epaper kpkpos 208 edisi 9 juli 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMKAB MADINA TIDAK ADIL I

HAL

EDISI 208 / THN V 9 - 15 JULI 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

7

PEMKAB LANGKAT TERIMA UANG KORUPSI SYAMSUL

Uang Hasil Korupsi Jangan Dikorup TERBATAS - Nelayan Sumut dengan navigasi yang terbatas. (KPK POS/IST)

Perda Provsu Terlantarkan Hak Nelayan JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan kian memburuknya kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional, karena pembangkangan pemerintah daerah dan pusat, terhadap Putusan Mahkamah Konstititusi yang membatalkan ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), 16 Juni lalu.

"Hal ini ditandai dengan masih dipertahankannya kebijakan privatisasi dan komersialisasi perairan pesisir, bahkan

masih dipromosikannya ketentuan HP3 di dalam sejumlah Perda," ungkap Abdul Halim, Koordinator Program KIARA di Jakarta, Kamis (5/7).

Perda yang dimaksud, lanjut Hali, di antaranya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2011-2030 dan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi Sumatera Utara.

Dikatakan, KIARA merespons setahun <<< selanjutnya baca Hal. 2

Kadis Pendidikan Binjai Mangkir Dipanggil Tipikor BINJAI - Kepala Dinas pendidikan Kota Binjai Drs. Dwi Anang Wibowo mangkir dari panggilan dalam pemeriksaan unit Tipikor Polres Binjai, Rabu pekan lalu.

Ditunggu sejak pukul 10.00 WIB hingga petang, Kadis Pendidikan tidak juga datang hadir. Padahal, Rabu pekan lalu, jadwal pemanggilan yang kedua.

Menurut Kasat Reskrim Polres Binjai,

MEDAN - Uang hasil korupsi Syamsul Arifin sebesar Rp75 miliar yang dikembalikan KPK ke Pemkab Langkat hendaknya digunakan untuk kepentingan rakyat. Terutama dipergunakan untuk peningkatan biaya pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Diingatkan, jangan sampai uang hasil korupsi yang disita dan dikembalikan dikorup atau ditilep oknum

pejabat pelaksana pengguna anggaran.

KPK diminta harus tetap mengawasi penggunaannya. Pengawasan harus

AKP Aries Fianto, pemanggilan Drs.Dwi Anang Wiboho memang dijadwalkan, Rabu pekan lalu. "Sampai sekarang belum ada kompirmasi soal kehadirannya sebab, Rabu pekan lalu, saya lagi di Poldasu," ujar AKP Aries via ponselnya.

Sementara itu Syari Ginting Kabid Diknas di ruang kerjanya, Kamis pekan <<< selanjutnya baca Hal. 2

TUDINGAN 12 KELOMPOK TANI

poster dan meletakkan keranda mayat di depan Kasubag TU BPN Sergai, Rosmaida Br Gultom dan beberapa stafnya, Senin pekan lalu.

Sebelum diterima staf BPN,para petani melakukan orasi di halaman kantor BPN Sergai. Dalam orasi tersebut lah para petani mengungkapkan, bahwa BPN Sergai sebagai sumber 'malapetaka' kasus pertanahan dan sarang korupsi. <<< selanjutnya baca Hal. 2

AKSI DEMO - Komite Tani melakukan orasi mendesak kasus tanah diselesaikan di kantor BPN Sergai. (KPK POS/ARM)

NIAS UTARA - Uang Negara yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2010 terindikasi penuh dengan manipulasi dan korupsi. Hal ini terungkap sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI No: 422B/S/ XVIII.MDN/10/2011 dan 422C/XVIII.MDN/ 10/2011 tanggal 7 Oktober 2011.

Namun disayangkan, aparat penegak hukum di daerah ini terkesan tak punya nyali mengusut tuntas kasus tersebut, karena diduga diganjal oleh faktor kepentingan.

Bahkan beberapa sumber menyebutkan sejumlah pejabat Nias Utara pernah diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Polres Nias beberapa waktu yang lalu, tetapi mengambang. Diduga pemeriksaan itu hanya sebagai trik-trik untuk menaikkan bargaining. Buktimya kasus tidak jelas, padahal sudah ada temuan BPK-RI. Temuan BPK-RI mengindikasikan kerugian Negara dari sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan minimal sebesar Rp3.000.000.000, Rp7.532.820.230. realisasi belanja Hibah tidak disertai pertanggungjawaban penggunaan dana, Rp823.282.214,

Sang nenek menitikkan air mata, begitu mengetahui dirinya tidak lagi mendapat jatah raskin seperti priode sebelumnya.

Nasib yang sama juga dialami Painem (60). Dirinya mengungkapkan, pada priode pembagian raskin sebelumnya, Painem mengaku masih mendapat jatah raskin. Namun sungguh mengherankan, pada priode kali ini, dirinya tidak lagi mendapat raskin. Dengan kepolosannya, Painem mengeluarkan air mata di kantor Desa <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

TERKAIT KASUS BUOL

Pengusaha Hartati Murdaya Dicekal JAKARTA - Siti Hartati Cakra Murdaya atau dikenal Hartati Murdaya, pengusaha dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, dicekal berpergian ke luar negeri.

Pencekalan pemilik PT Hardaya Inti Plantations oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan suap Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit, yang melibatkan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu.

"Pencegahan ke luar negeri, dilakukan agar lembaganya sewaktuwaktu dapat memeriksa Hartati dalam proses penyidikan. Surat pencegahan selama enam bulan sudah diajukan ke Direktorat Jen-

deral Imigrasi sejak 28 Juni 2012.

Tujuannya adalah sewaktu-waktu diperiksa dia tidak di luar negeri," ungkap Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (5/7).

Selain Hartati, lanjut dia, KPK juga memberlakukan pencekalan Bupati Buol Amran Batalipu, Direktur PT Hardaya Inti Plantations (HIP), Totok Lestyo serta empat karyawan PT HIP, Benhard, Seri Sirithord, Arim dan Sukirno. Juga, Kirana Wijaya dari PT Cakra Citra Murdaya (CCM). Kedua perusahaan dimiliki pengusaha Hartati Murdaya.

Johan Budi melanjutkan, KPK <<< selanjutnya baca Hal. 2

HARTATI MURDAYA

<<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

Warga Deli Serdang Menangis Tak Dapat Raskin BATANG KUIS - Miris sudah melihat kehidupan sosial di negeri ini. Program pemerintah dalam pembagian beras murah terhadap masyarakat miskin (raskin), ternyata menjadi tragedi genangan air mata buat sejumlah warga Kabupaten Deli Serdang.

Contohnya, Miszah seorang nenek berusia 76 tahun, penduduk Dusun VII Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menangis saat dirinya mendatangi kantor Desa, Rabu (4/7) lalu.

<<< selanjutnya baca Hal. 2

TERIMA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu saat menerima petugas KPK bersama pejabat lainnya di ruang kerja, Senin (2/7).(KPK POS/JUL)

KPK Diminta Usut Dugaan BPN Sergai Sarang Korupsi Korupsi di Nias Utara SEI RAMPAH - Duabelas kelompok tani Serdang Bedagai menuding Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sergai merupakan sumber masalah pertanahan dan sarang korupsi. Karenanya, ke-12 kelompok tani itu mendesak aparat terkait agar mengusut tuntas permasalahan pertanahan yang terjadi di kabupaten tersebut, yang akar permasalahannya ada di BPN Sergai.

Aksi ribuan massa petani itu diwarnai dengan membentang spanduk,

tetap dilakukan. Bukan tidak mungkin, uang korupsi kembali di korup.

Saran dan harapan ini disampaikan praktisi hukum Irwandi Lubis SH dan Mahadi SH, serta pemerhati sosial politik Prof Dr Badaruddin, ketika kepada mereka ditanya tentang uang korupsi Syamsul Arifin (mantan Gubsu) sebesar Rp75 miliar yang dikemba-

KORUPSI PROYEK KITAB SUCI

SEDIH - Miszah (sebelah kiri) dan Jumangin, dua orang tua jompo ketika diwawancara wartawan di kediaman Miszah, Rabu. (KPK POS/DIZ)

KORUPSI tak mengenal partai politik dan agama. Bukan cuma pelakunya, tapi juga sasarannya. Maka, korupsi pengadaan Al-Quran sebetulnya tidak terlalu mengherankan bagi yang menyadari betapa membudayanya kejahatan keji ini.

Proyek pengadaan seolah sudah dibagi-bagi untuk partai politik atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Begitu pula pengadaan Al-Quran senilai Rp35 miliar di Kementerian Agama, yang didanai dengan APBN Perubahan 2011. Proyek ini tak luput dari "sentuhan" politikus. Boleh saja Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar--sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang menangani proyek ini--berkilah bahwa proyek itu diadakan lewat lelang. Tapi cara ini tidak

menjamin bebas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyeret Zulkarnaen Djabar, anggota Komisi Agama DPR dari Partai Golkar.

Ia diduga bermain mata dengan pejabat di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kenyataannya, proyek itu jatuh ke PT Adhi Abdi Aksara Indonesia dan PT Karya Sinergi Alam Indonesia, dua perusahaan milik keluarganya. Terungkap pula, Direktur Utama PT Karya Sinergi adalah Dendy Prasetya, anak kandung Zulkarnaen.

Zulkarnaen juga menerima suap dari perusahaan lain dalam proyek yang berbeda. Tentu, semua ini merupakan penyalahgunaan wewenang karena ia berada di Komisi Agama DPR, komisi yang semestinya mengawasi kinerja <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

PENGUSAHA HARTATI DICEKAL

USU Terima 3.344 Mahasiswa Baru Melalui SNMPTN ....dari hal 1

sengaja mencegah kelima orang itu, agar mereka tidak sedang berada di luar negeri ketika keterangannya diperlukan dalam penyidikan. KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap ini, yaitu Yani Anshori dan Gondo Sudjono, Direktur PT HIP. Mereka tertangkap tangan setelah diduga menyuap pejabat di Buol, pada 26 Juni 2012 terkait kepengurusan HGU perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol. Nilai suap yang diberikan ke pejabat tersebut mencapai miliaran rupiah.

Dari hasil pengembangan kasus, sehari kemudian KPK menangkap Gondo Sujono, Sukirno, dan Dedi Kurniawan.

Gondo langsung ditetapkan sebagai tersangka, adapun dua nama terakhir dilepas.

PT HIP milik Hartati Murdaya, merupakan pengusaha yang menjadi orang terkaya ke-13 Indonesia versi majalah Forbes 2008 itu merupakan pemimpin Central Cakra Murdaya (CCM Grup) yang masih terkait dengan PT HIP. Sementara itu, Jumat (6/7), KPK menangkap Bupati Buol, Amran Batalipu di Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Rencananya, Amran akan dibawa ke kantor KPK, Jakarta.

Amran akan menjalani pemeriksaan di KPK selaku tersangka penerima suap terkait dugaan pengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Buol.

Kepala daerah yang diusung Partai Golkar itu diduga menerima suap dari PT Hardaya Inti Plantation milik pengusaha Siti Hartati Murdaya. Kasus dugaan suap terkait penerbitan HGU perkebunan kelapa sawit di kawasan Buol terungkap lewat operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2012 lalu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, pencekalan terhadap Hartati Murdaya tidak berhubungan dengan Partai Demokrat. Kasus ini murni hanya terkait dengan kegiatan bisnis pribadi yang digeluti Hartati Murdaya. Tidak perlu dihubungkan dengan urusan partai.

"Kami tak khawatir kasus pencekalan terhadap politisi Partai Demokrat Hartati Murdaya ini bakal merusak citra Partai Demokrat. Meskipun sejumlah politisi Demokrat lainnya juga terseret pusaran korupsi baik di parlemen, eksekutif maupun di luar birokrasi," paparnya. (ENDY)

KORUPSI PROYEK KITAB SUCI ....................................dari hal 1 Kementerian Agama. Zulkarnaen juga duduk di Badan Anggaran DPR, lembaga yang berperan penting menentukan anggaran negara.

Modus kejahatan yang hampir sama, bahkan sebagian masyarakat sudah muak terhadapnya, terus berulang. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin juga duduk di Badan Anggaran ketika menggarap puluhan proyek pemerintah. Kini ia dihukum karena kasus suap Wisma Atlet. Begitu pula rekan separtainya, Angelina Sondakh, yang jadi tersangka dalam kasus yang sama. Ia pun saat itu masuk Badan Anggaran. Politikus Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, yang dijerat kasus suap proyek infrastruktur daerah, pun berada di alat kelengkapan DPR ini.

Penyidik KPK diharapkan mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan Al-Quran. Zulkarnaen pun sebaiknya mau membuka diri karena ada kemungkinan rekan-rekannya di DPR juga terlibat dalam proyek yang sama atau mungkin proyek lain. Tapi persoalan yang amat serius, tentu saja, adalah bagaimana menghentikan kejahatan ini. Semestinya para anggota DPR dan petinggi partai politik menyadari bahwa publik sudah mengetahui praktek kotor yang mungkin dulu dianggap biasa itu.

Betapa besar pula kerugian negara akibat patgulipat yang dimainkan kalangan politikus ini. Mungkin kerugian akibat pengadaan Al-Quran "hanya" miliaran rupiah. Tapi lihatlah proyek pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat, yang akhirnya telantar. Begitu pula proyek pabrik vaksin flu burung dan pengadaan alat kesehatan. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Semua akibat keserakahan para politikus dan pejabat. Rakyat tentu menunggu, kapan mereka yang berasal dari berbagai partai politik maupun agama ini berhenti melakukan korupsi. (***)

WARGA DELI SERDANG MENANGIS TAK DAPAT RASKIN ...................................................dari hal 1 Tanjung Sari, akibat sedih tak lagi mendapat program pemerintah membantu kaum jompo selama ini.

“Kami sangat kecewa dengan aparat pemerintah Desa. Entah apa alasannya, kami tak lagi dapat jatah, dan herannya orang-orang yang lebih muda dan sehat dari kami masih mendapat raskin tersebut,” ujar Painem saat berada disamping Miszah.

Hasil liputan wartawan koran ini, genangan air mata dua orang warga ini terjadi dihadapan Edi Suprianto Kepala Desa Tanjung Sari. Ironisnya, tetesan air mata kedua wanita tua itu hanya bisa disaksikan Kades, tanpa ada jawaban pasti. Bahkan, ketika melihat wartawan hendak mengeluarkan kamera, Edi Suprianto alias Penyot, langsung beranjak pergi sambil menyalami dengan selembar uang recehan kepada kedua nenek itu.

“Kita mau bilang apa, sekarang ini memang sudah ada pengurangan jatah, ya kita harus jalani aja,” ujar Kades dengan gamblangnya sambil beranjak pergi.

Hal yang sama juga dialami Jumangin (83). Untuk pembagian raskin priode ini dan priode berikutnya, Jumangin tidak lagi mendapat jatah. Tentunya hal ini sangat disesalkan dan sangat menahan rasa kecewa yang mendalam bagi diri kakek renta itu.

Sementara itu, Camat Batang Kuis Drs. T Zaki Aufa ketika hendak ditanya wartawan mengenai penderitaan masyarakatnya, belum bisa ditemui.Bahkan, Zaki yang selalu diketahui jarang berada di kantor tidak dapat dihubungi lewat ponsel.

Hal yang sama bukan saja terjadi di lingkungan Kecamatan Batang Kuis. Di Kecamatan Hamparan Perak, masih di Kabupaten yang sama, pembagian raskin diketahui tak merata. Ada warga yang pantas dapat raskin, ternyata diabaikan aparat. Sementara warga yang masih segar bugar dan rumahnya semi permanen dengan memiliki dua sepeda motor dapat raskin. Ini terjadi, karena warga yang sehat dan bugar itu kerabat Kepling atau Lurah. Inilah yang terjadi, dan perlu menjadi perhatian pemerintah. (DIZ)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN - Sebanyak 3.344 orang mahasiswa baru lulus melalui SNMPTN 2012 untuk jalur ujian tertulis.

Jumlah calon mahasiswa baru yang diumumkan ini merupakan hasil seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan pada 12-13 Juni lalu dengan jumlah peserta terdaftar mencapai 35.591 orang.

Jumlah calon mahasiwa baru yang diterima tersebut akan menduduki kursi pada 47 program studi S-1 Reguler di universitas ini. Jumlah peserta SNMPTN yang diterima tersebut terdiri dari 138 Bidik Misi dan 3.206 Non Bidik Misi atau berdasarkan pengelompokannya terdiri dari 1.895 IPA dan 1.449 IPS. Demikian disampaikan Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal USU Prof Ir Zulkifli Nasution MSc PhD dan Ir Saipul Bahri Daulay MSi

melalui Ka Humas USU Bisru Hafi SSos MSi, Jum’at (6/7).

Selain melihat pengumuman di media, para peserta juga dapat melihatnya melalui website www.snmptn.ac. id dengan cara memasukkan nomor peserta ujian pada laman situs tersebut.

Wajib Melapor Sementara itu Kepala Biro Akademik USU Nurmalia SH juga mengingatkan kepada seluruh peserta yang diterima atau lulus melalui SNMPTN Jalur Ujian Tertu-

lis ini diwajibkan untuk melakukan pelaporan pada tanggal 16-17 Juli.

Untuk kelompok Eksak pelaporan dilakukan pada tanggal 16 Juli sedangkan untuk kelompok Non-Eksak pelaporannya dilakukan pada tanggal 17 Juli.

Dan jadwal pelaporan tersebut dimulai pukul 09.00-14.00 WIB yang dipusatkan di Gelanggang Mahasiswa USU Jl Universitas (masuk dari pintu 1).

Nurmalia juga menjelas-

UANG HASIL KORUPSI JANGAN DIKORUP likan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemkab Langkat.

Uang Rp75 miliar hasil korupsi Syamsul Arifin itu diserahkan utusan KPK Muhibudin dan Risman kepada Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Senin pekan lalu di Stabat.

Menurut Irwandi, KPK diminta untuk tetap mengawasi penggunaan uang hasil korupsi itu. Jangan hendaknya justru uang hasil korupsi tersebut dikorupsi lagi oleh pejabat yang bertugas di sana. "Untuk itu KPK harus ikut mengawasi dana itu," tegas Irwandi.

Dia menegaskan, dengan dikembalikannya dana tersebut, sebaiknya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diatur dalam APBD. Dan KPK harus terus memonitor dana

tersebut agar jangan diselewengkan kembali. “Peruntukan, penyaluran dan pengawasan harus sesuai,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Mahadi SH menyarakan, hendaknya uang hasil korupsi tersebut dipergunakan untuk peningkatan biaya pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

"Karena uang itu sumbernya dari APBD, maka sebaiknya dalam penggunaan anggaran itupun perlu dibentuk tim pengawas independen, sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan," sebutnya, seraya menambahkan, dengan begitu anggaran sebesar Rp75 M tersebut penggunaannya tepat sasaran dan tidak ada lagi oknum yang berusaha untuk menilepnya.

Sedang Dekan Fisipol Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Badaruddin menga-

takan, uang negara yang disita negara harus kembali ke negara.

Kalaupun anggaran itu dipergunakan atau dikembalikan ke Pemkab Langkat semuanya harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Uang sitaan negara hanya pemerintah yang berhak menentukannya. Begitu juga dengan peruntukkan penggunaan dana tersebut. "Kan semua sudah ada aturannya," tukasnya.

Setelah menerima pengembalian uang hasil korupsi itu, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu meminta kepada Kepala SKPD di jajarannya untuk memahami dan menguasai penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.

Hal tersebut dikemukakannya saat ditanya terkait pengembalian dana sitaan

Sebab, Putusan MK tidak saja membatalkan HP3 yang mendorong praktik privatisasi dan pengkavlingan laut, namun juga mempromosikan 4 hak konstitusional nelayan tradisional, yakni: hak untuk melintas; hak untuk mengelola sumberdaya pesisir dan perikanan sesuai dengan tra-

KADIS PENDIDIKAN BINJAI MANGKIR ................dari hal 1 lalu, kepada koran ini membantah tentang tudingan yang dilontarkan LSM kepada instansi itu. "Tuduhan LSM OPAS Indonesia kepada Dinas pendidikan tidak benar dan persoalan yang tidak benar membuat heboh," ucap Syari di ruang kerjanya.

Disinggung alas ketidakbenaran LSM Opas Indonesia dalam laporannya tersebut, Syari Ginting langsung mengambil sejumlah berkas dari dalam tasnya yang tak lain adalah pertanyaan secara tertulis dari LSM Topas Indonesia ke Dinas Pendidikan beberapa bulan lalu.

"Pertanyaan itu salah, kenapa saya bilang salah ? Sebab pertanyaan yang dilontarkan itu untuk tahun 2011/ 2012. Nah, sementara anggaran tahun 2011/2012 kan masih berjalan saat ini, jadi di mana korupsinya," kilah Syari Ginting.

Lebih jauh Syari menjelaskan, Anggaran tahun 2011 tentunya disalurkan tahun 2012. Namun kalau tahun

2010/2011, memang disalurkan tahun 2011. "Tetapi yang dipertanyakan tahun 2011/2012 , ya tentu disalurkan tahun ini," terang Syari Ginting, sembari tersenyum seakan-akan LSM Opas Indonesia tak mengerti penggunaan Anggaran di APBD Kota Binjai.

Di tempat terpisah Zullkifli, pimpinan LSM Opas Indonesia menanggapi komentar Syari Ginting menegaskan, yang namanya bertanya tidak bisa dikatakan salah atau benar. Dinas Pendidikan tidak bisa menjawab surat LSM Opas Indonesia dan kenapa ketika laporan Opas Indonesia ditindaklanjuti di Tipikor Polres Binjai baru Syari Ginting mengatakan salah. "Kalau masih sebatas bertanya saja dinilai salah, kenapa tidak dijawab diawal kami (LSM Opas Indonesia-red) bertanya di bulan April yang lalu dan ada apa sebenarnya yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Binjai," ujar Zul. (TIM)

disi serta kearifan tradisional masyarakat; hak untuk memanfaatkan sumberdaya; termasuk hak untuk mendapatkan perairan laut yang bersih dan sehat, kata Halim menjabarkan.

Dalam penelusuran KIARA, setidaknya terdapat 6 Perda yang mencerminkan ketidaktaatan pemerintah terhadap putusan MK, yakni sebagai berikut: Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030, Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah.

Juga, Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Pe-

dari mantan Bupati Langkat HSA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Yang telah terjadi untuk menjadi pelajaran dan kedepan saya berharap tidak ada lagi penggunaan dana yang menyimpang,” tegas Bupati Ngogesa memberikan statement di rumah dinas, Rabu sore.

Pemkab Langkat akan menggunakan dana pengembalian tersebut bagi sejumlah sektor pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Diantaranya pembenahan infrastruktur maupun pembangunan kantor desa dan hal-hal urgent lainnya.

Penggunaan dana dimaksud nantinya tentu atas persetujuan legislatif setelah melalui kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bisa saja pada P-APBD 2012 atau R-APBD 2013

Bantuan Hibah kepada KPUD Kabupaten Nias Utara sebesar Rp5.080.000.000, belum dipertanggungjawabkan dan Pemborosan Keuangan Daerah terjadi pada pembangunan Pabrik Es yang belum dimanfaatkan sampai saat ini pada Dinas P2KP Kab. Nias Utara. Temuan BPK-RI ini sampai Februari 2012 belum terealisasi sepenuhnya.

Nilai Keuangan Negara yang lenyap dan tanpa pertanggungjawaban tersebut membuat masyarakat sangat terkejut. Terkejutnya masyarakat bukan hanya karena nilai keuangan da-

nantinya.

Ngogesa membenarkan, utusan KPK yakni Muhibudin dan Risman, Senin (2/ 7), secara resmi menyerahkan sitaan KPK sebesar Rp75.103.854.923 ke Pemkab Langkat. Uang sebanyak itu terdiri atas Rp64 M dari mantan Bupati Langkat HSA dan sisanya merupakan sitaan dari mantan anggota dewan dan pihak lainnya.

Dana dimaksud menjadi kas pemerintah daerah yang penggunaannya untuk kepentingan masyarakat luas dimasukkan ke dalam APBD. ”Tentu semuanya akan kita kembalikan kepada mekanisme penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam perencanaan pengalokasian sejumlah proyek kegiatan dalam APBD yang tentunya tetap melibatkan legislatif,” ujar Bupati Langkat itu. (VIN/FER/JUL)

.........................................dari hal 1

ngelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara, Perda No. 8 Tahun 20 06 tentang Reklamasi Kabupaten Tangerang dan Perda tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 – 2032 Provinsi Jawa Timur.

Tidak saja pada tingkat pemerintah daerah, presiden pun tidak menunjukkan i'tikad yang sungguh-sungguh untuk menyegerakan proses revisi terhadap UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara demokratis dan transparan.

Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan putusan pengujian terhadap UU Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baik kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung, sejak setahun lalu, katanya.

"Dalam waktu dekat, KIARA berencana menemui Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Gamawan Fauzi dalam rangka mempercepat operasionalisasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan pengelolaan pesisir, khususnya di kabupaten/kota/ provinsi pesisir Indonesia.

Hal ini diperlukan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak nelayan, dan terwujudnya kelestarian lingkungan pesisir dan laut Indonesia" tutup Halim.

(ENDY)

BPN SERGAI SARANG KORUPSI ..............dari hal 1 Laporan dari Sergai, sebelum mendatangi kantor BPN, para petani yang terdiri dari pria dan wanita itu lebih dahulu ke gedung DPRD Sergai. Dalam aksinya para petani dikawal personel Polres Sergai dan Tebingtinggi.

Ribuan petani tersebut mengusung ‘Komite Tani Menggugat Serdang Bedagai’. Mereka berasal dari beberapa kelompok diantaranya, Badan Perjuangan Masyarakat Pergulaan (BPMP), Kelompok Tani Bandar Rejo Bersatu Naga Kesiangan, Rakyat Menggugat Perampasan Tanah Silau Rakyat, Organisasi Tani Ma-

ju Bersama Sinangkong, Reformasi Karya Sejati Penggalian, Barak Bersatu Pamela, dan Serba Jahe Naga Tongah Sihora hora.

Target pertama, massa mendatangi gedung DPRD Sergai meminta bertemu dengan Ketua DPRD Sergai.

Akan tetapi, karena yang bersangkutan tidak berada ditempat massa melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara di atas mobil terbuka. Setelah setengah jam berorasi, akhirnya massa bergerak mendatangi kantor BPN Sergai dengan pengawalan polisi bersama sejumlah anggota DPRD Ser-

KPK DIMINTA USUT DUGAAN KORUPSI DI NIAS UTARA merupakan pemborosan keuangan daerah. Pada sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan terdiri dari sisa UYHD pada Lima SKPD. Realisasi biaya lansung non personil pada pengadaan jasa konsultan, kurang saji belanja hibah/bantuan sosial, pengadaan alat angkutan setda belum dikenakan denda keterlambatan, dan Mark Up pada paket pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Pendidikan dan Gudang Farmasi Kab. Nias Utara.

Sementara Realisasi Belanja Hibah yang tidak disertai Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi

(FeR)

....................................................................dari hal 1

PERDA PROVSU TERLANTARKAN HAK NELAYAN Putusan MK yang tidak diindahkan oleh Pemerintah.

Padahal, Putusan MK mengembalikan arah pengelolaan potensi sumberdaya pesisir menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan yang terpenting dapat menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat nelayan tradisional.

kan bahwa tatacara pelaporan dan kelengkapan administrasi yang harus dibawa oleh peserta pada saat melakukan pelaporan terdiri dari Kartu Peserta SNMPTN 2012 Jalur Tertulis Asli, Ijazah Asli/ SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian nasional).

Peserta harus datang sendiri atau tidak boleh diwakili, berpakaian rapi (tidak dibenarkan memakai kaos oblong, sandal/selop, topi dan cadar).

erah yang diduga dikorupsi oleh para Koruptor Pemerintahan Kabupaten Nias Utara TA. 2010, namun terkejutnya karena miliaran rupiah keuangan daerah lenyap tanpa pertanggungjawaban.

Namun ironisnya, pihak penegak hukum wilayah dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Polres Nias masih sanggup berdiam diri tanpa berbuat upaya untuk menyelamatkan keuangan daerah tersebut atau menindak para pelaku korupsi dimaksud.

Salah seorang Bendahara SKPD Nias Utara pada saat pemeriksaan BPK-RI mengatakan ada Rp100 juta

uang kas daerah yang dikelolanya sudah terbakar pada 4 April 2011.

Seharusnya sisa kas tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah pada akhir Desember 2010 dan Keuangan Daerah disimpan di kas daerah, tetapi kenapa disimpan di rumah pribadi bendahara.

Pernyataan tersebut hanyalah sebuah trik untuk mengelabui pejabat BPK-RI. Kemudian dana hibah di KPU Nias Utara sebesar Rp5.080.000.000, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai Oktober 2011.

Mengingat kerugian negara yang timbul pada penge-

gai.

Sekitar tiga jam berorasi, perwakilan kelompok tani diterima di Rosmaida dan berdialog di aula BPN, disaksikan Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH dan Kapolres T Tinggi AKBP Andi Rian. Dalam pernyataannya, Koordinator aksi Wendi Hutabarat meminta BPN Sergai menyelesaikan kasus tanah yang disampaikan dengan memberi waktu sepekan. “Jika tidak diselesaikan, maka akan terjadi aksi pendudukan terhadap lahan yang sengketa,” sambung Suwarno.

(ARM)

........................dari hal 1 lolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Utara TA. 2010 yang amburadul tersebut mencapai angka miliaran rupiah dan juga diduga kuat melibatkan pejabat negara serta Institusi penegak hukum di daerah ini.

Mengingat kasus ini tidak ada respon dari penegak hukum, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan menyelidiki kasus ini, karena tidak tertutup kemungkinan raibnya uang Negara di Kabupaten Nias Utara ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada beberapa waktu yang lalu.

(TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

SUMUT

Di Langkat Tahapan Pilkades Dimulai

Kemkominfo RI Sosialisasikan Gerakan Nasional Hemat Energi

STABAT - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Langkat sesuai jadwal akan berlangsung pada Minggu kedua Oktober tahun ini. Karena itu tahapan kegiatannya mulai berlangsung pekan ini. Hal tersebut disampaikan Kabag Pemerintahan Desa Syahruddin di ruang kerjanya kemarin.

“Sebagaimana arahan Bapak Bupati, diminta kepada Panitia Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar mempersiapkan secara baik berpedoman pada tahapan yang terjadwal,” ujar Syahruddin.

Menurut mantan Camat era 90-an itu, untuk memaksimalkan tahapan yang ada, pihaknya telah menerbitkan Surat Bupati Nomor 1411520/PDS/2012 yang ditujukan kepada para Camat agar memfasilitasi tata cara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Termasuk bagi Balon Kepala Desa Incumbent yang berniat mencalon diri kembali, dengan tetap mempedomani Perbup Nomor 18 tahun 2009.

Tahapan pelaksanaan meliputi masa pendaftaran 10 s/d 18 Agustus, seleksi dan wawancara bagi isteri 6 -10 September, penyampaian keputusan akhir Balon menjadi Calon 14 - 17 September. Kampanye 21 - 26 Sep-

PEGAJAHAN - Dalam upaya menggalakan gaya hidup hemat energi yang dicanangkan 29 Mei 2012 lalu, Presiden menghimbau gerakan hemat BBM dan listrik diikuti seluruh elemen masyarakat. Termasuk unsur pemerintah pusat dan daerah.

tember dan Pilkades digelar serentak 11 Oktober 2012.

Di 13 Kecamatan dan 22 Desa yang menggelar Pilkades, yakni Kecamatan Bahorok meliputi Desa Empus, Tanjung Lenggang, Sampe Raya, Timbang Jaya. Kecamatan Salapian Desa Pancur Rido, Kecamatan Selesai Desa Kwala Air Hitam dan Nambiki, Kecamatan Binjai Desa Suka Makmur dan Sendang Rejo, Kecamatan Sirapit Desa Aman Damai, Kecamatan Secanggang Desa Selotong, Kecamatan Wampu Desa Paya Tusam, Pertumbukan, Sumber Mulyo, Mekar Jaya, Kecamatan Padang Tualang Desa Kwala Pesilam.

Selanjutnya Kecamatan Batang Serangan Desa Karya Jadi dan Kwala Musam, Kecamatan Sawit Seberang Desa Simpang Tiga, Kecamatan Gebang Desa Sanggalima, Kecamatan Brandan Barat Desa Klantan dan Kecamatan Pangkalan Susu Desa Sei Meran.

“Bapak Bupati berharap agar pelaksanaan demokrasi langsung tersebut benarbenar melahirkan sosok pemimpin yang memiliki kemauan bekerja keras tanpa pamrih, karena hakekat sebagai pemimpin di masyarakat adalah pamong yang siap melayani,” ujar Syahrudin.(JUL)

Bupati Buka Musda VI MABMI Asahan KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang membuka secara resmi Musda ke VI Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kabupaten Asahan, kemarin.

Bupati dalam arahanya berharap pengurus baru bisa membangkitkan semangat menghidupkan kembali budaya melayu. Hal ini tentu merupakan pekerjaan rumah pengurus terpilih. Pengurus baru diharapkan mampu menghilangkan rasa khawatir memudarnya budaya melayu di Asahan.

Bupati mengajak seluruh masyarakat Melayu menyikapi situasi berkembang maupun saat ini, agar kiranya pengurus dan masyarakat melayu tetap menciptakan suasana kondusif. Masyarakat jangan sampai terjebak polemik ataupun triktrik politik menyesatkan.

“Mari kita bangkitkan budaya Melayu di Asahan ini, jangan mau terpropokasi orang-oang yang hanya

mengedepankan kepentingannya, bukan memajukan MABMI,“ kata Bupati Asahan di pendopo Rumah Dinas Baupati.

Bupati berjanji akan membesarkan MABMI bersama pengurus baru, dan mengajak semua melayu membangun rumah adat melayu yang disebut rumah Togab.

“Mari kita bersama –sama menwujudkan pembanguna rumah Togab di Asahan, Saya siap membantu,”kata Bupati, seraya mengajukan nama pengruus MABMI Asahan yang dinilai dapat menjalankan organisasi dengan baik.

Yakni Sofyan yang juga Sekda Asahan.

Ketua Panitia Musda MABMI ke VI, Nurkarim Nehe menjelaskan pelaksanaan musda mengalami hambatan karena ulah segelintir orang yang ingin merusak MABMI di Asahan. Namun panitia tetap berkomitemen menjalankan Musda demi masa depan MABMI di Asahan. (IN)

Motivasi Guru, OK Arya Berikan Pakaian Dinas BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain mengatakan Pemkab Batubara terus memberikan motivasi kepada para guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan, sebagai pilar utama pembangunan.

Hal itu dikatakannya di sela-sela kegiatan silaturahmi dengan guru Tsnawiyah dan Aliyah se Batubara di perguruan Alwasliyah-Simpang Sianam-Lima Puluh, kemarin.

Acara yang dihadiri Kadis Pendidikan Zainal Alwi ini, Bupati mengatakan kami memahami betul kalau guru menentukan warna masa depan para siswa dalam mengecap ilmu pendidikan.

“Peran guru sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa ke depan. Karenanya, kita terus memberikan motivasi,” katanya.

Bentuk motivasi itu, kata Arya, membekali para guru dengan berbagai kompetensi berdasarkan produktifitas dan masa kerja. “Selain masa

kerja, produktifitas menjadi salah satu prioritas, sehingga para guru itu layak diberikan bantuan kesejahteraan,”.

Selain bantuan kesejahteraan, sebut Arya, pihaknya juga memberikan bantuan pakaian dinas kepada para guru yang produktifitas. ”Karena, kalau guru itu produktif, para siswa tentunya aktif meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain itu, pihaknya juga melakukan berbagai kegiatan bersentuhan langsung antara guru dengan siswa.

“Kegiatan silaturahmi ini adalah sebagai bentuk rasa cinta kami dengan guru untuk selalu bersama,” katanya.

Kadis Pendidikan menjelaskan jumlah guru yang mendapat bantuan 700 orang, tingkat Aliyah 600 orang dan Tsanawiyah 100 orang. ”Bantuan ini akan semakin memacu para guru mendidik siswa agar dapat menjadi manusia berguna bagi nusa dan bangsa,” ucapnya.(SAH)

Berangkat dari latar belakang tersebut Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemkominfo bekerjasama dengan Pemkab Serdang Bedagai menyelenggarakan Sosialisasi Gerakan Nasional Penghematan Energi melalui dialog interaktif dan pertunjukan rakyat, dibawakan “Cermin Theater Sergai”.

Acara berlangsung di lapangan alun-alun eks lokasi MTQ Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Jumat kemarin. Acara berlangsung meriah menghadirkan bintang tamu pelawak kondang Mamiek Prakoso.

Tampak dihadiri Sekretaris Ditjen IKP Kemkominfo Ismail Cawidu, Asisten manager Pertamina Wilayah I Sumut Khaidir Aswan, Kabid Migas Dinas Pertambangan dan Energi Sumut Sumintarto, Direktur Konservasi Energi Kementrian ESDM Harris, Waka Polres Sergai Kompol Zahrie, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Rachmad Karo-Karo, Kadis Parbudpora Herlan Panggabean, Kabag Humas H. Mariyono, para Camat, tokoh agama, masyarakat, Adat serta ratusan pengunjung.

Bupati Sergai Erry Nuradi diwakili Sekdakab H. Haris Fadillah mengucapkan selamat datang kepada para tamu dari Kemkominfo Pusat. Lebih lanjut Sekdakab mengatakan dalam rangka gerakan nasional hemat energi, Pemkab Sergai mulai menerapkan di kantor-kantor Pemerintahan. Caranya mematikan lampu, mematikan TV, computer dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Sedangkan untuk energi BBM, Pemkab menghimbau selu-

CENDERAMATA - Bupati Sergai diwakili Sekdakab didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kabag Humas bersama dengan Waka Polres Sergai menyerahkan cenderamata kepada Sekretaris Ditjen IKP Kemkominfo RI pada acara pagelaran pementasan Media Tradisional yang mengusung thema “Sosialisasi Gerakan Nasional Penghematan Energi”.(KPK POS/ARM) ruh pengguna kendaraan dinas selalu berhemat.

Sekretaris Ditjen IKP Kemkominfo memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Sergai atas sambutan serta antusias masyarakat. Ismail men-

jelaskan dalam setiap melaksanakan tupiksi, Kemkominfo RI selalu melakukan kegiatan- sosialisasi di seluruh Indonesia. Adapun tugas dari IKP Kemkominfo RI menyusun kebijakankebijakan, melaksanakan

tugas di bidang informasi sedangkan di bidang komunikasi mengadakan sosialisasi.

Diakhir acara tersebut, pengunjung disuguhkan dengan pertunjukkan rakyat.(ARM)

Perekaman Perdana e–KTP Di Nisel NISEL - Program Nasional Penerapan e-KTP tahun 2012, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan (Nisel), laksanakan perekaman perdana. Acara berlangsung di Aula Kantor Camat Telukdalam, di Buka langsung Bupati Nisel, Idealisman Dachi didamping Ketua TP PKK Nisel dan Plt.Kadis Dukcapil Nisel Restu Jaya Duha, kemarin.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua DPRD Nisel Efendi beserta Nyonya, Wakapolres Nisel AKP. Masana Sembiring, Danramil Telukdalam, Kepala BUMN dan BUMD dan beberapa Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nisel.

Sesuai laporan Plt. Kadis Dukcapil Nisel jumlah Penduduk Nisel dari 18 Kecamatan dan 356 Desa, sampai 18 Juni 2012 365.094 jiwa.

Sedangkan sasaran wajib eKTP 225.459 jiwa terdiri dari Laki-laki 111.908 jiwa dan perempuan 113.551 Jiwa. Untuk jumlah jiwa terbesar yaitu Kecamatan Lahusa, Telukdalam, Lolowau, Fanayama dan Lolomatua. Selanjutnya, pelaksanaan e-KTP, di Targetkan sampai Desember 2012.

Ketua DPRD Nisel, Efendi dalam sambutannya mengatakan dengan adanya program e-KTP ini, yang menelan biaya sekitar Rp7 M lebih dari APBN, sangat diharapkan peran serta masyarakat khususnya di Nisel.

Dalam mendukung program e-KTP tersebut. ”Suatu kepentingan kita sendiri untuk Identitas pribadi kita yang berlaku secara Nasional,” ujarnya.

Bupati Nisel dalam arahan mengatakan Ia sangat menyambut baik, karena ini Program Niasional. Di harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat Nisel agar pro aktif dan berpartisipasi untuk pelaksanaan Perekaman Foto, sidik jari, bidik mata dan tanda tangan e-KTP ini. Karena hal ini, sangat berfungsi untuk identitas pribadi yang berlaku secara Nasional. Dan mengenai target yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan e-KTP tersebut. Bupati Nisel mengatakan itu dapat tercapai dengan dukungan seluruh Masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan program pembangunan di wilayah Nisel, selalu mengedepankan pembangunan pro

rakyat. Kebijakan yang diambil demi masyarakat luas dengan dukungan Ketua DPRD dan anggota DPRD Nisel. Sambungnya, 2 Minggu setelah di lantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati, program pembebasan biaya pendidikan telah terealisai sesuai dijanjikan, bukan hanya slogan, tandasnya.

Lanjut, mengenai pembe-

basan biaya kesehatan secara total, telah terlaksana sampai saat ini. Dalam tempo 3 bulan ini, sudah 30 orang masyarakat Nisel yang sudah berobat di Medan.

Camat Telukdalam, Meniati Dachi menyampaikan terima Kasih karena pelaksanaan perekaman perdana e-KTP diawali di Telukdalam. Kepada Plt. Kadis

Dukcapil Nisel berterima Kasih, karena bersedia berkoordinasi dengan Camat sebagai pimpinan wilayah Selanjutnya di langsungkan Perekaman sidik jari, bilik Mata dan tanda tangan, yang diawali dari Bupati Nisel beserta Nyonya di Susul Ketua DPRD Nisel dan beberapa undangan lainya.(DUHA)

Program Pemberdayaan KUKM NISEL - Program penciptaan iklim Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dengan tujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha ekonomi efesien, sehat dalam persaingan, non diskriminatif bagi kelangsungan perkembangan dan peningkatan kinerja usaha KUKM. Demikian disampaikan Kadis Koperasi dan UKM Nisel, Alamin Sarumaha kepada SBN melalui Sekretaris, Hadirat Dakhi didampingi Kabid Pemberdayaan UKM, Matius Manao di ruang kerjanya Jalan Lagundri KM. 7 Kecamatan Fanayama, Kamis kemarin.

Dakhi menjelaskan kemajuan KUKM karena berkurangnya hambatan sehingga meningkatnya efesiensi dan skala usaha. Selain itu, karena didukung mantapnya landasan usaha, meningkat partisipasi stakeholder dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan serta peningkatan mutu layanan birokrasi.

Program pengembangan system pendukung usaha bagi KUKM dengan tujuan mempermudah dan memperlancar serta memperluas akses KUKM kepada sumber daya produktif. Diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya local (modal, tenaga kerja, sumber daya alam) untuk mengembangkan usaha KUKM

serta penyesuaian skala usaha yang di miliki agar lebih efesien.

Sasaran membangun system pendukung melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa, pengembangan dan penyebaran usaha yang bermutu untuk meningkatkan akses KUKM terhadao pasar dan sumber daya produktif.

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM, untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing KUKM, sehingga pengetahuan serta sikap Wira Usaha baru yang professional dan mandiri serta ragam produk-produk KUKM berkembang secara signifikan.

Program peningkatan kwalitas kelembagaan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dengan jati dirinya, serta menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efesiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.

Sasaran, penataan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan skunder, peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi, peningkatan lembaga gerakan koperasi sehingga

berfungsi efektif dan mandiri, pengembangan praktek koperasi yang baik (best praktises) di kalangan masyarakat.

Program pemberdayaan usaha Mikro kecil bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sector informal yang berskala usaha Mikro terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap.

Kabid Pemberdayaan Koperasi

dan UKM, Matius Manao mengatakan bahwa telah melakukan pendataan bagi pelaku UKM dan Koperasi yang layak mendapat bantuan. UKM yang aktif memenuhi syarat kedepan akan diadakan gerakan masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop).

“Pak Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Nias Selatan telah menghimbau, jangan hanya pelaku UKM jika perlu pelaku Mikro atau Pedagang Kaki Lima (PKL) juga harus diperhatikan,”ujar Manao. (duha)

Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM Nisel, Hadirat Dakhi didampingi Kabid Pemberdayaan, Matius Manao ketika diwawancarai KPKPos di ruang kerjanya. KPKPos (YUNARIUS DUHA)

11

KPK POS E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

KRIMINAL

Pers Dan Polri Bermitra ACEHTIMUR - Wakil Kepala Kepolisian Resor Aceh Timur, Kompol Doni Wahyudi menyatakan, pers merupakan mitra kerja pemerintah. Pers adalah alat kontrol sosial, antara pers dengan kepolisian saling membutuhkan. Oleh sebabnya mari kta bekerja smaa dalam menjalankan tugas yang diembankan sesuai dengan tupoksi, kata Waka Polres Aceh Timur Kompol Doni Wahyudi, SIK saat temu pers di gedung Serbaguna Polres Aceh Timur, Rabu pekan lalu.

Menurut Kompol Doni Wahyudi, Pers sangat dibutuhkan masyarakat dan instansi tertentu, khususnya jajaran kepolisian. Di Era kemajuan teknologi yang serba canggih ke hadian pers sangat penting karena bisa diketahui maju mundurnya sebuah daerah di tangan seorang pimpinan. Untuk itu, lanjut Doni Wahyudi , jurnalis diminta untuk menjalankan tugas dan fungsinya

secara profesioanl dan terus mengedepankan langkah langkah sesuai dengan adat - budaya di suatu daerah.

"Mari kita bersama membangun daerah ini ke arah yang lebih baik", ajak Doni.

Pertemuan digelar menjelang peringatan HUT Bhayangkara ke 66. Dalam pertemuan itu, Wakapolres Aceh timur Kompol Doni Wahyudi didampingi Kabag Ops Kompol H. Ramlan, Kasat Reskrim AKP Priyo Utomo, Kasat Reskrm AKP Priyo Utomo, Kasat Intelkam, Kasat Narkoba Iptu Agus Sunandar, Kasat Lantas Iptu Hangga Utama Darmawan, Kasat Binmas, Kasat Pol Air AKP Bukhari, AKP Mukhtar, Kabag Ren, Kabag SDM, Kasubbag Humas Polres Aceh Timur.

Dari kalangan wartawan, tampak hadir pengurus Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Aceh Timur dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

(BS.OPUNG)

Polisi Amankan Pelempar Truk PT Aquafarm PERBAUNGAN - Persoalan dugaan pencemaran limbah dari PT Aquafarm, berbuntut panjang. Warga yang kesal dengan limbah perusahaan dan merusak jalan sepanjang 5 kilometer akibat truk perusahaan, pengangkut ikan milik PT Aquafarm yang melebihi tonase, memicu kemarahan warga. Selain menimbulkan debu karena jalan yang rusak, aktivitas perusahaan juga dituding mencemari polusi karena aroma tidak sedap.

Kemarahan kembali terjadi, pada Rabu pekan lalu.

Sekelompok warga yang merasa kesal dan kecewa melempari truk pengangkut ikan milik Aquafarm. Buntutnya, para pelaku dicokok personel Polres Sergai. Salah satu diantaranya Jepri alias Jep (38) , warga Dusun I Desa Sei Buluh. Ia diamankan karena melempar truk ikan milik Aquafarm.

Jepri saat ditemui wartawan di kantor kepolisian, mengatakan, kalau dirinya melempar truk tersebut kare-

Jepri (kiri) diamankan Polisi (ARM) na kesal jalan menjadi rusak dan kakinya pernah kena lompatan batu akibat tekanan roda truk milik Aquafarm yang melintas tersebut.

Truk itu muatannya berat kali, kakiku bengkak kena batu yang melompat akibat lindasan ban truk tapi pihak perusahaan tidak pernah memperdulikannya , ujar Jepri. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Denny Boy Panggabean membenarkan mengamankan Jepri terkait kasus melempar truk Aquafarm, saat ini kasusnya sedang pengembangan, jelas Deny Boy. (ARM)

yadi, tapi surat perpanjangan yang kami ajukan ditolak oleh mereka dengan alasan kantor sudah tutup, dan disuruh besok saja kembali," ujar Syaifal Bahri Humas KTM. Menurutnya, pihaknya akan tetap bertahan dan menginap di DPRD SU. "Kami akan tetap bertahan. Kalaupun mereka bilang kami tidak ada izin dan diusir.

Karena kami sudah mencoba secara lisan dan tulisan menyampaikan izin tapi kami diabaikan. Mana pula alasan kantor polisi tutup. Mereka harusnya 24 jam," tegas Syaifal.(STB)

Rumah Pengusaha Cafe Dibobol Maling MEDAN - Rumah Nurlina Boru Marpaung (53), warga Jalan Budi Utomo Pancing Kelurahan Indra Kasih Medan Tembung, dibobol kawanan maling. Akibatnya, pengusaha cafe itu mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, Jumat pekan lalu.

Menurut keterangan yang dikutip dari korban, pada Kamis (5/7) sore dirinya baru saja pulang dari cafe miliknya. Namun setibanya dirumah, Nurlina langsung pergi kerumah anaknya yang berada di Kawasan Lau Dendang.

Seperti biasa, setiap keluar dari rumah dia selalu mengunci rumahnya dengan rapat-rapat."Kemari sore saya dari cafe milik saya, setelah itu saya langsung pergi kerumah anak saya," kata Nurlina.

Ketika pulang kerumanya pada Jumat sekitar pukul 11.00 Wib, Nurlina dikejutkan dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan rusak. Pena-

Tuntutan 8 Tahun Rusiadi, Dianggap Aneh SERGAI - Anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai), Rusiadi dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. Ancaman hukuman yang diajukan JPU menuai protes dan kekecewaan. Istri tertua Rusiadi terpaksa dipapah meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Tuntutan JPU M. Fadly Arby dan Yarma Sari dalam persidangan, Kamis pekan lalu, menuai protes.

Istri pertama Rusiadi, Erdawati (33) jatuh pingsan di pangkuan korban, Anggita Zulka, usai mendengarkan tuntutan jaksa. Erda yang duduk bersama korban dalam sidang tuntutan itu pingsan, terkejut dengan tuntutan JPU. Ancaman delapan tahun oleh jaksa terhadap Rusiadi dianggap aneh.

Sebab, korban pencabulan, Anggita Zulka hingga hari persidangan tuntutan, tampak setia menemani Rusiadi.

Anggita telah dinikahi terdakwa.

Anggita Zulka anak dari Safaruddin alias Safar warga Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Sergai, membela terdakwa. Dia menegaskan, tuntutan JPU M. Fadli Arbi SH M.Kn yang menuntut terdakwa 8 tahun penjara denda Rp 100 Juta subsider 6 bulan, tidak sesuai fakta hukum karena

menurutnya apa yang didakwakan terhadap Rusiadi tidak pernah terjadi terhadap dirinya.

Saya juga tidak dapat menerima tuntutan JPU itu. Entah apa yang salah dilakukan suami saya sehingga dia dituntut. Padahal saya sudah menerangkan kejadian sebenarnya dalam persidangan sebelumnya.

Saya telah membantah semua dakwaan itu. Apa memang bisa demikian, saya yang disebut sebagai korban sendiri tidak pernah diperlakukan terdakwa seperti yang didakwakan tapi JPU tidak menyebut keterangan saya. Malah seenaknya saja JPU membuat tuntutan itu, ujar Anggita yang kini sedang hamil 4 bulan itu.

Anggita berharap Majelis Hakim akan dapat bersikap arif mempertimbangkan kasus ini dan dapat memberi putusan yang benar. Sementara terdakwa Rusiadi menganggap tuntutan JPU terkesan

dipaksakan dan dipolitisir sebab JPU tidak ada mengindahkan keterangan saksi korban dan saksi ahli.

Tuntutan itu tidak sesuai prosedur.

Semua keterangan yang dibacakan tidak menguatkan pembuktian perlakuan tapi menuntut saya bersalah. Saya berharap majelis hakim dapat memahami persoalan yang sebenarnya dan mengambil putusan yang benar sesuai fakta hukum harap Rusiadi.

H Syafruddin Makmur SH MH selaku kuasa hukum Rusiadi mengatakan tuntutan JPU terkesan memaksakan hasrat karena emosianalnya hanya untuk menekan terdakwa. Menurutnya alasan tuntutan yang dibacakan JPU tidak berdasar. JPU tidak membacakan keterangan saksi korban dan keterangan saksi ahli yang kami hadirkan dalam persidangan.

Sementara keterangan saksi yang dibacakan JPU pada saat persidangan sebelumnya bermuara kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban telah membantah dakwaan dakwaan. Tutur Advokat dari Tangerang itu.

Dia juga mengungkap keterangan saksi ahli DR H Djawahir Hejazziey SH MA seorang Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekali-

gus Ketua Prodi Ilmu Hukum pada persidangan sebelumnya. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 332 ayat (4) KUHPidana Sementara perlakuan cabul dan pemerkosaan yang tertuang dalam pasal 81 dan pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalamnya terkandung unsur-unsur kekerasan atau pemaksaan cabul dan perkosaan terhadap anak yang terbukti sesuai fakta hukum dalam persidangan dan tidak ada korelasi antara pasal 332 KUHP dengan pasal 81 dan 82 UURI No 23 Tahun 2002.

Sesuai keterangan itu sehingga Rusiadi tidak dapat dipidana karena mencabuli sebab korban sendiri telah membantah. Dia juga tidak dapat dipidana karena melarikan orang sebab diikat pernikahan seperti yang diatur pasal 332 ayat 4 KUHPidana. Kedua orang tua Anggita beserta rombongan juga tampak hadir di persidangan. Seusai sidang digelar seketika itu JPU Fadli langsung menghilang sehingga tidak dapat dikomfirmasi. (ARM)

Kabel Seluler Telkomsel Dicuri

Tak Diberi Izin Menginap, Petani Tetap Bertahan MEDAN - Ratusan warga Deliserdang, mengatasnamakan Kelompok Tani Menggugat, memilih tetap menginap dengan mendirikan tenda di depan halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara, Jumat malam pekan lalu, walau tidak mendapat izin dari pihak Polisi Daerah Sumatera Utara.

"Kami tadi sore disuruh pulang oleh pihak Polisi pada pukul 18.00 Wib. Dibilang izin kami sudah habis. Padahal, kami sudah meminta izin ke kantor polisi dan diterima langsung oleh AKBP Sur-

SUMUT

saran dengan itu, dia pun mencoba masuk kedalam dan melihat kondisi isi rumah dan kamarnya sudah dalam berantakan.

Disitulah dia melihat barang-barang berharga miliknya berupa dua kalung emas 50 gram dan 74 karat, gelang emas 70 gram, anting emas 37 gram, tiga buah cincin batu, dua pasang anting emas milik anak seberat tiga gram, uang tunai Rp17.000.000 juta, empat buah kamera digital, dua unit radio, selusin minuman bir, serta sebuah tas yang berisi surat-surat penting. Akibatnya kejadian itu, pengusaha cafe tersebut mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Dengan musibah itu, korban langsung membuat laporan ke Polsekta Percut Sei Tuan dengan no laporan Mapolsekta Percut Sei Tuan dengan Nomor STPL/1915/ VII/2012/PERCUT. (STB)

TARUTUNG - Satu orang dari antara empat kawanan pencuri yang beraksi di Kecamatan Parmonangan terpaksa dilumpuhkan pihak Kepolisian Polres Tapanuli Utara, saat berada di Kecamatan Siborongborong, karena berupaya melarikan diri saat pengejaran dilakukan pihak kepolisian.

Dani Sembiring (30) kawanan pencuri yang dilumpuhkan Polisi saat berada di rumah sakit RSU Tarutung, Jumat (6/7), mengatakan akibat penembakan timah panas yang dialaminya, Dia mengalami kesakitan. “Saya menyesal melakukan ini semua,” katanya.

Polres Tapanuli Utara berhasil menangkap empat orang tersangka pencuri Kabel seluler milik Telkomsel, Jumat (6/7), di Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara. Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti satu unit mobil Avanza bernomor polisi BK 1407 KE dan ratusan meter kabel.

Keempat tersangka yang bernama Risman (25), Indra (26), Hendra (28), Dani Ginting (30) penduduk Simancirim Kabupaten Serdang Bedagai mencuri kabel tower milik Telkomsel di Desa Sibadak, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

Namun aksi empat orang kawanan perampok itu diketahui dari

masyarakat dan langsung melaporkannya ke Polsek Siborongborong.

Begitu menerima informasi, polisi langsung melakukan pengejaran serta melakukan razia beberapa titik di kecamatan Siborongborong.

Pada saat pengejaran, kawanan perampok pun melihat razia yang dilakukan Polsek Siborongborong.

Risman yang berperan sebagai supir langsung ketakutan saat melihat ada razia di depan dan spontan berusaha memutar balik mobilnya.

Namun usahanya gagal sehingga mobil yang dikendarainyapun terperosok ke parit.

Rombongan Polres Tapanuli Utara bersama unit reskrim berupaya melakukan pengejaran, dengan mendekati serta menembak ban mobil para pencuri. Polisi berhasil mengempeskan ban mobil dan kawanan pencuri dapat ditangkap. Namun, saat itu satu seorang diantaranya yang bernama Dani Ginting mencoba melawan polisi, serta berupaya kabur dari kejaran polisi sehingga polisi pun akhirnya mengeluarkan tembakan terhadap Dani Ginting.

Kini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Tapanuli Utara, dan satu diantaranya terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung akibat luka tembakan.

Kapolres Tapanuli Utara melalui

Humas Polres Taput Aipda W .

Barimbing kepada Wartawan membenarkan kejadian tersebut dan tiga tersangka sudah ditahan di Mapolres Taput dan satu diantaranya sedang di rawat di Rumah Sakit Tarutung.

“Kita telah mengamankan ke

empat tersangka dan barang bukti satu unit mobil Avaza dan ratusan meter kabel seluler. Akibat perlakuannya, empat tersangka tersebut dikenakan KUHP pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” Tegas Barimbing.

(PAR)

TERSANGKA - Empat tersangka pencuri kabel seluler milik Telkomsel saat di interogasi Polres Taput, Jumat. (KPK POS/PAR)

Polda Sumut Akan Lakukan 'Uji Balistik' Terkait Temuan Mobil Alphard MEDAN - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Medan Polda Sumut, akan melakukan 'uji balistik' terkait temuan mobil mewah jenis Alphard Build Up putih bernomor polisi B 1292 PFP. Kepala Labfor Cabang Medan Polda Sumut Kombes Pol Chomsi Safrian Simin mengatakan, pemeriksaan 'uji balistik' dokumen mobil mewah tersebut tergantung permintaan penyidik.

"Pengujian tersebut tergantung permintaan penyidik. Biasanya yang dicek yaitu identitas pemilik, warna, plat dan nomor seri.

Kalau dokumen mobil tersebut palsu, pasti ada yang diubahubah," jelasnya kepada wartawan, Jumat pekan lalu.

Sementara itu, Kepala Subdit III Reskrimum Polda Sumut AKBP Andry Setiawan mengatakan, pihaknya akan segera mengirim berkas STNK dan BPKP mobil tersebut ke pihak Labfor Cabang Medan Polda Sumut. "Senin (8/7) nanti berkas STNK dan BPKB-nya kita serahkan ke Labfor untuk dilakukan uji balistik," ujarnya kepada wartawan di Mapoldasu.

Menurut Andry, saat ini pihaknya belum memeriksa pembeli mobil mewah tersebut, karena yang bersangkutan berada di luar daerah. "Pemiliknya

(Muhammad Robby, Staff di Pemprovsu), masih di Kalimantan, rencananya minggu depan baru pulang. Selanjutnya berdasarkan pengakuan pemiliknya, lalu kita BAP darimana membelinya dan proses pembeliannya," sebut Andry.

Diutarakannya, jika hal itu terbukti dikarenakan kelalaian pemilik mobil Alphard, penyidik bisa menjerat dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus menggunakan dokumen palsu. "Namun, jika pemilik mobil itu tidak mengetahui STNK dan BPKB-nya palsu, dia (Muhammad Robby) menjadi korban oleh penjual yang di Jakarta itu," bebernya.

Disebutkan Andry, mobil tersebut dibeli di Jakarta dan dikirim dengan menggunakan ekspedisi dan rencananya di balik nama di Medan. "Namun saat dilakukan cek fisik di Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Polda Sumut, nomor polisi dan nomor rangka serta nomor mesinnya double (sudah ada yang menggunakan). Di Jakarta ternyata sudah terdaftar dan bukan mobil jenis Alphard warna putih yang disita. Berarti dokumennya palsu," ucapnya.

Karena itu, lanjut Andry, pihaknya mencurigai mobil

Alphard yang disita tersebut hasil kejahatan sindikat pencurian kenderaan bermotor (curanmor) di Jakarta. "Diduga sindikat tersebut membuat dokumen duplikat dan mencoba untuk di Bea Balik Nama (BBN) di daerah, dengan harapan bisa lolos," tukasnya.Andry menambahkan, mobil tersebut merupakan rakitan tahun 2005. Dokumen STNK dan BPKB-nya akan dicocokkan dengan pembanding sesuai tahun yang sama dikeluarkan Dit Lantas Polri.

Diberitakan sebelumnya, satu unit mobil mewah jenis Alpard Build Up putih bernomor polisi B 1292 PFP terpakir di halaman parkir Markas Direktorat Reskrimum Polda Sumut. Mobil tersebut disita oleh pihak Direk-

torat Lalu Lintas Polda Sumut karena diduga barang hasil selundupan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mapoldasu, kendaraan tersebut merupakan hasil pengecekan keabsahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Alpard warna putih Build Up yang tidak terdaftar di data base Direktorat Lalu Lintas (Dit Lantas) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kepala Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Dit Lantas Polda Sumut, AKBP Arie Wishnu Gautama membenarkan adanya temuan tersebut. "Benar, barang buktinya sudah diserahkan ke Reskrimum Polda untuk penyidikannya," sebut Arie.

(STB)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

SUMUT

Diduga Depresi, Pria 40 Tahun Gantung Diri Tangkal Radikalisme, Polres Langsa Bermitra Dengan Masyarakat LANGSA – Era kini, Polri dihadapkan pada beberapa kecenderungan meningkatnya redikalisme, terorisme, KKN, permasalahan tanah, perkebunan, dan pertambahan yang berpotensi munculnya konflik sosial serta kekerasan horizontal dikalangan masyarakat. “Berdasarkan fakta itu, kita sadar bahwa permasalaan dan tantangan tugas polri di era demokrasi dan keterbukaan ini akan semakin berat, riil dan kompleks sehingga untuk menghadapi kondisi itu polri harus membangun kemitraan melalui pendekatan perpolisian masyarakat yang dlaksanakan secara konkret, terarah, konsisten dan berlanjut.”

Demikian dikatakan kapolres sehingga AKBP Hariadi saat membacakan pidato Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo pada upacara peringatan HUT Bhayangkara ke– 66 di halaman Mapolres Kota Langsa, Mingggu pekan lalu. Hadir pada kesempatan itu, wali kota langsa terpilih Usman Abdullah yang karab disapa Toke Seu’Um Pj Wali Kota yang di Wakili Sekda, Dandim 0104 Atim, Kejari Langsa, Pimpinan DPRK Langsa. Ketua Pengadilan Negeri Langsa , Ketua KIP Agusni, AH, Ketua MPU, MAA, Waka, Kabag, Kasat, Kapolsek, dan Muspida.

Hariadi menjelaskan kemitraan dengan masyarakat merupakan faktor yang mendukung kinerja Polri. “Karena tanpa kemitraan yang erat, mustahil polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Demikia juga halnya polri dapat bersinergi dengan TNI dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan bagi masyarakat,” katanya. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan, kriteria keberhasilan Polri yang diharapkan masyarakat dalam menghadapi aksi kekerasan, meliputi kamtibmas tetap dijaga atau Gangguan kamtibmas tidak boleh dibiarkan dan jangan membuat kita cemas dan takut terhadap kejahatan.

“Kemudian para perusuh, perusak, dan pelaku kekerasan tetap harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu polri diharapkan melaksanakan tugas secara profesional dengan taktik dan teknik yang tepat sehingga data di cegah jatuhnya korban jiwa dipihak sipil termasuk para perusuh. “ kata Hariadi membacakan amanat Kapolri.

Dalam kaitan HUT ke – 66 Bhayangkari , Polres langsa juga menggelar berbagai kegiatan donor darah dan pengobatan gratis, anjangsana ke panti asuhan dan ke warga Polri, bakti masjid dan lain – lain. Di samping itu juga, sehari sebelumnya, Polres Langsa menggelar kenaikan pangkat terhadap 61 Anggota Polri , satu di antara perwira menerima kenaikan pangkat, Kasubbag Dil Ops Iptu M. Hasyim Ibrahim menjadi AKP. (BS OPUNG)

RAMADHAN Kafe Remang Di Tanjung Balai Diminta Tutup TANJUNGBALAI - Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan 1433-H, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai didesak segera menutup seluruh kafe yang bernuansa maksiat yang tersebar di seluruh penjuru Kota Tanjungbalai.

Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Hj Ainul Fuad, Rabu pekan lalu. "Pemko Tanjungbalai dengan segala kekuatan yang dimilikinya harus mampu menutup seluruh kafe yang benuansa maksiat, karena itu dinilai sangat tepat dalam rangka menyambut kehadiran bulan penuh kemuliaan yang sudah diambang pintu. Kita tidak menginginkan selama bulan suci Ramadhan ditemukan adanya kafe yang beroperasi menjual minuman keras (miras) dilengkapi pelayan, katanya.

"Selain kafe, perjudian seperti togel yang kini semakin merajalela di Tanjungbalai juga harus segera ditindak tegas.Begtiu juga dengan kondisi perhotelaan yang memiliki lokasi-lokasi hiburan baik yang terdapat di piggiran kota maupun yang berada di pusat kota,"tegas Ainul yang duduk diKomisi A itu.

(HER)

LANGSA - Parwoto alias Doyok (46), warga Tanjung Putus Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, pada Sabtu pekan lalu, ditemukan tewas tergantung. Parwoto diduga nekad mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di dapur rumahnya. Motif gantung diri korban, diduga karena persoalan ekonomi rumah tangganya.

Informasi dihimpun, Parwoto yang sehari – harinya bekerja sebagai sopir mobil pribadi ini pertama kali ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB oleh istrinya, Fatimah (40), telah tergantung dengan kain panjang putih yang diikatkan dileher menyerupai tali. Istri yang mengetahui suaminya sudah tak bernyawa, langsung histeris sehingga mengundang warga sekitar .

Warga yang terus ramai mendatangani rumah korban akhirnya langsung menurunkan jasat parwoto yang masih tergantung di bagian dapur rumah panggung miliknya tersebut. Tidak lama kemudian anggota polres langsa dari unit identifikasi dan polsek langsa kota ke lokasi kejadian untuk mengamankan TKP. Selanjutnya setelah dilakukan

identifikasi serta atas izin keluarga, sekitar pukul 09.00 jasat parwoto di bawa kerumah sakit umum daerah ( RSUD ) Langsa untuk dilakukan visum.

Ketika jasat Suprato maish berada dirumahnya terlhat lidah pria ini menjulur keluar, dan leher terlihat merah bekas jeratan kain yang digunakan untuk menggantungkan dirinya . Menurut warga sekitar pada jum’at (29:6) Parwoto masih duduk sambil minum kopi. Diwarung dekat rumah nya itu dengan warga lainnya. Warga tak menyangka parwoto begitu nekat mengakhiri hidupnya pada keesokan harinya (BSOPUNG)

Waspadai Produk Pangan Ilegal Jelang Ramadhan JAKARTA- Masyarakat diimbau lebih selektif dan teliti dalam memilih produk pangan. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun lalu, ditemukan 420 item (132.259 kemasan) pangan yang tidak memenuhi syarat.

"Teliti sebelum membeli dengan membaca secara teliti dan seksama label pada produk pangan, antara lain tanggal kadaluarsa, label berbahasa Indonesia, nama produsen dan nomor registrasi BPOM (MD/ML) pada produk tersebut," kata Kepala Pusat Informasi Pro-

duk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM), Suroso Natakusuma di Ruang Rapat PIPIMM, Gedung Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan temuannya tersebut, nilai ekonomi dari pangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp. 3.3 miliar.

Dari angka tersebut, perinciannya, yaitu pangan dalam keadaan rusak 3 persen, kedaluarsa 31 persen, pangan tanpa Izin Edar 44 persen, dan pangan tidak memenuhi ketentuan label 22 persen.

"Teliti sebelum membeli dengan membaca secara teliti dan seksama

label pada produk pangan, antara lain tanggal kadaluarsa, label berbahasa indonesai, nama produsen dan nomor registrasi BPOM (MD/ML) pada produk tersebut," himbaunya.

Kemudian, Ia juga mengimbau untuk membeli barang pangan sesuai kebutuhan. "Gunakan dengan bijaksana hak dan kewajiban sebagai konsumen," ujarnya.

Dia pun berharap, dengan menjadi konsumen cerdas, maka masyarakat sebagai konsumen dapat memilih pangan yang baik dan aman dikonsumsi.

(KCM)

Waspada! Call Center Palsu di ATM BRI Denpasar Kuras Dana Nasabah DENPASAR - Penipuan di mesin ATM kembali terjadi di Denpasar.

Dana nasabah Korban terkuras puluhan juta setelah tertipu call center palsu yang tertempel di ATM. Seorang nasabah BRI yang menjadi korban adalah Ni Luh Ayu Krisnawati (30) asal Kabupaten Jembrana, Bali. Ia tertipu sebesar Rp 23 juta saat bertransaki di ATM BRI Jalan Teuku Umar Denpasar pada Minggu (17/6/2012).

Ayu menceritakan, saat bertransaksi, kartu ATM yang

dimasukkan ke mesin macet. Tak lama berselang, datang seseorang yang bersedia menolong, yang diduga sebagai pelaku penipuan.

Ia beraksi bersama seorang pelaku lainnya.

Pelaku pun menunjuk call center yang tertempel di dalam ruangan ATM BRI. Di seberang telepon, ada pria yang mengaku sebagai petugas call center "Saya ditun?tun. Pria itu juga meminta nomor PIN saya,” kenang Ayu sedih kepada wartawan, Senin (2/ 7/2012).

Cukup lama Ayu Krisnawati

berkomunikasi dengan pelaku petugas call center pal?su tersebut.

Hingga akhirnya pelaku meminta agar Ayu Krisnawati pulang meng?am?bil buku tabungan, karena di sana tersimpan nomor rekening yang diminta pela?ku.

Di tengah kepanikan, korban pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, pelaku mengeluarkan kartu ATM milik korban yang macet di dalam mesin.

Pelaku pun menguras uang di ATM milik korban sebesar Rp 23 Juta. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi.(DTK)

Organda Tolak Kehadiran Trans Medan MEDAN - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan menolak tegas kehadiran Trans Medan sebagai salah satu angkutan umum massal yang akan segera dioperasikan oleh Pemerintah Kota Medan dalam waktu dekat.

Pasalnya, alasan Pemko Medan mengoperasikan Trans Medan untuk mengatasi kemacetan Kota Medan, dinilai Organda Medan terlalu mengada-ada dan dipaksakan.

“Kondisi jalan yang ada saat ini belum mendukung dioperasikannya Trans Medan sebab lebar ruas jalan juga masih belum sebanding dengan jumlah kenderaan yang ada,” tegas Ketua DPC Organda Medan, Mont Gomery Munthe dalam Rapat Koordinasi Organda Medan dengan Organda Sumut yang dihadiri oleh para Direksi angkutan umum di Medan, di Kantor DPD Organda Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan yang dihadiri Ketua DPD Organda Sumut, Haposan Sialagan serta beberapa pengusaha dan pemilik angkutan umum diantaranya Ketua Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), Ferdinan Simangunsong, Direktur Medan Bus, Jumongkas Hutagaol, dan OK Chaidir, Kamis (05/07).

Mont Gomery juga menegaskan, bahwa penataan transportasi yang dilakukan oleh Pemko Medan masih belum berjalan dengan baik dan belum maksimal. Kondisi itu semakin diperparah oleh banyaknya beroperasi beca bermotor dan terlalu mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kredit kenderaan bermotor. “Akibatnya, volume jalan tidak sebanding dengan volume kenderaan yang beroperasi di jalanan,” imbuhnya.

Mont Gomery yang didampingi Sekretaris DPC Organda Medan, Martua Ambarita, juga menandaskan bahwa rencana Pemko Medan untuk mengoperasikan Trans Medan itu akan mengancam sumber penghidupan supir.

Alasannya, lanjut pimpinan CV. Rahayu Medan Ceria itu, dengan beroperasinya Trans Medan, maka beberapa trayek angkutan yang telah ada dan beroperasi di Kota Medan akan menjadi hilang digantikan oleh Trans Medan.

Mont juga mengatakan dalam rapat ini, pihaknya akan menyurati Pemerintah Kota Medan dan Polresta Medan untuk melakukan audiensi terkait dengan keputusan penolakan pengoperasian Trans Medan. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan apel besar di Lapangan Benteng Medan untuk memperingati hari perhubungan serta melakukan aksi mogok operasi angkutan jika dalam audiensi nantinya Pemko Medan tidak memperdulikan keputusan organda.

Sementara itu Ketua DPD Organda Sumut, Haposan mengusulkan agar kesepakatan menolak keberadaan Trans Medan harus diperkuat secara tekhnis dan mengkoordinir seluruh pemberitaan tentang penyebab kemacetan di Medan adalah angkot adalah alasan yang klise Tidak hanya, masih kata Haposan, pihaknya akan mengundang seluruh DPC terkait dengan keputusan yang diambil harus adanya tim yang menjadi pelaksana ketika audiensi dan aksi demo nantinya. “Keputusan yang telah diambil ini harus dijalankan dengan baik dan terkoordinir agar rencana yang telah disusun berjalan dan mendapatkan hasil yang diinginkan,”pungkasnya. (STAR)

LBH Medan : Mendagri Harus Moratorium Pejabat Sumut MEDAN - Semakin banyaknya para pejabat eleson dilingkungan Pemprovsu maupun Pemko Medan dan beberapa pejabat pemkab didaerah Sumut dijadikan tersangka kasus korupsi membuat banyak kalangan merasa gerah atas tingkah laku para pejabat tersebut.

Salah satunya Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis SH. Pada starberita ia mengatakan, seharusnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi melakukan Moratorium terhadap beberapa pejabat yang terlibat kasus korupsi di Sumut dan memanggil mereka ke pusat.

"Kalau dilihat volume banyaknya pejabat yang melakukan korupsi disumut. Ini harus dilakukan moratorium terhadap para-para pejabat," ucapnya di PN Medan, Kamis pekan lalu.

Maksudnya, lanjut Muslim, Mendagri harus mengambil langkah tegas dalam penanganan dan penegakan

azas Pemerintahan Yang Baik (Good Goverment_red) terutama pada tingkat pemerintahan daerah.

"Mendagri harus mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh pejabat-pejabat yang bermasalah.

Kalau perlu dalam bulan ini dilakukan evaluasi dan moratorium seluruhnya.

Agar kedepan medan ini tidak lagi sebagai kota terkorup di Indonesia dilihat dari hasil penelitian," tuturnya.

Ia menilai, di kota Medan sendiri, sangat jelas pimpinan tertinggi saja (Walikota_red) ditetapkan sebagai tersangka apalagi jajaran yang dibawahnya.

"Artinya, mulai dari walikotanya saja sudah tersangka. Dari pucuk pimpinannya saja sudah jadi tersangka apalagi dibantu dan ditambah lagi dengan jajaran dibawahnya sehingga harus dilakukan moratorium," tegasnya kembali.

Lanjutnya, pemerintahan yang baik akan tercipta apabila pimpinan

pusat tegas dalam menangani setiap pejabat daerah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan jabatannya.

"Good Goverment itu akan tercipta sehingga dugaan kita selama ini bahwa ada orang-orang dengan sengaja dijaga dan dipelihara untuk mengambil kekayaan negara dan untuk kepentingan diri sendiri dan menyalahgunakan wewenang," tuturnya.

"Kalau ini tidak dilakukan maka terbukti dengan adanya beberapa unsur tadi. Apa lagi dipucuk pimpinan itu banyak terlibat tindak pidana korupsi," tutupnya.

Sementara itu bila ditelusuri, dijajaran para penyidik pidana khusus baik pihak Kejaksaan (Kejari, Kejatisu_red) maupun pihak Poldasu dalam pekan terakhir ini telah menetapkan beberapa pejabat esolan dijadikan tersangka.

Seperti, Kejari Medan menetapkan

Mantan Kepala Badan Kesbang Linmas, Darwinsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan tersebut sebesar Rp 2,9 Milyar. Walikota Medan Drs Rahudman yang pada saat menjabat sebagai Sekda Pemkab Tapsel ditetapkan tersangka dalam kasus TPAPD Tahun 2005 sebesar Rp 1,5 Milyar.

Lalu Mantan Kabiro Ekonomi Pemprovsu Bangun Oloan Harahap ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik khusus Kejatisu serta temannya yang dalam satu berkas, Shakira Zandy Kabiro Bina Sosial Provsu dalam kasus dana hibah Bansos 2009,2010 dan 2011 di provsu dengan kerugian negara sebesar Rp 140 Milyar.

Kadis PU Deli Serdang, Ir Faisal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan dan perawatan jalan di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp 80 Milyar.

(STB)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

SUMUT

Sergai Pilot Project Program Ketapang

PENGHARGAAN - Ketua TP-PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa yang mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana selalu aktif dalam mengkampanyekan pentingnya program KB di berbagai kegiatan yang dilakukannya. (KPK POS/IST)

Nuraida Ngogesa Peroleh MKK STABAT - Kerja keras dan kebersamaan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat dibawah kepemimpinan H Ngogesa Sitepu SH dalam memajukan pembangunan diberbagai sektor guna realisasi perwujudan visi misi masyarakat Langkat yang religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri, yang salah satunya sektor kesehatan. ”Tahun ini pemerintah pusat melalui BKKBN menganugerahkan Manggala Karya Kencana (MKK) kepada Ibu Ketua PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa,” sebut Kabag Humas Syahrizal memberikan penjelasan melalui telepon seluler, Minggu, terkait

peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XIX yang berlangsung di Mataram NTB, Sabtu lalu.

Juru bicara Pemkab Langkat itu menyebutkan jika tahun lalu Bupati Ngogesa Sitepu mendapatkan anugerah yang sama di Lembang Bandung, Jawa Barat, kini sejalan dengan program TPPKK Langkat ternyata mendapatkan penilaian positif sehingga anugerah tertinggi bidang keberhasilan program KB juga diberikan kepada Ketua TP-PKK Langkat yang dinilai aktif dan peduli mensukseskan program dimaksud melalui berbagai kebijakan.

(JUL)

Pramuka Langkat Wakili Sumut STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu merasa berbesar hati atas keberhasilan delapan pelajar SMP Negeri 1 Bahorok yang mewakili Provinsi Sumatera Utara ditingkat Nasional pada pelaksanaan Lomba Tingkat V (LT-V) pramuka penggalang di Cibubur, Jakarta.

“Merupakan hal yang wajar siapapun yang berprestasi layak diberi apresiasi maupun perhatian sungguhsungguh”, ujar Ngogesa yang menerima kehadiran para pelajar didampingi kakak

pembina bersama Kadis Dikjar Syam Sumarno, dan Kabag Humas Syahrizal, bertempat di rumah dinas, Senin.

Selain menjaga kesehatan selama kegiatan berlangsung, Bupati Langkat selaku Ketua Majelis Pembina Cabang Pramuka juga meminta agar peserta tetap bersemangat mengikuti berbagai agenda kegiatan yang telah dijadwalkan serta tetap kompak dalam tim yang solid.

(JUL)

Siswa TK Yayasan Lapinaim Diwisuda TEBINGTINGGI - Sebanyak 137 orang siswa-siswi Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Lapinaim, Kota Tebingtinggi yang berasal dari TK Qurrota A’yun diwisuda sekaligus dilepas untuk menuju Sekolah Dasar (SD).

Acara wisuda sekaligus Khataman Qur’an tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH, belum ini di gedung Balai Pertemuan Kartini, Jalan Imam Bonjol, Tebingtinggi.

Ketua Yayasan H Lapinaim Kota Tebingtinggi, Purnawanto SPdI menyampaikan, dari 137 siswa TK yang diwisuda tersebut, 38 di antaranya telah berhasil mengkhatamkan Al Qur’an sehingga pada acara wisuda sekaligus dirangkai dengan khataman Qur’an.

“Alhamdulillah semua siswa TK Qurrota A’yun Yayasan H Lapinaim Kota Tebingtinggi telah mampu membaca Al

Qur’an dan kita telah mewajibkan seluruh lulusan TK harus bisa membaca Qur’an, bahkan dianjurkan bisa khatam 30 juz,” paparnya.

Wakil Walikota H Irham Taufik SH pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Yayasan H Lapinaim Kota Tebingtinggi yang telah menghasilkan generasi yang sholih dan sholihah. “Pemko Tebingtinggi akan selalu mendukung dunia pendidikan dan semua program-nya.

Kami sampaikan terima kasih kepada TK Qurrota A’yun yang telah membantu pemerintah dalam mewujudkan generasi muda yang Islami dan bertaqwa,” kata Irham Taufik. Kepada seluruh orangtua dan guru yang hadir dalam acara tersebut, Irham Taufik juga mengingatkan agar selalu menjaga dan mengawasi perkembangan pendidikan anakanak mereka.(RS)

MPZ Harus Jaga Marwah Babussalam BABUSSALAM - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengharapkan keberadaan Zurriyat Tuan Guru Babussalam Syekh H. Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi An Naqsabandi yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Zurriyat (MPZ) agar terus berbuat bagi kebaikan ummat. ”Terima kasih atas prakarsa kegiatan dan kiranya Majelis Zurriyat ini mampu menjadi pemersatu untuk menguatkan dan sebagai perekat untuk marwah kewibawaan perkampungan religius Babussalam,” sebut Bupati sebagaimana disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Drs. H. Amir Hamzah, MSi saat menghadiri pelaksanaan khi-

tanan massal keluarga kurang mampu yang diprakarsai MPZ di perkampungan Babussalam, Minggu lalu.

Bupati juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat Langkat untuk merealisasikan visi religius sehingga keharmonisan hubungan antar dan intern ummat beragama tetap kondusif sebagai syarat mutlak bagi terciptanya pembangunan moril materil.

Kegiatan khitanan massal berlangsung meriah dihadiri sejumlah undangan dan orang tua peserta khitan yang ditargetkan 100 orang. Bupati pada kesempatan itu memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta dan seratus helai kain sarung. (JUL)

SEI RAMPAH - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sebagai daerah surplus beras di Provinsi Sumatera Utara dengan menghasilkan produksi padi yang rata-rata surplus 125.000 ton hingga 135.000 ton pertahunnya, dijadikan daerah percontohan (pilot project) program ketahanan pangan (ketapang) pengembangan komoditi beras di Sumut.

Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX Nasser Atorf dan Kepala Badan Ketapang Provsu Ir. Setyo Purwadi MM di Gedung BI Jalan Balai Kota Medan, Selasa.

Hadir menyaksikan penandatangan MoU ini Advisor Senior Departemen Penelitian dan Studi Kebanksentralan (DPSK) Muhammad Dahlan, Ketua Tim Teknis Dewan Ketapang Provsu Prof.

Bilter Sirait, Perwakilan BPPT Provsu, Kadis Tannak Sergai Setyarno SP dan Kepala BP2KP Sergai Ir. Safaruddin MSi. Bupati Erry Nuradi pada kesempatan ini mengatakan, Pemkab Sergai berupaya terus meningkatkan indeks pertanian padi melalui pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi karena perluasan areal pertanian melalui pencetakan lahan baru (Eksten-

MOU BI - Bupati Sergai Erry Nuradi bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IX (Sumut Aceh) Nasser Atorf saling menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang pengembangan komoditi beras di Kabupaten Sergai. (KPK POS/IST) sifikasi Pertanian) agak sulit dilakukan. Untuk itu diharapkan dengan selesainya pembangunan Bendungan raksasa Sei Ular dapat mendukung peningkatan hasil produksi pertanian khususnya komoditi beras.

Kepala perwakilan BI Wilayah

IX Nasser Atorf mengatakan, komoditi beras merupakan salah satu penyumbang tingginya inflasi.

Oleh karena itu, komoditi beras harus terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi pertanian organik dengan sistem tanam SRI seperti yang sudah diterapkan

petani di Kabupaten Sergai. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat meningkatkan produksi padi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sehingga harga beras dapat lebih stabil serta menekan tingkat inflasi daerah.

(ARM)

YSKI dan FKKB Bantu 5.000 Kacamata dan 12 Kaki Palsu TEBINGTINGGI - Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI) bersama Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Kota Tebingtinggi menyalurkan bantuan berupa 5.000 kacamata untuk warga lanjut usia serta 12 unit kaki palsu kepada penyandang cacat di Kota Tebingtinggi. Bantuan itu diberikan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Tebingtinggi ke 95 dan HUT Bhayangkara ke 66.

Pemberian bantuan bertempat di gedung SMP Negeri 1 Jalan Sutomo, Minggu lalu, dihadiri Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, pimpinan YSKI Jansen Hisardo Lase, Ketua FKKB dr Johan Zein bersama Kadis Kesehatan dr H Vive Kananda Sp.THT, Kabag Kesra Sahbana SPd MM serta Kabag Humas Ahdi Sucipto SH. Ketua FKKB Tebingtinggi dr Djohan Zein menyampaikan, kegiatan bhakti sosial tersebut didukung para pengusaha Kota Tebingtinggi maupun yang ada di Kota Medan. Diantaranya, See Bei (PT

Deli Sari Murni dan PT Sumatera Telaga Tapioka), Gino Susanto, Yasobas, Uminto, CV Panca Jaya, Minyak, Serasi Jaya, Tianda, PT Adei, Apotik Saudara Baru, Lim Po Kiu, Apotik Sempurna, Aling (Great Market Pantai Timur), Restoran India, Husni, Lai Sun dan PT Sanbe Farma serta pengusaha lainnya.

Menurut pimpinan YSKI Jansen

Hisardo Lase, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen YSKI untuk peduli terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan warga cacat. "Bantuan itu, merupakan tindak lanjut dari dukungan YSKI terhadap masyarakat Kota Tebingtinggi dalam rangka menjalin hubungan lebih dekat," ujar Lase.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian para pengusaha warga Kota Tebingtinggi, yang ikut membantu program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. “Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dan kita berharap dapat terus berkelanjutan,” harapnya. (RS)

KACA MATA - YSKI dan FKKB Tebingtinggi memberikan kacamata dan 12 kaki palsu gratis kepada penyandang cacat di kota itu.(KPK POS/RUBEN)

PSB SMAN 1 Bintang Bayu Tetap Optimis SERGAI - Siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Sergai sejak Senin (2/7) lalu hingga Kamis (5/7) sudah mencapai 100 orang dari kuota 120 bangku yang disediakan. Artinya 20 bangku masih tersisa dalam dua hari ini. Demikian disampaikan Drs.Yeddi Efendi Sipayung kepada KPK Pos, Kamis (5/7), di ruang kerjanya terkait penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 20122013.

Melihat penerimaan tahun lalu, pihaknya merasa optimis bahwa bangku akan terpenuhi. "Kalau pas dengan kuota, berarti tidak ada yang tidak tertampung melalui seleksi tertulis," papar Yeddi.

Pada kesempatan tersebut ia menjelaskan, bahwa dasar penerimaan siswa baru tahun 2012-2013 adalah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Serdang Bedagai No:18.11/420/ 1270/2012 tanggal 18 Juni 2012

tentang pedoman penerimaan siswa baru (PSB) pada TK/SD/SDLB/SMP,SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pendaftaran dibuka sejak, Senin (2/7) sampai Sabtu (7/7), dengan syarat siswa yang mendaftar membawa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang asli bagi yang lulus TP 2011/ 2012.Foto copy SKHU yang dileges Kepala Sekolah asal STL dan Ijazah asli bagi yang lulus sebelum

TP 2011/2012. "Selain itu harus mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Seleksi rangking dari jumlah nilau UN dengan ketentuan sekolah asal Sergai nilai ditambah 3 dan dari luar Sergai tidak ada penambahan," jelas Yeddi. Untuk pengumuman dilaksanakan, Rabu (11/7), dan esoknya daftar ulang. "Bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan mengundurkan diri," sebut Kepsek mengakhiri. (ARM)

Mulkan Azima: "Sambut Puasa Dengan Gembira Tanpa Dendam.."

BINTANG BAYU - Tak lama lagi, ummat Islam memasuki bulan Ramadhan. Puasa wajib dikerjakan setiap ummat Islam. Sambutlah bulan Ramadhan dengan hati penuh kegembiraan, jangan ada menyimpan dendam satu sama lainnya.

Demikian pandangan umum Al Ustad Mulkan Azima SPdI pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan pengajian Al-Hidayah, Kecamatan Bintang Bayu, Sergai di Desa Bandar Magodang, Senin sore pekan lalu. Acara yang didominasi kaum ibu tersebut dihadiri, Ny.Sulaseh Zulkan (Ketua TP PKK Kecamatan), Ketua MUI bersama pengurus, Ketua Al-Hidayah Khalijah, para Kades dan undangan lainnya.

Ceramah Ustad asal kota lemang Tebing Tinggi yang mendapat perhatian jamaah mengatakan, adalah dosa besar jika diantara kita ada yang tidak saling bertegur sapa. "Tiga hari berlaku demikian maka dosa bagi

kita," ujar Ustad.

Untuk itu jadi kan momen menyambut datangnya puasa untuk saling bermaafan, agar ibadah kita mendapat ridho dari Allah SWT. Sambut dengan gembira kehadirannya, keadaan ekonomi seperti apapun upayakan tidak mempengaruhi kualitas ibadah puasa. Bagi yang memiliki masalah, hadapi dengan sholat.

Serahkan semua permasalahan kehadapan-Nya,sebut sang ustad.

Pada bagian lain, muballigh yang sering tampil di sekitaran Kecamatan Bintang Bayu juga menyoroti permasalahan yang saat ini merebak di tengah-tengah masyarakat. Diantaranya maraknya hiburan-hiburan organ tunggal yang menurutnya adalah sekelompok orang yang merusak moral. Untuk hal demikian kita selalu bayar mahal dan memberi penghargaan yang tinggi.

Sementara untuk guru-guru mengaji, terkadang pelit dan sepele. Untuk itu melalui pengajian dan peringatan ini mari

kita belajar mengahargai guru mengaji yang mengajari anak kita Al-Qur'an dari tidak tahu menjadi tahu.

Sebelumnya, Kepala Desa Bandar Magodang Burhanuddin dalam sambutan mengajak kaum

ibu untuk lebih menjaga kebersamaan dan kekompakan. Peringatan Isra Mi'raj ini adalah kegiatan positif yang sangat besar manfaatnya. Selain persatuan dan persaudaraan, tetap jalin silaturahmi agar hidup indah dijalani. (ARM)

TAUSYIAH - Ustad Mulkan Azima (pake sorban kanan) bersama undangan.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Abrasi Ancam Pemukiman Warga BERBAHAYA - Lubang menganga dan membahayakan di pangkal jembatan Air Bale Sosa. Dinas terkait diharapkan segera memperbaiki kondisi jembatan tersebut. (KPK POS/SAM)

Jembatan Air Bale Sosa Terancam Putus PALAS - Jembatan Air Bale, Sosa, yang terletak di Jalinsum Palas - Riau KM 25 dari arah Sibuhuan, terancam putus. Kondisi ini akibat deg penahan badan jalan ambruk sehingga badan jalan longsor dan menyebabkan lubang menganga di bibir jembatan.

Pantauan KPK Pos, Selasa pekan lalu, badan jalan di pangkal jembatan mengalami penurunan diakibatkan erosi yang menyebabkan lubang menganga dengan panjang sekitar 2 meter dan lebar 1,5 meter.

Lubang tersebut berada persis diantara abudmen dan deg penahan di pangkal jembatan.

Ali Akbar (35), warga

Sosa mengatakan, kondisi kerusakan jembatan tersebut sudah beberapa bulan ini. "Tahun lalu pernah diperbaiki pemerintah dengan menutup lubang tersebut, namun tidak bertahan lama," ucapnya.

Menurut Ali Aikbar, jika pemerintah tidak segera menangani kerusakan jembatan tersebut, maka dikhawatirkan jalinsum arah Riau maupun sebaliknya akan terputus, karena lubang itu kian hari kian melebar Dikatakannya, kendaraan roda empat dan roda dua sudah sering terperosok ke lubang tersebut terutama dimalam hari, namun katanya, jangankan kendaraan,

pejalan kakipun sudah sering terjatuh ke dalamnya.

“Tidak jarang pemilik kenderaan meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk menarik kenderaannya yang terprosok tersebut ,” ujar Akbar, seraya menambahkan, kendaraan yang terperosok tersebut adalah kenderaan yang berplat luar daerah seperti Plat BM dan BK ataupun B Dia bersama warga lainnya meminta kepada dinas terkait agar segera memperbaiki kerusakan jalan lintas Riau tersebut, karena telah banyak pengguna ken daraan yang menjadi korban akibat lubang yang menganga di pangkal badan jembantan. (SAM)

SAMBUTAN - Bupati Sergai Erry Nuradi, diwakili Sekdakab Haris Fadillah, tengah menyampaikan sambutan dihadapan para Anggota DPRD dan Pengusaha dari Kota Toyohashi Jepang pada kunjungan kerja ke Kabupaten Sergai bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa. (KPK POS/ARM)

Pengusaha Jepang Jajaki Peluang Investasi di Sergai SEI RAMPAH - Besarnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) seperti perkebunan, perikanan, pertanian dan pariwisata pantai (wisata bahari) yang belum tereksplorasi secara optimal, menarik minat pengusaha asing, khususnya pengusaha Jepang untuk menjajaki peluang kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan dengan Pemkab Sergai.

Keinginan untuk berinvestasi tersebut diutarakan Hisoyashi Kondo selaku pimpinan rombongan DPRD dan pengusaha Kota Toyohashi Provinsi Aichi Jepang saat melakukan kunjungan kerja yang diterima langsung Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah yang mewakili Bupati Sergai Ir.

H.T. Erry Nuradi MSi didampingi Kepala Bappeda Ir. H.M. Taufik Batubara M.Si bertempat di ruang Rapat Wabup Sergai Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa.

Beberapa pengusaha yang ikut serta dalam kunjungan ini terdiri dari Shirou Nakagawara, Yukio Hikosaka, Takanori Naito, Masayuki Nitta serta Eri Kako yang merupakan pengusaha dari berbagai bidang usaha seperti infrastruktur, pertanian, perikanan serta bidang pariwisata. Turut hadir bersama mereka anggota DPRD Kota Toyohashi Masateru Ozaki dan untuk pertama kalinya para pengusaha tersebut mengunjungi Provinsi Sumatera Utara.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kadis Kesehatan

Drg. Zaniyar M.AP, Kadis Kanla Ir. H.M. Ramlan Matondang MSc, Plt. Kadis Perindagsar Disperindagsar Dra. Hj. Dewi Iriani MPd, Kabid Dikmenjur Disdik Sergai Drs. Janter Siregar MM dan Humas PDAM Tirtanadi Medan Mohammad Rachmat Takarina.

Menurut Hisoyashi Kondo, alasan lain yang menarik pihaknya untuk melakukan investasi di daerah ini karena adanya sejumlah kesamaan potensi hasilhasil bumi antara Kota Toyohashi dengan Kabupaten Sergai yakni bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. Dan potensi yang ada tersebut apabila dikembangkan dengan menerapkan teknologi yang modern akan memberikan nilai tambah produksi, papar Hisoyashi. (ARM)

SINGKIL - Garis pantai Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, saat ini menyusut drastis akibat digerus abrasi pantai yang terus-menerus. Dari lebar 30 meter, saat ini pantai Pulo Sarok, nyaris hanya tersisa 5 meter. Bahkan, dalam kondisi air pasang, pantai ini hampir tidak terlihat sama sekali.

Pantauan wartawan koran ini, Senin pekan lalu, abrasi pantai ini telah dibayangi oleh kemungkinan timbulnya dampak yang sangat serius. Selain bangunan fasilitas milik pemerintah, keberadaan rumah warga diseputar pantai ini, juga mulai terancam. Warga mengaku cemas, dengan kondisi yang mereka hadapi. Ironisnya, sebagaimana penjelasan mereka, sejumlah tumpukan surat usulan untuk pencegahan abrasi ini, sudah mereka kirimkan berulang kali. Namun seperti sudah diduga, hingga saat ini, belum juga terlihat atau mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah setempat. Padahal, kondisi pantai sudah dalam situasi yang sangat kritis.

"Kami bingung, apa sebenarnya yang ada dalam pemikiran pemerintah daerah menyikapi persoalan abrasi ini. Padahal seperti yang disaksikan, saya sendiri ragu, apakah bangunan diseputaran ini bisa bertahan setahun lagi. Apalagi hingga hari ini, kita juga belum melihat adanya reaksi dari instansi terkait untuk melakukan upaya pencegahan. Sementara tanggul pemecah ombak yang dibangun BRR, saat ini sudah dalam kondisi hancur, dan tidak berfungsi sama sekali," jelas warga setempat, sambil mengingatkan untuk tidak menulis jati dirinya.

Apa yang menjadi kecemasan warga ini, pastinya tidak dibuat-buat. Selain mengikis pantai, ganasnya abrasi yang melanda kawa-

MATERIAL - Terlihat tumpukan material perbaikan jalan antara Singkil dan Sibolga yang longsor beberapa waktu lalu. (KPK POS/ AZT)

san ini, telah membuat ribuan pohon cemara mati, dan tumbang ke dalam laut. Sedangkan puluhan ribu tumpukan goni berisi pasir, yang selama ini berfungsi sebagai tanggul pemecah ombak (Break Water), juga terlihat tidak bersisa sama sekali.

Padahal sebagaimana keterangan warga setempat, awal pertama break water ini dibangun oleh BRR, lebar bibir pantai masih 30 meter.

Namun, akibat hempasan ombak serta gerusan abrasi yang terus-menerus, membuat tanggul pasir ini, hanyut tersapu air.

Dua instansi yang dianggap paling bertanggung jawab dalam persoalan ini, Dinas PU dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil, terkesan tidak mampu, untuk menangani persoalan yang ada. Alasannya klasik, pemerintah kabupaten tidak punya kemampuan finansial, dalam penanggulangan bencana alam ini.

Ketidak mampuan daerah ini, diungkapkan Kepala BPBD Aceh Singkil Amir Hasan SPd, melalui Kasubag Program Hawani ST, ketika dihubungi KPK Pos, pekan lalu.

Hawani mengaku, sudah berkali-kali mengajukan

“Kita sudah bisa melakukan pemeriksaan TBC pada anak dengan cepat yaitu dengan test tuberkulin,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Herwanto, Sabtu.

Test Tuberkulin adalah penyuntikan serum kepada anak yang diduga tersangka TBC. Hal ini lebih efektif dibandingkan melakukan pemeriksaan melalui dahak.

Setelah serum disuntikan kepada anak yang diduga tersebut, maka sianak akan menunjukan reaksi dan hal

ini disimpulkan bahwa sianak postif TBC. Kepala Dinas didampingi Kasi Pemberantasan Penanggulangan Peyakit (P2P), Safrin Sanjaya menjelaskan, pelaksanaan tes Tuberkulin tersebut tidak semua daerah melakukannya. Di Indonesia hanya lima provinsi yang melakukanya yakni Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimatan Timur (Kaltim), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Utara (Sumut). (IN)

berikan dua instansi ini, didapat kesimpulan, Pemkab Aceh Singkil, bersama sejumlah stake holder, harus bekerja ekstra keras untuk menuntaskan persoalan abrasi yang ada didaerah ini.

Alasannya, persoalan abrasi di daerah ini, sering terkesan diabaikan oleh pemerintah setempat.

Sudah menjadi rahasia umum, pemerintah di daerah ini, cenderung bersifat menunggu, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Bukannya berupaya mencegah, agar dampak dari bencana alam seperti abrasi yang terjadi saat ini, tidak semakin meluas. Hanya saja, seperti yang diungkapkan sejumlah tokoh masyarakat, dan pegiat LSM di Aceh Singkil, membangun daerah kelahiran Ulama Syufi Sekh Hamzah Al Fansury ini, tidak hanya diperlukan bicara saja, tapi juga niat baik dari pemimpinnya.

"Jadi untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di daerah ini, kuncinya niat baik dari pemimpinnya, bicara saja kalau niatnya tidak kearah sana, untuk apa ?," pungkas Munir Arsyad, Ketua LSM Masyarakat Transparan Aceh Singkil, saat diminta komentarnya oleh KPKPos, Selasa pekan lalu. (AZT)

Olahraga Gulat Makin Berkembang di Kerinci KERINCI - Olahraga gulat memang jarang terdengar gaungnya di Indonesia. Namun jangan salah, walaupun tidak sepopuler sepakbola, bulutangkis ataupun tenis, tetapi olahraga keras ini juga masih eksis di Indonesia.

Menurut Kurnia A, mantan kontingen gulat PON XII yang juga sebagai pelatih gulat Kerinci Perdana, prestasi olahraga gulat di Kabupaten Kerinci cukup membanggakan pada akhir-akhir ini. "Kita sangat bangga dan puas mendapat 13 medali cabang gulat dari 15 kontingen gulat Kabupaten Kerinci, dengan rincian perolehan medali 1 emas, 3 perak dan 9 perunggu," ungkap Kurnia.

Menurutnya, olahraga gulat baru hadir di Kabupaten Kerinci, seperti halnya olahraga gulat belum popular di Indonesia. Hingga akhirnya gulat kembali dipopulerkan pada tahun 1959 dengan

adanya pertandingan di Bandung.

Olah raga fisik ini juga dilombakan pada perhelatan akbar SEA Games IV pada tahun 1962, sehingga Indonesia secara singkat harus mendirikan asosiasi khusus gulat untuk melakukan perekrutan atlet dan memberikan pendidikan olahraga bagi calon atlet.

Asosiasi itu bernama Persatuan Gulat Amatir Seluruh Indonesia atau disingkat PGSI. Asosiasi ini didirikan pada 7 Februari 1960 dan mewadahi olahraga cabang ini hingga sekarang. PGSI berada di bawah KONI dan secara teratur melakukan pelatihan atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan baik tingkat regional ataupun internasional Sebagai pelatih gulat yang pertama di Kabupaten Kerinci, sebelum Sungai Penuh dimekarkan, mengata-

kan, mudah-mudahan dengan kehadiran gulat di Kerinci dapat berkembang pesat. Hal ini tentunya, harus mendapat perhatian dan dukungan Pemkab setempat.

Seperti halnya baru-baru ini, tambahnya, Kabupaten Sarolangun tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi XX 2012, menjadi juara umum perolehan mendali, dengan emas 101, perak 91 dan perunggu 109.

Peringkat kedua Kota Jambi dengan 91 emas, 59 perak, dan 70 perunggu, peringkat ketiga Kabupaten Batanghari dengan 61 emas, 58 perak dan 82 perunggu. peringkat keempat, Bungo dengan 56 emas, 69 perak dan 86 perunggu, peringat kelima Tanjung Jabung Timur dengan 54 emas, 57 perak, dan 61 perunggu, peringkat keenam Tebo dengan 43 emas, 32 perak dan 46 peringgu, peringkat ketujuh, Merangin dengan 38 emas, 42 perak,

dan 62 peringgu.

Kerinci peringkat ke delapan dengan 34 emas, 42 perak dan 52 perunggu, peringkat kesembilan Tanjung Jabung Barat, dengan 32 emas, 42 perak dan 65 perunggu, peringkat kesepuluh Muaro Jambi dengan 21 emas, 31 perak dan 74 perunggu, sedangkan peringkat kesebalas kota termuda di Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh degan perolehan mendali emas 9, perak 19 dan mendali perunggu 36.

Dengan demikian kontingen Kerinci mendapat peringkat ke-8 dan Kota Sungai Penuh di peringkat ke-11.

"Paling tidak Kabupaten Kerinci dan kota termuda di provinsi Jambi masa mendatang optimis pada peringkat ke-2. Diharapkan bukan hanya atlet saja yang bergiat, tetapi pelatih dan pengurus cabor dan pemerintah juga lebih giat, “ harap Kurnia A dengan senyum khasnya. (DONI)

PENGUMUMAN Diumumkan kepada instansi pemerintah maupun swasta bahwa :

Pemkab Asahan Layani Tes Tuberkulin KISARAN - Kabupaten Asahan kini dapat melayani Tes Tuberkulin kepada para anak-anak yang diduga mengidap TBC. Test Tuberkulin adalah salah satu pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis TBC pada anak.

Biasanya pemeriksaan TBC pada anak-anak yang berusia 0 hingga 14 tahun sangat sulit mendapatkan dahaknya. Namun dengan test tuberkulin sudah lebih gampang mendiagnosa anak yang mengidap TBC.

proposal anggaran melalui dana Otsus (APBN), untuk penanggulangan bencana abrasi ini. Namun, nasib proposal atau usulan untuk penanggulangan abrasi tersebut, sepertinya sama nasibnya dengan surat warga yang dikirim ke pemerintah setempat.

"Proposal anggaran untuk penanggulangan abrasi ini, sudah kita ajukan berulang kali, tapi hingga hari ini belum ada tanggapan dari pihak tingkat satu. Pastinya, dengan kerusakan yang ada saat ini, tidak mungkin daerah sanggup membiayai, apalagi dana yang diperlukan juga miliaran. Jadi, semuanya tergantung provinsi, kalau diberi ya kita perbaiki, kalau tidak,saya yakin daerah juga tidak bisa berbuat apa-apa" jelas Hawani.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PU, Aceh Singkil, Sulaiman ST, melalui Kabid Pengairan,Hendi Mahrizar ST, juga memberi jawaban yang tidak jauh berbeda dengan sejawatnya, Hawani, dari BPBD. Bedanya, mereka (PU), walau tidak sepenuhnya berhasil, justru mendapatkan dana penanggulangan abrasi tahun ini di Kecamatan Pulau Banyak, sebesar Rp1 miliar.

Dari informasi yang di-

Nama Alamat

: INGATI ZEGA : Nias Utara

Yang bersangkutan bukan lagi wartawan KPK Pos yang bertugas di wilayah Kabupaten Nias Utara. Oleh karena itu, segala tindak-tanduknya yang mengatasnamakan koran KPK Pos baik dalam hal peliputan berita maupun penagihan rekening koran, agar tidak dilayani dan dihimbau untuk dilaporkan kepihak yang berwajib.

Demikian pengumuman ini disampaikan, harap maklum dan terima kasih.

GULAT - Olahraga gulat yang dilatih Kurnia A, diharapkan semakin berkembang di Kabupaten Kerinci. (KPK POS/DONI)

Ka.Biro KPK Pos Kep. Nias Ttd Yamobaso Giawa

E D I S I 208 9 - 15 JULI 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Kualitas Pendidikan di Tanjungbalai Masih Belum Baik

PUTRI SULUNG AY NASUTION LUNCURKAN BUKU

MEDAN - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengatakan, saat ini dalam persepsi hukum kita, terorisme, narkoba, dan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan menjadi musuh semua umat beragama.

"Terorisme dalam konteks global juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang luar biasa.

Akar penyakit munculnya terorisme adalah persoalan mindset dan pemaksaan ideologi tertentu," demikian Gatot dalam sambutannya saat peluncuran buku berjudul ‘Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia’ di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (6/7) malam.

Buku yang ditulis putri sulung mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasutian, kandidat Doktor Aulia Rosa Nasution SH MHum tersebut menceritakan berbagai peristiwa terorisme yang terjadi di dunia menjadi fenomena mulai tragedi WTC 11 September 2001 hingga ledakan

TERIMA BUKU - Pemimpin Umum KPK POS dan juga Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi Harian Andalas (Star Media Group) H Baharuddin mendapat kehormatan sebagai salah satu tokoh penerima buku tentang terorisme langsung dari sang penulis, kandidat Doktor Aulia Rosa Nasution SH MHum saat peluncurannya di Hotel Arya Duta, Medan, Jumat (6/7) malam. (KPK POS/SMG) bom di dalam negeri telah menjadi isu hangat dan mengglobal sampai saat ini.

Menurut Gatot Pujo Nugroho, faktor yang melatarbelakangi munculnya teroris khususnya di dalam negeri karena peyebaran ideologi yang sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun. Karena itu penyebaran ideologi itu harus dilawan, kalau tidak maka bahaya laten teroris akan terus mengancam kehidupan manusia.

“Buku karya tulis Aulia Rosa Nasution ini saya kira sangat layak menjadi referensi bagi generasi muda, karena buku ini cukup banyak menceritakan tentang bahaya terorisme. Generasi muda harus terus kita benahi dan diberikan pemahaman tentang bahaya teroris yang mengancam kehidupan manusia,” ujar Gatot.

Selain Plt Gubsu, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, Kapolda Sumut diwakili

Waka Polda Brigjen Pol Cornelis Hutagaol, Dekan Fakultas Hukum USU Prof Runtung Sitepu turut memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran buku setebal 322 halaman itu.

Mereka menilai, buku tersebut sangat tepat digunakan dan bisa menjadi bahan referensi untuk semua pihak dalam menekan serta memberantas kejahatan terorisme, sehingga semua umat manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis.

“Kepada penulis saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Buku ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen di fakultas hukum seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia.

Begitu juga kepada aparat, buku ini bisa menjadi pedoman untuk menindak teroris,” kata Runtung Sitepu.

Sebelumnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution mengatakan, buku berjudul Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia merupakan karya Aulia yang pertama.

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi karena perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan terorisme yang

telah menjadi isu hangat dan mengglobal hingga saat ini.

“Mudah-mudahan kehadiran buku ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk melawan terorisme yang sudah menjadi kejahatan luar biasa,” kata pria kelahiran Medan yang berniat maju menjadi bakal calon Gubsu pada Pilgub 2013 itu.

Penulis buku, Aulia Rosa Nasution merupakan anak pertama dari dua bersaudara putri AY Nasution dan Hj Hanum Siregar, yang lahir di Kediri, Jawa Timur, 16 Juli 1982. Aulia merupakan alumnus Magister Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010 dan Fakultas Hukum USU tahun 2003.

Menikah dengan Mayor (Inf) M Iqbal Lubis, putra Afifuddin Lubis mantan Sekda Kota Medan, membuat Aulia harus ikut berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti penempatan tugas suaminya.

Namun, dalam suasana yang demikian, Aulia berhasil meyelesaikan pendidikan S2-nya dan melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 di Universitas Jayabaya, Jakarta dan telah menjalani kandidat doktor bidang hukum.

TANJUNGBALAI - Kualitas tenaga pengajar di Tanjungbalai masih belum baik. Soalnya, banyak program yang monoton, sehingga perlu upaya nyata agar kualitas guru dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan profesionalismenya.

"Kita kecewa dengan kondisi kualitas pendidikan di Tanjungbalai saat ini, sebab belum mampu menciptakan guru yang berkualitas," ungkap Sekretaris Eksekutif LSM Satuan Operasional Pengemban Amanat Negara (Sopan) Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi SSos, Kamis (5/7).

Rudi mengatakan, perlu dilakukan gerakan spektakuler untuk peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya, keberanian menciptakan tenaga pengajar atau guru yang murni memiliki kemampuan mendidik. Selama ini terkesan program peningkatan mutu guru itu hanya sebagai simbol dan sarat dengan kepentingan finansial serta jabatan.

"Langkah utama untuk maju itu adalah kejujuran, apakah sudah jujur bahwa guru yang ada saat ini telah berkualitas? Hal itu dapat dilihat dari berapa banyak guru yang mengantongi sertifikat dan berapa besar peran mereka dalam memberikan peningkatan pendidikan," katanya dengan nada bertanya.

Sambungnya, satu keyakinan yang patut ditanamkan dalam pemikirian guru yakni, kesejahteraan

akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas.

"Guru adalah profesi, dia dibayar karena keahliannya. Karenanya sangat wajar bi- RUDI RINALDI SSos la guru yang Sekretaris Eksekutif LSM b e r k u a l i t a s Sopan Tanjungbalai menerima reward atau imbalan yang layak. Tapi sangat ironis bila imbalan diberikan kepada guru yang tidak memiliki kemampuan dan disiplin," ujar aktivis yang gemar mengamati dunia pendidikan ini.

Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan Pemko Tanjungbalai memiliki tanggungjawab penuh untuk meningkatkan mutu pendidikan karena telah dikucuri dana sangat besar setiap tahunnya baik dari APBN, APBD Provinsi Sumut dan APBD Kota Tanjungbalai.

"Perlu ditanamkan pemahaman kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai bahwa kecerdasan murid tergantung keahlian guru dalam menjabarkan ilmu pengetahuan yang diajarkannya," tutur Rudi yang juga Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjung balai ini menandaskan. (HER)

AY Nasution Daftar Balon Gubsu Ke Gerindra MEDAN - Mantan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen (Purn) TNI AY Nasution, didampingi istri Hj Hanum Siregar, beserta rombongan mendaftar secara resmi ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumut, Jalan HM Joni Medan, Kamis (5/7) sore, sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Balon Gubsu) 2013-2018.

Pria yang juga diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai lain sebagai Balon Gubsu, diantaranya, Demokrat, Golkar dan Hanura tersebut diterima oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Gerindra Sumut, Sri Kumala, Wakil Ketua DPD I Partai Gerindra Sumut, A Mubarok, Ketua Tim Penjaringan dan Pendaftaran Calon Gubernur Sumut Partai Gerindra, Yantoni Purba, serta Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut lainnya, Idham Hasibuan, dan Juliani Simatupang saat menyerahkan formulir dan berkas pendaftaran

Balon Gubsu tersebut.

"Semua persyaratan secara administrasi yang diberikan Partai Gerindra kepada calon gubernur sudah sesuai. Terima kasih kepada pengurus Gerindra yang hadir di kantor ini.

Tujuan kami datang pada hari ini, untuk menyerahkan berkas pendaftaran sesuai yang diajukan Partai Gerindra,” kata AY Nasution pada kesempatan itu.

AY Nasution menyatakan, agar semua pihak dan elemen masyarakat di Sumut, bisa saling bahu membahu dalam membangun Sumut ke depan.

Karena menurutnya, pembangunan Sumut ke arah yang lebih baik, tidak akan terwujud jika tidak didukung semua pihak.

AY Nasution merupakan tokoh ke tiga yang secara resmi mendaftar ke Gerindra Sumut, setelah mantan Bupati Tapanuli Utara (Taput) yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Rustam Effendi (RE) Nainggolan dan Rohana Sianipar.(FR)

(STARMEDIAGROUP)

Nuansa Gaib di Medan

ANDALAS FAIR

dr H.Tigor Panusunan Siregar Spt

Suhairi Pane, Sip

BUPATI

W A K I L B U PAT I

H. Ali Usman Harahap, SH SEKDA

MEDAN - Tengah malam merupakan perputaran waktu dari gelap ke terang. Ada kekuatan dashyat yang luar biasa yang dipancarkan alam. Waktu tengah malam merupakan saat yang tepat untuk melakukan ritual mandi kembang, baca doa, ataupun mantera pelet.

Hal ini dikatakan pakar paranormal dari Ambarawa, Eyang Suryo Hadi Kusumo, di stan Nuansa Gaib Medan Andalas Fair 2012, Tapian Daya, PRSU, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin lalu.

Soal pelet memelet, Eyang Hadi Kusumo mengaku dirinya selalu memperhatikan perhitungan waktu dalam membantu pasien karena jika salah memilih waktu akan membuat ilmu pelet yang dikirimkan tak akan berfungsi maksimal.

“Agar ilmu pelet yang dikirimkan tidak sia-sia, maka waktu tengah malam saat tepat untuk melakukan ritual mandi kembang, baca doa atau mantera pelet. Saya sarankan untuk bermunajat pada Tuhan mengi-

rimkan pelet,” kata pria murah senyum ini.

Saat membantu pasien membuang sengkolo, jodoh, dan kesialan yang ada di dalam tubuh, Eyang Hadi Kusumo mengaku selalu minta bantuan Tuhan dan menggunakan kekuatan alam yang selalu memancar di tengah malam. ”Perputaran waktu adalah peristiwa alam yang tak dapat ditahan. Karenanya sebagai makhluk yang merupakan bagian alam, secara tidak langsung jika memakai kekuatan alam untuk mengirim pancaran kasih kepada seseorang yang dituju," jelasnya.

Dengan mandi kembang te-

ngah malam, kata Eyang Suryo, sebenarnya kita minta bantuan alam membersihkan segala kotoran lahir dan batin. Bila sudah bersih maka jiwa akan gampang menerima dan memancarkan kasih kepada orang yang kita sukai.

Dalam Pameran dan Taman Hiburan Rakyat Medan Andalas Fair 2012, di stan Nuansa Gaib sejumlah benda maupun pusaka langka yang unik dan menarik serta bernuansa mistis juga dipamerkan.

Di tempat ini pengunjung juga berkesempatan untuk berkonsultasi supranatural dengan Eyang Hadi Kusumo dan Ki Hasan dari Medan. (TIM)

KPK POS

3

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

KORUPSI

NASIONAL

Dua Kali, Menko Kesra Mangkir Panggilan KPK JAKARTA–Harimaumu Mulutmu.

Berjanji datang memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata hanya omdo (omong doang). Malah, dua kali Menko Kesra Agung Laksono mangkir dari panggilan penyidik KPK. Padahal, panggilan politisi Partai Golkar itu hanya sebagai saksi terkait kasus suap pembahasan Perda No.6 Tahun 2010 PON Riau.

"Sifat panggilannya hanya sebagai saksi untuk tersangka Lukman Abbas, namun hingga kini belum ada kabar kedatangannya,"• ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, di gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu.

Sebelumnya KPK telah memanggil Menkokesra pada Selasa pekan lalu, namun mantan anggota DPR dari Partai Golkar ini tidak hadir. Selain itu, KPK juga memeriksa dua pegawai PT Wijaya Karya, Harangan Sianipar dan Anton Ramayadi. Pemeriksaan tersebut terkait kasus penyimpangan dalam pembahasan Peraturan Daerah tentang pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII Riau.

Juru bicara KPK Johan Budi, Agung akan diperiksa selaku Menko Kesra. Hanya saja, tidak dijelaskan peranan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar tersebut dalam kasus dugaan suap PON Riau.

"Setiap saksi yang dipanggil KPK karena dianggap mengetahui tentang adanya suatu perkara," katanya.

Politikus Golkar ini, diketahui pernah mengadakan rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng serta Gubernur Riau Rusli Zainal untuk membahas penambahan anggaran PON. Sejak tahun 2006 sampai saat ini persiapan PON Riau sudah menghabiskan APBD Riau sekitar Rp 3,8 triliun.

Terkait kasus dugaan suap PON, KPK telah menetapkan empat tersangka. Keempat tersangka tersebut, yakni M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Parta Golkar, Muhammad Dunir dari PKB, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Kemudian, setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, KPK kembali menetapkan dua tersangka. Kedua orang tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas.

Sedangkan, terkait kasus ini, Gubernur Riau, Rusli Zainal sudah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).(ENDY)

Diduga BC Dumai Bagibagi Jatah DUMAI –Demonstrasi yang dilakukan puluhan wartawan di depan Kantor Bea Cukai (BC) Dumai belum lama ini, berawal dari pengusiran terhadap wartawan yang akan melakukan konfirmasi terhadap petugas BC Dumai terkait maraknya dugaan penyeludupan kain bal-balan dari negeri jiran Singapura dan Malaysia yang masuk melalui perairan laut Dumai.

BUPATI BUOL–Bupati Buol, Amran Batalipu (tengah) dikawal petugas KPK setibanya di Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (6/7). Bupati Buol ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap penerbitan izin HGU kelapa sawit PT. Hardaya Inti Plantation di Buol. Amran ditangkap di rumahnya dan langsung diterbangkan ke Jakarta setelah transit di Bandara Mutiara Palu.

Tersangka Neneng Diperiksa Kedua Kalinya JAKARTA - Neneng Sri Wahyuni, tersangka kasus korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), kembali menjadwalkan pemeriksaan kedua kalinya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri terpidana Mohammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat.

"Benar, yang bersangkutan diperiksa kembali sebagai tersangka.

Rencananya, Jumat siang ini menjalani pemeriksaan lanjutan," tegas Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di kantor KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Pemeriksaan Neneng yang pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni lalu. Ketika itu, usai diperiksa Neneng mengaku tidak mengetahui peran Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang.

KPK memang menganggap keterangan Neneng penting untuk membongkar kasus korupsi lain yang diduga melibatkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup. Seperti kasus dugaan penerimaan hadiah oleh

Angelina Sondakh dan kasus Hambalang.

Dalam kasusnya, Neneng diduga memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga merugikan Negara dalam pengadaan PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2008. Di mana, Neneng diduga menggunakan bendera perusahaan lain untuk mengerjakan proyek senilai Rp 8,9 miliar tersebut. Kemudian, mensubkontrakkan ke perusahaan lain. Se-

hingga, memperoleh keuntungan sebesar Rp 2,7 miliar.

Kasus lain yang diduga melibatkan Permai Grup adalah kasus dugaan penerimaan hadiah terkait penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas dengan tersangka Angelina Sondakh.

Dalam kasus tersebut, peranan Permai Grup adalah rata-rata pelaksana dari proyek pengadaan alat laboratorium di 16 Universitas adalah perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup.

Bahkan, diketahui Nazaruddin selaku pemilik Permai Grup dan Mindo Rosalina Manullang selaku Direktur Pemasaran PT Anak Negeri sempat menawarkan proyek tersebut ke Institut Pertanian Bogor (IPB).

Selain itu, diduga ada aliran dana dari Permai Grup sebesar Rp 30 miliar dan 5 juta dolar Amerika ke Kongres Partai Demokrat untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada awal tahun 2010 silam.

Dalam kesaksiannya, Rosa mengatakan uang tersebut diambil dari keuntungan yang didapat oleh Permai Grup dan juga sumbangansumbangan. (ENDY)

Sayangnya demo yang dilakukan para kuli tinta tersebut, berujung negosiasi yang tujuannya di duga melindungi kinerja BC dalam rangka memberantas penyeludupan. Informasinya, jika wartawan menemukan dugaan penyeludupan barang-barang illegal apakah itu berupa kain bal-balan maupun barang lain yang masuk secara illegal ke Dumai untuk tidak buru-buru dipublikasikan, temuan tersebut diinformasikan terlebih dahulu ke kantor BC Dumai sebut sumber KPK Pos. Negosiasi tersebut kabarnya disponsori oknum wartawan dari salah satu organisasi kewartawanan. Terbetik kabar tak sedap, negosiasi tersebut berbau suap agar kinerja BC Dumai tidak menjadi sorotan publik. Disinyalir BC Dumai memberikan imbalan berupa jatah bulanan terhadap puluhan wartawan, jatah yang dibagikan bervariasi, untuk koran terbit harian menerima jatah sebesar Rp 400 ribu, dan untuk wartawan Surat Kabar Mingguan (SKM) menerima jatah bulanan sebesar Rp 200 ribu.

Jatah ini diberikan setiap bulan, yang membagikan jatah bulanan untuk wartawan tersebut juga oknum wartawan.

Chairuddin, aktivis LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) saat dikonfirmasi tidak menafik maraknya barang ex luar negeri Singapura dan Malaysia masuk ke Dumai terutama menjelang bulan Ramadhan dan Tahun Baru.

Peluang ini dimanfaatkan segelintir oknum yang ingin memperkaya diri dengan melakukan persekongkolan jahat dalam memanipulasi barang. Selain manifes yang dimainkan, sambung Chairuddin kapasitas kapal juga dimainkan.

Contoh, kapasitas muatan kapal 300 ton, dalam manifes dilaporkan 100 ton. "Selisih dari manifes tersebut dalam

permainan manifes dan kapasitas muatan kapal bukan rahasia lagi," katanya.

Permainan dalam manifes, pemilik barang disinyalir mengantongi manifes ganda. Apabila ada pemeriksaan yang diperlihatkan manifes yang sesungguhnya sesuai muatan kapal. Namun apabila tidak ada pemeriksaan, dokumen manifes yang diperlihatkan pemilik barang adalah manifes yang palsu.

Akibat ulah persekongkolan jahat yang dilakukan pihak pemilik barang dan oknum BC dalam memainkan manifes, berpotensi merugikan negara dari sektor bea masuk. Negara kehilangan pajak yang nilainya miliaran rupiah.

"Permainan dalam manifes merupakan kejahatan ekonomi yang harus diusut sampai tuntas termasuk permainan fisik kapal negara juga dirugikan dari sektor PNBP," ujar Chairuddin.

Menurutnya, mulusnya praktek dugaan manipulasi dalam manifes karena adanya persekongkolan antara oknum BC dengan pemilik barang, praktek ini sudah berlangsung sejak lama terutama menjelang Hari Raya dan Tahun Baru.

Kesempatan tersebut dimanfatkan oleh sebagian oknum BC dengan oknum pengusaha pemilik barang. Hal ini dapat dipantau langsung ke kapal pada saat kapal bongkar muat barang dipelabuhan.

Terkait pemberian jatah bulanan terhadap wartawan disikapi Chairuddin pemberian tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap tugas-tugas wartawan. Wartawan menjalankan profesi berdasarkan UU Pokok Pers No.40 tahun 1999 tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jika dibandingkan dugaan manifes yang dimanipulasi, pemberian jatah terhadap wartawan hanya sebahagian kecil.

Sejumlah keterangan yang dihimpun menyebutkan, masuknya barang illegal ex luar negeri berupa kain bal-balan. Nahoda kapal menggunakan pelabuhan liar, diantaranya melalui Sungai Kemeli Teluk Makmur Medang Kampai Dumai.

Meski bongkar muat barang illegal tersebut tidak melalui pelabuhan resmi, dikabarkan pemilik barang melapor kepihak aparat keamanan dan BC Dumai.(PUR)

Dana Kampanye Cagub Jakarta Berbau Pelanggaran JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya pelanggaran dana kampanye enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Laporan itu, terpaksa disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi DKI Jakarta. Menginggat hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI belum juga mengumumkan ke masyarakat, sejak masingmasing calon melaporkan jumlah dana kampanyenya.

"Sesuai peraturan Undang-undang, para calon wajib melaporkan dana kampanye satu hari sebelum masa kampanye berlangsung ke KPU DKI. Ternyata disinyalir ada aspek ketidakpatuhan, " tegas Abdullah Hassan, anggota Divisi Politik ICW di Jakarta, Rabu pekan lalu.

KPU DKI seharusnya, sambung Hassan, wajib sampaikan kepada publik terkait laporan dana kampanye. Peran penting kontrol publik terkait dana kampanye, merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan Pemilukada DKI. Berdasarkan laporan

dana kampanye calon yang diperoleh ICW, ditemukan beberapa indikasi pelanggaran seperti laporan sumbangan kampanye kepada calon yang tak jelas identitasnya. Baik identitas berupa nama, alamat, perusahaan, dan NPWP. Identitas penyumbang ini wajib dilaporkan apabila sumbangan yang diberikan di atas nominal Rp 2,5 juta.

Anggota ICW, Apung Widadi menerangkan pihaknya telah mengirimkan surat kepada KPU DKI dan enam pasangan calon terkait pengumuman dana kampanye kepada publik tersebut. Namun, tanggapan yang masuk hanya berasal

dari salah satu pasangan calon. Itu pun berisi konfirmasi bahwa pihaknya tak bisa membuka jumlah dana kampanye kepada masyarakat.

"Kita dapat beberapa data, ada beberapa pelanggaran pada laporan awal dana kampanye.

Pasangan 1, 3, 4 dan 6 sarat akan pelanggaran. Tidak ada identitas, dan jumlah penyumbangnya ratusan," ungkapnya.

Berdasarkan penelusuran ICW, ada beberapa modus pelanggaran yang dilakukan donatur kegiatan kampanye para cagub dan cawagub DKI Jakarta. Pelanggaran itu seperti penyumbang

individu yang tidak jelas identitasnya dan tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, ditemukan penyumbang badan hukum yang tidak menyertakan akte, NPWP, serta ditemukan adanya penyumbang dengan alamat yang sama. ICW mendesak agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan KPU DKI menindaklanjuti temuan ini sebagai masukan dalam proses audit terkait dengan konfirmasi penyumbang.

“Sumbangan dari pasangan calon masih dominan dan tidak ada pembatasan,” tambahnya.

ICW juga mencatat beberapa hasil temuan dana kampanye awal enam pasangan cagub-cawagub dalam bursa pilkada Jakarta 2012. Dari temuan tersebut, pasangan Fauzi BowoNachrowi Ramli memiliki dana kampanye terbesar dibanding 5 pasangan lainnya.

Dalam tabel temuan yang dituliskan tim penelitian korupsi politik ICW, disebutkan pasangan nomor satu Foke-Nara memiliki dana kampanye sebesar Rp 37.956.000.000.

Sumber terbesar dana kampanye pasangan

incumbent tersebut didapat dari sumbangan pribadi pasangan sebesar Rp15 miliar (kas) dan Rp 18 miliar (non kas). “Total sumbangan dari pasangan calon adalah Rp33 miliar,” kata Apung.

Sumber dana lainnya didapat pasangan tersebut dari donatur/perseorangan sebesar Rp 4.006.000.000.

Disusul kemudian sumbangan dari badan usaha sebesar Rp 150 juta (kas) dan Rp 800 juta (non kas), total dari jalur sumbangan ini adalah Rp 950 juta.

Untuk pasangan Hendardji-Riza Patria, ICW mencatat dana kampanye yang dimiliki pasangan tersebut sebesar Rp 1.475.

000.000. Sumber dana terbesar didapatkan dari sumbangan pasangan dengan total Rp 1.467.500.

000. Sumbangan perseorangan pasangan HendardjiNara sebesar Rp 7.500.000.

Dana kampanye pasangan Jokowi-Ahok, tercatat capai Rp4.611.700.000.

Jumlah terbesar didapat dari sumbangan perseorangan, Rp 2.628.900.000, disusul sumbangan pasangan calon dengan total Rp 1.342.800.000, serta sumbangan badan usaha sebesar Rp 650 juta.

Hidayat-Didik memiliki

dana kampanye sebesar Rp 13.821.350.000. Berbeda dengan pasangan lainnya, partai politik yang menaungi pasangan ini turut menyumbang dengan total Rp 500 juta, sementara perseorangan sebesar Rp 13.321.350.000. “Dari informasi yang saya terima pasangan Hidayat-Didik juga menerima sumbangan dari anggota DPR di Senayan, totalnya Rp 50 juta,” tutur Apung.

Pasangan cagub cawagub selanjutnya, Faisal-Biem, menyimpan dana kampanye sebesar Rp 1.526.754.663.

Sumber dana terbesar didapatkan dari sumbangan kedua pasangan dengan total Rp 1.521.900.000 termasuk nilai konversi barang sebesar Rp 240 juta.

Sementara untuk sumbangan perseorangan sebesar Rp 4.850.000.

Pasangan Alex-Nono mengantongi dana kampanye sebesar Rp 3.742.900.

000. Sumbangan terbesar datang dari partai politik yang mengusung pasangan tersebut, Rp 2.450.100.000.

Namum, jumlah tersebut bukan berupa uang tunai tapi berupa barang Rp 950.100.000 dan jasa sebesar Rp1.500.000.000. Namun, pasangan ini tidak merinci

bentuk barang dan jasa apa yang diterima dari donatur untuk mendukung Pemilu DKI Jakarta.

Disusul sumbangan dari pasangan calon sebesar Rp 50 juta yang masuk di kas dan Rp 912.800.000 berupa barang. Sementara sumbangan perseorangan berjumlah Rp 320 juta, serta Rp 10 juta dari badan usaha.

Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, mengatakan setelah laporan ICW ini diterima, pihaknya memiliki waktu selama 14 hari untuk memprosesnya. "Kami juga sudah memeriksa terkait pelanggaran ini, dan sudah sampaikan ke KPU DKI. Secara prosedur laporan ini harus sesuai identitas.

Terkait bukti tertulis bahwa ini telah dilaporkan secara resmi," ujarnya.

Panwaslu membenarkan sesuai UU, KPU DKI harus mengumumkan kepada media satu hari setelah pasangan calon melaporkan dana kampanye, satu hari sebelum masuk masa kampanye dan satu hari setelah masa kampanye.

"Batas waktunya memang sudah lewat, tapi kita harap KPU DKI tetap mengumumkan. Karena pada 8 Juli harus ada laporan dana kampanye lagi," paparnya.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

KORUPSI

SUMUT

Dana Pemkab Raib Terindikasi Dilakukan Sindikat Perbankan BATUBARA - Beberapa hari lalu kita telah menyaksikan secara bersama-sama pemutaran film dokumentasi persidangan Yosrouke dan Fadil Kurniawan terkait pembobolan dana Pemkab Batubara sebesar Rp 80 miliard oleh Bank Mega cabang Jababeka-Bekasi-Jawa Barat.

Dari visualisasi yang dipaparkan secara jelas bahwa hilangnya dana tersebut bukan merupakan kesalahan Pemkab Batubara melainkan

memang dilakukan oleh sindikat kejahatan perbankan terorganisir dengan modus 'White Colour Criminal'. Hal ini dikatakan Bupati Batu-

bara H.OK Arya Zulkarnain SH. MM saat menerima audiensi para kepala desa/lurah se Batubara di kantornya, Selasa pekan lalu.

“Berkenaan fakta yang terungkap dipersidangan, saya berharap kepada seluruh jajaran kepala desa/lurah agar dapat menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat yang ada di wilayahnya agar masyarakat

faham tentang permasalahan yang sebenarnya.Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas.

Sebentar lagi kita umat islam akan memasuki bulan ramadhan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan, mari kita sambut dan jadikan momentum ramadhan untuk mensucikan diri dan lingkungan, menempah diri, menguji konsistensi dan keju-

juran,untuk itu saya selaku Bupati Batubara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan mohon maaf lahir dan bathin, Insya Allah ramadhan ini akan menambah keberkahan dan ketaqwaan kita, dan bagi yang beragama non muslim agar dapat menghormati saudara kita yang sedang menjalankan ibadah, pungkasnya. (SAH)

meter seharga 8,8 juta rupiah / unit.

“Kami merasa keberatan untuk membayar Lapak seharga, Rp.8,8 juta, sebab sebelumnya, lapak berjualan yang kami tempati sekarang, juga telah kami bayar 7,5 juta dengan ukuran 2 X 4 meter, masak satu lapak kami beli dua kali, dan kalau memang ukuran lapak yang akan kami beli, sama dengan ukuran yang kami tempati sekarang, kami tidak merasa keberatan”,tegas Resti Bakkara, yang didukung 3 orang rekannya.

Mendapat penjelasan dari

pedagang pasar itu, Ketua DPRD Dairi, Delphi Ujung spontan mempertanyakan payung hukum yang digunakan Tim Penempatan Pedagang Pengguna Jasa Pasar Sidikalang, untuk menjual Lapak Balairung yang didanai APBD Provsu dan APBD Dairi itu, seharga Rp.8,8 juta.

Untuk menjawab pertanyaan dari Dewan, Tony Situmeang staf Dinas Cipta Karya mewakili Tim menjelaskan, bahwa payung hukum yang digunakan pada penjualan Lapak Balairung Pasar Sidikalang itu, adalah ber-

dasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi, yang menurutnya masih dalam tahap proses.

Pada akhir pertemuan, Anggota Dewan melalui Saut Martua Ujung menyarankan, agar penjualan Lapak Balirung ditunda untuk sementara, menunggu turunnya Surat Keputusan Bupati Dairi, “selain ditunda untuk sementara, kami mengharpkan juga, agar tekhnis pembagian lapak Balairung diatur kembali, dan calon pembeli diutamakan pedagang lama yang sudah memiliki KIB”, harap Saut.(POL)

Lapak Balairung Pajak Sidikalang Dijual Seharga 8,8 Juta Per Unit SIDIKALANG - Sebanyak 224 unit lapak (tempat berjualan) dengan ukuran 2 X 2 meter, yang terletak di Dua Balairung Pusat Pasar Sidikalang, telah ditawarkan kepada pedagang pemilik Kartu Izin Berjualan (KIB), dan Surat Izin Berjualan (SIB), dengan harga satu unit, 8,8 juta rupiah, tanpa payung hukum yang belum jelas.

Yang anehnya lagi, pihak DPRD sendiri, tidak mengetahui rencana penjualan lapak yang dilakukan Tim pendata dan penempatan pedagang pengguna jasa pasar Sidikalang itu. Pada hal, pembangunan dua Balairung pasar yang menjadi lokasi Lapak berjualan itu, dibiayai APBD Provsu, dan APBD Kabupaten Dairi.

Hal itu terungkap, ketika empat orang pedagang Sayur mayur, Rempah – rempah, dan pedagang buah Pasar Sidikalang, mengadakan pertemuan dengan DPRD Dairi yang dipimpin Ketua DPRD, Delphi Masdiana Ujung, didam-

Para pedagang Pasar Sidikalang pingi Martua Anahampun dan Saut Martua Ujung, di Ruang Rapat Ketua DPRD Dairi, Selasa pekan lalu.

Pada pertemuan yang juga dihadiri, Direktur Operasional PD. Pasar Sidikalang, Hotman Siburian, dan Drs. Tony Situmeang, mewakili Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Dairi itu, empat orang perwakilan pedagang masing – masing, Resti br Bakkara, Lamria br Tampubolon, Poibe Br Siahaan, dan Rohani Sigalingging, menyampaikan rasa keberatannya atas penjualan lapak dengan ukuran 2 X 2

Korupsi Kesbanglinmas Sumut MEDAN–Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan akhirnya menetapkan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sumatera Utara, H Darwinsyah sebagai tersangka dugaan korupsi penggunaan dana Kesbanglinmas anggaran tahun 2010 sebesar Rp 2,9 miliar.

“Penetapan tersangka ini setelah ada bukti dari dua belas saksi yang telah diperiksa,” kata Kasipidsus Kejari Medan, Robinson Sitorus, Rabu pekan lalu.

Setelah menjadi tersangka, Kejari akan segera melakukan pemanggilan terhadap Darwinsyah. Walaupun ada tersangka lain seperti Bendahara Kesbangpol dan Linmas Sumut, H Syahri Muda Hasibuan. "Darwinsyah target utama." tegas Robinson. lanjutnya, dari para sksi yang diperiksa, dua diantaranya adalah Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), Bukit Tambunan, dan Ketua Tim Pemeriksa Reguler Inspektorat Pemprovsu, Suryono.

“Bukit Tambunan

“Kita sudah periksa ke bagian keuangan.

Tidak ada bukti penyetoran PPh dari Kesbanglinmas pada tahun 2010. Setelah kita mendalami kasus melalui pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti Asisten IV Pemprovsu, Kabiro Keuangan, Kepala Bagian Penerimaan di Biro Keuangan Pemprovsu, dan dua pejabat inspektorat. Maka kita menetapkan Darwinsyah sebagai tersangkanya,” ROBINSON SITORUS –– KASI PIDSUS KEJARI MEDAN

menjabat Kaban Kesbanglinmas sejak Oktober 2010, diperiksa untuk mengetahui bagaimana sistem serta tugas pokok dan fungsi Kaban di lingkup unit kerja. Untuk mengetahui sistem dan tupoksi pengelolaan anggaran di Kesbanglinmas," katanya lagi.

Sedangkan Suryono, merupakan pihak inspektorat yang bertugas mengawasi kinerja, termasuk pengelolaan keuangan di lembaga teknis daerah itu. "Kita memeriksa tim pemeriksa, mencari tahu apakah mekanisme pengawasan terkait adanya selisih anggaran sudah dilaksanakan atau tidak," tambahnya.

Dalam kasus ini, Kejari Medan telah melakukan pengusutan

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

terkait selisih anggaran sebesar Rp 1,2 miliar dari dana Rp 31 miliar yang dianggarkan dalam APBD 2010.

Selain itu, ada juga dana yang tidak disetorkan ke kas daerah, berupa pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 600 juta.

"Kita sudah periksa ke bagian keuangan.

Tidak ada bukti penyetoran PPh dari Kesbanglinmas pada tahun 2010. Setelah kita mendalami kasus melalui pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti Asisten IV Pemprovsu, Kabiro Keuangan, Kepala Bagian Penerimaan di Biro Keuangan Pemprovsu, dan dua pejabat inspektorat.

Maka kita menetapkan Darwinsyah sebagai tersangkanya,” paparnya. (MEI)

Diduga Korupsi, Sekda Palas Batal Ditahan MEDAN - Penyidik Subdit II/ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas (Palas) Drs Kusnadi Hasibuan MM jadi tersangka dugaan korupsi proyek piktif senilai Rp1 miliar.

Namun, ketika akan dipanggil untuk dilakukan penahanan, Kusnadi Hasibuan mengaku sakit dan opname di salah satu rumah sakit di Medan. Praktis penahanan terhadap Kusnadi pun urung dilakukan.

“Seyogianya, pekan lalu yang bersangkutan sudah kita periksa sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan. Namun karena bupati minta agar pemeriksaan ditunda satu minggu berhubung seluruh Sekda se-Sumatera Utara sedang ada rapat di Medan, sehingga pemeriksaan kita tunda. Namun, usai rapat dan hendak dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan mengaku sakit dan opname,” demikian informasi diperoleh wartawan dari sumber di Poldasu, Senin pekan lalu.

Setelah nantinya Sekda Palas dilakukan penahanan, akan segera menyusul Pejabat Pembuat Teknik Kerja (PPTK) Ir M Pangihutan Hasibuan, untuk diperiksa. “Mudah-mudahan,

keduanya akan kita lakukan penahanan karena buktibukti sudah lengkap, tinggal menunggu hasil audit BPKP,” kata sumber.

Dikatakannya, Kusnadi Hasibuan dan Pangihutan Hasibuan sudah pernah diperiksa sebagai saksi.

Kemudian, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, dari status saksi ditingkatkan menjadi tersangka.

Kedua pejabat di Pemkab Palas itu diduga terlibat korupsi senilai Rp1 miliar, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010.

Modusnya, menganggarkan dana Rp1 miliar untuk pembelian bus dan truk sampah milik Pemkab Palas.

Dana sudah dicairkan namun proyek ternyata piktif.

Dalam hal ini, tambah sumber, pihaknya akan terus menggali informasi untuk mendapatkan bukti-bukti tentang kemungkinan ada tersangka lain. Sumber menambahkan, pihaknya juga akan memanggil kontraktor atau pelaku usaha yang dibuat dalam dokumen proyek tersebut.

“Kalau proyek itu fiktif, bisa saja kontraktornya terlibat atau sama sekali kontraktornya juga fiktif, dengan maksud untuk mengelabui pihak yang berkompeten,” ketus sumber.

(AND)

DPD PERPAMSI Jateng Terkesan Kemajuan PDAM Tirtanadi Medan MEDAN–DPD PERPAMSI Jawa Tengah (Jateng) sangat terkesan dengan kemajuan yang dicapai oleh PDAM Tirtanadi. Hal ini diungkapkan Ketua DPD PERPAMSI Jateng, Suparto Edy Sucahyo, SE, ST, MT saat rombongannya tiba di Medan.

Dikatakannya, bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui Regionalisasi pengelolaan PDAM di Provinsi Sumatera Utara serta regulasi tentang kedudukan Direksi dan Pegawai PDAM Tirtanadi dan berharap agar hal-hal positif yang didapat dari kunjungan ini menjadi bahan masukan bagi anggota DPD PERPMSI Jateng yg terdiri dari PDAM – PDAM se - Jawa Tengah.

Rombongan berjumlah 35 orang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PERPAMSI Jateng, Suparto Edy Sucahyo, SE, ST, MT diterima oleh Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi, H Ahmad Thamrin, SE, M.Psi didampingi Direktur Produksi dan Perencana, Ir H Tamsil Lubis beserta beberapa Kepala Divisi.

Melalui Kepala Divisi Public Relations PDAM Tirtanadi, Ir. Amrun, dalam sambutannya, Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi, H. Ahmad Thamrin, SE, M.Psi me-

nyampaikan gambaran umum profil PDAM Tirtanadi dan beberpa keberhasilan yang telah dicapai serta tantangan yang dihadapi.

Terkait dengan Regionalisasi pengelolaan PDAM di Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Thamrin mengatakan bahwa pengelolaan PDAM di beberapa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Manajemen (KSM) atau Kerja Sama Operasi (KSO). Dan sampai saat ini Kerja Sama Manajemen yang masih berjalan yaitu : KSM dengan PDAM Tirta Sari & PDAM Tirta Bulian sedangkan Kerja Sama Operasi (KSO) yang masih dilaksanakan yaitu KSO dengan Kab. Nias Selatan, Kab. Tapteng, Kab. Tapsel, Kab. Tobasa, Kab. Samosir, Kab. Deli Serdang.

Perihal regulasi yang mengatur kedudukan Direksi maupun Pegawai PDAM Tirtanadi diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Prov. Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009.

Pada kesempatan itu, Direktur Administrasi dan Keuangan, H Ahmad Thamrin, SE, M.Psi menyerahkan Cinderamata berupa Miniatur Menara PDAM Tirtanadi yang diterima oleh Ketua DPD PERPAMSI Jateng, Suparto Edy Sucahyo, SE, ST, MT. (FER)

Dewan Pertanyakan Status Mess Pemkab di Jakarta SIDIKALANG - Mengingat Kabupaten Dairi saat ini sangat perlu dana dalam segala bidang pembangunan, sebaiknya keberadaan Mess Pemkab Dairi yang ada di Tebet Jakarta sudah seharusnya dikontrakkan ke orang lain,karena ternyata fungsinya tidaklah semahal ketika Pemkab melakukan perjanjian Kontrak 5 tahun, apalagi sekarang ini,para pejabat kita ketika melakukan perjalanan dinas ke Jakarta,mereka dikenakan biaya pembayaran sesuai dana penginapan yang tertera di kwitansi pembayaran, sehingga sepertinya para pejabat kita yang bepergian ke Jakarta sudah enggan menginap di mess Dairi yang memang tadinya diperuntukkan bagi mereka berdinas ke ibukota.Jadi agar dana rakyat terpakai membayar kontraknya dulu bias kembali dan berguna bagi Dairi,sisa kontrak yang masih ada tiga tahun lagi, sebaiknya dikontrakkan bagi orang lain sehingga pengeluaran dana anggaran kabupaten bermanfaat dengan tepat.Demikian disampaikan Resoalon L.Gaol anggota DPRD Dairi saat bincang hangat dengan beberapa wartawan di kantor DPRD. Resoalon juga mengatakan sangat prihatin dengan mubazirnya mess pemkab Dairi yang berada di tebety Jakarta,karena bilapun masyarakat Dairi ke Jakarta, bukannya bias asal nginap, bahkan membawa nama Dairipun, anak-anak kontingen olahraga tidaklah mudah menginap di mess karena toh juga mereka yang berupaya mengharumkan Dairi harus bayar ketika menginap di mess,jadio karena sama sekali tidak bermanfaat bagi orang banyak, sebaiknya kontraknya yang sisa tiga tahun lagi,diberikan pada pihak lain dan uangnya dikembalikan ke kas Daerah, tegasnya.

Pasiona Sihombing Koordinator FMD-AP juga membenarkan pernyataanpalan esolon, dikatakannya, se-

Resoalon L Gaol

baiknya memang Pemkab lebih banyak focus pada pembangunan di kabupaten dan tidak menghambur hamburkan uang rakyat demi kepentingan segelintir orang yang nota bene tanpa dibiayai uang rakyatpun, mereka mampu ke Jakarta.

Pasiona juga menghimbau Bupati Dairi untuk segera memberi kebijakan pada keberadaan Mess Pemkab Dairi yang sengaja dikontrak Lima tahun, mengingat ternyata dengan adanya peraturan baru sekarang ini terhadap pembiayaan para pejabat keluar kota.

Sementara itu, J. Manullang kabag Umum Pemkab Dairi,menerangkan ke Andalas, kalau mess Pemkab Dairi yang ada di Jakarta memang benar ada dan dikontrak selama lima tahun dan sampai saat ini tetap dipergunakan oleh masyarakat Dairi. Kontingen Kontingen yang juga dating ke Jakarta,mereka juga menginap dan wajar saja biaya kebersihan diberiklan, karena disana ada penjaga yang memelihara Mess agar selalu layak menjadi tempat menginap orang –orang Dairi, dan usul dari anggota DPRD dan juga masyarakat untuk agar mess itu di over kontrakkan bila memang tidak lagi dimanfaatkan, dikatakan Manullang akan ditampung dan saat yang tepat akan disampikan kepada pimpinan, intinya, Manullang berujar, bahwa Mess Pemkab Dairio yang berada di Jakrta memang disediakan bagi semua orang Dairi yang melakukan kegiatan di Jakarta.(IRVAN)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 208 9 â&#x20AC;&#x201C; 15 JULI 2012

KORUPSI

LIPSUS

ANAS TETAP MENGELAK Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai diperiksa selama 7 jam, Anas kembali mengelak lagi terkait tudingan terlibat korupsi proyek pembangunan kompleks atlet Hambalang di Bogor Jawa Barat.

"SAYA datang ke ke PKK untuk memberikan klarifikasi kepada penyelidik KPK bahwa saya tidak tahu-menahu soal proyek Hambalang," papar politikus Partai Demokrat di gedung KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Anas melanjutkan banyak hal tentang Hambalang telah diceritakan kepada penyelidik KPK, salah satunya tentang PT Adhi Karya, adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bertindak sebagai kontraktor pembangunan proyek Hambalang. "Saya ditanya (penyidik) apakah pernah ada pertemuan dengan PT Adhi Karya? Saya jawab tidak, dan memang tidak ingat persis soal itu," bantahnya.

Hal-hal lain, lanjut dia, kalau teman-teman sekalian ingin dapat informasi, bisa tanya penyelidik KPK yang bertugas meminta klarifikasi. "sata sudah menyampaikan sangat banyak.

Saya yakin informasi yang diberikan kali ini bisa memperlancar KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek Hambalang," tambahnya.

Pernyataan pers Anas kali ini lebih singkat, dan Anas langsung menuju mobil Inova B 1584 TOM, dan langsung meninggalkan gedung KPK. Sebelumnya, Nazaruddin mengungkapkan bahwa PT Adhi Karya yang menggarap proyek Hambalang memberikan uang sebesar Rp 50 miliar plus mobil Toyota Harrier kepada Anas Urbaningrum.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, pemeriksaan Anas kemarin adalah lanjutan pemeriksaan pekan lalu.

"Pemeriksaan pekan lalu belum selesai," katanya.

Menurut Johan, masih ada sejumlah pertanyaan tim penyelidik yang harus ditanyakan kepada Anas.

"Terkait sejumlah pernyataan Nazaruddin dan Ignatius Mulyono," ujarnya. Selain Anas, penyelidik KPK juga meminta keterangan sopir Anas yang bernama Riyadi.

KPK masih melanjutkan pemeriksaan jajaran pegawai PT Adhi Karya terkait penyelidikan kasus proyek pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), di Hambalang, Bukit Sentul, Jawa Barat. Project Manager perusahaan berplat merah itu, Sutrisno, Rabu pekan lalu, diperiksa untuk proyek bernilai Rp 2,5 triliun tersebut.

"Tadi ada permintaan keterangan dari PT Adhi karya, Sutrisno," ujar Johan Budi.

Selain Sutrisno, pada hari yang sama, KPK juga meminta keterangan pegawai PT Adhi Karya lain, bernama Henny. Adhi Karya disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, memberikan fee kepada sejumlah pihak sebagai kompensasi mendapatkan proyek hambalang.

Ignatius Mulyono, anggota

DPR dari Fraksi Demokrat mengaku pernah diperintah Anas untuk mengurus aspek legal tanah di Hambalang. Anas memang tidak memerintahkan dia mengurus sertifikat tanah Hambalang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun Anas memerintahkan Mulyono untuk mengurus surat keputusan Kepala BPN guna melancarkan pembangunan proyek Hambalang.

"Kalau Pak Anas tidak mengakui, terserah KPK saja.

Yang jelas, surat (keputusan Kepala BPN) itu diterima Pak Anas, kemudian diserahkan kepada Nazaruddin. Dari Nazaruddin, (surat) diserahkan kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Mulyono di gedung DPR, Kamis pekan lalu.

Mulyono mengaku diperintah Anas untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang yang dijadikan lokasi proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional. Menurut dia, rangkaian pengurusan tanah Hambalang sudah jelas. Bahkan Nazaruddin juga mengakui kebenaran keterangannya ini.

Menurut Mulyono, surat keputusan Kepala BPN (saat itu) Joyo Winoto merupakan awal dari proses keluarnya sertifikat tanah untuk proyek Hambalang.

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, surat keputusan Kepala BPN keluar pada 6 Januari 2010 dan sertifikat tanah Hambalang keluar 20 Januari 2010.

Meski begitu, Mulyono memaklumi jika Anas mengelak pernah memerintahnya mengurus soal itu. Sebab, yang diperintahkan kepada Mulyono memang bukan langsung mengurus sertifikat tanah, melainkan surat keputusan Kepala BPN. Mulyono meminta KPK menelusuri soal itu secara mendalam agar bisa diketahui siapa yang sesungguhnya mengurus, siapa yang mengeluarkan, dan siapa yang menerima sertifikat tanah Hambalang.

Seperti diketahui, untuk kedua kalinya KPK memeriksa Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum pada Rabu ahad lalu. Politikus Partai Demokrat tersebut dipanggil sebagai terperiksa dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Hambalang. Terkait kasus Hambalang, nama Anas sendiri kerap sekali disebut terlibat dalam kasus tersebut oleh terdakwa kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin.

Kasus Hambalang sendiri terungkap setelah, dalam eksepsi (nota keberatan) nya, terdakwa kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin menyinggung perihal aliran dana yang diterima Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam proyek tersebut.

Nazaruddin mengungkapkan

semua berawal pada Desember 2009, dia dipanggil Anas dalam kapasitas sebagai Bendahara Fraksi Partai Demokrat di DPR. Selain Nazaruddin, tersangka lain kasus Wisma Atlet, Angelina Sondakh juga dipanggil dalam kapasitas sebagai koordinator B anggar DPR. Saat itu, lanjut Nazaruddin, Anas memerintahkan bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng untuk membicarakan proyek Hambalang. Selanjutnya, pertemuan terealisasi di kantor Kempora yang dihadiri oleh Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Komisi X DPR Mahyudin, Angelina Sondakh, dan Nazaruddin.

Dalam pertemuan tersebut, ujar Nazaruddin, disepakati bahwa Menpora dan Angelina, selaku koordinator Banggar, akan membuat anggaran khusus untuk proyek Hambalang.

Sedangkan, persoalan teknis akan dibahas secara terinci antara Angie dan Sesmenpora Wafid Muharam.

"Pada Januari 2010, Anas memerintahkan saya untuk mempertemukan Angelina dan Rosa dalam rangka mengerjakan proyek Hambalang. Setelah itu, Angelina dan Rosa berkomunikasi langsung tanpa saya ketahui. Sebab, Rosa wajib melapor ke Anas," jelas Nazaruddin.

Dia juga mengaku, Anas memerintahkan dirinya untuk memanggil anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono pada Februari 2010. Tujuan pemanggilan itu agar Mulyono mengundang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Joyo diharapkan bisa membantu Anas terkait sertifikat tanah Hambalang yang sudah dua tahun tidak selesai.

"Pada April 2010, Anas memutuskan bahwa yang menang proyek Hambalang adalah PT Adhi Karya dan bukan PT DGI. Sebab, menurut laporan Rosa, PT DGI tidak dapat membiayai biaya kongres PD yang membutuhkan dana Rp 100 miliar," katanya.

Anas memerintahkan PT Adhi Karya untuk menyerahkan uang tersebut kepada Yulianis untuk dibawa ke Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Belakangan Nazaruddin mengatakan bahwa uang Rp 100 miliar yang dibawa Mahfud Suroso dari PT Adhi Karya, ternyata Rp 50 miliar diserahkan ke Yulianis untuk dibawa ke kongres Partai Demokrat di Bandung awal tahun 2010.

Sedangkan, Rp 50 miliar sisanya diserahkan Mahfud Suroso ke DPR RI dan beberapa orang lainnya, termasuk ke Andi Mallarangeng. Bahkan, Nazaruddin mengungkapkan uang yang mengalir ke Andi Mallarangeng adalah Rp 10 miliar. Sebagaimana, pengakuan Mahfud Suroso kepada dirinya.

"Proyek Hambalang karena saya ikut dari awal. Jadi, ada uang Rp 100 miliar yang di bawa ke apartemen di Senayan City sudah dalam boks, yang satu boksnya senilai Rp 25 miliar. Tetapi, ternyata sudah tidak jadi dan diperintahkan diberikan ke Yulianis hanya Rp 50 miliar, dan Rp 50 miliar lain di bagi ke anggota dewan," ungkap Nazaruddin di hadapan Majelis di Pengadilan Tipikor Jakarta,beberapa waktu lalu. (ENDY)

Akui Citra Partai Demokrat Turun ANAS Urbaningrum, mengakui bahwa citra partai yang dipimpinnya menurun di mata masyarakat akibat kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader partai politik pemenang Pemilu 2009 itu.

"Adanya beberapa kader yang tersangkut masalah hukum, jelas berpengaruh terhadap citra partai, sehingga kami perlu konsolidasi ke daerah-daerah," katanya di Desa Giri Enas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat lalu.

Menurut dia, sebenarnya kader-kader Partai Demokrat yang tersangkut persoalan hukum lebih sedikit dibandingkan dengan partai lain.

"Akan tetapi, apa pun yang terjadi, kami siap

Siap Digantung ANAS menyatakan siap digantung di Monumen Nasional (Monas), seandainya terbukti korupsi. Pernyataan itu juga ditulis Anas di akun twitternya tak lama setelah KPK berencana memeriksa dirinya dalam waktu dekat.

Di akun twitternya, Anas menulis pernyataan kalau terbukti korupsi proyek wisma atlet dan proyek fasilitas olah raga Hambalang sebesar satu rupiah sekalipun, Anas bersedia ditembak mati atau digantung di Monas.

Pernyataan Anas ini mengundang beragam komentar dari pengguna jejaring twitter.

Budayawan Butet Kertaradjasa menanggapi komentar Anas dengan nada berseloroh. Butet menyebut Monas sebagai singkatan "mosok ta nas" atau dalam bahasa indonesia berarti 'apa benar nas?'

Lain lagi tanggapan satir budayawan Sudjiwotedjo.

Dengan lucu ia menyatakan Anas tak perlu menambahkan hantu Monas, karena sudah ada hantu Pondok Indah, hantu Jeruk Purut dan hantu Cassablanca di ibu kota.(TV)

menghadapinya demi penegakan supremasi hukum," katanya setelah membuka Pelatihan Kepemimpinan dan Kepemiluan itu.

Anas juga menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus korupsi pembangunan perkampungan atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang kini ditangani (KPK) itu.

"Semua keterangan sudah saya sampaikan di depan penyidik KPK. Kalau masih diperlukan, saya siap memberikan keterangan lagi kepada penyidik KPK," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu. Oleh sebab itu, dia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. "Kami minta kader lainnya juga perlu memberikan keterangan," kata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Dalam acara tersebut, Anas mengingatkan kader Partai Demokrat untuk terus berjuang

dalam menghadapi gejolak politik yang dihadapi partainya. "Kader partai harus menjadi ayam petarung, jangan jadi ayam sayur karena kader sebagai sumber air yang mengalir seterusnya dalam kehidupan politik," katanya.

Ia berharap pelatihan tersebut dapat mendorong semangat kader Partai Demokrat di Kabupaten Buleleng untuk terus berjuang hingga Pemilu 2014.

Terkait konflik internal di tubuh DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng, Anas menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran pengurus partai di daerah itu.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, Gede Sumantara, dalam kesempatan itu sempat membacakan pernyataan sikap politik yang mendukung kepemimpinan Soesilo Bambang Yudoyono dan Anas Urbaningrum di Partai Demokrat. (ANT)

SBY Pantau Panggilan Anas KETUA Dewan Pembina Partai Demokrat turut memantau perkembangan dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Sentul, Bogor. Walau masih beristirahat di kediamannya di Cikeas usai kunjungan kerja 12 hari di benua Amerika.

"Kalau sudah masuk televisi, tidak mungkin tidak diikuti.

Karena sudah diketahui," kata Julian Aldrin Pasha, Juru Biacara Kepresidenan.

Tetapi, Julian melanjutkan, presiden masih mengikuti saja proses hukum yang berjalan.

Dan belum ada langkahlangkah tindakan lain.

"Sementara belum (ada komentar)," kata dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tadi pagi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anas menyatakan siap memberikan keterangan ihwal dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi gedung olahraga di Bukit Hambalang, Bogor.

"Saya datang memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi tentang kasus korupsi Hambalang," kata Anas

di pintu gerbang kantor KPK. Anas kerap disebut terlibat dalam proyek pusat pendidikan dan latihan olahraga Hambalang. Menurut bekas koleganya, M. Nazaruddin, PT Adhi Karya sebagai kontraktor proyek menggelontorkan duit Rp 100 miliar. Sebanyak Rp 50 miliar mengalir ke Kongres Demokrat di Bandung pada 2010 lalu untuk memenangkan Anas sebagai ketua umum.

Anas yang tampak tenang datang dengan mengenakan setelan batik cokelat dan celana hitam. Dia muncul di lembaga antikorupsi itu sekitar pukul 10.13 WIB. Ia tampak tenang menjawab pertanyaan wartawan tentang kasusnya. Dalam kunjungannya, Anas didampingi sejumlah kader partai berlambang mercy itu.

Tampak pula sejumlah anggota DPR seperti Gede Pasek, Ketua Komisi Hukum DPR. Sementara itu, kader Partai Demokrat lainnya Ruhut Sitompul menyatakan SBY akan menindak Anas selepas kepulangan dari kunjungan kerja dari Amerika Latin.(TMP)

KPK POS

6

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

POLITIK

KUD Setia Abadi Harapkan Dukungan PTPN IV PANYABUNGAN–Upaya Tim Sembilan (Perwakilan Masyarakat Batu Sondet) terkait Plasma KUD Setia Abadi desa Batu sondet Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Madina direncanakan Juli ini akan dilanjutkan kembali penanaman Plasma seluas 200 Ha. Untuk ini diharapkan dukungan dari PTPN IV Madina.

Hal ini dikatakan anggota KUD Setia Abadi, Rafki kepada KPK pos baru-baru ini di Batu sondet. Dikatakannya, meski hasilnya belum sesuai harapan, direncanakan untuk penanaman Plasma KUD Setia Abadi seluas 200 Ha tetap didukung. Dari plasma yang ada, telah berproduksi sekitar 30 Ha namun masih ada 64 Ha yang belum produksi.

Oleh sebab itu sekarang belum bisa dibagikan kepada masyarakat setempat. Tentu hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan dari PTPN IV. Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini direncanakan penanaman plasma perluasan akan dilaksanakan sekitar 200 Ha lagi oleh KUD Setia abadi. Masyarakat setempat yang tergabung dalam KUD Setia Abadi yakin dan optimis pengembangan plasma ini akan berhasi.

Ditempat terpisah, Syahrial warga desa Batu Sondet kepada Kpk Pos mengatakan, memang untuk sekarang ini masyarakat sangat berharap kerjasama dari PTPN IV. Namun yang saya ketahui sekarang masih ada terkendala untuk kelanjutan plasma KUD. Salah satunya penanaman lanjutan plasma agar ke depan seluruh lahan dapat berproduksi.(ZF)

Anggota DPRD Magelang Kunker Ke Tebingtinggi T TINGGI–Pemko dan DPRD Tebingtinggi menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, kemarin. Kunjungan ini guna membalas jalinan kerjasama menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan lainnya.

Hadir dalam kesempatan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, Wakil Walikota H Irham Taufik, Ketua DPRD Kota Magelang Muhammad Hasan Suryoyudo, Muspida dan pimpinan SKPD kedua daerah, serta anggota DPRD Tebingtinggi Mahyan Zuhri, Pahala Sitorus, Cornel Haloho dan H Syahrial Malik.

Walikota Tebingtinggi dalam paparannya mengungkapkan beberapa keberhasilan Tebingtinggi terutama dibidang pendidikan menyangkut kelulusan Ujian Nasional (UN). Kota Tebingtinggi tahun ini mendapat peringkat kedua se Sumatera Utara dan prospek ke depan kemajuan Kota Lemang ini menjadi daerah transit dari Bandara Air Port Kualanamu, pembangunan jalan Tol Tebingtinggi-Medan, pembangunan pelabuhan skala internasional di Inalum dan pembukaan kawasan industri di Sei Mangkei Kabupaten Batubara.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Tebingtinggi mengharapkan, hubungan kerjasama itu hendaknya dapat dilakukan secara berkesinambungan, kedua daerah bisa saling bertukar informasi, ilmu dan menjalin hubungan kerja yang lebih baik.(RS)

N A D SUMUT

HUT Aceh Ke-10 Tamiang Meriah ACEH TAMIANG–Karang Baru, 02 Juli 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tepat pada hari ini melangsungkan Hari Jadinya yang ke-10 Tahun “Dengan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang ke-10 Tahun 2012, Kita Tingkatkan Semangat Cinta Daerah Dalam Mewujudkan Masyarakat Aceh Tamiang Yang Religius, Dinamis, Sejahtera Dan Mandiri”.

Inilah tema yang di angkat dalam sambutan Bupati pada Upacara Bendera dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Aceh Tamiang yang ke-10.

Upacara bendera bertempat di halaman depan Kantor Bupati Aceh Tamiang dihadiri Ketua DPRK Aceh Tamiang beserta anggotanya, unsur Forkampinda dan Forkampinda Plus Aceh Tamiang, Sekda dan pejabat di jajaran Pemkab Aceh Tamiang, mantan Bupati dan mantan Sekda, Kepala

Bupati Bumi Muda Sedia Kab. Aceh Tamiang Drs. H. Abdul Latief sedang menyampaikan kata sambutan diatas mimbar di depan kantor Bupati Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang.

Dinas Vertikal dan Pimpinan BUMN/

BUMD, dan undangan lainnya.

Peringatan Hari Ulang Tahun

Aceh Tamiang merupakan momentum yang sangat penting dan merupakan suatu bentuk penghargaan dan penghormatan kepada pendiri dan perintis terhadap berdirinya Kabupaten Aceh Tamiang.

Didasari oleh hal inilah, untuk memeriahkan Hari Jadi yang ke10 panitia Penyelenggara Peringatan HUT Kabupaten Aceh Tamiang menyelenggerakan beberapa kegiatan yaitu: Upacara Bendera Peringatan HUT Kab. Aceh Tamiang yang ke-10 di halaman Depan Kantor Bupati Aceh Tamiang. Karnaval Pakaian Adat di laksanakan di Lapangan Pemuda Kota Kuala Simpang.

Resepsi HUT Kab. Aceh Tamiang yang akan dilaksanakan 02 Juli 2012 pukul 20.30 Wib bertempat di Sekretariat DPRK Aceh Tamiang. Pembukaan Festival Seni Budaya oleh wakil Gubernur Aceh yang akan dilaksanakan 03 Juli 2012 pukul 20.30 Wib di Lapangan Upacara Komplek Kantor Bupati Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang.(BSO)

Evaluasi Kepsek RSBI Di Langsa LANGSA–Kadis pendidikan Kota Langsa diminta segera mengevaluasi para Kepala Sekolah di Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Kota Langsa.

Pasalnya masih ada para kepala RSBI yang sering mengambil kebijakan sendiri – sendiri dalam mengorganisir pelaksanaan Sekolah di lapangan, terutama permasalahan penerimaan siswa baru (PSB) TA 2012. Hal itu diuraikan salah seorang sumber KPK POS yang tak ingin identitasnya dipublikasikan terkait mahalnya biaya PSB di Sekolah RSBI itu, Rabu (27/6), pekan lalu.

Menurutnya, para Kepala sekolah RSBI selalu mengambil kebijakan berdasarkan kemauan

sendiri tanpa berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan seperti yang terjadi di RSMP - BI Negeri 3 Langsa. Membebankan biaya daftar Rp2.750.000 yang pengalokasianya dianggap orangtua siswa tidak jelas.

Untuk kasus RSMP – BI Negeri 3 Langsa , katanya, setiap tahun banyak dana diterima sekolah untuk melengkapi fasilitas dan membantu siswanya. Di antaranya dana bos lebih kurang Rp800 Juta dan beasiswa siswa miskin dan berprestasi, belum lagi dana subsidi pemerintah mencapai Rp300 juta dan dana rutin lain.

Lantas mengapa orang tua masih terus dibebankan dengan biaya pendidikan yang cukup

mahal ? Sementara dana yang berputar di Sekolah itu cukup banyak untuk menanggulangi siswa tidak mampu “ katanya.

Memang dalam menjalankan roda sekolah RSBI ini boleh meminta dana dari para wali murid, hanya saja pengalokasiannya harus jelas untuk apa. Kenapa uang Rp1.500.000 dialokasikan untuk pembelian AC. Padahal kelengkapan sarana dan prasarana sekolah tidak dibebankan kepada orangtua siswa, Bisa dibayangkan jika Rp1,5 juta perorang dialokasikan untuk pembelian AC berapa banyak AC yang dapat dibeli. Jika dikalikan dengan jumlah siswa yang masuk tahun ini. ”Lantas kemana dana subsidi

pemerintah, hingga saat ini tidak jelas penggunaannya,”paparnya.

Sementara sumber di internal RSMP – BI mengaku Kepsek saat ini belum mampu mengelola Sekolah RSBI ini yang ada hanya semakin berantakan saja. Jika hal ini dibiarkan terus Dinas Pendidkan dipastikan Sekolah Favorit ini akan tinggal nama.

Kadis pendidikan Kota Langsa Mustafa mengatakan, sejauhini ada 4 sekolah berlabel RSBI di Kota Langsa Yakni SMPN 1, SMPN 3, SMAN 1 dan SMKN 2 Langsa. Dari Keempat Sekolah ini memang permasalahan yang kerap muncul belakangan ini adalah SMP N 3, Hanya saja hingga saat ini kita masih melihat

DKP Atim Salurkan BLM Pugar ACEH TIMUR - Dalam upaya meningkatkan produksi garam di wilayah Aceh Timur, Dinas Perikanan dan Kelautan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pemberdayaan Garam Rakyat (Pugar). Penyerahannya dilakukan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, T. Dahlan secara simbolik kepada Djamaluddin mewakili 11 Kelompok petani garam rakyat di dua kecamatan, baru-baru ini.

Bantuan ini merupakan bagian program pemerintah pusat mengatasi krisis garam di tanah air, karena selama ini Indonesia selalu mengimpor garam untuk kebutuhan dalam negeri. Anggaran bantuan bersumber dari APBN hampir mencapai Rp500 juta diterima 11 kelompok tani, yakni Kecamatan Julok dan Darul Aman.

Di Kecamatan Julok tepatnya di Desa Naleung, yaitu kelompok Lancang Sira, Tani Garam, Jambo Sira,Usaha Sira dan Usaha Sira, sedangkan di Kecamatan Darul Aman diterima oleh kelompok Saban Rasa, Saboh Hate, Ingin Maju, Barona Dua dan Kelompok Bina Bersama.

Acara penyerahan BLM Pugar itu dipusatkan di Desa Naleung Kec. Julok diserahkan langsung Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh Timur didampingi Camat Julok Zainuddin, Sekretaris Dispereindag

sejauh mana permasalahan itu sehingga belum bisa kita ambil langkah bijak apa yang tepat nantinya mengenai permasalahan pengutipan biaya masuk di RSMP - BI Negeri 3 Langsa sudah saya terima laporannya bahkan kita sampaikan juga ke Dewan “ Katanya.

Menyangkut pergantian Kepsek RSBI ini, kita belum berani mengambil keputusan apapun, “ memang sejauh ini sudah banyak laporan yang kita terima dari para orang tua murid dan Guru maupun masyarakat tentang kepala Sekolah RSBI ini, Namun begitu untuk pergantiannya masih kita kaji lebih lanjut “ jelasnya.(BSO)

Mahasiswa STAI Gajah Putih Akhiri KPM

Beko Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Aceh Timur sedang melakukan pengerukan alur yang dangkal di Paya Nalueng Kec. Julok. dan Bappeda, serta Geusyik Desa Naleung.

Camat Julok, Zainuddin, mengajak masyarakat para kelompok tani garam untuk dapat benar-benar memamfaatkan bantuan menjadi modal usaha garam. ”Jangan bantuan dikasih untuk modal pengembangan usaha garam, digunakan untuk keperluan lainya,” tegas Zainuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mengajak petani garam membuka lahan pertambangan garam seluas-luasnya.

Pasalnya Aceh lebih kecil lahan produksi garam dibanding provinsi lain di Indonesia. Sehingga bantuan yang diterima lebih kecil diban-

dingkan provinsi lainya,” ujar T. Dahlan.

Ia mengharapkan masyarakat memamfaatkan bantuan untuk pengembangan produksi garam di kawasan Aceh Timur. Sehingga nanti para petani garam bisa ikut menyukseskan program pemerintah memenuhi kebutuhan garam nasional.

Dia menambahkan, untuk tahun ini Aceh Timur mendapatkan bantuan dari anggaran APBN termasuk Coolstorege kapasitas 20 ton di Kuala Idi, satu init Beco, yang saat ini beco tersebut juga sedang melakukan pekerjaan pengerukan tambak di Desa Naleung Kecamatan Julok Aceh Timur.(BSO)

ACEH TIMUR–Ilmu yang diperoleh para mahasiswa/i selama mengikuti perkuliahan dirasa belum mencukupi. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan itu sendiri diharapkan peran aktif mahasiswa mencari ilmu pengetahuan di luar, seperti membaca dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan Pj. Bupati Aceh Timur melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdakab Aceh Timur, Muhammad pada pelepasan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Gajah Putih Takengon, setelah Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Di wilayah Kabupaten Aceh Timur, kemarin.

Seperti diketahui sebanyak 300 mahasiswa STAI beserta Civitas akademiknya dilepas Sekdakab melaksanakan KPM di tiga Kecamatan. Yakni kecamatan Simpang Jernih, Peunaron dan Serbajadi.

Saat ditanya alasan pemilihan Aceh Timur sebagai lokasi KPM, Ketua STAI Gajah Putih Takengon, Al Misri mengatatakan kawasan STAI Gajah Putih adalah Aceh khususnya dan Nasional umumnya, bukan karena kuliah di Takengon harus mengabdi di Takengon.

(BSO)

Kandidat yang ikut dalam pemilihan Ketua LPMK Kelurahan Bumi Ayu periode 2012-2015 calon No. urut, 1 H. Nainggolan, No. 2 Syamsuri No. 3 Samuel Samosir dan No. 4 Yanto dari hasil penghitungan suara Yanto memperoleh 43 suara, H. Nainggolan memperoleh 30 suara, Syamsuri memperoleh 10 suara, Samuel Samosir 3 suara. Jumlah suara berdasarkan perhitungan 86 suara.

Kejanggalan lain dalam pemungutan suara, tercantum dipapan tulis, pemilih tetap berjumlah 81 orang sementara hasil penghitungan suara 83 orang, kartu undangan masuk 86 orang.

akibat adanya dugaan penyimpangan dalam penghitungan surat suara Ros Siregar yang menjadi saksi dalam penghitungan suara tersebut tidak menanda tangani berita acara hasil penghitungan suara tersebut.

Ros Siregar menilai adanya dugaan pembohongan publik dalam penghitungan surat suara, tujuannya untuk memenangkan salah satu kandidat, surat suara No. 1 dibaca oleh petugas yang membuka surat suara dibaca menjadi No.4 oleh karenanya beria acara hasil penghitungan suara tersebut tidak saya tanda tangani, karena cacat hukum ujarnya.(PUR)

Beliau menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada masyarakat dan Pemkab yang telah bersedia menerima mahasiswa melaksanakan KPM. “Terima kasih kami ucapkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan Hasil yang diperoleh selama KPM akan direkomendasikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh yang baru dilantik. Dimana selama melaksanakan KPM mereka mendapati banyaknya lokasi terisolasi dan terpencil, Dari itu ia mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menjadikan rekomendasi pada program 100 hari kerjanya.

“Semoga rekomendasi ini menjadi prioritas utama,” tambah Al Misri.

Dia juga meminta kepada Pemerintah Aceh tetap melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya.

Seperti pembangunan infrastruktur jalan dari Pining ke Lokop, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah sehingga nantinya kawasan Lokop di Aceh Timur.

“Kalau bukan Gubernur yang memperhatikan, daerah ini tidak akan pernah menjadi daerah maju,” tutupnya.

Pemilihan LPMK Bumi Ayu Diduga Cacat Hukum DUMAI–Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kamis pekan lalu melakukan pemilihan pengurus baru periode 20122015. Pemilihan pengurus baru LPMK tersebut berjalan alot sehingga terjadi skor selama 20 menit.

Alotnya proses pemilihan tersebut, beberapa kalangan menilai pemilihan tersebut diduga cacad hukum, pasalnya berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No.22 tahun 2007 pasal 5 disebutkan bahwa pemilih tetap adalah utusan dari masing-masing RT sebanyak 5 orang terdiri dari

tokoh masyarakat, pemuda, tokoh wanita dan ketua RT berasal dari masyarakat yang berdomisili di kelurahan tersebut Ujar Ros Siregar Ketua RT 11 Kelurahan Bumi Ayu. Menurut Ros Jumlah RT di kelurahan Bumi Ayu sebanyak 16 RT. masingmasing RT mengutus 5 orang warganya, artinya yang 5 orang itu memiliki hak suara dalam pemilihan pengurus baru LPMK dari 16 RT tersebut jumlah yang memiliki hak suara sekitar 80 orang, sementara pengurus lama 12 orang sudah dinyatakan demisionir oleh pimpinan sidang.

Pengurus lama yang didemisioner tersebut tidak

termasuk dalam usulan sebagai pemilih tetap sebagaimana yang diusulkan masing-masing RT. Namun oleh pimpinan sidang pengurus lama dibenarkan ikut sebagai pemilih tetap, dan mempunyai hak dipilih kembali, meski proses pemilihan tersebut mendapat reaksi keras dari peserta namun tidak diindahkan pimpinan sidang dalam hal ini Lurah Bumi Ayu, pemilihan pengurus dilanjutkan.

Padahal proses tahapan pemilihan, terdapat berbagai kejanggalan, seperti laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama yang disampaikan melalui Ketua LPMK yang lama

Yanto terjadi fro dan kontra sesama peserta, LPJ Ketua lama ada yang menolak ada yang menerima, LPJ Ketua LPMK yang lama periode 2009-2012 dinilai tidak trasnparan diduga terjadi penyimpangan dalam pengeloloaan keuangan LPMK. Masih kata Ros Siregar LPJ Ketua LPMK Yanto tidak merinci dari tahun ketahun selama menjabat sebagai Ketua LPMK laporan yang disampaikan hanya pengeluaran, darimana asal usul uang tersebut tidak dijelaskan, artinya uang masuk ke LPMK tidak dijabarkan. Peserta memprotes LPJ yang dijabarkan Yanto.

Protes para peserta terkait penggunaan keuangan, mestinya protes tersebut direspon pimpinan sidang, lakukan audit, jika benar LPJ Ketua lama tidak sesuai aturan main, pimpinan sidang berhak mempertanyakan kepada Yanto dan menunda pemilihan pengurus baru LPMK ujar Ros. Tahapan bisa dilanjutkan apabila LPJ yang disampaikan Ketua lama diterima secara bulan oleh peserta yang hadir, kemudian dibuatkan berita acaranya ditanda tangani masingmasing pihak sehingga tahapan – tahapan dalam proses pemilihan tersebut dapat dilanjutkan.

KPK POS

7

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

POLITIK

SUMUT

Soal Pendidikan Gratis Pemkab Madina Tidak Adil PANYABUNGAN - Tidak adanya jatah untuk pendidikan gratis bagi Pesantren/Madrasah Aliyah oleh Pemkab Madina yang akan memberlakukan pendidikan gratis untuk tingkat SLTA menuai protes dari kalangan pimpinan Pesantren di Mandailing Natal, salah satunya dari Pimpinan Pesantren Subulussalam Kotanopan, Kabupaten Madina Esmin Pulungan, S. Ag. Esmin Pulungan kepada wartawan kemarin mengatakan Pemkab Madina dinilai tidak adil dalam memberlakukan program pendidikan gratis, sebab hanya diperuntukkan kepada siswa SLTA di bawah naungan Dinas Pendidikan. Sedangkan pesantren atau Madrasah Aliyah dinafikan. Padahal, siswa SLTA dan siswa Pesantren/Madrasah Aliyah sama-sama warga

Madina, punya hak sama untuk menerima jatah program tersebut. “Lantas kenapa ada pembedaan siswa di bawah naungan Dinas Pendidikan dan pesantren,” ungkapnya bertanya.

Kemudian, kalau di lihat dari segi kemampuan ekonomi, santri-santriah Pondok Pesantren lebih banyak kurang mampu. Mereka sangat mengharapkan biaya sekolah

dari Pemkab Madina Rp 50 ribu/bulan. sampai saat ini kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Pemkab karena itu diminta program tersebut ditinjau kembali.

Saya menghimbau Pemkab Madina jangan membunuh hak-hak Pesantren. Pesantren di Madina ini jumlahnya mencapai 23 Pesantren dengan puluhan ribu santri. Jadi jangan nomorduakan Pesantren. Apalagi Madina dikenal dengan “Serambi Makkahnya” Sumut.

Dilanjutkannya, sebagai orang Pesantren, kita akan mengambil sikap terhadap kebijakan Pemkab Madina ini. Dalam waktu dekat ini beberapa perwakilan Pesan-

tren berencana akan menjumpai Bupati sekaligus DPRD Madina untuk mempertanyakan program pendidikan gratis yang dinilai diskriminatif.

Kadis Pendidikan Kab. Madina melalui Kepala Seksi Subsidi Bantuan Dollar Aprianto didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Khairul Batubara saat dikomfirmasi wartawan mengatakan, untuk Pesantren dan Madrasah Aliyah tidak dapat. Disebabkan sekolah swasta termasuk Pesantren dan Madrasah Aliyah tidak bisa dianggarkan dalam APBD dan tidak di bawah Dinas Pendidikan.

“Kita takut hal nanti menyalahi aturan,”terangnya.(TH)

Camat tak Dukung Kegiatan Sosial Masyarakat Harus Ditegur DELI SERDANG –Seorang Camat mestinya bisa lebih menghargai perwujudan kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat, apa lagi selaku pemerintah di Kecamatan sebenarnya Camat telah terbantu dalam membangun hubungan harmonis antar masyarakat tersebut, untuk itu diminta agar Camat selalu mendukung setiap kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Sutriono selaku anggota DPRD Deli Serdang kepada KPK Pos, Rabu malam (04/07) dikediamannya di Tanjung Morawa saat menanggapi adanya oknum Camat Ba-

tang Kuis Drs. T. Zaki Aufa yang dinilai tidak mendukung kegiatan sosial masyarakat.

“Ini sangat tidak wajar bila ada seorang Camat selaku pemimpin pemerintahan Kecamatan telah terkesan tidak mau tahu terhadap kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, seharusnya Camat tersebut berterima kasih dan bangga telah adanya sebuah kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan bukan malah membelakangi diri sehingga setiap diundang masyarakat pada suatu acara kegiatan sosial tidak mau hadir” sebut Sutriono lagi.

Camat juga harus proposional dalam menjalankan tu-

gas, bila ada hal yang lebih penting sehingga tidak dapat menghadiri suatu kegiatan sosial masyarakat, hendaknya kedatangan Camat dapat diwakilkan bawahannya atau dikabarkan terhadap masyarakat tersebut, dan Camat juga jangan bersikap diskriminasi karena hanya hadir dalam kegiatan sosial masyarakat dengan melihat-lihat siapa yang mengadakan acara tersebut.

Hal ini sangat sensitif, sebab sosok seorang pemimpin masyarakat yang diundang pada umumnnya sangat ditunggu oleh masyarakat, namun bila tidak direspon dengan baik, maka semangat

masyarakat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dapat pudar seketika saat melihat sosok pemerintah yang terkesan tidak mau tahu ini, dan juga dampak atas diskriminasi dapat menimbulkan hal yang negatif pula ditengah-tengah masyarakat, dan itu harus dipikirkan, tandasnya.

“Hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi lagi, diharapkan kepada Bupati Deli Serdang selaku atasan Camat agar menegur Camat-camatnya yang terkesan tidak peduli dan diskriminasi atas kegiatan sosial masyarakat” tegas Sutriono yang akrab dipanggil Sutris ini.(DIZ)

Bupati Madina Lepas Rombongan Pramuka Santri PANYABUNGAN - Bupati Mandailing Natal HM. Hidayat Batubara melalui Asisten II M. Syafi’i Lubis, kemarin di MTs-N Panyabungan melepas rombongan pramuka santri dari Mandailing Natal (Madina) diberangkatkan ke Medan, bergabung dengan kontingen Sumut.

Selanjutnya berangkat ke Batam, Kepulauan Riau untuk mengikuti pramuka santri nusantara 2012.

Acara itu dihadiri Kepala Kementerian Agama Kab. Madina. Muksin Batubara, Kasi Kapontren dan

Penamas Zainal Arifin, Pimpinan Pondok Pesantren Subulussalam Kotanopan Esmin Pulungan juga Kabag Humas M. Haposan serta undangan lainnya.

Kakan Kemenag Madina dalam laporannya mengatakan santri yang diutus sebagai perwakilan Sumut dari Kab. Madina sebanyak 8 orang dan 1 orang pendamping. Semuanya berasal dari Pondok Pesantren Subulussalam Sayurmaincat Kotanopan.

Mereka nantinya akan bergabung dengan santri lain di Medan dan kemudian

Pengentasan Kemiskinan Harus Dilakukan Bersama T TINGGI - Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik mengatakan, program penanggulangan kemiskinan di kelurahan melalui intervensi siklus PNPM Mandiri Perkotaan telah berjalan sejak 2006. Sebab itu, permasalahan pengentasan kemiskinan semakin perlu mendapat perhatian kita semua dan harus dilakukan secara bersama.

Hal itu disampaikannya pada Loka Karya Review Program Kerja PNPM Mandiri Perkotaan Kota Tebingtinggi,baru Baru ini di Aula Bappeda Jalan Langsat yang diikuti oleh utusan dari 35 kelurahan se Kota Tebingtinggi.

Wakil Walikota mengatakan kegiatan rutin dilakukan sebagai upaya memberikan informasi kepada semua pihak tentang upaya penanggulangan kemiskinan, untuk wilayah perkotaan yang sedang dan akan dilaksanakan serta berbagai kegiatan lainnya.

Untuk mendukung program PNPM, Pemko Tebingtinggi ditahun anggaran 2011 lalu mendapat alokasi dana penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 1,17 miliar dan dana alokasi pendamping program yang bersumber dari APBD Tahun 2012 disebut dengan urusan bersama (DDUB) sebesar Rp 130 juta.

diberangkatkan ke Batam.

Katanya, kita berharap santri yang diutus ini nanti mampu membawa nama baik Sumut, khususnya Madina di kancah nasional.

Kepada santri diharapkan setiap tindakan dan perkataan harus mengedepankan etika dan moral. Sebab event ini adalah pramuka santri, jadi harus mencerminkan tingkah laku seorang Santri.

Asisten II M. Syafi’i Lubis dalam mengatakan, jadikan pramuka santri untuk mempererat hubungan silaturrahmi dengan santri

Sedangkan untuk mendukung program ke depan, pada tahun 2012 Pemko Tebingtinggi juga mendapat anggaran dana alokasi sebesar Rp 2,61 miliar dan dana alokasi pendamping sebesar Rp 137,5 juta. “Untuk itu, demi menepis tudingan tentang adanya isu dihentikannya proyek PNPM, pemerintah pusat menegaskan bahwa proyek ini tetap berlanjut sampai kesejahtraan rakyat dicapai,” beber Irham Taufik.

Koordinator Kota IV PNPM Mandiri Perkotaan, Radinson Saragih, mengatakan tujuan dari loka karya tersebut agar fungsi dan karya nyata yang telah dilakukan PNPM betul-betul diketahui masyarakat sesuai arahan pemerintah pusat untuk kepentingan pembangunan. (RS)

Isu Mutasi Lemahkan Semangat Kerja PNS PANYABUNGAN - Merebaknya issu mutasi untuk jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Madina, membuat semangat kinerja PNS melemah. Buktinya situasi dilingkungan Pemkab Madina tampak sepi belakangan ini.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan,issu mutasi itu sudah lama terdengar, bahkan sejumlah nama yang akan menduduki posisi tertentu juga telah banyak diketahui kalangan PNS dan masyarakat. Menurut salah seorang PNS yang tak ingin dituliskan namanya,

lain di seluruh Indonesia.

Selain itu, moment ini juga ajang menempa ilmu, tukar pengalaman, dan memperdalam skiil di bidang ke pramukaan. “Saya sangat bangga, ada 8 orang santri dari Mandailing Natal mewakili Sumut,”ucapnya.

Ditambahkannya, ke delapan santri merupakan duta-duta Madina di kancah nasional.

Jadi kepercayaan yang diberikan ini harus dijaga dengan baik. Perkenalkan kondisi Madina dengan baik keberangkatan ini di ridhai Allah Swt.(TH)

bahwa issu mutasi kali ini mungkin benar akan terjadi. Bahkan katanya, surat usulan untuk mendapatkan rekomendasi dari Plt Gubsu sudah dikirimkan. “Imbasnya kinerja PNS melemah,”ungkapnya” Ketika dikonfirmasi kepada Kepala BKD Imran baru-baru ini, ia mengatakan belum mengetahui tentang mutasi eselon II tersebut.

Kami dari BKD belum ada memproses masalah mutasi.“Memang mutasi itu sudah tunangannya PNS, selagi itu kebutuhan organisasi, saya kira sah-sah saja,”kata Kepala BKD. (TH)

Layanan e-KTP Tebingtinggi Buka tiap Hari T.TINGGI- Memasuki awal Juli 2012, Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaunching penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di lima kecamatan. Yakni Kecamatan Tebingtinggi Kota, Rambutan, Bajenis, Padang Hulu dan Padang Hilir, belum lama ini.

Hari pertama launching ditandai pengambilan data diri berupa rekaman foto, sidik jari dan iris (retina mata) Walikota Tebingtinggi dan Wakil Walikota di kantor Kecamatan Tebingtinggi Kota. Lalu dilanjutkan perekaman terhadap warga di kantor kecamatan masing-masing.

Walikota berharap warga berpartisipasi mensukseskan program e-KTP dengan

Bupati Nias Lindungi Camat Hiliserangkai NIAS–Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM (foto) belakangan ini mendapat sorotan tajam baik dari pihak keluarga, juga dari kalangan PNS di Lingkungan Pemkab Nias karena kurang tegas bahkan celakanya lagi mempromosikan beberapa pegawai yang berasal dari sanak keluarga meski tidak pantas dan tidak layak karena diduga terlibat dalam kasus asusila termasuk pejabat yang terindikasi melanggar sumpah dan janji. Tetapi bupati menganggap hal itu dingin bagaikan tidak punya telinga untuk mendengar, tidak punya mata untuk melihat, dan tidak punya hati untuk merasa.

Misalnya perilaku oknum Camat Hiliserangkai, Yanuari Mendrofa, A.Ma.Pd, walaupun kepemimpinan Yanuari Mendrofa selama ini selalu membuat onar di tengah-tengah masyarakat tetapi tetap dipertahankan sebagai camat disana, padahal beberapa tindakannya yang mengarah perpecahan di tengah-tengah warga seperti pelecehan terhadap salah seorang siswi SMK Hiliserangkai yang sedang mengikuti Pratek Kerja La-

pangan (PKL) beberapa waktu yang lalu sepertinya tidak di respon bupati.

Kemudian, pada Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Desa Fulolo Lalai yang mana membuat berita Acara Inventaris/barang yang diduga rekayasa kepada Kepala Desa yang baru sementara barang yang tercantum dalam berita acara tersebut fiktif.

Anggota DPRD Nias, Faigiasa Bawamenewi,SH yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya mengatakan aparatur pemerintah yang bermasalah seharusnya dilengserkan saja dan tidak perlu dipertahankan, Namun, sangat di sayangkan beberapa oknum PNS dilingkungan Pemkab Nias yang tidak layak dan tak pantas mendapat jabatan malah sebaliknya tetapi dipromosikan, hal ini aneh katanya.

Menyangkut tindakan oknum Camat Hiliserangkai yang melaksanakan sertijab kades Fulolo Lalai yang mana barang-barang investaris desa tidak di serahkan kepada kades yang baru atas petunjuk camat,menurut Faigiasa bahwa hal ini sebaiknya

dilaporkan kepada penegak hokum saja karena kasus tersebut mengarah kepada penipuan dan penggelapan, termasuk honor aparat desa yang sudah meninggal tahun 2007 sudah di cairkan oknum camat Hiliserangkai,maka hal itu katanya bagian dari korupsi.

Pengurus BPD Fulolo Lalai yang dikonfirmasi KPK Pos mengakui bahwa aparat desa Fulolo Lalai (Kaur Umum) Haogomano Mendrofa yang telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan belum ada penggantinya sesuai yang tertera di papan data perangkat desa Fulolo Lalai, honornya tetap di cairkan pihak kecamatan namun yang menerimanya kemungkinan mantan kades lama dengan pihak kecamatan Hiliserangkai.

Bupati Nias yang di konfirmasi KPK Pos melalui ponselnya beberapa waktu yang lalu berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut.

Namun kenyataannya, sampai saat ini tidak ada penyelesaian sehingga masyarakat hanya menunggu janji yang muluk-muluk. (TIM)

Dunia Usaha di Tanjungbalai Semakin Terpuruk TANJUNGBALAI- Anggota Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai Dahnil Karo-Karo mengatakan, kejayaan yang pernah diraih Kota Kerang kelihatannya tinggal sebutan belaka. Pasalnya, beberapa bulan terakhir ini kegemilangan dalam dunia usaha tak lagi seindah yang dibayangkan dan sebaliknya semakin terpuruk.

Dahnil kepada KPK Pos, Kamis (5/7), mengatakan berbagai dunia usaha yang dikelola warga masyarakat Tanjungbalai selama ini tak lagi mampu bertahan. Bahkan, di antara dunia usaha tersebut sudah cukup banyak yang bangkrut akibat tingginya tingkat persaingan serta tidak sebandingnya biaya operasional dengan keun-

beramai-ramai datang ke kantor kecamatan sesuai jadwal undangan yang diberikan.“Mari kita sama-sama sukseskan program e-KTP di kota ini agar bisa segera rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk kota kita ini,” harap walikota.

Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebingtinggi, M Dimiyati kepada wartawan menyampaikan batas akhir pelaksanaan program e-KTP hingga 31 Oktober 2012.“Kita himbau masyarakat agar berbondongbondong mendatangi kantor kecamatan untuk perekaman data diri agar program e-KTP di kota ini bisa rampung tepat waktu yakni tanggal 31 Oktober 2012. Mari jalani kesempatan ini sebab bila tahun 2013 nanti pembuatan e-KTP sudah tidak dibiayai oleh pemerintah lagi,” jelasnya. (RS)

Satpol-PP Harus Mampu Bentuk Mentalitas yang Baik TANJUNGBALAI- Walikota Tanjungbalai, Drs H Thamrin Munthe MHum mengatakan, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) kedepan harus lebih memiliki kemampuan membentuk mentalitas yang siap pakai dan terlatih dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Hal itu dikatakan walikota ketika membuka acara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Satpol-PP

tungan yang diperoleh.

Seperti halnya kegiatan ekspor impor tampaknya belakangan ini mulai lesu disebabkan banyak kebijakan dan peraturan yang diterbitkan pemerintah yang melarang berbagai jenis komoditas dilarang masuk melalui pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai.

“Hal serupa juga terjadi di kalangan dunia industri pengolahan ikan, minyak kelapa, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta jenis-jenis usaha lainnya.

Sebagian besar usaha tersebut sudah diselimuti ancaman menuju kebangkrutan," tuturnya.

Dahnil mengatakan, keterpurukan dunia usaha di

Tahun 2012 bertempat di Aula Pemko Tanjungbalai, Selasa (3/7).

Selain dihadiri sebanyak 50 orang peserta yang terdiri dari tenaga dasar Satpol-PP, puncak acara tersebut juga dihadiri langsung Asisten Ekbangsos Dr H Husinuddin, Kepala Satpol-P Yusmada SH, perwailan subden/3 Brimob dan unsur pejabat terkait lainnya.Menurut walikota, proses seseorang itu untuk menjadi profesional tentunya dinilai dari sumber daya manusia (SDM) yang sudah teruji atau terfilter, terrekrut, memiliki kemampuan secara teknis.

Disamping itu, tenaga Satpol-PP juga harus siap pakai dan terlatih secara lahir bathin.

"Untuk menciptakan hal tersebut, Pemko Tanjungbalai mengambil kebijakan menyelenggarakan pembinaan mentalitas yang berkenaan denganb Satpol-PP dengan tujuan membentuk jati diri Satpol-PP yang professional," katanya.

Walikota berharap, para tenaga dasar Satpol-PP yang mengikti Diklat kali ini hendakanya dapat benar-benar mencintai pendidikan yang diberikan. Semuanya berkaitan dengan tugas sehari-hari, disamping sekaligus harus mampu membentuk mentalitas yang handal dan siap pakai.

Sebab ke depan ini tentunya tugas yang diemban Satpol-PP tidak hanya sebatas mengamankan Peraturan Daerah (Perda), tapi memiliki tanggungjawab terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakatTanjungbalai.(HER)

Tanjungbalai saat ini diyaikini merupakan salah satu kendala dalam menarik minat investor untuk berinvestasi, ditambah lagi potensi sumber daya alam yang layak untuk dikembangkan tampaknya kurang menggairahkan.

"Pemko Tanjungbalai hendaknya dapat menuangkan buah pikiran mencari solusi dalam menghidupkan kembali pertumbuhan dunia usaha yang dikelola masyarakat selama ini. Jika tidak, masalah tersebut akan menimbulkan beban pemikiran serius karena bakal meningkatnya angka penangguran akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat," kata legislator dari Partai Hanura itu mengakhiri.(HER)

Pemko Fungsikan Pasar Tradisional TANJUNGBALAI- Meski berulangkali menuai kegagalan, tetapi semangat Pemko Tanjungbalai untuk memfungsikan tiga pasar tradisional yakni pasar Selat Tanjung Medan (Pokan Selasa), pasar Sirantau (Pokan Rabu) dan pasar Arkakco (Pokan Kamis) tampaknya tidak pernah kendor.Kini, untuk memfungsikan pasar tersebut Pemko Tanjungbalai kermbali berndedang dengan menampilkan kegiatan festival tingkat anak-anak maupun masyarakat umum. Tujuan festivaltersebuttidaklainuntukmengundangminat kosumen masyarakat dan pedagang agar dapat memenuhi lokasi pasar tradisional yang dibangun Pemko Tanjungbalai beberapa tahun lalu.

Pantauan di pasar tradisional Selat Tanjung Medan, Selasa (3/7), para pejabat dari Dinas kebersihan dan Pasar, camat setempat beserta apara luarah dilanda kesibukan menggelar festival lomba bernyanyi tingkat anak-anak.

Kendati demikian, para pengunjung yang hadir masih dalam bilangan hitungan jari, begitu juga dengan pedagang yang terlihat sebatas menjual komoditas pertanian seperti cabai dan sejenis serta pakaianbekas, sementara pedagang lainnya tak juga berkenan meramaikan pasar yang satu ini.

Sejak pagi menjelang siang harinya, kegiatan festivalterusberlangsung,tetapikelihatannyajumlah konsumen yang hadir berbelanja ke lokasi Pokan Selasa ini bukannya bertambah dan sebaliknya semakin berkurang.(HER)

KPK POS

8

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

POLITIK

Seniman Batubara Terima Penghargaan BATUBARA–Seniman asal Batubara menerima penghargaan anugerah seni budaya tarik suara, yang diberikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain di lapangan sepakbola Lima Puluh, kemarin.

Acara ini dihadiri Sekdakab T.Erwin, ketua TP.PKK Ny Khadijah Arya, ketua Darma Wanita Ny Siti Aidah Erwin, asisten, Kadis badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara.

Para pekerja seni tarik suara yaitu Wak Uteh, Zulham Zais, Sofyan Alwi, Tety Rosalina Hutapea, Edy Kelana Group, Safarudin, Saiful Amri.

Mereka merupakan tokohtokoh yang telah beberapa tahun mengabdi pada dunia seni, dan menghasilkan karya yang diakui masyarakat daerah bahkan nasional.

Bupati Batubara mengatakan, atas nama seluruh masyarakat Batubara, mengucapkan terima kasih, karena para pekerja seni telah mengabdikan diri kepada dunia

seni. Membawa nama harum Batubara. Kami berharap agar generasi muda juga akan ikut mengembangkan seni.

"Dengan demikian, ke depan Batubara bisa terkenal sebagai gudang seni suara maupun bidang seni lain,” ungkapnya.

Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata H.Helman Herdadi menjelaskan kegiatan ini sekaligus louncing album "Pesanmu Dalam Laguku" berjumlah 8 judul lagu.

Antara lain Pulau Salahnama, Batubara Berjaya, Wak Alang Balegho, Pilkada, Dendang Si Anak Negeri, mudah-mudahan album ini dapat mengena di hati masyarakat.

Mewakili para pekerja seni, Wak Uteh menjelaskan Batubara merupakan negeri beradat tanah bertuah, dimana para pemimpinnya selalu menghargai karya seni. Kebersamaan menambah semangat kami untuk berkarya demi terciptanya masyarakat Batubara sejahtera dan berjaya, ucapnya.(SAH)

Apel Gabungan Tingkatkan Kemapanan Atasi Masalah BATUBARA–Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain selaku pembina dalam apel gabungan di Lapangan Sepakbola-Lima Puluh kemarin mengharapkan, dengan apel gabungan rutin dapat meningkatkan diri mengatasi permasalahan. Setiap aparatur Pemkab Batubara bisa menyadari, kita ada karena masyarakat.

Begitu juga berbagai dinamika sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, hendaknya dapat disikapi secara arif dan bijaksana. Sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Apel gabungan merupakan wadah meningkatkan kedisiplinan, konsolidasi, penyampaian informasi kegiatan-kegiatan Pemkab yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Hadir pada apel gabungan Sekdakab T.Erwin SE,asisten,staf ahli, inspektur, Kadis, badan, kantor, bagian, bidang, satuan, Camat,Lurah/ kepala desa, sekretaris desa, PNS se Batubara.

Pembangunan yang sedang kita laksanakan harus terus dilakukan secara berkesinabungan, dimana berbagai sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan. Namun demikian, kami menyadari masih ada program-program yang harus dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat Batubara sejahtera dan berjaya.

Untuk menjaga kesinabungan pembangunan, saya berkewajiban melanjutkan 'proses pembangunan lima tahun ke depan agar berjalan secara selaras berkesinabungan sesuai cita-cita berdirinya Kabupaten Batubara.(SAH)

DAERAH

Saat Serahkan e-KTP

Wakil Walikota Kecewa Banyak Camat Tak Hadir MEDAN–Wakil Walikota Medan H Dzulmi Eldin tampak sangat kecewa menyusul ketidakhadiran sejumlah camat dalam acara penyerahan secara simbolis akta kelahiran dan KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Camat Medan Marelan Jalan Kapten Rahmat Buddin Kelurahan Terjun, Kec Marelan, Kamis (5/7).

Dari 21 camat yang ada di Kota Medan, hanya delapan yang hadir.

Padahal acara ini dinilai sangat penting dalam upaya memberikan dokumen kependudukan sebagai bukti autentik dan berkekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

“Saya minta seluruh camat yang hadir untuk berdiri,” kata Eldin sambil mengamati satu persatu camat yang berdiri. Wajah orang nomor dua itu sontak memerah dan menyiratkan rona kekecewaan setelah mengetahui tidak seluruh camat hadir. “Saya minta Kabag Tapem untuk mencatat Camat yang tidak hadir, hasilnya laporkan kepada saya,” tegasnya.

Menurut Eldin, seharusnya seluruh camat harus menghadiri acara ini.

Sebab, begitu acara ini selesai, seluruh camat harus menyerahkan e-KTP yang sudah selesai kepada warganya masing-masing. “Jadi kehadiran camat sangat diperlukan, kita ingin mengetahui apakah masing-masing camat sudah melakukan persiapan untuk itu,” ungkapnya kecewa.

Ketika disinggung apakah ada sanksi atas ketidakhadiran sejumlah camat tersebut, Eldin mengaku belum bisa memutuskannya. Artinya, sebelum menjatuhkan sanksi harus dilakukan penelitian lebih dulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

apakah ketidakhadiran sejumlah camat itu karena tengah melakukan persiapan untuk membagikan e-KTP, karena sakit atau karena memang sengaja tidak menghadirinya. “Untuk mengetahuinya secara jelas, kita akan langsung cek ke lapangan nanti,” tegasnya didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri.

Berdasarkan amatan dari lokasi acara, camat yang terlihat hadir dalam acara itu diantaranya Camat Medan Barat, Medan Baru, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Deli, Medan Petisah, Medan Kota, Medan Labuhan dan Medan Marelan selaku tuan rumah.

Setelah itu Eldin mengungkapkan. penyerahan akta kelahiran dan eKTP ini diberikan kepada warga dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-422 Kota Medan. Ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama daerah lingkar luar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk & Capil) Kota Medan.

Dijelaskan Eldin, penyerahan akta kelahiran gratis di 4 kecamatan ini merupakan wujud kepedulian Pemko Medan terhadap anak. Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan orang truanya kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran anak. Paling lambat 60 hari sejak

kelahirannya. Tujuannya supatya anak yang lahir itu dicatat pada registrasi akta kelahiran oleh instansi pelaksana sebagaimana tercantum pada pasal 27 dalam amanan Undang-Undang No.23 Tahun 2006.

Untuk itu Eldin menghimbau kepada warga supaya secepatnya melakukan pengurusan akta kelahiran. Jika pengurusan melewati waktu yang telah ditetapkan, dikenakan denda sesuai denmgan Perda No.1 Tahun 2002. Apabila pengurusan melewati 60 hari sejak kelahiran, diharuskan bayar denda Rp.10.000.

Sebaliknya, apabila umum anak lebih dari satu tahun, maka penetapannya harus melalui penetapan pengadlan.

Sedangkan penyerahan e-KTP, lanjutnya, bertujuan menghindari terjadinya data ganda. Selama ini data ganda digunakan untuk membuat KTP palsu oleh pelaku teroris dan criminal. Di samping itu untuk mendukung adtabse kependudukan yang akurat, khususnya berkaitan dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). “Dalam KTP elektronik ada tempat menyimpan biodata, pasfoto, sidik jari dan tanda tangan pemiliknya sehingga tidak dapat dipalsukan,” jelasnya.(VIN)

Bupati Pertemuan Dengan Insan Pers KISARAN - Pemkab Asahan menggelar pertemuan dengan insan pers, yang diharapkan lebih meningkatkan hubungan harmonis dan sinergis yang selama ini sudah terjalin baik.

Pertemuan bertema “Peran Insan Pers Dalam Membangun Opini Public yang Kontruktif di Era Keterbukaan Informasi Publik” dibuka Wakil Bupati Asahan, H Surya di aula Hotel Safitri, Jumat kemarin.

Dalam sambutan Bupati Asahan dibacakan Wakil Bupati mengharapkan pertemuan ini insan pers dalam menjalankan tugas agar mengedepan profesional dan proporsional untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sesuai pedo-

man serta kode etik pers.

Kemudian insan pers diajak dalam menyebarkan informasi dilakukan secara netral, berimbang dan tidak mengarah provokasi. Apalagi menjerumus fitnah. Sehingga memberi kontribusi positif sebagai penyebar informasi serta menjadi alat pengontrol sosial yang tajam, kritis dan konstruktif kepada pemerintah. Pertemuan tersebut dirangkai pemaparan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Denny Simamora. Pemaparan kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalis (KEJ) Nurhalim Tanjung.(IN)

Bupati Berbagi Informasi Bersama Karyawan Perusahaan KISARAN - Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang berbagi informasi tentang pelaksanaan Pemkab Asaha kepada para karyawan perusahaan Padasa Enam Utama Kebun Teluk Dalam.

Informasi dibagi Bupati bertujuan agar para karyawan perusahaan mendapat hak sama dengan masyarakat lainya dalam pembagian kue pembangunan atau anggaran APBD. Salah satunya, kata Bupati dana bergulir UMKM. Disini pemohon dapat mengajukan permohonan peminjaman modal usaha mulai dari Rp50 ribu hingga Rp5 juta tanpa agunan. Pembuatan akte kelahiran anak yang kini memiliki aturan baru yakni anak yang berusia 0 hingga 60 hari penerbitan aktenya gratis, namun lewat dari usia tersebut. Maka penerbitan akte melalui sidang pengadilan negeri dengan biaya resmi cukup mahal.

Kemudian Bupati juga memberikan informasi tentang pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Pemkab

Asahan siap mendatangkan fasilitas pembuatan KTP ke perusahaan, ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan KTP kepada masyarakat.

Bupati Asahan berharap para karyawan dapat memberikan saran dan kritik. “Silahkan sampaikan kritikan atau apa yang harus kami lakukan untuk melayani para karyawan perusahaan,” kata Bupati.

Bupati meminta kepada seluruh karyawan perusahaan membantu dan menjaga perusahaan tetap berkembang. Bila perusahaan berkembang untungnya akan dirasakan karyawan sendiri.

Sementara itu, ADM Perusahaan, Wikamto Raharjo mengatakan kedatang Bupati merupakan motivasi bagi seluruh karyawan perusahaan.

Perusahaan menyatakan siap mendukung program-program Pemkab untuk mewujudkan visi dan misi. “Kami bangga Bupati dapat melihat kami di perusahaan ini, semoga kehadiran Bupati dapat memberikan semangat pada karyawan perusahaan,” kata Wikamto.(IN)

AUDIENSI–Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho foto bersama Ketua Panwaslukada Sumut David Susanto SE didampingi Pimpinan Panwas Sumul lainnya Ahmad Solihin dan Ester Ritonga usai beraudiensi di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman.

Panwaslu Sumut Ajak Kaum Perempuan Kawal Pemilukada MEDAN - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara mengajak segenap kaum perempuan di daerah ini agar lebih proaktif mengawal proses dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga proses demokratisasi berjalan lebih jujur, adil dan transparan.

"Sudah saatnya kaum perempuan di Sumut lebih banyak berperan dalam proses demokratisasi, termasuk di kancah politik," kata Koordinator Divisi Umum Panwaslukada Sumut Ester Ritonga di Medan, kemarin.

Dia menilai peran kaum perempuan di Sumut, dalam membangun demokratisasi masih jauh dari harapan. Bahkan masih sering muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa dunia politik merupakan

urusan laki-laki.

"Asumsi inilah yang menyebabkan, banyak posisi strategis di partai dan lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih didominasi kaum pria," ungkap Ester.

Padahal kaum perempuan dengan didukung bekal pengetahuan politik yang memadai dan intelektualitas yang cukup, justru sangat dibutuhkan peranannya dalam mewujudkan percepatan pembangunan demokratisasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Ester Ritonga menyatakan prihatin mencermati masih minimnya minat kaum perempuan di Sumut untuk berkiprah di partai politik (Parpol) maupun di lembaga penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu pihaknya mengajak kaum perempuan agar lebih

antusias untuk ikut mendaftarkan diri pada tahapan penjaringan calon anggota Panwaslu tingkat kabupaten/kota di Sumut yang segera dilaksanakan.

Selain penjaringan di tingkat kabupaten/kota Panwaslukad Sumut juga berharap kaum perempuan sebanyak mungkin mendaftarkan diri untuk pemilihan Panwas Kecamatan.

Dia menyatakan kurang sependapat dengan anggapan yang menyebutkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam dunia demoktratisasi akan membuat urusan rumah tangga terabaikan.

"Urusan rumah tangga memang penting dan tidak boleh terabaikan, tetapi bukan berarti hal itu membuat kaum perempuan harus tersandera untuk tidak bisa terlibat aktif di luar rumah," pungkasnya.(MH/SBC)

OK Arya Hadiri Wirid Akbar Warga Prupuk BATUBARA - Bertempat di halaman Masjid Jamik Desa PrupukLima Puluh, kemarin, Majelis Taklim se-Desa Prupuk dan Al Washliyah Batubara menggelar wirid akbar. Hadir Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, anggota DPR-RI DR H.Mayasyak Johan, ketua PD Alwasliyah Batubara Koesmayadi, Camat Lima Puluh Solehati Harahap dan ribuan anggota majelis taklim.

Camat Lima Puluh Solehati Harahap dalam sambutannya mengatakan secara statistik di sektor agamis, Lima Puluh memiliki banyak mesjid dan mushola tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Jumlah jama'ahnya ribuan orang.

Baik majelis taklim maupun jama'ah wirid.

"Dengan adanya kegiatan wirid akbar ini diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi antar jama'ah wirid dan majelis taklim serta memperkuat tali persaudaraan,”katanya.

Bupati Batubara dalam sambutannya mengatakan pengajian ini wajib ditingkatkan setiap waktunya agar dapat meningkatkan akidah, ibadah, akhlak dan ukuwah Islamiyah kita. "Kita berharap dalam upaya peningkatan itu, semua, majelis taklim dan wirid mesjid dapat melaksanakan pengajian seminggu sekali.

Karena saya sangat konsen dalam meningkatkan akidah kaum muslimin dan muslimat.

Menurutnya, ia akan meminta kepada seluruh Camat se Batubara untuk memfasilitasinya. ”Sementara akan memusatkan wirid akbar dilakukan secara rutin di setiap Kecamatan,” pungkasnya.(SAH)

Tebingtinggi Harus Berkontribusi Bagi Sumut T.TINGGI –Kota Tebingtinggi harus tetap memberikan konstribusi bagi Sumatera Utara di usianya yang ke95 tahun. Kontribusi itu sangat penting dalam rangka pembangunan masyarakat Sumut secara utuh.

“Kemajuan Kota Tebingtinggi akan jadi bagian penting dari kemajuan Sumut, demikian pula sebaliknya,” kata Plt Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho ST diwakili Alexsius Purba, pada acara puncak Hari Jadi Kota Tebingtinggi saat Sidang Paripurna DPRD di aula Utama Sekretariat Pemko Tebingtinggi, kemarin.

Gubsu juga, menegaskan agar program-program pembangunan kota Tebingtinggi bersinergi dengan Sumut, sehingga diperoleh hasil yang optimal dalam rangka pencapaian target bersama.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, dalam sambutannya memaparkan sejumlah keberhasilan sepanjang satu tahun.

Meliputi sektor pendidikan, berupa angka partisipasi sekolah 7-12 tahun mencapai 100%, usia 13-15 tahun 95,52%, 16-18 tahun 68,25%.

Sedangkan angka melek huruf mencapai 98,70%. Demikian pula rata-rata lama sekolah mencapai 9,8 tahun.

Bidang kesehatan, keberhasilan meliputi angka harapan hidup 71,3%, sedangkan angka penurunan kematian bayi mencapai 6,37 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk warga miskin, disediakan pula 23.000 kartu Jamkesmas dan 15.000 kartu Jamkesda.

Sedangkan Ketua DPRD Tebingtinggi, H Syahrial Malik, menyatakan dukungan penuh atas kinerja Pemko Tebingtinggi yang dinilai telah sesuai visi dan misi yang menjadi dasar pembangunan. DPRD, berharap agar program pembangunan Pemko Tebingtinggi mendapat dukungan penuh dari masyarakat.(RS)

SD Hilinawalo Butuh Perhatian Pemkab NISEL - Bangunan semi permanen gedung SD Negeri No. 071120 Hiliawalo Mazino Kabupaten Niselyang di bangun sejak 1983, 3 lokal kini dindingnya mulai keropos.

Selain itu, 5 lokal bangunan dari BRR lantainya sudah mulai hancur. Hal ini, sesuai pengamatan awak koran ini saat berkunjung di Sekolah tersebut belum lama ini.

Kasek SD Negeri Hilinawalo, Fonola Harefa

pada kesempatan itu menyampaikan keluhannya mengenai kondisi sekolah yang menampung sebanyak 276 siswa, dan tenaga pengajar 2 PNS, 1 GBD dan 11 GTT. Sekolah itu sangat mengharapkan perhatian Dinas Pendidikan Nisel untuk rehab, ujarnya.

Sambungnya, pernah diajukan ke Dinas Pendidikan, akan tetapi sampai saat ini, belum ada realisasi. Kasek melalui

Koran ini sangat berharap pada tahun ajaran baru ini dapat terealisasi.

Kadis Pendidikan Magdalena Bago melalui Kabid Dikdas Disdik Nisel, Philianus Telaumbanua mengenai kondisi bangunan sekolah tersebut, ia mengatakan akan diupayakan. ”Mudah-mudahan akan terealisasi pada tahun anggaran ini,” ujarnya singkat.(DUHA)

KPK POS

10

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

K – SEMAR Sumut Desak Polresta Binjai Tahan Tersangka Korupsi Jamkesmas BINJAI – Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K – SEMAR) Sumut mendesak Kepolisian Resor Kota Binjai melakukan penahanan terhadap tiga mantan Kepala RSU Djoelham Binjai.

Desakan disampaikan atas pernyataan Kepala Polresta Binjai, AKBP Musa Tampubolon menyatakan belum dapat menahan ketiga tersangka.

Ketiga mantan Kepala RSU Djoelham diduga tindak pidana korupsi anggaran Jamkesmas tahun 2009 – 2010 sebesar Rp 11,3 miliar.

Kepada wartawan, AKBP Musa Tampubolon menyebutkan, ketiganya belum dapat ditahan. “Kita masih menetapkan status ketiganya (mantan pimpinan RSU dr Djoelham – red) sebagai tersangka, namun belum bisa dilakukan penahanan karena belum cukup bukti. Ya pada akhir bulan Juni yang lalu berkasnya telah dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan,” kata Musa.

Pernyataan tersebut mendapat protes dari Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis. “Adalah aneh jika orang nomor satu di jajaran Polres Binjai mengatakan bahkwa saat ini belum dapat dilakukannya penahanan terhadap ketiga oknum mantan Kepala RSU dr Djoelham disebabkan masih belum cukup bukti, padahal penyidik Polres Binjai telah menatapkan status tersangka terhadap 3 orang mantan Kepala RSU Pemko Binjai, lalu dasar apa penyidik polres binjai menyematkan titel tersangka terhadap dr Alfuady, dr Susianto dan Sri Hartati,” katanya.

Ditambahkannya, sikap itu erkesan tak bersikap tegas atas penyidikannya agar segera melakukan pencabutan label tersangka terhadap ketiga mantan kepala RSU Pemko Binjai itu. “Penetapan status tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, padahal unsur – unsur pidananya belum terpenuhi, merupakan pendzoliman dan jelas melanggar HAM, sebaiknya jika penyidik Polres Binjai ragu – ragu atau memang belum cukup bukti dalam perkara Tipikor Jamkesmas tersebut, segera mencabut status tersangka terhadap ketiga oknum mantan kepala RSU Pemko Binjai tersebut,” kata Togar.(TIM)

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Ikut Campur Soal Portal, Anggota DPRI RI Dianggap Latah TANAH PUTIH - Kepedulian PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) terhadap masyarakat di Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, mendapat apresiasi masyarakat.

Warga memberikan apresiasi terjadap PT CPI yang telah melakukan pengaspalan jalan dan perbaikan aspal hingga ke aspal holmix. Karya nyata PT CPI itu pun dinikmati langsung oleh warga sekitar perusahaan.

Agar jalan yang dibangun perusahaan dapat bertahan lama, warga lantas mengusukan agar CPI memasang portal di sejumlah titik jalan.

Nyatanya, pemasangan portal menuai protes.“Portal yang dipasang CPI baru seumur jagung itu, dibongkar kembali aparat pemerintah setempat,” kata Masrizal warga Teluk Mega.

Padahal, dalam pemasangan portal tersebut CPI melibatkan aparat Kecamatan, Dan Ramil, Lurah dan Penghulu, LSM dan pihak perusahaan PKS PT Sawit Riau Makmur (SRM). Pemasangan portal pun disepakati dalam berita acara yang ditandatangani peserta yang hadir, pada 8 Maret 2012, dilangsungkan di kantor Camat Tanah Putih Sedinginan.

Ironisnya portal yang dibangun CPI, dibuka kembali. Pembukaan portal tersebut dituding adanya turut campur anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Rokan Hilir, Ian P. Siagian dari PDI Perjuangan. Keterlibatan Ian dalam persoalan itu, dianggap latah dan terkesan membela PT. SRM. PT SRM keberatan dengan keberadaan portal dan memprotes melalui

surat pada 21 Maret 2012, ditujukan kepada PT CPI. Isinya meminta portal yang dipasang CPI dibuka kembali. “Sedangkan pemasanagan portal tersebut atas permintaan masyarakat,” ucap Masrizal belum lama ini.

Menurut Masrizal pemasangan portal oleh CPI mempunyai pertimbangan, selain untuk mengamankan aset CPI termasuk mengantisipasi kerusakan jalan, karena sebelum portal dipasang kenderaan yang lalu lalang melintasi jalan tersebut, truk tronton yang melebihi tonase, mengangkut tandan buah segar sawit dari daerah lain ke PT. SRM dan keluar masuknya angkutan truk CPO dari SRM. “Masyarakat bukan melarang semua jenis kenderaan yang melintasi jalan yang diportal tersebut, mestinya di sesuaikan dengan kapasitas jalan. dengan adanya portal tersebut jalan yang dibangun CPI

terpelihara dan bisa bertahan lama.

Dalam pemeliharaan jalan masyarakat turut berpartisipasi mengawasi, demikian juga perusahaan yang menggunakan jalan tersebut mestinya ikut memelihara jalan dengan mengurangi tonase muatan atau menggunakan angkutan truk col diesel, agar jalan lintas yang dibangun CPI tepelihara sebaiknya portal tersebut ditutup kembali,” ujar Masrizal Hal senada juga disampaikan Darwan, tokoh masyarakat Sintong Tanah Putih. Dia menyayangkan protes yang disampaikan Ian P Siagian selaku DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ke PT CPI. “Persoalan buka tutup portal, cukup di selesaikan aparat dan masyarakat setempat, Ian P.Siagian tidak perlu campur tangan dengan menyurati PT CPI, masih banyak PR (pekerjaan rumah) Ian P.Siagian di Rokan Hilir.

Mestinya Ian P.Siagian politisi PDIP yang duduk di Senayan, sebelum menyampaikan surat protes terhadap pemasangan portal di Tanah Putih mempertanyakan keberadaan PT SRM kepada masyarakat tentang kepedulian PT.SRM terhadap masyarakat yang tinggal di sekiar PKS terkait masalah lingkungan, apakah syarat-syarat pembukaan PKS PT SRM sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti Amdal PKS dan izin lokasi PT.SRM, Limbah B3 ber aroma bau busuk yang menjadi santapan warga mestinya dipertanyakan ke warga, oleh karenanya sebelum menyurati PT CPI lakukan resess ke Tanah Putih dengarkan keluhan masyarakat yang tinggal disekitar PKS. Sehingga mengetahui yang di keluhkan masyarakat, sebut Darwan saat ditemui di Sintong belum lama ini,” katanya.(PUR)

Pembangunan PT. Atmindo Diprotes TANJUNGMORAWA - Pembangunan perusahaaan bidang perbengkelan dan mesin, PT Atmindo di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dianggap ancaman bencana oleh warga sekitar.

Syahrul (38) salah seorang warga yang bertempat-tinggal di sekitar perusahaan, mengaku, sejak perusahaan ini mulai dibangun sering terjadi getaran sehingga banyak bagian dinding rumah yang retak. “Begitu pula akibat timbunan tanah yang dilakukan perusahaan mengakibatkan lingkungan warga banjir, dan suara kebisingan juga kerap mengganggu ketentra-

man warga,” jelas Syahrul kepada KPK Pos, Rabu pekan lalu.

Hal yang mengejutkan juga diungkapkan Khairuddin (48). Dikatakannya, bahwa berdirinya PT Atmindo dari awalnya sudah ada menimbulkan kecurigaan. Yakni, saat mengambil tanda tangan persetujuan warga untuk pendirian PT Atmindo ini, didalam surat tersebut tidak ada dijelaskan jenis perusahaan apa PT. Atmindo ini.

“Bahkan sebahagian warga yang mau menanda-tangani diberi sejumlah uang sehingga dengan gampang mendapatkan tanda tangan warga,” ungkap Khairuddin.

Dari informasi yang telah dihimpun KPK Pos di lapangan, PT

Atmindo dianggap menjadi bencana bagi warga sekitar karena alat berat pengeras tanah di dalam perusahaan tersebut getarannya sampai mengguncang rumah-rumah warga.

Begitu pula dengan dilakukannya penimbunan tanah di dalam perusahaan kerap saat hujan, air yang berada di dalam perusahaan mengalir ke depan pasar, sementara air yang di depan tidak dapat mengalir dengan baik, genangan air pun terjadi.

Akibat kejadian –kejadian tersebut, banyak rumah-rumah warga di sekitar lingkungan perusahaan menjadi retak, begitu pula dengan alat elektronik warga banyak yang rusak akibat getaran tersebut, semen-

tara sejumlah pokok duku dan tanaman warga sebahagiannya banyak bermatian akibat berminiggu-minggu tergenangi air yang tingginya mencapai denggkul orang dewasa.

Kades Dagang Kelambir, H. Alfian, SH mengakui keluhankeluhan warganya selama ini.

“Memang warga sekitar telah merasa terganggu atas proses pembangunan PT.Atmindo,” kata Alfian yang baru dilantik menjadi Kades beberapa bulan lalu ini.

Sementara itu, pihak PT Atmindo tidak dapat dikonfirmasi. Petugas keamanan perusahaan, menyebut, bagian Humas Atmindo bernama Piter lagi tidak berada ditempat. (DIZ)

Polres Dairi Peringati HUT Bhayangkara ke 66

Pasangan suami-istri, pedagang ikan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi.

Miliki Narkoba, Pasutri Pedagang Ikan Diringkus PERBAUNGAN - Nekad mengedarkan narkoba jenis Shabu, pedagang ikan dan isterinya diciduk Polisi dari kediamannya di Dusun I, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, pada Minggu lalu.

Dari tangan tersangka Hariandi alias Andi Botak (26) dan isterinya Asmar Leli Tanjung (34) petugas mengamankan barang bukti berupa 5 paket sabu, uang tunai Rp50 ribu, 4 unit ponsel dan sebuah tas, selanjutnya kedua pasangan suami isteri (Pasutri) tersebut diboyong ke Polsek Perbaungan.

Menurut keterangan yang diperoleh, tersangka Andi saat diperiksa, bahwa Shabu tersebut bukan miliknya, tetapi memang ia pernah mengkonsumsi Shabu beberapa waktu lalu, akunya kepada penyidik.

Kapolsek Perbaungan, AKP Marluddin S.Ag ketika dikonfirmasi membenarkan penangkapan kedua tersangka. “Sebelumnya kita mendapat informasi dari masyarakat, lalu dilakukan pengintaian dan ditemukan barang bukti di rumahnya,” terang Marluddin.(ARM)

SIDIKALANG – Seluruh Personel di jajaran Polres Dairi menggelar peringatan HUT Bhayangkara ke 66. Peringatan digelar dengan upacara yang sederhana, pada Minggu lalu, di Markas Polres Dairi.

Kepala Polres Dairi, AKBP Enggar Pareanom dalam kesempatan itu membacakan amanat tertulis Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo.

“Menjadi sahabat dan pelindung masyarakat tujuan Polri. Karenanya di HUT Bhayangkara yang ke66 ini, mari kita jadikan NKRI aman dan masyarakatnya memiliki rasa persatuan yang menyatukan seluruh elemen,” kata Kapolri dalam amanat dibacakan Enggar.

Lebih jauh, Kapolri mengatakan, kecanggihan tehnologi dapat dijadikan sebagai alat yang mempererat hubungan persaudaraan antarsuku di seluruh pelosok negeri.

“HUT Bhayangkara ke 66 dengan tema, Pelayanan Prima anti KKN, Anti Kekerasan, Meman-

tapkan Kamdagri dan Supremasi Hukum guna membangun pembangunan nasional sangatlah tepat relevan dan kontekstual,” ujar Kapolri.

Kapolres Dairi AKBP.Enggar Pareanom menjelaskan pembangunan nasional merupakan faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mengingat peningkatan kesejahteraan bisa dicapai saat p[embangunan ekonomi tumbuh kuat adil dan merata.

Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujutkan Kamdagri tentunya harus bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa. bermasyarakat dan bernegara. Azas transparansi dan akuntabilitas publik dal;am upaya mewijutkan Good Goverment and clan Goverment merupakan syarat mutlak yang harus dijadikan landaswan dalam berbagaikebijakan dan stategi Polri agar dapat menja-

wab harapan dan tuntutan Masyarakat.

Enggar juga menyebutkan mencapai tujuan pimpinan Polri dengan menerapkan program Pemolian Masyarakat (POLMAS) yang merupakan bagian dari strategi Polri tahun 2005 – 2025. Sedangkan rencana strategi pertama tahun 2005-2009 untuk membangun kepercayaan masyarakat (trans bulding) dan rencana strategi ke II tahun 2010-2014 untuk membangun kemitraaan atau Patner Ship Building dan untuk mewujutkannya polres Dairi menciptakan inovasi dan mencetuskan kreativitas untuk mengimbangi perkembangan lajunya tehnologi dalam bentuk membangun pusat informasi pesonil (PIP) dan SMS center Polres Dairi penerapan program Polmas dikabupaten Dairi.

Enggar juga katakan tidak terlepas dari pertimbangan karakteristik bermasyarakat,kondisi

geografis dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki polres Dairi.

Masyarakat Dairi sangat kental demgam suasana agamis serta menjungjung tinggi kekeluargaan dan semangat persaudaraan dan dengan pertimbangan itulah Polres Dairi diusianya yang ke 66 ini menerapkan model Polmas dengan membuat program unggulan Polisi Kade-Kadenta, Polisi Donganta (PKK/PD), Pusat Informasi Personel (PP) dan SMS Cemtre Polres Dairi.

Dijelaskan Enggar di buku Polres Dairi yang sengaja dibagikan kepada seluruh undangan, Polres Dairi sebagai Polisi Kade – kadenta akan selalu siap siaga 24 jam setiap harinya menjaga Dairi bersama seluruh masyarakat dan ketiga progam dimaksut merupakan suatu system yang satu sama yang lainnya saling berkaitan dan program polisi kade –kadenta adalah tugas operasional.(NDK)

Kapolres Aceh Timur Akui Hukum Adat ACEHTIMUR - Jajaran Kepolisian harus menjunjung tinggi nilai – nilai budaya dan hukum adat yang ditetapkan masyarakat baik di desa ataupun ditingkat kemukiman. “Jika muncul kasus dan masyarakat itu sendiri masih bisa menyelesaikannya, maka selaku aparat penegak hukum harus bisa menyelesaikannya.

Karenanya penegak hukum harus bisa menghargai nilai – nilai sosial dan hukum adat sehingga kasus itu bisa diselesaikan pengurus Tuha Peut Gampong ,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Iwan Eka Putra usai upacara HUT ke – 66 Bhayangkara di halaman Mapolres Aceh Timur, Minggu pekan lalu.

Dia mengatakan usia kepolisian yang sudah 66 tahun diharapkan para anggotanya terus meningkat kinerjanya ke arah yang lebih baik, termasuk dalam pengungkapan kasus demi kasus, nilai sosial dan etika harus dijaga benar – benar Dalam masyrakat karena polisi adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Untuk itu, Kaplres meminta jajaran kepolisian khususnya yang bertugas wilayah hukum Mapolres Aceh Timur untuk menjaga kamtibmas sehingga masyarakat merasa tenang dalam beribadah dan beraktifitas.

Dalam rangkaian itu, Kapolres menyebutkan adsa empat personel di jajaran Polres Aceh tidak naik pangkat karena tersandung kasus, dan kini mereka ditahan di Mapolda Banda Aceh. Di Banda Aceh. Tiga diantaranya, terbukti menggunakan narkoba saat tes urine yaitu Aipda SB, Briptu AF, dan Briptu FD. Seorang lainnya Briptu OC ditahan karena kasus lain.

Sementara 54 personel mendapat kenaikan pangkat di peringatan HUT Bhayangkara.

Kapolres meminta agar personel di jajaran Polres Aceh Timur benar – benar menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab sesuai petunjuk dan bersikap profesional.

Terkait Oknum polisi menggunakan narkoba, dia mengingatkan jika terbukti akan di proses sesuai hukum dan tidak akan diusul kenaikan pangkatnya. Selama satu tahun ini , kata dia, ada 300 personel dari berbagai polres ditahan di Polda Aceh karena berbagai kasus, mereka menunggu proses hukum selanjutnya, katanya ( BS OPUNG)

Diduga Bayi Hubungan Gelap, Dibuang Ke Sawah PERBAUNGAN - Bayi mungil ditemukan di pinggiran sawah Dusun II, Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupten Sergai, Senin pekan lalu. Bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh Tio Zekwan (9) yang sedang bermain dengan temannya tak jauh dari rumah mereka.

Penemuan bermula dari sumber suara tangis yang didengar Tio dan temannya.

Suara tangisan bayi yang didengarnya oleh Tio diberitahukan kepada ayahnya, Dedi Sunardi. Selanjutnya Dedi mencari sumber suara yang ternyata dari bayi laki-laki, diperkirakan baru dilahirkan.

Penemuan bayi itu langsung

Bayi laki-laki yang sempat dibuang ibunya kini kembali ke orangtuanya setelah terkuak tindakan tak terpuji itu. merebak. Kepala Kepala Desa Sei Sejenggi dan Bidan Desa,

Eva Katarina selanjutnya membawa dan membersihkan

bayi. Lantaran tali pusar belum dipotong, sang bidan memberikan perawatan terhadap bayi malang itu. Untuk menyelamatkan sang bayi, kepala desa dan bidan membawa ke Puskesmas dan dirujuk ke RS Trianda, kawasan Pasar Bengkel.

Hasil penelusuran Polsek Perbaungan menemukan siapa ibu kandung dari bayi malang yang dibuang itu. Yanti (19) di R.S.Trianda, mengakui, dirinya telah melahirkan di rumah orang tuanya. Proses persalinan dilakukan seorang diri. Hal itu dilakukannya untuk menutupi keberadaannya sedang hamil.

Yanti merasa takut bila orang tuanya mengetahuinya telah hamil. Diakuinya, sang bayi

merupakan janin dari pacarnya.

Sang pacar, sebut Yanti, tercatat sebagai pekerja di PT Aquafarm, Desa Naga Lawan.

Ibu kandung Yanti, Nurlaila mengaku tidak mengtahui putirnya telah hamil dan melahirkan.

“Kami tidak pernah tahu kalau anak kami sedang hamil karena selama ini anak kami tetap setiap bulannya membeli Softek dan perutnya tidak terlihat besar juga tidak pernah mengalami muntah-muntah.

Sewaktu melahirkan kebetulan kami sedang pergi tiba-tiba saja warga ramai dan menemukan bayi yang ternyata bayi tersebut adalah bayi Yanti anak kami,” ujar Laila. (SIMON)

KPK POS

13

E D I S I 208 9 – 15 JULI 2012

Rubrik KPK

Bertrand de Speville: Perlu Daya Tahan Kuat Melawan Korupsi Tanpa Jeda TOKOH Antikorupsi Bertrand de Speville menyatakan perjuangan melawan korupsi berlangsung lama dan menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan.

Dibutuhkan daya tahan yang kuat untuk berperang melawan korupsi tanpa jeda.

Menurut Bertrand, di abad ini kondisi korupsi makin memburuk, banyak penanganan korupsi dilakukan secara ortodoks dengan memberikan putusan yang lebih berat dan memenjarakan orang yang bersalah lebih lama. "Kita menyadari bahwa dalam memberantas korupsi tidak hanya hukum

yang harus ditegakkan, tetapi ada dua elemen penting lainnya yaitu pencegahan dan pendidikan antikorupsi," katanya saat memberikan kuliah antikorupsi di hadapan pegawai KPK di ruang Auditorium KPK, Senin pekan lalu.

Bertrand de Spevile berada di Indonesia dalam rangka bertemu dengan aktivitas antikorupsi, DPR, LSM, akademisi dan beberapa kementerian dan lembaga. Dalam kunjungannya kali ini pria yang pernah menjadi komisioner pada lembaga antikorupsi Hong Kong, Independent Commission Against

Corruption (ICAC) 1993-1996 digunakan oleh para aktivis antikorupsi Indonesia untuk melakukan review tentang gerakan antikorupsi di Indonesia, serta mendiskusikan tantangan dan strategi apa yang akan diterapkan untuk masa datang.

Dalam paparannya, dia mengungkapkan bahwa korupsi perlu diperangi dengan keras dan dibutuhkan undang-undang, hukum acara, dan hukum pembuktian yang kuat. “Apalagi kita tahu bahwa mereka yang dipanggil adalah orang-orang kaya. Dimana orang-orang tersebut dapat memperoleh

bantuan hukum yang paling mahal sekalipun,” paparnya.

Menanggapi perkembangan penanganan korupsi di Indonesia, Bertrand menyatakan Indonesia telah memenuhi salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi, semisal mempercepat proses peradilan kasus korupsi. Menurutnya, dibentuknya Pengadilan Tipikor telah membuat proses keadilan untuk setiap kasus korupsi berjalan lebih cepat. "Indonesia berhasil di sisi ini," tambahnya.

Dia mengusulkan untuk negara sebesar Indonesia, idealnya KPK memiliki perwakilan di

setiap propinsi. Negara yang berhasil memberantas korupsi, setidaknya mengalokasikan 0,5 persen dari total anggaran negara untuk program pemberantasan korupsi.

"Budget KPK di Indonesia saat ini hanya 0,05 persen dari total anggaran. Anda berhak mendapatkan anggaran 10 kali lipat dari yang ada saat ini," tegasnya.

Survei Pendapat Publik Salah satu tujuan dibentuknya lembaga antikorupsi adalah untuk mengubah perilaku individu menjadi perilaku yang bersih dan antikorupsi.

SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Bertrand menegaskan pentingnya survei pendapat publik ini untuk dilakukan secara reguler untuk mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

“Karena merupakan kejahatan luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa juga”, lanjutnya. (HUMAS)

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK

KPK 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Bertrand mencontohkan, penduduk Singapura dan Hongkong 50 tahun lampau menganggap negaranya paling korup di dunia.

Dari kesadaran seperti itu, mereka bertekad untuk melakukan transformasi diri sendiri dan itu yang menjadi ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi.

"Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan berapa banyak orang yang dipenjarakan. Jika tidak berhasil mengubah perilaku masyarakat, itu artinya Anda belum berhasil, " tegasnya.

CINTA KPK–Sejumlah warga kampung Babakan RT01/RW06, Bojong Nangka, Tangerang, Banten, Jumat (6/7), mengumpulkan (saweran) uang untuk mendukung pembangunan gedung baru KPK. Uang hasil saweran tersebut akan diserahkan melalui perwakilan ICW untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

Memerangi Korupsi Dari Kampus ANAK muda memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kampus menjadi tempat penggemblengan untuk membentuk disiplin antikorupsi.

Dimulai dari pengelolaan anggaran organisasi kemahasiswaan, pembelajaran mengenai transparansi anggaran dapat dilakukan. Begitu juga, disiplin belajar tanpa menjiplak, menyontek dan datang tepat waktu, menjadi pembelajaran untuk berintegritas.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan, kebiasaan

buruk mahasiswa yang gemar 'menitip absen', misalnya, bisa berkembang menjadi kebiasaan mencurangi anggaran saat berada di dunia kerja.

"Kebiasaan menjiplak untuk tugas kuliah, merupakan bentuk rente akademik. Jika jadi pengusaha, bisa berkembang merentekan proyek-proyek untuk mencari fee," terang Danang dalam diskusi 'Ayo Dukung Gerakan Antikorupsi' di Hall C Universitas Atmajaya, Jakarta, Kamis tiga pekan lalu.

Danang menjelaskan, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan masyarakat bisa secara tidak sadar

Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

justru melanggengkan praktik korupsi. Dia mencontohkan, kebiasaan 'berdamai' dengan polisi lalu lintas saat ditilang di jalan raya merupakan bentuk dukungan terhadap praktik korupsi.

"Secara tidak sadar, jangan-jangan kita jadi bagian dari korupsi itu. Kita jadi bagian yang menyumbang untuk praktik korupsi," Danang mengingatkan.

Korupsi, secara lebih sederhana, bisa dianalogikan dengan melakukan sesuatu tidak semestinya. "Korupsi is as simple as berbohong," tukas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, dalam

kesempatan yang sama.

Sebagai generasi muda, kata Denny, mahasiswa punya peran penting untuk mengubah keadaan. Karena, tantangan pemberantasan korupsi yang dihadapi sekarang cenderung lebih rumit.

Demokrasi yang bergulir pascareformasi, di satu sisi membawa peluang untuk gerakan antikorupsi. Namun di sisi lain, desentralisasi kekuasaan yang menjadi ekses dari sistem demokratis

justru membuka peluangpeluang korupsi baru.

"Tantangannya, desentralisasi yang menjadi ekses dari demokrasi ini bisa dikawal," kata Denny.

Pembenahan sistem menjadi agenda penting untuk menutup peluang korupsi. Namun, peran anak muda yang berintegritas juga sangat diperlukan untuk mengawal. "Bagaimana anak muda memutuskan, 'lo-gue-end' terhadap korupsi," pungkasnya. (ICW)

Dua unit yang menjadi kandidat adalah B737-500 berada di Guang Zhou Cina, dan B737-400 masih terikat sewa dengan Batavia Airlines di Jakarta sampai Maret 2007.

Merpati tetap membuat kesepakatan dengan TALG dilakukan secara back to back. Kesepakatan itu dimaksudkan agar TALG bersedia membeli kedua pesawat dari Lehman Brothers dengan syarat Merpati akan menyewa.

Pada 17 Desember 2006, Toni terima faks tembusan surat dari Alan Mesner (TALG) untuk Hume & Associates tertanggal 15 Desember 2006. Isinya, H&A ditunjuk untuk menerima security deposit dari Merpati sekira 17 dan 18 Desember 2006. Serta kuasa untuk mendistribusi dana tersebut secara langsung pada Brsitol sebagai uang jaminan pembelian pesawat.

Juga 18 Desember 2006, Toni yang dmutasi menjadi GM Procurement of Aircraft mendapat kuasa dari Dirut Merpati menandatangani Lease Agreement Summary of Term (LASOT) dengan Jon Cooper selaku co TALG. Kontrak dibuat, ditandatangani Toni lalu di scan komputer dan kemudian

hasilnya dikirim melalui email. "Isi LASOT, penempatan security deposit AS$500 ribu untuk masingmasing pesawat. Total AS$1 juta security deposit ditempatkan langsung pada rekening kuasa hukum TALG, Hume & Associates.

Penempatan dana dilakukan sehari setelah East Dover dan TALG melakukan purchase agreement," ungkap Jaksa.

Setelah LASOT, Tony membuat nota dinas nomor : OV?ND/148/XII/2006 pada Dirut dan tembusan seluruh direksi. Nota itu lalu diteruskan Hotasi pada Dirkeu Merpati dengan catatan “Saya setujui, agar dilaksanakan segera!”

Disposisi itu ditindaklanjuti Corporate Finance Division dengan menyiapkan form instruksi direksi (circular board) untuk mentransfer AS$1 juta dan ditandatangani direksi.

Setelah menandatangani LASOT, Toni menyerahkan draft lease agreement pada Vice President Legal Merpati, Ferdinand Kenedy untuk menerima pendapat hukum. Pendapat hukum keluar 22 Desember 2006.

Hasilnya, ada potensi risiko pembayaran deposit pada TALG sehingga perlu

pengamanan dengan alternatif, tersedia counter garantie, pembayaran menggunakan LC atau menempatkan dana pada rekening penampung (escrow account) di bank internasional. Bila tetap dibayar langsung, lebih dulu melakukan due diligence atas lessor (penyewa) dan meminta pertimbangan KBRI Amerika Serikat.

Sayangnya, 19 Desember 2006 TALG diwakili Alan Mesner menandatangani kontrak penjualan dengan East Dover. Sehari kemudian, Hotasi dan Dirop Merpati, Captain Harry Pardjaman menandatangani lease agreement dengan TALG tanpa mealui tatap muka.

Jaksa menilai pembayaran security deposit dari Merpati pada TALG sebesar AS$1 juta-lah yang digunakan TALG untuk membayar pembelian pesawat dari East Dover. Menangggapi dakwaan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang dipimpin Juniver Girsang meminta waktu sepekan untuk eksepsi.

Sidang ditunda sepekan, untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa Hotasi DP Nababan untuk mengajukan tanggapan surat dakwaan Jaksa. (ENDY)

Kasus Suap Wisma Atlet

Korupsi, Eks Dirut Merpati Diadili JAKARTA - Kasus korupsi di tubuh Merpati Airlines, akhirnya sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hotasi DP Nababan, eks Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), yang menjadi tahanan kota, Kamis pekan lalu, diseret ke depan meja hijau oleh Tim Jaksa penuntut umum yang dipimpin Heru Widarmoko.

Dalam surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDS-17/JKT.PUS/ Ft.1/06/2012 dan selesai disusun pada 12 Juni 2012, dibuat secara subsidaritas.

Dakwaan primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dakwaan subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Mei 2006, papar Jaksa Heru direksi Merpati sepakat untuk menanggulangi krisis yang melanda BUMN itu. Rencana yang dipilih adalah, menambah dua unit pesawat Boeing 737 Family. Kemudian, GM Perencanaan, Tony Sudjiarto dengan memasang iklan di

internet.

Oktober 2006, Merpati menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hasil RUPS adalah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Merpati tahun 2006.

Disinggung pula dalam RKAP, kebijakan pengadaan pesawat selain armada yang tengah dioperasikan.

Penambahan armada dilakukan dengan armada hasil kredit avtur, yaitu merevitalisasi armada dua pesawat Boeing 737-200 dengan menyewa dari Aergo. Kemudian dengan pola armada hasil

revitalisasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp75 miliar. Pola kedua dilakukan untuk menggantikan armada pesawat propeller berkapasitas 50-70 kursi dengan pesawat MA 60, kerja sama pemerintah Cina.

Toni, setelah cek fisik dan harga berdasarkan informasi Naveed Sheed, agen Merpati di Amerika, diketahui harga B737-500 MSN 24898 produksi 1991 senilai AS$10.750.000. Lalu B737-400 MSN 23869 tahun seharga AS$11.500.000. Bila disewa per unit senilai AS$150.000.

Tapi, semua rencana itu

tak disampaikan dalam RUPS Oktober 2006. Hal ini menurut penuntut umum bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Disebutkan, Dirut wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Tindakan Hotasi juga bertentangan pula dengan Pasal 3 jo Pasal 8 jo Lampiran bagian Lain-lain Angka 8 Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP jo Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 18 MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN. Tapi, Hotasi dan Toni tetap melanjutkan kerja sama dengan pihak ketiga alias menyewa B737400 dan B737-500.

Iklan di internet ditanggapi dengan proposal dua unit Boeing yang diinginkan Merpati oleh Thirdstne Aircraft Leasing Group (TALG) Washington DC pada 6 Desember 2006.