epaper edisi 214 kpkpos 27 agustus 2012

K O R A N

EDISI 214 / THN V

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

BURON KEJATI ACEH DITANGKAP DI MEDAN I KEINGINAN TERSANGKA SUKOTJO

27 AGUS - 2 SEPT 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

4

HAL

Bongkar Suap ke Perwira Polisi JAKARTA - Sukotjo S. Bambang, salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan alat ujian pembuatan surat izin mengemudi (SIM), menginginkan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya, Erick S. Paat, kemarin. “Satu keinginan dia (tersangka Sukotjo-red) yaitu semua yang terlibat harus bertanggung jawab,” kata Erick.

Menurut Erick, kliennya tak mempersoalkan siapa yang paling berhak memeriksa kasus korupsi di lingkungan Korps Lalu Lintas itu.

Baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polri sama saja.

Yang penting, kata dia, mereka betul-betul membongkar kasus itu hingga tuntas. Bukan hanya soal proses tender yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 miliar, tapi juga dugaan penyuapan sejumlah perwira polisi.

Erick berpendapat, hingga saat ini tim penyidik Badan Reserse Kriminal Polri hanya berkutat pada proyek pengadaan senilai Rp196 miliar, belum menyentuh perkara penyuapan. Sebab, kata dia, Sukotjo pernah berkisah memberikan suap kepada Inspektur Jenderal Djoko Susilo pada 2011.

Saat itu Djoko menjabat Kepala Kantor Korps Lalu Lintas.

Fulus senilai Rp2 miliar itu memang tidak langsung diberikan

Periksa Oknum Warga Bagan Luar DPRD Kota Harapkan Terobosan Gunungsitoli AY Nasution GUNUNG SITOLI - Kasus dugaan korupsi yang mendera sejumlah oknum pimpinan dan anggota DPRD Kota Gunungsitoli sebagaimana laporan LSM LP2KHN Kepulauan Nias kepada Kapolres Nias belum lama ini tentang dugaan mark-up harga tiket dengan cara di scan termasuk dugaan korupsi uang perjalanan dinas ke luar daerah di luar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp80 juta, akhirnya diusut Polres Nias.

Ketua Koordinator wilayah LSM LP2KHN, Herman Jaya Harefa usai meberikan keterangan kepada penyidik dibagian Tindak Pidana Korupi (Tipikor) Unit III Reskrim polres Nias, Rabu lalu, melalui Brigadir E.Sidauruk SE, mengatakan pemeriksaan <<< selanjutnya baca Hal. 2

MEDAN - Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang akrab disapa Bang AY diharapkan mampu memberikan terobosan dalam dunia pendidikan. Hal ini diungkapkan warga dalam silaturrahim AY Nasution dengan masyarakat Bagan Luar, Kabupaten Batu Bara, Jumat pekan lalu.

Daerah Bagan Luar yang berada di kawasan pantai Batu Bara seratus persen mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Untuk masuk ke daerah ini ha-

rus menggunakan sampan melewati laut. "Daerah kami ini cukup terpencil akan tetapi penduduknya sangat padat. Yang kami sayangkan tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk mendirikan sekolah di sini. Padahal kami sudah berkali-kali mengajukan baik itu ke Pemerintah Provinsi Sumut maupun Pemkab Batu Bara agar di sini didirikan sekolah. Tapi tidak ada tanggapan," ujar Ahmad Badri, tokoh masyarakat Bagan Luar, Kabupaten Batu Bara, dalam silaturrahim dengan AY Nasution.

Dikatakan Badri, setiap hari anak-anak di daerah tersebut harus menyeberang laut dengan menggunakan sampan apa adanya untuk pergi sekolah ke Kota Batu Bara. Hal itu menurutnya sangat membahayakan anak-anak sekolah apalagi kalau air laut sedang pasang.

"Dari dulu selalu seperti ini.

Setiap hari anak sekolah selalu naik perahu melewati air laut. Padahal di sini seharusnya sudah layak dibangun sekolah," jelas Badri dihadapan AY Nasution. <<< selanjutnya baca Hal. 2

BAGAN SIAPI-API - Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Annas Maamun gerah, setelah menerima laporan masyarakat Tanah Putih Tanjung Melawan tentang dugaan keterlibatan Penghulu Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit tanpa prosedural.

Hanya beberapa saat setelah membaca berkas laporan tersebut, Bupati melalui ponsel langsung melaporkan Penghulu Labuhan Papan ke Kapolres Rohil.

“Untuk tahap awal, saya atas nama Bupati yang melapor, tolong pak Kapolres Penghulu ini ditangkap dan dipenjarakan.

Data-data ada di tangan saya.

ANNAS MAAMUN Bupati Rokan Hilir Untuk selanjutnya Kabiro Hukum, dan Kepala Dinas Kehutanan, saya (Bupati-red) perintahkan menjumpai bapak ke <<< selanjutnya baca Hal. 2

Denny Indrayana Terancam Lima Tahun Penjara

JAKARTA - Pemerintah telah menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. Pada tahun depan, pemerintah bakal membelanjakan dana tak kurang dari Rp1.139 triliun atau 12,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dikutip dari Nota Keuangan RAPBN 2013, dari porsi belanja negara tersebut, program subsidi masih menjadi pengguna terbesar dengan jatah Rp316,1 triliun. Diikuti oleh belanja pegawai Rp241,1 triliun, belanja modal Rp193,8 triliun dan belanja barang Rp159,2 triliun.

Dari total anggaran tersebut, anggaran untuk belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp547,4 triliun atau 48,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Dana

NAIK SAMPAN - Letjen TNI (Purn) AY Nasution dan istri Hj. Hanum Siregar harus naik sampan untuk bisa sampai ke daerah terpencil di Desa Bagan Luar, Kabupaten Batu Bara. (KPK POS/IST)

Perempuan Indonesia Sedang Bermasalah JAKARTA - Perempuan Indonesia, mirip olahraga sepakbola, cabang yang paling banyak peminatnya namun dari segi prestasi dan citra makin terpuruk.

Data statistik 20 tahun lalu dan belum lagi diperbaharui, menunjukkan, persentase perempuan Indonesia 55%. Hal ini bisa ditafsirkan kalau penduduk Indonesia mencapai 240 juta orang maka kaum perempuannya sekitar 128 juta orang.

Dalam sejarah modern, perempuan Indonesia pun ikut memamerkan kecantikan, keindahan tubuh dan kepintaran mereka melalui kontes Putri atau Miss Indonesia, bahkan di ajang kelas dunia Miss Universe. Ajang ini secara perlahan menjadi forum bergengsi dimana perempuan mendapatkan penghormatan tersendiri.

Dan kaum laki-laki setuju saja dengan kegiatan tersebut.

Namun mari kita tanya, apa saja yang sudah diberikan para peserta kontes tersebut bagi kemajuan bangsa? Sejak

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Bupati Rohil Polisikan Penghulu Labuhan Papan

Lima Anggaran Kementerian Paling Tebal di 2013

<<< selanjutnya baca Hal. 2

kepada Gubernur Akademi Polisi (nonaktif) tersebut. Uang itu diserahkan melalui Brigadir Kepala Benita Pratiwi alias Tiwi, sekretaris pribadi Djoko. Beberapa pihak lainnya yang diduga menerima uang itu adalah Primer Koperasi Kepolisian Kops Lalu Lintas serta Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri. “Ada beberapa kali transaksi keuangan di antara keduanya,” kata dia. Baik Primer Koperasi maupun Inspektur Pengawasan Polisi sudah membantah tudingan tersebut.

Kasus yang ditangani Polri dan KPK ini sedikitnya telah menjerat enam orang. Mereka adalah Sukotjo S. Bambang, Djoko Susilo, Teddy Rusmawan, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi

Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri, di era Menteri Tenaga Kerja Sudomo, persentase perempuan Indonesia yang ikut dalam program itu, dari waktu ke waktu terus mendominasi.

Sejalan dengan itu pula, ketika terjadi

kisruh dalam ketenaga kerjaaan Indonesia di luar negeri, persoalan yang paling banyak muncul datangnya dari kaum perempuan pula. Bukan untuk memusuhi gender perempuan, namun di tengah

Angelina Sondakh, Miranda Gultom,Wa Ode dan Hartati Murdaya. (KPK POS/IST)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya masih mempelajari laporan pengacara senior OC Kaligis terhadap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana terkait pernyataannya bahwa advokat pembela koruptor adalah koruptor.

"Ya setiap laporan kami akan tindaklanjuti, kini masih dipelajari penyidik. Mungkin minggu depan pihak pelapor akan dimintai keterangannya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto di Kantor Polda Metro Jaya, Jumat.

Menurut Rikwanto, pelapor (Kaligis) juga telah menyertakan beberapa bukti berupa print out twitter. "Sementara

DENNY INDRAYANA terlapor (Denny) disangkakan pasal 310, 311, 315 KUHP jo pasal 22 dan 23 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan anca<<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

INTIMIDASI TERHADAP KPK INFORMASI bahwa polisi melakukan penyadapan terhadap para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, jika benar, sungguh memprihatinkan.

Penyadapan itu tak bisa dibenarkan secara hukum. Apalagi jika penyadapan merupakan buntut dari konflik polisi vs KPK dalam penanganan kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Soal penyadapan oleh polisi itu dimuat di majalah Tempo edisi 13-19 Agustus 2012. Dalam laporan utama berjudul "Mengapa Polisi Bertahan", perwira di kepolisian mengakui bahwa koleganya telah menggelar sejumlah operasi setelah KPK mengusut kasus simulator ujian SIM. Salah satu hasil penyadapan adalah, kepolisian kini

telah mengetahui siapa di antara keempat pemimpin KPK yang paling bersemangat membongkar kasus dugaan korupsi dalam proyek bernilai Rp196,87 miliar tersebut.

Kasus simulator ujian SIM memanas setelah KPK, yang menggeledah kantor Korps Lalu Lintas akhir bulan lalu, tak bisa membawa barang bukti karena dihalang-halangi kepolisian. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka. Selain Djoko, KPK menetapkan tersangka lain, yakni wakil Djoko, Brigjen Pol Didik Purnomo; Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang; dan Presiden Direktur PT Cipta Mandiri Metalindo <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

BUPATI ROHIL POLISIKAN PENGHULU LABUHAN PAPAN .........dari hal 1 Polres. Untuk bapak Kapolres ketahui, di lokasi ada dua unit alat berat eskapator sedang beroperasi," ujar Bupati dalam percakapan dengan Kapolres Rohil.

Dalam perbincangan dengan KPK Pos, bupati Rohil H Annas Maamun menegaskan, Penghulu yang terlibat alih fungsi hutan, tanpa prosedur segera ditindak tegas. Hal ini ditegaskan bupati saat ditemui KPK Pos disela-sela pemberian zakat kepada puluhan anak yatim di depan Gedung Kantor Bupati Rohil, Sabtu pekan lalu.

"Saya (Bupati-red) tidak akan mentolerir prilaku penghulu dan camat yang terlibat alih fungsi hutan.

Tindakan tegas ini dilakukan supaya ada efek jera terhadap penghulu dan camat. Laporan awal, saya sudah laporkan Penghulu Labuhan Papan ke Polres Rokan Hilir agar penghulu tersebut ditangkap, dan dipenjarakan, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Bupati Menurut Bupati sudah enam Penghulu, dan dua Camat yang dijebloskan kepenjara gara-gara terlibat dalam pengalihan hutan negara, yang tidak prosedural. Masih kata Bupati, untuk mendapatkan lahan, para cukong tanah tidak segan-segan mengeluarkan biaya ganti rugi Rp10 juta hingga Rp20 juta, per hektar.

"Padahal, dalam setiap kesempatan sudah saya ingatkan, agar penghulu, dan camat tidak melibatkan diri dalam pengalihan fungsi hutan negara, dengan menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKKPT) atau sejenisnya, atas tanah yang masih satutusnya hutan negara," ujar Bupati.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos, beluma ini, menyebutkan, kawasan hutan negara yang dialih fungsikan tanpa prosedural, yakni daerah Suak Pauh, Suak Nibung, Madal dan Tanjung Pemutus Kepenghuluan Labuhan Papan. Luas lahan yang dialihfungsikan tanpa prosedur disinyalir sekitar seribu hektar.

SKKPT yang diterbitkan Penghulu Labuhan Papan atas hutan negara tersebut disinyalir mencapai ratusan SKKPT. Disebut-sebut pemilik lahan yang diperoleh dengan diganti rugi itu, inisal TS dkk, pengusaha asal Medan Sumaterra Utara.

Diinformasikan, lahan yang diganti rugi, TS dkk diperoleh dari salah seorang warga inisial Hend, warga Tanah Putih. "TS membayar ganti rugi per satu pancang, atau 2 hektar diinformasikan sebesar Rp20 juta, termasuk biaya administrasi," sebut sumber Penghulu Labuhan Papan Ahmad Saidi saat dikonfimasi KPK Pos melalui ponselnya belum lama ini, membantah menerbitkan SKKPT kepada TS dkk. Ahmad Saidi tidak menafik kedatangan TS bersama Hend, ke rumahnya yang dibicarakan TS dengan Hend sebatas bermitra untuk membuka kebun sawit, ujar Ahmad Saidi.

(PUR)

DENNY INDRAYANA TERANCAM LIMA TAHUN PENJARA .............dari hal 1 man hukuman lima tahun ke atas," tandas dia.

Sebelumnya, OC Kaligis melaporkan Denny Indrayana ke SPK Polda Metro Jaya terkait sangkaan penghinaan dan kejahatan melalui ITE. "Kami telah menerima laporan dari pelapor OC Kaligis ke SPK Polda Metro pada Kamis (23/8) pukul 15.00 WIB. Di situ disebutkan kalau terlapornya atas nama Denny Indrayana," ungkap Kombes Rikwanto.

Kejadian berawal saat terlapor (Denny) membuat pernyataan melalui media jejaring sosial twitter bahwa 'Advokat koruptor adalah koruptor, yang membela membabi buta, tanpa malu menerima bayaran uang hasil korupsi, sama saja seperti koruptor'.

Atas pernyaan Denny itu menimbulkan reaksi dan protes keras dari para advokat. Mereka menilai Denny tidak memahami hukum dan profesi advokat. Atas dasar itulah Kaligis menilai pernyataan Denny sebagai penghinaan terhadap profesi advokat. Karena itu, dia melaporkan Denny ke Polda Metro Jaya sebagaimana laporannya nomor LP/2919/VIII/2012/PMJ/Dit Reskrimum. (IC/BBS)

INTIMIDASI TERHADAP KPK ..................................................................dari hal 1 Abadi, Budi Susanto.

Sebagai aparat penegak hukum, polisi memang dibekali kewenangan menyadap seperti halnya KPK. Undang-undang memberikan kewenangan tersebut sekaligus mengatur tata caranya.

Menurut undang-undang, antara lain Undang-Undang Narkotika, UU Terorisme, dan UU Perdagangan Orang, polisi bisa melakukan penyadapan dengan seizin ketua pengadilan negeri. Waktu penyadapan pun dibatasi dan tak bisa digunakan untuk semua kasus kejahatan. Penyadapan oleh polisi hanya boleh dilakukan untuk kasuskasus yang berkaitan dengan narkotik, terorisme, dan perdagangan manusia. Pertimbangannya tentulah karena kasus itu bukan perkara kriminal biasa sehingga perlu cara khusus untuk menyelidikinya, salah satunya dengan penyadapan.

Jelas pemimpin KPK tidak termasuk obyek yang boleh disadap, kecuali mereka terkait dengan kasus kejahatan khusus itu. Maka, jika benar polisi menyadap KPK karena investigasi terhadap kasus korupsi simulator ujian SIM, bisa dipastikan bahwa maksud penyadapan bukanlah demi penegakan hukum, melainkan untuk mengintimidasi pimpinan KPK. Apalagi bila benar bahwa polisi tidak hanya menyadap, tapi juga menguntit dan mencari-cari masa lalu pimpinan KPK untuk dicari-cari kesalahannya.

Jika saja kepolisian taat pada undang-undang, penyadapan tak sah seperti itu semestinya tak perlu mereka lakukan. Kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas adalah kasus yang mestinya menjadi wewenang KPK. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal 50 ditegaskan bahwa KPK lebih berwenang menangani kasus korupsi yang juga sedang disidik kepolisian atau kejaksaan.

Dengan kewenangan itu, pimpinan KPK tak perlu takut atau mundur.

Kasus korupsi ini adalah kasus besar. Adanya upaya menutupi kasus ini dengan berbagai intimidasi justru menimbulkan dugaan bahwa mereka yang terlibat dan nilai uang yang dikorupsi dalam kasus ini jauh lebih besar dari dugaan semula. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

PERIKSA OKNUM DPRD KOTA GUNUNGSITOLI dirinya di Polres Nias terkait laporannya pada, Rabu (25/ 7) lalu, sesuai dengan surat laporan nomor : 01/ LP2KHN-Nias/VII/2012, terkait pemalsuan data dan mark-up harga tiket dengan cara di scan serta dugaan perjalanan dinas ke luar daerah di luar ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp80 juta.

Dalam pemeriksaan tersebut diajukan sepuluh pertanyaan oleh penyidik sebagaimana yang telah diserahkan sebelumnya. Herman juga mengharapkan kepada pihak Polres Nias, untuk segera memeriksa ke sepuluh oknum anggota DPRD yang telah dilaporkannya, karena telah terbukti melakukan pelanggaran hukum ujarnya.

Disamping dugaan pemalsuan data tiket, LSM LP2KHN juga melaporkan dugaan perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli yang dilakukan diluar ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian negara atas beban biaya yang dikeluarkan oleh anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2012.

Menurutnya, kala itu, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli telah mengeluarkan surat yang memberitahukan bahwa se-

suai hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD tanggal 4 Juli 2012, monitoring APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2012 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 21 Juli 2012. Namun setelah keputusan Bamus keluar, sejumlah anggota DPRD Kota Gunungsitoli malah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan membebankan biaya pada anggaran daerah yang bersumber dari APBD Kota Gunungsitoli TA 2012, sehingga bertolak belakang atau tidak sesuai dengan keputusan Bamus.

Hal itu dibuktikan sesuai telaah anggota DPRD Kota Gunungsitoli Tolona Lindung Gea, Nove Iman Gulo, Arosokhi Harefa dan Alfons M.Telaumbanua kepada pimpinan DPRD pada tanggal 17 Juli 2012, terkait program legislasi pada agenda masa sidang II tentang pembahasan beberapa Ranperda yang salah satunya Ranperda retribusi izin usaha perikanan, tetapi diketahui bahwa anggota DPRD tersebut tidak termasuk kedalam anggota badan legislasi (Baleg).

Selain itu, keempat angxgota DPRD lainnya yang bernama H.Ridwan Saleh Zega, Temani Halawa, Agustinus Lase dan John Kristian Ziliwu, menurut Herman

juga telah melakukan perjalanan dinas diluar ketentuan yang telah di jadwalkan Bamus, serta melakukan konsultasi/koordinasi terkait permasalahan dalam tubuh Fraksi Pelopor Kebangsaan ke DPR-RI tidak tepat sasaran, karena seharusnya yang menangani masalah tersebut adalah bagian otonomi daerah Departemen Dalam Negeri.

Herman juga menambahkan bahwa kegiatan kedelapan anggota DPRD tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) dari pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli, Armansyah Harefa.

Di mana Armansyah mendapat kewenangan untuk menandatangani SPT dari pimpinan DPRD Hadirat Gea yang juga mendapat pelimpahan kewenangan dari Ketua DPRD, Sowa’a Laoli. Sehingga kegiatan ke delapan anggota DPRD tersebut diduga kuat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan no 16 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD serta tata tertib DPRD Kota Gunungsitoli Nomor : 01/2010, sehingga menimbulkan kerugian negara Menurutnya, meskipun nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini kecil tetapi tujuan kita ada-

LIMA ANGGARAN KEMENTERIAN PALING TEBAL DI 2013 .......................................dari hal 1 tersebut akan dihabiskan oleh 86 KL. Sementara anggaran belanja diluar K/L mencapai Rp591,6 triliun atau 51,9 persen dari belanja pemerintah pusat. Berikut adalah 5 dari 86 kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi belanja terbesar pada tahun 2013.

1), Kementerian Agama: Rp41,73 triliun. Pada APBN 2012: Rp39,37 triliun. Perubahan: naik 6 persen. Kendati muncul kasus korupsi pengadaan Al Quran, pemerintah memberikan porsi anggaran cukup besar bagi Kementerian Agama dengan kenaikan 6 persen.

Dana tersebut dialokasikan untuk mengusung visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.

2). Kepolisian Negara Republik Indonesia: Rp43,4 triliun. Pada APBN 2012: Rp41,89 triliun. Perubahan:

Naik 3,6 persen. Sebagai garda terdepan dalam upaya penegakan hukum di tanah air, pemerintah memberikan dukungan anggaran cukup besar bagi Kepolisian Negara RI. Tak kurang dari Rp41,89 triliun dikucurkan bagi lembaga ini.

3). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp66 triliun. APBN 2012: Rp74,97 triliun. Perubahan: turun 14 persen. Dengan dana yang tergolong besar tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membidik target antara lain pembangunan minimal satu sekolah dasar luar biasa (SDLB) sebesar 82,4 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, pendirian perguruan tinggi baru sebanyak 5 buah.

4). Kementerian Pekerjaan Umum: Rp69,14 triliun.

APBN 2012: Rp74,97 triliun.

Perubahan: turun 7,77 persen.

Sebagai lembaga yang mendapat perhatian besar peme-

rintah, kementerian pekerjaan umum menjadi pemain utama dalam pemba-ngunan infratruktur di tanah air. Tak tanggung, dana belanja sebesar Rp69,14 triliun dikucurkan pada kementerian ini.

5). Kementerian Pertahanan: Rp77,27 triliun. APBN 2012: Rp72,93 triliun. Perubahan: naik 5,95 persen. Inilah kementerian yang mendapatkan porsi belanja paling besar pada tahun depan. Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi belanja Rp77,27 triliun atau naik hampir 6 persen dibandingkan anggaran tahun lalu.

Dari dana tersebut, Kementerian Pertahan berharap adanya penambahan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) TNI produk dalam negeri dan pinak industri pertahanan sebesar 30 persen.

Serta tercapainya persentase penambahan material Alutsista strategis TNK AL sebesar 12 persen. (BBS)

......................................................dari hal 1

lah bagaimana merubah moralitas oknum anggota dewan sebagai wakil rakyat kembali ke jalan yang benar kata Herman.

BONGKAR SUAP KE PERWIRA POLISI ............dari hal 1 Susanto, pejabat pembuat komitmen Brigadir Jenderal Didik Poernomo, dan Bendahara Korps Lalu Lintas, Komisaris Legimo. Sebagian dari mereka ditahan di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, dan di tahanan Bareskrim.

Polisi mengaku sudah mempersilakan KPK memeriksa para tersangka yang ditahan. “Kami persilakan KPK untuk memeriksa semua tersangka yang kami tahan.

Tinggal koordinasi saja,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Anang Iskandar, kemarin.

Sedangkan KPK, kata Johan Budi SP, juru bicara lembaga anti-rasuah itu, membenarkan adanya koordinasi tersebut. Namun, Johan tidak mengetahui detail pertemuannya. “Saya tidak tahu karena saya tidak melihat pertemuan mereka,” kata Johan. Soal pemeriksaan terhadap tersangka Djoko Susilo, KPK belum menjadwalkannya. (BBS)

WARGA BAGAN LUAR HARAPKAN TEROBOSAN AY NASUTION ..........................dari hal 1 Untuk itu, lanjut Badri, mereka berharap agar Cagubsu AY Nasution mampu memberikan terobosan di dunia pendidikan jika terpilih menjadi Gubernur nanti. Mereka berharap kepada jenderal bintang tiga ini agar mau membangun sekolah di daerah mereka.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Kelurahan Bagan Luar, Khudori. Dia mengatakan daerah mereka memang sudah seharusnya dibangun sekolah minimal SD. Hal itu untuk memudahkan anak-anak mendapatkan pendidikan di daerah terpencil di Kabupaten Batu Bara tersebut. "Di sini ada 500 kepala keluarga lebih. Anak-anak yang bersekolah di sini berjumlah ratusan. Sudah seharusnya di sini dibangun sekolah. Kita sangat berharap kepada pemimpin Sumut di masa depan mampu membangun sekolah di sini," tuturnya.

Menyikapi masalah yang dihadapi warga Bagan Luar, AY Nasution menyatakan keprihatinan. "Sudah selayaknya di sini dibangun sekolah. Kan penduduknya sangat ramai. Pendidikan itu seharusnya bisa dirasakan seluruh masyarakat," bebernya.

Mantan Pangkostrad ini juga mengungkapkan rasa syukurnya bisa sampai ke derah tersebut setelah menaiki perahu kurang lebih setengah jam. "Inilah memang tujuan saya langsung turun ke masyarakat sampai ke daerah terpencil sekali pun. Supaya tahu apa kemauan dan keluhan masyarakat. Saya sangat bersyukur bisa sampai di sini," ujarnya. (FR)

KPK DIMINTA USUT DUGAAN KORUPSI DI NIAS UTARA banyaknya persoalan yang ditimbulkan perempuan, patut untuk saling mengingatkan, bahwa dalam 20 tahun terakhir ini, perhatian dan perlakuan yang lebih baik oleh negara terhadap perempuan Indonesia meningkat secara tajam.

Perempuan telah dilindungi oleh UU Anti Porno Aksi dan Pornografi.

Tuntutan aktivis perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender, agar perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum lakilaki, dipenuhi. DPR-RI dan pemerintah yang didominasi kaum pria, meloloskan UU yang mengatur agar 30% keanggotaan di DPR harus dialokasikan bagi perempuan.

Bahwasanya kaum perempuan sendiri hingga sekarang tidak atau belum mampu memenuhi apa yang dituntut oleh aktivis persamaan gender tersebut, lain lagi cerita dan persoalannya. Dalam sistem pemerintahan, sejak rezim Presiden Soeharto, kepentingan perempuan, juga secara khusus diurus tersendiri. Seorang Menteri khusus diangkat untuk menangani dunia perempuan Indonesia.

Dengan adanya kementerian yang mengurus persoalan perempuan, setidaknya memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia sudah cukup menghargai dan memberikan perhatian yang besar bagi kaum perempuan. Namun yang cukup disayangkan adalah komunitas perempuan Indonesia sendiri belum bisa memberi kontribusi yang

setimpal terhadap apa yang sudah diperoleh mereka dari bangsa.

Lihat saja peran perempuan Indonesia di forum Olimpiade London 2012 yang baru berakhir tiga pekan lalu. Tak satupun perempuan Indonesia yang membuat prestasi. Bandingkan dengan perempuan dari Yamaica, negara yang penduduknya tidak sampai sejuta orang.

Di dunia atletik, atlit dari negara di Samudera Atlantik ini, tidak hanya anggota kontingen laki-lakinya yang bangga mengalahkan negara besar seperti Amerika Serikat. Tetapi pelari perempuannya juga.

Sudah tidak punya prestasi, sederet perempuan yang berprofesi non-alit, dalam satu tahun terakhir ini, menciderai nama baik perempuan Indonesia. Perbuatan perempuan Indonesia yang dimaksud justru ikut memperburuk citra perempuan Indonesia secara keseluruhan. Perempuanperempuan itu mungkin tidak menyadari dampak dari apa yang mereka lakukan.

Dan yang sangat disesalkan perempuan Indonesia yang bermasalah itu membuat masalah dengan cara mencuri dan mengkorupsi uang milik rakyat Indonesia. Sehingga tudingan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya perempuan itu adalah mahluk mata duitan, semakin memperoleh pembenaran.

Sebut saja Angelina Sondakh,

Ketua DPRD kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli ketika dihubungi melalui ponselnya, Kamis, sedang tidak aktif. (YAGI)

Miranda Gultom, Wa Ode dan Hartati Murdaya. Keempat perempuan ini menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi) atas tuduhan, mereka melakukan tindak pidana korupsi.

Tindakan mereka merugikan negara dalam kisaran bermiliarmiliar rupiah.

Walaupun jumlahnya hanya empat orang dan keempatnya tidak otomatis mewakili lebih dari seratus juta perempuan di Indonesia, tetapi tindakan mereka patut menjadi sorotan dan pembelajaran. Sebab keempatnya bisa dibilang mewakili elit perempuan Indonesia.

Angelina merupakan pemegang gelar Putri Indonesia 2001, yang lahir di Adeleide, Australia Selatan, ketika ayahnya Lucky Sondakh mendapat tugas belajar dari Universitas Sam Ratulangi, Manado. Saat Angelina menjadi Putri Indonesia, ayahnya masih menjabat Rektor Universitas Sam Ratulangi.

Nama Sam Ratulangi sendiri diambil dari seorang intelektual Indonesia yang lahir bersama Proklamator Bung Karno. Kalau Angelina sadar sebagai perempuan yang berasal dari keluarga terhormat, tidak sepatutnya ia membuat perbuatan yang tidak terhormat.

Miranda Gultom dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia serta eks Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebagai pengajar, di lembaga pendidikan yang cukup

........................dari hal 1

terhormat, sepatutnya Miranda mengajarkan hal-hal yang bisa diteladani oleh generasi muda.

Selaku profesional yang mendapatkan gaji honorarium lebih dari Rp100 juta per bulan di Bank Indonesia, sepatutnya Miranda tidak tergoda melakukan 'penyogokan' kepada para anggota DPR agar bisa menjadi Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

Wa Ode, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang dituduh melakukan rekayasa dalam penentuan anggaran sebuah proyek atau daerah. Belum satu periode, prilakunya sudah begitu.

Bagaimana kalau dia berada di DPR selama dua periode atau 10 tahun?

Lantas Hartati Murdaya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang dituduh menyogok Bupati Buol dengan uang sebesar Rp3 miliar.

Apa yang bisa diteladani oleh perempuan dan bangsa Indonesia dari tindakannya itu? Dengan terbongkarnya kasus Hartati, bisa muncul spekulasi, boleh jadi Hartati menjadi pengusaha sukses karena keberhasilannya menyogok para pejabat yang memiliki otoritas.

Angelina, Miranda, Wa Ode dan Hartati, sungguh kalian berempat memang perempuan Indonesia yang terlalu! Bagi perempuan Indonesia yang belum terkontaminasi, tolong jangan tiru prilaku keempat sahabat kalian ini. (IC/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

RAPBN 2013 Tak Berpihak kepada Rakyat Miskin JAKARTA - Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai bahwa RAPBN 2013 tidak berpihak kepada rakyat miskin, melainkan lebih mementingkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini terlihat dari ketimpangan kebijakan anggaran RAPBN 2013 bahwa anggaran untuk 31 juta penduduk miskin hanya Rp75,3 triliun. Sedangkan pemerintah menganggarkan belanja pegawai untuk 4,7 juta PNS mencapai Rp241,1 triliun.

"Jumlah untuk anggaran kemiskinan tiga kali lebih rendah dari belanja pegawai.

Artinya RAPBN 2013 tidak berpihak kepada rakyat miskin tapi lebih ditujukan kepada para PNS," ujar Uchok

dalam siaran persnya, Jumat (24/8).

Menurutnya para PNS tidak layak mendapatkan kenaikan gaji, pasalnya kinerja yang ada di kementerian atau lembaga masih belum layak. Dengan kenaikan itu, ia menilai akan membuat mereka malas. Terlebih lagi mereka sudah mendapatkan gaji ke 13 dan kenaikan gaji sekitar 7 persen untuk tahun ini.

Selain itu Uchok juga menyayangkan dengan pembukaan besar-besaran rekrutmen PNS setiap tahunnya. Hal itu akan semakin beratnya anggaran yang bersifat rutin.

"Pemerintah sebaiknya menghentikan rekrutmen PNS karena pembangunan semakin terbatas akibat beratnya anggaran," tambahnya. (INC)

Ahmad Yani : Pemimpin Harus Satu Kata dan Perbuatan JAKARTA â&#x20AC;&#x201C; Berkaitan dengan HUT Proklamasi RI ke67, Politikus PPP Ahmad Yani mengajak para pemimpin untuk melakukan perbuatan nyata dan menghindari janji-janji untuk sekadar pencitraan.

Demikian dikatakan Ahmad Yani melalui keterangan persnya, belum lama ini. Yani menilai, janji kemerdekaan yang selama ini diperdebatkan baru bisa terwujud jika pemimpinnya satu kata dengan perbuatan.

"Bukan pemimpin yang selalu meratap, pemimpin yang hadir secara nyata di tengah-tengah rakyat, bukan yang hadir dengan pencitraan, yang selalu merespon kenyataan dengan alibi-alibi tertentu dan menyalahkan orang lain atau mengkabinghitamkan orang lain," jelas Yani.

Anggota Komisi III DPR ini juga mengkritik pemimpin yang hanya pandai berpidato. "Pemimpin yang ber-

tanggung jawab atas seluruh tumpah darah dan rakyat Indonesia, pemimpin tidak hanya pandai pidato, tapi pemimpin yang mampu menyeselaikan seluruh problema kebangsaan," terangnya.

Yani mengatakan, kemerdekaan dalam politik, ekonomi dan berkepribadian dalam budaya adalah pintu emas melindungi tumpah darah Indoenesia. "Pertanyaanya apakah setelah 67 tahun kita merdeka, janji-janji kemerdekaan itu semakin dekat untuk terwujud atau semakin jauh berlari ke belakang? Menurut saya semakin jauh berlari ke belakang," ucapnya. (INC)

Baju â&#x20AC;&#x2DC;Kejujuranâ&#x20AC;&#x2122; Buat Presiden SBY DENPASAR - Diminati semua lapisan warga Bali baik politikus, agamawan hingga kelompok adat, akhirnya baju kejujuran dengan desain motif poleng (kotak-kotak hitam putih) khas Bali dengan ciri khas yakni kantong terbalik ke bawah akhirnya di produksi secara massal.

Penggagas baju kejururan yakni Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta mengaku baju kejujuran sebagai simbol kejujuran dengan ciri khas kantongnya semua dibuat terbalik ini, kini kebanjiran permintaan.

"Baju kejujuran luar biasa responnya. Banyak sekali permintaannya. Awalnya kami hanya memproduksi terbatas saja. Tapi karena respon baik, kami akan memproduksinya secara massal," ujar Made Mudarta, di Denpasar, baru-baru ini.

Menurut Mudarta, respon luar biasa ini sangat positif untuk gerakan moral dalam rangka mengembalikan kejujuran setiap orang untuk bertindak tidak merugikan sesama. "Korupsi misalnya.

Itu terjadi karena tidak jujur.

Dengan spirit yang terpancar dari baju kejujuran kami berharap tak ada lagi praktik korup," kata Mudarta.

Mudarta mengatakan, dalam waktu dekat akan segera mengirimkan baju kejujuran tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudho-

yono agar kejujuran lebih menggema ke seluruh nusantara. Dia mengatakan, tidak bermaksud menyindir PresidenSBY dengan baju kejujuran yang hendak ia kirim tersebut.

"Pak SBY itu kan orangnya jujur. Beliau simbol kejujuran. Jadi, sebagai eksekutif, beliau harus menjadi simbol kejujuran," jelasnya.

Mudarta juga menyatakan akan mengirimkan baju kejujuran itu kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tidak hanya itu, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua KPK, Ketua Komisi Yudisial, Kapolri dan lembaga lainnya juga akan kami berikan. "Ketua Umum kami (Partai Demokrat, Anas Urbaningrum) juga akan kami kirimi. Lembaga lain seperti Ketua KPK, Ketua Komisi Yudisial, Kapolri dan lainnya juga akan kami berikan. Beberapa hari ke depan akan kami atur waktu pengirimannya," papar Mudarta.

Di buatnya baju kejujuran yang di gagasnya sendiri itu, sebagai bentuk komitmen dirinya maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2013 untuk tidak berbuat korup dan lebih peduli terhadap kepentingan masyarakat.

"Semoga saja kejujuran menjadi semangat dalam membangun negeri ini," harapnya. (INC)

NASIONAL

JK: Golkar dan Nasdem Satu Jiwa, Tapi Beda Merek JAKARTA - Pengamat politik dari The Indonesia Institute, Hanta Yudha AR tidak sepaham dengan pendapat mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) sama dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem).

"Saya juga kurang sependapat dengan Pak JK. Betul, cukup banyak pengurus atau kader NasDem dulu berasal dari Partai Golkar. Tapi secara identitas ideologi normatifnya, NasDem lebih dekat dengan Partai Demokrat ketimbang Golkar," kata Yudha wartawan di Jakarta, Jumat (24/8).

Sejak awal kalau dicermati, lanjut dia, NasDem sebenarnya ingin menyasar basis atau ceruk pemilih Partai Demokrat ketimbang Golkar. "Dari hal bersifat teknis saja, pilihan warna dominan dan nama partai saja sangat terlihat NasDem ingin menyasar ceruk pemilih Demokrat, bukan Gol-

H.M. JUSUF KALLA kar," tambahnya.

Selain itu, menurut dia, kalau dilihat dari spektrum ideologi, NasDem juga lebih beririsan dengan Partai Demokrat. Namun yang beririsan langsung dengan Golkar itu sebenarnya Hanura. Sedangkan Partai Gerindra lebih kepada PDI Perjuangan.

"Jadi, NasDem memang bisa menjadi salah satu ancaman bagi Golkar. Terutama, migrasi kader-kader potensial dan figur berpengaruhnya. Tentu tokohtokoh tersebut memiliki

jaringan dan basis-basis pendukung, nah untuk konteks itu bisa jadi sedikit menggerus basis suara Golkar, tapi menurut saya itu tidak signifikan. Variabel degradasi dukungan terhadap Demokrat, jauh lebih signifikan bagi prospek NasDem, begitu juga sebaliknya," ujar Yudha.

Dia menuturkan, kalau secara historis, justru NasDem memang cikal bakalnya kekalahan Surya Paloh di Munas Partai Golkar 2009. Jadi NasDem juga sebenarnya 'Partai Genea-

logi' Golkar seperti halnya Gerindra dan Hanura. "Cuma yang disasar menurut saya bukan basis pendukung Golkar, kalau kader-kader potensial Golkar yang bermigrasi iya," jelasnya kembali.

Yudha menilai kalau terkait semangat berkarya semua partai sama. "Statement JK itu, mungkin diarahkan kepada tokoh atau figur-figur utama di NasDem punya haluan politik yang hampir sama dengan Golkar.

Yang jelas, dengan tiga variabel tadi, menurut saya NasDem lebih dekat kepada Demokrat ketimbang Golkar.

Cuma figur atau tokoh utama NasDem banyak dari Golkar dulunya, itu yang mungkin dimaksudkan JK sama saja," kata Yudha.

Sebelumnya, Jusuf Kalla saat menggelar open house di kediamannya Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan bahwa semangat Partai Golkar dan Partai NasDem adalah sama. "Merek boleh beda tapi jiwanya sama," kata JK. Pada kesempatan itu Mantan wakil Presiden RI ini memastikan jika ia tidak

akan berpindah dari Partai Golkar, ke partai politik lain. Ia juga membantah pernyataan bahwa adanya pinangan dari Partai Nasdem.

Sejumlah tokoh politik hadir dalam acara open house tersebut, mulai dari menteri dan tokoh-tokoh politik, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamzah, Menteri Kesehatan Nafsyah Mboi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Yang unik hadir juga Ketua Umum Partai Nasional Partai Demokrat, Surya Paloh dalam acara silahturahmi. Diketahui nama JK diisukan akan dilamar oleh Partai Nasdem untuk maju dalam Pilpres 2014.

Selain itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga dikabarkan akan menghadiri acara silaturrahmi ini.

Acara inipun tengah berlangsung. Warga dan undangan diperbolehkan hadir dan menikmati suguhan ala Makassar. (INC/MH)

Inilah Alasan Pemerintah Usulkan Pilkada Serentak JAKARTA - Rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada H6 bulan dan atau H+6 bulan pada tahun 2014 terus digodok konsepnya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rencana tersebut terus digodok dengan harapan dapat menghemat keuangan negara untuk pesta demokrasi lima tahunan di daerah.

"Kita sudah punya pelatihannya, rencana mulai sidang dibuka akan kita bicarakan lagi dan kita akan coba menawarkan konsep yang kita susun itu sehingga dua kali putaran baru bisa disatukan," ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai memimpin apel pagi dan halal bihalal di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Diungkapkan dia, setidaknya ada tiga alasan kenapa pemerintah mengusulkan penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara serentak. Pertama, kata Gamawan, pemerin-

tah pada tahun 2014 fokus pada penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dengan dilaksanakannya Pilkada secara serentak, dimajukan dan atau dimundurkan 6 bulan, diharapkan kerja pemerintah lebih fokus.

"Terlalu ribet karena DPR harus dipilih, presiden harus dipilih dan bersifat nasional memakan energi dan biaya yang besar.

Sekarang saja ditahun 2013 kalau tidak salah sudah 8 triliun dianggarkan, apalagi nanti dianggarkan didaerah. Bisa terjadi bisa inflasi di tahun itu dari segi ekonomi tidak sehat," ujar Gamawan.

Kedua alasan efisiensi kerja, karena dengan dilaksanakannya Pilkada dan Pemilu Nasional di tahun yang sama akan dapat menghemat keuangan negara. Di samping tentunya kerja-kerja penyelenggara Pemilu.

"Ketiga, kok Pemilu terus. Itu belum selesai ada lagi Pemilu di tahun yang sama. Makanya itu alasan kita untuk membuat dua kali. Saya yakin bisa kita terapkan, cuma pengaturan

GAMAWAN FAUZI Mendari saja dan sudah harus ada kesepakatan dengan DPR," kata Gamawan.

Manjemen Buruk Gamawan juga membantah bahwa pihaknya mempunyai manajemen buruk terkait usulan atau

gagasan pengunduran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada 43 kabupaten/kota dan propinsi pada tahun 2014.

Ia mengungkapkan, gagasan yang disampaikan merupakan inisiatif

Kemendagri agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2014 lebih fokus pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Gagasan awalnya mencakup apakah pelaksanaan Pemilukada 43 daerah dimajukan atau dimundurkan. Setelah dibahas lebih lanjut, Kemendagri kemudian menyampaikan agar pelaksanaannya dimundurkan. "Ini yang dilontarkan ide itu kepada DPR. Bukan manajemen buruk, ini sebuah ide yang kita tawarkan bagaimana mau dimajukan atau dimundurkan," kata Gamawan.

Gamawan mencontohkan bagaimana ide awal berkaitan pengunduran tersebut. Misalnya kepala daerah yang habis masa jabatannya pada bulan Februari, apakah bisa dimajukan ke Desember tanpa mengganggu dan merugikan masyarakat. Kemudian misalnya kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Oktober bisa apa tidak dimundurkan ke Januari.(INC/MH)

Hasil Survei Prabowo Capres Favorit 2014 JAKARTA - Sejumlah hasil lembaga survei menunjukkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden terfavorit.

Ditanya soal hasil survei tersebut, mantan Danjen Kopassus ini menanggapinya dengan santai.

"Masih lama. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun," kata Prabowo sambil tertawa saat di kediaman Megawati Sukarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Prabowo mengaku dirinya belum membahas mengenai pencapresan. Dia juga enggan membicarakan soal pencapresan dengan partai politik lain. "Masih lama, masih lama," katanya.

Survei terbaru dirilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga survei itu menempatkan Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh politik terpopuler. Popularitasnya mencapai 94,4 persen mengalahkan sejumlah tokoh besar lainnya.

Posisi berikutnya ditempati Jusuf Kalla dengan tingkat popularitas 90,3 persen. Wiranto 75,7 persen.

Prabowo 74,3 persen.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meraih 68,4 persen.

Ani Yudhoyono 66,7 persen. Hatta Rajasa 52,9 persen. Anas Urbaningrum 53 persen. Hidayat Nur Wahid 43,7 persen. Mahfud MD 29,3 persen. Dahlan Iskan 22,1 persen.

Meski begitu, dalam survei tersebut, rupaya Megawati tak diinginkan masyarakat menjadi calon

presiden. Justru Prabowo Subianto dinilai sebagai calon presiden terfavorit. Prabowo mendapat dukungan 14,5 persen dari total 1.480 responden. Megawati 14,4 persen.

Jusuf Kalla 11,1 persen. Aburizal Bakrie 8,9 persen.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengatakan, Prabowo Subianto sudah

memenuhi standar ideologis dan negarawan untuk menjadi calon presiden 2014.

"Selama di tentara juga sudah ada pengabdian beliau memimpin tentara, lalu mengibarkan bendera di Mount Everest. Jadi harus dilihat dari sisi positifnya," kata Edhy.

Selain itu, hasil dari lembagalembaga survei juga menunjukkan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu layak menjadi capres. Bahkan dalam berbagai survei, lanjut Edhy, nama Prabowo selalu tinggi.

"Kami merasa apa yang diperjuangkan Pak Prabowo sudah cukup, sehingga bisa jadi capres. Rekam jejak beliau juga sudah cukup, dan hasil dari lembaga-lembaga survei juga menunjukkan bahwa beliau layak," ungkapnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat menyatakan, Gerindra sudah dipastikan mengusung Prabowo sebagai capres 2014.

Walau sudah dipastikan bahwa Prabowo adalah capres dari Gerindra, namun partai belum mendeklarasikan secara resmi. "Kalau deklarasi bisa kapan saja, bisa waktu dekat, atau pun dekat-dekat Pemilu," kata Martin. (VNC/MH)

11

KPK POS E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

Legenda Laga Kambing Dengan Colt Diesel PERBAUNGAN - Agung Pujianto (16) pelajar kelas 1 SLTA, warga Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan tewas ditempat. Sementara temannya Yudiaga Putra (18) pelajar kelas III SLTA, warga yang sama, mengalami luka di pelipis mata dan kini dirawat di RSU Melati. Kecelakaan yang menelan korban jiwa ini akibat sepeda motor BK 2960 NS laga kambing dengan truk Colt Diesel yang melarikan diri, Selasa, sekira pukul 10.00 Wib Menurut keterangan Yudiaga Putra di RSU Melati ruang kelas II C Perbaungan, awalnya mereka baru pulang dari kota Perbaungan membeli kaset VCD. Kebetulan Yudiaga yang membawa sepeda motor. Lalu di perjalanan pulang tepatnya di Jalinsum Medan - Tebing Tinggi, Lingk V Kelurahan Tualang dekat pemakaman muslim, Kecamatan Perbaungan, Sergai di depan ada kenderaan mobil pribadi dan tiba - tiba ada truk Colt Diesel dari arah Tebing Tinggi menuju Medan memotong mobil itu. "Sementara kami dalam keadaan kencang, lalu sepeda motor tidak dapat lagi direm dan tabrakan laga kambing tidak terelakan lagi," ujar Yudiaga.

"Setelah itu, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi lanjutnya dan tiba - tiba sudah ada di RS ini dan teman saya tidak tahu

LAKA LANTAS - Yudiaga Putra korban lakalantas saat dirawat di RSU Melati Perbaungan. (KPK POS/ARM) bagaimana keadaanya, tidak berselang lama pihak Lantas Sergai tiba di lokasi kejadian," papar Yudi sambil mengeluh sakit di kepalanya.

Kasat Lantas AKP Hasan Basri melalui Aiptu Herman ditanya tentang laka lantas yang terjadi, membenarkan bahwa telah terjadi laka lantas di jalinsum Medan - Tebing Tinggi. Satu orang meninggal ditempat dan yang satu dirawat di RSU Melati Perbaungan. Sementara Colt Diesel melarikan diri. (ARM)

Tangkap Pelaku SKT Palsu TANJUNG BALAI - Polres Tanjung Balai di bawah kepemimpinan AKBP Drs Edward P Sirait supaya dapat kiranya melakukan penindakan serta penyilidikan serius terhadap oknum warga bernama Tuah yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap para supir truk yang melintasi Jalan Gudang Garam (Bangun Baru) Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Dugaan pemerasan itu dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Batas Tanah yang tertera pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593/10/ SKT/KTN/2012 atas nama Amiruddin S penduduk Jalan Kutilang II, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang terdaftar pada kantor Kelurahan Kapias Pulau Buaya Nomor 593 tertanggal 1 Februari 2012 diduga telah dipalsukannya.

Dengan SKT palsu ini, dia dengan leluasa melakukan dugaan pemerasan dengan mengatasnakan uang debu terhadap seluruh mobil truk yang melintasi Jalan Patin/Jalan Bangun Baru/Jalan Gudang Garam dengan tarif yang berpariasi antara Rp3.000 sampai dengan Rp10.000 per truknya, bahkan bisa juga lebih.

Dengan kejadian ini ada pengemudi truk yang membayar tanpa banyak pertanyaan. Ada juga pengemudi truk yang menanyakan atas dasar apa meminta uang debu. Mendengar pertanyaan seperti ini langsung saja Tuah pemungut menunjukkan satu berkas Surat Ketarangan Tanah yang mengatakan bahwa seluruh badan jalan yang mereka lintasi adalah kepunyaan Amiruddin S. Sementara pada Surat Keterangan Pengakuan Batas Tanah tersebut tertera

tanda tangan Alm Awaluddin Simangunsong orang tua Tofik Simangunsong yang telah meninggal dunia sekitar lebih kurang 4 tahun yang lalu. Sehingga dengan kejadian ini Tofik Simangunsong langsung saja mengadukan permasalahan pemalsuan tanda tangan orang tuanya yang diduga dilakukan oleh Tuah.

Tofik Simangunsong telah mengadukan permasalahan ini kepihak Polres Tanjung Balai tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan orang tuanya, karena beliau sangat dirugikan dengan munculnya SKT aspal atas nama Amiruddin S, yang mengklaim seluruh badan jalan yang ada di depan lokasi tanah orang tuanya menjadi milik Amiruddin S. Sementara pada surat tanah orang tua Tofik Simangunsong mengatakan bahwasanya di depan lokasi tanah beliau adalah merupakan jalan umum yang telah dilegelisir Camat Teluk Nibung. Namun setelah muncul SKT aspal tadinya semua badan jalan yang selama ini dipergunakan warga masyarakat selama bertahun-tahun telah ditiadakan oleh Amiruddin S, berdasarkan SKT asli tapi palsu (aspal).

Dengan kejadian ini diminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai supaya dapat kiranya membatalkan demi hukum serta meninjau kembali ke absahan SKT aspal yang mereka keluarkan beberapa bulan yang lalu.

Karena di dalam SKT tersebut diduga banyak sekali berbagai macam pemalsuan tanda tanda tangan pihak-pihak tertentu demi untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnakan uang debu tanpa memperdulikan kepentingan warga masyarakat umum para pengguna badan jalan. (HER)

Maling Spesialis Rumah Gasak Sepeda Motor SEI RAMPAH - Maling spesialis rumah beraksi di Dusun 5, Desa Gempolah, Kecamatan Sei Bamban, Sergai. Kali ini yang menjadi korbannya Bervina Br Lumbanraja (34)yang kehilangan satu unit sepeda motor Honda Supra 125 BK 3093 SH yang terparkir di ruang tamu rumahnya, bersama dompet yang berisikan SIM, KTP, uang Rp100 ribu dan SNTK sepeda motor tersebut, belum lama ini.

Usai membuat laporan di Mapolres Sergai, Bervina mengaku baru menyadari kalau rumahnya di masuki maling sekitar pukul 02:30 Wib saat ingin ke kamar mandi dan melihat kalau sepeda motornya sudah tidak berada di tempat dan pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbu-

ka.

“Malingnya masuk dari jendela dan keluar dari pintu depan. Kejadian itu sekitar pukul 24:30 Wib. Padahal kami yang tinggal bertiga di rumah baru saja tidur hingga kami bisa tidak sadarkan diri saat maling itu masuk ke rumah,” ungkap Bervina yang mengaku baru kali ini di kampungnya terjadi pencurian dari dalam rumah.

Kasubag Humas Polres Sergai AKP ZN Siregar membenarkan laporan korban Bervina yang kehilangan sepeda motor dari dalam rumah. “Laporannya sudah diterima dan sudah dimintai keterangan di Sat Reskrim Polres Sergai,” ungkap Regar. (ARM)

KEMALINGAN - Bervina Br Lumbanraja saat dimintai keterangannya. (KPK POS/ARM)

SUMUT

Manejer PTPN 4 Adolina Tantang Petani SERGAI - Hasil perundingan antara pihak Kebun PTPN 4 Adolina, Perbaungan dengan Kelompok Petani Kerambah Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, terkait matinya ribuan ikan siap panen di dalam kerambah akibat limbah dari pabrik kelapa sawit (PKS) Adolina, yang dimediasi oleh Polres Sergai ternyata mengalami jalan buntu, Selasa lalu, di aula Kamtibmas Polres Sergai.

Manejer PTPN 4 Kebun Adolina, Ir.Eka Priari MA didampingi Humas Kebun Adolina Zuliadi SH dalam perundingan tersebut terlihat arogan dan sangat dingin serta menganggap sepele, menanggapi apa yang diajukan perwakilan petani melalui Suryono, terkait ganti rugi yang dilakukan pihak perkebunan kepada sebagian petani.

“Kalau petani keramba tidak mau menerima usulan kami dengan tambahan uang Rp5 juta, silahkan saja mau kemana dibawa masalah ini kami siap saja, apakah kejalur hukum,” ungkap Eka dengan pongahnya.

Sedangkan Humas Adolina, Zuliadi menimpali kepongahan manejernya dengan mengatakan; ”kalau ganti rugi itu kalian terima, kan masalahnya sudah beres dan tak perlu sampai berlarut-larut begini”.

Suryono selaku perwakilan petani dalam kesempatan itu mengungkapkan, kenapa pihak Kebun (Manejer-red) ketika kejadian, sekalipun sudah kami beritahu tapi tidak mau turun ke lapangan. "Bahkan ditunggu anggota DPRD Sergai pun di lokasi, tapi tak

AROGAN - Manejer PTPN 4 Kebun Adolina, Ir. Eka (pakai kacamata sebelah kanan) dan Humas Kebun Adolina Zuliadi.(KPK POS/ARM) mau datang. Sementara Kades Kota Pari Supriadi yang dihubungi melalui ponselnya tidak aktif,”ungkap Suryono.

Menanggapi kata-kata Zuliadi secara spontan Suryono mengatakan, modal kami perkeramba mencapai Rp75 juta, ikan-ikan itu bukan ikan kecil tapi sudah siap dipanen, kalau uang Rp5 juta yang saudara bayarkan kepada kami, itu merupakan 'penghinaan' kepada kami petani kecil.

"Sementara dari Polres Sergai turun ke lokasi dan mengambil foto-fotonya karena mereka yang mengambil bukti di lapangan, jadi ini bukan rekayasa.

Kami mengerti bahwa, ganti rugi ini jelas tidak menguntungkan kami, tapi setidaknya, pakailah nurani dengan modal yang sudah kami keluarkan dan jangan asal “ngecopros” aja,” tegas Suryono.

Menghadapi ke uletan petani, akhirnya Manejer Kebun Adolina, Ir. Eka dihadapan Kabag Ops Kompol Binsar Aritonang mengatakan, masalah ini kami akan membuat laporan kepada pimpinan perusahaan. "Kami juga beranggapan belum tentu matinya ikan-ikan itu karena limbah PKS Kebun," elak Eka yang tidak mau tau

dengan bukti-bukti yang diperlihatkan Polres Sergai.

Ferry Haryanto, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat yang sejak awal mengikuti kasus ini, melalui selular, Selasa, mengatakan, ada bukti tentang pembayaran ganti rugi dari pihak Kebun Adolina (sekalipun belum cukup) kepada sebagian masyarakat, melalui Kades Kota Pari Supriadi. "Kalau masalah ini ditarik ke belakang, untuk apa buru-buru pihak Kebun melakukan ganti rugi?, apa uang itu milik “Manejer Kebun” pribadi ?," tegas Ferry.

Selain itu, kejadian kebocoran limbah PKS Adolina bukan hanya tahun 2012 saja, tapi sejak tahun 2009 hingga sekarang tetap terjadi. "Artinya setiap tahun pasti ada kejadian masalah limbah, maunya “oknum manejer” jangan buang badan," ujar Ferry kesal.

Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SiK MH ketika dikonfirmasi beberapa wartawan usai musyawarah tersebut, ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, silahkan saja mereka musyawarah tentang ganti rugi, tapi masalah hukum pelanggaran Undang-undang jika terbukti akan kita teruskan,” ujar Kapolres.(ARM)

Bandar Sabu Nyambi Tukang Potong Ayam PERBAUNGAN - Zulfan Matondang alias Cunti (34) tergolong bandar sabu yang lihai. Untuk menutupi aksinya, bapak dua anak ini nyambi sebagai tukang potong ayam, alhasil Cunti ditangkap ditempat kerjanya, Minggu pekan lalu.

Ditangkapnya warga Jalan Teratai, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Sergai, berawal dari ditangkapnya Roby Arwis (17) warga Jalan Nangka, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan.

Roby ditangkap saat akan mengantar satu paket sabu milik Cunti kepada pemesan menunggu di Jalan Nangka.

Sebelum mengantar sabu tersebut Roby keburu ditangkap polisi.

Saat menjalani pemeriksaan Roby 'nyanyi' kalau dirinya hanya sebagai kurir sabu dengan gaji Rp20 ribu untuk mengantarkan sabu milik Cunti kepada pemesan di Jalan Nangka.

Dari pengakuan Roby, Kasat Narkoba AKP Hendra bersama anggotanya langsung turun ke lokasi untuk menangkap Cunti yang lagi jualan di pajak baru Perbaungan.

Awalnya Cunti mengelak dirinya dituding sebagai bandar sabu. Namun setelah petugas mempertemukan dengan Roby, akhirnya Cunti terdiam.

Bahkan polisi kembali menemukan barang bukti berupa 23 paket sabu yang dibungkus bersama uang hasil jualan ayamnya dililit dipinggang.

Di kantor polisi Cunti ngaku dirinya sudah 1 tahun menjadi bandar sabu, sementara sabu dijualnya dibeli dari warga Jalan Perjuangan Medan.

“Setiap ada yang beli aku nyuruh Roby mengantar sabu itu sementara aku jual ayam potong,” kilah Cunti.

Cunti ngaku, dirinya yang menyuruh Roby untuk mengantar sabu satu paket kepada pembeli. "Sebelum diantar Roby sudah ketangkap,” terang Cunti.

Sementara Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH membenarkan penangkapan tersebut. ”Bandar sabu tertangkap atas pengembangan dari tersangka yang mengaku,” terang Kapolres.

(ARM)

Cabuli Bocah SD, Bembeng Dihajar Warga BINTANG BAYU - Bambang Alias Bembeng (22) warga Dusun 3, Desa Bintang Bayu, Kecamatan Bintang Bayu, Sergai, tega mencabuli tetangganya sendiri sebut saja Bunga (7) pelajar kelas 2 SD Negeri di Bintang Bayu. Warga yang kesal sempat menghakimi pelaku dan kemudian diserahkan ke Mapolsek Kotari, Selasa, sekitar pukul 21:00 Wib. Orang tua korban Lia (30) didampingi suaminya Adi (35) melanjutkan laporan di Sat Reskrim Polres Sergai, Rabu. Orang tua korban menuturkan, bermula saat ibu Bunga sedang mencuci pakaian di rumah. Sedangkan suaminya bekerja di perkebunan.

Saat itu, tersangka Bembeng datang ke rumah mereka, karena Bembeng sudah dianggap seperti keluarga.

Entah mengapa, saat hendak pulang, Bunga ingin ikut bersama tersangka.

Bembeng minta izin kepada ibu Bunga. Namun orang tua Bunga sebelumnya tak mengizinkan anaknya ikut bersama Bembeng. Karena Bunga terus mendesak, dan Bembeng sudah dianggap seperti keluarga Bunga pun dizinkan orang tuanya pergi bersama tersangka.

"Sekitar setengah jam Bunga bersama Bembeng. Namun, begitu pulang melihat kondisi Bunga sudah berubah. Korban mengaku merasa sakit di bagian vaginanya," ujar sang ibu di Mapolsek.

Mendengar keluhan anak pertama dari dua bersaudara ini, Lia langsung menghubungi suaminya. Bersama suaminya Bunga pun mengaku kalau kemaluannya dipegang dan dicabuli Bembeng.

Orang tua Bunga yang langsung naik pitam, mendatangi Bembeng di rumahnya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut pun ikut menghakimi Bembeng yang sebelumnya tidak mengakui perbuatannya.

Namun setelah mendapat pukulan warga, Bembeng mengakui per-

buatannya.

“Silap aku, minta maaf aku bang,” ungkap Karsono (54) tak lain keluarga korban mengikuti ucapan Bembeng yang telah dihajar warga.

Bersama kepala Desa, dan Kadus Bembeng di boyong ke Mapolsek Kotarih.

Kasat Reskrim Polres Sergai AKP

Denny Boy Panggabean kepada media membenarkan laporan pencabulan tersebut. “ Tersangkanya masih di Polsek Kotari sebentar lagi kita jemput. Jika terbukti, tersangka dijerat UU perlindungan anak,” ungkap Denny. Saat ini tersangka sudah berada di Satreskrim Polres Sergai. (ARM)

KORBAN - Kasat Reskrim Polres Sergai AKP. Denny Boy Pangabean saat mengintrogasi korban. (KPK POS/ ARM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

SUMUT

PUNCAK ARUS BALIK LEBARAN ARUS balik Lebaran mencapai puncaknya Sabtu dan Minggu malam, setelah sepekan lebih lamanya merayakan Idul Fitri 1433 H bersama sanak keluarga di kampung halaman.

Kedaan ini terlihat di Terminal Pinang Baris dan Amplas serta di Stasiun Kereta Api. Begitu juga di terminal-terminal dadakan

yang ada di Kota Medan.

Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Darwin Purba mengakui, arus balik penumpang umum ramai pada hari Sabtu dan Minggu (25-26/ 8), karena warga tersebut ada yang berangkat ke luar kota Medan, yakni ke Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, dan Lampung.

JUMLAH kecelakaan lalu lintas (laka lantas) selama Lebaran tahun 2012 ini meningkat. 'Operasi Ketupat' yang dilancar Polda Sumut beserta seluruh jajaran Polres se wilayah Provinsi Sumatera Utara, ternyata belum mampu menekan angka laka lantas.

Penyebab utama meningkatnya laka lantas di jalan raya adalah, masih ditemukannya pengemudi, baik supir roda empat maupun lebih dan pengendera sepeda motor yang tidak disiplin berlalu lintas.

Pantauan KPK Pos, masih acap ditemukan pengendera sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan raya. Bahkan di antaranya banyak yang berboncengan sampai tiga orang bahkan lebih dan melanggar lalu lintas lainnya, seperti dengan tidak menggunakan helm.

Menurut catatan, sampai hari ke11 'Operasi Ketupat Toba 2012' di wilayah Sumut, tercatat 57 orang tewas dan 262 orang mengalami luka berat dan ringan. Jumlah ini sudah termasuk kasus kecelakaan maut angkot KPUM 63 yang menabrak tiang dan trafo listrik di persimpangan Jalan S Parman/ Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (22/8). Dalam kecelakaan ini dua orang tewas dan dua lai9nnya luka berat.

Pada hari yang sama, (Rabu, 22/ 8) juga terjadi kecelakaan lalin. Bus S Pribumi terjun ke jurang di tikungan PDAM Tirtanadi kawasan Sibolangit. Sebanyak 21 penumpangnya luka-luka.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengakui, selain jumlah korban tewas akibat laka lantas yang terus meningkat, jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Sumut juga terus mengalami peningkatan.

"Data yang terhimpun dari Dit Lantas Polda Sumut, angka pelanggaran lalu lintas mencapai 7.867 kasus. Umumnya pelanggaran ini didominasi pengendara sepeda motor. Pelanggaran itu seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari dan kelengkapan surat-surat," ujarnya.

Dari jumlah pelanggaran lalu lintas tersebut, sebanyak 5.163 pelanggar dilakukan tindak langsung (tilang), sementara 2.704 pelanggar lainnya hanya diberi teguran oleh petugas.

"Kami masih terus melakukan imbauan dan penyuluhan, khususnya para pemudik yang akan melintas di Jalinsum (Jalur Lintas

Selain itu, juga ada tujuan ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan beberapa daerah lainya di Pulau Jawa tersebut.

"Sebagian penumpang yang balik itu adalah warga perantauan dan penduduk Pulau Jawa yang mudik Lebaran ke kampung halamannya di Sumut," katanya.

Sumatera) agar lebih mematuhi rambu-rambu yang ada. Apalagi ini masih suasana arus balik, karena aktivitas lalu lintas pasti masih tinggi," ungkapnya.

Diutarakan Heru, pihaknya sudah melakukan imbauan atau penyuluhan sebanyak 1.183 kali, patroli roda dua 1.884 kali, dan patroli roda empat 1.472 kali.

"Untuk personel penjagaan dilaksanakan 1.268 kali dan pengawalan sebanyak 123 kali," ucapnya.

Menurut Heru, pihaknya terus mengimbau agar para pemudik tetap menggunakan sarana trans-

Darwin menambahkan, pihaknya terus memantau perkembangan arus balik penumpang umum, angkutan mobil bus, mobil penumpang umum AKDP dan AKAP yang ada di daerah tersebut.

"Petugas Dinas Perhubungan terus siaga di sejumlah titik rawan longsor dan kecelakaan di kabupaten/kota di Suma-

portasi umum atau kendaraan pribadi roda empat untuk angkutan mudik maupun sebaliknya.

Pihak petugas 'Operasi Ketupat Toba 2012' tak jemu-jemunya menghimbau para pengemudi dan pengguna jalan raya agar mematuhi peraturan lalin dan memperhatikan rambu-rambu yang ada. Di saat kenderaan ramai, sekecil apapun kelengahan akan berakibat vatal. Karenanya, pengemudi diminta untuk lebih waspada dan jangan saling mendahului. Sabar, Tertib dan Waspada adalah kunci keselamatan di jalan raya. (TIM)

Mayoritas PPengendara engendara Motor DARI 191 kasus kecelakaan lalu lintas, 12 kasus terjadi di wilayah hukum Polres Deli Serdang dan 11 kasus di wilayah hukum Polres Langkat dengan korban jiwa masing-masing 5 orang.

Kasat Lantas Polres Deli Serdang AKP Sri Pinem SH mengatakan, Rabu lalu, korban tewas dalam kecelakaan itu mayoritas pengendara sepeda motor. Selain korban tewas, pihaknya juga mencatat korban luka mencapai 25 orang.

“Kecelakaan lalu lintas ini didominasi para pengendara roda dua. Terjadinya lakalantas disebabkan tidak tertibnya para pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu-lintas. Sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu-lintas yang ditemukan selama Operasi Ketupat Toba hingga tanggal 20 Agustus adalah tidak memakai helm dan tidak menyalakan lampu di siang hari,” kata Sri. Terpisah, Kasat Lantas Polres Langkat AKP Makmur Sitorus juga mengatakan, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 5 orang di wilayah hukumnya itu terjadi di kawasan Tanjung Pura dan Stabat.

"Selain korban jiwa, pada pelaksanaan Operasi Ketupat Toba sampai, Rabu (22/8), Polres Langkat mecatatat 5 orang tewas, 7 luka berat, dan 11 luka ringan," kata Makmur.

Menurut Makmur, kecelakaan yang terjadi itu akibat tingginya volume kenderaan, kurangnya kewaspadaan para supir (pengemudi) dan kurangnya kesadaran dari para sopir untuk mematuhi

peraturan lalu lintas yang berlaku.

“Rata-rata kecelakaan itu terjadi akibat dari kurangnya kewaspadaan dari para pengemudi, kurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan lalu lintas.

Jadi, masih banyak yang tidak mamakai helm, main serobot sembarangan dan tidak memperkirakan kenderaan yang datang dari arah depan atau dari arah yang berlawanan,” ujarnya.

Selain itu, Sitorus juga menegaskan, rata-rata yang mengalami kecelakaan itu adalah dari jenis kenderaan roda dua (sepeda motor).

Karena itu, Sitorus berharap dan mengimbau para pengemudi agar tetap berhati-hati. (TIM)

tera Utara," katanya.

Data dari Dinas Perhubungan Sumut, angkutan Lebaran 2012 disiapkan sebanyak 3.927 moda angkutan bus sebagai sarana transportasi bagi warga yang akan mudik dan kembali dari Lebaran.

Moda angkutan jalan yang dipersiapkan tersebut, yakni Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

antara lain sebanyak 1.121 mobil bus dengan 29.146 kursi, serta 1.712 mobil penumpang umum dengan 20.544 kursi.

Selain itu, angkutan Kota Antar-Provinsi (AKAP) sebanyak 1.094 armada dengan jumlah 21.880 kursi yang disediakan perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di Sumut. (TIM)

HUMANIS, SIGAP DAN TEGAS PERSONEL 'Operasi Ketupat Toba 2012' berusaha melakukan yang terbaik, walau di sana-sini masih banyak yang menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan raya.

Soalnya, diantara oknum personel, masih ada yang arogan dalam melakukan pengamanan. Namun, jumlah oknum 'nakal' itu lebih sedikit di antara mereka yang berbuat baik dan simpatik.

Peristiwa ini ditemukan KPK Pos saat melakukan pemantaun suasana lalu lintas saat Lebaran tiba. Seperti ketika petugas berjaga-jaga di Jalan Pandu simpang Jalan Sutomo Medan. Tak sedikit kenderaan pribadi (roda empat dan dua) menyalip dari Jalan Asia ke Jalan Pandu. Padahal ini jelas melanggar lalu lintas. Petugas dengan simpatik memberikan peringatan, karena hal itu telah melanggar lalin.

Perosnel di lapangan terkesan mematuhi himbauan Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Winsu Amat Sastro. Orang nomor satu di

Poldasu itu sebelumnya menghimbau agar personel lebih menonjolkan sikap humanis, sigap dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat Lebaran.

“Seluruh personel yang terlibat hendaknya bersikap humanis, namun juga harus tegas terhadap pelanggaran,” itu himbauan Kapolda Sumut saat gelar personel 'Operasi Ketupat Toba 2012' di Lapangan Merdeka Medan, se[ekan sebelum Lebaran.

Kapoldasu juga meminta kepada seluruh personel yang terlibat agar memaksimalkan fungsi pelayanan tersebut, dan menjalin kerja sama yang harmonis dengan seluruh instansi terkait.

Dalam 'Operasi Ketupat Toba 2012' Poldasu mengerahkan 3.388 personel. Personel sebanyak ini dikerahkan untuk mengamankan transportasi masyarakat dalam mudik dan balik Lebaran.

Jumlah tersebut didukung kekuatan bantuan operasional sebanyak 1.268 orang yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (440 orang), pramuka (220 orang), Dinas Perhubungan (550 orang), dan Dinas Kesehatan (58 orang). Lain lagi dengan kekuatan cadangan yang “on call” atau dapat dikerahkan sewaktu-waktu yang terdiri dari TNI (satu kompi), petuga pemadam kebakaran (260 personel), dan Dinas Binamarga (130 personel).

Untuk memudahkan pelayanan, didirikan 108 pos pengamanan dan 12 pos pelayanan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/ kota di Sumut. Operasi Ketupat Toba tersebut digelar selama 16 hari terhitung mulai H-9 sampai H+6 yakni digelar mulai 11-26 Agustus ini.

Operasi Ketupat digelar setiap tahun.

Sasarannya, terminal bus, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan.

Sedang untuk pengamanan orang, yakni mengamankan masyarakat yang merayakan Idul Fitri dan warga masyarakat yang berbelanja untuk keperluan Lebaran maupun wisata. Semua ini dilakukan agar masyarakat yang berlebaran dapat merasa aman dan nyaman. (TIM)

Puluhan Sniper Disiagakan UNTUK lebih memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Polres Labuhanbatu telah menyiagakan 20 orang Sniper yang ditempatkan di empat titik rawan kejahatan di wilayah Jalinsum serta diperintahkan untuk tembak ditempat bagi pelaku Curas (pencurian dengan kekerasan-Red).

Hal ini ditegaskan Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIK didampingi Kasubbag Humas AKP MT Aritonang, usai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2012 di Mapolres setempat.

Kapolres juga menjelaskan, dari 20 orang sniper itu disiagakan di wilayah Jalinsum Aek Kanopan, Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jalinsum Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, serta Jalinsum Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tidak hanya di Labuhanbatu, di Serdangbedagai (Sergai) sniper juga disiagakan. “Ya, 15 sniper dari Brimob juga ditempatkan di beberapa titik yang dianggap rawan kejahatan,” Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman.

Apa yang diungkapkan Kapolres Labuhanbatu dan Sergai ini bertentangan dengan

pernyataan pihak Poldasu yang diterima. Humas Poldasu Kombes Pol Raden Heru Prakoso, metegaskan pihaknya tidak ada menurunkan sniper atau penembak jitu. “Gak ada sniper yang diturunkan, hanya saja ada personel bersenjata laras pendek maupun laras panjang gabungan dari satuan Brigadir Mobile (Brimob) atau Sabhara Poldasu,” ujarnya.

Dikatakan Heru, dalam operasional penugasan, semua personel Polisi akan memakai pakaian seragam lengkap. “Jadi tidak ada yang pakaian preman.

Semua bertugas memakai seragam pakaian dinas,” tegasnya.

Senada dengan Heru, Wali Kota Medan Rahudman Harahap pun telah mengimbau camat dan jajaran di bawahnya untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Kita harus mampu mengantisipasi sekecil apapun hal-hal yang dapat memicu maupun mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Untuk itu saya mengajak kita semua saling bersinergi sehingga kondisi Kota Medan yang sekarang ini sudah cukup aman dan kondusif dapat menjadi lebih baik lagi,” kata Rahudman Harahap.

Deteksi Intelijen

Di sisi lain, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) memang menambah personel untuk meningkatkan kewaspadaan di Sumut. Direktur Intelkam Poldasu Kombes Pol Mohammad Abdul Khadir mengatakan, pihaknya harus bekerja secara makasimal.

Abdul Khadir menerangkan, sebagai mata dan telinga pimpinan, pihaknya dituntut bekerja maksimal agar mampu melakukan deteksi dini dan mampu menganalisis adanya gejala kemungkinan yang mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya dalam

menyambut hari raya Idul Fitri mendatang. “Kami harus mampu melakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang ada.

Apalagi ini sudah mau Idul Fitri,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Mantan Direktur Intelkam Polda Aceh itu mengatakan, daerah Sumut yang multietnis dan golongan mempunyai ciri khas khusus dan sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kinerja intelijen untuk dapat menembus titik pendeteksian secara dini dalam menciptakan Kambtibmas.

“Karena itulah kinerja intelijen perlu ditingkatkan dan perlu adanya penambahan personel,” sebutnya. (TIM)

KPK POS

14

E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

ANEKA

SUMUT

SUASANA LEBARAN DI BERBAGAI DAERAH

Bahagia dan Gembira di Hari Fitri 0SERGAI - Suasana Hari Raya Idul Fitri 1433 H diberbagai daerah berlangsung khitmad dan meriah.

Silaturahmi dan saling memaafkan terlihat disetiap sudut kota, kampung dan tempat-tempat ibadah.

Kaum muslim merayakan hari nan fitri dengan penuh keceriaan serta melakukan silaturahmi dengan sesama warga.

JUBELARIS - Manager Kebun Silau Dunia, Ir.Husairi MM menyerahkan piagam penghargaan masa kerja (jubelaris) kepada Amran Manik karyawan Afdeling-VII.(KPK POS/ARM)

72 Karyawan Kebun Silau Dunia Terima Jubelaris SILAU DUNIA - Sebanyak 72 orang karyawan PTPN 3 Kebun Silau Dunia, bersamaan dengan HUT ke-67 Kemerdekaan RI menerima penghargaan masa pengabdian selama 25 hingga 35 tahun (jubelaris) pada golongan 1A sampai dengan 2D yang langsung diserahkan Manager Kebun Silau Dunia, Ir.Husairi MM disaksikan Askep RayonA Ir.Ahmad Efendi Nasution, Askep Rayon-B Ir.H Ridwan Pasaribu, APK Benny Arif Husni SH, karyawan pimpinan dan pelaksana.

Ir Husairi MM pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada karyawan yang menerima penghargaan. "Semua ini berkat rahmat Allah SWT dan buah kerja keras karyawan.

Kita patut bersyukur, bahwa perusahaan masih mampu memberikan penghargaan atas jerih payah karyawan.

Mari kita renungkan dalam

diri kita, apakah antara hak dan kewajiban yang kita berikan sudah seimbang," ujar Husairi.

Usai menyampaikan arahan, Manager Kebun Silau Dunia secara sombolis menyerahkan piagam penghargaan masa kerja 25 tahun kepada Amran Manik dan Saniyem dengan masa kerja 35 tahun keduannya dari Afdeling 7. Usai penyerahan piagam dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Manager dan karyawan pimpinan lainnya.

APK Kebun Silau Dunia Benny Arif Husni SH usai acara kepada KPK Pos mengatakan, untuk tahun ini sebanyak 72 karyawan menerima penghargaan dengan rincian untuk masa kerja 25 tahun 44 orang dan 28 orang untuk yang masa kerja 35 tahun. "Yang 30 tahun masa kerja tahun ini tidak ada," ujar Benny.(ARM)

Veteran Langkat Terima Tali Asih STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengatakan, bahwa nilai-nilai kejuangan seperti semangat kebersamaan, semangat rela berkorban dan semangat pantang menyerah merupakan nilai-nilai yang masih relevan untuk dipertahankan terutama dalam mengisi pembangunan dewasa ini.

“Kiranya kita dapat mencontoh semangat juang dari generasi 45,” ujar Bupati Ngogesa seraya berharap agar nilai-nilai kejuangan itu tetap lestari saat menyampaikan sambutannya pada acara Silaturrahmi para pejuang dan veteran RI bersama Pemerintah Kabupaten Langkat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Jum’at lalu.

Wakil Ketua DPRD Langkat Abdul Khair mewakili institusinya menyambut baik apa yang dilakukan pihak Pemkab yang telah mau memperhatikan nasib para pejuang dan veteran perang.

Sebelumnya Asisten Administrasi Ekbangsos Indera Salahuddin mewakili ketua

panitia menyampaikan bahwa acara yang dimaksudkan untuk menjalin silaturrahmi antara sesama pejuang dan veteran serta pemerintah itu juga dirangkaikan dengan pemberian tali asih kepada 200 orang pejuang, janda veteran serta keluarga pejuang sebesar Rp150 ribu per orangnya. Secara pribadi Bupati Langkat juga memberikan tali asih Rp100 ribu dan 1 kotak sirup bagi masingmasing 200 orang pejuang dan veteran.

H. Abdul Muis (85) salah seorang veteran yang berasal dari Kecamatan Bahorok mewakili rekan sejawatnya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemkab dan Bupati Ngogesa yang mereka rasakan ditengah memudarnya perhatian terhadap keberadaan para pejuang belakangan ini. Dirinya mengajak agar rekan-rekanya tetap menjaga kehormatan sebagai veteran karena status tersebut tersemat tidak dengan mudah akan tetapi dengan perjuangan cucuran darah. (JUL)

SAPA PEJUANG - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyapa para pejuang dan veteran pada acara Silaturrahmi bersama Pemerintah Kabupaten Langkat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Jum’at. (KPK POS/JUL)

Di Kabupaten Sergai, keceriaan itu mulai tampak saat dilaksanakannya pawai takbir akbar menyambut 1 Syawal 1433 H tingkat Kabupaten Sergai yang dilepas langsung Bupati Sergai HT Erry Nuradi, Sabtu malam, dari alunalun Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan.

Ratusan kenderaan hias roda empat ke atas seperti mobil, truk, fuso bernuansa islami dari 17 Kecamatan se-Sergai dan sepeda motor peserta pawai diiringi gema takbir serta ribuan masa memadati ruas jalan di Kecamatan Perbaungan turut menyemarakkan suasana menyambut Idul Fitri 1433 Hijriyah tahun ini. Dalam pelaksanaan, pawai takbir akbar menyusuri Kebun PTPN II Desa Melati II Kecamatan Perbaungan berjalan tertib dan mendapat sambutan meriah dari warga Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan disekitar rute perjalanan pawai serta

SHOLAT IED - Bupati Sergai HT Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman, Sekdakab Sergai Haris Fadillah, unsur FKPD Sergai dan ratusan jamaah melaksanakan sholat Ied berjamaah dengan imam HM Nasir bertempat di alun-alun lokasi eks MTQ Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Minggu. (KPK POS/ARM) tidak ada menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Keesokkan harinya, pada 1 Syawal 1433 H bertepatan dengan hari Minggu (19/8), Bupati Sergai, Wabup Ir Soekirman, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, Sekdakab Sergai Haris Fadillah beserta seluruh keluarga masing-masing, sejumlah pejabat Pemkab Sergai, Ketua MUI dan FKUB Sergai serta ratusan umat Muslim Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan secara bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, shalat Idul Fitri

1433 H tahun ini dilaksanakan di alun-alun lokasi Eks MTQ Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan.

DI PAKPAK BHARAT Sedang di Pakpak Bharat gema takbir terus berkumandang seiring pelepasan kontingen pawai akbar malam takbiran oleh Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu MBA, Kamis setelah magrib, di halaman depan Gedung Serbaguna, Salak. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Sekda Pakpak Bharat, Drs. Holler Sinamo MM serta Kapolres

Pakpak Bharat, AKBP Gieuseppe Reinhard Gultom SIK. Terlihat antusiasme masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat khususnya umat muslim mengikuti pawai akbar ini yang terdiri dari ratusan kendaraan bermotor berbagai jenis. Bupati berpesan agar ketertiban selaku pengguna jalan tetap di jaga demi keselamatan semua.

“Jangan sia-siakan hari baik dan bulan baik ini dengan kelalaian yang membuat kita rugi khususnya untuk merayakan lebaran ini," demikian pesan Bupati.

(ARM/SP)

DI BERBAGAI DAERAH

Peringatan HUT RI Berlangsung Khidmat

SERAHKAN - Bupati Sergai Erry Nuradi menyerahkan bendera merah putih kepada Pamela Sri Noviani Siburian salah seorang Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA).(KPK POS/ARM)

SEI RAMPAH - Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-67 di seluruh daerah di Sumut berjalan khitmad dan dalam suasana nasionalisme kebangsaan yang tinggi.

Di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) HUT ke-67 RI diselenggarakan, Jumat (17/8) di lapangan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Peringatan yang diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Azmi Yuli Sitorus SH MSP dan pengibaran bendera merah putih oleh barisan generasi muda Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Sergai dihadiri sekitar lebih dari dua ribuan peserta upacara maupun masyarakat.

Pada puncak upacara peringatan HUT RI ke-67 yang diperingati setiap tahun ini, bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Sergai HT. Erry Nuradi dengan komandan upacara Iptu. Bakhdaruddin SH dan bertindak sebagai perwira upacara AKP. T. Manurung.

Dalam kesempatan itu, anggota Paskibra yang mendapat kehormatan menerima bendera merah putih dari Bupati Erry Nuradi selaku inspektur upacara untuk dikibarkan adalah Pamela Sri Noviani Siburian siswi SMA Negeri 1 Bintang Bayu putri dari BT Siburian salah satu pengaman di PTPN 3 Kebun Silau Dunia.

Sedangkan komandan Paskibra Irvan Rinaldi siswa SMA Negeri 1 Serba Jadi. Hadir pada upacara ini

seluruh unsur Muspida Sergai.

DI KOTARIH Selain di lapangan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, unsur Muspika Kecamatan Kotarih dan warga di sana juga menyelenggarakan upacara HUT Kemerdekaan RI yang dipusatkan di lapangan SMP Negeri 1 Kotarih.

Hadir pada acara ini Camat Fitriadi sebagai Inspektur Upacara, Peltu M Sinaga Komandan Upacara, protokol acara Rahman Damanik BA, St. Letkol (Purn) Dj. Purba pembaca proklamasi, Do’a dibawa KUA beserta Rohani.

Upacara ini juga dihadiri para Kades se Kecamatan Kotarih, siswa/siswi, pemuda dan tokoh masyarakat.

(ARM/SP)

Ketersediaan Pupuk Mampu Tingkatkan Produksi Pertanian PERBAUNGAN - Dalam rangka mewujudkan komitmen dan melaksanakan pelayanan kepada para petani serta untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi nasional swasembada pangan, khususnya dalam mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bekerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik salah satu BUMN yang mem-

produksi dan menyediakan berbagai macam pupuk guna meningkatkan hasil pertanian.

Sebagai bukti dari keseriusan dari kerjasama tersebut PT. Petrokomia Gresik mengadakan Lounching Gudang Penyangga / Gudang Line III untuk wilayah Kabupaten Sergai bertempat di Jalan Setia Budi I Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, baru-baru ini Acara lounching turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup)

Sergai Ir H Soekirman, Wakapolres Sergal Kompol Zahrie, Wakil Ketua DPRD Sergai MY. Basrun, Anggota DPRD Sergai Safrul Hayadi, Kapolsek Perbaungan, Sales Supervisor (SS) PT. Petrokimia Gresik Wilayah Sumatera Utara (Sumut) Ki Hari Purnomo.

Wabup Sergai Ir H Soekirman menyambut positif tentang lounching gudang penyangga pupuk tersebut. Selain berfungsi sebagai gudang penyimpanan

pupuk juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi para petani untuk memperoleh pupuk tanpa harus mencari jauh-jauh sampai keluar dari Kabupaten Sergai.

"Sudah sepantasnya petani diperhatikan dan diberi apresiasi serta penghargaan, karena petani sebagai sumber yang menyediakan dan memproduksi bahan pangan utama (pokok) khususnya untuk masyarakat Sergai," ungkap Soekirman. (ARM)

Ngogesa Diserbu Tamu Istimewa SELESAI - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu beserta keluarga pada Idul Fitri 1433 H tahun ini mengadakan open house pada 1 syawal yang kemudian dilanjutkan pada hari kedua Lebaran dengan membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) dikediaman pribadinya Jalan Bhakti ABRI Dusun V Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Senin. ”Ini sudah menjadi tradisi keluarga yang diajarkan orang tua saya dan sudah dilakukan sejak 12 tahun yang lalu, ada sebagian hak mereka dari harta yang kita miliki,” kata Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat menerima kehadiran ribuan orang anak yang akan diberi THR secara langsung oleh Bupati Ngogesa dan keluarga.

Ngogesa mengungkapkan, hal ini merupakan amanah dari almarhum ayahandanya H. Ngaring Sitepu untuk selalu berbagi dengan sesama. Ini untuk yang keempat kalinya dilakukan semasa ia menjabat sebagai Bupati Langkat. Setiap anak mendapat THR sebesar Rp15.000 per orang yang dirogoh dari kocek pribadi hasil dari seba-

gian keuntungan beberapa usaha perkebunan dan perdagangan yang dilakoni Bupati dari kalangan pengusaha ini.

Bupati mengakui bahwasannya jumlah anak-anak yang berdatangan kali ini berkurang dari tahuntahun sebelumnya, dirinya mengatakan bahwasannya hal tersebut

merupakan pertanda sudah mulai membaiknya tingkat perekonomian masyarakat Langkat.

Masa yang keseluruhan adalah anak-anak dari berbagai Desa dan Kelurahan, bahkan ada yang berasal dari kota Binjai, dengan didampingi oleh orang tuanya tampak memadati halaman rumah

pribadi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu sejak pagi hari. Dengan melantunkan sholawat badar secara bersama, massa yang berjumlah 3.500-an lebih anak mulai menerima THR yang dibagikan langsung Bupati Ngogesa beserta istri dan ketiga orang anaknya. (JUL)

BERIKAN THR - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berada di tengah-tengah ribuan anak-anak yang berebut ingin menjabat tangannya dikediaman pribadinya. (KPK POS/JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Shalat Ied di Masjid Agung Darul Falah

Produksi Pertanian Muara Dukung P2BN MUARA - Hasil pertanian padi sawah di Kecamatan Muara mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).

Ini terungkap dalam pidato resmi Bupati Tapanuli Utara (Taput), Torang Lumban Tobing (Toluto) yang dibacakan Camat Muara Siasep Manalu SE dalam upacara HUT Ke67 RI di Kecamatan Muara, Jumat pekan lalu.

Disebutkan, produksi padi meningkat di Taput di atas 5 persen dan mendapat apresiasi berupa pengahargaan dari Presiden RI pada tanggal 18 Juli 2012.

Disamping itu, Pemkab Taput juga menjadikan peningkatan bidang pertanian sebagai agenda utama.

Bukti ini dilihat dari prioritas program pembangunan jalan ke daerah sentra pertanian. Belum lagi di Tahun 2012 Pemkab Taput juga membangun jalan usaha tani 27 unit, jalan produksi 19 unit dan jaringan irigasi desa sebanyak 16 unit. Pembangunan ini dimaksudkan untuk memperlancar pengangkutan dan peningkatan hasil produksi petani.

Toluto juga mensiyalir keberhasilan pendidikan di Bona Pasogit dengan program perbaikan fasilitas, sarana, prasarana sekolah di 15 Kecamatan serta penempatan dan pemerataan guru dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Sektor kesehatan juga prioritas yang tidak kalah pentingnya di Taput. Reformasi pelayanan kesehatan tadi diantaranya melalui revitalisasi kesehatan dasar serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kapasitas SDM juga Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Upacara HUT dihadiri segenap elemen masyarakat Muspika Kecamatan, tokoh masyarakat, Anggota DPRD Taput, ormas dan pelajar serta Legium Veteran Republik Indonsia (LVRI) se Kecamatan Muara. Sebelumnya berbagai kegiatan dilakukan diantaranya, perlombaan marathon juga baris berbaris antar siswa, Lomba PKK dan enggrang antar Desa, Sepak bola tingkat SD, bola volley tingkat Desa juga antar instansi. (PR)

Bupati Samosir Tutup Turnamen Sepakbola Kiam PANGURURAN - Bupati Samosir Ir. Mangindar Simbolon menutup secara resmi Turnamen Sepakbola Kiam Junior dan Edukasi Go Green yang ke III, seKabupaten Samosir yang diselenggarakan Radio Samosir Green bersama Mahasiswa KKN Fakultas Peternakan USU yang dilaksanakan dari 13-19 Agustus 2012, di Lapangan Gereja Katolik Buhit Desa Pardugul Pangururan dalam rangka merayakan Kemerdekaan HUT ke67 RI di wilayah Kabupaten Samosir.

Penanggungjawab kegiatan Fernando Sitanggang SH didampingi Ketua Panitia Harmoko Sinaga SHut mengatakan, pada hari pertama kegiatan, juga dilaksanakan edukasi Go-Green yang diikuti 190 orang peserta dari 18 Tim, dengan nara sumber Green Teacher Indonesia dan Kabupaten Samosir serta staf BLH Samosir.

"Pada kegiatan ini, peserta diberikan pendidikan dasar tentang lingkungan disekitarnya dan bagaimana pelestarian Danau Toba yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Samosir. Selain pendidikan Lingkungan, juga diadakan permainan-permainan edukasi menarik yang meningkatkan rasa kecintaan siswa terhadap lingkungan serta diakhiri dengan penanaman pohon disekitar Lokasi pertandingan," ujar Fernando Sitanggang.

Sementara itu, Bupati Samosir Mangindar Simbolon dalam kata sambutannya, mengatakan kekagumannya pada bakat anak-anak yang mengikuti turnamen ini.

Semangat yang tinggi dan sportivitas ini dirasakan Mangindar Simbolon merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dan dikembangkan "Atas nama pemerintah Kabupaten Samosir saya mendukung dan salut kepada Radio Samosir Green yang sangat kreatif telah melakukan turnamen sepakbola yang bersifat kerakyatan dan semi alamiah ini karena setiap orang dapat bertanding asal tidak lebih dari 12 tahun, dan saya berharap kegiatan yang ketiga ini terus dilakukan dengan semangat untuk membangun sportivitas, kejujuran dan dikolaborasi dengan pelestarian lingkungan kepada jiwa-jiwa muda ini sehingga kedisiplinan dan cinta lingkungan terbangun digenerasi muda yang pada akhirnya berimbas positip bagi masyarakat Samosir," ujar Mangindar Simbolon.

Hadir pada acara ini, Kadissostekpora Drs.Waston Simbolon, Anggota DPRD-SU Palar Nainggolan SH, Angghota DPRD-SU Rosinta Sitanggang, Merlyn br.

Simbolon sertab para tokoh masyarakat Pangururan dan Buhit Pardugul. (JAH)

Pemkab Dairi Serahkan Empat Unit Mobil SIDIKALANG - Pemkab Dairi, melalui bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro bersama wakil bupati Irwansyah Pasi SH, Sekda Julius Gurning SSos Msi, menyerahkan hibah berupa empat unit mobil kepada pengurus Dharma Wanita di instansi vertikal. Penerima hibah mobil dimaksud antara lain Bhayangkara Polres Dairi, Dharma Kartini Kejaksaan, Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0206/D dan Pengadilan Negeri Sidikalang.

Bupati menyebutkan, pengadaan kenderaan tersebut ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012. Hal itu dilakukan atas usulan pengurus organisasi dimaksud.

Dia mengatakan, organisasi itu sebelumnya telah menyampaikan urgensi penyediaan armada itu guna membantu kelancaran tugas, khususnya menyangkut kemasyarakatan. Johnny menambahkan, fasilitas itu bukan kategori mewah, namun harapan kita dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kualifikasinya juga masih normal.

Penyerahan kenderaan itu dilaksanakan, Kamis, di halaman kantor bupati Jalan SM Raja Sidikalang.

Tampak hadir, Kapolres AKBP Enggar Pareanom, Kajari Sidikalang Pendi Sijabat SH, Dandim 0206 Letkol Inf Benny Satrya dan Ketua PN Herry Suryawan SH. Johnny Sitohang, kepada wartawan mengatakan, kendaraan seyogianya dimanfaatkan untuk mendekatkan eksekutif dan judikatif kepada warga.

Sehingga lapisan bawah dapat memahami apa yang telah dan sedang dilakukan pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. (NDK)

DIBANGUN - Jalan yang menghubungkan Kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, sedang dibangun. (KPK POS/YAGI)

Jalan Menghubungkan Tuhemberua - Lahewa Dibangun NIAS UTARA - Jalan yang menghubungkan kecamatan Tuhemberua dan Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara sedang dibangun PT Tata Permai Indah. Proyek tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak nomor : 602/KTR/UPTDBM-GS/KPA/871/2012 tanggal 11 Jui 2012 dengan pagu dana senilai Rp4.138.526.719.

Pimpinan pelaksana proyek Buala Zega yag dikonfirmasi KPK Pos di lokasi proyek, Sabtu kemarin, mengatakan jalan ini merupakan jalan penghubung antara dua kecamatan yang melintasi kota kabupaten Nias

Utara sehingga sangat didambakan masyarakat untuk segera dibangun.

Ketika ditanya kapan proyek ini selesai dibangun menurut Buala Zega dalam kontrak kerja proyek dimulai 11 Juni 2012 dan selesai 21 Desember 2012.

Tetapi seandainya cuaca mendukung maka kurang lebih sebulan lagi pekerjaan ini bisa rampung, karena sampai hari ini pengaspalan tinggal beberapa meter lagi yang belum siap dikerjakan.

"Sedangkan pembuatan parit dan lain-lain sebagian sudah dikerjakan," ujarnya.

Tokoh masyarakat Nias Utara Yanuar Zega ketika dikonfirmasi KPK Pos mengakui, beberapa waktu yang lalu jalan ini pernah diperbaiki oleh BBR Perwakilan Nias. Namun, karena usianya cukup lama maka sudah sewajarnya mengalami kerusakan.

"Sebagai masyarakat Nias Utara sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara yang telah memprioritaskan jalan ini dibangun tahun ini," katanya.

Menyangkut tentang pelaksanaan fisik proyek di lapangan, menurutnya sudah cukup bagus, karena selama pengamatannya kontraktor yang satu ini sudah lama bekerja dibidang jasa konstruksi termasuk proyek dari dinas jalan dan jembatan Sumatera Utara.

Tetapi yang perlu menjadi perhatian Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara ke depan bahwa jalan ini sering kali diterjang banjir yang berasal dari pebukitan dan meluap sampai kepemukiman penduduk, sehingga berdampak terhadap percepatan proses kerusakan jalan yang sudh bagus.

tiap lebaran selalu datang ke sini. Karena selain lebih dekat, pantainya juga lebih bersih dari lokasi lain," ungkap Parno (41) warga asal Gunung Meriah.

Kepala Satpol PP-WH Aceh Singkil, Arifin SPd mengatakan, untuk mejaga tidak terjadinya pelanggaran Syariat seperti Qamar (Miras) dan Khalwat, pihaknya telah menu-

Penghargaan Untuk Veteran RI ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib pada malam resepsi kenegaraan HUT ke 67 Kemerdekaan RI yang dipusatkan di Setdakab Idi, Sabtu perkan lalu, menyerahkan penghargaan untuk pahlawan/veteran masing masing Juned, Ibnu Abbas, Ismail, Din Puteh dan Raman Usuh. Juga dirangkai dengan pengharagaan kepada Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang baru saja sukses melaksanakan tugas penting serta penghargaan dan hadiah kepada atlet Popda Aceh Timur.

Pada kesempatan itu juga diumumkan Kecamatan terbaik yang diraih oleh Kecamatan Peureulak Timur (juara 1), Madat (juara 2), Peunaron (juara 3) dan Darul Ihsan (juaran Harapan I). Sedangkan untuk Gampong Terbaik diraih oleh Kuala Glumpang Julok (juara 1), Blang Bate Peureulak (juara 2), Teupin Bate Idi Rayeuk (juara 3), Cempedak Darul Falah (Harapan I), Rantau Panjang Rantau Selamat (Harapan 2) dan Paya Sengat Peureulak Barat (Harapan III).

Dalam sambutannya Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib mengatakan pesan penting secara tersirat dari momentum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 17 Ramadhan atau peristiwa nuzulul quran, sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesia harus lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa bangsa lain yang telah maju sebelumnya. (BSO)

(YAGI/NZ/YAN)

Ribuan Pengunjung Padati Pantai Cemara Indah SINGKIL - Hari ketiga perayaan Hari Raya Idul 1433 H, yang jatuh pada Selasa pekan lalu, sepertinya tidak disiasiakan begitu saja oleh ribuan warga Aceh Singkil. Selain mengunjungi sanak famili dan kerabat, momen sekali setahun ini, juga dipergunakan untuk mendatangi sejumlah lokasi objek wisata yang ada di daerah setempat.

Amatan wartawan koran ini, ada dua lokasi objek wisata yang menjadi tujuan ribuan wisatawan lokal ini masingmasing, Pantai Cemara Indah, di Kecamatan Singkil Utara, dan Pantai Pulo Sarok di Kecamatan Singkil. Namun dari dua lokasi, Pantai Cemara Indah yang paling banyak didatangi pengunjung. Umumnya mereka lebih memilih lokasi ini dengan alasan selain lebih bersih, juga terdapat berbagai fasilitas seperti pondok dan MCK yang dibangun oleh pemerintah setempat.

"Saya bersama keluarga

ACEH TIMUR - Shalat Idul fitri atau Ied 1433 H di masjid Agung Darussalihin Idi, Minggu, berlangsung khidmat diikuti ribuan jamaah.

Bertindak sebagai khatib Tgk Ahmadi Mustafa SPdI dan imam Tgk Yusuf. Hadir diantara jamaah, Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib beserta keluarga, Kapolres AKBP Iwan Eka Putra, Sekda Syaifannur SH MM, jajaran muspida/muspika, kabag dan Asisten Setdakab.

Dalam khutbah Ied nya, khatib mengulas bahwa setelah hari raya Idul Fitri ini, ada lima lagi hari raya lainnya. Yang pertama tidak berbuat dosa dalam satu hari (24 jam), mati dalam iman, lewat jembatan siratal mustaqim, masuk surga dan dapat melihat Allah SWT. Sementara itu Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un beserta keluarga melaksanakan shalat Ied di mesjid Zadul Muadz Peureulak kota.Tampil sebagai khatib Tgk H Munir Yahya Pimpinan Dayah Darussalam Blang Bate dan imam Tgk Baihaqi Lhok Dalam. (BSO)

runkan belasan personil kesejumlah lokasi objek wisata.

"Semua lokasi kita awasi terutama di tempat-tempat yang kita anggap rawan.

Sebab suasana seperti ini sering dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk melakukan yang bertentangan dengan undang-undang syariat," kata Arifin. (AZT)

OBJEK WISATA - Warga mengunjung objek wisata di Singkil, saat Lebaran tiba. (KPK POS/AZT)

344 Karyawan PTPN 1 Terima Penghargaan Yubelium LANGSA - Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1 Langsa, Wargani menyerahkan penghargaan Yubileum kepada 344 karyawan selesai upacara peringatan HUT ke-67 Kemerdekaan RI yang berlangsung di halaman kantor pusat perusahaan perkebunan PTPN-1, Langsa, Jumat lalu.

Yubileum tersebut adalah suatu bentuk penghargaan kesetiaan masa bekerja yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang telah mendharma baktikan dirinya dalam kurun waktu yang ditentukan oleh perusahaan.

Humas dan protokoler PTPN-1 Langsa, Adi Yusfan menjelaskan ke 344 karyawan yang memperoleh penghargaan Yubileum itu terdiri dari kelompok yang proposional 25 orang masa bekerja 20 tahun, dan 25 orang dengan masa kerja 25 tahun serta 107 orang, 30 tahun masa kerjanya 57 orang serta masa kerjanya 35 tahun 11 orang.

Diantara ratusan karyawan yang memperoleh Yubileum tersebut tercatat Direktur Pemasaran dan Rembang Husni Ibrahim dan sekretaris Direksi perusahaan Hasan Basri. Pemberian penghargaan masa bekerja (Yubileum) ini juga diiringi dengan pemberian bonus dengan total seluruhnya Rp30,76 miliar. (BSO)

Open House di Kediaman Manejer PTPN 1 Pulau Tiga ACEH TAMIANG - Usai melaksanakan sholat Ied di lapangan Emplasmen PTPN 1 Kebun Pulau Tiga, manejer PTPN 1 Pulai Tiga Ir. Yonizam adakan open house bersama ratusan karyawan diperkebunan tersebut.

Karyawan pimpinan seperti askep kebun tersebut Ir Zein Ikhwan, KTU Ponimin SE, serta para asisten tanaman ikut menerima tamu di rumah manejer yang terletak di pusat kota kebun Pulau Tiga Aceh Tamiang. Ratusan tamu yang hadir terdiri dari para pemanen, mandor-mandor, krani afdeling serta para karyawan kantor manejer.

Sangat bahagia bercampur haru ketika para karyawan bersilahturahmi saling bermaaf-ma’afan, karena dalam kondisi seperti ini kelihatannya tidak ada perbedaan

antara staf dengan buruh. Mereka berbaur seperti keluarga besar.

Yang selama bekerja mungkin sengaja atau tidak sengaja telah berbuat dosa, maka di hari yang Fitri ini dapat saling mema’afkan.

Menurut KTU kebun Pulau Tiga Ponimin SE, acara open house seperti ini di PTPN 1 memang sudah menjadi tradisi turun menurun, karena disaat Lebaran inilah para karyawan dapat bersilahturahmi akbar antara pimpinan dan bawahan berbaur saling berma’af-ma’afan.

Ditambahkan Ponimin, bahwa seluruh kariyawan mulai dari afdeling 1 sampai dengan afdeling 7 Kebun Pulau Tiga disediakan kendaraan antar jemput untuk melaksanakan silahturahmi di Implasmen kediaman manejer kebun tersebut. (YANTO)

AKRAB - Suasana open house di kediaman manejer PTPN 1 Kebun Pulau Tiga, Ir Yonizam berlangsung dalam suasana keakbaraban di antara sesama karyawan. (KPK POS/YANTO)

E D I S I 214 27 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Lanjutan Pembangunan Kios Pasar Rantau Bais Diduga Mark-up RANTAU BAIS Proyek lanjutan pembangunan Kios Pasar Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Rokan Hilir (Rohil) diduga mark-up, dan sarat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Lanjutan pembangunan kios tersebut menjadi sorotan sejumlah kalangan, terutama kalangan penggiat anti korupsi.

Pasalnya proyek tersebut lama terbengkalai.

Namun belakangan ini, awal Juni 2012 pembangunan kios pasar Rantau Bais di lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Rohil dilanjutkan, diduga tanpa melalui lelang. Lanjutan proyek ini, dikabarkan di tunjuk langsung kepada salah satu perusahaan.

Proyek Pembangunan Kios Pasar Desa Rantau Bais, merupakan Program Efisiensi Perdagangan tahun anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.701.776.000. Pelaksana proyek PT. Andika Utama, sedangkan Konsultan Pengawas PT. Multi Prisma Konsultan, waktu pelaksana 120 hari kalender, proyek ini terbengkalai selama 1 tahun lebih. Ketika itu Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar tahun anggaran 2010 diinformasikan dijabat oleh Syafruddin alias IPUT, Kini menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rohil.

Pembangunan kios pasar yang sempat terbengkalai itu, dilanjutkan, disinyalir tanpa proses lelang. Soalnya, penyelenggaraan proyek di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Rohil

MEWAH - Rumah mewah milik Syafruddin alias IPUT di Jalan Kecamatan Bagan Punak, Bagansiapiapi. (KPK POS/PUR) sedang dimulai pertengahan Juni 2012. Sementara, pekerjaan pembangunan kios pasar Rantau Bais sedang dalam pekerjaan. "Artinya lanjutan proyek pembangunan kios tersebut tanpa melalui proses tender, padahal belum ada pelelangan terkait lanjutan proyek kios pasar tersebut," ujar warga Rantau Bais yang mohon namanya dirahasiakan.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, menyebutkan proyek pembangunan pasar Desa Rantau Bais yang terbengkalai, dalam kondisi terealisasi 25 %, proyek ini terhenti, padahal dana pembangunan kios pasar Rantau Bais yang dialokasikan melalui APBD tahun 2010 tersebut, sebesar Rp2,701.776.000, disinyalir sudah direalisasikan 100 %, oleh pejabat kuasa pengguna anggaran yang lama.

Untuk melanjutkan pembangunan kios pasar Rantau Bais peninggalan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rohil Syafruddin,

belakangan ini, disebutsebut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rohil menganggarkan kembali. Kabarnya proyek lanjutan ini di PL (Penunjukan Langsung) kan.

Sinyalemen dugaan penambahan anggaran tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Soalnya tahun anggaran 2010 anggarannya sudah direalisasikan 100 %.

Mestinya dengan anggaran sebesar itu pembangunan kios pasar sudah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Namun muncul lagi mata anggaran baru pada APBD 2012 pada proyek yang sama. Adanya penambahan anggaran proyek lanjutan tersebut diduga terjadi penggelembungan anggaran harga proyek, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

Investigasi Tim GPKDR (Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau) bersama KPK Pos belum lama ini ke lokasi pembangunan kios pasar Rantau Bais saat bincang-bincang dengan salah seorang warga Ran-

tau Bais membenarkan, proyek pasar tersebut 1 tahun terbengkalai. Namun belakangan ini, pembangunan kios pasar Rantau Bais dilanjutkan, dikerjakan sejak Mei 2012. â&#x20AC;&#x153;Proyek ini sekitar 1 tahun terbengkalai. Dari awal pelaksanaan tahun 2010 lalu proyek ini bermasalah karena dikerjakan asal jadi. Artinya dilaksanakan tidak sesuai bestek.

Hal itu dapat dibuktikan dengan konstruksi beton pada sudut bangunan dicor diduga tanpa menggunakan besi beton, diplaster begitu saja, sementara proyek ini dibangun untuk jangka lama, mestinya ada tiang beton disetiap sudut. Selain itu perbandingan campuran semen, pasir dan kerikil diduga dimanipulasi. Konstruksi bangunannya amburadul, yang jelas proyek pembangunan kios pasar Rantau Bais jauh dari harapan masyarakat," ujar warga Heri aktivis LSM GPKDR yang turut dalam investigasi bersama KPK Pos mengatakan,

bangunan kios pasar Rantau Bais belum memenuhi harapan masyarakat. Karenanya, diharapkan menjadi perhatian serius Inspektorat Rohil, Polres, dan Kejaksaan dengan melakukan cros chek ke lokasi proyek.

Jika ditemukan penyimpangan, harus diambil tindakan tegas terhadap kuasa pengguna anggaran dan PPTK, termasuk konsultan dan kontrakktor.

"Dan temuan ini, akan dijadikan bahan laporan ke aparat penegak hukum, baik di daerah maupun di pusat, agar kasus dugaan penggelembungaan biaya pembangunan kios pasar Rantau Bais ini diusut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

(PUR).

SBY Buat Kebijakan Tak Populer JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pengertian masyarakat jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populer dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi global. Namun presiden berjanji, pemerintah akan tetap melindungi masyarakat miskin.

"Harus ada kebijakan dan aksi yang dilakukan pemerintah yang mungkin kurang populer, tetapi perlu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Saya minta pengertian rakyat Indonesia jika ada kebijakan atau langkah tidak populer," kata Yudhoyono di Istana Bogor, Jumat.

Menurut Yudhoyono, pemerintah selama ini telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam rangka menghadapi ancaman perkembangan ekonomi dunia terkini dan masa depan.

Namun, bisa saja ada kebijakan dan aksi yang dilakukan pemerintah yang tidak populer.

Kendati demikian, pemerintah akan tetap mengutamakan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, SBY mengklaim bahwa seluruh kebijakan

dalam pemerintahannya tidak ada yang tidak populer.

"Sejauh ini tidak ada dan semoga tidak ada. Namun, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya untuk jaga-jaga, bisa saja mengeluarkan kebijakan tidak populer," katanya.

Seperti diketahui, presiden bersama sejumlah menteri bidang ekonomi mengadakan rapat terbatas di Istana Bogor. Setidaknya terdapat enam agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Rapat terutama diadakan untuk menyusun kebijakan, regulasi, dan iklim investasi yang dibutuhkan untuk menyongsong perekonomian Indonesia dua tahun mendatang. Tak lupa dalam rapat itu, presiden juga menyinggung masalah krisis perekonomian dunia yang kini sudah memasuki masa resesi. (VN/BBS)

Hanya Dengan Rp10 Ribu Bebas Nikmati 15 Wahana Permainan di â&#x20AC;&#x153;Lebaran Funlandâ&#x20AC;?

MEDAN - Ribuan pengunjung terus memadati arena Lebaran Funland di Tapian Daya, Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Event yang buka setiap hari hingga 2 September 2012 ini diselenggarakan PT Star Indonesia bersama Harian Andalas untuk menyemarakkan suasana perayaan Idul Fitri 1433 H di Kota Medan.

Dengan hanya membayar tiket masuk sebesar Rp10.000/orang, para pengunjung bebas sepuasnya menikmati 15 wahana permainan secara gratis. Selain itu, pengunjung juga dihibur dengan penampilan artis penyanyi maupun grup band.

Ketua Panitia Lebaran Funland Zulham Effendy Parinduri mengakui, minat masyaralat cukup tinggi mengunjungi Lebaran Funland sejak dibuka pada hari pertama Lebaran, Minggu (19/8) lalu.

Pengunjung yang datang umumnya keluarga dengan membawa serta anak-anak maupun anggota keluarga yang lain. Pengunjung bukan hanya dari Kota Medan, tetapi banyak juga

yang datang dari luar kota seperti Binjai, Deli Serdang, dan Langkat.

Tingginya animo masyarakat tersebut menurutnya karena di Lebaran Funland, para pengunjung akan merasakan sensasi bermain yang berbeda karena wahana-wahana permainan yang disugukan, berbeda dan jarang ditemukan di tempat-tempat hiburan lain.

"Dalam event kali ini, pengunjung cukup membayar Rp10 ribu per orang dan dapat menikmati 15 permainan secara gratis," terangnya.

Wahana-wahana permainan yang digratiskan kepada pengunjung di antaranya merry go round, mini train, mini octopus, mini swing, air plane, horse go round, jet 12, cat and elephant, dan istana balon, playground, mandi bola, dan katak loncat. Lebaran Fundland dibuka mulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Lebaran Funland menjadi tempat rekreasi alternatif bagi masyarakat khususnya keluarga yang sedang merayakan Lebaran di Kota Medan.

(FR)

KPK POS

3

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Lagi, KPK Tangkap Basah Hakim Ad Hoc Tipikor JAKARTA - Peringatan HUT RI 17 Agustus lalu di Semarang, diwarnai aksi memalukan. Jumat pagi, Heru Kusbandono, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tipikor Pontianak Kalimantan Barat mengontak Sri Dartuti agar menyediahkan uang sebesar Rp150 juta untuk diserahkan kepada Kartini Juliana Mandalena Marpaung, hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Semarang.

Uang penyuapan itu, terkait penanganan perkara korupsi Anggaran Perawatan Mobil Dinas Sekretariat DPRD Grobogan dengan terdakwa Ketua DPRD Grobogan nonaktif M Yaeni. Yang menangani persidangan kasus ini, adalah hakim Kartini Juliana Mandalena Marpaung.

Sebenarnya, rencana penyerahan uang suap pada Kamis dua pekan lalu, di sebuah restoran kawasan Semarang.

Namun gagal, karena suasana restoran penuh dengan orang yang berbuka puasa.

Penyarehan pun ditunda keesokan harinya, yang diawali dengan Heru Kusbandono, yang juga menjadi ‘broker (penghubung)’ mengontak Sri Dartuti untuk menyediakan uang, dan rencananya bertemu di depan halaman parkir Bank BCA Semarang.

Sri Dartuti menyerahkan uang Rp 150 juta, terbagi ke tiga amplop dalam tas kertas warna coklat kepada Heru Kusbandono kemudian Heru berangkat ke Pengadilan Tipikor Semarang. Setelah Heru pergi, Sri Dartuti langsung ditangkap tim KPK. Dalam perjalanan, Heru mengontak Kartini yang mengatakan bahwa ia sudah berada di pelataran PN Tipikor Semarang, tak lama kemudian Kartini datang dengan mengendarai mobil untuk menemui Heru. Sempat berbicara sejenak, kemudian Heru menyerahkan uang kepada Kartini. Saat penyerahan itu, dan tim KPK menangkap bersama uang Rp 150 juta, yang berada di mobil Kartini.

"Penangkapan berjalan lancar tanpa ada perlawanan.

KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Jadi sudah ada tersangka, yaitu HK (Heru Kusbandono), KJM (Kartini Juliana Mandalena Marpaung) dan SD (Sri Dartuti). Mereka sudah dibawa ke Jakarta dan langsung ditahan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam dua pekan lalu.

KJM diduga melanggar pasal 5 ayat 2 atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 atau pasal 12 a, b atau c UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Suyatno dalam kasus dugaan suap Rp13,5 miliar terhadap Bupati Kendal Hendy Boedoro. Bersama hakim Lilik Nuraini dan Asmadinata, Kartini juga memvonis bebas mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, terdakwa korupsi APBD Sragen senilai Rp11,2 miliar.

Perbedaan vonis dalam perkara yang sama juga terjadi untuk kasus korupsi APBD Kabupaten Sragen. Kartini dan kawan-kawan memutus bebas Bekas Bupati Sragen Untung Wiyono. Sedangkan bekas Sekda Sragen Koeshardjono dan bekas kepala bidang keuangan Sri Wahyuni divonis bersalah oleh majelis hakim lain.

Mereka juga pernah mengabulkan penangguhan penahanan Ketua DPRD (nonaktif) Grobogan, M. Yaeni, yang menjadi terdakwa kasus

dugaan korupsi dana pemeliharaan mobil dinas DPRD Grobogan senilai Rp 1,9 miliar.

Penangkapan tangan terhadap hakim suap oleh KPK, mendapat reaksi pro kontra.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy, menilai KPK membuat rekor baru dengan menangkap tangan dua hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi. "Ini adalah rekor pertama Operasi Tangkap Tangan terhadap hakim ad hoc tipikor," paparnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyampaikan apresiasinya kepada Mahkamah Agung karena mempersilahkan KPK melakukan operasi tangkap tangan dua hakim ad hoc Tipikor itu. "Apresiasi kepada MA karena mereka sudah berinisiatif menyerahkan data dan informasi untuk difollow up oleh KPK. Selamat kepada KPK dan MA," tambah Tjatur.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai penangkapan dua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor mengindikasikan perlunya pengadilan tipikor di daerah dievaluasi keberadaannya. Ada lima kelemahan pembentukan pengadilan tipikor di daerah. "Pertama, untuk mendapatkan hakim ad hoc yang berkualitas dan berintegritas tidaklah mudah. Saat perekrutan, Mahkamah Agung (MA) menghadapi kendala tersebut," kata Hikmahanto.

Kedua, hakim ad hoc kurang dapat dikendalikan oleh MA dan Komisi Yudisial (KY) dibandingkan dengan hakim karier. Ketiga, pengadilan tipikor juga menyulitkan kejaksaan-kejaksaan di seluruh Indonesia apabila ada kasus korupsi di suatu kabupaten atau kota madya. Karena itu, diperlukan biaya dan tenaga untuk membawa terdakwa ke pengadilan negeri (PN) yang memiliki pengadilan tipikor, yaitu PN di ibu kota provinsi.

Keempat, pembentukan pengadilan tipikor di daerah menyerap banyak dana, mulai dari proses rekrutmen hingga membiayai para hakim ad hoc. Kelima, keberadaan pengadilan tipikor dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena Pengadilan Tipikor yang berada di Jakarta tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menegaskan rekrutmen hakim ad hoc untuk Pengadilan Tipikor perlu dibenahi supaya kejadian suap seperti di Semarang tidak kembali terulang. "Kita tentu merasa sangat terpukul dengan kejadian itu karena justru dilakukan aparat penegak hukum," sambungnya. (ENDY)

J Marpaung dan Heru Kusbandono, oleh KPK sebagai momentum membersihkan hakim-hakim nakal. "Kami betul-betul menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus itu ke KPK, agar semuanya bisa diusut tuntas. Bahkan MA tak akan menutupi hakim ad hoc yang nakal," katanya.

Saat ini, lanjut Hatta, di lembaganya terdapat sekitar 7.000 hakim ad hoc.

Keberadaan mereka mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda.

Satu hal yang kemudian membuat pihaknya cukup kesulitan dalam mengawasi keberadaan hakim-hakim ad hoc karena keberadaannya di berbagai daerah. "Hakim ad hoc tidak kurang dari 7.000. Mereka berbeda karakter," tuturnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan hakim lain dalam praktik suap dua hakim ad hoc Pengadilan

Tipikor Semarang.

"Satu hari sebelum Idul Fitri, kami menangkap tiga orang. Dua orang di antaranya hakim. Ini akan ditelusuri apakah cukup dua (hakim) karena semuanya akan dievaluasi. Apakah yang terlibat hanya dua (hakim) atau lebih dari dua," kata Bambang.

Bambang menduga masih ada hakim Pengadilan Tipikor daerah lainnya yang terindikasi melakukan praktik suap seperti itu. Hal itu, menurut dia, akan ditelusuri dari kedua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang tersebut.

"Tapi yang jelas, komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA) kami intensifkan. Apalagi sebentar lagi ada perekrutan hakim ad hoc untuk pengembangan perbaikan sistem perekrutannya. Kami dengar dari MA, akan bekerja sama dengan ICW (Indonesia Corruption Watch) untuk meningkatkan performa dan pola perekrutan hakim," tambah Bambang. (ENDY)

SUAP HAKIM–Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Marpaung (kanan) tiba di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (17/8) malam. KPK menangkap Kartini Marpaung bersama Heru Kusbandono dan Sri Dartuti, dalam Operasi Tangkap Tangan di Semarang. Ketiga terperiksa diduga terlibat kasus penyuapan dalam menangani anggaran pemeliharaan mobil dinas sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006-2008.

Hakim ‘Nakal’ yang Ditangkap BERTEPATAN peringatan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menangkap dua hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Mereka adalah Kartini Marpaung, hakim Pengadilan Tipikor di Semarang, dan Heru Kusbandono, hakim Pengadilan Tipikor Pontianak. Mereka bukan yang pertama.

Berikut ini daftar hakim yang pernah ditangkap pada 2006 hingga 2012.

26 JUNI 2006 Herman Alossitandi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - Dibekuk Timtastipikor di rumahnya, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

- Penangkapan berdasarkan rekaman pembicaraan panitera pengganti Jimmy Lumanau dalam kasus Jamsostek.

- Vonis 4,5 tahun penjara

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 (UU Pemberantasan Korupsi) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. HK diduga melanggar Pasal pasal 5 ayat 2 atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 a, b atau c atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan SD diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kartini Juliana Mandalena Marpaung merupakan perempuan angkatan pertama yang diterima menjadi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang pada akhir 2010.

30 MARET 2010 Ibrahim, hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta - Ditangkap KPK di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

- Barang bukti Rp 300 juta dari pengacara Adner Sirait.

- Vonis enam tahun penjara. Kasasi MA turun menjadi tiga tahun.

3 JUNI 2011 Syarifuddin, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - Ditangkap KPK di rumah dinasnya, di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- KPK menyita Rp 392 juta, US$ 116.128, dan Sin$ 245 ribu, yang diduga suap kasus penyitaan aset perusahaan garmen PT SCI. - Vonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta.

30 JUNI 2011

Sayangnya, karier kartini kerap mendapatkan sorotan negatif. Bersama dua koleganya, Lilik Nuraini dan Asmadinata, Kartini adalah majelis hakim yang mengeluarkan vonis bebas terhadap lima terdakwa kasus korupsi.

Dari tujuh terdakwa yang bebas, lima di antaranya keluar berkat palu trio hakim tersebut. Meskipun trio itu kerap mengeluakan vonis bebas, tapi baru Lilik yang diberi tindakan. Lilik dipindahkan ke Sulawesi. Sedangkan Kartini dan Asmadinata belum diberi tindakan apa-apa.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, trio hakim ini berani mengeluarkan vonis kontroversial. Walaupun dalam perkara yang sama dengan majelis hakim berbeda sang terdakwa divonis bersalah, mereka tetap ne-

Imas Dianasari, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung - Ditangkap KPK di Restoran Poyo Lengkong, di kawasan Cinunuk, Bandung.

- Barang bukti Rp 352 juta dari pengacara PT Onamba Indonesia.

- Vonis enam tahun penjara.

17 AGUSTUS 2012 1. Kartini Julianna Mandalena Marpaung, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang 2. Heru Kusbandono, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak - Ditangkap KPK di halaman Pengadilan Negeri Semarang.

- Barang bukti Rp 150 juta yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi perawatan mobil dinas dengan terdakwa Ketua DPRD Grobogan nonaktif, M. Yaeni.

kat dengan keputusan nyeleneh-nya.

Misalnya, trio Lilik-Kartini-Asmadinata pernah memvonis bebas broker tanah Agus Soekmaniharto yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi proyek jalan tol Semarang-Solo. Padahal, dua terdakwa lain--Hamid yang berperan sebagai broker dan Suyono selaku ketua tim pembebasan tanah--dihukum bersalah oleh majelis hakim berbeda.

Kartini dan kawan-kawan juga memvonis bebas pengusaha yang membobol kredit Bank Jateng senilai Rp 39 miliar, Yanuelva Etliana. Padahal, persidangan empat terdakwa lainnya kini tetap terus jalan. Yanuelva sekarang kabur dan buron.

Kartini juga membebaskan terdakwa Kepala PT Adhi Karya Cabang Semarang

MA Non-aktifkan Dua Hakim Ad Hoc JAKARTA - Perjalanan panjang dua hakim ad hoc, berakhir. Selain dipenjara, Mahkamah Agung (MA) juga menonaktifkan Kartini J Marpaung dan Heru Kusbandono, dari jabatannya sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan Pontianak. Kedua hakim itu ketangkap basah KPK karena terlibat praktik penyuapan.

Nomor SK Pemberhentian Sementara dua Hakim nakal tersebut. untuk Heru Kusbandono, nomor SK-nya yakni 98/KMA/SK/VIII/ 2012. Kemudian, untuk SK Pemberhentian Sementara Hakim Kartini Marpaung yakni 99/KMA/SK/VIII/ 2012. Pemberlakuan SK tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.

"MA tak perlu lagi menunggu bukti baru atas dugaan suap rekayasa kasus anggaran pemeliharan mobil dinas Sekretariat DPRD Kabupaten

Grobogan 2006-2008 dari KPK. Sebab, sudah ada laporan dari Pengadilan Tipikor Semarang tentang bukti penangkapan oleh KPK," ujar Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Karenanya, lanjut Sarwoko, MA mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara terhadap kedua hakim ad hoc, yang dikeluarkan Dirjen Badan Peradilam Umum (Badilum) MA. "Aturannya memang begitu. MA tak bisa memberhentikan permanen.

Kewenangan MA hanya sebatas memberhentikan sementara," ungkapnya.

Dikatakan, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian hakim secara permanen hanya bisa dilakukan oleh presiden.

Sambil menunggu proses hukum sedang berjalan.

"Nanti, kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru kami usulkan kepada presiden agar memberhentikannya secara tetap," tambahnya.

SK Pemberhentian Sementara itu dikeluarkan sejak tanggal 17 Agustus 2012. Namun, SK baru ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali, Kamis kemarin. "Baru ditandatangani oleh Ketua MA pada tanggal 23 Agustus 2012, dan telah dikeluarkan sejak tanggal 17 Agustus 2012," jelasnya.

Joko yang juga Ketua Muda Pidana Khusus MA mengaku kecewa dengan tindakan dua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor, Kartini J Marpaung dan Heru Kisbandono, yang bermain perkara.

"Tindakan mereka itu menjadikan kredibilitas lembaga menjadi makin buruk," ujarnya.

Pengadilan Tipikor, mempunyai tugas yang sangat berat, yakni memberantas korupsi. Namun tindakan yang dilakukan Kartini dan Heru malah bertolak belakang dengan tugas yang harus dilakukannya. "Kalau sapunya sendiri begitu, kan nggak bisa membersihkan," tegasnya.

Kekecewaan Joko bertambah karena pada akhir tahun 2011, pihaknya sudah melakukan penataran terhadap 186 orang calon hakim. Ketika itu dirinya mengingatkan kepada mereka agar tidak melakukan perbuatan yang bisa merusak lembaga peradilan.

"Saya sudah mewantiwanti mereka jangan melakukan perbuatan tercela, rusak nanti lembaga peradilan. Saya sudah pesan begitu," ungkapnya.

MA tidak akan memberikan kompromi terhadap para hakim baik ad hoc maupun karier, jika mereka sudah melakukan perbuatan tercela. "Hakim yang melakukan perbuatan tercela tidak cukup hanya diberhentikan tapi akan diproses peradilan sebagai tersangka atau terdakwa nantinya," sambungnya.

Ketua MA Hatta Ali mengemukakan MA akan memanfaatkan penangkapan dua hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang dan Pontianak, Kartini

Pungli Samsat Polda Metro Jaya Semakin Merajalela JAKARTA - Praktik pungutan liar (Pungli) di kantor Pelayanan Satuan Manunggal Administrasi Satu Atap (Samsat) Jakarta Selatan, di kompleks Polda Metro Jaya, Jumat pekan lalu, masih marak dan semakin merajalela. Praktik pungli terjadi di setiap proses yang harus dilalui masyarakat untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) bahkan BPKB. Jeffery (32), warga Cipete, Jakarta Selatan. Jeffery ketika itu sengaja datang ke kantor Samsat Jakarta Selatan untuk mengurus perpanjangan STNK yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2012, dimintai uang Rp 30 ribu untuk cek fisik, beli kertas Rp 10 ribu dan uang administrasi Rp 10 ribu Padahal, lanjut Jeffry, semua layanan itu kan seharusnya tidak bayar.

"Nah kita mau nanya ke petugas takut dibentak ya mau apalagi kita tetap bayar," paparnya.

Jeffery mengaku, pungutan liar itu sudah biasa terjadi di kantor Samsat Jakarta Selatan.

Meski merasa kesal, warga tetap menuruti kemauan oknum petugas agar urusan cepat selesai.

Hal senada juga diungkap Satrio, warga Pondok Indah saat memutasi kendaraan itu, dimintai uang Rp 350 ribu untuk admintrasi, ditambah lagi dari cek fisik Rp50.000, mapping buku Tata Usaha Polri (TU) meminta uang . "Pokoknya saya harus bayar total jenderalnya bisa mencapai Rp 700 ribu," ungkapnya.

Satrio mengaku tidak beres dengan harga yang harus dibayar sebesar itu.

"Bayangkan jika sehari ada 100 kendaraan, berapa uang yang dikeruk dari masyarakat," tambahnya.

Suryani (47), warga Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur mengaku proses yang harus ditempuhnya begitu berbelit-belit.

Bahkan, Suryani juga diharuskan membayarkan uang yang tidak jelas peruntukannya. "Saya mau buat STNK lagi karena yang kemarin hilang sepekan lalu.

Dari tadi saya sudah dilempar sana-sini mulai dari kantor Samsat Jakarta Timur dilempar lagi ke sini.

Begitu sampai di sini, dilempar-lempar lagi ke bagian lainnya," kata Suryani.

Suryani sudah mengeluarkan uang Rp 60 ribu namun STNK baru yang diajukannya belum juga keluar. Suryani terus menunggu dengan sabar di depan loket Samsat.

"Katanya akan dipanggil, tapi dari tadi belum dipanggil. Malah calo-calo itu enak sekali, datang langsung diurus," ujar Suryani.

Yang membuat kesal, katanya, bukan antrian menunggu tetapi ulah para oknum Kepolisian yang seakan memeras dirinya setiap tahapan proses penggantian STNK. Pada tahap awal, Suryani melakukan cek fisik untuk memeriksa jenis kendaraan dan kerangka mesin. Di sana, Suryani dimintai Rp 10 ribu oleh petugas untuk biaya administrasi.

Hal serupa kembali dialami Suryani saat melakukan proses pengecekan arsip, pengambilan bukti keaslian STNK, hingga fotokopi.

"Semuanya saya dimintai duit. Totalnya sampai Rp 60 ribu. Tapi saya tidak dapat tanda terima, tidak tahu itu uang untuk apa," kata Suryani kesal.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

Kepala SDN Hiligara Hambawa Diduga Korupsi GUNUNGSITOLI – Sebanyak 28 orangtua murid dan masyarakat telah melaporkan oknum Kepala SDN 077280 Hiligara Hambawa, Ma’-

adi Ziliwu kepada Walikota Gunungsitoli pada 27 Juli 2012 karena diduga telah mengkorupsikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak 2008 sampai sekarang.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa sejak oknum Kepsek yang sudah 15 tahun menjabat bukannya mutu sekolah meningkat malah semakin bobrok karena bantuan pemerintah dari dana BOS tidak disalurkan semestinya tetapi dijadikan sebagai lahan korupsi, bahkan tak ragu-ragu diduga telah merekayasa Surat Pertanggung Jawaban

KORUPSI (SPJ) dana BOS termasuk memalsukan tanda tangan ketua BP3.

Kemudian, dana bantuan khusus desa terpencil yang di salurkan melalui rekening oknum Kepsek senilai Rp 23 juta sampai saat ini dana tersebut tidak terlaksana, meskipun sejumlah guru-guru SDN Hiligara Hambawa sudah mempertanyakan sasaran uang tersebut tetapi dijawab enteng, masih belum cair.

Juga sang Kepsek terindikasi merekayasa SPJ pengadaan buku perpustakaan bagi siswa padahal belum dibeli.

Sekretaris LP2KHN Kepu-

lauan Nias, Faoziduhu Ziliwu mengatakan berdasarkan hasil investigasinya di lapangan baik dari pihak guru maupun dari sejumlah orangtua murid ternyata selama kepemimpinan Ma’adi Ziliwu sebagai Kepsek banyak tindakan maupun perbuatannya yang dinilai meresahkan masyarakat seperti melakukan perkelahian di rumah kepala desa ketika rapat sedang berlangsung, bahkan pernah memukuli guru bawahannya yakni Aluizaro Zega, serta memecat Guru Tidak Tetap (GTT) tanpa alasan.

Kepala SDN Hiligara

SUMUT

Hambawa yang dikonfirmasi pada Kamis tiga pekan lalu mengatakan, laporan masyarakat yang menudingnya korupsi dana BOS tidak benar. Menurutnya, Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli maupun BKD telah turun kelapangan dan mengaku tidak ada kerugian negara.

Masyarakat minta kepada Walikota Gunungsitoli dan instansi terkait agar Kepala SDN Hiligara Hambawa segera di copot dari jabatannya sehingga tidak merusak citra pendidikan di Kota Gunungsitoli khususnya di SDN Hiligara Hambawa.(YAGI)

Buron Kejati Aceh Ditangkap di Medan MEDAN - Bos PT Bintang Bersaudara (BB), Robby Meyer yang menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Aceh, terpidana dalam perkara tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat dengan kerugian sebesar Rp 1,5 miliar tertangkap di Jalan S Parman, tepatnya di Klinik Prodia, Medan. Robby ditangkap sewaktu melakukan cek darah.

Markos Simaremare selaku Kasipenkum Kejati Sumut membenarkan, Robby Meyer adalah buronan Kejati Aceh.

"Dia ditangkap oleh intel Kejagung bekerjasama dengan intel Kejatisu sekira pukul 08.30 WIB," katanya pada Selasa dua pekan lalu.

Menurut Markos, seharusnya Robby menjalani hukuman dua tahun penjara sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1339 K/PID/2009 tanggal 23 Desember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kajati Aceh. "Kejati Aceh telah me-

nyurati Kejatisu untuk bantuan pencarian dan penangkapan orang atas nama terpidana Robby Meyer beberapa waktu lalu," katanya.

Dalam surat Kajati Aceh nomor B-1298/N.1/Epp.3/05/ 2012 tanggal 3 Mei 2012 dituliskan, terpidana telah dipanggil berulang kali secara sah dan patut menurut ketentuan hukum untuk dapat hadir memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun terpidana mengabaikannya.

Surat Kajati Aceh yang antara lain ditembuskan ke-

pada Jaksa Agung, Jampidum, Jamwas, dan Kapolda Sumut juga menyebutkan pihak Kejati Aceh memperoleh informasi, terpidana berada di wilayah hukum Kejati Sumut di Medan. Karenanya, Kejati Aceh meminta bantuan Ka-

jati Sumut beserta jajarannya dan berkoordinasi dengan Kapolda Sumut untuk melakukan pencarian dan penangkapan terpidana dan menginformasikannya agar yang bersangkutan menjalani hukuman sesuai putusan MA RI.

Sebelumnya, sesuai surat Kajari Banda Aceh Nomor B218/N.1.10/Euh.1/ 06/2011 telah disampaikan kepada Kapolresta Banda Aceh tanggal 09 Juli 2011 untuk bantuan pencarian serta penangkapan terhadap terpidana.

Surat itu mencantumkan foto terpidana Robby Meyer 3 Juni 1958, alamat Jalan Karya I No 12 Kecamatan Medan Barat, HP 08126061972, muka bulat, rambut ikal, kulit putih dengan tinggi badan lebih kurang 170 cm.

Robby Meyer adalah terpidana kasus pemalsuan surat dan penipuan sebesar Rp 1,5 miliar pada proyek pembangunan 167 unit rumah bantuan Catholik Relief Services (CRS), di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, tahun 2006 dan sempat disidang di PN Banda Aceh awal tahun 2009 lalu. (MEI)

Korupsi Migor, Abeng Divonis 1 Tahun tak Dipenjara MEDAN - Terdakwa Eddy Wijaya alias Abeng, agen penyalur dalam pembelian minyak goreng (migor) bersubsidi di Kabupaten Batubara tahun 2008, divonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan. Serta uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun hakim tidak ada memerintahkan agar terdakwa segera ditahan sehingga usai mendengarkan vonis, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengatakan pikir-pikir lalu melenggang meninggalkan gedung PN Medan, Kamis

dua pekan lalu.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen dengan 18 bulan penjara dan permintaan agar terdakwa ditahan.

Abeng di dakwa ikut serta mengkorupsi dana subsidi migor yang merugikan negara sebesar Rp 847 juta.

Selain dituntut hukuman penjara, dia juga dituntut membayar denda Rp 50 juta yang dapat diganti pidana kurungan (subsider) selama tiga bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider satu tahun penjara.

Terdakwa dituntut bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Juga dianggap menyalahgunakan wewenang dan ikut serta melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dari tuntutan yang dibacakan JPU dihadapan majelis hakim yang diketuai Suhartanto diketahui, dari keterangan para saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa

merupakan agen (perantara) penyalur tahap I, II dan III dalam pembelian migor dari PT Bintang Tenera.

Terdakwa terbukti menyuruh penyalur migor tahap I, Yadi Suprayogi untuk menandatangani satu blok cek Bank Mandiri Cabang Jalan Krakatau Medan setelah dana dicairkan. Lalu, terdakwa menuliskan nominal jumlah uang di cek tersebut dan nama-nama orang yang akan menerima cek tersebut.

Pada penyaluran migor tahap II dan III masingmasing sebanyak 130.870

liter senilai Rp 327.175.000, yang dilaksanakan UD Sahabat Sejati, terdakwa juga menyuruh Sumardi menandatangani satu blok cek Bank Mandiri Cabang Jalan Letda Sujono Medan.

Selanjutnya, terdakwa menuliskan nominal jumlah uang di cek dan siapa-siapa yang menerima uang tersebut.

Sementara itu, terhadap terdakwa lain yaitu, Yadi Suprayogi dan Syaiful Margolang (berkas terpisah) keduanya dituntut 18 bulan penjara, denda 50 juta dan subsider 3 bulan penjara. (MEI)

realisasi dana PUAP di Kecamatan Pagaran TA 2011 senilai ratusan juta rupiah terindikasi dan diduga sarat dengan KKN. Dia mengatakan, kalau anda ingin mengetahui seputar pelaksanaan dan pengalokasian dana PUAP, silakan anda konfirmasi ke Dinas Pertanian Tapanuli Utara. "Kalau ada dugaan penyimpangan atas pencairan dana PUAP tersebut, saya siap untuk diproses sampai ke Mahkamah Konstitusi," katanya emosional.

Terkait dengan adanya dugaan praktek KKN dan dana yang bermasalah di beberapa kelompok tani penerima PUAP di Kecamatan Pagaran tahun 2011, menurut imformasi dari masyarakat di Desa Simamora Hasibuan dan Sipultak mengatakan, adanya dana PUAP yang belum dicairkan sampai tahun 2012, sementara dana tersebut sudah masuk ke rekening kelompok. Lanjut masyarakat peserta kelompok itu, baru-baru ini

ada bantuan kerbau tapi itu pun tidak jelas. "Bantuan kerbau tersebut terealisasi kepada anggota, kerbau sudah ada yang langsung dijual," katanya sambil memohon agar namanya jangan sampai dimuat.

Masyarakat meminta kepada pihak terkait khususnya Dinas Pertanian Tapanuli Utara segera menindaklanjuti permasalahan dana PUAP tersebut. Adapun yang menjadi faktor kegagalan dalam pengelolaan dana PUAP adalah kurangnya kemampuan pengurus Poktan /Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola modal usaha anggota, adanya persepsi dari anggota bahwa dana pinjaman dana PUAP tidak perlu dikembalikan, dana pinjaman dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif, seleksi dan vertifikasi RUB oleh Tim Teknis kurang memperhatikan kelayakan usaha tani anggota, serta kurangnya pembinaan dan pendampingan Poktan/ Gapoktan. (LIBS)

Dana PUAP Terindikasi Dikorup TAPUT - Permasalahan yang sangat mendasar dihadapi petani di beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, meliputi kurangnya akses ke sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta lemahnya pemahaman Organisasi petani. Untuk itu pemerintah pusat sudah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan dunia usaha pertanian ini, mulai tahun 2008 berbagai program dilaksanakan, salah satunya adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Pelaksanaan PUAP meliputi berbagai aspek tujuan, salah satunya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah. PUAP juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan,

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

penyuluh, dan penyedia mitra tani. Dengan memberdayakan kelembagaan yang dimiliki petani dan pelaku usaha ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan dunia usaha agribisnis juga menjadi tujuan PUAP. Lebih ditekankan lagi oleh pemerintah, PUAP ditujukan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani dan ekonomi perdesaan menjadi suatu akses jaringan atau menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan.

Menurut mantan kepala badan penyuluh pertanian (BPP) Siborongborong saat dikonfirmasi di kantor camat Pagaran pada Kamis dua pekan lalu mengatakan, salah satu sasaran dalam setiap tahun pelaksanaan PUAP adalah berkembangnya usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian di 10 ribu desa miskin yang terjangkau. Indikatornya adalah tersalurnya dana bantuan langsung mandiri (BLM) maka PUAP kepada

petani, buruh tani, rumah tangga miskin, anggota Gapoktan, sebagai modal untuk melakukan usaha produktif.

Menurut mantan BPP tersebut, dana BLM PUAP yang disalurkan untuk setiap Gapoktan senilai Rp 100 juta. Penyalurannya didasarkan pada rencana usaha anggota (RUA), rencana usaha kelompok (RUK) ditingkatkan kelompok tani (Poktan) dan rencana usaha bersama(RUB)ditingkat Gapoktan. Penyaluran dana lebih difokuskan kepada petani untuk mendukung empat sukses kementerian pertanian yaitu swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani.

Ironisnya, penyuluh pendamping atau Koordinator PPL untuk Kecamatan Pagaran, Br Hombing saat dikonfirmasi melalui telefon selulernya seputar pelaksanaan

Kinerja KUPTD Pendidikan Nassau Diragukan TOBASA - Kinerja UPTD Pendidikan Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, yang mempunyai tugas dan peranan penting dalam memajukan pendidikan di setiap daerah kecamatan.

Darjon Sipahutar, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nassau saat di konfirmasi di kantornya terkesan tidak memahami tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Toba Samosir No.025 Tahun 2012, tentang pengangkatan pengawas sekolah dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Toba Samosir, paling jelas dan rinci hal ini menyangkut dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah /madrasah.

Kepala UPTD seharusnya melakukan pembelajaran agar mampu memecahkan masalah, berpikir kritis dan memiliki kewirausahaan bagi kepala sekolah, guru

dan siswa, sebagai produk dalam sistim pendidikan yang akan melahirkan murid cerdas.

Saat dikonfirmasi tentang kedisiplinan dan tanggungjawabnya sebagai UPTD, Darjon mengatakan tidak mengetahuinya.

Informasi yang dihimpun dari beberapa kepala sekolah dan guru yang bertugas di Nassau mengatakan, Darjon tidak layak jadi Kepala UPTD Pendidikan, baik dari sisi golongan maupun bobot kredibilitas. Ironisnya, saat ditanyai Darjon mengaku masih baru menjabat di UPTD tersebut.

Kadis Pendidikan Toba Samosir diminta mengevaluasi penempatan jabatan terhadap anggota atau bawahan di lingkungan unit Pendidikan di Pemkab Toba Samosir. Terutama di kecamatan terpencil perlu dilaksanakan revitalisasi terhadap guru, kepala sekolah, pengawas UPTD pendidikan, berikut segenap jajaran Disdik Pemkab Toba Samosir guna menanamkan disiplin pada jajaran nya.

Demi kemajuan pendidikan dilingkungan Pemkab Toba Samosir sehingga mutu dan kualitas pendidikan khususnya di Nassau dapat mencapai prestrasi terbaik.(LIBS/T)

Menangis, Calo Bansos Langkat Dituntut 6,5 Tahun MEDAN - Terdakwa Wan Muhammad Daud Baqi, ketua Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintah Sumatera Utara (LP3SU), dituntut 6,5 tahun penjara pada sidang di Pengadilan Tipikor PN Medan, Selasa dua pekan lalu. Menurut jaksa, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memotong dana hibah bantuan sosial dari 9 sekolah penerima di Kabupaten Langkat sebesar Rp 906 juta.

Dia juga dituntut hukuman denda sebesar Rp 50 juta yang dapat diganti dengan pidana penjara 2 bulan, dan uang pengganti Rp 906 juta subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1,2,3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Stabat.

"Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 906 juta, perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat.

Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan," kata jaksa.

Jaksa dalam tuntutan yang dibacakannya di hadapan majelis hakim diketuai Suhartanto mengatakan, pada tahun anggaran 2010 Pemprov Sumatera Utara (Pemprovsu) menyalurkan bantuan hibah melalui Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekda Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 273,9 miliar. Dari dana itu, sebesar Rp 7,8 miliar direalisasikan untuk 52 lembaga atau sekolah penerima dana di Kabupaten Langkat.

Di antara penerima tersebut, terdapat 7 lembaga yang dibantu pencairannya oleh terdakwa. Ketujuh lembaga tersebut adalah MDA Musyawiyah Rp 150 juta, PAUD Al-Iklas Rp 150 juta, LPI As-Salmah Rp 300 juta, PAUD Taman Aklaq Rp 150 juta, MIS Pematang Cengal Rp 150 juta, dan Yayasan LP Assaqinah Rp 200 juta. Sedangkan tahun 2011, terdakwa mengurus pencairan dana untuk MTS

Nur Bahri sebesar Rp 200 juta dan MIS Nurul Amal Rp 200 juta.

Menurut jaksa, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk membuatkan proposal permohonan ke Pemprovsu. Kepada para kepala sekolah, terdakwa mengatakan jika ingin mendapatkan bantuan harus membuat proposal permohonan ke gubernur Sumatera Utara dan harus menyerahkan uang pengurusan yang ditentukan besarnya oleh terdakwa.

Para Kepala sekolah yang tidak pernah mendapat bantuan tersebut pun menyetujui persyaratan itu. Setelah permohonan diajukan dan ditampung di APBD, terdakwa kemudian memberitahukan kalau permohonan disetujui dan menyuruh para calon penerima untuk mengajukan permohonan pencairan dana dan kelengkapan lainnya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau dana itu sudah masuk ke rekening masing-masing lembaga penerima dana hibah.

Dalam pencairan dana tersebut, terdakwa ikut ke bank.

Saat itulah terdakwa menerima dana jasa pengurusan dari penerima dengan jumlah bervariasi. Dari MDA Musyawiyah terdakwa menerima Rp 50 juta, dari PAUD Al Ikhlas menerima Rp 83 juta, dari LPI As-Salmah Rp 160 juta, dari PAUD Taman Aklaq menerima Rp 83 juta, dari MIS Pematang Cengal menerima Rp 60 juta, dari Yayasan LP Assaqinah menerima Rp 80 juta, MTS Nur Bahri menerima Rp 125 juta, dan dari MIS Nurul Amal menerima Rp 100 juta.

Meski dana diterima sudah berkurang dari permohonan, atas petunjuk terdakwa para penerima dana hibah tetap membuat laporan pertanggungjawaban sebesar dana yang diterima. Laporan itu kemudian diserahkan kepada terdakwa.

Namun, pada tanggal 3 Januari 2012, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ditangkap di halaman parkir Bank Sumut Cabang Stabat saat menerima uang pemotongan bantuan dana hibah dari MIS Nurul Amal sebesar Rp 100 juta.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

Jaksa Diminta Usut ANGGARAN penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) Kota Medan senilai Rp 30,450 miliar pada APBD 2011, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, nilai anggaran yang dianggarkan lewat APBD tersebut bila dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan sungguh sangat bertolak belakang.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat miskin di Kota Medan Medan ini tidak bisa mendapatkan kartu JPKMS dengan mudah.

Ironisnya lagi, terdapat kartu JPKMS ganda yang digunakan untuk berobat mata di sebuah klinik Sei Mencirim, padahal pemilik JPKMS yang sebenarnya merasa tidak pernah pergi ke klinik tersebut untuk berobat mata.

Inilah yang menjadi sorotan publik kenapa anggaran untuk JPKMS yang begitu besar nilainya bisa disetujui oleh DPRD Medan, padahal diduga banyak ketimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriyono mengatakan, sekaitan dengan persoalan ini meminta pihak Kejaksaan untuk segera menelusuri penggunaan anggaran penyelenggaraan JPKMS 2011.

Karena menurutnya, penggunaan anggaran tersebut tidak transparan dan sarat persoalan.

"Kejaksaan harus tegas, kita minta Kejaksaan untuk menelusuri anggaran tersebut, karena itu uang rakyat yang harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi. Kita menduga ada ketidakbenaran di dalam penggunaan anggaran sebesar Rp 30,450 miliar tersebut.

Dan persoalan ini harus segera dibawa ke ranah hukum agar bisa jelas diketahui apa benar anggaran tersebut benar-benar digunakan semua untuk penyelenggaraan JPKMS atau sebagian saja," tegasnya beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data dari buku APBD Kota Medan 2011, untuk penyelenggaraan JPKMS yang dikelola oleh Dinkes Medan, sebelum perubahan anggaran mencapai Rp 25 miliar lebih, dan setelah penambahan anggaran, angkanya membengkak menjadi sebesar Rp 30 miliar lebih. Berarti ada kenaikan anggaran sebesar Rp 5 miliar lebih dalam satu tahun anggaran.(DNI)

Klaim 2011 Dipertanyakan DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mempertanyakan klaim dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) tahun 2011 sebesar Rp 25 miliar pada Dinas Kesehatan (Dinkes). Pasalnya, jumlah anggaran yang sama juga diajukan Dinkes dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Platfon Anggaran, sementara (KUA-PPAS) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Medan tahun 2012.

"Awalnya Dinkes menyebutkan kalau klaim JPKMS tahun 2011 sebenarnya mencapai Rp 30 miliar.

Namun, mereka memilih mengajukan besaran klaim sebesar Rp 25 miliar. Terus terang, kami tidak bisa percaya begitu saja terhadap klaim itu, dan harus ada proses audit terhadap kebenaran klaim itu,” sebut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Ikrimah Hamidy ST Msi, Jumat awal bulan lalu.

Memang, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, yang mengaudit berdasarkan mekanisme adalah Inspektorat Pemko Medan.

Namun, keindependensiannya diragukan karena sama-sama dari Pemko Medan.“Kita memang ragu.

Tapi, mau bagaimana lagi, memang begitu mekanisnya. Kita percayakan saja proses auditnya ke Inspektorat. Baru dari hasil audit itu kita jadikan bahan pertimbangan DPRD nantinya," katanya.

Untuk mengimbangi proses audit itu, sebut Ikrimah, pimpinan dewan akan meminta Komisi B yang membidangi kesehatan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus). “Jadi, nanti Badan Anggaran akan merekomendasikan Komisi B untuk membentuk Pansus,” ujarnya.

Terkait usulan itu, anggota Komisi B DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah mengaku setuju dibentuknya Pansus untuk mengaudit klaim JPKMS. “Kita setuju. Terus terang, kita juga tidak yakin atas klaim dana JPKMS itu,” katanya.(SB.C)

KORUPSI

LIPSUS

DITUDING TAK TRANSPARAN DAN BERAROMA KORUP

DEWAN DIDESAK AUDIT KLAIM BIAYA JPKMS Penyaluran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) atau yang lebih akrab disebut dengan Medan Sehat disinyalir masih tidak tepat sasaran, kurang professional, dan tidak transparan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga Medan yang kurang mampu yang tidak mendapatkan kartu Medan Sehat dan masih tingginya jumlah pasien kurang mampu di Rumah Sakit provider (penyelenggara) Medan Sehat yang harus berobat dengan menggunakan biaya sendiri.

FAKTA-fakta seperti ini ditemui Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (Elsaka) selama setahun melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin Kota Medan agar mendapatkan fasilitas layanan Medan Sehat melalui pembentukan Posko Pengaduan dan Tempat Pemantauan Pelaksanaan Program JPKMS, karena selama ini cukup banyak keluhan dari masyarakat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan (mengakses) layanan tersebut, bahkan kalaupun ada yang mendapatkan juga dipersulit di rumah sakit.

Dari proses pendampingan setahun (Juni 2011 – 2012), diketahui ternyata anggaran untuk program layanan kesehatan bagi warga miskin Kota Medan ini cukup besar dan sudah berjalan sejak tahun 2008.

Data yang dimiliki menunjukkan bahwa total anggaran dari tahun 2008 hingga tahun 2012 sudah mencapai Rp 115,2 miliar. Dan program ini juga masih akan berlangsung untuk masa yang akan datang, yang tentunya akan kembali menyedot anggaran yang cukup besar.

Pada tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp 8 miliar dan yang terpakai sebesar Rp 5 miliar. Sisanya dikembalikan oleh Asuransi Takaful sebagai penyelenggara pada waktu itu ke Pemko Medan. Pada tahun 2009 anggaran Medan Sehat naik menjadi Rp 20 miliar dan tidak ada transparansi berapa penggunaan anggaran yang habis.

Kemudian pada tahun 2010 JPKMS kembali menjadi program unggulan Dinas Kesehatan Kota Medan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar namun dalam pelaksanaannya banyak yang salah sasaran, dimana banyak warga Medan yang mampu secara ekonomi malah mendapatkan kartu Medan Sehat sementara warga kurang mampu tidak mendapat-

kannya.

Pada tahun 2011, sekali pun polemik sudah mulai muncul seputar penyelenggaraan Medan Sehat, Pemko Medan kembali menjagokan program ini sebagai program primadona di bidang kesehatan dengan mengucurkan APBD sebesar Rp 25,2 miliar yang kemudian menimbulkan polemik baru ketika pihak rumah sakit penyelenggara JPKMS (22 rumah sakit) mengajukan klaim sebesar Rp 20 miliar yang peruntukannya tidak pernah diketahui oleh publik.

Di tengah polemik klaim JPKMS yang belum selesai, bahkan tanpa pijakan Peraturan Daerah (Perda), Pemko Medan kembali menggelontorkan anggaran JPKMS untuk tahun 2012 sebesar Rp 37 miliar yang katanya untuk penanggulangan kesehatan warga miskin Kota Medan sebanyak 354.855 jiwa.

"Penggelontoran anggaran yang cukup besar ini tidak didukung oleh kinerja yang baik dari pihak penyelenggara. Hal ini terbukti dari temuan audit sosial yang dilakukan Elsaka selama pendampingan terhadap warga untuk mendapatkan layanan program JPKMS ini," kata Direktur Pelaksana Elsaka, Bekmi Darusman Silalahi.

Beberapa temuan tersebut diantaranya; Pertama, tidak ada akuntabilitas dan transparansi.

Akuntabilitas penyelenggaraan JPKMS selama ini ternyata masih minim. Sebab, dari pengalaman warga yang pernah menggunakan kartu JPKMS untuk mendapatkan layanan kesehatan, masih ada pihak rumah sakit yang membebankan urun/iur biaya kepada pasien namun pihak rumah sakit tidak pernah memberitahukan kepada pasien rincian biaya yang dibebankan kepada pasien tersebut. Disisi lain pasien juga tidak tahu jenis penyakit dan jenis obat apa saja yang ditanggung oleh JPKMS. Transparansi juga masih kurang, paling tidak

untuk penandatangan administrasi ketika pasien meninggalkan rumah sakit, dari 1500 orang yang diwawancarai Elsaka, 55 persen mengatakan tidak pernah menandatangi berkas pasien keluar dari rumah sakit. Sehingga basis klaim untuk biaya JPKMS boleh dikatakan hanya sepihak, yaitu dari pihak rumah sakit saja.

Ketika akan dilakukan cross check oleh auditor terhadap penerima manfaat, maka dipastikan akan sulit mengkonfrontirnya.

Kedua, tidak pernah dilakukan sosialisasi. Dari 1500 warga yang ditanyai soal layanan Medan Sehat, 44 persen mengatakan tidak tahu apa itu JPKMS (Medan Sehat) dan apa saja jenis layanan yang diberikan, bahkan 52 persen menjawab tidak tahu cara mendapatkan layanan tersebut.

Ketiga, kinerja layanan kurang optimal. Minimnya sosialisasi terkait JPKMS dan tidak adanya kriteria yang baku tentang kepesertaan JPKMS membuat pemberi layanan bekerja atas tafsir masingmasing.

Keempat, layanan belum prima. Dari segi kualitas, pelayanan JPKMS sepertinya bertolak belakang dengan

jargon pemerintah yang menempatkan JPKMS sebagai program primadona di bidang kesehatan. Karena untuk rumah sakit yang menjadi provider JPKMS saja, sekitar 62 persen warga dari 1500 responden mengatakan tidak tahu rumah sakit apa saja yang menjadi provider JPKMS. Dari sisi ketepatan sasaran juga menurut 77 persen responden bahwa program JPKMS belum tepat sasaran karena ternyata banyak warga yang dari segi ekonomi dianggap mampu justru mendapat kartu JPKMS. Demikian juga halnya dengan sikap provider ketika menangani pasien peserta JPKMS, 67 persen responden mengatakan kalau respon yang diberikan pihak rumah sakit cukup lambat ditambah lagi sikap para medis yang menerima pasien JPKMS yang kurang ramah.

Bahkan, sekitar 24 persen responden pernah mengalami dikenakan biaya tambahan ketika berobat menggunakan kartu JPKMS padahal dalam petunjuk pelaksanaan JPKMS, pasien JPKMS tidak dikenakan urun/iur biaya dalam bentuk apapun.

"Oleh karenanya, mencermati fakta-fakta lapangan yang

ditemui selama setahun belakangan ini, maka pemerintah perlu segera melakukan sosialisasi yang lengkap dan mudah dimengerti warga tentang JPKMS. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong transparansi penyelenggaraan JPKMS di kemudian hari," kata Bekmi lagi.

Lanjutnya, pemerintah dalam hal ini bersama-sama dengan DPRD Kota Medan supaya segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan JPKMS. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan JPKMS berjalan di atas rel hukum sehingga penyelenggara tidak melaksanakan program ini berdasarkan tafsir masing-masing.

Terakhir, DPRD Kota Medan supaya melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan JPKMS yang salah satunya adalah dengan cara membentuk Tim Audit Independent untuk mengaudit penggunaan anggaran JPKMS sejak tahun 2008 hingga 2011.

"Hal ini untuk menjawab polemik seputar klaim biaya JPKMS oleh pihak provider serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan JPKMS, karena uang yang digunakan untuk program ini adalah uang rakyat," tegasnya.(MEI)

dengan data penerima beras miskin (raskin) dan program keluarga harapan (PKH) maka akan terjadi lagi kesalahan yang sama yaitu banyaknya warga miskin yang tidak terakomodir masuk kedalam kepesertaan Jamkesmas atau JPKMS dikarenakan pemerintah “BPS” telah salah besar dalam menilai masyarakat miskin berdasarkan 14 kriteria miskin yang menjadi acuan dalam menentukan masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidak.

Ke-14 kriteria miskin tersebut saat ini tidak bisa dijadikan acuan dikarenakan tidak sesuai dengan kendisi ojektif dimasyarakat. Untuk itu, dalam menentukan masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidak saja dari awal sudah terjadi kesalahan besar, bagaimana dengan penyaluran seluruh program untuk rakyat

miskin? Pasti hasilnya tidak pernah maksimal karena banyak yang tidak tepat sasaran.

Setidaknya pemerintah membuat program kesehatan gratis untuk seluruh warga kota Medan, bukan berdasarkan kartu JPKMS atau sebagainya, tegasnya.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan JPKMS tahun 2011 dan 2012 jika dilihat dari persoalan dan indikasiindikasi yang timbul di tahun 2010. Niat baik pihak-pihak yang berwenang untuk memenuhi keinginan masyarakat agar transparan dan bertanggung jawab akan menepis tudingan bahwa program ini jauh dari dugaandugaan korupsi. Semoga uang rakyat yang menjadi urat nadi program ini benar-benar dinikmati masyarakat yang sangat membutuhkannya, (SP/MEI)

Warga Miskin Banyak tak Terdata SEBELUMNYA, kartu kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang baru akan di distribusikan kepada seluruh warga Kota Medan yang berhak menerimannya pada 20 Desember 2010 lalu, dilakukan terlebih dahulu pemutakhiran data yang dilakukan Dinkes mulai tanggal 10 Oktober hingga 20 Desember-nya.

Tanggal 9 Desember-nya akan dilakukan penetapan kepemilikan serta untuk uji publik akan dilakukan pada 1-6 Desember 2010. Setelah itu, 1-30 November mendatang akan dilakukan pengolahan data.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Kepala Dinas Kesehatan Medan kala itu, Edwin Effendi

mengatakan, untuk kepesertaan JPKMS akan disesuaikan dengan data penerima beras miskin dan program keluarga harapan (PKH). Sebab idealnya orang-orang yang masuk dalam kategori ini mendapatkan pelayanan gratis.

Mengenai jumlah masyarakat miskin di Medan mencapai 350 ribu. Sementara itu, Medan sendiri memiliki 412 ribu kuota Jamkesmas, sedangkan di tahun 2010, penerima JPKMS mencapai 500 ribu. Kendati demikian, ternyata masih banyak penduduk kota Medan yang belum mampu, namun tidak terdata dalam pelayanan kesehatan gratis tersebut.

“Akurasi data memang belum akurat. Hal itu dikarenakan pendataan awal tidak tidak maksimal. Hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya

warga Medan yang tidak mampu, namun tidak terakomodir sebagai peserta Jamkesmas atau JPKMS,” ujar anggota Komisi B DPRD Medan waktu itu, Bahrumsyah. Anggota Komisi B lainnya, Salman Alfarisi mengharapkan agar pendistribusian kepemilikan JPKMS di 2010 ini tidak berhenti.

Lanjut Salman, pemutakhiran data sifatnya harus terus-menerus. Kalau tidak bisa memberi ekses atau polemik di masyarakat, dengan anggaran bagi Dinkes Medan di PAPBD sebesar Rp 1.3 miliar diharapkan dana sebesar itu bisa dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat miskin yang berhak menerima jatah Jamkesmas dan JPKMS. "Kalau acuan bagi kepesertaan JPKMS kedepan adalah berdasarkan penyesuaian

KPK POS

6

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

Bupati Anjangsana Ke Dayah Bustanul Huda Paya Pasi ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib didampingi Sekda Syaifannur SH MM ,Asisten Setdakab serta para Kepala SKPK, dan Kabag serta Ketua Baitul Mal Aceh Timur mengunjungi Dayah Bustanul Huda Paya Pasi Julok dalam rangkaian anjangsana memperingati Hut Proklamasi kemerdekaan ke 67 Republik Indonesia daerah ini, Jumat( 17/8) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga turut menyerahkan bantuan berupa 110 potong kain sarung untuk para santri dan para guru atau ustadz di dayah ini. Diharapkan kehadiran bupati dan rombongan ke dayah ini sekaligus sebagai wujud perhatian dan terimakasih permerintah terhadap keberaadaan dayah ini yang dalam perjalanannya sudah sangat banyak membantu dalam mendidik putra putri daerah ini dan menegakkan syariat islam di bumi Aceh Timur. (BSO)

Mahasiswa Minta Walikota Langsa Tetap Dilantik LANGSA - Koalisi Mahasiswa Aneuk Langsa (KoMALa) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Kota setempat untuk tetap melaksanakan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, periode 2012 -2017, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid. Permintaan itu disampaikan KoMALa, terkait isu penundaan pelantikan karena dikaitkan dengan keabsahan status M.Zulfri sebagai Ketua DPRK Langsa oleh beberapa oknum anggota dewan.

"Apapun yang terjadi degan isu yang diciptakan, namun pelantikan tetap harus dijalankan. Karena kami akan melawan setiap ada upaya ataupun sabotase yang kami nilai merugikan pemerintahan," kata Kepala Humas, KoMAla M. Husaini kepada The Atjeh Post, pada Jum'at, (24/8).

Kata dia, isu tersebut terkesan mengada-ngada dan mencari pahlawan di siang bolong.

"Padahal kita tahu masalah pelantikan walikota terpilih merupakan acara sakral yang ditunggu oleh masyarakat langsa. Apalagi, kita ketahui bahwa sudah ada keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/568/2009 tentang peresmian pimpinan DPRK Langsa masih berlaku sepanjang belum dicabut," kata dia.

Dia mengatakan, melihat hal seperti ini rasanya sangat naif dan lacur apabila ada oknum yg berencana menggagalkan pelantikan. "Kondisi inilah yang sangat kita sesalkan, di saat walikota sudah ada yang baru tapi masih juga ada oknum yang tidak ikhlas degan hasil pilkada beberapa waktu lalu," ujarnya.(ACP)

POLITIK

N A D

10 Raqan Sesuai Harapan Masyarakat ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur diwakili Sekretaris Daerah Syaifannur SH MM menjelaskan bahwa 10 (sepuluh) Rancangan Qanun yang diajukan kepada legislatif dalam Rapat Paripurna I beberapa hari lalu adalah benar benar telah sesuai dengan harapan masyarakat dan juga kepentingan daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih bersinergi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Raqan tersebut juga telah dilakukan dengan menggali berbagai informasi dari masyarakat serta juga telah dilakukan public hearing atau dengar pendapat sebagaimana yang telah dilakukan pihak eksekutif bersama legislatif di Pendopo Peureulak beberapa bulan lalu.

Hal tersebut ditegaskan Sekda saat menjawab pertanyaan atau pemandangan umum dua anggota dewan daerah ini yang mempertanyakan tentang apakah raqan raqan yang diajukan itu telah sesuai dengan harapan masyarakat atau melibatkan masyarakat luas dan juga pertanyaan seputar

aset pemkab Aceh Timur berupa kantor sekretariat daerah dan pendopo yang ada di Kota Langsa bisa diupayakan untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi kabupaten ini pada Rapat Paripurna III DPRK Aceh Timur yang dipusatkan diu ruang sidang DPRK di Aula Serbaguna Setdakab Idi, balum lama ini.

Lanjut Sekda, meski tidak semua qanun tersebut membutuhkan atau keterlibatan masyarakat seperti halnya tentang Raqan SOTK Dewan Pengurus Sekretariat KORPRI Kabupaten Aceh Timur, namun beberapa Raqan lainnya

telah melibatkan partisipasi aktif masyarakat,jelasnya menjawab pertanyaan saudara Tajul Ula dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK ,Tgk Hasanuddin dan dihadiri sebanyak 18 anggota dewan serta Kepala SKPK, Kabag di jajaran Setdakab dan undangan lainnya Sekda juga menyatakan sependapat dengan saran dari anggota dewan lainnya terkait persoalan aset tersebut yang diharapkan mampu dijadikan sumber PAD baru bagi daerah ini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.(BSO)

Gubernur: Pelayanan JKA Harus Lebih Baik BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Zaini Abullah, berharap pelayanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Rumah Sakit Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh lebih baik di masa mendatang. Untuk itu, kinerja PNS di bidang kesehatan juga harus lebih tingkatkan, guna mendukunj peningkatan pelayanan terharap JKA. Demikian disampaikan Gubernur ketika melakukan melakukan inspeksi mendadak (sidak) hari pertama kerja pasca cuti bersama Idul Fitri, kemarin. Gubernur melakukan sidak di RSUZA Banda Aceh.

"Kita berharap ke depan harus lebih baik, karena kita sebagai pelayan masyarakat harus memberikan yang terbaik,"katanya kepada wartawan.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga berharap petugas pelayanan JKA agar saat melayani pasien lebih maksimal tanpa memandang siapa pasiennya. Pelayanan kesehatan tidak boleh memilahmilah pasien, karena semua warga harus dilayani secara baik.

Dalam rangka itulah, Gubernur meminta pihak rumah sakit untuk

HALAL BIL HALAL– Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyalami seorang pegawai saat halal bilhalal pada hari pertama masuk kantor setelah cuti bersama lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah di Banda Aceh, Kamis (23/8). Gubernur menegaskan akan memotong tunjangan prestasi kerja (TPK) PNS yang tidak masuk kantor di hari pertama kerja setelah lebaran Idul Fitri. menambah fasilitas public di rumah sakit, seperti toilet dan tempat pembuangan sampah.

Kedua fasilitas tersebut menurut Gubernur merupakan hal yang sangat pokok di setiap rumah sakit.

Selain itu Gubernur meminta

di rumah sakit ada peraturan tertentu supaya keluarga pasien saat berkunjung mengikuti dan mentaati aturan tersebut. Misalkan aturan tentang merokok agar tidak mengganggu pasien dan tentu itu harus didukung dengan tersedianya tempat khusus bagi

perokok.

Pada saat sidak, Gubernur memeriksa absensi untuk mengetahui kehadiran pegawai di rumah sakit, dan meminta kepada dokter, perawat serta pegawai supaya melayani masyarakat semaksimal mungkin.(INT/MH)

120 Peserta Ikuti Sosialisasi JKA ACEH TIMUR - Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Dinas Kesehatan Aceh Timur mengelar sosialisasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kepada Camat dan kepala Pukesmas dalam wilayah Aceh Timur, Rabu (10/8) pagi.

Acara tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Timur yang diwakili oleh Sekda Syaifannur, SH.MM di aula Dinas Kesehatan setempat.

Syaifannur, dalam pidatonya pada pembukaan acara tersebut mengatakan, meski program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang telah memasuki umur 3 tahun sejak 1 Juni 2010, namun masih ada masyarakat kita yang belum

mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai peserta JKA untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis. “ Untuk itu sosialisasi ini sangat penting dilakukan hingga tingkat masyarakat gampong,” ujar Syaifannur.

Katanya, sesuai dengan implementasi UUPA nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh menyebutkan, setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, “Selama ini penduduk Aceh seringkali tidak memperoleh hak yang sama karena keter-

batasan Finansial dan telah menghambat mereka mengakses pelayanan kesehatan meskipun fasilitas tersebut milik pemerintah, seperti sering diberitakan media massa dimana ada orang sakit tak dapat berobat karena tak ada uang yang cukup, mereka hanya bisa menahan sakit dan berharap uluran tangan orang lain. Fenomena ini merupakan ironi pelayanan kesehatan yang harus diakhiri di Aceh,” papar Sekda.

Semantara itu Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, H. Aiyub, SKM melaporkan sedikitnya 120 peserta yang terdiri dari Camat, Kepala Pukesmas, Koordinator

Bidan Pukesmas dan pengelola Keuangan Program JKA di Pukesmas se Aceh Timur mengikuti acara sosialisasi JKA. “Semoga saja informasi tentang JKA ini dapat disampaikan oleh seluruh Camat hingga ketingkat Keuchik Gampong, sehingga semua masyarakat desa mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai peserta JKA, “ ujar H. Aiyub, seraya mengharapkan tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan ditingkat dasar dan rujukan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya kepada peserta JKA.(BSO)

Takut Sidak PNS RameRame Masuk Kerja SINGKIL - Ribuan PNS yang bekerja di Pemkab Aceh Singkil, sepertinya paham betul, setiap awal hari kerja pasca libur, pejabat setingkat Bupati ataupun Setda selalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor tempat mereka bekerja.

Hal ini pula,yang kembali berulang Kamis pekan lalu pasca libur merayakan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Walau masih ditemukan satu dua orang PNS yang tidak masuk kerja, baik Tim I yang dipimpin Wakil Bupati Dul Musrid, serta Tim II yang dipimpin Setda HM Yakub, mengaku puas ketika mengetahui hampir 98 persen PNS yang masuk kerja pada hari itu.

"Masih ada yang tidak masuk kerja tanpa izin, bahkan tidak ada keterangan sama sekali. Tapi secara keseluruhan yang masuk kerja hari ini cukup memuaskan,hampir 98 persen" terang Yakub yang ditemui KPKPOs di ruang kerjanya pasca sidak.

Hanya saja ibarat cerita di film sinetron, awalnya bagus namun akhir cerita justru sebaliknya. Demikian juga sidak yang dilakukan dua pejabat ini. Terbukti,suasana perkantoran yang paginya ramai oleh PNS yang hadir, namun tidak demikian ketika jam masuk kerja pukul 14.00 WIB. Semua kantor pemerintah justru terlihat sepi dari aktivitas.

Bahkan kenderaan roda dua dan empat yang waktu sidak masih terlihat ramai,nyaris tak terlihat sama sekali. Hanya saja,akal-akalan PNS ini sepertinya tidak terdeteksi oleh yang melakukan sidak.Buktinya, hingga memasuki waktu jam pulang kerja pukul 16.00 WIB, aksi 'bulus' PNS ini berlangsung aman tanpa ada tindakan.(AZT)

Rancangan Qanun Perkebunan Hampir Rampung BANDA ACEH - Pembahasan akhir Rancangan Qanun (Raqan) perkebunan akan dilakukan mulai, Senin 27 Agustus 2012 mendatang. Hal ini dianggap penting mempercepat proses paripurna Raqan tadi.

"Pembahasannya mulai Senin. Saat ini masih belum aktif dan belum banyak yang masuk kantor," ujar Jamaluddin T Muku, anggota Pansus Raqan perkebunan, Jumat (24/8).

Menurutnya, keberadaan Raqan Perkebunan sangat penting bagi Aceh. Keberadaan Raqan ini diharapkan dapat membawa efek positif bagi perbaikan sektor perkebunan Aceh. "Senin nanti kita bahas lagi. Kemarin libur sebentar karena Idul Fitri. Namun Raqan ini hampir rampung," jelasnya lagi.(ACP)

IDUL FITRI DI PEDALAMAN

Tangis Anak Yatim di Antara Gagal Panen dan Pesta Petasan HARI Raya Idul Fitri tahun ini menyisakan cerita duka di kalangan keluarga yatim dan fakir miskin di Aceh.

Setidaknya kisah duka dialami oleh ratusan anakanak yatim lagi miskin, di pedalaman Kabupaten Pidie.

Mereka menyambut lebaran dengan tangis, karena tidak dibelikan baju baru oleh ibunya.

Kisah duka ini setidaknya diungkap oleh satu keluarga yatim di Kemukiman Reubee, Kecamatan Delima, dan penjual pakaian di Pasar Garot, Kecamatan Indrajaya. Mereka tak dapat menahan keharuan saat menuturkan cerita pilu itu saat rumah mereka didatangi Serambi baru-baru ini.

“Tahun ini sangat berat, saya tidak mampu membelikan baju baru buat mereka.

Sawah yang menjadi satusatunya mata pencaharian kami gagal panen karena kemarau panjang, bea siswa yang saya harapkan dapat menjadi solusi sementara juga tak kunjung masuk ke

rekening,” ungkap Darma (33), warga Desa Daboh Reubee, sambil menunjuk ke arah dua buah hatinya.

Darma adalah janda muda yang baru enam bulan ditinggal mati suaminya.

Sejak itu, dia menjadi satusatunya tulang punggung bagi dua putri mereka yang masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Reubee. Keduanya adalah, Maulita (kelas VI) dan Nisa (kelas V). Selain berstatus

yatim, keluarga ini juga masuk kategori miskin.

Keadaan serupa, kata Darma, juga dialami oleh sejumlah keluarga yatim dan miskin lainnya di Kemukiman Reubee. “Malah ada yang sampai mengutang hingga Rp 400 ribu untuk kepentingan membuka rekening bank. Seharusnya kalau memang bea siswa tidak cair, jangan disuruh buka rekening dulu, karena semakin menambah berat

beban kami,” ujarnya.

H Fauzi (38), paman kedua bocah yatim itu mengatakan, selama bulan Ramadhan lalu, ia kerap mendatangi bank BPD Aceh di Pasar Grong-grong, untuk mencari tahu informasi seputar pencairan bea siswa.

“Tapi sampai satu hari menjelang meugang, tidak ada tanda-tanda uang itu cair.

Sangat banyak orang tua anak yatim yang datang ke bank untuk kepentingan yang sama,” ujarnya.

Ironi Kisah tak kalah mengharukan diceritakan oleh Fauziah pemilik toko pakaian di Pasar Garot.

“Seminggu menjelang lebaran, anak-anak yatim yang datang ke toko saya menangis meraung-raung meminta dibelikan baju lebaran. Karena kasihan, saya akhirnya mengutangkan baju baru kepada keluarga yatim yang saya kenal pasti,” ujar Fauziah, seperti dituturkan kembali oleh Ummi Aisyaturradhiah,

pimpinan Balai Pengajian Ummi, Gampong Aree, Kecamatan Delima.

“Ada beberapa keluarga yang diberikan utang, di antaranya dari Desa Keureumbok, Lhee Meunasah, dan Ceurih. Banyak juga yang tidak dapat dikabulkan, karena beliau tidak kenal pasti dengan mereka. Tapi, Fauziah sangat terenyuh saat melihat anak-anak itu menangis,” ungkap Aisyaton.

Ironisnya, pada saat yang sama, warga di sejumlah desa dalam Kecamatan Delima, Indrajaya, dan kawasan pedalaman Pidie lainnya, menghabiskan uang hingga puluhan juta rupiah, untuk kegiatan perang yang melibatkan meriam bambu, bom karbit, dan petasan, pada malam kedua Idul Fitri 1433 H. “Informasinya, dana yang dihabiskan mencapai hingga puluhan juta rupiah. Pengeluaran paling besar untuk membeli petasan dan kembang api ukuran besar yang harganya mencapai

jutaan rupiah per unit,” ungkap seorang warga Gampong Aree.

Terbentur Permendagri Terkait bea siswa, sebelumnya diberitakan, bantuan pendidikan untuk anak yatim sebesar Rp 1,8 juta per tahun untuk 123.354 penerima, sampai pertengahan Agustus lalu belum juga cair. Padahal semestinya, dana bantuan pendidikan tersebut sudah bisa dimanfaatkan menjelang tahun ajaran baru, Juli 2012.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, membenarkannya. Bahkan menurutnya, selain beasiswa anak yatim, bantuan tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp 157 miliar dan dana bantuan operasi sekolah SMA, SMK dan MA sebesar Rp 86,87 miliar juga belum disalurkan.

Hal ini lanjutnya, terjadi karena terbentur Permendagri yang baru yang mewajibkan penerima dana hibah dari APBD harus

membuat kesepakatan dan proposal penggunaan dana.

Ia khawatir, kalau pemberian bantuan dana hibah kepada anak yatim itu harus diwajibkan membuat proposal, maka program penyaluran beasiswa bisa-bisa tidak tersalurkan seluruhnya.

Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta SKPA lainnya seperti Biro Hukum dan Humas, DPKKA, dan intansi terkait lainnya membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Disdik. “Ini masalah serius dan perlu segera diselesaikan. Ini merupakan salah satu program pro rakyat yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh,” kata Wagub.

Ia mengatakan, seharusnya dana bantuan pendidikan anak yatim itu diberikan satu bulan sebelum masuk tahun ajaran baru, yakni pada Juli lalu, agar bisa digunakan untuk pengadaan baju seragam sekolah dan peralatan sekolah.(TNC)

KPK POS

7

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

POLITIK

SUMUT

Nasehat Abdillah Buat Gubsu Ke Depan

”Harusnya Warga Sumut Sejahtera” MEDAN – Tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga mantan Walikota Medan H Abdillah, mengatakan tidak wajar masyarakat Sumut susah, apalagi sampai berada di bawah garis kemiskinan.

Melihat potensi yang dimiliki Sumut, sudah sepatutnya warganya berada pda kehidupan yang berkecukupan.

Pandangan itu disampaikan Abdillah menjawab pertanyaan wartawan seputar dinamikan politik jelang Pilgubsu, kemarin pada acara berbuka puasa bersama Ketua FPPP DPR RI H. Hasrul Azwar bersama masyarakat, di Medan belum lama ini.

Untuk itu Abdillah menyarankan kepada seluruh bakal calon Gubsu, agar mampu memahami tipologi dearah Sumatera Utara. Bila

itu sudah dipahami, maka akan lahir program-pogram dan kebijakan yang bermuara pada pensejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Abdillah menjelaskan, dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut, tentu masing-masing memiliki tipologi termasuk potensi dan sumberdaya yang berbeda. Kota Medan misalnya tentu tidak sama kebutuhan programnya dengan kabupaten Tapanuli Selatan. Atau Kabupaten Dairi tidak bisa disamakan dengan Kabupaten Langkat. ”Inilah yang saya maksudnya memahami tipologi daerah,”jelas Abdillah.

Abdillah juga menyampaikan, baginya, di Sumut tidak ada kategorisasi daerah gersang dan subur, karena seluruh daerah memiliki pontensi yang luar sangat biasa. Lagi pula, sebut Abdillah, bagi daerah yang dikatakan orang lain kurang subur, kan kita bisa ciptakan rekayasa potensi. Lagi-lagi tergantung

seberapa jauh pemimpin itu bisa memahami masing-masing daerahnya. ”Untuk itu sekali lagi saya sampaikan, harusnya warga Sumut itu tidak ada yang dhuafa, tapi hidup berkecukupan,”ujarnya.

Ketika ditanya tanggapannya tentang bakal Cagubsu dan Cawagubsu, Abdillah secara diplomatis mengatakan sumuanya baik dan pasti sudah memiliki pengalaman mumpuni dalam memimpin.

Abdillah juga menyebutkan, dalam pandangannya para kandidat balon Gubsu yang sudah muncul, pasti memiliki visi misi dan program membangun daerah ini serta masyarakatnya. ”Lagi pula mereka adalah kader-kader terbaik bangsa, tentu tujuannya maju jadi calon pemimpin adalah untuk kebaikan,”ucapnya.

Saat lebih jauh ditanya, kira-kira siapa balon Gubsu yang dinilai sudah memahami tipologi daerah di Sumatera

Utara. Abdillah menjawabnya, karena menurutnya ia tidak layak menilai kualitas dan pengetahuan para kandidat Gubsu. “Jangan kita memberikan penilaian sebelum kita mengetahui seperti apa kualitas dan wawasan mereka, itu tidak baik,” ucapnya.

Namun saat mantan Walikota Medan dua periode ini ditanya, jika diminta masyarakat untuk memimpin Sumut, apakah akan bersedia?. Ia mengatakan untuk memimpin daerah sebesar Sumatera Utara, tidak bisa beranda-andai. Lagipula, Abdillah mengaku hanya mempunyai pengalaman minim dalam memimpin yakni hanya ketika memimpin Kota Medan. ”Jika ada masyarakat yang menginkan saya memimpin Sumut, atas apresiasi itu saya ucapkan terima kasih. Tapi jujur saya tegasnya, saya belum ada terpikir untuk memimpin Sumut,”ujarnya. (MH)

Tajuddin Noor : Laskar Ampera Tidak Berpolitik Praktis FOTO BERSAMA–Kepala BPK RI perwakilan Sumut diabadikan bersama Bupati Langkat dan Ketua DPRD terkait penerimaan opini WDP di ruang pertemuan Kantor BPK perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Ngogesa: Opini WDP Motivasi Untuk Lebih Baik MEDAN - Pemkab Langkat berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara mengaudit laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, mengingat sebelumnya Langkat hanya mampu memperoleh hasil opini disclaimer.

Hal ini diketahui dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun Anggaran 2011 di ruang pertemuan Kantor BPK perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, baru-baru ini.

Penyerahan itu dilakuakan langsung Kepala BPK perwakilan Sumut Muktini kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu dan Ketua DPRD H. Rudi Hartono Bangun. Menurut Muktini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Langkat Tahun 2011, pihaknya menemukan hanya terdapat 6 kelemahan yang masih dalam kategori kewajaran, atas dasar itulah Pemkab Langkat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meski demikian tambahnya, ada be-

berapa hal yang penting menjadi perhatian untuk diperbaiki lagi kedepannya.

Lebih lanjut Muktini yang didampingi Kasubag Setkalan Iskandar Setiawan, Kasubaud I Aryo Seto, Kasubaud III Aris Laksono dan Kasubag Hukum & Humas Mikael Togatorop mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan ini telah dilakukan secara objektif dengan pendapat dari 2 pihak, maka laporan ini sudah mendekati akurat. “Hasil ini diperoleh berkat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Pemkab Langkat sendiri sehingga mendapat opini yang lebih baik” katanya.

Pihaknya berharap agar hasil yang telah diperoleh Pemkab Langkat ini hendaknya dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang.

Sementara itu Bupati Langkat menyambut gembira atas keberhasilan ini. Dikatakannya apa yang telah diperoleh berkat dari kerja sama, kerja keras, dan kerja benar antara pihak Pemkab dan DPRD Langkat. Untuk itu jajarannya akan kembali membahas bekerja sama dengan pihak Legislatif untuk dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikut-

nya Pemkab Langkat mampu memperoleh hasil opini BPK yang lebih baik yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ungkap Ngogesa yang disetujui Ketua DPRD Rudi Bangun.

Bupati Langkat itu juga menginstruksikan kepada seluruh SKPD nya agar jangan terlalu cepat merasa puas atas hasil yang telah diperoleh, akan tetapi jadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk dapat berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel, dtambahkannya bahwa dalam pengelolaan keuangan kedepannya Pemkab Langkat telah membentuk satgas dan akan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE menanggapi keberhasilan ini menyambut baik atas apa yang telah dicapai, hal ini telah menunjukan adanya peningkatan dalam hal laporan keuangan di Pemkab Langkat ujarnya.

Hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut Inspektur Kab. Langkat Sedar Sembiring, Sekretaris Dewan H. Salman, Kepala BPKAD H. Syahrizal dan Kabag Humas Rudi Kinandung.(JUL)

MEDAN - Ketua Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (ARH) Angkatan 66 Sumut HM Tahjuddin Noor menegaskan Laskar AMPERA ARH 66 Sumut tidak terlibat politik praktis, apalagi dukung mendukung Cagubsu.

"Sejak diamanahkan menjadi Ketua, saya sudah tegaskan lembaga ini bukan lembaga politik praktis melainkan independen. Jadi jangan mencoba-coba membawa lembaga ini dalam politik praktis. Hingga sampai saat ini, Laskar AMPERA ARH 66 Sumut belum mendukung Cagubsu manapun," ujar Tahjuddin kepada wartawan, kemarin menanggapi adanya pemberitaan di media massa seolah-olah Laskar AMPERA ARH 66 Sumut mendukung salah satu Cagubsu.

Diungkapkan Tahjuddin beberapa waktu ia menghadiri undang berbuka puasa bersama di kediaman AY Nasution atas nama fungsionaris FKPPI. Karena atas nama FKPPI, saya menghadiri acara berbuka puasa bersama tersebut.

"Saya heran, seolaholah kehadiran saya pada acara berbuka puasa itu bentuk dukungan Laskar AMPERA ARH 66 Sumut kepada Ay Nasution, Padahal kehadiran saya sebagai fungsionaris FKPPI," sebut Tahjuddin. (REL)

Kantor Nasdem Di Sei Rampah Sergai.

Partai Nasdem Sergai Daftar Ke KPUD SERGAI - DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Serdang Bedagai menyerahkan berkas Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KTA itu merupakan salah satu syarat kelengkapan administrasi partai untuk mendaftar sebagai sebuah partai.

Penyerahan berkas itu dilaksanakan di kantor KPUD Sergai, kemarin dilakukan ketua DPD Partai Nasdem Sadarita Purba didampingi Sekretaris Muhammad Said dan 17 ketua PAC Nasdem se Sergai. Berkas diterima langsung ketua KPUD Serdang Bedagai Syahrianto dan anggotanya.

Sadarita Purba didam-

pingi Muhamad Said, mengatakan penyerahan berkas persyaratan mengacu pada UU No. 8 Tahun 2012, tentang terpenuhinya unsur persyaratan di antaranya telah terbentuk kepengurusan tingkat Kecamatan 100 persen dan 29 Ranting. Diakui, Nasdem adalah partai pertama yang mendaftarkan ke KPUD dan telah lolos secara Administrasi sesuai ketentuan Undang - Undang ketua KPUD Syahrianto menyebutkan jumlah dukungan dan segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU No 8 Tahun 2012 telah terpenuhi. Kita akan meninjau langsung ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran data. ”Kita akan

menguji validitas data itu ke lapangan,”tandas Syahrianto.

Dibagian lain, Sekretaris Nasdem Muhamad Said menjelaskan, harusnya pendaftaran itu dilakukan kemarin, namun karena sesuatu hal di KPUD, perdaftaran baru dapat dilaksanakan sekarang ini,ujar Said Begitu juga pengembangan partai, kami akan mengadakan konsolidasi cikal bakal pimpinan di masyarakat. Partai Nasdem akan menciptakan rasa kebersamaan, dan yang terpenting kehidupan masyarakat menjadi prioritas perhatian Nasdem.

Sementara pengembangan Ranting akan terus dilakukan, karena itu merupakan syarat untuk tingkat kecamatan. ”Ke depan kita akan persiapkan sampai ke tingkat Ranting, walaupun saat ini Nasdem sudah punya 29 Ranting,”papar Said.(ARM)

MUI Diminta Dukung Medan Jadi Kota Bermartabat & Religius MEDAN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan merupakan satu wadah atau lembaga yang menghubungkan antara ulama dengan umarah (pemerintah).

Untuk itu MUI diharapkan mampu untuk memberikan informasi kepada para ulama tentang berbagai langkahlangkah program pembangunan di Kota Medan. Tidak hanya di bidang social keagamaan, tetapi juga di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan H Rahudman Harahap ketika berbuka puasa dengan para alim ulama se-Kota Medan di Kantor MUI Kota Medan Jalan Amaliun, Selasa. “Apabila para ulama sudah mau berbicara tentang pembangunan dan peran serta masyarakat, maka kita berharap

apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadikan Kota Medan bermartabat dan religius akan dapat terwujud,” kata Walikota.

Untuk itulah selaku pemerintah, Walikota mengaku senantiasa dinilai masyarakat. Karenanya, MUI bersama-sama dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Medan mengajak seluruh umat beragama terus bersinergi untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di ibukota provinsi Sumatera Utara ini.“Ini penting untuk mewujudkan Medan, Kota berdaya saing di masa mendatang,” ungkapnya.

Di samping itu guna mendapatkan partisipasi masyarakat, Walikota di hadapan Ketua DPRD Medan Amiruddin, Kepala Kementrian Agama Kota Medan H

Iwan Zulhami, Ketua MUI Kota Medan HM Hatta, ulama serta undangan lainnya, mengungkapnya, dirinya terus membangun silaturahmi dengan masyarakat.

Ketua MUI Kota Medan mengungkapkan, acara berbuka puasa digelar setelah para ulama selesai melaksanakan Safari Ramadhan. Pada acara itu, Hatta menyampaikan salah satu keingian warga adalah dukungan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas beragama.

Salah satunya, ungkap Hatta, mengenai perlindungan terhadap umat Islam sendiri, khususnya masalah makanan, minuman, obat-obatan dan alat-alat kosmetika yang pada saat ini banyak beredar, disinyalir melanggar prinsip-prinsip kehalalan dan kethoiyiban.(VIN)

Kegiatan Asren Nasution Di Batubara Berbau Politik MEDAN - Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Al Wasliyah (Univa) Sumut Azrul Hasibuan "mencium" ada aroma politik di balik kegiatan Kadis Kominfo Sumut DR H Asren Nasution di Kabupaten Batubara.

"Saya melihat Asren Nasution terlalu sering mengarahkan kegiatan Dinas Kominfo Sumut ke Kabupaten Batubara, padahal di Sumut itu ada 33 Kabupaten /Kota.

Namun mengapa hanya Batubara yang menjadi konsentrasi Asren Nasution," ujar Azrul kepada wartawan, Rabu (8/9). Azrul menjelaskan dari informasi yang didapatnya bahwa Asren Nasution berminat untuk

menjadi Bupati di Batubara.

"Kalau ternyata informasi dan dugaan saya benar maka apa yang dilakukan Asren Nasution sangat tidak tepat yakni memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan sosialisasi dirinya di Batubara agar mendapatkan popularitas di tengah-tengah masyarakat.

Saya meminta agar Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho segera mengevaluasi keberadaan Asren Nasution di Dinas Kominfo Sumut saat ini.

Ditegaskan Azrul kembali masih banyak daerah yang tak terjangkau komunikasi di Sumut ini semestinya Asren Nasution selaku Kadis Kominfo mengarahkan ke-

giatan di daerah-daerah tersebut dan bukan hanya terfokus di Batubara saja sebab anggaran di Dinas Kominfo Sumut itu berasal dari APBD Sumut yang terserap dari sekitar 12 juta msayarakat yang membayarkan pajaknya untuk APBD Sumut.

Azrul juga menghimbau kepada pejabat negara agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi sebab saat ini sangat banyak pejabat negara yang ingin menjadi kepala daerah menggunakan fasilitas negara demi mendapatkan popularitas dirinya di tengah-tengah masyarakat.(REL)

Mengenang Peristiwa 27 Juli

Anggota DPRD Nias: Bupati tak Bernyali Bangun Nias NIAS - Ketua Fraksi Pelopor Berkarya DPRD Kabupaten Nias, Poltak Mendrofa menuding kinerja Bupati Nias Sokhiatulo Laoli tidak ada apa-apanya dalam kurun waktu setahun lebih. Herannya, dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, ternyata hanya Kantor Bupati Nias yang belum jelas dimana lokasinya.

Hal itu dikatakan Poltak kepada KPK Pos kemarin di Gunungsitoli menanggapi pernyataan Plt Ketua LSM

Ketua Fraksi Pelopor Berkarya, Poltak Mendrofa.

Hamba Kab. Nias Berian

Laoli, yang menyebutkan

Bupati Nias kerjanya hanya mutasi PNS dan pergi keluar daerah.

Yang saya ketahui, selama ini hanya memindah-mindahkan pegawai alias bongkar muat, dan itu berakibat pada program kerja yang dipersiapkan pejabat sebelumnya menjadi terhambat. Sebab pejabat yang baru dilantik harus membuat program kerjanya baru akibatnya tidak fokus.

Program yang direncanakan sebelumnya misalkan pemekaran desa harus

direncanakan ulang, karena pejabat yang menandatangani sudah berganti. bahkan mutasi ini jadi kendala terhadap pembayaran gaji PNS, karena mereka yang di mutasi daftar gajinya masih terdaftar pada unit kerjanya lama.

Kemudian kinerja Bupati Nias mengurus pembangunan yang sudah ada, tidak ubahnya seperti Kepala Desa yang hanya menunggu-nunggu bantuan desa. Jika dibandingkan

dengan mantan Bupati Nias Binahati Baeha sangat jauh berbeda. Yang sangat mengherankan, kenapa setelah teripilih sebagai Bupati Nias yang notabene putra daerah asli malah justru pembangunan di Kabupaten Nias terabaikan. ”Kemudian program kerja Bupati Nias Tahun Anggaran 2011 banyak yang gagal karena orang yang diposisikan untuk menduduki jabatan tersebut tidak relevan,” ujar anggota Komisi B DPRD Nias ini.

Kemudian,beberapa gedung perkantoran yang sudah dibangun Bupati Nias sebelumnya tidak dimanfaatkan. Padahal jika itu dimanfaatkan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Pihaknya juga mengakui hubungan lembaga di DPRD Nias dengan Bupati Nias kurang harmonis, karena apa yang disampaikan dewan tidak ditindaklanjuti. ”Sepertinya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan,”kata Poltak. (YAGI)

KPK POS

8

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

Pemko Gelar Perekaman E-KTP Keliling MEDAN - Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil menggelar perekaman e-KTP secara berkeliling di pusat perbelanjaan, kantor instansi, serta pabrik.

Terobosan jemput bola ini dilakukan agar semua masyarakat penduduk Kota Medan terdata. Sampai saat ini masih ada warga yang belum terekam e-KTP. Hal ini terungkap saat Wakil Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S saat sidak penyaluran e-KTP di Kantor Camat Medan Johor, barubaru ini, didampingi Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Muslim Harahap.

Wakil Walikota mengimbau warga yang ini belum melakukan perekaman eKTP agar mendaftarkan diri dan langsung mendatangi kantor Camat masing-masing. Kita tahu indentitas Kependudukan sangat penting dan dibutuhkan, apalagi e-KTP diakui secara nasional.

Dikatakannya, untuk Kota

Medan sudah tersalur sekitar 40.000 e-KTP dari 700.000 yang sudah diterima dari pusat. Namun masih ada beberapa kecamatan yang masih belum melakukan penyaluran e-KTP karena kerusakan alat, seperti Medan Sunggal dan Amplas. Kepada kecamatan diminta meningkatkan intesitas penyaluran, sedangkan kepada Lurah dan Kepala Lingkungan harus bekerjasa.

Selain itu Dzulmi Eldin mengimbau warga melakukan pengambilan e-KTP langsung oleh pemilik, karena masih ada sidik jari lagi untuk validasi kebenaran pemilik eKTP tersebut. Kadis Kendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mengucapkan terima kasih kepada Wakil Walikota yang juga menerima e-KTP di Kecamatan Medan Johor.

Diungkapkannya untuk Medan Johor sekitar 3000 an dari jumlah 27.000 lembar sudah disalurkan.(VIN)

Sidang Keliling Pencatatan Akte Lahir MEDAN - Masyarakat Kota Medan kini dapat merasa lega, karena selama ini pengurusan akte kelahiran lambat karena harus melalui proses di Pengadilan Negeri. Sebab Pemerintah Kota Medan membuat terobosan baru dengan menggelar persidangan keliling perkara perdata permohonan pencatatan kelahiran, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal ini terungkap saat pertemuan dalam rangka pembuatan perjanjian kerjasama tentang pelayanan publik melalui persidangan keliling perkara perdata permohonan pencatatan kelahiran antara Pengadilan Negeri Kelas 1-A Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Medan, dan PT POS Indonesia (Persero) Cabang Medan, baru-baru ini.

Rapat ini dihadiri Walikota Medan, Wakil Walikota HT Dzulmi Eldin S, Asisten Pemeriantah Umum, Ketua PN Medan Erwin Mangatas

Malau, mewakili PT BRI Cabang Utama Medan, mewakili PT POS Indonesia Cabang Medan, Kadis Dukcapil Muslim Harahap, dan 21 Camat se-Kota Medan.

Walikota mengatakan, terobosan ini dilakukan menyikapi berbagai keluhan masyarakat tentang panjangnya birokrasi untuk mendapatkan akte kelahiran. Untuk itulah Pemko Medan berinisiatif, melakukan koordinasi dengan ketua PN Medan, PT POS, dan BRI Cabang Utama Medan, agar dilakukan persidangan keliling.

Kata Walikota, dengan persidangan keliling , masyarakat tidak perlu jauhjauh ke kantor POS, tidak perlu ke kantor Pengadilan tetapi tetapi cukup menghadiri persidangan di kecamatan pada jadwal tertentu.

Sementara itu Ketua PN Medan Erwin mengatakan, kita harus memahami Pengadilan Negeri juga Abdi masyarakat, jadi ini adalah tugas pelayanan. Kita harus turun ke masyarakat untuk memberikan pelayanan.(VIN)

Kehadiran PNS 87 Persen STABAT - Walau disertai hujan hari pertama aktivitas kerja PNS di Sekretariat Pemkab Langkat pasca cuti bersama lebaran, Kamis (23/ 8) terlaksana seperti biasanya.

Saat ditanyai Kabag Orta Suwarno, BA mengatakan bahwa tercatat 271 orang (87 %) PNS yang hadir dan menandatangai absen hadir dari jumlah 310 yang bertugas di Sekretariat, Bappeda dan BPKAD. Masih menurut Suwarno “Meskipun masih dalam nuansa lebaran namun aktivitas perkantoran terlihat sudah berjalan seperti hari-hari biasa hanya saja tidak terlihat adanya kegiatan apel pagi seperti mana biasanya dikarenakan faktor cuaca”

jelasnya.

Lebih lanjut Kabag Orta itu menguraikan ketidakhadiran 39 orang PNS dikarenakan bermacam-macam alasan diantaranya memang telah ada yang menyampaikan surat sakit, ijin dan ada pula yang masih berada di kampung halaman, bahkan ada diantaranya yang datang tetapi tidak menandatangani absen, selain itu tentu juga terdapat sebagian kecil yang memang tanpa keterangan.

Untuk hal tersebut Suwarno mengatakan tetap akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD untuk memberikan tindakan tegas kepada para PNS yang tidak hadir tersebut sesuai PP 53 Tahun 2010 yang berlaku.(JUL)

POLITIK

DAERAH

PPP Sumut Bantu Muslim Rohingya

Fadly Nurzal : Sesama Saudara Kita Harus Saling Bantu MEDAN–Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal SAg mengatakan para pengungsi muslim Rohingya adalah saudara seakidah, untuk itu kita harus membantu mereka. PPP sebagai partai Islam, tentu memiliki tanggungjawab moral untuk membantu dan memperhatikan para pengungsi muslim Rohingya yang ada di Kota Medan.

Karena itu, Fadly Nurzal mengaku salut atas terhadap langkah cepat dan sepak terjang Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla yang juga salah satu tokoh muslim di Indonesia yang cepat berinisiatif secara konkrit datang dengan melihat korban pengungsi umat Islam Rohinghya di Myanmar.

"Saya angkat topi dengan Pak Jusuf Kalla dengan inisiatifnya berani datang melihat langsung konflik di Myanmar yang korbannya merupakan Muslim Rohingya, dimana sebagian besar lari ke Indonesia," ujar Fadly kepada wartawan, barubaru ini ketika mengunjungi pengungsi Muslim Ronghnya di Hotel Pelangi Medan.

Fadly mengharapkan kehadiran Jusuf Kalla di Myanmar bisa meredakan konflik yang terjadi diantara umat beragama disana.

"Saya juga mengharapkan agar pemerintahan Myanmar jangan omong doang dalam menuntaskan konflik yang terjadi sebab masyarakat yang akan menjadi korban dan korban itu sebagian besar adalah

BANTUAN KEMANUSIAAN–Ketua DWP PPP Sumut H. Fadly Nurzal, S.Ag menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada pengungsi muslim Rohingya, kemarin di Hotel Pelangi Medan. umat Islam Ronghya,"ujar Fadly kembali.

Fadly menjelakan pengungsi Rhongnya ini merupakan sahabat kita ketika kita menggunakan pendekatan universal saya menyebutnya akhibillah (saudara sedarah atau saudara seiman). Mereka (pengungsi Ronghnya) ini dalam kondisi yang sulit sebab mereka tidak diterima di neganya sendiri, di Bangladesh mereka ditolak.

"Saya meminta agar pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Myanmar dengan mengirimkan utusan agar

konflik ini bisa dihentikan dan pemerintah Myanmar jangan hanya ngomong saja melainkan harus dengan bukti yang nyata,"ujar Fadly.

Sebelumnya Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal secara simbolik menyerahkan bantuan kepada 70 pengungsi Muslim Rohingya yang berada di Hotel Pelangi Medan, bantuan itu berupa beras, mie instan dan pakain yang berasal dari keluarga besar PPP Sumut.

Hadir dalam pemberian bantuan tersebut pengurus DPW PPP Sumut di antaranya Wakil Ketua H. Nuzirwan B.Lubis, Ir. Andi Jaya Maton-

dang, MMA, Aswan Jaya SH, Sekretaris Yulizar P Lubis, Bendahara Dra. Fitri Siswaningsih, M. Soleh Tanjung, Sekretaris DPC PPP Medan H Irsal Fikry, Wakil Sekretaris DPC PPP Medan Mursal Harahap.

"Bantuan ini merupakan sumbangan dari keluarga besar PPP Sumut untuk meringankan beban saudara kami Muslim Rohingya yang saat ini mendapatkan cobaan," ujar Fadly.

Dari data yang diterima para pengungsi Rohingya tersebut berjumlah sekitar 600 orang lebih yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Sumatera Utara.(MH)

Dzulmi Eldin: KNPI Award Sangat Aspiratif

OPEN HOUSE– Bupati Sergai bersama dengan Ketua TP PKK Ny. Hj. Evi Diana Erry dan Wabup bersama dengan Ketua GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman saat menerima kunjungan silaturrahmi kerabat, keluarga dan lapisan masyarakat pada open house/halal bi halal Idul Fitri 1433 H di kediaman masing-masing.

Bupati dan Wabup Sergai Gelar Open House SEI RAMPAH - Dalam suasana Idul Fitri 1433 H, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT. Erry Nuradi dan Wabup H. Soekirman menggelar open house di tempat terpisah sehari penuh, mulai pukul 09.00 WIB pagi hingga pukul 18.00.

WIB di hari kedua lebaran 2 Syawal 1433 H, Senin (20/8) di kediaman masing-masing.

Bupati menggelar open house di kediaman Jalan Negara No.300 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah. Sedangkan Wabup melaksana-

kannya di kediaman Perumahan Sawit Indah Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan. Acara ini digelar di kedua tempat dengan tujuan memperkuat ukhuwah islamiyah dan mempererat tali silaturrahmi dengan semua lapisan masyrakat.

Ribuan tamu yang datang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan pejabat Sergai, anggota DPRD, jajaran PNS, tokoh agama/mas-

yarakat, pengusaha dan dari kalangan masyarakat umum.

Baik yang berasal dari Kabupaten Sergai maupun luar Sergai. Para tamu datang silih berganti untuk berhalal bi halal ke rumah Bupati dan Wabup.

Suasana open house tersebut cukup meriah selain mendapat sambutan yang hangat dari tuan rumah juga disuguhan berbagai aneka hidangan makanan dan minuman serta dimeriahkan dengan hiburan lagu-lagu bernuansa Islami.(ARM)

MEDAN–Pemberian penghargaan kepada 10 tokoh kepeloporan pemuda melalui KNPI Kota Medan Award 2012 dinilai sangat aspiratif, karena dalam proses pembangunan, pemuda/organisasi selalu memiliki peran, kedudukan dan fungsi strategis. Sebagai gerakan perubahan dan kontrol sosial, pemuda tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan kota saat ini.

Hal ini dikatakan Wakil Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S pada acara penyerahan penghargaan KNPI Award 2012 dalam rangka HUT KNPI ke 39, barubaru ini, di Hotel Garuda Plaza Medan. Tampak dihadiri Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang, Ketua KNPI Sumut H Yasier Ridho Lubis, Ketua MPI DPD KNPI Kota Medan Andi Atmoko Panggabean, dan mantan Walikota Medan H Abdillah.

Dikatakannya, pembangunan kota selalu membutuhkan inisiatif, gagasan dan sumbangan pikiran.

Untuk itu kepada seluruh kompenen pembangunan kota khususnya pemuda agar terus bersatu padu berkarya membangun kota yang kita cintai ini.

Menurutnya, pembangunan kota yang kita laksanakan secara nyata tentu membawa berbagai keberhasilan, baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Namun tidak dapat dipungkuri masih banyak kebutuhan pembangunan yang belum bisa diwujudkan sepenuhnya.

Ditambahkannya, untuk mewujudkan visi Kota Medan sebagai kota yang berdaya saing tentu akan lebih mudah bersama-sama para pemuda yang memiliki kreatifitas, inovatif dan menguasai tehnologi. Pemuda harus menjadi pelopor perubahan, untuk itu Pemko Medan menyampaikan apresiasi kepada KNPI atas penganugrahan KNPI Kota Medan Award 2012 kepada 10 pemuda yang dianggap mampu menjadi pelopor dalam bidangnya masing-masing.

Ketua KNPI Kota Medan Zulham Effendi Siregar dalam sambutannya mengatakan, pemberian anugrah ini atas penilaian mereka mampu menggerakkan dan mempelopori dibidang kerjanya masingmasing. Acara ini juga dirangkai pemberian santunan kepada 300 anak yatim.(VIN)

Prof. Ridwan Rangkuty

Hari Pertama Kerja Pasca Lebaran, Kehadiran PNS 98 Persen SEI RAMPAH - Memasuki hari pertama bekerja pasca liburan dan cuti bersama dalam rangkaian perayaan hari raya Idul Fitri 1433 Hijriyah, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT. Erry Nuradi, Wabup H. Soekirman, Sekdakab Sergai H. Haris Fadillah didampingi Kepala BKD Sergai Ahmad Zaki, Kamis (23/8) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh kantor SKPD termasuk ke kantor Camat di daerah ini.

Sidak pertama diawali Bupati dan Wabup di Kantor Camat Perbaungan dan Kantor SKPD di Kecamatan ini seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta Dinas Perindustrian,

Bupati Sergai didampingi Wabup dan Sekdakab melakukan Sidak kehadiran PNS pada hari pertama kerja pasca cuti bersama Idul Fitri 1433 H di lingkungan Pemkab Sergai.

Perdagangan dan Pasar (Perindagsar).

Kemudian dilanjutkan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Koperasi, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Sergai, Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB, Dinas Tarukim, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perhubungan.

Sementara Sekdakab melakukan sidak ke kantor SKPD di lingkungan Kompleks Kantor Bupati di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Data yang dihimpun di setiap SKPD baik Dinas, Badan, Kantor, Bagian maupun kantor-kantor Camat di lingkungan Pemkab Sergai yang hadir masuk kerja pada hari Kamis (23/8) sekitar 98%. Bahkan di beberapa SKPD yang ditinjau tim sidak kehadiran pegawai ada yang 100%.

Bupati didampingi Wakil Bupati di sela-sela sidak mengatakan, sidak dilakukan pasca untuk melihat langsung kedisiplinan para aparatur pemerintahan di daerah. Karena kedisiplinan tidak dapat dipisahkan dari dedikasi dan pengabdian PNS sebagai pelayan masyarakat.

Menurutnya Bupati disiplin sangat penting dan wajib dilaksanakan setiap pegawai, termasuk melaksanakan apel pagi. Tanpa disiplin, tugas-tugas yang dibebankan kepada setiap pegawai tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. “Sebagaimana SKB tiga Menteri, Memasuki hari raya Idul Fitri 1433 Hijriyah, selain libur umum

pada hari senin (20/8), kepada PNS juga diberikan libur cuti bersama dua hari sampai Rabu, (22/8)”, kata Bupati.

Dalam kesempatan sidak itu Bupati H.T. Erry Nuradi menginstruksikan kepada semua Kepala SKPD agar menjadi manager yang baik bagi SKPD yang dipimpinnya, sehingga satuan kerja dapat bekerja dengan teratur dibawah komando manajerial yang baik sebagai sebuah supertim dalam mencapai tujuan program kerja yang telah ditetapkan. Kepada PNS yang berprestasi dan berdedikasi agar diberikan penghargaan (reward) sedangkan kepada PNS yang sering mangkir maupun tidak disiplin agar

diberikan sanksi (punishment) sehingga memberikan efek jera demi peningkatan kinerjanya, tegas Bupati.

Kepada para PNS, Bupati minta untuk terus meningkatkan loyalitas dan keikhlasan dalam mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi, anggaplah pekerjaan sebagai ibadah sehingga dapat dikerjakan dengan tulus dan semaksimal mungkin.

Di Bintang Bayu Sementara sidak di Kantor Camat Bintang Bayu juga dilakukan staf BKD Sergai. Camat Bintang Bayu Zulkan disela-sela sidak kepada KPK Pos mengatakan tingkat kehadiran PNS dilingkungan kantor camat sekitar 95 %.(ARM)

KPK POS

10

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

3 Korban Lakalantas Terima Santunan

Xenia Rusak Tabrak Tronton PERBAUNGAN - Sungguh malang nasib Suhardi (38), warga Gang Darmo Medan, pemilik mobil Xenia warna hitam BK 1381NH yang lagi ditarik mobil Toyota Kijang LGX BK 1930 MC yang dikenderai Syahri (26) warga Jalan Medan - Lubuk Pakam, menabrak truk tronton BK 8768 SP yang sedang parkir di Jalinsum Medan - Tebing Tinggi KM 34 - 35, Rabu sekira pukul 10.00 Wib Awalnya menurut keterangan Syahri yang mengenderai Toyota Kijang LGK sedang menarik mobil Xenia yang dikenderai Suhardi abangnya sendiri, karena mobil Xenia itu rusak dan mau dibawa ke bengkel di Medan. Akan tetapi tiba - tiba di jalan tepatnya di depan pabrik Adolina ada

LANGSA–Perwakilan Jasa Raharja Kota Langsa yang membawahi sejumlah kabupaten/kota juga termasuk kabupaten Aceh Timur, membayar klaim kematian tiga korban kecelakaan lalulintas (lakalantas) sebelum lebaran idul fitri 1433 H, masingmasing senilai Rp25 juta.

Kepala Perwakilan Jasa Raharja kota Langsa, Ahmad Ilham mengatakan, dana tersebut telah diserahkan langsung, Kamis pekan lalu, kepada masing-masing ahli waris ketiga korban meninggal, atas nama Syarifah (39) warga dusun Lhoek Janeng desa Matang, kecamatam Julok, Kabupaten Aceh Timur. Korban ke dua atas nama Muhammad (33), wartruk tronton yang sedang berhenti. "Mobil abang yang saya tarik membelok sendiri dan menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang berhenti itu," ujar Syahri.

Akibatnya, mobil Xenia

remuk pada bagian depan dan sampingnya. Padahal sebelumnya hanya rusak mesin saja. Suhardi yang menyetir mobil tersebut mengalami luka dibagian kepalanya dan langsung mendapat pera-

watan di RSU Melati Perbaungan. "Selang beberapa lama pihak Satlantas datang dan truk tronton langsung dibawa ke Pos Lantas Sei Sejenggi," paparnya.

Kasat Lantas Segai AKP

Hasan Basri melalui Kapos Lantas Aiptu Herman, membenarkan tentang kejadian tersebut.

"Saat ini truk tronton diamankan beserta mobil Xenia," ujar Kasat.(ARM)

Kades Tuhegeo Dibunuh Warganya GUNUNGSITOLI - Kepala Desa (Kades) Tuhegeo II, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, O’ozisokhi Laoli (39), tewas diduga dibunuh oleh warganya sendiri Bezisokhi Laoli alias Ama Linus (40). Kejadian pembunuhan berlangsung di ruang tamu rumah milik korban, Minggu (12/8) tepatnya pukul 06.30 Wib. Tersangka diduga nekad menghabisi Kadesnya diduga faktor dendam. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Sementara korban menghabisi nafasnya di depan istri dan anak-anaknya yang masih balita. Pelaku masih dalam pengejaran pihak Kepolisian.

Menurut penuturan isteri korban, Henti Derita mengatakan, selama ini mereka tinggal dan berdomisili di Desa Tetehosi II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan pada saat kejadian suaminya sedang asyik menonton televisi bersama dua orang anaknya yang masih balita, sedangkan sang istri membersihkan kamar tidur.

"Namun tiba-tiba saya mendengar suara suami sua-

KORBAN–Istri dan anak-anak korban yang sedang berduka. Kapores Nias AKBP Mardiaz K Dwihananto (kaus hitam) didampingi Kapolsek Gido AKP M Gultom saat menerima warga. mi saya berteriak minta tolong, sambil berlari menuju ke arah dapur. Sedangkam pelaku keluar dari ruang tamu menuju pekarangan rumah.

Suami saya terkapar di ruangan dapur sambil memegang dadanya yang berlumuran darah," ungkapnya.

Akibat penikaman tersebut, korban mengalami luka tusukan dengan pisau di dada sebelah kiri tembus hingga di bawah ketiak dan luka tikaman di telapak tangan bagian kiri. Akibat penikaman tersebut, korban mengalami luka tusukan dengan pisau di dada sebelah kiri

tembus hingga di bawah ketiak dan luka tikaman di telapak tangan bagian kiri.

Ditambahkan, sebelum kejadian ini memang telah terjadi insiden antara pelaku dengan korban ketika memimpin rapat di balai desa terkait kegiatan sosialisasi Dana DPD/K Tahun Anggaran 2012 yang mana pada saat itu korban bersama sekretaris desa diancam akan dibunuh. Bahkan ketika itu korban nyaris ditikam oleh pelaku bersama rekan rekannya. Kejadian itu timbul karena pelaku tidak berkenan lagi kalau korban menangani pe-

laksanaan dana DPD/K 2012 karena sudah ada Pejabat Sementara.

Namun karena masih belum terbitnya SK pengangkatan PJS maka korban masih berhak menjalankan tugasnya. Meskipun pelaku tidak sempat membunuh korban pada saat kejadian itu, tetapi pelaku Bezisokhi Laoli bersama teman- temannya sempat merusak balai desa, sehingga hal tersebut dilaporkan oleh korban bersama Sekdes Tuhegeo II ke Polsek Gido.

Kapolsek Gido, AKP M Gultom di lokasi kejadian

membenarkan bahwa sebelumnya korban telah melapor ke Polsek Gido karena diancam akan dibunuh oleh pelaku dan rekan-rekannya.

Bahkan menurut Kapolsek, pelaku juga sempat merusak Balai Desa, sehingga dilaporkan oleh korban. "Pada saat itu kita sudah mengerahkan personil Polsek Gido untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku, hanya kendala yang dialami menurut Kapolsek adalah lokasi dan daerah Tuhegeo II yang agak masuk ke dalam dan belum dapat dilalui oleh kendaraan," katanya.(YAGI)

Kantin Pelindo Gunungsitoli Dijadikan Sarang Judi GUNUNG SITOLI - Kepala Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan (ASDP) Gunungsitoli berinisial NZ bersama dua orang oknum TNI berinisial Sertu HH dan Serma RS beserta seorang warga sipil berinisial MS (pengusaha kantin Pelindo Gunungsitoli - red) ditangkap pihak Kepolisian Resor Nias, saat sedang asik bermain judi jenis Remi di terminal penumpang pelabuhan Gunungsitoli, Sabtu lalu, sekitar pukul 21.00 wib. Barang bukti berupa

kartu remi dan sejumlah uang diamankan oleh aparat.

Ditempat kejadian perkara diketahui bahwa keempat tersangka sedang asik bermain judi, di ruangan terbuka, komplek Pelabuhan Laut Gunungsitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kapolres Nias, AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto ketika sedang berada di lokasi pembunuhan oknum kepala desa Tuhegeo II O’ozisokhi

Penyeludupan 2,6 Ton Ganja Asal Aceh Digagalkan LAMPUNG - Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan upaya pengiriman paket ganja asal Aceh sebanyak 2,613 ton menuju Cianjur, Jawa Barat yang dibawa dua kurir.

"Para pengirim itu berpikir momentum arus balik Lebaran tahun ini

membuat petugas kami lengah dalam pemeriksaan, tetapi mereka salah," ungkap Kapolda Lampung, Brigjen Pol Jodie Rooseto dalam gelar perkara di Mapolres Lampung Selatan, Kamis.

Selanjutnya, Jodie mengungkapkan, apresiasi terhadap anggotanya yang tetap jeli melakukan

ga dusun Pande, Desa Leuge, kecamatan Peureulak Kota, kabupaten Aceh Timur, dan korban ke tiga atas nama Abdul Wahab Syarani (4) Tahun), warga desa Seunebuk Paya, kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur Sementara itu, seiring meningkatnya kecelakaan lalulintas selama lebaran idul fitri ini, pihak Jasa Raharja meminta kepada warga atau kepada ahli waris agar segera mengajukan pengurusan untuk memperoleh klaim Jasaraharja.“Apabila dalam hal ini kurang paham tentang tata cara atau untuk mengajukan klaim, agar mendatangi kantor perwakilan yang terdekat,” kata Ahmad Ilham.(BSO)

Laoli, kepada wartawan membenarkan, Minggu, Kepolisian Resor Nias menangkap empat orang tersangka judi.

Keempatnya kini mendekam di tahanan Polres Nias setelah menjalani pemeriksaan di Polres Nias di unit I, Sat Reskrim Polres Nias, guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Dia juga memberitahu bahwa dari tangan keempat tersangka, Polisi berhasil menyita barang bukti berupa kartu remi sebanyak 108

lembar dan uang sebesar Rp900 ribu. Tetapi mengenai keterlibatan kepala ASDP, Kapolres menjelaskan, Polisi masih melakukan penyelidikan dan akan menggelar perkara, sebab keterangan keempat tersangka masih belum searah dan Polisi masih belum dapat menyimpulkan sejauh mana peranan kepala ASDP dalam permainan judi tersebut.

Sedangkan kedua oknum TNI yang ikut terjaring dalam permainan judi tersebut,

menurut Kapolres, keduanya telah diserahkan ke Sub Denpom Nias untuk ditangani.

Kepada keempat tersangka akan dikenakan pasal 303 KUHP. Sumber dari salah seorang anggota Kodim 0213/ Nias menyebutkan, kedua rekan mereka tersebut suah ditahan di Makodim Nias untuk penyelidikan lebih lanjut. Disayangkan, Serma SR belum lama ini dipercaya pimpinan sebagai ketua koperasi Kodim 0213/ Nias, tetapi sudah terlibat kasus judi kata sumber.(TIM)

pemeriksaan rutin di gerbang masuk antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut. "Walau sedang kondisi padat, petugas di lapangan tetap teliti memeriksa kendaraan yang keluar masuk," tambahnya.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Tatar Nugroho menambahkan, penangkapan ganja seberat 2,6 ton lebih senilai Rp6 miliar itu terungkap saat petugas sedang melakukan pemeriksaan rutin seluruh kendaraan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Petugas, kata dia, awalnya curiga kepada sopir yang gugup saat diperiksa.

Kemudian, petugas memeriksa dengan rinci mobil truk colt diesel berpelat BG 4548 DB. "Setelah diperiksa, ternyata truk itu bermuatan ganja dan kurir itu mencoba mengelabui petugas dengan ditimpa buah alpukat," tutur Tatar.

Barang haram ini, lanjutnya, dikemas dalam 60 karung, dengan jumlah paket sebanyak 2.619 yang masing-masing seberat satu kilogram.

Petugas kemudian menangkap dua kurir yakni Bustami (49) warga Cot Seurani, Muara Batu, Kabupaten Bieureun, Aceh

dan Munardi (35) warga Mamplam, Bieureun, Aceh.

Munardi mengaku kalau ia hanya disuruh seseorang bernama Sahrul (masih DPO) untuk mengantarkan barang itu ke Pelabuhan Merak, Banten. "Saya cuma dipesan kalau di Bakauheni jangan gugup waktu diperiksa. Kami berdua diupah masing-masing tiga juta," ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kasus ini masih dikembangkan pihak kepolisian.(VN)

KEBAKARAN– Suasana kebakaran di Perumnas Helvetia Medan, Kamis malam.

Penyebab Kebakaran di Helvetia Belum Diketahui MEDAN - Kawasan Perumnas Helvetia Medan nyaris jadi abu, jika mobil unit Pemadam Kebakaran Pemko Medan terlambat melakukan pertolongan. Hiruk pikuk teriakan minta tolong terdengar keras, saat dua rumah di Jalan Matahari Raya, dilalap si jago merah, Kamis malam, pekan lalu.

Beberapa warga pemilik rumah yang lokasinya berdekatan dengan bangunan yang terbakar sempat panik dan bersiap-siap mengungsikan barang-barang berharga. Apalagi kawasan Perumnas Helvetia diketahui padat penduduk.

Polisi kini terus mengusut asal muasal kebakaran. Sementara dua unit rumah yang terbakar, hingga Jumat petang menjadi per-

hatian warga yang melintas di Jalan Matahari Raya.

Awalnya, satu unit rumah berlantai II yang dijadikan tempat usaha konveksi (CV Alfahmi-red) serta satu rumah kosong di Jalan Matahari Raya, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia ludes dilahap si jago merah.

Api berhasil dipadamkan sekitar satu jam kemudian setelah sejumlah armada Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Pemko Medan turun ke lokasi dan memadamkan api.

Aparat Polisi dari Polsek Helvetia turun ke lokasi kejadian bersama sejumlah anggota Identifikasi Sat Reskrim Polresta Medan.

Penyelidikan masih terus dilakukan.(FR)

Revo Tabrak Kijang, Dilindas Colt Diesel Sekarat PERBAUNGAN - Fani Hariansyah Lbs (26) warga Jalan Penghulu Tonip Tebing Tinggi terlempar dari boncengan sepeda motor dan terseret truk Colt Diesel yang dikenderai Edy Warman (37) warga Paya Kumbuh Padang. Peristiwa naas ini terjadi di Jalinsum Medan - Tebingtinggi, KM 45,5. Tepatnya di Desa Sei Sejenggi - Perbaungan, Selasa, sekira pukul 11.30 Wib. Korban menderita luka parah di bagian kaki. Kemungkinan korban harus diamputasi di RSU Trianda Pasar Bengkel.

Menurut keterangan, awalnya Zefrizal (37) warga Jalan Juanda Lk. I Kecamatan Barjenis, Kota Tebingtinggi yang mengenderai sepeda motor jenis Honda Revo Absolut warna hitam BK 2536 NAG bersama Fani Hariansyah(26) dan Wahyu Setiawan(10) berangkat dari rumahnya ingin berlebaran di Medan.

Naas bagi mereka,

sesampainya di desa Sei Sejenggi dekat Rumah Makan Anda, ketika hendak memotong Colt Diesel yang sedang membawa bawang menuju Medan, tiba-tiba didepanya ada mobil jenis Toyota Kijang GLX warna biru BK 1736 GC yang dikenderai Bengcun (38) warga Gang Bangkong Medan mau menuju Tebingtinggi. "Akhirnya, tabrakan tidak dapat dihindarkan. Sementara Zefrizal dan Wahyu tersangkut di truk dan Fani Hariansyah terseret bersama sepeda motor sejauh 15 Meter," ujar Zefri.

Kasat Lantas Sergai AKP Hasan Basri melalui Kapos Lantas Sei Sejenggi Aiptu Herman, membenarkan kejadian tersebut. Sementara yang terluka dibawa ke RSU Trianda pasar Bengkel Perbaungan dan sepeda motor jenis Revo, mobil Toyota Kijang dan Colt Diesel diamankan di Pos Lantas Sei Sejenggi.(ARM)

DIGAGALKAN–Kapolres Lampung Selatan AKBP Tatar Nugroho memperlihatkan 2,613 ton ganja asal Aceh yang digagalkan ketika hendak dikirim ke Jakarta.

KPK POS

13

E D I S I 214 27 AGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2012

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Rubrik KPK

KPK Bagikan Bingkisan Hari Raya untuk Pegawai Alih Daya KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan bingkisan dalam rangka menyambut Idul Fitri 1433 Hijriah kepada pegawai alih daya dan tenaga pendukung yang bekerja di lingkungan KPK, Rabu (14/8) di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Secara simbolis, pembagian bingkisan dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam kepada perwakilan petugas kebersihan, pramusaji, kurir, petugas keamanan, cleaning service, teknisi, pengemudi, dan petugas data entry.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam, menjelaskan bahwa pembagian bingkisan ini merupakan tradisi dan kegiatan rutin yang dilakukan KPK dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini, lanjutnya,

Bareskrim Polri Telisik Periksa Jenderal Suap JAKARTA - Sehari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa eks Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka dugaan kasus suap proyek pengadaan simulator SIM, justru Bareskrim Polri menelisik dengan memeriksa lebih dulu jenderal bintang dua ini sebagai saksi dalam kasus suap senilai Rp 196 miliar.

Gubernur Akpol non aktif ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri pagi tadi pukul 08.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan yang selesai pukul 17.00 WIB. Dengan menggunakan safari abu-abu mengaku sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Brigjen Pol Didik Purnomo, mantan Wakorlantas Polri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mabes Polri.

"Saya memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi tersangka PPK dan kawankawan. Tentunya sekarang sudah melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan, adapun materi dan sebagainya, tentunya silakan ditanyakan ke Bareskrim," jelas Djoko usai menjalani pemeriksaan, Jumat pekan lalu.

Saat Irjen Pol. Djoko Susilo dicecar seputar materi dan jumlah pertanyaan oleh penyidik Bareskrim, dia justru meminta untuk langsung menanyakan langsung kepada Kabareskrim Komjen Pol Sutarman. "Karena ini merupakan suatu penyidikan, silahkan yang memiliki kewenangan ini dari Bareskrim.

Nanti dari Bareskrim akan beri keterangan selanjutnya.

Untuk materi pertanyaan, semuanya juga akan disampaikan Bareskrim Mabes Polri," jawabnya.

Ditambahkan, dirinya

total bingkisan yang dibagikan sejumlah 420 buah yang masing-masing berisi bahan-bahan makanan pokok. “Dananya murni berasal dari infak dan sedekah para pegawai KPK yang berjumlah Rp 41.792.400,” cetus Nanang.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk manifestasi seluruh pegawai KPK yang ingin berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. “Seluruh umat yang merayakan Idul Fitri harus senantiasa merasakan kenikmatan dari Hari Raya Idul Fitri," paparnya.

Abraham melanjutkan, pengumpulan dana berupa infak ini merupakan hasil kerja sama antara Wadah Pegawai dan Badan Amal Islam KPK

(BAIK). “Kita harapkan dari tahun ke tahun ada peningkatan yang signifikan," lanjutnya. Menurut Abraham, kebahagiaan berbagi antara yang satu dengan yang lain harus ditunjukkan dalam suasana kebersamaan.

Imbauan KPK Pembagian bingkisan hari raya yang dilakukan KPK ini sekaligus menegaskan bahwa KPK TIDAK PERNAH melarang setiap orang untuk memberikan bingkisan hari raya. “KPK hanya mengimbau jika ada berbagai pihak yang ingin memberikan bingkisan maupun dana terkait dengan Hari Raya, agar disalurkan kepada rakyat miskin, korban bencana alam, dan pihak-pihak yang lebih membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya,

seperti pendidikan atau kesehatan sebagai bentuk kesetiakawanan dan kepedulian sosial,” papar Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Selain itu, lanjut Johan, KPK kembali mengimbau kepada penyelenggara negara bahwa setiap gratifikasi/ pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. “Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam Pasal 12 B,” ungkapnya. Gratifikasi yang dimaksud, ungkapnya, adalah segala bentuk pemberian dalam arti luas,

yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Johan menegaskan, bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang telah menerima gratifikasi dalam segala bentuk, termasuk yang terkait perayaan hari-hari raya keagamaan tahun 2012 agar melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi tersebut.

“Selanjutnya KPK akan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut apakah menjadi milik negara atau milik penerima,” tandasnya.(HUMAS)

KPK Usut Harta 2 Jenderal Korup KASUS dugaan korupsi pengadaan alat simulator pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, terus berkembang. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melirik untuk melakukan pengusutan menyelidiki harta kekayaan sejumlah jenderal dan perwira polisi yang terlibat dalam kasus korupsi di lingkungan Polri.

"KPK menggunakan pendekatan berbeda dalam mengusut kasus ini.

Pendekatan itu, dengan melakukan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) perwira Polri yang menjadi tersangka kasus tersebut," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di kantornya, Kamis pekan lalu.

Dilanjutkan pengusutan harta kekayaan yang terjerat kasus akan kooperatif jika dipanggil oleh KPK, dalam waktu dekat untuk diperiksa sebagai tersangka. "Ini kan, masih dalam proses hukum dan saya akan kooperartif dengan pemanggilan KPK," tegasnya.

Ditanya apa sudah menerima surat panggilan pemeriksaan KPK ? Irjen Pol Djoko Susilo bungkam dan enggan memberikan keterangan malah bergegas menuju mobilnya.

Seharusnya, Djoko diperiksa pada 17 Agustus lalu oleh Bareskrim Polri. Namun yang bersangkutan mengajukan permohonan penundaan sehingga permintaan keterangan sebagai saksi kasus simulator SIM itu baru terlaksana hari ini.

Sementara Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menegaskan KPK tidak mempersoalkan langkah kepolisian mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Djoko Susilo. "Ya tidak apa-apa, mereka (Polri) kan melakukan penyidikan juga. Kalau ada masalah, nanti bisa dibicarakan," kata Zulkarnaen, di Jakarta Jumat pekan lalu.

Dikatakan, KPK tidak merasa diserobot oleh langkah kepolisian yang memeriksa Djoko lebih dulu. Padahal, KPK yang pertama kali menyidik kasus ini dan menetapkan jenderal bintang

korupsi Simulator SIM ini, akan dibeberkan secara tuntas pada minggu depan, setelah ada satu operasi lagi yang sedang dilakukan KPK. "Jadi kami akan memberitahukan minggu depan yang berkaitan dengan LHKPN. Ini menarik karena pendekatannya dibikin berbeda," tegasnya serius.

Bambang menolak menjelaskan lebih rinci mengenai operasi terkait LHKPN. Mengingat kajian baru ini baru diterapkan dan rencananya selesai pekan depan. "Akan dijelaskan kemudian di awal Minggu depan. Mohon maaf kajiannya belum selesai," sambung komisioner yang membidangi sektor penindakan ini.

Kekayaan mantan Kaorlantas Polri Irjen Djoko Susilo memang mendapat sorotan tajam. Banyak yang menyebutnya tidak mela-

dua itu sebagai tersangka.

Menurutnya, KPK memang berencana memanggil Djoko. Meski begitu, Zulkarnaen mengaku belum mengetahui tanggal pemeriksaan Gubernur non-aktif Akademi Kepolisian ini.

"Kami tidak merasa begitu (diserobot), ini kan samasama penegakan hukum. Yang penting kami laksanakan sesuai prosedur," tegasnya.

Meski masih berstatus sebagai saksi di Bareskrim Polri tetapi Djoko telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak akhir Juli lalu, karena diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Kakorlantas Polri yang merugikan keuangan negara.

Penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka oleh KPK sempat memicu ketegangan antara Polri dan KPK, sampai pada akhirnya Polri pun menetapkan lima tersangka lainnya diantaranya Brigjen Pol Didik Poernomo, AKBP Teddy Rusmawan, Kompol Legimo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Tidak beberapa lama kemudian empat tersangka yang ditetapkan Polri pun ditahan penyidik Polri.

Kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM pertama kali mencuat saat

porkan seluruh harta kekayaanya ke KPK. Untuk diketahui harta kekayaan jenderal bintang dua dalam LHKPN Rp 5,6 milliar Nah, dalam metode pendataan LHKPN itu KPK memang cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat pasif. Si penyelenggara negara datang untuk melaporkan harta kekayaanya. Kemudian petugas KPK melakukan verifikasi, berapa nilai harta kekayaan si penyelenggara negara itu.

Selain Irjen Pol. Djoko Susilo, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, juga menetapkan empat tersangka lainnya, Brigen Didik Purnomo, mantan Wakil Kaorlantas Polri, Kombes Pol. Teddy serta dua orang swasta, yakni Sukotjo Bambang dan Budi Susanto.(ENDY)

Sukotjo Bambang, direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, membeberkan adanya dugaan suap proyek pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Sukotjo terangterangan menyebut ada suap dari perusahaan pemenang tender pengadaan simulator 2011, kepada pejabat Korlantas Polri Irjen Pol. Djoko Susilo sebesar Rp 2 miliar.

Tak hanya dugaan suap, Sukotjo pun membeberkan adanya praktik mark up dalam proyek pengadaan simulator motor dan mobil di institusi Polri tersebut. Pada saat lelang proyek tesebut, perusahaan bernama PT Citra Mandiri Metalindo berhasil memenangi tender pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp 54,453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp 142,415 miliar pada 2011.

Sementara proses penyidikan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan alat simulator SIM diprediksi amburadul. Mengingat, ada dua lembaga penegak hukum yang menyidik kasus ini sama-sama memiliki ''kunci'', sehingga diperkirakan bakal menghambat proses penyidikan masing-masing lembaga.

"KPK punya barang bukti (untuk penyidikan di Bareskrim Polri), sebaliknya Polri

juga punya saksi kunci untuk KPK, yakni Sukotjo Bambang," ungkap Pakar hukum pidana dan juga pengajar di Universitas Trisakti, Andi Hamzah di Jakarta, Jumat (24/8).

Andi melanjutkan KPK jelas tidak akan mungkin memberikan barang bukti yang telah mereka sita kepada penyidik Polri, sebelum penyidikan terhadap tersangka KPK, Djoko Susilo, selesai.

Padahal, polisi sangat memerlukan barang bukti itu untuk menyidik lima tersangka yang mereka tahan.

"Penyidikan KPK terhadap tersangka Djoko akan terhambat jika saksi kuncinya, Sukotjo Bambang, tak bisa diperiksa KPK. Polisi pun sudah pasti tak memperbolehkan KPK ''meminjam'' Sukotjo untuk diperiksa," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, mekanisme peminjaman barang bukti dari KPK ke Polri, memang tak perlu pakai surat perintah dari pengadilan. "Ya tinggal pinjam saja, tapi ya tetap KPK tak akan berikan.

Dan untuk menyelesaikan perkara ini, jalan satu-satunya adalah Polisi harus legawa menyerahkan kasus simulator SIM ini kepada KPK. Sebab, secara hukum KPK lebih memiliki wewenang untuk menyidik kasus ini," tegasnya. (ENDY)

Banding, Hukuman Nunun Nurbaeti Tetap 2,6 Tahun JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan hukuman terhadap terdakwa Nunun Nurbaetie, dalam perkara suap pemilihan Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI). Nunun tetap diganjar dengan hukuman pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan.

"Putusan sudah beberapa waktu lalu. Memperkuat putusan Pengadilan Tipikor,” kata Achmad Sobari, salah satu anggota majelis hakim PT DKI Jakarta di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Dalam putusan bernomor 33/PID/TPK/2012/PT.DKI itu tidak terjadi

penambahan hukuman baik pidana penjara maupun denda terhadap istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu. Achmad menjelaskan, tidak ada perubahan atas putusan

hukuman itu. “Jadi tidak ada perubahan sama seperti yang diputuskan Pengadilan Tipikor Jakarta,” kata Achmad Sobari.

Putusan atas banding yang diajukan oleh Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dikeluarkan pada 26 Juli lalu. Putusan tersebut diambil oleh majelis hakim yang diketuai oleh Mohammad Jusran Thawab dengan anggota Widodo, Achmad Sobari, As’adi Alma’ruf dan Amiel Simndriyatmi.

Menurut Sobari, majelis hakim PT DKI Jakarta menilai hukuman yang diterima Nunun sudah sesuai. Majelis hakim PT DKI Jakarta juga menilai bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan majelis Pengadilan Tipikor Jakarta dalam memutus perkara Nunun sudah tepat.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan penjara terhadap Nunun Nurbaeti, terdakwa kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 (DGSBI 2004) pada 9 Mei 2012 silam.

Nunun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberi suap ke sejumlah anggota DPR 1999-2004 terkait pemenangan Miranda S Goeltom sebagai DGSBI 2004 (kini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta).

Di samping hukuman penjara, istri mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Adang Daradjatun, itu

diharuskan membayar denda Rp 150 juta yang dapat diganti dengan kurungan tiga bulan.

Putusan tersebut diambil majelis hakim Tipikor yang terdiri dari Sudjatmiko (ketua), Eka Budi Prijatna, Ugo, Sofialdi, dan Anwar.

Atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa KPK mengajukan banding. KPK menilai putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutannya yang meminta Nunun dihukum empat tahun penjara atas perbuatannya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun pasal yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim sama dengan

yang disebutkan jaksa, bagi KPK hal itu tidak cukup. Di samping berbeda angka vonis, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor juga tidak mengharuskan uang Rp 1 miliar Nunun disita untuk negara. Sementara jaksa dalam tuntutannya meminta uang itu Rp 1 miliar yang merupakan hasil pencairan cek perjalanan itu dirampas untuk negara.

Jaksa menilai uang dari rekening Nunun tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Nunun.

Tidak itu saja, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dinilai jaksa belum mengungkap asalusul cek perjalanan yang menjadi alat suap kasus tersebut. (ENDY)