epaper kpkpos 204 edisi 11 juni 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

POLISI PERIKSA KEPALA BKPP LANGSA I TENTANG USUL GUBERNUR DIPILIH DPRD

Hal ini ditegaskan sejumlah pengamat politik dan praktisi hukum di Medan, ketika kepada mereka ditanya tentang usul Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi mengusulkan pemilihan Gubernur dilakukan

DPRD Provinsi, jadi tidak lagi pemilihan langsung seperti yang dilakukan selama ini.“ Kita memang mengusulkan dalam perubahan UU No 32 Tahun 2004 Gubernur dipilih DPRD. Kecuali Bupati dan Walikota yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri, penggunaan politik uang semakin marak dalam pemilihan kepala daerah maupun kepala kabupaten/ <<< selanjutnya baca Hal. 2

Penggunaan Politik Uang Makin Marak "Pemilu yang mahal dari penyelenggara dan juga dari calon, karena ada kecenderungan money politics di situ, di mana belakangan ini anggarannya makin meningkat," ujar Mendagri, Gamawan Fauzi.

Apalagi bagi calon yang menggunakan kapal (partai-red) tertentu sebagai kendaraan poli<<< selanjutnya baca Hal. 2

temuan yang disampaikan oleh anggota DPRD Nias pada rapat paripurna tidak ditindak lanjuti oleh Sekda, sehingga anggota dewan berang seakan-akan lembaga DPRD Nias tidak dihargai.

Kuat dugaan para anggota dewan, karena Sekda merasa terpojok dalam setiap mengikuti rapat kerja dengan DPRD, maka beliau (Sekda-red) memasang jurus dengan cara tidak memproses pencairan honor DPRD. "Walau honor kami tidak dicairkan Pemkab Nias, kami tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya," kata wakil rakyat itu.

Untuk mengantisipasi jangan terjadi ketegangan yang lebih <<< selanjutnya baca Hal. 2

MEMBERSIHKAN KORUPSI DI BUMN BETAPA mencengangkan hasil survei internal Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebagian besar BUMN bidang konstruksi mengaku melakukan suap untuk mendapatkan proyek.

Pengakuan ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu membersihkan korupsi yang merajalela di perusahaan negara.

Hasil survei yang disampaikan oleh Menteri Dahlan Iskan dalam diskusi di Komisi Pemberantasan Korupsi itu semestinya tak cuma menjadi bahan obrolan. Perlu adanya upaya konkret untuk memberantasnya. Apalagi jumlah BUMN konstruksi yang "main sogok" cukup besar, sekitar <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

11

Usut Proyek Transmigrasi Rupat

TINJAU PROYEK - Plt Kadis PU Kerinci Yas ST (kanan menghadap lensa) sedang meninjau proyek. (KPK POS/DON)

Plt Kadis PU Kerinci Ajak Duel Staf-nya KERINCI - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kerinci, Yas ST diakui kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di instansi itu, sebagai sosok yang arogan dan tak layak sebagai seorang pemimpin. Diakui, sejak Yas ST menjadi Plt, instansi tersebut tidak kondusif. PNS resah dan takut dengan gaya premanisme sang pimpinan.

Diakui, 90 persen PNS di instansi itu tidak berpihak kepada Yas ST, sehingga program kerja di Dinas PU terkesan amburadul. "Untuk kelancaran kinerja Dinas PU,

kolom redaksi

Redaksi/Usaha:

LSM PAD DESAK POLISI DAN JAKSA

Enam Bulan Honor DPRD Nias Belum Dibayar NIAS - Sejak Januari sampai Juni 2012 honor pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias masih belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias. Tersendatnya pembayaran honor tersebut diduga akibat kurang harmonisnya hubungan pihak eksekutif dan legislatif.

Salah seorang anggota DPRD Nias yang tidak ingin disebut jati dirinya ketika dikonfirmasi KPK Pos, Rabu (6/6), mengatakan retaknya hubungan eksekutif dan legislatif berawal semenjak pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) beberapa waktu yang lalu.

Menurut sumber, beberapa

Rp.2.500/eksemplar

TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe diprotes, karena diduga mendapat ‘jatah’ kios sebanyak 15 pintu. Di antaranya sembilan kios di Pasar Bahagia dan enam kios di Pasar Suprapto. Tentu saja, para pedagang di dua tempat itu resah. "Kok pejabat bisa dapat jatah kios?", begitu pertanyaan yang muncul di benak para pedagang.

“Kami mendengar 15 kios yang dibangun sudah ditunjuk oleh Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe, siapa yang akan memilikinya. Ini berpotensi, pedagang yang menempati bukan pedagang yang semula berjualan di lokasi, sehingga nantinya bisa memicu konplik,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi, Selasa (5/6).

Rudi Rinaldi menegaskan, adanya penghunjukan langsung dari Wali Kota Tanjungbalai untuk 6 kios di Pasar Suprapto dan 9 kios di Pasar Bahagia, menimbulkan keresahan di kalangan pedagang. "Kami telah meminta kepada wakil Partai Hanura di legislatif untuk mengajukan usul kepada Ketua DPRD, agar membentuk panitia khusus membahas kios ini,” katanya.

Dijelaskannya, pansus yang dibentuk sangat perlu untuk memastikan, kios yang dibangun di dua lokasi diterima pedagang yang benar-benar berhak.

Sementara itu Anggota DPRD Tanjungbalai Hj.Nessy Ariyani terkait adanya ‘jatah’ kios milik Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe mengatakan, dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2011, disampaikan adanya 15 kios yang dihunjuk oleh Wali Kota Tanjungbalai secara langsung, 6 kios di Pasar Suprapto dan 9 di Pasar Bahagia.

Karena itu dalam waktu dekat pihaknya akan minta Walikota untuk mengklarifikasi hal itu.

"Walikota jangan coba-coba bermain dan mengambil keuntungan dari proyek pembangunan kedua pasar itu," tegas legislator asal Partai Hanura tersebut. (HER)

MENDAGRI

MEDAN - Dalam raker dengan Komisi II di gedung DPR, Rabu pekan lalu, Mendagri menilai penggunaan politik uang semakin marak dalam pemilihan kepala daerah (gubernur-red) maupun bupati/walikota. Anggaran untuk Pilkada yang dikeluarkan pemerintah pun semakin meningkat. Gamawan pun bersikeras gubernur cukup dipilih DPRD.

11- 17 JUNI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

Pedagang Resah, Wali Kota Dapat Jatah 15 Kios

MENDAGRI Lukai Hati Rakyat MEDAN - Usul mendagri yang menyatakan akan menyerahkan pemilihan gubernur (pilgub) kepada DPRD Provinsi ternyata tidak mendapat sambutan, bahkan ditolak sejumlah elemen di kota Medan, Sumatera Utara. Jika pemilihan gubernur dilaksanakan oleh DPRD Provinsi, maka kebijaksanaan tersebut sangat melukai hati nurani rakyat dan mengkhianati demokrasi.

HAL

EDISI 204 / THN IV

PULAU RUPAT - Proyek perumahan Transmigrasi Desa Makruh dan Desa Cingam Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau yang dibiayai melalui dana APBN dan APBD Provinsi Riau tahun 2010 dikerjakan asal jadi, tidak sesuai kontrtak. Kesemrautan pembangunan proyek transmigrasi ini disikapi Aktivis LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Chairuddin.

Menurut Chairuddin dalam pelaksanaan proyek perumahan transmigrasi tersebut diduga

kuat menyimpang dari kontrak.

Proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah. "Diharapkan aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut," ujar Chairuddin, Selasa pekan lalu.

Dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan perumahan trans Cingam dan Makruh sebesar Rp4,5 miliar dengan volume 60 unit type 36, ukuran 5 <<< selanjutnya baca Hal. 2

sebaiknya Bupati Kerinci segera mengambil tindakan tegas," usul para PNS. Sebagai contoh tentang kearoganan Yas ST, pada saat apel, 6 Juni 2012 lalu. Sebagai pimpinan, saat apel resmi itu, Yas ST bukannya memberikan pengarahan kepada para PNS, namun sebaliknya menantang para PNS untuk adu jotos.

"Saya siap duel satu lawan satu dengan siapa saja yang tidak senang dengan saya," begitu ucapan sang Plt, seperti ditirukan seorang PNS. <<< selanjutnya baca Hal. 2

TERLANTAR - Perumahan Transmigrasi Makruh yang dibiayai APBD Provinsi Riau tidak diselesaikan dan dibiarkan terlantar. (KPK POS/PUR)

Limbah B3 Pertamina Resahkan Masyarakat Tanjung Palas DUMAI - Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai yang bermukim di samping kilang Pertamina RU II Dumai dihantui rasa cemas dan ketakutan, akibat limbah B3 milik Pertamina (Persero) RU II Dumai mencemari penduduk. Pencemaran limbah Pertamina terhadap pemukiman penduduk dikarenakan jarak antara Kilang Minyak Pertamina dengan pemukiman masyarakat terlalu dekat hanya dibatasi tembok setinggi 2 meter. Jika ditarik garis lurus areal Kilang Minyak Pertamina dengan perumahan penduduk, jaraknya hanya 10 hingga 15 meter.

Kecemasan masyarakat Tanjung Palas yang bermukim di samping pagar Pertamina sebagai akibat semakin menurunnya kualitas lingkungan

hidup. Pemukiman masyarakat tercemar akibat akvifitas kilang Pertamina (Persero) RU II dan Patra SK Dumai.

Pencemaran limbah Pertamina telah berlangsung lama, dan masyarakat Tanjung Palas telah mengirim surat ke DPRD Kota Dumai melalui Tim Kerja

Pembebasan Pemukiman Masyarakat Ring 1 Kelurahan Tanjung Palas (Tim 15) sesuai surat No.01/TL/TPDT/2012 Perihal Pengajuan Apirasi Masyarakat Ring 1 Kelurahan Tanjung Palas tanggal 11 Mei 2012.

Kecemasan masyarakat

disertai trauma akibat peristiwa ledakan keras yang dibarengi dengan terbakarnya salah satu dapur pemasak/pengolah BBM pada tahun 1997. Kemudian ledakan keras dari Vessel, unibon unit 212 dengan memunculkan api dan gumpalan asap tebal <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

PENGGUNAAN POLITIK UANG MAKIN .............................dari hal 1

Semangat Gotong Royong Tingkatkan Kepedulian

tik membutuhkan biaya besar. Hal ini bukan hanya biaya penyelenggaraan tetapi biaya untuk mencalonkan.

"Nah ini bukan hanya biaya penyelenggaraan yang besar, tapi juga biaya calon itu sendiri. Untuk diketahui ya, yang sudah menghadapi proses hukum sekarang itu lebih 200 kepala daerah, jadi sudah hampir 50 persen total kepala daerah sejak 2004. Ini patut kita asumsikan bahwa ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah yang mahal, itu sebabnya," jelasnya.

Selanjutnya, alasan kedua urusan provinsi itu sekitar 25 persen berhubungan langsung dengan warga. Sementara urusan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ada di kabupaten/kota kurang lebih 75 persen.

"Nah kalau peran gubernur itu yang ketiga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sudah 3 argumentasi kita kan. Makanya untuk gubernur, kita sarankan untuk tidak dipilih DPRD, tapi untuk bupati/wali kota itu dipilih langsung," paparnya.(AND)

SEI RAMPAH - Dengan semangat gotong rotong akan meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan berlandaskan keswadayaan. Hal ini merupakan bagian sistem nilai sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

ENAM BULAN HONOR DPRD NIAS BELUM DIBAYAR ............................................dari hal 1 serius lagi, maka anggota DPRD Nias tidak memperkenankan Sekda mengikuti rapat yang dilaksanakan DPRD Nias. Hal ini terbukti beberapa kali rapat kerja belakarang ini tidak dihadiri Sekda. "Seandainya beliau (Sekda-red) tetap ngotot untuk hadir, maka kami pasti usir," ucap anggota DPRD. Ketika ditanya apa langkah yang diambil Bupati Nias dalam menyikapi permasalahan ini, menurut sumber masih belum ada.

Tokoh masyarakat Nias, S.Hura ketika dikonfirmasi KPK Pos menyangkut ketegangan hubungan Pemkab Nias dan DPRD mengatakan, Bupati Nias hendaknya menjadi penengah dalam penyelesaian kasus ini. "Apabila hal ini berlarut-larut maka bisa berdampak terhadap kelancaran kegiatan eksekutif dan legislatif ke depan dan yang menjadi korban adalah masyarakat Nias," katanya.

S Hura menghimbau kedua belah pihak harus saling menghargai satu sama lain dan hak-hak anggota DPRD jangan juga dikebiri. Sekda Kabupaten Nias, O’ozatulo Ndraha BE MAP ketika hendak ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/6), tidak berhasil dengan alasan sedang sibuk. (YAGI)

PLT KADIS PU KERINCI AJAK DUEL ................................dari hal 1 Sang Plt Yas ST juga meminta kepada semua PNS yang tidak senang padanya agar segera menulis surat pernyataan pengunduran diri yang akan ditanda tangani segera oleh Yas ST. Bagi semua kabid dan kasi yang tidak senang kepada Yas ST agar menulis surat pernyataan dengan nama jelas. "Silahkan kirim kepada bupati Kerinci jangan memanfaatkan LSM dan media massa," tegas sang Plt Kadis PU itu lagi.

Sejumlah PNS sangat mengharapkan agar Bupati Kerinci H. Murasman segera mengambil tindakan sebelum persoalan semakin memuncak sampai kepada anti klimaks. "Kami minta bupati agar lebih arif dan bijaksana.

Jangan biarkan dinas PU berantakan seperti saat ini," harap para PNS.(DONI)

MEMBERSIHKAN KORUPSI DI BUMN.........dari hal 1 70 persen. Ini berarti hanya sebagian kecil yang mendapatkan proyek lewat tender yang wajar. Menyedihkan, karena sebagian besar mereka mendapat proyek dari pemerintah. Jadi perusahaan negara harus bermain kotor untuk mendapatkan proyek dari negara pula.

Praktek seperti itu pula yang diduga dilakukan dalam kasus pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat. Pelaksana proyek, PT Adhi Karya, dituding menyetor Rp100 miliar ke Kongres Demokrat pada 2010 yang dimenangi oleh Anas Urbaningrum. Proyek Rp1,2 triliun itu digarap PT Adhi bersama PT Wijaya Karya dengan melibatkan banyak subkontraktor. Salah satunya PT Dutasari Citralaras, perusahaan milik politikus Demokrat dan istri Anas, Athiyyah Laila. Semua ini mengindikasikan adanya kolusi dan korupsi. Apalagi Anas diduga ikut membantu pengurusan sertifikat tanah untuk proyek Hambalang.

Dampak praktek itu bagi BUMN tentu amat buruk. Tidak mungkin perusahaan negara kita berkembang normal, apalagi sanggup bersaing dengan perusahaan multinasional. Bayangkan, jika setoran ke Demokrat memang ada, nilai duit itu separuh lebih dari laba bersih PT Adhi yang hanya Rp189,5 miliar pada 2010. Ini belum termasuk setoran yang mungkin dikeluarkan untuk proyek lainnya - totalnya mencapai Rp5,6 triliun - pada tahun yang sama.

Main sogok untuk mendapatkan proyek hanyalah salah satu sisi korupsi di BUMN. Dalam membelanjakan anggaran atau mengadakan barang dan jasa sering terjadi korupsi lewat penggelembungan harga.

Ada juga peluang korupsi menjalin kontrak dengan pihak lain. Khusus untuk BUMN di bidang perbankan, praktek kotor kerap terjadi saat memberikan kredit.

Dahlan Iskan memang perlu menutup rapat-rapat semua celah untuk korupsi itu. Tapi langkah Pak Menteri hanya akan efektif bila semua pihak menyokongnya, termasuk Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang diduga terjadi pada kasus Hambalang, sejak dulu BUMN selalu menjadi sapi perah kalangan politikus dan para pejabat. Direksi sebuah perusahaan negara tentu dalam posisi serba salah menghadapinya, apalagi bila intervensi ini dilakukan politikus dari partai yang berkuasa.

Kendati sulit diharapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kalangan DPR seharusnya mendukung langkah KPK memerangi korupsi BUMN seperti kasus Hambalang. Ini merupakan langkah konkret memerangi korupsi di perusahaan negara. Jika mendapat dukungan penuh, penyidik KPK tentu tak ragu mengusut kasus yang melibatkan banyak politikus Senayan dan bos partai ini. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

"Melalui semangat kegotongroyongan diharapkan akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan menuju kemajuan bangsa," demikian Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi MSi dalam bimbingan dan arahannya pada acara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-IX dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-40 tingkat Kabupaten Sergai tahun 2012 bertempat di kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa.

Lebih lanjut Bupati Erry memberikan apresiasi kepada masyarakat daerah ini yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Swadaya Rakyat (Gerbang Swara). Dengan gerbang swara dapat mewujudkan tercapainya semangat membangun dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong ma-

syarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan masyarakat, ujar Bupati Sergai.

Dalam peringatan BBGRM ke IX tahun 2012 ini, Bupati Sergai Erry Nuradi menandatangani prasasti peresmian hasil kegiatan dari PNPM-MP dan memberikan penghargaan bagi 17 Camat yang telah mensukseskan program gerbang swara dan menyerahkan bantuan berupa alat gotong royong untuk setiap kecamatan.

Sebelumnya Ketua Penyelenggara Kaban BPMPD H. Ifdal SSos MAP melaporkan tujuan diadakan acara BBGRM dan HKG-PKK untuk memupuk semangat kegotongroyongan. Sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam penguatan integrasi sosial untuk men-

capai masyarakat adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

Dalam peringatan HKG PKK ke-40 ini Bupati Sergai menyerahkan hadiah kepada 51 orang kader PKK Kecamatan dan 10 orang Kader PKK Kabupaten yang telah mengabdi selama 10-15 tahun, pemenang lomba Cerdas Cermat dan pemenang lomba Pidato. Kemudian pemenang lomba administrasi PKK,

"Kalau hanya karena ingin memperkecil biaya, mengapa hanya dilakukan pada pilgub?," tanyanya.

Jika memang ingin membuat peraturan seharusnya peraturan itu dilaksanakan pada semua pemilihan, khususnya pada pemilihan kepala negara. "Jangan membuat peraturan ataupun usulan sepihak dan biarkan rakyat yang memilih pemimpinnya," tukasnya, seraya menambahkan, sikap dan usulan Mendagri ini adalah sebuah sikap yang anti demokrasi.

Hal senada juga diungkapkan praktisi hukum Marasamin Ritonga SH. Marasamin menegaskan, dalam setiap pemilihan, rakyat pasti menginginkan sistem pemilihan secara langsung.

Usulan Mendagri dianggap bisa mengebiri demokrasi. Walaupun maksud dan tujuan Mendagri untuk memperkecil biaya, namun dalam demokrasi tak boleh ada perhitungan berdasarkan materi. "Karena untuk

tan Tebing Syahbandar. Kemudian penghargaan Si KOMPAK AWARD PNPM tahun 2012 pada kategori Unit Pengelola Kegiatan, Badan Kerja Sama antar Desa, Pendamping Lokal dan Perencanaan Pembangunan Desa.

Selain itu juga diserahkan secara simbolis Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Bupati Erry Nuradi kepada perwakilan dari 17 kecamatan. (ARM)

PRASATI - Bupati Sergai Erry Nuradi bersama Wabup Soekirman disaksikan unsur FKPD Sergai dan didampingi Sekdakab Haris Fadillah tengah menandatangani prasasti peresmian hasil kegiatan dari PNPM-MP pada acara pencanangan BBGRM ke-IX dan peringatan HKG PKK ke-40 tahun 2012 tingkat Kabupaten Sergai di kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa. (KPK POS/ ARM)

MENDAGRI LUKAI HATI RAKYAT kota. Anggaran untuk Pilkada yang dikeluarkan pemerintah pun semakin meningkat. Gamawan bersikeras gubernur cukup dipilih DPRD Provinsi.

"Pemilu yang mahal dari penyelenggara dan juga dari calon, karena ada kecenderungan money politics di situ, di mana belakangan ini anggarannya makin meningkat," ujar Mendagri, Gamawan Fauzi usai rapat kerja dengan Komisi II, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu lalu.

Menyahuti keinginan Mendagri itu, pengamat Politik Sumut yang juga Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen, Maringan Panjaitan MSi sangat tidak setuju dengan usul Mendagri tersebut.

Maringan menilai, usul mendagri itu membuat demokrasi mundur ke belakang.

Bahkan menurutnya, himbauan Mendagri itu kembali ke pola lama yang mencederai demokrasi. Padahal rakyat sudah capek dan lelah memperjuangkannya.

pemenang lomba membuat nasi tumpeng, pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK KB-Kes, pemenang lomba PHBS Rumah Tangga dan pemenang lomba Posyandu.

Pada acara yang sama juga diserahkan penghargaan terhadap Desa/Kelurahan terbaik yakni Desa Besar Dua Terjun Kecamatan Pantai Cermin, Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban dan Desa Kuta Pinang Kecama-

..................................................................................................dari hal 1

sebuah demokrasi butuh biaya besar," sebut Ketua Ikadin ini.

Justru yang dikhawatirkan, tambahnya, jika pemilihan kepala daerah (gubernur-red) diserahkan sepenuhnya ke tangan DPRD persoalan money politics akan semakin merajalela.

Dana-dana politik akan berpindah kepada anggota dewan yang terhormat. Apalagi, sambungnya, sistem kepartaian di Indonesia belum mandiri, khususnya pada pendanaan. "Justru wakilwakil partai yang duduk di DPRD akan jadi mesin politik dari partai politik," paparnya.

LANGGAR HAK RAKYAT Ditempat terpisah praktisi hukum Irwandi Lubis SH menegaskan, usul Mendagri itu bertentangan dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Memberikan kewenangan kepada DPRD memilih gubernur adalah wacana yang kontraproduktif, disaat kita sedang membangun demo-

krasi yang berbasis masyarakat sipil. "Apalagi kinerja DPRD kita saat ini menjadi sorotan publik," ungkap Irwandi Lubis.

Menurut lelaki yang akrab disapa Wandi ini, dengan memberi kewenangan kepada DPRD akan memperluas lagi money politics dan transaksi politik di dalam pemilihan tersebut. "Untuk itu, wacana tersebut tidak efektif dan harus kita tolak," tegasnya.

Sementara pengamat politik Rafdinal SSos mengatakan, wacana itu merupakan bentuk usulan pemerintah guna menghindari banyaknya masalah, terutama besarnya biaya dalam penyelenggaraan pilkada.

Ditambah lagi kepala daerah yang terpilih tidak berkualitas dan banyak tersandung masalah hukum seperti kepala daerah sebelumnya.

"Jadi jika wacana itu hanya untuk menyederhanakan anggaran. Kalau konteks demokrasi wacana tersebut merupakan wacana yang

mundur kebelakang. Justru wacana itu mendistorsi rakyat yang sebelumnya sudah terlibat dalam pemilihan kepada daerah sebelumnya,” ujarnya.

Untuk itu, tegas Rafdinal, pemilihan kepala daerah (gubernur-red) tidak harus kembali kepada DPRD, karena hal itu tidak tepat. Di sisi penghematan anggaran mungkin bisa diterima, tetapi dalam konteks lain tidak semudah itu. Hal ini sematamata bukan kesalahan rakyat yang memilih kepala daerahnya. Tetapi KPU dan partai politik lah yang berperan dalam menciptakan pemilihan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Tidak sampai di situ, wacana itu secara tidak langsung sudah melanggar hak rakyat. Dimana dengan adanya wacana tersebut sudah barang tentu rakyat tidak dilibatkan. Sementara dalam undang-undang kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. (FER/VIN)

USUT PROYEK TRANSMIGRASI RUPAT .......................................................................................dari hal 1 meter X 6 meter. Konstruksi bangunan menggunakan arang berekat, terbuat dari cangkang kulit kelapa sawit, tiang tanpa besi beton, pada bagian langit-langit tanpa plafon, beroti rabung pada bagian atap terbuat dari kayu sembarang, atap seng, lantai tanah, tanpa pintu kamar dan jendela, dinding bagian luar dan dalam tidak diplaster. WC dibangun tanpa “sopsi tang”. Jelas saja, kondisi bangunan memprihatinkan. Dikhawatirkan bangunan tersebut tidak bertahan lama, bakalan roboh.

Ironisnya, meski Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Inspektorat Bengkalis me-

ngetahui kondisi bangunan trans tersebut, hingga saat ini belum ada tindakan terhadap pelaksana maupun terhadap instansi yang menangani proyek Tran tersebut.

"Oleh karenanya pihak Kejaksaan dan Kepolisian segera mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut," ujarnya Sedangkan dana APBD Provinsi Riau yang dialokasikan untuk proyek perumahan Trans Desa Makruh diinformasikan sebesar Rp2,5 miliar dengan volume 50 unit. Konstruksi bangunan terbuat dari triplek, dilapis dengan kawat jaring, lalu dilapisi dengan semen. Rang-

ka bangunan terbuat dari kayu sembarang ukuran bangunan 6 X 6 meter. Sejumlah bangunan tampak tidak diselesaikan oleh kontraktor.

Proyek perumahan trans Cingam dan Makruh yang didanai APBN berdasarkan bestek konstruksi bangunan beton bertulang dinding bangunan terdiri batu bata.

"Penyimpangan yang dilakukan kontraktor harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Secara terpisah ucapan senada juga disampaikan Ali warga transmigrasi lokal Cingam. Dibenarkan Ali, perumahan transmigrasi Cingam, tidak sesuai harapan

masyarakat, penyimpangan pelaksanaan proyek telah dilaporkan melalui LSM Peduli Pembangunan Bengkalis ke Bupati Bengkalis Herlian Saleh. Laporan tersebut ditanggapi Bupati beserta Disnakertrans Bengkalis dan Camat turun ke lokasi trans Cingam. “Peninjauan Bupati hanya sebatas Cingam tidak sampai ke Makruh. Namun hingga saat ini bangunan yang belum diselesaikan kontraktor dibiarkan. Sementara dana APBN dan APBD yang dialokasikan untuk proyek perumahan transmigrasi Cingam dan Makruh telah direalisasikan pemerintah ter-

hadap kontraktor sebesar 95 % realisaasi proyek berkisar 60 hingga 70 %," ujarnya.

Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman Penempatan Transmigrasi (P3T) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Propinsi Riau Yuliansyah, Kamis (5/6), ketika diupayakan KPK Pos untuk konfirmasi terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek perumahan transmigrasi Makruh yang didanai melalui APBD Riau, yang bersangkutan tidak ada ditempat. Menurut Staf P3T, Yuliansyah sedang mengikuti rapat disalah satu hotel di Pekanbaru.

(PUR)

LIMBAH B3 PERTAMINA RESAHKAN MASYARAKAT .............................................dari hal 1 berwarna hitam pekat terjadi tahun 1996. Suara kebisingan disertai getaran berprekuensi tinggi terlebih pada saat start up. Menimbulkan dengungan pada gendang telinga, yang pada gilirannya dapat merusak gendang telinga masyaraakat, yang lebih parah lagi semburan limbah B3 menyelimuti atap rumah penduduk menimbulkan bau busuk yang menyengat.

Belakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan empat kali terjadi semburan minyak dari

dalam kilang ke rumah-rumah penduduk. Semburan limbah B3 tersebut berwarna kuning. Pakaian masyarakat yang terkena limbah tersebut lengket dan sulit untuk dibersihkan. Kejadian ini berlangsung, 9 Maret 2012, 21 Maret 2012, 30 April 2012, 6 Maret 2012.

Terkait peristiwa ini pihak LPMK memprakarsai agar dicari solusi mengatasi pencemaran tersebut dengan mengundang pihak terkait. Hadir pada perte-

muan tersebut Camat Dumai Timur, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Dumai, Manager Umum Pertamina RU II Dumai Humas Pertamina RU II Dumai Lurah Tanjung Palas LPMK dan masyarakat Rejo Sari Tanjung Palas.

Namun, hingga saat ini belum ada reralisasinya. Oleh Tim 15 yang diketuai Sudarmanto SE untuk menghindari pencemaran yang berkepanjangan, masyarakat yang tinggal pada Ring 1 mengusulkan kepada Pertamina memin-

dahkan masyarakat dari posisinya semula sehingga warga memiliki/ lokasi penyangga/zona aman.

Sudarmanto SE Ketua Tim 15 saat dihubungi KPK Pos, Jumat pekan lalu, membenarkan pihaknya menyurati DPRD Kota Dumai. Isi surat tersebut masyarakat yang tinggal pada Ring 1 berharap agar DPRD berkenan memediasi keluhan masyarakat dengan Pertamina mencari solusi terbaik terkait dengan pencemaran limbah Pertamina. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

KORUPSI

NASIONAL

Suap Menyuap di Restoran Padang JAKARTA - Siang bolong, suasana Restoran Padang 'Sederhana', di Jalan Abdullah Syafei, Tebet, Jakarta Selatan, tidak begitu ramai. Meski Rabu siang pekan lalu itu saat jam makan siang. Di dalam restoran ada beberapa tamu lelaki duduk terpisah dan ada empat pria lainnya makan di ruang AC. Tak ada tandatanda mencurigakan atau keanehan. Semua berjalan wajar.

Seorang pria berpenampilan rapi dan berperawakan

China, yang menumpang mobil mewah memparkirkan kendaraannya, kemudian masuk ke dalam restoran Sederhana. Lelaki berkemeja putih bergaris, datang seorang diri.

Bagi pelayanan restoran kehadiran seorang warga keturunan Tiongha dianggap luar biasa, karena jarang sekali mereka masuk ke restoran masakan padang.

Tak lama kemudian, sebuah mobil taxi Express warna putih berhenti depan restoran itu, seorang lelaki turun dan sempat clingak-clinguk lantas masuk ke dalam restoran, yang berdekatan dengan mini market Indomart dan Rumah

Makan Rawon Setan.

Antara lelaki keturunan dan pria yang naik taksi duduk terpisah. Tamu yang tak pernah muncul di restoran itu, pesan makanan dan minuman.

Beberapa menit kemudian, seorang lelaki menghampiri lelaki yang datang naik taksi.

Usai makan, lelaki berpenampilan bos menghampiri dua lelaki itu. Kemudian bersalaman, lalu melakukan pembicaraan pribadi dan sulit didengar. Lantas menyerahkan amplop coklat. Saat itu juga tamu restoran lainnya berdiri dan teriak "Jangan bergerak. Kami dari KPK," pun menjadi gaduh.

Lelaki keturunan, berusaha lari keluar restoran sambil membawa tas. Namun sial petugas KPK lainnya yang berjaga-jaga di luar kantor.

Petugas KPK juga menyita amplop warna coklat yang ternyata berisi uang tunai sebesar Rp280 juta.

Ketiga lelaki yang ditangkap langsung dimasukkan dalam mobil Kijang dan dibawa pergi ke kantor KPK. Penangkapan oleh petugas KPK menjadi pemandangan menarik dan tontonan gratis bagi warga yang ada di sekitar restoran.

Bagi petugas restoran masakan pedang, juru parkir,

dan satpam di restoran itu tahu betul setiap para tamu yang datang. Ada tamu tiga wanita lainnya, dan lima enam pelanggan.

"Saya nggak tahu, kalau tamu yang datang duluan ada dua orang adalah petugas KPK. Menyusul ada empat orang laki dan perempuan pesan di ruangan ber AC dan tiga lainnya duduk dekat pintu masuk," kata pelayanan restoran mengaku bernama Uda. Uda mengaku melihat ada tamu lelaki keturunan menyerahkan amplop coklat kepada dua lelaki. "Ya saya anggap mereka menyerahkan surat, ternyata berisi uang.

Amplopnya tebal," tambahnya sambil mengaku tak menyangka, di resorannya bakal ada penangkapan.

Satria, tukang parkir yang biasa mangkal depan Restoran Sederhana, Indomaret, dan Rawon Setan menjelaskan sekitar pukul 10.30 WIB, ada empat mobil Kijang datang bersamaan. Satu mobil diparkir depan Indomaret.

Ada tiga orang keluar dari mobil Kijang, salah satunya cewek.

Mereka masuk restoran Rawon Setan, yang berselahan dengan Restoran Sederhana.

Satu mobil diparkir pas depan restoran, dua orang

lelaki turun. Satu mobil Kijang diparkir di pinggir jalan, ada lima lelaki turun lalu pergi ada yang masuk Indomart, ada yang beli rokok di seberang dan lainnya tak tahu kemana. Mobil Kijang diparkir di gedung Multi yang berada di sebelah restoran Sederhana, enam lelaki dan perempuan masuk restoran Padang.

Ketiga lelaki yang ditangkap, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Sidoarjo Selatan, Jawa Timur, Tommy Hendratno, JGB seorang pengusaha yang diduga wajib pajak dan HA, kerabat dekat Tommy Hendratno.(ENDY)

Fadel Terjerat Korupsi Alat Kesehatan JAKARTA - Posisi Fadel Muhammad kian terjepit. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Gubernur Gorontalo menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana sisa lebih (silpa) APBD Gorontalo tahun 2001 senilai Rp5,4 miliar, juga terjerat kasus dugaan korupsi alatalat kesehatan (alkes) untuk rumah sakit umum daerah di Kabupaten Boalemo dan Pohuwati pada 2004. ”Jadi ini kasus alkes pada tahun 2004, bukan dana silpa Rp5,4 miliar,“ ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Mulyadi, di Jakarta Senin ahad lalu.

Mulyadi menjelaskan status Fadel dalam kasus dugaan korupsi alkes masih saksi.

Mantan Gubernur Gorontalo tersebut dimintai keterangannya lantaran sejak 2004 Fadel masih menjabat sebagai

gubernur. ”Kebetulan 2004 kan beliau masih Gubernur, masih ditelusuri keterangan beliau apakah mengetahui atau tidak,“ ucapnya.

Kasus korupsi alkes penyidik sudah menetapkan dua tersangka dari pihak Dinas Kesehatan Pemprov Gotontalo, Thamrin Podungge dan pimpinan produksi Suparman Suparja.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Fadel hadir memenuhi panggilan penyidik dan dilakukan pemeriksaan dengan 25 pertanyaan selama tiga jam. ”Ia diperiksa sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WITA dengan 25 pertanyaan,“ ungkapnya.

Ditanya hasil pemeriksaan, Mulyadi enggan komentar lebih jauh. ”Itu masih materi pemeriksaan, saya tidak bisa meyampaikan, itu tim penyidiknya,“ katanya.(ENDY)

MENGGUGAT PRESIDEN– Dewan Pembina Gerakan Anti Narkoba (Granat), Fahmi Idris (tengah), Ketua DPP Granat, Henry Yosodiningrat (kanan), dan Kuasa Hukum, Yusril Ihza Mahendra (kiri), dan sejumlah simpatisan Granat, mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (7/6). DPP Granat menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan obyek gugatan berupa kepres tentang grasi kepada Schapelle Leigh Corby (warga Australia), dan Peter Achim Frans Grobmann (warga Jerman).

Beri Grasi, Presiden Digugat PPATK : Transaksi Hambalang Mencurigakan JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 23 transaksi mencurigakan proyek pembangunan pelatihan olahraga di Hambalang, Bogor Jawa Barat. Temuan ini, sudah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secara teknis kami tidak punya kapasitas menilai apakah transaksi itu berbau korupsi atau tidak. Jadi saya tidak bisa bicara detail, tapi kita dukung KPK untuk mengusut laporan transaksi mencurigakan. Soal transaksi ilegal Hambalang, saya tidak menyebut oknum atau institusi, tapi yang jelas ada ketidakberesan," tegas Ketua PPATK M Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Selasa pekan lalu.

Dilanjutkan, PPATK sudah menyerahkan 10 laporah hasil analisis (LHA) soal transaksi mencurigakan proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam konteks pembangunan sarana pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang.

"Jumlah transaksinya cukup banyak, kita melakukan spesifikasi. Terakhir 23 transaksi mencurigakan menyangkut Hambalang," tambahnya.

Setelah menyampaikan laporan itu, sambung dia, PPATK tak punya kewenangan untuk menekan KPK untuk segera menindaklanjuti temuan yang diperoleh PPATK. "PPATK, tidak ada penekanan. Melalui pendalaman di

sana. Kita tunggu saja.

Temuan Hambalang tidak dibicarakan, yang jelas kita ini dukung KPK, silakan interpretasikan sendiri, yang jelas kita dukung terus KPK," ungkapnya.

Terkait perkembangan kasusnya sendiri, Yusuf enggan menjawabnya. Mengingat perkembangan itu berada di kewenangan KPK. Pihaknya mengaku tengah melakukan komunikasi intensif dengan pimpinan KPK, termasuk memberikan berbagai petunjuk kepada KPK untuk mengawali penyelidikan.

"Kami mengirim datadata yang dibutuhkan KPK. Dataya berupa laporan-laporan data transaksi keuangan yang mencurigakan. Ya lebih baik tanya KPK soal perkembangan," jelasnya.

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menjelaskan, proses penanganan kasus Hambalang masih berlanjut. Namun dirinya enggan mengungkapkan perkembangan terbarunya.

Saat ditanya terkait pemeriksaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, KPK masih akan mengevaluasi dengan skala prioritas. "Itu (pemeriksaan Anas) akan dievaluasi mana yang akan didahulukan karena cakupannya luas," singkatnya.

Dalam pembahasan proyek Hambalang, DPR mengaku tak banyak mengetahui terkait besaran anggaran yang dikeluarkan dalam proyek tersebut. Bahkan beberapa anggota mengaku tak tahu jika anggaran yang digunakan untuk proyek Hambalang sebesar Rp 1,175 triliun.(ENDY)

JAKARTA - Gerakan Anti Narkotika (Granat) mendaftarkan gugatan pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Scapple Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmaan, terpidana kasus narkoba ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Yang bisa digugat PTUN kan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat tertulis, dan sifatnya bersifat indivual, konkrit, final dan membawa akibat hukum. Jadi keputusan tertulis jelas keputusan tertulis presiden namanya keputusan presiden, sifatnya individual," kata Yusril Ihza Mahendara, mantan Menteri hukum dan HAM saat ditemui di PTUN, Jakarta Timur, Kamis pekan lalu.

Yusril menuturkan bahwa

keputusan Presiden ini hanya berlaku bagi Schapple Leigh Corby dan Peter Achim Franz Grobmaan. Jika melihat pada kasusnya seharusnya, SBY tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kasus narkotika.

"Tidak berlaku bagi orang lain. Dia (SBY) konkrit yah menyebut nama orang tidak berlaku umum final karena tidak memerlukan persetujuan atasan karena presiden tidak punya atasan, dan berakibat hukum Corby yang dihukum 20 tahun menjadi 15 tahun, 5 tahun menjadi 2 tahun," kata mantan Mensekneg era Presiden SBY. Yusril menambahkan, keputusan tata usaha negara yang agak debatebel tersebut tergantung argumen, apakah Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, pejabat PTUN atau Presiden.

"Kalau memberikankannya sebagai kepala negara Ini yang akan manjadi debat panjang," kata Yusril.

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Ju-

wana menilai Keputusan Presiden SBY memberikan grasi Corby terpidana kasus narkoba, berpotensi melanggar sumpah presiden. Dalam sumpah itu, presiden berjanji akan menjalankan undangundang dan peraturan pelaksanaan selurus-lurusnya.

"Menjadi pertanyaan serius apakah Presiden ketika mengabulkan grasi kepada Corby telah memperhatikan UU 7/1997," tegasnya.

Menurut Hikmahanto, pemerintah Indonesia pada tahun 1997 telah meratifikasi United Nation Convention Againt Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psiychotropic Substance tahun 1988 dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1997.

Dalam konvensi yang melabel kejahatan perdagangan Obat Narkotika dan Bahan Psikotropika sebagai kejahatan serius, Pasal 3 ayat 6 mengatur bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum.

Ayat dibawahnya, atau ayat 7 menerangkan bahwa narapidana jenis kejahatan ini

bila hendak dibebaskan lebih awal, semisal melalui grasi, atau pembebasan bersyarat, harus mempertimbangkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba merupakan kejahatan serius.

Hikmahanto menilai, jika pemerintah memang sudah memperhatikan ada kepentingan yang lebih besar dari Indonesia, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemberian grasi itu dianggap sepadan dengan kepentingan nasional. "Dua pertanyaan ini harus mendapat jawaban dari pemerintah," ujar dia.

Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai pemberian grasi kepada Corby hanya menambah catatan hitam buruknya penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Satu lagi catatan hitam impotensi pemerintahan SBY," tutur Hendardi.

Menurutnya, jika seorang Ratu Mariayuana mampu menjadi komoditas kompromi antara pemerintah

Indonesia dengan Australia dengan cara tidak transparan, tak heran jika koruptor merasa aman dan tenteram di negeri yang segala sesuatunya bisa dikompromikan.

"Catatan penting lain, peristiwa ini menunjukkan betapa gigih Pemerintah Australia 'menyelamatkan' warga negaranya yang terjerat masalah hukum di negeri orang,” ujarnya.

Corby sebelumnya divonis hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta. Dia kedapatan membawa 4,2 kilogram marijuana oleh imigrasi dan polisi di Bandara Ngurah Rai pada 8 Oktober 2004. Lalu, dia mendapat grasi berupa pengurangan hukuman 5 tahun penjara.

Berdasarkan hitung-hitungan sisa hukuman Corby, pengajuan pembebasan bersyarat bisa dilakukan pada 3 September 2012. Namun, ada sejumlah syarat-syarat yang harus ditempuh, seperti jaminan dari pihak terkait, hingga bagaimana kelakuannya selama di tahanan.(ENDY)

Koruptor Proyek Fiktif Chevron Belum Ditahan JAKARTA - Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sayangnya hingga kini 7 tersangka Proyek Fiktif bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Riau, belum ditahan penyidik Kejaksaan Agung. Tidak jelas alasan belum ditahan, padahal kerugian negara mencapai Rp210 miliar.

Yang memprihatinkan lagi, pihak BP Migas dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang terseret kasus korupsi ini juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, pemeriksaan terhadap mereka juga keterangan saksi memberatkan pejabat BP Migas dan Kementrian KLH. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus) Arnold Angkouw enggan memberikan keterangan

belum ditahannya serta belum adanya penetapan tersangka kepada para koruptor Chevron.

"Kasusnya kan terus berkembang," kilah Arnold di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Pemberkasan enam tersangka kini memasuki tahap akhir, kecuali Alexiat Tirtawidjaja yang masih berada di AS yang tengah menunggu sang suami dirawat.

Dijelaskan, Tim penyidik kasus korupsi bioremediasi akan melanjutkan berkas perkara ke pengadilan jika hasil uji laboratorium terhadap Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) tak kunjung selesai. Ada tidaknya uji lab terhadap sampel TPH tidak mengurangi pembuktian dugaan tindak pidana korupsi pada proyek fiktif tersebut.

"Kita tidak akan terpengaruh kalau belum dapat ditelitinya Total Petroleum Hidrokarbon.

Kita buktikan saja di pengadilan," katanya.

Tim penyidik melakukan uji lab terhadap sampel TPH Kejaksaan Agung menegaskan berkas perkara (TPH) di Pusarpedal (Pusat Sarana Penelitian Dampak Lingkungan) di Puspitek, Serpong, Banten. Namun alat lab milik KLH tersebut ternyata tidak mampu meneliti sampel TPH, karena tiada alat, kecuali logam berat (pH).

Saat uji lab dilakukan sejumlah pakar yang diundang sempat kaget.

Pasalnya pihak KLH menyatakan proyek bioremediasi atau pemulihan kembali tanah tercemar akibat pengeboran minyak PT Chevron Pasifin

Indonesia (CPI) tidak masalah.

Namun setelah penyidik mempertanyakan hasil temuan di lapangan, pihak KLH bahkan tidak mengerti dan tidak mempunyai alat untuk menguji. Padahal, rekomendasi dari KLH dijadikan intrumen bagi BP Migas untuk membayar klaim proyek bioremediasi.

Tim pakar pemerintah yang mestinya mengawasi, tetapi justru menjadi tim ahli dari CPI. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto menambahkan dua perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Riau, tidak memiliki keahlian di bidang tersebut hingga dikategorikan fiktif dalam pelaksanaannya.

"Kalau namanya rekanan pengadaan barang dan jasa itu, apalagi proyek yang dikerjakan adalah menyangkut bioremediasi semestinya dia mempunyai keahlian di bidang itu," kata Andhi.

Pengerjaan bioremediasi atau pemulihan tanah dari penambangan itu, terdapat dua perusahaan sebagai pihak ketiga, yakni PT Green Planet Indonesia dan PT Sumigita Jaya.

Kedua perusahaan itu tidak memiliki atau memenuhi klasifikasi teknis dan sertifikasi dari pejabat berwenang sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah.

Kedua perusahaan tersebut hanya perusahaan/kontraktor umum saja, sehingga dalam pelaksanaannya proyek tersebut adalah fiktif belaka. (ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

KORUPSI

SUMUT

Proyek Dinas PU Nisel Tahun 2011 Terbengkalai NIAS SEL SELAATAN - Indikasi korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nias Selatan (Nisel) tahun 2011 tentang pembangunan sarana air bersih di Desa Siwalawa, Kecamatan Fanayama, mulai terkuak dan menjadi bahan pembicaraan di tengahtengah masyarakat.

Proyek sarana air bersih yang dikerjakan CV Rini ini, keadaannya terbengkalai dan dinilai gagal. Anehnya, dana sebesar Rp 200 juta yang diperuntukan untuk menyelesaikan proyek ini telah cair seratus persen, seperti pengakuan salah seorang staf Dinas PU Nisel yang identitasnya tidak bersedia disebutkan.

Sumber itu mengungkapkan, pencairan dana berdasar hasil Provisional Hand Over

(PHO) yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Terukim dan PSDA Dinas PU Nisel, Kalvin Zebua ST. Namun hasil investigasi dilapangan oleh sejumlah media massa pada akhir Mei 2012 lalu, membuktikan pelaksanaan proyek itu sebenarnya tidak memenuhi seratus persen sebagaimana tercantum dalam bestek.

Contohnya, pipa air sepanjang 1000 meter, namun yang terpasang hanya sekitar 700 meter karena sumber mata air sangat dekat dengan mandi cuci kakus (MCK). Sehingga sisa belanja pipa sepanjang 300 meter belum jelas dimana diarahkan. Selain itu, beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan seperti pipa air di kamar mandi dan pipa pembuangan belum terpasang.

Sehingga air dari kamar mandi mengalir saja ke halaman rumah warga karena

salurannya tak mau dibuat kontraktor. Bahkan tempat cuci seluas 7 x 3 meter masih belum dikerjakan. Fakta lain yang ditemukan adalah kunci pintu kamar mandi masih belum diserahkan kontraktor kepada Kepala Desa Siwalawa, akhirnya pintu kamar mandi tetap dalam keadaan terkunci setiap hari.

Wakil Direktur CV Rini, Hazisokhi Zagoto, selaku kontraktor juga dituding telah menipu dan membohongi sejumlah warga Desa Siwalawa karena semula ia janjikan akan melanjutkan pemasangan pipa air di halaman rumah warga sepanjang 300 meter untuk tambahan 700 meter, tetapi sampai sekarang tidak ada wujudnya.

Sedangkan informasi lain yang diperoleh di lapangan, para pemilik bahan-bahan material seperti batu, pasir, dan kayu, yang telah digunakan CV Rini saat menjalan-

kan proyek pembangunan sarana air bersih belum lunas dibayarkan.

Kepala Desa Siwalawa, Menghadapi Sarumaha menyatakan telah menyurati Dinas PU Nisel dan Wakil Direktur CV Rini Hazisokhi Zagoto selaku kontraktor pelaksana sarana air bersih di Desa Siwalawa, dengan Nomor: 140/178/SWL/XII/2011 perihal kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan sarana air bersih pada tanggal 16 Desember 2011.

Tujuannya memberi informasi serta meminta kesediaan kontraktor untuk membenahi segala temuan-temuan yang telah muncul di permukaan, tetapi sampai detik ini kedua pihak yang dianggap berkompeten itu tak mau menggubris surat Kepala Desa tersebut.

“Kami anggap proyek ini tak bertuan karena pemeliharaannya salama enam bulan tak dilaksanakan kon-

traktor makanya pipa air yang rusak belum diperbaiki sampai sekarang,” imbuh Kades dengan nada kesal.

“Kami sangat setuju apabila ada masyarakat atau lembaga tertentu yang mau melaporkan indikasi korupsi ini ke Polres Nisel maupun ke Kejari Teluk Dalam, demi menghindari kerugian negara dan serta mencegah kenakalan kontraktor pada pelaksanaan proyek-proyek pemerintah masa mendatang,” ujar Kades.

Kadis PU Nisel, Ir Lakhomizaro Zebua yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan akan memanggil mantan PPK Tarukim dan PSDA Dinas PU, Kalvin Zebua dan kontraktor CV Rini atas nama Hazisokhi Zagoto untuk meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban. Sementara itu, kontraktor CV Rini Hazisokhi Zagoto selalu menghindar jika ingin dikonfirmasi, Jumat pekan lalu. (TIM)

MOGOK MAKAN– Lindani br Nainggolan, pengunjuk rasa pingsan ketika melakukan aksi mogok makan, di depan halaman gedung DPRD Sumut, di Medan, Kamis (7/6).

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) sejak Rabu (6/6) melakukan aksi mogok makan, agar masalah sengketa lahan di Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumut, segera diselesaikan.

Mogok Makan, Petani Palas Roboh MEDAN - Satu orang dari puluhan petani mengatasnamakan Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri asal Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang melakukan aksi mogok makan di depan gedung DPRD Sumut, roboh. Akibatnya, ia harus dilarikan ke RS Malahayati, Jalan Diponegoro Medan, Kamis pekan lalu.

Petani yang pingsan tersebut bernama Lindani br Nainggolan (37). Kondisinya mulai melemah karena sejak kemarin melakukan aksi mogok

makan. Begitu juga dengan belasan rekannya yang melakukan aksi serupa. Kondisi ini terutama dialami kaum perempuan. Umumnya mereka mengalami pusing dan mual-mual.

"Lindani tiba-tiba jatuh pingsan dan ditangisi rekanrekannya. Dia kemudian dibopong ke becak dan dilarikan ke RS Malahayati. Memang sebelum ikut aksi sudah diserang flu," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuriyono, di dampingi Sugianto, pendam-

ping para petani.

Seperti yang diberitakan, para petani ini datang ke Kota Medan melakukan aksi mogok makan dengan melakban mulutnya sejak kemarin, Rabu pekan lalu. Aksi ini mereka lakukan untuk menentang penyerobotan, perusakan lahan, dan kriminalisasi petani yang dilakukan PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (PT SSL) di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Palas.

Para petani menuding dua perusahaan ini sudah lebih dari 50 kali menyerobot dan merusak tanaman milik mereka. Bahkan, pada 25 April lalu Pamswakarsa perusahaan tersebut membakaran rumah petani. Polresta Tapanuli Selatan (Tapsel) dinilai berpihak kepada perusahaan dengan melakukan pengawalan terhadap Pamswakarsa dan melakukan penangkapan terhadap Sinur Situmorang (62).

Sinur ditangkap dan ditahan Polres Tapsel walaupun

sudah dimohonkan penangguhan penahanan, dan masyarakat sudah memohon jaminan keamanan dan keselamatan tindakan Polres dan PT SRL yang melakukan kriminalisasi serta pembakaran rumah warga. "Perkaranya tidak diproses sampai hari ini.

Masyarakat sangat tertekan dan suasana di areal pertanian begitu mencekam karena PT SRL terus melakukan perusakan tanaman warga," tegas Irfan Fadila Mawi, Kadiv SDA LBH Medan.(MEI)

Tersangka Baru Korupsi Bansos Ditetapkan MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali menetapkan tersangka baru kasus dugaan penyelewengan penyaluran anggaran dana bantuan sosial (Bansos) Pemrov Sumut Tahun 2010 dengan anggaran sebesar Rp 424.388.575.000, terealisasi Rp 348.105.050.000.

Penetapan tersangka baru ini dibenarkan Juru Bicara Kejati Sumut Marcos Simaremare. Tersangka baru tersebut ialah, Lisanuddin, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka penyaluran dana bansos 2010.

"Lisanuddin diduga

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

berperan dalam penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan aturan dan penerima bantuan yang fiktif," ujar Marcos di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Jumat pekan lalu.

Dengan penetapan tersebut, Kejati Sumut telah menetapkan sembilan tersangka penyelewengan dana bansos Pemprov Sumut mulai Tahun 2009 s/d 2011.

Tersangka korupsi dana Bansos 2011 adalah Kepala Biro Binkemsos Sakhira Zandi, Kepala Biro Perekonomian Oloan Bangun Harahap, Bendahara Bansos Biro Binkemsos Ahmad

Faisal, Bendahara Bansos Biro Perekonomian Ummi Kalsum, Bendahara Biro Umum Aminuddin serta Bendahara Bansos Biro Umum Subandi.

Sedangkan tersangka korupsi dana Bansos 2009 yakni Bendahara Bansos Biro Binkemsos Syawaluddin dan penerima serta calo bansos, Adi Sucipto. "Aapakah nantinya jumlah tersangka akan bertambah, tergantung dengan hasil penyidikan yang dilakukan Pidsus Kejati Sumut," ujarnya kembali.

Dalam keterangan sebelumnya, Marcos memaparkan, terkait dana bansos dengan TA 2011, ada

sekitar 200 penerima yang telah dipanggil dan diperiksa. Salah satunya Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Terbuka (UT), Politeknik Negeri Medan dan beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri lainnya.

Untuk Tahun 2011, jelas Marcos, Unimed menerima dana bansos hampir Rp16 miliar. Sebanyak Rp9 miliar digunakan untuk pembangunan prasarana atau fisik. Sedangkan selebihnya Kejati Sumut belum mendapat laporan dari Unimed. Kemungkinan dana bansos tersebut digunakan untuk beasiswa mahasiswa.

Sedangkan UT mendapatkan dana bansos sekitar Rp7 miliar yang digunakan untuk pendidikan tenaga pengajar. "Mengenai USU, Politeknik Negeri Medan, sampai saat ini kita belum mengetahuinya karena petugas penyidik masih sibuk mencari berkas dan datanya," ujar Marcos kembali.

Seperti diketahui bahwa anggaran dana bantuan sosial Tahun 2011 senilai Rp477.885.800.000 dengan realisasi sebesar Rp351.693.

000.000. Sedangkan TA 2009, nilainya Rp293.745.

501.407 terealisasi Rp284.

199.897.500, dan 2010 senilai Rp424.388.575.000 terealisasi Rp348.105.050.000.(BSC)

Usut Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Bandara NIAS – Polres Nias sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi pembebahan lahan untuk perluasan pembangunan Bandara Binaka Gunungsitoli tahun 2007 senilai Rp 2 miliar yang disinyalir fiktif.

Sumber yang di himpun di Mapolres Nias menyebutkan penyidik tipikor sedang mengembangkan kasus tersebut yang beberapa oknum pejabat diduga terlibat menggerogoti uang negara sudah mulai diperiksa.

Dikatakan, oknum Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias berinisial SM sudah diperiksa, Jumat pekan lalu, termasuk OZ yang saat ini menjabat sebagai asisten di Pemkab Nias Utara sudah diperiksa dalam kasus itu.

Sementara itu dalam pengakuan SM bahwa berkas

yang berhubungan dengan pembebasan lahan pembangunan bandara sudah tidak tahu kemana di simpan dengan alasan kegiatan itu sudah lama dan tidak ingat lagi, namun mengakui bahwa sudah membubuhi tandatangan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, salah seorang pengurus LSM yang ada di Gunungsitoli mengharapkan kepada Kapolres Nias agar mengusut tuntas kasus ini jangan ada tebang pilih karena beberapa kasus korupsi sebelumnya terkesan ada pangkal tetapi tidak ada ujung, seperti halnya kasus pembebasan lahan di Kantor Bupati Nias. "Penyertaan modal Pemkab Nias di PT Riau Air Lines sebesar Rp 6 miliar. Mudahmudahan tidak terjadi dalam kasus ini," katanya. (YAGI)

Dugaan Korupsi Kadishub di Demo MEDAN–Aksi massa Formaksi (Forum Mahasiswa Anti Korupsi) Sumatera Utara di depan Kantor Kejatisu Sumut berakhir ricuh, Rabu pekan lalu. Puluhan personil kepolisian dari Polsek Delitua terlihat bentrok dengan massa aksi ketika massa hendak menurunkan bendera merah putih setengah tiang yang terletak di pelataran halaman kantor Kejatisu.

Sabaruddin Sirait selaku kordinator aksi dalam orasinya mendesak agar Kajatisu segera mengusut tuntas dan membongkar kasus korupsi dai Dinas Perhubungan Provinsi Sumut. Massa menduga Kadis Perhubungan Pemprovsu Rajali S.Sos telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Usai berorasi massa meminta agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut agar menerima mereka. Namun permintaan massa ditolak tetapi massa diperbolehkan melakukan aksinya di halaman kantor Adhiyaksa tersebut.

Sesaat massa masuk ke pelataran halaman kantor tersebut, massa sempat melakukan aksi. Namun setelah itu, Sabaruddin Sirait me-

merintahkan massa agar menurunkan bendera merah putih setengah tiang.

Tak pelak, saat hendak menurunkan bendera, massa yang sebelumnya sudah melakukan aksi membakar ban langsung diusir secara paksa oleh pihak kepolisian yang dibantu oleh pegawai kejaksaan.

Aksi tersebut pun berakhir dengan dorong-dorongan antara massa aksi dengan aparat kepolisian. Polisi berhasil memukul mundur massa hingga keluar pagar kantor tersebut.

Tak selesai disitu, diluar gerbang, massa masih tetap melakukan orasi, namun seorang petugas kepolisian dari polsek delitua tampak membuka pakaian dinasnya dan menantang para pendemo untuk berkelahi.

"Kami yang mengamankan kalian, kok jadi kami pula lawan kalian," ucap petugas kepolisian tersebut.

Akhirnya para pendemo menghentikan aksinya. Sabaruddin Sirait langsung meminta maaf kepada pihak kepolisian sambil membubarkan massa. "Kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi,"ucap seorang pendemo.(MEI)

Kejatisu Pelajari Biaya Perjalanan Dinas Plt Gubsu MEDAN - Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara mengenai dana kas Biro Umum Pemrov Sumut tekor Rp 10 miliar untuk membiayai perjalanan dinas Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, mulai dipelajari Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumut.

Juru Bicara Kejati Sumut Marcos Simaremare di Medan, Rabu pekan lalu mengatakan, pihak kejaksaan masih mempelajari informasi dari sejumlah media atas temuan BPKP tersebut.

Lebih lanjut dikatakan, untuk kasus biaya perjalanan dinas, kejaksaan belum melakukan pemanggilan, akan tetapi kalau memang ada temuan kerugian, kejaksaan bisa langsung melakukan penyelidikan.

Diberitakan sejumlah media massa, dana kas Biro Umum Pemprov Sumut tekor Rp 10 miliar untuk membiayai perjalanan dinas Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Temuan itu berdasarkan audit BPKP atas dugaan korupsi di biro tersebut berdasarkan permintaan Polda Sumut.

"Hasilnya (audit) belum diserahkan secara resmi oleh

BPKP. Kerugian negara di atas Rp10 miliar," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut Kombes Sadono Budi Nugroho.

Menurut Sadono, temuan kerugian negara di Biro Umum itu, seperti ada peralihan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010 ditutupi dengan dana APBD 2011.

"Dari hasil gelar perkara untuk pengeluaran di 168 pos, yang sudah diperiksa sebanyak 3 pos. Untuk tersangka sudah mengarah kepada kuasa pengguna anggaran (KPA), Aminuddin, Kepala Biro Umum Ashari (alm) dan penggantinya Rajali," papar Sadono.

Dalam kasus ini, sebanyak 39 saksi sudah diperiksa, di antaranya Aminuddin, Rajali dan Nurlela, Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut saat ini. Kasus dugaan korupsi di Biro Umum Pemprov Sumut yang ditangani Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut terkait anggaran rutin pada APBD 2011 yang digunakan menutupi biaya papan bunga, uang kain, katering, tiket pesawat dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Pemprov Sumut yang sudah lama tertunggak.(BSC)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

Tersangka Bebas TIGA tersangka dugaan korupsi dana pembangunan tujuh gedung Pemerintah Kabupaten Batubara bebas demi hukum. Masa penahanan tersangka berakhir, sedangkan penyidikan belum selesai.

Tiga tersangka, yaitu Kepala Dinas PU Batubara Irwansyah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Syahrial Lafau dan Hary Sukardy ditahan sejak 19 Agustus 2011, menyusul Hary Sukardy yang juga PPK. Ketiganya diberi status tahanan kota sejak 17 September lalu.

Berdasarkan KUHAP, Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada ayat (1) diatur bahwa masa penahanan penyidik paling lama 20 hari. Jika penyidikan belum selesai, penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut paling lama 40 hari.

Jika masa 60 hari penyidikan belum selesai, masa penahanan berakhir, tersangka bebas demi hukum sebagaimana diatur pada ayat 4 pasal yang sama. Kasipenkum Kejati Sumut Marcos Simaremare dikonfirmasi, membenarkan bahwa terdakwa bebas demi hukum.

"Penahanan kota habis sesuai masa waktu dalam surat perintah," kata Marcos. Dia memaparkan, pembebasan itu tidak menghapuskan perkara yang sedang ditangani.

Saat ini, penyidik sedang memberkas perkara itu. "Segera dilimpahkan ke penuntutan," katanya.

Praktisi hukum, Irsyad Mahmud mengatakan bahwa habisnya masa penahanan saat perkara belum selesai merupakan kesalahan fatal.

"Kenapa perkaranya belum selesai," kata Irsyad. Dia justru khawatir kasus itu tak selesai karena ada latar belakang lain. "Patut dipertanyakan, ada apa? Apakah karena ada latar belakang kepentingan? Atau apa ada?" kata Irsyad.

Dia juga heran jaksa sebelumnya menetapkan status tahanan kota kepada terdakwa. Menurut Irsyad, sangat janggal jika tersangka korupsi diberikan kebebasan, meskipun dalam status tahanan kota, karena bisa menggangu penyidikan. "Perlu diperiksa jaksanya," kata Irsyad.

Temuan tindak pidana korupsi itu muncul karena adanya ketidaksesuaian pembangunan dengan perencanaan atau bestek.

Tidak hanya persoalan bahan yang digunakan dalam pembangunan, volume atau luas bangunan juga tidak sesuai. Misalnya, perencanaan 600 meter persegi luas bangunan direalisasikan hanya 400 meter persegi.

BPKP Sudah Kerja Keras LAMBATNYA penanganan dugaan perkara korupsi pembangunan tujuh gedung SKPD Kabupaten Batubara yang menyebabkan habisnya masa penahanan ke tiga tersangka dan berakibat status penahanan atas ketiga tersangka di bebaskan demi hukum.

Pihak Kejatisu menilai, hal ini disebabkan karena Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sumut baru memberikan hasil audit pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2012. Sementara pihak Kejatisu sendiri mengaku telah menyerahkan permintaan audit pada Agustus 2011.

Saat dikonfirmasi, pihak BPKP menolak dituding lambat dalam melakukan dan menyerahkan hasil audit dugaan korupsi gedung SKPD Batubara, hanya saja pihak BPKP baru bisa bergerak melakukan audit bila pihak penyidik kejatisu sudah melimpahkan alat bukti dugaan korupsinya."Kalau itu (alat buktired) sudah lengkap kita cepat.

Mungkin selama ini tidak sekaligus," kata Kepala BPKP Perwakilan Sumut M Yusuf, melalui Humasnya Efendi Damanik.

Efendi menjelaskan, terlambatnya penyerahan laporan itu bukan karena pihak BPKP yang lamban dalam melakukan audit.

Tetapi terlambatnya laporan ini menurut Efendi karena pihak penyidik yang mungkin tidak secara lengkap memberikan bukti awalnya.

Artinya dalam hal ini pihak penyidik kejatisu belum memberikan data akurat dugaan korupsi tersebut, dan dalam proses pengauditan, pihak BPKP biasanya selalu perlu data-data tambahan menyangkut dugaan korupsi yang sedang di audit.

Tetapi belum tuntasnya dan belum juga dilimpahkannya berkas tersebut malah dianggap merupakan hal yang biasa oleh pihak Kejatisu. Statement tersebut disampaikan oleh Plh Kasi Penkum Kejatisu, Ronald H Bakara.

"Biasanya seperti itu," kata Ronald menanggapi lambannya penanganan kasus batubara tersebut.(MEI)

KORUPSI

LIPSUS

Hakim Kesal, Dakwaan tak Siap BERDALIH tidak siap, tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kisaran, Sumatera Utara, batal membacakan dakwaan untuk tiga terdakwa perkara dugaan korupsi sebesar Rp 6,7 miliar untuk pembangunan tujuh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Batubara.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Kadis Pekerjaan Umum (PU) Batubara Irwansyah, dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hary Sukardi dan Syahrial Lafau.

Salah seorang JPU Wiwid kepada majelis hakim beralasan, pihaknya tidak siap membacakan dakwaan karena jaksa yang memegang seluruh berkas perkara tersebut tidak bisa hadir di persidangan.

"Ada tim pengawas dari Kejati Sumatera Utara datang ke Kejari Kisaran, sehingga mereka tidak bisa hadir di

persidangan hari ini, Pak," kata Wiwid kepada ketua majelis hakim Suhartanto.

Alasan yang disampaikan jaksa ini membuat hakim kesal.

Suhartanto mengatakan tidak bisa menerima alasan tersebut karena jaksa yang menangani perkara ini ada lima orang.

Apalagi pemberitahuan sidang sudah disampaikan ke kejaksaan sebelumnya.

"Alasan seperti ini tidak bisa kami terima. Ini kan tim, penuntut umumnya ada lima orang seharusnya koordinasi," kata hakim kesal.

Suhartanto pun mengingatkan jaksa agar tidak main-main dalam menangani perkara korupsi. Dia juga meminta jaksa agar memprioritaskan perkaraperkara korupsi.

"Jangan main-main, ini kan perkara Tipikor. Jangan gunakan paradigma lama yang selama ini dilakukan. Perkara Tipikor harus diprioritaskan!" tegurnya. Dia mengusulkan agar jaksa tetap membacakan dakwaannya dengan meminjam berkas yang dimiliki majelis hakim. Namun, usul ini ditolak penasihat hukum terdakwa karena

mereka belum menerima surat dakwaan dan berkas-berkas lainnya terkait perkara ini.

"Kami minta surat dakwaan dibacakan setelah kami menerima berkasnya dari penuntut umum," kata penasihat hukum terdakwa.

Permintaan tersebut dikabulkan majelis hakim dengan menunda sidang hingga Kamis pekan ini.(MEI)

Korupsi Gedung SKPD Batubara

LAMBAN DAN TAK PROFESIONALNYA JAKSA Meski status penahanan ketiga tersangka korupsi proyek pembangunan tujuh gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Batubara senilai Rp 6,7 miliar tidak ditahan, namun perkaranya terus berlanjut.

SETELAH diumumkan adanya kerugian negara senilai Rp 900 juta dari penghitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melimpahkan berkas ketiga tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran.

Dalam kasus ini, Kejatisu menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Pemkab Batubara Irwansyah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syarial Lafau, serta rekanan Hary Sukardi.

“Sesuai jadwal, Kejatisu menyerahkan berkas ketiga tersangka untuk tahap

penuntutan ke Kejari Kisaran,” kata Plh Humas Kejatisu Ronald Bakkara, waktu itu.

Kata Ronald, setelah diserahkan ke Kejari untuk tahap akhir penuntutan, jaksa kemudian menyerahkan berkas ketiga tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Di singgung soal lama waktu yang digunakan jaksa Kejari Kisaran untuk penuntasan berkas tersebut, Ronald mengungkapkan biasanya hanya 20 hari.

Diketahui, dalam penyidikan, Kejatisu menemukan bangunan tujuh kantor SKPD tidak sesuai dengan nilai kontrak. Misalnya, pembangunan gedung yang seharusnya batu, namun diubah

jadi kayu. Sehingga jelas mengurangi penggunaan anggaran yang sebenarnya.

Selain itu, penyimpangan angaran juga terjadi pada volume atau luas lahan bangunan SKPD yang ditetapkan dalam kontrak tidak sesuai dengan pelaksanaanya.

Misalnya, bangunan seharusnya 600 meter persegi, namun yang direalisasikan hanya 400 meter persegi.

Adapun ketujuh kantor SKPD yang diduga bermasalah itu adalah pembangunan kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

Dalam tender pelelangan dan perencanaan yang tertuang

dalam buku APBD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran (TA) 2009, volume fisik bangunan 333 m2 x Rp 3 juta = Rp 999 juta (dalam pagu). Tender dimenangkan CV Rajasa Agung Percut, dengan nilai Rp 963.083.000.

Dilapangan, realisasi pembangunan kantor tersebut volumenya hanya 112 m2 x Rp 2 juta = Rp 224 juta (Ukuran 8 meter x 14 m = 112 m2).

Kemudian, pembangunan kantor Bapeda Pemkab Batubara dalam tender pelelangan dan perencanaan yang tertuang dalam buku APBD. Di sana tertulis volume fisik bangunan 300 m2 x Rp 3 juta = Rp 900 juta (dalam pagu) dan

pemenang tendernya CV Tegar Prima Tanjung Morawa senilai Rp 847.390.000.

Ternyata realisasi pembangunan kantor tersebut volumenya hanya 112 m2 x Rp 2 juta = Rp 224 juta.

Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, dalam tender pelelangan dan perencanaan, volume fisik bangunan 417 m2 x Rp 3 juta = Rp 1251 juta (dalam pagu).

Pemenang tendernya PT Pagar Gunung Medan dengan nilai Rp 1179.607.000. Namun realisasi pembangunan, volumenya hanya 112 m2 x Rp 2 juta = Rp 224 juta (ukuran 8m x 14m = 112m2).

dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

“Seharusnya kejaksaan bisa menjelaskan semua itu dengan logika hukum, bukan justru tersangka korupsi yang jelas merugikan keuangan negara bisa menghirup bebas tanpa pantauan,” jelasnya.

Seharusnya kata Ridwanto, sejak awal penyidik Kejatisu segera melengkapi berkas ketiga tersangka dan melimpahkannya ke pengadilan, sehingga perpanjangan masa penahanan tersebut bisa dilakukan.

“Tapi faktanya, setelah hasil penghitungan BPKP disampaikan, belum juga ada

pelimpahan. Setelah bebasnya ketiga tersangka tanpa terikat hukum, bisakah diyakini jika ketiga tersangka akan kooperatif nantinya dipersidangan,” katanya.

Untuk itu, penyidik Kejatisu diminta sesegera mungkin melakukan upaya hukum agar bisa mengembalikan penahanan ketiga tersangka, meskipun hanya sebagai tahanan kota sehingga bisa tetap dilakukan pengawasan.

“Harus ada upaya itu, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, misalnya ketiga tersangka melarikan diri atau lainnya,” jelasnya.

Kejatisu Diminta Lakukan Penahan PENGALIHAN penahanan ketiga tersangka menjadi tahanan kota oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sejak awal menuai kritikan elemen masyarakat.

Bahkan, persoalan yang lebih mencengangkan soal bebasnya ketiga tersangka yang diketahui karena masa penahanan sudah berakhir. Ketiga tersangka itu adalah Kadis Pekerjaan Umum (PU) Batubara Irwansyah dan dua Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Syahrial Lafau dan Hary Sukardy.

Ketiganya yang ditahan sejak 19 Agustus 2011 dan menjadi tahanan kota sejak 17 Agustus-

September 2011. Berdasarkan KUHAP, Pasal 24 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur masa penahanan penyidik paling lama 20 hari.

Sedangkan masa penahanan melebihi 60 hari ditentukan, selama 30 hari ditahan dan lebih 30 hari untuk tahanan kota.

Setelah dikonversi sesuai Pasal 22 ayat (5) KUHAP, masa penahanan kota dihitung seperlima dari jumlah waktu penahanan.

Pembebasan itu diamini Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut Marcos Simaremare.

“Penahanan kota habis sesuai

masa waktu dalam surat perintah,” ujarnya.

Ditegaskan mantan Kasi Intel Kejari Tarutung itu, pembebasan tidak menghapus perkara yang sedang ditangani dan saat ini penyidik sedang memberkas perkara. “Segera dilimpahkan ke penuntutan,” katanya.

Menanggapi pembebasan demi hukum terhadap ketiga tersangka itu, Ketua LSM Suara Proletar mengungkapkan, semua memang terkesan aneh.

Alasannya, karena dalam hal ini penyidik hanya mengedepankan pasal KUHP, bukanlah pasal yang diatur

Pengaduan Pemerasan oleh Jaksa Meningkat KOMISI Kejaksaan prihatin.

Pengaduan pemerasan yang dilakukan para Jaksa di seluruh Indonesia mengalami grafik kenaikan. Selain pemerasan, jenis pengaduan lainnya berupa penyahgunaan wewenang, konspirasi, kelalaian, dan tidak profesional.

Pada Semester pertama 2012, pengaduan masyarakat terhadap 'jaksa mbalelo" mencapai 509 pengaduan.

Dibandingkan pengaduan masyarakat pada semester pertama tahun 2011 sekitar 290 kasus. Dan sepanjang tahun 2011 sebanyak 968 pengaduan masyarakat.

"Meningkatkan pengaduan masyarakat berkaitan dengan jaksa memeras, karena

kesadaran dan keberanian masyarakat kian terbuka. Dan ini menujukkan langkah yang bagus," kata Ketua Komjak Halius Hosen di Jakarta.

Halius melanjutkan dari total 509 pengaduan, 229 pengaduan telah ditindaklanjuti Kejaksaan.

Sebanyak 200 pengaduan masih dalam pembahasan, satu pengaduan tidak memenuhi syarat, 12 pengaduan dihentikan pemeriksaannya, dan 12 pengaduan lainnya diteruskan ke Kejaksaan Tinggi.

Dalam laporan akhir tahun 2011, Halius menyatakan Komjak menerima 968 surat laporan pengaduan/laporan masyarakat. Dari 968 pengaduan, 70 persen diantaranya adalah laporan

mengenai pemerasan di berbagai lini penanganan perkara. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi.

Namun, terkait dengan jumlah pengaduan semester pertama tahun 2012 yang diserahkan Komjak ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mengaku telah menindaklanjuti semuanya. Ada yang ditangani Kejagung, ada pula yang ditangani Kejaksaan di daerah.

“Mungkin yang dikatakan belum ditindaklanjuti itu bisa masih sedang proses, bisa juga sudah selesai di daerah, tapi tidak mengirimkan tembusannya ke Komisi

Kejaksaan. Walau demikian, saya tetap akan memonitor,” tuturnya. Bidang pengawasan Kejagung telah merekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan golongan dan jenis hukuman. Dalam rentang waktu Januari sampai April 2012, ada 129 jaksa dan pegawai tata usaha yang dikenai sanksi disiplin. Berikut rinciannya : Pada 2011, Jamwas melaporkan 375 pegawai tata usaha dan jaksa yang terkena sanksi ringan, sedang, dan berat.

Dari 375, 120 pegawai tata usaha dan jaksa yang dijatuhi sanksi ringan, 130 dikenakan sanski sedang, dan 125 dikenakan sanski berat.

Perbuatannya pun bermacam-macam, mulai dari

indisipliner, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan tercela lainnya. Dalam laporan tahunan Kejaksaan tahun 2011, Jamwas mencatat 27 pegawai tata usaha dan jaksa yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Sisanya, dijatuhi hukuman penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan fungsional dan struktural, demosi, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Adapun hasil kerja yang telah dicapai Jamwas dalam tahun 2011, diantaranya membentuk satuan tugas penanganan laporan pengaduan dan menerbitkan pedoman penjatuhan hukuman disiplin.(ENDY)

KPK POS

6

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

POLITIK

Penyaluran BBM Berjalan Lancar SUBULUSSALAM – Pasca dibentuk pengawasan penyaluran BBM, saat ini di Kota Subulussalam distribus berjalan lancar. Tidak terlihat lagi antrian kendaraan di stripa SPBU seperti sebelumnya.

Kadis Disperindag dan UKM Subulussalam Darmansyah kepada wartawan kemarin mengatakan akan digelar rapat koordinasi membahas kelangkaan BBM. Dikatakannya rapat koordinasi tersebut akan mengundang camat, kepolisian, TNI, LSM, pemilik SPBU dan pangkalan minyak tanah (Mitan).

Disebutkan Darmansyah,

kelangkaan BBM khususnya bensin terjadi karena maraknya aksi langsiran pengecer bensin. Aksi itu dilakukan dengan modus memodifikasi tanki kendaraan atau menggunakan sepeda motor tangki besar. Kata Darmansyah tim pemantau Disprindangkop UKM kerap turun ke lapangan dan menemukan aksi tersebut.

Darmansyah bejanji, pihaknya komit menertibkan aksi langsiran BBM dari SPBU. Maka setelah terbentuknya tim kelangkaan BBM dan melarang aksi melangsir, setiap hari tidak terjadi kekosongan stok BBM di SPBU. (KAR)

N A D SUMUT

Di Subulussalam, Tenaga Honor Diperketat SUBULUSSALAM – Di Kota Subulussalam penanganan dan kemampuan kerja sekaligus anggaran gaji tenaga honorer belakangan ini jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini jumlah tenaga honor 2011 mencapai 1.559 orang.

Anggaran untuk gaji tenaga honor telah menguras APBK karena menghabiskan anggaran sebesar Rp1.247.

200.000. Dengan rincian 1559 orang x Rp800.000/ orang. Meskipun dari gaji itu belum menyentuh Upah Mi-

nimum Regional (UMP) yang ditetapkan Rp1.450.000/ bulan.

Walikota Subulussalam Merah Sakti menyikapi instruksi Meneg PAN memberi “WARNING” kepada seluruh tenaga honor di Kota Subu-

lussalam. Warning itu disampaikan saat bertemu seluruh dinas beberapa waktu lalu di Aula Setdako, kemarin.

Pada kesempatan itu walikota menyampaikan gaji honor dibayar berdasarkan jumlah kehadiran. Jika absen gaji dipotong Rp30.000/hari.

Absen tiga hari diberi teguran tertulis dan jiuioa absen selama 7 hari akan diberhentikan. Kepada seluruh instansi diminta melaksanakan absensi secara ketat pagi dan

sore hari.

Menurut Walikota, ini bertujuan meningkatkan disiplin melayani masyarakat.

Termasuk PNS, CPNS juga akan diperketat penerapan PP 53 yang mengatur PNS. Beberapa pengamat mengatakan ultimatum Walikota sah-sah saja demi meningkatkan kinerja dan penerapan disiplin. Akan tetapi perekrutan tenaga honorer telah mengurangi pengangguran bagi putera/putri kota

Soal Penertiban Tanah, BPN tak Bekerjasama dengan Pemko SUBULUSSALAM - Badan Pertanahan Negara (BPN) Subulussalam tidak bekerjasama dengan Pemko guna menertibkan kepemilikan tanah negara, yang dijual kepada tengkulak dari luar daerah.

Hal itu disampaikan Walikota Subulussalam Merah Sakti di sela-sela penyampaiaan Laporan pertanggungjawaban (LKPJ), kemarin di gedung DPRK setempat.

Walikota mengaku sangat prihatin banyak tanah Negara dijual, seperti di Kec. Longkip hampir semua tanah dikuasai cukong luar daerah (Sumut). Untuk Walikota secara tegas melarang aksi jual tanah tersebut dan berharap semua pihak mendukung kepada Pemko.

Dikatakan tiga bulan lalu, ia menyatakan dan mengintruksikan seluruh camat menjaga wilayahnya masing masing agar tidak terganggu tanah negara. Seperti kasus di

Kec Sultan Daulat. Awalnya masyarakat Pasir Belo membuat kerjasama dengan calon pemodal, namun akhirnya tanah dijual kepada pemodal.

Kasus ini sudah sering disoroti DPRK setempat, namun terkesan tidak ditanggapi calo. Ironisnya para cukong mengusahai tanah negara itu dengan menjadikan masyarakat sebagai tameng.

Caranya masyarakat ramairamai membuka lahan kosong, kemudian di keluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Tanah (SPPT) agar legal. Setelah itu cukung memberikan ganti rugi sebesar Rp2 juta/hektar.

Menurut anggota DPRK Subulussalam, walikota harus cepat mengambil tindakan sebelum lahan tanah negara habis dikuasai cukong. ”Jika tidak masyarakat Subulussalam hanya akan jadi penonton,” kata Supriadi Boang Manalu selaku Ketua Komisi B. (KAR)

Calon Walikota Langsa Ikrarkan Pilkada Damai LANGSA - Dua pasang calon walikota/wakil walikota Langsa di putaran kedua, yang dilaksanakan 14 Juni 2012 mendatang, menandatangani ikrar bersama menolak tindakan money plitic (politik uang), initimidasi dan terror.

Acara yang di fasilitasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa tersebut berlangsung di Aula SMKN 3 Langsa, kemarin.

Ikrar bersama ditandatangani Zulkifli ZainonSyaifullah (nomor urut 3) dan Usman Abdullah-Marzuki Hamid (nomor urut 13).

Disaksikan Pj Walikota Langsa Bustami Usman, Dandim 0104/Aceh Timur Letkol Inf. M. Hasan, Kapolres Langsa AKBP Hariadi, Kajari Langsa Adonis, Kepada PN Langsa Efendi, Ketua MAA Langsa

Tgk. H. Ibrahim Daud, Ketua KIP Langsa Agusni AH beserta tim pemenangan kedua calon.

Pj. Walikota Langsa berharap, siapapun yang terpilih hendaknya dapat diterima semua pihak dengan hati lapang. Ia juga berharap kedua pasangan, timses dan pendukung komitmen dengan ikrar yang telah ditandatangani. “Ikrar harus dimulai dari hati, karena damai bukan pada ikrar lidah, tapi dihati,” ujarnya.

Ketua KIP Langsa menambahkan tahapan pilkada putaran pertama telah sukses berkat partisipasi dan kerjasama semua pihak. Kini, pihaknya kembali berharap dukungan warga untuk menyukseskan putaran kedua yang akan digelar pada 14 juni 2012 mendatang.(BSO)

Diklat PIM-IV Ujung Tombak Karir ACEH TIMUR - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM) IV adalah ujung tombak untuk jenjang karir seorang PNS serta berperan penting membantu tugas-tugas pimpinan. Oleh karenanya selain salah satu syarat dalam menduduki jabatan eselon IV, PNS yang mendapat kesempatan mengikuti Diklat PIM-IV harus benar-benar memanfaatkan sebaik mungkin.

Demikian ditegaskan Pj Bupati Aceh Timur, Nasrullah Muhammad ketika membuka Diklat PIM-IV di Aula Gedung BKPP, kemarin.

Menurutnya Diklat PIM-IV memiliki arti penting menciptakan dan membentuk pemimpin atau pejabat yang berkualitas.

Karenanya Diklat PIm-IV ini diharapakan melahirkan pejabatpejabat structural yang mampu membawa Aceh Timur kearah lebih baik lagi.

Kepala BKPP Aceh Timur Bustami mengatakan diklat berlangsung tiga hari dan diikuti 40 peserta dari SKPD Kecamatan dan Setdakab.

Adapun pemateri berasal dari Widyaswara Provinsi Aceh, BKPP Aceh dan BKPP Aceh Timur.(BSO)

“Sada Kata”ini.

Apalagi tenaga honorer milik putera daerah. Jika bersaing di formasi CPNS tak mampu, terbukti dalam penerimaan CPNS hanya 20 persen tingkat kelulusan putera daerah. Perlu dipahami, UU No. 8 tentang lahirnya Kota Subulussalam, ada beberapa butir menyebutkan pembentukan Kota Subulussalam untuk mensejahterakan masyarakat, dan termasuk tenaga honorer adalah hak daerah.(KAR)

Walikota Bangun Program Ketahanan Pangan

KULIAH UMUM–Bupati Langkat bersama pakar hadist H. Daud Rasyid saat menuju lokasi pelaksanaan kuliah umum dan silaturrahim di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas.

Kembalikan Kelahiran Ulama Di Langkat STABAT - Langkat dahulu dikenal sebagai daerah yang melahirkan para ulama, kini diharapkan mampu mengembalikan citra itu. Apalagi itu bersamaan dengan komitmen visi masyarakat Langkat religius.

Pernyataan tersebut disampaikan H. Daud Rasyid pakar hadist dari Jakarta saat memberikan pencerahan di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas, kemarin. ”Merupakan tugas kita bersama mensholehkan diri dan masyarakat,” katanya di hadapan pengurus MUI se-Kabupaten Langkat, Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren dan to-

koh masyarakat Islam.

Visi masyarakat religius yang diusung pemimpin Langkat, harus dikawal dengan mempersiapkan generasi muda kuat secara moral dan akhlak serta memiliki pengetahuan tinggi sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.

Selain itu, Daud Rasyid juga mengingatkan agar ummat Islam menghindari empat hal. Yakni pantang bodoh, pantang miskin, pantang syirik, pantang maksiat. Ke-empat pantangan ini diyakini akan meningkatkan marwah dan kedudukan ummat Islam.

Bupati Ngogesa dalam

sambutannya berharap agar seluruh masyarakat melalui tokoh dan pemuka agama membantu pemerintah mewujudkan komitmen Langkat religius, sesuai keyakinan masing-masing. Ngogesa juga meyakini dengan kegiatan tersebut akan memberikan nilai tambah bagi pemuka agama, sehingga permasalahan umat dapat dijawab secara benar sesuai ka’idah Qur’an dan Hadist.

Wakil Ketua DPRD Langkat Abdul Khair menyatakan hal yang sama dan mendukung kegiatan penambahan pengetahuan, khususnya para pemuka

masyarakat sebagai tempat bertanya ummat.

Sebelumnya Ketua MUI Langkat Buya H. Achmad Mahfudz menjelaskan kegiatan bertajuk kuliah umum dan silaturrahim digelar sebagai bagian dari program MUI. Kegiatan dihadiri Kapolres AKBP. L. Eric Bhismo, Ketua Majelis Ta’lim Jabal Nur, perwakilan FKPD. Bupati dikesempatan itu memberikan zakat pribadi berupa kain sarung kepada setiap peserta sebagai wujud kebersamaan dan ikatan silaturrahim pemimpin dengan masyarakat.(JUL)

Pemkab Peduli Kelestarian Kesenian Tradisional RANTAUPRAPAT - Pemkab Labuhanbatu sangat peduli terhadap kelestarian kesenian tradisional. Buktinya Pemkab memberikan alat-alat kesenian tradisional kepada berbagai etnis.

Seperti disampaikan Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane pada pagelaran wayang kulit serangkaian dengan sedekah bumi di Desa Sei Kasih, Kec. Bilah Hilir kemarin.

Dikatakannya, perhatian Pemkab ditandai pemberian seperangkat gamelan pada pelantikan Puja-

kesuma baru-baru ini. Selain itu, Pemkab dalam waktu dekat akan memberikan bantuan seperangkat wayang kulit kepada etnis Jawa. Dikatakannya, adanya hubungan baik membuat segala program-program terwujud diwujudkan dengan baik. Kuncinya, kata Suhari, semangat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat dan pemerintah.

Suheri mengatakan, kesadaran warga akan hak dan kewajiban membuat daerah ini maju. Pemerintah tidak akan bisa mem-

bangun, katanya, kalau masyarakatnya tidak bisa bersatu. Kesadaran masyarakat membayar pajak merupakan salah satu wujud dari kesadaran hak dan kewajiban tersebut.

Sementara itu anggota DPRD David Siregar pada kesempatan itu mengatakan, kesenian tradisional wayang kulit harus dipertahankan dan dilestarikan.

“DPRD Labuhanbatu senantiasa mendukung setiap upaya melestarikan kesenian tradisional”, katanya.

David menyampaikan

terima kasih kepada Kepala Desa Sei Kasih dan Camat Bilah Hilir yang berupaya melestarikan budaya tradisional. Selain pagelaran wayang kulit, rangkaian sedekah bumi itu juga digelar jaran kepang, pemberian santunan kepada yatim piatu dan makan bersama.

Hadir antara lain Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar, Kaban Kesbangpol Linmas Hasnul Basri, Kadis Porabudpar Sarimpunan, Camat Pangkatan Junaidi, Ketua Pujakesuma Waluyo dan ratusan masyarakat.(HAH)

Pemko Jajaki Kerjasama dengan PT KIM TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai mulai menjajaki kerjasama dengan PT KIM (Kawasan Industri Medan) dalam rangka mengembangkan Kawasan Industri (KI) seluas 300 hektar di Kel. Sungai Raja Kec. Sungai Tualang Raso.

Kebijakan itu ditempuh mengingat lahan KI sudah lama telantar, sebab tidak satupun investor yang bersedia berinvestasi. Padahal, beberapa tahun lalu sejumlah investor dari negeri

jiran Malaysia pernah meninjau lokasi KI Tanjungbalai, namun tidak jelas.

Belakangan ini di bawah kepemimpinan Walikota H Thamrin Munthe dan Wakil Walikota Rolel Harahap, potensi KI layak dikembangkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Apalagi kawasan itu tidak sesuai dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK), karenan Pemko mulai menjajaki kerjasama dengan PT KIM. “Kemungkinan dalam waktu dekat dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU),” kata Sekeretaris Bappeda Syahrul Azhari kepada wartawan kemarin di ruang kerjanya.

Dikatakannya, kerja sama dengan PT KIM dikarenakan kondisi lahan KI Tanjungbalai kecil dan sulit dijadikan KEK. Sebelum

dilakukan kerjasama, Pemko sudah menyediakan beberapa fasilitas pendukung.

Seperti jalan lingkar utara, dimulai dari wilayah perbatasan km 7 Sijambi dengan Kec. Simpang Asahan hingga ke lokasi Pelabuhan Teluk Nibung.

Wakil Walikota juga menyampaikan persoalan KI Tanjungbalai kepada anggota DPRD Dapil-IV Sumatera Utara saat melakukan reses.

(HER)

SUBULUSSALAM – Program ketahanan pangan salah satu upaya pemerintah menanggulangi dan mewujudkan swasembada pangan. Program ini harus dibarengi beberapa terobosan, seperti pembangunan tepat guna, sesuai tufoksi lahan dan memiliki perencanaan akurat.

Walikota Subulussalam Merah Sakti mengatakan ketahanan pangan perlu diciptakan disegala sektor. Namun program ini kurang direspon baik instansi terkait buktinya ada proyek irigasi tak dapat difungsikan sampai saat ini. Seperti irigasi di Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri dan irigasi Lae Langge yang pengerjaannya diduga tak sesuai bestek.

Program demi kemaslahatan masyarakat selalu direspon Walikota, bahkan saat ini pembangunan sedang giat-giatnya berjalan. Kota Subulussalam telah disulap menjadi kota maju dan mandiri.

Meski demikian koreksi tetap perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana progres pelaksanaan program pembangunan yang sedang dilakukan. Juga untuk bahan evaluasi untuk program pembangunan ke depan. ”Perencanaan dan pengawasan harus tegas. SKPK harus melakukan kerjasama lintas sektoral agar jangan terkesan mengabaikan program Kepala Daerah,” tegas Walikota.(KAR)

Ketua DPRK: Jembatan Alur Jambu Harus Diperbaikan ACEH TAMIANG - Ketua DPRK Aceh Tamiang Rusman, meminta Dinas PU segera memperbaiki jembatan di blok 11, Desa Alur Jambu, Kec Bandar Pusaka.

Sebab besi penyangga jembatan tersebut telah rubuh.

Rusman mengaku sudah melihat langsung kondisi jembatan. Kepada wartawan kemarin mengatakan jembatan ambruk karena sudah tidak layak pakai. Katanya, tiga besi jembatan ambruk, bahkan lantai jembatan yang terbuat dari pohon kelapa sudah berlubang.

Menurut Iron (32) pekerja galian C, sejak besi H rubuh, jembatan sempat ditutup, karena ada beberapa mobil tersangkut dan terjebak di jembatan.

Kadis PU Aceh Tamiang, Irwansyah, mengatakan segera memerintahkan anak buahnya ke lapangan melihat kondisi jembatan dan melakukan tindakan perbaikan. “Kami segera memperbaiki jembatan,” ujarnya.(BSO)

Reses Di Persiakan

H Yusni -Ismail Minta Dukungan dan Do’a Warga ACEH TAMIANG Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang nomor urut 5 (lima) HT. Yusni (Tengku Tam) - Ismail mengharapkan do’a serta dukungan segenap lapisan masyarakat. Dukungan dan do’a tersebut agar kelak

mampu mewujudkan citacita menciptakan pemerintahan yang maju dalam pembangunan, berwibawa, displin dan madani.

Kami tidak mau berjanji manis-manis, biarlah masyarakat yang menilai dan memilih pemimpin

Bumi Muda Sedia ke depan yang baik dan terbaik. Sosok H.T. Yusni yang akrab disapa Tengku Tam, mengatakan, selaku putra daerah sudah menjadi kewajiban saya melakukan yang terbaik.

Sebagai tanggungjawab moral ketika menjabat

kepala daerah nantinya,” ujarnya.

Sementara itu sosok HT Yusni dan Ismail dimata tokoh masyarakat adalah orang yang tepat memimpin Aceh Tamiang, dan mengingat keduanya mempunyai pengalaman memimpin

daerah ini. Bahkan Tengku Tam pernah beberapa kali menduduki jabatan penting seperti ketua DPRK, Ketua Golkar bahkan Ketua KONI dan terakhir anggota DPRK. Sedangkan calon wakil Bupati Ismail adalah tokoh masyarakat dan Ketua DPC

PPP juga putra daerah. Ia dikenal sebagai sosok calon cerdas dan bermoral islami serta sederhana. Artinya walaupun kedua memegang jabatan tinggi, tapi tidak pernah tinggi hati dan sombong.

Pengamat politik Aceh

Tamiang menilai figur Tengku Tam dan Ismail di birokrasi kepemerintahan dan kultur budaya masyarakat sangat paham situasi dan kondisi. Kedua calon pemimpin ini cukup terkenal di dunia politik Aceh Tamiang.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

POLITIK

SUMUT

Cemari Danau Toba, Retribusi PT. AFN Sangat Kecil PANGURURAN - Keberadaan PT.Aqua Farm Nusantara (AFN) belakangan ini banyak dikecam, baik DPRD Sumut maupun Samosir dan masyarakat kawasan Danau Toba. Alasannya berdasarkan penelitian BLH Samosir, terbukti mencemari Danau Toba.

Dampak pencemaran sa-

ngat kentara di wilayah Keramba Jaring Apung (KJA) PT.AFN, tepatnya di sekitar pantai Kec. Simanindo pada kedalaman 1 meter, hasilnya ph air 8,54 dan di kedalaman 5 meter ph air 8,65.

Hasil ini menunjukkan kualitas Danau Toba berbahaya bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Bahkan kualitas perairan Danau Toba, bila ditinjau dari parameter Posfor di beberapa titik, telah melebihi kriteria mutu

air kelas I. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Kualitas Air Danau Toba 0,2 mg/L, khususnya di lokasi titik pantau Sibaganding, Simanindo, Ambarita, Silima Lombu, Sirungkungan dan Haranggaol yang merupakan lokasi pusat kegiatan perikanan.

Indikasi-indikasi kerusakan ini membuat masyarakat gerah dan meminta PT.AFN ditutup. Bahkan Bu-

pati Samosir Mangindar Simbolon menyatakan kontribusi PT.AFN dalam bentuk retribusi izin gangguan (HO), sangat minim hanya Rp250 juta pada 2011.

Itu disampaikan kepada wartawan di kompleks DPRD Samosir, Selasa lalu. “Retribusi AFN sudah diatur dengan Perda Kab Samosir tentang retribusi daerah,’’ ucap Bupati.

Sementara itu, pada pemandangan umum LKPJ 2011 Bupati Samosir, anggota DPRD Samosir, Nasib Simbolon

dari Fraksi Hanura menyampaikan rekomendasi peninjauan kembali operasional perusahaan PT.AFN karena sudah mencemari Danau Toba. Apalagi antara kontribusi dengan kerusakan yang ditimbulkan terhadapa danau toba tidak seimbang.

“Kerusakan yang ditimbulkan PT.AFN tidak sebanding dengan kontribusi yang diterima daerah, oleh karena itu izinnya harus ditinjau kembali,”ucap Nasib. (JAH)

Pelaksanaan pembekalan GBD. khususnya di bidang pendidikan. Sebelumnya hasil UN se-Kabupaten Nisel sangat memuaskan. Yakni tingkat SMA lulus 100 % dan SMK hanya 1 orang tidak lulus. Ini membuktikan kepemimpinan

Idealisman Dachi berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. ”Tahun ini Hasil UN seluruh Indonesia, Sumut menjadi 5 besar,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Bupati Nisel mengharapkan agar

peserta pelatihan GBD dapat memahami dan melaksanakan tupoksinya, yaki guru yang mencerdaskan masyarakat Nisel. Ia mengatakanbila pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Bupati

hampir 30 tahun keberadaan PT Inalum, dirasakan belum memberi kontribusi layak bagi daerah di sekitarnya.

Pemprov, Pemkab dan Pemko harus memperjuangkan kepemilikan saham daerah, mengingat saham PT Inalum akan diambil alih sepenuhnya pemerintah Indonesia. Kita harus perjuangkan secara

bersama demi kesejahteraan anak cucu kita.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain pada rapat kordinasi dengan beberapa kepala daerah diwakili Kepala Bappeda di kantor Bupati BatubaraLima Puluh, kemarin.

Hadir juga pada acara itu kepala Bappeda Batubara

H.Iskandar Lubis, Bappeda Samosir Hotraja Sitanggang dan beberapa kepala Bappeda lainnya.

Arya menjelaskan, selama ini saham yang dikuasai pemeritah Indonesia sebesar 42 persen dan Jepang mendapatkan porsi 58 persen. Dengan berakhirnya kerjasama nantinya, pemerintah akan

Baik rawat jalan, maupun rawat inap. ”Setiap pasien yang bisa dapat ditangani di rumah sakit yang ada di Nias Selatan, akan di rujuk di rumah sakit di luar Pulau Nias,”ujarnya.

Katanya sudah ada beberapa pasien yang telah dirujuk di RS Adam Malik Medan dan rumah sakit lainnya. Antara lain penyakit kaki gajah, tumor dan lain sebagainya.

Semua biaya perobatan maupun kebutuhan pasien selama berobat ditanggung Pemkab Nisel.

Program ini disambut baik masyarakat, sebab warga Nisel yang berobat tidak memerlukan biaya apa pun.(ARM)

UN Tingkat SMP Capai 99,94 Persen

RESES–Anggota DPRD SU Salomo TR Pardede menanggapi sejumlah aspirasi dihadapan ratusan warga Sergai pada saat reses.

untuk pengangkatan CPNS, ia akan memprioritaskan GBD. Hari pertama pelaksanaan pembekalan GBD tampil sebagai pembicara Kadisdik Sumut di damping penyanji khusus Kadisdik Nisel Magdalena Bago.(ARM)

Pemkab Harus Berkomitmen Miliki Saham PT Inalum BATUBARA - Jelang berakhirnya kontrak kerjasama RI-Jepang dalam proyek PT Indonesia Asahan Almunium (Inalum), Oktober 2013 mendatang, Pemprovsu bersama 10 Pemkab/Pemko se kawasan Danau Toba, berkomitmen memperjuangkan kepemilikan saham daerah di perusahaan tersebut. Selama

Dinas Kesehatan Nisel Sosialisasikan JAMKESDA NISEL - Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) salah satu Visi-Misi Bupati Nisel dan Wakil Bupati Nisel, Idealisaman Dachi Hukuasa Ndruru, untuk pembebasan biaya kesehatan sampai sembuh.

Ini telah terlaksana dan terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Dikatakan Murniati Dachi, program pembebasan biaya kesehatan sampai sembuh sudah berjalan, setelah Bupati dan Wakil Bupati Nisel dilantik. Selain rumah sakit milik Pemkab Nisel, rumah sakit Stella Maris di Telukdalam kini telah bekerjasama dengan Pemkab menangani pasien.

Bupati Buka Pelaksanaan Pembekalan GBD Tahun 2012 NISEL - Pelaksanaan pembekalan Guru Bantu Daerah (GBD) Kabupaten Nias Selatan (Nisel) angkatan 2012, dibuka secara resmi Bupati Nisel Idealisman Dachi. Acara dilaksanakan di Gereja BNKP Yohanes Jl. Saonigeho Pasar Telukdalam, Jum’at lalu.

Tampak hadir Kadisdik Provsu Syaiful Safri didamping tenaga penyaji pembekalan GBD, Ketua DPRD Nisel Efendi, Anggota Komisi A, Wisnu Duha, Ketua Komisi B, Tehearo Bawamenewi, Sekdakab Asaaro Laia, Kepala SKPD, dan undangan lainnya.

Kadisdik Nisel, Magdalena Bago dalam laporan menyampaikan jumlah GBD yang diangkat tahun ini 1000 orang. Untuk Guru SMA 452 orang dan Guru SMK 548 orang.

Kualifikasi pendidikan S-1, 922 orang dan D-3 78 orang. Pada pelaksanaan Pembekalan GBD ini, dari Kecamatan Hibala dan Kecamatan PP.Batu tidak dapat hadir akibat cuaca yang tidak mendukung, ujarnya.

Syaiful Syafri mengatakan Kabupaten Nisel dibawah kepemimpinan Idealisman Dachi, berubah signifikan,

Plt Kadis Kesehatan Nisel, Murniati Dachi,SKM,MM.

mengambil alih 100 persen saham PT Inalum. Untuk itu, daerah yang menjadi lokasi proyek harus mendapatkan saham.

"Jangan sampai daerah hanya mendapat annual fee yang jumlahnya sedikit sekali.

Kita harus satu bahasa,” ucap Osmar Silalahi Kepala Bappeda Pemkab Taput.(SAH)

KISARAN - Hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Kabupaten Asahan tahun 2012 mencapai 99,94 persen.

Kadis Pendidikan Asahan, Ismail mengatakan hasil UN telah diumumkan dan untuk Asahan persentase kelulusannya 99,94 persen.

Dari peserta yang mengikuti UN tingkat SMP sebanyak 8824 dan tidak lulus 6 peserta. Untuk MTS sebanyak 3524 dan tidak lulus sebanyak 2 peserta.

Ia mengatakan ke depan Pemkab Asahan melalui dinas Pendidikan akan melaksanakan UN lebih baik lagi dan akan bekerja lebih keras.

Dari ribuan peserta UN, ada dua siswa memiliki nilai sama di Asahan, yakni Januardi Fransiskus Simanjuntak asal sekolah SMP swasta Panti Budaya Kisaran dan Catherine Salim asal sekolah SMP swasta Diponegoro masing-masing dengan nilai 38,20.

Lanjutkan Pendidikan

Sementara itu sebanyak 99,78% siswa SMP negeri/ swasta lulus. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain didampingi Kadis Pendidikan Zainal Alwi di Lima Puluh, diselasela pengumuman kelulusan siswa SMP/ sederajat, kemarin.

Menurut Arya, keberhasilan siswa tidak terlepas dari semua pihak, baik wali murid, komite sekolah, dewan guru.

Keberhasilan ini hendaknya di tahun mendatang ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kepada siswa yang baru lulus harus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik SMA maupun kejuruan sesuai bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan, oleh karenanya seluruh elemen harus mendukung kemajuan pendidikan demi terwujudnya masyarakat Batubara yang sejahtera dan berjaya.(SAH/IN)

n Di Langkat, Hasil UN SMP Lulus 99,96 % STABAT - Sesuai pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/MTs/SMP Terbuka, berdasarkan jumlah nilai Tahun Pelajaran 2011/2012, Langkat menempati urutan ke-4 di Sumut, sebagai jumlah peserta terbesar kelulusan.

Hal itu sepreti disampaikan Kadis Pendidikan dan Pengajaran Syam Sumarno kepada wartawan, kemarin.

“Keberhasilan ini barometer bagi kami untuk terus meningkatkan kemampuan guru dan siswa,” ujarnya.

Berdasarkan surat pemgumuman BSNP (Badan Standart Nasional Pendidikan) Langkat menempati urutan ke-4 terpaut beberapa nilai dengan Kota Tj. Balai, P. Siantar dan Padang Sidempuan.

Ranking tertinggi diraih Intan Elvianti Agustina, siswa SMP Negeri 1 Stabat dengan nilai 37.80, Juari siswa SMP Negeri 2 Kuala nilai 37.70, Fadhil Wijaya siswa SMP Negeri 1 Stabat nilai 37.70 dan Chelsea Novita siswa SMP swasta Samanhudi Tg. Pura nilai 37.70 kemudia disusul Intan Murina Sitepu siswa SMP Negeri 2 Kuala pada urutan ke-5 dengan nilai 37.60.

Sementara sekolah dengan ranking tertinggi diperoleh MTs Swasta Asmaul Husna Bahorok dengan nilai 36.07, SMP Negeri 1 Sawit

Seberang nilai 35.69 dan MTs Swasta Hubbul Wathan Modal Bangsa Sei Bingai nilai 35.60 serta SMP Negeri 1 Stabat nilai 35.59 disusul SMP Negeri 2 Babalan dengan nilai 35.59. (JUL)

Personil Pol PP Dibekali Disiplin dan Loyalitas KISARAN - Sebanyak 75 personel Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Asahan mendapat pembekalan disiplin dan loyalitas.

Ini dilakukan agar dalam menjalankan tugas bisa lebih baik.

Pembekalan disampaikan Wakil Bupati Asahan, H Surya dengan materi motivasi dan arahan melaksankan tugas sebagai personil pol PP. Selain dituntut memiliki disiplin tinggi dan loyalitas, personil Pol PP juga harus memiliki etika yang baik dan bebas narkoba.

Wakil Bupati menegasakan ke depan masih menunjukan kinerja kurang disiplin dan loyalitas, Pemkab akan memberi sanksi berat. “ Saya beraharap yang ikut pelatihan memiliki disiplin tinggi dan kekompakan,” kata Surya.

Sementara itu, Kasat Pol PP Asahan, Ali Hotman mengatakan pembekalan dilakukan

di Bataliyon 126 Kala Sakti. Para pelatih berasal dari TNI dengan waktu pelatihan selama 10 hari.“ Kita mau menghasilakan personil yang tangguh,” kata Kasat Pol PP Asahan. (IN)

Terdapat 50 Calon Praja IPDN Asahan KISARAN - Pendaftaran calon praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Asahan selama 7 hari mulai telah ditutup dengan jumlah pendaftaran sebanyak 50 orang. Kabag Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan, jumlah akhir pendaftaran 50 orang, jumlah itu cukup maksimal.” Berkas peserta akan dikirim ke BKD Propinsi untuk diproses selanjutnya,”katanya kemarin kepada wartawan.

Kabag Humas menyebutkan Pemkab Asahan sudah berupaya menginformasikan pembukaan pendaftaran calon praja IPDN secara maksimal, melalui media cetak maupun di radio serta di sekolah-sekolah atau di BKD Asahan. “Jumlah pendaftaran itu sudah maksimal,”kata Kabag Humas.

Kabag Humas menjelaskan penerimaan pendaftaran IPDN berdasarkan surat Mendagri RI nomor 892.1/1889/Sj tanggal 15 Mei 2012.

Dimana dalam surat itu dicantumkan dibuka kesempatan bagi putra-putri warga Negara Indonesia mengikuti pendidikan di IPDN tahun ajaran 2012/2013. (IN)

Bupati Minta Rencana Baru KISARAN - Letkol Laut (P) Horas Wijaya Sinaga Pembangunan Dua Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Asahan-Tanjung Balai yang baru mengantikan Kecamatan Direvisi pejabat lama Letkol Laut (P) Retiono Kunto.

KISARAN - Dari hasil ekspose yang disampaikan pihak Kecamatan kepada Bupati Asahan, dua Kecamatan diminta merevisi kembali hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Yakni Kecamatan Aek Kuasan dan Pulau Rakyat.

Kabag Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan pengulangan itu diminta bupati karena dinilai rencana pembangunan yang diusulkan tidak masuk skala prioritas issu strategis pembangunan lainya. “Permintaan musrenbang ulang langsung diminta Bupati,” katanya kemarin kepada wartawan.

Terkait revisi ulang rencana pembangunan di Aek Kuasan, Camat Aek Kuasan, Suherman menyatakan pihaknya siap melakukan revisi.

Musrembang ulang akan diusahakan dalam waktu dekat ini, agar semua rencana proritas dapat tertampung di APBD 2013. Diharapkan nantinya acara memberikan aspirasi buat daerah ini.( IN)

Horas Wijaya Sinaga Danlanal AsahanTanjung Balai yang

Kedatangan pejabat Danlanal itu disambut dengan sebuah acara di Rumah Dinas Bupati Asahan.

Retiono Kunto yang akan bertugas sebagai Komanda KRI Selamat Riyadi 352 mengatakan selama bertugas di Asahan merupakan pengalaman tak terlupakan. Sebab banyak pengalaman dan belajar bergaul dengan masyarakat.

Danlanal baru, Horas Wijaya Sinaga meminta dukungan masyarakat. “Kami mohon bantuan dan semoga keberadaan kami bermanfaat,” ucapnya.

Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang, Pemkab Asahan siap membantu tugastugas TNI Angkatan Laut, begitu juga tugas Danlanal baru. “Ada usulan-usulan pejabat yang lama terkait peningkatan kinerja, semoga dapat diteruskan pejabat baru. Artinya Pemkab Asahan siap membantu,” kata Bupati.( IN)

OK Minta Program SAPA Berjalan Maksimal BATUBARA - Pasca penandatanganan MOU Pemkab Batubara dengan Menko Kesra

tentang program Strategi Aliance poverty Alleviaton (SAPA) di Jakarta kemarin, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain berharap program itu secara maksimal. Sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.

Program kemitraan ini sangat banyak manfaatnya, seluruh stakeholder dapat berpartisipasi. Sehingga Angka kemiskinan dapat turun beberapa digit setiap tahunnya.

Tidak semua daerah mendapatkan program ini, karena diperlukan beberapa persyaratan dan kriteria. ”Untuk Sumut ada 3 Kabupaten/kota yang menerima program SAPA disamping Batubara, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi, jelas OK didampingi Kepala Bappeda H.Iskandar Lubis dan Kabag Humas Radiansyah F..

Ditegaskan OK, Pemkab Batubara memberikan dukungan atas prakarsa Menko Kesra untuk merumuskan suatu tolokukur mengukur peningkatan kesejahteraan rakyat.

Program ini sejalan dengan program pemerintah tentang kebijakan pembangunan ekonomi bangsa yang dituangkan dalam program Masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dimana Batubara telah ditetapkan untuk koridor Sumatera. ”Niat baik kita memperbaiki negeri beradat tanah bertuah ini semoga diberkahi Allah SWT,”pungkasnya. (SAH)

KPK POS

8

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

POLITIK

DAERAH

Rolel: Pembangunan Banyak Menuai Masalah TANJUNGBALAI - Pelaksanaan pembangunan di Kota Tanjungbalai banyak masalah. Hal itu mengakibatkan terkendalanya upaya mengembangkan potensi daerah.

Informasi berhasil dihimpun baru-baru ini beberapa masalah menghambat kegiatan pembangunan, sehingga meningkat jumlah kemiskinan akibat terbatasnya lapangan pekerjaan.

Rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi serta belum optimalnya pemanfaatan

potensi galian C seperti pasir.

Masalah lain, rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM, di samping belum optimalnya penyelenggaraan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan berskala besar dan upaya penggalian PAD. Rendahnya SDM dan pembinaan aparatur, kompetensi dan relevansi daya saing lulusan.

Masalah lain rendahnya kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan tenaga pendidik. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan

belum maksimalnya jangakauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Di samping itu, tingginya sadimentasi pasir sungai Silau dan Asahan berakibat pada rendahnya daya tampung sungai sehingga mengganggu kelancaran lalulintas angkutan sungai. Terkait hal itu Wakil Walikota sudah menyampaikannya pada anggota DPRD Sumut Daerah saat reses baru-baru ini.

Wakil Walikota juga menyampaikan potensi Tanjungbalai yang dapat dikem-

bangkan. Antara lain, posisi strategis Tanjungbalai sebagai pusat layanan kota dan jalur alternatif bagi daerah hinterland. Tanjungbalai memiliki lahan cukup luas dan produktif untuk pengembangan kota industri, perdagangan, pelayanan jasa telekomunikasi yang didukung Pelabuhan Teluk Nibung sebagai pintu keluar masuk barang dana penumpang.

Tanjungbalai memiliki sumebrdaya alam kandungan mineral galian C, sungai Silau dan sungai Asahan serta perikanan.(HER)

Perusahaan Malaysia Tawarkan Investasi di Medan MEDAN - Perusahaan asal Malaysia, Rohas-Euco Industries (REI) BHD menyatakan ketertarikan berinvestasi di Medan.

Mereka menawarkan kerjasama membangun pabrik penghasil bahanbahan konstruksi untuk pembutan tower listrik.

Selama ini bahan konstruksi didatangkan dari luar Pulau Sumatera.

Perusahaan yang berpusat di Kuala Lumpur ini juga berminat membangun water treatment (pengolahan air).

Ini terungkap ketika Walikota Medan H

Rahudman Harahap didampingi Kepala Bappeda Zulkarnain, Asisten Pemerintahan Daudta P Sinurat menerima audiensi Managing Director REI George B.C Sia didampingi Wakil Kadin Kota Medan Khairul Mahali di Balai Kota, kemarin.

Untuk pabrik penghasil bahan konstruksi daN tower, George tertarik membangunnya di Medan utara, termasuk kawasan KIM. Kalau ini terealisasi, pabrik ini akan mensuplai seluruh bahan-bahan konstruksi pembuatan

tower di seluruh Sumatera.

“Untuk itu kita minta dukungan dan support dari Bapak Walikota,” harapnya.

Walikota Medan menyambut baik keinginan George. Dia menilai investasi yang ditawarkan itu merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan. ini sesuai arahan Menteri Perekonomian RI untuk segera memordernisasi Belawan, meski Sei Mengkei dan Kuala Tanjung akan dikembangkan.

Walikota berharap agar perusahaan itu mau

membangun water treatmen lengkap dengan fasilitasnya. Sebab, Walikota melihat kebutuhan masyarakat akan air bersih cukup tinggi. Apalagi warga yang bermukim di rumah-rumah bertingkat, air sulit naik sehingga harus menggunakan mesin pembantu.

Untuk merealisasikan keinginan itu, Walikota berjanji akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segi birokrasi, sehingga investasi yang ditawarkan berjalan dengan cepat.(VIN)

H Fadly Nurzal: Pemerintah Jangan Sepelekan JBMI MEDAN - Ketua Pakar Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag mengatakan JBMI memiliki peran strategis dalam mengawal tetap terjaganya kebersamaan dan kerukunan umat beragama. Oleh karena, pemerintah jangan menyepelekan JMBI. ”Memandang JBMI sebelah mata, sama artinya pemerintah menghambat laju dan proses pembangunan,” ujar Fadly saat menyampaikan orasi ilmiah pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IV JBMI di Asrama Haji Medan, Jum’at kemarin.

Kata Fadly yang juga ketua DPW PPP Sumut, bahwa JBMI adalah salah satu komunitas dengan hubungan emosial yang sangat kuat.

Karena itu posisi JBMI di tengah- tengah masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga perekat berbagai elemen masyarakat. ”Di JBMI semua marga ada, karena itu JBMI adalah the big homenya dari margamarga yang ada. Di JBMI

BINGKISAN–Ketua Pakar JBMI Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag yang juga Cagubsu 2013-2018 saat menyerahkan bingkisan kepada anak yatim di sela-sela pembukaan Munas IV JMBI di Asrama Haji Medan. juga ada pakar dan tokoh akademik, politisi, ekonomi sampai pada ustadz. Potensi yang sangat luar biasa ini harus dapat dilihat pemerintah untuk dimanfaatkan mendorong percepatan pembangunan serta perwujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Apalagi lanjut Fadly yang juga Cagubsu 2013-2018, awal lahirnya JBMI dari Sumut yang dikenal masyarakat sangat terbuka. Sumut juga miniatur Indonesia, pintu gerbang ekonomi nasional di bagian barat serta poros gerakan politik nasional.

Tentu JBMI mewarisi nilainilai positif daerah Sumut. ”Bagi orang bermarga tidak masalah jadi kambing di kampung sendiri, tapi jadi banteng di rantau orang,” ucapnya disambut tepuk tangan meriah dari undangan.

Sebelumnya Wakil Sekjen DPP JMBI M. Budiman Sinaga menyebutkan ada dua persoalan umat Islam saat

Walikota Dukung Program Kerja DPD Komnas-WI TEBING TINGGI - Walikota Tebingtinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kabag Humas dan Protokol Ahdi Sucipto dan Kabag Umum Gemuru Harahap mengatakan prinsipnya semua wadah organisasi wartawan yang resmi terdaftar di Dewan Pers maupun Depdagri tetap diberi motivasi serta dukungan program. ”Terutama menyangkut program kerja pelatihan peningkatan SDM,” katanya kemarin kepada wartawan di ruang kerjanya.

Insan pers tergabung diorganisasi kewartawanan jangan hanya mengkritik dan memberitakan yang kurang baik. Melainkan meningkatkan kualitas SDM menyuarakan dan menyiarkan program pembangunan dengan profesional, konstruktif serta menjaga kode etik.

Hal itu disampaikan Walikota saat menerima kunjungan DPD Komite Nasional Wartawan Indonesia (Komnas-WI) kota Tebingtinggi.

Ketua DPD Komnas-WI Tebingtinggi Tajuddin Tanjung didampingi Sekretaris Rusli Malik dan Wakil Ketua Nur Ilham mengucapkan terima kasih atas sambutan baik Walikota. ”Keberadaan DPD Komnas-WI tetap

ini, yakni kebodohan dan kemiskinan. Dalam rangka menangani dua persoalan ini, JBMI sangat fokus menggerakan segala potensi yang ada. ”Tidak salah panitia mengusung tema Munas VI kali ini yakni mengoptimalkan peran JBMI dalam membangun karakter bangsa yang bermartabah,”ucapnya.

Untuk itu Sinaga berharap pada Munas kali ini, akan lahir program kerja strategis, terutama terkait pembinaan dan pelayanan terhadap umat Islam. Hal itu bertujuan untuk mengawal moral dan akhlak masyarakat bangsa dan negara. ”Berdasarkan relis yang dipublis Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia merupakan negara yang intoleransi terhadap agama. Ini merupakan tantangan yang harus dijawab JBMI dan seluruh umat Islam di negeri ini,”jelasnya dan mengatakan JBMI saat ini sedang merumuskan counter atas tudingan Dewan HAM

berkomitmen melaksanakan tahapan program kerja sesuai AD ART, terutama meningkatkan SDM anggota,”imbuh Tanjung.

Pada kunjungan itu Tanjung menyeragkan sertifikat DPD Komnas-WI kepada Walikota atas penilaian melaksanakan visi dan misi pemerintahan serta pengayoman terhadap insan pers.(RS)

Walikota Serahkan Paket Murah TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Camat Rambutan dan Kabag Humas Adi Sucipto menyerahkan secara simbolis paket murah.

Penyerahan yang dilakukan kemarin juga dihadiri Distrik Manager Swerdang 2 Sungai Karang Teguh Pribadi dan Renaldi Manager PKS Rambutan.

Distrik Manager Swerdang 2 Sungai Karang mengatakan BUMN peduli adalah salah satu bentuk coorvorate Social respone (CSR) terhadap masyarakat. Paket murah terdiri dari 7,5 Kg beras, 2 Kg minyak goreng, 2 Kg gula dengan total harga Rp29.800. Disiapkan 1806 paket untuk kelurahan Tanjung Marulak Hilir dan Bandar Sono.

Walikota mengatakan sangat berterima

PBB tersebut.

Dibagian lain, ketua panitia Munas IV JMBI menyampaikan bahwa Munas kali ini dihadiri 9 provinsi dan seluruh pengurus JMBI di Sumatera Utara. Munas dari 08-12 Juni 2012. ”Munas IV ini diharapkan menjadi tongkat kebangkitan JMBI di Indonesia,”katanya.

Pembukaan Munas IV JMBI, dihadiri Kepala Kesbang Pol Linmas Sumut Bukit Tambunan mewakili Plt Gubus, Ketua dewan Pembinan dan penasehat JBMI Sumut DR Amrullah Nasution, M. Ganda Siagian dan peserta Munas JBMI. Juga tampak hadir beberapa pengurus DPW PPP Sumut H. Nuzirwan B.Lubis, Andi Jaya Matondang, Darwin Marpaung, M. Soleh Tanjung, Ketua DPC PPP Medan Aja Syahri dan Mursal Harahap, serta undangan lainnya.

Pada acara itu, dilakukan penyerahan bingkisan kepada anak yatim oleh H Fadly Nurzal.(ZAN )

BERDAMPINGAN - Letjen TNI (Purn) AY Nasution dan RE Nainggolan duduk bersama saat hadir di UISU.

AY Nasution: Pembangunan Berjalan Baik Bila Pemimpinnya Berkarakter MEDAN - Dua bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) priode 2013-2018 bertemu di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Pertemuan itu berlangsung pada acara seminar sehari memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 104, Kamis (7/6).

Kedua Cagubsu tersebut adalah, Letjen TNI (Purn) AY Nasution dan Drs RE Nainggolan MM. Keduanya diundang hadir sebagai narasumber oleh Pemerintah Mahasiswa (Pema) UISU. Presiden Mahasiswa (Presma) UISU, Fadly Qahfy kepada wartawan mengatakan, kehadiran AY Nasution dan RE Nainggolan sebagai narasumber dinilai layak dan pantas untuk memberikan materi tentang Kebangkitan Nasional.

"Ada beberapa narasumber yang diundang, namun hanya dua orang yang datang. Soal alasan mengapa mereka yang diundang, karena mereka memiliki kemampuan sebagai pemateri," ujar Fadly.

Ditanya soal sosok AY. Nasution, Fadly menjelaskan, sampai saat ini sosok AY. Nasution masih seorang yang lowprofile dan begitu juga RE Nainggolan. "Pak AY belum menunjukan eksistensinya menuju Sumut 1. Acara ini ditargetkan untuk menge-

kasih PTPN III yang telah melaksanan program kepedulian pada masyarakat. ”Ini merupakan bukti nyata kepedualian PTPN III terhadap masyarakat ,”ujarnya.(RS)

Walikota Wisuda Santri dan Santriwati RA seWalikota Pimpin Rapat Kota Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai H Bahas BBM Thamrin Munthe mewisuda 1.175 santri dan TEBING TINGGI - Walikota Tebing Tinggi H Umar Zunaidi Hasibuan pimpin rapat pembahasan mengenai BBM, kemarin di ruang data 1 Kota Tebing Tinggi. Rapat dihadiri Wakil Walikota Irham Taufik, Ketua DPRD, Kapolresta Tebing Tinggi, Dan Ramil, Wakil Ketua PN dan mewakili Ketua PA. Adapun peserta rapat antara lain pengusaha SPBU, pengusaha Kilang Padi dan Racipan Kayu serta pelaku UMKM, SKPD terkait, Camat serta Awang Raharjo Bagian pemasaran Pertamina.

Awang menjelaskan berdasarkan Perpres No 15 Tahun 2012 penjualan perhari sebesar 5674 KL dari 8 terminal dan mengalami peningkatan 7% setiap tahunnya Sementara itu mengatakan BBM non subsidi bukan hanya pertamax, premium dan solar. Kami berharap pertamina membangun SPBU BBM non subsidi sehingga masyarakat dapat membeli BBM. Dibagian lain Kapolresta mengatakan, berdasarkan survei ditemukan lebih 100 kios pengecer BBM di Tebing Tinggi.(RS)

santriwati dari 37 perguruan Raudhatul Athfal (RA) di gedung serbaguna Sijambi Datuk Bandar, kemarin.

Wisuda turut disaksikan Afrizal Zulkarnaen serta unsur pejabat Kementrian Agama setempat.

Walikota dalam arahannya mengatakan, Pemko terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agama, dimulai dari anak-anak usia dini. Untuk jadi sosok pemimpin, harus baik pola pikir, iman serta akhlaknya. “Karenanya, ke depan para santri dan santriwati RA harus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi," kata Walikota.(Her)

DPRD Minta Pemko Dirikan SKB SMK TANJUNGBALAI - Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai H Handayani mengatakan, Pemko harusnya mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kehadiran SKB merupakan salahsatu langkah memacu kreatifitas siswa/ i untuk menyalurkan ide terbaru sesuai keahlian

nalkan karakter bangsa kapada pemuda khususnya mahasiswa," ujar Fadly memberi alasan.

Hadir dalam acara, Rektor UISU Prof. Dr. Ir.H.Zulkarnain Lubis, Ms.Phd, Kadis Pendidikan Medan, Drs.Rajab Lubis, Ketua KNPI Zulham Siregar, para dekan dan dosen.

Dalam materinya, RE. Nainggolan yang diberi kesempatan terlebih dahulu memaparkan soal infrastruktur Sumut secara diagonal yang membutuhkan inovasi dan kreatifitas. RE juga menjelaskan pembangunan Indoneisa saat ini kalah jauh dengan negara lain seperti India dan Vietnam. "Padahal dilihat dari sumber daya alam dan giografis, Indonesia lebih baik. Namun kondisi Indonesia, khususnya jalan di Sumut sangat memprihatinkan," ujar RE. RE menjelaskan, dari sekira dua ribu km lebih jalan di Sumut, 700 Km kondisinya dalam keadaan rusak. "Kondisi ini yang perlu perhatian.

Jika pembangunan dilakukan dengan inovasi dan kreatifitas, seperti India dan Vietnam diyakini bisa teratasi," ucapnya.

Sementara itu, AY. Nasution yang khas dengan ceramah karakter bangsa menjelaskan, kebangkitan nasional harus juga didukung dengan semangat kejujuran oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang jujur dan

masing-masing.

Handayani mengatakan, mengingat saat ini tercatat sebanyak lima SMK di Tanjungbalai.

“Pembangunan SKB itu salahsatu kebijakan positif untuk memotivasi kreatifitas siswa/i,” katanya.

Bahkan, Pemkab Serdang Bedagai sudah melakukannya, tidak hanya menyediakan lahan, tapi juga berbagai fasilitas. Harusnya, Pemko melalui dinas terkait dapat melakukan studi banding untuk melakukan kajian kesiapan serta keberhasilan mendirikan SKB. Handayani berpendapat, untuk mendirikan SKB itu tidak perlu memliki lahan yang terlalu luas.Jika dilihat kondisi di daerah Tanjungbalai, soal lahan bukan jadi hambatan. Karena itu dibutuhkan kerja keras dan upara serisu dari Pemko untuk mewujudkan berdirinya SKB.(Her)

Pemko Medan Raih Opini WTP MEDAN - Pemko Medan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah tim auditor BPK RI Perwakilan Sumut, mengaudit Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2011. Hasil ini tentunya sangat membanggakan, sebab Pemko Medan baru pertama kali berhasil mendapatkan opini WTP. Sebelumnya, Laporan Keuangan Pemko Medan selalu mendapatkan hasil opini

tegas dalam menjalankan tugas.

"Sifat nasionalis bukan dilihat dari suku atau agama, tetapi sifat nasionalis terpancar dari diri seseorang yang memiliki kemauan, komitmen dan tanggungjawab.

Sifat jujur yang dimilik seorang nasionalis akan selelu tertanam dan selalu berbuat yang terbaik untuk rakyat dan anggotanya," ujar AY. AY juga tidak menampik saat ini kondisi negara khususnya pemuda telah terkontaminasi dengan dampak pengaruh asing yang menyusup masuk ke Indonesia. "Dengan semangat kebangsaan dan nasionalis pada diri kita, apapun yang mempengaruhi akan dapat diatasi," jelas AY. Kemudian, menurut AY, sebuah pembangunan dapat berjalan dengan baik bila pemimpinnya memiliki karakter. "Dan karakter itu ada pada diri kita masing-masing.

Berawal dari keluarga, lingkungan, dan pendidikan sehingga karakter bangsa terbangun dengan baik dan sempurna," jelas AY.Nasution.

Usai memberikan ceramah singkat, moderator memberi kesempatan kepada tiga peserta seminar untuk menyampaikan pertanyaan, diantaranya Anizar Simanulang, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut, Pramana mahasiswa Panca Budi, dan Muklis mahasiswa UISU. (REL)

disclemaer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini terungkap dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2011 di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat kemarin.

Penyerahan dilakukan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Muktini kepada Walikota Medan H Rahudman Harahap.

Menurut Muktini, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemko Medan TA 2011 yang diserahkan 20 Maret 2012, pihaknya tidak mendapatkan temuan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Atas dasar itulah Pemko Medan mendapatkan hasil opini WTP. Walikota Medan menyambut gembira atas hasil itu. Dengan keberhasilan ini, diharapkannya menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih baik lagi. Lebih baik, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

“Bekat kerja keras didukung seluruh anggota DPRD Medan, opini BPK atas laporan keuangan tahun 2011 adalah WTP,” ungkap Walikota.

Di samping itu, imbuhnya, Badan Pengelola Keuangan Pemko Medan telah melakukan penatausahaan yang lebih baik. Ini dicerminkan penutupan hasil kas akhir tahun dibantu inspektoraty wilayah dapat dilaksanakan tepat waktu. Namun Walikota mengingatkan, meraih prestasilebihmudah dari mempertahankan.(VIN)

KPK POS

10

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

KRIMINAL

Bocah SD Tewas Tenggelam Di Dam Irigasi PERBAUNGAN - Hardiansyah (9) murid Kelas 2 SDN 108422 Lingkungan pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Sergai, tewas tenggelam di Dam Intek Irigasi Sungai Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan, Senin pekan lalu.

Awalnya Hardiansyah, anak pertama dari pasangan Nazaruddin (48) dan Zulela (45), sepulang dari ujian sekolah, bersama temanya pergi ke lokasi kejadian. Hardiansyah sedang berendam di lokasi, tiba-tiba tenggelam. Kedua teman korban meminta bantuan warga.

Orang tua korban, Nazaruddin mengatakan putranya memang sering bermain bersama temannya di lokasi kejadian.

Penjaga Dam Intek, Aminullah (48) warga Citaman Jernih, mengaku tidak berada di tempat saat kejadian. Menurut Aminullah, karena debit air lagi tinggi, dam sengaja dibuka. Sementara itu Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin SAg membenarkan kejadian itu, menurutnya kejadian itu murni akibat kelalaian,”Mayatnya telah ditemukan dan dibawa ke rumah duka,” ujar Kapolsek.(ARM)

Korban Tabrakan Minta Penuntasan Kasus BINJAI - Suwono (38) korban kecelakaan lalulintas menuntut penyelesaian kasus. Suwono menderita luka akibat laju kendaraan yang dikendarai Adi Irwansyah (19) merupakan warga Kel.Timbang, Langkat. Peristiwa terjadi saat korban sedang berolahrag. Sowono mengatakan akibat peristiwa itu dirinya sempat menjalani perawatan 15 hari di RSU Adam Malik. ”Biayanya sampai Rp 15 juta,” kata dia.

Korban meminta Lantas Polresta Binjai secara objektif dapat menyikapi dan menuntaskan kasus tabrakan tersebut,sehingga pelaku penabrak dapat diberi sanksi tegas untuk membuat efek jera.(SBR)

Kontra Dua Bus AEK NATAS - Kecelakaan lalulintas antar bus penumpang terjadi di Jalinsum kawasan Aek Natas. Kedua bus, KUPJ BK 7025 FJ yang dikemudikan Roy Sitorus (25) warga Pekan Baru, dari Medan menuju Pekan Baru, kontra dengan ALTRA BK 7369 DO, pada Rabu pekan lalu.

Akibat kecelakaan ini sopir ALTRA, Jetlan di larikan ke Puskesmas Aek Natas luka bagian tangan kanan nya dan rusuk kiri terasa sakit. Sopir KUPJ Roy juga dirawat di tempat yang sama. Kanit Lantas Polsek Aek Natas Aiptu Hamid Darwin membenarkan peristiwa itu.

Kecelakaan, kata dia, masih dalam penyelidikan. (STJG)

BNN Kota Langsa Sosialisasi P4GN LANGSA - Badan Narkoba Nasional (BNN) kota Langsa menyelenggarakan penyuluhan Advokasi Implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di PTPN I. Sekretaris Perusahaan PTPN-I Hasan Basri menyatakan, pihak perusahaan diwakili Direktur SDM dan Umum dari Kantor Pusat dan Kebun Baru di Gedung wisma Bina warga Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, memberikan apresiasi atas kegiatan BNN.(BSO)

NAD SUMUT JAMBI

Soal Izin Berdagang Depan Stasiun, Walikota Tanjungbalai Dinilai Plin-Plan

Bangkai gajah di areal desa PTPN 1 Blang Tualang, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Gajah diduga mati karena diracun.

PTPN-I Dukung Pengusutan Pembunuhan Gajah LANGSA–PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Aceh mendukung pengusutan kasus kematian tiga ekor gajah di areal Kebun Tualang Sawit, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, beberapa waktu lalu. PTPN-I juga membantah sinyalemen bahwa gajah itu mati karena di racun pihak PTPN-I. Kepala urusan Humas dan protokoler PTPN-I, Adi Yusfan dalam siaran pers, Selasa pekan lalu, mengatakan, kematian dua ekor gajah di areal PTPN-I, tidak diracun.

Pihak perusahaan plat merah itu, mengakui, dua bangkai gajah ditemukan di areal perkebunan perusahaan. “Tepatnya di areal tanaman kelapa sawit tahun 1991 blok 75 Ujung Senja Afdeling VIII, Kebun Tualang Sawit,” kata Adi. Saat mendapat informasi adanya gajah mati , Adi menyebutkan, Asisten Kepala Wilayah B tualang sawit, M. Nizaruddun beserta asisten dan mandor satu afdeling VIII, langsung menuju lokasi. Sementara itu, staf Humas PTPN-I (Persero), Syaifullah secara terpisah mengatakan pihak perusahaan perkebunan itu mengutuk keras aksi pelaku pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut.”Kami juga akan

mendukung sepenuhnya pihak yang berwajib untuk mengusut tuntas kasus kematian gajah itu, “ katanya.

Saifullah menambahkan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pihak penyidik untuk mengungkapkan kasus ini sehingga masa yang akan dating tidak akan terulang lagi.”ini siklus mata rantai kehidupan bagi keseimbangan alam kita, kami jelas tidak berkepentingan membunuh gajah ini,” tegasnya.

Sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam masih menyelidiki kematian empat ekor gajah di Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Timur beberapa waktu lalu. "Tim sedang bekerja untuk menyelidiki kematian empat ekor gajah, masing-masing dua ekor jantan dan betina pada Mei dan Juni 2012 di dua lokasi terpisah di Aceh," kata Kepala BKSDA Abubakar Cekmad di Banda Aceh, Jumat pekan lalu.

Hal tersebut disampaikan menanggapi kematian empat ekor gajah yang diduga diracun di kawasan pedalaman di dua kabupaten di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Ia mengatakan, tim terpadu yang melibatkan instansi terkait telah mengambil sampel dari empat ekor gajah sumatera yang mati di dua wilayah itu.

"Bahan-bahan atau sampel dari

empat ekor gajah yang mati itu saat ini masih di tangan tim forensik Polda Sumatera Utara. Mudahmudahan tidak lama lagi akan ada hasilnya terutama tentang jenis racun yang mengakibatkan kematian gajah itu," katanya.

Sampai saat ini, jenis racun yang digunakan untuk membunuh gajah tersebut belum diketahui. Ketika ditanya apakah kematian gajah itu karena adanya aksi perburuan gading di Aceh, Abubakar menyatakan belum bisa dipastikan kebenarannya. "Kami belum bisa memastikan terkait dengan aksi perburuan gading meski dua ekor gajah jantan yang mati itu tidak ada lagi gadingnya. Sebab, gading gajah yang hilang itu setelah dua hari kematian binatang dilindungi tersebut," katanya menambahkan.

Kecil kemungkinan kematian gajah itu karena aksi pembunuhan oleh masyarakat setempat. "Masyarakat, khususnya warga setempat tidak akan membunuh gajah. Bahkan, orang Aceh menyebut gajah itu sebagai ’Poe Meurah’ yang harus dilindungi," paparnya.

Terkait dengan populasi gajah sumatera, Abubakar menyebutnya populasinya saat ini berkisar 506 ekor yang tersebar di kawasan hutan provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.(BSO/KPC)

Byarpet Resahkan Warga LABUHANBATU UTARA - Kerapnya lampu PLN (Perusahaan Listrik Negara) Ranting Aek Kota Batu,Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) “hidup mati” membuat masyarakat yang ada di Kecamatan Aek Natas dan Kecamatan Na IX-X Labura,

resah.

Sekjen DPC Partai Hanura Kab. Labura, H.Toat Tanjung menyesalkan kinerja petugas PLN ranting Aek Kota Batu yang tampaknya belum terlihat serius untuk mengatasi lampu kerap mengalami gangguan. ”Dalam tiga bulan terakhir

ini lampu PLN kerap kali byarpet padahal cuaca terang gelondang (tidak ada hujan/petir). Dan akibat dari seringnya Lampu PLN byar pet/hidup, mati banyak kerugian dialami masyarakat, seperti balon lampu kerap saja putus, peralatan elektronik selalu saja rusak,” katanya.(TS)

Pemko Binjai Nunggak Listrik Rp 1,5M BINJAI - Untuk menagih PBB Pemerintah Kota Binjai sangat gesit karena mencari target yang di lakukan para kepling dan terkadang terkesan pemko melalui tingkat kelurahan selalu memperlambat bila masyarakat nya tidak membayar PBB,namun kenyataan bahwa Pemko Binjai tidak mampu membayar tagian listrik dan telah berutang tagian listri sekitar Rp1,5 miliar.

Besarnya nilai tunggakan pemko Binjai, terhadap tagian listrik tersebut di sampaikan Manejer PT.PLN cabang binjai Pintor Rumapea rabu pekan lalu mengatakan kepada beberapa wartawan di ruang kerja-

nya. Pintor menyatakan bahwa tagian tersebut tagian di bulan April dan Mei. Utang tersebut merupakan beban pajak Penerangan Jalan (PPJ ).

Akan tetapi utang ini belum di bayar oleh pemko binjai,dalam hal ini Dinas kebersihan dan pertamanan kota bnjai,dan utang sebesar itu hingga sekarang pihak PLN belum mengetahui apa yang menjadi alasan Dinas kebersihan dan pertamanan kota binjai yang sebenarnya.

"Kita belum ketahui, apakah dananya ada tapi DPRD kota binjai' blum mengetuk Palu sehingga membayar utang itu belum bisa di lakukan atau

memang dananyabenar- benar tidak ada di Anggarkan oleh pemko binjai, "ungkap Pintor.

Pinrtor mengatakan dalam perundang -undangan yang ada pembayaran PPJ itu tidak boleh di ambil dari setoran yang akan di berikan kepada pemko binjai, oleh karena itu uatang yang sebesar Rp. 1,5 miliyar tersebut tidak bisa di ambil terlebih dahulu dari dana itu.

M Simarmata salah satu lembaga porum peduli indonesia ( POPIN) yang ada di Kota Binjai meminta kepada PLN cabang Binjai supaya tegas untuk memutus arus listrik Pemko Binjai.(SBR)

TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai, Thamrin Munthe dinilai tidak cermat memberikan izin kembali kepada pedagang kaki lima (PKL) menggelar dagangannya di Jalan Suprapto, di depan Stasiun Kereta Api. Anggota Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai, Hj. Ainul Fuad mengatakan kebijakan penertiban yang berakibat berhentinya pedagang beraktivitas dinilai sebagai kebijakan yang buru-buru serta tidak tegas. “Dasar hukum apa yang digunakan oleh Wali Kota Tanjungbalai, ketika melakukan penertiban?

Kalau memang benar, kenapa harus dikembalikan lagi?

Kalau nantinya ada kebijakan, lalu ada unjukrasa, lalu dibatalkan,mau dibawa kemana kota ini,” kata Ainul.

Lebih lanjut Ainul menjelaskan penertiban yang dilakukan Pemko Tanjungbalai melalui Satpol PP Tanjungbalai sudah sangat tepat dengan alasan keindahan kota serta pengembalian fungsi

trotoar untuk pejalan kaki.

Seharusnya, solusi terbaik, pedagang direlokasi ke tempat yang lebih cocok dan tidak mengganggu kepentingan umum. “Ini menunjukkan sifat kekanak-kanakan, nantinya akan berimbas rakyat akan menjadi tidak hormat pada peraturan dan kebijakan yang diambil pemerintah, bahkan cenderung melakukan perlawanan untuk mewujudkan kehendaknya,” katanya.

Ditambahkanya, kebijakan sepihak Pemko Tanjungbalai dengan menempatkan kembali pedagang berjualan di depan Stasiun Kereta Api Tanjungbalai, masih memiliki resiko menunggu kebijakan dari pihak PT Kereta Api Indonesia. “Penggusuran pedagang di depan Stasiuan Kereta Api bermula dari surat edaran dari PT KAI, jika ada larangan kembali dari BUMN yang memiliki lahan tempat berjualan itu,bagaimana nasib para PKL tersebut?” kata Ainul dengan nada bertanya.(HER)

Tolak Bayar Sewa Kios Rp 60 Ribu Perbulan TANJUNGBALAI - Para pedagang Pasar Suprapto Tanjungbalai mengancam akan melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Tanjungbalai.

Pasalnya, pedagang merasa dibohongi setelah adanya kebijakan untuk membayar sewa kios Pasar Suprapto nantinya yang saat ini dalam proses pembangunan tersebut sebesar Rp60 ribu per bulan.

Kamis pekan lalu, puluhan pedagang yang bertempat di Pasar Suprapto berkumpul serta mengadakan musyarawarah tentang adanya surat edaran Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai yang ditandatangani oleh oknum Kadis Drs Syarifuddin Harahap.

“Pada pertemuan dengan pedagang,Syarifuddin Harahap mengatakan untuk pedagang Pasar Suprapto, tidak ada jual beli atau sewa kios. Pedagan hanya membayar restribusi kebersihan.

Tetapi sekarang ada surat yang menyatakan membayar Rp60 ribu per bulan,” kata Johanna Sinaga, pedagang di Pasar Suprapto, yang diamini rekannya. ”Kalau harus bayar Rp60 ribu per bulan, maka akan sangat memberatkan pedagang, ditambah lagi retribusi kebersihan harian. Kami hanya pedagang sayur-mayur, kutipan sewa kios itu sangat memberatkan, maka kami akan menolaknya serta menyampaikan hal ini kepada DPRD Tanjungbalai,” tambah Johanna.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Surya Darma AR mendukung sikap yang diambil para pedagang Pasar Suprapto tersebut. “Jika memang dikenakan sewa kios Rp 60 ribu sebulan,pedagang boleh menolak membayarnya karena itu telah melanggar kesepakatan sebelumnya,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.(HER)

Polres Sergai Gelar Operasi Simpatik Toba 2012 SEIRAMPAH - Persoalan lalulintas semakin hari makin menjadi persoalan dengan beragam fakor penyebab.

“Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi jumlah penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup. Permasalahan di idang lalulintas tersebut pada akhirnya bermuara pada terjadinya gangguan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan. Dampaknya akan terasa baik secara langsung maupun tidak langsung pada kehidupan sosial masyarakat khususnya dibidang perekonomian.”

Demikian sambutan Kepala Korps Lantas Polri Irjen Pol Drs Pudji Hartanto MM yang dibacakan Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH dalam operasi simpatik Toba tahun 2012 yang digelar dihalaman Mapolres Sergai yang dihadiri jajaran

Polres Sergai , Jumat pekan lalu. Menghadapi permasalahan tersebut, sambung Arif, dibutuhkan peran serta seluruh stake holder yang dirasakan saat ini kurang optimal didalam pelaksanaan tupokasi masing masing. Demikian pula koordinasi bersama instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang saat ini juga masih dirasakan kurang optimal.

Hal itu berdampak terhadap belum maksimal ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas jalan, regulasi angkutan umum serta rendahnya tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan ataupun ketentuan perundang undangan lalu lintas.

Dijelaskannya, operasi simpatik toba 2012 dilaksanakan selama 21 hari (1-21/6) guna menciptakan situasi aman, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagai upaya menciptakan situasi lalu lintas.(ARM)

Diduga Bandar Sabu, Polisi Tahan Pasangan Kekasih SEIRAMPAH - Bandar sabu-sabu diringkus saat bersama kekasihnya. Hendri alias Baksin (36) warga Dusun 3, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, bersama kekasih Yeni lestrai alias Yenyen (22) warga Jalan Wiliam Iskandar, kampus Mutiara Kisaran Kota, disergap personel Sat Narkoba Polres Sergai di Dusun Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Sergai, Jumat dua pekan

lalu.

Polisi menyita dua paket sabu-sabu seberat 19,28 gram, uang tunai Rp 5 juta, 2 unit Blackbarry dan kendaraan Toyota Pajero Sport hitam B 1043 PJB yang dikendarai Baksin.

Penangkapan dilakukan saat Baksin melintas di Jalinsum Perbaungan menuju Tebing Tinggi.

Petugas yang mendapatkan informasi, menguntit tersangka dan menghentikan laju kendaraan Baksin.

Dalam pemeriksaan, Baksin membantah sebagai bandar narkoba. Namun terungkap, Baksin residivis dalam kasus narkoba.

“Bukan barang saya, itu punya orang lain, saya udah berhenti jadi bandar sabu,” ujar Baksin.

Semetara teman wanita Baksin, mengatakan, dirinya tidak mengatahui kalau pacarnya tersebut membawa sabu-sabu. “Kami mau ke rumahku sekalian memperkenalkan kepada orang tua ku, karena kami

sudah merencanakan pernikahan tidak tahu saya ada sabu di mobil, usah tanya-tanya lah, bang,” kata Yeyen.

Kapolres Sergai, AKBP. Arif Budiman membenarkan penagkapan Baksin diduga bandar narkoba.

“Tersangka kami amankan bersama barang bukti,” kata Arif. Kasus tersebut, kata Arif, masih dalam penyelidikan.

Tersangka dijerat dengan Pasal 114 dengan ancaman 20 tahun penjara.(ARM)

Kapolres Sergai, AKBP Arif Budiman saat menggelar kasus penangkapan diduga bandar sabu bersama teman wanitanya.

KPK POS

13

E D I S I 204 11 – 17 JUNI 2012

Rubrik KPK

KPK Tetapkan Pegawai dan Wajib Pajak Jadi Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tommy Hendratno (TH), Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II dan wajib pajak James GB (JGB) diduga terkait dengan PT Bhakti Investama, sebagai tersangka kasus dugaan transaksi suap terkait kepengurusan pajak.

Keduanya bersama seorang berinisal HA, kerabat TH ketangkap tangan lembaga anti korupsi yang melakukan

suap - penyuapan di rumah makan Sederhana kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. HA dibebaskan lantaran tidak terbukti ikut terlibat.

"Kasus ini sudah sampai ke tahapan penyidikan dan KPK menetapkan dua orang menjadi tersangka pada kasus ini.

Keduanya berinisial TH dan JGB. Sedangkan HA tidak dijadikan tersangka," kata Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK di kantornya, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Penangkapan dilakukan

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

karena ada penerimaan uang yang dilakukan TH dari JG, yang berkaitan erat dengan kepengurusan pajak. "KPK akan terus melakukan pengembangan mengenai motif yang dilakukan kedua tersangka. Juga mengenai keterlibatan beberapa pihak yang saat ini belum bisa kami jawab," jelasnya.

Barang bukti yang disita Rp280 juta, terdiri Rp200 juta pecahan seratus ribuan, dan Rp80 juta uang pecahan lima puluh ribuan yang disimpan dalam tas hitam, tambah mantan Ketua YLBHI. Keduanya, melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 2, Pasal 12 a atau b, Pasal 11, Pasal 13 UU Tipikor.

Penangkapan TH merupakan kasus pajak pertama yang ditangani KPK. Ini sebagai kasus penting dan strategis. "Strategis bukan hanya bagi KPK tapi untuk bangsa ini, 78 persen APBN kita itu dari sektor pajak, kalau kita bisa tingkatkan akuntabilitas dari sektor pajak, janganjangan kita bisa tingkatkan penerimaan negara dari sektor pajak," lanjutnya/ Kasus ini masuk dalam kewenangan KPK. Sebelum mengambil alih kasus ini, KPK telah melakukan klarifikasi, bukan hanya terkait peristiwa suapnya namun juga terkait peraturan perundangan yang memuat kewenangan KPK."Kami yakin KPK punya kewenangan, argumentasi dari KPK, bahkan sebenarnya masuk national interest-nya KPK," ujar Bambang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany mencopot Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II, Tommy Hendratno dari jabatannya.

"Karena yang bersangkutan pejabat tingkat eselon IV dan pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pajak, kami bisa cabut.

Jadi dia dibebas tugaskan dari jabatannya," kata Fuad Rahmany saat jumpa pers di kantor KPK Jakarta, Kamis (7/6).

Hanya saja, lanjut Fuad, perihal pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada mekanisme lebih lanjut yang harus dilakukan. Sehingga, tidak langsung diberhentikan sebagai PNS. Dilanjutkan TH sempat minta izin kepada Kepala Kantor KPP Sidoarjo Selatan untuk menjenguk mertuanya yang sedang sakit. Izin TH disampaikan secara mendadak melalui BlackBerry Messenger (BBM) sekitar pukul 14.34 WIB. "Ini prosedur izin yang tidak dibenarkan, dan menyalahi aturan," tegasnya.

Diakuinya, tidak dibenarkan bagi petugas pajak seperti TH untuk melakukan konsultasi di luar kantor. "Jika ada petugas pajak memberikan konsultasi di luar kantor atau di luar jam kerja, itu adalah konsultasi liar," jelasnya.

Pihaknya cukup senang dengan penangkapan anak buahnya itu, karena kerja sama antara Ditjen Pajak dengan KPK yang dibangun selama ini membuahkan hasil.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Dedi Rudaedi menambahkan pangkat TH lebih tinggi dari Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widiatmika - pegawai Pajak yang tersangkut kasus suap.

Sebagai Kasi, TH bertugas mengawasi pekerjaan account representative dan menjadi tempat konsultasi bagi para wajib pajak untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Di KPP Sodarjo memiliki wajib pajak lebih dari 10.000 wajib pajak terdaftar.

Dedi mengatakan, lembaganya menyambut baik penangkapan ini, yang tak lepas dari proses reformasi birokrasi yang sedang dilakukan Ditjen Pajak. "Tentu proses reformasi akan terasa menyakitkan tapi dalam konteks penyembuhan Ditjen Pajak yang lebih bersih ke depan," katanya.

Pekerjaan sebagai pegawai pajak memiliki kerentanan kolusi yang tinggi. Terlebih, hubungan antara pegawai pajak dengan pihak luar. "Penangkapan ini bisa meminimalisir kerentanan kolusi yang ada. Dengan begitu, perbaikan di tubuh Ditjen Pajak dapat tercapai," ucapnya.

Kementerian Keuangan lega aparat Ditjen Pajak yang terlibat suap tertangkap. Penangkapan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi aparat pajak untuk tidak melakukan tindakan sama. “Itu semua bagian dari langkah yang dirumuskan supaya ada efek jera, semangat memper-

baiki diri, tidak naik turun, tapi terus," tegas Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar Kasus korupsi di lingkungan Ditjen Pajak harus diberantas karena sangat berdampak bagi penerimaan negara dari sisi pajak. Karena itu, Kemenkeu tidak keberatan ada aparatnya yang ditangkap KPK. "Bagian kami untuk memperbaiki seluruh unit yang ada. Peran Ditjen Pajak sangat penting karena merupakan unit untuk sumber pendanaan pembangunan nasional. Tanpa ada integritas yang baik dari apartanya, maka sulit bagi kita semua untuk menjalankan tugas tadi itu." tandasnya.

Indra, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS menilai penangkapan pegawai Ditjen Pajak Sidoarjo, Jawa Timur, bukan kasus kecil. Meski suap hanya Rp285 juta, tetapi diyakini ada kasus besar di belakang itu yang tidak terendus KPK. "Tertangkap tangan merupakan puncak gunung es dari maraknya praktik suap di lingkungan Ditjen Pajak.

Kecilnya uang suap, bukan berarti kecil kasusnya. Saya yakin ini hanya kecil di puncak atau permukaannya, tapi di dalamnya akan sangat

luar biasa," jelasnya.

Indra mendesak KPK mengungkap nama perusahaan yang menyuap oknum Ditjen Pajak tersebut.

Sebab, dia yakin perusahaan tersebut tidak hanya sekali ini dan bahkan bisa lebih besar dari sebelumnya.

"Ini merupakan kasus besar yang harus diungkap setuntas-tuntasnya. Siapa pemilik perusahaan yang menyuap TH? Sebab, patut diduga praktik suap seperti ini bukan yang pertama kalinya dilakukan perusahaan itu," tutur Indra.

Kenapa wajib pajak lebuh suka memberikan atau menyuap pegawai pajak daripada membayar pajak ke negara? Itu semua harus diungkap KPK. Birokrasi yang rumit dan mentalitas yang korup merupakan akar dari praktik-praktik suap tersebut.

"Harus ada perombakan, atau reformasi besar-besaran di tubuh Ditjen Pajak. Negeri ini harus belajar dari terungkapnya kasus Gayus, Dhana, dan sekarang TH. Bayangkan saja pegawai pajak sekelas mereka mampu korupsi ratusan miliar. Janganlah bangsa ini menjadi bangsa keledai yang terus terjerembab pada lubang yang sama," sarannya. (ENDY)

KPP Dukung Persidangan Wali Kota Semarang di Jakarta SEJUMLAH aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang pekan lalu. Kehadiran mereka untuk memberikan dukungan atas keputusan KPK yang telah meminta Mahkamah Agung (MA) menggelar persidangan terdakwa Wali Kota Semarang yang berinisial SHS di Jakarta. "Menurut kami keputusan itu sudah sangat tepat", kata Nur Cholis, anggota KPP dari LBH

Jakarta.

Koalisi yang merupakan gabungan beberapa organisasi masyarakat sipil seperti ICW, MTI, dan LBH Jakarta ini memperlihatkan video dan foto-foto suasana persidangan yang menghadirkan Wali Kota Semarang sebagai saksi pada sidang Sekda Kota Semarang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu.

“Foto dan video tersebut menggambarkan potensi yang akan mengganggu proses persidangan. Itu semua

menunjukkan bagaimana gangguan, intimidasi, dan intervensi terhadap jalannya persidangan," lanjut Nur Cholis.

Semantara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa terkait permohonan KPK kepada MA agar sidang Wali Kota Semarang digelar di Jakarta, bukanlah tanpa sebab. "Keinginan KPK melakukan permohonan itu berdasarkan pada situasi yang kami pantau juga dalam sidang Sekda Kota Semarang,” ucapnya.

Pada persidangan tersebut,

lanjut Johan, terdapat semacam ketakutan saksi karena adanya pengaruh dari tersangka, terutama pendukung, yang ditengarai bisa memengaruhi keterangan saksi di persidangan. “Sehingga saksi tidak bisa dengan terbuka atau menyampaikan kepada hakim," ujarnya.

Johan melanjutkan, permohonan KPK disikapi oleh Ketua MA juga dilengkapi surat dari Pengadilan Tipikor Semarang yang tidak keberatan mengenai pemindahan tempat persidangan tersebut.

"Atas dasar itu, akhirnya keluarlah keputusan Ketua MA yang menyatakan bahwa pengadilan untuk SHS dilakukan di Jakarta", ucapnya.

Pemindahan lokasi persidangan ini merupakan bagian dari domain yudikatif dan penegak hukum mengenai tata cara persidangan. "Pimpinan KPK menanggapi serius persoalan ini karena jangan sampai nanti ke depan ada upaya-upaya yang bisa mengganggu proses pemberantasan korupsi," tandas Johan. (HUMAS)

Kasus Suap Wisma Atlet

Industri Rokok Menghegemoni Kebijakan Publik RELASI antara bisnis dan politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Relasi Industri rokok terhadap kekuasaan menghegemoni kebijakan publik untuk mengamankan bisnis.

Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) di Malang, Kudus dan Kediri, menemukan fakta bahwa industri rokok memiliki relasi sangat kuat dengan penguasa, utamanya kepala daerah dan pejabat di tingkat lokal. Hubungan dijalin sejak masa pencalonan kepala daerah, berlanjut secara berkesinambungan dalam bentuk insentif bulanan.

Hasil penelitian di Kudus, misalnya, perusahaan rokok secara rutin memberikan tunjangan kepada pejabat daerah hingga ke tingkat camat berupa insentif bulanan yang besarnya bervariasi, rata-rata Rp 5 juta perbulan.

Perusahaan juga memberikan insentif bulanan kepada tokoh masyarakat serta tunjangan kesehatan.

"Ini menyebabkan relasi yang terbangun menjadi sangat kuat.

Menghegemoni politik bisnis di Kudus, dan mempengaruhi

kebijakan publik untuk menguntungkan kepentingan industri rokok," terang peneliti Divisi Korupsi Politik ICW dalam diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Di Kudus, setidaknya ada 6 Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi yang berpihak

kepada industri rokok, terutama pemain besar. Dalam Perda 7/2006 tentang Perubahan Ijin usaha Industri membuat industri rokok tradisional gulung tikar. peman baru tidak bisa masuk pasar.

Relasi serupa terjadi di dua kota lain, Kediri dan Malang. Pola yang sama juga terjadi dalam konstelasi

politik nasional.

Hasbullah Thabrany dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia mengatakan, salah satu contohnya adalah hilangnya ayat tembakau dalam RPP Pengamanan zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan.

"Pola relasinya sama saja. Dimana ada uang, ada politik. Salah satunya hilangnya ayat tembakau, ada potensi meskipun kita belum memiliki buktinya," tukas Hasbullah.

Pemerintah, kata Hasbullah, harus segera mengesahkan RPP yang salah satu isinya mewajibkan pencantuman peringatan berupa gambar bahaya rokok dalam setiap iklan rokok. Saat ini, RPP Pengamanan zat adiktif produk tembakau bagi kesehatan ini masih menunggu pengesahan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Deputi bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Lingkungan Kemenkokesra Emil Agustiono mengatakan sepekan lagi RPP tersebut akan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ICW)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

LIPSUS

SOAL KESIAPAN MAJU PADA PILGUBUSU 2013

GATOT: PKS Belum Memberi Aba-Aba PENGAJIAN DWP - Tampak jajaran DWP Langkat mengikuti pelaksanaan pengajian secara santai namun tetap serius mendengarkan untaian tausyiah dari ustadz yang menyampaikan di acara yang digelar bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati.(JUL)

DWP Diminta Kuatkan Pondasi Agama STABAT - Kegiatan pengajian Dharma Wanita Persatuan (DWP), selain wadah silaturrahmi sesama pengurus dan anggota, juga upaya memberi pembekalan pada jajaran Dharma Wanita agar sukses membina putra-putrinya dan mendukung karier suami. ”Kegiatan ini salah satu media silaturrahmi dan bekal agama mensukseskan rumah tangga,” kata Ketua DWP Kabupaten Langkat Ny. Hj. Khairul Bariah Surya kemarin pada pengajian bulanan di Ruang Pola Kantor Bupati.

Lebih lanjut Bariah menyampaikan, dalam bulan Rajab kita harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, terlebih jelang memasuki Ramadhan. Kita ha-

rus menyadari kesibukan tugas mengurus keluarga bagian dari amal ibadah jika dilakukan secara ikhlas.

Ustadz Irfan Yusuf dalam tausyiahnya mengisahkan sebuah pertanyaan sahabat kepada Rasul, yang bertanya, ”Kemana kami hendak bertanya dan memohon petunjuk jika Engkau telah tiada ?, Rasulullah Muhammad SAW pun menjawab, berpeganglah kamu kepada 2 hal, yakni Al-Qur’an dan Hadist niscaya hidupmu akan lurus,”.

Jadi hakekat dari kisah tersebut bahwa dianjurkan kepada kita semua agar selalu berpegang kepada AlQur’an dan Hadist sebagai pedoman hidup ummat Islam.

(JUL)

DPRDSU Apresiasi Kinerja Bupati Asahan KISARAN - Anggota DPRD Sumut Dapil IV memberikan apresiasi pada Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang atas kebijakan menjalankan roda pemerintahan. Apresiasi itu terungkap saat reses anggota dewan di Asahan saat di aula Melati Kemarin.

Anggota dewan yang melaksanakan reses antara lain Zulkarnaen ST. Ia mengapresiasi kinerja bupati dalam menyelesaikan masalah pajak Kisaran serta relokasi yang dilakukan dengan baik.

Politisi dari PDIP Syamsul Hilal juga memuji Bupati Asahan. Ia menilai Bupati memiliki sikap langka dalam mengambil keputusan menjalankan roda pemerintahan.

“Saya menilai Taufan sangat responsive, berani dan tegas menolak program pusat yang tidak sesuai kebutuhan Asahan. Seperti percetakan sawah baru, Taufan malah lebih intens memperbaiki guna meningkatakn hasil produksi petani. Salut buat Taufan,”ucap Hilal.

Selain pujian, dewan juga menyampaikan kritikan dengan mempertanyakan kinerja terkait pendidikan, infrastruktur, kesehatan, seng-

keta tanah, harga kopra, narkoba dan lainnya. ”Ini kami pertanyakan bukan karena benci, tapi mengingatkan Pemkab Asahan. Kami siap membantu anggaran untuk membangun Asahan, “ kata Muslim Simbolon, diamini Marsal Hutasoit, Mustofawiyah, dan Kharul Fuad.

Pada kesempatan itu Bupati menjelaskan soal sengketa tanah, pihaknya berencana akan menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk membicarakannya. Ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan persoalan tanah di Asahan.

“Saya sering menerima persoalan masyarakat terkait tanah, melibatkan perusahan daerah, baik swasta maupun negeri. Saya berencana mau jumpai langsung Pak Dahlan,” kata Bupati Asahan.

Rencana itu langsung di dukungan anggota dewan dan mengatakan langkah menemui menteri BUMN merupakan cukup bijak. Namun Bupati harus menyiapkan konsep penyelesaian permasalahan tanah.

(IN)

Pengelola Kearsipan Dituntut Profesional MEDAN - Sistem pengelolaan kearsipan yang tepat salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terlaksananya adminstrasi pemerintahan yang benar dan itu tidak terlepas dari penataan sistem pengelolaan kearsipan yang tepat.

“Sebab itu petugas kearsipan dituntut professional melaksanakan pekerjaan,” kata Walikota Medan H Rahudman Harahap dalam pidato tertulisnya dibacakan Asisten Adminstrasi Umum H Ceko Wakhda Ritonga, kemarin pada sosialisasi UU nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan di lingkungan Pemko Medan 2012, di Hotel Grand Antares.

Rahudman berpesan kepada SKPD untuk meningkatkan penataan kearsipan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan

yang berujung pada pemberian pelayanan prima pada masyarakat. ”Saya ingin itu segera terbenahi, tentunya dengan peningkatan pengetahuan pengelola arsip SKPD,”ujarnya.

Ceko Wakhda Ritonga SH, mengatakan ada rasa keengganan dan kekurang gairahan PNS bila di tempat di Kantor Arsip. Padahal pengelola arsip adalah jabatan fungsional.“Ini perlu disosialisasikan kepada seluruh PNS,”ungkapnya.

Kepala Kantor Arsip Pemko Medan T Syaiful Masudi, selaku panitia penyelenggara kegiatan mengatakan tujuan kegiatan ini agar PNS mengetahui tata cara pengelolaan, penyimpanan, perawatan, dan penyusutan arsip dengan mentaati peraturan perundang-unangan yang berlaku. (VIN)

PAKPAK BHARAT Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho meminta seluruh stakeholder di Kabupaten Pakpak Bharat membangun kebersamaan. Itu ditegaskannya, kemarin kepada wartawan di Salak.

Penguatan ‘civil society’ dalam pembangunan katanya, perlu ditingkatkan di tengah-tengah masyarakat.

Peranan pemerintah lokal diharapkan memotivasi dan mendorong kesadaran masyarakat dalam meningkat-

kan sumber daya manusia (SDM) untuk mengkelola sumber daya alam (SDA) yang tersedia. “Keberhasilan akan tercapai melalui kebersamaan serta dukungan dari dunia usaha,” ujarnya.

Seperti negara maju misalnya, peningkatan kualitas SDM sangat urgen dalam setiap langkah dan pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat perlu dimotivasi, sehingga lahan-lahan terlantar akan dapat termanfaatkan demi menghidupi penduduk yang mayoritas terdiri dari petani.

Menyangkut masa depan Kabupaten Pakpak Bharat,

sebagai salah satu daerah otonom yang baru dimekarkan, Plt Gubsu merasa optimis. Eksistensi Dati II dari induk Dairi ini di blantika pemerintahan nasional akan dapat bertahan dan bersaing dengan daerah lain yang juga baru memperoleh pemerintahan sendiri.

Orientasi dan asa pemekaran, sejujurnya spirit baru dan bertujuan untuk akselerasi percepatan pembangunan di daerah baru. Asalkan, pemerintah dan masyarakat, berikut dunia usaha, secara kolektif dapat mewujudnyatakan sinergitas.

Pemda, tambahnya, harus dapat menyikapi dan menyahuti suara arus bawah.

Demikian halnya dengan masyarakat, harus mematuhi koridor yang dijalankan pemerintah demi tercapainya pemerataan yang adil dan berkesinambungan. Ia juga menghimbau seluruh warga Pakpak Bharat untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan tersebut.

Kepala daerah dituntut menampung aspirasi ‘grass root’, untuk merealisasikan komitmen dan janji politik saat kampanye terdahulu.

Kedatangan orang nomor satu di Provsu tersebut ke

SAMBUTAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH melalui Sekda Surya Djahisa saat menyampaikan sambutan di acara Bintek dan Sosialisasi PPK-BLUD bagi Akper Pemkab. Langkat yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Stabat.

Akper Diarahkan Jadi Perangkat Daerah STABAT - Keberadaan Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Langkat adalah sah dan legal, karenanya semua pihak harus benar-benar menjalankan ketentuan peraturan sesuai mekanisme Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Pernyataan itu disampaikan Charsim, Perwakilan Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Daerah Seluruh Indonesia dan Wisnu Saputro Perwakilan dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) dan Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Akper Pemkab Langkat di ruang pola kantor Bupati Stabat, belum lama ini.

Kemudian diperkuat Direktris Akper Pemkab Cianjur, Sri Kurniasih menjawab pertanya-

an peserta terkait keabsahan Akper Pemkab Langkat. Menyinggung Lembaga Pendidikan Akademi Kebidanan (Akbid), dikatakan harus kembali direvisi terkait kepengurusan yayasan.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengatakan digelarnya acara ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Langkat mendudukkan permasalahan Akper Pemkab Langkat secara transparan dan terbuka, sehingga tidak ada lagi keraguan.

Selanjutnya Bupati menjelaskan, Pemkab Langkat tetap mengacu kepada aturan pemerintah, baik menyangkut SDM, pengelolaan asset maupun pengelolaan keuangan secara accountable dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan bagi masyarakat.

Namun, ditambahkan keuangan daerah perlu dikelola secara tertib, taat aturan, efisien,

ekonomis dan efektif, dan transparan serta memperhatikan azas keadilan dengan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sebelumnya Direktur Akper Pemkab Langkat Drg. Hj. Lilik Rosdewati selaku penyelenggara menyatakan tujuan sosialisasi ini untuk memperoleh kejelasan dan kepastian, dimungkinkannya institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Akper Pemkab Langkat dalam Penata usahaan keuangannya menjadi BLUD. Ke depan diarahkan Akper Pemkab Langkat menjadi salah satu perangkat daerah, yang dikuatkan melalui Peraturan Daerah. Dalam hal ini, kajian harus terus dilakukan dan tidak merubah status Akper menjadi yayasan, karena Akper Pemkab Langkat sesuai sejarah dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2007 (JUL)

Tanah Simsim ini, berkenan dengan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dipusatkan di Desa Lae Langge Namuseng, Kecamatan Sitllu Tali Urang (STU) Julu.

Disinggung pencalonannya pada pemilihan gubsu (pilgubsu) 2013 mendatang, Gatot langsung tertawa menjawab pertanyaan wartawan.“Ha, ha, ha. (Pilgubsu) itu kan masih lama dan pelaksanaannya merupakan bagian dari proses. Jika Partai PKS telah memberikan aba-aba, pada saatnya kami akan menentukan sikap,” pungkasnya. (PT)

Koordinator Pupuk Subsidi Asahan Terbentuk KISARAN - Koordinator Daerah (korda) Kabupaten Asahan untuk pupuk bersubsidi terbentuk. Pembentukan dilakukan enam distributor resmi Asahan dihadapan Pemkab Asahan.

Kabag Ekonomi Setdakab Asahan, Fahmi Almadani mengatakan koordinator pupuk subsidi Asahan telah terbentuk. Tujuannya memperlancar komunikasi antara distributor dan Pemkab terkait permasalahan-permasalahan pupuk atau pembinaan terhadap penyaluran pupuk.

“Kita berharap, dengan terbentuknya koordinator pupuk subsidi di Asahan dapat memperlancar penayluran pupuk serta mempercepat penyelesaian masalahnya,” katanya kemarin, di Asahan.

Setelah terbentuknya korda, ke depan Pemkab akan membicarakan persoalan pertemuan kepada seluruh pengecer pupuk.

Gunanya mendiskusikan atau mencari solusi serta pembinaan dalam penjualan pupuk subsidi di masyarakat.

Sementara itu, Alan dari distributor KSU Mardaupkoy yang juga Sekretaris Korda mengatakan pihaknya siap duduk bersama-sama membicarakan pendistribusian pupuk subsidi di wilayah Asahan. “ Demi kelancaran pupuk di Asahan, saya siap membantunya,”ujar Alan.

Adapun usulan pengurus korda pupuk bersubsidi, ketuaHamdan Batubara dari PT Petani, sekretaris Alan dari KSU Mardaukoy, Fahni Sugita dari PT Nusa Permai dan anggota dari masing-masing perusahan. Di antaranya CV Mandau Makmur, CV Kontak Agro Sejati, CV Bahana Mandiri.(IN)

Fadly Nurzal Siap Berjuang Bersama Kepala Desa Perjuangkan RUU Desa SERGAI – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), H. Fadly Nurzal, S.Ag menegaskan kedudukan desa bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah dan nasional.

Bentuk desa sebaiknya local-self community atau semua pelaksanaan tugas pelayanan berbasis masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Fadly pada seminar ‘Bedah Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, yang diselenggarakan OS Institut di area reflika Istana Sultan Serdang, Kec. Perbaungan, Serdang Bedagai, Rabu kemarin.

Kata Fadly, dengan dilakukannya penataan desa, berarti mendorong mempercepat kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan daya saing desa. Konsekwensinya, ada pengetatan mekanisme pembentukan desa serta penciptaan desa mandiri.

Untuk itulah, Fadly mengajak seluruh kepada desa di Kabupaten Serdang Bedagai agar kompak dan bersatu. Termasuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis kepentingan desa serta masyarakat untuk diakomodir dalam RUU Desa. ”Saya meminta seluruh kepada desa agar kompak memperjuangkan RUU Desa dan fokus bicara tentang persoalan-persoalan yang tingkat urgensinya tinggi. Jika kita kompak, maka saya yakin perjuangan para kepala desa akan terwujud dan sayat sipa berjuang bersama kepada desa,”kata Fadly Nurzal yang juga ketua DPW PPP Sumut dan Calon Gubsu 20132018.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai HT. Erry Nuradi, menyampaikan dalam RUU Desa ada beberapa perubahan yang siginifikan, jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Di antara-

nya dalam RUU Desa ditetapkan masa jabatan kepala desa itu 5 tahun. Selain itu, RUU Desa ini bertujuan menciptakan kemandirian desa sebagai bagian dari usaha mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat.

Erry menjelaskan, jika RUU Desa ini disetujui jadi UU, maka ada beberapa persyaratan terkait pembentukan, pemisahan dan penggabungan desa. Sebab, dalam RUU ini ditegaskan penentuan satu desa didasarkan pada jumlah penduduk dan dalam RUU ini ditetapkan satu desan harus memiliki 2000 penduduk.

Dibagian lain Pengamat Politik sekaligus Dosen Universitas Sumatera Utara DR Ridwan Rangkuti mengatakan, ada dua hal penting yang belum tuntas dalam RUU Desa ini. Yakni terkait

status otonomi desa dan Keuangan Desa. Katanya sampai saat ini, pendefenisian tentang desa itu masih debatable, apakah desa itu berdiri sendiri, bagian dari pemerintah pusat atau menjadi bagian integral dari kabupaten/ kota.

Inplikasi dari status otonomi desa tersebut, menurut Ridwan Rangkuti sangat luas. Misalkan jika desa bagian dari pemerintah pusat, maka anggaran alokasi untuk desa diambil dari APBN. Kemudian, Bupati/Walikota tidak berhak mengangkat dan memberhentikan kepada desa. ”Hal ini juga terkait dengan status kepala desa, apakah menjadi PNS atau non PNS. Kalau kemudian kepala desa berstatus PNS, maka regulasi yang mengatur tentang PNS juga

berlaku pada kepala desa,”sebutnya.

Lalu, lanjut Ridwan Rangkuti, Keuangan Desa juga masih belum tuntas. Persoalan ini juga terkait dengan hak dan kewajiban kepala desa. Artinya jika alokasi keuangan desa diplot dari APBN, maka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya jika mengikuti aturan pertanggungjawaban APBN. ”Intinya RUU Desa ini, belum memberikan kepuasan dan belum menuntaskan seluruh persoalan menyangkut pemerintahan desa,”ucapnya.

Seminar ’Bedah RUU Desa’ ini dipandu anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai H. Usman Effendi Sitorus, S.Ag. Dihadiri para SKPD, Camat dan kepala se-Kabupaten Serdang Bedagai. (ARM/MH)

DIABADIKAN - Ketua FPPP DPRD Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag bersama Bupati Sergai HT Erry Nuradi diabadikan bersama para kepala desa se-Kebupaten Serdang Bedagai usai seminar ’Bedah RUU Desa’,

11

KPK POS E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

KRIMINAL

Butuh Modal Nikah, Curi Kambing PERBAUNGAN - Putra Harianza (20) Warga Dusun XIII, Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi, Sergai, babak belur dihajar massa karena ketangkap tangan mencuri kambing milik Rahmat (46) warga Gang Kedondong, Desa Melati, Kecamatan Perbaungan, Rabu pekan lalu.

Putra Harianza langsung diamankan ke Polsek Perbaungan. Tersangka mengaku melakukan aksi itu dengan dua orang rekannya, Herman dan Syaf. Aksi pencurian, Putra mengaku, dilakukan dengan spontanitas.

“Kami mau mencari buah

pinang sampai di lokasi kami melihat ada seekor kambing di dalam kandang,” kata Putra. Kondisi yang sepi, ketiga kawan itu bersepakat untuk mencurinya.

Putra tak menolak melakukan pencurian, dengan alasan pada pertengahan Juni 2012, dirinya akan melangsukan pernikahan.

Aksi kawanan itu diketahui pemilik ternak. Warga pun beramai mengejar dan menangkap Putra. Dua temannya berhasil kabur. Rahman, anak pemilik ternak, kaget mengetahui ada orang di dalam kandang kambing milik ayahnya. (ARM)

Keuchik se-Kota Langsa Dilatih Anti Narkoba ]LANGSA - Para keuchik (kades) dan Sekretaris Camat (Sekcam) se-Kota Langsa, Selasa pekan lalu, mengikuti kegiatan pelatihan kader anti narkoba yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa. Acara selama dua hari itu berlangsung di hotel Harmoni Langsa.

Kepala BNN Kota Langsa, Kompol Navri Yuleny, SH, MH mengatakan, pelatihan untuk para keuchik dan Sekcam Se-Kota Langsa ini diharapakan akan mampu menguasai materi yang diberikan, karena setelah ini mereka semua akan menjadi mediator perpanjangan BNN untuk mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.

“Sedangkan pendanaan sosialisasi nantinya akan di-

bantu.

Dengan harapan melalui sosialisasi yang dilakukan keuchik maupun Sekcam tersebut kedepan gamponggampong, maka generasi muda desa akan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” katanya.

Menurut Navri Yuleny, SH, MH, pihak BNN merencanakan dalam waktu beberapa pecan mendatang ini, juga akan melakukan pengkaderan kepada mahasiswa dari seluruh Perguruan Tinggi (PT) yang ada dikawasan Kota Langsa.

Ketua panitia, Ir. Zulkifli Ali, S.Pd.I, mengatakan, acara tersebut menghadirkan pemateri Kabag Ops Kompol Galih Indra Giri, SIK, Drs. Saifullah, SH, Mh, Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag, dan Drs. Zaenal Arifin (B.S. Opung)

Kemenakertrans Cabut Ijin Operasi 8 PJTKI Nakal JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan proses kaji ulang perpanjangan ijin atau her-registrasi terhadap Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) milik 478 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ijin operasinya habis pada akhir Mei ini.

Hasilnya, sebanyak 8 PPTKIS dicabut Ijin Operasinya, 32 PPTKIS terancam dicabut ijinnya, 16 PPTKIS diskorsing selama 3 bulan, dan 100 PPTKIS masuk kategori pembinaan. Sedangkan sisanya yang tidak bermasalah, ijinnya diperpanjang.

Menurut data Kemnakertrans, Saat ini seluruh PPTKIS di Indonesia yang jumlahnya mencapai 565 PPTKIS. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menjelaskan proses kaji ulang perpanjangan atau her-registrasi terhadap SIPPTKI merupakan upaya pembenahan kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan dalam penempatan dan pelindungan TKI di luar negeri.

“Berdasarkan pada aturan pasal 14 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dinyatakan bahwa izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 Tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali, “ kata Muhaimin disela-sela Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Muhaimin menambahkan SIPPTKI dari perusahaan PPTKIS yang telah habis masa berlakunya, maka dilakukan uji kelayakan ulang Lembaga independen dengan menekankan penilaian pada verifikasi adminsitrasi dan fasiltas teknis serta penilaian kinerja PPTKIS. "Evaluasi secara berkala terhadap PPTKIS ini merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri, khususnya di sektor pembinaan dan peningkatan

kinerja PPTKIS," kata Muhaimin.

Muhaimin mengakui saat ini kondisi bisnis di bidang PPTKIS ini terancam mengkhawatirkan karena moratorium di beberapa Negara penempatan. Tidak banyak lagi motivasi orang bekerja ke luar negeri di sektor informal (domestik worker) yang terbanyak itu.

“Oleh karena itu, sekarang saya akan mendorong agar PPTKIS ini menjadi unit usaha yang produktif d bidang penempatan tenaga formal, kita geser orientasinya dari TKI informal menjadi TKI formal supaya terjadi perubahan, “ kata Muhaimin.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Reyna Usman menambahkan pencabutan ijin dan skorsing terhadap PPTKIS berdasarkan atas informasi, pertimbangan dan rekomendasi dari beberapa lembaga terkait diantaranya BPKP, Kemlu/ KBRI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian/Bareskrim, Dinas-dinas Tenaga kerja dan Lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Dalam dua tahun terakhir ini Kemenakertrans telah melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap PPTKIS. , Pemerintah melakukan tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri, kata Reyna.

Pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan PPTKIS yaitu melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait,Yodania dan Suriah.

“Selain itu, pelanggaran lain yang dilakukan PPTKIS yang dicabut ijinnya itu adalah melakukan penyekapan di lokasi penampungan TKI berbulan_bulan tanpa ada kepastian pemberangkatan serta memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak misalnya tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai,” kata Reyna.

(BBS)

SUMUT

Manipulasi Data Honorer, Polisi Periksa Kepala BKPP Kota Langsa LANGSA –Selama dua hari, penyidik Polres Langsa memeriksa Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa, Syahrul thaeb, dalam kasus dugaan manipulasi jumlah data honorer tahun 2005 .

Informasi yang dihimpun, Selasa pekan lalu, Syahrul sudah beberapa kali dipanggil, tidak bisa memenuhi panggilan polisi.

Pemeriksaan pejabat di jajaran Pemko Langsa yang kini berstatus sebagai saksi itu terkait penyidikan kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer tahu 2005, yang lulus kriteria kategori I yang dipersiapkan menjadi CPNS Kota Langsa tahun 2012.

Beberapa waktu sebelumnya tim penyidik Polres Langsa juga telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat terkait lainnya, termasuk saksi pelapor dalam hal ini coordinator Forum Komunikasi Honorer (FKH) 2005 Kota Langsa, Robby Rubianto juga telah dimintai keterangan.

Kapolres Langsa, AKBP Hariadi, SH, SIK, membenarkan

bahwa petugasnya telah memeriksa Kepala BKPP Langsa, Syahrul thaeb terkait kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer tahun 2005, menurutnya, tim penyidik kini terus melakukan penyidikan kasus tersebut, sehingga sampai ke meja hijau.

Sebelumnya, diberitakan, kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer tahun 2005 yang lulus kategori I yang dipersiapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kota Langsa tahun 2012, oleh BKPP setempat telah dilaporkan ke Polres Langsa.

Kasus itu dilaporkan Forum Komunikasi Honorer (FKH) 2005

karena di nilai telah terjadi pelanggaran hukum.

Koordinator Forum Komunikasi Honorer (FKH) 2005 kota Langsa, Robby rubianto, didampingi sejumlah tenaga honorer tahun 2005 lainnya kepada wartawan minggu (13.5) mengatakan pihaknya secara resmi telah melaporkan kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer kategori I tahun 2012 yang telah diumumkan beberapa waktu lalu, di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa, kepada pihak penyidik Polres Langsa.

(BSO)

Copot Kasi PPTK Dikmenti Disdik Nisel NIASSELATAN - Akibat ulah oknum Kasi PPTK Bidang Dikmenti Disdik Nisel yang juga Fasilitator UT Pokjar Telukdalam, Firman Telaumbanua, ratusan Mahasiswa UT Pokjar Telukdalam Nisel, tidak dapat mengikuti perkuliahan untuk Semester II dan VII. Alasannya, karena registrasi di UT-UPBJJ Medan. Ini bukti kurangnya profesonal oknum tersebut dalam memberikan informasi tentang pelaksanan Program UT tersebut. Program itu, program S-1 PGSD Universitas Terbuka (UT) Pokjar Telukdalam Nisel untuk Semester I dan VI T.A 2011 lalu, sebelumnya 100 persen di Biayai dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara. Setelah memasuki Semester II dan VII T.A 2012 ini, Pengelola UT – UPBJJ Medan melalui Fasilitator UT Pokjar Telukdalam, mewajibkan setiap Mahasiswa Semester II dan VII, harus membayar uang Kuliah 60 % / semester.

Saat berangsungnya sosialisasi mengenai Pembayaran uang kuliah tersebut, yang di laksanakan di halaman Kantor Disdik Nisel, Dari ratusan Mahasiswa Semester II dan VII, yang hadir pada saat itu, sekitar 50 orang. Yang mana, Sebelum melakukan sosialisasi itu, Firman Telaumbanua,S.Pd tidak pernah melayangkan surat pemberitahuan kepada Mahasiswa atau melalui Kacabdis. dan hanya melalui HP Mahasiswa yang di kenalnya saja.

Saat berlangsungnya sosialisasi tentang pembayaran uang kuliah tersebut, hanya sekitar 50 orang Mahasiswa yang hadir saat sosialisa-

si itu. Dan Mahasiswa yang hadir saat itu, merasa kecewa dan tidak terima adanya pengutipan uang kuliah. karena sebelumnya uang Kuliah 100% di Tanggung dari APBD Provsu, Tanya Mahasiswa yang hadir saat itu, dengan nada kecewa.

Firman Telaumbanua, S.Pd sebagai Fasilitator UT Pokjar Telukdalam Nisel, mengatakan pihaknya hanya menyampaikan sesuai Surat dari UT-UPBJJ Medan bahwa setiap Mahasiswa di bebani uang kuliah sebanyak 60 % /semester. Baik Semester II dan VII. Hingga berakhirnya Sosialisasi tersebut, tidak ada kesepakatan antara Mahasiswa dan fasilitator UT Pokjar Telukdalam Nisel, mengenai beban uang kuliah tersebut.

Akan tetapi hal itu, banyak Mahasiswa yang belum mengetahui mengenai informasi tersebut. sehingga banyak Mahasiswa yang terlambat melunasi uang kuliahnya/ Meregistrasi ulang, serta Gagal mengikuti Proses Perkuliahan.

Belum lagi puluhan Mahasiswa yang sudah melunasi uang kuliahnya / Meregistrasi Melalui Firman Telaumbanua,S.Pd, tidak terdaftar di UT-UPBJJ Medan.

Sehingga saat berlangsungnya Tutorial Semester II dan VII Nama – Nama Mereka tidak ada. Terkait hal itu, Saat berlangsungnya Masa Tutorial, Firman Telaumbanua, S.Pd menyampaikan kepada pengelola UT dari Medan bahwa, Nama – Nama teresebut telah di kirimnya dan dananya sudah di Transfer. Dengan demikian, Pengelola UT Medan tersebut, menga-

takan dia mengakui belum menerima Lembaran Transfer Rekening (LTR) mengenai Nama-Nama tersebut, sehingga mereka tidak tercatat, jawabnya.

Karena Firman Telaumbanua, S.Pd sebagai Fasilitator terus ngotot sudah mengirim dana dan data puluhan mashasiswa yang tidak di teregistrasi di UT-UPBJJ Medan, maka Pihak pengelola saat itu, terpaksa mengiayakan permintaan Firman Telaumbanua,S.Pd untuk menyelipkan puluhan Mahasiswa tersebut, di setiap ruangan tempat berlangsungnya Tutorial.

Pengelola UT-UPBJJ Medan mengenai Penagihan Uang Kuliah untuk Semester II dan VII, tepatnya saat berlangsungnya masa Tutorial, saat itu pihak pengelola mengatakan Kepada SBN, bahwa uang Kuliah yang di bebankan kepada Mahasiswa yang harus di bayar hanya 54% bukan 60 %. Karena yang tampung dari APBD Provsu hanya 44 %, ungkapnya.

Pengelola saat itu terkait besarnya Anggaran yang di Tampung dari APBD Provsu? Dia mengatakan bahwa yang di Tampung dari APBD Provsu hanya sebesar 44 %, bukan 40 %, jawabnya. Hal ini, salah satu bukti adanya dugaan permainan kotor pihak Fasilitator yang di Perankan oleh Kasi PPTK, Firman Telaumbanua,S.Pd dan kroni-kroninya. Karena sebelumnya dia mengatakan hanya, 40%.

Ini diduga adanya unsur kesengajaan oknum tersebut, untuk menentang Visi-Misi Bupati-Wakil Bupati Nisel, yang Bebas Korupsi

dan tidak mempersulit setiap pengurusan Masyarakat. Selain mengambil keuntungan, juga sangat mengecewakan dan merugikan Mahasiswa yang susah memperoleh informasi mengenai pelaksanan Program UT di Pokjar Telukdalam Nisel.

Dan hal ini, bukti bahwa kurangnya Porfesional oknum tersebut dalam melaksanakan Tugasnya yang memfasilitas Mahasiswa tentang pelaksanaan Program UT yang hanya mengambil keuntungan sesaat. dan oknum tersebut, di duga ingin merusak kepercayaan Masyarakat kepada Pemkab. Nisel yang begitu Gencarnya melakukan perubahan di segala Bidang.

Kepada Bupati Nisel Drs. Idealisman Dachi dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Nias Selatan, Dra.Magdalena Bago,S.Pd,MM,MBA, agar secepatnya dapat mengevaluasi Kinerja Kasi PPTK atas nama Firman Telaumbanua,S.Pd yang juga Fasilitator UT Pokjar Telukdalam Nisel.

Beberapa mahasiswa UT Pokjar Telukdalam, melalui Koran ini, mereka sangat mengharapkan Kebijakan Pemkab. Nisel dalam permasalahan ini, agar kinerja oknum tersebut dapat di evaluasi.

Apa lagi oknum tersebut berani mengatakan, “saya tidak takut di Copot sebagai Kasi PPTK”, ujarnya kepada sumber. Yang seakan oknum tersebut, ingin mengetahui nyali Pimpinan sendiri atau punya Becking yang kuat untuk mempertahankan jabatannya, ujar sumber.

(MAN)

PP Kabupaten Nias Perangi Togel NIAS – Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Nias, Darwis Zendrato meminta kepada aparat penegak hukum agar memerangi peredaran judi Toto Gelap (Togel) di daerah ini karena sudah semakin parah dan meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Hal itu terbukti dengan tingginya angka kasus judi togel yang sudah ditangani pihak penegak hukum saat ini.

Hal itu dikatakan Darwis Zendrato kepada KPK Pos, Kamis

kemarin. Dikatakan, dalam memberantas togel di daerah ini maka sangat diharapkan aparat penegak hukum baik Kepolisian,TNI dan Muspida serta unsur pimpinan agama secara duduk dan berkomitmen mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya.

Ketika ditanya, tanggapannya sehubungan beredarnya isu di kalangan masyarakat bahwa dibalik beredarnya togel di kepulauan Nias ternyata ada unsur keterlibatan oknum penegak

hukum di daerah ini yang disinyalir sebagai “agen” terselubung.

Menurut Darwis, siapapun yang terindikasi sebagai pelaku togel baik itu masyarakat biasa maupun oknum aparat penegak hukum harus di proses secara hukum agar penyakit masyarakat ini tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat karena apabila oknum aparat penegak hukum duluan tidak membersihkan dirinya maka sudah barang tentu masyarakat jauh tidak bersih.

Dalam upaya memerangi kasus ini, maka Pemuda Pancasila Kabupaten Nias akan memfasilitasi gerakan pemberantasan togel di daerah ini sebab apapun ceritanya pemuda pancasila tidak akan sanggup melakukan hal ini kalau tidak di dukung oleh pimpinan daerah dan segenap masyarakat, katanya.

Dan sebagai langkah awal, pemuda pancasila akan melaksanakan diskusi di aula kamtibmas Polres Nias. (YAGI/Fatan/NZ/SD)

Forum PESONA Tolak Perambah Hutan di Kawasan Danau Toba PANGURURAN - Guna memperingati Hari Lingkungan Hidup se-Dunia, pada 5 Juni 2012, Forum Peduli Samosir Nauli (Pesona) yang terdiri dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Radio Samosir Green, GAMKI, JPIC Kapusin-PSE Medan, KAMU dan Jurnalis Pemerhati Lingkungan kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap pelestarian dan pemulihan lingkungan di kawasan Danau Toba umumnya dan bumi Samosir khususnya.

Perayaan digelar, Rabu pekan lalu, di Simpang Empat HKBP Bolon Pangururan, Samosir, diisi dengan kegiatan pembagian pernyataan sikap, orasi, pengumpulan seribu tandangan menyatakan komitmen untuk menyelamatkan Danau Toba dan Hutan di Samosir. Kegiatan tidak hanya dihadiri Forum PESONA, Rohani Manalu, Fernando Sitanggang, David Rajaguk,Junedi Barus dan Harmoko Sinaga, dikuti para Rohaniawan Pastor Herman

Nainggolan dan Preases HKBP Distrik VII Pdt.V.Sihotang, serta Wakil Ketua DPRD Samosir Lundak Sagala dan Pahalatua Simbolon.

Perayaan hari lingkungan se dunia kali ini dengan tema “Ekonomi Hijau : Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan” sebaiknya tidak hanya slogan semata. Tema ini harus benar-benar terinternalisasi dalam kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.

Dikaitkan dengan itu, Forum Pesona menyampaikan pernyataan sikap yaitu Pemerintah dan masyarakat Samosir sudah sepatutnya menolak kehadiran perusahaan perusak lingkungan di Samosir. "Forum Pesona menolak Rencana eksploitasi hutan tele oleh PT EJS Agro Mulia Lestari dan CV Gorga Duma Sari di Tombak Partungkot Naginjang, hanya untuk dijadikan kebun bunga, holtikultura dan agribisnis karena hutan Tele memiliki fungsi ekologis yang sangat berdampak bagi kelestarian bumi Samosir

khususnya wilayah pertanian bagi desa yang berada diSianjur Mulamula dan Harian," sebut Rohani Manalu.

Forum PESONA juga dengan tegas menolak PT Aquafarm, yang setiap harinya mencemari air Danau Toba dari pemberian pakan 124 ton per hari. Bahkan dari hasil penelitian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samosir, air di sekitar Keramba Jala Apung PT Aquafarm sudah di ambang batas dengan status “yellow warning” sehingga tidak layak konsumsi.

Selain itu, Forum Pesona meolak keras PT Toba Pulp Lestari yang telah menghancurkan hutan-hutan di kawasan Danau Toba dan merampas hakhak masyarakat adat,serta meminta Pemkab Samosir sebagai panutan rakyatnya, sepatutnya melakukan gerakan sadar lingkungan di wilayahnya sendiri dengan menerapkan “Green Office” yang pada akhirnya bermuara pada hemat energi (BBM dan Listrik) seperti yang

didengung-dengungkan Presiden RI selama ini.

Anggota DPRD Samosir Pahalatua Simbolon yang tampil sebagai Orator menyatakan bahwa Samosir yang indah harus kita pertahan kelestarian hutan dan kehijauannya. "Kita tahu bahwa Samosir semakin hari semakin digunduli dan dihabisi oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri,dan untuk itu kita harus bangkit bersama dalam gerakan ini. Saya meminta Pemkab Samosir supaya tetap komit..harus tetap komit menjaga keseimbangan dan kelestarian alam,sehingga rakyatnya dapat hidup damai dengan udara yang segar dan terjaga lingkungannya, dan mari kita hancurkan orangorang yang mencoba merusak lingkungan samosir,lawan mereka dan usir mereka dari bumi samosir," ucap Pahalatua Simbolon yang juga Ketua PDIP Samosir ini.

(JAH)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

LIPSUS

KETIKA SI MISKIN MENUNTUT HAK DALAM penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melaksanaan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada skala kabupaten/kota. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada skala kabupaten/kota. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan serta strategi dan program pada skala kabupaten/kota.

Kemudian Pemerintah Kabupaten / Kota bertugas menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan permukiman berbasis kelurahan dan kecamatan serta mengalokasikan dana dalam APBD untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, pemerintah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, serta program kabupaten/kota dalam penanganan fakir miskin dalam bentuk rencana aksi penanganan fakir miskin di daerah.

Tidak lupa juga, masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin. Peran serta tersebut dilakukan oleh perorangan,keluarga,kelompok,organisasi sosial,yayasan,lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi,pelaku usaha dan/atau organisasi kemasyarakatan. Khusus bagi pelaku usaha, berperan serta dalam menyediakan dana

pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah (diwakili Menteri Sosial RI, Menteri Keuangan, Mendagri RI, Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas) mensahkan UU tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Sidang Paripurna DPR RI, 21 Juli 2011. UU tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Paragraf 4 Pendidikan, salah satu pasalnya menjelaskan bahwa “ Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan, bantuan pendidikan, atau keterampilan khusus bagi fakir miskin”.

Kemudian pasal yang lain menyebutkan bahwa “Pemberian biaya pendidikan, bantuan pendidikan, atau keterampilan khusus bagi fakir miskin tersebut merupakan upaya untuk memperoleh pendidikan yang bebas biaya dan bermutu”. Dan pasal terakhir menyebutkan bahwa “Pelaksanaan ketentuan pemberian biaya pendidikan, bantuan pendidikan atau pelayanan khusus sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan khusus yang diberikan bagi fakir miskin tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas keluarga miskin melalui program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan Sosial dalam wadah kelompok usaha bersama

Dinkesos Berpedoman Pada Pendataan BPS KEPALA Dinas Kesejahteran Sosial Sumut Robertson saat dikonfirmasi usai aksi unjuk rasa yang dilakukakan masyarakat miskin yang tidak pernah mendapatkan bantuan menyebutkan penerima bantuan adalah masyarakat yang tergolong fakir miskin dan keluarga rentan. Pendataan penerima bantuan berpedoman atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian dilakukan pemilihan sesuai kategori target layak penerima.

Robertson menjelaskan,penerima untuk kategori fakir miskin adalah orang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak memiliki mata pencarian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Atau orang yang memiliki mata pencarian, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Sedangkan keluarga rentan adalah pasangan umur pernikahan antara 0-5 tahun yang memiliki masalah sosial dan ekonomi. Berpenghasilan 10 persen di atas garis kemiskinan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga. “Dengan adanya bantuan ini, khusus pasangan dengan usia pernikahan tersebut akan dapat kita jaga agar jangan sampai menyebabkan perceraian,” ujarnya. "Bantuan ini juga akan diberikan dalam bentuk peralatan yang dapat difungsikan untuk meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan ekonomi keluarga," ujarnya lagi..

Namun, katanya lagi, sebelum bantuan tersebut diserahkan, kita akan memberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Dengan begitu, selain dapat meningkatkan ekonomi keluarga, juga menjadi sektor yang dapat menyedot tenaga kerja.

Kalaupun masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan khusus untuk fakir miskin, menurut Robertson, kesalahannya bukan pada instansi yang dia pimpin. "Kami hanya menerima data dari kelurahan dan BPS, setelah data tekumpul barulah kami berikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan data, paparnya. (FER)

(Kube).

Pemberian UEP tersebut di maksudkan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berusaha keluarga miskin agar lebih produktif sehingga meningkatkan pendapatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri.

Kementerian Sosial menganggarkan dana untuk program penanggulangan kemiskinan pada 2012 sebesar Rp754 miliar, sebagian besar hingga 57 persen dialirkan ke daerah dan selebihnya untuk pusat.

Sementara anggaran untuk program Kube 2012 sebesar Rp133 miliar untuk di perkotaan dan Rp291 miliar untuk wilayah pedesaan.

Pada 2012, salah satu fokus penanganan kemiskinan yang dilakukan Kementerian Sosial adalah di daerah perbatasan dan daerah tertinggal yaitu di 50 kabupaten tertinggal dan 39 titik wilayah perbatasan antar negara.

Berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, penduduk miskin sebanyak 32,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk miskin tersebut sebanyak 11,05 juta jiwa berada di perkotaan dan 18,97 juta jiwa di pedesaan.

Besarnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin inilah yang memicu aksi di Dinkesos baru -baru ini.Aksi yang dilakukan elemen masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat miskin ini menuntut tentang bantuan yang tak pernah sampai ketangan mereka.

Salah seorang pengunjuk rasa Boru Regar (55) yang berdomisili di Perumnas Mandala Medan merasa kecewa dengan sikap dinkesos yang tidak perduli dengan nasib masyarakat miskin.

Aroma Korupsi Dinsos Redup LAZIMNYA, intansi di Tanah Air dilanda dugaan tindak pidana korupsi. Di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dugaan kasus ini sempat menggelinding pada 2009.

Namun, hingga kini kasus tersebut, raib begitu saja.

Masa itu, Kadis Sosial Sumut Nabari Ginting, mulai kelimpungan menghadapi kasus dugaan korupsi bantuan biaya makan untuk Panti Jompo dan Panti Asuhan di Sumut yang dikelola instansi dipimpinnya.

Pasalnya, selain dugaan penyalahgunaan bantuan anggaran APBDSU tahun 2007 itu ditengarai merugikan negara mencapai Rp 2 milyar itu, kasus itu juga telah terungkap ke publik dan akan diusut Kejatisu.

Kadis Sosial Sumut Nabari Ginting, didampingi pejabat Dinsos Drs. H. Muhammad Hatta Siregar juga sudah dipanggil Komisi E DPRDSU, terkait dugaan penyelewengan dana untuk kaum lemah itu. Bahkan dalam pertemuan dengan dewan, disimpulkan akan dilakukan peninjauan langsung ke Panti Jompo dan Panti Asuhan yang diduga sebagai lokasi penyelewengan anggaran itu.

“Kita sepakat akan melakukan penunjauan ke lapangan dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi E DPRDSU Budiman P Nadapdap SE kepada wartawan, Selasa (27/1) di gedung DPRDSU. Dalam pertemuan dengan Komisi E DPRDSU dihadiri anggota komisi antara lain Rinawati Sianturi, Effendi Naibaho, Mursito Kabukasuda dengan Dinsos Sumut, pihak Dinsos membantah adanya dugaan korupsi.

Malah Kadis Sosial Sumut mencoba mengklarifikasi realisasi dana bantuan panti jompo yang sempat

‘diributkan’.

“Meski sudah diklarifikasi Komisi E tetap akan meneliti di lapangan, apakah anggaran yang dialokasikan untuk bantuan panti itu benar terealisasi atau tidak. Untuk itu, kita sudah jadualkan peninjauan ke lapangan,” ujar Budiman.

Sementara Kepala Dinas Sosial Sumut Nabari Ginting kepada dewan mencoba mencari dalih, dana bantuan panti jompo dari APBD 2007 telah disalurkan sesuai prosedur.

Kata dia, bantuan itu diserahkan ke rekening UPTD-UPTD yang mengelola panti sesuai mekanisme pencairan, bukan ke rekening Dinsos Sumut seperti yang diduga selama ini.

Disebutkan, dana yang dialokasikan APBD 2007 bagi biaya makanan sebesar Rp 8,873 miliar, untuk panti pemerintah dengan 1.996 orang selama 365 hari per orang Rp 10.000 dengan jumlah Rp 7,285 miliar lebih.

Untuk bantuan subsidi panti swasta 3.955 orang selama 365 hari per orang Rp 1.100 dengan jumlah Rp1,587 miliar lebih.

Khusus dua UPTD (Baladewa Tebingtinggi dan Harahap Teratai Pematangsinatar), kata Nabari Ginting, telah menggunakan dana sesuai jumlah penghuni yang mengalami fluktuasi akibat adanya klien keluar masuk.

Dicontohkan bagi Panti Sosial Baladewa Tebingtinggi, dana tersedia Rp 273,750 juta digunakan sepanjang tahun 2007 untuk biaya permakanan 75 orang selama 365 hari @ Rp 10.000. Bahkan kata Nabari Ginting, seluruh dana yang direalisasi, telah diperiksa inspektorat wilayah provinsi atau Bawasda Provsu pada bulan Nopember 2007.

Dan evaluasi pada bulan Februari 2008 menyatakan

bahwa pertanggung jawaban penggunaan dana telah dapat diterima.

Nabari Ginting dalam kesempatan itu nampak kelimpungan dan berupaya menghindar dari kejaran wartawan.

Dia enggan menjawab adanya mark up penghuni panti, sebagai modus untuk menggerogoti uang negara.

Sebelumnya, dari hasil investigasi mahasiswa ditemukan praktek mark up yang sudah berlangsung beberapa tahun anggaran.

Misalnya dalam APBDSU TA 2007 teranggarkan jumlah penghuni di panti jompo/panti anak di UPT Harapan Teratai, Pematangsiantar sebanyak 75 orang dengan biaya makan minum Rp10000 perhari. Ternyata, fakta dilapangan di UPT tersebut, penghuni di panti jompo/panti anak UPT Harapan Teratai, Pematangsiantar hanya 25 orang saja.

Demikian juga dengan hasil investigasi mahasiswa di UPT PSCN Bala Dewa, Tebing Tinggi, penghuni panti dinyatakan berjumlah 75 orang dengan biaya makan minum Rp 10.000 perhari, tapi kenyataan di lapangan hanya berjumlah 45 orang.

Untuk di UPT Pematangsiantar, selisihnya sekitar 50 orang dikalikan Rp 10.000 perhari perorang dan dikalikan 365 hari, maka jumlah anggaran yang diduga dimark-up mencapai Rp 182 juta.

Sedangkan yang di UPT Tebing Tinggi, terjadi selisih 30 orang, dikalikan Rp 10.000 perhari perorang dan dikalikan 365 hari, maka jumlah anggaran yang diduga dimark-up mencapai Rp 109.570.000.

"Ini adalah kasus dugaan penyimpangan yang sudah jadi modus operandi kejahatan manusia," kata Ketua Komisi E DPRDSU Budiman Nadapdap. (BBS)

"Sejak pemerintah memberikan bantuan belum pernah kami menerima padahal kehidupan kami benar-benar miskin," ucapnya.

Boru Regar yang tinggal di daerah pinggiran rel Perumnas Mandala harus bekerja keras untuk menghidupi ke 5 orang anaknya. Sejak ditinggal suaminya, dia bekerja mengumpuli barangbarang bekas untuk dijual kembali. Hasil yang didapatnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dan untuk menutupi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan ke 5 anaknya, dia juga mengambil pekerjaan ditempat lain menganyam keranjang.

"Kami hanya mendengar adanya bantuan dari pemerintah tapi kami tidak pernah mendapatkannya padahal di kantor kelurahan kami terdaftar sebagai keluarga miskin," sebutnya.

Aksi yang digelar oleh masyarakat miskin dari beberapa kecamatan ini merasa perlu menuntut haknya. Para pengunjuk rasa tidak tahu lagi kemana mau mengadu.

Selain ke Dinkesos, para pengunjuk rasa juga menyuarakan jeritan mereka ke DPR. Mereka berharap para anggota dewan yang terhormat bisa meneyelesaikan permasalahan dan keinginan mereka untuk mendapatkan haknya.

Aksi yang berjalan selama 1 jam itu mendapat respon dari Kadinkesos Robertson, namun jawaban dari sang kadis tidak memuaskan hati mereka. Setelah mendengar jawaban dari sang kadis akhirnya para penggelar aksi yang berjumlah 30 orang itu bubar dengan menyimpan kekecewaan. Mungkin bukan hanya di Medan terjadi aksi dan kemungkinan dibebarapa kabupaten kota akan menyusul aksi yang serupa. (FER)

Warga Miskin Kelurahan Helvetia Tengah Belum Pernah Mendapat Bantuan LURAH Helvetia Tengah Syahrul Lubis menyebutkan, sejak dia menjabat sebagai lurah, warganya belum pernah mendapatkan bantuan apapun yang disalurkan melalui Dinkesos. Kecuali bantuan raskin dan bantuan dari PNPM. Untuk jenis bantuan KUBE, katanya, belum pernah warganya mendapatkan bantuan dana itu. Padahal dari hasil pendataan sebanyak 373 KK warganya masih masuk dalam kategori miskin.Hal itu dibenarkan juga oleh Kepala lingkungan XVI Helvetia Tengah Juneidi.

Sudah 7 tahun Juneidi menjabat sebagai Kepling dan sejak itu dia juga sudah mendata warga dilingkungannya. "Kami sudah mendata warga dan datanya sudah kami berikan ke BPS.Namun sampai saat ini bahkan sejak dikeluarkannya anggaran untuk fakir miskin belum pernah sekalipun warga kami menerimanya. Kami tidak tahu apa kendalanya, kata Juneidi.

"Pendataan keluarga miskin sudah kami jalankan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi kami tidak tahu mengapa bantuan itu belum sampai kepada kami, tukasnya. (FER)

Pendataan Warga Miskin Tidak Pernah Jelas MENYIKAPI masalah ini, Praktisi hukum Ahmad Fadli Roza menyebutkan,dalam sistem administrasi khususnya soal pendataan sejak dulu tidak pernah jelas.

Yang menjadi persoalan, tuturnya, pada saat warga datang untuk meminta surat keterangan miskin, mereka harus membayarnya. Padahal untuk mencukupi kebutuhan sehari hari mereka harus bekerja banting tulang.Karena dipungut bayaran sehingga warga malas untuk mengurus segala surat-surat di kelurahan.

Inilah salah satu faktor seringnya terjadi kesalahan pada pendataan. Pihak kelurahan tidak pernah benarbenar mendata warganya yang benar-benar miskin.

Pemerintah sudah benar dan perduli dengan memberikan bantuan kepada fakir miskin namun yang perlu dipertanyakan oknum yang mengalokasikan dana tersebut, cetusnya. (FER)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

SUMUT

Pendidikan Anak Pesisir Sergai Diteliti

BATU PERTAMA - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si melakukan peletakan batu pertama renovasi pembangunan Masjid Besar Jami’ Dolok Masihul di Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, Jumat. (KPK POS/ARM)

Pembangunan Masjid Pencapaian Visi Masyarakat Religius DOLOK MASIHUL - Sebagaimana visi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menjadi kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai menyambut baik renovasi pembangunan masjid yang pelaksanaan pembangunannya akan dimulai.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama renovasi pembangunan Masjid Besar Jami’ Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul, Jumat.

Turut hadir anggota DPRD Sergai H. M. Fuadi Pasaribu dan Safaruddin, Kabag Kessos Ikhsan AP, Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP, Camat Dolok Masihul Drs. Dimas Kurnianto, unsur Muspika Dolok Masihul, Pangeran Bedagai T. Ahmad Syafei, Ketua FKUB Sergai Drs. H. Irfan El Fuadi Lubis, mewakili Dirut PTPN Sei Karih, Yayasan Sultan Makmum Al Rasyid Istana Maimun Medan serta para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat se-Kecamatan Dolok Masihul.

Lebih lanjut Bupati Erry menyampaikan apresiasinya kepada Panitia Renovasi,

masyarakat Kecamatan Dolok Masihul dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga peletakan batu pertama tanda dimulainya renovasi pembangunan Masjid Besar Jami’ dapat dilaksanakan.

Bupati Erry Nuradi menghimbau kepada seluruh pihak baik panitia maupun masyarakat saling bergotong royong membantu agar pembangunan Masjid ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga setelah selesai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya Ketua Panitia H. Anshari Lubis SH melaporkan Masjid Besar Jami’ ini telah berdiri sejak tahun 1873 dan sudah beberapa kali direnovasi sehingga bentuk bangunan awalnya sudah tidak dapat terlihat lagi.

Atas nama seluruh Panitia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terlaksananya peletakan batu pertama renovasi pembangunan Masjid ini.

Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tarmizi, Rasulullah SAW bersabda : ”Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kecil maupun besar niscaya Allah membangunkan bagi orang-orang tersebut sebuah gedung di surga”(ARM)

Dzikir Sarana Memperkuat Iman PEGAJAHAN - Membangun kesempurnaan iman itu tidak hanya dengan dibentuk dari tampilan luar ataupun fisik, seperti halnya mendirikan infrastruktur tempat ibadah yang megah dan indah.

Namun juga harus didukung bagaimana membangun keimanan yang kuat sesesorang sebagai umat beragama untuk semakin mendekatkan diri terhadap pencipta-Nya. Salah satu bentuk kegiatan keagamaan untuk memperkuat iman tersebut adalah melalui dzikir.

Hal ini dikemukakan Wabup Sergai Ir. H. Soekirman saat menghadiri acara dzikir akbar bersama keluarga besar Badan Keimanan Islam (BKI) karyawan PT. Aquafarm Nusantara Cold Storage Medan di Musholla Nurul Amin Dusun VI Desa Jati Mulyo di Kecamatan Pegajahan, Minggu siang.

Turut hadir Camat Pegajahan yang diwakilkan Sekcam Usman S.Sos, HRD Manager PT. Aquafarm sekaligus Pembina BKI Hardiansyah, Ketua Umum BKI Miftakhul Ulum, Al Ustadz Tubagus Ahmad ZA Al Bantani, Kades Jati Mulyo Kusnan, ratusan anggota BKI dan masyarakat sekitar desa Jati

Mulyo.

Pada kesempatan ini juga Wabup Sergai Soekirman menyampaikan apresiasi kepada BKI PT.Aquafarm yang telah melaksanakan kegiatan dzikir ini sebagai upaya mensukseskan salah satu visi Pemkab Sergai menjadi salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang serupa dapat terus dilanjutkan kedepannya, ujar Wabup Soekirman.

HRD Manager PT. Aquafarm dan Pembina BKI Hardiansyah mengemukakan, sebelum pelaksananya dzikir yang merupakan kegiatan rutin setiap bulannya telah dilakukan kegiatan-kegiatan sosial PT. Aquafarm untuk masyarakat di sekitar desa ini yang diantaranya bantuan renovasi rumah tidak layak huni dan rumah ibadah.

Dan direncanakan menjelang liburan sekolah ini yakni pada tanggal 10 Juni 2012 PT. Aquafarm akan melaksanakan pelatihan Da’i dan tanggal 24 Juni 2012 mengadakan sunat massal yang tidak hanya diperuntukkan bagi anak karyawan tetapi juga dapat diikuti masyarakat umum. (ARM)

SAMBUTAN - Wabup Sergai Ir.H.Soekirman sedang memberikan sambutan di hadapan masyarakat pada acara dzikir akbar bersama keluarga besar BKI karyawan PT.Aquafarm Nusantara Cold Storage Medan di Musholla Nurul Amin Dusun VI Desa Jati Mulyo di Kecamatan Pegajahan, Minggu siang. (KPK POS/ARM)

SEI RAMPAH - Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses, di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu bersama penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang erat hubungannya dengan pembangunan pendidikan secara menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga SDM itu sendiri dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

Berangkat dari latar belakang pendidikan tersebut yang membuat Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (PERAN Indonesia) dan Kementerian Hukum dan HAM RI datang melakukan penelitian tentang pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di pesisir pantai wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Rombongan yang dipimpin Kabid penelitian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM RI Agustinus Pardede dan Muhammad Joni SH MH dari PERAN Indonesia disambut Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir.H. Soekirman yang didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan Kepala

TERIMA KUNJUNGAN - Wabup Sergai Soekirman saat menerima Agustinus Pardede dan Muhammad Joni SH MH dari Balitbang Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk membahas tentang penelitian pendidikan anak di daerah pesisir bertempat di ruang kerja Wabup Sergai di Sei Rampah, Rabu sore. (KPK POS/ARM) Bappeda Ir. H. Taufik Batubara MSi di ruang kerja Wabup Sergai Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu sore.

Agustinus Pardede dalam paparannya mengatakan, sasaran dari penelitian yang akan dilakukan adalah anak-anak dari pesisir pantai yang notabene mayoritas kurang mengenyam pendidikan sampai tingkat menengah atas.

Oleh karenanya pendidikan anak harus dilaksanakan tanpa diskriminasi dari berbagai lapisan, jenis kelamin, regional (desa-kota), anak normal atau anak dalam kondisi khusus atau cacat, anak dari kaum minoritas, pengungsi dalam situasi darurat ataupun konflik dan seba-

gainya, ungkap Agustinus.

Lebih lanjut Agustinus mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan garis pantai atau daerah pesisir yang terpanjang dan terluas di dunia.

Pada umumnya puluhan juta masyarakat yang bermukim disepanjang pantai atau daerah pesisir mengalami kehidupan ekonomi dan sosial yang sulit karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memperolah layanan pendidikan dan sarana publik lainnya.

Dalam kesempatan yang sama Wabup Sergai Ir. H. Soekirman memberikan apresiasi yang tinggi kepada para rombongan yang akan

meneliti Kabupaten Sergai serta mengucapkan terimakasih karena telah menjadikan Kabupaten ini menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat penelitian mereka.

Sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Agustinus Pardede di atas, Soekirman mengatakan sangat perlu sekali meningkatkan pendidikan dan mengubah pola pikir anak-anak daerah pesisir.

Kabupaten Sergai khususnya kecamatan yang memiliki wilayah pesisir sangat membutuhkan SMK jurusan perikanan sebab jika ditilik dari luas daerah pesisir pantainya yang mencapai 55 km mencakup 5 Kecamatan, jelas Soekirman.

(ARM)

Melepas Siswa PAUD Bersama di Silou Kahean SILOU KAHEAN - Acara melepas siswa PAUD Laluna Dolok Marawa, PAUD Iren Efata Mariah Buttu, PAUD Asuhan dan PAUD Berdikari diselenggarakan Selasa (5/6) di Lost Pekan Nagori Dolok, Kecamatan Silou Kahean-Simalungun.

Hadir dalam acara tersebut Camat Silou Kahean Belman Saragih, Ka.UPTD Dikjar Jansimeon Sipayung, para Pangulu Nagori (Kades), dan orang tua. Para Tutor PAUD sepakat melaksanakan pelepasan secara bersama-sama.

Camat Silou Kahean Belman Saragih dalam sambutannya mengatakan, perhatian orang tua terhadap anak-anak harus lebih ditingkatkan, karena zaman sekarang kalau hanya tamat SMA kemungkinan tidak dapat lagi diterima bekerja baik di perusahaan swasta maupun di pemerintahan.

"Setidak-tidaknya kalau boleh anak-anak kita diupayakan sampai tamat sarjana," pinta Camat.

Ka.UPT Dikjar Silou Kahean, Jansimeon Sipayung menyambut gembira acara ini dan merasa bangga kepada tutor ke empat PAUD, karena pendidikan anak usia dini adalah merupakan pro-

gram pendidikan yang harus disukseskan. "Saya minta jangan ada orang tua yang punya anak balita tidak dimasukkan ke PAUD. Karena saat masuk SD ia akan mampu bersaing dalam menulis, membaca dan menghitung," ungkapnya.

Sementara itu Zulfikar Purba Koordinator Pangulu Nagori mengatakan, pendidikan itu mahal dan penting. Untuk itu kepada orang tua jangan ada rasa capek. Biar kita bekerja keras di ladang demi masa depan anak-anak. Mewakili orang tua siswa pada kesempatan itu mengajak para orang untuk semangat dalam bekerja, jangan ada kata lelah demi pendidikan anak-anak.

Sebelumnya pada acara tersebut diberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dari PAUD Asuhan Hana Pertiwi Damanik, Muhammad Fauji Bowo dan Joy Eleasha Ginting. Dari PAUD Berdikari Elivia Purba, Geri Afriando dan Geby Gabriella. Dari PAUD Laluna Albert Edo Christian, Olivia Meiliana, Tiara Aulia. PAUD Iren Efrata Willy Christi, Egi Imelda dan Valentino Sipayung. Hadiah penghargaan diserahkan Camat

Silou Kahean Belman Saragih, Danramil Silou Kahean, Ka.UPTD Dikjar, Pangulu Simanabun Jon Sangap Sinaga. Setelah selesai

acara pelepasan diakhiri dengan acara hiburan dari siswa PAUD serta acara makam bersama.

(SABAR)

MELEPAS - Camat Silou Kahean Belman Saragih saat penyematan toga pada siswa PAUD. (KPK POS/SABAR)

Kebun Silau Dunia Gelar Pasar Murah SERGAI - Kebun Silau Dunia, Rabu (6/6) pekan lalu, menggelar pasar murah sembako di tiga tempat yakni Desa Dolok Masango, Desa Sarang Giting Hulu Kecamatan Bintang BayuSergai dan Desa Silou Dunia, Kecamatan Silou KaheanSimalungun.

Manager Kebun Silau Dunia diwakili Askep Rayon-A, Ir.Ahmad Efendi Nasution secara simbolis menyerahkan paket sembako murah di Desa Dolok Masango. Hadir di sana Kasi Kessos M.Manurung SP, Kades Dolok Masango Najarrudin, Admi Papam S.Sembiring, pengurus Serikat Pekerja Perkebunan dan 150 warga penerima sembako.

Ir AE Nasution pada kesempatan tersebut menjelaskan, bahwa gelar pasar murah sembako adalah program bina lingkungan Kantor Direksi PTPN-3 Medan yang diselenggarakan disemua unit kebun. Tiga desa yang mendapat program ini adalah Desa Dolok Masango 150 paket, Sarang Giting Hulu 100 paket dan Silou Dunia 50 paket.

"Setiap paketnya berisi 7,5 Kilogram beras, minyak goreng kemasan (sania) 2 Liter dan gula pasir 2 Kilogram dengan harga paket 29.850 Ribu," jelas Nasution.

Dikatakan, dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan sehari-hari.

Inilah yang dapat diberikan PTPN-3 dalam hal ini Kebun

Silau Dunia, sebagai bentuk kepedulian managemen terhadap lingkungan sekitar kebun.

Kedepan hal seperti mudahmudahan berlanjut seiring dengan kemajuan PTPN-3 Medan.

Sementara itu, Kades Dolok Masango Najarrudin menyampaikan terima kasih kepada Kebun Silau Dunia khususnya yang telah peduli dengan lingkungan sekitar.

"Ini adalah yang pertama desa

kami dapat bantuan bina lingkungan dari perusahaan," terang Najar.

Diakui, bantuan ini bagi warga Dolok Masango sangat tinggi nilai dan manfaatnya. Dengan sembako murah ini sangat membantu meringankan beban kebutuhan warga.

Najar juga meminta warga yang tidak mendapat paket sembako jangan berkecil hati.

Kedepan kerjasama yang lebih

baik semoga terjalin dengan erat.

Hal Senada juga disampaikan Kades Sarang Giting Hulu Ronly Sipayung. Sebelum gelar pasar murah ini, desa kami juga sudah mendapat bantuan untuk renovasi Masjid Istiqal. "Memang sesungguhnya Kebun Silau Dunia isangat peduli dengan lingkungan sekitar.Kita berdoa semoga Kebun Silau Dunia tetap jaya dan makmur," kata Ronly.(ARM)

SERAHKAN - Manager Kebun Silau Dunia diwakili Askep Rayon-A, Ir AE Nasution didampingi Kasi Kessos, dan Kades Dolok Masango secara simbolis menyerahkan paket sembako murah kepada perwakilan warga.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Tinjau Ulang Tarif Pelayanan Pelabuhan Gunung Sitoli

ADIPURA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat menerima Piala Adipura ke-enam untuk Kota Stabat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta. (KPK POS/IST)

Langkat Raih Adipura Keenam LANGKAT - Stabat ibu kota Kabupaten Langkat Sumatera Utara kembali berhasil mempertahankan, sekaligus meraih Piala Adipura yang keenam untuk tahun penilaian kurun waktu 2011/2012. Perolehan Penghargaan bergengsi bidang penataan dan kebersihan lingkungan bagi Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut adalah wujud komitmen Pemerintah Pusat terhadap daerahdaerah yang berbasis lingkungan.

“Alhamdulillah, di te-

ngah sejumlah capaian prestasi diharapkan untuk berbuat lebih maksimal dan mampu memberi yang terbaik bagi seluruh masyarakat secara kompak, peduli dan bersama,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH usai menerima penghargaan dimaksud langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/6).

Prestasi ini dicapai secara berturut turut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

“Saya hadiahkan peng-

hargaan ini kepada warga kota Stabat dan seluruh masyarakat Langkat, terus kita budayakan hidup bersih dan lingkungan asri,” ujar Bupati Ngogesa. Selain Adipura, tahun ini sebanyak 5 sekolah di bumi Langkat berseri juga mendapatkan piala Adiwiyata yakni yakni SDN. 050765 Gebang (untuk yang ketiga kalinya), SDN 058111 Kampung Satu Sawit Seberang, SDN 050728 Tanjung Pura, SMPN 1 Stabat dan SMAN Padang Tualang dari Menteri LH sebagai Sekolah Dasar yang peduli dan berbudaya lingkungan. (JUL)

Pemkab Asahan Bantu Korban Angin Puting Beliung KISARAN - Semua kepala keluarga yang terkena musibah angin puting beliung mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Bantuan penali kasih yang diberikan tersebut berupa sembako yang berisikan beras, minyak goreng, air mineral, mie instant dan beberapa bahan lainnya.

Selain itu Pemkab Asahan juga akan memberikan bantuan berupa uang.

Untuk menyalurkan bantuan berupa uang kepada korban bencana puting beliung, Pemkab Asahan akan membentuk sebuah tim untuk menghitung kerugian

yang dialami oleh masyarakat tertimpa musibah.

“Bupati telah menyerahkan secara langsung bantuan sembako kepada Warga Kecamatan Rawang Panca Arga, kemudian Pemkab Asahan akan bentuk tim untuk menghitung kerugian korban puting beliung, Tujuan agar bantuan dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan korban,” demikian Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin , Selasa.

Kabag Humas menyebutkan, bantuan berupa renovasi rumah minimal paling lama tiga hari, dana bantuan sudah dapat dite-

rima. Bantuan yang diberikan jangan dilihat besarnya bantuan yang diberikan, tetapi lihat bahwa hal ini merupakan kepedulian Pemkab Asahan kepada masyarakat.

Kabag Humas juga mengatakan bahwa musibah tersebut terjadi dibeberapa titik, Kerusak yang paling banyak adalah di Kecamatan Rawang Panca Arga, sekitar 75 rumah lebih, selanjut ada juga beberapa sekolah, dan rumah ibadah.

“Pemkab Asahan akan membantu semua masyarakat yang tertimpa musibah,“ kata Kabag Humas.

(IN)

Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Segera Diselesaikan BATUBARA - Pembangunan jalur rel kereta api Bandar Tinggi menuju Kwala Tanjung segera diselesaikan. Pihak pelaksana hendaknya dapat melaporkan tahapan-tahapan pembangunan serta kendala yang dihadapi.

Pembangunan jalur rel hendaknya membawa manfaat yang berharga bagi masyarakat sekitar. Lahan milik masyarakat yang nantinya terkena pembangunan rel kereta api hendaknya diberikan konpensasi yang sesuai. "Kita harus mengantisipasi segala dampak yang timbul di masyarakat akibat pembangunan tersebut. Kita harus dapat memanfaatkan hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah demi untuk kesejahteraan hidup," demikian Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM melalui asisten I H.Zulhendri SH pada rapat koordinasi dengan satuan kerja (Satker) PT KAI bagian pengem-

bangan Achyar Pasaribu yang membahas tentang pembangunan rel kereta api Bandar Tinggi menuju Kwala Tanjung di aula kantor Bupati Batubara-Lima Puluh, Senin.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Bappeda H Iskandar Lubis, pelaksana pembangunan rel kereta api PT Mitra enginering Mangiring Sinaga, kabag pemerintahan Alia Gani Manurung SSos, kabag hukum Reynol Asmara AP SH, Camat Medang Deras Ramlis SH, Camat Sei Suka Miarsih SH, konsultan pengawas dan perencana serta beberapa kepala desa/ kelurahan di 2 kecamatan tersebut dan managemen PT. Moeis.

Kepala Bappeda Iskandar Lubis meminta kepada PT KAI dan pihak pelaksana segera memberikan data yang akurat tentang lahan yang terkena pembangunan dengan memberi tanda, serta kendala-kendala yang dihadapi pelak-

sana pekerjaan di lapangan hendaknya diberitahukan.

"Untuk urusan teknis kita serahkan ke PT KAI. Pemkab Batubara telah menyiapkan beberapa langkahlangkah dalam mensukseskan pembangunan rel kereta api dengan mempersiapan SK Tim. Pembangunan jalur rel kereta api dalam rangka mensukseskan program MP3EI," ucapnya.

Pada tahun 2011 sudah dibangun 2,065 KM tubuh ban rel kereta api dan tahun 2012 akan dibangun 6 KM dan selebihnya tahun 2013 dengan total panjang rel 21,5 KM dengan sumber dana dari pemerintah pusat melalui departemen perhubungan mencapai Rp450 miliar.

"Kami berharap pelaksanaan di lapangan tidak ada kendala dan untuk kelancarannya Dirjen PT KAIPemkab Batubara dan otorita Asahan telah menandatangani MOU," ucap Achyar Pasaribu.

(SAHREL)

Pertina Asahan Kirim Atlit Kejurda Junior Taput KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melepas atlit Tinju Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Asahan Kejuaraan Daerah (Kejurda) di Tapanuli Utara yang merebutkan piala Kejari.

Bupati Asahan didampingi Ketua KONI Asahan, Nurkarem Nehe berpesan kepada seluruh atlit untuk mengikuti kejuaran dengan

sportif, jangan melakukan hal-hal yang jurang. ”Menanglah dengan sportif dan bila kalah, kalahlah dengan sportif,“ Kata Bupati Asahan saat melepas keberangkatan para atlit tinju tersebut di Kantor Bupati setempat, Selasa.

Bupati Asahan juga mengatakan keberadaan olahraga di Asahan akan tetap menjadi perhatian pemkab Asahan. Selain itu pihak

KONI juga akan selalu memperhatikan dunia olahraga di Asahan ini.

“Kami terus memberikan dukungan, begitu juga dengan KONI sehingga olahraga di Asahan dapat terus berkembang dengan baik yang diharapkan dapat mengukir nama baik Asahan,“ kata Taufan seraya mengucapkan selamat jalan dan bertanding.

(IN)

GUNUNG SITOLI Sejumlah pengusaha yang bergerak dibidang pelayaran di Gunungsitoli meminta kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar meninjau ulang tarif pelayanan jasa terminal penumpang dan tanda masuk (Pas) pelabuhan Kelas C PT Pelabuhan I Cabang Sibolga dan Pt Pelabuhan Perwakilan Gunungsitoli, karena mengalami kenaikan drastis dan memberatkan masyarakat.

Hal itu dikatakan salah seorang pengusaha jasa pelayaran yang ada di Gunungsitoli kepada KPK Pos, kema-

rin, menyinggung Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan indonesia I (Persero) Nomor : US.11/1/17/P.I-12 tanggal 24 April 2012 tentang tarif pelayanan jasa terminal penumpang dan tanda masuk (Pas) pelabuhan di Gunungsitoli.

Menurut sumber, dalam SK Direksi PT Pelindo I (Persero) tersebut pas penumpang satu kali masuk Rp4.000/orang yang sebelumnya Rp2.500. Padahal fasilitas seperti terminal penumpang tidak pernah dinikmati, karena pemilik kantin tidak memberikan ruang kepada penumpang.

"Bahkan fasilitas kecil seperti WC dikenakan kepada penumpang oleh pemilik kantin Rp1.000/orang sekali masuk," katanya.

Kemudian, pas orang harian/pengantar/penjemput

satu kali masuk Rp1.000/orang sebelumnya Rp500. Pas kendaraan satu kali masuk (becak/sepeda motor/gerobak besar) Rp1.000/unit sebelumnya Rp500/unit, pick Up/sedan/Minibus sejenis Rp2.000/unit sebelumnya Rp1.000. Truk enam roda dan sejenisnya Rp4.000/unit. Truk di atas enam roda Rp32.000/ unit. Truk per lima ton naik, dari Rp 2.000/unit menjadi Rp3.000/unit.

Memang diakui, bahwa saat ini pelabuhan Gunungsitoli sedang pembenahan di bidang sarana dan prasarana pendukungnya. Namun jangan menjadi alasan untuk menekan masyarakat di daerah ini yang menekan jasa pelabuhan, karena ekonomi msyarakat Nias masih lemah dan belum stabil disebabkan bencana alam gempa tahun 2005 yang lalu. Apalagi seba-

gian fasilitas dermaga pelabuhan Gunungsitoli saat ini merupakan bantuan negara luar pasca gempa Nias. "Jadi kenapa justru hal ini menjadi masalah baru. Dan kepada DPRD Kota Gunungsitoli sebagai wakil rakyat jangan vakum tetapi harus peka dan melakukan kontrol terhadp perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Sumber dari salah seorang pegawai ASDP Gunungsitoli mengatakan, sebelum PT Pelindo I menaikkan tarif jasa pelayanan jasa pelabuhan dan tanda masuk (Pas) seyogianya semua pihak yang terkait untuk itu termasuk ASDP Gunungsitoli dilibatkan, agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat serta tidak hanya mengejar laba yang berorientasi bisnis, ucap sumber. (YAGI)

DRS M YUSUF LUBIS CAMAT BILAH BARAT

BUPATI: Mutasi Dilakukan Untuk Penyegaran RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD kembali mengingatkan semua pihak, khususnya kepada para pejabat yang dilantik, bahwa mutasi dan rotasi yang dilakukan semata untuk penyegaran dan membentuk team work yang kuat dan solid.

Dikatakan, perobahan di tingkat pimpinan dari eselon IV ke eselon III perlu adanya adaptasi, baik dari perubahan pola pikir maupun pola tindak sehingga dapat mendalami perkerjaan di tempat yang baru.

Demikian juga pimpinan pada eselon III khususnya pada SKPD teknis agar cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, tambah wawasan dan bergaul dengan masyarakat.

Hal ini ditegaskan bupati saat melantik pejabat eselon

III dan IV di jajaran Pemkab Labuhanbatu yang berlangsung di ruang data dan karya kantor bupati, Jum’at. Para pejabat eselon III tersebut terdiri dari Kepala Kantor (Kakan), Camat dan Kepala Bidang (Kabid).

Pada pelantikan kali ini para pejabat yang diangkat sebagian besar adalah untuk mengisi jabatan yang kosong. Adapun para pejabat yang dilantik tersebut antara lain : Kakan Satpol PP Abdul Haris Nasution sebelumnya Sekretaris pada Kakan Satpol PP, Kepala Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi M Idris Lubis sebelumnya sebagai sekretaris pada kantor tersebut.

Kabag Pembangunan Setdakab Hery AP sebelumnya sebagai Camat Rantau Selatan, Camat Rantau Selatan Drs H Ikramsyah P Nasution sebelumnya sebagai Camat

LANTTIK - Bupati dr Tigor Panusunan Siregar SpPD menyematkan tanda jabatan kepada Camat Rantau Selatan Drs H Ikramsyah Putra Nasution. (KPK POS/HAH) Pangkatan, Camat Rantau Utara Drs Taufik Siregar sebelumnya sebagai staf pada Bagian Orta Setdakab, Camat Bilah Barat Drs M Yusuf Lubis sebelumnya sebagai Sekcam Bilah Barat, Camat Bilah Hulu H Asman

Siregar SE, Camat Panai Hilir Gunawan SmHk sebelumnya Lurah Sioldengan, Camat Panai Hulu Sulkan Borotan Nst SSP, Camat Pangkatan Abdul Syarif SH sebelumnya sebagai Lurah Padang Bulan.(HAH)

Irigasi Rusak, Petani Sianjurmula-mula Gagal Panen SAMOSIR - Tanaman padi di kenegerian Limbong Kecamatan Sianjur mula-mula, rusak parah akibat dilanda angin kencang yang menerpa wilayah itu dalam sepekan terakhir ini.

Puluhan hektar tanaman padi penduduk di sana diperkirakan gagal panen, sehingga mengancam kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut keterangan warga, kejadian ini bermula karena petani menggeser jadwal musim tanam, sehingga etika musim panen di bulan

Mei, adalah juga musim di mana angin kencang biasanya melanda Samosir.

Ketika KPK Pos menanyakan alasan warga menggeser jadwal Tanam, itu diakibatkan dari rusaknya tanggul sungai pada tahun lalu karena bencana banjir bandang dan sampai sekarang belum diperbaiki Pemkab Samosir. Padahal tanggul sungai tersebut merupakan sumber irigasi air bagi petani untuk memulai musim tanam.

Kepala Desa Sarimarihit Aster Limbong membenar-

kan adanya perubahan jadwal tanam tersebut. "Memang warga terpaksa merubah jadwal tanam karena rusaknya tanggul sungai yang berfungsi sebagai irigasi air," ucap Aster Limbong.

Sementar itu salah seorang tokoh masyarakat Jamosden Limbong menyesalkan lambannya respon Pemkab Samosir dalam memperbaiki tanggul sungai yang berfungsi sebagai irigasi air itu.

"Gagal panen ini karena terlambatnya jadwal tanam sehingga sawah petani tidak

dialiri air akibat rusaknya tanggul air yang berfungsi sebagai irigasi. Saya menyesalkan lambatnya badan bencana alam samosir memperbaikinya, sehingga terjadi gagal panen. Pemkab Samosir harus bertanggungjwab bila terjadi musibah kelaparan didesa kami akibat kelalaian mereka," ucap Jamosden Limbong.

Kedepannya, warga sangat berharap pemkab samosir segera memperbaiki tanggul sungai ini sehingga tidak terjadi bencana seperti ini lagi. (JAH)

MIN Bintang Bayu Juara Harapan III OSN Provinsi SERGAI - Tri Mirna Wati siswi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang Bayu yang menjadi duta Sergai pada Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi untuk bidang studi Bahasa Indonesia berhasil menjadi juara harapan tiga dari 27 peserta dari berbagai Kabupaten/ Kota. Mirna warga Siahap putri bungsu dari Legimin dan Juliana tak menyangka kalau dirinya juga termasuk penerima tropy.

"Aku nggak nyangka bisa dapat piala meski kecil," ujar Tri dengan polos kepada KPK Pos saat ditemui di ruang Kepala Madrasah, Rabu (6/6) pekan lalu.

Didampingi Mahyuni SAg (Ka.Mad) dan Panca Ria AmKom (guru pembimbing) Tri menceritakan kesan saat ikut lomba di Asrama Haji Medan sejak 31 Mei hingga 2 Juni. "Persaingan sangat ketat dan seru. Aku masuk final bersama 15 peserta lainnya. Saya senang pak meski hanya juara harapan tiga, orang tua Tri juga gembira," sebut Tri.

JUARA - Tri (kanan) diabadikan bersama Kepala Madrasah (tengah) dan guru pembimbing.(KPK POS/ARM) Mahyuni SAg juga mengatakan rasa bangga dengan apa yang dicapai siswanya. Tri sudah berupaya memberikan yang terbaik, namun persaingan sangat ketat. "Kita memberikan apresiasi atas perjuangan Tri. Kedepan kita akan lebih mantapkan persiapan dengan berbagai macam kegiatan.

Di sekolah tetap kita laku-

kan berbagai perlombaan pendidikan sains. Di luar sekolah juga tetap ambil bagian," ucap Mahyuni.

Bukan itu saja, peningkatan mutu ilmu pendidikan perlu kita upayakan semisal melaksanakan Kelompok Kerja Guru (KKG) secara rutin empat kali dalam setahun.

"Dalam KKG ini kita akan menghadirkan berbagai nara

sumber dan pengawas yang berkompeten dan ahli dari Pendidikan Agama Islam.

Inilah yang akan kita lakukan," ujar Yuni, seraya menambahkan, masalah sarana dan prasarana sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal melengkapi sarana komputer sekolah saja. Ini yang kita harapkan dari Kementrian Agama.

(ARM)

E D I S I 204 11 - 17 JUNI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Gubernur Minta Kewenangan Tindak Bupati SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan adanya kewenangan bagi gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati maupun wali kota yang menentang kebijakan pemerintah di atasnya, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Menurut Soekarwo, dengan adanya kewenangan gubernur tersebut, maka diharapkan bisa mengurangi jumlah kepala daerah yang sering mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat.

"Rancangan undangundang pemerintah saat ini sedang dibahas. Saya usulkan kewenangan gubernur itu bisa

dimasukkan," kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis.

Berbagai jenis sanksi bisa dijatuhkan, di antaranya menghentikan pemberian dana bantuan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dana lainnya yang juga

bisa distop adalah dana bagi hasil cukai.

Soekarwo mengatakan usulan yang dikemukakannya juga disampaikan sejumlah gubernur di beberapa provinsi lainya di Indonesia.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Supriyanto, mengatakan kewenangan gubernur selama ini hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 19 Tahun 2010 dan PP Nomor 23 Tahun 2011. Di situ disebutkan bahwa gubernur hanya memiliki kewenangan koordinasi terhadap bupati dan wali kota tanpa dilengkapi kewenangan memberikan sanksi.

"Dalam kaidah hukum, teori koordinasi itu tidak memiliki landasan eksekutorial," ujar Supriyanto.

SMK Swasta BNKP Daro-daro Butuh Penambahan Sarana NISEL - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta BNKP Daro-daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki jumlah siswa/i sebanyak 338 orang, kini kondisinya memprihatinkan. Soalnya, 50 persen murid di sekolah ini masih belajar di gedung darurat. Hal ini akibat kekurangan ruangbelajar.

Kepala Sekolah SMK Daro-daro Kecamatan Lahusa, Siduhusa Hulu mengatakan, Selasa lalu, di ruang kerjanya, sekolah nyang dipimpinnya sdaat ini memiliki tena-

EFENDI KETUA

BUDIELI LAIA

SOZAWANOLO NDURU

WAKIL KETUA SATU

WAKIL KETUA DUA

HANS MARTI WAU SE SEKWAN

ga pengajar 17 orang. Di antaranya satu orang guru PNS, sembilan orang GBD dan 7 orang GTT. Sekolah ini memiliki lima ruang belajar yang dobangun pemkab Nias Selatan (Nisel) pada Tahun Anggaran 20102011. Pembangunan ruang belajar itu tanpa dilengkapi meubel.

Dengan jumlah murid 338, jelas ruang belajar yang dimiliki tak mampu menampung siswa yang ada. Untuk itu di antarapara siswa ada yang belajar di ruang darurat.

(MAN)

Oleh karena itu, dalam RUU tentang pemerintah daerah yang baru inilah posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan diperkuat.

Dengan demikian, gubernur tidak hanya berfungsi sebagai koordinasi, melainkan juga memiliki posisi sebagai eksekutor kebijakan.

Posisi gubernur sebagai eksekutor di

daerah diharapkan juga harus diatur secara rinci sehingga tidak berpotensi untuk kepentingan politik tertentu. Misalnya, karena berbeda partai dengan bupati dan wali kota, maka gubernur akan cenderung memanfaatkan posisinya untuk menekan dengan pertimbangan politik tertentu.

(BBS)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL Mengucapkan

Ir.H.Razali AR M.Si PJ.Bupati Aceh Singkil

Drs.HM Yakob KS MM Setda

Tabrakan Beruntun, Satu Tewas dan 15 Terluka MEDAN - Sebanyak 15 orang terluka dan satu tewas akibat tabrakan beruntun yang terjadi di dekat pintu Tol Amplas, Sabtu (9/6) pagi. Ke 16 orang korban langsung dibawa ke RS Estomihi

Jalan Sisingamangaraja Medan.

Namun, seorang di antaranya, Ali Hasan yang sebelumnya sempat dirawat di RS Lubuk Pakam meninggal dunia karena luka yang cukup parah.

Kecelakaan terjadi ketika mobil Xenia yang baru mengambil karcis di pintu Tol Amplas melaju dengan kencang. Namun, tiba-tiba bus karyawan Daihatsu milik PT Deltras juga melaju dari arah yang berlawanan sehingga tabrakan pun tak terhindarkan.

Setelah bus karyawan tersebut tertabrak dari arah belakang oleh mobil Xenia itu, lalu mobil Suzuki Katana ikut menabrak bus tersebut sehingga bus tersebut terbalik. (STAR)

SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH MKn NOTARIS & PPAT

FERNANDO SITANGGANG, SH DIREKTUR PT RADIO SAMOSIR GREEN FERTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA BLOK SONGO (DEPAN SPBU BLOK SONGO), KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523, SITUS www.pajak.go.id

KEMANA UANG PAJAK YANG SUDAH KITA BAYAR??

Tampaknya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak, padahal tidak demikian.

Untuk itu, perlu dijelaskan secara singkat bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar masyarakat bisa lebih memahaminya, yaitu sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak).

Bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

2. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara, dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

NASRULLAH MUHAMMAD, MSI. MT PJ

B U PAT I

KAB

ACEH TIMUR

DRS. SAIFANNUR, SH. MM

3. Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, kemudian dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai kegiatan/program kerja masingmasing Kementerian/Lembaga. Kegiatan/program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya, untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan, keamanan dan sebagainya.

Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat memahaminya.

SEKDA KAB ACEH TIMUR

SAMSUL QAMAL KABAG

HUMAS

â&#x20AC;&#x153;Membayar Pajak Penghasilan Adalah Bukti Nyata Cinta Tanah Air dan Bangsaâ&#x20AC;?