epaper kpkpos 215 edisi 3 september 2012

K O R A N

EDISI 215 / THN V

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

MTS NURUL IKHWAN DISERANG PREMAN I

Dugaan Korupsi Bupati Sergai Mencuat

3 - 9 SEPT 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

HAL

10

MEDAN - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT Erry Nuradi terancam pidana. Apa pasal? Bupati kabupaten hasil pemekaran Deliserdang itu ditengarai melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan yang dipimpinnya.

Berulangkali elemen masyarakat dan penggiat anti korupsi di Sumut melakukan demo dan menyampaikan pengaduan dugaan KKN di Pemkab Sergai, ke Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu), namun diduga kasus KKN ini diendapkan lembaga penegak hukum tersebut.

Diduga dalam penanganan kasus dugaan korupsi Bupati Sergai HT Erry Nuradi, pihak Kejatisu terkesan enggan menindak lanjuti kasus tersebut. Dan diduga kuat kasus ini dijadikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berjalan oleh segelintir oknum di Kejatisu seperti kasus dugaan korupsi lainnya yang urung juga terungkap.

Seperti disampaikan Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi Sumatera Utara (OMMBAK SUMUT) beberapa waktu lalu dalam aksi demo di Kejatisu, Bupati Sergai HT Erry Nuradi diduga terlibat korupsi dalam pembangunan dermaga mini Tanjung Beringin. Namun kasus dugaan korupsi ini belum ada kejela<<< selanjutnya baca Hal. 2

BPK PERWAKILAN PEKANBARU DIDESAK LAKUKAN AUDIT

Dinas Cipta Karya Rohil Ciptakan Proyek Akal-akalan

SILUMAN - Proyek miliaran rupiah yang pengerjaannya terkesan asal jadi tersebut.

(KPK POS/HER)

Proyek Siluman di Sei Kepayang TANJUNGBALAI - Proyek 'Siluman' bernilai milaran rupiah di Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan terkesan dikerjakan asal jadi dan diduga kuat menyimpang dari besteknya.Proyek dimaksud berlokasi di jalan Protokol Desa Sei Serindan menuju Desa Sei Tualang Pandau, Kecamatan Sei Kepayang Barat.

Disebut Proyek 'Siluman' karena tak ada plang sebagaimana mestinya untuk proyek yang menggunakan uang Negara itu. Sementara pengerjaannya terkesan asal jadi dan terlihat secara kasat mata di lapangan.

Proyek dengan jenis kegiatan Benteng Penahan Jalan dan Peningkatan Jalan dengan Base Cose itu dikerjakan

TANAH PUTIH - Ditemukan sejumlah proyek di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang biayanya bersumber dari dana APBD tahun anggaran 2010-2011 terindikasi diciptakan sebagai ajang proyek akal-akalan. Tujuannya jelas, untuk menggerogoti uang negara, demi memperkaya diri pribadi dan golongan.

Pasalnya, seperti hasil investigasi wartawan koran ini, banyak proyek di lingkungan Dinas CKTR terbengkalai alias tak selesai. Dan disinyalir ada juga proyek yang tidak dikerjakan sama sekali, sementara biaya proyek diinformasikan telah direalisasikan oleh Kuasa Pengguna Ang-

garan Dinas CKTR, yang dijabat Syafruddin alias Iput.

Diantaranya, pembangunan Gapura IPDN Banjar XII Tanah Putih tahun anggaran 2011. Proyek ini disinyalir menelan biaya sebesar Rp1,6 Miliar, dan proyek pembangunan Kios Pasar Desa Rantau Bais Tanah Putih tahun anggaran 2010 senilai Rp2,7 miliar, dan Pembangunan Pasar Desa Pematang Semut, Kecamatan Bangko Pusako tahun anggaran 2010 Pembangunan Pasar Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

Keterangan yang dihimpun dan pantauan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (LSM-GPK-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Kajari Stabat Diduga Terima Gratifikasi Dari Seluruh Pimpinan SKPD Langkat STABAT - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta selidiki dan usut dugaan penerimaan gratifikasi dari sejumlah Kadis/Kepala Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Langkat sewaktu diundang untuk menghadiri wisuda atas raihan gelar S3 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Stabat, DR H Asep Nana Mulyana SH MHum, pada medio Juli 2012 lalu.

Menurut Ketua LSM Lipat Kabupaten Langkat, Bambang S, keberangkatan seluruh pimpinan SKPD Pemkab Langkat menghadiri acara wisuda atas raihan <<< selanjutnya baca Hal. 2

TERLANTAR - Rangka Gapura IPDN Rohil yang diterlantarkan. (KPK POS/ PUR)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

AY Nasution Pemimpin Yang Nasionalis MEDAN - Sejumlah pendeta di Kota Medan menilai sosok Letjen TNI (Purn) AY Nasution adalah pemimpin yang nasionalis. Hal itu diungkapkan para tokoh agama Kristen dalam pertemuan dengan AY Nasution di AY Centre, Rabu pekan lalu.

Pendeta Pahotan Sihombing, mengatakan pertemuan dengan bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Menurutnya mereka senang bisa berkomunikasi langsung dengan AY Nasution yang merupakan calon Gubernur.

“Pertemuan ini kita lakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pak AY. Kami sangat senang disambut dengan ramah oleh pak AY,” ujar Pendeta Pahotan.

Menurut Pahotan, pemimpin Sumut ke depan harus orang yang berjiwa nasionalis.

Hal itu supaya bisa menyatukan semua warga Sumut yang memiliki banyak suku,

agama dan ras. “Kita menilai sosok AY Nasution merupakan pemimpin yang berjiwa nasionalis. Kita inginkan pemimpin seperti dia, untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat Sumut,” kata Pahotan.

Untuk menentukan pilihan, kata Pahotan, meski sebagai pendeta atau pemuka agama Kristen, mereka tidak fanatik dan tidak melihat agamanya untuk didukung. Menurutnya agama bukanlah <<< selanjutnya baca Hal. 2

BERSAMA - Letjen (Purn) AY Nasution dan istri Hj. Hanum Siregar foto bersama usai pertemuan dengan para pendeta Kota Medan.

(KPK POS/IST)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

DR) Heri Cs belum lama ini, mengatakan hasil investigasi yang dilakukan Tim GPKDR ditemukan pembangunan Gapura IPDN tahun anggaran 2011. Proyek ini, diinformasikan sudah memasuki tahap II. Pantauan di lapangan, proyek tersebut diperkirakan baru terealisasi berkisar 10 %.

Kemudian pembangunan kios pasar Desa Rantau Bais juga masih menggantung, terealisasi diperkirakan 40 %. Proyek ini sekarang masih dalam pengerjaan. Kemudian pembangunan pasar Pematang Semut juga bernasib sama, alias tak selesai dan tidak dilanjutkan.

"Hal ini patut dipertanyakan karena dana APBD Rohil yang tersedot untuk membiayai proyek yang tak selesai itu jumlahnya lumayan besar, belasan miliar rupiah, harus dipertanggungjawapkan kuasa pengguna anggaran," ujar Heri.

Terhadap sejumlah proyek yang tak selesai itu, menurut Heri pihaknya akan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pekanbaru untuk melakukan audit terhadap sejumlah proyek di lingkungan Dinas CKTR Rohil, khususnya terhadap sejumlah proyek yang terbengkalai dan yang tak dikerjakan dan apa penyebabnya. "Harus dijelaskan kepada masyarakat, karena uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut berasal dari uang rakyat, penggunaannya juga harus transparan," ungkapnya.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, menyebutkan, Dinas CKTR Rohil dalam APBD Rohil tahun anggaran 2011, mengalokasikan dana untuk biaya renovasi perkantoran di lingkungan IPDN Banjar XII Tanah Putih antara lain, renovasi Gedung Pengadilan

Giliran Mirwan Amir Kesandung Kasus Korupsi JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Mirwan Amir, diduga melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Badan Anggaran ini pernah membeli tiga mobil mewah pada akhir <<< selanjutnya baca Hal. 2

MANGKIR DIPANGGIL KPK

Sutan Bhatoegana Sedang di Medan JAKARTA - Sutan Bhatoegana, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa. Padahal pemeriksaan ini sangat penting dan strategis <<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

TERBEBANI DANA PENSIUN DANA pensiun pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara semakin membebani anggaran negara. Dalam anggaran 2013, pemerintah mengalokasikan Rp74,3 triliun untuk 2 juta orang. Angka ini amat besar dan menguras anggaran.

Sebagai perbandingan, untuk pembangunan infrastruktur "hanya" dianggarkan Rp193 triliun.

Negara tentu tidak bisa mengelak dari kewajiban membayar uang pensiun pegawai negeri. Mereka pernah memberikan jasanya kepada negara. Tapi pemerintah tidak bisa membiarkan anggaran terlalu dibebani oleh dana pensiun. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita selama ini juga menanggung beban yang berat untuk utang dan subsidi energi.

Pemerintah seharusnya segera

memikirkan alternatif pembiayaan atau mengatur ulang pemberian dana pensiun. Jika tidak ada perubahan kebijakan, negara akan semakin kewalahan menanggung biaya pensiun. Bayangkan, dengan pertambahan pensiunan sekitar 11 persen per tahun, pada 2024 jumlah dana pensiun akan menjadi tiga kali lipat atau sekitar Rp224 triliun.

Kita sebetulnya memiliki PT Taspen, yang mengelola dana pensiun pegawai negeri sipil; serta PT Asabri, yang mengurus dana pensiun polisi dan tentara. Namun pemerintah masih harus menambal kekurangannya yang amat besar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah pernah mengeluhkannya, begitu juga Menteri Keuangan Agus <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

KAJARI STABAT DIDUGA TERIMA

.............dari hal 1

gelar S-3 Kajari Stabat ke Bandung, tidak ada korelasinya dengan statusnya sebagai pimpinan salah satu penegak hukum di Langkat.

“Ironis sekali jika seorang pimpinan aparat penegak hukum meminta agar seluruh pimpinan dinas/badan SKPD Pemkab Langkat ikut menghadiri acara seremoni tersebut. Apalagi, informasi yang saya peroleh dari beberapa pimpinan SKPD yang masih aktif dan memasuki pensiun, keberangkatan SKPD pada waktu itu juga disebutkan memberikan sejumlah uang sebagai kado spesial atas keberhasilan Kajari meraih S-3. Itu sama saja dengan menerima gratifikasi. Padahal, penerimaan gratifikasi tersebut sudah termasuk dengan perilaku korupsi,” ujar Bambang kepada KPK Pos, Selasa di kantornya.

Selain itu, masih kata Bambang, keberangkatan pimpinan SKPD Pemkab Langkat tersebut juga disebutsebut berbau ‘barter’ meminta ‘perlindungan’ jika suatu saat ada kasus-kasus hukum yang menghinggapi sesuai dengan jabatan yang disandang para pimpinan SKPD. “Ini sudah tidak benar lagi. Pimpinan Kejaksaan seharusnya bebas dari interpensi dan tidak boleh menerima pemberian apapun dari para SKPD serta masyarakat lainnya. Sebagai warga Langkat, saya sangat merindukan sosok pimpinan Kejari Stabat yang memiliki motivasi penegakan hukum bagi pejabat yang korup, seperti dimasa Kejari Stabat dipimpin Pak Febri. Apalagi saat kepemimpinannya, Kejari Stabat saat itu meraih predikat nomor satu dalam penanganan kasus-kasus korupsi di seluruh Kejari di wilayah Sumut,” tambahnya.

“Mewakili warga Langkat dan Ketua LSM Lipat Kabupaten Langkat, saya mengharapkan Kejatisu mengusut tuntas dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kejari Stabat dari seluruh pimpinan SKPD Pemkab Langkat tersebut,” kata Bambang. (JUL)

DINAS CIPTA KARYA ROHIL ......................................................dari hal 1 Negeri Ujung Tanjung untuk ruang belajar, pagu anggaran sebesar Rp1.722.865.500,00. Pengadaan Kampus IPDN lanjutan tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Pengadaan meubel kegiatan kampus IPDN sebesar Rp453.750,000,00. Pengadaan meubel perpustakaan Kampus/Kelas IPDN sebesar Rp917.400.000,00. Renovasi Gedung Kejaksaan untuk laboratorium IPDN sebesar Rp1.722.865.000,00. Kemudian lanjutan pembuatan pagar keliling IPDN sebesar Rp2.377.149.500,00.

Sementara itu terkait renovasi gedung Pengadilan Negeri (PN) Ujung Tanjung untuk ruang belajar IPDN, hingga saat ini belum dilaksanakan. Diduga proyek renovasi Gedung Pengadilan Negeri Ujung Tanjung untuk ruang belajar tersebut fiktif.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rohil, Syafruddin alias Iput ketika diupayakan untuk konfirmasi terkait proyek tahun 2010-2011 di lingkungan Dinas CKTR, sedang tak berada di tempat. Menurut sumber, Iput sedang mendampingi Bupati Rohil H. Annas Maamun dalam rangka Pelantikan Camat Bangko Pusako dan sejumlah kepala Desa. (PUR)

TERBEBANI DANA PENSIUN ..............................................dari hal 1 Martowardojo. Namun sangatlah aneh jika beban yang makin besar ini sekadar menjadi keluhan. Pemerintah bisa meniru cara perusahaan swasta dan badan usaha milik negara dalam mengatasinya. Mereka sudah memiliki sistem yang mampu menjamin masa depan pegawainya, antara lain lewat tabungan pensiun. Sejumlah BUMN bahkan memiliki dana pensiun sendiri yang mampu memberi manfaat optimal bagi para pensiunan.

Bersama pemerintah, Taspen dan Asabri bisa menyiapkan sistem yang bisa mengurangi beban anggaran negara. Banyak model di perusahaan swasta atau BUMN yang bisa diadopsi, baik dalam sistem pembayaran preminya maupun sistem pembayaran uang pensiun.

Yang penting, dua hal harus bisa diatasi, yakni masa depan para pensiunan yang lebih baik. Jika perlu, Taspen dan Asabri diberi keringanan untuk tidak perlu menyetor dividen ke pemerintah. Tentu semua ini perlu dikaji agar tidak menabrak undang-undang.

Pemerintah juga bisa mengatur ulang pemberian dana pensiun.

Selama ini uang pensiun diberikan hingga ke suami/istri dan anak.

Ketika sang pegawai sudah meninggal, suaminya atau istrinya masih mendapat uang pensiun. Pemerintah pun memberikan uang pensiun ke-13 seperti halnya gaji ke-13 bagi pegawai negeri yang masih aktif.

Semestinya perlakuan terhadap pensiunan berbeda dengan pegawai yang masih mencurahkan tenaganya buat negara.Pengalaman menunjukkan, negara yang terlalu memanjakan pegawai negeri dan pensiunan, seperti Spanyol dan Yunani, amat rentan diguncang krisis keuangan. Itu sebabnya, pemerintah tak boleh menganggap enteng masalah dana pensiun yang semakin merepotkan negara. (***)

AY NASUTION

..........................dari hal 1

pemisah antar sesama, tetapi agama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan.

“Kita melihat sosok AY Nasution yang sangat tepat.

Pengalamannya di militer bisa membawa Sumut ke arah lebih baik,” tukasnya.

Pendeta lainnya, M Sihombing, mengatakan daerah Sumut yang dikenal berjiwa keras akan lebih baik jika dipimpin oleh orang yang berlatar belakang militer.

Melihat dari pengalaman sebelumnya, dimana Sumut berhasil dipimpin oleh orang-orang militer.

“Jiwa tentaranya yang tegas sangat tepat untuk memimpin Sumut yang dikenal keras. Kami melihat sosok AY Nasution akan bisa mempersatukan semua suku, agama dan ras di daerah ini. Sebab jika dipimpin oleh seorang militer maka masyarakat akan merasa ada payung untuk berlindung,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AY Nasution, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan para pendeta tersebut. Menurutnya dukungan yang diberikan akan semakin menguatkan tekadnya untuk maju memimpin Sumut ini.

Menurutnya keberagaman suku dan agama di Sumut memang harus dijaga. Untuk itu masyarakat harus pintar menentukan pemimpin Sumut ke depan. Sebab jika salah pilih, maka masyarakat sendiri yang akan rugi.

“Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu kita cari figur pemimpin yang baik untuk daerah ini. Jangan salah pilih. Jika salah pilih kita sendiri yang merugi nanti,” tandasnya. (FR)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Wali Kota: Jangan Ada Dinas Merasa Lebih Hebat

Bupati Ajak Insan Pers Bangun Sergai SEIRAMPAH - Wartawan se Kabupaten Serdang Bedagai menggelar acara halal bil halal bersama Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi MSi didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, Kadis Perindagsar, DrsIndra Syahrin MSi, Kadis PPKA Drs H Agus Tripiyono SE MSi, Kabag Humasy Drs H Mariyono, dan sejumlah SKPD di halaman press room, Paten, Rabu.

Bupati dalam sambutannya mengajak seluruh

insan pers untuk bekerjasama membangun kabupaten yang dicintai ini ke arah yang lebih baik dengan tugas dan profesi masing masing.

“Dalam suasana hari raya Idul Fitri, adalah yang tepat untuk kita saling berma’af-maa’fan, mungkin ada kesalahan dan kesilafan yang telah dilakukan, dan ke depan akan semakin lebih baik lagi,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar komunikasi dijalin dengan baik antara Pemkab Sergai dalam hal ini Bagian Humasy dengan seluruh insan pers. “Kemarin saya telah mengundang pemimpin redaksi media cetak ataupun elektronik, demikian juga hendaknya komunikasi Humasy dijalin

dengan wartawan, sehingga menjadi balance dan semakin baik,” bilangnya.

Bupati juga mengatakan agar dalam P-APBD agar dilaksanakan kegiatan pelatihan ataupun semacamnya, seperti tahun sebelumnya. Apalagi, dengan keberadaan bus Pemkab Sergai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, tandasnya.

Acara dilanjutkan dengan makan minum kue kering yang disediakan para wartawan dengan cara urunan dan dibantu Bagian Umkap Pemkab Sergai.

Kemudian diakhiri dengan salam salaman serta bernyanyi bersama di-iringi hiburan organ tunggal (keyboard).(ARM)

MEDAN - Wali Kota Medan H Rahudman Harahap menghadiri acara halal bi halal gabungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) , Kator Perpustakaan, Kecamatan Petisah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah di halaman Kantor Disduk Capil dan Kator Perpustakaan Jalan Iskandar Muda Medan, Rabu (29/8).

Dalam acara ini, Walikota bersama Wakil Wali Kota H Dzulmi Eldin dan Sekda berserta pejabat di lingkungan Pemko Medan terlihat menyatu. Pemandangan seperti inilah yang ingin selalu diciptakan Walikota. Dia yakin dengan kebersamaan seluruh tugas-tugas dapat dijalankan dengan baik. Karenanya, Walikota selalu mengajak seluruh jajarannya terus menjalin silaturahmi.

“Kita harapkan melalui acara seperti ini akan tercipta koordinasi antar dinas yang lebih baik dan semakin akrab. Saya tidak mau, ada dinas yang merasa lebih hebat,” tegas Walikota.

Untuk mencegah sikap seperti itu, Walikota meng-

DUGAAN KORUPSI BUPATI SERGEI MENCUAT .................................................................................dari hal 1 san atas status hukumnya.

Belum lagi persoalan kekosongan kas daerah Kabupaten Serdang Bedagai TA 2009-2010 sebesar Rp113 miliar. OMMBAK menduga dana tersebut mengalir untuk pemenangan HT Erry Nuradi dalam Pemilukada 2010 lalu.

Penggiat antikorupsi ini juga menduga proyek pembangunan atas gedung resi gudang yang berasal dari dana APBN TA 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sergai yang tidak memiliki manfaat atas rakyat, sehingga terkesan menghambur-hamburkan uang negara.

Sementara itu, berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi di Pemkab Sergai yakni, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk program pengendalian banjir sebesar Rp4,3 Miliar. Di mana kegiatan dilaksanakan tidak melalui tender, tetapi secara Penunjukan Langsung (PL) kepada pihak ketiga dengan nilai kontrak masing-masing Rp4,3 miliar pada empat paket pekerjaan.

Diduga dari keempat pekerjaan senilai Rp1,9 miliar belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 pada saat tutup buku kas karena belum diterbitkan surat penyediaan dana dari dinas PSDA. Akibatnya, ada sejumlah proyek yang dilakukan mendahului dokumen

sah sebagai dasar pengeluaran kas. Hal ini melanggar Peraturan Presiden (Perpres) 54, di mana segala proyek fisik tak dibenarkan didahulukan apalagi tidak didukung dokumen yang sah.

Temuan lain, realisasi bantuan sosial (Bansos) di Sergai yang dianggarkan untuk organisasi dan partai politik sebesar Rp8 miliar tidak didukung bukti penerima dana.

Kemudian, paket pekerjaan di Dinas PU Binamarga, untuk program jalan tahun 2010, sesuai kontrak sebesar Rp1,3milir terindikasi merugi. Hal yang sama juga terjadi di Dinas Perindustrian dan perdagangan 2010. Diduga, pengkondisian pemenang tiga paket pekerjaan, mengakibatkan kerugian negara kas Pemkab Sergai Rp174 Juta.

Menyikapi lambannya penyidikan dugaan KKN di Pemkab Sergai, pada 20 Maret 2012 lalu, OMMBAK SUMUT kembali melakukan aksi demo di Kejatisu, serta melaporkan secara resmi dan diterima langsung bagian kesekretariatan Kejatisu.

OMMBAK menuntut agar pihak Kejatisu segera melakukan pengusutan dan pemeriksaan terhadap HT Erry Nuradi yang terindikasi melakukan tindak korupsi seperti dugaan korupsi penggunaan dana DAK Pemkab Sergai yang disinyalir fiktif, yang dibuktikan berdasar-

kan hasil investigasi beberapa lembaga swadaya masyarakat. Dan dugaan korupsi atas kekosongan kas daerah Pemkab Sergai pada tahun anggaran 2009 s/d 2010 yang disinyalir mengalir untuk kepentingan pemenangan T Erry Nuradi pada proses Pemilukada Sergai Tahun 2010.

Menanggapi proses perkara tersebut, Plh Kasi Penkum Kejatisu, Ronald H Bakara yang dikonfirmasi, beberapa waktu lalu, berdalih tidak tahu sama sekali mengenai kasus tersebut. "Yang mana, siapa yang nangani. Gak ada kita tangani," kata Ronald ketika itu.

Pernyataan Ronald H Bakara ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan pejabat Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare.

Sebelumnya Marcos yang menerima langsung masa aksi tanggal 20 Maret 2012 mengatakan bahwa surat pengaduan elemen masa OMMBAK Sumut telah diterima oleh bagian kesekretariatan Kejatisu dan akan segera di telaah.

"Memang benar mereka tadi melaporkannya. Dan sudah diterima oleh pihak kejaksaan," kata Marcos kala itu.

Bahkan jawaban yang selalu berulang kerap kali dilontarkan pihak Kejatisu dengan mengatakan akan mengecek kasusnya dahulu.

pimpinan Banggar," katanya.

Mirwan juga membantah pernah mentransfer dana ke rekening Tina. "Saya sudah katakan tidak pernah berurusan dengan Tina, apalagi ada transaksi. Sangat fitnah yang memberi info itu," ujarnya. Namun dia tidak menjawab ihwal pembelian mobil mewah atas nama adiknya.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengakui adanya 18 laporan transaksi mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, juru bicaranya, Johan

secara abal-abal.

Beberapa indikasi awalnya yang terpantau di lapangan diantaranya untuk benteng penahan jalan adalah menggunakan cerocok kayu laut berdiameter kecil dengan panjang tidak lebih dari 1 meter, kedalaman galian untuk umpak yang rata (sejajar) dengan fondasi tanpa memakai besi kawat keranjang, antar besi slop tidak tersambung, menggunakan batu padas muda hingga komposisi adonan semen yang tidak sesuai standar atau terlalu encer. Sementara untuk proyek Base Cose, materialnya kebanyakan tanah daripada batu kali (koral)-nya. Akibatnya bila hujan jalan itu menjadi becek dan licin sehingga sulit dilalui.

Informasi yang didapat di lapangan, kedua jenis proyek yang digabung dalam satu paket kegiatan itu memiliki pagu dana sebesar Rp8,8 miliar lebih. Dananya bersumber dari APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2012 dengan pengelola proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Asahan. Namun pihak rekanan pelaksananya belum diketahui karena Kadis PU Ir.Taswir hingga berita ini naik cetak belum berhasil dikonfirmasi.

Menyikapi temuan tersebut, Sekretaris LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Kabupaten AsahanKota Tanjungbalai Rudi Rinaldi AMd meminta SKPD teknis terkait agar segera menghentikan pengerjaan proyek asal jadi tersebut. "Sebelum menjadi temuan dan fakta hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh pihak aparat penegak hukum," kata Rudi menandaskan.(HER)

(TIM)

Budi, menolak menyebutkan pemilik rekening itu. Menurut sumber, laporan PPATK itu milik 10 anggota Badan Anggaran, termasuk Mirwan, dan diduga terkait dengan kasus Angelina Sondakh.

Nama Mirwan bukan kali ini saja kesandung dugaan korupsi. Sebelumnya, ia juga disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi yang melibatkan koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dugaan keterlibatan Mirwan dalam sejumlah kasus korupsi itu pernah disampaikan oleh Mindo Rosalina Manulang, mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri.

Perusahaan ini milik terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet pada 2009, Muhammad Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat.

Mindo yang kini sedang menjalani hukuman pidana sempat menyebut petinggi partai berlambang Mercy tersebut. Dalam sidang Nazaruddin, Mindo mengungkapkan bahwa Angelina menyebut istilah “Ketua Besar” dan “Bos Besar” dalam pembicaraan lewat pesan BlackBerry sebagai penerima uang. "Ketua Besar itu Mirwan Amir, dan Bos Besar Anas (Anas Urbaningrum,

SUTAN BHATOEGANA SEDANG DI MEDAN untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen LPE Dep. ESDM) tahun anggaran 2007 dan 2008.

Rencananya pemeriksaan digelar, Jumat (31/8). Sayangnya Ketua DPP Partai Demokrat itu beralasan masih berada di daerah pemilihan (dapil), Medan, Sumatera Utara. Bahkan meminta jadwal pemanggilan

dirinya dimundurkan hingga pekan depan. Seperti diberitakan, Sutan bakal maju sebagai calon gubernur Sumut, priode 2014-2019. Dan kini sedang giat melakukan pencitraan ke berbagai daerah di Sumut.

"Sutan sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirjen LPE Departemen (kini kementerian) ESDM periode 20072008, Jacobus Purwono. Kami periksa Sutan untuk pengembangan penyidikan," kata juru bicara KPK Johan Budi Sapto Wibowo di Kan-

tor KPK Jakarta, Jumat (31/ 8).

Dalam kasus ini, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Andri Syahreza, dosen Universitas Indonesia, sebagai saksi ahli.

Namun, hingga pukul 18.00 WIB, Sutan belum tiba di Gedung KPK di Jalan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dugaan keterlibatan Sutan dalam kasus korupsi di Kementerian ESDM, pertama kali diungkapkan Sofyan Kasim, yang merupakan pengacara terdakwa Ridwan

(VIN)

PROYEK SILUMAN DI SEI KEPAYANG ..................dari hal 1

GILIRAN MIRWAN AMIR KESANDUNG KASUS KORUPSI 2009-awal 2011, yang kemudian diatasnamakan Amrinur Okta Jaya, adiknya.

Menurut data yang diperoleh, pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit melalui PT Astra Sedaya Finance, anak usaha PT Astra Credit Company. Setelah uang muka dibayar, kredit dilunasi dengan cepat.

Ada pula soal transfer Rp116 juta ke rekening Tina Talisa, presenter televisi yang juga istri Okta, pada Mei-Juni 2011. Tina membantah pemberian uang tersebut. "Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba disebut terima uang dugaan korupsi dari mantan

ingatkan semua adalah sama. Ini erat kaitannya dalam upaya kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Katanya saat ini jumlah warga Kota Medan hampir mendekati angka 3 juta jiwa, sehingga dibutuhkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam menjalankan tugas. Menyikapi semakin tingginya jumlah penduduk Kota Medan, Walikota ingin berupaya menjadikan kota ini tetap aman dan kondusif.

Sebelumnya, Kadisduk dan Capil Muslim Harahap dalam laporannya mengungkapkan jumlah penduduk Kota Medan sampai 28 Agustus 2012 yakni 2.949.830 jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 1.278.127 penduduk telah melakukan perekaman Elektronik KTP (E KTP). Kemudian Muslim melaporkan, jumlah E-KTP yang sudah selesai dan diterima pihaknya dari pusat sebanyak 815.023 lembar. “Untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), rata-rata perhari 500 lembar, sedangkan akte kelahiran 400 lembar perhari,” jelas Muslim.

.........................dari hal 1 Ketua Partai Demokrat,” ujar Mindo.

Tapi, dalam persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 15 Februari 2012, Angelina mengatakan tidak tahu siapa Bos Besar dalam pembicaraan BlackBerry Messenger.

Dugaan keterlibatan Mirwan muncul pula dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Kasus itu sudah menjerat politikus Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati; dan kader Partai Golongan Karya, Fahd El Fouz, anak penyanyi dangdut A. Rafiq, sebagai tersangka. (TI/BBS)

..................................................................dari hal 1

Sanjaya. Sofyan mengungkapkan Sutan berperan membantu melancarkan proyek tersebut.

KPK telah menetapkan mantan Dirjen LPE, Jacobus Purwono, sebagai tersangka.

Jacobus diduga melakukan korupsi dalam proyek pemasangan SHS di Ditjen LPE pada tahun 2009 untuk rumah penduduk seluruh Indonesia.

KPK menduga dalam pengadaan proyek senilai Rp1 triliun itu, terjadi penggelembungan harga sekitar Rp1-2 juta per unit. Padahal

sudah dilakukan tender, namun panitia lelang tetap menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran.

Sehingga kerugian negara yang terjadi ditaksir sekitar Rp119 miliar dari nilai proyek.

Selain Jacob, KPK juga menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Ditjem LPE ESDM, Kosasih, sebagai tersangka. Ia juga diduga bersama-sama Jacob melakukan korupsi di Kementerian ESDM tahun 2009.

(ENDY)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

SUMUT

Dewan Akhirnya Setujui Tiga Ranperda

AY Nasution Merapat Ke NasDem

SIMALUNGUN - Rapat paripurna dewan yang dilaksanakan Senin (13/08) akhirnya menyetujui 3 rancangan peraturan daerah yakni perda tentang perubahan ketiga atas Perda No 17 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah meliputi peningkatan status eselonisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dari eselon III menjadi eselon II. Peningkatan status eselonisasi Kantor Perijinan terpadu dari eselon III menjadi Badan pelayanan ijin terpadu dan penanaman modal dengan status eselon II. perubahan nomenklatur Dinas tata ruang dan pemukiman, pertambangan dan energi menjadi Dinas tata ruang dan pemukiman, pembentukan Dinas pertambangan dan energi.

Kedua yakni perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simalungun tahun 20112031 dan ketiga ranperda tentang perubahan Perda No 7 tahun 2011 tentang pajak daerah. Masing-masing fraksi dalam pendapat akhirnya menyetujui 3 ranperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan didalam lembaran dae-

MEDAN - Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) Letnan Jenderal (Letjend) TNI (Purn) AY Nasution kian melebarkan sayapnya untuk bertarung di Pemilihan Gubernur 2013 mendatang. Jenderal bintang tiga ini pun "merapat" ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Meski partai ini masih baru dan tidak ikut bertarung dalam Pilgubsu mendatang, namun AY Nasution mengaku senang bisa bersilaturrahim dengan NasDem. “Saya datang ke Partai NasDem ini untuk bersilaturrahim. Apalagi sekarang ini masih suasana Idul Fitri. Silaturrahim harus terus digalakkan untuk membina rasa persaudaraan yang lebih baik,” kata Bang AY-sapaan akrab AY Nasution, di kantor Partai NasDem, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (28/8).

Hadir dalam silaturrahim AY Nasution dengan Partai NasDem tersebut, yakni Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumut, Ali Umri, Wakil Ketua DPD Nasdem Sumut, OK Hidayat, Sekretaris Partai NasDem Sumut, Anhar

rah, kata juru bicara Fraksi Fraksi Golkar Nusantara yakni Dra Hj Sri Handriaty.

Fraksi Demokrat Bersatu melalui juru bicarannya H Sulaiman Sinaga menyarankan kepada pihak eksekutif agar senantiasa tetap mengikuti perkembangan usul revisi SK 44 sesuai dengan usul Kabupaten Simalungun.

Sedangkan Fraksi Amanat Nasional Pembela Habonaron melalui juru bicarannya Jan Rismen Saragih menyambut baik untuk ranperda ini guna dilakukan persetujuan dan dimasukkan dalam lembaran daerah kabupaten simalungun dan menempatkan orang yang tepat pada pejabat eselon II. Sedangkan pendapat akhir PDI-P disampaikan Truly Anto Sinaga SPd, fraksi Bersatu disampaikan Suriawan SH. Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM dalam pendapat akhirnya mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Simalungun atas kerjasamanya dalam membahas 3 ranperda yang diajukan. Turut hadir pada acara tersebut Kajari, Dandim, Kapolres, Ketua PN, Dandenpom.

MERAPAT - Letjen TNI (Purn) AY Nasution saat di kantor NasDem Sumut. (KPK POS/IST) Monel, Ketua Garda Pemuda NasDem, Fikri Andi Akbar, dan pengurus lainnya.

Hadir juga Profesor Syamsul Arifin dan Ustad Amhar Nasution.

Dalam kesempatan tersebut AY Nasution mengungkapkan keinginannya untuk maju di Pilgubsu tahun depan. Mantan Pangkostrad tersebut mengaku ingin maju mencalonkan Gubernur dikarenakan sebagai putra daerah, ia merasa terpanggil untuk membangun Suma-

tera Utara. “Orang yang ariarinya ditanam di daerah ini sewaktu lahir pasti akan merasa terpanggil untuk membangun daerah ini. Tanpa harus menjadi Gubernur pun memang bisa membangun daerah ini. Tetapi akan lebih tepat dan sempurna jika sebagai Gubernur. Makanya saya maju mencalonkan diri menjadi Gubernur,” kata AY. Calon yang telah mendaftar ke beberapa partai ini melihat Sumut, saat ini

(JES)

pinan. Untuk mengimbangi laju pembangunan yang sarat dengan permasalahan, kita dituntut bekerja keras dalam menangani dan mengatasi setiap permasalahan yang selalu menyertai perjalanan tugas yang kita emban. “ Saya berharap saudara yang dilantik segera menyusaikan diri ditempat yang baru, begitu juga saudara dituntut memampu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyelesaikan tugas, “ kata Wakil Bupati Asahan.

Adapun ke 21 pejabat eselon III dan IV yang dilantik diantaranya, Erwin SH sebagai Kabid pencegahan dan kesiap siagaan pada BPBD, Zulkarnain SH sebagai Kabid kedaruratan dan logistik pada BPBD, Masinahwati Silalahi SH sebagai Kasubbag keuangan pada sekretariat BPBD, Yasser Abdillah SSTP sebagai Kasubbag tata usaha pada kantor lingkungan hidup, Arbin Ariadi Tanjung SE sebagai Pj Kasubbag bina penerangan dan siaran pada bagian humas setdakab Asahan dan pejabat lainya. (IN)

Pemkab Nias Laksanakan Jarlitbangdik NIAS – Pemkab Nias Laksanakan sosialisasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan (Jarlitbangdik) tahun 2012 dengan nara sumber dari Badan Penelitian, pengembangan provinsi Sumut, Prof Syaiful Sagala MPd, Drs M.Tohir. Acara tersebut dihadiri Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, Kadis Pendidikan Kab Nias, Drs Firman Yanus Larosa, Unsur dewan pendidikan Kab Nias, Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi se-Kab Nias, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan se-Kab Nias,dll bertempat di ruang rapat kantor Bupati Nias, Selasa (28/8) dengan jumlah peserta 40 orang.

Panitia dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Nias Nomor 070/115/K/2012 tanggal 23 April 2012 tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) kebijakan Bidang Pendidikan di Kabupaten Nias tahun 2012.

Disebutkan,tujuan kegia-

tan ini yakni agar peserta dapat memperoleh bekal pengetahuan dan pemahaman yang paripurna tentang fungi dan peran serta mekanisme kerja yang sesungguhnya dari organisasi jarlitbang kebijakan pendidikan untuk selanjutnya di implementasikan dalam bentuk efektifitas kinerja dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap rumusan kebijakan pembangunan daerah Kab Nias.

Pada kesempatan itu, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan secara aplikatif pemerintah Kab Nias telah berupaya secara optimal merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan di bidang pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga masyarakat tanpa kecuali.

Diharapkan kiranya mutu pendidikan dapat di tingkatkan secara bertahap dan mampu memberikan feed back positif berupa motivasi dan dukungan masyarakat usia sekolah sehingga mereka dapat menimba ilmu pengetahuan melalui jalur pendidikan formal,ujarnya. (YAGI)

lau tidak tegas dan berani mana mungkin bisa jadi Panglima Kostrad,” katanya sambil tertawa.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Sumut, Ali Umri, mengatakan bahwa AY Nasution merupakan orang yang pertama kalinya datang silaturrahim ke kantor NasDem Sumut. NasDem Sumut, kata Ali Umri, menyambut baik kedatangan jenderal bintang tiga tersebut ke markas NasDem. “Silaturrahim ini sangat baik, apalagi ini masih momen idul fitri. Kami menyambut baik kedatangan Pak AY ini,” tegasnya.

NasDem, kata mantan walikota Binjai ini, akan tetap mengusung calon secara independen pada pemilihan gubernur nanti.

Namun sampai sekarang mereka belum menentukan siapa yang diusung partai Surya Paloh tersebut. Ali Umri sendiri mengaku belum berfikir untuk ikut bertarung di Pilgubsu ini.

“Kita (Nasdem) akan tetap usung calon secara independen nanti. Tapi siapa orangnya belum kita ditentukan,” tandasnya. (FR)

Pemuda Tebingtinggi Sepakat Ikut Mengisi Pembangunan

Wakil Bupati Asahan Lantik 21 Eselon III dan IV ASAHAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc mengambil sumpah dan melantik struktural 21 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Selasa, di aula Melati.

Dalam amanat Bupati yang dibacakan Wakil Bupati mengatakan pelantikan ataupun mutasi yang sering terjadi di posisi eselon III dan IV ternyata keberadaan mereka merupakan dapur pengelolaan setiap rancangan keputusan serta pertimbangan untuk disajikan kepada pimpinan.

Selain itu, Wakil Bupati juga menjelasakan pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini adalah dalam rangka pembinaan terhadap unsur aparatur, mengiringi dinamika tugas tugas kedinasan dengan mengedepankan unsur loyalitas dan dedikasi PNS dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Jabatan eselon III dan IV merupakan dapur pengolahan setiap rancangan keputusan dan pertimbangan untuk disajikan kepada pim-

bukan tidak bisa dibangun dengan maju hanya saja tidak ada kemauan dari pemimpinnya. Jika ada kemauan, katanya, pasti ada jalan, namun karena tidak ada kemauan makanya banyak alasan. “Kita melihat sekarang ini banyak alasanalasan untuk tidak bisa memabangun. Makanya jangan heran pembangunan di daerah kita ini tidak terlihat,” bebernya.

Dihadapan ratusan kader Partai NasDem Sumut, AY Nasution juga mengaku dirinya tak mau banyak-banyak berjanji kepada masyarakat. Menurutnya orang yang banyak berjanji adalah banyak berbohong. Semua calon Gubernur Sumut yang bermunculan, katanya, ratarata ingin membangun daerah dan banyak janji. Hal itu menurutnya sudah terlalu klise dan masyarakat bosan dengan janji.

“Banyak orang yang bilang pada saya agar di spanduk saya dibuat slogan “berani dan tegas”. Hal itu saya katakan tidak penting. Tanpa dibeberkan pun semua masyarakat Indonesia tahu kalau Panglima Kostrad itu sudah tegas dan berani. Ka-

e-KTP - Bupati Sergai didampingi Wabup dan Sekdakab secara simbolis menyerahkan e-KTP kepada lima warga Kecamatan Sei Rampah pada launching perdana pembagian e-KTP, di sela-sela Halal Bi Halal Idul Fitri 1433 H tingkat Kecamatan di Alun-alun Kantor Camat Sei Rampah. (KPKPos/ARM)

Bupati Sergai Launching Pembagian e-KTP SEI RAMPAH - Memasuki 12 Syawal 1433 Hijriyah, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT. Erry Nuradi bersama Wabup H. Soekirman menghadiri Halal Bi Halal Idul Fitri 1433 Hijriyah tingkat Kecamatan Sei Rampah sekaligus launching (peluncuran) pembagian e-KTP perdana. Khusus untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Sei Rampah dilaksanakan di halaman Kantor Camat Sei Rampah di Desa Firdaus, Kamis (30/ 8).

Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat Idul Fitri 1433 H kepada seluruh masyarakat Sergai khususnya di Kecamatan Sei Rampah. Berbagai manfaat pembangunan baik infrastruktur maupun mental telah dirasakan masyarakat, untuk itu Bupati minta warga mensyukuri nikmat pembangunan yang dirasakan.

Pemkab dengan segala keterbatasan akan terus berupaya maksimal meningkatkan pembangunan demi mencapai visi daerah menjadi kabupaten terbaik di

Indonesia.

Moment Halal Bi Halal di Kecamatan Sei Rampah ini kata Bupati dirangkai peluncuran perdana e-KTP di tingkat kecamatan. Setelah melalui seluruh proses perekaman data e-KTP di Sergai dan pencetakan di Jakarta, sebanyak 6352 e-KTP siap didistribusikan, pada warga Sei Rampah sebanyak 37.008 yang sudah direkam (88,76 %) wajib KTP. Pendistribusian akan dilakukan secara berjenjang, dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil didistribusikan kepada Kantor Camat untuk diteruskan sampai ke desa, jelas Bupati.

Al Ustadz HM. Samin Pane dalam tausiyahnya mengemukakan yang paling dekat dengan manusia adalah kematian, karenanya hidup yang singkat ini manusia harus hidup jujur. Jujur berniat, berkata dan berbuat (tindakan), sehingga menjadi orang baik dan lurus.

Hidup manusia di dunia hanya sesaat, karenanya harus banyak berbuat kebaikan demi modal menuju

akhirat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati dan Wabup menandatangani prasasti hasil kegiatan PNPN-MPd di Kecamatan Sei Rampah, berupa saluran irigasi pasangan batu di Dusun I Desa Pematang Pelintahan dan pembangunan tembok penahan badan jalan penghubung antara Dusun II dan Dusun III Desa Pematang Ganjang.

Turut hadir pimpinan dan anggota DPRD Sergai, Sekdakab H. Haris Fadillah, Wakapolres Sergai Kompol Zahrie, Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, jajaran SKPD Sergai, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon, Muspika Kecamatan Sei Rampah, Ketua TP PKK Kecamatan Sei Rampah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para Kades, Kadus, para Kepala Sekolah, Bilal Mayit dan Nazir Mesjid, Pelaku PNPM-MPd serta masyarakat Kecamatan Sei Rampah.

(ARM)

TEBING TINGGI - “Kota Tebingtinggi bukan milik satu orang namun milik kita bersama. Karenanya pemuda harus bangkit dan turut serta dalam mengisi pembangunan dengan peran dan kompetensi yang dimiliki”.

Demikian petikan kesepakatan pada pertemuan beberapa OKP di kota itu antara lain, PPM, GMFKPPI, AMPI, MPI, IPK dan KBPPP dengan Karang Taruna dan KNPI yang dilakukan Senin (27/8) di Restauran India, Jalan Ahmad Yani, Kota Tebingtinggi.

“Pertemuan merupakan langkah awal bagi pemuda Kota Tebingtinggi untuk ikut serta dalam peranan yang nyata dalam mewarnai pembangunan.

Sudah saatnya pemuda Tebingtinggi bangkit dan bersatu serta bergandeng tangan menuju sebuah perubahan yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan orang banyak,” ujar pelopor pertemuan Ir Pahala Sitorus MM. Menurut anggota DPRD Tebingtinggi dari Partai Golkar ini, pertemuan tersebut menjadi embrio kebangkitan langkah pemuda dan siap mendukung pemerintah dalam menata pembangunan dengan memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga.

“Pemuda siap mendukung semua program pemerintah yang pro rakyat dan bahkan menjadi barisan terdepan dalam mengkritisi setiap kebijakan yang membuat masyarakat teraniaya atau tertindas,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pahala memberikan motivasi dalam membangun jiwa kepemudaan untuk turut serta dalam membangun Kota Tebingtinggi melalui ragam sumbangsih yang dapat diharapkan dari pemuda. “Ketua KNPI menginginkan agar ada penggagas dan pelopor pertemuan ini,” katanya.

Pertemuan yang dihadiri Ketua PPM (Pemuda Panca Marga) Adica Warman, Ketua GM-FKPPI Lukas Ferry Tarigan, Ketua AMPI Manumbuk Manurung, Ketua KNPI diwakili Wakil Ketua Alfian, Ketua MPI Agus Purba, Ketua Karang Taruna Emilazola, Perwakilan IPK dan Ketua KBPPP diwakili Vivi, menyambut baik pertemuan tersebut dan mengharapkan masyarakat Tebingtinggi merasa nyaman untuk tinggal dan mencari nafkah di daerahnya sendiri.

Pada kesempatan itu, Ketua KNPI menyampaikan terima kasih atas pertemuan tersebut, karena menjadi awal dan langkah yang baru peran pemuda lebih diperjelas mengisi pembangunan.(RS)

Oknum Camat Sei Kepayang Jarang Ngantor SEI KEPAYANG - Oknum Camat Sei Kepayang (induk) Kabupaten Asahan Jon Junaidi jarang berada dikantornya.Hal ini ditemukan KPK Pos dalam beberapa kesempatan saat berkunjung kekantor oknum Camat tersebut.

Padahal Jon Junaidi tinggal dirumah dinas Camat yang sengaja dibangun Pemkab Asahan yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari kantornya.Namun fasilitas itu tidak mempengaruhi kinerja sang oknum Camat.Bahkan sebaliknya fasilitas penunjang itu malahan memperburuk kinerja-

nya.

KPK Pos untuk kesekian kalinya menyambangi kantor Camat Sei Kepayang pada hari Rabu (29/8) sekitar jam 10.30 Wib.Dan lagilagi tetap tidak mendapati Jon Junaidi diruangannya.

Salah seorang stafnya yang minta dengan sangat namanya tidak ditulis mengatakan bahwa sang oknum Camat masih berada dirumah dinasnya,Padahal jelas-jelas saat itu sudah masuk jam kerja.

Parahnya lagi,akibat tabiat jarang ngantor Jon Junaidi itu para stafnya pun ikut-ikutan malas ngantor.

Hari itu hanya terlihat dua orang staf dan menurut informasi dari seorang warga sekitar hal itu sudah lama berlangsung.Akibatnya pelayanan kepada masyarakat yang memiliki urusan dikantor itupun lamban dan mengecewakan.

“Mohon hal ini menjadi perhatian Bapak Bupati Asahan agar menegur ataupun memberikan sanksi kepada Camat Sei Kepayang ini,”harap warga pria paruh baya yang juga minta namanya tidak ditulis ini kepada KPK Pos hari Rabu (29/ 8) lalu.

(HER)

Kantor Camat Sei Kepayang yang selalu lengang 'ditinggal' oknum Camat Jon Junaidi

11

KPK POS E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Dokter UGM Langgar Disiplin Profesi Kedokteran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tanjungbalai YUSMADA SH

KASATPOL PP TANJUNGBALAI LATIHAN MENEMBAK DI SPN SAMPALI TANJUNGBALAI - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tanjungbalai Yusmada SH akan mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali, Medan.

Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pimpinan SKPD yang memiliki tugas mengawal dan menegak Peraturan Daerah (Perda) di daerah masing-masing Kepada wartawan dikantornya, Selasa, Yusmada menjelaskan, tugasnya dan personil Satpol PP yang selalu berhadapan dengan masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan pengamanan dan penertiban. “Peserta latihan merupakan pejabat yang memiliki senjata api, dan mendapat rekomendasi dari Walikota Tanjungbalai,” katanya.

Dijelaskannya, latihan menembak tersebut akan melibatkan unsure TNI dan Polri.(HER)

GUNUNG SITOLI - Dua oknum dokter dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yuliaji Narendra Putra, dr, Sp. B dan Donie Firdhianto dr, yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli tahun 2009 yang lalu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dinyatakan telah melanggar disiplin profesi kedokteran.

Karenanya, kedua dokter ini dikenakan sanksi.

Sebagaimana dalam bunyi surat salinan MKDKI yang didapatkan, Sabtu (11/8) dengan surat Nomor: 73/ U/MKDKI/I/2012 perihal penyampaian keputusan MKDKI di Jakarta tanggal 12 Januari 2012, diduga telah melanggar kode etik kedokteran.

Ketua Dewan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias Onlyhu Ndraha didampingi Sekretaris, Juliman Zega kepada KPK Pos, kemarin mengatakan, Ketua MKDKI Prof. Dr. Med. Ali Baziad, dr. SpOG (K) menyatakan teradu I Yuliaji Narendra Putra, dr, Sp. B, Nomor STR: 34.1.1.101.2.09.082531 dan teradu II Donie Firdhianto, dr, Nomor STR: 33.1.1.100.1.07.085322 yang menangani pasien Aferianus Hulu penduduk Desa Fabaliwa Oyo, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias (kini sudah mekar menjadi Kabupaten Nias Utara-red) meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli, karena kedua teradu telah melanggar disiplin profesi kedokteran.

Maka dengan itu, kedua dokter tersebut diberi sanksi berupa 'kewajiban mengikuti pelatihan' dalam hal

penatalaksanaan acute abdomen, appendectomy dan operasi tumor caecum, dibagian Bedah Digestif Institusi Pendidikan Kedokteran yang terakreditasi kepada teradu I. Sementara kepada teradu II sanksi berupa 'peringatan tertulis' agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama dalam melakukan tindakan medis.

Sebelum melakukan tindakan medis, selalu menegakkan diagnosis secara lege artis dan memberikan informasi yang memadai tentang pilihan dan tujuan tindakan, langkah-langkah dan resikonya secara tertulis yang ditandatangani oleh dokter, pasien serta saksisaksi sesuai yang berlaku. "Selalu menulis rencana tindakan, apa yang telah dilakukan dan apa yang dijelaskan kepada pasien atau keluarga," ucap Onlyhu Ndraha.

Ditambahkan, berdasarkan penjelasan Ketua MKDKI Prof. Dr. Med. Ali Baziad, dr. SpOG (K) bahwa pelanggaran yang dilakukan kedua teradu tidak diartikan sebagai Culpa (lalai) maupun opzet (sengaja). Juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti opzet bijmogelijkheid (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum baik dalam hukum pidana (wederechtelijk) maupun hukum perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian Malpraktik kedokteran secara hukum, tetapi pelanggaran tersebut terbatas pada Norma Disiplin Administratif sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa Profesional Competency of Experts, dan Geographic Competency of Experts.

Masih menurut Onlyhu Ndaraha, bahwa Aferianus Hulu (32) meninggal

dunia di RSUD Gunungsitoli akibat bekas luka operasi yang tidak kunjung sembuh yang mana pada minggu pertama Januari 2009 Aferianus masuk RSUD Gunugsitoli akibat menderita sesuatu penyakit, oleh dokter Yuliaji Narendra Putra, dr, Sp. B setelah melakukan diagnosa dan menyatakan pasien tengah menderita penyakit usus buntu dan harus segera dioperasi. Usai dioperasi, pasien bukan semakin membaik.

Hebatnya lagi, datang lagi dokter lain yakni Donie Firdhianto, yang mana dokter ini memeriksa korban (Aferianus Hulu) dan menyatakan pasien tengah menderita penyakit tumor ganas dan harus segera dioperasi.

Paska operasi, kondisi pasien tidak semakin membaik, malah bekas luka operasi dibagian perutnya membusuk.

Hingga Minggu pertama Februari 2009 Aferianus menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunungsitoli.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Nias, Juliman Zega mengatakan, kedua dokter yang ditugaskan dari UGM merupakan hasil kerjasama RSUD Gunugsitoli yang didanai oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstrksi (BRR) Perwakilan Nias pada saat itu yang mana RSUD Gunungsitoli mengalami ketiadaan dokter spesialis di RSUD Gunungsitoli pada waktu itu.

Dengan keluarnya surat putusan dari MKDKI atas bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) menyampaikan pengaduan kepada MKDKI, dan sebelumnya DKR Kabupaten Nias telah mengadvokasi korban diharapkan agar keluarga korban segera menyampaikan laporan kepada Polres Nias untuk segera ditindaklanjuti. (YAGI)

Selama Lebaran, Tindak Kriminal Menurun di Sergai

Pemko Tanjungbalai Tertibkan Spanduk Liar TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui puluhan personil Satpol PP dikerahkan membersihkan berbagai spanduk yang pasang di tiang listrik milik PLN, maupun tiang telepon. Dengan mengunakan galah yang dilengkapi pisau, spanduk yang kebanyakan bertuliskan ucapan selamat Idul Fitri 1433 H milik perorangan, perusahaan maupun masyarakat umum diturunkan dan dikumpul serta dibawa ke kantor Satpol PP Tanjungbalai.

Kepala Satpol PP Yusmada SH kepada wartawan saat ditemui di lapangan, Senin, menjelaskan, penurunan spanduk dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tengku Umar, Jalan Imam Bonjol, Jalan Veteran, Jalan Masjid, Jalan Gereja dan di atas jembatan Sei Silau.

“Spanduk diturunkan serta dilipat, pemiliknya dapat mengambil di kantor Satpol PP jika memerlukannya lagi. Tetapi yang mengambil, harus benar-benar pemiliknya serta menandatangani surat penyerahan,” kata Yusmada.

Dijelaskannya, penurunan spanduk akan terus dilakukan terutama yang dipasang di tiang listrik dan telepon, karena mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan pengguna jalan raya.(HER)

Oknum Satpol PP Jadi Penabur Koran

SEI RAMPAH - Pasca lebaran Idul Fitri 1433 H, angkat kecelakaan lalulintas di wilayah hukum Polres Sergai masih cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan tewasnya empat pemudik dan tujuh luka berat dan ringan.

“Kita sudah berupaya menekan tingkat laka dengan penempatkan personil dibeberapa titik rawan, namun tingkat kecelakaan masih tinggi,” ujar Kapolres Sergai, AKBP Arif Budiman SIK,MH, Sabtu.

Menurut Kapolres, meningkatnya angka kecelakaan akibat tidak disiplinnya pengendara baik roda 4 dan 2 dalam berlalulintas khususnya di daerah rawan macat sehingga terjadinya kecelakaan. Kondisi Jalinsum yang sempit ditambah tingkat volume kenderaan sangat tinggi. Hal itulah salah satu penyebab tingkat kecelakaan sering terjadi. Untuk itu diminta kepada pengendara dapat sabar dan melakukan budaya antri.

“Kesabaran dan budaya antri sangat diutamakan pengendara agar selamat sampai tujuan,”harap Arif.

Kriminal Menurun Sementara itu Kapolres menerangkan, selama lebaran Idul Fitri 1433 H, tingkat kriminal di wilayah hukum Polres Sergai menurun drastis. Hal itu dilihat dari beberapa Polsek belum ada terlihat laporan adanya tindak kriminal.

“Sampai saat ini laporan tindak kriminal dimasyarakat tidak ada sehingga ketentraman masyarakat dapat teratasi, namun kita tetap melakukan pemantauan ke beberapa titik rawan kriminal seperti pasar dan jalinsum,”papar Kapolres.

Kapolres Sergai AKBP ARIF BUDIMAN SIK MH

(ARM)

BATUBARA - Tingkah oknum Satpol PP beraneka macam. Lain di Binjai, lain di Tanjungbalai lain pula di Batubara. Oknum Satpol PP di Kabupaten Batubara, belakangan ini ada yang bertindak sebagai panabur koran. Bukan karena gaji tak mencukupi, tapi alih fungsi itu dilakukan atas perintah atau kemauan oknumpejabat tertentu.

Dan sangat disayangkan, ketika sedang penabur koran, oknum Satpol PP tersebut tetap memakai pakaian seragam dengan atribut lengkap.

Tentunya, hal ini merisaukan warga yang melihatnya. Anehnya lagi, koran yang ditabur oknum Satpol PP ternyata punya kepentingan tersendiri. Koran gratis itu isinya membantah keterlibatan anak bupati yang disangkakan terlibat narkoba dan lolos dari jeratan hukum Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Batubara, Sutisno mengatakan, sangat menyesalkan tindakan oknum Satpol PP tersebut.

Sementara Kepala Satpol PP Pemkab Batubara,Urip SSos yang ditanya mengenai prilaku anak buahnya mengelak memberikan jawaban dan mengarahkan masalahnya kepada OK Rangga. (SY)

Masriani Laporkan Pegawai Satpol PP Binjai MEDAN - Masriani Siregar (43) laporkan Syarifuddin Harahap (45) pegawai Satpol PP Binjai ke Polsek Helvetia Medan atas tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi, Rabu(15/8).

Pasalnya, pada hari itu , sekitar pukul 13.00 WIB, Syarifuddin datang ke warung nasi Masriani yang beralamat di Jalan Gaperta Ujung, Gang Puskesmas, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia hendak mengusirnya dengan alasan batas sewa warung sudah habis waktu.

Dengan masih memakai pakaian dinas satpol PP, Syarifuddin mengeluarkan semua barang milik Masriani.

Masriani terkejut dan berusaha membela diri.Tapi Syarifuddin tidak memperdulikan

perlawanan yang dilakukan, malah Syarifuddin menampar wajah dan menendang kaki Masriani.

Bahkan dengan arogannya, Syarifuddin memaki Masriani dengan kata-kata kotor dan berkata; "Kau harus pindah dari tempat ini karena tempat ini sudah kusewakan ke orang lain," teriak Syarifuddin.

Mendengar teriakan dan umpatan Syarifuddin, tetangga kiri kanan dan warga setempat akhirnya berhamburan dan berusaha melerai keributan yang terjadi.

Karena merasa tidak senang dengan perlakuan Syarifuddin, akhirnya Masriani melaporkan kejadian itu ke Polsek Helvetia Medan.

Sesuai dengan laporan polisi No.LP/883/VII/2012/SU/

Polresta Medan/Sek Mdn Helvetia. Syarifuddin dilaporkan atas tindak pidana penganiayaan dan atau pengrusakan dan atau perbuatantidak menyenangkan penurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 subs 406 subr 406 subr 335 KUHP. Bahkan, setelah selesai membuat laporan pihak kepolisian turun ke TKP untuk melakukan penyidikan.

Namun sampai saat ini sejak Masriani membuat laporan ke Polsek, tindak lanjutnya belum ada. Bahkan pihak keluarga Syarifuddin terus menteror Masriani dan keluarganya.

Namun setelah mengadukan perkaranya ke Polsek, sampai saat ini Masriani tidak mendapat kabar apapun dari pihak kepolisian. Bahkan Syarifuddin

masih berkeliaran dan terus menteror keluarganya.

Masriani tidak mengerti mengapa Syarifuddin bisa bersikap seperti itu padanya.

Padahal kewajibannya sebagai penyewa Masriani tidak pernah menunggak. Masriani menyewa bangunan itu sejak tahun 2011 dengan sewa Rp8 juta pertahun.

Dan langsung membayar sewanya 2 tahun dengan biaya Rp16 juta.

Yang lebih tragisnya lagi, kata Masriani, baru beberapa bulan menyewa bangunan yang juga sekaligus menjadi tempat tinggalnya terjadi musibah kebakaran. "Itu terjadi pada bulan April 2011," ujarnya.

Bukan hanya bangunan yang disewanya saja terbakar, bahkan bangunan lainnya juga ikut musnah dilalap sijago merah.

Karena tidak mau rugi, Syarifuddin meminta kepada Masriani dan pihak penyewa lainnya untuk membangun kembali bangunannya dengan biaya sendiri."Kalau tidak mau membangunnya lagi yah terserah, silahkan angkat kaki," begitu kata Syarifuddin kala itu.

Akhirnya, pihak penyewa membangun kembali bangunan itu dengan biaya sendiri. Dengan menghabiskan biaya 20 juta, akhirnya warung sekaligus tempat tinggal Masriani kembali berdiri dan memulai berjualan kembali dari awal.

"Saya sudah rugi banyak bahkan kerugian saya tidak pernah diperhitungkan Syarifuddin. Wajar kalau saya kecewa dengan perlakuannya. Apalagi tanah dan bangunan ini bukan milik Syarifuddin," sebutnya.

"Pemiliknya yang sah PB Harahap, mantan wakil Bupati Bone yang saat ini berdomisili Sulawesi," ujarnya Masriani.

Selama ini Syarifuddin mengaku bahwa dia sudah diberi kuasa penuh oleh pemilik yang sah untuk menyewakan empat bangunan. Namun bukan berarti dia bisa semena-mena memperlakukan pihak penyewa. "Saya tidak terima dengan perlakuan kasarnya dan saya akan menuntut sampai saya mendapatkan hak saya kembali, tukasnya.

Sementara saat di konfirmasi via telepon Kapolsek Medan Helvetia, AKP I Tri Zeviansyah menyebutkan, sementara ini perkaranya masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti.

"Secepatnya akan kita proses," ujarnya.(FeR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

SUMUT

MAKMUN (Orangtua Yazid)

NASIB MALANG menimpa Muhammad Yazid alias Yazid. Dia harus mendekam dalam bui atas tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya. Yazid ditahan atas tuduhan dan melanggar Pasal 170 yo Pasal 351 (1) dan Pasal 351 KUHP. Surat perintah penahanan No.SP-Han/302/VHI/2012/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2012 telah dikeluarkan Kapolsek Percut Sei Tuan.

Awal mula kejadian meringkuknya Yazid di rumah tahanan Polsek Percut berawal, Sabtu (28/4) sekira pukul 01.00 WIB, Rahman Tua alias Tuek datang ke Jalan Pukat V, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung dengan mengendarai sepeda motor.

Kemudian Tuek berhenti di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 5 meter dari warung pak Dadang sambil memegang parang panjang (klewang) di tangan kanannya dengan mengatakan "ini Tuek yah ....."

Selanjutnya, Tuek mendatangi orang-orang yang berada di warung

milik pak Dadang sambil mengacungkan klewang kearah Muhammad Yazid dan orang-orang yang berada di warung itu sembari berteriak; "kau ikut-ikutan yah, ku bunuh kau Zid," begitu Tuek mengancam.

Mendengar ancaman tersebut, Yazid langsung menyelamatkan diri dan lari berlindung ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari warung itu. Namun, Rahmad Batubara terus mengejarnya hingga ke halaman rumah sambil membawa klewang sembari mengeluarkan kata-kata ancaman; "keluar kau Zid, ku bunuh kau nanti," teriak Rahmad.

Mendengar kata-kata ancaman yang dilontarkan Rahmad, Yazid tetap berlindung sampai akhirnya polisi datang untuk mengamankan.

Dengan kejadian itu, Muhammad Yazid (30) yang beralamat di Jalan Pukat V No.37 E, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, akhirnya meminta bantuan perlindungan kepada kuasa hukumnya Mahmud Irsad Lubis SH dan Rekan.

Panahanan Terhadap Yazid Tidak Beralasan MAKMUN (59) orang tua M.Yazid mengganggap penahanan terhadap anaknya tidak beralasan. Awalnya, menurut Makmun, perseteruan terjadi antara dia dengan Hadi Sofyan Nasution.

PENGACARA ERWIN ASMADI SH

Menurut Mahmud Irsad Lubis SH yang diwakili oleh Erwin Asmadi SH MH menyatakan, bahwa berdasarkan fakta atau peristiwa di atas apalagi menyangkut pemberitaan dibeberapa media cetak yang menyatakan bahwa kliennya telah melakukan penganiayaan atau pengancaman dengan menggunakan senjata pistol "air softgun" diduga berita bohong.

Dan tuduhan yang diarahkan kepada kliennya diduga sebagai rekayasa kasus.

Makmun (59) orang tua Yazid merasa keberatan dengan penahanan terhadap anaknya dan meminta dan menguasakan perkara anaknya kepada kuasa hukumnya untuk melakukan gugatan/ permohonan praperadilan terhadap Kapolri, cq.Kapoldasu, cq.Kapolresta Medan, cq.Kapolsekta Percut Sei Tuan.

Gugatan/permohonan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke Kepaniteraan PN Medan pada, Rabu (15/8) dalam Register No.28/Pid.Pra/2012/

"Ketika itu saya baru pulang dari mesjid.

Saya terkejut mendengar kata-kata kotor yang diucapkan Hadi di depan jamaah yang baru keluar dari masjid. Saya langsung menegur Hadi. "Eh..kok gitu kamu bicara," tegur Makmun. "Abang mau bela dia," tantang Hadi.

"Jadi kalau di depan masjid kenapa rupanya," tantang Hadi lagi.

Karena merasa tidak senang dengan teguran saya kemarin, keesokan malamnya Hadi datang bersama teman-temannya dan salah seorangnya si Tuek. Kedatangan Hadi dan temannya sangat mengejutkan warga yang sedang duduk di warung yang tak jauh dari rumah Makmun.

Karena tidak melihat Makmun di warung

PN.Mdn. Menurut Erwin, permohonan praperadilan itu diajukan sebagai kontrol lembaga peradilan atas kinerja penegak hukum. Sehingga harapan dan cita-cita yang dikehendaki oleh warga negara Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan ketentuan UU dalam rangka penegakkan hukum yang seadiladilnya ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai pihak yang telah dikuasakan, Erwin meminta kepada penegak hukum agar melakukan proses peradilan yang adil (fair of trial) yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia. Dan menjauhkan kesewenang-wenangan.

Dia juga meminta kepada media massa agar menyampaikan pemberitaan secara berimbang dan adil agar tidak teropini peristiwa yang tidak pernah terjadi atau berita bohong yang menjadi konsumsi publik padahal kejadian peristiwa tersebut masih memerlukan pembuktian.(FeR)

itu, sontak Tuek melihat M.Yazid yang kala itu duduk di warung sambil berteriak. "Itu si Yazid, bunuh dia," teriak Tuek.

Karena tidak tahu permasalahannya dan tanpa dikomandai lagi, mendengar namanya diteriaki dibarengi dengan kata-kata ancaman, serta merta Yazid melarikan diri menuju rumahnya. Akhirnya, kejar mengejarpun terjadi.

Sesampai di rumahnya Yazid langsung menutup dan mengunci rumah untuk berlindung dari pengejaraan Tuek dan teman-temannya.Tak lama kemudian polisi datang setelah mendapat laporan dari warga.

Karena merasa tidak senang, saat itu juga Tuek langsung membuat pengaduan ke Polsek Percut Sei Tuan dengan memutarbalikkan fakta.

PENAHANAN DILAKUKAN KARENA BUKTI SUDAH KUAT KEPOLISIAN mengaku, penahanan dilakukan berdasarkan alat bukti. Menurut keterangan Kapolsek percut Sei Tuan Kompol Maringan Simanjuntak SH MH menyebutkan, sampai saat ini M,Yazid masih ditahan di Polsek. "Penahanan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah. Dan penahanan sudah berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 21 KUHP," sebutnya.

Saat dipertanyakan tentang permohonan Praperadilan yang diajukan kuasa hukum tersangka, Maringan menjawab, sah-sah saja.

Prapid itu merupakan suatu kontrol. Dan akan kami hadapi," tukasnya.(FeR) Bukan itu saja, bahkan Tuek membuat pemberitaan opini di media cetak yang menyatakan M.Yazid dan Ujang temannya telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata air softgun jenis pistol. "Tuek terlalu mengada-ada dan terkesan berbohong," sebut Makmun.

"Tidak ada penembakan pada saat itu, justru anak saya diancam dengan klewang. Jangankan memiliki pistol, melihat pistol saja anak saya tidak pernah. Saya dan anak saya yang terancam kini pihak kepolisian menahan anak saya tanpa bukti," kata Makmun.

Karena merasa dizolimi oleh Tuek yang dibackup salah satu OKP akhirnya Makmun mengadukan permasalahannya kepada Mahmud Irsad Lubis untuk membebaskan anaknya.(FeR)

Kuasa Hukum Tersangka Ajukan Prapid

MAHMUD IRSAD LUBIS

MAHMUD Irsad Lubis sebagai kuasa hukum Muhammad Yazid mengemukakan telah mengajukan surat permohonan praperadilan ke PN Medan terhadap pihak kepolisian atas penangkapan dan penahanan terhadap kliennya.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang menyatakan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

Permohonan praperadilan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Huruf a KUHP yang menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan".

Pengajuan prapid yang diajukan kuasa hukum tersangka karena menganggap alasan penahanan tidak sah dan tak beralasan. Penahanan juga tidak berdasar syarat administratif formal/prosedural. Bahkan terindikasi bentuk upaya pemaksaan yang

dilakukan oleh penegak hukum yang mengekang kebebasan serta membatasi hak azasi manusia.

"Penahanan terjadi apabila syaratsyarat administratifsudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 KUHP," sebut Irsad.

Irsad menyebutkan, di dalam KUHP juga telah diatur bahwa secara limitatif sah atau tidaknya proses penahanan harus memenuhi persyaratan. Antara lain, syarat administratif formal/prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) dan (3) KUHP. Juga harus memenuhi syarat yuridis (obyektif) yaitu dasar menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) dan Pasal 24,29 KUHP. Selanjutnya, juga harus memenuhi syarat kepentingan (subyektif yang harus diobyektifkan) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP yang meliputi tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau

mengulangi tindak pidana.

Selain itu, lanjut Irsad, terhadap syarat administratif formal atau secara prosedural maka dapat diperhatikan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) KUHP yang menyatakan, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

Selanjutya, berdasarkan kandungan Pasal 21 Ayat (2) KUHP maka dalam surat perintah penahanan harus memuat unsur identitas tersangka atau terdakwa, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta menjelaskan tempat tersangka atai terdakwa ditahan.

Dalam perkara ini, menurut Irsad dalam surat perintah penahanan No.SP-Han/302/VIII/2012/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2012 atas diri pemohon telah memuat perihal yang tidak sesuai seara prosedural hukum.

Dalam surat perintah itu dijelaskan, identitas tersangka anak kandung pemohon. Alasan penahanan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dan atau perbuatan tak menyenangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 Yo.Pasal 351(1) Yo.335(1) KUHP. Bahkan dalam uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan tidak ada. Begitu juga dengan tempat tersangka ditahan rumah tahanan negara di RTP Polsekta Percut Sei Tuan.

Atas dasar uraian inilah, Irsad mengganggap surat perintah penahanan atas diri anak kandung pemohon yang diterbitkan oleh termohon tidak memuat uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan sehingga surat penahanan tersebut belum dan tidak memenuhi syarat administratif formal/prosedural. Dengan demikian surat penahanan dimaksud tidak sah.

Sebagai kuasa hukum tersangka dalam perkara ini, orang tua tersangka mengajukan prapid karena sudah menyalahi prosedural hukum.

(FeR)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

SUMUT

Dua Ponton Dikerahkan Keruk Sungai Babura dan Bederah

DISAMBUT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu disambut warga saat tiba di lapangan PTPN II pada peringatan Hari Keluarga Nasdional ke-XIX tingkat Kabupaten Langkat di Kel. Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang, Rabu. (KPK POS/JUL)

PERINGATAN HARGANAS DI LANGKAT

Mendidik Anak Kewajiban Orang Tua SAWIT SEBERANG - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengajak masyarakat untuk menjalankan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana agar terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta tumbuhnya keluarga yang tangguh dan mandiri.

Demikian bupati saat menyampaikan arahannya pada peringatan Hari Keluarga Nasdional ke-XIX tingkat Kabupaten Langkat yang dilaksanakan di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang, Rabu.

“Mendidik anak merupakan kewajiban orang tua dimulai dari usia dini agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berahlak mulia,“ kata Bupati Ngogesa seraya menjelaskan bahwa program Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu program sosial yang sangat penting untuk menyokong kemajuan Bangsa Lebih lanjut Bupati Langkat itu mengatakan, penghargaan Manggala Karya Kencana yang diperoleh Kabupaten Langkat semestinya menjadi kekuatan dan motivasi untuk terus menggiatkan sosialisasi dan kampanye akan pentingnya Program Keluarga Berencana bagi seluruh keluarga khususnya para pasangan usia subur.

Bahrum anggota komisi

DPRD yang turut hadir dalam acara mengatakan keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan pengaruh besar bagi perkembangan anak terutama perkembangan akhlak, maka dengan adanya program kependudukan dan kelurga berencana dapat mendukung terwujudnya pendidikan anak yang lebih baik disamping pendidikan formal di sekolah.

Sementara Ketua TPPKK Kab.Langkat Ny.Hj. Nuraida Ngogesa pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai awal tumbuhnya kasih sayang keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan dan pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas, berbudi pekerti sehingga mampu melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing.

Sebelumnya Ketua Panitia Harganas XIX Kab. Langkat Kaban KB dan PP Drs H Darwan Hasrimy MM melaporkan, tujuan dilaksanakannya acara ini untuk meningkatkan komitmen politis Pemerintah, Legislatif dan Yudikatif baik ditingkat Pusat maupun Daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan dibidang kependudukan dan keluarga berencana agar terwujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera dan berkualitas.

Pembangunan Sky Brigde Didahulukan MEDAN - Dalam minggu ini seluruh pedagang buku bekas di seputaran Lapangan Merdeka, persisnya yang menghadap langsung Stasiun Besar Kereta Api harus sudah memberikan pernyataan bersedia pindah. Sebab, lahan milik Pemko Medan yang selama ini digunakan sebagai lapak berjualan akan secepatnya dibangun menjadi taman parkir City Airport Terminal (CAT) Kota Medan.

Demikian salah satu hasil keputusan rapat evaluasi rencana pembangunan taman parkit CAT yang dipimpin langsung Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM di pendopo rumah dinas Jalan Sudirman Medan, Selasa.

“Saya tidak ingin ada hambatan dalam pembangunan taman parker CAT, sebab tanah dan bangunan yang digunakan para pedagang buku bekas berjualan milik Pemko Medan,” kata Wali Kota.

Untuk itu dalam rapat yang dihadiri Vice President PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumut-Medan M Nasir, Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri, Asisten, kepala SKPD serta camat dan lurah terkait ini, Wali Kota menginstruksikan Asis-

ten Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, Satpol PP serta camat dan lurah terkait untuk turun menemui para pedagang.

Sementara itu Vice Presiden PT KAI Sumut Medan M Nasir mengaku, pihaknya sampai saat ini mengalami kendala dalam pembangunan lapangan PJKA Mandala yang akan digunakan sebagai tempat relokasi para pedagang buku bekas dari Lapangan Merdeka. Hal ini akibat lahan yang semula diperkirakan seluas 6.800 meter ternyata hanya 6.300 meter. Dari luas lahan itu, ternyata yang efektif bisa digunakan hanya 3,800 meter karena sebagian ditempati warga.

“Untuk itu kami harus melakukan re-design kembali. Karenanya, kami memperkirakan peletakan batu pertama pembangunan lapangan PJKA Mandala baru bisa dilakukan pada 3 -5 September mendatang.

Sedangkan pembangunan rampung dikerjakan diperkirakan pertengahan Nopember mendatang. Jika menunggu ini, tentunya pembangunan taman parkir CAT akan lama. Untuk itu kami mengusulkan agar pedagang buku bekas yang ada direlokasi sementara,” ungkap Nasir. (VIN)

MEDAN - Salah satu upaya yang dilakukan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengatasi masalah banjir, yakni dengan mendatangkan dua unit ponton (alat pengerukan sungai) yang dibeli dari Surabaya. Kedua alat itu sudah diturunkan untuk mengeruk sendimentasi Sungai Babura.

Sejak dioperasikan Ramadhan lalu, alat ini sudah berhasil mengeruk sendimentasi Sungai Babura sepanjang lebih kurang 1 km.

Untuk melihat kerja ponton ketika mengeruk sendimentasi sungai, Wali Kota Medan bersama Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri didampingi Kadis Bina Marga Ir Gunawan meninjau pengerukan Sungai Babura di Jalan A Haris Nasution. Wali Kota langsung menaiki ponton yang tengah mengeruk sendimentasi sungai.

Bagaikan tangan raksasa, panton yang terapung di air sungai dengan cepat mengeruk lumpur dari dasar sungai. Selanjutnya tumpukan lumpur itu dipindahkan di pinggiran sungai. Hal itu dilakukan berulang-ulang sehingga dasar sungai sidikit demi sedikit mengalami pendalaman. Proses pengerukan lumpur ini juga disaksikan warga setempat.

“Belakangan ini yang menjadi tantangan kita adalah banjir.

Setelah dilakukan evaluasi, salah satu penyebabnya adalah pendangkalan sungai diakibatkan

SHOLAT IED - Bupati Sergai HT Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman, Sekdakab Sergai Haris Fadillah, unsur FKPD Sergai dan ratusan jamaah melaksanakan sholat Ied berjamaah dengan imam HM Nasir bertempat di alun-alun lokasi eks MTQ Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Minggu. (KPK POS/ARM)

DIKERUK - Walikota Medan Rahudman Harahap, Wakil Walikota Dzulmi Eldin dan Kadis Bina Marga Medan Gunawan Surya Lubis sedang melihat proses pengerukan Sungai Babura Medan. (KPK POS/VIN) sendimentasi. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai BWS, namun mereka tidak memiliki alat. Demi kepentingan masyarakat, maka kita mendatangkan ponton untuk melakukan pengerukan sungai,” kata Wali Kota.

Kedua unit alat ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir. Karenanya, ponton akan dioperasikan untuk mengeruk sendimentasi di tiga sungai yang mengaliri Kota Medan yakni Sungai Babura, Sungai Deli dan Sungai Bederah, terutama kawasan sungai

yang selama ini menjadi titik-titik banjir akibat terjadinya pendangkalan.

Sementara itu Kadis Bina Marga kota Medan, Gunawan Lubis mengatakan, pengerukan sendimentasi sungai Babura sudah dilakukan pihaknya sepanjang lebih 1 Km. Dia mengaku pihaknya tidak ada target sepanjang berapa pengerukan sungai dilakukan. Sebab, pengerukan ini merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan buruh Dinas Bina Marga. Terutama, pengerukan di titik-titik yang terjadi

pendangkalan.

Diterangkannya, kedua unit ponton ini sudah bekerja sejak Ramadan lalu, satu alat ditempatkan di sungai Bederah, Sei Kambing dan satu alat lagi ditempatkan di sungai Babura.

“Namun, saat ini alat di sungai Bederah terpaksa kita angkat karena air sungai naik sehingga pengerjaan terganggu,” terangnya seraya menjelaskan kedua alat itu dibeli dari kota Surabaya, harga ponton berukuran besar Rp1,5 miliar, sedangkan yang kecil Rp900 . (VIN)

Program PKK Banyak Membantu STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengatakan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab. Langkat selama ini telah banyak berbuat untuk meningkatkan perannya di tengahtengah masyarakat dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah baik bidang pembangunan maupun dalam pembinaan masyarakat.

“Hendaknya pertemuan ini dapat menjadi wadah untuk mengevaluasi berbagai persoalan organisasi agar kedepannya dapat lebih baik sehingga membantu tugastugas dan program Pemerintah,” kata Bupati Ngogesa saat menyampaikan arahannya pada acara pertemuan bulanan PKK yang sekaligus dirangkaikan dengan Halal Bi halal di aula gedung PKK Stabat, Kamis.

Ngogesa mengakui keberadaan

PKK sebagai suatu organisasi dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui, rintangan dan hambatan silih berganti namun tetap solid dan kompak dalam membina persatuan dan kesatuan.

Lebih lanjut Bupati Langkat itu menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PKK atas upaya-upaya dan program kerjanya selama ini yang telah banyak membantu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, terlebih lagi upaya yang dilakukan adalah tampa pamrih dan imbalan jasa.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua TP.PKK Kab. Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh jajaran PKK yang telah banyak berbuat ikut serta mensukseskan program PKK terutama yang bernuansa sosial khususnya safari Ramadhan PKK

peduli yang dilakukan pada bulan puasa beberapa waktu lalu. “Hal seperti ini harus terus kita buda-

yakan menjadi bagian dari program kerja,” ujarnya.

(JUL)

ARAHAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu memberikan arahan pada acara pertemuan bulanan PKK yang sekaligus dirangkaikan dengan Halal Bi halal di aula gedung PKK Stabat, Kamis. (KPK POS/ JUL)

Avros dan Balai Kota Jadi Lokasi Wisata Air MEDAN - Dalam waktu dekat ini Pemko Medan melalui Dinas Bina Marga akan mengeruk Sungai Deli. Pengerukan itu rencananya akan dimulai dari kawasan Avros di Kecamatan Medan Polonia sampai seputaran Balai Kota Medan. Selain langkah antisipasi terjadinya banjir, pengerukan ini juga dilakukan dalam rangka menjadikan kawasan itu sebagai wisata air.

Rencana pengerukan ini disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM ketika menerima audiensi pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut di Balai Kota Medan, Kamis (30/8). “Salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir, Sungai Deli akan kita keruk. Kita rencanakan pengerukan itu akan dimulai dari kawasan Avros sampai Balai Kota,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, salah satu pemicu terjadinya banjir selama ini karena sejumlah sungai yang mengaliri Kota Medan, termasuk Sungai Deli mengalami pendangkalan akibat terjadinya sendimentasi. Kondisi itu menyebabkan apabila terjadi hujan deras, sungai tidak mampu lagi menampung debit air sehingga meluap dan menggenangi rumah warga.“Untuk itu kita lakukan pengerukan. Walaupun sebenarnya ini wewenang Balai Wilayah Sungai (BWS), namun

berhubung menyangkut kepentingan masyarakat, maka kita lakukan pengerukan. Apalagi BWS tidak memiliki peralatan pengerukan seperti yang kita miliki saat ini. Sebagai langkah awal, pengerukan kitu kita mulai dari Avros sampai Balai Kota dulu,” ungkapnya.

Dengan dua unit ponton (alat pengerukan) yang dimiliki Dinas Bina Marga, Wali Kota optimis

proses pengerukan akan berjalan lancar. Sekali keruk, lumpur maupun tanah yang diangkut sampai satu pick-up. Karenanya, pendangkalan yang terjadi sepanjang jalur Avros sampai Balai Kota bisa diatasi. “Semoga pengerukan yang kita lakukan nanti mampu mengantisipasi banjir,” harapnya.

Setelah dilakukan pengerukan, Wali Kota ingin menjadikan jalur

Avros sampai Balai Kota sebagai lokasi wisata air. Hal ini didukung dengan air Sungai Deli yang kini mulai terlihat bersih. “Di Thailand aja, air sungainya yang terlihat busuk saja masih bisa digunakan untuk wisata air.

Jadi saya yakin kalau kawasan Avros sampai Balai Kota dijadikan wisata air pasti menarik perhatian warga,” paparnya optimis. (VIN)

DIBERSIHKAN - Wali Kota Medan Rahudman Harahap dan staf saat menyaksikan pembersihan Sungai Deli.(KPK POS/IST)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Sudah 4 Tahun Jembatan Teluk Nibung - Pulau Balai Belum Selesai SINGKIL - Puluhan siswa asal Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Umum (SMU) yang terletak di ibukota kecamatan, sepertinya terpaksa menunda dulu mimpi mereka pergi ke sekolah tanpa melalui jalur laut.

PROSEDUR - Direktur Rumah Sakit Umum Sidikalang Dr.Daniel Sianturi saat menjelaskan prosedur standar operasional pelayanan di UGD. (KPK POS/NDK)

UGD RSU Sidikalang Gunakan Standar Operasional SIDIKALANG - Dalam melayani pasien, Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Sidikalang Kabupaten Dairi, gunakan Prosedur Standart Operasional Pelayanan. Pasien yang dilayani di UGD adalah pasien yang Emergency dan harus terdaftar di Rekam Medik secara Administratif.

Hal ini dikatakan Direktur Rumah Sakit Umum Sidikalang, DR.Daniel Sianturi, Senin, kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dikatakan Daniel, bahwa beliau telah bertugas selama kurang lebih dua tahun sebagai Dirut Rumah Sakit Umum tersebut. Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan, ianya bekerja sesuai dengan prosedur Standart Opererasional Pelayanan.

Ditambahkanya, RSU Sidikalang, melayani pasien emergency atau Gawat Darurat selama 24 jam dengan dilayani dokter umum beserta beberapa perawat yang sudah memiliki jadwal kerja setiap harinya. Disamping itu, UGD bekerja sama dengan pihak Instalasi farmasi dan pelayanan diagnostic seperti Radiologi, Laboratorium dan EKG. Pelayanan khusus di UGD, dilakukan berdasarkan kegawatan darurat pasienya, serta melaksanakan sistim One Day Care maksimal satu hari observasi. Disamping itu, apa bila dalam menghadapi bencana dalam menjalankan tugas, maka pihak RSU akan membentuk tim bencana yang berkordinasi dengan antar ruangan dan lintas sektoral.

Masalah waktu tunggu pelayanan bagi para pasien yang masuk ke UGD pihak Rumah Sakit Umum Sidikalang memberikan waktu 5 menit setelah pasien datang. Sementara waktu tunggu pelayanan Dokter bagi pasien, di tentukan 15 menit setelah pasien datang.

Masalah tarif ataupun biaya bagi pasien yang di kenakan pihak RSU Sidikalang adalah sesuai dengan Peraturan Daerah(Perda) Nomor 22 Tahun 2008,Pasal 1 Nomor 23 yang berbunyi ,Retribusipelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan di RSU Sidikalang.

Semenjak Kepemimpinan Dr.Daniel Sianturi, sebagai Direktur RSU Sidikalang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke Kas Pemkab Dairi semakin meningkat.

Sebelumnya PAD RSU berkisar Rp300 juta/tahun, namun semenjak kepemimpinan Daniel, PAD sudah mencapai kurang lebih Rp3 Milyar/tahunya.(NDK)

Hasil Zakat Pemkab Asahan Rp513 Juta KISARAN - Dana pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah yang dilaksanakan Pemkab Asahan bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Asahan untuk tahun 2012 terkumpul sebesar Rp513 juta lebih.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam arahanya meminta kepada pelaksanaan pengumpulan dana zakat, infaq dan sadaqah yang dilakukan Pemkab Asahan setiap tahun harus mengalami peningkatan dan setiap tahunnya akan dilakukan dievaluasi.

Hal tersebut dilakukan agar kualitas orang berzakat lebih baik lagi dan bermanfaat bagi yang menerima zakat, serta bila zakat dapat dikelola dengan baik, maka dana zakat sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan, apalagi dana zakat yang digunakan harus tepat sasaran.

“Kepada pengurus Baznas, saya berharap amanah yang diberikan untuk mengelola dana zakat dapat diwujudkan untuk mendukung terwujudnya Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri,“ kata Bupati Asahan dalam acara pengumplan Zakat di Rumah Dinas Bupati Asahan, Minggu malam.

Ketua Harian BAZNAS Kabupaten Asahan, Drs H Syafi’i MA melaporkan kondisi dana zakat yang terkumpul pada tahun 2011 adalah sebesar Rp565.9 juta lebih, kemudian dana disalurkan sejumlah Rp565.250.000, maka saldo yang tersisa sampai dengan April 2012 adalah Rp 695.258.

Dana zakat tersebut disalurkan kepada fakir miskin sebanyak 125 orang, bantuan modal usaha kepada 100 orang, beasiswa miskin SD/MI sebanyak 150 orang, SMP /MTs 100 orang, SMA/SMK/MA 100 orang, mualaf sebanyak 50 orang, bantuan bagi ghorim 25 masjid, bantuan panti jompo dan panti asuhan 4 unit, batuan korban kebakaran dan pembelian lahan, namun untuk bantuan korban kebakaran dan beli lahan tidak jadi dilakukan dan dananya dikembalikan kerekening BAZ. Dalam acara penumpulan zakat tersebut Drs H Taufan Gama Simatupang dan Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang juga menyampaikan zakatnya. Sehingga dari dana zakat yang terkumpul sebesar Rp513 juta lebih tersebut terdiri dari uang tunai Rp412 juta lebih dan pengakuan sebesar Rp100.500.000. (IN)

Pasalnya, jembatan satusatunya yang menghubungkan desa mereka dengan Desa Pulau Balai sebagai ibukota kecamatan, hingga saat ini tak kunjumg selesai dibangun pemerintah. Padahal jembatan ini adalah sarana satu-satunya, yang memungkinkan mereka berangkat ke sekolah dengan nyaman.

Puluhan siswa terpaksa kembali menempuh jalur laut untuk bisa sampai ke sekolah menengah umum satu - satunya yang ada di derah ini.

"Kami tidak tau apa kendalanya, hingga jembatan ini begitu lama selesai pembangunannya. Padahal seperti yang kita lihat, jika saja jembatan ini ada tentu banyak warga khususnya anak sekolah yang mendapat manfaat. Tidak seperti yang terjadi saat

ini terpaksa harus menempuh jalur laut walau dengan resiko sewaktu-waktu mereka bisa saja tenggelam akibat badai dan ombak," tutur Edy warga setempat.

Pantauan wartawan koran ini, Minggu pekan lalu, jembatan yang yang didesain mirip jembatan penyeberangan Suramadu ini, terlihat sepi dari aktivitas. Pembangunannya pun, baru sebatas tiang baja perentang kabel yang sudah selesai. Sedangkan dua beton kepala jembatan (abudmen) setinggi 3 meter dengan lebar 4 meter, masih dalam keadaan kosong tanpa ada tanah timbunan sebagaimana lajimnya.

Di lokasi juga terlihat tiga kumparan kabel baja dengan ukuran tiga inci yang disebutsebut berfungsi sebagai perentang atau penguat jembatan, juga masih terlihat utuh. Anehnya lagi, pihak Dinas PU Aceh Singkil, yang dihubungi KPK Pos, Senin pekan lalu, mengaku tidak mengetahui persoalan yang menimpa jembatan ini.

"Itu proyek Multi Years milik provinsi, dulu memang kita pernah dilibatkan untuk mengawasi pada tahun 2010. Tapi untuk tahun berikutnya tidak lagi, dan tentu saja sejauh mana perkembangannya kita juga tidak bisa jelaskan," terang Bambang Subagyo ST, Kabid Bina Marga Dinas PU

Aceh Singkil, Senin pekan lalu.

Dihubungi terpisah, Camat Pulau Banyak, Syafnil, juga tidak bisa menjelaskan secara detil, kendala apa yang dihadapi sehingga membuat pembangunan jembatan ini menjadi begitu lambat bahkan terhenti.

"Hanya sebatas mengantar kabel ,itupun dua bulan lalu.

Selainnya tiarap, nggak ada kegiatan sama sekali di jembatan itu," terang Safnil, bernada kesal. Catatan wartawan, pembangunan jembatan yang sangat didambakan oleh warga Pulau Banyak ini,t idak hanya lambat dan menelan anggaran yang sangat besar.

Namun dalam perjalanannya, juga telah menelan tiga orang korban jiwa dan satu orang cacat permanen. Tiga orang yang meninggal, tercatat sebagai staf perusahaan yang mengerjakan pembangunan jembatan ini. Mereka tewas tenggelam di tengah laut ,akibat speed boat (kapal) yang mereka tumpangi dari Pulau Banyak menuju Singkil, terbalik dihantam ombak besar di tengah laut. Sedangkan satu orang korban lainnya yang tercatat sebagai buruh harian, mengalami cacat permanen.

Kaki korban sebelah kiri, putus hingga sebatas paha akibat tertimpa tiang baja perentang kabel. (AZT)

TERGENANG AIR - Pendopo dan kantor bupati serta kantor dinas lainnya yang terdepat di Jalan Bahari di Desa Pulo Sarok, Singkil, yang tergenang air. (KPK POS/ AZT)

Saluran Tersumbat, Air Hujan Rendam Halaman Pendopo SINGKIL- Akibat saluran (parit) tidak berfungsi, Jalan Bahari di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, kembali digenangi air pasca hujan lebat, Senin pekan lalu.

Selain badan jalan, air dengan ketinggian 10 hingga 15 centimeter, juga tak luput merendam halaman pendopo dan kantor bupati serta pemerintah yang ada di kawasan jalan protokol ini.

Informasi yang diterima, pemandangan tak sedap ini rutin terjadi disetiap memasuki musim hujan. Ironisnya, walau sudah berbilang tahun dan kerap mengganggu aktivitas warga, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya dari pihak atau dinas terkait untuk memperbaiki saluran yang tersumbat.

Sejumlah PNS yang berkantor di Jalan Bahari pun mengaku kesal dengan kondisi yang mereka hadapi. Pasalnya, mereka sering terpaksa mem-

buka sepatu untuk menghindari air yang menggenangi halaman kantor tempat mereka bekerja.

"Jelas saja kita kesal, masa setiap hujan airnya tak pernah kering. Rasanya tidak pantas, apalagi di jalan ini tempat berdiam dan juga kantor kepala daerah (bupati)," celoteh mereka.

Wartawan KPK Pos yang turun ke lokasi, Selasa pekan lalu, sempat menemukan biang persoalan yang membuat jalan ini selalu digenangi air. Parit di kiri-kanan Jalan Bahari yang panjangnya lebih kurang 1 kilometer ini, nyaris tersumbat secara keseluruhan. Selain tersumbat oleh pasir akibat tidak pernah dibersihkan, juga ada dugaan saluran (parit) ini dengan sengaja ditutup oleh pemilik bangunan.

Diduga, kondisi ini pula yang membuat genangan air sering tidak mengalir selama dua hingga tiga hari setiap

kawasan ini diguyur hujan.

Hanya saja, walau persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan diangkat oleh sejumlah media, belum terlihat adanya upaya untuk memperbaiki saluran tersebut hingga saat ini.

Pihak Dinas PU Aceh Singkil, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam persoalan sanitasi ini pun terkesan 'buang badan'. Mereka justru menuding, instansi atau dinas lain yang berkantor di Jalan Bahari ini, yang sering membuat saluran di kawasan tersebut menjadi tidak berfungsi.

"Bukan tak ada saluran di sini, tapi sengaja ditutup, kalau nggak percaya lihat itu bangunan pujasera yang dibangun Disperindag. Jadi kalau membangun itu maunya koordinasi dulu, jangan kalau sudah begini kami yang dipersalahkan, kami nggak mau itu," pungkas Sulaiman ST, Kadis PU Aceh Singkil, yang dihubungi KPK Pos Kamis pekan lalu. (AZT)

HALAL BI HALAL - Sekdakab Sergai Haris Fadillah bersama istri saat menerima kunjungan silaturrahmi kerabat, keluarga dan lapisan masyarakat pada acara halal bi halal Idul Fitri 1433 H. (KPK POS/ARM)

Sekdakab Sergai Adakan Halal bi Halal Lebaran SEI RAMPAH - Masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri 1433 H dan mengawali hari kerja pasca cuti bersama, Sekdakab Serdang Bedagai (Sergai) Drs H Haris Fadillah MSi mengadakan halal bi halal di kediamannya di Komplek Bumi Sergei Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Jumat sore.

Sekdakab bersama dengan Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah menyambut dengan hangat para tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya Bupati Sergai Erry Nuradi, Wabup Soekirman, Wakil Walikota Tebing Tinggi H Irham Taufik SH MAP, unsur Forum Komunkasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, al-Ustadz H. Samin Pane, para pejabat dan PNS jajaran Pemkab Sergai, anggota DPRD Sergai, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

Acara yang merayakan hari kemenangan ini diadakan setiap tahunnya bukan hanya dijadikan sebagai serimonial, tetapi untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah dan mempererat tali silaturrahmi. Kemenangan yang dirayakan ini tidak mudah untuk mendapatkannya, dalam mejalankan ibadah puasa cobaan dan rintangan datang silih berganti, semuanya telah dilewati hingga kita bisa merayakan kemenangan ini. (ARM)

Wakil Walikota Buka Kejuaraan Li-Ning PBSI Medan MEDAN - Event kejuaran bulu tangkis Li-Ning PBSI Medan dinilai sangat penting dalam mendapatkan bibit dan bakat muda atlit bulu tangkis, untuk kemudian dibina menjadi pebulutangkis tangguh yang kelak membela Kota Medan di ajang yang lebih tinggi lagi, mengingat sekarang bulutangkis Kota Medan mulai bangkit, dengan munculnya atlit bulu tangkis kita seperti Taufik Hidayat, Pia Zebaidah dan lainnya, dengan diadakan event ini akan semakin memberikan geliat yang positif bagi cabang olah raga bulu tangkis di Kota Medan.

Hal ini dikatakan Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi pada pembukaan kejuaraan bulutangkis Li-Ning PBSI Medan memperebutkan piala Walikota Medan 2012, Rabu, di GOR PBSI Sumut Jalan Pancing Medan, hadir pengurus Pengprov PBSI Sumut Sari Arwansyah, Wakil Ketua Koni Sumut Julius Taja SE, serta unsur pengurus Koni Sumut.

“Saya mengapresiasi turnamen ini dengan baik karena menurut hemat saya event seperti ini sangat penting dalam melahirkan dan mendapatkan bibit dan atlit bulutangkis yang berbakat yang mampu berbuat di tingkat nasional maupun tingkat dunia,“ ujar Dzulmi Eldin. (VIN)

TP PKK Asahan Berbagi Kasih KISARAN - Ketua Tim Penggerak PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang berbagi kasih dengan anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Kisaran dengan memberikan sejumlah kebutuhan menyambut Lebaran serta pemberian dana pembinaan.

Ketua Tim Penggerak PKK mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian sosial terhadap kaum muslim, terutama kepada yang membutuhkan dalam hal ini anak-anak panti asuhan, apalagi menjelang Lebaran.

Sementara itu, pengurus yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah, Sudirman Laksa menjelaskan, anak asuhnya berjumlah 60 orang terdiri dari 30 putra dan 30 putri yang panti asuhannya terpisah. Anak-anak panti semuanya diberikan pendidikan di sekolah dan pelajaran tambahan usai pulang sekolah, baik pelajaran formal maupun pelajaran agama.

“Kami sangat mengucapkan terimakasih atas perhatian ibu PKK Asahan yang telah memberikan bantuannya pada panti asuhan ini, semoga bantuan ini dapat dinikmati anak-anak panti,“ kata Sudirman. (IN)

Bupati: PNS Diminta Tingkatkan Disiplin NIAS - Malam resepsi dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Pendopo rumah dinas Bupati Nias kemarin cukup khitmad dan dihadiri oleh unsur Muspida Nias, para pejabat teras dan tokoh masyarakat/agama di daerah ini.

Dalam sambutannya, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan, kita bersyukur dan menyampaikan apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara ini, karena acara resepsi tersebut mengandung makna dan esensi wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menyertai semangat perjuangan pergerakan para pendiri bangsa dalam melawan penjajah dan kolonialisme, sesuai dengan tema 'Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, kita bekerja keras untuk kemajuan bersama, kita tingkatkan pemerataan hasil-hasil

pembangunan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Kepada PNS Lingkup Pemkab Nias diharapkan supaya meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas masingmasing, karena PNS adalah garda terdepan pelayanan masyarakat, senantiasa tanggap atau responsif terhadap keluhan masyarakat, professional, tidak diskriminatif dan efisien dalam bekerja dengan motto “membangun tanpa korupsi“.

Menanggapi harapan bupati Nias kepada PNS di Lingkup Pemkab Nias, salah seorang yang hadir berbisik-bisik dan mengatakan gimana bupati menerapkan disiplin serta memberikan pelayanan dengan tulus kalau dia sendiri (bupati-red) jarang berada di kantor, sebab bupati selama ini lebih banyak berada di luar daerah daripada berada di Nias. (YAGI)

E D I S I 215 3 - 9 SEPTEMBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Polres Belum Respon Laporan Bupati Rohil TANAH PUTIH Kabid Humas Polres Rokan Hilir AKP Ali Suhud membenarkan, Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun secara lisan telah melaporkan Penghulu Labuhan Papan kepada Polres. Pihak Polres Rokan Hilir tentunya menunggu laporan tertulis dari bupati menyangkut pri-laku Penghulu Labuhan Papan tersebut.

Kabid Humas Polres Rohil, AKP Ali Suhud menegaskan hal ini ketika dihubungi KPK Pos melalui ponselnya, mempertanyakan tentang laporan yang disampaikan bupati mengenai prilaku anak buahnya itu.

“Memang ada laporan Bupati kepada Kapolres secara lisan, melalui HP, kita tunggu saja laporan resmi dari bapak Bupati kita akan tindak lanjuti," ujar Ali Suhud singkat.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun mempolisikan Penghulu Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan yang diberitakan Koran ini pada edisi sebelumnya, atas dasar laporan masyarakat Tanjung Melawan di-tanggapi positif oleh Bupati Rohil dan berbagai kalangan.

Meski laporan tersebut secara lisan, sementara yang melaporkan

Dua Partai 'Keluarga Cendana' Daftar ke KPU

HUTAN - Alat berat yang digunakan untuk membuka hutan di Kepenghuluan Labuhan Papan. (KPK POS/PUR) langsung kepada Kapolres Rokan Hilir adalah Bupati selaku kepala daerah, mestinya harus ditindak lanjuti, bukan justru menunggu laporan resmi bupati. Padahal Bupati menyatakan bahwa laporan selanjutnya Bupati akan memerintahkan Kadis Kehutanan dan Biro Hukum Setda Rohil, sedangkan dalam laporan lisan Bupati telah menyatakan adanya bukti, berupa SKKPT dan Foto lokasi, dan foto alat berat, ada ditangan bupati. Jika Polres menunggu laporan resmi bupati, keburu barang bukti berupa alat berat escapator yang digunakan pemilik untuk membuka hutan disingkirkan

dari lokasi.

Dalam laporan lisan Bupati kepada kapolres Rohil disebutkan adanya dua unit alat berat escapator yang digunakan pemilik lahan untuk membuka hutan di kawasan Labuhan Papan. Namun karena lambannya Polres menanggapi laporan Bupati tersebut, alat berat yang diinformasikan Bupati telah disingkirkan, dikeluarkan dari lokasi pembukaan hutan.

Diinformasikan satu unit alat berat telah dikeluarkan dari lokasi dengan menggunakan ponton melalui Sei Rokan.

Sedangkan yang satu unit lagi disembunyikan oleh operatornya ke kawasan areal HTI PT RUJ.

Pengeluaran alat berat tersebut kabarnya diperintahkan Penghulu Labuhan Papan karena takut tertangkap tangan oleh Polres.

Akibat pembukaan hutan yang tidak prosedural, hutan negara di kawasan kepenghuluan Labuhan Papan gundul.

Namun laporan bupati tersebut, hingga berita ini naik cetak belum ada tindakan Polres Rohil terhadap penghulu yang dilaporkan bupati.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit, yaitu kawasan hutan Suak Pauh, Suak Nibung, Tanjung Pemu-

tus Kepenghuluan Labuhan Papan. Pembukaan hutan yang tidak prosedural itu, diperkirakan mencapai ribuan hektar.

Pemilik lahan pengusaha berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara berinisial TS dkk. Pengusaha ini memperoleh lahan tersebut dengan cara ganti rugi, dari salah seorang warga Tanah Putih Tanjung Melawan inisial Hend.

Ganti rugi yang dibayarkan pembeli per dua hektar Rp20.000.000, sebagai alas hak yang dimiliki pembeli berupa Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah (SKKPT) yang diterbitkan oleh Penghulu Labuhan Papan Ahmad Saidi. (PUR)

HARI JADI UNSYIAH. Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh Mahfud MD (kedua kiri) memenerima cenderamata berupa Pintu Aceh dari Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Samsul Rizal (kiri) disaksikan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah (kedua kanan) dan manta Dubes RI untuk Amerika Serikat, Adnan Ganto (kanan) pada hari jadi ke51 Universitas Syia Kuala, Banda Aceh, Jumat (31/8). Mahfud MD yang menjadi Dies Reader itu menyampaikan pidato ilmiahnya dengan tema "Peran Perguruan Tinggi dalam Pemenuhan Hak Konstitusi Warga Negara di Bidang Pendidikan".

95 Persen Koruptor RI Lulusan Perguruan Tinggi BANDA ACEH - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, 95 persen koruptor di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Ini terjadi karena dunia pendidikan di Indonesia sekarang mengalami disorientasi.

"Sembilan puluh lima persen koruptor itu lulusan perguruan tinggi. Semakin tinggi pendidikannya, semakin canggih pula cara korupsinya," kata Mahfud dalam orasi ilmiahnya di acara Dies Natalies ke-51 Universitas Syiah Kuala, Aceh, di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Jumat (31/8) Menurut Mahfud, pendidikan kita selama ini hanya mampu melahirkan orangorang pandai, tapi tidak terdidik. Pendidikan hanya fokus pada kepandaian otak, tapi tidak membangun watak

dan hati manusia, sehingga banyak orang pandai tapi hatinya jahat yang ujungujungnya justru menjadi beban bagi negara. "Pandai otaknya tapi tidak bermoral," ujar Mahfud.

Dalam banyak fakta, sebut dia, perguruan tinggi hanya menjadi tempat mencetak sarjana, bukan melahirkan kaum intelektual atau orang terdidik yang memiliki sikap cendikiawan sebagaimana tujuan utamanya.

"Saat ini kita membutuhkan sarjana yang intelektual, sarjana yang cendikiawan.

Sarjana intelektual itu selaras kepandaian otak dengan hati dan wataknya," tutur Mahfud.

Mahfud mengimbuh, sistem perekrutan pegawai di Indonesia yang sebatas formalitas pun telah mendorong kebanyakan orang hanya mengejar ijazah dan gelar, bukan menjadikan dirinya

sebagai orang terdidik.

"Ijazah seakan sudah menjadi simbol derajat seseorang, simbol kedudukan seseorang.

Seberapa pintar seseorang, rasanya tidak lengkap kalau tidak punya ijazah. Sekarang orang mengejar itu, bukan mengejar keterdidikannya," katanya.

Mahfud menilai, pendidikan Indonesia harus segera dikembalikan kepada khittahnya. Pendidikan harus mampu mencerdaskan bangsa untuk kemajuan negara ini di masa mendatang. Negara harus menunaikan hak dan kewajibannya sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar.

Memberi pendidikan kepada warga negara adalah kewajiban negara sesuai amanah konstitusi. "Negara harus membiayai pendidikan terhadap warga negara, itu

kewajiban negara," katanya.

Mahfud juga menceritakan salah satu alasan pihaknya membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan, karena UU tersebut hanya akan mengalihkan kewajiban negara kepada masyarakat sehingga berpotensi orangorang miskin akan sulit memperoleh pendidikan tinggi khususnya di perguruan tinggi terkemuka.

Dia menegaskan, penyelenggaraan ilmu pendidikan di Indonesia jangan lagi terjebak pada rasionalisme, karena rasionalisme itu hanya mengakui hal-hal yang bisa dilakukan eksperimen semata.

Selain itu pendidikan juga tak perlu memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama.

"Ilmu dengan agama itu harus berjalan integral untuk membentuk intelektual," tukasnya.

(OZ/BBS)

JAKARTA - Partai Karya Republik (Pakar) dan Partai Nasional Republik (NasRep) mendaftarkan keikutsertaannya dalam Pemilu 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (31/8). Pakar melakukan pendaftaran diwakili Pengurus DPP Pakar Ari Sigit, sedangkan NasRep melalui Sekjend Neneng Atuti.

Kedua partai ini melakukan pendaftaran secara bergantian. Partai Pakar datang terlebih dahulu diwakili Ari Sigit dan dilanjutkan partai yang dibesarkan Tommy Soeharto, NasRep. Dalam kesempatan itu Sekjend NasRep, Neneng mengungkapkan bahwa partainya sudah melengkapi berkas-berkas verifikasi sebagaimana telah ditentukan KPU. Di antaranya berkas-berkas administrasi dalam bentuk soft copy dan hard copy kepengurusan tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta tingkat kecamatan.

"Kami telah menyerahkan berkas ke KPU dan siap membawa rakyat agar sejahtera. Saya selaku Sekretaris Jenderal menyatakan telah bersedia untuk mengikuti verifikasi KPU sesuai

dengan Undang-Undang yang berlaku," tegasnya usai melakukan pendaftaran di Gedung KPU, Jumat (31/8/ 2012).

Partai NasRep, kata Neneng, akan berusaha mewujudkan dan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia.

Hanya saja, saat disinggung kejayaan di maksud pada era Orde Baru, Soeharto, Neneng dengan halus menampiknya. "Partai NasRep akan mengembalikan kejayaan, meraih kejayaan Indonesia," imbuh dia.

Disinggung pendaftarannya dilakukan bersamaan dengan Partai Pakar, Neneng menyatakan bahwa hal itu adalah kebetulan semata tanpa perencanaan sebelumnya. Yang jelas, ia menggarisbawahi pada partainya yang dipimpin Jus Usman sebagai Ketua Umum dan Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina akan menyelesaikan proses verifikasi oleh KPU. "Pas kebetulan saja. Bapak Tommy Suharto Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum Jus Usman, Muchdi PR Dewan Penasihat. Capres, nanti, kita sekarang fokus menyelesaikan verifikasi," kata Neneng. (IC/BBS)

Diadukan ke Polisi Gara-gara Berisik Saat Bercinta LONDON - Kelakuan pasangan Jessica Angel dan Colin MacKenzie ini memang keterlaluan dan tak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Keduanya dilaporkan ke polisi karena dinilai mengganggu ketenangan lantaran terlalu berisik saat berhubungan seks.

Dalam empat bulan terakhir, tetangga memanggil polisi sebanyak empat kali lantaran pasangan itu kerap “berteriak, mengerang, melontarkan sumpah serapah, dan bersuara keras ketika melakukan hubungan intim”. Jika dinyatakan bersalah, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, mereka akan

dikenai denda 3.000 pound sterling (sekitar Rp45,27 juta).

“Kami dituding membuat polusi suara. Kami ditangkap, dikeluarkan dari rumah, dan tidak bisa melakukan seks,” kata Angel, 34 tahun, kepada Dailymail.

MacKenzie, 45 tahun, asal Sturt, Australia Selatan, balik menentang.

“Sungguh menggelikan, bagaimana Anda bisa tinggal di satu tempat tapi Anda tak bisa melakukan seks?” katanya. “Apalagi untuk Jessie. Seks kami berlangsung empat sampai tujuh jam, lima malam dalam seminggu.

Saya bisa kena serangan jantung.”

(BBS)

Partai Demokrat Luncurkan Baju Kejujuran JAKARTA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali meluncurkan baju kejujuran sebagai simbol antikorupsi, Rabu 15 Agustus 2012.

Peluncuran dilakukan di Warung Tresni, Denpasar.

Dengan peluncuran ini, Demokrat berharap aparatur negara, politisi, dan legislator tidak lagi melakukan korupsi dan lebih melayani masyarakat.

"Hari ini, bila ada tujuh miliar manusia di planet bumi ini, maka baju kejujuran dengan saku menghadap ke bawah baru pertama kali terjadi di dunia," kata Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, saat peluncuran.

Baju ini memang dirancang dengan kantong terbalik, menghadap ke bawah. "Saku ke bawah merupakan simbol bagi aparatur negara, anggota legislatif, dan sebagainya agar lebih melihat ke bawah, melayani ke bawah, mendengar ke bawah, dan tidak menyangkut di kantong dan seterusnya," papar Mudarta.

Kain yang digunakan bermotif poleng khas Bali. Pada bagian ujung saku kiri hanya diberi peluang untuk menaruh pena, sebagai simbol pelaya-

nan kepada masyarakat. Warna merah putih melambangkan simbol negara yang menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa. Sebagai simbol, baju kejujuran tersebut diserahkan oleh Ketua Bidang Riset DPP Partai Demokrat, I Putu Suasta, kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, Nengah Tamba dan istrinya.

"Kepada DPP Partai Demokrat kami serahkan baju kejujuran agar bisa mengawasi anggaran atau APBN agar tidak bocor, kepada Ketua Fraksi DPRD Bali untuk mengawasi APBD agar tidak bocor," ucapnya.

Mudarta menjelaskan, baju yang sama juga akan dikirim ke Jakarta melalui I Putu Suasta, dan selanjutnya akan diserahkan kepada beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan jika baju yang sama akan diserahkan kepada Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Bali.

"Ini semua tergantung reaksi dari pesan yang disampaikan. Bila berkenan, akan diberikan juga kepada tokoh negara lainnya," tutup Mudarta. (VN)

DENPASAR – Made Mudarta (kanan) dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, meluncurkan desain baju yang diberi nama baju kejujuran di Warung Tresni, Rabu (15/8). Baju dengan corak kotak-kotak hitam serta bentuk kantong bukaan terbalik dengan maksud tak ada sogokan bagi para kader Demokrat, dengan berharap kader Demokrat yang ada di Bali tak ada yang korupsi dan membela rakyat.

KPK POS

3

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Gubernur Riau Tersangka Baru Korupsi PON JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah berhenti memburu sejumlah pihak, yang terlibat dalam kasus dugaan suap revisi Perda No.6 Tahun 2010 tentang Venue Menembak PON XVIII Riau sebesar Rp 900 juta. Tidak terkecuali Gubernur Riau Rusli Zainal yang perannya didalami KPK, bahkan diprediksi menjadi tersangka baru.

Mengingat, beberapa kali persidangan perkara suap PON di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, keterlibatan Rusli Zainal kerap disebut baik oleh terdakwa maupun saksi di persidangan. Penyidik KPK pun kini tengah men-

dalami pengakuan-pengakuan di pengadilan itu.

"Kami kembangkan sejauh mana perannya. Jadi standar KPK itu maksimalis, tidak pernah minimalis. Karena itu konsekuensi dari taat asas, yakni kebenaran materil dalam perkara pidana," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantor KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Busro melanjutkan sebagai gubernur yang juga Ketua Umum PB PON Riau, Rusli Zainal merupakan struktur tertinggi dalam kasus ini.

Maka dengan standar maksimalis yang diterapkan KPK untuk mengusut tuntas

kasus ini, posisi Gubernur Rusli Zainal tidak aman dan tinggal menunggu waktu. "Apalagi pidana korupsi dimensi strukturalnya kuat sekali, sehingga kami tidak pernah minimalis.

Karena itu konsekuensinya butuh waktu," tegasnya.

Ditanya kapan Gubernur Riau diperiksa kembali KPK? "Belum dijadwalkan. Kami masih mendalami keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti," jawabnya singkat.

Juru Bicara KPK Johan Budi menambahkan kasus dugaan korupsi PON di Riau, akan terus berkembang.

Perkembangan terbaru, KPK mengembangkan kasus ko-

rupsi ke arah pembangunan venue "Pekan Olahraga Nasional, yang kini sudah memasuki tahap penyelidikan. "KPK sudah mulai melakukan penyelidikan terhadap pengadaan 'venue' PON Riau, penyelidikan ini dikembangkan dari kasus Perda No 6 Riau," tandas Johan di gedung KPK Jakarta, Senin (27/8).

Saat ini, lanjut dia, penyidik KPK mulai kosentrasi penyidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan venue PON. Namun Johan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengembangan penyelidikan tersebut,

termasuk kemungkinan keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal. "KPK tidak mengusut orang per orang, tapi mengenai pengadaan 'venue' PON tersebut," ungkap Johan.

Dalam kasus korupsi PON, KPK sudah menetapkan 10 anggota DPRD Riau, dua pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta satu orang dari pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait perubahan Perda No 6 tahun 2010.

Mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah anggota DPRD Riau yaitu Adrian Ali,

Empat Perwira Polisi Diperiksa KPK JAKARTA - Kasus dugaan korupsi Simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) senilai Rp 196,8 miliar di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, mulai mengumpulkan bukti dengan meminta keterangan para saksi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat perwira Polri.

Keempat perwira kepolisian yang akan diperiksa pada Rabu ahad lalu, yakni AKBP Wisnu Budaya, AKBP Wandi Rustiwan, Kompol Endah Purwaningsih, serta Kompol Ni Nyoman Suwartini. Mereka adalah panitia lelang terkait proyek pengadaan Simulator SIM tahun anggaran 2011 di Korlantas Polri.

"Keempatnya dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Irjen Pol DS (Djoko Susilo). Surat panggilan sudah dilayangkan sejak 15 Agustus lalu, namun mereka tidak datang. Kini surat panggilan kedua kalinya dilayangkan, mereka pun datang untuk diperiksa," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Pada Rabu lalu, keempatnya belum memenuhi panggilan KPK alias mangkir dari pemeriksaan lembaga anti korupsi. Yang menyedihkan para perwira itu tidak memberikan alasan yang jelas soal 'penolakan' untuk diperiksa KPK. Meski demikian, KPK tak patah arang untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari tubuh Polri.

Rencananya surat panggilan kedua akan dilayangkan

kembali.

Mangkir panggilan juga akan dilakukan tersangka Irjen Pol. Djoko Susilo. Hal ini diungkapkan pengacara Irjen Pol. Djoko, Susilo. Fredrich Yunadi, yang mengatakan Djoko menolak diperiksa KPK. Pasalnya, menurut Fredrich, Djoko yang sudah diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri, tidak bisa lagi diperiksa KPK dalam kasus yang sama dugaan korupsi simulator SIM. Pernyataan pengacara Sang Jenderal korup ini, membuat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terpancing emosi. "Kami mengingatkan oknum-oknum yang dekat dengan Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo untuk tidak menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM. Siapa pun yang melanggar peraturan perundangan dan menyebabkan obstruction of justice harus berhadapan dengan undang-undang, siapa pun dia, termasuk lawyer (pengacara)," tegasnya.

Bambang menegaskan, siapapun yang dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi harus datang ke KPK. Hal ini berlaku kepada seluruh pejabat negara yang terseret kasus korupsi. "Jadi ya dia seperti itu. Mendefense kepentingan kliennya. Jadi saya ingin mengatakan, dalam konteks pemeriksaan simulator, harus dijalani," ucapnya.

Sebaliknya, menurut Bambang, Djoko tidak bisa menghindari pemeriksaan di KPK. KPK berencana memeriksa

Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein, Ruhman Assyari, Muhammad Dunir, Muhammad Faisal Aswan dan Taufan Andoso Yakin.

Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Riau Rusli Zainal, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau serta Rahmat Syahputra dari pihak rekanan PT Pembangunan Perumahan (PP) sebagai pihak yang mengerjakan proyek PON Riau. (ENDY)

SAKSI– AKBP Wishnu Buddhaya (kanan), AKBP Wandi Rustiwan (tengah), Kompol Ni Nyoman Suwartini (kiri) keluar beriringan seusai di periksa sekitar 12 jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (31/8).

Empat orang perwira polisi diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polr dengan tersangka Irjen Djoko Susilo.

Djoko sebagai tersangka dalam waktu dekat.

Bisa jadi mangkir panggilan KPK, sebagai bagian dari perang dingin antara KPK dan Kepolisian, terkait penanganan kasus simulator sudah dimulai sejak kedua lembaga penegak hukum tersebut saling mengklaim lebih dahulu menangani kasus korupsi tersebut. Termasuk, perihal pengelolaan barang bukti hasil sitaan di kantor Korlantas Mabes Polri, Jakarta.

KPK sudah menetapkan tersangka kasus simulator SIM sejak 27 Juli 2012. Mereka yakni Irjen Djoko Susilo (bekas Kepala Kaorlantas Polri) Brigjen Didik Purnomo (Wakil Kepala Kaorlantas Polri), serta dua pengusaha pengadaan Simulator SIM yakni Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang.

Saat KPK serius menyelidiki korupsi di tubuh Polri ini, justri Kabareskrim, Kom-

jen Pol Sutarman mengklaim Kepolisian lebih dahulu yang menangani penyelidikan kasus Simulator SIM. Bahkan menuding KPK telah melanggar MoU, yang sebelumnya telah disepakati. "KPK bisa dikenakan Pasal 21 UU Tipikor karena menghalanghalangi penyelidikan," papar Komjen Pol. Sutarman Polri juga mengaku telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sejak 1 Agustus 2012.

Dan menetapkan lima tersangka, yakni Wakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen, ketua panitia pengadaan, AKBP Teddy Rusmawan, Bendahara Korlantas Polri seorang Kompol Legiman serta dua pihak swasta, yaitu Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang.

Ketiga polisi itu sudah ditahan Bareskrim Polri. Lu-

cunya, penahanan terhadap Brigjen Pol Didik Purnomo, AKBP Teddy Rusmawan dan Kompol Legimo di Mako Brimob Kelapa Dua Depok itu dengan fasilitas yang sangat wah. Temuan pemberian fasilitas yang tidak wajar itu saat Anggota Kompolnas Adrianus Meliala berkunjung ke Rutan Mako Brimob, Kamis (23/8).

Tiga tersangka yang ditetapkan oleh Polri itu menempati sel di blok B Mako Brimob. Jika dibandingkan dengan blok A dan C, blok B tergolong mewah. "Di blok B ada empat kamar. Nah, Pak Didik, Teddy dan Legimo ditempatkan di sana. Kalau saya menyebutnya bukan sel, tapi kamar dengan fasilitas kayak hotel," kata Adrianus.

Adrianus menjelaskan, di kamar yang ditempati oleh ketiga tersangka ada pendingin ruangan (AC), tempat tidur, sofa untuk tamu dan

lemari. "Ini tergolong bagus jika dibandingkan dengan blok A dan C. Di blok A contohnya hanya alasnya tikar," ujar dia.

Bahkan, saat Adrianus menyambangi kamar mereka pun ada buah-buahan di meja tamu. Saat itu sedang ada kunjungan tamu dari bawahannya. "Di hari Lebaran, mereka banyak dikunjungi polisi dari Korlantas. Mereka semua silaturrahmi," kata Adrianus.

Sebelum ketiga tersangka tersebut, blok B juga pernah ditempati oleh Gayus Tambunan, Muhammad Nazaruddin dan Aulia Pohan. Mereka juga mendapat fasilitas wah jika dibandingkan dengan tahanan lainnya. "Ini Rutan Salemba, apa barometernya orang ditempatkan di sana. Apa ada standar khususnya. Kalau orang seperti Gayus ditempatkan di sana, enak dong," paparnya.(ENDY)

Akhir tahun 2012, Skandal Century Naik Penyidikan JAKARTA - Terkatungkatungnya kasus skandal bailout (dana talangan) sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century, akhirnya ada titik terang. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji pada akhir tahun 2012, sudah ada keputusan mengenai penanganan kasus Century.

"Kemarin sudah ada keputusan dari lima pimpinan KPK terkait penanganan kasus Century.

Mudah-mudahaan akhir tahun ini kita bisa selesaikan (Century)," kata Ketua KPK Abraham kepada wartawan di kantor KPK Jakarta, Kamis pekan lalu.

Saat ini, lanjut Abraham, penanganan kasus Century sudah tahap penyelidikan dan akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Namun kami belum bisa menyebutkan siapa saja sebagai tersangka dalam kasus ini. Karena masih memerlukan untuk melakukan gelar perkara.

Namun yang jelas, sudah ada progres yang jelas," kilahnya.

Selain itu, hasil ekspose ternyata ada kerugian negara dibalik pengucuran dana bank Century. Apalagi sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup. Karena itu, saya memperkirakan

akhir tahun ini status Bank Century sudah bisa naik ke penyidikan. Hasil gelar perkara terakhir kasus ini akan menentukan tersangka, sambung Abraham.

"Tersangkanya nanti dari hasil expos terakhir ketika kami menentukan apakah kasus ini sudah bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," tambahnya.

Skandal Bank Century kembali mengemukan setelah mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, mengeluarkan testimoni yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut terlibat. Namun, pengamat politik Adhie M Massardie pernah menyebut penyelidikan Bank Century bakal menemui jalan buntu apabila masih ada dua Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

"Busyro Muqoddas punya utang budi dengan Partai Demokrat, sedangkan Bambang Widjojanto adalah bekas pengacara LPS," kata Adhie saat dihubungi, Jumat pekan lalu.

Skandal Bank Century telah bergulir dari tiga tahun lalu. Namun, penanganannya oleh KPK terkesan mandek. Padahal, baik Timwas DPR telah

memberikan dokumen, data, dan bukti-bukti hasil penyelidikan mereka. Dari rekomendasi yang disampaikan DPR ke KPK di antaranya ditemukan adanya penyelewengan keuangan negara.

Di sisi lain, KPK belum juga menemukan unsur tindak pidana korupsi dalam turunnya dana talangan untuk Bank Century.

Padahal, dari hasil audit investigatif yang dilakukan BPK tahun 2008 silam, ditemukan adanya 9 temuan dugaan pelanggaran hukum dalam kasus bailout Bank Century yang menjadi dasar pengajuan hak angket oleh DPR tahun 2008 lalu.

Sehingga, KPK meminta BPK untuk melakukan audit forensik. Dalam hasil audit forensik yang disampaikan ke DPR ditemukan bahwa Ketua Komisi XI DPR RI, Izederick Emir Moeis yang disebut-sebut terlibat dalam skandal kasus Century menyimpan dananya sebesar USD 392.110 di bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.

Bahkan, mantan Ketua KPK, Antasari Azhar mengungkapkan fakta baru.

Di balik terali besi, Antasaru mengaku diundang Presiden SBY ke Istana Negara saat masih menjabat sebagai

Ketua KPKP, pada Oktober 2008. "Sat itu, ada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Condro Irmantoro," ungkap Antasari.

Selain itu, sambung dia, ada anggota kabinet yang hadir seperti Menko Polhukam Widodo AS, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Serta, Andi Mallarangeng dan Denny Indrayana.

Dalam pertemuan tersebut Presiden memimpin langsung skenario bailout Bank Century. "Menjelang Pemilu 2009, pemerintah mencari-cari bank sakit untuk sesegera mungkin disuntik dana segar," jelas Antasari.

Kemudian, disepakati Bank Century mendapat kucuran dana segar secara bertahap. Tahap pertama, bank yang sudah kolaps itu menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008.

Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun. Tahap ketiga

pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun, dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar.

Adhie M Massardie, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menilai penyelidikan skandal Bank Century di KPK akan terus terkendala.

Adhie pesimistis penyidikan kasus Century bisa menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat. "Pengusutan kasus Bank Century bakal gelap.

KPK sendiri tidak akan berani mengungkap kasus itu," ujarnya.

Adhie melihat ada kecenderungan di internal KPK enggan mengungkap kasus Century. Hal ini terlihat dari sikap dua pimpinan KPK, yakni Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto.

"Busyro Muqoddas punya utang budi dengan Partai Demokrat, sedangkan Bambang Widjojanto adalah bekas pengacara LPS," urainya.

"Skandal Bank Century bisa terungkap jika ada perubahan politik di puncak kekuasaan. Atau, jika DPR mengeluarkan kebijakan membentuk jaksa independen yang hanya memiliki satu tugas mengusut Bank Century," komentarnya.

Apalagi, kini Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan mundur dari proses penanganan penyidikan kasus Bank Century. "Ini menunjukkan penanganan skandal Century tak serius," tambahnya.

Di tempat terpisah, inisiator Hak Angket Bank Century DPR, Akbar Faizal, berpen-dapat, pengunduran diri Bambang Widjojanto dalam penanganan kasus Bank Century untuk menghindari berbagai tudingan adanya kepentingan karena Bambang pernah menjadi pengacara LPS. Ketidakikutsertaan Bambang Widjojanto dalam penanganan kasus Century, menurut Faisal, bukan berarti Bambang tidak terlibat di dalamnya. Sebab, menurut dia, bila KPK akan menetapkan tersangka dalam kasus itu, tetap kebijakannya harus kolektif kolegial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KPK. "Pimpinan KPK itu kan kolektif kolegial. BW bisa saja mundur tangani kasus Century. Tapi bila KPK sudah menetapkan tersangka, sebagai pimpinan mereka kolektif kolegial," ucap Faisal. (ENDY)

ICW : 84 Hakim Tipikor Bermasalah JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi sedikitnya 84 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bermasalah. Jumlah tersebut dicatat ICW berasal dari 14 Pengadilan Tipikor pada tingkat provinsi seperti Jambi, Bengkulu, Semarang, Manado, Padang, Mataram, Kendari, Surabaya, Serang, Medan, Makasar, dan Yogyakarta.

"Masalah utamanya seputar integritas, kualitas, dan administratif. Penelaahan ICW dilakukan selama beberapa bulan dan menyertakan mitra daerah.

ICW sudah menyerahkan hasil penelitian hakim bermasalah kepada Komisi Yudisial (KY)," ungkap Wakil Koordinator ICW, Emerson Juntho di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Emerson menjabarkan dari aspek Integritas, ada beberapa hakim tipikor diduga melanggar melakukan kode etik hakim dan pernah dilaporkan ke KY dan Mahkamah Agung (MA).

Misalnya, ada hakim yang sudah didemosi ke daerah terpencil, ada temuan hakim tipikor yang masih membuka praktek kepengacaraan, ada hakim karir yang bertemu pihak berperkara/pengacara, ada hakim karir masih menangani perkara nonkorupsi.

“Ini membuka peluang adanya indikasi mafia peradilan yang menggurita masuk ke Pengadilan Tipikor daerah dimana hakim masih menemui pengacara, kongkalikong untuk membebaskan korupsi atau menjatuhkan vonis ringan,” ungkap Emerson.

Dari aspek kualitas, ditemukan adanya ketidakcermatan hakim tipikor dalam mempelajari perkara.

“Kalau hakim tidak berkualitas mudah kita lihat, kalau hakim yang tidak berintegritas putusannya juga tidak wajar. Indikasinya, hakim pasif di persidangan, tetapi aktif di luar persidangan, memang beda tipis antara faktor kualitas dan integritas,” tegasnya.

Dari aspek persoalan administratif, lanjut dia, mayoritas hakim tipikor belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Demikian pula dengan hakim ad hoc. “Bahkan ada sejumlah hakim ad hoc masih kental hubungan kedekatannya dengan partai politik, ada yang bekas anggota DPRD. Ditemukan juga ketidakjujuran, khususnya hakim ad hoc ketika menyampaikan data kepada MA,” tambahnya.

Dicontohkan hakim yang telah didemosi ke daerah terpencil namun masih membuka praktik kepengacaraan. "Ada pula yang bertemu dengan pihak perkara, ada juga hakim karier yang masih menangani masalah umum. Jadi banyak masalah yang muncul dengan hakimhakim kita ini," tandasnya.

Padahal, dalam UndangUndang (UU) yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor, seorang hakim karier yang diangkat menjadi hakim Tipikor, tidak lagi diperkenankan menangani perkara lain selain korupsi.

Dilanjutkan, ICW juga sedang dan akan menyelesaikan riset terhadap evaluasi hakim tipikor, persoalan serius ketika MA melakukan proses seleksi hakim ad hoc, tracking juga tidak berjalan maksimal.

Dari hasil riset itu, setidaknya ada sekitar 71 terdakwa kasus korupsi yang terdakwanya divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor.

Hal ini juga terkait dengan kompetensi, independensi, dan kemampuan hakim tipikor itu sendiri. ICW juga melakukan eksaminasi putusan kasus korupsi 10 Pengadilan Tipikor.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

SUMUT

Festival Mars Meriahkan Natal Silalahi Raja se-Kota Medan

Calo Bansos Langkat Diganjar 5 Tahun Bui MEDAN - Terdakwa Wan Muhammad Daud Baqi, ketua Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintah Sumatera Utara (LP3SU), diganjar hukuman 5 tahun penjara pada sidang di Pengadilan Tipikor PN Medan, Selasa pekan lalu. Vonis itu lebih ringan dari dari tuntutan jaksa selama 6,5 tahun penjara.

Menurut jaksa pada persidangan sebelumnya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memotong dana hibah bantuan sosial dari 9 sekolah penerima di Kabupaten Langkat sebesar Rp 906 juta.

Dia juga dituntut hukuman denda sebesar Rp 50 juta yang dapat diganti dengan pidana penjara 2 bulan, dan uang pengganti Rp 906 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1,2,3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Stabat.

"Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 906 juta,

perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan," kata jaksa.

Jaksa dalam tuntutan yang dibacakannya di hadapan majelis hakim diketuai Suhartanto mengatakan, pada tahun anggaran 2010 Pemprovsu menyalurkan bantuan hibah melalui Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekdaprovsu sebesar Rp 273,9 miliar. Dari dana itu, sebesar Rp 7,8 miliar direalisasikan untuk 52 lembaga atau sekolah penerima dana di Kabupaten Langkat.

Di antara penerima tersebut, terdapat 7 lembaga yang dibantu pencairanya oleh terdakwa. Ketujuh lembaga tersebut adalah, MDA Musyawiyah Rp 150 juta, PAUD

Al-Ikhlas Rp 150 juta, LPI AsSalmah Rp 300 juta, PAUD Taman Akhlaq Rp 150 juta, MIS Pematang Cengal Rp 150 juta, dan Yayasan LP Assaqinah Rp 200 juta.

Sedangkan tahun 2011, terdakwa mengurus pencairan dana untuk MTs Nur Bahri sebesar Rp 200 juta dan MIS Nurul Amal Rp 200 juta.

Menurut jaksa, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan kepada masing-masing kepala sekolah untuk membuatkan proposal permohonan ke Pemprovsu. Kepada para kepala sekolah, terdakwa mengatakan jika ingin mendapatkan bantuan harus membuat proposal permohonan ke Gubsu dan harus menyerahkan uang pengurusan yang ditentukan besarnya oleh terdakwa.

Para Kepala sekolah yang tidak pernah mendapat bantuan tersebut pun menyetujui persyaratan itu. Setelah permohonan diajukan dan ditampung di APBD, terdakwa kemudian memberitahukan kalau permohonan disetujui dan menyuruh para calon

penerima untuk mengajukan permohonan pencairan dana dan kelengkapan lainnya.

Selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau dana itu sudah masuk ke rekening masing-masing lembaga penerima dana hibah.

Dalam pencairan dana tersebut, terdakwa ikut ke bank. Saat itulah terdakwa menerima dana jasa pengurusan dari penerima dengan jumlah bervariasi. Dari MDA Musyawiyah terdakwa menerima Rp 50 juta, dari PAUD Al Ikhlas menerima Rp 83 juta, dari LPI As-Salmah Rp 160 juta, dari PAUD Taman Aklaq menerima Rp 83 juta, dari MIS Pematang Cengal menerima Rp 60 juta, dari Yayasan LP Assaqinah menerima Rp 80 juta, MTs Nur Bahri menerima Rp 125 juta, dan dari MIS Nurul Amal menerima Rp 100 juta.

Meski dana diterima sudah berkurang dari permohonan, atas petunjuk terdakwa para penerima dana hibah tetap membuat laporan pertanggungjawaban sebesar dana yang diterima. Laporan itu

kemudian diserahkan kepada terdakwa. Namun, pada tanggal 3 Januari 2012, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa ditangkap di halaman parkir Bank Sumut Cabang Stabat saat menerima uang pemotongan bantuan dana hibah dari MIS Nurul Amal sebesar Rp 100 juta.

Terhadap tuntutan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan (pledoi) secara lisan. Terdakwa menangis terisak-isak meminta keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan alasan dia telah mengakui perbuatannya, menyesali apa yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Tuntutan jaksa juga dikatakan sangat berat karena dia masih memiliki tanggungan keluarga.

"Anak saya sedang sakit tumor dan saya sendiri juga menderita sakit maag," ucapnya terisak.

Penasihat hukum terdakwa juga minta keringanan hukuman, karena uang hasil pemotongan dana hibah dari 9 sekolah tersebut tidak dinikmati sendiri oleh terdakwa.(MEI)

Kejari Medan Diminta Usut Drainase Asal Jadi MEDAN - Pengerjaan perbaikan dan pembuatan drainase di Jalan Pukat Banting I, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, diduga tidak sesuai bestek.

Pasalnya, kerangka cor penutup dinding drainase sepanjang lebih kurang 500 meter itu menggunakan kayu asal-asalan sehingga terlihat drainasenya asal jadi.

Berdasarkan pantauan, Ahad pekan lalu, bahkan drainase tersebut ada yang dicor ada yang tidak, karena ada yang titinya tidak dilakukan perbaikan, namun panjang drainase tidak ditambah.

Dikhawatirkan drainase tidak bertahan lama dan cepat rusak.

Ditambah lagi, perbaikan drainase tanpa plank sehingga masyarakat tidak mengetahui siapa pelaksana pekerjaan

drainase tersebut dan kapan siapnya.

Belum lagi drainase yang lama dengan yang baru disatukan dengan pengecoran sehingga tampak drainase yang baru dan yang lama digabungkan.

Menanggapi hal tersebut Ketua GP Ansor Kota Medan Ibnu Hajarmengindikasikan adanya mark-up dan drainase asal jadi hampir terjadi di seluruh Kota

Medan. Oleh karena diminta kepada Kejari Medan serius mengusut tuntas kasus tersebut.

Drainase tersebut asal jadi dapat dilihat setiap hujan deras, pasti genangan air menutupi badan jalan padahal drainase di kawasan tersebut telah diperbaiki.

Kejari Medan dan aparat hukum lainnya harus bekerja keras mengusut drainase tidak sesuai bestek tersebut. (BS)

Kabiro Keuangan Sumut Terima Dana Giring MEDAN - Kasubag Umum dan Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Sugiharto mengungkapkan, untuk dapat ditampung usulan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor TA 2008 di APBD, membutuhkan biaya pengurusan atau dana giring 5 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2.176.260.000.

"Dari pagu usulan Rp 2.176.260.000, maka diserahkan dana giring sebesar Rp 115.000.000," sebut Sugiharto, saksi sidang perkara korupsi kegiatan pemeliharaan rutin Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Dispora Sumut sebesar Rp 404.062.001,11, dengan terdakwa mantan Kadispora Sumut Ardjoni Munir.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa pekan lalu, saksi mengaku dirinya diperintah oleh terdakwa untuk membuat usulan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

gedung Kantor TA 2008.

Sedangkan untuk pekerjaan kegiatan diarahakan kepada Wong Kim Po alias Apo. "Kemudian saya menyampaikan kepada Apo soal biaya pengurusan atau dana giring. Apo waktu itu menyatakan sanggup untuk menyediakan dana giring 5 persen daripagu usulan," papar saksi yang kini anggota BNN itu di hadapan majelis hakim diketuai Muhamamad Nur

SH dan JPU Netty Silaen SH. Disebutkannya, dana giring sebesar Rp 115 juta diserahkan Apo dengan dua tahap." Seingat saya ada dua tahap dana giring itu saya terima. Pertama sekitar Rp 65 juta dan tahap dua Rp30juta," ucapnya seraya menambahkan dana giring tersebut diserahkannya kepada Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Muhammad Syafii.

Sedangkan untuk pekerjaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur Dispora Sumut, ungkap saksi, ditetapkan pemenang atas 19 paket pekerjaan.

"Jadi pelaksanaan 19 paket pekerjaan oleh Wong Kim alias Apo dengan meminta bantuan kepada Nanda Berdikari Batubara untuk mempersiapkan

urusan adiministrasi mulai dari surat perjanjian pekerjaan/kontrak hingga terjadi pembayaran," ujarnya.

Selanjutnya, oleh Nanda Berdikari mencari perusahaan yang akan ditunjuk melaksanakan 19 paket pekerjaan tersebut.

Sebelumnya, Saksi Ahli BPKP Ahmad Balatif dalam keterangannya menyebutkan, dari 20 kegiatan/paket Dipora, 11 di antaranya bermasalah.

Misalnya pembangunan asrama putri. Tidak ditemukan pembangunan pagar asrama putri padahal dianggarkan sebesar Rp 86 juta. Selain itu, dalam pembangunan asrama putri ditemukan kekurangan volume.

"Dari perhitungan BPKP, maka ditemukan kerugian negara sebesar Rp 404.062.001,11,termasuk kegiatan faktor bencana alam," jelasnya sembari menyatakan, untuk kegiatan di luar bencana alam terdapat kerugian negera sebesar Rp 350 juta. (BS)

MEDAN - Punguan Silalahi Raja dohot Boruna se-Kota Medan menggelar perayaan Natal 23 Desember 2012 di Wisma Taman Sari Helvetia Medan. Selain itu punguan Silalahi Raja berencana mengadakan touring wisata rohani sekaligus ziarah ke tambak (makam) Raja Silahisabungan di Dolok Paromasan-Pangururan (Kabupaten Samosir), 16 Desember mendatang.

Ketua Panitia Natal Silalahi Raja se-Kota Medan, Sahata Silalahi didampingi Ketua Silalahi Raja Sektor Medan Kota, BRD Silalahi kepada wartawan kemarin mengatakan perayaan Natal tahun ini dimeriahkan Festival Mars Silalahi Raja.

“Bolahan amak (tuan rumah) untuk Natal tahun ini dari Sektor Medan Kota.

Selain itu Natal ini bakal dimeriahkan Festival Mars Silalahi Raja yang diikuti 5 sektor masing-masing Medan Timur, Medan Selatan, Medan Utara, Medan Barat dan Medan Kota dan ter-

buka untuk setiap sektor di seluruh Indonesia.

Sahata Silalahi menambahkan setelah perayaan Natal, punguan Silalahi Raja berencana menggelar touring wisata ziarah ke Tambak (makam) Raja Silahisabungan di Dolok Paromasan-Pangururan (Kabupaten Samosir) dengan menempuh rute Medan-Tigaras-Simanindo-Pangururan-Tolping. “Rombongan juga bisa menempuh rute Siantar-Ajibata-TomokTolping-Pangururan. Diharapkan seluruh pomparan Silahisabungan terutama Silalahi Raja di perantauan dan di bona pasogit dapat berpartisipasi menyukseskan acara ini,” harap Sahata Silalahi.

Disebutkan pula, perayaan Natal itu bakal dihadiri sejumlah marga diantaranya Simbolon, Tamba dan Manurung (sebagai Tulang), Tampubolon (Haha Doli) dan Raja Tambun/an (sebagai Anggi Doli) sekaligus manortor bersama. (MEI)

Dugaan Korupsi di Tarukim & Pertanian ‘Mandeg’ di Kejati MEDAN - Kasus dugaan korupsi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berupa proyek pengerjaan Jaringan Pipa Air Limbah Zone 1 s/d 8 di Kota Medan dan Dinas Pertanian Sumut sebesar Rp 3 miliar terkesan mandeg alias jalan di tempat pengusutannya oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

Ketua GP Ansor Medan Ibnu Hajar SE di Medan, Ahad tiga pekan lalu, mendesak Kejati agar mengusut dan mengungkap kembali kasus dugaan korupsi di kedua dinas tersebut karena diduga merugikan negara yang notabene uang masyarakat.

Menurutnya, proyek pengerjaan jaringan pipa air limbah di Dinas Tarukim Sumut, terdiri dari dua paket, dengan sumber dana APBN Tahun 2011 senilai Rp 58 miliar lebih. Paket pertama, senilai Rp 19 miliar lebih. Paket kedua, senilai Rp 39 miliar lebih.

Pelaksanaan pengerjaan terkesan amburadul, sarat KKN serta diduga tidak sesuai bestek dan RAB yang lokasi pengerjaan berada di sekitar Jalan Asia, Sutrisno, Rahmadsyah/Japaris, Puri, Amaliun dan Jalan Utama, Medan.

Karena itu,GP Ansor meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait segera memeriksa seluruh oknum Dinas Tarukim yang terlibat seperti selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Tahun Anggaran 2011. Serta memeriksa hasil kerja perusahaan pemenang tender.

Kemudian, melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan alat berat, mobil CCTV dan bahan/material di lapangan. Selain itu, menurunkan pihak terkait yang berhubungan dengan kualifikasi tenaga kerja di lapangan, baik tenaga terampil maupun tenaga ahli.

“Kita juga mendesak pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan mutu bahan/material di lapangan, sesuai dengan PP No 29 Tahun 2000. Juga menganalisis dampak bagi masyarakat dalam arti tujuan, lingkup dan manfaat proyek dapat dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Sumut Rp3 M juga terkesan jalan di tempat sehingga kuat dugaan oknu di Dinas Pertanian dan oknum di Kejati Sumut diduga telah “main mata”.

Lebih lanjut dikatakan Ibnu, kasus dugaan korupsi berjamaah di Dinas Pertanian Sumut Tahun Anggaran 2009 dan 2010, diantaranya dugaan penggelembungan (markup) belanja pakaian dinas harian dan pakaian khusus harihari tertentu di Dinas Pertanian Sumut.

Kemudian, kasus dugaan mark-up belanja kendaraan operasional roda empat Eselon III TA 2009 dan 2010, terdiri atas mobil Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) senilai Rp 2 miliar. Tak hanya itu, kasus dugaan korupsi rehab pagar pengaman pekerjaan di jalan lingkungan kantor dan renovasi ruang kerja staf kantor yang diantaranya dianggarkan setiap tahun pada TA 2009 dan 2010.

Dia menambahkan, kasus dugaan korupsi juga terjadi pada pengadaan sarana dan prasarana Kantor Dinas Pertanian Sumut TA 2009/2010 senilai Rp 1 miliar.

Lalu, dugaan korupsi renovasi gedung Kantor UPT BTPH 1 Tahun 2010.

Kasus dugaan korupsi pengadaan benih padi non hibrida sejumlah Rp 70 ribu/kg TA 2009 dan 2010.

Pengadaan benih padi palawija dalam program peningkatan produktivitas tanaman pangan Sumut Tahun 2010.

Terakhir, kasus dugaan korupsi peningkatan produksi tanaman jagung di beberapa kabupaten/ kota TA 2009 dan 2010 diantaranya Kabupaten Karo, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Simalungun.

Atas indikasi itu, Ansor meminta Kejati Sumut mengusut tuntas kasus dugaan korupsi berjamaah di Dinas Pertanian Sumut bernilai miliaran rupiah itu serta meminta Plt Gubernur Sumut mencopot Kepala SKPD terindikasi korupsi. (BS)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

LIPSUS

Tidak Maksimal ANGGOTA Komisi C DPRDSU, Ramli mengatakan keluhan air berlumpur, kecilnya debit air bahkan distribusi air mati total membuktikan kinerja PDAM Tirtanadi tidak maksimal.

“PDAM Tirtanadi sebagai satu-satunya BUMD yang bergerak dibidang penyedia layanan jasa air bersih bekerja tidak maksimal dan tidak prima dalam memberikan pelayanan. Kesannya hanya mencari keuntungan dari pelanggan. Sertifikat ISO yang diterima PDAM Tirtanadi juga diragukan karena fakta di lapangan ternyata tingkat keluhan terhadap pelayanan Tirtanadi masih sangat tinggi,” ujarnya.

Selain itu Ramli juga menyinggung penyertaan modal Rp 246 miliar yang akan diberikan kepada PDAM Tirtanadi harus dievaluasi secara transparan karena menyangkut dana yang diambil dari masyarakat.

“Sepertinya hanya alasan saja jika dana tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi air, pembangunan reservoir dan penyambungan pipa. Sementara rekening dari masyarakat terus dikutip, dan program kerja yang direncanakan tidak ada menyentuh atau sesuai dengan keinginan masyarakat pelanggan.(FER)

Dirut Harus Diperiksa BANTUAN yang diberikan kepada PDAM Tirtanadi Sumut perlu dipertanyakan peruntukkannya. Apakah dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik atau untuk yang lainnya. Jika kegunaan dana tersebut dikhususkan untuk pembangunan fisik seharusnya dipergunakan untuk itu saja, jangan lagi dipergunakan untuk yang lainnya. Jika dipergunakan untuk hal lain berarti ini sebuah kekeliruan dan ini telah menyalahi prosedur. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Adimansar SH. Kondisi air PAM kerumah warga saat ini sangat memprihatinkan dan belum ada perubahan. Padahal PDAM Tirtanadi sering mendapatkan bantuan dengan jumlah yang cukup besar.

Melihat kondisi air serta pelayanan PDAM Tirtanadi yang kurang maksimal perlu dilakukan evaluasi eksternal.

Dalam hal ini Pemprovsulah yang lebih berkompeten untuk melakukan evaluasi, sebagai pemberi bantaun dana penyertaan tersebut, cetusnya.

Selanjutnya, kata Adimansar lagi, setelah dilakukan evaluasi dan terbukti banyak terjadi kekeliruan dan penyimpangan haruslah diminta pertanggungjawaba dari Dirut PDAM. Jika kinerja Dirut tidak beres sudah selayaknya diganti. Apalagi dalam masa jabatannya tidak tampak perubahan yang membuat PDAM menjadi lebih baik.

"Yang menjadi pertanyaan..?

Apakah perlu diganti Dirut PDAM Tirtanadi yang sekarang ini?," tanya Adimansar. Jika terjadi kebocoran anggaran, Dirut PDAM Azzam Rizal harus diperiksa dan diproses secara hukum, tegasnya.

Sejak PDAM didirikan pelayanan PDAM tidak maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan warga terkait kondisi air yang mati sementara warga terus membayar kewajibannya. Ini menujukkan management PDAM Tirtanadi tidak sehat dan perlu evaluasi. Bila perlu lakukan audit terhadap kinerja Dirut PDAM. Jika terbukti adanya penyimpangan, perlu diambil tindakan hukum. Dalam hal ini berarti negara telah dirugikan .

Dan masalah kebocoran anggaran di PDAM Tirtanadi tidak perlu ditutupi tapi harus ditindak tegas pelakun penyalahgunaan anggaran tersebut, kata Adimansar mengakhiri.(FER)

Saat ini kapasitas air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumut hanya mampu melayani 368.200 pelanggan dari total pelanggaan sebanyak 415.000 pelanggan diseluruh Sumatera Utara. Ditambah lagi dengan pertumbuhan pelanggan yang cukup besar saat ini sudah seharusnya diimbangi dengan pembangunan instalasi air yang baru pula. Akibatnya, dengan keterbatasan debit air sekarang ini akhirnya Tirtanadi membatasi penambahan pelanggan baru.

Untuk saat ini, debit air Tirtanadi yang tersedia hanya 5.260 liter perdetik. Dan untuk 1 liter per detik diperkirakan hanya mampu mensuplai kepada 70 pelanggan saj.

Sehingga jika 5.260 liter dikalikan 70 pelanggan, hanya mampu memenuhi kebutuhan 368.200 pelanggan saja.

Sementara khusus untuk wilayah Sumut, pertumbuhan dan permintaan dari pelanggan baru terus meningkat yang mencapai seribu pelanggan perbulannya. Dan untuk memenuhi kebutuhan air di kota Medan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Bisa mencapai biaya triliunan rupiah.

Melihat kenyataan ini, pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Pada akhir Juli 2012 PDAM Tirtanadi telah menerima dana penyertaan modal (suntikan modal) sebesar Rp 200 milliar. Dan permohonan

suntikan modal ini telah diajukan PDAM sejak akhir tahun lalu. Pengajuan suntikan modal ini diperuntukkan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) di wilayah Martubunng dan Sunggal.

Untuk wilayah Martubung saja direncanakan kapasitas airnya 200 liter perdetik sedangkan peningkatan kapasitas pengolahan pipa di Sunggal dibutuhkan berkapasitas 500 liter perdetik.

Suntikan dana ini diharapkan bisa membantu untuk penambahan pasakon air Tirtanadi keseluruh pelanggan yang saat ini masih mengalami defisit.

Adanya suntikan dana ini dibenarkan oleh Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Azzam Rizal yang mengatakan bahwa dana penyertaan modal sudah dikeluarkan. Dan baru keluar Rp.176 milliar dan sisanya akan

dicairkan hingga semua dana yang diberikan sebesar Rp 200 milliar.

"Jika IPA sudah terbangun maka debit air akan bertambah," katanya dihadapan warga Serdang saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan YLKI beberapa waktu lalu.

Azzam juga menyebutkan,bahwa bantuan dana penyertaan modal untuk Tirtanadi sudah tertampung dalam Perda No.10 tahun 2009 yang menyebutkan modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 400 milliar. Dan saat ini Pemprovsu masih menyetorkan modalnya ke Tirtanadi sebesar Rp 126,7 milliar ditambah lagi dengan dana yang baru dikucurkan sebesar Rp 176 milliar.

"Setelah dana ini dikucurkan,pihaknya akan segera melaksanakan proyek

Kinerja Direksi Perlu Evaluasi MENINGKATNYA keluhan pelanggan air PDAM Tirtanadi Sumut yang merata menyoroti kinerja perusahaan tersebut dinilai berbagai kalangan seperti Lembaga Konsumen Indonesia (LKI), Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) dan Forum Komunikasi Masyarakat Pelanggan Air (FKMPA) menunjukkan bahwa pelayanan BUMD itu semakin merosot dan tidak prima sehingga perlu evaluasi kinerja bagi jajaran direksi yang sekarang ini mengendalikan.

"Dinilai tidak maksimal maka dirasa perlu mengevaluasi kinerja jajaran Direksi mengingat semakin maraknya keluhan yang muncul dari pelanggan. Hal ini menyangkut pelayanan PDAM Tirtanadi kedepan sebagai penyedia air.

Kita tidak mau perusahaan tersebut kinerjanya semakin lama semakin memburuk dan konsumen dalam hal ini yang paling sangat dirugikan," tegas Farid Wadji SH MHum Direktur LAPK dan Ketua FKMPA Azri SmAk. Menurut LAPK, permasalahan yang dihadapi pelanggan tidak terlepas dari peran semua pihak mulai dari PDAM Tirtanadi sebagai penyedia jasa pelayanan hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut.

“Stakeholder yang ada harus

bersinergi. Untuk memaksimalkan kinerja PDAM Tirtanadi perlu pembenahan secara komprehensif mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) hingga jajaran direksi sebagai pelayaan dan pengawas harus berbenah dan ini butuh dukungan dari Pemprov dan DPRD,” ucapnya.

Sangat memprihatinkan memang jika melihat berbagai keluhan pelanggan yang diterima LAPK, dimana jumlah keluhan tertinggi adalah air tidak mengalir dan tidak layak konsumsi. “Pelanggan mengatakan air mati total. Dan yang lebih parah lagi jika air mengalir, air tersebut tidak layak digunakan dan dikonsumsi karena kotor dan berlumpur. Seperti yang dikeluhkan Ny Saragi, Ny Sipayung yang berdomisili di kawasan Ayahanda Medan dan Ny Aritonang penduduk Helvetia,” ungkapnya.

“Air dirumah kami sering mati, sudah hampir lima tahun seperti ini. Air mengalir hanya dini hari mulai jam 2 – 6 pagi.

Setelahnya air tidak mengalir sama sekali. Kami sudah berulangkali melaporkan hal ini kepada Tirtanadi tapi hasilnya tidak ada. Petugas yang datang hanya memeriksa meteran dan pipa, kemudian menganjurkan agar pipa diganti. Namun setelah pipa diganti, keadaan tidak semakin baik, air tetap

saja tidak mengalir,” jelas Ny Aritonang.

Keluhan yang sama juga dari Ny. Sipayung yang memilih memakai mesin pompa air (sanyo) untuk bisa mendapatkan air bersih dengan debit seadanya, namun pemakaian alat tersebut justru semakin membuat rekening listrik dan air di rumahnya meningkat drastis. “Kalau sebelumnya pembayaran rekening air kami paling tinggi hanya sampai Rp 50 ribu, tapi setelah pakai mesin pompa naik hingga Rp 100 ribu lebih. Begitu juga dengan rekening listrik, yang semula hanya Rp 70 ribu, kini sudah diatas Rp 120 ribu. Pembayaran rekening yang melonjak tinggi begitu sangat terasa bagi kami,” keluhnya.

Menurut Ny Sipayung, pihaknya pernah melaporkan kondisi air mati kepada Tirtanadi Sei Agul Medan.

“Petugas Tirtanadi memang datang tapi mereka yang datang menyarankan agar ganti pipa dan meminta biaya pasang/ pergantian pipa hingga ratusan ribu rupiah. Tidak ada solusi yang bagus kami dapat setiap melapor ke Tirtanadi,” tandasnya.

Farid mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa didiamkan dan PDAM Tirtanadi Sumut juga tidak hanya tahu menerima keluhan yang disampaikan pelanggan saja tetapi

pembangunan IPA untuk wilayah Martubung dan wilayah Sunggal.

Kepala Public Relations PDAM Tirtanadi Sumut Amrun mengakui bahwa kondisi air yang diproduksi pihaknya saat ini memang tidak bisa mencakup ke seluruh pelanggan menyusul meningkatnya jumlah pelanggan air yang kini telah mencapai 400 ribu.

“Sementara debit air yang diproduksi IPA yang ada saat ini kapasitasnya hanya sebesar 5600 l/d. Untuk mengatasi masalah air mati dan kecilnya debit air yang diterima pelanggan, saat ini kami sedang membangun beberapa sumur bor dengan produksi air 15 l/d dan mini water treatment di beberapa titik di kecamatan/ kelurahan diantaranya kawasan Apros, Starban, Cik Ditiro, Karya Setuju, Sungai Deli, Pasar VI, kemudian Pancur Batu, Deli

Serdang dan daerah pinggiran sungai,” sebutnya.

Dia mengatakan Tirtanadi berharap dengan dibangunnya beberapa sumur bor dan mini water treatment dapat mengatasi permasalahan distribusi air kepada pelanggan di wilayah pelayanan Tirtanadi.

Apakah alternatif membangun sumur bor merupakan suatu solusi untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Tirtanadi.

Namun pada kenyataannya pembangunan sumur bor di 14 titik berbiaya Rp 14 milliar yang dibangun pada tahun 2011 tidak bisa juga mengatasi permasalahan matinya air kerumah pelanggan. Bahkan kondisi air ke pelanggan semakin parah. Dan akhirnya jalan satu-satunya wargapun mengambil langkah menggunakan sanyo atau pompa air untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. (FER)

seharusnya mencari tahu apa permasalahan yang dihadapi pelanggan di lokasi pelayanan distribusi air.

“Distribusi air berlumpur yang sampai ke rumah pelanggan sudah tidak sesuai dengan ketentuan PERATURAN MENTERI KESEHATAN (Permenkes) nomor 416/ MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Air berlumpur atau keruh menunjukkan Tirtanadi mendistribusikan air dalam tingkat sanitasi rendah. LKI minta agar PDAM Tirtanadi Sumut harus mengikuti ketentuan aturan dalam Permenkes tersebut karena masalah ini sudah menyangkut kesehatan pelanggan,” tegasnya.

Dia menjelaskan menurut Permenkes RI Nomor 416/Menkes/ PER/1990 air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan seharihari, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan

dapat diminum apabila telah masak. Sebaliknya air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Abu Bakar Siddik mengatakan pihaknya akan membuka posko pengaduan konsumen selama beberapa waktu kedepan sampai permasalahan ini tuntas.

“Sangat aneh PDAM Tirtanadi sebagai pemegang sertifikat ISO tapi pelayanannya bertolak belakang," ungkapnya.(FER)

KPK POS

6

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

POLITIK

Rambah Hutan Negara Subulussalam Jual Sama Cukong SUBULUSSALAM - Rapat paripurna DPRK baru lalu mendengar LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Walikota Subulussalam Merah Sakti, SH DPRK darri Fraksi Keadilan Bersama diketuai Ir.HM Sugito, melalui juru bicara Netap Ginting minta Walikota membuat Peraturab Walikota (Perwako) untuk menerbitkan perambahan hutan diperjual belikan kepada cukong alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Dikwatirkan 5 sampai 10 tahun mendatang masyarakat tidak mempunyai lahan perkebunan/pertanian akan menjadi buruh dinegeri sendiri. Fraksi Keadilan Bersama minta kepada Walikota membentuk tiem pengusutan terhadap pelaku cukong alih fungsi hutan Negara sampai ke meja hijau.

Terungkapnya masalah jual beli tanah oleh masyarakat kepada cukong dari Sumatera Utara Mahasiswa HPP-SHAF dan Hipmakos beserta tokoh masyarakat beraudiensi ke Kantor DPRK 927/ 8) diterima Ketua DPRK Pianti Mala. Audiensi berlangsung dengan tertib. Pewakilan Mahasiswa menyampaikan pertantyaanpertanyaan seputar Hutan Negara beralih fungsi dirambah masyarakat dan dijual kepada cukong dari Sumatera Utara diantaranya hutan di Kecamatan Sultan Daulat, hutan di Kecamatan Runding dan Kecamatan Longkib.

Hasil audiensi Mahasiswa dan Masyarakat (29/8) Ketua DPRK Pianti Mala mengundang Walikota Merah Sakti, SH, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Salihin Berutu, SH, Ass I Bidang Pemerintahan Rusdi Hasan dan Kadis Perkebunan dan Kehutan (BunHut), Kabag Tata Praja Saman Sinaga, SH, Camat-camat Kota

Subulussalam, Kepala-kepala Mukim Kota Subulussalam, 17 Kepala Kampong terkait dan 1 Kelompok Tani Tapanuli Selatan (Madina) juga perwakilan mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Rapat dengan penduduk di Kantor DPRK dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Pianti Mala dan didampingi Walikota Merah Sakti, SH, Ketua Komisi A DPRK Syarifuddin Padang, H. Mukmin, Kepala Pewakilan Badan Pertanahan Negara Kota Subulussalam Salihin Berutu, Kasat Reskrim Polres beserta anggotanya dan Ketua F. Keadilan Bersama Ir. HM. Sugito dan Ketua F. Karya Bersama Fajri munthe bersama anggota lainnya beserta undangan Perwakilan Mahasiswa, Camat-camat staf Walikota dan Kepala Mukim dan Kepala-kepala Kampong terkait.

Sidang memanas dan alot, adu argumentasi dan aksi saling tuding. Kepala desa Sibuasan Ali

Imran Kombih dengan tegas mengatakan dirinya tidak ada menjual tanah walau sejengkal di desanya. Tapi mengaku masyarakat menjual tanah hanya sekedar mengetahui, ditimpali Kepala Kampong Kuala Kepeng Sukri dan Kepala Kampong Dah Malum Sabar mengaku hanya sekedar mengetahui jual beli kepada cukongnya.

Camat Runding Abd. Malik, S.PdI membacakan pandangan umumnya tentang ganti rugi tanah untuk lahan pekebunan sebanyak 4 lembar mengatakan tidak benar seperti suara Mahasiswa. Dapat kita lihat dalam ganti rugi Kepala-kepala Kampong hanya mengetahui saja.

Bakhtiar Husen juru bicara F. Karya Bersama memberi apresiasi kepada masyarakat merasa tanahnya dialih fungsikan jadi perkebunan patok dan pancang kami DPRK akan mem back up nya ada bukti ditangan kami bahwa anak-anak berusia 9 tahun pun ada menjual tanah kepada cukong dan ironisnya yang sudah lama meninggal pun ada menandatangani tegas Bakhtiar.

Netap Ginting yang vokal menyoroti kinerja Walikota juga mengatakan 5 hingga 10 tahun kedepan masyarakat menjadi buruh di negeri sendiri, untuk itu Netap meminta pelaku jual beli tanah hutan Negara sendiri mungkin diterbitkan dan diusut sampai ke meja hijau.

Walikota Subulussalam Merah

Sakti, SH hal ini sudah sering saya sampai kepada Camat-camat dan Kepala Kampong agar tidak memperjual belikan tanah kepada cukong dan surat-surat pun sudah dilayangkan kepada mereka. Merah Sakti membacakan nama cukong beli tanah dari Sumatera Utara dan cukong tanah local memiliki tanah ratusan hektar tanpa prosedur dan izin di antaranya ada 200 hektar sampai 500 hektar menguasai secara pribadi.

Kepala Perwakilan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Salihin Berutu, lembaganya sifatnya menunggu pelayanan masyarakat, kami tidak mempersulit dan mempermudah prosesny. Mengenai lahan hingga ratusan hektar ke atas bukan wewenang kami demikian Salihin.

Suasana memanas dalam ruangan sidang dan di luar kantor dapat ditenangkan. Pimpinan musyawarah Pianti Mala Ketua DPRK Subulussalam, dengan menjelaskan DPRK mengundang adalah untuk dengar pendapat bukan layaknya sidang pengadilan mencari salah dan benar dan sekarang sudah dapat kami simpulkan untuk mengantisifasi semua pendapat-pendapat kami tampung dan solusinya kita bersama Walikota membentuk team independent dari DPRK Pemko terkait hal ini, Kepolisian, BPN, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat jelas Pianti Mala sambil menutup rapat sidang dengar pendapat. (ALAM)

Gubernur Lantik Walikota Dan Wakil Walikota Langsa KOTA LANGSA - Gubernur Aceh Zaini Abdullah melantik dan mengambil sumpah jabatan Usman Abdullah dan Marzuki Hamid sebagai Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih periode 2012-2017 di Aula Wisma Bina warga PTPN-I Aceh - Langsa.

Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa dipimpin langsung M. Zulfri, Senin (27/8) selaku Ketua DPRK Langsa disaksikan sekira 1.500 undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, Pelantikan Usman Abdullah dan Marzuki Hamid menjadi Walikota dan Wakil Walikota Langsa periode 2012 – 2017 sesuai SK Mendagri No. 132.11-527 dan 132.11-528 tahun 2012. “Saya berharap kepercayaan warga Kota Langsa ini dapat diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kedua pejabat ini,” katanya.

Gubernur menekankan amanah kepemimpinan politik harus benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Janganlah semata-mata merasa memiliki kekuasaan dan bertindak tanpa perhitungan. Penuhi janji politik, senantiasa salah buka mata hati dan telinga untuk mendengarkan dengan seksama segenap keluhan dan

Dewan Minta Aset Pemkab Didata Kembali ACEH TAMIANG - DPRK Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang meminta segera Pemkab Aceh Tamiang agar menginventarisir kembali seluruh Aset Daerah, terutama yang menjadi sumber pemasukan untuk daerah.

Ketua Fraksi Muda Sedia DPRK Aceh Tamiang, Hermanto Pakeh kepada Wartawan, Senin (27/8) mengatakan, asset merupakan sumber ekonomi yang dikuasai dan dimiliki Pemkab Aceh Tamiang yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun social.

Seperti asset alat berat, dum truck harus di inventarisir dengan baik sehingga memberikan masukan terhadap keuangan daerah.“Baru-baru ini kita anggarkan untuk beli ban dan greder, namun pemasukannya tidak maksimal padahal alat berat tersebut selalu

N A D

Pemkab Aceh Timur Dukung Pendidikan Dayah ACEH TIMUR - Pemeritah Kabupaten Aceh Timur sangat mendukung keberadaan pendidikan dayah didaerah ini karena pendidikan dayah/pesantren dinilai lebih memiliki nilai plus dalam ilmu pengetahuan baik umum maupun pengetahuan agama.

Pendidikan dayah sudah seharusnya diprioritaskan dan dikembangkan apalagi dengan keberadaan dayah saat ini dianggap mampu untuk mencetak kader kader generasi penerus sebagai tongkat estafet kepemimpinan bangsa, daerah yang sesuai dengan ajaran agama islam dan berakhlaqul karimah.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib saat bersilaturahmi dan halal bihalal dengan para santri/alumni dan ulama daerah ini bertempat di Dayah Assasul Islamiyah Leuge Kecamatan Peureulak Kota pimpinan Abu Tgk H Bukhari Hasan atau Ayah Leuge, Selasa(28/8).

Hadir dalam silaturahmi ini diantaranya Wakil Bupati Aceh

Timur Syahrul Bin Syama'un, Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifannur SH MM, Tgk Abdullah Rasyid Kruet Lintang, Abu Ramli, Tgk H Lahmauddin Ar dan ulama/ abu abu lainnya serta para Asisten Setdakab,Kepala SKPK, Kabag dan Camat dalam lingkup Kabupaten Aceh Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan rombongan juga melepas langsung para santri/alumni yang tergabung dalam Ikatan Santri Aceh Timur Mesjid Raya Samalanga Bireun yang melakukan pengabdian atau magang dalam mengemban misi dakwah islamiyah serta mengembangkan syiar islam di seluruh pelosok Aceh.

Sementara itu Abu Bukhari Hasan atau Ayah Leuge dalam sambutannya berharap agar silaturahmi seperti ini terjalin terus dan berharap dengan jalinan silaturahmi seperti ini akan memperkuat persaudaraan diantara kita dimana musuh bisa menjadi teman, “ Tegas ayah Leuge.(BSO)

PAW Anggota DPRK Dari Partai SIRA Dilantik ACEH TIMUR - Syachrial dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur menggantikan Mulyadi dari Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Proses pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut berlangsung di ruang sidang A Gedung serbaguna Idi Rayeuk, Kamis (30/8). Hadir dalam kesempatan itu unsur Muspida, anggota DPRK maupun sejumlah tokoh lainnya.

Sidang dibuka oleh Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk Alauddin yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota DPRK Aceh Timur di ruang Sidang Dewan sementara Aula Setdaka Aceh Timur, Idi dan juga disaksikan oleh Wakil Bupati

Aceh Timur Syahrul Bin syama’un beserta seluruh unsure SKP Aceg Timur dan Unsur Muspida Aceh Timur.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Aceh Timur, mengatakan rapat sidang paripurna istimewa itu, Muliadi dari Partai SIRA, secara resmi menggantikan Syachrial.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul bin Syamaun, mengatakan pelantikan anggota PAW anggota DPRK Aceh Timur yang baru tersebut diharapkan dapat memberi nuansa baru bagi kemajuan daerah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki.(BSO)

Calon Bupati Aceh Tamiang Gencarkan Lobi

LANTIK–Gubernur Provinsi Aceh Zaini Abdullah saat menyematkan tanda jabatan Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa, Usman Abdullah (Toke Seum) dan Marzuki Hamid di aula Wisma Bina Warga lokasi PTPN-1 Kota Langsa. aspirasi rakyat untuk selanjutnya dicarikan jalan keluar sebaikbaiknya.

Dalam kesempatan itu juga, Zaini Abdullah juga memaparkan Kota Langsa yang merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk berdasarkan UU No 3 tahun 2001, dalam perkembangannya kota ini merupakan salah satu daerah pemekaran yang dinilai berhasil karena mampu mengoptimalkan potensi yang ada.

“Sebagai kota yang berada dijalur timur sumatera, kota ini

disewakan,” ujarnya.

Saat ini sewa alat berat mencapai Rp. 400 ribu/jam. Alasan Pemkab Tamiang minimnya pemasukan daerah alat berat tersebut banyak digunakan untuk membantu warga. Begitu juga dengan asset lainnya seperti tanah yang dibeli Pemkab Tamiang didalamnya, adayangterdapat tanamansawityangproduktif, tapi tidak memberikan pemasukan PAD bahkan tidak diketahui siapa yang kelola.

Kondisi ini dibenarkan Kadis PU Aceh Tamiang Ir. Irwansyah, alat berat ada yang disewakan, namun ada juga yang digunakan untuk kebutuhanmasyarakat,saatinisudahmulai menghasilkanPADwalaupunbelummaksimal.“Kita terus berupaya untuk meningkatkan pemasukan daerah dari alat berat,” ujarnya. (BSO)

Walikota Himbau PNS Tingkatkan Disiplin

berpotensi sebagai jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting bagi Aceh, meski baru terbentuk sebagai daerah otonom, namun dari kaca mata sejarah, Langsa dikenal sebagai Kota Perdagangan, dengan lahan perkebunan dan hasil perikanannya.

Dari sektor perkebunan, papar Zaini Abdullah, Kota ini dikenal memiliki lahan perkebunan sawit kakao dan karet yang cukup luas.

Sedangkan dari sektor perikanan, Langsa dikenal sebagai kawasan perairan dengan hasil ikan yang cukup berlimpah. Maka dari itu

Kerja SUBULUSSALAM - Sekretariat Daerah Kota Subulussalam adakan Halal bi Halal bersama jajaran di Aula Setdako Subulussalam, kemarin.

Acara itu langsung dihadiri Walikota Subulussalam Merah Sakti, Wakil Walikota H. Affan Alfian, Sekda H. Damhuri, SP. MM, para Kepala Bagian dan seluruh Staf Setdako Subulussalam.

Acara yang bertema "Melalui momen ini mari kita pererat hubungan silaturrahmi".

Acara itu diisi ceramah agama oleh mubaliq Ust Jamhuri. “Orang yang memutuskan hubungan silaturrahmi sesama muslim dan tidak memohon maaf, dia tidak akan pernah masuk surganya Allah, " ungkap Jamhuri Selain itu, Walikota Subulussalam Merah Sakti saat menyampaikan arahannya meminta kepada seluruh kabag dan staf untuk lebih meningkatkan kedisiflinan melaksanakan tugas dimasing-masing bagian untuk melayani masyarakat, dia juga meminta kepada PNS dan tenaga honorer untuk intropeksi diri, apa yang

untuk meningkatkan daya saing di sektor perdagangan, Pemerintah Aceh sedang merancang untuk mengaktifkan pelabuhan Kuala Langsa, guna membuka jalur perdagangan di kawasan ini dengan wilayah internasional.

“Semoga saja semua potensi ini merupakan modal berharga untuk membangun kota ini dimasa depan. Kiranya kepada Usman Abdullah dan Marzuki Hamid mampu mengoptimalkan potensi itu untuk menambah pendapatan daerah demi kesejahteraan rakyat,” papar Zaini.(BSO)

telah diberikan kepada daerah.

"Mari kita tingkatkan kedisiflinan kerja kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Ucap Sakti Sakti menegaskan khusus kepada PNS untuk tidak menyesali posisi menjadi seorang PNS, kalau hal itu ada dipikiran sekarang berarti dia telah melanggar sumpah yang pernah ia ucapkan sewaktu diangkat menjadi PNS. "Jangan menyesali posisi anda sekarang sebagai PNS, karena itu bisa melanggar sumpah sewaktu dilantik dulu. Anda lah ujung tombak maju mundurnya daerah ini, kalau ada isu miringsampaikankepadaatasananda,jangananda ikut isu-isu negative,”harap Sakti. (KAR)

Ribuan Warga Hadiri Open House Calon Bupati ACEH TAMIANG - Calon Bupati Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang nomor urut 10, Hamdan Sati, Putra Asli Aceh Tamiang acara

ACEH TAMIANG - Kubu dua pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Tamiang, menggencarkan lobi politik menjelang pemungutan suara putaran kedua 12 September mendatang. Sementara itu, sebagian pasangan kandidat yang kalah pada putaran pertama mulai mengarahkan dukungan untuk pasangan Cabup / WAbup yang diusung Partai Aceh (PA) Agussalim dan Abdussamad.

Seperti diungkap mantan Calon Bupati Aceh Tamiang H. Awaluddin, SH.SPN.MH, Senin (27/8).

Ia menyatakan, pihaknya sudah menentukan koalisi pada Pilkada putaran kedua untuk mendukung pasangan Cabup / Cawabup yang diusung Partai Aceh (PA), Agussalim dan Abdussamad. “Beberapa hari setelah perhitungan suara putaran pertama, kami sudah dihubungi utusan PA selanjutnya melakukan pertemuan dengan Win Rimbaraya, Ketua PA Aceh Tamiang dan Wakil Bupati Abdussamad. Keputusannya sudah final kita dukung Agussalim dan Abdussamad”, ujarnya.

Dukungan untuk Agussalim dan Abdussamad juga diungkap oleh mantan Calon Bupati Joni Evita.

Informasi lainnya menyebutkan, kandidat Bupati Aceh Tamiang T. Yusni yang diusung Partai Golkar,

Open House di rumahnya di Komplek Perumahan BTN Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada Hari Raya ke-3 Idul Fitri 1433 H. Acara Open House tersebut turut hadir pada Muspida Plus dan Muspika, Ormas, LSM,Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Timses serta keluarga besar Calon Bupati Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang dan disertai segenap wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Tamiang.Open House Idul Fitri 1433 H ini bukan karena Pemilukada, namun sudah terbiasa digelar setiap tahunnya untuk saling maaf memaafkan bagi Umat Muslim atas kemenangan menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Ramadhan.

Didalam acara Open House ini kami sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10, dalam pembicaraan di acara tersebut mengatakan kami berharap atas do’a dan dukungan kepada seluruh warga Aceh Tamiang semoga kami dapat tampil menjadi Pimpinan Kepala Daerah di Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang ini, tutur Hamdan Sati bersama Istrinya.

PDI-P dan PPP, juga sudah memberikan dukungan kepada Agussalim. Dukungan untuk pasangan ini juga datang dari Partai PDI-P. Mantan kandidat lainnya Jamaluddin T. Muku, mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan Partai Aceh untuk menjalin koalisi diputaran kedua.“Kita sudah melakukan koalisi dengan Partai Aceh mendukung pasangan Agussalim dan Abdussamad. Pertemuan tindak lanjut sudah kita serahkan kepada Ketua Partai Demokrat Aceh Tamiang, Rusli Raden,” ujarnya.

Pendekatan Personal Sementara itu, Ketua PAN Aceh Tamiang, Juanda yang juga Ketua Partai Pengusung Cabup/Cawabup Hamdan Sati dan Iskandar Zulkarnaen mengatakan, pihaknya saat ini juga melakukan lobilobi politik untuk terus mendukung pasangan nomor urut 10.

Pendekatan yang telah dilakukan baru secara personal diantaranya, Ketua Majelis Partai PAN, H. Umran sudah menjumpai Ketua Partai Demokrat, Rusli Raden.

Begitu juga dirinya selaku Ketua PAN usai Pilkada putaran pertama juga sudah menjumpai Ketua PPP Aceh Tamiang Ismail, namuun belum ada jawaban kongkret secara intitusi dari mereka.(BSO)

Dalam acara tersebut Ketua Tim Pemenangan Hamda Sati juga turut menyambut kedatangan para tamu-tamu dari berbagai penjuru daerah, dan juga Ketua Tim dalam ramah tamahnya mengatakan kami mencalonkan Hamdan Sati dan Iskandar menjadi Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang,jika tanpa do’a dan dukungan dari seluruh warga (masyarakat) tidak mungkin kami berhasil, tapi jika warga (masyarakat) turut mendukung dan tulus do’anya kami siap mengemban tugas-tugas sebagai Kepala Daerah untuk melanjutkan pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi nasional serta pertanian dan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Kami dari tim dan pendukung kandidat Bupati dan Wakil Bupati ats do’a restu seluruh masyarakat Aceh Tamiang,kami mengucapkan terima kasih, ungkap Ketua Tim. Selanjutnya Hamdan Sati mengatakan dalam mempererat silaturahmi di acara Open House tersebut kita bisa, hingga lebih baik hari ini dan bisa lebih erat dan cerah dari tahun-tahun yang lalu, kata Hamdan Sati. (BSO)

KPK POS

7

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

POLITIK Damdim 0209/LB:

TNI Netral Di Pilgubsu Mendatang LABUHANBATU–Keluarga besar Komando Distrik Militer atau Kodim 0209 Labuhanbatu, Rabu 29 Agustus siang, menggelar acara halal bi halal atau silaturrahmi, dalam rangka merayakan Idul Fithri 1433 H, bertempat di rumah Dinas Dandim di Jalan Meranti Rantauprapat.

Kegiatan halal bi halal dan silaturrahmi ini, dihadiri unsur Muspida Plus, Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dan wakil bupati Suhari Pane SIP, Bupati Labuhanbatu Utara H Kaharuddinsyah Sitorus SE bersama wakilnya Drs H Minan Pasaribu, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs H Maslin Pulungan, bersama Sekretaris Daerah serta para Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari tiga Kabupaten. Juga terlihat hadir dalam kesempatan ini, sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para pejuang kemerdekaan dan undangan lainnya.

Di sela-sela acara menerima tamu dan undangan, Dandim 0209 Labuhanbatu, Letkol Inf. Dwi Bagus Nugraha, berkesempatan meluangkan waktu melakukan wawancara dengan sejumlah wartawan media cetak dan elektronik yang ada di daerah ini.

Kepada wartawan Dandim, didampingi Kepala Staf Kodim Mayor Infantri Razali

Dandim tampak menyambut hangat Bupati Labuhanbatu H Tigor Panusunan Siregar setibanya di kediaman Dandim 0209/LB. HS, Perwira Seksi Intel, Lettu TH Purba mengatakan, kegiatan halal bi halal ini dimaksudkan, sebagai salah satu bentuk silaturrahmi keluarga besar Kodim 0209 Labuhanbatu, dengan jajaran Pemerintah di tiga kabupaten Labuhanbatu Raya, serta warga masyarakat yang ada di daerah ini.

Ketika disinggung netralitas TNI pada pilgubsu mendatang, Dandim 0209 menegaskan, pihaknya akan tetap menjaga netralitasnya.

Sesuai petunjuk pimpinan, seluruh prajurit TNI bersifat netral. Jika ada yang tidak netral, akan ditindak tegas.

Penegasan itu disampai-

kan Dandim menyikapi munculnya beberapa nama Balon Gubsu dan Wagubsu berlatar belakang TNI, seperti Letjend Purnawirawan AY Nasution dan Letjend Purnawirawan Kornel Sihombing.

Dalam kesempatan ini, Dandim mengingatkan, tidak boleh ada satu pun diantara prajurit TNI di daerah ini pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, berpihak atau mendukung salah satu calon. Begitu juga kepada para calon, tidak diperkenankan nantinya menggunakan fasilitas di lingkungan TNI untuk tempat berkampanye.

Diakhir wawancaranya,

Reses DPRD Dapil-V Marathon SERDANG BEDAGAI Anggota DPRD Serdang Bedagai (Sergai) Dapil-V yang terdiri dari H.M.Fuadi Pasaribu (FG),Radiaman Damanik (F-Hanura), Mahyudin Purba S.Sos (F-PAN), Delvin Barus,ST (F-PDIP), Junedi Purba,SE (FD), Yusnar Saragih,(F-PPP), M. Yunus Purba (PKB),dan Armen Lubis (PKS) secara marathon melakukan reses masa persidangan ke 2 di enam kecamatan.Ke delapan wakil rakyat tersebut dibeberapa tempat disambut Camat Kotarih Fitriyadi, S.Sos,Drs.Zulkan (Camat Bintang Bayu), T.Syariful Azhar,SH (Camat Serba Jadi),Drs.Dimas Kurnianto (Camat Dolok Masihul), Pelda Sidiono, Kacabdis Dolok Masihul H. Sunaruddin,S.Pd,H. Bakhtiar Ritonga, S.Pd (KCD Bintang Bayu),Para Kades, Sekdes,Prangkat Desa dan undangan lainnya.

Rasdiaman Damanik pada kesempatan tersebut mengatakan,bahwa reses bertujuan untuk menampung usulan dari bawah untuk dibawa keatas (butter up). Menampung, mengantar dan mengusulkan usulan yang menjadi skala

prioritas di kecamatan adalah tanggung jawab kami,ujar Rasdiaman politisi dari Partai Hanura.

Untuk kami berharap janganlah bosan untuk mengusulkan usulan yang belum terkabul atau terealisasi.

Karena kita ketahui bersama, bahwa adanya keterbatasan anggaran APBD sangat tidak mungkin menampung semua usulan.

Dan yang paling penting, meski DPRD itu fungsinya sebagai pengawasan, masyarakat juga punya hak untuk mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan, sebutnya.

Camat Bintang Bayu Drs.Zulkan pada kesempatan tersebut mengajak semua elemen yang ada untuk bekerja sama dalam membangun Bintang Bayu.Pada kesempatan tersebut para anggota dewan memberikan sumbagan suka rela kepada Najaruddin Kades Dolok Masango untuk kegiatan pertandingan sepak bola antar instansi.Sementara Camat Kotarih Fitriyadi, S.Sos dihadapan anggota DPRD menyampaikan usulan perbaikan jembatan Titi Paku yang kondisinya

rusak parah dan pembuatan jalan setapak (rabbat bethon) dibeberapa desa.

Fitriyadi juga melaporkan adanya instalasi air bersih yang baru dibangun namun tidak berfungsi hingga kini.

Lain halnya Camat Dolok Masihul Drs.Dimas Kurnianto, ia meminta masyarakat untuk menjaga kerukunan beragama.Jalin kesatuan dan persatuan, jangan membuat keributan ditengah-tengah masyarakat. Kepada Kepala Desa jangan ada yang menjadi provokator atau memprovokasi.Di Serba Jadi sang camat melaporkan kepada para wakil rakyat, bahwa di kecamatan yang dipimpin T.Syariful Azhar, SH masih banyak usulan 2011 yang belum terealisasi.

Dia juga menyampaikan, bahwa saat ini ada Forum Komunikasi Serba Jadi Bersatu yang mengusulkan lahan untuk perluasan perkantoran dan sarana lapangan kepada PTPN 3 Kebun Sarang Giting namun hingga kini belum terwujud bahkan proposal permohonan di kembalikan pihak perkebunan.(ARM)

Dandim berharap, agar semua pihak dapat memahami, sikap netral yang di anut kerluarga besar TNI. Karena katanya, TNI saat ini tidak melakukan kegiatan politik praktis ditengah-tengah masyarakat.

Pada acara halal bi halal dan silaturrahmi ini, tanpa disertai sambutan baik dari tuan rumah, dalam hal ini Dandim 0209 Labuhanbatu Letkol Infantri Dwi Bagus Nugraha bertsama nyonya, maupun dari para undangan yang hadir. Kecuali hanya diisi dengan hiburan dari salah satu keyboard atau organ tunggal yang ada di Rantauprapat.(HAH)

Bupati Kunjungi Sekolah Minggu Pamatang Raya SIMALUNGUN - Bertempat di Aula SMA Plus PMS Pamatang Raya, Minggu (12/8) Bupati Simalungun JR Saragih dan anak-anak sekolah minggu mengikuti acara Pesparawi. kepada Guru sekolah minggu Bupati berpesan agar senantiasa memberikan perhatian buat generasi bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam sambutannya pada acara Pesparawi sekolah Minggu GKPS se Distrik II. Tampak hadir Sekda Gidion Purba, Kadis pendapatan Wilson Manihuruk, Kadisdukcapil Albert Sinaga, Kadis PU Bina Marga Jhon Sabiden Purba, Kadis Tarukim Topot Saragih Purba, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rizal EP Saragih AP, Kepala PSDA Binsar Situmorang, Praeses GKPS Distrik II Pdt Marlan Damanik dan undangan lainnya.

Sebagai bentuk rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap Guru sekolah minggu, Bupati menyumbangkan Rp 25 juta. Kepada para seluruh peserta, kami ucapkan selamat bertanding. Bertanding lah dengan fair dan mengutamakan sportifitas.(JES)

67 Tahun Merdeka

Dusun Sibakkudu Tak Terjamah Pembangunan SILOU KAHEAN - Sudah 67 Tahun negeri ini merdeka,namun rasa nikmat kemerdekaan tersebut sepertinya belum benarbenar dirasakan warga Dusun Sibakkudu,Desa Damakkitang,Kecamatan Silou Kahean,Kabupaten Simalungun.Sampai detik ini kami belum merasakan apa yang disebutkan dengan pembagunan.Demikian komentar warga saat curhat dengan wartawan KPK Pos baru-baru ini.

Dusun Sibakkudu didiami 86 KK sekitar 380 jiwa

sehari-hari hidup sebagai petani pekebun.Hasil dari perkebunan yang sangat menonjol yaitu sawit dan karet.Sekitar 30 Ton TBS per bulan dan karet 2 Ton per minggu adalah produksi yang dihasilkan.

Namun hasil yang lumayan besar itu tidak didukung oleh sarana jalan yang memadai. Buruknya kondisi jalan sangat mempengaruhi harga jual sawit dan karet.

Herbin Saragih tokoh masyarakat Sibakkudu kepada KPK Pos meminta

SUMUT

Akbid Ika Bina Labuhanbatu Wisuda 84 Ahli Madya Kebidanan RANTAUPRAPAT - Akademi Kebidanan (Akbid) Ika Bina Labuhanbatu mewisuda sebanyak 84 orang Ahli Madya Kebinanan yang dilaksanakan di Aula Asrama Haji Jalan Sisingamangaraja Ujung Bandar Rantauprapat, Kamis (29/8).

Acara wisuda tersebut berlangsung hikmat dan meriah, yang dihadiri Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Kadis Kesehatan, Diretur RSU Rantauprapat, para Kepala SKPD, Ketua Yayasan Akbid Ika Bina, Camat Rantau Selatan, para orang tua mahasiswa dan undangan lainya. Ketua pelaksana Akbid Ika Bina Labuhanbatu Siti Nurhabibah SST dalam laporanya menyampaikan dari 84 orang yang di wisuda pada angkatan ke IV Tahun Ajaran 2011/2012 ini, terdapat 3 peringkat terbaik masing-

masing atas nama Juliani Rambe dengan IP 3,55, Rahil Astra IP 3,52 dan Kiki Dwi Yustika dengan IP 3,51.

Sementara itu Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP menyampaikan, tenaga kebidanan memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat untuk menyukseskan program-program pembangunan bersama insan kesehatan lainya. Untuk itu para perawat hendaknya memahami hakekat profesi keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selanjutnya Suhari mengatakan, profesi kebidanan juga bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat disamping dituntut menguasai ilmu kebidanan, hendaknya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat yang berada di pede-

Warga Tuntut Pangulu Nagori Selesaikan Proyek ADD SILOU KAHEAN - Dinilai kinerja Julfikar Purba,S.Th Pangulu Nagori Pardomuan Bandar,Kecamatan Silou Kahean,Kabupaten Simalungun yang terkesan kurang peduli terhadap pembangunan dan ketentraman masyarakat, membuat warga menuntut sang Pangulu (Kades) menyelesaikan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Desa (ADD) Tahun 2011.

Bahkan warga sampai mendatangi Camat Silou Kahean,Belman Saragih,S.Pd,Kamis (30/ 8).Hal tersebut disampaikan warga berinisial JS kepada KPK Pos. Disebutkan,pada pertemuan tersebut Camat memanggil pangulu dan perwakilan warga untuk didengarkan tuntutan masyarakat atas kinerja pangulu selama ini.Dalam pertemuan itu warga menuntut Julfikar agar menyelesaikan semua pembangunan yang didanai ADD sesuai dengan juklak yang ada seperti pembangunan kantor Pangulu Nagori.

Selain itu warga juga menuntut Julfikar untuk transparan dalam status aparat pemerintah desa yang dalam hal ini tentang prangkat desa yang tidak jelas siapa yang menjabat.Warga juga menyoroti masalah beras raskin yang pada beberapa bulan terakhir ini tidak datang kepada warga sehingga distribusi raskin tidak berjalan.

Anehnya ujar JS, mendengar tuntutan tersebut Pangulu Nagori Pardomuan Bandar Julfikar Purba malah mengamini semua tuntutan warga seolah-olah ia membenarkan kesalahannya.

Bahkan dirinya berjanji untuk melaksanakan tuntutan warga sampai batas waktu Nopember 2012 ini.

Jon Marisman Sipayung salah satu perwakilan warga kepada koran ini mengatakan,bahwa dirinya pernah menjabat Kaur Kesra,tapi melihat kinerja Pangulu yang kurang beres dan sudah tidak memikirkan nasib warga dirinya mengatakan mundur dari jabatannya.(SS)

saan dan masyarakat yang berada diwilayah terisolir.

Suhari meminta kepada para lulusan yang diwisuda janganlah merasa cepat puas dengan ilmu yang dimiliki, jadilah manusia yang terbaik dengan terus belajar, karena pada masa ini persaingan dan tuntutan terhadap profesi kebidanan dalam memberi pelayanan kesehatan semangkin meningkat.

Sebelumnya Faisal Syarif Hasibuan SPsi Ketua Yayasan Akbid Ika Bina Labuhanbatu dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang telah memberikan kepercayaan untuk kuliah di Akbid Ika Bina tersebut sampai para anak didik dapat lulus dan menjadi ahli madya kebidanan.

Pada kesempatan itu salah seorang walimahasiswi, Sumarso, menyampaikan rasa bangganya terhadap Akbid Ika Bina yang telah mendidik anakanak mereka sehingga menjadi ahli madya kebidanan. Kepada para wisudawati, Sumarso berharap agar dalam melaksanakan tugas-tugas keperawatan kebidanan senantiasa mengedepankan unsur kemanusiaan.(HAH)

Walikota Tanjungbalai Ajak PNS Saling Menyayangi TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai, Drs H Thamrin Munthe MHum mengajak para pegawai negeri sipil (PNS) agar saling menyayangi. Sebab, setiap manusia yang hidup di permukaan bumi yang tidak mau berkelompok serta menyayangi antara satu dengan lainnya, ibarat "kambing" yang keluar dari rombongannya.

Penegasan itu disampaikan walikota pada acara halalbilhalal di lokasi pokan Selasa Pasar Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Selasa (28/8).

Halalbilhalal itu dihadiri Wakil Walikota Tanjungbalai, Rolel Harahap, Camat Datuk Bandar Timur Nedi Hamlet SE, Kepala Badan Kesbangpol/Linmas H Amiruddin Panjaitan ST, Kabag Humas Dra Darul Yana Siregar, para lurah dan kepala lingkungan serta unsur pejabat terkait di lingkungan pemerintah setempat.

Walikota mengatakan, selagi masih hidup jangan pernah merasa iri dan dengki kepada seseorang apalagi di dalam mendapatkan posisi jabatan dan kedudukan yang strategis.(HER)

DPRD Nias Setujui Ranperda APBD 2011 NIAS – Rapat paripurna DPRD bersama Pemkab Nias dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2011, Selasa (28/ 8) berjalan lancar.

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam sambutannya mengatakan Ranperda yang baru saja mendapat persetujuan dewan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No-

mor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dikatakan, penyusunan dan pembahasan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Nias TA 2011 telah melalui tahapantahapan dan persetujuan bersama ini akan di sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara selambat-lambatnya 3 hari kerja untuk di evaluasi oleh Gubsu, katanya.

Dan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan agar segala saran,masukan dan himbauan yang disampaikan

oleh dewan diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan tugas poko dan fungsi (Tupoksi) di masing-masing SKPD atau unit kerja.

Ketua DPRD Nias, Sokhizanolo Zai mengatakan rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini merupakan pembicaraan tingkat akhir yang terdiri dari penyampaian pendapat akhir fraksi,pengambilan keputusan persetujuan bersama, penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penandatanganan berita acara, ujarnya.(YAGI)

Kakan Kemenag Sergai: Biaya Nikah Rp 30 Ribu

Jalan menuju Dusun Sibakkudu. pihak Pemkab Simalungun dalam hal ini Bupati DR.JR Saragih,SH,MM untuk melihat kondisi Dusun Sibakkudu.Kami berharap Dusun kami mendapat perhatian Bupati.Ini sangat kami rindukan sekali,ujar

Herbin.Padahal mengingat sejarahnya,Dusun Sibakkudu ini dulunya adalah Hup Distrik Silou Kahean yaitu Rumah Bolon semacam kantor kecamatan yang didiami keturunan marga Purba Tambak.(SABAR)

SEIRAMPAH - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Serdang Bedagai, HM. Hasbi, kepada wartawan disela sela acara Hala Bil Halal di kediaman Wakil Ketua DPRD Sergai, Drs H Sayutinur M.Pd di Desa Sei Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kamis (30/8) mengatakan, kalau biaya nikah itu hanya 30 Ribu.

Biaya resmi biaya pencatatan nikah dan rujuk yang harganya cukup variatif, bahkan terkesan mencekik laher di Sergai. Informasi yang didapat di lapangan, untuk biaya

pernikahan di satu kecamatan dengan yang lain juga terjadi perbedaan harga.

Seperti diungkapkan tokoh masyarakat, Andi Ebiet, yang menetap di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah mengaku biaya nikah mencapai 450 sampai 500 ribu. ”Harganya beda beda, kalau di Rampah bisa Rp 350 ribu bahkan Rp 500 ribu,” bilangnya kepada wartawan Kamis (30/8).

Tarif yang sama juga berlaku di Kecamatan Bintang Bayu,450 samapai 500 Ribu.

Di Kecamatan Dolok Masihul bahkan ada yang menembus angka 600 Ribu.

Jumlah tersebut termasuk memberi uang saku dua orang saksi akad nikah,” ujar sumber terpercaya KPK Pos Soal praktek ini, Hasbi tidak bisa membantahnya, karena menurutnya, biaya tersebut tergantung kesepakatan petugas dengan calon pengantin. Akan tetapi, katanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2000 biaya yang resmi diterima adalah Rp. 30 ribu.

“Kalau biaya resminya Rp 30 ribu, akan tetapi pelaksanaannya di kantor urusan agama (KUA) dan pada hari kerja,” tandasnya.(ARM)

KPK POS

8

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

POLITIK

Di T Tinggi Kehadiran PNS Memuaskan TEBING TINGGI - Pejabat Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Dibagi menjadi 5 tim, seluruhnya menyebar ke setiap SKPD hingga ke tingkat kecamatan.

Walikota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM yang didampingi oleh Inspektur Kota, H. Marapusuk Siregar, SH dan Kepala BKPP, Erwin Suheri Damanik S.Sos, MSP melaksanakan sidak ke beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Dari hasil pelaksanaan sidak dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran PNS

setelah cuti bersama Idul Fitri berada pada tingkat yang sangat memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan minimnya ketidakhadiran PNS pada seluruh SKPD. Pada kesempatan tersebut, Walikota tidak lupa menyampaikan beberapa arahan yang berkaitan dengan kegiatan SKPD. Umumnya, beliau mengharapkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta dapat terus melakukan peningkatan dari waktu ke waktu.

Kepada Kepala SKPD dan para Kepala Bidang , Walikota menyampaikan arahanarahan khusus mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar kegiatan SKPD dapat selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Walikota Tebing Tinggi.(RS)

Kehadiran PNS Hari Pertama Kerja 95 % KISARAN - Hari pertama kerja pasca libur hari lebaran Idul Fitri 1433 H, tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Asahan sebesar 95 persen.

Kehadiran PNS tersebut terbukti ketika tim Pemkab Asahan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa kantor pelayanan, Dinas, Kantor Badan, Kecamatan hingga Kelurahan, namun masih ditemukan PNS yang absen Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin SH menjelaskan dari 95 kehadiran PNS tentunya 5 persen yang tidak hadir. Ketidak hadiran sudah termasuk PNS yang cuti, izin mengunakan surat, tugas belajar, sakit, namun tidak dipungkiri

masih ada PNS yang tidak hadir tanpa keterangan.

“PNS yang tanpa keterangan akan tetap dtindak dan diberikan sangksi sesuai dengan tingkat kesalahanya, tentunya melalui pimpinannya, “ kata Kabag Humas, Jumat, 24 Agustus 2012.

Untuk PNS yang hadir, Kabag Humas meminta untuk kembali bekerja sesuai jabatan yang diberikan dan kembali jalankan program Pemkab Asahan untuk mewujudkan Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri.

Kepada PNS yang hadir di hari pertama kerja, Bupati Asahan sangat mengucapkan terimakasih, namun yang belum disiplin kedepan untuk dapat meningkatkan semangat kerja dan disiplin dalam bekerja.(IN)

SUMUT NAD

Temu Kangen, Halal Bi Halal Serta Tabur Bibit

PERBAUNGAN - Acara Temu Kangen antara Paguyuban Jawa yang ada di Serdang Bedagai yang diadakan di Desa Melati Dusun Randu Kecamatan Perbaungan,tepatnya di Rumah Kediaman Kepala Desa Melati Supriadi yang sekaligus dalam rangka Halal Bi Halal dan dilanjutkan dengan program tabur Bibit,Selasa (28/8) sekira pukul 13.00 Wib

Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh kelompok paguyuban jawa setiap bulanya dalam rangka temu kangen dan bertepatan dengan bulan Syawal acara dilanjutkan dengan Halal bi halal dan sekaligus tabur bibit untuk warga desa melati yang mayoritas adalah petani Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati serdang Bedagai Ir.H. Soekirman sekaligus merupakan

penasehat dan Ir.Mega hadi dan Ir.Radianto Kepala Dinas dan sekretaris Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sergai. H.Setiyarno,SP selaku Kadis Pertanian dan Peternakan,Humas sergai Drs.Mariono,Ketua Induk P3A Sergai Sugiarto R, Camat Perbaungan Drs Akmal Kepala desa dan Lurah Kecamatan Pegajahan dan Perbaungan, serta tokoh Adat dan tampak hadir Gus Irawan, SE,Ak,Mba,Ketua Pendawa Sumatera Utara Ruslan, SE dan pengurus Lansia dari Kotamadiya Binjai dan Kementrian Sosial Ibu Agustian Kaban dan rombongan Acara yang disambut dengan meriah dan dilanjutkan dengan makan bersama ala jawa yang dilanjutkan dengan hiburan rakyat Wayang Kulit dengan dalang Ki Kasno, kesempatan ini juga dilakukan oleh Ir.H. Soekirman Wakil Bupati Sergai yang juga mampu menunjuklan kebolehanya untuk mrenjadi Dalan dalam perwayangan

dengan judul Petrok jadi Ratu yang menge,barkan tentang kejadian andai nanti sudah jadi pemimpin janganlah lupa dengan bawahan atau rakyatnya,begitu juga unsur kepemimpina yang disinggung wakil Bupati tentang seorang pemimpin itu janganlah melakukan korupsi,papar Wakil Sementara pertanyaan yang dilakukan dalam perwayangan dan dialog dengan Gus Irawan Pasaribu yang mendapatkan gelar Ki Ajeng Agung Aryo Winoto, menjelaskan bahwa sebelum ia mencalonkan ini juga sudah pernah sebagai Direksi Bank Sumut selama 12 tahun, dalam waktu ia menjabat sebagai Direktur dikatakanya kalau Bank Sumut Rugi sampai 200 Juta pertahun. akan tetapi begitu memagang jabatan tersebut Bank Sumut mendapatkan keuntungan sanpai denga700 Milyar pertahun,dan pernyataan ini juga beliau sampai kedesa Melati ini disebabkan beliau

juga sering datang kemari ketika itu menjabat sebagai Direktur Bank Sumut di Tebing Tinggi,tentang begitu terharunya dengan pihak lansia beliau juga pernah mengucurkan bantuan berupa kredit tanpa agunan kepada kaum perempuan yang mencapai 77 Ribu dan sekitar 40 ribunya adalah warga jawa dan mereka semua itu bisa berhasil untuk mengembangkan usahanya, Papar Gus Irawan Selanjutnya acara dilanjutkan dengan tepung tawar jamu tabur bibit yang dilakukan oleh Wakil Bupati dn dilanjutkan oleh Kadis Pertanian dan Peternakan,Kadis Kehutanan dan Perkebunan dan orang yang dituakan, dengan harapan semoga semua upaya yang dilakukan oleh warga Desa Melati yang dikordinir oleh Kepala Desa Melati Supriadi menjadi berhasil dan makmur sesuai dengan aktipnya kepala desa yang menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana.(ARM)

Selasa (28/8) di Ruang Sidang DPRD Jalan Sutomo Tebingtinggi.

Umar menjelaskan, pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat peningkatan realisasi, ditargetkan Rp 28,59 miliar terealisasi Rp32,738 miliar. Walikota menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi DPRD. Keberhasilan tersebut akan dijadikan pemicu untuk lebih meningkatkan PAD Kota Tebingtinggi yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

Umar juga menjelaskan mengenai capaian keberhasilan penyertaan modal pada PT Bank Sumut, peningkatan kualitas pendidikan perolehan kelulusan pada ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011 serta bidang pelayanan publik terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi yang sudah dilakukan sesuai Standard Operasional Prosedur.

Terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di kota itu, Walikota menyampaikan Pemko Tebingtinggi telah ditunjuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadi salah satu pilot project zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.(RS)

KISARAN - Pemkab Asahan menerima bantuan dari Otorita Asahan berupa Rumah Joglo atau Pendodpo serba guna di Desa Sijawi-Jawi, Kecamatan Sei Kepayang. Bantuan tersebut langsung diterima oleh Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, Kamis, 2 Agustus 2012.

Dalam sambutanya, Bupati Asahan mengucapkan terima kasih kepada Otorita Asahan yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini dengan Pemkab Asahan dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Asahan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Asahan menjelaskan bahwa kini pemberdayaan masyarakat dengan upaya pembinaan sumber daya manusia dan peningkartan pendapatan untuk kesejahteraan kelompok nelayan adalah suatu komitmen yang terus dilaksanakan di Asahan. Salah satunya pemberian bantuan rumah joglo serba guna.

Ketua Otorita Asahan, Efendi Sirait mengatakan tujuan pemberian bantuan rumah joglo tersebut adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dalam penataan sempadan Sungai Asahan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini berupa bantuan hibah senilai Rp 983 juta lebih.(IN)

DPRK Bentuk Tim Pansus Terkait Cukong Tanah

melaksanakan pekerjaan pembangunan 11 gedung Perpustakaan, dan 9 Rehab dengan pola swakelola, terang H. Sapta.

Hal berbeda disampaikan Lurah Batang Terap, bahwa daerah yang dipimpinnya saat ini hanya mampu melakukan pengamanan terhada asset pemerintah hasil pelepasan HGU PTPN IV Adolina di tahun 1989 dengan memberikan himbauan kepada warga yang mengelola lahan disepanjang jalan dan jalur hijau tersebut. lalu, pihaknya juga mengusulkan agar jalan yang ada di depan Kantor Lurah Batang Terab masuk dalam usulan pengaspalan di tahun mendatang.

Dan untuk perawatan TPA di kelurahan Batang Terap sejauh ini masih belum ada koordinasi dengan dinas terkait, terangnya.(ARM)

SUBULUSSALAM - Dean Perils Rakyat Lots (DPRK) Subulussalam Alan membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) terkait maraknya memperjualbelikan tanah masyarakat. Hal itu dikatakan ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala di gedung DPRK, kemarin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang banyak labs mastering Dijon Belgian kepada masyarakat luar.

RDP itu dilaksanakan atas permintaan masyarakat kecamatan Runding yang mengaku hutan negara habis diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu kepada masyarakat Sumatera Utara, sehingga merugikan masyarakat masing-masing desa. Adapun desa yang lahannya diperjual belikan tanpa musyawarah dengan masyarakat yaitu, Desa Dah, desa Lae Mate, desa Kuala Keupeng, Sibuasan dan Desa Belukur, mereka menuduh bahwa kepala desalah yang memperjual-belikan kepada masyarakat luar.

Selain itu kepala desa yang diundang untuk menyaksikan sidang itu, mereka mengaku tidak pernah menjual-belikan tanah diwilayah mereka walaupun satu jengkal pun, karena hanya menandatangani surat yang diajukan masyarakat yang tertentu sebatas mengetahui dalam surat itu, seperti yang disampaikan kepala desa Sibuasan Ali Imran, dia mengaku tidak pernah menjual-belikan lahan perkebunan masyarakat kepada masyarakat luar.(KAR)

Kita akan beberkan kembali apa yang masih menjadi kelemahan. Semoga dengan cara ini, para camat termotivasi sehingga meningkatkan kinerja untuk membangun wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

Selain kinerja camat, Wali Kota juga menyoroti tingkat disiplin aseluruh PNS di lingkungan secretariat. Diharapkannya, seluruh pegawai harus disiplin dan mampu menjalankan tupoksinya masing-masing. Untuk itu dia minta kepada Kepala Badan Kepegawaian (BKD) lebih ketat dalam pemberian tunjangan kinerja. Tunjagan kinerja

harus diberikan sesuai dengan tingkat diplin pegawai bersangkutan.

Artinya, tunjangan kinerja pegawai yang rajin dan tidak rajin harus berbeda.

“Saya harapkan itu biasa diterapkan September ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Wali Kota juga minta agar Badan Lingkungan Hidup dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbag), diharapkannya agar tidak berkantor lagi di Balai Kota.

Hal itu dilakukan agar kedua badan itu tidak terkukung sehingga bisa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik lagi.(VIN)

Realisasi Retribusi Yankes Tak Tercapai TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan mengemukakan bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi Pelayanan Kesehatan (Yankes) yang ditargetkan Rp230 juta terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan Rp150 juta dan terealisasi hanya sebesar Rp 102,4 juta. Itu terjadi karena banyaknya pasien di Puskesmas yang menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan (Jamkes) seperti Jamkesmas dan Jamkesda serta Asuransi Kesehatan.

Selain itu, retribusi sarana dan tenaga kesehatan yang ditargetkan Rp80 juta dan hanya terealisasi sebesar Rp 4,492 juta. Hal ini disebabkan dihapuskan retribusi berdasarkan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 6 Tahun 2011.

Hal itu dikatakan Walikota saat memberikan jawaban terhadap tanggapan, pertanyaan, saran dan himbauan dari enam fraksi DPRD Tebingtinggi berkaitan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 pada Sidang Paripurna DPRD,

Bantuan Otorita Asahan Berupa Rumah Joglo

Wakil Bupati Serdang Bedagai, Soekirman saat memotong nasi tumpeng disaksikan Gus Irawan pada acara temu kangen dan halal bi halal.

Dewan Serap Aspirasi Warga Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan PERBAUNGAN - Anggota DPRD Sergai Daerah Pemilihan (Dapil) I, yakni Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan melakukan kunjungan reses di Kecamatan Perbaungan. Reses digelar di Aula Balai Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Senin dan Selasa (27 - 28/8).

Anggota DPRD (Dapil) 1 yang hadir yakni, H. Syahlan Siregar, Nuralamsyah,SH Ferryanto,SH, Safrul Hayadi, Hartoyo, dan M. Yusuf Basrun, Camat Drs.Akmal Koto, Sekretaris Camat Perbaungan Drs. Suparmin, KCD Perbaungan H. Sapta Nuralim, Spd dan Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin S.Ag, Kades se Kecamatan Perbaungan, Staf Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat.

Juga Reses di Kec. Pegajahan yang digelar di Aula

Kecamatan, dihadiri Camat Pegajahan Misran SE, Sekcam Usman Ssos, Kapuskesmas Pegajaha Dr.Ervan Hutagalung, Kapos Aiptu Juharto, Kepala Sekolah Se Kecamatan Pegajahan, Kepala Desa dan Lurah serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Pegajahan Ketua TIM Reses Hartoyo dari Fraksi Partai Demokrat dihadapan peserta reses menyampaikan sejumlah pelaksanaan proyek yang dikerjakan di tahun anggaran 2012. Reses dilakukan dalam rangka menerima aspirasi warga untuk sejumlah program yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2013 mendatang.

Menurut Hartoyo, semua usulan warga yang disampaikan melalui Reses anggota DPRD hingga saat ini masih ada yang belum direa-

lisasikan. Itu disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah dan pentingnya pemerataan pembangunan.

Diakuinya, untuk Dapil I, setiap tahunnya mencapai Rp8 Milyar lebih anggaran yang sudah diserap. Namun demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan skala prioritas warga yang belum dapat direalisakan, terang Hartoyo.

Sementara itu, KCD Perbaungan H.Sapta Nuralim, Spd dihadapan sejumlah Anggota DPRD Sergai menyampaikan aspirasi bahwa saat ini bangunan fisik di sekolah yang dipimpinnya secara umum dikatakan sudah baik, sehingga proyek pembangunan di sekolah kedepan lebih diproritaskan pada pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Pada tahun ini pihaknya sedang

Prof. Ridwan Rangkuty

Walikota Kecewa Atas Kinerja Camat MEDAN - Wali Kota Medan H Rahudman Harahap mengaku kecewa dengan seluruh camatnya.

Kekecewaan ini tidak terlepas dari hasil temuan ketika melakukan inpeksi mendadak (sidak), Minggu (26/8). Umumnya camat belum menjalankan tugasnya secara maksimal.

Terbukti, orang nomor satu di Pemko Medan ini masih menemukan sejumlah kelemahan.

Hal ini terungkap ketika Walikota memimpin apel pagi di Balai Kota Medan, kemarin. “Ada sejumlah temuan di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti camat. Sebagai kepala

wilayah, camat harus meningkatkan kapasitas dan kemampun kinerjanya.

Dengan demikian apa yang menjadi sasaran bias tercapai sesuai harapan,” kata Wali Kota.

Atas temuan itu, makanya seluruh camat dihadirkan untuk mengikuti apel pagi. Di hadapan seluruh pegawai, pejabat, dan Wakil Wali Kota H dzulmi Eldin, Walikota membeberkan hasil temuannya. Seperti Kecamatan Medan Kota, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja terdapat tanah di beram dan pulau jalan. Beram jalan tidak tertata rapi, begitu juga pulau jalan, sSerta masih

ditemukannya sampah.

Di Kecamatan Medan Amplas, banyak daun palm kering bergantungan yang dapat membahayakan pemakai jalan. Sedangkan di Jalan Tritura, berem dan pulau jalan tidak terawat.

Lalu, ada lekukan tanah di belokan Jalan Sisingamangaraja menuju Jalan Tritura, serta adanya genangan air.

Untuk Kecamatan Medan Johor, beren dan pulau jalan di Jalan Tritura kelurahan Titi Kuning tidak terawat dengan baik dan ada sampah. Sudah itu tamantaman kelurahan tidak terawatt dengan baik. Di Jalan Jamin Ginting

ditemukan ceceran sampah sehingga harus dilakukan penyisiran dan dilakukannya pembongkaran upau jalan.

Temuan di Kecamatan Medan Selayang, rumput di pulau Jalan Ngumban Surbakti tidak dipangkas dan ada sampah di sekitarnya. Sedangkan di Jalan Bunga Raya, rumput di berem dan pulau jalan tidak dibabat sehingga terlihat semak. Di sampint itu ditemukan genangan air di Jalan Bunga Cempaka dan kantor camat.

Selanjutnya di Kecamatan Medan Tuntungan, ceceran sampah masih ditemukan di Jalan

Jamin Ginting. Sudah itu rumput di pulau jalan tidak dipangkas. Di Jalan Flamboyan Raya, ada tumpukan sampah tidak menggunakan wadah dan material bangunan di tempatkan ditrotoar jalan.

Serta tidak kurangnya penaggulangan sampah yang lebih intensif di Pasar Melati.

“Jadi saya minta semua temuan ini harus ditindaklanjuti. Saya akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan apakah temuan ini sudah diperbaiki atau tidak. Jadi Senin depan, camat akan kita hadirkan kembali dalam apel pagi.

KPK POS

10

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Ada Indikasi Pemalsuan Data Siswa Miskin di Medang Deras

DIJAGA–MTs. Nurul Ikhwan dalam penjagaan Polisi, Rabu.

MTs. Nurul Ikhwan Diserang Preman

BATUBARA - Puluhan wali murid SD Negeri 015868 Berdikari, Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara merasa heran akibat putra – putrinya menandatangani bantuan siswa miskin di kantor Pos Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka, tidak sesuai nama yang didaftarkan sebelumnya.

Dua diantaranya murid tersebut, Suci Pratiwi dan M. Kudil warga Desa Pakam, tidak jauh dari SD 015868.

Pada daftar yang ditanda tangani 4 Mei 2012, Suci Pratiwi menandatangani atas nama Supariana dan M Kudil menandatangani atas nama Faisal Lubis. Ketika itu murid-murid tersebut kelas VI saat menandatangani daftar calon penerimaan di kantor Pos Tanjung Gading.

Murid-murid itu langsung dipandu oleh Kepala Sekolah SD. 015868, Ucok Rusli. Tapi bantuan Siswa miskin itu diterima oleh para murid, 23

Juni 2012. Itupun setelah mendatangi SD asal murid penerima. Herannya lagi, dana yang ditanda tangani setiap murid Rp360.000, dan diterima hanya Rp100.000.

Ketika di konfirmasi, Senin (27/8), Ucok Rusli mengatakan, memang benar melakukan itu. Dia bekilah dari pada dana itu mubazir.

"Saya bijaksana sendiri tanpa koordinasi dengan pihak komite dan kantor Pos dan UPTD Dinas Pendidikan,“ ucapnya.

Bantuan Siswa Miskin SD 015868 yang terdaftar di kantor Pos Tanjung Gading sebanyak 50 Siswa. Secara keseluruhan dana tersebut yang diserahkan pegawai Pos mencapai Rp18.000.000. Ketika ditanya Kepala Kantor Pos Tanjung Gading, M Ihsan MS menyatakan tidak tahu.

"Kalau ada indikasi pemalsuan data silahkan saja usut sampai tuntas," ungkapnya.(SY)

Polsek Tamora Tolak Laporan Pihak Yayasan TG.MORAWA - Aksi premanisme kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa.

Namun kali ini sungguh keterlaluan, tempat vital seperti sekolah dan masjid menjadi sasaran kelompok yang mengatasnamakan salah satu OKP (Organisasi Kepemudaan). Aksi premanisme kelompok pemuda dalam sebulan terakhir sudah dua kali terjadi di Tanjung Morawa. Hal ini diduga karena kepolisian sering lemah dalam bertindak.

Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ikhwan yang berada di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tg.Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sejak Senin (27/8) hingga Selasa (28/8) diduduki oleh sekelompok pemuda dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan klewang. Akibatnya proses belajar mengajar terganggu.

Kelompok pemuda yang berjumlah puluhan orang itu

terlihat diantaranya memakai baju seragam OKP. Tidak hanya bersenjata tajam, kelompok pemuda itu minumminuman keras di areal sekolah dan Masjid Nurul Ikhwan.

Aksi premanisme mereka pecah pada hari kedua menduduki MTs. Nurul Ikhwan, tepatnya Selasa (28/8). Mereka menghalangi aktivitas belajar-mengajar para siswa dengan mengusir dan menganiaya guru yang berada di dalam sekolah. Kemudian merusak kunci kantor sekolah dan mencuri sebuah laptop.

Bahkan kelompok preman tersebut menghalangi warga yang hendak beribadah ke dalam Masjid Nurul Ikhwan.

Kepolisian setempat yang mengetahui kejadian ini turun ke lokasi sekedar meredakan suasana. Namun kelompok pemuda yang membawa senjata tajam, merusak dan menganiaya, tidak satupun yang ditindak tegas, sehingga MTs. Nurul Ikhwan kembali dirusuhi kelompok preman tersebut pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wib menjelang Magrib dan hingga Rabu pagi menjelang Subuh.

Informasi yang berhasil

dihimpun KPK Pos, insiden penyerangan MTs.Nurul Ikhwan oleh kelompok pemuda dari salah satu OKP soal dualisme kepengurusan Yayasan. Seperti diketahui, Yayasan MTs. Nurul Ikhwan kini ada dua kepengurusan, dan salah-satu kepengurusan Yayasan seorang diantaranya merupakan pengurus PAC OKP. Diduga kelompok OKP tersebut menyerang MTs. Nurul Ikhwan atas dasar suruhan dan bayaran dari oknum pengurus Yayasan versi yang baru.

Aksi premanisme tersebut kini mendapat kecaman keras dari masyarakat Tanjung Morawa. Seorang tokoh pemuda Tanjung Morawa, Drs. H. Ibnu Hajar SPd kepada KPK Pos, Kamis (30/8) mengatakan, peristiwa pengerusakan dan penodongan senjata tajam oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan sebuah OKP yang terjadi di MTs. Nurul Ikhwan adalah tindakan bar-bar, dan hal ini sangat melukai hati masyarakat dan harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

"Kita sesalkan. Mestinya penyelesaian dualisme kepengurusan yayasan diselesai-

kan secara hukum yang berlaku dan bukan melakukan tindakan anarkisme seperti apa yang telah terjadi beberapa hari lalu," jelasnya.

Ketua BKRM (Badan Koordinasi Remaja Mesjid) Tg. Morawa Hengky Syahputra juga mengecam aksi premanisme sekelompok pemuda.

“Terkait peristiwa ini, pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan premanisme dan kekerasan telah menginjak-nginjak hukum yang ada di Indonesia, bahwa hak rasa aman dan hak belajar dan mengajar bagi warga negara, serta hak umat beribadah telah terhempas oleh tindakan mereka,” ungkap Hengky.

"Untuk itu, kita minta pihak yang memiliki kekuasaan dan yang berhak menindak, agar segera menggunakan pedang hukum agar neraca keadilan berdiri seimbang diantara hak dan kebenaran," tegas Hengky.

Tolak Laporan Sementara itu, laporan pihak Yayasan Nurul Ikhwan ke Polsek Tanjung Morawa pada, Selasa lalu, atas tindakan anarkisme sekelompok

pemuda tersebut, ternyata ditolak mentah-mentah oleh pihak kepolisian.

Ketua Yayasan MTs. Nurul Ikhwan H. Syamsul Bahri Munir kepada Wartawan, Kamis (30/8) mengungkapkan, laporan kami ke Polsek Tg. Morawa mengenai penganiayaan terhadap sejumlah guru Nurul Ikhwan ditolak. "Pihak kepolisian sempat mengatakan kepada kami kalau luka ringan dan rasa sakitnya sedikit tidak harus melapor, begitu kata Polisi,” jelas Syamsul.

Sementara itu, pengaduan terhadap pengerusakan kantor sekolah dan pencurian, belum mau diterima Polsek Tamora, dengan alasan nama pelaku pengerusakan belum diketahui. "Padahal dua saksi dan sejumlah bukti kerusakan serta sebuah foto telah kami berikan," sebut Syamsul lagi.

Kanit Reskrim Polsek Tamora Iptu. Adi Alfian yang dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler, kemarin siang, mengatakan, "laporan mereka bukan tidak kami terima, tetapi kami meminta kelengkapan pengaduan dulu,” ujar Iptu. Adi dengan singkat dan langsung menutup ponselnya.(DIZ)

Ketua KPU Dairi Tewas Setelah Manjat Papan Reklame SIDIKALANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi, Drs Syahidan Bintang MM, Rabu, sekitar pukul 24.30 WIB, tewas setelah memanjat papan reklame di jalan SM Raja Sidikalang.

Keterangan di kantor KPU Dairi, Rabu, menyebutkan, pada malam itu, Syahidan bersama seorang temannya memasang spanduk.

Pada awalnya Syahidan Bintang menyuruh anggotanya untuk memasangkan spanduk milik sebuah lembaga (organisasi) masyarakat. Namun, entah kurang bagus

menurut dia, lalu korban naik memanjat tiang reklame itu yang diketahui tingginya sekitar 7 meter. Saat itulah, korban terjatuh ke aspal dan membentur wajah dan kepalannya, teman dan warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu membawanya ke RSUD Sidikalang, namun nyawa korban tidak terselamatkan.

Sumber lain dilokasi kejadian menyebutkan, diduga korban terjatuh karena sebelumnya tersengat arus listrik dari kabel yang terbentang didekat papan reklame.

Ada Kemungkinan Pembangunan PT Atmindo Di Luar Aturan DELI SERDANG Pembangunan pabrik PT Atmindo yang berada di Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, jika ternyata telah membuat masyarakat sekitar resah, maka ada beberapa kemungkinan proses pembangunan tersebut di luar aturan yang

telah dibuat.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) Kab.Deli Serdang, Muna Lisma kepada wartawan di ruang kerjanya belum lama ini, saat menanggapi sejumlah pertanyaan wartawan

Sedangkan, pada saat korban memanjat tiang reklame itu tidak dilengkapi alat pengaman, sehingga kuat dugaan setelah tersentuh arus listrik lalu terlempar dan jatuh ke aspal.

Sementara itu, kepala ranting PLN Sidikalang, melalui kepala seksi Distribusi (Jaringan), Tobok Hutagalung dan supervisor pelayanan, Marolem Sihombing yang dikonfirmasi mengatakan, peristiwa itu belum mereka ketahui, sebab biasanya jika ada yang akan memasang spanduk (reklame) dengan menggunakan

arus listrik atau tiang sebagai wadah menempelkan spanduk tersebut harus berkoordinasi dengan kami, untuk menjaga halyang tidak diingikan.

Menyangkut masalah dugaan korban terjatuh karena terkena arus listrik, pihaknya tidak mau berkomentar sebab yang dipanjat korban bukan tiang listrik melainkan papan reklame. Sihombing menyebutkan, tipis kemungkinan korban jatuh karena menyebtuh arus listrik. Sebab, jaringan arus listrik pada papan reklame itu juga sudah dilengkapi dengan pengaman

otomatis atau Miniatur Circuit Breaker (MBC).

Di rumah duka, terlihat para pelayat dari keluarga dan kerabat korban serta anggota KPU Dairi memberikan kata -kata penghiburan kepada istri dan keluarga. Selain ketua KPU Dairi, almarhum Drs Syahidan Bintang MM, baru saja terpilih menjadi ketua Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP), dan direncanakan pelantikannya akan dilaksanakan 15 September 2012 mendatang, namun waktunya belum tiba ajal sudah menjemputnya.(NDK)

terkait keresahan sejumlah masyarakat Desa Dagang Kelambir.

“Nanti kita akan menunjukkan Amdal PT.Atmindo kepada bapak, dan setahu kami Amdal/ UKL UPL mereka telah ada, dan apakah pembangunan PT.Atmindo itu di luar dari aturan yang telah disepakati dalam Amdal tersebut, atau tidak, nanti kita lihat bersama, namun untuk saat ini berkasnya sedang kita cari, karena kami lagi sibuk kerjaan lain, silahkan bapak datang besok lagi,” ujar Muna Lisma berjanji kepada

wartawan.

Anggota DPRD DS Hal senada juga disampaikan A Budi selaku Anggota DPRD Deli Serdang dari Komisi-C kepada KPK Pos di kediamannya di Tanjung Morawa, Selasa sore, mengatakan, kemungkinan adanya aturan yang dilanggar PT.Atmindo dalam pembangunannya itu bisa-bisa saja terjadi. "Tidaklah mungkin masyarakat resah tanpa sebab, dan mengenai getaran dan kebisingan sudah pasti menimbulkan dampak, untuk itu beberapa waktu

lalu kita telah periksa segala surat izin atas berdirinya PT.Atmindo,” jelas Budi.

Mengenai ijin PT Atmindo, menurutnya telah diperiksa dan semuanya sudah ada. Diantaranya IMB, UKL UPL, Siup, NPWP, Ijin Lokasi, Ijin Gangguan dan sebagainya. "Namun apa bila ada masyarakat yang resah terhadap pembangunan PT Atmindo diharapkan membuat surat pernyataan keberatan agar dilaporkan kepada pihak terkait, terutama kepada Bupati DS dan Ketua DPRD DS," imbuh A Budi. (DIZ)

LOKASI– Aparat Polsek Perbaungan sedang memeriksa lokasi.

Okey Net Digasak Maling Bersenpi Laras Panjang PERBAUNGAN - Warnet Milik M Haikal Siregar alias Ekal (40) Warga Komplek Sawit Indah, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan digasak maling menggunakan laras panjang, Rabu dini hari lalu.

Warnet Okey Net milik Ekal beralamat di Jalan HT Rizal Nurdin No 40 Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Sergai.

Kawasan maling bersenpi yang diperkirakan lima orang berhasil masuk ke Warnet dengan memotong kunci rantai besi. Barang perlengkapan warnet, seperti sembilan unit CPU dan dua unit LCD. Pengusaha Salon Mey-

Mey dan tentangga lainnya sempat mengetahui akan kejahatan itu. Namun, saat mereka keluar toko, tak berani berbuat apa-apa, karena ditodong senjata laras panjang.

"Kalau mau selamat jangan mendekat. Akhirnya kami hanya bisa berdiam diri, tidak lama kemudian mereka kabur sambil membawa beberapa barang dari dalam Warnet," ujar Andi Thamrin (30), warga setempat.

Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin SAg membenarkan kejadianini. "Kita masih mengumpulkan data dan alat bukti lain untuk penyidikan," ujar Kapolsek.(ARM)

Pembunuh Toke Botot Ditangkap MEDAN–Kepolisian Sektor (Polsekta) Percut Seituan meringkus dua tersangka perampokan dan pembunuhan atas toke barang bekas (botot), Husein, 52, warga Jalan Merah, Kelurahan Kesawan, Medan Barat pada Kamis (30/8) malam.

Sebelum dibunuh, sepeda motor dan dua unit handphone dirampok oleh dua tersangka.

Kedua tersangka yang merupakan penjaga gudang usaha botot itu adalah Samsul Bahri Pohan (21), warga Komplek Perumahan Cendana Asri Blok O No 19, Desa Sena, Batang Kuis dan Amlis Gossani Hasibuan alias Sanni (23), warga Jalan Beringin, Medan Tembung.

Informasi yang diperoleh di Mapolsekta Percut Seituan, perampokan dan pembunuhan yang dilakukan dua tersangka dipicu oleh dendam terhadap korban.

Menurut pengakuan salah satu tersangka di Mapolsekta Percut Seituan, Samsul Bahri Pohan menyebutkan, dirinya nekat melakukan perampokan dan pembunuhan karena upah korban bekerja di usaha barang bekas sering di potong untuk membayar rekening listrik.

"Gajiku sering di potong untuk membayarkan rekening listrik tempat usahanya itu. Selain itu, aku juga selalu dituduh mencuri jika ada barang yang hilang,"

tuturnya.

Dia kembali menyebutkan, dirinya tidak tahan atas perlakuan yang sering mendapatkan lontaran caci maki dari korban.

"Aku tidak tahan atas perlakuannya yang sering mencaci maki kami berdua.

Karena hal itulah kami nekat menghabisi nyawanya," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsekta) Percut Seituan Komisaris Polisi (Kompol) Maringan Simajuntak menyebutkan, tersangka Sani menyerahkan diri ke Mapolsekta Percut Seituan.

Sedangkan tersangka lainnya Syamsul Bahri diringkus dari kediamannya.

Sebelum menghabisi nyawa korban, kedua tersangka sempat melakukan merampas sepada motor dan dua unit handphone.

"Perampokan dan pembunuhan di latar belakangi oleh rasa dendam dua tersangka terhadap korban.

Kebetulan tersangkan Sani beserta isterinya bertempat tinggal di gudang botot milik korban," sebut Maringan Simajuntak.

Maringan kembali menyebutkan, pembunuhan ini memang sudah direncanakan oleh kedua tersangka.

Pada Jumat (24/8) kedua tersangka merencanakannya namun pada Sabtu (25/ 8) kedua tersangka menghabisi nyawa korban.(AND)

KPK POS

13

E D I S I 215 3 – 9 SEPTEMBER 2012

Rubrik KPK

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut.

Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Jalin Silaturrahim dengan Wartawan, Pimpinan KPK Gelar Halalbihalal MOMEN Idulfitri 1433 Hijriah dimanfaatkan pimpinan KPK untuk menjalin silaturrahim dengan wartawan melalui acara halalbihalal yang diselenggarakan di gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Acara yang dihadiri sekitar 90 wartawan media massa yang meliput di KPK ini, dihadiri seluruh pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja.

Dalam sambutannya, Abraham Samad menjelaskan bahwa makna dari sebuah halalbihalal Idulfitri adalah kembali ke fitrah. Ibarat kertas yang kembali putih dan tidak sedikit pun ternodai.

“Oleh karena itu, semangat Idulfitri tidak berhenti pada selesainya Idulfitri. Kita harus

terus memupuk rasa persaudaraan, karena kita tahu bahwa setelah kembali ke fitrah, maka ini akan kita teguhkan selamanya bahwa kita akan berusaha hidup dalam kondisi bersih, tidak setetes pun noda dalam kehidupan kita,” paparnya. Menurut Abraham, masyarakat harus memaknai kehidupan ini bahwa di dalamnya terdapat nilai-nilai integritas, kejujuran, kebersamaan, egaliter, dan humanisme.

Abraham mengakui, setelah hampir satu tahun pimpinan KPK periode ketiga, banyak hal yang jadi catatan penting, terutama hubungan pimpinan dengan media. “Kita paham betul bahwa KPK masih dianggap sebagai lembaga yang pokok dan dipercaya. Ini semua merupakan peran media yang turut membantu tanpa pamrih atas apa

yang dilakukan KPK selama ini,” ucapnya.

KPK menyadari apa yang dilakukan selama ini tidak akan sampai ke masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi besar dari media yang menunjang kerja KPK dalam pemberantasan korupsi. “Media penyambung lidah rakyat, sehingga fenomena yang terjadi di masyarakat bisa diaktualisasi oleh media. Begitu pula dalam pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Pada kesempatan halalbihalal ini, Abraham menyampaikan apresiasi atas samangat yang ditunjukkan para awak media yang tak kenal waktu mengikuti perkembangan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Selain itu, Abraham pun menyampaikan maaf jika dalam proses investigasi kasus

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana.

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Abraham mengakui selama ini KPK merasakan beberapa kendala dan hambatan.

Misalnya jumlah penyidik yang kurang dari 200 dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk ke KPK. “Pengaduan per harinya bisa mencapai 50 hingga ratusan laporan”, lanjutnya. Selain itu, menurutnya, wilayah Indonesia yang begitu luas jika dibandingkan dengan penyidik dan jumlah laporan dan jangkauan kerja KPK, secara matematis KPK sulit berantas korupsi secara cepat seperti harapan masyarakat.

Namun hambatan dan kendala itu tidak akan dijadikan sebagai sebuah hambatan besar dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi karena KPK tetap akan bekerja maksimal dengan segala keterbatasan yang ada. (HUMAS)

Penanganan Korupsi di Pemda DKI Tak Serius

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

LAPOR KE KPK

korupsi yang ditangani KPK terdapat beberapa hal atau informasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada masayarakat karena berkaitan dengan strategi pemberantasan korupsi.

“Hal-hal tersebut tidak mungkin disampaikan kepada publik karena bisa saja menggangu proses penyelidikan,” imbuhnya.

Kondisi KPK Sebagai lembaga yang baru, KPK tidak memiliki infrastuktur sehebat lembaga penegak hukum lain. Namun, dalam hal komitmen memberantas korupsi, apa yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sudah bisa dirasakan masyarakat. “Walaupun belum bisa seluruhnya memenuhi harapan masyarakat”, ucap Abraham.

MINTA MAAF– Wamenkumham Denny Indrayana (tengah) bersiap melakukan jumpa pers di gedung Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (27/8). Denny meminta maaf pada 'advokat bersih' terkait kicauannya di akun Twitter-nya mengenai #AdvokatKoruptor pada 17 Agustus lalu.

Wamenkumham Digugat JAKARTA - Mulut mu Harimau mu. Gara-gara kicauan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana di Twitter yang salah satunya menyatakan "Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri.", ternyata berbuntut panjang. Selain dilaporkan ke polisi, Advokat Alamsyah Hanafiah juga mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan terhadap Wakil Menteri ini, dilakukan seorang pengacara yang sempat membela hakim penerima suap, Muhtadi Asnun. Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu, dengan nomor 488/Pdt.G/2012/PN.JKT Sel. Alamsyah menggugat Denny untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 250 Juta. Selain itu ia juga menggugat agar Denny meminta maaf melalui pengumuman, satu media cetak dan satu media elektornik.

"Sebagai advokat sejak 1988, saya tersinggung dengan pernyataan yang tidak pautut diucapkan seorang pejabat publik seperti Denny, yang telah menyandang gelar profesor," ungkap Alamsyah usai mendaftarkan gugatan.

Pernyataan Denny di media jejaring sosial menyebutkan "Advokat koruptor

adalah koruptor itu sendiri, yaitu advokat yang membela kliennya yang nyata-nyata korupsi, dan menerima korupsi," serta "Sekali lagi: Advokat koruptor adalah koruptor yaitu advokat yang asal bela membabi buta yang tanpa malu terima bayaran dari uang hasil korupsi."

"Jangan sekali-kali mengidentikan tingkah laku babi yang buta dan advokat yang membela, babi itu binatang.

Dan masalah ini bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-undang nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat, yang berbunyi Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara," lanjut Alamsyah.

Selain itu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan seorang terdakwa wajib didampingi penasehat hukum dalam prosers peradilan. Pasal 56 ayat 1, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana juga menyatakan terdakwa kasus korupsi wajib dibela seorang pengacara. "Organisasi advokat sudah ada sebelum bapaknya Danny lagir, dan sudah ada sebelum republik ini ada," tambahnya.

Mantan pengacara Nurdin Halid itu mengatakan kicau-

an Denny sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi eletkronik, merupakan perbuatan melawan hukum.

"Klien saya itu ada Nurdin Halid, Laksamana Sukardi, dan Hakim Mustadi Asnun (memvonis bebas Gayus di PN Tangerang). Kalau dikatakan advokat itu koruptor berarti saya dikatakan koruptor sejak 1998 dong," kata Alamsyah.

Alamsyah menyebut, tersangka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat.

"Mungkin dia lupa saya pernah bersama-sama Menkum HAM Amir Syamsuddin itu membela kasus korupsi kondominium Taman Kemayoran tahun 1998," tutur Alamsyah.

Disinggung bukankah Wamenkumham Denny sudah meminta maaf? "Pernyataan maaf Denny kepada advokat bersih beberapa waktu lalu tidaklah cukup, pasalnya Denny belum meminta maaf kepada saya," jawabnya serius.

Ditanya kenapa tidak melapor ke polisi seperti yang dilakukan advokat OC Kaligis? "Kalau ke polisi itu malah lebih lama prosesnya. Nanti diselidiki kalau tidak di SP3 di JPU. Kalau ini kan dia langsung hadir di pengadilan, jadi tidak lama prosesnya," kata Alamsyah serius. (ENDY)

JAKARTA - Laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menyebut Pemprov DKI sebagai pemerintahan daerah terkorup utama di seluruh Indonesia. Penegak hukum pun dinilai kurang serius bahkan, lambat dalam menangani dugaan korupsi di Pemprov DKI berdasarkan temuan PPATK tersebut.

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan temuan PPATK tersebut cukup menarik karena membuka fakta dan informasi penting sejauh mana buruknya pengelolaan anggaran di Pemprov DKI. Menurutnya laporan tersebut memberi kesan pada masyarakat bahwa selama ini penegak hukum dan auditor keuangan tidak serius melakukan pemeriksaan tata kelola keuangan di Pemda DKI. "Aparat penegak hukum lambat dalam membongkar praktek mafia anggaran di Pemprov DKI. Informasi dari PPATK juga memberi gambaran secara nasional bahwa penegak hukum lambat. Jakarta yang dekat dengan pusaat kekuasaan dan ibukota negara saja sangat lambat melakukan upaya penegakan hukum, apalagi di daerah," ujar Roy seperti dikuitp Tribun, Selasa (28/8).

Roy menambahkan, selama ini apa yang disuarakan oleh masyarakat yang menyebut anggaran Pemprov DKI tidak transparan dan akuntabel, terbukti dan terjawab dengan temuan PPATK tersebut.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mencatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai provinsi terkorup sebanyak 46,7%.

Disusul Jawa Barat sebanyak 6%, Kalimantan Timur 5,7%, Jawa Timur 5,2%, Jambi 4,1%, Sumatera Utara 4%, Jawa Tengah 3,5%, serta Aceh Darussalam dan

Kalimantan Selatan 2,1%.

Provinsi yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,1%, Sulawesi Barat 0,3%, Sulawesi Tengah 0,4%, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5%, Kalimantan Tengah 0,6%, Sumatera Barat dan Bali 0,7%, Nusa Tenggaran Timur dan Bengkulu 0,8% serta Sulawesi Utara 0,9%.

"Sejak 2011 hingga 2012, PPATK telah menganalisa sebanyak 916 dugaan kasus korupsi dan 80 kasus dugaan suap di berbagai daerah," ungkap Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso di Jakarta, Senin pekan lalu.

Dijelaskan, praktek korupsi di daerah dengan menggunakan modus pemindahan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan sudah diamati oleh PPATK sejak tahun 2011. Modus seperti ini sudah diamati PPATK sejak 2011 untuk realisasi TA 2010 menyebar di seluruh nusantara.

Berdasarkan Hasil Analisa (HA) PPATK terkait tindak pidana korupsi secara komulatif sampai dengan 2012 sebanyak 916 HA, sedangkan tindak pidana Suap sebanyak 80 HA. Adapun HA tersebut telah dilaporkan kepada penegak hukum.

PPATK, lanjut dia, sudah melaporkan ke penegak hukum. Data mungkin bisa dicek di peradilan korupsi wilayah Pengadilan Negerti, Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

"Apakah kasus temuan itu ditindaklanjuti atau tidak itu bukan wewenang kami," paparnya.

Selain itu, PPATK tidak punya data tentang temuannya yang mendapat respon untuk diproses peradilan dan putusan terkait perkara korupsi.

"Mungkin bisa cek di data MA tentang peradilan perkara korupsi per daerah di wilayah PN, tingkat banding di PT dan kasasi di MA," harapnya. (ENDY)

Jalin Silaturrahim Idulfitri 1433 H, KPK Gelar Halalbihalal Pegawai DALAM rangka menjalin silaturrahim antarpegawai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara halalbihalal Idulfitri 1433 Hijriah, yang berlangsung pada Selasa pekan lalu.

Hadir dalam acara tersebut pimpinan KPK, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja, beserta penasihat dan para pejabat struktural. Pada halalbihalal ini, KPK juga menghadirkan Ketua MUI Jawa Barat sekaligus Guru Besar Unisba, Prof. Dr. Miftah Farid, sebagai sebagai penceramah.

Dalam sambutannya, Abraham Samad mengatakan bahwa hikmah Idul Fitri adalah kembali ke fitrah.

“Ibarat bayi yang baru dilahirkan lagi dan diibaratkan kain yang masih bersih,“ ujarnya. Abraham pun berharap semua pegawai KPK agar dapat menjaga kesucian hati nurani supaya visi-misi dan gagasan besar pemberantasan korupsi oleh KPK bisa dijalankan bersama. ”Tanpa adanya dukungan dari seluruh pegawai, pimpinan KPK tidak berjalan sendiri,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Abraham menyampaikan bahwa ke depan para pimpinan akan terus menjaga KPK agar tetap menjadi lembaga yang sangat disegani dan dipercaya masyarakat untuk menjalankan visi pemberantasan korupsi. “Kalau di awal kepemimpinan kami

ada hal yang membuat para pegawai merasa sangat tidak nyaman, mohon maaf yang sebesarnya. Ini akan menjadi instrospeksi kami,” tegasnya.

Mimpi besar KPK, lanjutnya, adalah suatu ketika datang sebuah generasi dan sebuah masa yang ketika itu masyarakat Indonesia sudah tidak mengenal lagi korupsi. “Itu adalah usaha dan program yang dirintis KPK mulai dari sekarang,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengajak seluruh pegawai KPK untuk selalu bersyukur karena selain kembali kepada yang fitrah, juga memperoleh kemenangan setelah satu bulan terakhir menjalani penitian

spriritual. “Sekarang kita berada dalam tahapan untuk melanjutkan kemenangan spiritual itu sampai setahun ke depan”, ucap Busyro.

Menurutnya, seluruh jajaran KPK masih perlu dan terus meningkatkan penyucian jiwa dan pemikiran yang merupakan dua hal yang penting bagi semua jajaran KPK, termasuk pimpinannya. “Perpaduan keduanya adalah modal yang selama ini kita miliki sehingga KPK berada dalam posisi memperoleh kepercayaan masyarakat nasional dan internasional,“ papar Busyro. Itu semua, lanjutnya, merupakan hasil keikhlasan dan kerja keras tanpa pamrih seluruh pegawai KPK. “Mari kita

mempertahankan kemenangan dan prestasi yang sudah dicapai selama ini,” serunya.

Hikmah Puasa Dalam ceramahnya di hadapan seluruh pimpinan dan pegawai KPK, Miftah Farid menjelaskan bahwa keberhasilan ibadah puasa tidak hanya dilihat hanya ketika proses puasa itu berlangsung, tapi juga harus dilihat setelah puasa berakhir, yaitu sekarang dan yang akan datang. “Ukuran keberhasilan ibadah shaum adalah ketakwaaan kita kepada Allah SWT, sampai seberapa jauh shaum memberikan pesan-pesan dan dampak spritual dan dampak bagi peningkatan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa,” paparnya.

Menurut Alquran, lanjutnya, selain keimanan dan solat yang mantap, indikator ketakwaan adalah kepedulian dan kesiapan mengorbankan apa saja yang menjadi potensi yang diberikan untuk dimanfaatkan untuk menolong orang lain, baik berupa harta, tahta, ilmu pengetahuan, pengalaman, keunggulan, kekuatan, dan sebagainya. “Selain itu, orang bertakwa selalu siap memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan,” lanjutnya. Nabi pun berpesan agar hati-hati karena marah itu bagaikan api. “Nabi memberikan resep spritual ketika puncak marah, jangan mengeluarkan kata-kata apapun dan kemudian berucap istighfar.”

Menanggapi banyaknya kasus korupsi di tengah masyarakat Indonesia yang beragama, Miftah menjelaskan bahwa saat ini terjadi fenomena di satu sisi ada peningkatan kesolehan spritual di masyarakat.

Namun, menurutnya di bidang kesolehen sosial terjadi kemunduran luar biasa sehingga masyarakat Indonesia menjadi sangat sensitif, seperti menjadi mudah marah, mudah berkelahi, perang antarkampung, dan sebagainya.

“Pendidikan agama kurang mengajarkan kesolehan sosial, namun lebih banyak ke pendidikan spiritual.

Seharusnya pendidikan agama memberikan dampak tehadap pembangunan karakter,” tandasnya. (HUMAS)