Epaper kpkpos edisi 191/12 maret

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PUNGLI SPPT DISPENDA MEDAN MERESAHKAN I

Aparat Pemkab Nias Goblok NIAS - Anggota DPRD Sumatera Utara, Ramli mengatakan, aparat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias terkesan 'goblok' dalam menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nias. Salah satunya adalah, uang untuk pendaftaran pasien yang hendak berobat di Rumah Sakit Umum (RSU) Gunungsitoli harus ditinjau ulang.

Hal itu dikatakan Ramli kepada KPK Pos di ruang kerjanya di Medan, Jumat kemarin, terkait berita KPK Pos sebelumnya yang menyoroti kenaikan uang

RAMLI

JAKARTA - Bank Artha Graha (AG) ternyata memodali perusahaan Kelapa Sawit milik terdakwa Nunun Nurbaetie, yaitu PT Wahana Esa Sejati sebesar Rp11,9 miliar. Di mana, berupa pinjaman kredit modal kerja.

Hal tersebut, terungkap dalam kesaksian Arie Malangjudo dalam sidang dengan terdakwa Nunun Nurbaetie di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu.

Menurut Arie, ketika membangun pabrik kelapa <<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK Didesak Periksa Fadel Muhammad JAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarif Hidayatullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa Fadel Muhammad, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait korupsi manipulasi tanah seluas 40 hektar.

Desakan itu disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK Jakarta, Senin. Para mahasiswa juga meminta agar KPK

FADEL MUHAMMAD

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KEBUN SAWIT - Petani anggota Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KSMB) yang berdomisili di Kecamatan Tambusai Utara. Mereka memiliki lahan 1.786,4 hektar. (KPK POS/RZL)

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

HAL

5

PT Tor Ganda Hancurkan Hutan Lindung Mahato Kebobobrokan mental para pengusaha dan penguasa, untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dibuktikan dengan semena-menanya PT Tor Ganda menghancurkan dan mengalih-fungsi

kan secara tidak sah kawasan Hutan Lindung milik Negara di Mahato menjadi perkebunan kelapa sawit kelompoknya.

Mengatasnamakan kepentingan masyarakat anggota

Koperasi dan kelompok tani, ribuan hektar Hutan lindung yang berada pada kordinat LU : 1o 16’ 30” BT : 100o 09’ 00” secara terencana, terorganisir dirambah dan dikuasai <<< selanjutnya baca Hal. 2

'NSP' Lahan Korupsi Oknum Pejabat DUMAI - Naskah Saling Pengertian (NSP) tentang pengelolaan pas pelabuhan di lingkungan pelabuhan Dumai, terindikasi jadi lahan korupsi para pejabat di daerah itu. Tanpa payung hukum, pengutipan dilakukan antara Pemko Dumai dan Pelindo I, yang mengacu pada naskah saling pengertian.

Seperti diberitakan koran ini, antara Walikota Dumai dengan Direktur Utama PT Pelabuhan I, disepakati 'NSP' yang dilaksanakan sejak tahun 2002 lalu. Konon NSP ini berkedok untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tertuang pada Bab I Pasal 1 dalam rangka memberikan kontribusi PAD Dumai.

Namun beberapa kalangan menilai, 'NSP' tersebut terindikasi dijadikan lahan sejumlah oknum pejabat untuk mengkais rezeki. Pasalnya, 'NSP' yang dilakukan sama sekali tidak memiliki payung hukum. Namun untuk memastikan agar 'NSP' tersebut dimata masyarakat dinilai legal, maka pejabat di sana membungkus 'NSP' ter-

kolom redaksi

POLISI MESTI BERKACA DIRI DENGAN alasan apa pun, serangan terhadap polisi belakangan ini tidak bisa dibenarkan. Tindakan main hakim terhadap mereka hanya akan merontokkan sendi penegakan hukum. Tapi kepolisian juga perlu mawas diri sekaligus berbenah agar memperoleh kepercayaan masyarakat.

Aksi brutal terhadap polisi antara lain terjadi di Kepolisian Resor Katingan, Kalimantan Tengah.

Seorang tukang ojek bernama M. Nur nekat membakar dua polisi. Dia kalap karena tidak diizinkan

12 - 18 MARET 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

PEKANBARU - Tidak ada lagi Hutan Lindung di Mahato. Pemerintah daerah dan Pusat pun tidak perlu bersusah payah menugaskan Polisi Kehutanan di sana. Sebab, Jagawana ternyata tidak memiliki kemampuan profesional untuk menjaga kelestarian eko system Kawasan Hutan Lindung Mahato di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Artha Graha Modali Perusahaan Sawit Nunun

NUNUN NURBAETIE

TAHANAN - DL Sitorus saat berada di mobil tahanan. (KPK POS/DOK)

EDISI 191 / THN IV

mengambil sepeda motornya yang terkena razia sehari sebelumnya. Sepeda motor ini ditahan karena Nur tidak memiliki surat izin mengemudi.

Kedua polisi itu menderita luka bakar cukup parah.

Adapun si tukang ojek langsung ditangkap pada saat itu juga.

Beberapa hari sebelumnya, Brigadir Albertus Sibua bersama empat informan pun menjadi korban kekerasan di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kuta <<< selanjutnya baca Hal. 2

sebut dengan persetujuan DPRD Kota Dumai.

Pungutan berdasarkan 'Naskah Saling Pengertian' tanpa payung hukum, menurut Khairul anggota DPRD Dumai dari Fraksi PDI-P menyimpang dari ketentuan yang berlaku. "Pungutan itu menyimpang dari ketentuan dan patut dipertanyakan," ungkap Khairul saat ditemui KPK Pos di Gedung DPRD belum lama ini.

Hal yang sama juga di-

sampaikan Aktivis LSM Pemantau Aset Daerah Chairuddin. Dia mengatakan, ditinjau dari aspek hukum 'Naskah Saling Pengertian' produk Pelindo dengan Pemko Dumai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pungutan yang dilakukan di kawasan pelabuhan identik dengan Pungli (pungutan liar). Namun bedanya dilakukan sedikit terhormat berlindung di balik 'Naskah Saling <<< selanjutnya baca Hal. 2

MENCOBA - Bupati Palas, Basryah Lubis sedang mencoba traktor tangan yang akan diserahkan kepada petani di Desa Siolip, Kecamatan Barumun, beberapa waktu lalu. (KPK POS/IST)

Bupati Palas Dicopot JAKARTA – Basyrah Lubis masih terus melaksanakan aktivitas seperti biasa sebagai bupati Padang Lawas (Palas), walau dirinya akan dicopot dari jabatannya.

"Pak Basyrah Lubis masih menjalankan aktivitas seperti biasa, sebagai bupati di Palas. Namun saat ini beliau sedang berada di Jakarta untuk sesuatu urusan," ujar wartawan koran ini di Palas, kemarin.

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi beberapa hari mendatang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian secara permanen Basyrah Lubis SH dari jabatannya sebagai Bupati Padang Lawas.

SK yang sama sekaligus mengangkat Wakil Bupati Palas, Ali Sutan Harahap, untuk mengisi kursi yang harus ditinggalkan Basyrah Lubis.

Mendagri Gamawan Fauzi memastikan akan segera mengeluarkan SK dimaksud, menyusul telah keluarnya fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan vonis tingkat kasasi yang dijatuhkan ke Basyrah dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat saat masih menjadi camat, memenuhi persyaratan pemberhentian kepala

RAMAI - Suasana di pelabuhan Dumai yang selalu ramai (KPK POS/PUR)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Rakyat Kian Terjepit JAKARTA - Pemerintah baru berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April yang diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Mei 2012. Kondisi itu kian menyulitkan kehidupan keseharian masyarakat.

Sebut saja apa yang dikeluhkan sejumlah nelayan di sini. Mereka menyatakan resah atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi mulai 1 April 2012.

Kenaikan harga BBM itu akan berpengaruh terhadap membengkaknya biaya operasional mereka selama melaut, kata Salim, salah seorang pemilik kapal nelayan, Rabu. Dia mengatakan, dengan harga BBM sekarang, nelayan cukup kesulitan karena hasil tangkapan dan cuaca yang tidak menentu. Kalau harga BBM naik, biaya operasional naik juga.

Belakangan ini hasil tangkapan mereka kadang tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. "Kalau BBM naik maka harga ikan juga pasti ikut naik, tapi apakah pembeli mau mengerti dengan keadaan ini," katanya.

Ia menyebutkan, nelayan setempat membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dengan harga normal. Jika stok solar di SPBN itu habis maka nelayan terpaksa membelinya di pengecer dengan harga lebih mahal Rp1.000 per liter. <<< selanjutnya baca Hal. 2

KUNJUNGI WEBSITE KPKPOS : www.kpkpos.com

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

PT TOR GANDA HANCURKAN HUTAN LINDUNG MAHATO PT Tor Ganda.

Wadah Koperasi yang diduga sengaja dibentuk PT Tor Ganda dalam merambah kawasan Hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya adalah ; Kelompok Tani Tiur Ganda, Koperasi Harta Juliana, Koperasi Karya Perdana dan Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KSMB) yang berdomisili di Kecamatan Tambusai Utara.

Adanya dugaan Mafia Kehutanan dan cukong bermain, dapat dibuktikan dengan sepak terjang Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KSMB) yang diketuai M Yakin.

Dari seribu lebih anggota

yang tercatat sebagai anggota Koperasi tersebut, tujuh puluh persen (70 %) disinyalir tidak jelas sosok keanggotaannya alias bodong.

Koperasi ini mendapat suntikan modal Rp24,5 juta per hektarnya dari Raja DL Sitorus. Berkat dana puluhan miliar rupiah dan bantuan berbagai fasilitas peralatan berat, maka luluh-lantaklah flora dan fauna di kawasan hutan lindung Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 4.466 hektar.

Kerjasama PT Tor Ganda

KPK DIDESAK PERIKSA FADEL .......................................................dari hal 1 mengusut tindakan zalim Fadel kepada kampus UIN. Mereka mendesak penghentian kasus manipulasi tanah, serta mendesak KPK agar segera menangkap dan mengadili politisi Partai Golkar.

Dalam pernyataan sikapnya, disebutkan kronologis pembelian tanah seluas 40 hektare pada 1996 lalu oleh Fadel Muhammad. Tanah tersebut berlokasi di Desa Cikuya Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten, yang sekarang didirikan sebagai kampus UIN Jakarta.

Fadel membeli lahan tersebut dari PT Anugrah Cipta Buana (ACB) dengan menggunakan dana APBN 1996.

Namun, hingga kini lahan tersebut belum diserahkan kepada pihak kampus UIN Jakarta.

Wasis Handoko, koordinator lapangan aksi tersebut mengatakan, Fadel sudah menelantarkan perjanjian selama 17 tahun lamanya. "Dulu Fadel mengatakan akan mengembalikan lahan kepada pihak UIN, tapi ternyata sampai jatuh tempo sekitar satu tahun lalu ia belum mengembalikannya kepada pihak UIN," ujar Wasis.

Meskipun Fadel pernah meminta kepada pihak kampus UIN untuk tidak membawa masalah ini ke ranah hukum, namun, pihak UIN sudah mempersiapkan Tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti kasus ini.

"Jika sampai Selasa besok (6 Maret,red) Fadel belum ada itikad baik untuk mengembalikan lahan tersebut maka kami siap untuk membawanya ke ranah hukum," lanjut Wasis. (ENDY)

BUPATI PALAS ......................dari hal 1 daerah sebagaimana diatur UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005.

“Fatwa MA sudah keluar,” ujar Gamawan menjawab pertanyaan koran ini di kantornya, Jumat.

Apakah fatwa MA menyatakan Basyrah memenuhi syarat diberhentikan? Dengan lugas menteri menjawab, “Ya, diberhentikan, karena dinyatakan (di fatwa MA-red) memenuhi syarat karena ancaman hukumannya di atas lima tahun dan sudah dihukum (divonis-red).

Ditanya kapan SK pemberhentian Basyrah dikeluarkan, Gamawan belum bisa memastikan. Yang jelas tidak akan lama lagi. “Sebentar lagi kita akan mengeluarkan SK,” kata Gamawan.

Untuk prosedur penerbitan SK sudah terpenuhi, pasalnya sebelumnya sudah ada usulan pemberhentian Basyrah dari Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

“Gubernur sudah mengusulkan, fatwa juga sudah keluar,” imbuh Gamawan lagi.

Sebelumnya ditegaskan, kemendagri tidak terpengaruh dengan langkah Basyrah yang dikabarkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis tingkat kasasi itu.

Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, upaya PK tidak bisa menghalangi eksekusi atas putusan kasasi. “Karena kasasi merupakan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Reydoonyzar. (FR/GARI)

POLISI MESTI BERKACA DIRI .................................................................dari hal 1 Limbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat itu Sibua dan rekanrekannya berusaha menangkap seorang bandar judi toto gelap alias togel. Tiba-tiba muncul teriakan "maling" yang memicu massa mengeroyok mereka. Akibatnya, dua informan tewas dibakar. Sibua dan dua lainnya berhasil lolos.

Rentetan kebrutalan itu amat memprihatinkan. Selama Januari, setidaknya 11 polisi mengalami luka-luka akibat dipukuli, dianiaya, dan ditembak oleh masyarakat. Bahkan tiga di antaranya tewas. Berbagai aksi tak elok ini tak boleh dibiarkan. Melawan penegak hukum yang tengah menjalankan tugas sama artinya melawan hukum itu sendiri.

Akibatnya, wibawa hukum kian terpuruk dan bayang-bayang anarki akan menghantui.

Hanya, kepolisian juga mesti berkaca diri. Perilaku nekat masyarakat sering kali dipicu oleh sikap polisi yang dinilai arogan dan represif.

Anggota kepolisian kerap melakukan aksi kekerasan dalam menangani berbagai gejolak di masyarakat. Sehari-hari orang juga sering melihat perilaku polisi yang korup dan tidak mampu bersikap adil. Hasil survei Transparency International Indonesia bahkan menunjukkan kepolisian bertengger di peringkat pertama instansi terkorup pada 2010. Menurut TII, lembaga terkorup berikutnya adalah Direktorat Jenderal Pajak, disusul kemudian pengadilan dan kejaksaan.

Itu sebabnya, lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, harus segera berbenah. Kepolisian sebenarnya sudah punya cetak biru revitalisasi Kepolisian RI untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang termuat dalam konsep Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025.

Ada juga program reformasi birokrasi Polri. Berbagai rencana semestinya tidak berhenti menjadi jargon, melainkan harus dilaksanakan secara nyata.

Kehadiran polisi seharusnya tak hanya dirasakan di jalan ketika orang melanggar lalu lintas atau terkena razia. Petugas kepolisian semestinya hadir ketika rakyat memerlukan rasa aman. Polisi juga harus tampil ketika rasa keadilan masyarakat terkoyak-koyak karena banyak sekali kasus, mulai konflik tanah hingga korupsi, dibiarkan tak terusut. Fungsi yang ideal ini hanya mungkin dilaksanakan bila kepolisian berusaha secara sungguh-sungguh membersihkan diri dari perilaku korup. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dan KSMB merambah hutan lindung Mahato jelas merugikan Negara. Disamping musnahnya species flora dan fauna, Negara juga tidak mendapatkan pajak dan restribusi apapun terkait ilegalnya perkebunan ribuan hektar yang dikelola PT Tor Ganda.

Data yang didapat KPK Pos, Kepala Desa sengaja menyalahi aturan dengan menerbitkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) di atas lahan kawasan Hutan Lindung Mahato yang dijadikan dasar dan alasan pihak Koperasi Sawit Mahato Bersatu melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Tor Ganda.

Perjanjian antara KSMB dengan PT Tor Ganda menyebutkan, perusahaan Raja DL Sitorus mendapat bagian lahan perkebunan yang sudah produktif seluas 2.679,4 hektar (60 persen), sedang Koperasi Sawit Mahato Bersatu (KSMB) mendapat bagian 1786,4 hektar (40 persen). Seluruh hasil produksi perkebunan sawit diambil oleh PT Tor Ganda. Perjanjian ini menurut salah seorang pengurus Koperasi sudah dituangkan dalam

........................................................................................................................dari hal 1

Akta nomor 28, tanggal 30 Januari 2007 yang dibuat Notaris Janter Simanjuntak SH. Disamping mengalihfungsikan kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit, PT Tor Ganda telah membangun Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dan perumahan bagi karyawannya juga diduga tanpa memiliki Izin apapun dari pemerintah.

Tindakan PT Tor Ganda jelas telah merugikan Negara dan pelanggaran melawan Hukum yang dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai; UU RI No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan yang mana dapat diancam Pidana Penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Sumber KPK Pos di Bandung menyakinkan; “Terkait sanksi Hukum atas perambahan kawasan Hutan Mahato, Raja DL Sitorus saat ini akan sulit dijerat. Apalagi mantan pengacaranya Amir Syamsudin sebagai petinggi di Partai Demokrat kini

menduduki jabatan nomor satu di Kementerian Hukum dan Ham RI”.

Menurut sumber KPK Pos itu lagi, Raja DL Sitorus sebenarnya tidak pernah secara rutin menginap di lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin.

Dengan alasan sakit, beliau lebih sering beristirahat

Ndraha kepada KPK Pos, Rabu (7/3) mengatakan, kebijakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dan Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu SH MH bersama DPRD Nias yang membuat Perda kenaikan tarif di RSU Gunungsitoli seperti kenaikan uang pendaftaran dari sebelumnya Rp6.000 menjadi Rp50.000, dan biaya rotgen dari Rp45.000, menjadi Rp90.000, dan lain-lain (hampir 300 % -red) tidak berdasarkan analisis ilmiah, melainkan secara perlahan membunuh rakyatnya sendiri, katanya.

........................................................................................................dari hal 1

Dikatakan, Perda yang telah disahkan akhir tahun 2011 lalu dan sudah berlaku mulai 1 Januari 2012 tersebut terkesan sudah melenceng dari apa yang dijanjikan bupati/wabup ketika menyampaikan visi dan misinya pada waktu pilkada tahun lalu.

Salah satunya berjanji mensejahterakan masyarakat, namun berubah drastis menjadi kesengsaraan. Karena RSU Gunungsitoli kata Onlyhu, diolah menjadi ajang bisnis kapitalis, apalagi sebelum Perda ini dibuat sudah banyak rakyat yang mati

sia-sia karena tidak mampu berobat di rumah sakit pemkab itu. Apalagi setelah perda ini diberlakukan sudah pasti masyarakat tidak mau berobat karena tidak terjangkau.

Selanjutnya, DKR Nias menyampaikan seruan kepada seluruh rakyat menolak perda tersebut, meminta Pemkab Nias dan DPRD Nias segera mencabut perda tersebut, dan apabila Pemkab Nias tidak mengindahkannya maka DKR segera menggugat Pemkab Nias di Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah seorang sumber me-

ARTHA GRAHA MODALI PERUSAHAAN SAWIT NUNUN sawit di Riau, perusahaan yang dipimpinnya, yaitu PT Wahana Esa Sejati mendapatkan kredit investiasi dari Bank Bukopin senilai Rp39 miliar dan juga kredit modal kerja dari Bank Artha Graha sebasar Rp11,9 miliar pada tahun 2003.

Hanya saja, Arie mengaku tidak mengikuti lebih lanjut perihal kredit modal kerja dari Bank Artha Graha. Melainkan, hanya mengikuti kredit dari Bank Bukopin sebab menyangkut langsung dengan pembangunan pabrik.

"Untuk kredit investasi saya ikutin karena perlu ada penjelasan-penjelasan yang mendetil tentang keuangan.

Ketika perjanjian kredit dengan Artha Graha saya tidak

ikuti dan tidak tandatangani," kata Arie Malangjudo ketika ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Rum. Menurut Arie, yang bertanggung jawab dengan kredit modal kerja dengan Bank Artha Graha itu adalah Ahmad Derajat dan terdakwa Nunun Nurbaetie itu sendiri.

Bahkan, mereka berdua yang menandatangani kontrak kredit dengan Artha Graha.

"Ketika saya menjadi Dirut (Wahana Esa Sejati) memang ada kesepakatan saya jadi direktur operasioal karena tidak ada yang tahu di bidang kepala sawit. Sedangkan, bidang keuangan di tangani bu Nunun dan Yuna (saudara Nunun)," ujar Arie.

Lebih lanjut Arie mengatakan bahwa untuk pemba-

ngunan pabrik di Riau menelan biaya sampai Rp55 miliar, yaitu Rp39 miliar kredit dari Bank Bukopin dan Rp16 miliar yang berasal dari modal sendiri.

Nunun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan 480 cek perjalanan senilai Rp24 miliar kepada 26 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Di mana, diduga diberikan untuk memenangkan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) tahun 2004.

Dan terbukti dalam proses pemilihan di Komisi IX, Miranda terpilih menjadi DGS BI periode 2004-2009.

Atas perbuatannya, Nunun dijerat dengan pasal penyua-

'NSP' LAHAN KORUPSI OKNUM PEJABAT Pengertian'. "Apa yang dilakukan Pelindo dan Pemko Dumai sebagai bentuk pembohongan terhadap publik," tandasnya.

Menurut Chairuddin, uang yang masuk ke Kas Daerah untuk peningkatan PAD harus punya payung hukum melalui Perda. Jika tidak ada perdanya berarti yang masuk ke Kas Daerah uang haram.

"Agar tidak meresahkan masyarakat sebaiknya pungutan melalui Naskah Saling

Pengertian tersebut dihapus saja," pintanya.

Ditempat terpisah Deputy GM Pelindo Cabang Dumai Aprilla Dwison saat dikonfirmasi usai acara Silahturahmi Wartawan dengan Pelindo Rabu Pekan lalu mengaku, bahwa 'Naskah Saling Pengertian' antara Pelindo dengan Pemko Dumai atas persetujuan DPRD Dumai.

Menurut Aprilla, kerjasama dalam pengelolaan Pas

RAKYAT KIAN TERJEPIT "Kalau di SPBN harganya normal, Rp4.500 per liter, tapi jika di pengecer harganya Rp5.500 per liter," katanya.

Saat ini, sekali melaut selama seminggu nelayan menghabiskan dana paling sedikit Rp6 juta.

"Untuk membeli bahan bakar sebanyak 500 liter saja sudah Rp2,25 juta, belum lagi biaya belanja logistik untuk kebutuhan selama di laut. Jadi, saya harus menyiasati dengan menaikkan harga tangkapan agar tidak

Binaan PT Tor Ganda menuliskan, dia dan teman-temannya sering menemui sang Ketua dalam keadaan sehat di kamar mewah rumah sakit Sentosa Bandung. Disinilah sang Ketua (DL Sitorus) sering meminpin rapat direksi perusahaannya sambil menghibur diri dengan mengundang Vokal Group. (RZL)

DITAHAN - Usai diperiksa, DL Sitorus dibawa keluar dari Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.(KPK POS/DOK

APARAT PEMKAB NIAS GOBLOK pendaftaran bagi pasien di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, karena dinilai tidak manusiawi dengan kenaikan yang sangat drastis.

Menurutnya, dalam penetapan Perda sebaiknya harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan melibatkan elemen masyarakat, apakah mereka setuju dengan kenaikan uang pendaftaran tersebut atau tidak. "Bukan asal ditetapkan saja, karena resikonya akan berdampak terhadap keselamatan nyawa manusia," tegasnya.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Nias, Onlyhu

di Pusat Rehabilitasi Narkoba di Banceu Bandung, Jawa Barat.

Setiap Kamis sampai Senin (selama lima hari) beliau (DL Sitorus) nginap di lantai 8, berganti-ganti VVIP Room di Rumah Sakit Sentosa, Bandung.

Melalui e-mail ke KPKPos, rekanan Koperasi

nyebutkan, pelayanan di rumah sakit umum Gunungsitoli kurang maksimal dan asal-asalan, ditambah lagi fasilitas yang kurang mendukung. Kemudian, data statistik untuk penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kurang akurat karena yang mereka gunakan masih data statistik yang lama sehingga masyarakat yang seharusnya layak mendapatkan pelayanan jamkesmas ternyata tidak mendapatkan sama sekali sehingga hanya,dan ternyata itu-itu saja yang menerima, ujar sumber.(YAGI)

.....................................dari hal 1

pan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Seperti diketahui, 480 cek pelawat tersebut dibeli oleh Bank Artha Graha untuk kliennya, PT First Mujur Transplantation & Industry, perusahaan yang bergerak dibidang argo industri, terutama kelapa sawit.

Ketika itu, PT First Mujur memerlukan cek pelawat untuk pembayaran uang muka pembelian lahan kelapa sawit 5.000 hektare di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di mana, tanah tersebut dibeli dengan berpatungan dengan seorang pengusaha bernama Fery Yen. Kemudian, diketahui bah-

wa Fery Yen yang mengurus pembelian tersebut dan dia juga yang minta dibayar dengan cek pelawat sejumlah Rp24 miliar yang nilainya masing-masing Rp50 juta per lembar.

Tetapi, untuk mengetahui sampai penyandang dana terputus ketika Fery Yen meninggal dunia pada 7 Januari 2007.

Sehingga, belum diketahui bagaimana 480 cek pelawat tersebut sampai kepada tersangka Nunun Nurbaetie. Kemudian, sampai ditahan anggota Komisi IX periode 1999-2004 dengan tujuan memilih Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

(ENDY)

................................................................................dari hal 1

pelabuhan semata-mata untuk meningkatkan PAD Kota Dumai. Diakui Aprilla, setiap tahunnya Pelindo menyetor Rp2 miliar, bahkan bisa lebih.

"Dana tersebut ditransfer melalui rekening Kas Daerah Pemko Dumai," ujarnya.

Sejumlah data dan keterangan yang dihimpun KPK Pos dalam dua pekan terakhir disebutkan, bahwa dana yang dihimpun melalui Naskah Saling Pengertian tentang pengelolaan 'Pas ma-

suk' pelabuhan untuk angkutan dan orang perbulannya sekitar Rp170 juta hingga Rp180 juta. Pertahun sekitar Rp2 miliar lebih.

Diduga kuat dana tersebut lebih besar masuk kantong kesejumlah oknum pejabat.

Pasalnya, adanya rekening ganda pada Kas Daerah Pemko Dumai. Rekening yang satunya resmi masuk ke kas Pemko, dan yang satu lagi diduga merupakan rekening pribadi yang masuk ke

rekening oknum pejabat.

Sesuai data yang ditemukan KPK Pos, uang hasil Naskah Saling Pengertian yang disetorkan Pelindo Dumai ke Rekening Kas Daerah Pemko Dumai pada salah satu Bank di Dumai berbeda dengan Nomor rekening yang tercantum pada Naskah Saling Pengertian yang ditanda tangani Walikota Dumai dengan Direktur Utama PT Pelabuhan I. Rekening Kas daerah nomor 01017. (PUR)

.............................................................................................................................dari hal 1

merugi," dia melanjutkan.

Menurut dia, jika harga solar naik menjadi Rp 6.000 per liter, biaya melaut dalam seminggu akan mencapai Rp 8 juta. Ini artinya, nelayan dan juga petani akan semakin terpuruk dengan kenaikan BBM. Biaya Tambahan Di tempat terpisah, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, menjelang kenaikan

harga BBM kebutuhan harga sembako diprediksi tetap akan mengalami kenaikan. Dia menjelaskan, kenaikan tersebut tergantung dari biaya tambahan yang dikeluarkan petani untuk menggarap lahan pertaniannya, termasuk juga biaya BBM. “Jika si petani mengeluarkan biaya tambahan sampai 10 persen, otomatis harga produk pertaniannya ikut naik 10 persen,” katanya.

Dia menambahkan, untuk saat

ini kenaikan harga belum terlihat cukup tinggi, pasalnya untuk semua jenis produk pertanian saat ini sedang mengalami masa panen.

Menurutnya, sekalipun panen raya sudah datang, harga produk pertanian masih bisa dikategorikan yang cukup tinggi pada tahun ini. Untuk komoditas hortikultura seperti bawang, cabai, dan tomat saja, kata Winarno, masih merupakan yang tertinggi pada tahun ini.(SP/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

Bendahara Pemkab Batubara Dihukum 8 Tahun JAKARTA - Terdakwa Fadil Kurniawan, lemas setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menghukumnya selama 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 5 bulan kurungan. Juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,83 miliar. Jika tidak sanggup membayarnya, hukuman Fadil ditambah 1 tahun penjara.

Memang hukuman yang diterima Bendahara Umum Daerah Pemkab Batubara, lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut 14 tahun penjara. Namun bagi Fadil, hukuman itu tidak adil. Karenanya, Fadil langsung banding.

"Terdakwa Fadil terbukti bersalah melakukan pengalihan uang Pemkab Batubara dari Bank Sumatera Utara ke rekening Bank Mega cabang Jababek, kemudian dialihkan ke dua rekening perusahaan jasa pengelolaan keuangan. Ini merupakan perbuatan korupsi," tegas Ketua Majelis, Tatik Hadiyanti, dalam amar putusannya, Selasa pekan lalu.

Majelis dalam pertimbangannya menilai, terdakwa fadil bersama Yos Rouke selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Pemkab Batubara mengeluarkan uang Rp 80 miliar dari kas Pemkab Batubara, dari Bank Sumut ke dalam rekening deposito Bank Mega cabang Jababeka, Bekasi. Mereka memindahkannya dengan cara menyetorkan beberapa kali, mulai pada 15 September 2010 hingga 11 April 2011.

Dana tersebut kemudian disimpan dalam bentuk deposito senilai Rp 80 miliar di Bank Mega Jababeka, Bekasi.

Atas penempatan dana tersebut, kedua pejabat daerah itu menerima keuntungan dengan menerima cash back sebesar Rp 405 juta.

Dana deposito dicairkan Yos Rouke (diadili secara trepisah) dan Fadil untuk disetorkan ke 2 perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset, yakni PT Pacific Fortune Management yang dimiliki oleh Rachman Hakim dan PT Noble Mandiri Invesment, melalui Bank BCA dan Bank CIMB, untuk diinvestasikan.

Majelis hakim menilai memang dana Pemjab Batubara telah kembali sebesar Rp 1,25 miliar dan telah masuk kembali ke kas umum. Namun uang itu belum sepenuhnya dari yang telah dikeluarkan. Sehingga dana kas Pemkab Batubara yang tak kembali akibat perbuatan penyimpangan deposito, sebesar Rp 78,74 miliar.(ENDY)

Alex Nurdin Diperiksa KPK JAKARTA - Gubernur Sumetara Selatan Alex Noerdin diperksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan Alex terkait kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games 2011, yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Pria bertubuh tambun yang juga mencalonkan diri sebagai Gubernyr DKI Jakarta, datang ke Kantor KPK Jakarta, Kamis ahad lalu, pukul 08.25 WIB dengan didampingi ajudannya.

"Iya, diundang untuk memberikan keterangan di penyelidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Namun Priharsa belum dapat memastikan terkait kasus apa Alex dimintai keteranganya pagi ini. Berdasarkan catatan, nama Alex Noerdin disebut-sebut dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Nama Alex disebut dalam dakwaan Muhammad El Idris, manajer di PT Duta Graha Indah, yang menjadi terdakwa dalam kasus itu. Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu, dari hasil negosiasi El Idris, Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI) Dudung Purwadi, dan mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, serta Muhammad Nazaruddin, disepakati ada pembagian uang dari proyek pembangunan wisma atlet senilai Rp 191,6 miliar.

Pembagian jatah itu meliputi Muhammad Nazaruddin, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, sebesar 13 persen, Gubernur Sumsel 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet 2,5 persen, panitia pengadaan 0,5 persen, dan Sekretaris Menpora Wafid Muharam 2 persen. Nama Alex juga disebut Mindo Rosalina Manulang, saat bersaksi dalam persidangan Nazaruddin. Menurut Mindo, Alex meminta fee 2,5 persen.

Usai diperiksa penyidik KPK selama 7 jam, Alex membantah mendapat uang imbalan atau fee dari proyek wisma atlet SEA Games. Alex mengaku tak mengenal Mindo Rosalina Manulang yang telah divonis 2,5 tahun penjara dalam kasus wisma atlet.(ENDY)

KORUPSI

NASIONAL

Terima Dolar Untuk Ketum Partai Demokrat JAKARTA - Anas Urbaningrum kian tersudut. Agar menjadi Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, ternyata Anas pernah menerima uang 1 juta dolar AS dari Grup Permai. Uang sebanyak itu dari beberapa proyek, salah satunya pembangunan Wisma Atlet di Palembang "Sebelum Kongres Demokrat di Bandung sudah ada uang Rp70 miliar, yang diantar ke Senayan City untuk kepentingan Pak Anas menjadi Ketua Umum Demokrat," ungkap Muhajidin Nurhasyim, saksi meringankan dalam

sidang lainjutan kasus Wisma Atlet dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Saat kongres berlangsung, lanjut Nurhasyim juga adik kandung Nazaruddin, ada lagi dana digelontorkan dari perusahaan sebesar Rp 35 miliar. "Saat mengeluarkan uang Rp 35 miliar saya tahu, sisanya diketahui oleh Bu Yulianis," lanjut Nurhasyim.

Di depan majelis hakim yang dipimpin Dharnawati Ningsih, Hasyim juga menyebut ada rekan Anas yang menerima dana itu, bernama Mahfud. "Semua uang itu, dibawa ke Bandung untuk

kemenangan Pak Anas." tandasnya serius.

Nurhasyim mengaku sebagai Pengawas Pelaksanaan Proyek di PT Anugerah Nusantara. "PT Anugerah waktu itu pimpinan tertinggi pak Anas (Urbaningrum), dan setiap rapat yang memimpin pak Anas. Apa yang saya laksanakan ya perintah pak Anas," paparnya sambil menambahkan M Nazaruddin merupakan orang nomor dua di perusahaan tersebut.

Saksi a de charge lainnya, Khaerul Saleh, Christina, Gerhana (Pegawai Grup Permai), Heri Sunandar, sopir operasional PT Anugerah Nusantara. "Saya yang

mengantarkan uang satu juta dolar AS ke Anas Urbaningrum," tegas Heri Sunandar.

Heri mengaku mendapat perintah dari asisten pribadi istri Nazaruddin, Oktarina Furi untuk mengantarkan uang tersebut ke kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat didakwa menerima suap berupa cek senilai Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang.

Sebelum proyek berjalan, perusahaan Nazaruddin sudah

menggelontorkan uang miliaran rupiah, yang dipakai untuk bancaan orang-orang Partai Demokrat, misalkan Angelina Sondakh menerima Rp 5 Miliar, Anas Rp 105 Miliar atau 1 juta dolar AS, Andi Mallarangeng Rp 500 juta, Mirwan Rp 1 miliar.

Bahkan, saat projek pemerintah itu dibahas di Badan Anggaran DPR, perusahaan Nazaruddin sudah menyerahkan uang Rp 20 miliar, untuk wakil rakyat. Penyerahan uang ke DPR, diberikan setelah Angelina Sondakh meminta uang ke Rosa.

Angelina beralasan dikejar-kejar oleh Ketua Besar karena menunggu.(ENDY)

Pejabat Kementerian ESDM Diganjar 6 Tahun JAKARTA - Terbukti korupsi pengadaan dan pemasangan Solar Home System (SHS) atau Sistem Tenaga Surya tahun 2009, M Ridwan Sanjaya - Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan Terdakwa Ridwan juga membayar uang pengganti kerugian negara Rp13,1 miliar. Jika tidak bayar, seluruh harta benda Ridwan disita untuk dilelalang, namun jika jumlahnya belum mencukupi maka ditambah hukuman pidana selama satu tahun penjara.

Vonis itu dijatuhkan Majelis Hakim yang dipimpin Gusrizal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa pekan lalu. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK M Roni yang menuntut 8 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Hal yang memberatkan putusan, terdakwa melakukan perbuatan di saat negara sedang giatgiatnya melakukan pemberantasan korupsi. Adapun hal yang meringankan, terdakwa sopan selama di persidangan, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam persidangan terungkap tindakan pejabat tinggi Menteri ESDM bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Penga-

KONTROVERSI REMISI KORUPTOR– Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana (kanan) menjadi salah satu pembicara bersama Anggota Komisi III DPR RI Deding Ishak (kedua kanan), dan Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril (kiri) dalam dialog Polemik bertajuk "Kontroversi Remisi Koruptor" di Jakarta, Sabtu (10/3). Denny menegaskan dirinya akan tetap mempertahankan keputusan pengetatan remisi bagi koruptor. daan Barang dan Jasa, sehingga merugikan keuangan negara Rp 131,28 miliar.

Karena berhasil memenangkan sejumlah perusahaan rekanan, terdakwa Ridwan disebut menikmati keuntungan materi.

Terdapat Rp 14,66 miliar yang diterima terdakwa dari perusahaan rekanan lelang. Sehingga unsur memperkaya diri sendiri telah terbukti. Selain itu, terdakwa Ridwan juga disebut memperkaya Jacobus, bosnya yang hingga kini belum ditahan KPK. Perbuatan Ridwan juga dinilai menguntungkan korporasi, yaitu PT Ridho Tehnik untuk pekerjaan di NAD sebesar Rp 3,86 miliar, PT Somit Karsa Trienergi untuk pekerjaan di Sumatera Utara Rp 4,2 miliar, dan pihak lainnya.

Terdakwa Ridwan pernah menyerahkan selembar kertas tulisan tangan, berisi daftar atau check list 28 nama perusahaan yang harus dimenangkan, kepada Budianto Hari Purnomo selaku

Ketua Panitia Pengadaan.

Proyek SHS diduga menjadi bancakan sejumlah pihak. Ridwan pernah mengatakan pada Panitia Pengadaan, ada perusahaanperusahaan titipan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan, dan Kepolisian. Perusahaan yang dititipkan ketiga institusi sdalah PT Ridho Tehnik (untuk proyek SHS di Aceh), PT Paesa Pas Indo (paket Sumatera Selatan dan Bengkulu), dan PT Berdikari Utama Jaya (paket Sumatera Barat).

Anggota DPR yang menitip perusahaan dalam lelang adalah Sutan Bhatoegana. “Sutan mengatakan kepada saya dan Jacob Purwono bahwa dia membawa dua perusahaan untuk dimenangkan dalam lelang,”kata Ridwan. Dua perusahaan adalah PT Baranang Bangka dan PT Paesa Pasindo.

PT Baranang diminta Sutan agar dimenangkan dalam lelang paket 7 Provinsi Bangka Belitung. Sementara PT Paesa Pasindo dititipkan agar menang dalam lelang

paket 8 Provinsi Bengkulu. Dalam pertemuan yang digelar di Kementerian ESDM pada 2009 silam, Jacobus yang saat itu menjabat Direktur Jenderal LPE memberi jawaban normatif kepada Sutan.

Ridwan menyampaikan kepada Jacobus, paket 7 Provinsi Bangka Belitung sudah dipesan lebih dulu oleh Djamilius melalui PT Eltran. Djamilius, menurut pengakuan Ridwan, adalah kawan dekat sang Dirjen. Jacobus yang kini berstatus tersangka kasus yang sama, tidak memberi arahan jelas pada Ridwan.“Atur saja bagaimana baiknya,” kata dia.

Setelah membandingkan company profile PT Eltran dan PT Baranang, Ridwan menyimpulkan perusahaan titipan Djamilius punya pengalaman lebih banyak.

Ia pun kemudian mencatat PT Eltran dalam daftar perusahaan yang sebaiknya dimenangkan.

Paket 8 Provinsi Bangka Belitung yang diincar Sutan, ternyata juga diminati Jacobus. Ridwan

mengklaim, setelah dirinya membandingkan PT Paesa dengan perusahaan Jacobus yang dia lupa namanya, PT Paesa memiliki pengalaman lebih baik. Selanjutnya pada pengumuman lelang, PT Eltran dinyatakan menang di paket 7, dan PT Paesa di paket 8.

Dari Kepolisian, yang diduga menitipkan perusahaan adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere. Adapun dari Kejaksaan, yang diduga menitip perusahaan adalah bekas Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto. Kerabat Menteri ESDM awal 2009 lalu, Purnomo Yusgiantoro, juga disebut Ridwan ikut menitip perusahaan dalam lelang.

Terdakwa M Ridwan Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU/31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ENDY)

Kontroversi Pembelian Sukhoi Berpotensi Korupsi JAKARTA - Pembelian 6 pesawat tempur Sukhoi menimbulkan kontroversi.

Bukan lantaran adanya penolakan, namun mekanisme pembelian jet dari Rusia yang menimbulkan potensi korupsi.

Modusnya melakukan mark up harga pesawat per unit dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011.

"Ada beberapa kejanggalan dalam pengadaan pesawat tempur. Poin pentingnya adalah kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga pesawat," tegas Al Araf, direktur Program Imparsial, dalam keterangannya di Jakarta, Senin minggu lalu.

Pertama, lanjut Araf, mengapa pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan skema pembelian Sukhoi dengan sumber dana pinjaman luar negeri/kredit komersial, tidak menggunakan fasilitas state loan yang telah disediakan pemerintah federasi Rusia sebesar US$ 1 miliar.

Juga soal harga pembelian Sukhoi bisa mencapai US$ 470 juta hingga US$ 500 juta untuk enam buah pesawat. Padahal, pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US$ 55 juta. Jika harga kesepakatan adalah US$ 500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya per unit Sukhoi mencapai US$ 83 juta.

“Mengapa dalam pembelian enam Sukhoi terbaru, masih ada keterlibatan pihak ketiga. Ini kan keluar dari semangat untuk

melakukan proses pembelian/ pengadaan alutsista melalui G to G?,”ungkapnya serius.

Berdasarkan regulasi yang berlaku secara internasional, kredit ekspor tersebut tidak berlaku bagi pengadaan alatalat militer dan pertanian.

Karena itu, Al Araf mendesak pemerintah untuk segera merevisi kembali mekanisme pembiayaan pesawat Sukhoi tersebut. "Karena potensi kerugian negara cukup besar," kata Al Araf.

Komisi I DPR juga harus mengawasi lebih ketat soal pembiayaan alutsista tersebut.

"Komisi I harus mengawasi dengan ketat mekanisme pembiayaan tersebut karena potensi kerugian negara yang besar," sambungnya.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dalam pembelian alat utama sistem pertahanan. Adnan mengatakan, terdapat kejanggalan-kejanggalan yang terlihat dalam proses pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. "Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, harus menjelaskan secara transparan soal pembelian Sukhoi tersebut," kata Adnan Menurut Adnan, kejanggalan pembelian Sukhoi tersebut karena pemerintah tidak menggunakan fasilitas kredit yang diberikan pemerintah Rusia untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan

(alutsista).

Kredit dari pemerintah Rusia itu dikatakan Adnan sudah disepakati sejak tahun 2005 lalu dengan total kredit senilai 1 miliar dollar Amerika Serikat.

"Tapi mengapa pemerintah justru memilih menggunakan kredit ekspor yang jelas-jelas lebih memberatkan anggaran negara," ujar dia.

Menurut Adnan, berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia disebutkan bahwa pembelian alutsista, termasuk Sukhoi, oleh Indonesia akan bersumber dari kredit yang diberikan Rusia.

Hal itu disebut Adnan diperkuat oleh surat TNI AU tahun 2010 lalu bahwa pembiayaan enam unit Sukhoi akan menggunakan kredit dari pemerintah Rusia. "Tetapi tahun 2011 lalu Kemhan justru mengajukan pembiayaan enam Sukhoi tersebut menggunakan kredit ekspor," kata Adnan.

Ia menyatakan, penggunaan kredit ekspor itu merugikan Indonesia karena bunga yang tinggi dan jangka waktu pengembaliannya hanya dualima tahun. Hal itu dikatakan Adnan tidak terjadi dalam kredit negara yang diberikan oleh pemerintah Rusia.

"Padahal jika menggunakan fasilitas dari Rusia pengembaliannya dalam waktu 15 tahun dan bunganya cuma 5 persen," kata Adnan.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menuding ada

mark up dalam pembelian Sukhoi sebab TNI AU menggunakan PT X di Indonesia sebagai broker pembelian.

Sebagai state credit, imbuhnya, harusnya sistem pembelian melalui G to G (goverment to goverment) alias Kemenhan membeli langsung ke Rosoboronexport.

Dampaknya, tuding Hasanuddin, harga Sukhoi yang per unitnya sebesar 60 sampai 70 juta dolar AS alias 420 juta dolar AS per enam unit, membengkak menjadi 470 juta dolar. Harga ini mengalami kenaikan dari yang dibeli sebelumnya dengan harga 55 juta dolar AS per unit.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyelidiki dugaan mark up pembelian pesawat Sukhoi, tapi masih mengumpulkan data, laporan serta bukti-bukti dugaan tersebut. Prinsipnya, KPK siap menyelidiki jika bukti awalnya sudah jelas.

"Memang informasi soal mark up pembelian Sukhoi sudah cukup santer dibicarakan.

Karenanya, KPK mengumpulkan data-datanya sedang kami lakukan. Jika memang kuat, pasti akan ditindaklanjuti,” kata juru bicara KPK Johan Budi Pengumpulan data, dokumen, dan bahan keterangan ini tak perlu menunggu laporan dari masyarakat. "Ada laporan bagus, tak ada laporan pun jalan," katanya.

KPK juga belum berani

menjanjikan apakah nanti komisi antikorupsi yang akan langsung menangani kasusnya jika hasil pengumpulan data mengindikasikan adanya korupsi. Mengingat, kasus korupsi di bidang pertahanan sementara ini tidak termasuk prioritas KPK. Yang prioritas itu bidang pertanian, pertambangan, dan perpajakan.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah menggunakan broker dalam pembelian enam unit pesawat Sukhoi Su-30MK3 dari Rosoboronexport, Rusia. Karena itu, pihaknya menyangkal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah melakukan mark up dalam pembelian Sukhoi.

Menhan justru mempertanyakan data temuan itu, Karena apa yang dilakukan Kemenhan, sesuai prosedur berlaku. "Kami tidak menyangkal ada selisih harga pada saat pembelian dengan harga sekarang. Namun hal itu disebabkan faktor inflasi, bukan penggelembungan anggaran," tegasnya serius.

Diakui, tidak ada kenaikan yang signifikan dalam pembelian Sukhoi. Bahkan tidak terlalu bodoh kalau sampai membeli barang dengan lonjakan harga tinggi sampai terjadi mark up. Apalagi, Kemenhan melakukan deal dengan Rosoboronexport, tidak dengan yang lain. "Itu agen resmi dari pemerintah Rusia, tidak pakai agen lagi," bantahnya. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

KORUPSI

SUMUT

Kepsek Talawi Diduga Selewengkan Dana Bos BATUBARA - Kepala sekolah SDN 014739 Dahari Selebar-Talawi Masdura diduga menyelewengkan dana bantuan operasional siswa (BOS), besar dana yang diselewengkan mencapai puluhan juta, hal ini dikatakan direktur eksekutif Lembaga Independen Peduli Masyarakat Indonesia Kab.Batubara Muhammad Tumiren SH diruangan kerjanya di Lima Puluh.

Sangat disayangkan dalam pengelolaan dana BOS kepala sekolah Masdura tidak mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah, sehingga kebutuhan siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar jadi tergendala dan dapat menyebabkan pendidikan didaerah itu akan menjadi terhambat dan tertinggal,pendidikan merupakan pilar utama pembangunan yang menjadi visi dan misi Pemkab Batubara.

Dinas pendidikan sangat perlu melakukan evaluasi dengan memberikan tindakan segera kepada kepala sekolah SDN 014739 Mesjid Lama Masdura yang juga jarang ditempat pada saat jam dinas,demi untuk berhasilnya visi misi Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM membangun pendidikan mewujudkan masyarakat sejahtera dan berjaya. Yang sangat diherankan mengapa Masdura didampingi guru honorernya Kiki kasak-kusuk terkait pemberitaan dan menjumpai beberapa wartawan dengan maksud pemberitaan jangan dilanjutkan.

Salah seorang guru yang namanya minta tidak dipublikasikan menjelaskan bahwa sama sekali para dewan guru tidak pernah diajak bermusyarawah dalam pengelolaan penyaluran dana BOS, usulan-usulan dewan guru dan komite selalu diabaikan padahal usulan untuk kepentingan siswa agar siswa menjadi cerdas dan bermoral.Mengapa dana BOS dibangunkan untuk memperbaiki sekolah yang lain, ujarnya.

Anggota DPRD Batubara H. Dazanul Fadli Saragih SHi mengatakan bahwa dewan guru dan komite harus mengetahui penggunaan dan penyaluran dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sangat disesalkan kepala sekolah yang menggunakan dana BOS tidak tepat sasaran yang berakibat pendidikan tidak akan berjalan.Kepala sekolah harus memusyawarakan dalam menggunakan dana BOS baik kepada dewan guru maupun kepada semua komite sekolah. Komite sekolah merupakan wakil masyarakat yang pengangkatannya melalui pemilihan.

Oleh karenanya dalam melakukan pemilihan komite pilihlah orang yang benar-benar mengerti dan paham akan pendidikan.Jangan dipilih komite yang ditunjuk kepala sekolah karena besar kemungkinan akan terjadi korupsi dan kolusi yang berakibat dilakukannya penyelewengan dana BOS.Wali murid, komite dan dewan guru memiliki hak untuk mengetahui penyaluran dana BOS.Yang sangat disesalkan juga adanya komite yang mendapat bagian dari dana BOS. Terkait permasalahan diatas dalam waktu dekat kita akan panggil semua pihak instansi yang terkait agar penyelewengan dana BOS tidak akan terjadi lagi sehingga tujuan pendidikan menciptakan manusia mandiri, beretika, beriman dan bertaqwa segera terwujud, ucap politisi partai demokrat.(SAH)

LSM Nias Utara Kurang Peka Berantas Korupsi Pintu Khusus PT Wilmar “PR” Pelindo DUMAI - Adanya keistimewaan terhadap PT Wilmar Nabati Indonesia dengan memberikan Pintu khusus, yang belakangan ini mencuat di media cetak, membuat petinggi institusi di Pelabuhan Dumai kebakaran jenggot. Rabu pekan lalu dalam acara silahturahmi Wartawan Liputan Dumai dengan Pelindo Cabang Dumai ketika disinggung adanya keistimewaan yang diberikan Pelindo terhadap PT. Wilmar disikapi GM. Pelindo Cabang Dumai Drs. Harianja membenarkan adanya pintu khusus PT. Wilmar “saya ada baca koran” Hal tersebut merupakan “PR” (pekerjaan rumah) tidak ada pengecualian terhadap perusahaan yang beroperasi dikawasan Pelabuhan Dumai, seluruh kenderaan yang bongkar muat barang dari dan menuju pelabuhan Dumai harus masuk melalui pintu ged tegasnya.

Menurut Harianja penutupan pintu khusus Wilmar pihaknya akan berkoordinasi dengan Adpel Dumai. Pelindo Cabang Dumai yang juga sebagai Fasilitator bekerjasama dengan Adpel akan melakukan penyeragaman, tidak ada yang istimewa ujarnya.

Harianja juga akan memanggil Menejemen PT.Wilmar agar seluruh karyawan PT.Wilamar masuk kekawasan pelabuhan menggunakan “edy card” Hal ini dilakukan demi keamanan dan penertiban dalam wilayah kerja pelabuhan ujarnya.

Dalam acara Silahturahmi tersebut Harianja juga memaparkan perkembangan PT. Pelabuhan I disebutkan, aktifitas bongkar muat curah cair dipelabuhan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang signifikan total bongkar muat mencapai 8.395.192 Ton sekitar 75% adalah CPO dan turunannya.

Dibandingkan pada tahun 2010 total bongkar muat 6.625.672 Ton. Dalam kesempatan tersebut Harianja juga menyampaikan Kepedulian Pelindo terhadap lingkungan melalui penyaluran program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) membantu ekonomi kecil dan menengah, dengan bunga relatif rendah sekitar 6 persen pertahun.

Dana PKBL yang disalurkan Pelindo kepada masyarakat pada tahun 2011 bejumlah Rp.2.354.500.000,- ujarnya.

Sejumlah keterangan yang dihimpun dilapangan menyebutkan. Badan Jalan Dt.Laksamana yang dijadikan lapangan parkir truk-truk CPO dan truk barang yang bongkar muat di PT. Wilmar, mencapai ratusan meter, sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang, dikeluhkan pengguna jalan yang lalu lalang di Jln tersebut sementara Jalan Dt. Laksamana adalah satu-satu jalan menuju pelabuhan.

Selain mengganggu para pengguna jalan disinyalir pihak sopir menghindar pembayaran Pas pelabuhana yang dipungut pada pos pintu ged yang merupakaan pungutan yang dituangkan dalam “Naskah Saling Pengertian” antara Pelindo Cabang Dumai dengan Pemko Dumai sehingga pungutan pas masuk truk ke pelabuhan melalui pintu ged tidak optimal.

Venomena antrian panjang Jln Dt. Laksamana sudah berlangsung lama sejak berdirinya Industri PT. Bukit Kapur Reksa yang sekarang ganti nama menjadi PT. Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan raksarsa di Riau.(PUR)

KPK Lirik 'Candra Purnama' SUNGAI PENUH - Permasalahan dana bencana alam kota sungai penuh tahun anggaran 2010, tampaknya ada kendala dalam pelaksanaan. Buktinya, terkait laporan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) PEREKAT kepada KPK sejumlah lebih kurang Rp1,2 miliar laporan tersebut juga di tembuskan kepada kejagung dan pihak polri.

Hal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan dana anggaran bencana alam tahun 2010 terkendala dugaan penyelewengan dana dalam

pengunaan dan penerapan. Bukti laporan dugaan penyelewengan dana bencana alam tahun 2010 dilaporkan LSM PEREKAT kepada KPK RI sesuai dengan balasan surat laporan dari KPK terhadap LSM perekat dengan surat nomor : R813.40-43/02/2012 tertanggal : 28 januari 2012.

Selain dugaan penyelewengan dana bencana alam tersebut, pihak DPPKA di kepalai oleh Candra Purnama juga terindikasi bekerjasama dengan pihak PDAM Tirta

Sakti dengan dugaan pengelapan dana rehab instalasi PDAM sejumlah Rp 200 juta, yang di cairkan oleh pihak ketiga CV Kesa Kesi yang menurut kepala kepala cabang PDAM Tirta sakti mereka tidak pernah menerima dan melaksanakan proyek rehab instalasi PDAM. Lembaga Swada FORJAM juga mengkritik adanya dugaan terhadap candara purna terkait indikasi korupsi Rp 1,2 miliar. “ kita akan lihat oknum pelaku terlapor akan menjadi tersangka” ujarnya, (DONI)

Korupsi, PNS Disperindagkop Banding ACEH TAMIANG - Tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Terpidana Kasus Korupsi Proyek Pasar Tradisional di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang masingmasing Zulkifli, S.Sos (44) dan Syafrizal akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Dalam sidang yang berlangsung baru-baru ini, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Eka Prasetya menghukum kedua terdakwa selama1,1 tahun penjara atau denda Rp. 50 Juta.

Mendengar putusan tersebut kedua Terpidana langsung menyatakan fikir-fikir.

Begitu pula Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyata-

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kan fikir-fikir atas putusan tersebut.

Atas kasus tersebut, kedua terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999.

Salah seorang terpidana yang merupakan PNS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Aceh Tamiang, Zulkifli ketika dikonfirmasi wartawan kemarin membenarkan dirinya dan temannya Syafrizal (kontraktor) akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, karena mereka merasa putusan tersebut tidak adil dan sarat rekayasa dan

penuh kejanggalan.

Lagi pula kata Zulkifli uang kerugian Negara dalam proyek pasar tradisional di Manyak Payed tersebut sudah dikembalikan. Kami merasa putusan ini tidak adil karena kami saja yang dihukum, sementara pelaku utama kasus tersebut seperti konsultan pengawas proyek itu, Ade Candra dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya, Ramli lepas dari jeratan hukum.

“Kenapa saya sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Direktur proyek tersebut, Syafrizal saja yang dijadikan target. Sementara oknum yang juga lebih bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan dalam

proyek itu malah dilindungi.

Apa karena mereka orangorang kaya yang mampu mengatur segalanya bisa bebas begitu saja”. Ujar Zulkifli.

Oleh sebab itu Zulkifli minta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar objektif mengadili kasus ini, karena telah terjadi tebang pilih.

Karena menurut Zulkifli yang terlibat dalam kasus itu bukan dirinya saja. “Saya hanya dijadikan korban, saya tidak dapat uang sepeser pun dalam proyek tersebut, sementara yang dapat keuntungan seperti Ramli (Mantan Kadis Perindagkop Atam) dan Konsultan Pengawasnya hanya dijadikan saksi," imbuh Zulkifli menyesalkan.

Berkaitan dengan upaya banding terpidana proyek senilai Rp 1 miliar lebih yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuala Simpang M. Basyar Rifai mengatakan pihaknya sebagai JPU juga masih fikir-fikir terhadap putusan Majelis Hakim tersebut.

Kalau erpidana melakukan upaya banding itu merupakan hak mereka yang diatur oleh Undangundang, sementara itu Kepala Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Agung Suhendro, SH.MH ketika dikonfirmasi wartawan melalui telepon selular kemarin tidak berhasil dihubungi, kendati HP-nya aktif.(BSO)

NIAS UT ARA – Segelintir UTARA oknum LSM yang bertugas di Kabupaten Nias Utara terkesan kurang peduli terhadap kepentingan rakyat di Nias Utara,padahal untuk memajukan suatu daerah diperlukan kritik yang sifatnya membangun bukan sebaliknya membela kepentingan oknum tertentu yang hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi.

Demikian dikatakan Ketua DPD LSM Perlahan Kepulauan Nias,Ferdinand Ndraha kepada sejumlah wartawan di Gunungsitoli, Kamis pekan lalu, menanggapi pernyataan salah seorang pengurus LSM di Kabupaten Nias Utara yang dilansir media masa yang menyatakan bahwa pemblokiran uang proyek di Nias Utara tahun anggaran 2011 dibenarkan oleh Perpres Nomor 54 tahun 2010.

Pernyataan itu merupakan pembohongan publik, apalagi dalam pemberitaan itu yang bersangkutan menuding LSM yang berdomisili di Kabupaten Nias menggagalkan pembangunan di Kabupaten Nias Utara, katanya.

Menurut Ferdinand Ndraha, beberapa kasus dugaan korupsi uang negara di Kabupaten Nias Utara dan telah diungkap oleh media masa diantaranya temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara sesuai hasil audit

No.422.C/S/XVIII.MDN/ 10/2011 tanggal 7 Oktober 2011 tentang indikasi korupsi APBD Nias Utara Tahun Anggaran (TA) 2010 masih belum jelas meskipun Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Nias Utara, Ibelala Waruwu sempat angkat bicara untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus itu, kata Ferdinand.

Sangat di sayangkan pernyataan oknum LSM di Nias Utara yang menghalalkan segala cara untuk membela hal-hal yang salah karena kalau argumantasi seperti ini di jadikan sebagai tameng untuk mencarimuka pejabat,maka kapan lagi Nias Utara ini bisa maju kalau membela yang salah, ujarnya.

Saya minta kepada rekanrekan LSM di Nias Utara agar lebih arif dan bijaksana menyikapi kasus korupsi di Nias Utara supaya masyarakat tidak mengangap oknum LSM di Nias Utara seperti ular sawah yang mana ularnya tidak menggigit tetapi lidahnya yang bercabang dua, ucap Ferdinand. (TIM)

Soal BOS, Periksa Bendahara SDN 016540 ASAHAN - Kejaksaan Negri diminta supaya segera dapat untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang bendehara Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 016540 yang berlamat di jalan Lintas Bagan Asahan Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan bernama Junipar penduduk jalan Bunga Tanjung Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Pasal nya Junipar selain bendehara, beliau adalah salah seorang wali kelas IV pada sekolah tersebut, kelihatannya sangat lihai dalam mempermainkan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dicanagkan oleh pemerintah pusat.

Hal itu terungkap ketika salah seorang wartawan melakukan konfirmasi dan sekaligus ingin melakukan penagihan biaya rekening surat kabar yang berlangganan pada sekolah mereka tepat nya pada senin tanggal 5 maret 2012 sekira pukul 10.00 wib, dalam perbincangan dengan wartawan, Junipar mengatakan bahwa sanya beliau dalam melakukan pembayaran re-

kening surat kabar biasanya seperti pembayaran yang ditulis di kwitansi sebesar Rp 90.000,- maka saya selaku bendehara Cuma membayar sebesar Rp 70.000,- saja, dan sisa nya sebesar Rp 20.000,- lagi itu semua tinggal untuk saya, ujarnya.

Melihat perlakuan bendehara yang satu ini kuat dugaan dengan pencairan dana – dana yang lain seperti pembelian buku –buku, alat – alat tulis, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keperluan para siswa – siswi pada sekolah tadinya bisa saja dipermainkan beliau, dengan cara membengkakkan semua harga di kwitansi pembayaran supaya beliau mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari jabatan yang ia emban selama ini pada sekolah tersebut.

Karena mengapa tidak dinyatakan demikian, tidak mungkin saja bendehara ini tidak melakukannya, sedangkan pembayaran biaya rekening surat kabar kepada wartawan saja pun beliau berani untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini, apalagi kepada pembayaran – pembayaran yang lain yang tidak diketahui oleh para wartawan.(HER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ahmad Gozali (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

KORUPSI

LIPSUS

Pungli SPPT Dispenda Medan

MERESAHKAN

Maraknya Pungutan Liar (Pungli) Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan membuat berbagai kalangan resah. Mereka meminta Walikota Medan Rahudman Harahap, mencopot jabatan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan Syahrul Harahap.

Pungutan liar tersebut biasanya terjadi ketika masyarakat hendak mengambil formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan. Pada umumnya, warga harus merogoh kocek Rp 100 ribu. Anehnya, pungutan liar (pungli) itu muncul di tengah gencarnya masyarakat Kota Medan yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2012.

ALIANSI Gerakan Mahasiswa Medan (AGaM) menuntut Kejatisu dan Pemerintah Kota Medan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan. Tuntutan disampaikan dalam aksi yang di depan kantor Kejatisu dan Pemko Medan, beberapa waktu lalu.

Selain menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi Dispenda Medan, AGaM juga meminta Kejatisu menyelidiki kasus tersebut secara mendalam agar sampai ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

“Kami mendukung Kejatisu untuk menangkap dan mengadili Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan dan meminta Walikota mencopot jabatan Kepala Dinas Pendapatan tersebut,” ujar Koordinator Aksi, Rifva Ginanjar.

Bukan hanya meminta dukungan Kejatisu dan Walikota Medan, AGaM juga meminta DPRD Medan untuk mengawal dugaan kasus korupsi tersebut.

“Intinya kami ingin dalam dugaan kasus korupsi ini, Kejatisu, DPRD dan Walikota cepat mengusutnya sehingga tidak banyak lagi pejabat yang korupsi,” tegas Rifva.

Dalam statementnya, di Dinas Pendapatan Kota Medan (Dispenda) terindikasi adanya dugaan penyelewengan honorium pegawai honorer sebanyak 2.530 orang senilai Rp 3.061.300.000.

Kemudian juga diduga adanya penyelewengan pengadaan lift senilai Rp 1.016.111.250 pada tahun anggaran 2011. Lift yang belum itu selesai diduga mengalami spec down dari kapasitas lift 15 orang menjadi sembilan orang. (ME&M)

"Aneh, disaat warga memiliki kesadaran demikian tinggi untuk membayar PBB, kenapa harus dipungli. Mestinya Pemko Medan memberi apresiasi dengan memberi pelayanan sebaik-baiknya," tambah Naomi.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan Hasyim menyikapi maraknya pungutan liar di Dispenda Medan.

Dia mengharapkan agar Kadispenda Medan, Syahrul Harahap harus bisa memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memiliki kesadaran untuk membayar PBB, kok masih harus dipungli saat mengurus SPPT. "Seharusnya Pemko Medan memberi apresiasi dengan memberi pelayanan se-

Pungli Sarat KKN PRAKTISI hukum Julheri Sinaga SH mengatakan, dua hal yang sebenarnya sangat berbeda, tetapi beberapa dekade ini menjadi kosa kata yang hampir sama, bagaimana tidak setiap berurusan dikantor-kantor pemerintah masyarakat selalu diminta biaya administrasi yang tidak jelas.

Jika ditanya biaya untuk apa, jawabnya sederhana, buat beli kertas, biaya ketikan, biaya transportasi dan yang paling banyak adalah biaya stempel.

Seperti diketahui, biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan terhadap masyarakat dengan jumlah dan jenis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah/Penjabat yang berwenang dalam suatu aturan/keputusan.

Jika tidak ada penetapan dari penjabat yang berwenang maka setiap biaya yang dikenakan jatuh pada ranah pungutan liar (Pungli) atau jika dilakukan oleh pegawai negara atas uang negara maka dapat diketegorikan Korupsi yang diatur dalam UU No.31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Rendahnya pemahaman masyarakat akan korupsi ini juga menjadi lahan subur untuktumbuh dan berkembangnya virus korupsi itu sendiri, bahkan tidak jarang masyarakat sendiri dibenturkan oleh pihak-pihak tertentu agar korupsi menjadi sesuatu yang halal dan legal, bagaimana tidak dalam beberapa praktek di dunia kepemerintahan sangat jarang aparat yang melakukan penilepan (sulap) uang negara yang dijerat dengan pidana.

Padahal jelas rumusan tindak pidana korupsi ditegaskan dalam UU No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001, yaikni, merugikan keuangan negara, terjadinya suap menyuap, adanya penggelapan dalam jabatan, terjadi pemerasan, perbuatan curang, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi adalah tindak pidana korupsi.

"Korupsi tidak pernah memandang jabatan, ras, agama, kepentingan, golongan atau suku, ketika setiap orang tersebut diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan, maka dapat diduga mereka telah melakukan Korupsi dan harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku," tandas Julheri. (FRANK)

baik-baiknya. Bila memang betul ada kutipan surat SPPT itu, anggota DPRD Medan sangat mengecamnya. Niat baik dari warga seharusnya memberikan apresiasi karena warga sudah mentaatinya," kata Hasyim. Dia berharap, Kadispenda harus turun tangan dengan memberikan sanksi tegas kepada stafnya yang melakukan pungli.

"Kita minta supaya Kadispenda Medan untuk mempermudah masyarakat mengurus SPPT. Ini tidak boleh terjadi disaat warga mengurus pajak, jangan ada dipersulit. Bagi pegawai Dispenda yang terbukti mempersulit warga harus diberikan tindakan tegas itu," tegasnya. Ditambahkannya, masyarakat jangan

Sudah Menjadi Budaya BEDA halnya dikatakan Robi Pinem SE, pegawai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Labuhan Batu.

Dirinya mengatakan, pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.

Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

"Kutipan liar itu sudah menjadi masyarakat dan susah dihapus. Jangankan di Dispenda Medan, kutipan liar juga terjadi di mana - mana, terutama di instansi pemerintahan," ucap Robi. Dia mengakui praktik pungutan liar yang semakin sulit dideteksi dan cenderung "membudaya".

Ia juga mengimbau, khususnya kepada msyarakat yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, untuk tidak membuka celah dan menjadi korban dari pungutan tersebut.

Masyarakat juga dimintanya untuk memberikan informasi jika ditemukan praktik pungutan liar di dunia pendidikan.

Selain masyarakat, sambung Robi, pemerintah juga semestinya serius memerangi pungutan liar di Dispenda Medan. paya yang setengah hati membuat kejahatan ini terus merajalela sekaligus membebani ekonomi.

Besarnya biaya siluman juga menjadi salah satu penyebab amburadulnya pelayananan kepada masyarakat. "Pungutan liar harus kita lawan agar tidak menjadi-jadi, dan masyarakat jangan mau dibodohi," kata Robi. (FRANK)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aksi Mengusut Pungli

sistem pelayanan publik di Dispenda Medan,” harap Anwar.

Hal senada juga dikatakan Naomi Siregar, warga Tanjung Sari. Kata Naomi, beberapa waktu lalu ia menjadi korban kutipan liar di saat hendak membayar PBB tahun 2012. “Saat itu, saya hendak membayar PBB di Dispenda Medan. Pas mau bayar, saya dipersulit sama seorang pegawai Dispenda dengan mengatakan harus melengkapi beberapa persyaratan dan harus membayar uang fomulir SPPT sebesar seratus ribu. Awalnya saya heran kenapa harus membayar, padahal fomulir SPPT itukan gratis. Tapi daripada memunggu lama, mau tak mau saya membayar uang fomullir itu juga,” akui Noami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ulang kali dikeluhkan warga.

Tidak hanya itu, sikap petugas di Dispenda juga kurang bersahabat membuat warga merasa dipersulit, padahal ingin menyetor uang ke kas negara.

Mau nyetor uang ke kas negara saja dipersulit ditambah lagi harus ada uang pelicin, barulah urusan selesai,” kata Anwar Siddik, seorang warga Medan Polonia saat ditemui di kantor Dispenda Medan, kemarin. Anwar juga meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengevaluasi sistem pelayanan publik yang ada di Dispenda Medan. “Kutipan liar ini jangan dibiarkan begitu saja. Untuk itu, Walikota Medan harus turun mengecek langsung ke lapangan dan mengevaluasi ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S

SEBAGAIMANA diketahui, sejak tahun 2012 PBB menjadi wewenang Dispenda Medan yang sebelumnya ditangani Kantor Pelayanan Pajak Medan. Saat ditangani kantor pelayanan pajak, SPPT langsung diantar ke rumah warga sehingga tidak perlu repot-repot mendatangi kantor tersebut. Namun setelah ditangani Dispenda, warga mengeluh karena birokrasinya bertele-tele sehingga terkesan dipersulit.

Padahal, SPPT sangat dibutuhkan warga karena untuk berbagai urusan seperti pengurusan sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pengajuan kredit ke bank harus menyertakan surat tersebut.

“Kutipan liar ini sudah ber-

memberikan bila ada kutipan oleh Staf Dispenda Medan.

"Masyarakat juga diminta bila ada kutipan jangan dilayani kalau perlu dilaporkan ke Komisi C untuk segera ditindak lanjuti dengan membawa bukti yang jelas," harapnya.

Kepala Dispenda Medan, Syahrul Harahap saat dikonfirmasi, mengaku sangat terkejut dengan informasi tersebut. Saat itu ia langsung menelepon salah satu stafnya yang berada di kantor untuk mengecek kebenaran isu tersebut. Ia berjanji akan menindak para bawahannya jika terbukti meminta uang pelicin tersebut. "Kami akan menindak dugaan tersebut, bila perlu dipindahkan dari Dispenda,” kata dia. (FRANK)

Bentuk Tim Pengawas PRAKTIK pungli di Dispenda Medan yang selama ini terjadi menjadi bahan perbincangan dikalangan masyarakat.

Berbagai alasan masyarakat menolak dengan adanya praktik pungli tersebut.

Seperti halnya dengan Lia Vascalia, pegawai di salah Bank swasta di Kota Medan.

Menurutnya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan segera membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tehnis pengutipan pajak. "Kita ingin tahu bagaimana SOP dalam pembayaran pajak di Dispenda Medan.

Karena dengan adanya SOP tersebut masyarakat tidak lagi dipersulit, apalagi dipungli oleh oknumoknum Dipesnda yang hanya ingin mencari uang tambahan," pungkas Lia. Selain itu, dia juga meminta kepada Kadispenda Medan untuk membentuk tim pengawas, sehingga tidak terjadi lagi pungli di Dispenda Medan.

"Tim pengawas ini sebaiknya dari kepolisian, jaksa, TNI dan pegawai Dispenda Medan itu sendiri.

Dengan adanya tim pengawas ini, saya yakin pasti tidak ada lagi kutipan - kutipan liar di Dispenda Medan," kata Lia. (FRANK)

KPK POS

6

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

POLITIK

N A D JAMBI

DPT Aceh Singkil Bertambah 403 Orang SINGKIL - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil, Jumat pekan lalu, melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada. Hasil rekapitulasi menunjukkan terjadinya peningkatakan pemilih pada 2012 sebanyak 69.773 orang atau bertambah 403 orang dari DPT sebelumnya berjumlah 69.330 orang.

TAMAN KOTA–Proyek pembangunan Taman kota Subulussalam di desa tangga besi kecamatan simpang kiri Subulussalam yang bersumber dari APBA (Otsus) tahun 2011 yang dikerjakan oelh CV Nabila Beutari amburadul karena sebelum dimanfaatkan sudah hancur dibeberapa titik (direkam Jumat, 9/3).

Teka-teki Taman Kota Subulussalam SUBULUSSALAM - Proyek pembangunan taman kota Subulussalam di Desa Tangga Besi Kec Simpang Kiri menelan biaya Rp557 dari dana

otsus tahun 2011 hingga kini belum dapat difungsikan. Taman kota itu dikerjakan CV Nabila Beutari.

Pasalnya proyek dikerjakan asal jadi dan diduga tanpa ada pengawasan dari pihak terkait. Akibatnya dana yang dihabiskan untuk membangun taman kota tersebut jadi mubazir dan sia-sia.

Faktanya taman kota yang belum difungsikan sudah hancur. Ini me-

Sosialisasi Jamsostek Dibutuhkan SUBULUSSALAM - Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sangat dibutuhkan seluruh tenaga kerja. Menyikapi kebutuhan itu Pemko Subulussalam menggelar sosialisasi tentang Jamsostek, manfaat tambahan dan BPJS melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam.

Sosialisasi dilaksanakan di Grand Mitra Hotel Subulussalam (7/3).

Tampak hadir Wakil Walikota Subulussalam H. Affan Alfian, Muspida dan Muspida plus dan Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (persero) Khairuddin TM Basyah serta unsur tenaga kerja di Kota Subulussalam.

Dalam sambutannya Affan menghimbau agar para pengusaha di semua sektor dan serikat pekerja agar memenuhi kebutuhan hak-hak para pekerja dalam perusahaan yang ia kelola.

Menurut data PT. Jamsostek Cabang Meulaboh kata Affan, peserta program Jamsostek hanya 12 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 570 orang.

Sementara Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengamanhkan program Jamsostek untuk menjamin kesejahteraan para buruh.(KAR)

Masyarakat Menentukan Program Dalam Musrenbang SUBULUSSALAM - Kecamatan Simpang Kiri mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan di Gedung Serba Guna Setdako Subulussalam, Kamis kemarin. Acara yang dihadiri Muspika dan masyarakat ini berlangsung selama satu hari dan dibuka plt.

Camat Simpang Kiri Mustoliq, S.PdI. Dalam sambutannya, Mustoliq berharap Musrenbang dapat memotivasi program pembangunan dan menciptakan masyarakat berprestasi untuk membangun desa masing-masing.

Kata Mustoliq, dengan adanya program ADG (Alokasi Dana Gampong) yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun sarana dan prasarana public. “Kita berharap dalam Musrenbang ini masyarakat menentukan pembangunan yang akan dibangun nantinya,” kata Mustoliq.

Di bagian lain, Kapolsek Simpang Kiri AKP. R. Manurung berharap pada masyarakat dalam menjalankan program pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga pembangunan bermanfaat kepada masyarakat dan tidak tumpang tindih.(KARTOLIN)

nunjukkan Pemko tidak matang merencanakan pembangunan taman kota tersebut. Harusnya jika dana pembangunan kota itu dipergunakan untuk pembangunan yang lebih urgent manfaatnya akan lebih dinikmati masyarakat.

“Membantu rakyat yang masih miskin lebih bermanfaat daripada berpoya poya hanya untuk keindahan mata,” terang tokoh mas-

yarakat Marga Tumangger.

Kepala Badan Lingkungan Hidup kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran (BLHKPPK) Drs.Hermanto mengaku telah melapor ke Provinsi Aceh tentang Taman kota tersebut.

Hermanto mengharapkan semua pihak mendukung program pembangunan Taman kota agar terlaksana sesuai harapan.(KAR)

Gubernur Tekankan Perusahaan Rekrut Putra Daerah JAMBI - Salah satu upaya mengurangi pengangguran, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) serius menghimbau dan menekankan perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi memperhatikan masyarakat sekitar perusahaan terkiat tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan gubernur pada Pembukaan Rapat Persiapan Pemagangan 400 Orang Tenaga Kerja ke Perusahaan-perusahaan di Provinsi Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, belum lama ini.

Dalam sambutan dan arahannya, gubernur selaku kepala daerah sangat menghargai keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi.

Namun gubernur meminta perusahaan bersedia merekrut tenaga kerja lokal, untuk mengurangi jumlah pengangguran di Provinsi Jambi.

Dengan nada sedikit keras, gubernur mengatakan, perusahaan harus lebih peduli dan lebih peka terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Salah satunya mempekerjakan tenaga kerja lokal. Memang kata Gubernur, seringkali kualitas sumber daya manusia sekitar perusahaan tidak memenuhi kualifikasi. Tapi jika perusahaan mengkomunikasikannya dengan pemerintah tentang posisi yang dibutuhkan, dapat dilakukan pemagangan sehingga kualifikasi yang dibu-

tuhkan dapat dipenuhi masyarakat.

Gubernur menegaskan, apabila perusahaan mau merekrut tenaga lokal, masyarakat akan ikut menikmati kehadiran perusahaan tersebut. Pada gilirannya muncul rasa memiliki dan inilah yang kemudian akan meningkatkan keamanan bagi perusahaan, menciptakan kondisi kondusif melakukan aktivitasnya.

Gubernur menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, penduduk Jambi 3.092.265 jiwa, dengan angka kemiskinan 7,9 %. Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 8,34%. Demikian pula jumlah pengangguran, pada Februari 2010 sebesar 4,45%, sedangkan pada Februari 2011 menjadi 3,85% atau sebanyak 58,8 ribu orang.

"Angka kemiskinan dan pengangguran memang menurun, namun jika tidak kita antisipasi, ke depan bisa saja terjadi sebaliknya. Karena jumlah pencari kerja selalu lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia.

Gubernur menyatakan Pemprov Jambi telah melaksanakan program revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelatihan tenaga kerja Provinsi Jambi, sebagai bagian dari program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake).

Gubernur menyampaikan apresiasi pada perusahaan yang terlibat

dalam program pemagangan sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jambi.

Kata Gubernur pemagangan merupakan bentuk sinergi Pemprov Jambi dengan pelaku usaha, secara bertahap jumlah pengangguran dan kemiskinan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dapat dikurangi. Usai pembukaan rapat, kepada para wartawan gubernur kembali menekankan agar perusahaan-perusahaan betul-betul mau memperhatikan masyarakat, dengan merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Gubernur juga mengharapkan agar jumlah yang dimagangkan bisa ditambah dengan dana CSR perusahaan-perusahaan.

"Jangan sumber daya alam kita digali, diambil, dibawa, tetapi masyarakat kita tidak merasakan hasil alam yang kita miliki," tandas gubernur.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Drs. Harris, AB, MM menyampaikan, pada tahun 2011 yang lalu dilakukan pemagangan bagi 40 orang dan dari 40 orang itu 33 orang diterima bekerja di Makin.

Untuk 2012, lanjut Haris ada permintaan dari berbagai perusahaan untuk melakukan pemagangan. Di antaranya perusahaan perkebunan meminta 6 gelombang untuk 120 orang.(INRO)

TERANCAM DIGUSUR–SD Negeri 7 teramcam digusur akibat belum di bayar oleh Pemko dengan pemilik tanah.

Ketua Divisi Pemilihan KIP Aceh Singkil H.Syahrial Raf SE, saat dihubungi KPK Pos Minggu (4/3) menjelaskan, DPT berjumlah 69.733 orang merupakan hasil rekapitulasi ulang menyusul pergeseran jadwal pencoblosan dari 16 February menjadi 9 April 2012.

"Jumlah DPT bertambah 403 orang akibat adanya penundaan jadwal pilkada, jika sebelumnya 69.330 orang, setelah kita rekapitulasi ulang menjadi 69.733 orang" jelas Syahrial.

Menurut Syahrial, DPT tersebut sudah ditetapkan dalam rapat pleno di Aula Media Center KIP Aceh Singkil,

Jumat pekan lalu yang dihadiri seluruh Komisioner dan Panwas.

Selain itu juga hadir Setda Aceh Singkil Drs.H.Yakob KS, Kasdim 0109,Perwira Polres, seluruh PPK dari 11 kecamatan dan Ketua Timses dari Cagub/Cawagub dan Cabup/ Cawabup.Dalam DPT yang sudah di plenokan tersebut.

Menurut Syahrial Raf,DPT terbanyak berada di Kecamatan Gunung Meriah dengan jumlah 21:818 orang, menyusul Kecamatan Singkil di urutan dua dengan DPT 11.508 orang.Sedangkan DPT terkecil adalah Kecamatan Pulau Banyak Barat,dengan jumlah pemilih 1575 orang.(AZT)

DPRK Usul Tiga Nama Calon Pj Walikota LANGSA – DPRK Langsa, melalui sidang paripurna memutuskan untuk mengajukan tiga nama sebagai calon Pejabat (Pj) Walikota Langsa, sebagai pengganti Walikota setempat, Drs. Zulkifli Zainon, MM yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 14 Maret 2012 mendatang.

Wakil DPRK Langsa, Syahyuzar, AKA kepada wartawan Jum’at (2/3) mengatakan, ada tiga nama calon Pj Walikota Langsa yang telah diusulkan DPRK Langsa kepada Pj Gubernur Aceh, Ir. H. Tarmizi A. Karim, Msc yaitu pertama adalah Drs. Zainal Arifin, yang saat ini masih menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten 1) Pemerintah Kota (Pemko) Langsa.

Selanjutnya yang kedua adalah M. Basyir, SH.MH saat ini menjabat sebagai Asisten Keistimewaan pembangunan

dan ekonomi (Asisten II) Pemko Langsa. Kemudian yang terakhir adalah Syahrul Taeb, yang kini masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa.

Menurutnya, ketiga nama Calon Pj Walikota Langsa versi usulan DPRK tersebut, telah dikirimkan kepada Pj. Gubernur Aceh pada tanggal 27 Februari 2012 lalu. Namun keputusan siapakah Pj Walikota Langsa nantinya yang ditunjuk menurutnya itu adalah kewenangan Mendagri dan Pj. Gubernur Aceh. Pihaknya selaku DPRK Langsa hanya bertugas untuk mengusulkan.

“Sesuai aturannya tiga nama yang kita usulkan ini harus merupakan Pejabat Eselon II (dua) aktif, dan kita anggap sudah sangat layak”, kata Syahyuzar, AKA.(BSO)

SDN 7 Terancam Digusur Pemilik Tanah SUBULUSSALAM - Keberadaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 terancam digusur pemilik tanah, karena penyelesaian antara pemilik tanah dan pemerintah belum selesai.

Padahal kondisi telah mengganggu proses belajar mengajar.

Berlarutnya persoalan tanah tersebut karena pemerintah tidak serius menyelesaikannya. SDN 7 di Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Subulussalam telah lama berdiri tetapi sampai saat ini belum tuntas.

Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Subulussalam, Nurhayat S.Pd kepada wartawan di ruang kerjanya mengakui proyek pembangunan SDN 7 itu masih bermasalah dengan ganti rugi.

Namun pihaknya akan berupaya memikirkan caranya

sebagai solusi kepada pemilik tanah.

Nurhayat menyebutkan belum mengetahui duduk persoalan kenapa terjadi seperti itu. Karena proses tanah itu semasa Azwir sebagai Kadis Pendidikan. Harusnya diselesaikan dulu masalah tanah baru dilaksanakan pembangunan. Sepengetahuannya lokasi pembangunan SDN 7 itu pemiliknya dua orang. Ada sudah selesai dan yang belum dan disinilah masalahnya.

Salah seorang tenaga pengajar Buk Leli mengaku was-was atas belum selesainya masalah lokasi tanah pembangunan sekolah tersebut. Ia berharap pemerintah dan pemilik tanah segera menyelesaikannya.

“Kalau ini terus dibiarkan bisa terjadi permasalahan lebih besar,” ujar Leli.(KAR)

Kadis Hubtelpar Subulussalam Asal Ngomong SUBULUSSALAM - Kadis Perhubungan Telematika dan Parawisata (Hubtelpar) Kota Subulussalam Drs. Salmaza melalui Sekretarisnya Ismail didampingi Kabid Perhubungan, Anwar mengaku telah ada kesepakatan dengan pemilik tanah untuk lokasi pembangunan Terminjal Bantu (TB) di Desa Lae Ikan Kec. Penanggalan Kota

Subulussalam.

Dikatakan, kita telah programkan untuk pembangunan TB itu, tetapi sekarang menjadi re areal.

Karena itu pihaknya akan membangun re area itu, setelah itu warga akan kita pindahkan. Karena kalau dibiarkan warga membuat tempat penyiram mobil di pinggir jalan, mengakibatkan terjadi longsor. “Sebab

aspal akan terkupas tergerus air,” terangnya.

Namun jika rencana ini tidak direspon warga pihaknya akan memindahkan pembangunan apalagi beberapa pemilik tanah telah menyetujuinya dan telah menyerahkan sertifikat tanah. Seperti H Sehar Brutu dan Mahadi Bancin atasnama ahli waris.

Kepada wartawan

Mahadi, kamis(8/3) di rumahnya Jalan Teuku Umar Penanggalan Subulussalam mengatakan Kadishubtelpar itu pembohong. Karena membuat pernyataan di media telah mengganti rugi tanah lokasi pembangunan TB tersebut.

Disebutkannya, ia sebagai pemilik tanah belum pernah membuat atau semacam ganti rugi

atas tanah tersebut karena tanah milik Mahadi Bancin seluas 30 hektar warisan orangtuanya. Sesuai SK Camat tertanggal 30 Juli tahun 1990 yang telah disyahkan dengan pengadilan Negeri Singkil.

Ditambahkannya, ia telah beberapa kali menyurati kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam dan Dinas Perhubungan,

agar tidak dikeluarkan sertifikatnya atasnama orang lain. “Tanah itu adalah milik saya,” tegas Mahadi Bancin.

Namun saat ini sertifikat atas nama H.Sahat Berutu telah dikeluarkan oleh BPN Kota Subulussalam. Untuk perlu BPN harus membatalkan sertifikatatas nama H.Sahat Berutu karena tanah jelas milik saya.

“Pembangunan itu harus

dibatalkan agar tidak muncul persoalan baru,” terang Mahadi.

Atas dasar itu mahadi menuding Salmaza selaku Kadishubtelpar pembohong dengan membuat pernyataan telah mengganti rugi Rp150 juta dengan luas 140 x 75 meter. Padahal sampai saat ini belum ada kesepakatan antara pemko dengan saya,” terang Mahadi.(KAR)

KPK POS

7

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

POLITIK

LIPSUS

Pilgubsu 2013 TERBUKA i g a Calon Independen B Persaingan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Utara ke depan dipastikan akan semakin ketat. Pasalnya ruang untuk mencalonkan diri semakin terbuka dalam artian tidak lagi didominasi calon-calon yang diusung partai politik.

SEPERTI diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara Irham Buana Nasution SH, MH kepada KPK Pos barubaru ini, di Medan.

Dijelaskan Irham, berdasarkan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dijadikan landasan dalam pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah.

Undang-undang nomor 12 tahun tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah Pasal 59 ayat 1 disebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

Gatot Belum Penuhi Harapan PENGAMAT politik Sumatera Utara Rafdinal, S.Sos mengatakan jika melihat kinerja Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho sampai sekarang ini belum memenuhi harapan. Namun bila satu tahun ke depan Gatot bisa membuat perubahan cepat dengan terobosan besar, bukan tidak mungkin memberi dampak positif dalam penilaian masyarakat.

Sebaliknya jika tidak ada perubahan signifikan dan partainya yakni PKS tidak kuat di legislatif, maka situasi ini menjadi ancaman bagi Gatot pada Pilgubsu 2013 mendatang. Meskipun kata Rafdinal beredar informasi, PKS masih memungkinkan untuk mencari figur lain.

Oleh karena itu kata Rafdinal, posisi Gatot sekarang ini dilema, karena dari sisi kinerja tidak begitu berhasil. Kemudian untuk maju sebagai calon Gubsu, Gatot dan PKS pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dalam rangka pemanangan.

Selama inikan kita tahu, mengapa PKS mencari calon dari luar, ya salah satunya anggaran. ”Jika Gatot maju menjadi orang nomor satu misalnya, uang dari mana.

Tetapi kalau PKS tidak mendung Gatot, itu kecelakaan sejarah.

Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Irham juga menjelaskan, bagi partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengusung pasnagan calon kepala daerah dan wakil kepada daerah, harus memiliki minimimal 15 persen dari total jumlah kursi yang ada.

Selain dari jumlah kursi di

DPRD, partai politik juga mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepada berdasarkan representasi perolehan suara pada pemilu legislatif.

Lalu, kata Irham, untuk calon perseorangan sesuai pasal 59 (2a) disebutkan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan

diri sebagai pasangan calon gubernur/ wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan, (a) provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%. (b) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa harus didukung sekurangkurangnya 5%.

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta sampai dengan 12 jutajiwa harus didukung sekurangkurangnya 4% (empat persen); dan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

Intinya untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Sumut dari jalur perseorangan harus menda-

Pilgubsu 2013 Wajah Lama vs Wajah Baru

RAFDINAL SSOS

Kadernya wakil Gubernur tetapi tidak dicalonkan,”jelas Rafdinal.

Kemudian jika PKS harus koalisi atau mencari figur di luar kadernya, misalkan mengambil Walikota Medan Rahudman Harahap itu sahsah saja.

Satu sisi Rahudman memiliki keberanian melakukan terobosan dengan resiko tinggi.

Masalahnya secara pribadi, Rahudman memiliki catatan-catatan yang akan membebani kepemimpinannya. ”Kitakan tidak mau terulanglah, seperti Gubsu pasangan Gatot sebelumnya,”imbuhnya.

Rafdinal mengaku tidak pesimis terhadap balon yang akan bermunculan, tetapi ada figur-figur yang citranya baik. Tetapi jika figur parpol tidak baik dimata publik tentu menjadi sesuatu yang tidak poluler.

Makanya yang penting yang dibutuhkan sosok seperti apa. Apakah orang partai politik, profesional, militer atau intelektual.(VIN)

MoU Pemko Tebing Tinggi dengan BPKP Sumut TEBING TINGGI - Kerjasama dengan BPKP Provsu diharapkan dapat lebih berdaya dan berhasil guna serta membantu Pemko Tebing Tinggi dalam peyelenggaraan roda pemerintahan yang baik dan akuntabilitas menuju pemerintahan. Sehingga ke depan tercipta “Good Government dan Clean Governance”, Hal itu dikatakan Wakil Walikota Tebing Tinggi H. Irham Taufik, SH, MAP Kamis lalu di Gedung Balai Kartini Jl. Imam Bonjol Tebing Tinggi.

Acara tersebut berlangsung khidmat dihadiri seluruh kepala SKPD dan anggota DPRD Pahala Sitorus, Lurah dan bendahara SKPD. Walikota juga berharap MoU itu dapat membantu Pemko mewujudkan visi Kota Tebing Tinggi yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016.

Iman Bastari, Ak, M.Acc Deputi Kepala BPKP Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan daerah menegaskan kehadiran BPKP bukan mencari kesalahan pengelola keuangan daerah, namun memberikan

DIPREDIKSI pasangan calon yang akan muncul pada pemilihan gubenur dan wakil gubenur 2013 mendatang masih didominasi wajah-wajah lama. Meskipun saat ini ada beberapa wajah baru yang kini ramai diperbincangkan masyarakat. Seperti H Fadly Nurzal, S.Ag Ketua DPW PPP Sumut, Letjen AY Nasution (Pangkostrad) dan Gus Irawan (Dirut Bank Sumut).

Sekretaris PW Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Sumut Candidat DR Zulham, SH.I, Hum mengatakan jika melihat kultur masyarakat Sumut, saat ini dibutuhkan pemimin yang kuad dan solid. Termasuk harus muda, energik dan memahami masalah yang dihadapi masyarakat Sumut.

Pertaruang antara wajah lama dan wajah baru sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Karena masing-masing tokoh memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun jika pendekatannya berdasarkan banyaknya pekerjaan rumah di Sumatera Utara, tentu yang lebih pas memimpin Aumut adalah sosok yang memiliki stamina kuat, iman yang kuat serta moralitas yang kuat pula. ”Masyarakat tentu tidak menginginkan peminpin yang untuk mengurus dirinya sendiri pun tak sanggup, apalagi untuk mengurus warga Sumut yang sudah mencapai 12 juta lebih,”jelas Zulham.

Tanpa bermaksud

pendampingan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa risih.

Iman yang sudah berpengalaman dalam pengelola keuangan daerah lulusan Master of Accountancy in Business 1990 dari Western Illinois Univ, USA berbagi pengalaman. Dalam temuannya, masih banyak Pemko dan Pemkab yang mengalokasikan anggaran belanja birokrasi lebih besar dari belanja publik.

Sehingga penggunaan keuangan daerah kurang menyentuh masyarakat. ”Untuk itu mari kita berkomitmen dalam MOU ini, karena tanpa komitmen ini tidak berarti apa apa,”katanya. (RS)

OK Arya: Jaga dan Lestarikan Nilai Islam BATUBARA – Di tengah terpaan moderenisasi dan globalisasi saat ini, nilai agama sangat berperan menjadi filter atau penyering informasi yang tanpa batas. Nilai positif harus diambil dan negatifnya kita tinggalkan.

Kita merasakan secara langsung kerusakan moral hampir terjadi ditingkatan masyarakat, karenanya kita sangat berkewajiban menjaga dan melestarikan nilai-nilai islam.

Hal ini ditegaskan Bupati Batubara H.OK

Koalisi ”Menu” Wajib Bagi Parpol

ZULHAM SH MHUM

mendikotomi antara wajah lama dan wajah baru, menurut Zulham, pastinya warga Sumut menginginkan perubahan baru yang lebih baik ke depan. Karena itu pula, masyarakat akan lebih selektif menentukan pilihan terhadap pemimpin Sumut ke depan. ”Melihat wajah-wajah baru yang akan muncul pada Pilgubsu 2013 mentang, memang sosok-sosok itu sudah mempuni. Seperti H Fadly Nurzal S.Ag, ia sudah punya pengalaman meminpin di tengah pluralitas, ketika menakhodai DPW PPP Sumut selam dua periode. Track record ini tentu menjadi menjadi modal untuk memimpin Sumut ke depan,”sebut Zulham. Demikian juga calon – calon lain, pasti memiliki kelebihan tersendiri.

Sementara itu, pengamat politik Sumatera Utara Rafdinal S.Sos menilai,

Arya Zulkarnain SH.MM saat acara pembinaan iman dantaqwakepadaparagurumengajiseKab.Batubara di aula MTSN Lima Puluh, Rabu (7/3) Kegiatan pembinaan iman dan taqwa merupakan wujud kepedulian dan tangung jawab bersama. Dengan kegiatan ini masyarakat Batubara semakin tinggi nilai ibadahnya dan berakhlakul kharimah selaras dengan tujuan hidup manusia. ”Nilai-nilai islam yang kita yakini sebagai kebenaran menjadi landasan kehidupan masyarakat kita apalagi mayoritas penduduk Batubara beragama islam,”ucapnya.

Penyelenggara kegiatan Drs Sofiansyah menjelaskan pelatihan berlangsung dua hari dengan nara sumber dosen IAIN Sumatera Utara Drs Supardi MA, Irwansyah Putera MA dan Dra Hj Dahlia Lubis sedang pesertanya dari seluruh guru mengaji yang berjumlah 151 orang. ”Dari kegiatan ini dapat hendaknya diimplementasikan syariat agama terutama penguasaan ilmu dalam beragama dan berkepribadian yang beriman danberamal sholeh menuju ketaqwaan,pungkasnya. (SAH)

Walikota Diminta Evaluasi SKPD Bermasalah TANJUNG BALAI – Walikota memiliki bertugas

pemimpin yang dibutuh Sumut ke depan adalah pemimpin yang mampu memahami potensi Sumatera Utara. Dimana heterogenitas dan dinamissasi masyarakatnya sangat tinggi. ”Masyarakat Sumut membutuhkan pemimpin yang bisa meramu semua potensi tersebut,”katanya.

Menurut Rafdinal, pemimpin yang mampu meramu potensi multi etnis agama, suku dan budaya yang dimiliki Sumut menjadi kekuatan besar, diyakini akan mampu membawa perubahan yang lebih baik ke depan. Saya melihat figur yang dibutuhkan, ya seperti itu, yang bisa memadukan semua potensi. Figur yang mengerti dan tahu apa itu Sumatera Utara. Figur yang betul-betul perduli dengan keadaan rakyat Sumut.

“Siapapun orangnya

untuk mendorong peningkatan kinerja SKPD. Termasuk melakukan mutasi jabatan, baik secara tehknis maupun non tehknis.

Menurut infomrasi berkembang dalam waktu dekat akan dilakukan mutasi beberapa SKPD. A.Syafii yang sekarang menjabat sebagai Kadis Perikanan disebut-sebut akan digantikan Ir. Nevri Siregar. Padahal bukan rahasia umum lagi Nevri Siregar pernah menjabat Kadis Perikanan tapi gagal. Seperti diungkapkan Ketua LSM LP2KHN Edi A Silaen kepada wartawan di kantornya Kamis (1/3) lalu.

Oleh karena itu, LP2KHN meminta Walikota Tanjungbalai meninjau ulang rencana melantik Nevri Siregar.(HER)

Diklat Keprotokolan, Humas dan Annauncer STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyambut baik dan mendukung kegiatan pelatihan Protokol, Humas dan Annauncer kerjasama antara Pemkab Langkat dengan Pengadilan Negeri Stabat melibatkan lintas instansi, Pengadilan, Kejaksaan dan Polres.

Kegiatan ini dianggap penting dan sangat bermanfaat untuk menambah kecakapan dan ketangkasan humas dan protokol yang meru-

mungkin-mungkin saja. Tetapi lihat dulu kepentingan Sumut seperti apa,” jelasnya.

Dibagian lain salah satu warga Kota Medan Nuzirwan Lubis menyebutkan bila mengikuti seri diskusi tokoh yang diadakan ISI baru-baru ini menampilkan pembicara Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal.

Nuzirwan berpendapat, Fadly Nurzal memiliki visi yang sangat terukur, dengan tema " Sumut: Semua Ada Disini".

Dijelaskan Nuzirwan, Fadly dengan tangkas menguraikan permasalahan yang ada di Sumut dan sekaligus memberi solusinya.

Mulai sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Jika kita flash back kata Nuzirwan, dengan apa yang selama ini telah dilakukan Fadly dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Sumut. Ucapannya sama dengan perbuatannya.

(VIN/MH)

pakan ujung tombak pencitraan organisasi.

Hal itu disampaikan Sekda Surya Djahisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Langkat pada pembukaan pelatihan tersebut di ruang pola Kantor Bupati, Stabat, belum lama ini.

“Ikuti kegiatan dengan baik untuk mengasah kemampuan,“ pesan Bupati Ngogesa.

Ketua Pengadilan Negeri Stabat Hj. Diah Sulastri Dewi, SH, MH menghimbau seluruh peserta agar dapat mengikuti pelatihan agar semua materi-materi bisadiserap, dipahami dan dipraktekkan dalam dunia kerja yang nyata.

Sementara Kapolres Langkat AKBP Leonardus Erick Bhismo mengatakan pelatihan seperti ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan berharga, oleh karenanya syukuri karena telah diberikan kesempatan secara geratis oleh pihak Pemda.

Acara yang berlangsung selama 3 hari mulai dari 5-7 Maret 2012 ini, dipandu oleh seorang protokoler senior Istana Kepresidenan pada zaman orde baru Dra. Henny Ratam yang sengaja didatangkan dari Jakarta untuk memberikan materi-materi serta praktekpraktek yang dibutuhkan dalam mengasah kemampuan dan profesionalitas protokoler dan kehumasan.(JUL)

pat dukungan 3 persen dari jumlah penduduk atau setara dengan 450 ribu dukungan.

Diungkapkan Irham, berdasarkan rencana KPUD Sumut, pendaftaran untuk pasangan calon dari jalur independet akan dibuka sekitar Oktober 2012. Sementara untuk pasangan calon yang diusung partai politik dilaksanakan pada November 2012 mendatang.(VIN/MH)

KOALISI merupakan menu wajib bagi sebagian besar partai politik di Sumatera Utara, jika mempunyai kenginan mengusun pasangan calon gubernur dan wakil gubenur di Piligubsu 2013 mendatang. Faktanya dari sembilan beberapa partai politik yang punya wakil di di DPRD Sumut, hanya Demokrat yang bisa mengusung tanpa harus koalisi.

Menu wajib untuk koalisi dalam rangka memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. UU terse-but telah menetapkan partai politik yang ingin mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki 15 kursi.

“Cumakan, kita belum tahu parpol mana saja yang akan berkoalisi,”ujar pengamat politik Rafdinal S. Sos saat ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Parpol mana saja yang kemungkinan koalisi, Dinal menyebutkan semua parpol memiliki kemungkinan yang sama untuk melakukan koalisi, termasuk partai-partai islam yang mengusung Syamsul-Gatot pada pilgubsu lalu. Demokrat pasti tersendiri, Golkar dan PDIP kita belum melihat akan berkoalisi dengan siapa. Tapi Golkar itu bisa mengambil partai islam dan bisa mengambil partai non sit. Kemungkinan PDI-P juga akan berkoalisi, tetapi kalau PDI-P mengambil partai islam tidak mungkin.(VIN/MH)

Bupati Langkat Terima Apdesi Award LANGKAT - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pusat memberikan anugerah APDESI Award kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH. Penyerahan Award tersebut dilakukan Dewan Pembina APDESI Abu Rizal Bakrie dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I APDESI di Celebes Convention Centre Makasar-Sulawesi Selatan, Sabtu (3/3). “Penghargaan ini bagian dari motivasi untuk lebih menguatkan pemerintahan desa,” sebut Bupati Ngogesa sebagaimana disampaikan Kabag Humas Syahrizal via telepon seluler.

Penghargaan diberikan kepada Bupati Langkat karena sosoknya dinilai memiliki kepedulian besar bagi penguatan pemerintahan desa. Sekaligus mengangkat harkat martabat Kepala Desa.

Menurut Rizal, Ketua Umum Pusat APDESI Sindawa Tarang menyatakan rasa terima kasih kepada Gubernur maupun Bupati yang telah memberikan perhatian bagi perkembangan organisasi yang dipimpinnya.“Sebagai garda terdepan pemerintahan dan pembangunan, tidak mungkin maksimal dapat melayani rakyat tanpa dukungan pimpinan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan aparat di desa,” ujar Sindawa. (JUL)

KPK POS

8

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

POLITIK

49 Pejabat Dilantik

SUMUT

LP2KHN Desak Copot Kadis Perhubungan

TEBING TINGGI - Wakil Walikota Tebingtinggi H.Irham Taufik,SH, MAP melantik 49 pejabat struktural eselon III dan IV, Rabu lalu di Gedung Dharma Wanita Hj.Sawiyah Nasution Jalan Sutomo.

Usai pelantikan Wakil Walikota dalam amanatnya meminta para pejabat yang sudah dilantik dapat mengimplementasikan pekerjaan, tugas dengan sebaik-baiknya. Selain itu,PNS harus dapat menjaga harkat dan martabat, professional dalam menjalankan tugasnya serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum Tugas utama kepala SKPD melakukan transpormasi kearah yang lebih baik. ”Perubahan adalah suatu bentuk implentasi yang harus dilakukan dan diarahkan pada aspek manfaat, karena itu perubahan harus diciptakan sesuai harapan,” tegas Irham.

Hadir Ketua DPRD H.Syahrial Malik, Plt Sekdako Drs, Hadi Winarno, MM dan Kaban/Kadis/ Kabag Pemko Tebingtinggi. Sedangkan pejabat struktrual eselon IIIa yang dilantik, Ir. Joko Susilo, MM menjabat Kabag Perekonomian & Pembangunan, Idham Khalid, SKM,M.Kes menjabat Pj.Kakan Lingkungan Hidup, Syahnan Hasibuan,SH menjabat Pj.Kepala KP2T, Baharuddin,SE menjabat Sekretaris BPMK, Suharni Lubis,SH menjabat Sekretaris Dinas PU dan Saat Nasution, SH sebagai Pj. Kepala Bagian Perindang-undangan dan Protokol.

Ir.Viktor Gangga Sionaga menjabat Kabid Bina Marga, Ghazalai Rahman, S.Sos,MSP sebagai Pj. Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan dan Dating Pasaribu, S.Pd sebagai Kabid Sarana dan Prasarana.(RS)

TANJUNG BALAI - Kadis perhubungan Kota Tanjungbalai Walkman S Riady Girsang yang menjabat lebih kurang 4 bulan, belum dapat menunjukkan kinerja maksimal.

Buktinya harahap Walikota/ Wakil Walikota Thamrin/Rolel, yang menginginkan agar terminal terpadu dapat berfungsi, serta lalu lintas yang sering macet di pusat kota.

Terkait Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diembannya, tidak pernah berupaya memungsikan terminal batu 7 yang telah menelan dana milyaran rupiah. Akhirnya terminal tersebut jadi sia-sia. Hasil pantauan wartawan telah banyak terminal-terminal mini yang muncul di sepanjang Jalan Jamin Ginting.

LSM Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN) Sumatera Utara melalui juru bicaranya Herman mengatakan sangat menyesalkan Walkman menjadi Kadis Perhubungan Kota Tanjungbalai. Disinyalir ada main mata dengan para pengusahapengusaha angkutan dengan membebaskan berdirinya ter-

minal bayangan disepanjang Jalan Protokol.

LP2KHN meminta Walikota/ Wakil Walikota mencopot Kadis Perhubungan karena tidak sesuai visi dan misi menciptakan Kota Tanjungbalai menjadi Kota aman dari kemacetan. LP2KHN meminta agar menempatkan orang yang mampu menjalankan Tupoksi dan jangan asal pilih.(HER)

DARI KANAN KE KIRI–Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Tanjungbalai H, Zulkifli Batubara, Ny Zulkifli, Mahyarudin Salim Batubara, Pengurus DPD Golkar Tanjungbalai dan Ketua DPD Partai Golkar Tanjungbalai Rolel Harahap. Mereka diabadikan saat menghadiri pernikahan putri Ketua Dewan Pembinan Partai Golkar Tanjung Balai baru-baru ini.

Jabatan Camat Perbaungan Perlu Dikaji Ulang

Solidaritas Abang Becak Santuni Fakir Miskin BATUBARA - Forum solidaritas abang becak Batubara menyantuni fakir miskin dan yatim/piatu di jalan Merdeka-Tanjung Tiram, Minggu (4/3).Hadir pada acara tersebut Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM,Camat Tanjung Tiram Drs Muhammad Nasir,tokoh agama, masyarakat, pemuda se Batubara.

Pada kesempatan itu H.OK Arya Zulkarnain SH.MM memberikan bantuan 225 unit tenda becak.

Ketua forum solidaritas abang beca Batubara Muhammad Nor menjelaskan bahwa pemberian bantuan kepada fakir miskin dan yatim/piatu sebanyak 120 orang ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian akan nasib saudara kita yang membutuhkannya.

Bupati Batubara mengatakan marilah kita semua yang diberi ALLAH SWT rezeki supaya meningkatkan rasa kepedulian sosialnya dengan membantu masyarakat yang sangat membutuhkan terutama fakir miskin dan yatim/piatu.

Kegiatan positif ini menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita ingat dengan saudara-saudara kita, anak-anak kita yang sangat membutuhkan perhatian serta uluran tangan kita.Mudah-mudahan kegiatan ini dapat secara berkelanjutan terlaksana, pungkasnya.(SAH)

PERBAUNGAN - Camat Perbaungan, Akmal Koto dinilai arogan terkait sertifikasi tanah Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Melalui registrasi SPPAT-GR disebutkan menolak dengan alasan tanah tersebut milik negara.

Atas penolakan itu, sejumlah tokoh masyarakat, Syafrizul Herlach alias Cicik mantan anggota DPRD Sergai, Syafiq Ahmad, Thamrin, Dedi,Nuriono dan Sugiar mengecamnya, Senin (5/3).

Mereka menilai, Akmal menganggap sepele persoalan tersebut dengan tidak pernah hadir ataupun mewakilkan rapat pertemuan di desa. “Akmal tidak proaktif menyelesaikan kasus tanah ini. Terkait sikap arogan pejabat

tersebut, akan dilakukan aksi unjuk rasa meminta Bupati mencopotnya,” kata Cicik diamini yang lain.

Untuk mengingatkan, keputusan Camat tidak punya dasar kuat mengatakan lahan di Desa Citaman Jernih milik negara.

“Bukti-bukti kepemilikan lahan jelas ada, mulai dari Grant Sultan dan perjanjian jual beli. Jadi dasar apa Camat mengatakan lahan itu milik negara.

Sekcam Perbaungan Suparmin ketika dihubungi wartawan mengatakan, tanah tersebut dulunya milik Pemkab Deli Serdang dan belum diserahkan kepada Pemkab Serdang Bedagai. ”Sepanjang aliran sungai banyak yang terkait,” kata Suparmin.

Mereka berjanji, selain unjuk rasa juga akan menumpuh jalu hukum hingga jelas statusnya.

Mengingat pemilik lahan orang susah, jadi menurut Syafiq tidak ada motif apapun selain membela dan mempertahankan hak warga miskin.

Ditambahkan Gunawan, Akmal belum pantas menjadi Camat Perbaungan karena kurang

mendapat tempat dihati masyarakat. “Untuk menjadi ketua perwitan saja, Akmal masih dipertanyakan kemampuannya,” cetusnya.

Tindakannya jelas bertentangan dengan pesan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho dalam acara penyerahan tunggul kecamatan terbaik beberapa waktu lalu.

Tupoksinya mendukung asas desentralisasi mempunyai kewajiban mengintegrasikan nilainilai sosial kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya. Serta mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.(ARM)

Kompetensi Seklur Ditingkatkan MEDAN - Para Lurah dan Sekretaris Lurah (Seklur) beserta jajarannya dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terlebih saat ini tuntutan masyarakat sudah semakin kompleks, aparatur harus lebih meningkatkan kompetensi baik pendidikan, pekerjaan dan lainnya.

Hal ini dikatakana Walikota Medan diwakili Asisten Administrasi Umum H Ceko Wahda Ritonga SH pada acara pendidikan dan pelatihan (diklat) peningkatan kompetensi kepada para

Sekretaris Lurah se-Kota Medan, Selasa (6/3) di Hotel Asean Medan.

Dikatakannya, kompetensi adalah totalitas kemampuan melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sekretaris lurah harus bisa memposisikan diri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.

“Sebagai ujung tombak terdepan pelaksanaan pemerintah, kelurahan harus memiliki strategi khusus membina dan mengajak masyarakat berpartisipasi

aktif mewujudkan pembangunan di Kota Medan secara menyeluruh,”ujar Ceko.

Seklur sebagai kepala sekretariat di keluarahan diharapkan mampu melaksanakan tugastugasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya menjalankan rumah tangga kelurahan, mencakup administrasi kepegawaian, keuangan, mengkoordinasikan tugas kepada keseluruh satuan organisasi kelurahan, melakukan inventarisasi permasalahan hingga pengumpulan bagahn guna me-

mecahkabn masalah yang ada di kelurahan.

Sebelumnya Kepala kantor Diklat Drs Abdul Azis melaporkan, tujuan pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi kepada para seklur dalah untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta sikap sebagai seklur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

(VIN)

Benipius Pimpin Baleg DPRD Batubara BATUBARA - Benipius Sianturi S.Kom terpilih menjadi ketua Badan legislasi (Baleg) DPRD Batubara,wakil Sahlan SH sekretaris Jalaluddin Damanik S.Sos dan anggota Ahmad Badri, Mora Muda Harahap, Syahrial Guci SH, H.Nurjannah, Ahmad Darwin ST, H.Sabarudin, H.Sutan Sitompul, Suharto dan H. Darius SH.MH. Pemilihan badan legislasi berlangsung dalam rapat paripurna DPRD BatubaraLima Puluh,jumat (2/3) yang dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi dihadiri anggota DPRD Batubara,Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH. MM, Muspida, asisten,kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara.

Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi mengatakan diharapkan badan legislasi (Baleg) yang dibentuk hendaknya bekerja lebih efektif dan efisien dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Baleg merupakan alat kelengkapan dewan,oleh karenanya bekerjalah lebih baik lagi sehingga kita dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.(SAH)

Al - Washliyah Wajib Cetak Pemimpin Bangsa yang Baik BATUBARA - Sebagai ormas islam yang besar Alwasliyah memiliki kewajiban dalam mencetak kader pemimpin bangsa yang baik.Pendidikan Alwasliyah harus mampu menghasilkan kader pemimpin bangsa yang kemampuan intelektual dan spiritual. Alwasliyah harus mampu memainkan peran dalam bidang pendidikan dan dakwah, Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM pada acara peresmian pembukaan Madrasah Aliyah Alwasliyah desa Prupuk-Lima Puluh, sabtu (3/3) yang dihadiri ketua Alwasliyah Sumatera Utara Drs.H.Hasbullah Hadi MA, ketua Al Wasliyah Batubara Ir Koesmayadi, Kadis pendidikan Drs Zainal Alwi, tokoh agama, masyarakat dan pemuda.

Ditegaskan Arya juga sistem pendidikan dan kaderisasi Alwasliyah yang sudah baik hendaknya dapat ditingkatkan lagi pada masa mendatang, Alwasliyah hendaknya dapat memberikan pendidikan moderen dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi namun tetap tidak menghilangkan ajaran yang berasal dari kitab kuning,karena sejak dahulu Alwasliyah terkenal dengan pendidikan Ismailiyah yang banyak menghasilkan kaderkader yang berkompeten memiliki keimanan dan ketaqwaan. Alwasliyah sebagai aset bangsa tentunya sangat diharapkan untuk dapat ikut bertanggung jawab terhadap dinamika yang terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita terutama Kabupaten Batubara.(SHAH)

Tabligh Akbar Di Desa Sampali

Walikota Minta Dispenda Tingkatkan Penerimaan Pajak Daerah MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menghadiri rapat evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di ruang rapat lantai II Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan, Rabu lalu.

Evaluasi ini sengaja digelar sebagai upaya percepatan dan peningkatan PAD Kota Medan.

Selain Walikota, turut hadiri Wakil Walikota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri, Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Syampurno Pohan, Kadis Pendidikan

DR M Rajab, Kadis Pendapatan Drs Sharul Harahap, Kabag Humas Budi Hariono SSTP, serta pejabat dan staf Dispenda.

Dalam rapat itu, Walikota minta agar evaluasi ini harus dilakukan rutin setiap bulannya. Ini penting dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD. Walikota juga menyampaikan tiga perintah. Pertama, semua kepala bidang maupun kepala seksi harus memahami tufoksi.

“Yang kedua semua unit maupun bidang-bidang

pengelola sumber-sumber PAD harus bekerja lebih keras. Ketiga membangun sinergitas semua PNS, karenanya, harus punya komitmen, terutama dalam pencapaian target,” ungkapnya.

Atas dasar itulah Walikota berharap tidak ada saling menyalahkan. Apa yang dilakukan itu merupakan tanggung jawab bersama.

Jadi yang terpenting membangun disiplin kepribadian dan bekerja penuh keihlasan.

Sementara itu Wakil Walikota Drs H Dzulmi

Eldin memberikan saran sebagai mantan Kadispenda.

Eldin menyarankan perlu dilakukan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan. “ Bangun kekompakan dan kerjasama.

Lebih baik berkejasama dibandingkan kerja sendiri.

Di samping itu terus ciptakan rasa kebersamaan dan saling berbagi pengetahuan. Yang lebih penting jangan pernah merasa tertekan ketika melaksanakan pekerjaan,” sarannya.

Kadipenda Drs Syahrul Harahap melaporkan

perbandingan realisasi penerimaan Dispenda tahun anggaran 2011 dan 2012.

Jenis penerimaan pajak hotel 2011 target Rp.61.903.789.500, realisasi Rp.7.190.813.964. Sementara 2012 target Rp80.000.000.000, realisasinya Rp9.652.380.643.

Pajak restoran 2011, target Rp.96.209.441.389, realisasi Rp11.217.616.014.

Pada 2012, target Rp113.209.441.000, realisasi Rp14.396.149.432. Pajak hiburan 2011 target Rp25.308.417.400, realisasi

Rp2.196.080.029. Pada 2012, target Rp32.308.417.000, realisasi Rp3.269.178.298.

Pajak reklame 2011 target Rp48.161.250.000, realisasi Rp4.961.990.211.

Pada 2012 target Rp56.161.250.000, realisasi Rp3.828.435.110. Pajak penerangan jalan 2011 target Rp158.400.000.000, realisasi Rp12.421.798.925.

Pada 2012, target Rp125.000.000.000, realisasi Rp17.639..738.762.

Pajak parkir 2011 targetnya Rp11.216.150.000, realisasi Rp782.418.158. Pada 2012,

target Rp.15.000.000.000, realisasi Rp955.390.700.

Pajak Air Tanah pada 2011 targetnya Rp2.830.000.000 pada 2012 target Rp6.000.000.000, realisasinya Rp1.096.850.185.

BPHTB pada 2011 targetnya Rp175.000.000.000, realisasi Rp5.742.836.188.

Sedangkan 2012, targetnya Rp220.000.000.000, realisasi Rp14.778.602.823. PBB pada 2011 targetnya Rp192.902.847.000, realisasi Rp2753.994.159. Pada 2012, targetnya Rp300.000.000.000, realisasi Rp6.439.679.664.(VIN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

DAERAH

Walikota Tinjau Lokasi Korban Tenggelam SEI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Prof DR H Asafri Jaya Bakri dikenal begitu dekat dengan masyarakatnya.

Walikota dan Wakilnya Ardinal Salim SE selalu turun ke bawah melihat langsung kehidupan warga di kota itu.

Bermasyarakatnya walikota Sungai Penuh disambut antusias warga. “Ini sebagai wujud kepedulian seorang pemimpin terhadap rakyatnya,” begitu komentar warga melihat sosok Asafri.

Seperti halnya ketika terjadi musibah yang menenggelamkan seorang bocah warga di Sungai Kecamatan Tanah Kampung. Walikota dan unsur Muspida di sana

langsung turun ke lapangan, memimpin operasi pencarian anak tenggelam.

Bocah yang tenggelam berusia empat tahun, terjadi beberapa waktu lalu. Kepedulian sosok Walikota ini, tentu menjadi cambuk bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.

Merasakan duka yang mendalam atas warganya, Walikota mengerahkan Ta-

gana, Masyarakat dan pihak Kepolisian mencari bocah yang tenggelam dan terbawa arus sungai Tanah Kampung.

Lebih dari sepekan upaya pencarian, sang bocah akhirnya ditemukan.

Korban tengelam ditemukan pada 4 Maret lalu, jauh dari lokasi, akibat terbawa arus sungai yang cukup deras.

Air sungai yang keruh dan derasnya arus menjadi kendala utama upaya pencarian.

Begitu ditemukan, bocah malang itu langsung dibawa ke RSU untuk dilakukan otopsi.

Di sela-sela pencarian, Walikota mengingatkan agar warga Sungai Penuh,

khususnya yang berdomisili di pinggiran Sungai Tanah Kampung agar senantiasa berhati-hati, karena sungai tersebut cukup rawan dan kerap mengambil korban jiwa.

“Masyarakat agar berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam memanfaatkan sungai. Sebelumnya sungai ini juga sudah pernah menelan korban. Masa mendatang akan kita usahakan pembuatan tebing penahan sungai dan tempat-tempat layak guna bagi aktivitas masyarakat pengguna sungai dalam keseharian,” ujar walikota. (DON)

PENCARIAN – Walikota Sungai Penuh Prof DR H Asafri Jaya Bakri bersama unsur Pemko meninjau pencarian korban tenggelam. (KPK POS/DON)

Jika Negara Mau Bagus, Partainya Harus Baik

H.FADLY NURZAL :

Umat Islam, Jangan Tinggalkan Gelanggang MEDAN – Calon Gubernur Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag mengingatkan seluruh umat Islam agar tetap menjaga persatuan dan kekompakan. Sebab, banyak pihak yang menginginkan umat Islam terpecah belah, setelah itu mereka mengambil kekuasaan. ”Saya minta, umat Islam jangan pernah meninggalkan gelanggang,”tegas Fadly Nurzal, S.Ag pada saat bersilaturrahmi dengan masyarakat DI lingkungan VIII Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai, Jum’at (9/3).

Disebutkan Fadly yang juga ketua DPW PPP Sumatera Utara, banyak pihak yang sengaja membangun opini agar umat Islam benci dengan pemilihan kepala daerah dan Pemilihan legislatif serta demokrasi. Karena dengan terpecahnya umat Islam, akan memberi ruang kepada mereka untuk merebut dan mengambil kekuasaan. ”Oleh karena itu sekali lagi saya harapkan, kita seluruh umat Islam harus bersatu, karena dengan bersatu kita akan kuat. Jika ada isu dan informasi terkait tokoh-tokoh Islam, maka berkumpullah untuk mencarikan solusinya.

Bukan malah mengambil jarak dan membencinya,” ujarnya.

Kata Fadly, pilihan boleh berbeda karena perbedaan adalah rahmat. Masingmasing ummat Islam pastilah punya hak politik yang sama untuk sepaham atau tidak sepaham tentang siapa yang tepat menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu ummat Islam harus tetap kompak, dengan kekompakan itulah kita menjadi kuat dan tidak bisa diacak-acak,"tegasnya.

Lebih lanjut Fadly menjelaskan, sebagai pimpinan partai politik Islam, secara lembaga dan pribadi ia memiliki tanggungjawab terhadap kepentingan umat Islam, terutama kalangan genarasi muda seperti remaja masjid. Kata Fadly, seperti apa Islam ke depan sangat ditentukan pembinaan yang dilakukan terhadap generasi muda sekarang.

Pada kesempatan yang baik ini, kata Fadly, saya

ingin menghimbau bapak dan ibu, agar menjadi tidak hanya menjadi orangtua bagi anak-anak, tapi juga menjadi teman curhat dan sahabat. Sehingga apapun persoalan yang dialami anak-anak kita bisa diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mempersiapkan generasi muda itulah, sebut, Fadly, PPP meluncurkan program maghrib mengaji. Saat ini sudah banyak generasi muda Islam yang jauh dari bimbingan agama dan kita semua bertanggungjawab untuk menyelamatkannya. ”Kita butuh kekuatan besar untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam,”terangnya.

Sebelumnya H Amril Guci, tokoh masyarakat Lingkungan VIII Tegal Sari Mandala III, melihat kondisi bangsa seperti sekarang ini, kita umat Islam merasa prihatin.

Meskipun harus diakui, kondisi itu terjadi tidak terlepas dari pilihan politik masyarakat pada masa lalu.

Ke depan katanya, dengan kedatangan calon gubernur yang juga pemimpin partai Islam semakin meneguhkan hati kita untuk saling bergandeng tangan berjuang bersamasama. Kita jangan mengulangi kesalahan yang sebelumnya, jika ingin umat Islam menjadi pemimpin di Sumatera Utara ini.

Ketua Hikma Kec. Medan Denai Solihan Hasibuan pada kesempatan itu mengatakan, silaturrahmi tersebut merupakan langkah awal untuk lebih dekat mengenal sosok tokoh Muda Islam dan Calon Gubernur Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag. ”Kami generasi muda dan masyarakat Lingkungan III, tidak mau memilih pemimpin yang tidak kami kenal,”katanya.

Hadir pada acara silaturrahmi itu, tokoh masyarakat, Kepala Lingkungan III, Badan Kenaziran Masjid ar-Ridho, Pengurus Hikma Kec. Medan Denai, Pengurus Pemuda Panca Marga dan masyarakat etnis minang.

Turut hadir pengurus DPW PPP Sumatera Utara, Ketua DPC PPP Kota Medan dan undangan lainnya. (MH)

SEI RAMPAH - Kalau negara ini mau bagus, partainya harus yang baik. Pemimpinnya harus yang arif bijaksana. Penegasan itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Ramses Simbolon pada Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Gerindra Kab Serdang Bedagai, baru-baru ini.

Pemimpin yang arif dan bijaksana mampu membangun bangsa yang lebih baik, dan untuk mencapai arah kesana, kita harus berjuang keras dalam pemilu mendatang. ”Mari kita persiapkan dari sekarang untuk melakukan perubahan,”ujar Ramses.

Jika Gerindra dapat menghantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI tugas pertama membasmi koruptor. Para koruptor

menyngsarakan rakyat. ”Negara ini sangat kaya, namun rakyatnya miskin,”tegas Ramses.

Ketua DPC Partai Gerindra Kab Sergai Budi,SE mengatakan Rakercab I, mengambil keputusan tentang kebulatan tekad, bahwa dalam pemilu mendatang Gerindra harus menang. Lebih lanjut dikatakan, hasil verifikasi PAC suntuk Kecamatan Pegajahan dan Kotarih sudah 100%, Perbaungan, Bintang Bayu dan Serba Jadi 90% .

Untuk Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban dan Tanjung Beringin 80 %.Diperkirakan rata-rata di Serdang Bedagai, pengembangan verifikasi sampai ke ranting dari 243 desa sudah dipenuhi sekitar 45 %.Ini artinya para pengurus PAC Partai Gerindra sudah bekerja. (ARM)

PHOTO BERSAMA - Sebelum Muscab dilaksanakan pengurus PAC 15 Kecamatan pesertanya photo bersama dengan Pengurus DPD Sumut dan DPC Sergai (ARM)

Sosialisasi Pengisian Formulir Mesjid Medium Pelaksanaan Ibadah Analisis Jabatan RANTAUPRAPAT - Asisten Administrasi Umum Pemkab Labuhanbatu, Ahmad Muflih SH atasnama bupati membuka sosialisasi pengisian formulir analisa jabatan dan analisa beban kerja yang dilaksanakan di Aula BKD. Dalam sambutan tertulisnya Bupati mengatakan, pemerintah mulai 1 September hingga 31 Desember 2012 melakukan penudaan sementara penerimaan CPNS. Selama masa penundaan, pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menghitung kebutuhan PNS yang tepat, berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi jabatan.

Tugas ini menuntut peran serta seluruh aspek aparatur negara hingga ke lini terendah, setiap pemangku jabatan dari eselon dua hingga empat untuk jabatan struktural, juga pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum (staf) harus kooperatif dalam memberikan informasi jabatan

yang dibutuhkan.

Disamping itu, kata bupati, setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional harus menguasai tupoksi dan mempelajari panduan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BKN sehubungan dengan analisis jabatan yang akan dilakukan.

Kepala BKD mengatakan, tujuan sosialisasi itu dimaksudkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur tentang pengisian formulir analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.

Adapun narasumber terdiri dari dua dari Bagian Ortala, dua dari BKD, dua dari Diknas dan satu dari Dinas Kesehatan.

“Mereka ini telah mengikuti pelatihan (workshop) analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang dilaksanakan BKN Regional VI Medan”, kata Aswad. (HAH).

BATUBARA - Mesjid harus menjadi medium pelaksanaan ibadah sekaligus menjadi media transformasi sosial. Peran para aktivis mesjid harus terus didorong untuk mengelola potensi mesjid sebagai pusat dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM saat acara pembukaan kegiatan pembinaan iman dan taqwa terhadap Tuhan yang maha esa di aula MTSN-Lima Puluh, Selasa (6/3).

Pesertanya masing-masing guru mengaji, bilal mayit, pengurus mesjid, remaja mesjid dari setiap desa/kelurahan se Kab.Batubara.

Pemkab Batubara punya perhatian besar terhadap potensi mesjid, dibuktikan dengan bantuan sosial yang kontiniu. Kami harapkan bantuan sosial yang diberikan dipergunakan maksimal untuk perbaikan rumah ibadah. Begitu juga pelatihan kepada guru mengaji diperluas demi menambah kuantitas ustadz dan ustadzah.

Kebutuhan akan guru mengaji sangatlah tinggi dimana saat ini

tidak semua orang bersedia menjadi guru mengaji,sementara pendidikan agama merupakan pilar yang penting dari pembangunan Kab.Batubara yang relegius.

Panitia penyelenggara Drs Sofiansyah didampingi Syafri SE menegaskan tujuan kegiatan agar terlatih guru mengaji, pengurus mesjid, bilal mayit dan para remaja mesjid. Peran serta guru mengaji, pengurus mesjid, bilal mayit,remaja mesjid tidak bisa dinilai dengan materi dimana pengabdiannya yang ikhlas.

Kegiatan ini dapat diimplementasikan dengan syariat agama terutama penguasaan ilmu dalam beragama serta kepribadian yang beriman dan beramal sholeh menuju ketaqwaan.

Anggota DPRD Batubara H.Sabarudin Lc mengharapkan kegiatan ini pada tahun mendatang juga harus dilaksanakan yang pesertanya juga harus lebih banyak baik dari penjaga mushollah maupun juga kepada bilal mayyit laki-laki dan perempuan,penjaga,penggali kuburan.

(SAH)

Nasib Warga Desa Tertinggal Aek Kusim “Melihat mobil saja sangat jarang, apalagi membaca koran atau bentuk pengetahuan lainnya” Desa Aek Unsim, Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir salah satu Desa Tertinggal di Toba Samosir. Kondisi perekonomian masyarakat terpuruk, akibat kondisi jalan buruk dan kurang pembagunan.

Betapa tidak, untuk mencapai desa yang berjarak sekitar 8 Km dari pusat Kecamatan harus ditempuh 1 jam. Bahkan harus turun dari sepeda motor karena melintasi kondisi jalan tanah liat dan tanjakan.

Bukan itu saja, saat musim hujan, jalan ke Desa ini sama sekali tidak bisa dilewati kendaraan roda dua dan empat. Padahal, desa ini termasuk salah satu desa penghasil kemenyan, kopi dan hasil pertanian lainnya.

Ironisnya sekali, kondisi ekonomi warganya sangat jauh terpuruk. Dari 107 Kepala Keluarga yang tinggal didaerah ini, tarap ekonominya jauh dibawah rata-rata. setiap hari, aktivitas yang bisa dilakukan warga hanya bertani, namun sangat disanyangkan, hasil pertanian warga tidak bisa lancar dijual kepasaran disebabkan prasarana jalan sangat buruk.

Kalaupu bisa, warga harus membayar ongkos mahal untuk sampai ke kecamatan Borbor

ataupun ke Balige.

Belum memadainya infrastruktur jalan menyebabkan warga jarang keluar dari Desa Aek Unsim. Dampak lain anak-anak mereka tertinggal dari pendidikan dari informasi. Meskipun sudah dibangun sekolah SD, namun kondisinya sangat memprihatikan dan kekurangan guru.

Kepala Desa Aek Unsim, Basar Pardede, yang dijumpai di Desa Aek Unsim baru-baru ini mengakui, kalau tarap ekonomi dan pendidikan warganya jauh jauh tertinggal. ”Betul, tingkat ekonomi warga desa termasuk miskin,”imbuhnya.

Dikatakannya, dampak dari kondisi jalan yang parah, menyebabkan harga bahan pokok dan barang-barang kebutuhan lainnya melambung tinggi. Serba susah, warga menjual hasil pertaniannya dengan harga murah, sementara terpaksa membeli bahan pokok dengan harta tinggi, mengingat pedagangpun harus mengeluarkan modal cukup besar untuk biaya transportasi.

Meskipun kondisi infrastruktur tidak memadai, tapi sejauh ini belum ada bantuan pembangunan dari Pemkab Toba Samosir.

Kalaupun ada dananya bersumber dari PNPM.

Terus terang saja sebut Basar, 4 tahun lalu jalan ke Desa Aek Kusim masih setapak. Kami sangat mengharapkan pembangunan, pelebaran, pengerasan dan pengaspalan jalan. Lihat saja kondisi jalannya masih tanah liat dan kalau hujan sangat becek, licin dan tidak bisa dilewati.

Selama ini kita merasa di anak tirikan Pemkab Toba Samosir, sebab sedikitpun belum ada bantuan perbaikan jalan yang diberikan. Kami masyarakat Aek

Unsim, masih termasuk bagian Pemkab Tobasa dan wilayah Negara Indonesia. Jadi, kami jangan dibeda-bedakan dengan daerah lain, warga kami sudah terlalu lama terisolir, jadi kami berharap Bupati, DPRD dan juga SKPD agar datang ke Desa Aek Unsim.

“Mereka harus melihat langsung bagaimana kondisi jalan dan tarap hidup masyarakat disini,” ujar Basar.

(LIBR)

Beginilah kondisi Kondisi jalan menuju Desa Aek Unsim Kecamatan Borbor Kabupaten Tobasa. ( JULIBER S)

KPK POS

10

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

2 Kubu Pemuda Binjai Bentrok BINJAI - Desa Namo Ukur, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, kembali bergejolak. Dua kelompok warga saling serang, menggunakan batu, tombak, kelewang dan sejumlah senjata lainnya. Kejadian meletus, Rabu pekan lalu, di jembatan penghubung Namo Ukur Utara dengan Namo Ukur Selatan,.

Bentrok itu antara kubu Linta dari Desa Namo Ukur Selatan, dan kubu Zul Beton dari Desa Namo Ukur Utara. Dalam peristiwa itu, tiga warga dari kubu Zul Beton, menjadi korban luka akibat terkena lemparan batu dan bacok.

Keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, menyebutkan, bentrokan dipicu setelah anggota Linta yang diketahui bernama Parman, melempar tiga orang anggota Zul Beton, saat melintas dari Namo Ukur Selatan. Kubu Linta juga mengejar warga dari kubu Zul Beton, dan melukai seorang korban. Beruntung, ketiganya Maksa Purba mengalami

luka ringan karena terjatuh, Wanda Purba, menderita luka bacok di bagian tangan sebelah kiri, dan Reksa Purba, mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri karena terkena lemparan batu, berhasil menyelamatkan diri.

Peristiwa itu disampaikan ketiga korban kepada Zul Beton. Lantas, tindakan kubu Linta, serta merta dibalas. Puluhan anggota Zul Beton melancarkan serangan balik ke kubu Linta. Dengan menenteng berbagai jenis senjata, kubu Zul Beton bergerak ke Namo Ukur Selatan. Mereka bermaksud membalas tindakan yang dilakukan anggota kubu Linta.

Kedatangan kubu Zul Beton telah diantisipasi kelompok Linta. Mereka juga mempersiapkan diri dengan berbagai jenis senjata tajam.

Bentrokan pun terjadi di atas jembatan, menghubungkan Namo Ukur Utara dan Namo Ukur Selatan.

Bentrok diwarnai saling lempar batu. Kubu Zul Beton memilih mundur karena kalah jumlah. Tak berapa lama, petugas Polsek Sei Bingai turun ke lokasi Tempat

Kejadian Perkara (TKP), guna mengantisipasi bentrokan susulan.

Untuk mengamankan situasi, Polsek Sei Bingai meminta bantuan ke Polresta Binjai. Di loksi bentrokan juga tampak personel Detasmen A Bromob Binjai.

Kubu Linta mengakui bentrok dengan kubu Zul Beton, sudah berulang terjadi. “Bentrok ini sudah berulang kali terjadi. Kami sebenarnya sudah menahan diri, tapi mereka yang terlebih dahulu mengganggu kami,” kata Linta didampingi sejumlah anggotanya yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata tajam.

Lebih jauh dijelaskannya, serangan kubu Zul Beton, berawal hanya karena persoalan pribadi. Linta mengatakan Zul Beton dulunya anggotanya. “Dulu kami satu bendera. Karena ada persoalan pribadi, akhirnya Zul Beton memisahkan diri. Setelah terpecah, saya beserta keluarga terus diganggu oleh pihaknya. Bahkan, rumah orang tua saya yang berada di daerahnya (Namo Ukur Utara-red), tanpa sebab lang-

sung dilempari menggunakan batu,” ungkap Linta.

Karena rumah orang tuanya berulang kali dilempari oleh mantan anggotanya itu, membuat Linta berang. Namun, ia mencoba untuk menahan diri. “Karena tak mau ribut, saya membawa orang tua saya ke Polsek Sei Bingai, untuk membuat laporan atas apa yang telah dilakukan pihak Zul Beton terhadap rumah orang tua saya,” terangnya.

Hanya saja, sambungnya, laporan orang tuanya itu tidak diterima oleh pihak Polsek Sei Bingai, dengan alasan tidak cukup fakta. “Masak laporan dari masyarakat tidak diterima. Padahal sudah jelas rumah orang tua saya dilempari oleh anggota Zul Beton,” ujar Linta berang.

Hingga kini, belum diketahui motif awal pecahnya Linta dan Zul Beton, dan juga motif pelemparan yang dilakukan anggota Linta terhadap tiga orang anggota Zul Beton. Namun belakangan diketahui, pecahnya Linta dengan Zul Beton, karena lahan pantai yang pembagian uangnya tidak merata.(SBR)

Kubu Linta Tuding Polisi Pro Kelompok Zul Beton

DEMO PTPN–Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Simalungun (Gemasi) membakar ban saat berunjukrasa di depan kantor PTPN IV Medan, Sumut, Kamis (8/3). Mereka menuntut Dirut PTPN IV Erwin Nasution untuk segera menyelesaikan kasus sengketa tanah Desa Mariah Jambi, Kab. Simalungun seluas 68 hektar yang hingga kini belum kunjung selesai.

Kapoldasu Tinjau Lokasi Bentrok di Eks HGU PTPN 2 BINJAI - Bentrok fisik yang terjadi di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Sei Semayang, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Sabtu (4/3), pekan lalu, menjadi perhatian serius Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro. Orang nomor satu di Poldasu itu, langsung melakukan sidak ke lokasi bentrok.

Sebelum Kapoldasu meninjau lokasi bentrokan, Wisjnu berkunjung ke Polresta Binjai. Kehadiran Kapolda Sumut hanya disambut Waka Polresta, Kompol Aries.

Sementara Kapolresta Binjai, AKBP Musa Tampubolon, berada di luar kota. Usai melihat markas Polresta Binjai, Kapolda menuju Tunggurono, guna melihat secara langsung tempat lokasi bentrok terjadi pekan lalu, persisnya di persimpangan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Binjai Timur.

Di lokasi ini kerap terjadi bentrok antarwarga, juga dengan keamanan PTPN 2. Kedatangan Kapoldasu dan Wali Kota Binjai disambut oleh Mahmud Karim, selaku Ketua Kelompok Tani Tunggurono. Dialog dilakukan Kapolda dengan warga di warung kecil milik masyarakat setempat. Irjen Wisjnu Amat Sastro mengingat warga tidak melakukan tindakan anarkis di lahan eks HGU

PTPN 2 Sei Semayang.

Tak berapa lama Kapoldasu berbincang dengan Mahmud Karim, sejumlah warga setempat yang terdiri dari kaum ibu-ibu, datang dan menghampiri Kapoldasu. Awalnya, kaum ibu-ibu itu ingin dihadang oleh petugas yang berjaga di sekeliling Kapoldasu. Namun, Kapoldasu memberikan izin kepada kaum ibu-ibu itu untuk menghampirinya.

Setelah kaum ibu-ibu itu berdekatan dengan Kapoldasu, mereka langsung mengeluarkan unekuneknya. Nur, misalnya, kepada Kapoldasu, mengatakan, mereka kerap dipanah oleh preman saat bercocok tanam di lahan eks HGU PTPN 2 Sei Semayang. “Kami sudah gak percaya sama polisi. Setiap kali kami melapor, laporan kami tidak pernah ditanggapi. Kami warga sini sudah resah semua, pak. Setiap kali kami bercocok tanam, kami dipanahi oleh anggota Parlin. Dulu, sebelum ada Parlin, kami warga disini aman-aman saja.

Sekarang, kami ketakutan terus,” kata Nur dan diamini ibu lainnya.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan seorang guru Sekolah Dasar Negeri, berada di lokasi bentrok.

“Kami selaku guru juga bingung pak. Setiap hari ribut, akibatnya proses belajar mengajar terganggu.

Kami sebagai guru juga takut jika

ada bentrok di wilayah sekolah ini,” kata sang guru.

Menanggapi pengaduan masyarakat dan guru tersebut, Kapoldasu menegaskan akan mendirikan Pos Polisi di persipangan Jalan Gajah Mada. “Untuk keamanan di wilayah ini, saya akan membangun Pos Polisi yang dijaga oleh personel Polri, dan Pemda, dengan dilengkapi peralatan yang lengkap,” ujar Kapoldasu. Selain itu, Kapoldasu juga berjanji, akan menindak anggotanya jika memihak kepada oknum-oknum tertentu dalam sengketa lahan eks HGU PTPN 2 Sei Semayang ini. “Mana Kapolsek Binjai Timur? Kalau kamu tidak bisa menindak premanisme di wilayah ini, kau yang saya tindak.Akan saya gantikan kau,” tegas Kapoldasu kepada Kapolsek Binjai Timur, AKP Ismui.

Tak hanya itu, Kapoldasu juga mengharapkan, agar masyarakat dapat melaporkan kepadanya, jika ada anggotanya yang ikut terlibat dalam konflik lahan eks HGU PTPN 2 ini.

“Lapor langsung sama saya, akan saya tindak anggota saya itu. Tapi saya harapkan, laporan yang diberikan harus jelas. Misalnya, Joko terlibat, tulis namanya dan kirim kepada saya. Dan satu lagi, jangan lakukan fitnah. Kalau sudah fitnah, saya berdosa saat melakukan tindakan kepada anggota saya,” kata Kapoldasu.(SBR)

BINJAI – Kubu Linta menuding polisi memihak Zul Beton. Pasalnya, laporan pengaduan kekerasan yang dilakukan Zul Beton dan anggota tak pernah diproses. Bahkan, surat penangkapan Zul Beton tak kunjung dilakukan.

Hal itu diungkapkan Linta, ketua kelompok pemuda Desa Namo Ukur Selatan. Menurut Linta, Zul Beton dipolisikan dalam kasus pemukulan Lari Sembiring dan merusak sepeda motor. “Kasus itu sudah ditangani polisi. Bahkan, Polresta Binjai sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Zul Beton. Namun, sampai saat ini, Zul Beton kok belum diamankan,” kata Linta. Menyikapi hal ini, Linta meminta agar Polresta Binjai jangan memihak dalam menangani kasus pemukulan dan pengerusakan sepeda motor tersebut. “Kenapa sampai sekarang Zul Beton tak ditangkap? Padahal, surat penangkapannya sudah resmi turun dari Polresta Binjai. Karena tak kunjung ditangkap, akhirnya seperti ini terus situasi di Namo Ukur ini,” kata Linta.

Kapolres Binjai, AKBP Musa Tampubolon, yang saat itu berada di lokasi kejadian, kepada beberapa wartawan mengakui, kalau penangkapan terhadap Zol Beton, kapan saja dapat dilakukan. Namun, yang perlu dipikirkan, dampak dari penangkapannya itu. “Kita tidak ada memihak ke mana pun. Untuk apa saya memihak, apalagi saya bukan orang sini. Yang jelas, semua ini akan kita selesaikan secara teknis. Kita mau, kedua kubu diamankan, karena kubu Zul Beton juga menjadi korban dalam kejadian ini. Makanya, akan kita selesaikan dengan cara teknis,” kata AKBP Musa Tampubolon, menambahkan, sebelumnya kedua kubu sudah ada perdamaian yang dilakukan di Polresta Binjai.

Pantauan wartawan di lokasi kejadian, situasi sempat makin memanas saat Payo Sitepu, seorang pimpinan salah satu OKP datang ke lokasi kejadian. Kedatangan Payo, untuk meminta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap Zul Beton dihadapan para anggotanya serta anggota Linta. Permintaan itu tidak direspon petugas. Karena permintaan tak ditanggapi, akhirnya terjadi perundingan Payo dengan Kapolres Binjai.

Perundingan yang dilakukan, agar penangkapan Zul Beton dilakukan oleh petugas, dan Payo dapat menyerahkan anggota Linta yang telah melukai tiga orang anggota Zul Beton.(SBR)

Polisi Razia Konsumen BBM TANJUNGBALAI - Kepolisian Resor Kota Tanjung Balai, Sabtu pekan lalu, merazia terhadap konsumen di SPBU 14-213-224. Razia itu ditentang oleh konsumen yang membeli BBM dengan menggunakan jeriken. Sedikitnya 33 jeriken berisi BBM jenis premium dan solar diamankan personel kepolisian.

Iptui Mae siregar yang memimpin razia itu, sebelumnya menangkap pembeli menggunakan jeriken di SPBU Raso, Kota Tanjungbalai.

Ironisnya, razia tersebut diwarnai pertengkaran sesama

anggota Polri. Iptu Bambang dan Ipda Syahril sempat laga argumen saat razia digelar. Keduanya menolak memberikan keterangan perihal pertengkaran mereka.

Warga yang menyaksikan jalannya razia keberatan.

Seorang warga mengaku membeli BBM dengan menggunakan 2 jeriken, untuk keperluan BBM kapal miliknya. "Saya juga merasa heran atas penangkapan ini," kata warga. Dari hasil razia itu, polisi menyita 513 liter BBM.(HR)

POLRES Aceh Timur Gelar Bakti Sosial Ranto Peureulak IDI - Jajaran Polres Aceh Timur bersama anggota Pramuka Saka Bhayangkara SMA Negeri Ranto Peureulak, Jumat pekan lalu, melaksanakan bakti sosial.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Iwan Eka Putra, melalui Kasat Binmas AKP Mukhtar Ibrahim kepada wartawan, mengatakan, kegiatan gotong royong tersebut akan dilakukan secara rutin pada tiap masjid di aceh Timur secara kontiniu. Tujuan bakti sosial, kata Mukhtar mempererat tali silaturahmi antara Polisi dan masyarakat.

“Pramuka Saka Bhayangkara SMA Negeri Ranto Peureulak juga

merupakan binaan Polres Aceh Timur, di mana untuk kegiatan saat ini kita melibatkan sekitar 145 Pramuka dan Polisi dari berbagai kelas atau satuan,” ujarnya. Menurutnya, siswa atau anggota pramuka merupakan kader gernerasi muda yang perlu ditanamkan jiwa berbakti dan gotong royong sehingga pada usai dini.

Mukhtar berharap dengan adanya gotong royong tersebut, dapat lebih mendekatkan diri antara polisi dan siswa serta anggota pramuka, dan juga dapat menghilangkan kesan miring keberadaan polisi ditengah-tengah masyarakat.(BSO)

Polres Sergai Gerebek Lokasi CPO Ilegal KARANGANYAR Puluhan personel Kepolisian Resor Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sabtu (3/3) pekan lalu, melakukan pengerebekan lokasi Crude Palm Oil (CPO) di Dusun 2 Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan.

Dari lokasi itu polisi berhasil mengamankan dua orang tersangka, sepuluh drum berisi minyak mentah, tiga unit mobil truk tanki, lima buah selang plastik, satu buah mesin pompa air.

Barang bukti dan kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan Polres Serdang Bedagai.

Penyergapan dilakukan berkat informasi dari warga yang resah dengan kebera-

daan dan tindakan para sindikat CPO. Menurut warga, keberadaan lokasi CPO ilegal itu belakangan makin marak. Bahkan loksi CPO ilegal bertebar di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum). Para pelaku kerap menganiaya para sopir pengangkut CPO, terutama sopir yang tidak berhenti.

Penggerebakan diwarnai ketegangan dengan kehadiran pria yang mengaku Oknum T-N-I dari Kodim 0204 Deli Serdang.

Kehadiran oknum TNI itu tak digubris personel kepolisian membawa dan menahan dua orang yang dari lokasi CPO.(ARM)

Pengadaan Di Dispenda Binjai Tak Sesuai Perpres BINJAI – Ketua LSM Wanacakra, Gito Affandy pengadaan meubiler dengan anggaran puluhan juta rupiah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai, bertentangan dengan Perpres 54/2010. Gito mengherankan hal yang melatarbelakangi Kadispenda Binjai, T melakukan pengadaan tanpa mengikuti aturan.

Disebutkannya, apa yang dilakukan oknum T merupakan wujud kearogansian seorang pimpinan yang tidak memperdulikan aturan.

“Kami mensinyalir tindakan berani oknum Kadis ini

bukan tidak mungkin disebabkan oleh kedekatannya dengan lingkaran oknum penguasa,” kata Gito. Hal ini, diakui Gito, mengingatkan kasus laporan peristiwa pasca perlawanan Tobertina dkk melakukan perlawanan kepada Kepala Dinas Koperasi Suroyo di era Ali Umri.

Suroyo dilaporkan ke Kejaksaan, dan saat itu Tobertina sebagai Kabid pada Dinas Kopersi. Terkait tindakan oknum T, banyak pihak menyesalkan pengadaan meubiler tanpa mengikuti aturan semestinya. (SBR)

diantaranya mendapatkan penghargaan lebih dari satu kali. Yakni, Kasat Reskrim Polresta AKP Witri Haryono mendapatkan penghargaan tiga kali berturutturut.Selanjutnya Kapolsek Jelutung AKP A Bastari Yusuf juga mendapatkan penghargaan sebanyak dua kali berturut-turut.

Anang mengatakan bagi personel yang mendapatkan penghargaan lebih dari satu kali menunjukkan motivasi yang diberikan kesatuannya sudah benar.

Kapolda menambahkan bagi mereka yang

mendapatkan penghargaan akan punya perasaan sebagai seorang juara.

"Mereka akan mudah mengaplikasikannya kelak di kemudian hari pada dirinya sendiri, baik dilingkungan keluarga ataupun sisi-sisi lainnya.

Karena menurutnya tidak ada seorang mendapatkan predikat juara atau mendapat penghargaan karena kebetulan, jika kebetulan mereka tidak akan mendapatkan predikat juara atau penghargaan lebih dari satu kali," kata Kapolda.(INRO)

Lima Personel Polri Terima Penghargaan JAMBI - Personel jajaran Polda Jambi yang berprestasi kembali mendapatkan penghargaan.

Ke 5 personel yang mendapatkan sertifikat prestasi berupa piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Anang Iskandar.

Penghargaan diberikan saat apel pagi di Mapolda Jambi.

Pemberian penghargaan ini sendiri sebagai bentuk reward diberikan Polda Jambi bagi personelnya yang serius dan konsisten dalam menjalankan tugas

pokok Kepolisian. Menurut Kapolda Brigjen Anang Iskandar, penghargaan yang diberikan bukan hanya penghargaan biasa karena di sana ada feedback-nya.

“Buktinya banyak kesatuan-kesatuan yang berhasil mendapatkan penghargaan, karena mereka bersungguh-sungguh dan konsisten. Jadi kalau mereka berhasil ya kita berikan penghargaan sebagai feedback-nya,” ujar Kapolda.

Ke lima personel yang memperoleh penghargaan antara lain, Kapolsek Jambi

Selatan Kompol Ali Sadikin SIK, Kapolsek Tebo Ilir Iptu M Sukri, Kapolsek Jelutung AKP A Bastari Yusuf SH, Kapolsek Jujuhan Iptu Darmawan dan Kasatres Narkoba Polresta AKP Witri Haryono.

Penghargaan yang didapat Kapolsek Jambi Selatan atas keberhasilan Polsek setempat mengungkap sepuluh kasus menonjol diantaranya mengamankan sebanyak 6 tersangka perjudian, narkoba, miras dan penyalahgunaan BBM. Sementara penghargaan

yang diterima Polsek Tebo Ilir karena keberhasilannya mengungkap empat kasus narkoba dengan delapan orang tersangka. Di bagian lain, Polsek Jelutung berhasil mengungkap 7 kasus menonjol diantaranya kasus pencurian dengan sebelas orang tersangka, penyalahgunaan BBM, kasus imigran gelap dan mengamankan ratusan botol miras.

Lalu, Kapolsek Jujuhan berhasil mengungkap lima kasus menonjol diantaranya mengungkap kasus curat, Narkoba, senjata api rakitan

serta pungutan liar.

Sedangkan Sat Narkoba Polresta berhasil mengungkap 9 kasus Narkoba dengan 12 orang tersangka selama bulan Februari.

Sampai bulan Maret 2012, Kapolda Brigjen Anang Iskandar sudah memberikan sedikitnya 20 piagam penghargaan kepada para personel yang berprestasi. Penghargaan tersebut diberikan pada minggu pertama setiap bulannya. Dari 20 personel yang mendapatkan penghargaan ada

11

KPK POS E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

KRIMINAL

1 Tewas 3 Kritis Laka Lantas Di Tanjung Balai TANJUNGBALAI – Satu orang tewas dan tiga lainnya kritis dalam kecelakaan lalulintas (Lakalantas) beruntun di simpang Perumnas KM 4 Sijambi. Kecelakaan Toyota Yaris kontra dua sepeda motor, menewaskanYusnita br Pakpakahan (35), penduduk Jalan Anggrek Perumnas, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar. Korban kritis masih dirawat di RSUD Dr.T.Mansyur Kota Tanjungbalai.

Dalam kejadian itu, Polresta Tanjungbalai mengamankan Sedangkan sopirYaris Asen (26) warga Tanjungbalai Selatan, berikut kendaraan yang digunakannya,Yaris BK 711 EI, dan dua sepedamotor nopol BK 5430 WW dan BK 2399 OQ. Kepolisian Satuan Lalulintas Tanjungbalai, masih mendalami kecelakaan lalulintas yang menewaskan satu jiwa itu.

Saksi mata di lokasi kejadian, Jumat pekan lalu, menyebutkan mobil yang dikendarai

Asen datang dari arah Kisaran menuju Tanjungbalai dengan kecepatan tinggi. Warga menduga, Asen mengemudi dalam keadaan teler. Saksi mata lainnya, menceritakan, usai menabrak dua sepedamotor, pengemudi Yaris mencoba melarikan diri.

Upaya itu berhasil digagalkan warga. Warga yang emosi dengan ulah Asen, melayangkan tinju. Beruntung amuk massa yang terjadi tidak menyebabkan nyawa Asen terancam. “Sopir itu coba melarikan diri dan ditangkap warga,”kata warga kepada wartawan.

Kanit Laka Lantas Polresta Tanjungbalai, Aiptu Khairul Bahar belum dapat memastikan, Asen mengemudi dalam keadaan mabuk. “Kita masih lakukan pemeriksaan. Apakah dia (Asen) pada saat mengendarai mobil dalam kondisi terpengaruh Narkoba atau tidak, masih kita dalami dan dilakukan tes urine,”ujar Khairul. (HER)

TS Irwandi Dianiaya SUBULUSSALAM - Seorang warga Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Gadis alias Ishak Munthe(38), tercatat sebagai tim sukses (TS) pasangan calon IrwandiMuhyan mengadu ke Polsek Simpang Kiri karena dikroyok sekelompok pemuda.

Menurut Gadis, penganiayaan dialaminya terjadi pada Minggu pekan lalu. Semula korban bertemu H, lantas pria itu mengajak korban warung kopi di Jalan Malikulsaleh, Subulussalam. Saat itu Gadis baru pulang dari pekan sekitar pukul 16.30 WIB. Ajakan itu dituruti Gadis.

Dan setelah sampai di tujuan, salah seorang teman H, B alias K ternyata telah menunggu, langsung dirinya ditanyakan B. “Kau TS Irwandi,” kata B. Gadis langsung menjawab, iya, kepada B. Setelah dijawab spontan pukulan secara bertubi-tubi ke wajah korban.

Dikatakan Gadis, dari dua

pelaku H alias Z, dan B alias K memukulinya berulang kali.

Sedikitnya 12 kali pukulan.

Dan setelah itu Gadis langsung melaporkan ke Mapolsek Simpang Kiri. Setelah dirinya melapor, pihak polisi menyarankan untuk di visum ke puskesmas penanggalan dan atas kejadian yang menimpanya langsung melaporkan ke tingkat provinsi.

Kapolres Aceh singkil AKBP Bambang S melalui Kapolsek simpangkiri AKP R. Manurung membenarkan kejadian itu dan pihaknya telah memeriksa dua orang saksi dan kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan beberapa saksi lainnya. Namun pihaknya akan mempelajari dulu apa motif kejadian itu karena kasusnya sedang dalam proses.“Dan kita telah melakukan koordinasi dengan Polres Aceh Selatan untuk mengejar pelaku karena didugta warga Aceh Selatan,” kata Manurung. (KARTOLIN)

Polres Dairi Dalami Pembunuhan Nova Purba SIDIKALANG - Hingga saat ini Polres Dairi masih terus mendalami kasus pembunuhan siswi kelas XII IPS Dua SMA Negeri satu Sidikalang, Nova br Purba, yang terjadi, Jumat (17/2) di dalam kamar rumahnya, Kilometer lima Desa Sungai Raya Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi.

Di tempat kejadian perkara (TKP), maupun di Mapolres Dairi, hingga hari Minggu malam kemarin (5/3), sejumlah personil dari Polres Dairi yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP. Demak Ompusunggu, SH, M.Hum dan Kaurbin Reskrim, Ipda Sarban Siringoringo, masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian, termasuk rekan dan sanak keluarga korban. Hal itu dilakukan guna menguak motif yang sebenarnya, dibalik tewasnya siswi berprestasi itu.

Sebelumnya sekitar pukul 20.00 wib, Kamis (2/3) yang lalu, pihak Polres Dairi juga telah melakukan reka ulang reposisi dari sejumlah saksi – saksi di sekitar TKP, sebelum kejadian pembunuhan, yang dihadiri sejumlah warga kilometer lima Sidikalang – Ti-

galingga.

Kapolres Dairi melalui Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Demak Ompusunggu, yang dihubungi wartawan di Mapolres Dairi, menjelaskan, dalam kasus tersebut belum dapat memberikan keterangan tentang penyebab dan tersangka pembunuhan.

"Kami belum bisa banyak komentar terkait kasus ini, karena sejauh ini masih dalam tahap mendalami kasus pembunuhan yang menimpa Nova br Purba ini, dan untuk itulah, hingga saat ini kami masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian, termasuk rekan dan keluarga korban, serta menunggu hasil pemeriksaan forensik atau hasil Laboratorium,” jelas Ompusunggu.

Pada kesempatan itu juga, AKP Ompusunggu menghimbau agar masyarakat Kabupaten Dairi, terutama warga di sekitar lokasi kejadian dapat terbuka untuk memberikan informasi kepada pihak Polisi.

Kasus pembunuhan yang menimpa Nova yang hingga saat ini, masih dianggap misteri itu.

(NDK)

SUMUT

Vice President Telkomsel Jadi Tersangka Pencurian Pulsa JAKARTA - Direktorat II Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus maling Pulsa milik konsumen pemegang nomor Telkomsel. Satu tersangka yang baru, Vice President (VP) Digital Music & Containt Management Telkomsel, Krishnawan Pribadi.

Penetapan status tersangka Krishnawan Pribadi, karena ikut menandatangani kerjasama dengan para Content Provider untuk SMS Premium, yang merugikan konsumen Telkomsel. "Akibat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani tersangka, dengan para Content Provider untuk SMS Premium yang merugikan banyak orang, yakni pulsa yang dimiliki konsumen hilang begitu saja," ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol

Saud Usman Nasution, di Mabes Polri Jakarta, Kamis pekan lalu.

Diakuinya, hingga saat ini Vice President Digital Music & Containt Management Telkomsel tersebut belum memenuhi panggilan polisi.

Krishnawan Pribadi beralasan sakit sehingga tidak hadir dalam panggilan pertamanya. “Polisi tidak begitu saja percaya, penyidik akan mengirimkan dokter untuk mengecek apakah alasan tersebut benar atau tidak,” kata Saud.

Menurutnya, penyidik akan melayangkan surat panggilan kedua kepada Vice President Digital Music & Containt Management Telkomsel, jika sampai tiga kali tak memenuhi panggilan polisi akan dipanggil paksa.

Dikatakan Saud, Krishnawan Pribadi dijerat pasal 62 jo pasal 9 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 28 jo pasal 45 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan pasal 362 serta 378 KUHP. Terkait kasus maling pulsa, Mabes Polri juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus sedot pulsa ini. Pertama, Direktur Utama PT Colibri Network dengan inisial NHB dan kedua, Direktur Utama PT Media play dengan inisial WHM. Penetapan tersangka terhadap keduanya dilakukan setelah penyi-

dik melakukan penyelidikan sejak Oktober 2011 lalu.

Kasus pencurian pulsa merebak saat Feri Kuntoro, salah seorang korban pencurian pulsa melapor ke Polda Metro Jaya pada 5 Oktober 2011. Ia merasa menjadi korban kerena harus harus membayar tagihan teleponnyahingga ratusan ribu rupiah. Belakangan baru diketahui, penyedotan pulsa akibat layanan SMS konten dengan short code 9133 yang disediakan content provider milik PT Colibri Networks.

Mabes Polri mengaku, dalam penyelidikan kasus ini pihaknya menemui kendala hingga membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menetapkan tersangka.

“Barang buktinya banyak yg harus diperiksa melalui digital forensik.

Jadi butuh waktu,” sambung Irjen Pol Saud. (ENDY)

PT Siringo-Ringo Kebal Hukum RANTAUPRAPAT - Permasalahan PT. Siringo-ringo yang diduga merambah hutan lindung kelas II/ B, memicu konflik adu domba, menjadi dilema di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan masyarakatnya. Hal itu terungkap saat demonstrasi aliansi lsm dan ormas yang mempertanyakan berbagai permasalahannya, Kamis pekan lalu.

Aliansi masyarakat, lsm dan ormas yang melakukan aksi berdemonstrasi ke kantor BPN Labuhanbatu yang di sambut langsung Kepala BPN, Mangasi Tambunan, SH, Mhum, mengatakan, tuntutan aliansi tentang tanda pilar / patok batas tanah HGU yang tidak ada akan disampakan Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara agar jangan tidak ada tanda BPN di lahan yang di HGUkan karena BPN Labuhanbatu tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu, tanpa perintah dari propinsi.

Hal itu disampaikan Mangasi menanggapi tuntutan massa yang meminta agar ada penetapan/tanda pilar di lahan yang dikeluarkan HGU nomor 47/HGU/BPN-RI/2011 tanggal 27 Juli 2011 seluas 539,18 Ha. Agar jelas keberadaannya dan di mana yang tidak termasuk HGU dari lahan lebih kurang 1.350 Ha yang di kelola PT. Siringo-ringo. Terkait pembuat sertifikat dalam HGU yang di atas namakan Bahtiar Karim dan keluarganya 12 ha, Kepala BPN tidak memberikan jawaban.

Sementara demonstrasi ke Kantor Dishutbun Labuhanbatu, aliansi menyampaikan dan mempertanyakan adanya Plang pelarangan penggarapan lahan di Lahan yang di duga hutan lindung yang sekarang di telantarkan oleh PT. Siringoringo setelah meracun kebun kelapa sawit yang luasnya di perkirakan

mencapai 300 ha dan ke mana keberadaan Polhut yang tidak menindak para pengarap itu dengan tegas Kabid Pemetaan Vicktor Siahaan mewakili Kadis Hutbun yang tidak berada di tempat, mengatakan, bahwa telah ada 3 orang yang terdata Polhut pengarap di lapangan dan telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dan juga disurati ke Dishutbun Propinsi untuk ditindak lanjuti.

“Tapi sampai saat ini belum ada jawaban, kami tetap akan memantau kelapangan, kalau mengenai penentuan kawasan hutan lindung, beberapa kali koordinasi dengan PT. Siringo-ringo tidak ada tanggapan, tapi nanti setelah pulang kepala dinas akan kami sampaikan dan turun kita kelapangan”, ujarnya menyahuti pertanyaan aliansi.

Di kantor Bupati Labuhanbatu, sedikit terjadi keributan, massa yang beriring mau memasuki kantor Bupati mendadak pintu pagar dengan terburu-buru di tutup oleh Satpol PP, membuat aliansi marah karena sebelumnya telah ada koordinasi dengan Humas akan diterima di Kantor Bupati dan menyambutnya. Membuat Rustam Hasibuan naik pitam dan hampir membakar kendaraannya di depan pintu gerbang itu. Setelah terjadi negosiasi akhirnya pintu pagar di buka dan aliansi dipersilahkan masuk ke dalam kantor yang disambut oleh Asisten I Pemerintahan, Karlos Siahaan dan Humas Pemkab Labuhanbatu Abdul Rahman.

Dalam audensinya terungkap bahwa PT. Siringo-ringo tidak koperatif dan proaktif terhadap Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari berbagai permasalahan yang ada, baik tentang pemetaan kawasan hutan, maupun penyaluran CSR perusahaan kepada

masyrakat Labuhanbatu yang tidak pernah dikucurkan.

Karlos Siahaan menjelaskan bahwa Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusuanan Siregar tidak pernah menandatangani rekomendasi ataupun apapun namanya terkait perpanjangan HGU PT. Siringo-ringo. “Jadi permasalahan PT. Siringo-ringo agar dapat diselesaikan maka pihak perusahaan agar proaktif dengan pemerintah daerah, terkait adanya isu Kepala Desa Bandar Kumbul M. Toha Hasibuan dan aparatnya dugaan terkait adanya memperjual belikan lahan hutan kawasan yang ditelantarkan, pihaknya akan memanggil dan memeriksanya, apabila benar, maka nanti bisa di non aktifkan,” ujarnya.

Usai dialog dengan Pemkab Labuhanbatu, massa selanjutnya melakukan aksi di gedung DPRD Labuhanbatu. Di sini terkuak bahwa DPRD Labuhanbatu telah mengeluarkan rekomendasi terkait perpanjangan HGU tanggal 3 Maret 2011 yang ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu yang tembusannya sampai ke PT. Siringoringo. Mengetahui hal itu, massa marah kepada Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu Irwansyah Ritonga. “Irwansyah penipu rakyat dan berani menjual darah rakyat, mengapa ada keputusan dari Komisi A dan di kuatkan oleh rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Labuhanbatu Hj. Eliya Rosa yang seakan melegislasi perpanjangan HGU PT. Siringo-ringo, padahal pengusulan permasalahan PT. Siringo-ringo yang dilakukan Aliansi LSM dan Kopmas yang lalu, bukan ajuan PT. Siringo-ringo masalah itu di bawa ke DPRD, ada indikasi permainan curang dan menerima upeti dan suap dari Ketua Komisi A dan Ketua DPRD, seperti yang

dikatakan oleh oknum humas PT. Siringo-ringo selagi ayam masih mau makan jagung, tidak ada apaapanya tuntutan lsm,” ujar B. Sitakar dalam orasinya.

Jakfar salah satu Wakil Ketua Komisi A, mengatakan, “Saya tidak mengetahui adanya rekomendasi dan Keputusan terkait hal ini juga beberapa rekan saya,” ujarnya ketika menerima aliasi, sehingga membuat marah pengunjuk rasa dan meminta Irwansyah untuk menjelaskannya. Tetapi yang bersangkutan tidak tampak dan hanya mobil dinasnya BK 1116 yang terlihat terparkir di halaman belakang. Irwansyah diduga bersembunyi dan dilihat ke ruangan Komisi juga tidak tampak.

Karena tidak adanya sambutan di DPRD, maka massa melanjutkan aksinya ke PT. Siringo-ringo yang hanya berjarak 1 km dari Kota Rantauprapat, dan ketika di depan kantor hanyalah disambut Humas Santoso dan Arif dan tidak dapat menjawab apapun yang dipertanyakan oleh aliansi. Mereka hanya mengatakan semua ini gawenya pemerintahan. “Jadi kami mengikuti apa yang menjadi petunjuk mereka,” ujar Santoso, ketika di cecar B. S Sitakar dan Hasan terkait berkelitnya perusahaan meladeni Dinas Kehutanan untuk penentuan pilar kehutanan. Perwakilan perusahaan itu pun tidak dapat menjawabnya.

Tidak puas atas jawabannya pihak perusahaan, massa melanjutkan orasinya ke Mapolres Labuhanbatu. Aksi massa gagal bertemu dengan Kapolres tidak ada di tempat. Maka personil Polres menjanjikan akan menerima beberapa perwakilan di lain waktu dalam bentuk audensi dengan Kapolres dan disepakati. (HAH)

Kejenuhan Seorang Kepsek

himpunan soal-soal ualngan harian yang ditulis dari KKG (Kumpulan Kelompok guru ) yang dipakai untuk sekolah dasar negeri yang ada di binjai,” katanya.

Eddy basri telah menjual buku Himpunan soal-soal ulangan harian yang tidak serupa buku yang di keluarkan percetakan dengan lambang bertulis Buku Binjai Idaman yang diduga buku tersebut yang dikeluarkan Dinas P dan P. Sementara buku Eddy Basri sudah sempat diperjual belikan kepada sekolah dasar negeri yang ada di Binjai Utara dan Binjai Selatan.

Dikatakan Eddy bahwa buku itu hasil karya tulisannya. “Saya berhak mencetaknya dan menjualnya,” kata dia. Eddy Basri juga Ketua K3S orang yang menjadi pengarang tunggal dalam pelaksanaan

untuk buku pendidikan di Kecamatan Binjai Utara. Ternyata jabatan tersebut dimanfaatkan untuk mencetak buku tersebut dan diperjual belikkan di 6 SD negeri yang ada di Binjai Utara, Binjai Selatan. Hampir 80 persen dipakai di SD Binjai Selatan.

Eddy dengan senyum, menceritakan tentang karya tulisnya yang dimodali Iwan Daulay. “Dan sekarang saya rugi dengan terbitnya buku Binjai Idaman yang terlambat dikirim kepada kami, mereka mengirim di bulan Desember 2011 sehingga buku tersebut tidak kami pakai dan kami pakai di tahun 2013 saja,” katanya.

Menurut Janu mantan Kabid Pembinaan Guru, bahwa yang dilakukan kepala sekolah tersebut sudah salah karena hasil Karya KKG

hanya bisa dipakai di kalangan sendiri tidak bisa diperjual belikan.

“Apa lagi memakai dana BOS untuk memperbanyak atau dijilidkan melalui percetakan. Itu sudah salah karena menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.37 Tahun 2011. bahwa dana BOS dipakai untuk biaya photocopy dalam ulangan harian, honor koreksi dan pengadaan soal, bukan diperbanyak melalui percetakan,” katanya.

Kabid Kurikulum Dinas P dan P, Sinar Ginting selalu tak berada di tempat ketika akan dikonfirmasi.

Sementara Kadis P dan P, Anang Wibowo menegaskan akan memanggil kepala sekolah yang bersangkutan. “Saya akan memanggil kepala sekolah tersebut untuk mempertanyakan hasil temuan wartawan,” katanya. (SBR)

BINJAI - Tidak hanya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) buku LkS yang terjadi di perdagang hasil buku ciplak. Juga didapat bukti hasil karya guru-guru di KKG di SDN 028289 yang berada di daerah Kecamatan Binjai Utara, dengan nama kepala sekolah Eddy Basri S.Pd. Ketika di konfirmasi seputar buku Himpunan Soal-Soal Ulangan Harian, Eddy mengaku sudah jenuh bekerja.

"Sudah sepuluh tahun menjabat sebagai kepala sekolah sudah jenuh.

Pasalnya beberapa wartawan pertanyakkan tentang penjualan buku

1 Tewas 2 Kritis Tabrakan Beruntun Di Dairi DAIRI -Satu orang pelajar Kelas XI SMK Negeri Sitinjo tewas, dan dua orang lainnya mengalami luka serius, dengan kondisi sekarat, dalam kecelakaan beruntun antara mobil jenis Pick Up, dengan dua sepedamotor.

Kecelakaan terjadi di Jalan lintas Sidikalang – Medan, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi.

Korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 07.15 WIB, Kamis pekan lalu, Adi Karya Sinaga (17), warga Sumbul, sementara dua orang lainnya, Adi Cipta Sinaga (17), yang juga saudara kembar Karya Sinaga, dan Tunggul Nainggolan (18), warga Batangari Kecamatan

Sumbul, saat ini masih di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.

Dari keterangan salah seorang rekan korban, yang juga salah seorang pengendara sepeda motor yang lolos dari tabrakan beruntun itu, Hotjen Sitohang siswa SMK Anugrah Panji, mengungkapkan, sebelum kejadian, dia bersama korban, serta sejumlah pelajar lainnya, datang dari arah Sumbul menuju Panji tempat sekolah mereka. “Kronologis kejadian berawal dari sepeda motor dengan nomor Pol BB 4327 YA yang dikendarai korban, Adi Karya Sinaga, berboncengan dengan saudara kembarnya, Adi Cipta

Sinaga, melintas dari arah Sumbul menuju Sidikalang, hendak mendahului mini bus jenis Toyota Kijang. Namun tiba – tiba, dari arah berlawanan muncul mobil pick up BB 8494 YB, yang kemudian menabrak sepeda motor korban.

Lebih lanjut Hotjen mengatakan. pada saat kejadian, posisi sepeda motor yang dikendarainya, persis berada di belakang sepeda motor yang dikenderai korban Adi, hingga nyaris menabarak kendaraan korban. Hitjen beruntung dapat mengelakkan.

Sementara sepeda motor yang dikenderai Tunggul yang berada di belakangnya, kembali menabrak

sepeda motor korban, hingga terjadi tabrakan beruntun yang merenggut nyawa rekan mereka.

Unit Laka Lantas Polres Dairi yang dihubungi KPKPOS, membenarkan kejadian tabrakan, yang mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia, dan dua orang luka serius. Kedua korban yang kritis hingga kini masih dirawat intesif di RSUD Sidikalang. Sedangkan pengemudi pikap, bermarga Pulung Dasa Bako (23) warga Panji Bako, bersama satu kendaraannya serta dua unit sepeda motor diamankan di Mapolres Dairi, guna pengusutan lebih lanjut.

(ND)

Salah seorang korban, Adi Karya Sinaga mendapat perawatan di RSUD Sidikalang.

KPKPOS/NDK.

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

LIPSUS

TRAUMA PAGI HARI DI BUDDHIS BODHICITA NASIB sial, itulah yang dialami Marini (24), salah seorang guru yang mengajar siswa TK di Perguruan Buddhis Bodhicita yang beralamat di Jalan Selam, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai.

Marini yang baru setahun mengajar diperguruan tersebut harus mengalami pahit meringkuk di sel Polresta Medan. Penyesalan dan merasa bersalah itulah yang dialaminya, walaupun hal tersebut dilakukannya tanpa ada unsur kesengajaan.

Peristiwa naas itu terjadi dihalaman sekolah manakala Marini hendak memindahkan mobil miliknya ke tempat lain sehingga siswanya leluasa berolahraga.

Niat baik Marini ternyata tidak membawa kebaikan bahkan ke 18 siswa TK dan gurunya juga ikut menjadi korban akibat kelalaian Marini. Bruuuukkk, mobil Avanza BK 1272 VQ miliknya menabrak siswa yang sedang berolahraga. Sontak seluruh isi perguruan terkejut dan berhamburan keluar untuk melihat kejadian naas tersebut.

Marini, mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta

Yaspend Buddhis Bodhicita Terkenal Disiplin Akien (50), salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari perguruan itu mengatakan, sejak sekolah itu berdiri belum pernah mendapat tinta merah.

"Anak saya juga lulusan dari sekolah itu.

Bahkan tingkat pendidikannya cukup disiplin dan berkualitas," sebutnya.

"Saya juga terkejut saat mendengar kejadian tabrakan itu dan tidak menyangka korbannya begitu banyak," sebutnya lagi.

Dia mengatakan, kedepannya pihak sekolah sudah harus memikirkan tempat parkir kenderaan untuk para guru, dengan begitu kejadian ini tidak terulang lagi.

(FER)

di Medan, yang baru 6 bulan belajar mengendarai mobil akhirnya shock melihat kejadian tersebut. Saat itu juga seluruh korban dilarikan ke

RSU.Muhammadiyah yang letaknya tak jauh dari sekolah. Namun oleh pihak sekolah kemudian dipindahkan lagi ke RS.Columbia Asia,

Jalan Listrik Medan.

Korban yang dirawa akibat ditabrak mobil 18 oran termasuk satu orang guru olah raga. Empat orang diantaranya harus mendapatkan perwatan khusus dan seorang lagi harus menjalani operasi.

Begitu juga halnya dengan sang guru Mariniyang shock juga dirawat di tempat yang sama.

Saat dihubungi via telefon, Direktur Pendidikan Yayasan Perguruan Buddhis Bodhicita Peter Lim mengatakan, telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga korban atas kejadian

tersebut. "Kami atas nama yayasan telah meminta maaf atas insiden tersebut dan akan menanggung seluruh biaya perobatan serta mengganti kerugian seluruh korban. Dan kejadian ini tidak akan terjadi lagi," sebutnya.

Masalah ini juga sudah ditangani pihak yang berwajib bahkan sudah menyita barang bukti berupa mobil Avanza BK 1272 VQ. Seminggu setelah kejadian naas itu, Piter Lim mengatakan, Keluarga Marini telah menempuh jalur perdamaian

Marini , Guru TK perguruan Buddhis Bodhicitta Medan

JULHERI SINAGA SH

Psikolg Anak, Dra.Khairtaty MPSi

PRAKTISI HUKUM

RS.Columbia Sudah Bersikap Koperatif

Jangan Menggabung Parkir Kenderaan Dengan Lapangan Olahraga

Rahmad Siddik

Julheri Sinaga mengatakan saat ini kondisi ke 18 orang korban guru tabrak siswa itu sudah membaik. Dan ini sudah disepakati oleh pihak rumah sakit dengan pihak Yayasan Perguruan Buddhis Bodhicita untuk merawat korban sampai kondisinya membaik.

"Pihak rumah sakit sudah bersikap koperatif dan telah menjalankan fungsi sosialnya," ucapnya. Saat ditanya tentang kondisi 18 orang korban, Julheri mengatakan, sampai saat ini sudah ada beberapa korban yang pulang karena kondisinya sudah sembuh.

Namun beberapa diantaranya masih dalam perawatan, sebut Julheri tanpa mengetahi pasti jumlah korban yang pulang. (FER)

PSIKOLOG Anak Dra. Khairtaty MPSi mengatakan, masalah psikolgi anak tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Isiden ini terjadi disebabkan ketidak sengajaan sang guru. Justru yang mengalami kejiwaan terberat adalah sang guru. "Dialah (Marini) yang membutuhkan perhatian lebih," ujarnya.

Bukan berarti anak-anak yang menjadi korban tidak perlu diperhatikan. Kondisi psikis anak tergantung dari didikan dan polah asuh orang tua. "Jika dari awal si anak kuat kedepannya juga dia akan tetap kuat kecuali sianak mengalami memar dibagian kepala kemungkinan si anak akan mengalami gangguan kejiwaan," ucapnya lagi.

Menurutnya, masalah ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Masalah trauma yang akan dialami si anak itu hanya trauma sementara.

Selanjutnya trauma itu akan hilang seiring dengan bertambahnya usia si anak.

Justru yang patut dipertanyakan adalah pihak sekolah. Seharusnya pihak sekolah sudah menyediakan tempat parkir kenderaan.

"Sepengetahuan saya, lapangan sekolah khusus untuk tempat anak berolahraga dan bermain. Hal inilah yang selalu luput dari perhatian pihak sekolah. Karena lahan yang sempit akhirnya menggabungkan tempat parkir dengan lapangan olahraga siswa," bebernya. (FER)

Prosedur Hukum Harus Dijalankan Rahmad Siddik, seorang praktisi hukum Medan mengatakan, bentuk perdamaian yang bagaimanapun tetap tidak akan menghentikan tindak pidana yang dilakukan seorang tersangka.

Marini, guru yang menabrak siswanya tetap akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Apalagi oleh pihak aparat hukum Pasal yang dikenakan dalam perkara ini Pasal 359 KUHP. Menurutnta, jika ada perdamaian antara pihak tersangka dengan pihak keluarga korban, dalam hal ini pihak tersangka masih menunjukkan itikad baik. Namun prosedur hukum harus tetap dijalankan demi penegakkan hukum di Indonesia, pungkasnya.

(FER)

dengan keluarga para korban.

Keluarga Marini berharap kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Piter Lim, pihak keluarga Marini berharap insiden naas ini diselesaikan dengan cara damai. Dan pihak keluarga korban menyambut baik itikad baik dari keluarga Marini. Mereka (keluarga tersangka) mengatakan, Marini tidak sengaja melakukannya bahkan Marini merasa bersalah dengan kejadian itu.

Selama mengajar di sekolah ini, Piter Lim mengatakan, Marini tidak punya cacat dalam mengajar. Latar belakangnya juga baik. Bahkan saat ini Marini sedang kuliah di Salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan, bebernya.

Hal ini juga di benarkan salah seorang security yang tidak mau disebutkan namanya di perguruan itu. Dia mengatakan, Marini guru yang baik. Menurut saya, insiden ini tidak disengaja. "Marini tidak mungkin sengaja menabrak siswanya. Bahkan sampai saat ini Marini masih trauma dan mengalami shock berat," ucapnya. (FER)

Korban Sudah Ada Yang Pulang SAAT KPK Pos menyambangi RS Columbia, pihak rumah sakit yang berkompeten memberi keterangan seperti enggan tuk dikonfirmasi, namun melalui pihaknya, Riduan, Customer Care RS. Columbia, mengatakan, jumlah korban yang sudah pulang 9 orang. Sedangkan korban yang kritis masih dirawat dan belum diketahui kondisinya.

Tentang biaya perobatan, kata Riduan, pihak asuransi dari PT.Jasa Raharja telah datang menemui para korban. "Saya tidak tahu pasti jumlah klem asuransinya, yang pasti tidak jauh besarannya dari biaya perobatan. Selain itu juga, biaya perobatan sudah ditanggung pihak sekolah," tutupnya. (FER)

KPK POS

13

E D I S I 191 12 – 18 MARET 2012

Rubrik KPK

Fungsi Pencegahan Dipertajam JAKARTA- Komisi III DPR meminta tidak ada yang mendramatisasi revisi UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang saat ini sedang dibahas.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memastikan UU KPK lebih menguatkan peran dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Fungsi dan kewenangan pencegahan dan supervisi akan lebih ditajamkan agar seimbang dengan kewenangan penindakan yang selama ini menjadi kekuatan KPK. "Tidak, KPK tetap menjadi macan. KPK tetap melakukan fungsi penindakan untuk sektorsektor yang berpotensi terjadi korupsi uang negara, " kata Benny di Gedung DPR,

Jakarta, kemarin.

Menurut Benny,KPK masih dalam kerangka pemberantasan korupsi dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun, sebagai lembaga yang punya kewenangan lebih, kewenangan supervisi, koordinasi, dan monitoringharus dikuatkan. "Jadi, tidak ada niat untuk memangkas kewenangan, niat kita bukan melemahkan atau memperkuat lembaga tertentu.

Niat kita adalah memberantas korupsi.Kalau dengan KPK tidak efektif, kita cari inovasi dan kreasi baru, "katanya. Meski demikian, Benny mengakui salah satu opsi DPR dalam RUU KPK adalah akan perkuat kejaksaan dan kepolisian untuk penindakan.(REL)

Koruptor Terus Beregenerasi JAKARTA - Banyaknya koruptor muda dari kalangan politisi saat ini menunjukkan para koruptor terus beregenerasi, bahkan seakan itu berlangsung secara sistematis. Kondisi ini harus segera diatasi karena merusak masa depan dan tatanan bangsa Indonesia yang sedang membangun pemerintahan yang baik dan bersih.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan hal tersebut dalam Forum Grup Diskusi (FGD) "Motor Penggerak Integritas" di Jakarta, Kamis pekan lalu. Acara yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga dihadiri Menkumham Amir Syamsuddin dan Wakil Menkumham Denny Indrayana.

Menurut Busyro, saat ini muncul banyak koruptor muda-muda, terutama dari kalangan politisi yang

menjabat di legislatif dan eksekutif.

Fenomena itu memperlihatkan regenerasi koruptor berjalan terus.

Bahkan, regenerasi itu cenderung sistematis karena bersifat struktural dan melibatkan banyak unsur yang saling menopang. Prosesnya berlangsung di banyak lembaga dan berpindahpindah.

"Lihat saja lembaga-lembaga apa yang memunculkan par a

koruptor muda akhir-akhir ini. Proses pembibitan itu termasuk di partai politik," kata Busryo.

Para koruptor muda itu bergabung dengan koruptor tua untuk menjarah uang negara di APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Praktiknya semakin sistemik dan brutal, dengan sinergi antarkoruptor yang sem a k i n bagus.

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK

Eks Pimpinan KPK Usul UU KPK Direvisi

SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

"Kondisi ini berbahaya karena masa depan negeri ini akan diganggu dan dijarah secara sistematis oleh koruptor yang teregenerasi itu," katanya.

Untuk mencegah hal tersebut, perlu kerja keras semua pihak. KPK akan terus memperkuat pencegahan, penindakan, monitoring, supervisi, dan koordinasi dalam memberantas korupsi.

Amir menilai, langkah pencegahan harus diprioritaskan karena upaya penindakan hukum koruptor belum efektif mengurangi praktik korupsi.

Korupsi terus berjalan melalui celahcelah dalam pengelolaan keuangan negara. Celah tersebut perlu ditutup agar tak dimanfaatkan korupsi.

Korupsi terjadi akibat lemahnya nilai luhur dalam diri manusia serta tidak adanya transparansi dan integritas dalam pelayanan publik. (REL)

SEPAKAT BERANTAS KORUPSI–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad saat akan menandatangani nota kesepahaman antara KPK dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kantor Kemendikbud di Jakarta, Jumat (9/3).

KPK-Kemendikbud Sepakat Cetak Generasi Baru Antikorupsi JAKARTA - Sebagai perumus, penetap, dan pelaksana kegiatan pendidikan nasional, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan teknis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa mengambil peran lebih, terutama dalam menyebarkan virus-virus antikorupsi di kalangan pengajar, pelajar, dan atau mahasiswa. Hal tersebut diucapkan oleh Ketua KPK saat penandatanganan nota kesepahaman tentang pemberantasan korupsi antara KPK dan Kemendikbud, yang berlangsung pada Jumat minggu lalu, di Kantor Kemendikbud, Jakarta.

“Pengajaran antikorupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah dan pengintegrasian nilai antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi sangat sejalan dengan program-program pendididikan yang selama ini dijalankan khususnya oleh Kedeputian Bidang Pencegahan KPK,” papar Abraham.

Abraham menambahkan, korupsi yang sangat merajalela di Indonesia ini terjadi bukan hanya karena sistem yang tidak baik, namun juga karena adanya oknum (bad people) yang membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. “Karena itu, sebagai trigger mechanism, KPK selalu berupaya mendorong institusi pemerintah terutama yang memiliki peran-peran strategis, seperti Kemendikbud, berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam perannya untuk membentuk good people,” tegasnya.

Sementara itu, Mendikbud Muhammad Nuh menegaskan bahwa dengan adanya nota kesepahaman dengan KPK, kementeriannya memiliki tugas untuk mempersiapkan generasi baru yang antikorupsi.

“Inilah yang akan kita siapkan selama 30 tahun ke depan. Kita harus bisa mencetak generasi yang tahan banting terhadap korupsi melalui gerbong pendidikan,” ujarnya.

Ruang lingkup dalam nota kesepahaman antara KPK dan Kemendikbud ini sendiri meliputi pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Pemberantasan Korupsi Dalam upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin membentuk Motor Penggerak Integritas (MPI) dalam lingkungan Kemenkumham yang bekerja sama dengan KPK. "Kami semakin keras dan gigih bertarung melawan korupsi dan akan kami mulai dari lingkungan kami sendiri," tegas Amir dalarn diskusi bertema "Membangun Sistem Integritas Bersama KPK Melalui Pembentukan Motor Penggerak Integritas Sebagai Arus Utama Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Kamis ahad lalu.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil

Ketua KPK Busyro Muqoddas itu, tampak pula Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana, Inspektur Jenderal Kemenkumham Sam L. Tobing dan para Pejabat Utama Kemenkumliam.

Menurut Amir, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime) yang dalam menindakinya dibutuhkan profesionalisme yang dilandasi kompetensi, kapabilitas dan integritas sehingga tidak ada peluang di KemenkumHAM untuk korupsi maupun dimanfaatkan koruptor. "Sangat dibutuhkan sinergitas aspek, yaitu dari manusianya, sosial budaya serta kejelasan administrasi," tegas Amir.

Dia mengaku pada forum itu ditingkatkan integritas yang tinggi sehingga tidak ada sedikitpun peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Amir menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah komitmen untuk melaksanakan InPres No. 5 th 2004, InPres No. 9 Th. 2010 dan InPres No.17 Th. 2011 yang mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi tahun 2010-2025.

Dalam membangun Motor Penggerak Integritas, tambah Amir, membutuhkan arahan dan bimbingan dari KPK untuk membangun strategi dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK).

Lebih lanjut Irjen Kemenkumham, Sam L. Tobing menjelaskan bahwa program ini adalah rangkaian kegiatan dalam mewujudkan WBK yang akan dibentuk pada 301 Satuan Kerja dari 757 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.(REL)

REVISI UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR tahun 2012. Segala masukan revisi pun mulai berdatangan terhadap beleid yang menjadi pilar berdirinya lembaga antikorupsi tersebut. Salah satu masukan datang dari mantan Pimpinan KPK, Haryono Umar.

Haryono yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu berharap revisi dapat berdampak baik bagi lembaga KPK. Salah satu poin revisi yang menjadi masukan dirinya adalah mengenai adanya sanksi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tak sesuai dengan profil dari si pelapor.

"Yang masih belum (ada di UU), itu mengenai sanksi LHKPN. LHKPN itu ternyata penting sekali. Kasus-kasus dipajak itu tidak akan terjadi kalau umpamanya dari sejak awal merekamereka itu sudah melaporkan harta kekayaannya," ujar Haryono seusai pelantikan dirinya di kantor Kemendikbud, Jumat pekan lalu.

Sejalan dengan adanya sanksi, ia juga berharap pengawasan di tiap institusi juga berjalan. Bila perlu, tiap tahun perkembangan dan pergerakan kekayaan pegawai institusi terus dikawal oleh tim pengawas kementerian. Ia menilai, dengan adanya sanksi dan pengawasan yang berjalan, pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi bisa efektif.

Tapi, kata pimpinan KPK yang berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, LHKPN seperti tak wajib dilakukan pegawai kementerian. Sanksi yang menjadi masukannya mulai dicopot sementara dari jabatan, dicopot secara tetap hingga harta yang dicurigai bisa dirampas oleh negara.

"Kalau umpamanya ketahuan punya harta misalnya Rp 10 miliar, sedangkan profilenya beda, dia seorang PNS gajinya hanya Rp 10 juta. Itu harus ada sanksi kalau dia gak bisa membuktikan dari mana uang itu, negara punya kewenangan untuk merampasnya.

Kalau itu sudah ada, enaklah kita tidak perlu capek-capek kita," tutur Haryono.

Di tempat yang sama, Ketua KPK Abraham Samad menilai revisi UU KPK belum diperlukan. Menurut dia, isi di dalam UU hingga kini masih memadai digunakan pihaknya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi setuju dengan masukan Haryono. Selain dimasukkannya sanksi dalam klausul LHKPN, menurutnya, klausul kewenangan lembaganya menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang asal perkaranya dari korupsi ada di dalam UU.(HO)

Peran Aktif KPK

OECD Dorong Indonesia Jadi Anggota JAKARTA - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendorong Indonesia untuk masuk dalam keanggotaan OECD. Hal ini disampaikan Richard Boucher, Deputy Secretary General OECD dan Malory Greene, Counsellor for Asia Global Relation Secretariat saat berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis pekan lalu. Keduanya diterima pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, didampingi Direktur Pembinaan

Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko.

Menurut Sujanarko, OECD pernah meminta KPK agar berperan aktif di OECD sebagai pintu awal masuknya Republik Indonesia (RI) dalam keanggotaan OECD. Indonesia yang diwakili KPK telah menjadi permanent observer dari OECD Working Group on Bribery (WGB) in International Business Transaction sejak akhir 2009. KPK telah menjalin hubungan yang erat, khususnya dengan Divisi Antikorupsi OECD

serta aktif dalam pertemuan WGB yang diadakan setiap tiga bulan. Partisipasi aktif KPK salah satunya ditunjukkan saat menjadi tuan rumah International Conference on Foreign Bribery pada Mei 2011.

“Konferensi yang dihadiri sekitar 400 peserta dari 38 negara itu adalah contoh nyata hasil kerja sama KPK dan Divisi Antikorupsi OECD,” paparnya.

Terbinanya hubungan erat dengan OECD yang bermarkas di Perancis dan beranggotakan 38 negara ini terhitung strategis. KPK

telah memetik banyak manfaat dengan hubungan erat yang terbina tersebut, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan Di bidang penindakan, KPK berhasil memanfaatkan jaringan dan kerja sama dengan anggota OECD untuk beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK. Hal ini juga terkait dengan perkembangan mutual legal assistance (MLA) yang dikirimkan KPK ke beberapa negara anggota OECD. Sedangkan di bidang pencegahan, OECD memiliki forum

seperti OECD Integrity Expert Group Meeting dan Public Governance Committee yang berada di bawah Division of Reform of the Public Sector. KPK pernah diundang dan menghadiri forum-forum tersebut.

Menanggapi ajakan Richard agar Indonesia menjadi anggota OECD, menurut Sujanarko hal itu masih harus memerlukan kajian dan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri.

“Karena hal ini terkait dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia,” jawabnya. (HUMAS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

Bangunan Menyimpang Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan yang tergabung dalam Tim Terpadu Pemko Medan membongkar paksa 5 unit Toko yang terletak di Jalan Ismlaliyah Kelurahan Kota Maksum II, Kecamatan Medan Area karena pelanggaran roilen 5,5 meter, Rabu.

Menurut Kepala Bidang Pemanfaatan dan Tata Ruang Drs Alitohar menjelaskan di lokasi , seharusnya roilen bangunan ini pada posisi depan 9,5 meter dari parit harus dikosongkan.

Ternyata posisi bangunan hanya 4 meter dari parit, sehingga bangunan ini harus mundur 5,5 meter ke belakang ini gunanya untuk pelebaran Jalan, ujarnya.

Selanjutnya Alitohar menjelaskan, bangunan ini sudah memiliki Surat IMB Nomor.648.1/157.K tanggal 2 Februari 2012 atas nama Mas’ud dan Yusmal, akan tetapi pelanggaran roilen ini juga masalah besar, pokoknya pemilik harus memundurkan bangunannya sesuai dengan ketentuan izin yang dimilikinya, ungkapnya.

Tim melakukan pembongkaran pada bagian dinding dan tiang dari bangunan toko tersebut. Pada saat pembongkaran berlangsung pemilik kelihatan kucar-kacir untuk mengamankannya.

Namun Tim tidak mengindahkannya bahkan pembongkaran berlanjut terus hingga porak-poranda. (VIN)

SUMUT

Masalah Pasar Binser Diselesaikan KISARAN - Sebagian pedagang pasar Binser (Binjai Serbangan) Kecamatan Air Joman, diizinkan kembali menempati pasar yang dibuat Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, dengan menyesuaikan kapasitas tempat berjualan yang tersedia.

Keputusan ini merupakan salah satu rekomendasi Tim yang ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan pasar tradisional Binjai Serbangan (Binser) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.

Dalam rekomendasi itu juga disebutkan, bagi para pedagang yang tidak dapat menerima penempatan kembali sebagaimana hasil rekomendasi, tidak akan dipriori-

taskan untuk menempati tempat berjualan yang akan dibangun berikutnya oleh Pemkab Asahan.

Proses penempatan kembali para pedangan Binser, termasuk pedagang emperan/kaki lima dilaksanakan Dinas Tata Kota bekerjasama dengan Camat Air Joman dan Lurah Binjai Serbangan dengan mengoptimalkan tempat yang masing kosong atau tempat lain yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan Rekomendasi tersebut berdasarkan berita acara penempatan kembali para pedagang pasar tradisional Binser yang ditanda tanggani pejabat yang diperintahkan, seperti Staf Ahli Bupati Asahan Bidang Hukum dan Politik, Ibrahim Usman, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Saifuddin Tarigan, Inspektur Syarifuddin Nasution dan bebe-

rapa pejabat yang terkait.

“Di sini Tim telah merumuskan upaya penyelesaian persoalan Binser dengan mengeluarkan beberapa item rekomendasi. Dan hasil rekomendasi telah dibacakan Staf ahli Bupati Asahan dihadapan para pedagang, pada Sabtu lalu, disaksikan Wakil Bupati Asahan,“ Kata Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Rahman Halim AP, Sabtu.

Halim juga mengatakan, kini kondisi Pasar Binser lebih banyak pedagang dari pada kapasitas pasar, sehingga Pemkab Asahan akan menambah pembangunan pasar tersebut pada tahun 2012 ini.

Padahal sebelumnya tidak ada lagi pembangunan pasar Binser. Hal ini merupakan kepedulian Pemkab Asahan terhadap pedagang yang belum memiliki tempat berdagang.

Mantan Camat Kisaran Barat

MCK Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Rumbun Dunia

Tim BPTP Prop Sumut Kunker di Kelurahan Pahang TANJUNG BALAI - Tim Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sumatra Utara melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Selasa lalu.

Tim yang diketuai Ir Siti Suryani MEd beranggotan Kristiana SP dan Rumiri Simarmata ST diterima Lurah Pahang Abu Said Lubis SAg. Kedatangan tim untuk pengembangan kawasan rumah pangan lestari di Kelu-

rahan tersebut dan dalam upaya memberdayakan warga masyarakat serta untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga masyarakat melalui pemamfaatan pekarangan rumah warga masing-masing.

Sementara itu tim BPTP ketika ditanya watawan di sela-sela kegiatan sosialisasi mengatakan, mereka ditugaskan di kota Tanjung Balai pada awalnya dengan tujuan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat.(HER)

Bau Tak Sedap di Kantor Dinkes Tg.Balai TANJUNG BALAI - Kantor Dinas Kesehatan Pemko Tanjung Balai yang terletak di Jalan Gereja, persisnya di depan Kantor Telkom Kota Tanjungbalai, terkesan jorok dan menebar aroma yang tidak sedap.

Hal ini terjadi saat beberapa Wartawan yang mau bertemu dengan Kadis Kesehatan Dr Azhari Sima, Kamis lalu, pukul 14.00 WIB untuk wawancara, namun sang Kadis tidak dapat ditemui.

Menurut staf, Kadis saat itu sedang berada di Jakarta dalam rangka Rakernas (Rapat Kerja Nasional).

Disaat Wartawan memasuki kantor tersebut mencium aroma yang sangat menyengat bagaikan aroma bangkai hewan. Menjadi pertanyaan?, kenapa Kantor Dinas Kesehatan yang seyogianya memberikan contoh

kebersihan kepada kantorkantor lain dan masyarakat yang ada di Kota Tanjungbalai, justru menebar bau busuk?.

Menurut seorang Aktivis LSM Nasional Tanjungbalai Asahan Herman mengatakan, kinerja seorang Kadis harus dapat memberikan suri teladan bagi bawahannya agar para pegawai dapat nyaman dalam melakukan kegiatannya sehari-hari di dalam kantor. Dalam konteks aroma yang tidak sedap dapat menimbulkan para tamu dan pegawai duduk tidak nyaman.

Herman juga meminta kepada Walikota/Wakil Walikota Thamrin/Rolel agar dapat memberikan teguran kepada Kadis Kesehatan, kejadian ini tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang.(HER)

USU Wisuda 1.674 Lulusan MEDAN - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr dr Syahril Pasaribu mewisuda 1.674 orang lulusan yang telah menyelesaikan pendidikannya untuk jenjang program doktor, magister, program sarjana dan program diploma di Auditorium Kampus USU Jalan Dr Mansur Medan.

Dalam sambutannya Rektor Syahril Pasaribu dihadapan wisudawan mengatakan, USU kembali membuka kesempatan siswa dan siswi terbaik di tingkat SMTA dan sederajat untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan strata satu melalui jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2012.

Melalui seleksi jalur undangan SNMPTN ini, USU memperkirakan akan menerima sekitar 1.149 orang calon mahasiswa baru ditambah sekitar 411 orang untuk bidik misi yang nantinya kedua jumlah tersebut akan menempati kursi yang tersedia pada 47 program

studi pilihan untuk jenjang S1 yang ada di USU. Berbeda halnya dengan beberapa waktu lalu tambah rektor, dimana tahapan pendaftaran bagi seleksi jalur ini dilakukan secara manual dan terintegrasi pada perguruan tinggi negeri setempat. Namun sekarang telah dilakukan dengan cara online dan terpusat secara nasional.

“Perbedaan ini juga terjadi pada prosedur atau tatacara pendaftarannya yang saat ini diawali dengan pendaftaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dan selanjutnya diikuti dengan pendaftaran dari siswa pelamar,” katanya.

Sekarang ini tambah Prof Syahril, seleksi tengah berlangsung dan berjalan dengan baik dan telah pula diawali dengan pendaftaran atau registrasi secara online sejak 1 Februari lalu sampai 8 Maret 2012. Hasil dari seleksi ini dijadwalkan akan diumumkan pada 25 Mei 2012 mendatang. (FER)

ini menyebutkan berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan pedagang yang melakukan aksi tidak pernah terdaftar di Dinas Tata Kota. Sementara yang bersangkutan terus menuntut penempatannya. Tentunya hal ini tidak dapat dimungkinkan untuk penempatan di lokasi pasar.

“Kami menemukan diantara mereka ada yang tidak terdaftar, namun tetap ngotot. Dan hal ini akan kami evaluasi, “ cetus Halim.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota, Misly Noor mengundang puluhan pedagang tersebut ke Dinas Tata Kota untuk membicarakan persoalan penempatan kembali para pedagang Binser.

“Saya undang ke Kantor untuk membicarakan persoalan ini,“ ujar Misly seraya memohon maaf atas kesalahan dalam persoalan ini.(IN)

PENGARAHAN - Kasi PMD/PJOK Surya Nst memberikan pengarahan kepada Pengurus PNPM-MP disaksikan BKAD, Sahlan Siregar. (KPK POS/SP)

BKAD PNPM – MP Laksanakan Kegiatan SERBA JADI - Badan Koordinasi antar Desa (BKAD) dengan KPMD PNPM-MP mengadakan rapat koordinasi se Kecamatan Serba Jadi di Desa Tanjung Harap.

Rakor ini diikuti 10 desa.

Dalam Rakor tersebut yang hadir Kasi PMD/PJOK Surya Nasution, FR Ardinal, FT Immanuel Surabakti, Kades se Kecamatan Serba Jadi serta Sekretaris Desa dan Kepengurusan PNPM-MP Desa. Rakor ini bertujuan untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) pembangunan PNPM-

MP. BKAD PNPM MP Kecamatan Serba Jadi, DS Siregar sebagai Ketua mengatakan, Rakor bertujuan membuat suatu rancangan peraturan stimulasi penyusunan tentang pemeliharaan prasarana yang dibangun dari PNPM-MP tahun Anggaran 2010. Perdes ini akan diparipurnakan Kepala Desa melalui masyarakat Desa masing-masing.

Rancangan Perdes itu merupakan prosedur dan aturan main dalam pemeliharaan peraturan perundang

– undangan PNPM-MP. Lain hal dari PJOK mengatakan, peraturan Desa ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Desa penerima bantuan PNPM-MP untuk proses pelaksanaan MDST Musyawarah Desa Serah Terima. Dalam hal ini apabila tidak ada Perdes tidak bisa di MDST. Hal ini sudah dua tahun berjalan Perdes 2011-2012. "Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemeliharaan PNPM-MP," katanya. (SP)

Walikota Medan Terima Audensi Lira dan Pegadaian MEDAN - Walikota Medan Ders H Rahudman Harahap MM didampingi Asisten Ekbang Ir Arif Trinugroho menerima audensi Perum Pegadaian Wilayah I dan Walikota Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Medan, Selasa, di balai Kota Medan.

Pimpinan Perum Pegadaian wilayah I Sumut Agus Pryambodo didampingi direksi lainnya mengatakan, audensi ini dalam rangka silaturahmi, selain itu itu juga memperkenalkan program yang akan dilaksanakan Perum Pegadaian guna mendukung pembangunan Kota Medan, dan siap mendukung program pembangunan pemerintah Kota medan.

“Kunjungan ini merupakan soan kepada Walikota Medan, juga siap untuk mendukung

pembangunan Kota Medan,“ ujar Agus.

Di hari yang sama, Walikota Lira Kota Medan Ganda Manurung didamping Sekdanya Ibeng S Rani dan pengurus lainnya dalam kesempatn itu menilai kinerja Walikota Medan beserta jajarannya yang semakin maju, ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima selama ini.

“Kami memberikan apresiasi atas kinerja Walikota Medan berserta jajaran, sehinga memperoleh sejumlah penghargaan, untuk itulah Lira Kota Medan sebagai mitra ingin memberikan kontribusinya kepada pembangunan ini,“ ujar Ganda.

Dia menjelaskan, Lira akan menggelar sejumlah kegiatan guna memberikan kontribusi untuk Kota

Medan. Diantaranya, akan menggelar try out UN kerja sama dengan Bima, dengan memperebutklan tropy bergilir Walikota Medan, menggelar contest bernyani yang melibatkan warga asing guna mendukung Medan visit year.

Selain itu juga menggelar raker dan pelantikan Lira kecamatan pada 17 maret ini, dan menerbitkan Tabloid Liranews.

Walikota Medan Rahudman Harahap pada perisnsipnya mendukung kegiatan Lira, semua ini adalah dalam rangka untuk memajukan Kota Medan, seperti kegiatan try out adalah dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan, sedangkan untuk mendukung visit Medan year pihak Lira agar segera berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (VIN)

KOTARIH - Sudah sekian lama masyarakat Desa Rumbun Dunia, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai mendambakan air bersih untuk mandi, mencuci dan kakus (MCK) berada di tengah-tengah perkampungan penduduk.

Hal ini menjadi dambaan, karena selama ini warga yang mau mandi, mencuci dan buang air, harus ke sungai yang jaraknya cukup jauh dari rumah penduduk. Namun, dambaan masyarakat ini menjadi kenyataan, setelah Program PNPM-MP masuk ke kecamatan Kotarih.

Program ini terlaksana setelah warga Desa Rumbun Dunia yang dimotori TPK, dan pemerinahan desa mengajukan usulan untuk membangun MCK. Usulan masyarakat Desa Rumbun Dunia pada tahun 2010 direalisasikan dari dana PNPM MP. Satu paket MCK itu berbiaya Rp152.232.100.

Ketua TPK Dia Beni Arfandi Damanik didampingi Sekretaris Nurliana Br Sipayung dan Bendahara Ramadear Br.Saragih, mengatakan, pelaksanaan pembangunan MCK di Desa Rumbun Dunia mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan pemerintahan desa, karena masyarakat sangat membutuhkan pembangunan MCK tersebut.

Diakui, terlaksananya program MCK itu tidak terlepas dari peran FK, FI , UPK PJOK dan Camat Kotarih maupun Faskab Serdang Bedagai.

Kepala Desa Rumbun Dunia Ray Heni Br.Sipayung mengatakan, pihaknya siap mendukung program pembangunan yang dilaksanakan PNPM-MP di kecamatan Kotarih, khususnya Desa Rumbun Dunia. (SP)

SMKN 2 Medan Jadi Percontohan MEDAN - Walikota Medan Rahudman Harahap berharap agar SMKN 2 menjadi SMK percontohan dibidang teknologi, yang saat ini telah mampu merakit kompenen guna membubut dan mengepres. Tidak saja SMKN 2 menjadi percontohan, SMK (Sekolah menengah kejuruan) lainnya diharapkan bisa bersaing, dan ini adalah suatu alat kompetetif peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan, Hal ini dikatakannya saat meninjau sekolah SMKN 2 Medan didampingi Wakil Walikota Medan Dzulmi Edlin, Sekda Syaiful Bahri, Kepala Dinas Pendidikan DR Muhammad Rajab Lubis MPD, kepala sekolah SMKN 2 Medan Sukardi MPD, dan para guru pembimbing SMKN 2 Medan.

Walikota Medan memberikan apresiasi kepada siswa SMKN 2 Medan dan guru pembimbing karena telah mampu mengukir prestasi merakit bahan kompenen bubut dan pres dengan cara menggunakan system komputerisasi, dan telah menghasilkan komponen rakitan sebanyak 40 sampai 50 set, dan ini nantinya akan segera didistribusikan ke daerah Aceh, Riau untuk kebutuhan praktek siswa SMK yang ada di sana.

“Saya memberikan apresiasi kepada para siswa SMKN-2 Medan beserta guru pembimbing yang telah mampu merakit kompenen alat membubut dan mengepres, dengan system komputerisasi, dan kita melihat hasilnya akan di didistribusikan kedaerah untuk bahan praktek,“ ujar Rahudman.

Kepala SMKN 2 Medan Sukardi SPd mengatakan, selama ini siswa SMKN 2 selalu mewakili Sumatera Utara mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional, dan semua apa yang telah kita raih ini akan terus dikembangkan dan kita terus berupaya apa yang bisa kita kerjakan dan kembangkan, sementara itu untuk otomotif oleh Dinas PU telah meminta untuk merancang mesin babat, saat ini protipe sedang dikerjakan.

Menurutnya, hasil rakitan komponen yang dibutuhkan mesin dan industri ini didistribusikan untuk alat belajar di sekolah-sekolah, bila ada industri yang ingin merakitnya dipersilahkan, tetapi untuk tahap ini raklitan yang dikirim hanya alat praktek disekolah sebanyak 25 sekolah, yakni Aceh, Riau dan Sumatera Utara. (VIN)

Pointing Satelit Tak Berfungsi, Pengguna Kecewa BINTANG BAYU - Meski petugas Mobil Pelayanan Layanan Internet Keliling (MPLIK) bekerja keras dengan cucuran keringat di bawah terik matahari, tetap saja tak berhasil mengoperasikan perangkat satelit bantuan dari Kemkominfo. Hal ini membuat para calon pengguna yang terdiri dari siswa SMA Negeri 1 Bintang Bayu termasuk Camat Bintang Bayu dan para stafnya, merasa kecewa. Kejadian tersebut berlangsung Senin.

Para siswa yang menunggu lama harus kecewa akibat tak berfungsinya pointing satelit MPLIK .Camat Bintang Bayu, Drs Zulkan didampingi Sekcam Junaidi SP yang juga berniat mencoba fasilitas layanan internet tersebut juga harus kecewa. Akhirnya tanpa dapat difungsikan

para petugas dari Dinas Pendidikan Serdang Bedagai itupun pulang tanpa pelayanan maksimal.

Salah satu ahli yang minta identitasnya dirahasiakan kepada KPK Pos menyikapi kejadian itu mengungkapkan, hal tersebut terjadi akibat dari pemilihan lokasi yang tidak pada tempatnya. Pointing satelit tidak akan berfungsi jika tidak pada titik koordinatnya. Yang pasti para petugas yang datang bukan ahlinya.

Hal ini dapat dilihat saat mereka berkomunikasi lewat handphone dengan orang yang tidak kita ketahui menanyakan cara pengoperasian MLPIK. "Jika demikian sama saja bantuan Pemerintah tersebut sia-sia jika dipegang yang bukan ahlinya," ujar sumber KPK Pos.(ARM)

KECEWA - Camat Bintang Bayu (2 dari kiri) bersama pengguna lainnya saat mencoba layanan internet keliling namun gagal.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Jalan di Pulau Banyak Gunakan Paving Blok SINGKIL -Untuk menghindari penggunaan material lokal berupa terumbu karang dan pasir laut, semua jalan di Kecamatan Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat, Kabuapaten Aceh Singkil, akan dibangun menggunakan material paving blok.

Bahkan untuk mendukung program tersebut, sejumlah ruas jalan di dua kecamatan, saat ini telah dibangun menggunakan paving blok sebagai proyek percontohan. Untuk menjamin kualitas jalan, Dinas PU setempat juga menetapkan spefikasi khusus berupa paving blok type K-2500 yang sanggup menahan beban maksimal 18 ton.

Kepala Dinas PU Aceh Singkil, Sulaiman ST, melalui Kabid Bina Marga, Bambang Subgyo ST saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu, menyatakan, keputusan untuk memakai material paving blok dalam pembangunan jalan di daerah pulau terluar tersebut, tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Menurut Bambang, keputusan tersebut dibuat setelah melalui berbagai evaluasi dan kajian teknis serta pertimbangan yang dilakukan pihaknya (PU) dalam tiga tahun terakhir. "Semua kajian baik teknis, maupun non teknis, sudah kita lakukan. Hasilnya, seluruh pembangunan jalan di wilayah pulau terluar tersebut, harus memakai material paving blok, tidak boleh tidak,"

tegasnya. Dijelaskan, ada sejumlah faktor kenapa pembangunan jalan di wilayah daerah kepulauan ini menggunakan paving blok.

Salah satunya adalah, untuk menghindari penggunaan material lokal seperti terumbu karang dan pasir laut, yang selama ini kerap dilakukan oleh rekanan.

Selain itu, juga untuk mempermudah dalam melakukan perawatan jalan yang rusak, yang selama ini sangat sulit dilakukan akibat material dalam perbaikan atau perawatan harus didatangkan dari daratan.

Keuntungan lain dari penggunaan paving blok ini, menjadikan lingkungan di daerah ini menjadi lebih indah dan bersih sebagai kawasan wisata. "Jadi selain untuk menghindari kerusakan lingkungan akibat penggunaan material lokal, kita juga ikut menata kawasan ini sebagai daerah tujuan wisata," lanjut Bambang.

Catatan wartawan, persoalan material sering jadi kendala dalam melakukan pembangunan di wilayah pulau terluar di Aceh Singkil ini. Walau harga satuan sudah disesuaikan, namun para rekanan (kontraktor) sering menemui kesulitan untuk memenuhi kebutuhan material seperti batu koral dan pasir sungai yang harus dipasok dari daratan Singkil.

Parahnya lagi, mendatangkan material ke daerah ini tidaklah mudah. Selain

faktor cuaca yang sering tidak mendukung, biaya angkut material ke daerah ini juga tergolong mahal, hampir dua kali lipat dari harga di daratan. Parahnya lagi, pihak pemerintah dalam membuat harga satuan khususnya proyek yang menggunakan dana Otsus harus mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub), bukan harga satuan yang dibuat oleh kepala daerah setempat (Perbup). Dampaknya bisa dilihat, berbagai proyek Otsus di daerah ini sering tidak tuntas dalam pengerjaannya. Kalaupun selesai, mutu dari proyek terkesan dipaksakan dan tidak ber-kualitas.

Sebagai contoh, pembangunanan jalan lingkar Pulau Balai-Teluk Nibung, yang baru saja selesai dibangun tahun 2010 lalu. Walau baru selesai dibangun, namun saat ini sudah dalam kondisi hancur dan berlobang di sana-sini.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi-C DPRK Aceh Singkil, Budi Hendrawan SE menyatakan, sangat mendukung program yang dilakukan Dinas PU tersebut. "Kita secara kelembagaan sudah pasti sangat mendukung program ini.Yah mudah-mudahan penggunaan paving blok ini bisa menjawab semua kendala pembangunan jalan yang dilakukan selama ini, bukan malah sebaliknya," pungkas politisi dari Partai Golkar ini.

(AZT)

KETUA DPRD LABUSEL: Pemuda Harus Bangkit LABUSEL - Kualitas dan kuantitas pemuda dewasa ini memang harus diberdayakan dan ditumbuhkembangkan untuk segera berbenah seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman yang semakin pesat.

Sehingga mampu membentuk kepribadian dan pencitraan positif khususnya dibidang agama serta mampu berdaya saing dalam ranah kehidupan yang semakin kompleks dalam setiap lini. Meningkatkan kapasitas SDM yang benar-benar berkualitas dalam mengisi pembangunan sesuai harapan bangsa dan agama.

Ungkapan tersebut di atas dibuktikan remaja Masjid Baitur Rahman, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Labusel yang sukses menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1433 H, di Masjid Baitur Rahman, Kamis malam.

Ucapan terima kasih disampaikan Muhammad Syafii selaku ketua

panitia pelaksana dan merasa terharu atas antusias masyarakat yang hadir hingga suksesnya acara peringatan Maulid Nabi yang mengilhami pemuda dan remaja pada khususnya untuk kembali kepada fitrahnya yaitu mencari jati diri dengan bekal agama.

Turut hadir pada kesempatan itu ketua DPRD Labusel Ferry Andhika Dalimunthe SKom, tokoh masyarakat H Syamsul Bahri Hasibuan yang juga bagian dari keluarga besar anggota DPRD Labusel, tokoh agama H.Pahlon Pulungan, Kepala Desa yang diwakili Tobrani Tambak beserta undangan.

Dalam sambutannya ketua DPRD Labusel Fery Andhika Dalimunthe S Kom mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, taqwa dalam arti yang sebenarnya yaitu menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Siraman rohani yang disampaikan Al-Us-

tadz H.Zul Chaidir Pinayungan Hasibuan dari Kabupaten Asahan mengingatkan kaum muslimin agar tidak terlena dengan apa yang telah dicapai. Jangan merasa bangga dan puas, karena semua itu adalah titipan.

Dalam kondisi ini diharapkan semakin meningkatkan rasa syukur dan tawakal, niscaya nikmat itu akan bertambah. Sebaliknya jika kita kufur maka sesungguhnya azab Allah amat pedih. Pemuda sebagai pemegang tongkat estafet generasi penerus bangsa dalam mengisi pembangunan ini harus mawas diri, jangan terjerumus oleh kenikmatan duniawi yang bersifat sesaat. Jalan sesat akan semakin menghambat kehidupan bernegara dan beragama karena pemuda adalah pondasi awal pembangunan, dimana jika pemudanya kuat, maka bangunan itu akan berdiri kokoh dan bila pemuda itu lemah bangunan akan rapuh. (NBN)

FTI ITM Targetkan Laboratorium Raih ISO 17025 MEDAN - Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Medan (FTI ITM) bertekad bisa meraih akreditasi ISO 17025 untuk laboratorium yang ada di fakultas tersebut. Perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia yang memperoleh akreditasi baru Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk dua laboratorium sekaligus, yakni Laboratorium Terpadu dan Laboratorium Kualitas Lingkungan.

"Akreditasi ISO 17025 sangat penting, karena jika kami meraih akreditasi itu berarti semua hasil pengujian yang dilakukan laboratorium di FTI ITM dianggap telah memenuhi pengendalian dan jaminan mutu, sehingga hasilnya

dapat dipertanggungjawabkan," kata Dekan FTI ITM Ir Riana Puspita MT, Kamis, di kampus Jalan Gedung Arca Medan.

Didampingi Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Industri ITM Ir Hermansyah Alam MT MM, Riana menyebutkan standar ini digunakan oleh laboratorium untuk mengembangkan sistem manajemen untuk kegiatan mutu, administrasi dan teknis.

FTI ITM menyadari penerapan standar terutama untuk laboratorium sangat penting. Standar berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Hal itu termasuk kebutuhan

terhadap produk berkualitas, kompatibel, aman menyangkut kesehatan masyarakat, dan kebutuhan terhadap lingkungan yang terpelihara secara berkelanjutan.

Menurut dia, dari segi ekonomi atau menyangkut perdagangan internasional pada era globalisasi, Indonesia menghadapi pasar bebas yang membutuhkan standar produk yang tinggi sehingga menjadi tekanan kompetitif tersendiri.

"Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan persetujuan 'Technical Barrier to Trade' (TBT) dan terintegrasinya pasar regional di beberapa negara," katanya.

(FER)

SAMPAH - Pasar bertingkat Gunung Meriah dengan tumpukan sampah. (KPK POS/AZT)

Pasar Bertingkat Gunung Meriah Jorok SINGKIL - Warga yang berkunjung ke pasar bertingkat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, akhir-akhir ini sering merasa tidak nyaman saat berbelanja. Pasalnya, selain sering disuguhi pemandangan tak sedap berupa serakan sampah, pasar ini juga mulai dihiasi oleh bau busuk yang diduga berasal dari limbah ayam potong yang menumpuk di bak penampungan.

Sejumlah pedagang yang ditemui KPK Pos Rabu pekan lalu, mengaku resah dengan kondisi kebersihan pasar tersebut. "Kalau kondisi pasar ini terus-menerus begini, kami khawatir orang enggak mau datang lagi belanja ke sini," keluh Rasidah (44), pedagang kelontong yang mengaku sudah satu tahun berjualan di pasar tersebut.

Rasidah menuding, pihak

Bapedalda dan Kebersihan Aceh Singkil sebagai biang joroknya pasar bertingkat tersebut. "Itu sumbernya," tunjuk Rasidah mengarah ke sebuah bak mobil dam truk milik Bapedalda yang selama ini digunakan sebagai tempat penampungan sampah.

Menurut Rasidah, bak dam truk penampung sampah tersebut sudah satu bulan ini tidak pernah diangkut.

Diduga, akibat tidak pernah diangkut ini pula membuat isi bak penampung sampah menjadi meluber dan juga mengeluarkan bau tak sedap.

Dihubungi terpisah, Kepala Bapedalda dan Kebersihan Aceh Singkil, Nasjuddin SH, menolak jika persoalan sampah di pasar harian tersebut tanggung jawab badan yang dibawahinya. Nasjuddin menjelaskan, Bapedalda ha-

nya sebatas menyediakan sarana penampungan sampah termasuk pengangkutan ke TPA. Sedangkan menyangkut kebersihan pasar, itu tanggung jawab Disperindag.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Aceh Singkil, Drs. Taslim, saat dihubungi di ruang kerjanya Rabu pekan lalu, mengaku tidak mengetahui jika persoalan sampah tersebut jadi tanggung jawab dinas yang baru dua bulan dijabatnya. Namun demikian, Taslim berjanji akan menindak lanjuti laporan tersebut secepatnya. "Saya belum mendapat laporan dari staf persoalan ini,yang pasti nanti akan kita tindak lanjuti secepat mungkin," pungkasnya.

Catatan wartawan, kondisi yang sama tidak hanya terjadi di pasar bertingkat Rimo, sejumlah pasar lainnya juga

mengalami hal yang nyaris sama. Sebut saja pasar mingguan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Singkil. Di sini, tumpukan sampah juga menjadi pemandangan sehari-hari buat warga setempat. Ada kekhawatiran, jika persoalan sampah ini tidak secepatnya ditangani, akan berdampak terhadap kesehatan warga.

Sayangnya, walau sudah sering dikeluhkan oleh warga, persoalannya tak pernah tuntas. Masalahnya, selain volume sampah yang cukup tinggi, juga kesadaran warga yang masih kurang terhadap kebersihan lingkungan.

"Kita hanya sebatas mengangkut ke TPA, sedangkan untuk mengumpulkan, itu tugas warga," lanjut Nasjuddin mengakhiri pembicaraan dengan KPK Pos pekan lalu. (AZT)

Mobil Polo Gigi Dioperasikan STABAT - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa meresmikan pemakaian mobil poli gigi keliling difasilitasi dengan dental unit lengkap beserta peralatan yang selanjutnya diserahkan kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Langkat untuk dimanfaatkan dalam membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Langkat pada acara pelantikan PDGI Cabang Kabupaten Langkat periode 2011-2014 di pendopo Jentera Malay rumah dinas Bupati, Senin.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu dalam acara tersebut melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Surya Djahisa mengatakan, pelantikan ini merupakan salah satu momentum untuk menguatkan tekad organisasi. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah kabupaten langkat pada butir ke empat yaitu diantaranya pening-

katkan kualitas kesehatan bagi masyarakat.

Sementara Ketua Pengwil PDGI Sumatera Utara drg. Indra Basar Siregar menyampaikan, pelantikan pengurus yang dilakukan

memiliki makna penting karena berkaitan dengan kinerja organisasi demi terwujudnya tujuan dan berharap agar para pengurus yang baru saja dilantik mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya

dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan mutu kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan umum dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat Indonesia. (JUL)

SELAMAT - Sekda Surya Djahisa memberikan ucapan selamat kepada para pengurus PDGI Cabang Kabupaten Langkat periode 2011-2014 usai pelantikan di Serambi Jentera Malay rumah dinas Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

Camat Tinjau Rehab Titi Paku KOTARIH - Titi Paku di Kecamatan Galang, kini dalam keadaan rusak. Hal ini akibat titi ini tak mampu lagi menampung arus lalu lintas kenderaan yang melintas di titi ini. Seperti yang terjadi, Selasa pekan lalu, arus lalu lintas macet di sana.

Panjang Titi Paku yang mencapai 70 meter tersebut, kini tak layak lagi dilalui kenderaan bermotor. Sehingga dikhatairkan, jika dipaksakan, maka titi ini bakal ambrol.

Kerusakan titi ini kabarnya sudah pernah dilaporkan kepada pihak terkait. Namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Bahkan ketika masa reses lalu, anggota DPRD Sergai sudah melihat langsung kondisi titi tersebut. Titi ini fungsinya sangat vital, karena menghubungkan ka-

bupaten Deliserdang dan Sergai. Titi Paku ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena salah satu akses pengeluaran hasil pertanian beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Silindah dan Kecamatan Kotarih. Masyarakat di sana berharap agar pemerintah segera memperbaiki9 titi tersebut.

Untuk mengatasi titi yang rusak itu, pemerintah setempat melakukan upaya pendekatan dengan pengguna sarana transportasi tersebut.

Bersama masyarakat setempat, PT Sri Rahayu Agung, PT Arya Pratama, CV WK mengadakan kerjasama merehabilitasi titi paku itu.

Camat Fitriadi bersama Sekcam Amran Nasution beberapa waktu lalu meninjau upaya yang dilakukan masyarakat dengan perusa-

haan itu. PT Arya Pratama, membantu dana Rp12 Juta dengan material papan dan besi. Begitu juga dari CV WK membantu papan.

Camat mengatakan, peme-

rintah kecamatan sangat berterima kasih atas kerjasama masyarakat dan perusahaan yang ada di daerah itu membenahi titi yang rusak tersebut. (SP)

REHAB TITI - Camat Fitriadi sedang meninjau perbaikan Titi Paku yang menuju dua Kabupaten Desa Lembah Sari Kotarih Baru. (KPK POS/SP)

E D I S I 191 12 - 18 MARET 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Pelayaran Singkil-Pulau Banyak Lumpuh SINGKIL - Badai disertai hujan lebat yang menghantam wilayah perairan Aceh Singkil, Selasa dan Rabu pekan lalu, membuat pelayaran dari Singkil menuju Pulau Banyak, dan sebaliknya lumpuh total. Bahkan amuk badai tidak hanya menghentikan aktivitas pelayaran, sejumlah fasilitas milik pemerintah dan publik seperti tower internet di Kantor Bupati Aceh Singkil, baliho milik Indosat, juga dilaporkan tumbang akibat diterpa angin kencang. "Kita masih hitung berapa kerugian akibat tumbangnya tower ini, yang pasti internet untuk sementara tidak bisa kita fungsikan," jelas Kabag Infokom Setdakab Aceh Singkil, H Khaldum BK SE, kepada KPK Pos, Kamis pekan lalu.

Dihubungi terpisah, Kepala Pelabuhan (Syahbandar) Pulau Banyak, Risman, membenarkan badai telah membuat aktivitas pelayaran di wilayah kerjanya menjadi terhenti.

"Sejak badai dua hari ini (Selasa-Rabu), tidak ada pemilik kapal yang nekat melakukan pelayaran. Kalau nekat juga, Surat Izin Berlayar (SIB) tidak akan kita keluarkan," tegas Risman.

Namun Risman mengakui, walau sudah dihimbau, sejumlah nelayan masih saja nekat melakukan aktivitas untuk mencari ikan.

"Benar, tapi umumnya masih sekitar sini, dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, kita juga sulit melarang mereka (nelayan) untuk cari makan," akunya.

Catatan wartawan, badai yang terjadi pekan ini, merupakan yang kedua kalinya dalam sebulan terakhir. Sebelumnya, atau tepat pertengahan Februari lalu, kawasan laut di daerah ini, juga didera badai yang nyaris sama kuatnya. Walau sejauh ini belum jatuh korban jiwa akibat bencana alam tersebut, namun setidaknya kerugian materi yang dialami warga khususnya nelayan setempat, ditaksir telah mencapai ratusan juta rupiah. (AZT)

GIZI BURUK - Salah seorang bocah yang menderita gizi buruk.

(KPK POS/IST)

Bocah Jalan Industri Menderita Gizi Buruk TANJUNG MORAWA - Kasus gizi buruk masih terus terjadi di Indonesia, terutama di daerah, seperti yang diderita Lia Irawan bocah berusia 10 tahun, warga Jalan Industri, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Lia Irawan merupakan anak pertama dari pasangan Osok Alias Ucok dan Juminem.

Bocah ini, walau sudah berusia 10 tahun, hanya memiliki bobot badan 8 kilogram. Hal ini jauh di atas berat badan normal, yakni 10 hingga 12 kilogram. Lia Irawan malang, kini hanya bisa terbaring lemah di ruang kenanga RSU Deli Serdang, akibat gizi buruk yang dideritanya sejak tiga tahun lalu.

Selain menderita gizi buruk, bocah tersebut sejak 21 Februari 2012 silam, mengalami sesak nafas dan batuk. Awalnya Lia mengalami sakit demam tinggi disertai kejang (steep). Karena tidak tertolong, Lia mengalami stroke, sehingga tubuhnya lambat laun mengecil, layaknya kurang gizi. Namun kini tulang rangka tubuhnya nampak kering, bahkan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Untuk bernapas saja, Lia Irawan harus menggunakan alat bantu.

Juminem Kepada KPK Pos menjelaskan, awalnya demam panas tinggi lalu stroke, terus dibawa ke Puskesmas, sekarang beratnya sembilan kilo, Lia belum sempat mengenyam pendidikan.

Sementara itu menurut Dokter Erizal Kaban (dokter jaga), dokter ahli anak mengdiaknosa, Lia terkena gejala marasmos ditambah paru dan gizi buruk. "Menurut pantauan kami, berat badan anak ini mulai ada perkembangan yang lebih baik," ujar sang dokter. (ARM)

PEMBUKAAN - Para peserta Raker KPK Pos 2012 foto bersama dengan Pimpinan Umum H Baharuddin dan staf setelah acara pembukaan Sabtu malam lalu. (KPK POS/IST)

RAKER KPK POS 2012: Bekerja Keras Tingkatkan Jaringan dan Oplah MEDAN - Rapat Kerja Koran KPK Pos Tahun 2012 yang dilaksanakan pada 3-5 Maret 2012 lalu di Wisma PHI Jalan Gatot Subroto Medan, berjalan sukses. Salah satu hasilnya adalah seluruh jajaran redaksi dan wartawan sepakat melakukan kerja keras untuk meningkatkan jaringan dan oplah KPK Pos. Acara diikuti wartawan KPK Pos dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Riau dan Aceh. Sementara wartawan dari Jambi dan Bengkulu tidak dapat hadir.

Pada pembukaan rapat kerja, Pimpinan Umum KPK Pos H Baharuddin mengajak seluruh wartawan dan jajaran redaksi untuk lebih meningkatkan kinerja. Menurutnya, sejak KPK Pos hadir pada 2008 silam, posisi oplah terus mengalami fluktuasi. ”Saya berharap seluruh wartawan KPK Pos lebih serius mengembangkan oplah di daerah masingmasing,”ucapnya.

Baharuddin juga menyebutkan, dari sisi brand atau nama, KPK Pos sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Hal itu dibuktikan, bahwa beritaberita yang disajikan KPK Pos dikonsumsi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari daerah hingga ke pusat. ”Keunggulan itu harusnya dapat kita maksimalkan dalam rangka pengembangan koran KPK Pos,” tegasnya.

Pimpinan Redaksi KPK Pos Syafaruddin Lubis mengatakan, oplah koran para wartawan di daerah belum maksimal, untuk itu perlu dilakukan peningkatan. Saat ini

kita memiliki pemahaman yang sama bahwa KPK Pos merupakan milik kita semua. Artinya maju mundurnya KPK Pos sangat tergantung dari usaha dan kerja keras kita semua. ”Sebagai pimpinan redaksi, saya sangat berharap kerjasama dari semua rekan-rekan wartawan untuk meningkatkan oplah koran kita,”ucapnya.

Syafaruddin juga menyampaikan, ke depan KPK Pos telah menyiapkan beberapa program, baik terkait peningkatan oplah maupun kualitas pemberitaan. Di antaranya, penetapan target oplah bagi seluruh wartawan dan kepala biro. ”Hingga Desember 2012 mendatang, oplah seluruh wartawan harus meningkat 100 persen,” tegasnya.

Komitmen kenaikan target oplah ini akan dilakukan evaluasi per triwulan. Bagi wartawan yang tidak mampu memenuhi akan ada penilaian, bahkan akan

SERIUS - Diantara para peserta Raker dari kiri ke kanan, Datuk Satia (Paluta), Yamobaso Giawa (Gunung Sitoli), Kartolin Tumangger (Subulussalam),Velix Zebua (Nias Utara), Serah Purba (Sergai), John Edi Saragih (Simalungun) dan Sahat Lumbantoruan (Taput) serius mendengarkan paparan dari Pimpinan KPK Pos. (KPK POS/IST) diterapkan sanksi tegas.

Ketentuan ini diterapkan sebagai bentuk keseriusan meningkatkan koran KPK Pos. ”Kebijakan itu seiring dengan pemberlakuan program rewad dan funishman.

Bagi wartawan berprestasi akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan sebaliknya, yang tidak mampu memenuhi

KEAKRABAN - Usai mengikuti Raker yang cukup padat, para peserta menyanyi bersama dalam acara keakraban dari dan untuk peserta. (KPK POS/IST)

target akan diberikan sanksi tegas,” terangnya.

Sebelumnya ketua panitia rapat kerja, Mei Leandha dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya raker untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh jajaran redaksi KPK Pos. Selama ini, kata Mei, terkesan wartawan hanya lepas rodi, akibatnya tidak muncul kreatifitas dan inovasi mengembangkan KPK Pos. ”Memang tidak semua lepas rodi, beberapa wartawan telah bekerja keras mengembangkan KPK Pos di daerahnya, seperti di Serdang Bedagai, Kepulauan Nias dan Riau,” ungkapnya.

Dibagian lain, seluruh wartawan yang hadir mengatakan sepakat dengan program dan kebijakan yang diambil redaksi KPK Pos. Bahkan mereka menegaskan target yang telah ditetapkan redaksi

dalam waktu tidak lama akan direalisasikan. ”Kami sangat sepakat dengan program dan kebijakan redaksi, sebab jika KPK Pos besar kami di daerah juga akan besar,”kata Abdurrahman Manik wartawan KPK Pos dari Serdang Bedagai.

Hal senada disampaikan Rizal Lubis dari Pekanbaru dan Yamobaso Giawa yang dikalangan temanteman akrab disapa Yagi dari Gunung Sitoli, Nias.

Keduanya mengaku sangat menyetujui kebijakan jajaran redaksi, bahkan mereka berjanji akan segera bekerja keras guna meningkat oplah KPK di daerah masingmasing. ”Kalau kami dibebankan kenaikan oplah 100 persen, tidak ada persoalan. Bahkan kami akan lebih giat bekerja guna meningkatkan oplah di atas 100 persen,”kata keduanya.

(TIM)

Bupati Labuhanbatu Buka Liga Pelajar Indonesia RANTAUPRAPAT Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar membuka secara resmi Liga Pelajar Indonesia (LPI) Tingkat Kabupaten Labuhanbatu di Stadio Bina Raga Rantauprapat, Kamis.

Liga Pelajar yang diikuti 43 tim kesebela-

san itu dirangkai dengan pelapasan Tim Poslab Junior untuk mengikuti Kompetisi Piala Suratin di Medan.

Tim Poslab Junior berhasil masuk ke babak selanjutnya setelah pada babak penyisihan di Group D berhasil mengalahkan Paluta dan Palas di Stadion Bina Raga masing-masing dengan skor 5-0 dan 6-1.

Bupati Tigor Panusunan Siregar dalam sambutannya mengatakan, melalui olah raga yang terus menerus kita giatkan, khususnya olah raga sepak bola, saya berharap makin ke depan kita harus mencetak prestasi yang membanggakan.

Oleh karena itu, Liga Pendidikan Indonesia ini benar-benar menjadi wahana untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik, tujuan untuk memperkuat karakter bangsa, tujuan untuk

meningkatkan perstuan dan persaudaraan dan tujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga sepak bola di Labuhanbatu.

Sementara itu Ketua KONI Labuhanbatu Zainul Arifin Hasibuan mengatakan, sepakbola di Labuhanbatu pernah mengalamai kejayaan di tahun 70-an. Pada masa itu, kata Zainul, kita memiliki pemainpemain yang berkualitas yang mengharumkan nama Labuhanbatu di tingkat Nasional maupun regional.

Tidak mengherankan, tambahnya, pada masa itu tim-tim kesebelasan dari Malaysia dan Singapura sering melakukan pertandingan persahabatan di Rantauprapat yang dilaksanakan di stadion Ika Bina yang merupakan satu-satunya stadion di daerah ini pada masa itu.

Saat ini, katanya,

kita telah memiliki stadion yang cukup megah dan merupakan salah satu stadion termegah di Sumatera Utara. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memiliki kesebelasan yang mampu mengangkat daerah ini di tingkat Sumatera Utara maupun nasional.

“Kita harus kembali-

kan kejayaan itu dengan melakukan berbagai pembinaan dan kompetisi yang rutin, seperti kegiatan Liga Pelajar Indonesia ini”, ungkapnya.

Hadir pada kesempatan itu antara lain Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Kapolres AKBP Hirbak Wahyu Setyawan SIK, Dan

Dim 0209 Letkol Inf Abdi Iman Sakti Zebua, Ketua TP PKK Hj Fitra Laila SpTHT, Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH, Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH dan para Kepala SKPD serta ribuan penonton yang memadati Stadion Bina Raga pada sore itu. (HAH)

KOMPETISI - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika menyalami satu pesatu pemain Poslab Junior yang akan berlaga pada babak penyisihan Kompetisi Piala Suratin di Medan. (KPK POS/HAH)