Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/311966415

Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia Working Paper ¡ June 2016 DOI: 10.13140/RG.2.2.17683.68647

CITATIONS

READS

0

2,917

1 author: Manik Sukoco Universitas Negeri Yogyakarta 22 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects: The Problems of Implementing Scientific Approach Faced by Civics and Citizenship Education Teacher at SMP Negeri 1 Grujugan View project International Perspective of Civics and Citizenship Education View project

All content following this page was uploaded by Manik Sukoco on 29 December 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file. All in-text references underlined in blue are added to the original document and are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately.

SEBUAH KAJIAN MENGENAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI AUSTRALIA

OLEH MANIK SUKOCO NIM 15730251008

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Internasional Dosen Pengampu: Dr. Samsuri, M.Ag

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2016

DAFTAR ISI BAB I ........................................................................................................................ 1 A.

Tujuan Kurikulum, Organisasi, dan Struktur ............................................... 1

B.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran ................................................. 3

C.

Spesialisasi dan Pelatihan Guru................................................................... 3

D.

Penggunaan Buku Teks dan Sumber Daya Lainnya ................................ 3

E.

Pengaturan Penilaian ................................................................................... 4

F.

Perkembangan Saat Ini dan Masa Depan .................................................... 4

G. Alasan Pemilihan Negara ............................................................................. 6 BAB II ...................................................................................................................... 8 A.

Profil Negara ................................................................................................ 8

B.

Praktek Pendidikan Kewarganegaraan di Australia ...................................10 1. Perubahan Situasi Sosial dan Politik Australia, dalam Kaitannya dengan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan ...................................10 2.

Sejarah dan Konstruksi Pendidikan Kewarganegaraan di Australia ...... 12

3.

Kurikulum Formal ................................................................................... 14

4.

Praktek dan Konten Pendidikan Kewarganegaraan ............................... 15

5. Masalah dan Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia .......................................................................................................... 17 6. Masa Depan Pembelajaran Civic dan Citizenship Education (CCE) di Australia .......................................................................................................... 18 7.

Perbandingan Kualitas Lulusan (Australia Benchmarking) .................. 18

BAB III .................................................................................................................. 22 A.

Kesimpulan ................................................................................................ 22

B.

Saran .......................................................................................................... 24

REFERENSI .......................................................................................................... 26

BAB I PENDAHULUAN Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia melalui enam pokok kajian, yaitu: a) tujuan kurikulum, organisasi, dan struktur, b) pendekatan pembelajaran, c) spesialisasi dan pelatihan guru, d) penggunaan buku teks, e) pengaturan penilaian, f) perkembangan pendidikan kewarganegaraan saat ini dan pengembangannya di masa mendatang.

Adapun metode yang penulis gunakan adalah menggunakan studi literatur. Disini penulis merujuk pada jurnal-jurnal, maupun hasil laporan penelitian dari lembaga yang kredibel untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan subjek yang menjadi bahan kajian penulisan.

A. Tujuan Kurikulum, Organisasi, dan Struktur Hasil kajian kurikulum yang dilakukan Menteri Pendidikan Australia (2014) hampir seluruhnya sangat mendukung kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan untuk dimasukkan dalam Kurikulum Australia, meskipun ada kekhawatiran tentang permasalahan konten yang perlu diajarkan dan saran untuk penambahan konten tertentu, serta perlunya penekanan untuk beberapa konten yang sudah ada sebelumnya. Ada dukungan yang sangat kuat terutama dari Law Society of Western Australia dan Civic Education Reference Group untuk menjadikan kurikulum pendidikan kewarganegaraan wajib diajarkan pada anak berusia 10 tahun. Namun, ada usulan lain bahwa CCE wajib dipelajari untuk anak berusia 12 tahun. Kewarganegaraan pada umumnya dianggap memiliki tujuan yang menyeluruh untuk mendidik siswa tentang apa artinya menjadi warga negara dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

Sebuah definisi yang komprehensif disampaikan oleh Constitution Education Fund: Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran formal maupun informal tentang warisan politik dan sosial Australia, sistem pemerintahan, proses dan nilai-nilai demokrasi, administrasi publik, serta sistem peradilan.

Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan mempromosikan pengetahuan tentang warisan demokrasi Australia, lembaga-lembaga politik dan hukum, serta masyarakatnya sehingga generasi muda dapat berpartisipasi dan mendapatkan informasi sebagai warga negara. Hal ini juga mendorong

1

pembentukan keterampilan, nilai-nilai, dan watak kewarganegaraan aktif yang akan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas dan dalam kehidupan demokrasi Australia (Eddington & Ambrose, 2010: 3).

Deklarasi Tujuan Pendidikan untuk Pemuda Australia, yang dikeluarkan oleh Menteri Australia untuk Pendidikan pada 5 Desember 2008, memuat komitmen untuk mendukung pemuda Australia untuk menjadi warga negara aktif

dan

warga

negara

informatif.

Kewarganegaraan

dan

Pendidikan

Kewarganegaraan di sekolah dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua pemuda

Australia

dapat

berkontribusi

pada

pembaharuan

demokrasi

berkelanjutan di Australia. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara aktif yaitu: a. Warga negara yang bertindak dengan integritas moral dan etika. b. Warga negara yang mampu menghargai perbedaan sosial, budaya, bahasa, dan keragaman agama di Australia, serta memiliki pemahaman tentang sistem pemerintahan, sejarah, dan budaya Australia. c. Warga negara yang mampu memahami dan mengakui nilai adat budaya dan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari rekonsiliasi antara kaum adat dan non-adat Australia. d. Warga negara yang berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai nasional demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia. e. Warga negara yang mampu berhubungan dan berkomunikasi lintas budaya, terutama dengan budaya dan negara-negara Asia. f.

Warga negara yang mampu bekerja untuk kebaikan bersama serta meningkatkan lingkungan alam dan sosial di Australia (Eddington & Ambrose, 2010: 3).

Lebih lanjut, deklarasi ini menyarankan Pemerintah Persemakmuran

untuk bekerjasama dengan semua sektor sekolah dalam mengembangkan kurikulum kelas dunia (world class curriculum) yang mendukung generasi muda Australia untuk menjadi warga negara aktif (Eddington & Ambrose, 2010: 3).

Secara umum deklarasi tersebut mencatat bahwa kurikulum Australia: ‌ akan mendukung siswa untuk berhubungan baik dengan orang lain dan menumbuhkan pemahaman masyarakat Australia, kewarganegaraan dan nilai-nilai nasional, termasuk melalui studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan.

2

B. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Adapun fokus dari dimensi civics dan citizenship education (CCE) di Australia yaitu mendorong dan memandu peserta didik untuk membangun peluang di kelas, sekolah, dan masyarakat, membentuk watak kewarganegaraan, serta mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat berpartisipasi di kelas dan terlibat aktif dalam komunitas masyarakat. Guru juga dapat membantu siswa untuk mempraktekkan pengetahuan dan nilai-nilai dari kurikulum formal, serta membantu mereka untuk membuat koneksi antara kewarganegaraan dan pembelajaran kewarganegaraan menurut pengalaman mereka sendiri. Partisipasi aktif dalam pembelajaran maupun dalam masyarakat memungkinkan

peserta

didik

untuk

mengembangkan

keterampilan

kewarganegaraan serta memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dan membentuk nilai-nilai karakter diri dalam interaksi yang bermakna dengan orang lain (Eddington & Ambrose, 2010: 4).

Adapun strategi yang dilakukan dalam pembelajaran di Australia yaitu: a. Praktek kelas yang mendorong pengembangan dan penerapan demokrasi melalui situasi kelas yang demokratis. b. Praktek di luar kelas yang mendorong keterlibatan aktif dari semua siswa dalam partisipasi demokratis di sekolah melalui pelatihan kepemimpinan dan peran pengambilan keputusan. c. Partisipasi dalam komunitas yaitu dengan membentuk dan mendorong partisipasi siswa dalam pelayanan belajar dan dewan lokal proyek, penggalangan dana, dan kampanye keadilan sosial (Eddington & Ambrose: 4).

C. Spesialisasi dan Pelatihan Guru Panduan Discovering Democracy dan pelatihan pengembangan guru profesional disebar dan dilakukan di semua negara dan wilayah territorial Australia untuk memastikan kesuksesan program.

Guru diberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai konsep Discovering Democracy sehingga mampu terlibat dalam pendekatan pedagogis untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang Australia, lembaga-lembaga, sejarah, nilai-nilai, dan proses demokrasi.

D. Penggunaan Buku Teks dan Sumber Daya Lainnya Buku yang digunakan berbentuk modul yang berisi panduan instruksional 3

mengenai: a. Praktek pembelajaran di kelas meliputi kegiatan pengembangan dan operasional pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kelas yang demokratis. b. Praktek pembelajaran di luar kelas yang mendorong keterlibatan aktif dari semua siswa dalam partisipasi demokratis di sekolah melalui pelatihan kepemimpinan dan peran pengambilan keputusan. c. Partisipasi dalam komunitas yang membentuk dan mendorong partisipasi siswa

dalam

pelayanan

belajar,

proyek

kewarganegaraan

lokal,

penggalangan dana, maupun kampanye keadilan sosial (Eddington & Ambrose, 2010: 4).

E. Pengaturan Penilaian The Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA) telah didirikan untuk mengembangkan kurikulum nasional secara ketat dari TK sampai pada usia 12 tahun. Awalnya penilaian ini hanya diperuntukkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan, dan Sejarah. Namun kemudian juga diperuntukkan untuk mata pelajaran Geografi, Bahasa, dan Seni. Perkembangan kurikulum Australia dalam mata pelajaran Sejarah dan Geografi juga turut mendukung pembelajaran CEE di Australia.

Tes nasional CEE dilakukan melalui Program Penilaian Nasional Pendidikan Kewarganegaraan setiap tiga tahun pada sampel siswa kelas 6 dan kelas 10. Tes ini pertama kali dilakukan pada tahun 2004 dan tes kedua diadakan pada tahun 2007.

Namun pada saat ini, penilaian pendidikan kewarganegaraan di negaranegara dan wilayah dilakukan dan diinformasikan oleh National Statements of Learning for Civics and Citizenship (Laporan Nasional Pembelajaran untuk Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan), yang dilaksanakan sejak Januari 2008. Laporan evaluasi ini mendokumentasikan ranah keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas pemahaman civics dan citizenship. Seluruh generasi muda Australia, harus memiliki kesempatan untuk mengikuti evaluasi pembelajaran ini pada akhir kelas 3, 5, 7 dan 9 (Eddington & Ambrose 2010: 5-6).

F. Perkembangan Saat Ini dan Masa Depan Pendidikan kewarganegaraan ini telah diperkenalkan oleh pemerintah di berbagai negara dan perbandingan internasional termasuk di Australia untuk menambah wawasan yang berguna dalam rangka memahami berbagai isu 4

kewarganegaraan, termasuk pengembangan kebijakan serta pelaksanaan inisiatif baru dengan mengacu pada pengembangan profesional dan belajar siswa (misalnya Torney-Purta et al., 2001).

Ian

Davies

(2008)

berpendapat

bahwa

pengenalan

pendidikan

kewarganegaraan secara umum merupakan reaksi kebutuhan yang dirasakan untuk menanggapi hubungan politik baru baik di dalam maupun antar negara dan keinginan untuk mengembangkan lebih banyak pengetahuan serta partisipasi aktif dalam norma-norma sosial yang ada.

Pemerintah Australia telah mendukung penerapan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah melalui Discovering Democracy (19972004), selanjutnya Civics and Citizenship Education (CCE) Program (sejak 2004), dan the Parliament and Civics Education Rebate (PACER) Program (sejak 2006).

Discovering Democracy merupakan salah satu perkembangan yang mendasar dalam CCE di Australia. Materi ini diajarkan untuk sekolah dasar (primary school) dan sekolah menengah (middle school). Panduan Discovering Democracy dan pelatihan pengembangan guru profesional dilakukan di semua negara dan wilayah territorial Australia untuk memastikan kesuksesan program Discovering

Democracy

tersebut.

Guru

diberikan

pemahaman

secara

menyeluruh mengenai konsep dan materi Discovering Democracy, sehingga mampu

terlibat

dalam

pendekatan

pedagogis

untuk

mengembangkan

pemahaman siswa tentang lembaga-lembaga demokrasi, sejarah, nilai-nilai, dan proses demokrasi di Australia.

Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara dan Persemakmuran (Territory and Commonwealth Ministers of Education) mengadakan pertemuan di Dewan Kesepuluh Menteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Urusan Pemuda (Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs), dan menyetujui diterapkannya National Goals for Schooling in the Twenty-First Century. Hasil referensi ini menghasilkan dua tujuan yaitu: 1) Siswa harus memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian serta bertanggung jawab dalam hal moralitas, etika, dan keadilan sosial, memiliki kemampuan untuk

memahami

dunia

mereka,

untuk

berpikir

tentang

bagaimana

menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri, membuat keputusan yang rasional dan mendapatkan informasi tentang kehidupan mereka, serta menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri; 2) Ketika siswa meninggalkan sekolah, mereka harus menjadi warga negara yang aktif dan memiliki 5

pemahaman serta apresiasi terhadap sistem pemerintahan Australia dan kehidupan masyarakat sipil (Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs, 1999: 15).

G. Alasan Pemilihan Negara Australia merupakan subjek Negara yang menarik untuk diteliti karena sampai saat ini Australia masih merupakan Negara monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya.

Kennedy (2008) menjelaskan bahwa kebangkitan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australia dimulai pada sekitar tahun 1997-an yang mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik dan segala level pemerintahan. Politik Australia pada awal tahun 1990-an dibawah pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating siap membuka diri dan mulai mempersiapkan diri untuk menjadi negara republik sejalan dengan rekonsiliasi dengan Negara-negara Asia dan turut andil dalam kehidupan global. Namun hal ini tidak terlaksana ketika pada tahun 1996, Perdana Menteri Paul Keating digantikan oleh Koalisi Konservatif di bawah pimpinan John Howard.

Pemerintahan Australia lalu kembali lagi merujuk pada sistem pemerintahan tahun 1950-an yang terpengaruh oleh sistem pemerintahan Inggris dan Eropa.

Perubahan situasi politik yang terjadi di Australia ternyata juga mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk juga kebijakan pemerintah mengenai CCE. Dua situasi politik yang cukup mempengaruhi arah kebijakan public Pemerintah Australia pada tahun 2000-an adalah Pengeboman WTC pada tanggal 11 September 2001 di New York dan Bom Bali pada 12 Oktober 2002.

Kejadian

tersebut

mendorong

Pemerintahan

untuk

mempertimbangkan

pendekatan tradisional konservatif untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan keamanan Negara.

Setelah dua kejadian yang cukup mengejutkan dunia internasional tersebut, Australia juga terlibat dalam dua peperangan yaitu Perang Afganishtan dan Iraq dan ikut juga andil dalam operasi perdamaian PBB di Kawasan TimorTimur dan Kepulauan Solomon.

Imbas sosial yang terjadi di berbagai negara setelah kejadian 11 September 2001 di New York cukup beragam. Sejak saat itu, kaum muslim mendapatkan tekanan yang cukup besar dari dunia internasional. Ketakutan terhadap Islam (Islamophobia) muncul di berbagai negara, termasuk Australia.

6

Namun di sisi lain, kejadian tersebut juga membuka mata dunia akan perlunya penghargaan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang diusung oleh demokrasi liberal. Hak-hak asasi yang menjadi cukup sering dibicarakan pasca kejadian 11 September 2001 adalah hak hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, asas praduga tak bersalah, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan tanpa memandang agama maupun ras yang dianut. Keprihatinan akan situasi sosial politik yang terjadi setelah kejadian 11 September 2001 ini kemudian mendorong lahirnya kalangan Neo-Conservative di Australia.

Gerakan kaum konservatif ini bahkan kemudian meluas dan secara fundamental merubah ranah politik dan sosial di Australia, terutama setelah terpilihnya Perdana Menteri Ruud Labor pada Bulan November Tahun 2007.

Dinamika politik pada negara Australia inilah yang cukup menarik untuk dijadikan bahan kajian, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kewarganegaraan serta pendidikan kewarganegaraan.

7

BAB II PEMBAHASAN A. Profil Negara Australia, resminya disebut Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 8-9).

Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua Australia adalah orang-orang Belanda. Namun di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini, dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris.

Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 16-18).

Setelah ditemukan oleh penjelajah Belanda pada 1606, paruh timur Australia diaku sebagai milik Britania pada 1770, dan mulai diduduki sejak penentuan koloni tahanan di New South Wales, yang secara resmi didirikan pada 7 Februari 1788 (meskipun kepemilikan formal baru dinyatakan pada 26 Januari 1788). Populasi bertambah secara statis selama beberapa dasawarsa; benua ini dijelajahi, dan setelah itu didirikanlah lima Koloni Mahkota lagi yang berpemerintahan mandiri (Marsh, 2010: 9).

Pada 1 Januari 1901, kelima koloni ini berubah menjadi federasi, dan didirikanlah Persemakmuran Australia. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil, dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran (Statute of Westminster Adoption Act 1942, 2004: 1-5).

Populasi penduduk Australia sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%nya terpusat atau berada di dekat pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama; yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di Teritorial Ibukota Australia.

Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama (Marsh, 2010: 28-34).

Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah Negara dengan perekonomian terbesar ketiga belas di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, 8

kebebasan ekonomi, perlindungan kebebasan sipil, dan hak-hak politik (Marsh, 2010: 40-41).

Australia adalah negara monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya. Peran Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Australia merupakan suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi negara-negara persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia (Gubernur Jenderal pada level federal dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya.

Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan diserahkan kepada Gubernur Jenderal (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 22-23).

Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia yaitu: 1. Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.

2. Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; praktisnya adalah GubernurJenderal yang dinasihati oleh Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri Negara.

3. Yudikatif: Mahkamah Agung Australia, dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasihat Dewan (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 24).

Australia

mempunyai

parlemen

yang

bikameral,

masing-masing

kamarnya adalah Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil. DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi, dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal

lima

kursi.

Pemilihan

untuk

masing-masing

kamar

biasanya

diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat 9

dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 24-25).

Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Partai Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia, dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia. Anggota-anggota independen, dan beberapa partai kecil – termasuk di antaranya Partai Hijau Australia, dan Partai Demokrat Australia – memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi. Setelah pemilihan kepemimpinan Partai Buruh Australia tahun 2010, Julia Gillard menjadi Perdana Menteri perempuan pertama pada bulan Juni 2010. Pemilihan umum federal diselenggarakan pada 21 Agustus 2010, dan tidak ada partai yang menjadi mayoritas mutlak dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Julia Gillard mampu membentuk pemerintahan buruh minoritas dengan sokongan dari kaum independen.

B. Praktek Pendidikan Kewarganegaraan di Australia 1. Perubahan Situasi Sosial dan Politik Australia, dalam Kaitannya dengan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating, diluncurkan program pengembangan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan Discovering Democracy. Fokusnya adalah untuk memastikan generasi muda untuk sadar akan apresiatif terhadap institusiinstitusi pemerintahan serta sadar akan sejarah masa lalu yang membentuk Australia hari ini (Kennedy, 2008: 183).

Namun Kemp yang merupakan Profesor Politik di Monash University pada saat itu berdiri menjadi pihak oposisi dan giat melakukan serangan pada Pemerintahan Paul Keating, terkait dengan isu-isu identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Kemp menyerang Paul Keating dalam topik mengenai Bendera Australia, konstitusi, dan akhirnya sejarah Negara. Kemp saat itu berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan liberal yang diambil oleh pemerintah Paul Keating terutama dalam kaitannya dengan niat pemerintah untuk merangkul liberalisme dan globalisme, merupakan serangan pada identitas nasional Australia. Kemp beranggapan bahwa kebijakan pemerintah Australia tidak boleh didasarkan pada tren serta perkembangan politik negara lain. Lebih lanjut, Kemp memandang pentingnya penyusunan kembali kerangka mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginan pendiri, sebuah negara demokrasi yang tidak paralel dengan dunia lain. Kemp 10

memaparkan bahwa demokrasi Australia berpijak pada tradisi Inggris Raya dan Eropa serta seragam dengan nilai kewarganegaraan mereka (Kemp, 1994: 12).

Pandangan Kemp ini lalu dirujuk oleh Perdana Menteri John Howard yang lebih condong pada bentuk pemerintahan monarki konstitusional sebagaimana yang dianut oleh Kerajaan Inggris dan bukan pada bentuk pemerintahan republik.

Ketika Pemerintahan Paul Keating menjabat, terjadi tuntutan yang mendorong perubahan bentuk Negara Australia menjadi bentuk Negara Republik. Gelombang ini cukup besar sehingga sempat dilaksanakan referendum.

Walaupun rakyat bersemangat untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan mulai terbuka akan perubahan paradigma global, namun perubahan bentuk konstitusi negara merupakan soal lain. Akibatnya, setelah melalui beberapa tahap kampanye, Partai Republik lalu kehilangan banyak sekali dukungan terutama ketika mulai mengkampanyekan gagasan mengenai perubahan konstitusi dasar negara. Hal ini tentunya menimbulkan kekecawaan dari berbagai kalangan karena selisih suara antara partai yang pro republik dan partai pro monarki konstitusional tidak begitu signifikan. Sejak saat itu, pemerintahan Australia lalu kembali pada sistem monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya. Partai Konservatif telah menang dan pendapat Keating telah dikalahkan. Australia lalu kembali pada visi masa lalu (Kennedy, 2008: 184).

Kejadian Serangan di Gedung World Trade Center pada bulan September 2011 dan Bom Bali Oktober 2002, lalu turut andil dalam mempengaruhi situasi perpolitikan di Australia. Pemerintahan Australia kemudian bereaksi dengan memperkuat hubungan multilateral dan unilateral dalam rangka memerangi terorisme. Demokrasi semakin terjepit. Sejak saat itu, banyak sekali kebijakan pemerintah terkait dengan politik yang mencederai demokrasi hanya karena alasan perang melawan terorisme. Musuh demokrasi bukan hanya isu terorisme, tetapi juga kebijakan internal negara yang diambil pemerintah dalam rangka memberikan respon terhadap terorisme. Pemerintahan Howard lalu menyatakan perang terhadap terorisme dan sebagai imbasnya, beberapa hak warga Negara lalu dibatasi (Hocking, 2003; 2004). Hal ini menimbulkan reaksi yang sangat keras dari media. Kebijakan Pemerintah Australia pada saat itu lalu menjadi antiliberal. Hak hukum khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur misalnya pada saat itu tidak lagi diberlakukan (Hocking, 2004: 91-93).

Fase anti-liberal ini tetap mewarnai kebijakan politik Australia sampai akhir 11

tahun 2007 ketika pemerintahan baru terpilih.

2. Sejarah dan Konstruksi Pendidikan Kewarganegaraan di Australia Kampanye Australia untuk menghidupkan kembali kewarganegaraan pendidikan pada masa pemerintahan Paul Keating telah sering disajikan sebagai bentuk awal kewarganegaraan baru. Sebuah pendekatan untuk mendorong demokrasi kewarganegaraan yang dapat dibedakan dari kewarganegaraan lama (Dickson, 1998: 56-57).

Meskipun perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan yang lama dan yang baru dalam ranah pendidikan kewarganegaraan di Australia tidak tepat, namun sebutan ini adalah titik awal yang cukup berguna untuk menguji perbedaan

orientasi

politik

dan

nilai

program

dalam

pendidikan

kewarganegaraan di Australia (Howard, 2006: 462).

Pendidikan kewarganegaraan di negara ini telah berumur lebih dari satu abad, dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai 1950-an. Namun, Pendidikan Kewarganegaraan tidak pernah jelas didirikan sebagai subjek independen dan memiliki batas-batas disiplin ilmu yang ambigu (Thomas, 1994: 162).

Kurikulum pendidikan Australia pada awal dan pertengahan abad kedua puluh, terfokus pada studi struktur dan proses pemerintahan dari formal dan perspektif

konstitusional,

dengan

tujuan

utama

untuk

meningkatkan

pengetahuan dan mendorong pengembangan keterampilan masyarakat sipil.

Prioritas CCE adalah mengenai dasar-dasar konstitusional politik, sistem, dan struktur

pemerintahan.

Dalam

hal

ini,

ranah

kontitif

pendidikan

kewarganegaraan Australia tersebut, bisa dianggap sebagai dasar konstruksi formalistik pendidikan kewarganegaraan (Howard, 2006: 463-464).

Walau berakar pada nilai-nilai konstitusionalisme liberal, pendidikan kewarganegaraan lama memiliki lebih dari satu wajah politik atau ideologi.

Dalam perihal hak-hak warga negara misalnya, konstruksi kewarganegaraan lama sering bersifat sangat konservatif (Print, 1996). Adapun pendidikan kewarganegaraan pada pertengahan abad kedua puluh tampak dirancang untuk memperkuat status quo dengan menetralisir dukungan potensi tantangan perubahan-berorientasi pada politik dan tatanan sosial. Ada upaya untuk membangun masyarakat dan meringankan alienasi politik, sering dicapai melalui proses indoktrinasi yang bertujuan memastikan warga pasif dan diam (Howard 2006: 461). Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di New South Wales misalnya, sama sekali tidak membahas mengenai pentingnya pemikiran kritis 12

dan liberal dalam menyikapi situasi politik, namun dijabarkan sebagai â€œâ€Śpelajaran dalam hal properti, kerajinan, ketepatan waktu, dan patriotisme (Howard, 2006: 465-467).â€?

Konsep CCE di Australia pada sebelum periode tahun 1990-an bersifat sempit, formalistik, dan legalistik (Gill & Reid, 1999). Bidang kewarganegaraan disamakan dengan pemilu, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait dengan sistem pemilu atau legislatif (Thomas, 1994).

Namun, pada awal tahun 2003, Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affair (MCEETYA) mengadakan kesepakatan untuk mengembangkan instrumen penilaian ujicoba pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan dengan sampel nasional seluruh siswa kelas 6 dan 10, yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2004. Paska kejadian September 2001 dan Oktober 2002, perhatian masyarakat semakin besar akan studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan (CCE). CCE lalu dianggap serius dalam kancah pendidikan nasional. Sebagai implikasinya, jika sebelumnya pendidikan kewarganegaraan hanya berfokus pada pemahaman lembaga & proses kewarganegaraan maka kini, fokus studi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan diperluas mencakup dua hal yaitu: 1) pemahaman lembaga & proses kewarganegaraan serta 2) watak & keterampilan untuk partisipasi.

Inilah sebenarnya perbedaan antara wajah kewarganegaraan lama dan baru di Australia. Wajah kewarganegaraan lama hanya berfokus tentang demokrasi Australia, sejarah, tradisi, struktur dan proses; budaya demokrasi; cara masyarakat Australia dikelola, oleh siapa dan untuk apa. Sedangkan wajah kewarganegaraan baru meliputi pengembangan keterampilan, sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang akan mempengaruhi siswa untuk berpartisipasi, untuk menjadi dan tetap terlibat dalam partisipasi politik maupun kehidupan demokrasi (Print, 2010: 26-28) Pendidikan Kewarganegaraan (CCE) di Australia bukan merupakan subjek pembelajaran khusus sebagaimana yang ada di Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan

dimaksudkan

untuk

menghasilkan

hasil belajar

yang

berhubungan dengan berbagai masalah dan keterampilan, sehingga dapat bermakna jika dihubungkan ke area pembelajaran. Untuk memiliki dampak sosial yang lebih besar, maka hasil pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dibangun ke dalam semua kegiatan dan program kurikuler dan ekstrakurikuler.

Walau Pendidikan Kewarganegaraan bukan merupakan subjek tersendiri namun 13

tim proyek telah menghasilkan sebuah dokumen yang mendefinisikan domain penilaian. Hal ini telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dari para ahli kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dari masing-masing Negara dan Wilayah.

3. Kurikulum Formal Menanggapi kekhawatiran bahwa tren sosial terkait dengan menurunnya pengetahuan sipil dan keterlibatan yang melemahnya kewarganegaraan demokratis dan mengancam sangat kemungkinan pemerintahan yang demokratis yang bermakna, pendukung pendidikan kewarganegaraan berpendapat bahwa kurikulum revitalisasi pendidikan kewarganegaraan penting dilakukan untuk kebangkitan demokrasi. Ada kesepakatan bahwa pendidikan kewarganegaraan berada di bawah lingkup pendidikan demokrasi. Namun, ketika konten kurikuler dan masalah pedagogis yang menyinggung hal tersebut secara rinci, kesepakatan tentang substansi pendidikan kewarganegaraan berakhir, dan apa yang muncul kemudian adalah berbagai persaingan visi, konten, dan tujuan yang tepat pada pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, kesepakatan retoris pada nilai materi pendidikan kewarganegaraan hanya berfungsi untuk menyembunyikan perbedaan pendapat politik yang lebih dalam tentang sifat yang tepat dari pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah Australia belum mampu mengikat tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk visi neo-liberal dan menjabarkan posisi Australia dalam kancah global. Adapun dalam konteks kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai keterlibatan kritis dan kewarganegaraan demokratis juga telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat (Davies & Evan, 2002).

Pada bulan April 1999, Menteri Pendidikan Negara dan Persemakmuran (Territory and Commonwealth Ministers of Education) mengadakan pertemuan di Dewan Kesepuluh Menteri Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pelatihan dan Urusan Pemuda (Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs), dan menyetujui diterapkannya National Goals for Schooling in the Twenty-First Century. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ditegaskan oleh Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affair (1999) yaitu: ‌menciptakan siswa yang aktif dan memiliki informasi, pemahaman, dan apresiasi terhadap system pemerintahan Australia serta kehidupan kewarganegaraan. Siswa harus memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian dan tanggung jawab dalam hal moralitas, etika dan keadilan sosial, dan kemampuan untuk memahami dunia mereka, untuk berpikir tentang bagaimana hal-hal harus menjadi cara mereka, untuk membuat keputusan yang rasional dan informasi tentang kehidupan mereka dan 14

untuk menerima tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

Pada rentang tahun 1997-2004, Pendidikan Kewarganegaraan telah dilaksanakan dengan merujuk dan mengadopsi Program Discovery Democracy.

Proyek ini mendapatkan sokongan dana dari pemerintah sebesar $32 juta, namun pada kenyataannya, program ini tidak cukup popular di kawasan negara bagian (Kennedy, 2008: 186).

Hal ini bisa dilihat dari fakta di lapangan, seperti misalnya di New South Wales, CCE dimasukkan dalam ranah pembahasan mata pelajaran Geografi dan Sejarah dengan fokus pembahasan pada studi sosial dan institusi politik. Atau di Queensland, dimana pendidikan kewarganegaraan terintegrasi dalam Studi Sosial dan Lingkungan dengan lingkup institusi publik, isu-isu lingkungan, proses alam dan sosial, serta pemeliharaan lingkungan (Kennedy, 2008: 186187).

Namun pada Negara Bagian Victoria, CCE menjadi prioritas kurikulum.

Ranah pendidikan kewarganegaraan di Victoria sejalan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Discovery Democracy yaitu menciptakan siswa yang aktif, memiliki informasi, pemahaman, dan apresiasi terhadap sistem pemerintahan, kehidupan kewarganegaraan, serta sejarah negara Australia.

Kurikulum di

Victoria juga menuntut pemahaman nilai serta kesadaran akan hak dan tanggung jawab (Kennedy, 2008: 186-187).

4. Praktek dan Konten Pendidikan Kewarganegaraan Konten dari pendidikan formal kewarganegaraan di Australia merujuk pada ketentuan Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affair (2003) yaitu meliputi: a. Warisan demokrasi Australia, sistem pemerintahan dan hukum negara b. Identitas Nasional Australia dari masa ke masa, keragaman budaya, serta kepaduan sosial. c. Kemampuan,

nilai-nilai,

serta

partisipasi

aktif

dalam

kehidupan

kewarganegaraan Sedangkan penilaian Civics dan Citizenship meliputi dua domain penilaian yaitu: pengetahuan dan pemahaman akan institusi kewargaan dan prosesnya (knowledge and understanding of civic institution & processes) serta watak dan kemampuan individu untuk berpartisipasi (disposition and skills for participation).

15

Adapun konsep dan konten Civics dan Citizenship telah jelas digambarkan dalam Materi Kurikulum Discovery Democracy. Materi kurikulum tersebut bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Materi Kurikulum Discovering Democracy Tema 1. Siapa yang memerintah?

2. Hukum dan Peraturan 3. Negara Australia 4. Warga Negara dan Kehidupan Publik • Masing-masing tema terkait dengan Negara bagian dan kebutuhan kurikulum • Panduan Guru untuk masingmasing Units dan Readers • Panduan Hukum dan Pemerintahan Australia untuk Guru

Sekolah Dasar Menengah - Konsep mengenai masyarakat dan penguasa - Aturan dan hukum - Kita mengingat - Bergabung

• Pemerintah yang baik dan yang buruk • Hidup dengan aturan dan hukum • Kita warga Australia • Kalau-kalau kita lupa • Tetangga yang baik

Sekolah Menengah Units Atas - Parlemen vs Monarki

- Peraturan dan hukum - Masyarakat membentuk bangsa - Kekuasaan masyarakat

Australian Readers • Kebebasan, persamaan, persaudaraan • Ini negara saya • Pahlawan sejati • Dari hal yang kecil ke yang besar

Bawah - Haruskan masyarakat mengatur?

Menengah - Partai mengatur parlemen - Hak Asasi Manusia - Demokrasi - Hukum dihancurkan - Mendirikan - Perebutan sebuah bangsa Demokratis - Menyelesaikan masalah - Kaum lakilaki dan wanita - Jenis Negara dalam apa. kehidupan public • Siapa yang seharusnya mengatur?

• Ketika hukum jatuh • Ceritacerita yang kita sampaikan tentang diri kita

• Masyarakat politik • Hukum dan keadilan • Kesetaraan dan perbedaan

Adapun buku teks dan materi pendukung pendidikan kewarganegaraan di Australia bisa dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Buku Teks/Material Pendukung untuk Civic dan Citizenship Modul Ready, set, go Right and responsibilities Read all about it: participating

Jabaran Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan

16

Tingkat Sekolah 1 2

Citizen then and now: beginning of democracy Everyone can have a say: local decision making Our rights: origins of Australian democracy Active citizens, Australian governments: Australia democracy The federation of Australia: Federation Law and the media: civics and citizenship Government and citizens: independent study The global citizen: ecology and economy Potentials of democracy: civics and citizenship

Kontinuitas waktu dan perubahan Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Tempat dan waktu Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan Sistem, sumber, dan kekuasaan Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan Kultur dan identitas Tempat dan waktu Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan

3 3 4 4 4 5 6

6 Kultur dan identitas Sistem, sumber, dan kekuasaan Kontinuitas waktu dan perubahan

6

5. Masalah dan Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa masalah maupun tantangan yang terdapat dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Australia yaitu: a. Jika ditinjau dari kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara bagian terkait dengan pembelajaran CCE maka bisa disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan masih belum merupakan kebutuhan utama untuk siswa di Negara Australia. Oleh karena itu, perlu perhatian yang lebih serius mengenai penerapan maupun pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan di Australia b. Belum adanya kepercayaan dan kemantapan dari masing-masing sekolah untuk memutuskan manakah yang harus dan yang tidak seharusnya dimasukkan dalam program pendidikan kewarganegaraan c. Konten

dari

Pendidikan

Kewarganegaraan

yang

termuat

dalam

Kurikulum Discovering Discovery masih bersifat lokal. Perlu adanya

17

pengadopsian dan penambahan nilai-nilai global ke dalam materi kurikulum. d. Imigrasi dan dan isu-isu mengenai keragaman yang meningkat di seluruh negara merupakan tantangan dalam perkembangan asimilasi dan konsepsi kewarganegaraan (Bank, 2004: 4-8). Maka dari itu, perlu adanya perhatian lebih mengenai isu-isu keberagaman ras, budaya, etnik, agama, bahasa, kewarganegaraan, hak asasi manusia, demokrasi, dan pendidikan. e. Mengingat era perkembangan global yang sangat pesat, maka perlu diajukan penambahan beberapa materi yang terkait dengan dinamika politik

seperti:

demokrasi,

keragaman,

globalisasi,

pembangunan

berkelanjutan, sistem kekuasaan, prasangka/diskriminasi/dan rasisme, migrasi, identitas kelompok, perbedaan pendapat, patriotism, dan kosmopolitanisme.

6. Masa Depan Pembelajaran Civic dan Citizenship Education (CCE) di Australia Ada dua kemungkinan mengenai masa depan CCE di Australia. Yang pertama

yaitu

kemungkinan

dimasukkannya

CCE

dalam

Kurikulum

Pembelajaran di Australia (Ministerial Advisory Committee for Educational Renewer, 2006; Australian Government Department of Education, 2014) atau dimasukkannya CCE sebagai subjek kajian sejarah untuk memperluas dan merepresentasikan Australia pada komunitas masyarakat.

Subjek dari CCE merupakan siswa pada kelas 6 dan 10 (Kennedy, 2008: 193). Namun, ada usulan lain bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dipelajari untuk anak berusia 12 tahun saja (Australian Government Department of Education, 2014: 171) Sedangkan jika mengkaji dari sisi konten kewarganegaraan maupun pendidikan kewarganegaraan, maka di masa mendatang, Guru dituntut tidak hanya memfokuskan pembelajaran pada isu-isu lokal maupun nasional namun juga menaruh perhatian pada dinamika dan perkembangan isu-isu global (Kennedy, 2008: 193).

7. Perbandingan Kualitas Lulusan (Australia Benchmarking) Belum

ada

tolok

ukur

perbandingan

kualitas

lulusan

Australia

disandingkan dengan kualitas lulusan negara lain yang secara khusus menilai pencapaian siswa (target) dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

18

Studi komparasi mengenai kualitas lulusan dalam bidang studi Civics & Citizenship dilakukan oleh ICCS (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tetapi Australia tidak masuk menjadi objek penelitian, karena studi ICCS dilakukan di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Latin saja.

Adapun kemampuan sosial siswa untuk memecahkan masalah (problem solving), yang merupakan salah satu kemampuan (skill) dalam pembelajaran Civics & Citizenship Education, telah menjadi salah satu bahan komparasi kualitas lulusan peserta didik dengan kualitas lulusan negara lain melalui studi khusus PISA (Programme for International Student Assesment) pada tahun 2003 & 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Skor PISA pada 40 Negara Tahun 2003 dalam Problem Solving (OECD, 2003: 33) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Korea Hong Kong-China Finland Japan New Zealand Macao-China Australia Liechtenstein Canada Belgium Switzerland Netherlands France Denmark Czech Republic Germany Sweden Austria Iceland Hungary Ireland Luxembourg Slovak Republic Norway Poland Latvia Spain Russian Federation United States Portugal Italy Greece Thailand Serbia Uruguay Turkey

Mean Score

SE

550 548 548 547 533 532 530 529 529 525 521 520 519 517 516 513 509 506 505 501 498 494 492 490 487 483 482 479 477 470 469 448 425 420 411 408

(3.1) (4.2) (1.9) (4.1) (2.2) (2.5) (2.0) (3.9) (1.7) (2.2) (3.0) (3.0) (2.7) (2.5) (3.4) (3.2) (2.4) (3.2) (1.4) (2.9) (2.3) (1.4) (3.4) (2.6) (2.8) (3.9) (2.7) (4.6) (3.1) (3.9) (3.1) (4.0) (2.7) (3.3) (3.7) (6.0)

19

Upper Rank 1 1 1 1 5 5 5 5 6 8 9 10 10 11 11 13 16 16 17 18 20 21 21 22 23 24 25 25 26 28 29 32 33 33 34 34

Lower Rank 4 4 4 4 8 9 10 11 10 12 15 15 16 16 17 18 19 20 20 22 22 24 26 26 27 29 29 30 30 31 31 32 34 35 36 36

37.

38.

39.

40.

Mexico Brazil Indonesia Tunisia

Mean Score

SE

384 371 361 345

(4.3) (4.8) (3.3) (2.1)

Upper Rank 37 38 38 40

Lower Rank 37 39 39 40

Tabel 6. Skor PISA pada 44 Negara Tahun 2012 dalam Problem Solving (Perkins, Rachel & Shiel, Gerry, 2014: 8) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Singapore Korea Japan Macao-China Hongkong-China Shanghai-China Chinese Taipei Canada Australia Finland United Kingdom Estonia France Netherlands Italy Czech Republik Germany United States Belgium Austria Norway Ireland Denmark Portugal Sweden Russian Federation Slovak Republic Poland Spain Slovenia Serbia Croatia Hungary Turkey Israel Chile Cyprus Brazil Malaysia United Arab Emirates Montenegro Uruguay Bulgaria Colombia OECD Average

Mean 562.4 561.1 552.2 540.5 539.6 536.4 534.4 525.7 523.1 522.8 516.8 515.0 511.0 510.7 509.6 509.0 508.7 507.9 507.7 506.4 503.3 498.3 497.1 494.4 490.7 489.1 483.3 480.8 476.8 475.8 473.4 466.3 459.0 454.5 454.0 447.9 444.9 428.5 422.5 411.2 406.7 403.4 401.7 399.2 500.1

SE (1.22) (4.32) (3.14) (1.02) (3.91) (3.29) (2.88) (2.40) (1.92) (2.27) (4.17) (2.51) (3.44) (4.40) (4.04) (3.12) (3.62) (3.90) (2.48) (3.58) (3.26) (3.18) (2.92) (3.56) (2.92) (3.43) (3.57) (4.45) (4.10) (1.52) (3.10) (3.86) (4.01) (4.02) (5.47) (3.70) (1.45) (4.71) (3.52) (2.76) (1.16) (3.47) (5.10) (3.54) (0.67)

20

SD 95.0 91.2 85.2 79.2 91.7 89.9 90.9 100.3 97.4 93.0 96.7 87.5 96.2 98.9 90.7 9.52 98.5 92.8 106.5 93.8 103.0 93.1 92.3 87.8 96.2 87.9 98.0 96.5 104.4 97.1 89.1 92.0 104.4 79.0 123.4 85.9 98.9 91.8 83.6 105.5 91.6 97.2 106.5 91.6 95.9

SE (0.96) (1.76) (1.91) (0.81) (2.20) (2.25) (1.93) (1.66) (1.02) (1.21) (2.37) (1.52) (4.09) (2.99) (2.08) (2.04) (2.47) (2.26) (1.82) (2.93) (1.92) (1.95) (1.92) (1.60) (1.81) (2.01) (2.75) (3.35) (2.86) (1.29) (1.91) (1.96) (2.71) (2.21) (3.20) (1.68) (0.99) (2.37) (1.98) (1.82) (1.10) (2.00) (3.54) (1.96) (0.43)

IRL ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ O ▲ O O O O O ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Keterangan: Mean SE SD IRL â–˛ O â–ź

: Mean Country/Economy Scores : Standar Errors : Standard Deviations : Instructional Reading Levels : Significantly higher than Ireland : Not significantly different from Ireland : Significantly lower than Ireland

Ada tiga studi komparasi lulusan (benchmarking) yang saat ini berlaku dan banyak dijadikan acuan yaitu: 1) PISA (Programme for International Student

Assesment)

yang

mengukur

kemampuan

siswa

dalam

bidang

matematika (mathemathics), ilmu pengetahuan alam (science), kemampuan membaca (reading), dan kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving); 2) TIMSS (Trends in International Mathematics & Science Study) yang mengukur kemampuan siswa dalam bidang matematika dan science; serta 3) PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) yang mengukur kemampuan membaca siswa (reading).

Jika melihat hasil studi komparasi yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2003 dan 2012 tentang problem solving, maka secara umum kualitas lulusan siswa Australia memiliki kemampuan memecahkan masalah diatas rata-rata (significantly above OECD average). Australia bahkan mampu menempati peringkat ketujuh dari 40 negara (2003) dan kesembilan dari 44 negara (2012).

21

BAB III KESIMPULAN A. Kesimpulan Perlu adanya kerangka pendekatan yang lebih luas dalam pengembangan kajian kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Kerangka tersebut bisa dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Pendekatan yang Lebih Luas untuk Kajian Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Rasionalisasi Deskripsi Implikasi terhadap CCE Kondisi geo-politik baru Konflik global telah Perspektif global harus menyorot ketidakpastian meningkat dalam menjadi pusat kajian lingkungan global beberapa tahun terakhir. kewarganegaraan dan Meskipun Australia pendidikan terisolasi secara kewarganegaraan. geografis, warga tetap Kontribusi Australia akan terpengaruh oleh terhadap isu-isu global meningkatnya jumlah seperti perlindungan peristiwa kekerasan dan lingkungan, perdamaian, kegiatan di mana mereka dan kebutuhan keadilan tidak memiliki kontrol sosial harus dipantau atasnya. secara berkala.

Kurangnya pengetahuan Masyarakat pada Jika Negara bermaksud masyarakat dapat umumnya, dan generasi menciptakan warga menempatkan demokrasi muda pada khususnya, negara yang demokratis, dalam bahaya terbatas pemahamannya maka warga harus tentang struktur formal memahami struktur pemerintah dan aturan dasar dan fungsi negara. konstitusional Australia “Knowledge building� proses ini dapat dikaitkan dengan keterlibatan sipil dan berbagai tindakan untuk memastikan relevansinya Megatrends dalam Dalam isu-isu Australia Kewarganegaraan dan bidang kewarganegaraan seperti pendidikan menentukan siapa yang multiculturalimse, kewarganegaraan harus dimaksud dengan warga rekonsiliasi dengan responsive terhadap isiNegara Australia dan penduduk asli Australia, isu fundamental yang memiliki implikasi peran perempuan dalam mendefinisikan nilaimendasar bagi lanskap masyarakat Australia, nilai Negara Australia, sosial Australia perdebatan walaupun isu-isu konstitusional tentang tersebut merupakan isuisu pendirian republic isu kontroversional.

Australia masalah Beberapa isu mengkin imigrasi, kaitannya memiliki kaitan dengan dengan "imigran gelap" sejarah namun beberapa yang telah menimbulkan diantaranya merupakan masalah sosial dan imbas dari kebijakan

22

Realitas sipil turut berperan membangun dunia generasi mudarealitas yang mungkin tersembunyi dari orang tua dan guru.

politik yang serius yang berimplikasi pada seluruh warga Australia.

Isu-isu ini memiliki potensi untuk mendefinisikan kembali masyarakat Australia, dan tidak selalu dengan cara yang positif.

Meratanya budaya generasi muda telah terdokumentasi dengan baik. Ini mungkin diwakili oleh buruknya citra partai politik, ketersediaan obat keras dan alkohol, tunawisma, keterasingan, kurangnya kesempatan kerja, atau perasaan umum menjadi individu yang "berbeda".

Fakta bahwa generasi muda menghuni dunia yang terstruktur oleh nilai-nilai mereka sendiri dan adat istiadat orangorang dari orang tua mereka atau masyarakat harus menjadi pertimbangan pada arah pengembangan CCE.

pemerintah. Dalam dua kasus tersebut, siswa harus sadar dan mengetahui langkahlangkah apa saja yang perlu diambil untuk mempertahankan nilainilai Australia.

Jika siswa dituntut untuk dapat menjadi warga Negara yang baik, maka maka titik awal harus berasal dari nilai-nilai mereka sendiri. Apa yang menjadi harapan, impian, dan komitmen siswa memiliki potensi untuk membantu atau menghalangi mereka dalam perjalanannya memahami kewarganegaraan. Halhal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja dalam CCE.

Australia tidak bisa lagi tetap terisolasi sebagai negara yang berkiblat pada kawasan Eropa dengan geografi Asia. Warga Australia di masa depan harus berusaha memahami identitas kewarganegaraan mereka serta kewarganegaraan masyarakat di negara lain; mereka harus mengetahui bagaimana dan kapan diperlukan pengambilan tindakan terkait dengan isu-isu sipil; selain itu, mereka juga harus mengetahui bagaimana lembaga-lembaga demokrasi dapat membantu mereka dalam tugas-tugas ini. Kemajuan telah dibuat pada CCE di Australia selama dekade terakhir dan banyak guru telah merasakan dampak positif dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan CCE di Australia. Sekarang saatnya bagi guru untuk memanfaatkan dukungan tersebut seoptimal mungkin untuk pengembangan program yang relevan dan berkelanjutan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan prioritas baru dalam implementasi CCE. Hal ini merupakan tantangan besar bagi para guru. Keberhasilan mereka dalam

23

menerapkan CCE akan menentukan nasib, moral, dan karakter warga negara Australia di masa depan serta pengaruh mereka dalam masyarakat global.

B. Saran Pendidikan Kewarganegaraan di era global harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan identitas dan keterikatan mereka sebagai masyarakat global yang terkoneksi dengan seluruh orang di berbagai belahan dunia. Identitas global kini merupakan kosmopolitanisme (Nussbaum, 2002).

Sekolah harus membantu siswa untuk memahami bagaimana budaya, identifikasi nasional, regional, dan global yang saling terkait, kompleks, dan berkembang (Banks, 2004: 3-15). Sekolah juga diharapkan dapat membantu siswa untuk menyadari bahwa sebagai warga negara dari komunitas global, siswa wajib mengembangkan pemahaman dan kebutuhan untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan untuk membantu memecahkan masalah dunia yang sulit.

Keanekaragaman (diversity) menyajikan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia. Untuk secara efektif mempersiapkan siswa untuk menjadi reflektif, konstruktif, dan kontribusi lokal, nasional, dan warga global, sekolah harus serius mengatasi keragaman.

Mengacu pada konsep demokrasi dan keberagaman yang dikembangkan Banks (2005) maka prinsip yang seharusnya ditanamkan melalui CCE yaitu: 1. Siswa harus belajar tentang hubungan yang kompleks antara kesatuan dan keragaman dalam komunitas lokal mereka, bangsa, dan dunia. Pendidikan kewargaan seharusnya mampu membantu siswa untuk memahami konsep keragaman secara internal maupun komparatif melalui contoh praktis yang diberikan oleh guru. Guru diharapkan mampu menyajikan isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan

yang

ada

hubungannya

dengan

masyarakat

multikultur seperti isu rasial, kelas, etnis, perbedaan agama, gender, dan keragaman bahasa. Siswa harus mengetahui: a) bagaimana negara menyikapi ketidakadilan diantara perbedaan status sosial masyarakat, b) bagaimana negara menyikapi keterbatasan dan kelemahan dalam konsep “bersatu dalam perbedaan�, c) bagaimana negara mendefinisikan konsep kewarganegaraan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa sebagai warga negara Indonesia, d) bagaimana anggota masyarakat yang memiliki kewarganegaraan berbeda harus bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

24

2. Siswa harus belajar tentang cara-cara di mana orang dalam komunitas mereka, bangsa, dan daerah semakin saling tergantung dengan orang lain di seluruh dunia dan terhubung ke ekonomi, politik, budaya, perubahan lingkungan, dan teknologi. Isu-isu seperti perdagangan bebas, kemajuan ilmu dan teknologi, penggunaan lahan, polusi, pemanasan global, keterbatasan sumber daya alam suatu negara telah mendorong suatu bangsa untuk memperkuat hubungan dengan negara lain. Siswa harus dikenalkan dengan perkembangan dunia di era global, bagaimana warga negara seharusnya bersikap dalam percaturan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia.

3. Ajaran HAM harus mendukung pendidikan kewarganegaraan di negaranegara multikultural. Ketika berbicara mengenai masyarakat multikultural, maka hal yang menjadi urgen adalah penghargaan atas hak-hak dasar mereka. Hak beragama, mengemukakan pendapat, berpartisipasi dalam bidang politik, membela negara, mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan merupakan sebagian hak yang harus mereka dapatkan sebagai warga negara. Selain membantu siswa untuk memahami apa yang menjadi haknya, yang tidak kalah pentingnya adalah menekankan perlunya penghargaan atas hak-hak orang lain. Jangan sampai konsep siswa mengenai penghargaan akan HAM tergelincir menjadi sikap masa bodoh terhadap orang lain.

4. Siswa harus diajarkan pengetahuan tentang demokrasi, lembaga-lembaga demokrasi, dan kesempatan bagi warga negara dalam praktik demokrasi.

Agar mampu menghargai demokrasi, maka siswa harus dikenalkan mengenai sejarah demokrasi dalam berbagai bentuknya (tirani oleh pihak mayoritas, apatis, peperangan), dan tentang perjuangan warga negara untuk memperoleh kesetaraan hak dan status sosial.

25

REFERENSI ACARA. (2010). Australian curriculum: history. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. _______. (2011). National assessment program: civics and citizenship years 6 and 10 report 2010. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. _______. (2011). The shape of the Australian curriculum v.3.0. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority _______. (2012). The shape of the Australian curriculum: civics and citizenship. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. _______. (2013). Draft years 3–10 australian curriculum: civics and citizenship. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. _______. (2014). Australian curriculum: humanities and social sciences planning options 2014–2015. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. _______. (2016). Changes to the f-10 Australian curriculum. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. _______. (2016). The Australian curriculum, curriculum version 8.2. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.

Australian Government Department of Education. (2014). Review of the Australian curriculum. Canberra: Australian Government Department of Education Civics Expert Group.

Banks, J. A. (2004). Introduction: democratic citizenship education in multicultural societies. In J. A Banks (Ed.) Diversity andcitizenship education: Global Perspectives. San Fransisco: Jossey-Bass Banks, J. A. et. al. (2005). Democracy and diversity: principles and conceps for educating citizens in a global age. Seattle: University of Washington Civics Expert Group. (1994). Whereas the people: civics and citizenship education. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Davies, I., & Evans, M. (2002). Encouraging active citizenship. Educational Review, 54(1), pp. 69‐78 Davies, Ian. (2008). Education for democratic citizenship in Australia. Australia: SAGE Knowledge.

Davies, Ian. (2008). Education for democratic citizenship in Australia. Australia: SAGE Knowledge

26

Department of Education, Science and Training. (2003a). Evaluation of the discovering democracy programme 2000-2003. Canberra: Commonwealth of Australia.

Department of Education, Science and Training. (2003b). Values education study:Executive summary final report. Canberra: Commonwealth of Australia.

Department of Immigration and Citizenship. (2007). Life in Australia. Canberra: Commonwealth of Australia.

Dickson, J. S. (1998). How and why has civics education developed to its current situation? Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from http://www.abc.net.au/ civics/teach/articles/jdickson/currentsit.htm Eddington, Donald & Ambrose, Kurt (2010). Civics & citizenship education.

Australia: Department of Education, Employment and Workplace Relation Gill, J., & Reid. A. (1999). Civics education: the state of play or the play of the state. Curriculum perspectives, 19(3), 31‐40 Hirst, John. (1999). Discovering democracy, a guide to government and law in Australia. Melbourne: Commonweath of Australia Hocking, J. (2003). Counter-terrorism and the criminalisation of politics: Australia’s new security powers of detention, proscription and control.

Australian Journal of Politics and History, 49(3), pp.355-371.

Hocking, J. (2004). National security and democratic rights: Australian terror laws. The Sydney Papers, 16(1), pp.89-95.

Howard, Cosmo & Patten, Steve. (2006). Valuing civics: political commitment and the new citizenship education in Australia. Canada: Canadian Journal of Education p. 454-475 Kemp, D. (1994). Discovering democracy. Ministerial statement by David Kemp MP. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from http://www.curriculum.edu.au/democracy/about/project/kemp.htm Kemp, D. (1997). Discovering democracy. ministerial statement by the hon David Kemp MP. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from http://www.curriculum.edu.au/democracy/about/project/kemp.htm Kennedy, K. J (2008). Citizenship curriculum in asia and pasific. Comparative Education Research Centre (CERC) Kennedy, K. J. (1998). Preparing teachers for the new civics education. Asia‐ Pacific Journal of Teacher Education & Development, 1(2), 33‐40.

27

Kennedy, K. J., & Howard, C. (2004). Elite constructions of civic education in Australia. In J. Demaine (Ed.), Citizenship and political education today (pp. 90�106). London, UK: Palgrave Macmillan.

Marsh, Lindsay. (2010). History of Australian: understanding what makes Australia the place it is today. Greenwood: Ready-Ed Publications Ministerial Advisory Committee for Educational Renewer. (2006). Report of the ministerial advisory committee for educational renewal. Education for sustainable futures, schooling for the smart state. Queensland: Commonweath of Australia Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs.

(1999). The Adelaide declaration on national goals for schooling in the twenty first century. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from http://www.mceetya.edu.au/nationalgoals/natgoals.htm#nat.

Ministerial Council on Education, Employment, Training and Youth Affairs.

(2003). 2002 National report on schooling - (Chapters being published progressively). Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from http://cms.curriculum.edu.au/anr2002/ch11_majordev.htm.

National Curriculum Branch. (2011). Evaluation of the Parliament and Civic Education Rebate (PACER) Program. Melbourne: Commonweath of Australia OECD. (2003). First results from PISA 2003, executive summary. France: Organisation for Economic Co-operation and Development Publisher Perkins, Rachel & Shiel, Gerry. (2014). Problem solving in PISA: the result of 15 years olds on the computer-based assessment of problem solving in PISA 2012. Dublin: Educational Research Centre Print, M. (1996). The new civics education: an integrated approach for Australian schools. Social Education, 60(7), 443�446.

Print, M. (1998). From civic deficit to critical mass: the new civics education.

Diambil pada tanggal 14 Juni 2016, from http://www.abc.net.au/civics/teach/articles/mprint/mprint1.htm Print, M., & Gray, M. (2000). Civics and citizenship education: an australian perspective, discovering democracy discussion paper #4. New South Wales Department of Education and Training Discovering Democracy Professional Development Committee. Diambil pada tanggal 14 Juni 2016 dari http://www.abc.net.au/civics/democracy/ccanded.htm Statute of Westminster Adoption Act 1942. (2004). Statute of Westminster adoption act 1942, act no. 56 of 1942 as amended. Canberra: Commonwealth of Australia.

28

Thomas, J. (1994). The history of civics education in Australia. In civic expert gr oup, whereas the people... civics and citizenship education � report of th e civics expert group (pp. 161-171). Canberra: Australian Government Publishing Service.

Torney-Purta, Judith et. al. (2001). Citizenship and education in twenty-eight countries, civic knowledge and engagement at age fourteen. Delft: Eburon Publishers.

Tudball, L & Brett P. (2015). What matters and what’s next for civics and citizenship education in Australia? Australia: Monash University

29

View publication stats