing dan untuk program jangka panjang,adalah menyelelnggarakan seminar nasional yang melibatkan seluruh mahasiswa dan profesi yang ada di Poltekkes. ”Ini kita rangkul seluruh

profesi dan kita buat seminar nasional,” katanya, kemarin (8/8). Selain itu, pihaknya juga telah menyusun program pengembangan kualitas mahasiswa.

Program pengembangan kualitas mahasiswa termasuk Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK).

Program ini melibatkan seluruh mahasiswa untuk membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan kedepan yang lebih baik. Dengan harapan, kedepan mahasiswa bisa mengasah diri sehingga mampu menjadi pemimpin yang terbaik. Pihaknya juga bekerjasama dengan KPA Kota Ternate untuk memberantas HIV, kerjasama dengan BNNP untuk memberantas pengedar maupun pemakai. Sejauh ini sebagian program yang telah dicanangkan itu telah terealisasi yakni LDK, sosialisasi perilaku hidup bersih (PHBS) yang diselenggarakan di sekolah-sekolah, kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS

Muhammad Wiranto Goraahe

(KPA) Kota Ternate guna mensosialisasikan kepada masyarakat. ”Insya Allah kedepannya kita akan adakan kegiatan lagi sesuai dengan program yang telah kita canangkan,” tuturnya. (tr-03/nty)

POLTEKES : Perkenalkan Kampus ke Mahasiswa Baru Lewat Kegiatan PKKMB

Jalin Koordinasi dengan Kampus Lain TERNATE – Berbagai cara dilakukan pihak perguruan tinggi untuk mengembangan kampusnya. Baik dari sisi sarana prasarana, akademik, maupun program kemahasiswaan.

Untuk mendukung hal tersebut, tentu harus melibatkan semua pihak yang

ada di kampus termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Hal inilah yang dilakukan BEM Poltekkes Ternate dengan melakukan sinkronisasi program perguruan tinggi untuk mengembangkan Poltekkes Ternate. Untuk diketahui, BEM Poltekes

yang masuk ke organisasi tingkat nasional yakni Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Indonesia (FORKOMPI). Organisasi ini di bawah naungan Kementrian Kesehatan yang membawahi seluruh Poltekkes yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan programnya, organisasi ini terjun langsung bersentuhan dengan masyarakat. ”Seperti halnya kemarin hari keluarga nasional, dalam dekade terakhir yang kita jalankan serentak di seluruh Indonesia,” katanya.

Dengan memanfaatkan organisasi FORKOMPI ini, pihak BEM Poltekkes Ternate juga melakukan MoU dengan perguruan tinggi lainnya yang ada di Maluku Utara.

Dengan adanya organisasi nasional ini juga, pihak BEM Poltekkes Kemenkes Ternate lebih leluasa untuk melakukan program-program upaya pengembangan kampus dari sisi kemahasiswaan. ”ini adalah upaya kita di BEM dan Forkompi untuk bagaimana mengembangkan perguruan tinggi,” terangnya. (tr-03/nty)

Kades atau perangkat desa yang tidak paham substansi dari pembinaan yang dilakukan.

Dari kelemahan-kelemahan di atas, maka saat ini masih sangat diperlukan pembinaan yang intensif terhadap Kades dan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa, di samping perlunya perbaikan sarana dan prasarana desa serta peningkatan kualitas dan kuantitas sehingga kedepannya profesionalitas penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa akan tercapai. Faktor yang lazim mempengaruhi kinerja pemerintah desa sebagai berikut. Pertama, belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedua, sistem pengendalian internal belum berjalan dengan baik, diantaranya pemerintah daerah, camat, pendamping dana desa belum maksimal melakukan pendampingan pengelolaan dana desa dengan baik. Ketiga, belum memiliki dukungan sarana dan prasarana yakni keterbatasan alat elektronik berupa laptop, komputer untuk menunjang pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Keempat, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APBDes dengan besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Menurut Gillies (1996:13), peran dan proses kerja mereka, dituntut oleh suatu manajemen profesi yang akurat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengarahan, pengawasan dan evaluasi.

Gibson (1992:25), mengemukakan bahwa ada tiga variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan/pegawai: Pertama adalah variabel individu yang dapat berupa pengetahuan , keterampilan, status mental, kondisi fisik,tingkat status sosial dan lain-lain.

Kedua adalah variabel organisasi yang dapat berupa struktur ogranisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, imbalan dan lain-lain, dan Ketiga adalah variabel psikologi yang dapat berupa sikap, keprinadian, persepsi, motivasi dan lain-lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi ini,tentu dapat ditemukan pada pemerintah desa.

Itulah ulasan mengenai dengan Telaah Permasalahan Dana Desa (Kajian Dana Desa Bagian I), semoga bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama. Nantikan Bagian II pada edisi berikutnya. (tr-03/nty)

Pengelolaan Anggaran Sekolah Digugat TERNATE – Pengelolaan anggaran sekolah di SMAN 10 Kota Ternate dikeluhkan. Keluhan ini disampaikan para guru saat bertandang ke Malut Post, kemarin (8/8). Menurut mereka, pengelolaan dana sekolah seperti Bantuan Operasional sekolah (BOS) tidak melibatkan perangkat sekolah seperti guru, tim BOS sekolah dan komite sekolah. ”Harus tiga komponen ini duduk bersama dan buat kesepakatan dalam rapat untuk belanja dana BOS, namun hal ini tidak dilibatkan,” ungkap salah satu guru yang namanya enggan dikorankan.

Selain BOS, mereka juga mengungkapkan ada ada satu guru yang sudah enam bulan tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) selama enam bulan. Menurut mereka, masalah tersebut karena kesalahan sekolah yang tidak mengirim data ke pusat. Sebab, guru tersebut sudah mengadu ke pihak Kementerian Pendidikan Nasional dan ternyata dokumennya tidak ada. ”Padahal tunjangan profesi guru ini sudah diterima kurang lebih sembilan tahun, kok masa ada kesalahan.

Karena dari pihak sekolah mempermasalahkan tahun kelahiran, padahal tahun kelahiran sudah diperbaiki,” jelasnya.

Masalah lainnya adalah uang makan nimun (mami), kabarnya dana tersebut dianggarkan di sekolah senilai Rp500 ribu per bulan untuk tiap guru akan tetapi, yang diterima baru bulan Juli dan itu nilainya hanya Rp220 ribu. ”Semua sekolah Rp500, hanya SMAN 10 saja yang paling rendah dan itu sejak Januari hingga Juni, katanya sebelum bulan Juli itu hangus.

Disini kami mempertanyakan uang itu dikemankan,” kesalnya.

Selain itu soal honor guru honorer juga sering terlambat, bahkan dibayar cicil. Padahal SMA Negeri 10 punya banyak siswa. ”Untuk itu kami meminta agar dana BOS diaudit, kami juga mendesak kepada Kadikbud Provinsi agar mengevaluasi bendahara sekolah maupun pihak operator. Karena sudah melakukan kesalahan namun

kepala sekolah tetap saja mempertahankan mereka,” pinta mereka.

Sementara Kepsek SMA Negeri 10 Kota Ternate, Taher Hayat saat dikonfirmasi menegeskan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dengan pengelolaan dana BOS. Menurutnya, untuk dana BOS, Kendala yang dihadapi adalah pencairan dana BOS tidak tepat waktu. Untuk pengelolaannya tetap transparan. Terkait dengan sertifikasi guru yang belum diterima selama enam bulan, dirinya menjelaskan bahwa yang bersangkutan dulu masih sistem manual itu berjalan lancar, hanya saja sekarang, system input data atau dokumen guru itu secara online.

Menurutnya, syarat pembayaran itu dari pusat melalui data yang keluar dari sistem yang terinput. Hanya mungkin ada kesalahan data yang diinput. ”Karena memang ada perubahan tahun kelahiran di dokumen bersangkutan, inilah kendalanya. Kami sementara ini mengupayakan agar dua triwulan ini segera terbayar dengan perbaikan dokumen tersebut,” urainya.

Masalah belum terbayarnya sertifikasi profesi ini juga karena persoalannya Dapodik di sekolah dan BKN itu berbeda. Dirinya sebagai pimpinan merasa tidak berhasil kalau sampai sertfikasi profesi itu belum juga terbayarkan. Untuk itu pihaknya bekerja keras untuk mengupayakan dan tinggal menunggu sinkronisasi perbaikan data kelahiran tersebut.

Terkait dengan Mami, pihaknya sudah mendatangkan tim pusat untuk menjelaskan, sebab dirinya mengambil langkah juga harus hati-hati karena berkaitan dengan hukum. Uang Mami ini tidak dianggarkan di provinsi, n amun melalui sumbangan orang tua. Sumbangan itu bukan hanya makan minum akan tetapi juga setiap kegiatan maupun kunjungan. ”Sementara untuk honor guru honor yang terlambat itu tentu karena tergantung penarikan iuran.

Karena guru honor ini kan kebijakan sekolah, bukan Diknas,” terangnya. (tr-03/nty)

SAMB MAJANG KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 16

SERING MACET Kawasan jalan di depan SMPN 1 Kota Ternate sering terjadi macet, ini dikarenakan, parkiran kendaraan yang tidak teratur di dua arah yang berlawanan. Akibatnya kondisi jalan yang kecil itu semakin sempit, otomatis kemacetan tak bisa dihindari. Rabu (8/8) HIZBULLAH MUJI MALUT POST

Pengalihan SMA/SMK Belum Dilakukan TERNATE – Salah satu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beberapa bulan lalu, yakni pengalihan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Malut.

Soal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ibrahim Muhammad mengaku, pihaknya sudah menyiapkan berita acara penyerahan.

Namun masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi.” Saat ini tinggal data guru saja, sementara kami masih lakukan pendataan, rencana bukan hanya gedung, tetapi guru juga akan dialihkan, kami optimis Agustus ini sudah bisa diserahkan,” ujarnya.

...DOI Samb Hal. 13

Kondisi ini membuat pemkot pusing karena harus memangkas sejumlah kegiatan. Selaku wakil rakyat memiliki kewenangan beranggaran, DPRD harusnya bersamasama pemerintah memikirkan untuk menekan tingginya angka defisit tersebut.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, usulan DPRD yang disam-

...PAD Samb Hal. 13

“Setiap triwulan kita bisa tahu capaiannya berapa besar, karena perhitungan target sesuai potensi yang ada.

Kalau tidak capai artinya, pengawasan lemah,” ujar Wakil Wali Kota Ternate, Abdullah Tahir, kemarin (8/8).

Menurut Abdullah, setiap bulan harusnya pimpinan SKPD pengelola PAD melakukan evaluasi, mengapa target yang ditetapkan tidak terpenuhi. Dengan evaluasi itu barulah bisa diketahui di mana titik lemahnya, dengan begitu perbaikan bisa langsung dilakukan.”

Dengan sisa waktu yang ada kita nanti akan evaluasi, hal ini juga sudah disampaikan pak wali,” tandasnya.

Bila dibandingkan, tahun lalu, lanjut

Terpisah, Sekretaris Kota M Tauhid Soleman mengaku, pengalihan SMA/ SMK akan segera dilakukan dalam waktu dekat, tak hanya SMA/SMK saja.

Tapi, seluruh temuan berupa administrasi maupun kerugian negara akan diselesaikan.”Yang jelas kami komitmen bisa tuntaskan temuan tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Abdullah Tahir berharap, SKPD yang belum menindaklanjuti temuan BPK agar segera ditindaklanjuti. Apalagi waktu untuk melakukan pengembalian sudah sangat singkat.

Jika tidak ditindaklanjuti akan berpengaruh pada opini BPK, dan bisa

Pengadaan Kendaraan Dinas Lurah Terancam

ABDULLAH Tahir

dikenai sanksi.” Soal temuan kelebihan pembayaran tunjangan di DPRD juga tetap harus dikembalikan. Tidak ada alasan untuk tidak menindaklanjuti temuan itu,” tukasnya. (cr-05/rul)

paikan dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) DPRD justru meminta penambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp 5 miliar. Langkah ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua DPRD Merlisa yang meminta anggaran perjalanan dinas harus dipangkas untuk menekan angka defisit.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) M Tauhid Soleman, mengakui adanya usulan dari DPRD. Namun Tauhid berkelit jika hal itu baru sebatas usulan dan masih dalam

Abdullah, perolehan PAD tahun jauh lebih maksimal dari tahun ini. Karena itu, saat evaluasi nanti, pimpinan SKPD pengelola PAD yang berkinerja buruk akan diganti.

Sementara itu terkait Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan II yang hingga kini belum dicairkan Pemprov Malut, mendapat desakan petinggi pemkot.

Sekretaris Kota M Tauhid Soleman mendesak, Pemprov Malut segera melakukan pencairan, apalagi saat ini sudah masuk triwulan III. “Banyak kegiatan yang sudah jalan, tentu pemkot sangat membutuhkan sumber pendapatan dari DBH,” tukas Tauhid.

Terpisah, Wakil Wali Kota Abdullah Tahir menyampaikan desakan yang sama. Kata Abdullah, DBH adalah hak

tahap pembahasan.”

Masih ada pembahasan lanjut.

Kondisi anggaran yang defisit seperti saat ini tentu akan dipangkas, kita tidak mungkin biarkan APBD tidak sehat dengan mempertahankan anggaran tersebut,” ujar Tauhid yang juga Sekkot Ternate ini.

Seluruh SKPD, kata Tahuhid, sudah sepakat untuk dilakukan pemangkasan. Dalam waktu dekat dilakukan pembahasan, tentu akan ada rasionalisasi anggaran untuk menekan de-

TERNATE – Kondisi defisit anggaran akan berpengaruh pada pemangkasan sejumlah kegiatan. Salah satunya kegiatan pengadaan kendaraan dinas lurah yang melekat di bagian Umum dan perlengkapan Seda Kota Ternate. Item kegiatan ini terancam akan dipangkas TAPD. Kabag Perlengkapan Arwan Andili saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengadaan 25 unit kendaraan roda dua untuk operasional lurah yang belum memiliki kendaraan.

Namun dari 25 unit itu, kemungkinan yang bisa diakomodir hanya 15 unit saja bila nantinya terjadi pemangkasan.

Meski begitu Arwan mengaku hingga

kini belum ada informasi apakah sudah dipangkas atau belum.” 25 unit kendaraan itu kita anggarkan sebesar Rp 500 juta, kalau dilakukan pemangkasan maka tidak semua lurah yang belum memiliki kendaraan bisa diakomodir,” terangnya.

Kata Arwan hingga kini pihaknya belum melakukan pengadaan karena dari E Katalog belum menayangkan harga pengadaan. Selain 25 unit kendaraan roda dua. Dia mengaku, tahun ini pemkot juga melakukan pengadaan satu unit mobil Toyota Inovva Q untuk wakil wali kota yang akan untuk ditempatkan di mes perwakilan Pemkot di Jakarta.”Anggarannya sekitar Rp 450 juta,” akunya. (cr-05/rul)

fisit yang mencapai Rp 53 miliar itu.”

Pendapatan kita juga tidak maksimal karena itu harus ada rasionalisasi anggaran,” tukasnya.

Sementara soal, adanya sejumlah pimpinan SKPD yang bersikeras untuk tidak dilakukan pemangkasan, Tauhid menegaskan, pemangkasan tetap akan dilakukan merata di seluruh SKPD.” Mereka tidak punya kewenangan untuk melarang pemangkasan.

TAPD tidak mungkin membiarkan APBD tidak sehat. Jadi pemangkasan

tetap akan dilakukan termasuk yang usulan dari DPRD,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Abdullah Tahir menegaskan, usulan yang diajukan DPRD tetap harus dilakukan pemangkasan, karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk diakomodir.

“Pemangkasan ini dilakukan merata, termasuk untuk usulan DPRD. Kalau kita paksakan, mau ambil uang dari mana,” pungkasnya. (cr-05/rul)

pemkot yang harus diberikan pemprov, karena itu harus diberikan, sebab item DBH merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBD.” Kami berharap pencairannya bisa dilakukan segera,” desaknya.

Senada Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, DBH sangat dibutuhkan pemkot, jika pencairannya dilakukan terlambat maka sangat mengganggu kegiatan pemkot. Karena itu Burhan berharap Pemprov Malut memiliki itikad baik untuk segera mencairkan dana tersebut. ”Selain DAU dan PAD. DBH merupakan item pendapatan yang dihitung masuk saat penyusunan APBD, jadi kalau tidak cair sangat menghambat, apalagi banyak kegiatan sudah jalan sampai saat ini,” pungkasnya. (cr-05/rul)

...GURU Samb Hal. 13

“Seleksi akan dilakukan pada 11-18 Agustus. Kita butuh banyak perlengkapan seperti baju adat, baju olahraga, kemeja batik dan jas hitam, itu semua butuh biaya. Pemprov minta kami pakai dulu uang pribadi atau pinjam, nanti setelah pulang dari kegiatan baru dilakukan pengembalian,” sesal satu guru berprestasi Kota Ternate yang meminta namanya ditulis dengan Inisial BA pada Malut Post, Rabu (8/8).

Menurutnya, para guru berprestasi itu akan membawa nama baik Malut di tingkat Nasional, harusnya ada perhatian sebelum keberang-

...PGRI ...DIKBUD Samb Hal. 13

Karena itu jika ada sekolah yang belum dicairkan bosda selama 4 bulan, dia mengaku tidak tahu.” Kami cairkan anggaran sesuai permintaan, kalau ada sekolah yang belum dapat sampai em-

pat bulan kami tidak tahu,” tandasnya.

Menurut Iksan, jika belum ada pencairan hingga empat bulan, kemungkinan masalahnya ada pada Dikbud, bukan di keuangan.” Pasti masalahnya ada di Dikbud bukan di kami,” terangnya.

Sementara terkait pencairan Bosda untuk bulan Juli, Iksan mengaku hingga

kini belum dikeluarkannya Surat Penyediaan Dana (SPD). Meski begitu akan diupayakan, agar bisa diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama.”

Dalam waktu dekat akan kita proses untuk Bosda bukan Juli, saat ini kami masih dahulukan pencairan dana untuk PAUD,” akunya.(cr-05/rul)

Samb Hal. 13

Pengangkatan kepala sekolah menurutnya, dilakukan oleh kepala daerah adalah legal. Hanya saja, yang perlu dilakukan kepala daerah adalah membuat kegiatan Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). ”Jadi kepala sekolah yang belum memiliki NUKS pemerintah daerah punya kewajiban untuk melakukan kegiatan PKKS, agar kepala sekolah yang belum miliki NUKS segera mendapatkannya,” terang Saleh.

Kepala daerah yang punya kewajiban menyelenggarakan kegiatan PKKS itu maksudnya adalah, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kepala sekolah yang belum miliki NUKS.

...MENGAJAR Samb Hal. 13

Selain di SD, para dosen ini juga mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate. Di sana para dosen belajar bersama dengan guru-guru dan siswa pendidikan Bahasa Ing-

katan, bukan malah menyuruh guru-guru meminjam uang.” Untuk keberangkatan ini tiket kami saja dibantu pihak sekolah, perhatian dari Pemprov hampir tidak ada sama sekali,” bebernya. Seray mengaku, pada ajang seleksi itu mereka akan melewati beberapa tahap tes mulai dari wawancara, tes pedagogik, akademik dan potopolio serta presentasi karya ilmiah.

“Jika semua tahap itu juri menyatakan lolos. Maka, guru tersebut akan dinyatakan sebagai guru berprestasi Nasional 2018. Meski, tidak ada perhatian dari Pemprov kami akan berupaya untuk menjadi yang terbaik di ajang seleksi nanti,” pungkasnya (mg-01/rul). ”Yang harus disoroti Ibu Nurlela itu, harusnya mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran dalam APBD agar kepala sekolah bisa mengikuti kegiatan PKKS supaya bisa memiliki NUKS, bukan malah mendesak kepala sekolah diberhentikan,” sesalnya.

Menurut Saleh, untuk mendapatkan NUKS sesuai aturannya dibiayai melalui APBN, APBD atau secara mandiri, namun sudah ada edaran baru, jika guru tidak bisa lagi mengikuti pelatihan kinerja kepala sekolah dengan biaya mandiri. ”Jadi pemerintah wajib mengalokasikan anggaran tersebut agar kepala sekolah bisa ikut pelatihan, karena dalam edaran kemendikbud yang baru itu sudah jelas,” pungkasnya. (cr-05/rul) gris. Pembelajaran dilakukan dengan diawali guru kelas mengajar dan diperhatikan oleh dosen, kemudian dilakukan sebaliknya.” Program seperti ini baiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tambah kepala SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate Saiful Hasan. (mg-01/rul)

OPINI

KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 17

Art: Resayfa Rumra

Transparansi APBDes

SIKAP DANA DESA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN SEJAK digulirkan 2015 lalu, Dana Desa (DD) sontak menjadi salah satu bahan diskusi yang paling hangat dibincangkan. Tak hanya di ruang-ruang formal, diskursus soal DD juga diperbincangkan hingga pelosok-pelosok desa. Di tahun pertama, pemerintah pusat menggelontorkan DD sebesar Rp 20,76 triliun, tahun berikutnya 2016 volume DD dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 46,9 triliun, angka itu terus menajak menjadi Rp 60 triliun di 2017 dan yang terakhir pada 2018 ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 120 triliun untuk DD. DI Maluku Utara sendiri sejak di mulainya pengalokasian DD tahun 2015, Provinsi Maluku Utara mendapat DD sebesar Rp 291 miliar pada tahun 2015. Di tahu 2016 meningkat menjadi Rp 653 miliar. Angka itu terus bertambah pada 2017 sebesar Rp 832 miliar dan pada 2018 sebesar Rp 786. DD di Malut sendiri dialokasikan untuk 1.063 desa yang tersebar pada 8 kabupaten dan 1 kota.

Besaran pengalokasian DD di tiap desa juga berbeda, disesuaikan dengan luas desa dan penduduk, tingkat kemiskinan serta letak geografis desa. Semakin jauh desa, terisolir dan tingkat kemiskinannya tinggi maka peluang desa itu untuk memperoleh DD jauh lebih besar. Rata-rata desa di Malut memperoleh DD pada kisaran Rp 700 hingga Rp 1 miliar lebih.

Pengalokasian anggaran itu belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumber anggarannya dari APBD. Besarnya pengalokasian DD, selain mendatangkan banyak manfaat, tak jarang persoalan DD ini justru menimbulkan masalah. Perebutan pucuk pimpinan (kepala desa) menjadi lebih hangat. Bahkan tak jarang dari proses pilkades menimbulkan disharmonisasi masyarakat di desa. Tak bisa dipungkiri keberadaan dana desa, cukup banyak merubah wajah desa. Namun sangat disayangkan banyak juga yang menimbulkan masalah. Mulai dari aksi protes warga terhadap pengelolaan DD yang tidak transparan, saling pecat antara aparat desa, program yang dianggap tidak tepat sasaran bahkan hingga persoalan hukum. Hal ini merata terjadi di 9 kabupaten/kota yang mengelola DD. Sudah puluhan bahkan mungkin ratusan kepala desa harus berurusan dengan aparat hukum terkait pengelolaan DD yang bermasalah.

Di tengah banyak problem yang mengelilingi pengelolaan DD, toh masih ada perubahan yang kita rasakan terjadi di desa. Walau sebenarnya jika pengelolaan DD dilakukan dengan lebih baik lagi maka desa-desa akan lebih maju dan pastikan lebih mandiri, tidak seperti saat ini. Desa akan benar-benar menjadi kekuatan negara. Karena desa-desa kita, memiliki segalanya. Kita bisa bayangkan jika pengembangan sektor pertanian saja dilakukan dengan baik melalui pengelolaan DD, maka desa akan mampu menyediakan stok pangan yang berlebihan, tidak perlu lagi harus mengimpor beras dan berbagai komuditi dari luar negeri. Jika anggaran DD yang besar itu di kelola dengan baik, maka tingkat kemiskinan di desa mudah dientaskan. Pemuda-pemuda desa tidak perlu lagi mencari peruntungan di kota, karena di desa telah ada segalanya.(*)

Kewajiban Hukum “Yang Tidak Wajib” PADA era Presiden Jokowi, desa mendapat perhatian khusus. Alhasil, tak tanggung-tanggung Pemerintah Pusat melalui APBN menggelontorkan dana desa yang tidak sedikit.

Pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, pada tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun. Dana desa merupakan implementasi dari program pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran sekaligus skenario awal mengganti program yang sudah ada yaitu program PNPM sehingga menutup beberapa peluang pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah.

Mengelola dana desa terlihat gampang-gampang sulit, atau paling tidak ngeri-ngeri sedap. Dengan angka yang fantastis, kepala desa dan perangkatnya tidak mengelola secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka harus berurusan dengan hukum. Namun jika dikelola secara baik maka desa tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi warga desa baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang lebih baik. Bisa dibilang ini seni kemungkinan!

Hal yang menjadi atensi publik dari Dana Desa ini adalah aspek keterbukaan (transparansi) oleh Pemerintah Desa. Jika diperhatikan, hampir setiap hari pemberitaan oleh media cetak di Maluku Utara tidak terlepas dari isu keterbukaan Dana Desa oleh pemerintah desa, bahkan karena dianggap tidak transparan memicu aksi pemalangan kantor desa oleh warga serta pelaporan ke pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Hal ini beririsan juga dengan pengamatan sehari-hari penulis di lapangan bahwa masih banyak pemerintah desa di Maluku Utara yang sengaja tidak melakukan publikasi dana desa sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa kepada publik. meskipun ada catatan lain bahwa ada juga bukan karena sengaja tetapi murni belum paham terkait kewajiban para kepala desa yang diatur dalam regulasi.

Di lain pihak pemerintah juga terlihat belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa yang tidak transparan, bisa karena alasan anggaran pengawasan, letak geografis dan

Aspirasi Pembaca

Alfajrin A. Titaheluw Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara

sumber daya manusia yang terbatas.

Fenomena ini menggelitik dan merisaukan sehingga penulis mengangkat diskursus ini.

Kewajiban Hukum Secara institusional, pemerintah desa merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi yang ada dalam penguasaannya kepada publik/ masyarakat setiap saat terkecuali informasi yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu informasi yang dikelola oleh pemerintah desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga wajib untuk diinformasikan kepada masyarakat.

Kewajiban pemerintah desa sebagai badan publik ini diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; serta Pasal 52 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah)”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus tunduk dan patuh tidak hanya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga pada AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Dalam AAUPB, salah satu asas yang wajib dipatuhi adalah asas keterbukaan yang dalam bahasa yang umum disebut sebagai transparansi. AAUPB (Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik) dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dapat kita jumpai dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (vide pasal 3) dan UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 10). Dengan dilaksanakannya asas umum ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kepatuhan terhadap AAUPB, dalam hal ini asas keterbukaan pun berlaku pada pemerintahan paling bawah yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga Kepala Desa dan perangkatnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang (onrecht matige overheidsdaad) atau setidak-tidaknya abuse of power, sebab asas ini ditegaskan secara jelas pasal 24 huruf d UU 6/2014 Tentang Desa.

Lalu bagaimana bentuk implementasi asas keterbukaan ini? Bentuknya melalui APBDes oleh pemerintah desa. Publikasi ini merupakan manifestasi yuridis atas penyelenggaraan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Sehingga publikasi APBDes dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam berbagai ketentuan kewajiban transparansi ini secara konstitusional dilakukan terhadap dua pihak yakni masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terlepas dari kewajiban serupa oleh pemerintah desa kepada kepala daerah dan/ atau institusi negara lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap masyarakat, bentuk transparansi tersebut dilakukan secara tertulis melalui penggunaan media informasi papan pengumuman dan/ atau baliho, radio komunikasi dan media informasi lainnya (vide pasal 26 ayat (4) huruf f dan p, pasal 27, pasal 82 UU 6/2014 Tentang Desa jo pasal 52 PP 43/2014 Tentang Desa sebagimana diubah dengan PP 47/2015 jo pasal 2 ayat (1) dan pasal 40 Permendagri 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo pasal 10 dan pasal

11 Permendagri 46/2016 Tentang Laporan Kepala Desa). Sedangkan untuk BPD dilakukan menggunakan mekanisme Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun yang disampaikan oleh Kepala Desa 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 27 dan pasal 55 UU 6/2014 Tentang Desa jo pasal 48 dan pasal 51 PP 43/2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP 47/2015 jo pasal 8 Permendagri 46/2016 Tentang Laporan Kepala Desa). Apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban hukum tersebut di atas, maka yang bersangkutan diberikan sanksi kategori ringan seperti sanksi administratif berupa teguran dan sanksi kategori berat berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen.

Konklusi Kewajiban normatif terkait kewajiban transparansi oleh pemerintah desa di atas, harus dipandang sebagai perisai bagi bangsa dan negara dalam menciptakan landasan yang kuat bagi pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan hukum semata, seolah kewajiban hukum telah berubah menjadi “tidak-wajib” hukum, artinya dilakukan baik dan kalaupun tidak juga tidak masalah.

Oleh karenanya paradigma ini harus dirubah, semua para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terutama para kepala desa dan perangkatnya harus berkomitmen dan konsisten melaksanakan kewajiban hukumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan karena itu merupakan hak konstitusional masyarakat desa yang tidak bisa dilanggar.

Selain itu, Kepala Daerah melalui OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan secara maksimal dan merespon secara cepat dan tepat terhadap aduan masyarakat mengenai tidak transparannya pemerintah desa. Akhir kata, hukum harus dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas (inde datae leges be fortior omnia posset) dan keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya (Justitia est ius suum cuique tribuere).

Wassalam.. (*)

Redaksi menerima kiriman opini serta surat pembaca anda. Ketik dua spasi pada kertas HVS dan kirimkan ke alamat redaksi Jl. Hasan Esa, Takoma.

Telp. (0921) 3127055 atau melalui Email: birocenter@ yahoo.com.sg, Sertai foto copy kartu pengenal anda. Tulisan maksimal 2 page dengan poin huruf 12. disertai dengan foto Penulis beresolusi baik. Redaksi juga menerima kiriman SMS. Anda dapat mengirimkan permasalahan pembangunan di sekitar anda melalui nomor : 081356722755. Jika tulisan anda melebihi page yang ditetapkan, maka redaksi berhak mengedit/menyesuaikan.

MK, Pemilu dan Contempt of Court

O m Faduli

TELEPON PENTING

Polda Malut (Pelayanan)

3126110

(0921) Polda Malut (Pelayanan)

Polres(0921) Ternate3126110 (Pelayanan)

3121110

Polres(0921) Ternate (Pelayanan)

(0921) 3121110 UGD RSUD Ternate UGD RSUD Ternate (0921) 3124118

(0921) 3124118 Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran

(0921)

3124113

(0921) 3124113 PLN Ternate (Gangguan) PLN Ternate (Gangguan)

3121272 3121272 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 PDAM (Gangguan) (0921) 3123294 Telkom Telkom Informasi Informasi 108 108 (0921) (0921)

PERATURAN perundang-undangan memiliki beberapa syarat penting agar pemberlakuannya dapat dijalankan secara maksimal. Secara sosiologis, peraturan perundangundangan semestinya memenuhi kehendak yang hidup di lingkungan sosial masyarakat. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan haruslah memiliki nilai kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk yang terakhir dikenal dengan asas lex superior derogat legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan yang lebih rendah.

Dalam hal peraturan perundangundangan tersebut diketahui bertentangan, maka dapat dilakukan Judicial Review (uji materi) yang diajukan melalui gugatan dan keberatan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan yang berbeda.

Mahkamah Agung, sesuai dengan Pasal 24A ayat [1] UUD 1945, bertugas mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang.

Sementara Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat [1] UUD 1945, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Secara garis besar, untuk lebih mudah dipahami, dalam konteks perbin-

Malut Post ALAMAT REDAKSI : Jalan MS Djahir, Takoma - Ternate, Telp (0921) 3127055, Fax (0921) 3127205 E-mail:editor@malutpost.co.id - iklan@malutpost.co.id

PEMBINA : Dahlan Iskan KOMISARIS UTAMA: Imawan Mashuri KOMISARIS : Urief Hassan DIREKTUR UTAMA : M. Tauhid Arief DIREKTUR : Faisal Djalaluddin DEWAN REDAKSI : Ketua: Ismit Alkatiri; Anggota: Muhammad Syadri, Bukhari Kamaruddin, Irman Saleh, Muhammad Nur Husen, Ika Fuji Rahayu, Erwin SyamPEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Ika Fuji Rahayu

Bakhrul Amal Pemerhati Sosial

cangan umum, Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian terhadap Peraturan Daerah Kota apabila peraturan tersebut diduga bertentangan dengan suatu Undang-Undang. Di lain hal, Mahkamah Konsitusi betugas untuk menguji peraturan perundang-undangan, seperti beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kedua putusan lembaga kehakiman tersebut harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tulisan ini akan difokuskan kepada putusan Mahkamah Konstitusi.

Utamanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilu. Hal tersebut perlu diuraikan dengan lebih jelas agar masyarakat memperoleh edukasi dan informasi menjelang Pemilihan Umum di tahun 2019 nanti. Terlebih, dalam beberapa hari ini, putusan tersebut kemudian menimbulkan polemik yang cenderung mengarah kepada tindakan contempt of court.

Uji Materi UU Pemilu

itu maka pengurus partai politik, yang semula dikecualikan dari frasa ‘pekerjaan lain’, tak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Konsekuensi logisnya maka bagi pengurus partai politik yang tetap ingin mendaftarkan diri, yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Selanjutnya putusan yang kedua yakni putusan MK Nomor 31/PUUXVI/2018 terkait Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai jumlah PPK dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Melalui putusan itu, Makhamah Konstitusi memutus bahwa jumlah anggota PPK dan KPU Kabupaten/Kota jumlahnya dikembalikan dari tiga orang menjadi lima orang. Adapula selain jumlah PPK dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, putusan itu pun menyoroti frasa ‘hari’ dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimaksudkan ‘hari’ adalah ‘hari kerja’.

Pelaksanaan Putusan

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah memutus dua uji materi mengenai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. Putusan pertama atau putusan Nomor 30/ PUU-XVI/2018, adalah mengenai uji materi Pasal 182 huruf I UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait dengan frase ‘pekerjaan lain’. Atas putusan

Dua penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu serta para peserta Pemilu setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka, wajib melaksanakan putusan tersebut. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes).

Amanat putusan itu bersifat mengikat

SMS Pembaca

REDAKTUR PELAKSANA : Jufri Duwila KOORDINATOR LIPUTAN : Fahrul Marsaoly KOORDINATOR KREATORIAL : Muhammad Nur Husen REDAKTUR : Bukhari Kamaruddin, Muhammad Nur Husen, Sunarti, Irman Saleh, Ika Fuji Rahayu, Jufri Duwila, Fahrul Marsaoly, Haiyun Umamit, Erwin Syam, Fahruddin Udi, Abdullah Dahlan Conoras (Nonaktif), PENGEMBANG ANAK PERUSAHAAN : Purwanto Ngatmo REPORTER : Rusdi Abdurahman, Hasbi Konoras, Abd. Yahya Abdullah, Gunawan Tidore, Mahfud Husen, Maslan Adjid, BIRO WASHINGTON : Maydi Pakasi BIRO TIDORE : Fahrudin Abdullah BIRO HALUT : Ridwan Arif BIRO HALTENG : Wahyudin Madjid

BIRO HALBAR : Samsudin Chalil BIRO MOROTAI : Fitrah A. Kadir BIRO HALSEL : Samsir Hamajen BIRO HALTIM : Muhamad Kabir BIRO KEPSUL : Ikram Salim FOTOGRAFER : Hizbullah Muji IT : Taher Marsaoly SEKRETARIS REDAKSI :Ari Sunarti MANAGER ARTISTIK & PERWAJAHAN : M. Ikhsan Ali DESAIN GRAFIS : Budi Santoso, STAFF : Muhammad Rizky, Mastu, Fadly Alhadar MANAJER UMUM/KEUANGAN : Mila Ariani STAFF : Rugaya Hamaya, Azis Dali

Wartawan Malut Post dilengkapi tanda pengenal dalam menjalankan tugas jurnalistik. Apabila ada keraguan terhadap identitas wartawan di lapangan, silakan menghubungi Sekretaris Redaksi 0821-9552-8546

yang apabila tidak ditaati maka dapat dikategorikan melanggar putusan.

Pelanggaran putusan tersebut tentunya mengakibatkan konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Tidak dijalankannya putusan itu pun bisa dikategorikan sebagai tindakan Contempt of Court atau menghina peradilan. Tidak menjalankan putusan tersebut bisa dilakukan dalam dua hal. Tidak menjalankan dari arti sebenarnya, yakni tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (Disobeying Court Orders) dan tidak menjalankan dengan dibubuhi pelecehan terhadap integritas hakim (Scandalising The Court) atau produk putusan hakim, yakni perbuatanperbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (SubJudice Rule).

Penjelasan mengenai contempt of court ini dapat kita temukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang berbunyi:“.... menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court...”. Adapun konsekuensi pidana atas itu baru diwacanakan untuk diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni di Pasal 328 dan Pasal 329 RKUHP. (*)

MANAJER PERSONALIA : Deddy Dano Dasim MANAJER PEMASARAN : Rustam La Ode Nuru (Non Aktif) KOORDINATOR : Ahmad Dahlan STAFF : Leli Mahmud, Selly Jaya Sari, Ruslan Amaturi, Ahda Hamid MANAJER IKLAN : Ako La Owi, STAFF : Jalal Husen, Firdha R Barakati, Imelda, Suhardiman Suherman DESAIN IKLAN : M. Ikhsan Yusuf MANAGER PERCETAKAN : Jan Gimon STAFF : Febryanto, Ijal, Junaidi PENERBIT: PT. Ternate Cemerlang PEMASANGAN IKLAN: Hitam Putih (BW): Rp 30.000/mmk.

Warna (FC): Rp 40.000/mmk.

HARGA ECERAN: Rp 5.000/Eks HARGA LANGGANAN: Rp 120.000/bulan

EKONOMI BISNIS KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 18

Harga Emas Turun

o

MINIM PENGUNJUNG: Kondisi toko emas mantap saat dikunjungi salah satu konsumen, Rabu (8/8) kemarin. Harga emas menurun karena daya beli masyarakat melemah

IMPOR RI Berpotensi Jadi Importir Kopi JAKARTA- Pertumbuhan produksi kopi di Indonesia tercatat masih lesu, yakni sebesar 0,3 persen. Produktivitas kopi petani kini sekitar 0,53 ton per hektare dari total potensi sebesar 2 ton per hektare untuk kopi robusta dan 0,55 ton per hektare dari total potensi 1,5 ton per hektare untuk kopi arabika.

Padahal, Indonesia adalah negara yang memiliki varian rasa kopi paling kaya di dunia. Sebut saja kopi Gayo, Kintamani, Flores Bajawa, Toraja, dan lain-lain. Keanekaragaman itu dianggap tidak sesuai pertumbuhan produksinya. “Kalau tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun mendatang kita menjadi importir kopi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasutuon di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (8/8).

Dia menilai, upaya itu perlu diantisipasi dengan meningkatkan produksi kopi di tanah air. Di sisi lain, pengembangan lahan kopi juga perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan produksinya. Sebab, data 2017 menunjukkan areal lahan kopi di Indonesia hanya sebanyak 1,25 juta hektare saja. Jumlah itu masih di bawah area lahan untuk karet dan kelapa sawit yang sudah di atas 2 juta hektare. “Nah, gerakan peningkatan produksi dan mutu kopi nasional merupakan langkah strategis dan sangat prospektif bagi perekonomian nasional,” tuturnya. “Yang sebagian besar (lahan) merupakan kopi robusta kira-kira 73 persen dan arabika 27 persen.

Baik kopi robusta maupun arabika sebagian besar dikelola petani. Sama dengan karet dan kelapa. Satu-satunya komoditas perkebunan penting yang peranan besar itu cukup tinggi itu kelapa sawit,” tandasnya seperti dilansir jawapost.com. (JPC/mpf)

TERNATE- Daya beli masyarakat menurun mempengaruhi harga emas di pasaran. Pantauan harian ini, harga emas di beberapa toko di Kota Ternate, menurun signifikan. Harga mas 23 karat 91,6 persen Rp 645 ribu per gram. Mas 23 karat 93 persen Rp 680 ribu per gram. Mas 75 persen harga Rp 575 ribu per gram. Sedangkan emas dubai 23 karat harganya Rp 680 ribu per gram, sama harga dengan emas 23 karat 93 persen. Menurut Yang, pemilik Toko Emas Lestari, emas 23 lebih diminati di Kota Ternate dibanding emas lainnya. “ Emas 23 lebih diminati karena Malut daerah kepulauan sehingga tidak mudah pudar. Berbeda dengan daerah jawa,” katanya.

Lebih jauh dia menuturkan, salah satu faktor turunnya harga emas juga disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun. “Bukan hanya di Kota Ternate tapi daerah lain juga lemah daya beli,” akunya.

Sementara itu, Suryani pemilik Toko Sinar Mas juag mengaku satu minggu belakangan ini harga emas menurun. Bahkan Sitih Aminah pemilik toko mas Mantab juga mengakui turunnya harga emas. “ Emas 23 karat 875 harga semula Rp 620 kini Rp 610 per gram,” terangnya juga dibenarkan Ana pemiliki toko Mas logam Mulia. (mg-02/mpf)

Bea Cukai Sidak 23,920 Rokok Ilegal Soma Sebut Rokok Impor Tidak Diminati di Kota Ternate Peliput: Suryani S. Tawari Editor: Fahruddin Udi

TERNATE- Bea Cukai Ternate mencatat 23,920 batang rokok ilegal yang berhasil disidak. Selama 2017 – 2018 ada enam kali penindakan. Penindakan pertama dilakukan pada tanggal 25 April tahun 2017 dengan jumlah 100 bungkus. Tahun 2018 penindakan terakhir 6 Juni dengan 207 bungkus

Harga Pakaian Bervariasi TERNATE- Harga pakaian di Kota Ternate bervariasi. Harga pakaian perempuan untuk kaos Rp 109 ribu – Rp 139 ribu per lembar, kameja Rp 209 ribu – Rp 269 ribu per lembar, blouse Rp 259 ribu – Rp

309 ribu per lembar, dress Rp 169 ribu – Rp 259 per lembar. “Harga pakaian bervariasi tergantung ukuran dan mereknya,” ungkap Rinaldi Sangadji cassir files, PT Aditia Mandiri Sejahtera, Rabu (8/8).

merek rolling.

Kasi Humas Bea Cukai Ternate, Soma Baskoro mengatakan, trend masyarakat Maluku Utara (Malut) pada umumnya mengkonsumsi rokok bermerek. “Jumlah tangkapan tidak bisa dibilang tinggi maupun rendah. Yang pasti kita bisa menekan masuknya rokok ilegal

ke Malut karena masyarakat lebih suka roko bermerek,” kata Soma Dia menyebutkan, lokasi penindakan di Kantor pos, Pulau Bacan dan Makian Halamahera Selatan dan fagudu Sanana. “Jenis pelanggaran yang dilakukan adalah rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu,” ujarnya. (mg-02/mpf)

Sementara itu, celana jins panjang Rp 309 ribu – Rp 409 ribu per lembar, celana pendek Rp Rp 159 ribu – Rp 259 ribu per lembar, jaket Rp 219 ribu – Rp 609 ribu per lembar, jaket jins Rp 389 ribu - Rp 509 ribu per lembar.

“Parga pakaian tetap harga lama namun merek dan tipe pakaian yang berbeda karena baru didatangkan 3 minggu lalu,” ucap Aditia. Kepala toko Sport Station, Tomi mengatakan, harga pakaian

sejak tahun 2017 tetap sama dengan sebelumnya. Harga kaos biasa dijual Rp 60 ribu – Rp 199 per lembar.

Senada disampaikan Firman.

Menurutnya, harga pakaian lakilaki seperti kaos Rp 209 ribu – Rp 399 ribu.

“Harga pakaian jelang Agustus biasanya turun samapai Rp 100 ribu per lembar,” ungkap kasir Point Break itu. Harga celana Rp 500 ribu – 1 juta per lembar, Jaket Rp 538 ribu – Rp 1,2 Juta.(mg-02/mpf)

SOSIALISASI: Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Malut bersama ASN Dinas Perindagkop

EKONOMI Ekonomi Melesat di Kuartal II-2018 JAKARTA- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal II-2018 melesat 5,27 persen jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya mampu tumbuh 5,06 persen. Sayangnya, hal tersebut tak diimbangi dengan pertumbuhan sektor jasa pada kuartal II-2018. Pada kuartal II-2018, pertumbuhan sektor jasa mencapai 5,83 persen (yoy) atau 2,13 persen (mom). Terdapat sejumlah kebijakan yang dapat dilakukan agar dapat mendorong sektor jasa lebih optimal.

Policy Analyst dari Indonesia Services Dialogue, Muhammad Syarif Hidayatullah mengatakan selama delapan tahun terakhir, sektor jasa rata-rata tumbuh 7,11 persen per tahun, dengan kontribusi pada 2017 mencapai 54 persen dari PDB. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sektor jasa terhadap perekonomian nasional semakin besar. “Data BPS menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal II-2018, sebagai perbandingan pada kuartal I-2018 pertumbuhan sektor jasa mencapai 6,14 persen (yoy),” ujarnya di Jakarta, seperti dilansir jawapost.com, Rabu (8/8).

Kontributor terbesar sektor jasa adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 26 persen, berikutnya adalah sub-sektor konstruksi yang mencapai 19,94 persen. Pada kuartal II-2018, pertumbuhan sub-sektor tertinggi berasal dari sub-sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan yang berturut-turut tumbuh sebesar 9,22 dan 8,89 persen. “Kedua sub sektor tersebut tumbuh relatif pesat, sebagai perbandingan selama delapan tahun terakhir rata-rata kedua sektor tersebut tumbuh 8,54 dan 9,29 persen per tahunnya,” tegasnya.

Dia menambahkan pemerintah perlu memperhatikan sejumlah sektor yang mengalami perlambatan pada kuartal II-2018, seperti sub-sektor konstruksi dan sub-sektor informasi dan komunikasi yang berturutturut tumbuh sebesar 5,73 persen dan 6,06 persen (yoy). “Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan kuartal I-2018 yang berturut-turut mencapai 7,53 dan 8,52 persen (yoy),” jelas Syarif.(JPC/mpf)

Dorong KUR di Haltim MABA – Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting untuk menyukseskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Guna

mendukung Pemda, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Malut melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada Dinas Perindagkop dan UKM Haltim, Selasa (7/8). Kepala Seksi PPA-IIB Kanwil DJPb Malut, Avviz Elfarij menyatakan, tujuan Bimtek SIKP adalah untuk meningkatkan database pelaku UMKM yang potensial menerima KUR di wilayah Haltim. Database ini, kata dia, terekam secara otomatis di sistem yang dapat diakses perbankan penyalur KUR. “Perbankan

tidak perlu repot lagi mencari calon nasabah KUR, cukup mengakses SIKP, maka data pelaku UMKM potensial langsung muncul,” katanya.

Avviz menyebutkan, penyaluran KUR di Haltim dan Malut pada umumnya didominasi sektor perdagangan. “ Ini dikarenakan minimnya sosialisasi KUR kepada pelaku UMKM di sektor perkebunan, pertanian dan perikanan,” ujarnya.

Peran aktif pemerintah daerah menginventarisasi pelaku UMKM potensial di sektor produktif sangat dibutuhkan. (mg-02/mpf)

DJPb Kawal BLUD Rumah Sakit Tobelo TERNATE - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara (Malut), pihak yang ikut membidangi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, terus berkomitmen mengawal proses pengelolaan keuangan BLUD . Komitmen tersebut nampak dari pertemuan antara Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Edward Nainggolang dengan Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Utara Fredy Tjandua di ruang rapat Bupati Halmahera Utara.

Acara yang juga dihadiri Kepala BAPPEDA, Kepala DPPKAD, Direktur RSUD Tobelo dan jajarannya membahas isu-isu terkait tata kelola BLUD yang sudah dijalankan mulai Mei 2018. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait implementasi pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Tobelo dari Kepala Kanwil DJPb. Kepala Kanwil DJPb Edward Nainggolang terus mengingatkan pihak Rumah Sakit terkait prinsip

pengelolaan keuangan BLUD. “Melalui fleksibilitas keuangan yang dimiliki, RSUD yang menerapkan pola BLUD diberikan keleluasaan dalam mengelola keuangannya dan meminimalkan kendala birokrasi terkait anggaran” ujarnya. Tujuan penerapan BLUD adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat serta mendorong kewirausahaan pemerintah (enterprising the government).

Langkah Pemda Halut yang cepat menangkap peluang tersebut juga turut diapresiasi. “Halmahera Utara adalah salah satu yang paling semangat dan cepat menangkap peluang, maka kami dengan senang hati menyambutnya” sambung Edward.

Kunci keberhasilan penerapan BLUD adalah adanya kesamaan persepsi antara Pimpinan daerah (Bupati, Sekda, Kepala BAPPEDA, Kepala DPPKAD) dengan Direktur RSUD Tobelo.

Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Fredy Tjandua berterima kasih kepada Kanwil DJPb atas pendampingan yang dilakukan ser-

BERBINCANG: Kanwil DJPb Maluku Utara, Edward Nainggolang dengan Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Utara Fredy Tjandua membahas persoalan BLUD di ruang rapat Bupati Halut.

ta berharap sinergi yang dibangun terus ditingkatkan. “Kami berharap melalui BLUD dapat meningkatkan kinerja RSUD Tobelo dan lebih

penting masyarakat harus merasakan layanan yang berkualitas khususnya di bidang kesehatan,” harap Fredy. (mg-02/mpf)

KAMIS, 9 AGUSTUS 2018 Malut Post HALAMAN 19

Rapat Kerja Badan Anggaran RAPAT Badan Anggaran DPRD dengan PEMDA Kab, Halmahera Barat terkait Pembahasan Dokumen KUA PPAS APBD Tahun 2018 bertempat diruang Badan Anggaran pada tangga 24-2/08/2018. Diantara pembahasan

tersebut terkait dengan koreksi serta masukan terhadap perubahan APBD yang diusulkan Pemerintah Daerah Kab, Halmahera Barat yang bersumber dari hasil pajak daera dinilai naik sangat besar yaitu 175 miliar yang diperoleh

melalui pajak daerah diantaranya: dana hibah, pajak tambang, pajak pertanian atau kelapa/kopra dan jagung, serta perikananan dan lain-lain kemudian pembahasan mengenai pinjaman daerah dan penghematan anggaran daerah

yang berada di masing-masing SKPD dalam rangka penghematan anggaran. sehingga Dewan dapat merumuskan berapa rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna penetapan. (Teki)

SUASANA rapat anggota DPRD dan tim anggaran Pemda Kabupaten Halbar.

KETUA DPRD Juliche D Baura saat memimpin rapat

Rapat Paripurna

Ketua DPRD Juliche D Baura saat Memimpin Rapat Paripurna,

PARLEMENTARI : Pimpinan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Membuka RAPAT PARIPURNA KE III MASA SIDANG KE II TAHUN 2018 DPRD Kab Halmahera Barat dengan Agenda Pengambilan Keputasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dilaksakan pada hari jumat, 03/08/18 di ruang utama.

Bahwa sebelum pengambilan keputusan penetapan maka Badan Anggaran menyampaikan rekomendasi sebagai masukan terhadap Pelasanaan APBD tahun 2017 yang disampaikan oleh Sdr. Iksan Husain, S. Hi yaitu : Laporan Keuangan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan. Kemudian dilanjutkan dengan Pidato Tanggapan dan Jawaban Kepala Daerah atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab, Halmahera Barart.

(Si_widy)

SUASANA Ruang Paripurna.

Rapat Kerja PARLEMENTARI : Rapat dengar pendapat Komisi “ I ” DPRD dengan mitra kerja DPMD beserta Camat ibu Dan Camat ibu Selatan dan Pemerintah Desa serta BPD terkait yaitu desa Tongute sungi, Kie ici, Tongute ternate, Gamlamo dan Talaga dalam rangka menyampaikan permintaan masyarakat untuk diikut sertakan dalam Pilkades serentak gelombang ke II tahun 2018 ini dengan alasan bahwa jedah waktu untuk mengikuti pilkades gelombang ke III berlangsung dengan PLT Kades terlalu lama yaitu 22 bulan hal ini dapat menggagu jalannya pemerintahan di desa Rapat yang dilakukan pada hari selasa, 24/07/18 bertempat diruang Badan Anggaran.

Ini mendapat tanggapan dari Dewan dan Panitia Pilkades DPMD yang mana harapan tersebut belum bias di terima karena bertentangan dengan aturan yang telah disahkan oleh DPRD dan tahapan pelaksanaan Plikades telah berlangsung namun komisi “I” belum mengambil keputusan dengan alasan masi berkordinasi dengan Bupati dan Sekda. (Teki)

PIDATO Anggota DPRD Iksan Husen

KETUA Komisi I DPRD Djufri Muhammad saat membuka Rapat.

SUASANA ruangan dalam rapat .

PIDATO Bupati Danny Missy

Rapat Kerja Komisi PARLEMENTARI : Komisi “III” dan Mitra kerja SKPD Dinas PU, serta Dinas Pendidikan melakukan Rapat RDP beberapa waktu lalu 30/07/18 bertempat diruang Komisi “III” terkait mendengarkan penjelasan pekerjaan di tahun 2018 dan pengelolaan dana pinjaman

Pemerintah Daerah. Terkait dengan masalah pembangunan yang belum jalan ini komisi “III” mempertanyakan masalah dan kendala yang terjadi sehingga APBD yang disetujui tidak dijalankan sehingga pembangunan yang ada seperti jalan, jembatan, pembanguanan

SUASANA rapat DPRD dengan mitra kerja.

gedung sekolah dan mobilr kursi dan meja disekolah menjadi terkendala. Terkait dengan pembangunan yang disampaikan oleh dinas PU ini sudah jalan jembatan dan jalan suah 80% dan lainya 30 % yang menjadi permasalahan terdapat pada pinjaman yang tidak sesuai

dengan RKA yang telah diimput sehingga menunggu persetujuan kemandagri sebagai petunjuk dan menjadi dasara hokum dengan demikian pinjaman adalah kebutuhan untuk masyarakat agar diselesaikan dengan bijak.

(Teki)

SUASANA rapat DPRD dengan mitra kerja.

KAMIS, 9 AGUSTUS 2018

TAMPIL TERDEPAN

HALAMAN 20

Korban Tewas Gempa di Lombok Utara Capai 347 Orang JAKARTA- Warga yang jadi korban tewas karena gempa 7 skala richter di daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mencapai 347 orang. Jumlah ini berdasarkan laporan dari para camat dan Bupati Lombok Utara.

Dilansir dari Antara, Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Utara mendapat laporan dari seluruh camat soal korban tewas itu.

“Data tersebut dilaporkan pada pertemuan para camat bersama bupati hari ini,” kata Kepala BPBD Lombok Utara Iwan Asmara, Rabu (8/8).

Data sementara korban meninggal dunia tersebar di Kecamatan Gangga 54 orang, Kayangan 171 orang, Bayan 11 orang, Tanjung 54 orang, dan Pemenang 57 orang. “Itu total data sementara yang kami terima dari seluruh camat hingga Rabu siang,” katanya. Sebelumnya Gubernur NTB Muhammadi Zainul Majdi menyebut korban tewas gempa yang mengguncang NTB sebanyak 226 orang.

Menurutnya, jumlah tersebut bisa saja bertambah mengingat banyak wilayah yang belum terjangkau sehingga korban belum terdata.

Sementara itu Kepala Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan jumlah korban tewas saat ini memang belum pasti. Bahkan BNPB baru

mencatat korban tewas sebanyak 131 orang. Di Lombok Utara BNPB baru menerima laporan ada 78 orang tewas. “Jumlah ini akan terus bertambah,” Kata Sutopo di kantor BNPB, Jakarta. Sutopo mengatakan beberapa diantaranya sudah diambil pihak keluarga dan dimakamkan. Sebagian lainnya masih berada di rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah.

Selain itu, sebanyak 1.477 orang mengalami luka berat dan dirawat inap. Mereka juga tersebar di sejumlah wilayah. Sementara itu,156.003 orang masih mengungsi. Sutopo mengatakan bahwa pihaknya juga mencatat sebanyak 42.239 unit rumah dan 458 bangunan sekolah rusak karena gempa.

Saat ini, kata Sutopo, pencarian korban dan pendataan bangunan rumah yang rusak masih terus dilakukan. Ini dilakukan karena terkait dengan bantuan yang akan diberikan pemerintahan.

Sementara itu, serangkaian gempa susulan juga terus terjadi hingga hari ini. Namun, goncangannya terbilang rendah, yakni sekitar 3 Skala Richter. “Gempa susulan masih berlangsung. Sampai pagi hari ini terjadi sekitar 318 gempa susulan,” kata Sutopo.

Ia menjelaskan, gempa susulan wajar terjadi pasca gempa besar. Oleh karena itu, Sutopo meminta masyarakat tetap tenang. Selain itu,

PORAK-PORANDA: Kondisi di daerah Lombok Utara pasca gempat.

Sutopo juga mengimbau kepada siapa pun untuk tidak menebarkan kabar bohong atau hoax. Hal ini demi meredam kepanikan warga setempat.

“Jangan dimuat atau ditayangkan di media sosial

(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

karena ini menambah kepanikan warga. Mereka masih dalam masa trauma pasca gempa 7 Skala Richter. Untuk Hoax mohon diabaikan,” kata Sutopo. (CNN/mpf)

Jokowi dan Cermin Pilpres 2004

Melany Dian Risiyantie

Ungkap Fenomena Artis Nyaleg PEMILU 2019 muncul banyak nama artis Indonesia yang terdaftar menjadi bakal calon anggota legislatif. Pengacara senior Melany Dian Risiyantie melihat hal itu sebagai fenomena biasa. Namun, jadi istimewa karena artis lebih dikenal publik.

Melany mengatakan, sah-sah saja artis sebagai publik figur mendaftar jadi caleg.

Sebab, hal itu menjadi hak semua warga negara Indonesia. Namun, dia menegaskan, harus berkompeten dan tidak cukup hanya bermodalkan ketenaran. “Nama besar atau muka cantik dan ganteng saja tidak cukup.

Tapi harus punya skill yang cukup untuk mewakili rakyat,” ujar Melany di Jakarta.

Perempuan yang juga Ketua DPW Asahi Propinsi Bali itu menambahkan, artis juga harus bisa menyampaikan aspirasi rakyat banyak yang sudah memilih mereka. “Biar ngga malu-maluin nantinya kalau sudah duduk menjadi wakil rakyat,” kata dia.

Dia juga menilai artis nyaleg ada segi positif dan negatifnya bagi masyarakat.

Menurutnya, sebagai publik figur, prilaku para artis akan cepat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Baik itu hal yang positif maupun negarif. “Jadi bagi artis yang nyaleg harus lebih siap lahir batin dibanding para caleg yang lain,” ucapnya. Dia berharap para wakil rakyat nanti lebih memperhatikan masyarakat secara keseluruhan. (JPC/mpf)

(REUTERS/Supri)

NU memiliki jutaan Nahdliyin yang bakal menggunakan suaranya untuk Pilpres. Masalahnya, tak semua anggotanya memiliki pilihan yang sama terhadap calon pemimpin.

Politik Kaum Nahdliyin JAKARTA- Pernyataan pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, DIY, Najib Abdul Qodir terkait dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ke Presiden Jokowi bikin heboh jagat politik.

Qodir diberitakan menyebutkan NU memberi Jokowi tenggat dua hari untuk memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Jika tidak, mereka akan membentuk poros baru. Belakangan pernyataan Qodir itu dibantah PBNU. “Emang PBNU partai politik? NU bukan partai politik, karena itu tidak memiliki kapasitas untuk mengusung atau apa, enggak ada kapasitas itu,” kata Ketua PBNU Robikin Emhas kepada CNN. Robikin menegaskan PBNU tak boleh dijadikan kendaraan politik. Walaupun demikian, Robikin sadar atas potensi yang dimiliki ormas Islam dengan anggota 91 juta orang itu bisa dimanfaatkan untuk meraih keuntungan elektoral.

Jumlah warga NU memang tak main-main.

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi mengatakan warga Nahdliyin harus diperhitungkan dalam kontestasi kekuasaan dan tidak bisa diabaikan karena memiliki representasi massa. Hanya saja, Wawan menilai gaya komunikasi politik ormas keagamaan, termasuk NU dan Muhammadiyah memang berbeda dengan partai politik. Gaya berpolitik NU cenderung bersifat simbolis dan tidak ‘gamblang’ ke permukaan. “Seandainya ada pembicaraan juga tidak diungkap terbuka sebagaimana parpol, tetapi akan lebih elegan di dalam ruang-ruang khusus,” kata Wawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/8).

Wawan pun menilai wajar bila NU kemudian menyodorkan opsi nama cawapres kepada Jokowi ataupun kandidat capres lain. Menilai Kekuatan Politik Nahdlatul Ulama dalam Pilpres 2019Hari Santri Nasional yang diterapkan pada era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) dinilai seabgai langkah mendapatkan hati kaum Nahdliyin Tak hanya di jajaran cawapres, Wawan menyebut keterwakilan NU dalam pemerintahan juga bisa dalam bentuk lain. Wawan mencontohkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang tampak berusaha keras untuk memberi perhatian pada NU, baik berbentuk program maupun secara simbolis.

Ia mencontohkan perhatian simbolis seperti pengakuan 22 Oktober sebagai Hari Santri, undangan Jokowi untuk NU menghadiri acara kenegaraan, hingga zikir dan doa bersama di Istana.

“Kebijakan secara program misalnya kunjungankunjungan beliau ke pesantren berbasis NU, program perbaikan infrastruktur pesantren, asrama santri. Itu kan bentuk perhatian Jokowi untuk bisa menjadi channel representasi bagi organisasi NU,” kata Wawan.Pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Bakir Ihsan. Menurut Bakir, kekuatan NU dalam konteks pilihan politik tidak terlalu kuat dapat menentukan. Pasalnya, pilihan politik kaum Nahdliyin relatif cair dalam Pilpres.

Berkaca Pilpres 2004 Hal itu, katanya, bisa dilihat saat Pilpres 2004 silam. Bakir mengatakan kala itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju sebagai capres didampingi Hasyim Muzadi. Hasyim adalah Ketua Umum Tanfidziyah PBNU ke-4 menggantikan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Alasan Megawati, Hasyim berpotensi menarik dukungan warga NU dan PKB. Mengingat partai berideologi nasionalis-religius itu didirikan para kiai NU pascareformasi.

Namun, Mega-Hasyim harus menerima kekalahan atas Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan selisih suara mencapai hampir 20 persen.

“Secara struktural NU punya kekuatan luar biasa, tetapi faktanya SBY-JK terpilih. Artinya, secara politik belum membuktikan NU sebagai kekuatan yang cukup solid dalam mengusung calon pimpinan nasional,” kata Bakir.

Begitu juga di level daerah. Bakir mencontohkan Pemilihan Gubernur 2018 lalu. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menang atas Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Soekarno. Hal itu, sambungnya, cukup menarik karena Gus IpulPuti didukung pula oleh PKB. Hal yang sama pun terjadi di Pilgub Jawa Tengah. Politikus PKB Ida Fauziyah yang juga mantan ketua umum organisasi sayap NU, Fatayat, kalah dari pasangan petahana, Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen. “Pilihan politik semakin sekuler.

Artinya, seseorang boleh saleh secara individual tetapi dalam konteks politik tidak otomatis memilih partai Islam atau partai berbasis massa islam,” katanya. (CNN/mpf)

Angka Kemiskinan Pohuwato Capai 21 persen GORONTALO – Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam hal penurunan angka kemiskinan. Hal ini ditegaskannya dalam Forum Group Discussion (FGD) pemba-

hasan data publikasi Kabupaten Pohuwato dalam angka 2018.

Pada FGD tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato memaparkan sejumlah data-data yang ada di Kabupaten Pohuwato

Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga

dalam bentuk angka-angka. Untuk data kemiskinan sendiri, di Kabupaten Pohuwato saat ini masih berada pada kisaran 21 persen, dimana hal ini diharap menjadi perhatian bersama oleh seluruh pihak terkait khususnya yang ada dalam perangkat pemerintahan. “Untuk itu saya tegaskan kepada teman-teman bahwa angka-angka ini adalah angka-angka yang ada di Pohuwato kita.

Maka ini saya minta untuk kita cermati, kita lihat dan kita diskusikan. Sehingga kita banyak memiliki pemahaman kaitan dengan pentingnya apa yang harus kita lakukan tatkala angka itu menunjukan sesuatu yang katakanlah kurang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati Syarif mengatakan bahwa fokus utama pemerintah daerah masih pada bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pohuwato. Yakni dengan memastikan penyaluran program ekonomi kerakyatan yang tepat sasaran. “Salah satunya seperti yang saat ini sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi, dimana setiap rumah yang masuk dalam Basis Data Terpadu akan diberi label. Sehingga memudahkan dalam distribusi program ekonomi kerakyatan dalam rangka menekan angka kemiskinan,” pungkasnya seperti dilansir hargo. co.id. (HRG/mpf )