epaper kpkpos 217 edisi 17 september 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KORUPSI RSUD DR PIRNGADI MEDAN MAKIN KABUR

»

Dugaan Pungli di K antor Kantor Imigrasi T Balai Asahan

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN. 5

PUTRA BUPATI HAUS KEKUASAAN

» Drs Bachrum Harahap

» Andar Amin

PALUTA - Selama empat tahun ditetapkan sebagai kabupaten, Padanglawas Utara (Paluta) bukannya mencapai kemajuan.

Bahkan sebaliknya, Paluta yang ditetapkan sebagai kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007, kini semakin hancur.

Semangat otonomi daerah (otda) yang dicetuskan para penggagas beberapa tahun yang lalu, kini hanya tinggal kenangan. Seperti kekhawatirkan banyak pihak, kini di Paluta muncul "Raja-raja" baru yang berkuasa di bumi pemekaran itu.

Sejak ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Paluta definitif, Drs Bachrum Harahap dan H Riskon Hasibuan SHI, dinilai masyarakat tak mampu berbuat yang terbaik. Selama kepe-

mimpinannya, Bachrum Harahap dinilai sungguh mengecewakan. Pasangan pemimpin Paluta ini, tak mampu memenuhi cita-cita dan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayananan yang baik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan seperti yang termaktub dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Malah yang sungguh mengecewakan masyarakat,

kolom REDAKSI

Membuat Bangkrut Koruptor

ASAL JADI–Kolam limbah PKS PT. JJP dibangun di atas permukaan air kanal Sei Majo.

IAT Komisi Pemberantasan Korupsi memakai k e t e n t u a n perampasan harta hasil korupsi dalam kasus suap yang menyeret Angelina Sondakh adalah langkah maju.

Selama ini jaksa Komisi hanya menuntut hukuman pidana dan denda bagi para terdakwa korupsi. Akibatnya, selain hukuman bui yang sering begitu ringan hingga melukai perasaan publik, nilai hukuman denda yang dikenakan juga jauh lebih kecil dibanding uang negara yang mereka tilap.

Angelina Sondakh didakwa menerima suap sebesar Rp35 miliar dalam pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Jika dia dituntut menggunakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, memang ancaman hukumannya bisa sampai seumur hidup. Tapi tetap ada pilihan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Masalahnya, belum pernah ada terdakwa korupsi divonis hukuman maksimal. Bahkan, kalaupun hukuman denda dikenakan maksimal, besarnya cuma Rp1 miliar, tak sampai sepersepuluh dari

Bachrum Harahap dinilai mabuk kekuasaan. Lebih penting mengurus tahta kekuasaan, ketimbang mengusur kepentingan masyarakat di Paluta. Seperti yang terjadi belakangan ini, Bachrum Harahap lebih mengutamakan kepentingan keluarga dengan mengusung putra bungsunya Andar Amin menjadi calon Wali Kota Padangsidimpuan. Padahal seperti diketahui, Andar Amin • LANJUT KE HAL. 2

Jalur Diplomatik Tak Cukup Tangkap Koruptor di Luar Negeri

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

17 - 23 SEPTEMBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

Paluta Semakin Hancur

TANJUNGBALAI–Sejumlah oknum pejabat Imigrasi Tanjung Balai dituding melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan paspor. Dugaan pungli ini dilakukan bekerjasama dengan sejumlah calo dan biro jasa yang berkeliarandi kantor Imigrasi Tanjung Balai-Asahan.

Tudingan ini disampaikan ratusan elemen masyarakat dalam aksinya yang dipandu oleh Posko Gerakan Berantas Korupsi (PGBK) dipimpin Mukhlis Bela. Aksi demontrasi itu dilancarkan di kantor Imigrasi Tanjung Balai – Asahan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 4, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Kamis lalu.

Aksi tersebut digelar terkait adanya dugaan kecurigaan praktek pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum pejabat Imigrasi yang diduga bekerjasama dengan calo dan sejumlah biro jasa seperti NM, biro jasa KP dan lain, dalam pengurusan paspor kepada warga masyarakat dengan harga yang mencekik

N

EDISI 217/ THN V

IPAL PT JJP Asal Jadi, Tanggul Jebol Ribuan Ikan Mati KUBU - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) Sei. Majo Kecamatan Kubu Babusalam, Rokan Hilir dibuat asal jadi. Hanya terdiri dari dinding tanah dan lantai tanah.

Bahkan, IPAL PKS PT. JJP tidak sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.

»

Kep.51/MENLH/10/1995 yang merupakan standar baku. Mestinya, berdasarkan keputusan ini, semua kolam IPAL dibuat berkonstrtuksi semen beton, dengan kapasitas 64.800 M3. Dengan fisiografi lahan yang datar, dan tidak mungkin menggunakan memanfaatkan air limbah cair PKS. Investigasi wartawan KPK

Pos Salamuddin Purba dan Tim LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) bersama salah seorang warga Desa Sei Majo Wan Nurea meninjau langsung ke lokasi kolam limbah PT.JJP Rabu pekan lalu. Dalam peninjauan itu ditemukan ada tujuh kolam IPAL PT.JJP diperkirakan berukuran 15 meter X 50 meter,

terbuat dari dinding tanah.

Jarak antara kolam yang satu dengan yang lainnya hanya dibatasi tanggul tanah, dengan ketebalan 2 meter. Sementara dua kolam diantaranya tidak berfungsi. Letak kolam limbah berlokasi tidak jauh dari PKS PT. JJP, dan bersebelahan dengan • LANJUT KE HAL. 2

Korupsi di Pemkab Batubara

Batara Lumbantobing dari Perwakilan BPKP Sumut mengungkapkan hal ini, ketika menjadi saksi ahli pada persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor dalam kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan man-

tan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Batubara Irwansyah, Kamis pekan lalu.

Selain Irwansyah, dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hary Sukardi dan Syahrial Lafau juga dihadapkan di Pe-

• LANJUT KE HAL. 2

Tarik 20 Penyidiknya, Polri Lemahkan KPK

ngadilan Tipikor Medan.

“BPKP bekerja berdasarkan prosedur sendiri dan berbeda dengan BPK. Berdasarkan hasil audit investigasi tim BPKP

JAKARTA - Penarikan 20 penyidik Mabes Polri yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai upaya Polri melemahkan KPK. "Kalau penarikan ini dilakukan Polri apabila masa kontraknya belum habis, saya berpendapat ini adalah cara baru pelemahan terhadap KPK oleh Polri," kata anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago, di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, pelemahan KPK oleh Polri dilakukan secara sistematis.

"Saya menyaksikan komitmen Polri dalam menuntaskan tindak pidana korupsi. Penarikan penyidik ini sangat sistematis, akan merepotkan KPK dalam melakukan penyidikan, tentu banyak pekerjaan KPK akan tertunda

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Negara Rugi Rp949 Juta MEDAN–Negara dirugikan sekitar Rp949 juta dalam pembangunan tujuh unit gedung SKPD di Kabupaten Batubara.

Kerugian sebesar itu merupakan hasil audit investigasi Perwakilan BPKP Sumut.

JAKARTA - Fenomena koruptor melarikan diri beserta asetnya ke luar negeri merupakan suatu keniscayaan. Upaya pengejaran yang dilakukan pemerintah kerap terbentur dengan perbedaan sistem hukum masing-masing negara.

Karena itu, diperlukan kerja sama internasional untuk menyamakan visi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi secara global.

"Korupsi dengan kecanggihan sistem perbankan dan globalisasi mutlak memerlukan kerja sama internasional.

Karena pemerintah menyadari tipikor mungkin terjadi di negara kita, namun pelaku dan aset bisa pindah dari satu negara ke negara lain," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto (foto) , dalam keterangan resmi secara tertulis di

» PAPAN BUNGA UCAPAN SELAMAT DARI MASYARAKAT

“Jambi Peringkat ke-5 Terkorup se-Indonesia” JAMBI–Acara pisah sambut Wakil Kajati Jambi, Uung Andul Syukur dan dua Asisten, yang diselenggarakan di gedung Kejaksaan Tinggi Jambi, belum lama ini, ditandai dengan ucapan selamat papan bunga yang memenuhi halaman depan gedung Kejati hingga ke kantor Gubernur Jambi.

N

AMUN ada yang menarik perhatian, tentang papan bunga yang dikirim masyarakat Jambi.

Jika papan bunga yang dikirim bertuliskan ucapan selamat, namun yang dikirim atas namakan masyarakat Jambi bertuliskan; "Selamat Provinsi Jambi menjadi daerah terkorup ke-5 se Indonesia".

Karangan bunga ini berdiri di antara karangan

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

TERKORUP–Papan bunga dengan ucapan ,“Selamat Provinsi Jambi menjadi daerah terkorup ke-5 se Indonesia”. bunga lainnya. Tepatnya di

samping pintu masuk

Kejaksaan Tinggi Jambi.

Ternyata, Provinsi Jambi masuk dalam jajaran tingkat atas sebagai provinsi terkorup berdasarkan catatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Jambi diketahui berada pada peringkat kelima terkorup di Indonesia. Disebutkan posisi Jambi berada di bawah DKI Jakarta di posisi pertama, lalu diikuti Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.

Sementara Sumatera Utara, Jawa Tengah, Nang-

groe Aceh Darussalam, serta Kalimantan Selatan, berada di urutan selanjutnya secara berurutan di bawah Jambi.

Provinsi Jambi dinyatakan sebagai provinsi terkorup di Indonesia dengan persentase kasus dugaan korupsi sebanyak 4,1 persen.

Di luar daerah tersebut, daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsinya adalah Bangka Belitung 0,1 persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, Sulawesi Tengah • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

SAMBUNGAN

DUGAAN PUNGLI DI KANTOR PALUTA SEMAKIN HANCUR........................................................................................................................

IMIGRASI T BALAI -ASAHAN........... pilih menjadi Bupati Tapsel Rp31.198.750 atau 90,85 lantai dua dalam kontrak dugaan korupsi yang terjadi • DARI HALAMAN. 1

leher.

Ratusan massa bersama PGBK tersebut sempat mengejutkan warga Tanjung Balai. Sebab selama ini kantor tersebut belum pernah terusik, apalagi didatangi para pendemo, walaupun selama ini cukup banyak keluhan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang sulitnya urusan dan mahalnya biaya pengurusan paspor di kantor Imigrasi tersebut.

Orasi yang disampaikan ketua PGBK Mukhlis Bela mengatakan, selama ini system pengurusan paspor di kantor Imigrasi Tanjung Balai - Asahan terkesan dipersulit serta mahalnya biaya yang dibebankan kepada warga, yakni sebesar Rp600.000,

bahkan mencapai Rp1 juta.

Kemudian warga yang langsung mengurus paspor harus menunggu waktu yang cukup lama. Berbeda dengan yang melalui calo atau biro jasa, karena sudah ada saling memberi dari harga tersebut bisa saja dipersingkat berkisar satu hingga empat hari sudah selesai.

Ketika menerima pendemo, Kepala kantor Imigrasi Yanizur SH MH mengatakan, pihaknya bekerja sesuai prosedur. Yanizur membantah menaikkan biaya di luar ketentuan, selain biaya sebesar Rp29.000, untuk map yang berisi formulir permohonan, surat pernyataan dua lembar materei Rp6000, serta sampul paspor yang dikelola pihak koperasi. Pemohon juga wajib membayar tarif buku paspor sebesar Rp225,000.(HER)

JALUR DIPLOMATIK TAK CUKUP TANGKAP KORUPTOR DI LUAR NEGERI ..................................................

• DARI HALAMAN. 1

Jakarta, Rabu.

Djoko mengungkapkan jalur diplomatik yang sering digunakan menangani kejahatan korupsi, ternyata tidak cukup efektif untuk mengejar koruptor yang kabur ke luar negeri. Bahkan, harta maupun aset para koruptor yang dilarikannya ke luar negeri, sulit untuk ditarik lagi ke Indonesia.

Skema MLA (mutual legal assistance) dan ekstradisi hanya bisa melalui komitmen antar-Pemerintah. MLA, lanjut Menteri, merupakan skema kesepakatan antara dua negara. "Hanya bisa dilakukan satu negara (berhadapan) dengan satu negara, tak bisa diberlakukan ke semua negara pihak," kata dia.

Ketidakefektif itu bukan berarti skema MLA dihentikan. Hanya saja, kata Djoko, MLA dihadapkan pada keharusan setiap pihak memperhatikan prosedur hukum, aturan, dan peraturan perundangan di negara yang menjadi mitra kesepakatan, jelasnya.

"Tak bisa sepihak maunya kita seperti apa," ujarnya.

Djoko mengatakan MLA juga menuntut kelihaian negosiasi. Belum lagi harus berhadapan dengan pengacara koruptor. Kalaupun MLA pa-

da beberapa kasus baru dapat membekukan aset hasil korupsi, menurut Djoko tetap harus dilihat sebagai rangkaian upaya pelacakan dan pemulangan pelaku maupun aset itu. "Tim dari Kementerian Hukum dan HAM tetap jalan dengan skema MLA ini," jelasnya.

Dicontohkan Singapura sebagai salah satu negara tujuan pelarian koruptor sekaligus tempat menyembunyikan aset jarahannya. Kerja sama antarlembaga pemberantasan korupsi dapat menerobos sejumlah kekakuan prosedur hukum di negara seperti Singapura.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai jalur diplomatik dan Mutual Legal Assistance (MLA) tidak terlalu efektif untuk menangkap dan mengembalikan aset koruptor yang berada di luar negeri. Alasannya, karena jalur tersebut terlalu birokratis, kompleks dan lama.

Sementara mekanisme MLA, akan lebih efektif sebagai kesepakatan untuk penangkapan dan percepatan pemulangan buronan.

Samad mengatakan pertukaran informasi lebih mudah dilakukan di forum seperti SEAPAC. "Pertukaran informasi lebih mudah dilakukan di forum seperti SEAPAC," sambungnya.(ENDY)

MEMBUAT BANGKRUT KORUPTOR............................................

• DARI HALAMAN. 1

uang yang didakwa telah ia tilap.

Dengan hitung-hitungan seperti itu, pantas saja para koruptor tak jera. Jika terbukti korupsi Rp35 miliar, dendanya cuma Rp1 miliar. Hukuman penjara pun tak akan terasa berat. Koruptor berpeluang bebas setelah menjalani sepertiga dari masa hukumannya. Fakta bahwa belum ada koruptor divonis dengan hukuman penjara maksimal jelaslah makin membuat orang tak takut menilap uang negara.

Sebaliknya, jika pasal tambahan, yaitu pasal 18, digunakan dalam kasus Angelina, duit suap dari Grup Permai bisa disita jika hakim mengabulkan permintaan jaksa itu. Pemakaian pasal hukuman tambahan ini diharapkan membuat calon-calon koruptor berpikir ulang sebelum berani menggangsir uang negara. Memang tak ada jaminan bahwa hukuman berat otomatis menurunkan kejahatan korupsi yang makin menggila. Tapi, paling tidak, Komisi telah berani melangkah lebih maju.

Angelina akan menjadi terdakwa pertama yang diajukan Komisi ke pengadilan memakai pasal ini. Lebih baik telat ketimbang tak menggunakannya sama sekali. Sebab, sesungguhnya Komisi telah tertinggal dibanding polisi atau jaksa dalam "bermanuver" memakai pasal dakwaan untuk menjerat koruptor secara maksimal.

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Kejaksaan Agung sudah jauh melangkah dengan memakai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mendakwa dua pegawai Direktorat Pajak: Bahasyim Assyifie dan Dhana Widyatmika. Itu juga langkah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ketika mendakwa Gayus Tambunan.

Memakai undang-undang ini memungkinkan hakim menghukum para terdakwa untuk menyerahkan harta kekayaan yang diduga diperoleh dengan cara ilegal selama menjadi pegawai Pajak.

Komisi baru akan menerapkan beleid pencucian uang terhadap Muhammad Nazaruddin, terdakwa utama kasus suap Wisma Atlet yang juga kolega Angelina di Partai Demokrat. Korupsi adalah pidana asal pencucian uang.

Dengan undang-undang ini, hukuman terhadap pelakunya menyeluruh, bukan hanya satu kasus korupsi yang membuatnya berurusan dengan pengadilan.

Dengan ancaman hukuman yang lebih berat, kita berharap Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar menjadikan dirinya lembaga yang ditakuti para koruptor.

Kita sudah muak melihat koruptor hidup senang di dalam penjara, melenggang bebas setelah menerima sekian kali remisi, lalu kembali hidup normal. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Buatlah para koruptor jera dengan hukuman yang paling mereka takuti: menjadi jatuh bangkrut. (***)

• DARI HALAMAN. 1

saat ini tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan Kabid Mutasi dan merangkap sebagai Plt Kesbanglinmas Pemkab Paluta.

Andar Amin sendiri mendapat julukan sebagai 'Pangeran Paluta'. Julukan ini diberikan masyarakat, karena Andar mempunyai peran penting di Pemkab Paluta.

Tersiar kabar, segala urusan di Pemkab Paluta harus melalui Andar. Terutama yang berurusan dengan proyek. " Siapa yang mau dapat proyek harus melalui sang 'Pangeran'," komentar seorang kontraktor di Paluta.

Apakah Andar akan mampu mengalahkan pesaingnya pada Pemilukada Walikota Padang Sidimpuan, tentu masih akan ditunggu hasilnya pada Oktober bulan depan. Andar akan bersaing ketat dengan pasangan empat calon lainnya, termasuk satu di antaranya putra Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Namun, masih segar dalam ingatan, Andar Amin dua tahun lalu pernah maju sebagai calon Bupati Tapsel, berpasangan dengan dr Bajora Siregar. Sayang, pasangan ini kalah. Dan yang ter-

Syahrul Pasaribu.

Dalam catatan wartawan koran ini, setelah Andar gagal menjadi Bupati di Tapsel, terjadilah mutasi besar-besaran di Pemkab Paluta.

Demikian juga, hasil pemeriksaan BPK ditemukan berbagai ketidakwajaran dalam pembangunan infrastruktur di daerah itu.

Penggunaan anggaran diketahui membengkak. Ditemukan, belum sebulan kondisi fisik salah satu bangunan sudah rusak. Begitu juga kondisi jalan rusak dan tak terlewati, walau baru saja dikerjakan pembangunannya.

Kondisi ini ditengarai akibat terjadinya berbagai pemotongan untuk bisa mendapatkan proyek. Contoh paling akurat, pembangunan kantor KUPTD Padang Bolak di Jalan lintas Gunung Tua - P.Sidimpuan yaitu Bukit Martajam. Plafon dan dinding kantor sudah retak dan ambruk. Hal serupa juga terjadi dalam pembangunan gedung DPRD Paluta.

Dilaporkan, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Pemkab Paluta, menganggarkan belanja modal sebesar Rp34.336.157.

225, dengan realisasi sebesar

persen.

Keterangan dihimpun KPK Pos di Paluta, pembangunan gedung DPRD Kabupaten Paluta (tahap pertama) dilaksanakan PT Surya Jaya Setia sesuai dengan kontrak nomor 640/34/PPKDPU.PE/IX/2009 tanggal 14 September 2009, dengan dana sebesar Rp3.289.809.000.

Jangka waktu pelaksanaan selama 100 hari dan telah selesai dikerjakan serta dibayar lunas, namun hal tersebut layak dipertanyakan.

Sementara itu, dalam pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim Pemeriksa bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pengawas lapangan terdapat kekurang pekerjaan sebesar Rp80.028.412,80 yakni sebagai berikut; 1: Tanah timbun untuk lantai dalam kontrak (RAB) sebanyak 74,96 m3, namun dilaksanakan sebanyak 591,26 m3 sehingga kurang 149,70 m3 dengan harga Rp91.281.000 atau senilai Rp 13.664.765.

2: Pekerjaan conblock halaman dalam kontrak (RAB) sebanyak 955,00 m2, namun dilaksanakan sebanyak 180,80 m3 sehingga kurang 774,20 m2 dengan harga satuan Rp160.000,00 atau senilai Rp123.872.000.

3: Pekerjaan bekisting cor

(RAB) sebanyak 602,50 m2, namun dilaksanakan sebanyak 595,50 m2 sehingga kurang 7,00 m2 dengan harga satuan Rp489.872,00 atau senilai Rp3.429.104.

4: Pekerjaan keramik lantai dalam kontrak (RAB) sebanyak 630,40 m2, namun dilaksanakan sebanyak 808,25 m2 dengan harga satuan Rp342.634,00 atau senilai Rp60.937.456.

Proses lanjutan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Paluta tahap kedua berlantai dua, dikerjakan CV Risky Yulinda dengan nilai kontrak sebesar Rp1.114.967.0 00. Pembangunan lanjutan gedung DPRD ini dilakukan asal jadi. Bentuk pekerjaan tidak sempurna.

Padahal dana pembangunan gedung wakil rakyat itu keseluruhannya mencapai Rp4.404.776.000.

Tokoh pemuda dan penggiat anti korupsi Kabupaten Paluta, Mauliddar Siregar mengakui berbagai kebobrokan yang terjadi saat ini di Paluta. Putra daerah ini menilai, Paluta saat ini semakin hancur. Hal ini disinyalir akibat kroni dan haus jabatan sang 'Pangeran'.

Siregar mengakui, salah satu dari sekian banyak

di Pemkab Paluta sudah pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Maret 2012 lalu. Kasus yang kini ditangani KPK itu adalah proyek penanggulangan bencana alam dengan nilai Rp10,8 miliar.

Menindaklanjuti pengaduan itu, KPK dalam suratnya Nomor:R-1377/40-43/ 04/2012, AN. Handoyo Sudradjat, telah memberi jawaban.

Dalam surat itu KPK menyatakan; “Sehubungan dengan pengaduan saudara yang disampaikan secara langsung tanggal 9 Maret 2012 kepada Komisi Pemberantas Korupsi, dapat kami informasikan bahwa pengaduan saudara menjadi bahan informasi kegiatan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus yang dimaksud”.

Siregar bersama warga Paluta lainnya mengharapkan agar KPK segera turun ke lapangan melidik ketidakbecusan berbagai proyek yang terjadi di Paluta.

"Kami warga Paluta menanti kedatangan tim KPK turun ke lapangan," pungkas Mauliddar Siregar.

(DATUK)

IPAL PT JJP ASAL JADI, TANGGUL JEBOL RIBUAN IKAN MATI....................................................

• DARI HALAMAN. 1

kanal Sei. Majo dengan kedalaman 3 meter kali lebar 3 meter. Sedang jarak kanal dengan kolam penampungan limbah hanya dibatasi dengan tanggul ketebalan empat meter, letak kolam limbah di atas permukaan aliran air kanal. Sedangkan air kanal tersebut dialirkan ke Sei. Pedamaran hingga ke Sei. Rokan.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, tanggul IPAL PT. JJP kerap terjadi kebobolan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah Desa Sei.Majo, karena tanggul kolam limbah berada di atas permukaan air kanal. Selain itu kondisi tanah longgar, sehingga dengan mudah limbah tersebut meresap ke kanal tersebut, seperti yang terjadi belum lama ini, tanggul kolam limbah PT. JJP jebol mengakibatkan ribuan ikan mati di kanal tersebut.

Jika dilihat dari letak ko-

lam limbah PKS PT.JJP, diduga pihak PT.JJP sengaja membangun IPAL berdampingan dengan kanal Desa Sei.Majo. Posisi kolam limbah lebih tinggi dari permukaan air kanal, tujuannya disinyalir untuk mempermudah membuang limbah diduga B3 (Bahan Berbahaya Beracun) ke kanal tersebut.

Selain itu, dampak dari pengolahan tandan buah sawit (TBS) menjadi CPO (crude palm oil) dan PKO dipengolahan PKS PT. JJP menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan, seperti ceceran oli dari genset penggerak listrik, dan aktivitas pencucian TBS tersebut diperkirakan ceceran oli dan lumpur cair PKS tersebut dapat mencemari kualitas Sungai Pedamaran yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan mandi dan mencuci.

Yang jelas manajemen PT. JJP belum melaksanakan secara benar Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA-AMDAL) dan Analisa

Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup.

“Tudingan berbagai pihak yang dialamatkan kepada Bapedalda Rokan Hilir bahwa, Bapedalda Rohil tidak bernyali, seperti yang diberitakan koran ini, pada edisi pekan lalu itu, sah-sah saja, dan sebagai peringatan keras masyarakat kepada Instansi yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap PT. JJP karena IPAL yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mestinya pihak Bapedalda Rohil tidak memberikan izin terhadap pengoperasian PKS PT. JJP sebelum persyaratan yang merupakan peraturan baku dipenuhi perusahaan.

Pengoperasian PKS PT. JJP dan pembukaan perkebunan Kelapa Sawit PT. JJP di Sei. Majo sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak tahun 1998 lalu. Ada apa dengan pihak Bapedalda Rohil membiarkan pengoperasian PKS

PT. JJP tanpa mengindahkan Undang-undang tentang Lingkungan Hidup. Keluhan masyarakat terhadap jebolnya tanggul kolam limbah PT. JJP yang dilaporkan masyarakat juga tidak digubris.

Masalah jebolnya Tanggul PKS PT.JJP disampaikan Wan Nurea dan Syafrizal (40) warga RT/RW 09/05 Desa Sei. Majo Syafrizal yang ditemui KPK Pos, Rabu pekan lalu, dikediamannya mengatakan satu-satunya warga yang bertetangga dengan PKS PT. JJP adalah saya (Syafrizal ed) sekeluarga. “Saya tinggal di sini sejak 1997, sebelum berdirinya PKS PT. JJP, kami sudah tinggal di sini," tegas Syafrizal.

Syafrizal membenarkan bobolnya tanggul IPAL PT. JJP mengakibatkan berbagai jenis ikan pada kanal Sei.Majo bermatian. Kejadian bobolnya tanggul tersebut telah dilaporkan Syafrizal kepada RT setempat untuk ditindak lanjuti kepada Perusahaan PT. JJP dan Bapedalda Rokan

Hilir. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Pengaduan tersebut disampaikan satu bulan yang lalu.

Selain itu, sambung Syafrizal, selama PKS PT. JJP beroperasi di Desa Sei.Majo belum ada kontribusi yang diberikan PT.JJP baik listrik maupun air bersih. “Memang dikasi air bersih tapi disuruh jemput sendiri ke PKS, sementara listrtik yang dimohonkan juga belum dikabulkan PT. JJP," terang Syafrizal.

Informasi yang dirangkum KPK Pos di Sei. Majo menyebutkan pembangunan PKS PT. JJP Desa Sei. Majo diduga berdasarkan data yang penuh dengan rekayasa, terhadap pengumpulan data primer, dan pengukuran langsung di lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan menggunakan daftar isian (koesioner) berupa pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.(PUR)

NEGARA RUGI RP949 JUTA.........................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

kerugian Negara sebesar Rp 949 juta,” ujar Batara di hadapan majelis hakim yang diketuai Suhartanto. Ini dipertegas Batara, karena Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hanya menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp197 juta dan telah dikembalikan ke Kas daerah.

Lebih lanjut Batara menjelaskan, berdasarkan audit pihaknya ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan berbiaya Rp6,7 miliar dalam proses tender

pengadaan barang. Menurutnya pengadaan barang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas yang baik untuk pengadaan barang tersebut.

Selain itu melalui prosedur lelang, ditemukan penyimpangan kalau pemenang lelang tidak melaksanakan kegiatan utama secara langsung tetapi disub kontrakan kepada perusahaan lain. Selain itu spesifikasi bangunan yang semula berbahan beton dirubah menjadi kayu tanpa adanya proses lelang yang baru.

“Menurut saya harus diten-

der ulang karena telah terjadi perubahan spesifikasi pekerjaan yang direncanakan beton menjadi kayu. Selain itu CV Grasia bukan pemenang lelang, seharusnya yang mengerjakan proyek itu pemenang lelang,” jelasnya.

“Berdasarkan hasil audit investigasi kalau kayu untuk pembuatan rumah panggung jenis 120m3 hanya seharga Rp2,1 sampai ditempat, namun harganya di markup menjadi Rp3,7 juta. Ada selisih dan itu merupakan kerugian Negara,”jelasnya.

Seperti diketahui dalam

perkara dugaan korupsi pembangunan tujuh gedung SKPD Batubara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan tiga orang tersangka, Kadis Pekerjaan Umum (PU) Batubara Irwansyah, dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hary Sukardi dan Syahrial Lafau.

Diduga terjadi mark-up pada pembangunan tujuh Kantor SKPD di Kabupaten Batubara berbiaya Rp6,7 miliar, yakni Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perikanan dan Kelaut-

an, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Penyimpangan itu adanya ketidaksesuaian pembangunan dengan perencanaan atau bestek. Yaitu, seharusnya berbahan beton diganti kayu.

Perubahan ini mengurangi penggunaan anggaran yang sebenarnya. Selain itu, volume atau luas bangunan tidak sesuai. Di antaranya, perencanaan 600 meter persegi luas bangunan, direalisasikan hanya 400 meter persegi.(TIM)

TARIK 20 PENYIDIKNYA, POLRI LEMAHKAN KPK...........................................................................

• DARI HALAMAN. 1

karena 20 orang itu bukanlah jumlah yang sedikit," ungkap politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Sapto Edy

mengatakan, perseteruan antara KPK dan Polri harus diselesaikan sesegera mungkin.

"Kita harus beri ruang yang luas bagi KPK dan Polri untuk berdialog dan menyelesaikan perbedaan diantara

kedua institusi tersebut. Kita berkepentingan agar kedua institusi ini kompak dan bersinergi positif melakukan pemberantasan korupsi sehingga bermanfaat maksimal bagi negara. Jangan sampai

kita ikut memanaskan situasi karena hanya akan membuat pemberantasan korupsi tidak maksimal dan para koruptor akan tertawa puas," kata Tjatur.

Bareskrim Mabes Polri

menarik 20 personel penyidiknya yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa diantaranya tengah mengusut kasus dugaan korupsi Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.(IC/BBS)

“JAMBI PERINGKAT KE-5 TERKORUP SE-INDONESIA”....................................................................

• DARI HALAMAN. 1

0,4 persen, Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat 0,5 persen, Kalimantan Tengah 0,6 persen, Sumatra Barat dan Bali 0,7 persen, Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu 0,8 persen, serta Sulawesi Utara 0,9 persen.

Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, menyebut umumnya korupsi di daerah

menggunakan modus pemindahan dana anggaran APBD ke rekening bendahara provinsi. Atas masalah ini, Agus mengaku, PPATK sudah mengamati sejak 2011.

"Modus seperti ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia," kata Agus sebagaimana yang disebutkan di sejumlah situs media online nasional tersebut.

Sebelumnya, papan bunga tersebut berdiri diantara sejumlah karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan Wakil Kejati Jambi, John Walingson Purba, yang menggantikan Uung Abdul Syakur.

Papan bunga ini berdiri di antara papan bunga lainnya, tepatnya di samping pintu masuk sebelah kiri Kejati Jambi. Papan ucapan itu

dikirimkan oleh LSM Jambi yang mengatasnamakan masyarakat Provinsi Jambi. Satu ucapan yang sama juga berdiri tegak di pintu masuk kantor Gubernur Jambi.

Sebelumnya, massa dari Mahasiswa dari Universitas Jambi (Unja) dan Institut Agama Islam Negeri Jambi (IAIN) Sultan Thaha Saifuddin yang tergabung

dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) mendesak Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mencopot pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) yang menyelewengkan anggaran.

Mahasiswa juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di Jambi.(INRO)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Dituntut 4 Tahun, Miranda Goeltom Geram JAKARTA - Miranda Swaray Goeltom, terdakwa kasus suap cek pelawat anggota DPR dituntut hukuman empat tahun penjara dan dendan Rp150 juta. Tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, Supardi dalam sidang lanjutan kasus cek perjalanan anggota DPR-RI di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu pekan lalu.

"Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyuapan dengan memberikan sesuatu, dibantu Nunun Nurbaetie, kepada beberapa anggota Komisi Keuangan DPR-RI periode 1999 sampai 2004, antara lain Endin AJ Soefihara, Dodi Makmun Murod, dan Uju Juhaeri," kata jaksa Supardi saat membacakan tuntutan.

Di depan Ketua Majelis Hakim Gusrizal, Jaksa Supardi mengatakan Miranda terbukti menyiapkan cek perjalanan dalam tiga kantung plastik besar untuk diserahkan kepada beberapa anggota DPR. Hal itu dilakukan untuk memenangkan dia dalam pemilihan DGS BI tahun 2004.

"Terdakwa terbukti memberikan sesuatu dibantu Nunun Nurbaeti kepada beberapa anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999-2004, antara lain Endin AJ Soefihara, Dudhie Makmum Murod, dan Udju Djuhaeri," kata Jaksa Supardi.

Dalam persidangan, jaksa menilai terdapat rangkaian fakta hukum yang membuktikan pemberian cek pelawat ke sejumlah anggota DPR dari Miranda melalui Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun.

Walaupun Miranda membantah pernah meminta tolong Nunun untuk memperkenalkannya dengan anggota DPR, jaksa tetap yakin rangkaian peristiwa pemberian cek itu berkaitan.

Dimulai dari permintaan Miranda agar dikenalkan dengan anggota DRP untuk pemenangannya di fit and proper test DGS BI 2004.

Miranda dinilai menginginkan agar faktor kegagalan dalam fit and proper test Gubernur BI sebelumnya tidak terulang.

Saat pemilihan Gubernur BI 2003, anggota dewan mempertanyakan masalah keluarga dan moral Miranda.

Peristiwa perkenalan Miranda dengan anggota DPR ini dianggap jaksa sebagai awal rangkaian peristiwa pemberian cek perjalanan.

Peristiwa itu dilanjutkan dengan pemberian cek perjalanan saat uji kelayakan dan

Megawati Sindir KPK

EMPAT TAHUN PENJARA–Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Suaray Goeltom (kanan) saat menjalani persidangan lanjutan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Rabu (12/9). Miranda dituntut empat tahun penjaran dan denda Rp 150 juta oleh penuntut umum KPK karena diduga terlibat suap dalam pemilihan dirinya di Komisi IX DPR. kepatutan calon DGS BI pada 8 Juni 2004. Pemberian cek dilakukan Nunun Nurbaeti yang merupakan teman dekat Miranda melalui Arie Malangjudo.

"Arie membagikan cek ke masing-masing fraksi, ke Dudhie Makmun Murod, ke HamkaYandhu, ke Endin Soefihara, dan kepada Udju Djuhaeri, kemudian dibagikan ke anggota Komisi IX DPR dari masing-masing fraksi. Para penerima tersebut membenarkan dan sesuai dengan keterangan Arie," kata Supardi.

Meskipun Nunun tidak mengakui pemberian cek pelawat ini, tim jaksa KPK lebih memercayai keterangan Arie dan office boy Nunun yang bernama Ngatiran. Adapun Ngatiran mengaku mengantarkan cek perjalanan dalam kantong plastik be-

lanja ke ruangan Arie Malangjudo yang diambilnya dari ruangan Nunun atas sepengetahuan Nunun.

Rangkaian peristiwa ini, ujar Supardi, diperkuat dengan kesaksian para anggota DPR 1999-2004. Emir Moeis saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu mengira cek perjalanan yang diterimanya dari Dudhie Makmud Murod sebagai "upah capek" terkait dengan pemenangan Miranda. Emir pun mengembalikannya ke Panda Nababan.

Hamka Yandhu dari Fraksi Partai Golkar, dalam rapat kelompok fraksi Komisi IX Partai Golkar, mendengar lontaran pertanyaan apakah ada dana terkait pemenangan Miranda. Kemudian pertanyaan itu dijawab Paskah Suzetta, "Ya, nanti ada pengarahan fraksi". Adapun

yang dimaksud dengan pengarahan fraksi adalah dana.

"Fakta-fakta tersebut membentuk simpulan apa yang dilakukan terdakwa (Miranda) sejak bertemu dengan Nunun hingga penyerahan cek perjalanan BII dihubungkan dengan kejadian yang dialami saksi-saksi merupakan peristiwa yang berantai dan berkait. Itu juga menunjukkan terdakwa melalui Nunun sudah memberikan cek perjalanan BII ke anggota dewan," kata jaksa.

Dalam kasus ini, Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara. Jaksa mendakwa Miranda dengan dakwaan yang disusun alternatif. Dakwaan alternatif pertama, melanggar Pasal 5 ayat 2 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55

ayat 1 ke-1 KUHP. Dakwaan alternatif kedua, Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke2 KUHP. Alternatif ketiga, Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Alternatif keempat, Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke2 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Sidang ditunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa Miranda untuk mengajukan tanggapan tuntutan Jaksa. Usai sidang, Miranda geram dengan tuntutan itu. "Tuntutan itu tidak berdasar. Semua keterangan saksi yang muncul disidang, nggak mendukung dakwaan jaksa. Anda lihat sendiri dalam persidangan semua faktanya direkayasa," kata Miranda kesal.(ENDY)

Menyuap, Ketua Walubi Hadapi KPK JAKARTA - Siti Hartati Murdaya Poo, namanya sudah dikenal di jajaran pengusaha wanita terpopuler, tokoh agama yang menjadi Ketua Umum Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) juga politisi yang mantan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat). Kini namanya semakin terkenal lagi, setelah Hartati Murdaya tidak berdaya ketika dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimasukkan dalam penjara Rutan Jakarta Timur cabang KPK, Rabu pekan lalu, karena Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation menjadi tersangka kasus dugaan penyuapan ke Bupati Buol, Amran Batalipu sebesar Rp 3 miliar untuk pengurusan Surat Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit di Buol, Sulawesi Tenggara.

Penahanan itu, setelah Orang terkaya di Indonesia no. 13 menurut majalah Forbes 2008 menjalani pemeriksaan selama tujuh jam. Sekitar pukul 18.30 WIB, Hartati keluar gedung KPK dengan menggunakan kursi roda karena mengaku masih sakit. Hartati langsung dibawa ke Rutan KPK, yang berada di basement gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Istri pengusaha taipan Hardaya Poo tampak mengenakan baju tahanan KPK serupa jaket berwarna

putih. Raut wajahnya nampak loyo setelah menjalani pemeriksaan.

Sebelum masuk ke dalam ruang tahanannya, di Rumah Tahanan Kelas 1A cabang KPK, Hartati menangis saat ditanya wartawan. "Saya tidak bersalah, Saya difitnah, tetapi saya terima. Saya tidak sedih memikirkan diri saya, hanya sedih begitu banyak orang yang hidupnya bergantung pada saya," ujar Hartati.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, National University of Singapore dan Stanford University Amerika ini tetap ngotot tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk memberi uang kepada pejabat daerah.

"Saya dikhianati oleh direktur yang saya percayai," kata Hartati tanpa menunjuk orang yang dimaksudnya.

Pengacara Hartati, Tumbur Simanjuntak mengatakan bahwa kliennya sakit dan dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Surat hasil diagnosa dokter yang membuktikan penyakit Hartati.

Alasan sakit inilah yang juga menjadi penyebab Hartati tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pertama, Jumat, 7 September lalu.

Tim pengacara Hartati juga mengirimkan surat ke KPK yang meminta agar dirinya tidak ditahan.

Sejumlah pengurus

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mendatangi gedung KPK untuk menyerahkan surat yang intinya juga meminta KPK tidak menahan Hartati.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan penahanan itu dilakukan, setelah KPK mendapat konfirmasi dari tim ahli medis yang menyatakan kondisi kesehatan Hartati tidak mengkhawatirkan.

Meskipun menggunakan kursi roda, Hartati dinyatakan tetap sehat walafiat "Hasil pemeriksaan dokter menyimpulkan Ibu SHM (Siti Hartati Murdaya) secara fisik tidak sakit, dan bisa dilakukan penahanan," kata Johan Budi.

Memang, sambung Johan, saat diperiksa Hartati mengaku sakit. Penyidik minta Hartati menyerahkan hasil diagnosis kesehatan yang menyatakan perlu menjalani perawatan di rumah sakit. "Hingga selesai diperiksa, ternyata tidak ada diagnosis dokter yang diperoleh penyidik KPK, baik dari rumah sakit maupun dari Ibu SHM," ungkapnya.

Lantaran tak ada diagnosis kesehatan, penyidik KPK meminta dokter KPK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Hartati Murdaya.

Hasilnya memungkinkan bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Jika di dalam tahanan, Hartati

Murdaya sakit, KPK akan melakukan pemeriksaan apakah Hartati perlu dirawat atau tidak. "Karena statusnya tahanan, tentunya KPK akan melakukan pembantaran," sambung Johan.

KPK menetapkan Hartati sebagai tersangka atas dugaan menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu.

Pemberian suap diduga terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. KPK pun menetapkan Amran dan dua anak buah Hartati, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono, sebagai tersangka.

Adapun Gondo dan Yani masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sementara menurut Tumbur, perkara yang menjerat kliennya ini bukanlah penyuapan melainkan pemerasan.

Hartati mengaku dimintai uang oleh Amran.

Hartati disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp 250 juta.

Selain Hartati, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Buol untuk kasus yang sama.

Mereka adalah Asisten I

Amir Rihan Togila, Kepala Dinas Kehutanan Elisa Bungaallo, dan Kepala Dinas Perkebunan Said Gontjeng. "Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SHM (Siti Hartati Murdaya)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Pemeriksaan ini yang kedua bagi ketiganya, karena sebelumnya mereka telah sempat dipanggil penyidik KPK sebagai saksi untuk Bupati Buol Amran Batalipu. Keterkaitan pemeriksaan ketiganya dengan Amran Batalipu dan Hartati Murdaya cukup kuat, pasalnya ketiganya tercatat sebagai Tim Penilai Lahan Pemkab Buol yang nantinya memberikan penilaian kelayakan lahan itu agar bisa diterbitkan hak guna usaha (HGU) oleh Bupati Buol.

Ketiganya juga dianggap mengetahui mengenai persoalan penerbitan HGU untuk lahan milik PT Hardaya Inti Plantations di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, seluas 22 ribu hektare itu, termasuk pengurusan perizinan lahan seluas 4500 hektare oleh anak perusahaan Hartati, PT Sebuku Plantations, yang lokasinya berdekatan.

Bahkan, dikabarkan ketiganya pun pernah diundang untuk menemui Hartati Murdaya di kantornya di kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat. (ENDY)

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kembali menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sindiran itu berkaitan dengan belum mampunya lembaga antikorupsi membongkar maupun menangani kasus korupsi kelas kakap. Juga berkaitan sikap KPK yang mengincar politisi PDIP, ketimbang politisi dari partai lain yang juga korup.

"KPK kok, menurut saya, kenapa sih susah-susah banget menghantam korupsi yang gede-gede (kelas kakap) dulu saja. Tapi kan ini nggak dilakukan, kenapa ya?. Juga KPK nggak beranai menangkap otak utama dibalik berbagai kasus korupsi yang terjadi di negeri ini," sindir Mega dalam Dialog Kebangsaan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis pekan lalu.

Padahal, lanjut Mega, ketika membentuk dan mendirikan KPK di era reformasi, dengan harapan agar bisa berfungsi berantas korupsi seperti Kejagung dan Kepolisian. Juga mencegah berbagai kasus korupsi secara efektif.

Sayangnya, lanjut dia, kinerja KPK hanya menangani kasus korupsi yang belum sesuai harapan masyarakat. "Kenapa tidak langsung dihantam kasus korupsi yang gede-gede," paparnya dengan nada kecewa.

Mega juga menyindir KPK

yang belakangan ini lebih mengincar politisi dari PDIP, dan ingin menjebloskan sebanyak-banyaknya kader PDIP dalam sel tahanan koruptor. "Tiap hari, kok ada saja kader PDIP yang diseret KPK. Saya selalu tanya kepada Sekjen saya (Tjahjo Kumolo - Red), kenapa ya kok PDIP terus yang 'digeretgeret' (tarik)," lanjut Mega.

Mega pun menjadi bingung kenapa kader-kader partainya banyak yang menjadi incaran KPK. "Apakah karena PDIP berada diluar pemerintahan atau apa. Saya juga bingung kenapa ya yang dari PDIP digeret-geret," sambung Mantan Presiden RI. Menurut Megawati, semua itu terjadi karena hilangnya sikap keberanian dalam diri dan institusi. Karenanya menekankan agar KPK untuk kembali menanamkan sikap keberanian setiap menghadapi persoalan. "Tidak ada keberanian untuk mengatakan hal-hal yang sepatutnya kita katakan," pungkasnya.

Beberapa petinggi PDI Perjuangan pernah tersandung masalah korupsi dan harus berurusan dengan KPK. Sejumlah di antaranya bahkan masih mendekam di penjara. Mereka antara lain adalah Panda Nababan dan Emir Moeis. Emir yang saat ini menjadi anggota DPR RI dituduh KPK terlibat kasus korupsi proyek PLTU Tarahan.(ENDY)

Anggie Nilai Dakwaan Jaksa Cacat Hukum JAKARTA - Sidang lanjutan Angelina Sondakh alias Anggie, Terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dilanjutkan dengan materi pembacaan keberatan surat dakwaan Jaksa.

"Surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap kliennya yang ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad cacat hukum. Sprindik tidak didasarkan laporan adanya tindak pidana atau penyelidikan yang dilakukan KPK. Padahal, hal itu diatur dalam Pasal 108 KUHAP," kata Nasrullah, kuasa hukum Anggie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dijelaskan surat penyelidikan yang ditandatangani oleh mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja itu dikeluarkan pada 23 Maret 2011. Selanjutnya surat tersebut diteruskan ke pemimpin KPK jilid 2 yang selanjutnya disetujui untuk dilakukan penyidikan.

Dalam surat itu, kata Nasrullah, nama kliennya tidak tercantum dan tidak terkait.

Karena itu, janggal jika kliennya, oleh pemimpin KPK jilid 3, ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi. "Merujuk uraian pada tindak pidana korupsi dan surat penyidikan di atas, terjadi ketidaksamaan antara surat penyelidikan dan surat penyidikan," ujarnya.

Jika ada hal lain yang menjadi dasar penetapan kliennya sebagai tersangka, Nasrullah mempertanyakan asal-usul dasar itu. Ini karena, penetapan seseorang menjadi tersangka korupsi bermula dari tangkap tangan atau didahului dengan adanya laporan atau aduan.

"Angelina Sondakh bukanlah orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Kami mempertanyakan apa dan darimana dilakukannya penyidikan Angie? Apakah didapat dari bukti-bukti yang didapat sendiri? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?" ungkapnya.

Dikatakan pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Wafid Muharram, Mindo Rosalina

Manulang, dan Mohamad El Idris. "Tiba-tiba muncul nama Angie tanpa adanya laporan atau penyelidikan atas dirinya. Hal tersebut pasti tidak terjadi kalau orang yang menandatangani itu lebih teliti," papar Nasrullah.

Apalagi, lanjut dia, kliennya bukan pihak yang ikut tertangkap tangan melakukan tindak pidana pada perkara tersebut. Mereka yang tertangkap tangan adalah Wafid Muharram, Mohammad El Idris, dan Mindo Rosalina Manulang. "Dengan demikian, tidak tepat penyidikan tanpa didahului adanya laporan dan pengaduan. Maka tampak jelas dalam uraian ini adanya kehendak penuntut umum untuk memaksakan perkara terdakwa Angelina Sondakh," tandasnya.

Nasrullah pun mempertanyakan dasar terbitnya sprindik terhadap Angie. Apakah surat itu keluar berdasarkan bukti, mekanisme penyelidikan, dan laporan tindak pidana sebagaimana diatur KUHAP. "Ini kami sampaikan kepada majelis hakim agar dapat menilai secara objektif terhadap penyidikan Angelina Sondakh tanpa memenuhi asas penyidikan yang baik," lanjutnya.

Menurutnya, kasus yang menjerat kliennya itu seharusnya dinyatakan batal demi hukum, sehingga persidangan tersebut tidak layak dilanjutkan. Nasrullah menyatakan, kliennya itu tidak bisa dipersalahkan atas dugaan tindak pidana tersebut. "Apa dasar surat penyidikan yang dijadikan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap kasus Angelina Sondakh?," ucap Nasrullah.

Seharusnya KPK bisa menyelidiki kasus ini atas dasar adanya laporan atau tertangkap tangan. "Bila itu tidak ditemukan, maka KPK tidak layak melakukan penyelidikan," ucap pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Nasrullah juga mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet di Kemenpora dan proyek pengadaan alat-alat laboratorium sejumlah universitas di Kemendikbud adalah keliru.

Menurut dia, dakwaan seperti itu adalah dakwaan yang kabur.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

SUMUT

Saksi Sidang Korupsi Mantan Kadispora Dikawal Preman MEDAN–Sidang lanjutan dugaan korupsi pengerjaan 19 paket proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung PPLP di Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Sumut tahun 2008 dengan terdakwa mantan Kadispora Sumut, Ardjoni Munir, kembali di gelar di ruang sidang utama Cakra I Pengadilan Negeri(PN) Medan, Selasa pekan lalu.

Sidang yang dipimpin majelis hakim M Nur beragendakan mendengarkan keterangan saksi yaitu toke panglong Wong Kim Po alias Apok.

Persidangan yang dipenuhi pengunjung tersebut, seorang jurnalis harian lokal yang meliput sempat mendapat intimidasi dari seseorang yang mengaku preman, teman dekat saksi.

"Ngapain kau foto-foto, itu kawan ku, preman aku ini," ucapnya yang tidak menghiraukan teguran tersebut.

Saksi Apok yang tak lain teman baik terdakwa ini mengatakan, untuk mendapatkan proyek di Dispora Sumut, dia selaku pemilik panglong Bahagia di Jalan HM Joni Medan menghubungi terdakwa. Selanjutnya ikut serta dalam 19 paket pekerjaan dan kegiatan pemeliharaan rutin dari panitia proyek Sugiarto.

"Saya bilang sama terdakwa bagi-bagilah proyek itu, bos. Lalu terdakwa menyarankan saya supaya menemui Sugiarto karena dia tidak tau soal permainan proyek. Beberapa hari kemudian, saya datang ke Dispora untuk menemui pak Sugiarto," katanya.

Saksi yang juga rekanan dalam proyek tersebut mengaku sudah lama mengenal terdakwa. Karena itulah, dirinya dengan mudah mendapatkan berbagai proyek di dinas itu. Saksi mengajak Nanda Berdikari Batubara yang juga mengurus perusahaan

untuk ditunjuk langsung dalam pengerjaan proyek.

"Pak Sugiarto yang menunjukkan berkas pengerjaan proyek. Nanda memang pemborong, dan dia tau banyak soal proyek. Makanya dia yang saya ajak sebagai pelaksana," masih kata saksi.

Tapi saksi mengatakan tidak pernah menyerahkan dana giring atau dana pelicin kepada Sugiarto sebesar Rp 115 juta atau 5 persen dari nilai pagu usulan untuk kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 2.176.260.000. Dana tersebut diberikan sebagai syarat untuk memuluskan pengerjaan proyek itu.

"Saya tidak ada serahkan uang pada Pak Sugiarto. Tapi sama Nanda ada sebesar Rp 100 juta, karena saya tau dia pelaksana. Saya hanya memberi modal padanya. Memang dalam proyek ini, saya dapat untung, tapi itu karena bahan-bahan di panglong saya dipesan, dari situlah untungnya," ujarnya.

Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen menanyakan siapa saja yang mencicipi uang negara itu, saksi lebih banyak menjawab tidak tau dan melempar bola ke Nanda Berdikari. Ulah saksi yang lebih banyak mengaku tidak tau membuat majelis hakim kesal.

"Jadi siapa sebenarnya

pada Selasa pekan lalu, mengakui sudah membentuk tim untuk mengusutnya.

"Pekan depan akan kita lakukan pemanggilan secara bertahap sejumlah kepsek.

Mereka akan diambil keterangannya sebagai saksi," jelas Irfan sambil menambahkan selain pejabat pada Dinas Pendidikan, pihaknya juga akan memanggil Kuasa Direktur PT Renjeni Abadi atas nama Hasan Khaliq, warga Jalan Panglima Polem No.100 Kp Jawa, Langsa, Aceh Timur.

PT Renjeni Abadi adalah perusahaan pemenang tender dalam pengadaan buku ini.

Dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:050/03/ T D R - DA K / S K L / D i s d i k / 2010 dengan jumlah pagu Rp

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

sesuai dengan Coorporate Plan/ RPIJM kita telah merencanakan rencana kerja untuk setiap tahun,” ujarnya.

Dirut mengatakan, pada tahun 2012 ini Tirtanadi telah membangun 12 unit sumur bor dan yang telah beroperasi saat ini sebanyak

langsung melakukan konfirmasi dengan PPTK di Dinas Dukcatpil yang tidak di sebut namanya mengakui masih ada masalah baik secara lisan maupun non lisan di buat di Spec atau langsung atas kesepakatan bersama antara PPTK dan pihak pengadaan jasa. Ditanya adanya dugaan Kadis juga ikut menjadi penyedia anggaran, PPTK itu bilang, "tanya aja sama dia".

Diduga Kadis memproleh info bahwa beberapa wartawan mengetahui dirinya rangkap fungsional, mulai dari Kamis 30 Agustus lalu sampai 3 September lalu, susah di jumpai. Dugaan keempat kontrak tersebut adalah tidak cukup barang sesuai spec, seperti kursi panjang berbusa namun hanya kursi tanpa busa, sofa lengkap dengan kursi kecil dan meja hanya sofa tanpa meja dan kursi kecil. Bahkan ada juga yang melakukan dugaan intimidasi terhadap PPTK akibat tidak mau mencairkan.(PT)

Kades Labuhan Papan Makin Kepanasan

yang menunjuk langsung beberapa perusahaan yang ikut dalam pengerjaan proyek itu?

Anda jangan mengelak dan banyak berkelit. Nantinya ini akan memberatkan Anda.

Bagaimana saya mau percaya dengan kesaksian Anda, sedangkan dari tadi Anda tidak jujur," tegas hakim anggota, Jonny Sitohang.

"Itu urusan Nanda karena

Nanda punya perusahaan, makanya dia yang mencari cv sebagai perusahaan penunjukan langsung proyek ini.

Setelah uang cair, saya sempat memerintahkan Gunawan Alias Affuk untuk mengambil uang ke Nanda. Lalu uangnya ditransfer ke rekening saya di Bank Ekonomi," jelasnya.

Saksi selanjutnya, Syafii selaku mantan Kabiro Keua-

ngan Pemprovsu tidak dapat hadir memenuhi panggilan jaksa untuk memberi kesaksian.

Padahal, Syafii disebut-sebut turut mencicipi hasil korupsi ini.

"Seharusnya Syafii juga dihadirkan majelis untuk memberi keterangan dan akan dikonfrontir jawabannya dengan saksi Apo. Tapi dia tidak hadir," kata jaksa usai persidangan.(MEI)

2,4 miliar lebih, tertera bahwa pihak perusahaan harus memenuhi kewajibannya berupa 35 paket buku pengayaan tingkat SD, berisi 180 judul.

Ketika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit secara acak terhadap 6 sampel, ternyata ditemukan ketidak sesuaian sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Dalam LHP BPK-RI Nomor:6/ PDTT/XVIII. BAC/2012 tanggal 30 Januari 2012, BPK menemukan adanya kekurangan sebanyak 30 judul buku yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 101.675.000.

Dengan adanya temuan ini, BPK mengeluarkan surat rekomendasi ke Pemda Aceh Singkil dalam hal ini Kadis Pendidikan sebagai pengguna

anggaran untuk mengganti kerugian negara yang timbul dalam pengadaan ini. Dengan ketentuan, apabila tidak diganti akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 124.

999.875 per bulan, setelah tanggal penetapan 12 Januari 2012.

Ironisnya, Ridhwan yang dihubungi melalui ponselnya mengaku tidak mengetahui adanya pengusutan yang dilakukan Kejari atas kasus yang melibatkan dirinya. "Saya bingung kalau jaksa masih mengusut kasus ini. Sebab kekurangan buku yang dinyatakan oleh BPK sudah kita revisi (penuhi) sesuai yang direkomendasikan," jelas Ridhwan yang mengaku sedang manasik haji di Medan saat dihubungi.

Kasus ini menjadi tanda

tanya dan sorotan masyarakat serta penggiat LSM anti korupsi di daerah. Pasalnya, walau sudah jadi temuan BPK, belum terlihat tandatanda atau reaksi dari aparat penegak hukum setempat untuk menindak lanjuti. Padahal sudah berbilang bulan.

Namun Irfan membantah jika pihaknya lambat dan mendapat tekanan untuk mengusut kasus ini.

"Semuanya melalui proses.

Saya justru berprinsip, apa yang kita lakukan saat ini sudah maksimal dan tepat, kalau ada yang mengatakan lambat itu tentunya hak mereka, yang pastisetiap pelaku korupsi di daerah ini akan kita tindak tanpa pandang bulu," pungkasnya. (AZT)

PDAM Tirtanadi Butuh Dana Rp 800 Miliar MEDAN - Memperingati HUT ke–107 yang jatuh pada Sabtu pekan lalu, PDAM Tirtanadi melaksanakan upacara peringatan pada Senin 10 September yang di ikuti seluruh jajarannya. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Dirut PDAM Tirtanadi, Ir Azzam Rizal.

Dalam sambutannya, Azzam menyampaikan sesuai dengan visi yang tertuang di dalam Coorporate Plan PDAM Tirtanadi, mampu untuk melayani kebutuhan air minum bagi seluruh penduduk Kota Medan pada tahun 2020 dan untuk merealisasikan target MDGs pada tahun 2015.

“Demi tercapainya cita cita tersebut tentu saja kita harus membuat rencana kerja yang ditindaklanjuti dengan action plan (tindak lanjut dari rencana kerja)

PAKPAK BHARAT - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil (Kadis Dukcatpil) Parulian Sinaga selaku pengguna anggaran Kabupaten Pakpak diduga rangkap fungsional menjadi penyedia jasa kebersihan kantor dalam pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih tahun 2012.

Indikasi ini muncul dari tender yang masih terkendala yaitu, pengadaan generator (genset) dengan nomor kontrak : 29/PPK/Dukcatpil/VI/2012 dengan nilai kontrak Rp 56 juta. Pengadaan Meubeler nomor kontrak 48/PPK/Dukcatpil/ VII/ 2012 nilai kontrak Rp 40 juta. Pengadaan perlengkapan Kantor nomor kontrak : 45/PPK/Dukcatpil/ VII/2012 nilai kontrak Rp 36.512.250. Kegiatan penyedia jasa kebersihan kantor nomor kontrak:22/PPK/ Dukcatpil/V/ 2012 nilai kontrak Rp 10.761 275.

Beberapa wartawan

Soal Alih Fungsi Hutan

Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Diusut SINGKIL - Sebanyak 35 orang Kepala Sekolah Dasar (SD) sepertinya bakal disibukan oleh surat panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkil dalam pekan-pekan ini. Pasalnya, para 'Cek Gu' itu akan diminta keterangan oleh penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan buku pengayaan tingkat SD yang melibatkan Ridhwan, mantan Kadis Pendidikan setempat.

Selain Ridhwan, kasus ini juga disebut-sebut bakal menyeret H Aslinuddin sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek pengadaan bernilai Rp 2,4 miliar ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Singkil, Sapta Putra melalui Kasi Intelijen, Irfan Hasyri yang dihubungi

Oknum Kadis Terindikasi Rangkap Fungsional

6 sumur bor yaitu, Kantor Cabang HM Yamin, Jalan Nilam Perumnas Simalingkar, Jalan Kalpataru Cabang Sei Agul, Jalan Bersama Cabang HM Yamin, Booster Pump Padang Bulan, dan Komplek Brayan City Cabang Cemara.

Sedangkan 6 sumur bor dalam tahap pembangunan yaitu, Jalan Banten Cabang Sei Agul, Jalan Cangkir Cabang Sei Agul, Booster Pump Martubung, Jalan Perkutut Cabang Diski, Jalan Sampul Cabang Sei Agul, dan Jalan Rahayu Cabang HM Yamin, yang sudah dapat beroperasi pada Tahun 2012 ini.

Tambahnya lagi, untuk menambah kapasitas produksi juga akan membangun Water Treatment Plant (WTP) / Instalasi Pengolahan Air (IPA) mini.

Dikatakan WTP / IPA mini karena IPA ini mempunyai kapasitas produksi hanya ± 20 liter per detik. Kita akan membangun WTP / IPA mini pada 5 lokasi yaitu, Jalan Avros Cabang Medan Kota, Jalan Karya Setuju Cabang Sei Agul, Jalan Nusa IV Cabang Medan Denai, Jalan

Nusa Indah Psr 9 Marelan Cabang Sei Agul, serta Jalan Kelambir V Tanjung Gusta Cabang Diski.

Azzam menjelaskan, untuk merealisasikan Rencana Program Investasi jangka Menengah Tahun 2011 - 2015 dibutuhkan tambahan kapasitas produksi sebesar 2000 liter/ detik serta penambahan jaringan pipa pendukungnya dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,2 triliun.

“Tahun 2012 ini kita mendapatkan penyertaan modal sebanyak Rp 200 miliar dari Pemprov Sumut yang merupakan jumlah terbanyak yang pernah diberikan. Dari jumlah tersebut, kita masih membutuhkan dana Rp 800 miliar lagi untuk membangun investasi sampai tahun 2015,” ungkapnya.(FER)

TANAH PUTIH - Terkait alih fungsi hutan menjadi kebun sawit sesuai SKKPT yang diterbitkan Kades Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Rokan Hilir (Rohil), atas tanah di kawasan hutan Desa Labuhan Papan yang membuat Bupati Rokan Hilir, H Annas Maamun marah besar. Bupati langsung dan melaporkan hal tersebut ke Kapolres Rohil agar Kades Labuhan Papan ditangkap dan dipenjarakan, seperti yang diberitakan koran ini pada edisi sebelumnya.

Kades Labuhan Papan Ahmad Saidi kepanasan. Tak cukup para sahabat Kades berinisial Bir, UC, masingmasing warga Tanah Putih, dan Aw warga Bagansiapiapi yang menyampaikan untuk tidak melanjutkan pemberitaan. Kamis pekan

lalu, Kades angkat bicara dan membantah pemberitaan melalui sejumlah koran harian terbitan lokal dengan pernyataan bahwa alih fungsi hutan sebagaimana laporan masyarakat yang diterima bupati tidak benar.

Kabag Humas Polres Rohil, AKP Ali Suhud saat dikonfirmasi melalui seluler Rabu pekan lalu, bersedia ditemui dikantornya. Namun ketika sampai di Mapolres Rohil, ternyata Ali tidak berada diruangannya.

Saat dihubungi, dia mengatakan sudah berada di ladangnya, di desak agar bertemu mengelak dengan mengatakan ladang saya jauh.

Terkesan Ali menolak untuk dikonfirmasi padahal sebelumnya dia membenarkan adanya laporan lisan bupati kepada Kapolres.(PUR)

Dugaan Korupsi di Distanak Makin Merebak TANJUNGBALAI - Dugaan proyek fiktif program peningkatan ketahanan pangan (pertanian dan perkebunan) senilai Rp 437 juta di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kota Tanjung Balai, bau busuk korupsinya semakin merebak kepermukaan.

Informasi yang didapat hingga Kamis pekan lalu, dana untuk pekerjaan proyek sudah dikucurkan 30 persen namun hingga kini proyek belum dikerjakan alias masih mengambang.

Sejumlah elemen masyarakat menduga, proyek tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Kondisi yang sama diduga juga terjadi pada program pasca panen dan pengolahan hasil pertanian senilai Rp 37 juta, serta program pengadaan bibit Rp 115 juta yang tidak jelas asal usulnya.

Dugaan tindak pidana korupsi itu semakin kuat tatkala sejumlah wartawan dan LSM yang hendak mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Disatanak, Ir Endang Rahmawati Lubis tidak pernah berhasil. Saat hendak ditemui, beragam alasan diberikan staf-staf-nya untuk melindungai sang Kadis.

Terkait hal itu, aktivis LSM dan pemerhati penegakan hukum Tanjung Balai, Rudi Rinaldi mendesak Kejari setempat segera mela-

kukan pemeriksaan terhadap Kadistanak selaku pengguna anggaran terkait indikasi korupsi di SKPD yang dipimpinnya. Rudi menuding sistem penyaluran proyek pengadaan tidak transparan.

Koordinator Investigasi LSM SOPAN Kota Tanjungbalai ini juga menambahkan, pihaknya akan segera melayangkan surat kepada Kejari Tanjungbalai - Asahan agar penyelidikan terhadap kasus itu bisa segera dilakukan.

Coba Suap Wartawan Kadistanak dan salah seorang stafnya bernama Saut Napitupulu akan dilaporkan wartawan Harian Andalas (group KPK Pos) biro Tanjungbalai, Faisal Yusuf Nasution ke Ditreskrimsus Polda Sumut terkait percobaan penyuapan yang dilakukannya.

Menurut Wakil Ketua DPC Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi, tindakan oknum Kadis dan stafnya melakukan percobaan penyuapan merupakan perilaku yang tidak terpuji. "Kita sangat menyayangkan sikap pejabat teras Pemko Tanjungbalai tersebut," katanya sambil menerangkan pemberian suap terkait pemberitaan di Harian Andalas yang menyoroti dugaan penyimpangan proyek serta proyek fiktif tahun 2011 dan 2012.(HER)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KORUPSI

LIPSUS

Deal-deal Terjadi KALAU sudah masuk tahap penyidikan atau lidik, tidak mungkin tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dengan peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan maka sudah ada bukti-bukti tindak pidana korupsi yang terjadi, kata praktisi hukum Bambang Santoso.

Menurutnya, kemungkinan namanama tersangka sudah ada hanya saja belum dibuka ke publik siapa orangnya padahal kasusnya sudah penyelidikan. Kerugian negara juga sudah bisa dipastikan besarnya. “Karena Kejatisu sudah berani meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujarnya.

Bisa saja Kejatisu sengaja tidak membuka ke publik nama-nama tersangka karena sudah menjadi rahasia umum disitulah deal-deal terjadi, peluang besar untuk melakukan permainan dalam kasus ini. Kesempatan bagi siapa yang jadi tersangka, bisa saja yang awalnya menjadi tersangka berubah menjadi saksi dan sebaliknya. “Jika namanama tersangka dibuka ke publik sudah pasti bisa dikontrol sosial. Baik masyarakat, LSM, maupun media bisa mengawasinya,” katanya lagi.

Tahun 2009 waktu yang cukup lama untuk melakukan penyelidikan.

Alasan birokrasi dan sebagainya merupakan alasan klasik. Kalau penyelidikan dilakukan secara intensif, pasti kasus cepat selesai dan pelakunya sudah di proses secara hukum.

Bambang berharap penyidik profesional dalam melakukan proses hukum yang berlaku. Walaupun Kejatisu bukan alat pemuas tapi puaskanlah masyarakat dengan proses hukum yang berlaku karena menyangkut uang rakyat. Kejatisu harus profesional, jangan ada intrik dalam penyelesaian perkara.

"Kita percaya kepada Kejatisu dalam menangani kasus ini. Kalau KPK turun tangan akan semakin lama karena kerja KPK yang banyak menangani perkara korupsi.

Pulihkanlah kepercayaan masyarakat dan kembalikan citra Kejatisu sebagai penegak hukum yang benarbenar membela kepentingan rakyat,” tegasnya.(VIN)

Sampai hari ini, penanganan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan masih jalan di tempat dan semakin kabur. Pasalnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum juga menetapkan seorang pun tersangka meski sudah memeriksa sedikitnya 30 orang saksi dari beberapa sub bidang kerja di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

MARKOS Simaremare selaku Kasipenkum Kejatisu mengatakan, lamanya penanganan kasus ini akibat banyaknya jadwal pemeriksaan kepada saksi yang berasal dari beberapa unit kerja tersebut.

"Penanganan kasus ini memakan waktu karena beberapa unit sub kerja yang diperiksa seperti bidang SIR, bagian cuci darah, dan bagian Askes. Pemeriksaannya pun dilakukan secara bersama-sama dengan BPKP untuk

mencocokkan angka pasti kerugian negara," paparnya di Medan pada Jumat pekan lalu.

Lanjut Markos, pihaknya sendiri berupaya menyelesaikan dengan cepat. Namun, dilibatkannya para ahli IT dan ahli kerugian negara dari BPKP, membuat data-data yang diperlukan dalam penyelesaian kasus ini terus berkembang.

"Kasus ini kan bukan seperti satu tambah satu sama dengan dua. Kasus ini berkembang. Jika ahli membutuhkan data lain

maka saksi kembali diperiksa dan itu tentu butuh waktu lama," tegasnya.

Dia memastikan, seluruh unit kerja pada tiga bagian seperti Sistem Informasi Rumah Sakit (SIR), bidang cuci darah dan Askes, keseluruhnya sudah dipanggil dan dimintai keterangannya tapi belum ada dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk diketahui, dugaan korupsi SIR di RSUD dr Pirngadi Medan sebesar Rp 7,7

EDISON Perangin-angin, Humas RSUD dr Pirngadi Medan saat ditanya soal dugaan korupsi yang melanda instansinya mengarahkan untuk bertanya langsung ke Kejatisu.

Karena menurutnya, pihaknya tidak berwenang untuk menjelaskan kronologis dugaan tersebut.

“Tanyakan ke Kejatisu saja bagaimana kronologis-nya karena kasus ini sudah ditangani mereka.

Kami selaku pihak dari rumah sakit tidak berwenang menjelaskannya,” ujarnya.

Edison mengaku, dalam perkara ini dari pihak rumah sakit tidak ada masalah karena semua oprasionalnya terlaksana dengan baik. Hanya saja kalau mengenai anggaran pihaknya tidak mengetahuinya. Saksi-saksi yang diundang Kejatisu semuanya menghadiri dan tidak merasa keberatan.

Saat disinggung jika dalam waktu dekat ini Kejatisu menetapkan namanama tersangka, dia menjawab tak bisa membantah hukum.

Edisonmembenarkan bahwa bukan hanya RSUD Pirngadi yang terlibat dalam dugaan korupsi itu, tapi PT Buana sekalu mitra yang bekerja sama dengan rumah sakit juga terlibat dalam dugaan korupsi itu.

Seakan tidak ingin ditanya lebih lanjut, dia menyerahkan semua penanganan kasus ini kepada Kejatisu. “Penanganan perkara ini biarlah dikembalikan ke Kejatisu.

Karena merekalah yang lebih mengetahui bagaimananya,” elaknya.

(VIN)

adanya indikasi dugaan korupsi, penyidik Kejatisu mulai melakukan penyelidikan pada 5 April 2012.

Selanjutnya, status penanganan kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Tim penyidik pada 31 Juli lalu, telah memeriksa dua orang saksi dari rumah sakit yaitu, Encep Suhendra yang menjabat Sekretaris Instalasi Hemodialisa dan Gorga Dalimunthe sebagai Bendahara Swakelola Instalasi Dialisis. (MEI)

Kejatisu Terkesan Lamban

Tunggu Hasil Audit BPKP RSUD dr Pirngadi ‘No Coment’

miliar ditangani Kejatisu. Kasus ini bermula ketika rumah sakit bekerja sama dengan PT Buana dalam pengelolaan SIR di tahun 2009. Sistem ini dibangun untuk mengetahui transaksi di instalasi rumah sakit. Dalam sistem kerjasamanya, pengelola SIR membagi hasil pendapatannya sebesar tujuh persen dari omset atau sebesar Rp 7,7 miliar kepada PT Buana.

Namun tahun 2010, SIR tersebut berhenti, tapi bagi hasil terus berlangsung. Karena

BEBERAPA bulan lalu Kejatisu melakukan penyelidikan dengan melakukan audit investigasi dengan pihak BPKP. Dalam investigasi tersebut, temuan awal ditemukan penyimpangan pada tiga bagian seperti SIR, bidang cuci darah, dan askes.

Kasipenkum Kejatisu Marcos Simaremare mengatakan, setelah ditemukan penyimpangan maka Kejatisu berkoordinasi dengan BPKP pada Senin pekan lalu, untuk menindaklanjuti hasil investigasi tersebut. Untuk mengetahui berapa kerugian negara yang terjadi ditiga bagian tersebut sehingga menjadi tindak pidana korupsi.

Marcos mengaku, meskipun status penanganan kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan tetapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejatisu masih menjunggu hasil audit dari BPKP untuk mengetahui berapa kerugian negara. Setelah kerugian diketahui barulah pihaknya bisa menentukan siapa tersangkanya.

Saat disinggung berapa prediksi kerugian negara yang disebabkan dan kapan hasil audit

BPKP selesai. Marcos belum bisa memperkirakan besar kerugian negara, dan dia tidak tau kapan hasil audit tersebut selesai. “Saya tidak bisa memperkirakan berapa kerugian negara yang disebabkan karena saya belum dapat hasil auditnya dari BPKP. Saya tidak tau kapan selesainya, yang pasti kita tunggu saja,” elaknya.

Marcos menambahkan, Kejatisu sudah memberikan semua data yang diperlukan untuk diperiksa oleh BPKP. Besar kemungkinan masih ada saksisaksi yang akan diperiksa untuk mendukung penyidikan kerugian negara. Marcos membenarkan bahwa sudah lebih 30 orang saksi yang diperiksa tapi dia tak ingat nama-nama yang sudah diperiksa.

“Benar sudah 30 orang lebih saksi yang diperiksa dan saya tidak inggat nama-namanya,” kata Marcos. (VIN)

PENINGKATAN kasus ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan artinya sudah harus ada ditetapkan tersangka. Memang di KUHP tidak diterangkan secara jelas tentang hal ini, tapi secara aturan hukumnya hal itu jelas, papar praktisi hukum Martin Simangungsong.

Martin meyakini, dalam perkara ini pihak Kejatisu sudah mengantongi namanama tersangka korupsi RSUD dr Pirngadi Medan.

Hanya saja masih ditutuptutupi dengan alasan tertentu. Alasan-alasan itu yang tidak kita ketahui dan menjadi tanda tanya bagi kita.

Rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan, harusnya Kejatisu masih mencari siapa yang ditetapkan sebagai tersangka bukan langsung meningkatkan status tanpa ada tersangka yang ditemukan.

Kejatisu harus ekstra jangan terkesan lamban dalam menangani perkara. Dengan belum ada ditetapkannya sebagai tersangka kemungkinan ada kesulitan Kejatisu untuk mencari siapa pelakunya. "Tapi tidak menjadi alasan karena itu dapat dicari," kata Sofyan Taufik,

di likasi yang berbeda.

Menurut Sofyan, harusnya Kejatisu mencari awal, sumber dan siapa yang bertanggungjawab umtuk di dudukan sehingga dapat ditentukan siapa tersangkanya. BPKP selaku tim yang diminta Kejatisu untuk mengaudit harus cekatan dan bertindak cepat untuk memberikan hasil audit yang akurat sehingga perkara tidak mengambang.

Karena penyidik menunggu hasil audit dari BPKP. “Harus ada kejelasan status dari BPKP. Kalau ditemukan ada tindak pidana korupsi maka katakana ada dan sebaliknya jika tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi maka diperjelas jangan mengambang,” tegasnya.

Lanjut Sofyan, secara aturan main peningkatan status tidak ada keganjalan.

Sudah naik kelas dari penyelidikan menjadi penyidikan, artinya ada halhal yang ditingkatkan lagi.

Jika Kejatisu masih menunggu hasil audit BPKP dalam konteks hukum masih wajar tetapi jangan diwajarwajarkan sehingga penanganan perkara menjadi tidak jelas. Karena

korupsi tidak ada ampun dan wajib diperangi karena merugikan negara yang merupakan uang rakyat.

Inilah kondisi terburuk negara kita, rumah sakit umum yang diperuntukan untuk rakyat menengah ke bawah masih sanggup dikorupsi oleh oknumoknum yang tidak bertanggungjawab.

Sebenarnya banyak instansi-instansi lain yang dikorupsi hanya saja kembali lagi penanganan kasusnya tidak ditangani secara serius. Sikap apatis rakyat bahwa korupsi itu sudah menjadi hal yang wajar dalam kondisi yang tidak wajar, sebenarnya tidak bisa untuk diwajarkan.

“Bagaimana rumah sakit mau bisa memberikan pelayanan yang maksimal jika rumah sakit yang diperuntukan untuk rakyat kecil pun masih sanggup dikorupsi,” ujarnya.

Sofyan berharap positif, tidak ada ampun bagi pelaku korupsi. Dalam kasus ini harus maksimal sehingga menghasilkan keputusan yang maksimal dan objektif.

Sehingga tidak salah siapa pelaku tersebut. Korupsi harus diperangi jangan hanya menjadi slogan saja.(VIN)

Hasil Audit Jadi Alasan Mengulur-ulur PERKARA yang sudah masuk dalam proses penyidikan artinya sudah cukup bukti-bukti. Mana mungkin sudah penyidikan tapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “Itu ganjal dan itu sudah akal-akalan saja,” ucap Direktur LBH Medan Nuryono.

Menurutnya, jika peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan tapi belum juga ada

yang ditetapkan sebagai tersangka, ini menjadi kabur dan tidak mungkin terjadi. Untuk itu perlu keseriusan dari pihak Kejatisu dalam menangani perkara ini. Harus ada tersangka yang ditetapkan, jika tidak ada tersangka jadi siapa yang akan bertanggungjawab.

Saat status ditingkatkan, seharusnya Kejatisu sudah banyak mengantongi informasiinformasi terkait, dengan tidak

ada ditetapkannya tersangka menunjukan bahwa penanganan kasus ini tidak terarah dan tidak fokus. Hasil audit dari BPKP bisa menjadi alasan bagi Kejatisu untuk mengulur-ulur waktu penanganan.

Seharusnya dengan peningkatan status itu, menurut Nuryono sudah ada keyakinan dari Kejatisu bahwa sudah terjadi tindak pidana korupsi dan sudah ada pelakunya. “Satu

tahun lagi bisa jadi baru dapat hasil audit dari BPKP jika Kejatisu tidak serius dalam penanganannya,” ujarnya.

Harus ada prioritas dalam penyelidikan dari Kejatisu.

Kasus ini sudah bergulir lebih enam bulan, artinya selama itu Kejatisu baru mendorong sampai level penyidikan. Level yang belum bisa dikatakan memuaskan. Untuk itu, kita mendorong Kejatisu agar

mempercepat proses penanganan kasus ini. Jika tidak, dikawatirkan akan menjadi alat kesempatan bagi tersangka.

“Dengan adanya intervensi untuk mendorong Kejatisu dalam perkara ini akan membuat perkara ini menjadi lebih jelas, baik nama-nama pelakunya maupun kerugian negara yang disebabkan mereka akan jelas semua,” tutup Nuryono. (VIN)

KPK POS

12

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

Kasat Narkoba Polres Nias Dilaporkan LSM GUNUNG SITOLI - Oknum Kasat Narkoba Polres Nias berinisial AKP HS dilaporkan Yasiduhu Gulo anggota LSM Perlahan Kepulauan Nias tertanggal 21 Agustus 2012 kepada Kapolres Nias dengan tembusan Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Kapoldasu, diduga telah melakukan penghinaan yang bernuansa SARA kepada korban.

Dalam surat tersebut yang turut ditanda tangani oleh 11 orang yang ada di tempat kejadian perkara pada saat itu menyebutkan, bahwa korban dan beberapa orang temannya sedang berdiri di halaman depan aula Kamtibmas Polres Nias dekat rua-

ngan Kasat Narkoba. Kedatangan mereka di sana untuk memantau adik korban yang sedang diperiksa bagian Sat Narkoba Polres Nias diduga tersangkut barang terlarang.

Ketika oknum AKP HS keluar dari ruang kerjanya dan bertemu dengan beberapa orang yang ada di tempat itu sambil berbincangbincang tentang kasus narkoba yang sedang ia tangani.

Namun tiba-tiba oknum AKP HS menghunjuk korban dan mengatakan dia (Yasiduhu Gulo-red) yang menjadi provokasi kericuhan di ruang Sat Narkoba Polres Nias pada Minggu tanggal 19 Agustus 2012.

Mendengar ucapan oknum

AKP HS, lalu korban tidak terima dan membantah tudingan itu sambil mengatakan; "Tidak apa-apa pak, nanti kita pra peradilankan" Mndengar ucapan ini, oknum AKP HS naik darah dan lalu menjawab; “Kau tantang saya ya. Saya sudah 30 tahun bertugas di kepolisian dan sudah lima provinsi saya jalani …! Ini batak, ini batak, biar kau tau…! Aku tidak takut, mau ketemu dimanapun, saya siap (dengan nada keras sambil memukul dadanya-red).

Korban, Yasiduhu Gulo yang dikonfirmasi KPK Pos di Gunungsitoli mengatakan, kasus ini sedang ditangani Seksi Propam Polres Nias dan

Lehon Sinaga Tikam Dua Warga Sekampung PAKPAK BHARAT - Lehon Sinaga (34), warga Dusun Lae Leam Desa Surung Marsada, kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Jumat lalu, tega menikam dua warga kampungnya, yakni Anto Manik (35) dan Martua Sinaga.

Belum diketahui motif penikaman itu, sehingga Lehon kalap menikam kedua korban.

Pihak Polres yang menerima laporan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) dan segera memberikan pertolongan kepada kedua korban dengan membawa ke RSUD Dairi.

Sementara pelaku berhasil diamankan. Pihak kepolisian setempat kini mengusut kasus penikaman itu. (PT)

Lagi, Praktik Judi Online di Asia Mega Mas Dibongkar MEDAN–Petugas Unit Judi Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumatera Utara kembali membongkar praktik berkedok game poker dari Bravo Net, Komplek Asia Mega Mas, Blok DD, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Kamis (13/9) dini hari.

Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan [LINK=/HukumKriminal/21-Terduga-Penjudi-Online-Dilepas]23 orang[/LINK] serta 30 unit komputer, satu alat hitung, alat tulis, tiga buku folio catatan penjualan, enam buku catatan penjualan chip, satu buku catatan email poker, dua bon chip, lima nomor kartu facebook, dua kartu seluler, tujuh lembar catatan jual-beli chip, enam catatan email game poker.

Kasubdit III Reskrimum AKBP Andry Setiawan melalui Kanit Judi Kompol Saptono, menyebutkan penggerebekan itu diawali informasi masyarakat adanya perjudian online berkedok game poker.

“Informasi itu kita kembangkan dan beberapa hari diselidiki, akhirnya ditemukan bukti kuat lokasi tersebut dijadikan tempat perjudian,” ujar Saptono, Jumat (14/9).

Disebutkan, warung internet (warnet) tersebut sudah beroperasi empat bulan lamanya dan omset yang didapat mencapai puluhan

juta rupiah setiap hari.

Dijelaskan, perjudian tersebut dilakukan dengan cara para pemain membeli chip dengan harga tertentu melalui uang tunai. Jika si pemain menang, maka chip tersebut bisa dijual kembali. Tindakan ini jelas mengandung unsur perjudian.

Enam Orang Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kata Saptono, pihaknya masih menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus itu yakni Wilter Halim alias Mata (36) yang bekerja sebagai kasir merangkap operator, kemudian Hendro (karyawan), Rufiranto, Suharli, Jhon dan Akiat alias Sucipto (penjual chip).

“Sementara kita masih menetapkan enam orang itu sebagai tersangka, sedangkan sisanya akan diperiksa secara intensif guna mengetahui keterlibatan masingmasing,” ujar Saptono.

Disinggung kemungkinan bakal ada penambahan jumlah tersangka, Saptono menyebutkan segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Pasalnya, pemilik warnet masih dalam tahap pengejaran. “Personil masih mencari pemilik warnet dan 23 orang yang diamankan ini belum mau menyebutkannya. Meski demikian kita akan terus mengejarnya,” tambah Saptono.(AND)

sebagai korban dia sudah diminta keterangan pada Kamis (13/9), sebagaimana surat Kapolres Nias Nomor : B/2359/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

"Kasus ini sengaja saya laporkan untuk memohon perlindungan hukum karena semenjak kasus ini terjadi saya dan keluarga merasa trauma ditambah lagi karena oknum AKP HS sudah emosi berat sambil menyebut-nyebut asal sukunya, sehingga dapat memicu kasus SARA," ungkap Yasiduhu.

Kapolres Nias AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto sampai berita ini naik cetak belum bisa konfirmasi wartawan.(TIM)

Pengusaha Keyboard Gagahi Anak di Bawah Umur BATUBARA - Entah saytan apa yang tengah merasuki dirinya, sehingga oknum pengusaha keyboard berisial Pn lupa daratan dan tega menggagahi bunga (samaran) anak yang masih berusia di bawah umur.

Menurut keterangan Sutrisno, Ketua Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Batubara kepada Wartawan koran ini, kejadian bermula pada, Sabtu sekitar jam 14.00 WIB. Ketika itu, oknum Pn menyuruh anggotanya berinisial Irm untuk menjemput korban di rumahnya di Dusun Des, Kecamatan Medang Deras.

Tanpa ada rasa curiga sedikitpun korban mengiyakan ajakan oknum Irm (orang suruhan Pn) untuk menonton organ tunggal di Desa Rakyat. Selesai pertunjukan, oknum Pn membawa bunga gadis yang masih di bawah umur ke rumah sampai 2 hari 3 malam.

Lanjut Trisno, keluarga Bunga merasa curiga karena Bunga belum pulang ke rumah sampai berhari-hari. Lalu pihak keluarga mencari informasi dan ternyata ada masyarakat yang melihat bahwa Bunga berada di rumah Pn. Keluarga korban pada jam 16.00 Wib, meluncur ke kediaman Pn. Saat itu bunga hanya memakai sehelai handuk. Kemudian Bunga dibawa pulang.

Selanjutnya keluarga korban menceritakan kronologi kejadian yang dialami Bunga kepada Ketua Asosiasi LSM Kab Batubara. Sontak saja Trisno terkejut dan mengajak keluarga korban melaporkannya ke Polsek Medang Deras.

Trisno menjelaskan, sesampainya di Polsek Medang Deras, Bunga yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada petugas Polsek.

Menerima pengaduan masyarakat, Kapolsek Medang Deras, AKP M.Sirait memerintahkan Kanit Reskrim Aiptu R.Tambunan beserta jajaran untuk melakukan penangkapan. "Tersangka berhasil diringkus saat main organ tunggal (key board) di Perumahan PTMA," pungkas Trisno.(SAH)

Di Pemko Medan LUKA BAKAR– Bocah Balita Bulan (5) yang menderita luka bakar memerlukan uluran tangan untuk membantu pengobatan.

Nasib Malang Menimpa Bulan PALUTA - Malang nian nasib Bulan (5) tahun yang

tinggal di Simpang Goti Kecamatan Padang Bolak,

Kabupaten Padang Lawas Utara. Bulan sudah sebulan belakangan ini tidak bisa lagi bermain sebagaimana biasanya akibat luka sambaran api dikedua kakinya.

Ayah Balita ini sudah lama meninggal dunia.

Kemudian, ibunya menikah dengan pria lain, sehingga perhatian terhadap Bulan nyaris tidak ada. Sedihnya, kini Bulan tinggal di rumah kontrakan nenek dan kakeknya.

Kesedihan yang mendalam buat Bulan bukan itu saja. Beberapa waktu lalu nasib naas menimpa anak yang malang itu. Kakinya tersambar api yang diduga berasal dari bensin oplosan.

Awalnya seperti biasa menjelang magrib, neneknya menambah minyak tanah kelampu dinding yang tengah menyala. Disaat menambah minyak tersebut tiba-tiba api menyambar minyak yang ada di drigen, yang kebetulan disaat itu Bulan berada didekat neneknya.

Karena kaget, minyak yang sedang dituang kelampu dinding terlepas dari tangan Neneknya sehingga tertumpah membasahi pakaian yang dikenakan Bulan.

Karena kepanasan, Bulan

pun menangis histeris.

Nenekya memberanikan diri melucuti celana Bulan.

Kedua kaki Bulanpun melepuh akibat luka bakar.

Termasuk kedua tangan Neneknya akhirnya ikut luka bakar.

Dengan keterbatasan ekonomi, Kakek Bulan yaitu Rosul (60) tahun, hanya bisa pasrah. Rosul hanya bisa berdoa agar luka bakar yang dialami Bulan lekas sembuh.

Warga setempat merasa heran, kenapa minyak tanah begitu cepat menyambar.

Kuat dugaan minyak tanah yang digunakan sudah bercampur bensin.

“Maklumlah, dimalam hari kami hanya pakai lampu dinding yang bahan bakarnya dari minyak tanah. Namun sekarang pedagang mencampurnya dengan bensin untuk mendapat untung yang lebih besar,” kata salah seorang tetangga.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara, Darwin Harahap mendengar kejadian tersebut menanggapi dengan serius dan menyesalkan mengapa terlambat mendapatkan informasi.

Dengan nada tinggi Darwin menyuruh stafnya mencari tahu siapa Kapuskesmas di daerah tersebut. ”Hal ini akan kami perhatikan, meskipun si korban tidak ada surat keterangan Jamkesmasnya, karena kondisi si korban seperti itu dan akan kami adakan kebijakan," ujar Darwin.(DATUK)

SUMUT

» TERJADI DI POLRES LABUHANBATU

Pengurusan SIM Tak Indahkan Ketentuan RANTAUPRAPAT - Tajamnya sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus Sisminbakum tidak setajam sorotan terhadap kasus pengurusan SIM di Polres Labuhanbatu.

Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten itu diduga dilakukan pengutipan dan tidak ikuti prosedur dan ketentuan. Hal ini dilakukan oknum polisi Aiptu HAS P sebagai KAUR SIM yang telah kaya raya semenjak menjabat dan penentu dipengurusan SIM, yang mengutip antara Rp 300.000, sampai jutaan.

Pengurusan SIM yang berbelit-belit dan terkesan mempersulit walau telah memberikan sejumlah duit kepada oknum tertentu seperti oknum polisi yang berpangkat Aiptu HAS P di luar ketentuan membuat masyarakat terkadang enggan membuat SIM, seperti yang di tuturkan P Hasibuan warga Labura.

"Kita dengan kesadaran

sendiri dan sering berjalan jauh maka perlu mengurus SIM, tetapi ketika kita mengurus sudah satu harian mengurusnya dan testing, kita ngak lulus maka datang lagi. Setelah kita bayar Rp400.000 ke oknum penentu itu, baru keluar SIM nya, kita mengurusnya menjadi 2 hari, capeklah bang," ujarnya.

Lain P. Hasibuan lain lagi menurut Hajaron. "Saya yang pertama ngak lulus. Tapi setelah mengurus langsung ke loket IV ke bapak yang botak itu di bawa kawan baru lulus," jelasnya.

Sementara S. Siregar dari Kotapinang, Labusel mengeluhkan hal yang sama. "Kita dipersulitkan agar membayar lebih mahal di luar ketentuan. Untuk apa kita mengurus SIM kalau kita tidak tau bawa kendaraan.

Kalau kecelakaan pun kita yang tanggung bukan polisi, itu mungkin teknis mereka mempersulit untuk mendapatkan sejumlah uang," ujarnya.

Kasat Lantas Polres Labuhanbatu AKP Fadil Zikri

SIK yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjawab: "Terima kasih atas informasinya bang, nanti akan saya cek, saya masih di Medan bang, saya cek dulu ya bang," jelasnya.

Aiptu HAS P yang merupakan KAUR SIM beberapa kali ketemu dengan wartawan ini mengatakan; "Kita semua harus prosedur, karena kita dalam sorotan," ujarnya dan berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya dan bertelepon.

Pantauan wartawan koran ini, perlakuan pengurusan SIM di Polres Labuhanbatu ada yang prosedur dan tidak sedikit yang tidak prosedur. Bahkan terkesan ada permainan orang dalam, karena tidak sesuai tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kenaikannya melebihi tarif yang sebenarnya sampai 100% bahkan lebih. (HAH)

» OKNUM POLISI HARUS DITINDAK

Biaya Membuat SIM Mencekik Leher RANTAUPRAPAT - Biaya pembuatan surat izin mengemudi (sim) termasuk biaya kesehatan di Polres Labuhanbatu cukup mencekik leher, diduga dipatok dari mulai Rp300 ribu sampai Rp1,2 juta dan kesehatan Rp22.500.

Kondisi ini sesuai pantauan wartawan sampai, Kamis (13/9).

Sesuai ketentuan, biaya pembuatan SIM hanya kisaran Rp100 ribu hinggaRp250 ribu sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut tarif resmi yaitu Penerbitan SIM A baru Per Penerbitan Rp120.000.

Perpanjangan Rp80.000.

SIM B baru per Penerbitan Rp120.000. Perpanjangan Rp 80.000. SIM B II baru Per Penerbitan Rp 20.000, Perpanjangan Rp 80.000.

SIM C baru Per Penerbitan Rp100.000, Perpanjangan Rp 75.000.

Sedang SIM D (khusus penyandang cacat) baru Per Penerbitan Rp50.000 perpanjangan Rp 30.000.

SIM Internasional baru Per Penerbitan Rp 250.000.

Perpanjangan Rp225.000, dan Pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator Per Ujian Rp50.000 Kondisi pengurusan SIM ini yang terkesan dipersulit dan berbelit-belit tak obahnya sebuah trik untuk dapat menekan/interpensi masyarakat yang mengurus agar bosan dan jenuh,

sehingga masyarakat mencari kenalan atau yang membeckup agar prosesnya lancar dan mudah, baik melalui oknum polisi ataupun yang punya relasi dengan KAUR SIM penentu pembuatan SIM. Hajaron Nasution warga Rantauprapat dan Saripudin warga Labura harus mencari makelar yang berkenalan dekat dengan orang dalam dan membayar Rp350.000 ditambah kesehatan Rp22.500. Dengan jumlah Rp372.500 yang dibayar ke orang dalam pengurusan SIM ditambah lagi biaya uang rokok makelar Rp50.000, sementara dibayar resmi hanya Rp80.000 untuk perpanjang dan Rp100.000/Rp120,000 yang baru.

Hal ini tentu mencekik leher masyarakat tapi karena butuh terpaksa mereka harus membayarnya. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan SIM ini.

Bahkan setiap harinya mencapai ratusan orang.

Seperti yang diungkapkan Hanapi masyarakat Labuhanbatu Utara yang pernah dipersulit di Mapolres Labuhanbatu beberapa waktu yang lalu membeberkan pada wartawan.

“Kita heran mahalnya harga pembuatan SIM dan sulitnya kok setengah ampun. Saya dah bertahun membawa mobil tapi saya tidak lulus ujian praktek.

Padahal oknum polisi yang menguji itu yang meremremnya, seakan saya baru

belajar membawa mobil.

Kalau saya tidak pandai untuk apa SIM, tapi karena tidak mau ribet ya sudahlah mau apa lagi cari jalan pintas, daripada harus ikuti aturan pasti tidak lulus. Soalnya saya pernah ikuti dua kali ikut tes dan tidak lulus, waktu dan uangpun terbuang, lebih baik nembak ajalah melalui kerjasama dengan orang, agar cepat selesai," jelasnya.

Namun dia berharap, harga biaya pembuatan SIM disesuaikan dengan tarif, dan dipermudah birokrasinya. Tujuannya agar dapat terjangkau karena tidak semua masyarakat mampu menebus SIM dengan harga yang diminta oknum petugas di dalam.

Sementara itu Ketua LPPN (Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara) Kabupaten Labuhanbatu, Hasanuddin Hasibuan menyayangkan sikap dan perilaku oknum polisi itu dan berjanji akan menyurati Kapolri dan jajaran lainnya untuk mengepektifkan dan mempermudah pengurusan SIM ini, kalau memang bisa dipermudah mengapa dipersulit, kalau dipersulit tentu menyuburkan pungli dan gratifikasi di lingkungan Polres Labuhanbatu.

Terpisah Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbakwahyu SIK melalui Kasatlantas AKP Fadil Zikri, menjawab wartawan mengakui dirinya sedang di Medan, sehingga belum bisa memberikan jawaban.(HAH)

KPK POS

11

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT JAMBI

Pasutri Penjual Wanita dan Jadi Germo di Payosigadung JAMBI - Berkat kesigapan anggota, Polda Jambi berhasil membongkar kasus penjualan manusia (human trafficking) di lokalisasi Payosigadung alias Pucuk.

Tersangka merupakan pasangan suami istri (pasutri) pemilik Kafe Chelse di kawasan lokalisasi terbesar di Kota Jambi, bernama Paskar Dede alias Jhoni Paiko (30) dan istrinya, Listiawati (28).

Wanita Korban Pembunuhan Ditemukan PANTAI CERMIN - Warga Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Jum'at petang, dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan di pinggiran pantai Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Jasad wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintas dalam keadaan terbujur kaku.

Tim Identifikasi Polres Serdang Bedagai yang mendapat

laporan langsung mendatangi TKP dan langsung olah TKP. Ditempat kejadian Polisi menemukan korban dengan mengenakan baju kaos berwarna kuning dan celana karet berwarna hitam. Tidak ada Identitas pada tubuh korban.

Sejumlah warga yang datang melihat ketempat kejadian tidak ada yang mengenali korban. Diduga korban bukan warga setempat. Sementara itu Tim Idenfikasi

Polres Serdang Bedagai menemukan adanya luka jeratan pada leher korban. Diduga korban dibunuh, sebelum dibuang kesemak-semak.

Menurut keterangan AKP Effendy Sirait Kapolsek Pantai Cermin, korban dibunuh di luar wilayah hukum Pantai Cermin lalu dibuang ke Desa Lubuk Saban. Diperkirakan korban wanita berusia 16 tahun. Selanjutnya korban dibawa ke RSU Pirngadi Medan untuk diotopsi.(ARM)

Tersangka pasutri ini juga diduga merangkap germo, ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Jambi sekitar pukul 16.00 WIB. Pengusaha hiburan itu ditangkap atas dengan tuduhan menjual Anak Baru Gede (ABG) sebagai pekerja seks komersial (PSK) di kafe miliknya.

Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almasnyah mengatakan, Dede ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor LP/B-256/VIII/2012/ Pa Siaga Ops II tertanggal

30 Agustus 2012, dengan korban berinisial AS (15), warga Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Teluk Barat, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Korban melaporkan pasangan suami istri tersebut karena merasa ditipu. Awalnya korban dijanjikan bekerja di rumah makan atau pembantu rumah tangga. Namun kenyataannya malah dipekerjakan sebagai perempuan penghibur di kafe milik pelaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diketahui telah dipekerjakan tersangka sejak Mei 2012 lalu. Selama itu, korban sudah tiga kali mencoba melarikan diri. Namun tidak berhasil. Dia baru bisa kabur dan melapor ke Polda atas bantuan teman kencannya, Jumat pekan lalu.

Almansyah mengungkapkan, dalam kasus ini, Dede tidak bekerja sendiri. Dia mempunyai kaki tangan bernama Zainal yang bertugas mencari anak baru gede (ABG) untuk dipekerjakan di kafe miliknya. “Tersangka Zainal masih buron. Saat ini anggota masih memburu-

dari laporan Zainal, orang tuanya setuju dibawa ke Jambi,” ungkapnya.

Dalam bisnis ini, Dede mengaku hanya mendapatkan keuntungan dari sewa kamar.

“Cuma dapat Rp50 ribu sekali tamu menyewa tempat untuk berhubungan dengan AS,” katanya seraya menyebutkan untuk show time, pelanggan harus membayar Rp200 ribu kepada korban, dan dia hanya dapat Rp50 ribu.

Selama beberapa bulan menjadi anak buahnya, kata Dede, AS sudah 20 kali menemani tamu. “Kalau dihitung-hitung, saya belum dapat untung,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dede dijerat pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, dan pasal 2 UndangUndang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO) dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (INRO)

nya,” kata Almansyah.

Menurut dia, Zainal inilah awalnya yang membawa korban ke lokalisasi. Modus operandinya, Zainal membujuk korban dengan cara mengiming-iming akan dipekerjakan di rumah makan atau pembantu rumah tangga di Jambi.

Namun, setibanya di Jambi, korban bukanya dijadikan pembantu rumah tangga, tapi dibawa ke rumah Dede yang berada di lokasi Payosigadung untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK).

Dede, saat diwawancarai mengakui sengaja mencari anak-anak yang masih ABG untuk dijadikan wanita penghibur di kafe miliknya. “Saya biasanya mencari batas umur 20 tahun,” katanya di Polda Jambi, kemarin.

Menurut Dede, ia mengeluarkan uang Rp2 juta untuk membawa AS melalui Zainal. “AS, saya pekerjakan untuk melayani tamu di kafe yang baru dibuka awal tahun 2012,” jelasnya.

Dede mengaku belum mengetahui secara pasti berapa usia AS yang ia rekrut sebagai PSK. “Saya lupa usianya,

Ketua AMPI Sergai Sesalkan Sikap Satpol PP SERGAI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kabupaten Sergai, Suharto mengaku sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan para aparat Polisi Pamong Praja daerah ini. Dengan sesuka hati mereka melakukan intimidasi serta menghardik para pedagang lemang yang membuka usahanya di pinggiran jalinsum atau persisnya di perbatasan Sergai dengan Pemko Tebingtinggi baru baru ini.

Oknum Satpol PP Sergai bertindak sangat tidak manusiawi.

"Sat Pol PP jangan hanya bisanya membalik-balikkan lapak pedagang, cari lah solusi yang terbaik .Mereka itu hanya memperjuangkan perut saja kok," demikian penegasan Suharto kepada KPK Pos, kemarin.

Dikatakan, masih banyak perusahaan atau home industri serta usaha-usaha ilegal yang beroperasi dengan bebasnya di daerah ini, me-

ngapa mesti penjual lemang yang mereka tertibkan, dengan alasan yang tidak masuk akal. Sementara hasil penjualan lemang tersebut hanya cukup membeli sekilo beras, mengapa pedagang buah-buahan yang membuka usahanya di beram jalan Sei Bamban tidak ditertibkan serta pedagang yang membuka usahanya di atas trotoar jalan seperti yang ada di depan kantor Camat Perbaungan tidak mereka tertibkan.

"Berarti Sat Pol PP berbuat diskriminasi terhadap para pedagang. Hal ini mesti menjadi pertimbangan serta evaluasi bagi Bupati atas kinerja Kasat Pol PP yang telah memberi tugas kepada bawahanya tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan keadilan," tegas Harto Pedagang lemang yang berjumlah 30 orang yang membuka usahanya di beram jalinsum perbatasan Sergai dan Pemko Tebingtinggi mengharap pembeli dari para

pengendara yang melintasi jalan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Usaha ini sudah mereka lakoni tahunan lamanya, namun baru kali ini mereka didatangi pihak Sat Pol PP yang sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik itu surat peringatan atau pun surat pemberitahuan.

Seperti yang diutarakan Ijul dan Sukardi, Sat Pol PP datang secara tiba-tiba dengan menggunakan kendaraan dinas dengan jumlah personil puluhan orang. Mereka menghampiri para pedagang lemang dengan mengatakan agar menutup usaha mereka atau pindah yang dibarengi dengan tindakan menyepak meja dagangan mereka. "Bila hal ini tidak dilaksanakan para pedagang, perangkat penegak Perda ini akan menggusurnya dengan paksa hal ini sesuai dengan perintah Bupati," kata Ijul menirukan bahasa anggota Sat Pol PP saat itu.(ARM)

Parjio Tewas Disengat Listrik PERBAUNGAN - Malang benar nasib Parjio (56), warga Lingk 2 ,Gang Ali, Kelurahan Melati 1, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai tewas tersengat arus listrik, saat hendak memasang kabel mesin ketam yang hendak disambungnya terputus, sementara kabel mesin yang dicok lupa dicabutnya, sehingga langsung menyengat tubuh korban sehingga gosong dan terpental kebelakang mengenai tembok rumah, akhirnya merenggut nyawanya, Senin sekira pukul 10.00 Wib. Menurut keterangan war-

Joni Karno Nababan saat kritis.

Tabrak Lari di Sei Bamban SEI BAMBAN - Kecelakaan lalu lintas tabrak lari terjadi di Jalinsum Medan-Tebingtinggi, persis di depan Kantor Kepala Desa Sei Bamban, Sergai, Minggu sekitar pukul 00.30 WIB. Akibat kejadian itu, satu diantara pengendera sepeda motor berboncengan tewas mengenaskan tergilas mobil yang belum diketahui, sedang-

kan dan satu lainnya kritis.

Menurut keterangan pengendara motor Revo BK 4809 IC Joni Karno Nababan (24) warga Dusun V Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, berboncengan dengan Supriadi Pakpahan (30) warga yang sama datang dari Sei Rampah

melaju kencang menuju arah Tebingtinggi.

Setiba ditempat kejadian, mereka tergelincir dan terjatuh. Saat bersamaan mereka (Joni Karno dan Supriadi) ditabrak mobil tidak diketahui jenisnya. Supriadi Pakpahan tewas mengenaskan ditempat kejadian.

Sedangkan Joni Karno Na-

baban mengalami luka berat dan dibawa ke RSU Sultan Sulaiman. Dengan keterbatasan alat medis korban dilarikan ke RSU Adam Malik Medan.

Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Hasan Basri membenarkan peristiwa itu. "Saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan," katanya. (ARM)

Perampok Bersenpi Satroni Kantor BPN Sergai

Mesin ketam listrik yang menyebabkan korban tewas. ga, Parjio yang sehariannya bekerja sebagai tukang yang kebetulan sedang mengerjakan bangunan rumah milik Asmat (58), warga Pasar Bengkel Perbaungan milik abang iparnya. Pekerjaan tersebut sudah diborongnya dan dekat tempat tinggalnya.

"Saat itu Parjio sedang mengetam kayu untuk pembuatan kusen, tiba-tiba korban kena setrum dan terpen-

tal, sementara kepalanya mengenai tembok rumah itu.

Darah mengalir dari telinganya," ujar warga.

Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin SAg melalui Kanit IPDA Ilham Ssos membenarkan kejadian tersebut. "Sebagai barang bukti telah kita amankan 1 mesin ketam, kabel listrik, 1 broti, baju korban, saat ini kasusnya masih dalam lidik," ujar Kanit.(ARM)

SEIRAMPAH - Tujuh kawanan perampok bersenjata api jenis pistol dan golok (parang) menyatroni kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Serdang Bedagai (BPN Sergai) yang berlokasi di Jalan Negara, Dusun XV, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Minggu dinihari sekira pukul 02:00.

Setelah berhasil membobol pintu, kawanan perampok tersebut langsung menyekap seorang penjaga kantor. Namun dari aksi yang berlangsung hampir satu jam itu, kawanan tidak mengambil ataupun membawa barang maupun berkas berharga

walaupun hampir seluruh ruangan kantor BPN Sergai diacak-acak. Pelaku hanya mengambil handphone dan dompet penjaga yang berisikan STNK sepeda motor dan uang tunai Rp800 ribu.

Penjaga malam kantor BPN Sergai, Paiman (55) warga sekitar yang tinggal tepat disamping kantor menuturkan, sebelum peristiwa perampokan terjadi dirinya tengah menonton televisi di ruang depan.

“Tiba-tiba pintu depan dibuka paksa, setelah terbuka masuk 7 orang tak dikenal langsung menghampiri sembari mengancam. Dua pelaku menggunakan pistol

dan dua pelaku lagi menggunakan parang. Setelah itu mereka menutup mulut hingga mataku dengan lakban.

Begitu juga tangan dan kaki selain dilakban juga diikat menggunakan kain sarung yang kupakai,” ungkap Paiman.

Setelah itu lanjut Paiman, para pelaku terdengar mengobrak abrik ruangan, tetapi sebelum meninggalkan dirinya yang terikat salah seorang pelaku berhasil mengambil handphone dan dompet yang berisikan uang tunai Rp800 ribu berikut STNK sepeda motor miliknya.

Setelah berhasil membuka ikatan kakinya, dia berlari

keluar kantor dan meminta pertolongan istrinya, Siti Fatmah (46), untuk membukakan lakban yang masih membekap mulut dan mengikat tangannya, kemudian melaporkan peristiwa itu ke Mapolres Sergai.

KTU BPN Sergai, Rosdiana yang mendampingi penjaga kantor Paimin ketika dikonfirmasi mengatakan, walaupun sebagian besar ruangan kantor BPN Sergai berhasil diacakacak kawanan pencuri Sementara itu Kapolres Sergai, AKBP Arif Budiman SIK MH melalui Wakapolres Sergai, Kompol Zahrie membenarkan peristiwa perampokan tersebut.(ARM)

Prof. Ridwan Rangkuty

Anggota Polisi Tembak Kepala Sendiri di Depan Istri JAMBI - Diduga gara-gara sering bertengkar dengan istrinya, anggota satuan Intelkam Polresta Jambi, Brigadir Polisi, Saifudin bunuh diri. Saifudin mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, dia menembak kepalanya sendiri menggunakan senjata api (Senpi) dinas jenis pistol.

Peristiwa mengejutkan itu terjadi di ruang tunggu Satuan Lalulintas

(Satlantas) Polresta Jambi sekitar Pukul 15.30 WIB. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, ketika itu tiba-tiba para anggota polisi di sana mendengar suara letusan senjata disertai suara wanita menjerit histeris.

Ketika dilihat di tempat kejadian perkara (TKP), sesosok tubuh berlumuran darah, yang kemudian diketahui Brigadir Syaifudin, tergeletak di

lantai ruang tunggu dengan kondisi kepala bagian kiri tembus peluru tajam.

Seorang wanita yang kemudian juga diketahui sebagai istrinya, tengah menagis histris di sebelah tubuh korban.

Melihat kejadian itu, korban kemudian dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit (RS) Bratanata (DKT) Kota Jambi, guna mendapatkan pertolongan medis. Setiba di

RS DKT, petugas medis dengan sigap menangani korban.

Sekitar Pukul 21. 55 WIB, Jumat malam, dokter segera melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa korban, waktu itu korban masih dalam kondisi kritis dan banyak mengeluarkan darah. Setelah dilakukan berbagai upaya penyelamatan, akhirnya jiwa korban tak tertolong.

Kabid Humas Polda

Jambi AKBP Almansyah menyebutkan bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang merawatnya sekitar pukul 13.00 WIB. Namun sebelumnya, pihak keluarga telah diberitahu tentang kondisi terakhir Saifudin dan keluarga. Jenazah Saifudin kemudian disemayamkan di rumah duka di Kompleks Asrama Polisi, Kelurahan Talangbanjar, Kecamatan

Jambitimur, Kota Jambi untuk selanjutnya dimakamkan keluarga korban.

Informasi lain sebelum kejadian, korban memang kerap bertengkar dengan istrinya karena persoalan rumah tangga. Pada hari tragis itu, sebelum ke kantor untuk berdinas, korban sempat membeli pulsa dengan wajah murung tak seperti biasanya.

Kemudian istri korban menyusul ke kantor dan di

sana di duga terjadi pertengkaran lagi yang berakhir dengan peristiwa mengerikan tersebut.

Sementara itu, Kapolresta Jambi Kombes Pol Syamsuddin Lubis mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif dari peristiwa itu.''Anggota kita masih melakukan penyelidikan, istrinya belum bisa kita tanya, karena masih shock,'' ujarnya. (INRO)

KPK POS

10

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Mafia BBM Bersubsidi di Tanjungbalai Tak Tersentuh Hukum

TEMU PERS– Ketua Komite Tani Menggugat (KTM) Serdang Bedagai (Sergai) Wendy Hutabarat didampingi 11 Ketua Koptan dikawal Anggota DPRD Sergai Ir Loso gelar temu pers di Komplek Kantor Bupati Sergai.

KTM Sergai Bakal Ambil Paksa Lahan Yang Dikuasai Perkebunan SERGAI - Para anggota 12 Kelompok Tani (Koptan) yang tergabung dalam Komite Tani Menggugat (KTM) Serdang Bedagai dalam waktu dekat ini akan menduduki paksa lahan yang sedang bersengketa dengan beberapa perkebunan di Sergai. Hal itu akan dilakukan jika permasalahan sengketa tanah dengan pihak perkebunan tidak selesai sampai tempo peringatan hari agraria di Desember nanti.

Demikian diungkapkan Ketua Komite Tani Menggugat Sergai Wendy Hutabarat didampingi 11 ketua kelompok tani lainnya dalam temu pers, Senin, di komplek Kantor Bupati Sergai.

Temu pers yang turut dikawal Anggota DPRD Sergai Ir Loso dihadiri 12 perwakilan Koptan di antaranya Koptan

Suka Rasmi Desa Marjanji Kecamatan Sipispis (Hasan Basri) sengketa PTPN III Gunung Pamela, Koptan Bandar Rejo Bersatu Desa Naga Kesiangan (Wendy Hutabarat) sengketa PTPN IV Pabatu. Koptan Pengurus Tanah Panguripan Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi (Suwarno) sengketa PTPN III Rambutan seluas 82 Ha. Kemudian, Panitia Reformasi Pengembalian Tanah Rakyat Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul (Suhartoyo) sengketa PT Socfindo seluas 994 Ha. Kelompok Reformasi Karya Sejati (Karsim) sengketa PT Nusa Pusaka Kencana seluas 286 Ha. Organisasi Tani Maju Bersama Desa Maria Padang Kecamatan Tebing Tinggi (Darwin Saragih) sengketa PTPN III Gunung Pamela seluas 263 Ha. Koptan Barak Bersatu Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis (HW Hutapea) sengketa dengan PTPN III

Gunung Pamela seluas 20 Ha dan Koptan lainnya.

Lebih lanjut Wendy mengatakan, pendudukan paksa harus dilakukan Koptan, karena mereka sudah capek dan bosan dengan permasalahan yang tidak kunjung selesai ini.

"Berbagai cara sudah kami lakukan untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah agar segera ditangani dengan serius, bahkan secara aksi unjuk rasa sudah berungkali terjadi. Tapi hingga kini belum ada cerminan penyelesaiannya," kesalnya.

Wendy mengungkap, pada unjuk rasa yang terakhir, 2 Juni lalu, telah ada kesepakatan setiap HGU yang bermasalah akan diusulkan dicabut.

"Bahkan kasus ini sudah sampai ke tingkat pusat, akan tetapi sepertinya pemerintah belum serius menanggapi permasalahan rakyat ini. Hal ini dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal,

sebab warga sudah tidak sabar lagi dan sudah tidak tahan lagi lapar menunggu penyelesaian tanahnya. Untuk kali ini kami tidak main-main, sebab sudah lama hal ini ingin kami lakukan tapi pemerintah selalu mengulur janji penyelesaiannya," imbuhnya.

Ketua Kelompok Tani Sorbajahe Nagatonga Sihorhora Desa Tinokah Kecamatan Sipispis, Mastin Damanik menambahkan, reklaiming (pendudukan paksa) tersebut telah dilakukannya di atas lahan seluas 400 Ha yang bersengketa dengan PT Bridgestone.

Dipaparkannya mereka telah memualai menanami pohon pisang, kelapa dan lainnya. Selain itu, mereka juga telah mendirikan beberapa gubuk serta mendirikan plang/spanduk berlambangkan perjuangan lahan oleh rakyat.

"Apapun yang terjadi, kami tetap mempertahankan hak

ini dan kami tidak akan mundur selangkahpun," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Sergai Ir Loso yang juga selaku anggota Komisi A (yang membidangi pertanahan) memaparkan sejauh mana perjuangan/ urusan permasalahan tanah ini. Ir Loso mengatakan, pada 6 September lalu, utusan KTM bersama Anggota DPRD Sergai juga Asisten pemerintahan Umum Setdakab Sergai, Stap Ahli Bagian Hukum dan Kabag Hukum Sergai telah menyampaikan permasalahan ini secara langsung kepada BPN Pusat, Kemendagri dan BUMN. Loso menyebutkan, Direktur Konplik Tanah R. Pasaribu langsung menghubungi Kantor Wilayah BPN Sumut dan menigtruksikan agar segera menyelesaikan masalah tersebut dalam tempo 14 hari," papar Ir Loso sembari menegaskan ia akan tetap mengawal perjuangan KTM Sergai ini.(ARM)

Polisi Jaring 23 Warga Luar Tamiang ACEH TAMIANG - Aparat Polres Aceh Tamiang mengamankan 23 warga karena kedapatan membawa senjata tajam, dalam razia menjelang pemungutan suara Pilkada putaran kedua. Sebagian dari warga yang terjaring razia di wilayah pedalaman (Kecamatan Tamiang Hulu) itu, diketahui berasal dari luar wilayah Aceh Tamiang.

Informasi yang diproleh KPK Pos, ke-23 warga tersebut diamankan secara terpisah di tiga lokasi berbeda.

Pada Senin sore, sebanyak 14 warga menggunakan dua mobil dan satu kendaraan roda dua terjaring razia di Buket Karim, Kecamatan Tamiang Hulu. Dalam razia ini, polisi menemukan empat senjata tajam jenis sangkur, pisau lipat, dan pisau mirip rencong. “Senjata tajam ditemukan di atas tempat pengemudi mobil dan ada dalam tas pengendara sepeda motor,” kata sumber Polisi.

Tujuh warga lainnya diamankan dalam razia gabu-

ngan aparat Polsek Tamiang Hulu dan anggota Koramil setempat, di Desa Harum Sari, sekitar pukul 22.00 Wib. Warga yang diamankan ini termasuk penduduk desa setempat, karena dicurigai ada warga luar Tamiang. Sementara tiga orang lagi yang juga dicurigai warga luar Tamiang, diamankan di Desa Babo, menjelang Selasa dini hari.

Setelah diamakan di Mapolres Aceh Tamiang, keesokannya ke-23 warga tersebut dilepas setelah mendapatkan

pengarahan dari Kapolres Aceh Tamiang AKBP Drs. Armia Fahmi, Pj. Bupati Aceh Tamiang Anwar Ishak, dan Ketua DPRK Aceh Tamiang Ir.Rusman serta perwakilan dari Partai Aceh Keneddy Husen.

Sementara itu, koordinator pengacara PA, Kamaruddin SH berharap Polisi menjunjung tinggi netralitas. “Jika memang terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu atau pelanggaran Pemilu seperti Kampanye di Minggu tenang, maka menjadi kewenangan

Panwas untuk bertindak,” kata Kamaruddin yang datang ke Mapolres Aceh Tamiang setelah mendapat laporan adanya 23 pendukung PA diamankan di Polres Tamiang.

Keneddy Husen mengingatkan agar kader PA untuk selalu menjaga ketertiban masyarakat. “Cari dukungan dengan cara simpati dari masyarakat jangan membawa benda yang bertentangan dengan hukum, jika ada kecurangan lapor pada Polisi,” ujarnya.(BSO/YANTO)

Tronton Bebas Masuk Inti Kota di Tanjung Balai TANJUNGBALAI Beberapa bulan belakangan ini truk-truk bertonase besar (tronton) bebas keluar masuk inti kota Tanjungbalai. Pemandangan ini kerap terlihat hampir setiap hari. Tidak hanya malam bahkan pagi, siang dan sore haripun truk beroda lebih dari sepuluh itu berseliweran di ruas-ruas jalan inti kota seperti jalan Jenderal Sudirman, Teuku Umar, Sisingamangaraja, Mesjid dan jalan-jalan protokol lainnya di seputaran Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Pantauan KPK Pos dalam beberapa kesempatan, yakni Jum’at (7/9) dan Selasa (11/9) sekitar jam 10.00 Wib melihat langsung truk tronton roda 18 bermuatan besi cor-coran membongkar muatannya disatu proyek pembangunan Klenteng di Jalan Mesjid, tepat berdampingan dengan rumah dinas Wakil Walikota Tanjungbalai.

Saat ditanya kepada pengawas pembangunan klenteng siapa yang mengijinkan truk tronton itu masuk ke inti kota pada

pagi hari, pria lelaki itu mengatakan mereka sudah minta ijin kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungbalai.

“Kami sudah mengurus ijinnya dengan Kadis Perhubungan Bapak Idris,”katanya.

Ungkapan sang pengawas bangunan sedikit aneh karena Kadishub Tanjungbalai bukan bernama Idris tapi Walman Riadi Girsang. Sementara Idris hanya menjabat Kabid Perhubungan Darat.

Walman yang dikonfirmasi di ruang

kerjanya, Senin (10/9), dengan tegas mengatakan bahwa truk-truk bertonase besar dilarang masuk inti kota. Namun jawaban sedikit berbeda diberikan Idris saat dikonfirmasi dihari yang sama.

“Memang pihak pemborong bangunan Klenteng itu ada menemui saya meminta ijin truk-truk pengangkut materialnya masuk ke lokasi bangunannya.

Tapi saya menyarankan agar truk-truk tersebut hanya masuk pada malam hari saja,” jawab pejabat

eselon III itu.

Tak adanya ketegasan dan tindaklanjut penertiban di lapangan atas pelanggaran dimaksud menimbulkan kecurigaan adanya kolusi antara pemborong bangunan Klenteng dengan pihak Dishub Tanjungbalai.

Terbukti truk-truk tersebut tetap masuk ke inti kota tanpa hambatan.

“Patut diduga adanya hubungan transaksional antara kedua pihak itu,” kritik Wakil Ketua Partai Hanura Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi AMd.(HER)

TANJUNGBALAI - Paiman alias Aleng, pengusaha dua SPBU yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km 2 Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar dengan Nomor 14.213.264 dan satu lagi yang terletak di jalan PT. Timur Jaya dengan Nomor APMS 16. 213.202 dikenal warga kota Tanjungbalai sebagai salah seorang mafia penimbun dan pelaku penyelewengan BBM bersubsidi terutama jenis solar yang kebal hukum.

Menurut Koordinator Investigasi LSM SOPAN Kota Tanjungbalai, Rudi Rinaldi, modus yang digunakan Aleng adalah dengan membeli beberapa unit truk interkuller dan memodifikasi tangkinya sehingga dapat memuat 200-300 liter Solar lalu melangsirnya dari SPBU miliknya di JaLan Sudirman KM 2 itu dengan tujuan ke SPBU Non Subsidi miliknya di jalan PT. Timur Jaya secara berulang-ulang hingga stok solarnya itu kandas.

Masih menurut Rudi, selanjutnya solar tersebut disimpan di bunker penyimpanan BBM milik Aleng di daerah PT. Timur Jaya itu untuk kemudian dijual ke

kapal-kapal besar dan sebagian ke kapal kecil dengan harga Rp5.500/liter. Sebagian kecil juga dijual ke kapalkapal nelayan dengan harga Rp5.000/liter.

Rudi juga menambahkan, modus Aleng ini termasuk berani karena dilakukan dini hari kira-kira pukul 03.00 WIB hingga pagi pukul 07.00 WIB. "Kalau tak percaya, datanglah ke SPBU di JaLan Jenderal Sudirman KM 2 itu pada jam-jam itu dan lihat sendiri," ujar Rudi.

Menurutnya di halaman SPBU milik Aleng yang terletak di jalan PT. Timur Jaya tersebut terdapat puluhan mobil truk Interkuller sedang parkir di sana dan tanpa muatan serta tujuan yang jelas.

Rudi mengatakan, selama ini pengawasan dari aparat kepolisian sangat lemah.

"Wajar kita menduga ada orang kuat atau oknum aparat yang membekingi kegiatan si Aleng tersebut, sehingga perbuatannya yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan telah berlangsung tahunan itu tidak ditindak pihak yang berwajib,” kritik Rudi.(HER)

Pelajar SMA Tewas Gantung Diri ACEH TIMUR - Sungguh mengharukan. Putri Erlina (17), pelajar SMA warga Dusun Bukit Keramat Desa Aramiah, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar rumahnya.

Kapolres Kota Langsa AKBP Hariadi melalui Kapolsek Kecamatan Birem Bayeun IPTU Zulkarnaen, Jum’at, membenarkan terjadinya tragedi seorang pelajar gantung diri.

Kejadian gantung diri tersebut pertama kali diketahui oleh adik kandung korban, bernama Aris (10) tahun, sekitar pukul 22.00 Wib. Korban ditemukan

tewas gantung diri dengan menggunakan tali plastil warna hitam.

Sebelumnya si korban selama ini tinggal bersama abang kandungnya dan ayah kandungnya. Abang kandungnya bernama Heri (18), di Dusun Bukit Keramat Desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun wilayah Aceh Timur.

Sementara dugaan motif kejadian gantung diri itu, si korban yang nekat melakukan gantung diri dikarenakan persoalan pacaran.

Korban langsung divisum di RSUD Kota Langsa dan hasil visum dari RSUD Langsa si korban tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. (BSO)

T Balai 'Kota Narkoba' TANJUNGBALAI - Sebanyak 25.737,4 gram sabu dan 3.121,62 gram ganja hasil sitaan Polres Tanjungbalai dimusnahkan, Selasa. Pemusnahan dilakukan melibatkan tim Labfor Poldasu yang dipimpin Kompol Debora Hutajulu. Kapolres Tanjungbalai AKBP Drs Edward P Sirait mengatakan, dirinya tidak pernah memaafkan orang-orang yang terlibat kasus narkoba termasuk anggota kepolisian.

“Saya tidak berteloransi apabila tertangkap, tidak ada istilah penangguhan penahanan,” kata Edward Sirait.

Dijelaskanya, selain sabu dan ganja, penggunaan pil

ekstasi juga dilarang termasuk judi. Sabu yang dimusnahkan merupakan barang bukti dari tersangka Ana Abdun Ginting, warga Tanjungbalai, Abu Bakar alias Abu dan Heriyandi. Sementara ganja diperoleh dari tersangka Syawaluddin alias Syawal.

Pemusnahan sabu dilakukan dengan cara dimasukan ke dalam ember berisi air, setelah larut dibuang ke bagian belakang Mapolres Tanjungbalai. Sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara membakar. Pemusnahan sabu disaksikan unsur pimpinan daerah Tanjungbalai seperti dari PN dan DPRD setempat.(HER)

Kepala Bandara Silangit Tolak LSM TAPUT - Sikap dan prilaku Kepala Bandar Udara (Bandara) Silangit, di Kabupaten Tapanuli Utara berinisial PG, sangat disayangkan. Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini angkuh, tidak menerima Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan yang ingin melakukan chek and richek menyangkut kondisi Bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Tapanuli Utara itu.

"Sangat disesalkan sikap arogan Kepala Bandara Silangit yang enggan menerima kunjungan LSM dan wartawan," tegas Daniel Nainggolan dari LSM Ger-

hana Taput.

Menurut Daniel kedatangannya ke Bandara itu ingin mempertanyakan kontribusi Bandara Silangit dalam upaya Pemkab Taput meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat bandar udara itu. Apalagi ada sinyalemen, Bandara itu akan dikembalikan ke Kemenperhub, apabila tidak mampu memberikan yang terbaik buat Pemkab. Dan juga ada informasi Bandara Silangit akan dikelola oleh BUMN. "Dengan sikap Kepala seperti itu, bagaimana bandar udara bisa maju. Kiranya perlu ditinjau kembali," ujarnya.(SLBT)

KPK POS

13

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK

KPK Gelar ToT Pengisian Formulir LHKPN Angkatan Ke-6 KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar training of trainers (ToT) pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diikuti oleh perwakilan dari sekitar 20 BUMN, dan instansi pemerintah pusat/daerah. Acara berlangsung di auditorium KPK, Jl. Rasuna Said, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Fungsional pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Sri Endah Palupi, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan agar setiap instansi, baik pusat maupun daerah, memiliki trainer pengisian LHKPN. “Jika ada kegiatan yang berkaitan dengan LHKPN, KPK tidak perlu lagi datang ke instansi tersebut karena mentornya sudah ada. Ibaratnya, para peserta ToT ini akan menjadi perpanjangan tangan KPK di setiap instansi,“ paparnya.

Untuk tahun 2012, KPK mengagendakan 11 kali ToT LHKPN, baik yang dilaksanakan di kantor KPK maupun di daerah. "Kali ini yang keenam kalinya. Sebelumnya dilaksanakan di 2 kali di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Jakarta," jelas Sri. Sri menuturkan,. target peserta ToT ini adalah pegawai yang sudah mempunyai pengalaman menjadi trainer dan menjadi PIC pada instansi masing-masing,”Totalnya sekitar 800 instansi dan wajib lapor LHKPN pada 2012 ini mengalami peningkatan menjadi 160.000 wajib lapor dari seluruh instansi di Indonesia” imbuhnya.

Selain melalui ToT, KPK juga melakukan sosialisasi dengan menggelar acara asistensi dan bimbingan teknis (bimtek) pengisian formulir LHKPN, baik atas undangan instansi pusat dan daerah atau dilaksanakan atas inisiatif KPK sendiri. Selain itu, KPK juga melakukan kegiatan klarifikasi dan deklarasi LHKPN. “Untuk 2012, total 70 kegiatan yang sudah dilaksanakan,” lanjut Sri. Untuk angkatan selanjutnya, di antaranya KPK akan melaksanakan ToT LHKPN pada 26 September 2012 di kantor KPK dan Oktober 2012 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. (HUMAS)

Persempit Ruang Gerak Koruptor, NegaraNegara SEA-PAC Perkuat Kerja Sama Internasional dan MLA DIDORONG fenomena perkembangan praktik kejahatan korupsi yang terus berkembang disertai dengan modus operandi yang kian modern, negaranegara yang tergabung dalam South East Asia Parties Againts Corruption (SEA-PAC) sepakat untuk meningkatkan kerja sama internasional dan bantuan hukum timbal balik antarnegara dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Salah satunya diwujudkan dengan menyelenggarakan lokakarya (workshop) internasional bertajuk "International Cooperation and Mutual Legal Assistance” yang menjadi rangkaian pertemuan tahunan SEA-PAC, 10-13 September pekan lalu di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan bahwa lokakarya ini menjadi forum untuk bertukar pengalaman, strategi dan merumuskan tekad bersama dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi lintas negara.

“Harapannya, melalui lokakarya ini akan didapat solusi-solusi terbaik dalam mencegah dan menindak kejahatan korupsi, khususnya dalam hal kerja sama internasional dan bantuan hukum timbal balik lintas negara, sehingga akan tercipta kerja sama internasional yang kuat dan pengetahuan tentang MLA yang komprehensif,” ujarnya.

Abraham menilai tema besar "International Cooperation and Mutual Legal Assistance” adalah relevan dan kontekstual dengan situasi saat ini, khususnya korupsi yang melibatkan pihak asing atau antarnegara. Korupsi sudah menjadi musuh bersama di dunia. Menurutnya, kemana pun, di mana pun koruptor bersembunyi dan melakukan aksinya, maka di situ akan ada penegak hukum yang menangkapnya. “Singkatnya, tidak ada tempat yang aman bagi koruptor di dunia ini,” tegas Abraham.

Kerja sama SEA-PAC merupakan kelompok lembaga antikorupsi di negara-negara Asia Tenggara, yaitu AntiCorruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja, Office of the Ombudsman (OMB) Filipina, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand, Government Inspectorate Vietnam (GIV); dan State Inspection Authority (SIA) Laos, yang mempunyai misi memerangi tindak pidana korupsi yang beroperasi secara lintas negara. Melalui kerja sama SEAPAC, anggotanya dapat melakukan pertukaran informasi dan data, investigasi bersama, pelacakan aset, pertukaran barang bukti dan saksi, proses bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA), hingga dukungan untuk percepatan proses pengembalian buron.

Sebagai contoh, melalui mekanisme MLA dan atas bantuan lembaga-lembaga penegak hukum setempat, proses pengejaran dan pengembalian buronan antaranggota SEA-PAC yang termasuk jarang dan sulit dilakukan, berhasil mengembalikan beberapa tersangka buron KPK dari negara di Asia Tenggara melalui upaya luar biasa.

MACC dan NACC juga pernah membantu upaya pengejaran tersangka buronan KPK yang melarikan diri ke Malaysia dan Thailand. Selain itu, terkait pertukaran saksi, KPK pernah mengirimkan saksi warga negara Indonesia ke Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia. Sebaliknya, KPK menerima bantuan terkait pemeriksaan saksi di Malaysia, Bruneii Darussalam dan Singapura, baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara setempat.(HUMAS)

KPK Tingkatkan Kerja Sama dengan TNI DALAM upaya meningkatkan sinergitas pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Penandatanganan nota kesepahaman yang merupakan perubahan dari nota kesepahaman tahun 2005 ini dilakukan oleh Ketua KPK, Abraham Samad, dengan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, Kamis pekan lalu di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

Kerja sama dapat dilakukan di antaranya dalam ben-

tuk: bersama-sama menyosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penindakan korupsi di lingkungan TNI; bantuan pihak TNI dalam mendistribusikan, mengumpulkan, serta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan TNI; pemberian informasi atau data secara timbal balik yang berkaitan dengan pelaporan gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI; koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum; serta bantuan personel, sarana, dan prasarana TNI yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, di tempat yang sama juga ditandatangani perjanjian kerja sama yang dilakukan Sekretaris Jenderal KPK, Bambang Sapto Pratomosunu, dengan Panglima Kodam Jaya/Jayakarta, Mayor Jenderal E. Hudawi Lubis. Kerja

sama ini meliputi bantuan sarana dan prasarana TNI kepada KPK, yang salah satunya adalah penggunaan lahan dan bangunan rumah tahanan milik Kodam Jaya untuk keperluan rumah tahanan KPK. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa TNI merupakan salah satu partner strategis KPK dalam pemberantasan korupsi. "Diharapkan kerja sama yang telah dibangun antara KPK dan TNI selama ini dan diperbarui lewat MoU yang ditandatangani hari ini, mampu memberikan sinergi penega-

kan hukum pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari kekuasaan mana pun," ujar Abraham dalam sambutannya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan, nota kesepahaman ini merupakan wujud dukungan TNI dalam membantu KPK untuk memberantas korupsi.

"Dukungan TNI dalam pemberantasan korupsi merupakan komitmen TNI dalam menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun individu," ujarnya. (HUMAS)

Nazaruddin: Anas Terima Suap Proyek PLTS JAKARTA - Muhammad Nazaruddin, terpidana suap Wisma Atlet Sea Games kembali teriak. Teriakan nyaring menuding Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Saan Mustofa (Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat), Erman Suparno (bekas Menakertrans) menerima suap aliran dana proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008.

"Banyak pejabat Depnaker (sekarang Menakertrans) yang terima uang proyek itu, juga Saan Mustofa, Anas Urbaningrim bahkan menteri Erman Suparno juga mendapat aliran dana proyek itu," ungkap Nazaruddin usai diperiksa sebagai saksi untuk istrinya Neneng Sri Wahyuni, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTS. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat diperiksa selama 12 jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis ahad lalu.

Nazar mendatangi kantor KPK sekitar pukul 11.30 WIB. Dia tetap mengenakan baju favoritnya, batik biru lengan panjang bermotif kembang. Dia juga menenteng map coklat yang diduga berisi dokumen.

Usai menjalani pemeriksaan, Nazaruddin menjelaskan sekitar tahun 2008, ada pertemuan di rumah dinas Menakerstrans yang dihadiri Anas Urbaningrum, Saan Mustofa, Menakertrans Erman Suparno dan Nazaruddin untuk membahas proyek PLTS. Nazaruddin melanjutkan Anas Urbaningrum yang mengatur proyek PLTS mulai dari anggaran proyek bisa turun.

Saat itu, Anas menjadi bos PT Anugerah Nusantara. Sebagian keuntungan proyek dibelikan Toyota Alphard untuk Anas.

"Semua sudah saya ceritakan sama penyidik KPK. Biar penyidik KPK yang lebih mendalami tentang kasus itu," tambahnya sambil menam-

SAWERAN KPK–Sejumlah barang posko saweran untuk pembangunan gedung KPK tergeletak di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (14/9). Posko yang diprakarsai oleh lembaga Indonesia Corruption Watch dan beberapa organisasi lain itu tak ada kabarnya lagi seusai Lebaran bulan lalu. bahkan juga melaporkan secara resmi kasus korupsi yang ada Mahkamah Konstitusi (MK). Masa pembangunan gedung Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dengan nilai Rp300 miliar melalui penunjukkan langsung.

Terkait kasus dugaan korupsi PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka pada Agustus 2011. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Neneng dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Hukuman maksimalnya, 20 tahun penjara. Kasus yang menjerat Neneng ini merupakan pengembangan kasus korupsi PLTS yang melibatkan pejabat Kemenakertrans, Timas Ginting.

Adapun Timas divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 27 Februari lalu. Dia dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menguntungkan orang lain serta koorporasi, dari pengadaan proyek PLTS yang nilainya Rp 8,9 miliar itu. Salah satu pihak yang diuntungkan adalah PT Alfindo Nuratama yang mendapat Rp 2,7 miliar.

PT Alfindo hanyalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh PT Anugerah Nusantara (Grup Permai), milik Nazaruddin dan Neneng. PT Alfindo dipinjam benderanya oleh Marisi Martondang (Direktur Administrasi Grup Permai) untuk digunakan Mindo Rosalina Manulang (pemasaran Grup Permai) atas sepengetahuan Nazaruddin dan Neneng.

Setelah mendapatkan pembayaran tahap pertama, PT Alfindo menyubkontrakan pengerjaan proyek

PLTS ke PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak Rp 5,29 miliar, sementara pembayaran yang diterima PT Alfindo dari Kemennakertrans mencapai lebih dari Rp 8 miliar.

Selisih nilai proyek dengan nilai penyubkontrakan ke PT Sundaya senilai Rp 2,7 miliar itu kemudian dianggap sebagai kerugian negara dalam kasus ini. Neneng diduga berperan dalam proses subkontrak proyek ke PT Sundaya Indonesia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami keterangan Nazaruddin terkait kasus dugaan korupsi PLTS di Kemnakertrans tahun 2008 senilai Rp 8,9 miliar. "Apa yang disampaikan Nazaruddin baru sebatas informasi yang perlu didukung keterangan atau data lain. Saya yakin, KPK sedang mendalami keterangan itu karena keterangan tersebut penting," kata Abdul Fickar Hadjar.(ENDY)

Kerja Sama Internasional Cegah Koruptor Lari dan Hilangnya Aset GLOBALISASI menyebabkan perbatasan antara negara semakin kabur dan perlintasan orang atau barang semakin cepat.

Kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk mencegah bersembunyi dan larinya para koruptor serta lenyapnya aset-aset hasil korupsi. Menghadapi kejahatan yang sedemikian dahsyat daya rusaknya, tidak ada kekuatan lain yang paling efektif kecuali terus berikhtiar untuk melawannya secara bersama-sama. Karenanya, masyarakat dunia tanpa henti harus terus menguatkan kerja sama internasional melawan korupsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dalam sambutan pada acara lokakarya (workshop) internasional bertajuk "International Cooperation and Mutual Legal Assistance” yang menjadi rangkaian pertemuan tahunan South East Asia Parties Againts Corruption (SEA-PAC), Senin pekan lalu di Yogyakarta.

Denny mengakui fakta bahwa efektivitas kerja

sama internasional masih harus ditingkatkan, khususnya terkait masalah perjanjian ekstradiksi, perjanjian transfer orang yang sudah dihukum, dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

"Sudah sama-sama kita pahami, dalam pelaksanaan mutual legal assistance (MLA), misalnya, seringkali muncul persoalan karena tiga hal utama, yaitu perbedaan sistem hukum antarnegara, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaannya, dan perbedaan struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat perjanjian tersebut," ungkapnya.

Terkait dengan MLA, Indonesia telah memiliki UU Nomor 1 tahun 2006, yang dalam pelaksanaannya memberikan mandat kepada Kementerian Hukum dan HAM, sebagai Central Authority. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memerintahkan jajaran Central Authority untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai otoritas pusat, terutama

dalam penanganan MLA dan ekstradisi.

Namun, menurut Denny, pendekatan yang terlalu formal dan berbasis perjanjian seringkali memakan waktu karena harus taat hukum, wajib taat prosedur, dan harus dalam kerangka kerja diplomatik yang ketat.

Karenanya, harus terus dibuka pendekatan yang lebih informal yang berbasis pada hubungan baik dan saling percaya antara negara yang bekerja sama untuk mengantisipasi pergerakan pelarian koruptor dan asetnya yang sangat cepat.

“Untuk membangun relasi yang akrab demikian, pembuatan nota kesepahaman (MoU) bisa menjadi salah satu pembuka jalan yang tidak terlalu rumit, namun cukup efektif untuk membangun kesepahaman, khususnya dalam upaya bersama memberantas kejahatan transnasional, lebih khusus lagi dalam melawan korupsi,” papar Denny.

Pada pertemuan yang diikuti kelompok lembaga antikorupsi di negaranegara Asia Tenggara ini,

Denny mengajak dunia internasional untuk meningkatkan kesepahaman bahwa komitmen tegas dalam memberantas korupsi harus dilaksanakan tidak hanya dengan taat pada prosedur dan birokrasi hukum yang ketat. Tetapi juga harus terus mengingat bahwa tujuan akhir kerja sama internasional ini adalah agar para koruptor tidak dapat lagi leluasa bersembunyi di balik kerumitan hukum internasional. “Agar harta hasil korupsi tidak lagi cepat raib melalui kecanggihan transaksi keuangan antar negara, yang tidak lain merupakan praktik haram tindak pidana pencucian uang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menilai kerja sama internasional MLA sangat penting karena hal tersebut relevan dan kontekstual dengan situasi saat ini, khususnya korupsi yang melibatkan pihak asing atau antarnegara. Korupsi sudah menjadi musuh bersama di dunia. Menurutnya, kemana pun, di mana pun koruptor bersembunyi dan melakukan aksinya, maka di situ akan

ada penegak hukum yang menangkapnya.

“Singkatnya, tidak ada tempat yang aman bagi koruptor di dunia ini,” tegas Abraham.

Abraham mencontohkan, melalui mekanisme MLA dan atas bantuan lembagalembaga penegak hukum setempat, proses pengejaran dan pengembalian buronan, terutaman antaranggota SEA-PAC yang termasuk jarang dan sulit dilakukan, berhasil mengembalikan beberapa tersangka buron KPK dari negara di Asia Tenggara melalui upaya luar biasa. “MACC dan NACC juga pernah membantu upaya pengejaran tersangka buronan KPK yang melarikan diri ke Malaysia dan Thailand,” imbuhnya.

Selain itu, terkait pertukaran saksi, KPK pernah mengirimkan saksi warga negara Indonesia ke Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. “Sebaliknya, KPK menerima bantuan terkait pemeriksaan saksi di Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara setempat,” tandas Abraham.(HUMAS)

E D I S I 217 17 – 23 SEPTEMBER 2012

KPKPOS

Halaman 16

Sepeda Motor Dinas Dipakai Angkut Rumput TANJUNGBALAI - Sepeda Motor eks Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai dipakai di luar jam kerja untuk mengangkut rumput makanan ternak. Kesempatan ini merupakan ajang pemanfaatan jabatan atau wewenang dalam menggunakan aset Negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan biaya perawatan, pemeliharaan dan perbaikan tetap menggunakan anggaran Negara.

Pantauan wartawan koran ini, setiap sore hari persis di persimpangan jalan Alpokat Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sepeda motor dinas jenis Supra ini digunakan mengangkut rumput untuk makanan ternak peliharaan. Ironisnya, plat merah sepeda motor dinas itu dicopot agar tidak ketahuan masyarakat bahwa aset itu milik Negara sering bermuatan rumput, dengan kondisi yang sudah ringsek akibat angkutan serta muatannya terlalu banyak.

Merasa penasaran, wartawan membuntuti untuk mencari tahu siapa pengemudi sepeda motor dinas tersebut. Ternyata setelah diselidiki, akhirnya sepeda motor tersebut ditemukan di rumah yang diketahui milik PNS mantan dinas PU.(HER)

LANGGAR IZIN– Aktivitas perusahaan saat melakukan penambangan yang berlokasi di Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, dan terlihat lokasi areal perusahaan PT. M3 yang semraut.

PT M3 Salah Gunakan Izin Usaha PANYABUNGAN - Adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Madinah Madani Mining (PT. MMM) yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Kecamatan Lingga Bayu, Kelurahan Tapus, sehingga menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat salah satunya LSM AMPEL (Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan) yang meminta Bupati segera tinjau ulang Izin IUP perusahaan tersebut. Hal ini dikatakan Ketua LSM AMPEL, Faisal Lubis kepada wartawan, pekan lalu, di Panyabungan.

Dikatakan, PT. M3 diduga telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian PP Nomor : 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kemudian PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaklsanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara. Seterusnya PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penye-

lenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kemudian, sebelumnya telah ada surat Bupati Madina yang ditujukan kepada Bagyo Widagdo selaku Direktur PT. M3 tertanggal 4 Oktober 2011, yakni tentang penghentian aktivitas PT. M3.

Dalam surat tersebut dinyatakan pada poin 1. PT. M3 harus melakukan perubahan izin sesuai dengan jenis logam yang diproduksi.

Kemudian dalam poin 2. Kesepakatan terkait dengan kontribusi yang akan diberikan terhadap Pemerintah Kabupaten. Sampai sekarang PT. M3 belum melakukan perubahan Izin dan dugaan belum

membayar iuran-uran yang terkait dengan usaha pertambangan.

Namun anehnya PT. M3 belum melakukan perubahan Izin Penambangan ternyata Pemerintah Daerah kembali mengeluarkan Surat dengan Nomor : 540/705/Tamben/ 2012 tentang Pengaktipan kembali kegiatan operasi produksi PT. Madinah Madani Mining.

Untuk itu kepada Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut, dan PT. M3 harus segera ditutup, kemudian diselesaikan secara hukum dan ditindak sesuai dengan perundangundangan yang berlaku di Negara

Republik Indonesia tercinta ini.

PT. M3 telah melakukan penyalahgunakan Izin Usaha Pertambangan karena PT. M3 telah memproduksi emas.

Dalam surat izin PT. M3 ini dinyatakan bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan Bouksid. Tentunya terkait Izin perusahaan, PT. M3 ini telah melanggar ketentuan dan perundangan-undangan yang mengakibatkan kerugian Negara dan Masyarakat. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Daerah dan DPRD Madina serta Instansi terkait lebih tegas menyikapi permasalahan PT. M3. (TIM)

Air Besih di Kelurahan Tapus Memprihatinkan » Ahmed Nazif

Dituduh Korupsi, Bekas PM Mesir Dibui 3 Tahun MESIR - Pengadilan di Kairo, Kamis lalu, menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun terhadap bekas Perdana Menteri Mesir, Ahmed Nazif, karena korupsi.

Nazif yang menjabat sebagai perdana menteri sejak 2004 hingga runtuhnya pemerintahan Presiden Husni Mubarak tahun lalu, selain dijebloskan ke kerangkeng besi juga harus membayar denda sebesar 9 juta pound Mesir (Rp14 miliar).

Tahun lalu, pria yang dianggap sebagai arsitek liberalisasi ekonomi Mesir, dijatuhi hukuman satu tahun penjara setelah dia terbukti melakukan pelanggarana dalam kesepakatan bisnis. Dia masuk penjara beberapa bulan setelah tak menjabat sebagai Perdana Menteri pada Januari 2011, tak lama sebelum Presiden Husni Mubarak tumbang.

Sekitar sepuluh bekas pejabat Mesir, termasuk Mubarak dan dua putranya, dijebloskan ke penjara sehubungan dengan konspirasi pembunuhan terhadap demonstran, serta melakukan kejahatan korupsi.(BBS)

SADAR WISATA– Sebanyak 220 peserta mengikuti penyuluhan tentang kepariwisataan di Muara.

Sadar Wisata Taput Disosialisasikan MUARA - Keindahan alam Tapanuli Utara (Taput) disosialisasikan, khususnya Kecamatan Muara sebagai salah satu tujuan wisata Taput berikut dengan masyarakat sebagai pelaku wisata diberi penyuluhan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Taput.

Sosialisasi itu dilakukan di Desa Unte Mungkur, Kecamatan Muara, Taput, Jumat, yang dihadiri sekitar 220 peserta.

Sekretaris Dinas, Tobok Lumban Tobing SH dalam kegiatan itu menyebut sadar wisata sangat penting guna menarik wisatawan berkunjung ke Taput. “Kebersihan dan ramah tamah berikut keamanan dan keter-

tiban merupakan hal penting dalam pengembangan wisata di luar alam yang tersedia sebagai objeknya dan masyarakat juga harus memanfaatkan momen keindahan alam pemberian Tuhan,” katanya.

Dikatakan, pemerintah dalam hal kepariwisaatan hanyalah menjadi fasilitator dan masyarakat harus mampu berinvestasi guna memajukan dunia pariwisata.

“Kami juga berharap pada masyarakat yang menjadi pelaku wisata ikut menjaga kebersihan dengan tidak membuang limbah sembarangan sehingga suasana asri danau toba terjaga,” imbuhnya.

Kades Papande, Jhonson Siregar dalam dialog interaktif mengatakan agar Pemkab sebagai fasilitator menyediakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kepariwisaataan di Muara yang akan mengakumulasi segala sesuatu terkait kepariwisaatan. “Jadi bila UPT Pariwisata dibentuk tentunya akan mempercepat pertumbuhan wisata di Muara ini,” ujarnya.

Kegiatan penyuluhan itu dihadiri Camat Muara, Siasep Manalu SE, seluruh Kepala Desa (kades) sekecamatan Muara, tokoh masyarakat, siswa SMK N 1 Jurusan Pariwisata dan pelaku usaha di pusat kecamatan Muara.(PR)

Massa Robohkan Pagar Kantor Walikota Subulussalam SUBULUSSALAM Puluhan masyarakat yang melakukan aksi demo di depan kantor Walikota Subulussalam, merusak pagar dan pintu gerbang kantor walikota, Kamis pekan lalu.

Aksi demo itu sendiri sebenarnya menduing Pemerintah Kota Subulussalam lamban mengatasi masalah tanah masyarakat yang dijual oleh oknum kepala desa setempet kepada masyarakat luar sehingga ratusan hektar tanah masyarakat diperjualbelikan.

Aksi dimotori Koalisi

Penyelamat Tanah Subulussalam (KPTS) di antaranya, Koalisi Aktivis Pelajar Subulussalam (KAPASS) Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kota Subulussalam (HIMAPPKOS) Sumut, Himpunan Pelajar Perantauan Syekh Hamzah Fansuri (HPP-SHaf), Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) sebagai koordinator lapangan Asmaudin Lembong.

Mereka menuntut dan menyatakan sikap untuk mengembalikan tanah masyarakat yang telah dijual oleh oknum kepala

BAKAR BAN–Massa membakar ban bekas di depan kantor Walikota Subulussalam dalam menyampaikan orasi mereka dan sebagai bentuk kekesalan. desa. Mendesak agar pihak yang berwajib

menindaklanjuti para oknum pejabat yang

terlibat. Hentikan segera kegiatan pembukaan lahan

PANYABUNGAN - Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk keperluan seharihari, dan menjadi yang utama dalam kehidupan.

Akan tetapi sarana air bersih yang tidak berpungsi dengan baik, tentu jadi kendala bagi masyarakat Kelurahan Tapus.

Sarana air bersih yang berada di Kelurahan Tapus kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina sangat memprihatinkan, mengingat bak induk terbuat dari plastik (plastik tenda-red). Hal ini tentu tidak dapat menampung debit air, sehingga sarana air bersih yang berada di kelurahan Tapus tersebut terkesan mubazir karena tidak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dengan baik.

Lurah Tapus, Syarifuddin kepada Kpk Pos, baru-baru ini mengatakan, untuk kebutuhan masyarakat terhadap sarana air bersih sangat utama mengingat sungai Batang Natal saat ini tidak dapat lagi dikonsumsi dengan baik,karena bercampur dengan limbah mesin pencari emas dan ini sudah terjadi bertahun-tahun.

Akibat Sungai Batang Natal tidak dapat

yang masih bersengketa dengan masyarakat, khususnya di Kecamatan Runding dan Sultan Daulat Walikota Subulussalam didesak agar segera membentuk tim inventarisir tanah-tanah yang bermasalah sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat mediasi di gedung DPRK beberapa waktu lalu.

"Kami juga menanyakan sejauh mana perkembangan penyelesaian kasus PT. MSSB, PT Asdal dan semua PT yang bermasalah, dan meminta kepada walikota agar tidak mengeluarkan Izin HGU kepada investor yang nakal," ungkap pendemo.

Selain merobohkan pagar pintu gerbang kantor walikota, mereka juga membakar ban bekas di depan kantor walikota sebagai kekesalan mereka

dimanfaatkan, maka Pemkab Madina membangun sarana air bersih. Akan tetapi sarana air bersih ini tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, mengingat bak penampungnya terbuat dari plastik tenda. Dan bila musim hujan bak tersebut selalu terbawa arus, sehingga masyarakat tidak memperoleh air dengan baik. Bahkan air dari induk tersebut berubah warna.

"Kami sangat mengharapkan kepedulian pemerintah setempat agar dapat melakukan perbaikan bak air bersih ini.

Diminta pada Dinas PU dan Cipta Karya untuk segera turun ke lapangan melihat secara lansung kondisi bak penampung air bersih yang ada di kelurahan Tapus,“ pinta Lurah.

Hal senada disampaikan pemuda setempat Rahmad Hidayat. "Memang bak air bersih tersebut tidak layak untuk dipakai karena terbuat dari plastik tenda. Masyarakat selalu mengeluh akibat debit air sangat kecil. Diharapkan Dinas PU dan Cipta Karya segera memperbaiki sarana air bersih tersebut pada P.APBD 2012 ini," tegas Rahmad. (TH)

terhadap walikota Merah Sakti yang tidak menjumpai para pendemo, sebab walikota sedang berada di masjid Al-munawarh zdikir akbar dalam rangka memperingati hari jadi Subulussalam ke 50.

Akhirnya walikota muncul dan memanggil utusan pendemo untuk dialog menyelesaikan masalah tersebut.

Walikota Subulussalam Merah Sakti berjanji untuk menyelesaikan masalah itu dan dia (Merah Sakti-red) akan turun langsung ke lapangan untuk mencek kebenaran atas penjualan tanah masyarakat. "Saya akan langsung turun ke lapangan nanti, kalau ada alat berat yang bekerja di lahan yang bersengketa itu kita bersama-sama untuk menghentikannya," kata sakti.(KAR)

KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 217 17 - 23 SEPTEMBER 2012

Sekda Buka Workshop TP PKK SIMALUNGUN - Keberadaan PKK di tengah-tengah masyarakat, sangat besar peranannya dalam mensukseskan program pemerintah, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena 10 program pokok PKK selama ini cukup berhasil.

Hal itu disampaikan Sekda Simalungun Gidion Purba pada pembukaan acara Workshop bagi anggota TP PKK. Acara digelar di Griya Hapoltakan (12/ 09). Sedak mewakili Bupati didampingi Ketua TP PKK Simalungun Erunita JR Saragih dan beberapa Kadis, Kaban, Kakan, Kabag serta beberapa Camat.

Pada kesempatan tersebut juga turut hadir Tim Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang banyak memberi pandangan dan masukan positif dalam rangka mengembangkan PKK sebagai salah satu corong bermanfaat meningkatkan pendidikan budi pekerti luhur bagi anak dan menjadi tiang penting keluarga.

Ketua TP PKK Simalungun dalam kata sambutannya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota PKK dari Kecamatan dan Kelurahan/ Nagori, karena antusias mengikuti acara. ”Ke depan, melalui workshop diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan karakter, yakni sikap kejujuran, sopan santun, kemandirian dan kerja keras.

Termasuk perlindungan kesehatan Ibu dan Anak, erta meningkatkan peran PKK dalam keluarga,”jelas Sekda. (JES)

Ribuan Warga Hadiri Mburo Ate Tedeh SIMALUNGUN - Ribuan warga menghadiri acara Mburo Ate Bupati Simalungun dengan warga Karo, Siantar - Simalungun di Griya Hapoltakan Pamatang Raya, Minggu kemarin. Kedatangan Bupati Simalungun JR Saragih beserta rombongan disambut panitia dengan tari-tarian (landek) dan menabur beras (beras piher) sebagai tanda selamat datang Ketua panitia pelaksana dr Saberina MARS dalam laporannya mengatakan kegiatan ini terlaksana berkat dukungan Bupati yang memberikan buah pikiran untuk perkumpulan Marga Silima khusunya di Simalungun. Kepanitiaan ini dibentuk dalam hitungan hari, namun berkat kerja sama seluruh pihak, acara dapat berlangsung baik dan meriah.

Bupati Simalungun dalam sambutannya mengatakan acara ini momentum tepat untuk mempererat tali silaturahmi antara seluruh warga Karo, khususnya di Simalungun. Juga untuk tetap melestarikan budaya Karo yang hampir-hampir terlupakan.

Dalam acara itu ditampilkan taritarian Lima Serangkai yang mencerminkan bagaimana orang karo dalam pertemuan ramah tamah sepasang insan manusia yang berkenalan secara adat Karo (ertutur).

Hadir Sekda Simalungun Gidion Purba, Kadis Pendidikan Resman H Saragih, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Albert Sinaga, Kadis PU Bina Marga Jhon Sabiden Purba, Kadis Tarukim Topot Saragih, Kadis Pendapatan Wilson Manihuruk, Kadis PSDA Binsar Situmorang, Kepala BLH Raja Sianipar, Asisten III Sudiahman Saragih, Kadis Perhubungan Garinsen Saragih, Kadis Perikanan dan Peternakan Zonny Waldi, Kadis Perkebunan Amran Sinaga. (JES)

SUMUT

KIP Langsa Sosialisasi Peraturan KPU KOTA LANGSA - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa, Selasa (11/9) mensosialisasikan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2014.

Acara tersebut diikuti 14 peserta perwakilan masing-masing parpol daerah setempat, berlangsung di Hotel Harmoni Langsa.

Sementara bertindak sebagai narasumber pada acara tersebut empat anggota komisioner KIP Langsa, diantara Drs. Saed Mahdar, T. Iskandar Faisal, Ngatiman, dan Nasrun. Ketua Divisi Partai Politik KIP Kota Langsa, Drs. Saed

Mahdar mengatakan, bahwa ada tiga tahapan Pemilu 2014 mendatang, yaitu tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan, serta tahapan penyelesaian.

Sosialisasi atau penyuluhan peraturan KPU tentang verifikasi Parpol peserta Pemilu tahun 2014, bertujuan untuk sosialisasi faktual tentang proses verifikasi dan administrasi partai di Kabupaten/Kota.

Artinya untuk Parpol agar mempersiapkan apa saja, nantinya yang akan dilakukan verifikasi. Sehingga nantinya para Parpol peserta Pemilu sudah benar-benar siap, seperti Kantor, Plang Kantor, dan lain sebagainya.

Dijelaskannya, untuk pendaftaran dan verifikasi Parpol menjadi peserta Pemilu 2014 harus

memenuhi tiga syarat. Pertama Parpol peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional, kedua Parpol yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya, dan tiga Parpol baru yaitu Parpol yang belum pernah mengikuti Pemilu.

Sedangkan untuk verifikasi akan dilakukan dua tahap, yakni tahap verifikasi administrasi berupa meneliti terhadap dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta pemilu. Selanjutnya verifikasi faktual berupa pencocokan dan penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu.

(BSO)

Wakil Ketua Umum DPP PPP:

Sertifikasi Ulama Bukan Alternatif Atasi Terorisme JAKARTA - Beberapa teror bom yang terungkap di wilayah Jakarta dan Solo cukup meresahkan seluruh pihak. Untuk itu pihak Kepolisian harus segera menuntaskan teror ini secara menyeluruh.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim mengatakan, untuk mengatasi masalah terorisme yang aksinya kini muncul kembali, tak bisa disikapi dengan kebijakan yang sporadis, parsial, dan sesaat.

"Negara harus menerapkan konsepsi penanggulangannya yang utuh menyeluruh, terencanaterstruktur, dan dilakukan massal, dengan mengintegrasikannya ke dalam program-program pembangunan kita," ujar Lukman dalam keterangan persnya, kemarin.

Dia menjelaskan, aksi-aksi teror yang muncul belakangan ini tak bisa hanya ditimpakan karena alasan agama semata. Meski diakui bahwa adanya pemahaman ajaran agama tertentu bisa menjadi faktor yang memotivasi lahirnya aksiaksi kekerasan, tapi itu bukan satu-satunya faktor penyebab.

"Karenanya kebijakan sertifikasi bagi pemuka agama, misalnya, merupkan kebijakan yang salah sasaran karena terlalu menyederhanakan masalah," jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PPP ini menambahkan, tindakan intoleran, anti-keragaman, menolak dialog, dan memaksakan kehendak dengan kekerasan, sebagaimana yang dilakukan para teroris itu, disebabkan karena faktor-faktor yang kompleks yang saling terkait.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah pendidikan terbatas, ekonomi buruk, ketimpangan sosial, kekecewaan politik, pudarnya nilai-nilai budaya, dan banyak lainnya yang menjadikan mereka frustasi, sehingga terjebak ambil jalan pintas untuk menyelesaikannya dengan kekerasan.

Selain itu, faktor lain adalah sistem data kependudukan Indonesia yang amat lemah, sehingga negara ini dinilai menjadi tempat persemaian teroris.

Ketiadaan Single Identity Num-

ber (nomor induk kependudukan) hingga saat ini, misalnya, juga menjadi faktor yang sebabkan banyak aktivitas penduduk yang tak terdeteksi dengan baik oleh aparat keamanan. "Jadi, perlu kebijakan komprehensif yang implementasi dan evaluasinya harus dikawal terus menerus oleh Presiden," tandasnya.

Selesaikan Di Meja Hijau Lukman juga meminta, pembuat dan penyebar film "Innocence of Moslems" diadili secara hukum.

Tindakan penistaan agama menurutnya harus ada penyelesaian hukum.

"Sebaiknya bawa kasus itu ke ranah hukum, serahkan pada hukum untuk menyelesaikannya," ujar Lukman, kepada INILAH. COM, Sabtu (15/9).

Tak hanya pada kasus film tersebut saja, Lukman juga mengecam tindakan penistaan Islam lainnya yang terjadi belakangan ini, seperti tuduhan terhadap lembaga Rohis sebagai sarang teroris, dan beredarnya film layar lebar yang mengisahkan tentang kehi-

dupan homoseksual di lingkungan pesantren muslim.

"Mengapa umat Islam belakangan ini seperti terus saja diprovokasi, dipanas-panasi agar tersulut emosi lalu lakukan tindakan anarkhi," keluh Lukman.

Wakil ketua DPR RI ini meminta agar tokoh agama dan organisasi masyarakat tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarki, dalam menyikapi berbagai bentuk penistaan Islam. "Para tokoh, ormas, dan umat Islam diharap tak terpancing dalam sikapi hal-hal tersebut. Jangan lakukan tindakan kekerasan atau yang destruktif dan kontra-produktif," tegasnya.

Lukman kembali menegaskan, agar Amerika Serikat menangani kasus penistaan agama tersebut melalui jalur hukum. "Kita mendesak Pemerintahan Amerika Serikat menangani peredaran film yang menghina itu ke meja hukum. Juga kita minta KPI, LSF, dan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus pemberitaan dan film yang amat meresahkan kehidupan beragama itu," tandasnya. (BBS/MH)

Hamdan Sati- Iskandar Zulkarnaen Unggul Sementara ACEH TAMIANG - Pasangan Cabup-Cawabup Aceh Tamiang periode 2012 – 2017 Hamdan Sati – Iskandar Zulkarnaen untuk sementara unggul dalam perolehan suara atas pasangan Cabup – Cawabup Aceh Tamiang, Agussalim – Abdussamad pada Pilkada Aceh Tamiang putaran kedua, Rabu (12/9).Pantauan KPK POS, belum semua data masuk ke PPK dari berbagai Kecamatan.

“Hasil sementara untuk perolehan suara di Kecamatan Banda Mulia, pasangan Agussalim – Abdussamad meraih 2.534 suara, sedangkan Hamdan Sati – Iskandar Zulkarnaen meraih 2.671 suara”, tutur Ketua PPK Kecamatan Banda Mulia, Awaluddin, Rabu (12/9).

Sedangkan, Ketua PPK Kecamatan Sekerak Ahmad Tarmizi menyatakan, untuk sementara pasangan Agussalim – Abdussamad meraih 1.279 suara dan Hamdan Sati – Iskandar mengumpulkan 1.850 suara.

Ketua PPK Kecamatan Rantau, Sulaiman, Pasangan Hamdan Sati – Iskandar disebut-sebut, untuk sementara unggul di Kecamatan Rantau, di Kecamatan Tamiang Hulu pasangan nomor urut 10 unggul di Tamiang Hulu.

Ketua KIP Aceh Tamiang Izuddin Idris menyatakan hasil pilkada putaran kedua di Aceh Tamiang akan direkapitulasi sehari setelah Pilkada untuk diplenokan ditingkat Kabupaten Aceh Tamiang oleh KIP Aceh Tamiang. (BSO)

Diduga Terkait Pemberitaan Pansus PT. Palmaris

Oknum Anggota DPRD Madina Hina Wartawan PANYABUNGAN Salah seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H.Bahri Efendi Hasibuan telah melakukan penghinaan terhadap Wartawan Portibi DNP, yakni Maradotang Pulungan lewat kata – kata kasar sehingga hal ini membuat perasaan tidak senang, di Gedung DPRD Madina, Senin (10/9).

PERBUATAN oknum anggota DPRD Madina tersebut yakni H.Bahri Efendi Hasibuan berawal pada saat ia akan masuk Ruang Badan Musyawarah (Banmus) yang kebetulan saat itu Rapat Banmus sudah dibuka oleh Ketua DPRD Madina As

Imran Khatamy Daulay. Saat itu Sejumlah wartawan melakukan peliputan pas didepan pintu ruang Banmus.

Kemudian saat H.Bahri Efendi Hasibuan akan masuk ruang Banmus, menyentuh bagian belakang dari Wartawan Portibi DNP ( Maradotang Pulungan,red) sambil berlalu dengan mengatakan “Asi diligi ho Au, na jatan uida matamu ma ligi au, mula na mangalo dokkon do”( ngapain kau lihat – lihat aku,jelek kali aku lihat matamu melihat aku, kalau mau melawan bilang,red).

Sehingga wartawan tersebut menjawab” aha do namangua bang” (Ada apa ini bang) ujar Maradotang, lewat Bahasa itupun membuat beberapa kalangan wartawan yang meliput ada apa sebetulnya yang terjadi dengan oknum anggota DPRD Ma-

dina tersebut sehingga mengeluarkan bahasa yang tidak bermoral, tidak punya etika.

Pada waktu rapat Badan Musyawarah diskors oleh Ketua DPRD Madina As Imran Khatamy Daulay SH, kembali H.Bahri Efendi Hasibuan datangi Wartawan Portibi DNP pas didepan pintu ruang Banmus dengan mengatakan “Songoni ma ia”( Begitu aja,red) sehingga menimbulkan pertengkaran.

Pada waktu itu oknum anggota DPRD ini yang sudah merasa hebat sempat mengeluarkan komentar terkait dengan Pansus PT. Palmaris yang duduk sebagai ketua Pansus yang bersangkutan.

Pansus PT.Palmaris sendiri sampe saat ini diduga belum mengeluarkan rekomendasi terkait tuntutan

masyarakat Batahan.

“Pansus sudah ada hasil rekomendasinya tinggal paripurna, tinggal Paripurna DPRD, mau kau ada sama saya, biar tahu kau, kalau kalian beritakan saja sampe kiamatpun tak masalah bagi saya,” kata H.Bahri.

Saat terjadi adu mulut dengan wartawan beberapa anggota DPRD Madina dan Pegawai Kesekretariatan DPRD mencoba melarai dengan membawa wartawan Portibi DNP ke ruang Fraksi Perjuangan reformasi, sedangkan H.Bahri Efendi ke ruang Fraksi PKS. Kemudian oknum anggota DPRD Madina menelepon keluarganya, ( Adek,red) untuk datang ke kantor DPRD Madina dan mencari wartawan Portibi DNP, hal itu dibuktikan dengan adanya permintaan dari Wakil

Ketua DPRD Madina Fahrizal Efendi Nasution dengan mengatakan meminta agar wartawan Portibi DNP untuk pulang karena Bahri sudah menelepon adek si Jambang dan yang lain. ”Mulak maho anggi harana madung ditelepon si Bahri anggi nia si jambang dohot na lain, naron marbadai buse di son, martamba pature on,” pinta Fahrizal.

Terkait adanya bahasa dari oknum anggota DPRD itu kepada wartawan diduga karena adanya sorotan kepada Pansus PT.Palmaris yang sudah cukup lama.

Bahkan sudah beberapa kali minta perpanjangan waktu Pansus untuk bekerja dan anggaran yang dikeluarkan Pansus ini juga cukup tinggi mencapai ratusan juta. “kata Maradotang” (TH)

Soal Film Innocence of Muslims

Gus Solah Desak Pemerintah Kirim Nota Protes ke AS

JOMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, KH Salahudin Wahid atau Gus Solah, meminta pemerintah bersikap tegas terkait film "Innocence of Muslims" yang dinilai menistakan Nabi Muhammad SAW. "Pemerintah harus mengirimkan nota protes ke pemerintah Amerika karena telah membiarkan warganya memproduksi film yang menghina umat islam," ujar Gus Solah, di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (15/9).

Selain itu, dia juga mengimbau umat muslim bisa menahan diri, tidak melakukan aksi kekerasan sebagai reaksi atas film tersebut. Seruan itu dilontarkan Gus Solah saat acara 'Temu Alumni Nasional IX Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE), di ponpes tersebut, hari ini. "Kami mengecam keras film yang menghina Nabi Muhammad SAW itu," kata Gus Solah.

Dia menambahkan, pembuatan film tersebut merupakan cara-cara licik bangsa barat dalam memancing emosi umat islam sehingga bertindak anarkis.

Nah, ketika umat islam bertindak anarkis, bangsa barat akan menyalahkan dan mengklaim bahwa islam sebegai agama yang mengajarkan kekerasan. "Untuk itu kami menghimbau agar alumni Tebuireng khususnya bisa menahan diri," ujarnya.

Sekedar diketahui, "Innocence of Muslims" merupakan film amatir yang dibuat oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Sam Bacile. Potongan film tersebut selanjutnya diunggah di "youtube" dalam versi bahasa Arab yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam di Libya dan Mesir.

Sekitar 3.000 orang berunjuk rasa di kantor Kedubes AS di Mesir dan menuntut film tersebut ditarik dari peredaran. Sementara aksi demonstrasi di Benghazi, Libya telah menewaskan Duta Besar AS dan tiga stafnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir peredaran film penistaan Islam "Innocence of Moslems di Indonesia.(BBS/MH)

Dewan Pengurus KORPRI Kota Gunungsitoli Dikukuhkan GUNUNGSITOLI – Ketua Dewan Pengurus KORPI Kota Gunungsitoli Firman Harefa melaksanakan pengukuhan pengurus KORPRI Kota Gunungsitoli bertempat di Kantor Walikota Gunungsitoli, Selasa lalu.

Laporan ketua tim pelaksana pengukuhan pengurus Korpri Kota Gunungsitoli, Kurnia Zebua, SE mengatakan pelaksanaan pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 82 tahun 1971 tanggal 29 November 1971 tentang KORPRI. Kemudian, Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 tentang pengesahan anggaran dasar KORPRI. Kemudian, hasil-hasil keputusan musyawarah pertama KORPRI Kota Gunungsitoli tanggal 14 Juli 2012 serta surat perintah ketua dewan pengurus KORPRI Kota Gunungsitoli Nomor : 236/ 003/DPK-GST/SPT/2012 tanggal 24 Agustus 2012.

Ketua Dewan pengurus KORPRI Kota Gunungsitoli, Drs Firman Harefa, S.Pd,M.Si pada kesempatan itu mengatakan keberhasilan dewan pengurus KORPRI Kota Gunungsitoli dapat di ukur melalui indicator yakni sejauhmana pengurus mampu menumbuhkan kegairahan berorganisasi kepada semua anggota.

Kemudian, sejauhmana pengurus mampu mengkonsolidasi berbagai kelembagaan serta jajaran kepengurusan karena dengan adanya struktur organisasi secara berjenjang merupakan awal yang baik untuk melaksanakan berbagai program.

Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya mengatakan KORPRI merupakan satu-satunya organisasi pegawai negeri sipil yang memiliki peranan penting dan strategis dalam rangka pembinaan birokrasi dan terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dikatakan,revitalisasi KORPRI sebagai bagian dari reformasi birokrasi diarahkan pada penataan dan pembenahan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan masyarakat yang semakin baik. (YAGI)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 217 17 - 23 SEPTEMBER 2012

Dishut Jatuhkan Sanksi Terhadap B. Sihotang PAKPAK BHARAT - Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Lingkungan dan Pertambangan Pakpak Bharat Ir. Muh. Aris Gajah menjatuhkan sanksi kepada B Sihotang.

Alasannya karena B Sihotang tidak mengikuti apel selama 21 hari.Sanksi yang diberikan adalah memotong insentif pada triwulan II. Bachrum Sihotang selaku Kasi Monitoring Dinas terkait kepada wartawan di Salak menjelaskan sejak peristiwa kecelakaan kendaraan 21 Mei 2010 silam, sampai saat ini saya masih berobat, dan bukti saya masih berobat sudah disampaikan kepada pimpinan.

Saya juga sudah pernah menyurati Bupati Pakpak Bharat menjelaskan kondisi kesehatan, karena itu sampai saat saya belum bisa mengikuti apel. ”Termasuk upacara hari-hari besar,” jelas B Sihotang. (PT)

Pengusaha Warnet ‘Menjerit’

Kadiskominfo: Kami Butuh Biaya Untuk Wartawan MEDAN - Sejumlah pengusaha warung internet (Warnet) di Medan ‘menjerit’ karena disebutkan ada oknum Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Medan yang memaksa membayar Rp800 ribu sampai Rp1 juta untuk biaya pengurusan rekomendasi pengurusan izin warnet.

“Ada oknum Dinas Kominfo Medan, Boru Purba, yang mengutip dana dengan dalih untuk biaya rekomendasi pengurusan izin warnet. Awalnya dia meminta Rp750 ribu, tapi kemudian disepakati Rp650 ribu. Saya sudah kasih panjar Rp100 ribu,” ujar salah seorang pengusaha warnet di P. Brayan kepada wartawan, Kamis (13/9).

Dijelaskannya, sebagai pengusaha kecil, kutipan ini baginya sangat memberatkan.

“Saya heran, warnet saya cuma 13 unit dan hasilnya juga alakadarnya. Tapi diperlakukan seperti ini. Padahal, saya tahu persis, ada warnet berkapasitas besar dengan 50 unit lebih, tapi dibiarkan. Ada pilihkasih,” ujarnya.

Dia mengaku makin tidak habis pikir dengan kutipan ini, karena dia tahu rekomendasi pengurusan izin warnet, justru seharusnya tidak dikutip apa-apa.

Karena, seharusnya, pengusaha warnet mau mengurus izin saja di tengah begitu banyaknya warnet tidak memiliki izin, ini seharusnya diapresiasi Pemko Medan.

“Kenyataannya, kami pengusaha kecil ini, justru seperti dipersulit. Kita mau mengikuti aturan dengan mengurus izin, juga seperti dipersulit dengan membebani kutipan yang sangat memberatkan begitu.

Ini tidak benar, ini harus dihentikan.

Keluhan ini juga dialami banyak pengusaha warnet di Medan,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kadiskominfo Medan Ir Zulkifli Sitepu membantah pihaknya melakukan kutipan pengurusan rekomendasi izin warnet. Namun, dia juga mengungkapkan, akan terus melakukan pembinaan kepada stafnya.

“Tidak benar ada pengutipan rekomendasi izin warnet. Kan, rekomendasi izin warnet ini memang gratis,” ujar Zulkifli Sitepu.

Namun dia mengungkapkan, saat razia, Dinas Kominfo butuh biaya untuk wartawan. “Kalau kita melakukan razia, kita butuh biaya untuk wartawan,” ujarnya.

Sejumlah wartawan di Pemko Medan yang dimintai komentarnya justru kaget luar biasa.

“Kami tak pernah menerima uang dari Dinas Kominfo saat razia warnet,” ujar wartawan salah satu terbitan Medan yang berpos di Pemko. (VIN)

KATA MASYARAKAT

Kader Parpol tak Berkualitas Jadi Pemimpin MEDAN - Menjelang pilgubsu 2013 partai politik bergerak pragmatis, dalam artian tidak akan mencalonkan kadernya untuk maju menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.

Tudingan ini seakan terbukti, karena hingga saat ini belum ada satu partai politik pun yang dengan tegas menyebutkan akan mencalonkan kadernya.

Hal itu mungkin dapat dimafhumi, karena dengan mengajukan kader sebagai calon, maka partai tersebut tidak akan mendapatkan pemasukan. Karena itu kecenderungan partai politik yang terlihat dipermukaan adalah mereka akan sangat beruntung jika mampu menggaet calon dari luar partainya.

“Situasi dan kondisi ini-

lah yang membuat masyarakat pesimis terhadap kader pemimpin dari parpol.

Hajatan demokrasi seringkali dimanfaatkan parpol untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya,” ujar pengamat politik Warjio S. Warjio menambahkan dengan sikap pragmatis, parpol dapat dikatakan ’diperjualbelikan’ dalam konteks perahu bagi balon di luar parpol. Oleh karena itu pula parpol seringkali tidak memberikan kesempatan bagi kadernya untuk maju sebagai calon Gubsu atau Wagubsu.

Diprediksi Warjio, jelang detik-detik masa pendaftaran pada pilgubsu nanti, maka nilai jual ’perahu’ semakin mahal. Misalnya untuk mendapatkan perahu yang diinginkan, seorang calon harus merogok koceknya hingga milyaran rupiah.

Bahkan angka itu masih bisa meningkat, pada batas akhir pendaftaran para pasangan calon Gusu dan Wa-

gubsu ke KPUD Sumut.

Fakta yang kita temukan saat ini, elum ada parpol yang mendeklarasikan calonnya untuk diusung maju pada pilgubsu, menunjukkan parpol-parpol itu sengaja mengulur waktu untuk menaikan nilai mereka.

Disamping memilih-milih balon, juga untuk meningkatkan nilai jual ’perahu’ agar lebih tinggi.

Menurut Warjio, inilah kondisi parpol-parpol sekarang. Tidak ada parpol yang menjalankan fungsinya secara ideal. Semua parpol bersikap pragmatisme, semua kegiatan parpol diluar materi dan tidak bisa dijalankan dengan baik.

Tidak hanya itu, Warjio melihat mentalitas elit partai politik juga cenderung tidak mau bekerja keras.

Hanya mau mendapatkan uang banyak dengan cara melego parpol yang dipimpinnya.

Ternyata, sikap pesimisme terhadap kinerja partai

Ketua TP.PKK: Terapkan Pola Hidup Sehat dan Bersih

TINJA U - Ketua TP.PKK Kabupaten Langkat memegang hasil kebun sendiri yang ditanami warga TINJAU memanfaatkan perkarangan rumah saat mengunjungi Kantor Desa Tamaran Kecamatan Hinai SALAPIAN - Setelah tiga hari mengunjungi Desa binaan Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Sabtu (8/9), Tamaran Kec. Hinai, Senin (10/9) dan terakhir Naman Jahe Kec. Salapian (11/ 9), Ketua TP. PKK Kabupaten Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa mengatakan bahwa segala persiapan yang dilakukan oleh jajaran TP.PKK Desa dan Kecamatan masing-masing yang ditunjuk menjadi Desa percontohan terhadap penilain tim supervisi dari Propinsi nantinya sudah cukup baik.

“Kami senang atas keseriusan ibu-ibu dalam membina kesejahteraan keluarga” kata Nuraida dalam arahannya sembari tetap mengingatkan para kadernya untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk memberikan contoh bagi warga sekitar tempat tinggal masing-masing saat mengunjungi Kantor Desa Naman Jahe Kecamatan Salapian, Selasa (11/9).

Istri Bupati Langkat itu juga meminta kepada para kadernya di Desa-desa untuk tetap

menjadikan pola hidup sehat sebagai kebiasaan, tidak sekedar karena adanya pembinaan sebagai Desa percontohan tetapi terapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sehari sebelumnya TP.PKK Kabupaten juga mengunjungi Desa Tamaran untuk melihat kesiapan sebagai Desa percontohan, dalam kesempatan tersebut Kades Tamaran Sopian Hendri dan para kaum ibu menyampaikan rasa terima kasih kepada Nuraida beserta TP.PKK karena setelah mendapatkan pembinaan sebagai Desa percontohan pihaknya merasa wajah Desa dan kehidupan warganya berubah menjadi lebih baik dan tertata.

Sementara Sekretaris PKK Kabupaten Ny. Nila Abdul Karim mengatakan penilaian itu sendiri seperti yang diketahui akan dijadwalkan pada bulan Oktober mendatang, adapun Desa yang dinilai yakni Desa Payatampak sebagai Desa percontohan 10 program pokok PKK. (JUL)

Pilkades Urungpane Tertib ASAHAN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) priode 2012 - 2018 Desa Urungpane, Rabu pekan lalu, di desa Urungpane tampak suasana aman tertib dan terkendali warga desa Urung pane dari tujuh dusun datang ketempat pemilihan suara yang terletak di dusun IV Sumber Agung desa Urungpane kecamatan Setiajanji,untuk memberikan hak suara mereka masing masing terhadap calon yang mereka pilih.

S

ementara warga desa Urungpane yang mendaftar sebagai calon untuk menjadi kepala desa di

SUMUT

Urung Pane ada dua orang,Dari dusun III Urungpane yang mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa Abdul Manan Sirait (35) berlambangkan pohon kelapa,dan dari dusun IV urung pane Misnan ( 32 ) berlambangkan pohon padi.

Asman sebagai ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa ( PILKADES ),desa Urungpane kecamatan Setia Janji waktu ditemui wartawan koran ini dilokasi tempat pemilihan suara ( TPS) mengatakan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh warga desa Urung Pane yang memberikan hak suara mereka terhadap calon kepala desa yang mereka

pilih secara transparan dan demokrasi.

Pemilihan suara kepala desa ditutup panitia tepat jam 14.00 wib sesuai hasil musyawarah ketua panitia dan anggota panitia pilkades desa urung pane,suasana

waktu penghitungan suara sangat tertib, sewaktu di bacakan ketua panitia,pemilihan dari dua pencalon yang berlambangkan pohon padi dan pohon kelapa,didepan saksi saksi dari kedua pencalon kades tersebut.

politik saat ini juga disampaikan beberapa masyarakat yang ditemui KPK Pos. Seperti Lina, pegawai bank swasta ini mengaku pesimis terhadap partai politik akan mencalonkan kader-kadernya. Menurut Lina, semua elit politik yang sudah terpilih terdahu tidak ada yang membela kepentingan rakyat. Semua kader parpol hanya sibuk mementingkan kepentingan pribadi dan partainya. Tanpa mau tau apa kepentingan rakyat rakyat yang sudah memilihnya.

Lina pun mengaku, saat ini Sumatera Utara tidak banyak mengalami perkembangan. Baik disektor ekonomi maupun pembangunan.

“Itu terjadi disebabkan ketidak perdulian para pejabat yang memimpin Sumut,” ujarnya.

Sementara itu Wandi, warga Medan Helvetia ini mengaku, kader-kader yang dicalonkan parpol tidak memiliki kualitas sebagai pemimpin. Untuk itu, dalam

pilgubsu mendatang dirinya tidak yakin parpol akan memiliki kader yang benarbenar diinginkan rakyat.

Mulai September Dikesempatan berbeda, Ketua KPU Sumut Irham Buana menjelaskan jadwal tahapan Pilgubsu 2013 dimulai pada September dan Oktober 2012 ini. Jadwal tahapan terdiri dari tiga kegiatan yakni seleksi PPK dan PPS ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pada September dimulai proses pemuktahiran pemilih. Sementara minggu kedua pada Oktober 2012 merupakan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan. Kemudian Selasa malam tanggal 11 September 2012, diadakan penyerahan DIPA APBD dan BP4 KPU Kabupaten Kota. serta menjelaskan tata cara spesifikasi TPS. “Sementara itu, untuk pencalonan Partai Politik dimulai pada November minggu pertama,” ujar Irham. (VIN)

Distribusi e-KTP

Rahudman : Prioritaskan Orang Berusia Lanjut MEDAN - Walikota Medan H Rahudman Harahap tinjau pelaksanaan pendistribusian E-KTP di kantor Camat Medan Barat, Senin (10/9), peninjauan ini sehubungan keluhan masyarakat yang merasakan pendistribusian E-KTP tersebut lamban sehingga masyarakat menunggu sampai berjam-jam, dan mengakibatkan antrian yang banyak.

Walikota dalam peninjauan itu memaklumi keadaan distribusi e-KTP. Kondisi ini dikarenakan fasilitas peralatan yang kurang untuk merekam sidik jari yang hanya dua unit. Sementara animo masyarakat untuk memproleh e-KTP frekwensinya terus meningkat.

“Kita melihat masalahnya adalah alat perekam sidik jari yang kurang, sementara animo masyarakat untuk memperoleh e-KTP prekwensinya terus bertambah,”ujar Rahudman.

Walikota Medan meminta kepada para Camat didalam pelaksanaan pendistribusian e-KTP ini memprioritas kepada orang-orang tua terutama orang yang sudah lanjut usia, juga kepada ibu-ibu yang menggendong bayinya, selain itu juga diminta kepada para

Camat seta janji Armansyah beserta pejabat pejabat dari pemkab asahan tampak hadir turut menyaksikan jalannya penghitungan suara,sampai selesai pukul 16.30 wib.

Misnan yang berlambangkan pohon padi memperoleh suara:1321 suara,Abdul manan sirait yang berlambangkan pohon kelapa memperoleh suara:387 suara tidak sah atau batal 31 suara blangko 6.jumlah suara keseluruhan yang tercantum dipapan penghitungan suara digabung dengan yang batal dan blangko jumlah 1655 suara,sementara jumlah warga desa urung pane yang mendapat surat undangan pemilih 2283 suara,sementara suara yang terkumpul di papan penghitungan 1655 berarti warga desa urung

Camat agar memasang teratak agar dapat berlindung dan menyiapkan kursi untuk masyarakat penerima e-KTP. Menurutnya, pelaksanaan pendistribusian e-KTP ini berjalan baik, hanya masalahnya kekurangan alat. Hanya dua unit alat untuk melayani 1000 orang setiap hari guna merekam sidik jari, rekaman sidik jari ini dilakukan untuk mencocokkan sidik jari yang dilakukan perekaman eKTP yang lalu, dan setelah itu di verifikasi lagi ke pusat data di jakarta.

Walikota berharap, semoga pelaksanaan pendistribusian e-KTP ini bisa berjalan dengan lancar, dan bisa ditingkatkansehingga pelayanan lebih baik. ’Pungli Halus’ Sementara pantauan di lapangan, pendistribusian e-KTP kepada masyarakat di kantorkantor kecamatan ter-

pane yang tidak hadir dalam pemilihan kepala desa alias golput 632 suara.

Camat setiajanji Armansyah setelah selesai penghitungan suara memberika kata pandangan arahan dan nasehat kepada yang menang baik yang kalah,bagi yang kalah harus legowo jangan merasa bersedih atau kecewa karna tidak mendapatkan dukungan dari warga,dikarnakan ini adalah suatu permainan ada yang kalah ada yang menang jadi pemilihan kepala desa bukan hanya kali ini saja,masih ada waktu kesempatan yang akan datang.dan bagi yang menang begitu juga janganlah merasa berbangga diri dan bergembira dikarnakan untuk menjadi kepala desa banyak tantangan

kesan tidak terencana dengan baik. Sama seperti proses perekaman data sebelumnya, terlihat antrian masyarakat untuk mendapatkan e-KTP. Bahkan menurut penurutan warga, untuk mendapatkan e-KTP harus rela berkorban tidak bekerja salama satu hari. ”Saya sudah sejak pagi datang, tapi hingga sampai siang ini belum juga mendapatkan e-KTP. Kondisi seperti ini terkesan, warga yang ingin mendapatkan identitas penduduk bukan warga negara Indonesia,” ucapnya kesal sembari meminta agar identitasnya tidak disebutkan.

Ironisnya, meski sudah lama menghabiskan waktu terjadi pula ’pungli halus’ istilah yang disebutkan warga. Memang tidak ada aparat yang sedang bertugas meminta uang kepada warga secara tegas.

Namun, di meja operator yang melakukan sidik jari ulang sebelum menerima e-KTP terlihat sejumlah uang. Mulai dari tukaran Rp.5000 sampai Rp.20.000.

Entah dari mana mulai, dikalangan warga beredar kabar, harus menyiapkan uang terima kasih dan seikhlas hati.

(VIN/MH)

godaan atau resiko yang di hadapi,karna yang akan dihadapi nanti bukan puluhan warga melainkan ribuan masyarakat atau warga,karna maju dan berkembangnya desa tersebut adalah kebersamaan pimpinan di tengah tengah masyarakat .

Aktifkan dan giatkan gotongroyong supaya menjadi desa yang indah tunjukan kepada masyarakat bahwasannnya kita sebagai kepala desa yang baru dapat dan bisa membangun desa lebih baik dari yang yang sudah,buat loby dan pendekatan terhadap pimpinan daerah untuk memajukan pembangunan desa ini,agar bisa menjadi contoh terhadap desa yang lain.kata Armansyah Camat Setiajanji. (IN)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 217 17 - 23 SEPTEMBER 2012

Walikota Tanggapi DPRD Soal APBD 2011 TEBINGTINGGI – DPRD Kota Tebing Tinggi, menyarankan agar pemerintah kota melakukan pengawasan pengguna lebih ketat terkait pengguna anggaran belanja daerah. Atas saran itu, Walikota menyampaikan terima kasihnya. Walikota juga berjanji secara terus menurus akan melakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga apa yang diharapkan bersama dapat terwujud.

Pemberantasan tindak pidana korupsi, katanya, Pemko telah ditunjuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadi salah satu pilot project zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan instruksi Walikota Tebingtinggi Nomor. 100/1165/ 2012 Tanggal 31 April 2012 kepada seluruh SKPD di jajaran Pemko Tebingtinggi untuk membuat fakta integritas.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Syahrial Malik, didampingi H.Chairil Mukmin Tambunan dan H.Amril Harahap, dihadiri segenap anggota dewan, para pimpinan SKPD di jajaran Pemko, pimpinan partai politik, Ormas, OKP, pemuka masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Bhayangkara Polres Tebingtinggi dan undangan lainnya.

Mengenai bak penampungan air di Kelurahan Pinang Mancung menelan biaya ratusan juta rupiah yang terkesan penghamburan biaya dan mubazir, kata walikota, proyek itu adalah program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian melalui tugas pembantuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air lahan sawah tadah hujan dan lahan kering agar tidak mengalami kendala kekurangan air terutama pada musim kemarau.

Proyek itu untuk mengairi lahan pangan holtikultura dan perkebunan seluas lebih kurang 50 hektar sekaligus menghindari atau mencegah alih fungsi lahan dan menurut walikota bak penampungan air ini masih mempunyai manfaat yang baik untuk kelompok tani.

Pos pendapatan asli daerah tentang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 terdapat peningkatan dari realisasi khususnya pada sektor PAD ditargetkan sebesar Rp28. 590.263.289, dan realisasinya terjadi peningkatan sebesar Rp32.738.790.020. Walikota menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi DPRD. Namun keberhasilan tersebut akan dijadikan pemicu untuk lebih meningkatkan PAD Kota Tebingtinggi yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Mengenai Retribusi pelayanan kesehatan target Rp230.000.000, terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.150.

000.000, terealisasi sebesar Rp.102.402.

251,00, tidak terealisasi karena banyaknya pasien di Puskesmas yang menggunakan fasilitas Askes, Jamkesmas, Jamkesda.

Retribusi sarana dan tenaga kesehatan Rp80.000.000, terealisasi sebesar R.4.492.

500, tidak terealisasi dikarenakan retribusi yang selama ini dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sejak Maret 2011 sudah dihapuskan retribusinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Perda Nomor 6 Tahun 2011.

Selain hal tersebut walikota juga menjelaskan mengenai capaian keberhasilan penyertaan modal pada PT Bank Sumut, peningkatan kualitas pendidikan perolehan kelulusan pada ujian nasional tahun pelajaran 2010/2011 serta bidang pelayanan publik terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Kota Tebingtinggi yang sudah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. (RS)

PPP Sumut Optimis Raih 12 Kursi di DPRD Sumut MEDAN - DPW PPP Sumut optimis bisa mendapatkan 12 kursi di DPRD Sumut Pada Pemilu yang akan digelar 4 April 2012 mendatang. Hal itu di dasarkan atas potensi serta program yang sedang dilaksanakan saat ini.

"Kami sangat optimis, pada Pemilu 2014 akan mendapatkan 12 kursi dan itu sesuai hasil Rakerwil DPW PPP Sumut beberapa waktu lalu," ujar Wakil Ketua DPW PPP Sumut H Bustami HS kepada wartawan usai mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU Sumut, baru-baru ini.

Bustami yang ketika itu didampingi fungsionaris PPP Sumut diantaranya Sekretaris H Yulizar Parlagutan Lubis, Andi Jaya Matondang (Ketua Laznah Pemenangan Pemilu), Jafaruddin Harahap, Aswan Jaya, M Soleh Tanjung, Darianto, Nuzirwan B Lubis menegaskan sejumlah program kerja sudah dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Di antaranya pelaksanaan pengkaderan secara kontiniu dan tersistem, kursus kepemimpinan bagi kader, peningkatkan kualitas

SERAHKAN BERKAS - Pengurus DPW PPP Sumut Menyerahkan Berkas Pendaftaran Verifikasi Peserta Pemilu 2014 ke KPU Sumut.

SDM kader, merangkul ulama dan mendekatkan diri kepada ummat. " Tahun 2009 lalu kita mendapatkan 7 kursi dan pada 2014, insya Alllah PPP akan mendapatkan 12 kursi di DPRD Sumut," ujar Bustami.

Ketika ditanya soal prediksi yang menyebutkan Parpol Islam akan kewalahan menghadapi verifikasi KPU ini , Bustami dengan tegas menyatakan, itu tidak

benar. "Parpol Islam khususnya PPP yakin akan lolos verifikasi dan bisa menjadi peserta pada pemilu 2014," ujar Bustami.

Mengenai Pilgubsu, Bustami menegaskan PPP Sumut tetap komit mencalonkan H Fadly Nurzal S.Ag sebagai Cagubsu, karena itu merupakan hasil keputusan Rakerwil. " Sampai saat ini PPP Sumut tetap mencalonkan ketua kami H Fadly

Walikota Ingatkan kepling & Lurah

Jangan Persulit Warga Urus Akte Kelahiran MEDAN - Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) melakukan penandatanganan MoU dan Pendaftaran Persidangan Keliling Perkara Perdata Permohonan Akta Kelahiran Usia 1 Tahun Ke Atas di Kantor Camat Medan Selayang, Senin (10/9).

Penandatanganan yang disaksikan Wali Kota Medan H Rahudman Harahap dan Wakil Wali Kota H Dzulmi Eldin dilakukan untuk membangun system yang terkoordinasi dalam rangka pelayanan publik, khusus bagi masyarakat yang ingin mengurus permohonan sebagai syarat pengajuan permohonan akta kelahiran.

Sebagai tahap awal, persidangan keliling ini dilakukan diempat kecamatan yakni Kecamatan Medan Selayang, kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Sunggal. Selain dengan Pengadilan negeri

Kelas 1-A Khusus Medan, kerjasama ini juga dilakukan dengan PT BRI Cabang Utama Medan dan PT POS Indonesia (persero) Cabang Medan.

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan inilah, makanya Wali kota me-warning seluruh kepala lingkungan (kepling) dan lurah untuk tidak main-main dalam masalah akta kelahiran ini.“Apabila saya mendengar ada kepling maupun lurah meminta bayaran kepada warga yang ingin mengurus akta kelahiran, saya akan tindak tegas. Saya tidak mau warga dipersulit!” tegasnya seraya mengistruksikan kepada masing-masing camat untuk melakukan pengawasan terhadap kepling dan lurah.

Sebelumnya, Kadisduk Capil Muslim Harahap dalam laporannya mengatakan, tujuan kerjasama ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kelahiran.

Di samping itu berdasar-

kan hasil pantauan yang mereka lakukan, ada 60 persen anak sekolah di kota Medan yang belum memiliki akta kelahiran.

Di samping itu, lanjutnya, salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran harus melalui persidangan di PN Medan.

Persyaratan ini dinilai sangat menyita waktu, sebab PN Medan tidak memiliki waktu untuk menyidangkan sehingga diyakini akan menimbulkan antrian cukup panjang.

Wakil Ketua PN Medan Surya Pardamean SH membenarkan apa yang disampaikan Muslim. Atas dasar itulah dilakukan kerjasama ini. “Kerjasama yang kita lakukan ini sebagai salah satu wujud pelayanan yang diberikan PN Medan kepada masyarakat. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri ke kecamatan masing-masing agar bisa dilakukan persidangan secepatnya,” sarannya. (VIN)

Kapolda: Polri Dukung Penuh Panwaslu Kada MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisjnu Amat Sastro menegaskan, Polda Sumut siap memback-up secara penuh Panwaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pilkada Sumut Tahun 2013 mendatang baik dalam segi pengamanan maupun dalam penegakan hukum atau Gakumdu.

Hal tersebut disampaikan Kapoldasu saat menerima kunjungan silaturrahmi sekaligus audiensi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Sumut yang diketuai David Susanto SE didampingi Pimpinan Panwaslu Divisi Umum Ester Ritonga dan Divisi Pengaduan Ahmad Solihin, Kepala Sekretariat Panwaslu Iwan Tero, Bendahara Roni Hasibuan dan Kabag Humas Fakhruddin di Ruang Kerja Kapoldasu di Mapoldasu, Jalan SM Raja Km 10,5, Medan, barubaru ini.

Kepada Panwaslu, Kapolda juga mengatakan Poldasu siap untuk mendukung pelaksanaan simulasi yang kemungkinan akan dilaksanakan Panwaslu dalam hal pengamanan pelaksanaan Pilkada Sumut Tahun 2012.

SUMUT

BERSAMA - Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro foto bersama dengan Ketua Panwaslu Kada Sumut David Susanto usai bersilaturahmi dan audensi di ruang tamu Kapolda di Mapoldasu. (kpkpos/ist) “Polisi pasti memback-up kinerja Panwas dan mendukung dilakukannya simulasi pengamanan Pilkada Sumut tahun 2013,” ungkap Wisjnu sambil memperkenalkan pejabat Polda yang mendampinginya masingmasing Wakapoldasu Brigjen Cornelius Hutagaol, Karo Ops Poldasu Kombes Iwan H Sugiarto dan Dir Intel Poldasu

Kombes Abdul Kadir.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Sumut David Susanto menyampaikan kepada Kapoldasu tentang keberadaan Panwaslu Sumut yang sudah terbentuk sejak Juni 2012. Dan Panwaslukada Sumut tidak hanya melakukan pengawasan proses tahapan Pilkada Sumut tapi juga melakukan pengawasan proses taha-

pan Pemilu 2014.

Selain itu David Susanto juga berharap Poldasu, Kejatisu dan Panwasli saling bersinergi dalam proses penagakan hokum Gakumdu Pilkada Sumut.

Sehingga setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat terkait penyelesaian penegakan hokum dalam pilkada bisa terlaksana dengan baik.(MH)

Nurzal SAg sebagai Cagubsu," sebutnya.

Sebelumnya Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution didampingi Anggota KPU Sumut yakni Dr Surya Perdana, Turunan Gulo, Rajin Sitepu menerima pendaftaran PPP Sumut untuk diverifikasi sebagai peserta Pemilu 2014. " Kami menerima pendaftaran DPW PPP Sumut untuk dilakukan verifikasi sebagai

peserta Pemilu 2014 mendatang," ujar Irham.

PPP Medan Dihari yang sama dan tempat berbeda DPC PPP Kota Medan juga menyerahkan berkas pendaftaran ke KPUD Kota Medan. Usai mendaftar Ketua DPC PPP Kota Medan Aja Syahri menegaskan PPP Kota Medan telah jauh hari mempersiapkan seruluh kekuatan partai untuki menyongsong pemilu 2014 mendatang.

Didampingi Sekretaris DPC PPP Medan, Irsal Fikri, Aja Syahari mengungpkan selain infrastruktur partai, PPP Kota Medan juga memiliki sejumlah kader militan, yang diharapkan dapat mengantar PPP menjadi pemenang di Kota Medan.

Sementara itu Irsal Fikry menambahkan PPP Medan yakin bisa lolos verifikasi yang dilakukan KPU Kota Medan, sebab seluruh persyaratan sudah dipenuhi. " PPP merupakan Partai politik yang sampai saat ini komit dan istiqomah berazaskan Islam dan merupakan satu-satunya parpol yang tidak berubah sampai saat ini tentunya sudah dewasa dan cukup berpengalaman dalam hal politik sehingga untuk menghadapi verifikasitidak canggung lagi karena sudah berpengalaman menghadapinya," ujar Irsal. (MH)

Walikota Madaba Kunker ke Simalungun SIMALUNGUN - Walikota Madaba Kerajaan Yordania Ghassan Khraisat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun, Jumat (7/9). Kedatangan Walikota disambut Bupati Simalungun JR Saragih, Sekda Gidion Purba dan pimpinan SKPD. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Simalungun bersama Sekda memberikan cenderamata berupa seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Walikota Madaba. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan terima kasih atas kehadiran Walikota Madaba di bumi Simalungun ini. Mudah-mudahan tali

silahturahmi diantara kita tetap terjalin.

Walikota Madaba juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Simalungun atas penyambutan yang baik. Kunjungannya ke Kabupaten Simalungun merupakan penghormatan sungguh luar biasa. Semoga saja hubungan tali silahturahmi diantara kita tetap terjalin dengan baik.

Keesokan harinya (8/9) Walikota Madaba melakukan peninjauan ke beberapa tempat wisata seperti haranggaol, parapat dan menghadiri acara pengukuhan Mahasiswa DEL di Tobasa. (JES)

Ahmad Daud Kembali Pimpin Desa Sei Jawi-jawi TANJUNGBALAI - Ahmad Daud kembali terpilih menjadi Kepala Desa (Kades) Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. Lewat pemungutan suara yang digelar Senin kemarin, sang petahana itu unggul dari dua kandidat lainnya.

Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Kades Sei Jawi-jawi Didik Irawan menjelaskan awalnya pemungutan suara direncanakan ditutup pada pukul 14.00 Wib. Namun hingga batas waktu berakhir banyak masyarakat yang belum datang keTPS, atas kesepakatan Panlih dengan ketiga kandidat, batas waktu diperpanjang hingga pukul 17.00 Wib. Adapun hasil rekapitulasi akhir pemungutan suara tersebut adalah Ahmad Daud dengan lambang kelapa, mendulang suara 635, Hamdan Muktar dengan lambang padi mendapat suara 463 dan Ahmad Handoko Hutapea dengan lambang pisang meraih suara 268. Sementara suara batal sebanyak 79 suara dengan jumlah pemilih terdaftar 2591.

Prestasi Ahmad Daud menjabat Kades sejak 2007 lalu memang tidak mengecewakan. Bahkan selama ini ia cukup berperan

Ahmad Daud dalam menarik investor ke daerahnya. Salah satunya, saat ini ia telah berhasil menggaet investor dari Malaysia dan Australia yaitu Layang Sdn. Berhad dan Maverick Ltd.Layang adalah perusahaan pengolah biji besi dan Maverick merupakan perusahaan machine manufacture di benua Kangguru.

Bersama investor lokal, kedua perusahaan itu sepakat membangun pabrik kaca dan turunannya seperti piring dan gelas. Saat ini Amdal-nya telah dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan nantinya akan menyerap tenaga kerja sekitar 200 orang.

“Beliau memang pantas didukung menjabat kedua kalinya,” ucap Ngateman warga setempat.

(HER)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 217 17 - 23 SEPTEMBER 2012

Golkar Sergai Serahkan Data Verifikasi Ke KPU

Timsel Belum ’Dibayar’

Pemprovsu Berikan ‘Cek Kosong’ Ke Panwaslu

BERKAS - Sekretaris DPD partai Golkar Sergai,Zulkarnaen Herman menyerahkan berkas Verifikasi kepada Ketua KPU Sergai. (ARM) SERGAI - DPD Partai Golkar Sergai dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sergai, Zulkarnain Herman.SH didampingi unsur Pengurus DPD PG Sergai seperti Longway M. Pakpahan.SH, Rahmat, Drs. H. Irfan Elfuadi Lubis,dan lainnya serahkan berkas verifikasi ke KPU Sergai, Jum’at (7/9)sekitar pukul 14.00 wib.

Kedatangan unsur DPD partai Golkar Sergai disambut oleh Ketua KPU Sergai, Syahrianto, Sekretaris Zainaluddin dan anggota KPU Sergai lainnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sergai Zulkarnaen Herman dalam kesempatan itu mengatakan,” kami berharap data yang

diserahkan ini sudah lengkap, sesuai surat KPU sebelumnya guna verifikasi partai”, ujar Zulkarnaen Herman.

Sedangkan Ketua KPU Sergai, Syahrianto mengatakan,” partai Golkar merupakan partai besar dan tertua, jadi sudah tentu siap dalam arti segalanya. Partai Golkar Sergai merupakan partai ke-10 yang menyerahkan berkas ke KPU Sergai”, kata Syahrianto.

Menurut salah seorang anggota KPU Sergai kepada wartawan,menilik waktu yang sudah ditetapkan maka diprediksi hanya 15 partai saja yang ikut verifikasi di Sergai, katanya.

(ARM)

Plt Gubsu Dijadwalkan Hadiri HUT Pramuka ke-51 di Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Plt Gubsu H Gatot Pujonugroho akan menghadiri dan bertindak selaku pimpinan umum upacara pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-51 Gerakan Pramuka tingkat Sumut, yang akan dilaksanakan di Lapangan Ika Bina Rantauprapat 22 September 2012 mendatang.

Hal itu dikatakan Asisten Administrasi Ekbang dan Kesos Setdakab Labuhanbatu H Burhanuddin SH usai memimpin rapat persiapan HUT Pramuka di ruang Data dan Karya Kantor Bupati, Rabu lalu.

Dikatakannya, kepastian kehadiran Plt Gubsu disampaikan Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut Jumingan dan Plt Sekretaris Kwardasu dr Haris, pada rapat tersebut.

Dijelaskannya, untuk memeriahkan pelaksanaan HUT Pramuka nanti akan digelar beberapa kegiatan antara lain Lomba Gerak Jalan untuk tingkat Pramuka Penggalang/Penegak, Lomba Melukis untuk tingkat Pramuka Penggalang/Penegak yang diakhiri dengan acara puncak berupa upacara HUT ke-51 Pramuka Tingkat Sumatera Utara di Lapangan Ika Bina Rantau-

MEDAN - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Panwaslu 32 Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2013, akan menunda pengumuman hasil wawancara, karena hingga saat ini Panwaslu Sumut belum juga memberikan anggaran ke Timsel.

Hal ini ditegaskan Ketua Timsel Zulkarnain Nasution didampingi Sekretaris Juni Sitanggang dan Anggota Sofyan Shauri Nasution di sela-sela wawancara calon anggota Panwaslu Kota Binjai dan Kabupaten Langkat di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, baru-baru ini.

Zulkarnain membeberkan, Timsel sudah melaksanakan tahapan perekrutan Calon Panwaslu 32 Kab/Kota. Bahkan rencananya akan diumukan hasil wawancara antara 18 dan 19 September 2012. ”Kalau begini ceritanya, maka Timsel akan menunda pengumuman hasil wawancara hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.

Sekretaris dan Anggota Timsel Juni Sitanggang dan Sofyan

Shauri Nasution menyebutkan jika tahapan pengumuman anggota Panwaslu ditunda, otomatis akan berpengaruh terhadap kinerja Panwaslu pada Pilgubsu 2013.

“Kalau Pemprovsu tidak mencairkan anggaran akan sangat berdampak terhadap sistim pengawasan Pilkada Sumut, sebab Panwaslu dianggap tak mampu memberikan anggaran kepada Timsel. Sebagaimana yang telah dianggarkan Timsel kepada Panwaslu,” pungkas Sofyan Shauri Nasution.

Sementara Humas Panwaslu Sumut Fakhruddin Pohan membenarkan Pemprovsu belum ada mencairkan anggaran. Ia dinilai sampai saat ini Pemprovsu hanya memberikan “cek kosong” kepada Panwaslu Sumut.

“Hampir sebulan setelah penandatangan naskah dana AKRAB - Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro hibah, hingga saat ini Pem- salam keakraban dengan Ketua Panwaslu Kada provsu tak mampu mencair- Sumut David Susanto. kan anggaran Rp5 miliar tersebut. Malah kesannya kita rah,” ujar Kabag Humas Panmengemis-ngemis kepada pem- waslu Sumut Fakhruddin Pohan prov dan seperti dibola-bola. di Kantor Panwaslu Sumut, Padahal ini amanah Pasal 1 Jalan Selamat Ujung, Medan, UUD soal Pemilu Kepala Dae- baru-baru ini.

Kabag Humas: Pers Berperan Besar Bagi Pembangunan

prapat.

Selain itu, juga akan dilaksanakan upacara ulang janji yang diikuti seluruh peserta, baik dari Kwarcab Pramuka Labuhanbatu maupun dari Kwarcab Pramuka Kabupaten/Kota dan donor darah. Kegiatan ini diperkirakan dihadiri seluruh Bupati/Walikota dan pengurus pramuka se-Sumut.

Pada saat upacara akan diberikan penghargaan kepada para Bupati/Walikota yang aktif melakukan pembinaan terhadap gerakan pramuka di daerahnya.

Sebagai tuan rumah, kata Burhan, Labuhanbatu harus melakukan berbagai langkah agar pada saat pelaksanaannnya tidak mengalami hambatan. Diharapkan kegiatan itu dapat berjalan lancar sesuai harapan. ”Kegiatan ini hendaknya memotivasi kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi daerah ini," ungkap Burhan.

Hadir pada acara tersebut antara lain Kadis PPKAD Ahmad Muflih SH, Kadis Kehutanan Ir Jumingan, Sekretaris Kwarcab Pramuka Labuhanbatu Ir Adi Prawira dan para perwakilan SKPD, PT PLN dan pengurus Kwarcab Pramuka Labuhanbatu.

(HAH)

Kasak Kusuk Verifikasi Partai Politik JAKARTA - Perhelatan pesta demokrasi bernama pemilihan umum masih dua tahun lagi. Namun demikian, sajak sepekan terakhir, partai politik di tanah air disibukkan dengan persiapan menghadapi verifikasi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) seperti yang diamantkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu 2014.

Beragam cara ditempuh untuk memenuhi syarat keikutsertaan yang telah digoreskan dalam Undang-Undang tersebut. Dari mulai pengurus partai di tingkat ranting (desa) hingga ke markas besar partai, semua bergeliat. Semua bekerja keras. Itu pula yang menyebabkan banyak sekali anggota DPR RI yang mangkir, tidak menghadiri sidang-

SUMUT

sidang.

Kasak kusuk verifikasi itu mengingatkan penulis pada acara Kuliah Tamu yang diadakan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik UNSYIAH dua bulan silam (Rabu, 4/ 7). Acara spesial itu dilaksanakan di lantai tiga gedung AAC Dayan Daood, yang menghadirkan Prof.

Dr. Mochtar Pabotinggi, MA, peneliti senior LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai nara sumber tunggal. Temanya sangat mendasar, “Kepemimpinan untuk Demokrasi dan Perdamaian”.

Prof Mochtar secara gamblang “menelanjangi” praksis negativitas berdemokrasi, tata kelola birokrasi dan eksistensi partai politik (parpol) di negeri zamrud khatulistiwa ini. (INT/MH)

FOTO BERSAMA - Kabag Humas Pemkab Langkat Rudi Kinandung dan Para wartawan unit Pemkab diabadikan bersama pada pertemuan silaturrahmi dengan insan pers unit Pemkab sekaligus Halal Bi Halal di ruang pola Kantor Bupati.

STABAT – Pemkab Langkat melalui Bagian Humas Informasi menggelar silaturrahmi dengan insan pers sekaligus halal bi halal.

Acara berlangsung di ruang pola Kantor Bupati, Kamis lalu.

“Terima kasih atas peran pers selama ini, mengangkat dan mengenalkan potensi yang dimiliki daerah kita serta tak jarang memberi saran dan keritik membangun demi Langkat lebih baik lagi kedepannya,” kata Kabag Humas Rudi Kinandung.

Rudi sebagai juru bicara menyatakan bagi Pemkab Langkat keberadaan pers sudah diakui berperan besar dan efektifitasnya me-

nginformasikan pesan-pesan pembangunan, potensipotensi daerah termasuk mempublikasikan berbagai kebijakan.

Bahkan menurut mantan Kakan Kebudayaan dan Parawisata itu, justru disayangkan jika tidak terjadi saling tukar informasi dan komunikasi antara Pemerintah dan insan pers. “Agar kita dapat saling berbagi informasi,” kata Rudi sembari berharap kiranya para wartawan senantiasa memberikan masukan dan kritik untuk perbaikan.

Mewakili PWI perwakilan Langkat Eriantoni menyambut baik dilaksanakannya silaturrahmi, ka-

rena ini membuktikan Pemkab Langkat serius memposisikan wartawan sebagai mitra kerja dalam pembangunan. Diakuinya ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, baik instansi Pemerintah maupun rekan pers sendiri.

“Kita jadikan kegiatan ini sebagai peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi,” kata Eriantoni.

Acara tersebut diawali dengan do’a dan berakhir dengan saling berjabat tangan, setelah beberapa diantara yang hadir memberikan saran masukan sebagai catatan untuk menjadi perhatian kedepan. (JUL)

Ditambahkan, pemberitaan ini sekaligus klarifikasi pemberitaan yang menyebutkan Pemprovsu sudah mencairkan anggaran Panwaslu Sumut sebesar Rp5 miliar. Sebab faktanya, sampai saat ini Panwaslu Sumut belum menerimanya.

“Penandatanganan naskah dana hibah sebesar Rp5 miliar terkesan hanya bersifat seremonial,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, faktanya tidak ditindaklanjuti bawahan jajaran pemprov seolah-olah bawahan Plt Gubernur terkesan menghambat pencairan anggaran pendahuluan panwaslu.

“Kita tidak tahu dimana masalahnya dan apa kendalanya, sehingga dana pendahuluan sebesar Rp5 miliar itu belum juga direalisasikan sesuai naskah dana hibah,” ujar Fakhruddin.

Secara terpisah, Pimpinan Panwaslu Sumut Ahmad Solihin juga membenarkan terhambatnya pencairan anggaran pendahuluan sebesar Rp5 miliar.

Solihin menduga, tak kunjung cairnya anggaran Panwaslu Sumut karena Kas Pemprov Sumut diduga kosong.“Kalau tidak kosong, mengapa sampai saat ini anggaran pendahuluan untuk panwaslu belum juga cair,” tandas Solihin. (MH)

Di Pakpak Bharat Pelantikan Kepsek Berlangsung Tertutup PAKPAK BHARAT - Pelantikan Kepala Sekolah (Kepsek) yang dilaksanakan Pemkab Pakpak Bharat berlangsung tertutup. Ini tidak lajim terjadi sehingga banyak kalangan mensinyalir ada yang tak beres dari pelantikan tersebut.

Hal itu terbukti ketika sejumlah wartawan yang ingin meliput pelantikan itu tidak diiperbolehkan masuk ke tempat pelantikan. Dipintu masuk para wartawan dihadang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), yang menurut informasi sengaja ditempatkan untuk menghalangi wartawan masuk.

Atas tindakan yang dilakukan petugas Sat Pol PP, beberapa wartawan langsung bertanya mengapa dihalangi melakukan peliputan. Salah satu petugas Sat Pol PP bermarha Sinaga menjelaskan, 'nanti aja ambil di Humas kalau terkait dokumentasinya' katanya.

Lalu para wartawan mempertanyakan tindakan Petugas Sat Pol PP yang menghalangi wartawan melakukan tugasnya, kepada Kabag Humas Kastro Manik melalui pesan singkat (SMS). Ia menjelaskan, sebenarnya acara pelantikan tidak tertutup, hanya saja wartawan tidak boleh masuk dari pintu depan, sebab acara sedang berlangsung.

Penjelasan Kabah Humas bertolak belakang dengan tindakan petugas Sat Pol PP, yang jelas-jelas melarang wartawan meliput acara pelantikan tersebut. Kejadian ini membuktikan Pemka Pakpak Bharat tidak mengerti dan memahami tugas pokok pers yang mana dalam aktivitas jurnalisnya dilindungi undang-undang no 40 tahun 2009 tentang kebebasan pers. Dalam undangundang secara tegas dinyatakan pers berhak untuk melakukan peliputan dan tidak dapat dihalang-halangi. (PT)

APBD Perubahan Tebing Tinggi

Walikota : Peningkatan Anggaran Terbesar untuk Pegawai TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan APBD Perubahan Tahun 2012, melalui sidang paripurna DPRD, Kamis lalu. APBD 2012, kata Walikota, telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dan sudah berjalan satu semester, Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi yang dicapai, perlu dilakukan penyesuaian.

Ranperda APBD Perubahan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari APBD induk, seperti diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunannya juga memperhatikan saran dan pendapat DPRD serta keadaan keuangan daerah terkini.

Dalam APBD Perubahan ini,

terdapat tambahan pendapatan Rp149.749.047.694 atau 6 persen dari PDRB Kota Tebingtinggi dan meningkat 47,06 persen dari APBD induk Rp318.215.080.000.

Sehingga menjadi Rp 467.964.

127.694 atau 19,94 persen dari PDRB Kota Tebingtinggi.

Pendapatan Asli Daerah semula Rp28.939.350.000, bertambah Rp7.551.792.000, menjadi Rp36.491.142.000, atau naik 26,10 persen. Kenaikan tersebut terdiri dari hasil pajak daerah Rp46.

250.000, hasil retribusi daerah Rp1.305.542.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp6.200. 000.000.

Dana Perimbangan semula Rp281.006.736.000, bertambah Rp70.857.103.980, sehingga menjadi Rp351.863.839.980, atau mengalami kenaikan 25,22 persen. Kenaikan tersebut terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan

pajak Rp28.499,980, Dana Alokasi Umum Rp45.505.124.000, Dana Alokasi khusus Rp25.323. 480.000.

Pendapatan lain-lain yang sah semula Rp8.268.994.000 bertambah Rp71.340.151.714, sehingga menjadi Rp79.609.

145.714, kenaikan tersebut terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp483.382.

714, dana penyesuaian tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru Rp34.208.

331.000, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp36.648.438.000.

Jumlah rencana penambahan pendapatan tersebut akan digunakan untuk menambah alokasi belanja tidak langsung maupun belanja langsung Rp173.099.178.

906, atau 49,80 persen dari APBD induk atau 7 persen dari PDRB Kota Tebingtinggi.

Belanja tidak langsng bertam-

bah Rp44.405.499.111 dari semula Rp224.415.896.600, menjadi Rp268.821.395.711 atau bertambah 19,79 persen yang terdiri dari belanja pegawai Rp38.810995.

111, belanja hibah Rp3.361.820.

000, belanja bantuan sosial Rp155.300.000,- belanja tidak terduga Rp2.077. 384.000.

Belanja langsung bertambah Rp128.693.679.795, dari semula R.13.195.006.700, sehingga menjadi Rp251.888.686.495, atau bertambah 104,46 persen terdiri dari belanja pegawai Rp5.974.

912.000, belanja barang dan jasa Rp32.273.983.925,- Belanja modal Rp89.444.783.870.

Jika dilihat penambahan pendapatan lebih kecil dari penambahan belanja sehingga terjadi defisit Rp23.350.131.212, ditutupi dari penerimaan pembiayaan Rp23.350.131,212.

(RS)

KPK POS

14

Aneka

E D I S I 217 17 - 23 SEPTEMBER 2012

Manasik Haji Wadah Pembinaan Mental dan Pengetahuan

BINGKISAN - Bupati Sergai Erry Nuradi saat memberikan bingkisan kepada ratusan jamaah calhaj asal Kabupaten Sergai. (KPK POS/ARM) SEI RAMPAH - Pembukaan manasik haji akbar 1433 H dilaksanakan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sergai tahun ini dengan mengusung tema; “Dengan Pelaksanaan Manasik Haji Kita Wujudkan Peningkatan Iman dan Taqwa” dilaksanakan di halaman Mesjid Agung Jami’ Sei Rampah, Senin.

Manasik haji akbar dibuka Bupati Sergai Ir. HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir H Soekirman, Kepala Kantor Kemenag Sergai Drs HM Hasbi MA, Kabag Kesos Ikhsan AP, Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP, dan ratusan jemaah calon haji (calhaj) asal Sergai.

Bupati Sergai dalam arahannya mengatakan bahwa bimbingan manasik haji yang diadakan Pemkab Sergai dengan Kemenag sangat penting agar para calhaj mengenal satu dengan

yang lainnya, sehingga bisa saling membantu antara satu dengan lainnya saat melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

Bupati Erry Nuradi mengajak para calhaj untuk bersyukur kepada Allah SWT karena tahun ini bisa berangkat haji memenuhi panggilan-Nya. Untuk itu diharapkan kepada calhaj agar selalu memiliki kesabaran dalam menjalani ibadah haji nantinya dengan menahan segala hawa nafsu yang bisa menyesatkan serta ikhlas menjalani ibadah.

Sebelumnya Kakan Kemenag HM Hasbi melaporkan bahwa jumlah calhaj Sergai tahun 1433 H ini sebanyak 177 orang yang terdiri dari 59 orang pria, 118 orang wanita dan yang tertua adalah Saprah Lukman Kolok (92 tahun) dari Kecamatan Sei Bamban sedangkan yang termuda Zulfa Hanum binti Huzain dari Kecamatan Perbaungan.(ARM)

Bupati Asahan Hibur Ribuan PNS KISARAN - Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang menghibur ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkab Asahan dengan dua buah lirik lagu berjudul 'Kisah Kasih di sekolah' dan 'Aku Tak Biasa' dalam acara halal bi halal di kantor Bupati Asahan, Senin.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk kebersamaan dan memperkuat silahturahmi antara PNS dan Masyarakat serta bertujuan untuk menyanyangi keluarga.

“Saya hanya berpesan, mari kita selalu mencintai keluarga, agar kita lebih berhasil dalam menjalankan pekerjaan dan berhasil membina rumah tangga,“ demikian kata Bupati Asahan dihadapan ribuan PNS yang

hadir.

Kegiatan yang sangat akrab tersebut diharapkan Bupati dapat meningkatkan dedikasi dan loyalitas PNS kepada masyarakat, agar visi dan misi Pemkab Asahan menuju Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri dapat terwujud.

Selian Bupati menghibur dengan dua buah lagunya, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), staf ahli turut menyumbangkan suaranya dan ratusan hadiah lucky draw disiapkan.

Selain itu acara juga dirangkai dengan sarapan pagi bersama dan tausiah yang disampaikan Ketua Iman dan Taqwa (Imtaq) Kabupaten Asahan, H Ahmad Kosim Marpaung SAg.

SUMUT

Laksanakan Pembangunan Dengan Semangat Kebersamaan BINTANG BAYU Masih dalam suasana Idul Fitri 1433 Hijriyah, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Erry Nuradi bersama Wabup Soekirman dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai, Jumat, berhalal bi halal bersama jajaran pemerintah dan masyarakat di dua Kecamatan yakni Kecamatan Bintang Bayu dan Dolok Masihul.

Sebelumnya, Kamis, di Kecamatan Pegajahan dan Serbajadi bertempat di halaman Kantor Camat masing-masing Kecamatan.

Pada acara silaturahmi yang dihadiri Camat Bintang Bayu Drs Zulkan, Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto, Camat Pegajahan Misran SE, Camat Serba Jadi Sariful Azhar SH, Muspika Kecamatan, Kepala SKPD, Ketua TP PKK Kecamatan, para kades, kadus dan masyarakat dari empat kecamatan ini, Bupati berkesempatan menyerahkan e-KTP secara sim-

BERSALAMAN - Bupati Sergai Erry Nuradi bersama dengan Wabup Soekirman didampingi Camat Bintang Bayu Drs Zulkan, Muspika Bintang Bayu dan Kepala SKPD bersalaman dengan Kades Gudang Garam dan masyarakat. (KPK POS/ARM) bolis kepada masyarakat yang diterima Sapin Sipayung, Suriman, Suhartono dan Siti Mursilah serta menepungtawari para Jamaah Calon Haji dari Kecamatan Bintang Bayu dan Serba Jadi.

Di sela-sela acara, Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa selama tujuh tahun ini Pemkab Sergai bersama-sama masyarakat telah melakukan berbagai pembangunan di Sergai. Secara perlahan-lahan namun

berkesinambungan pembangunan di daerah ini akan terus dilaksanakan baik dari sisi infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan.

Acara Halal bi Halal ini diisi dengan tausiyah oleh Al Ustadz Drs HM Samin Pane. Dalam tausiyahnya dikemukakan bahwa Islam itu indah. Islam itu berserah diri kepada Allah SWT, jadi jangan pernah takut kepada apapun termasuk kepada kematian. Islam itu adalah ke-

Konjen Malaysia Tawarkan Sejumlah Kerjasama MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menerima kunjungan Konsulat Jenderal (konjen) Malaysia untuk Kota Medan Encik Ahmad Rozian Abdul Ghani di Balai Kota Medan, Kamis. Selain memperkenalkan diri selaku konjen yang baru bertugas selama dua Minggu, Ahmad Rozian juga ingin melanjutkan kerjasama yang telah dibangun dengan baik selama ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Ketika mengunjungi Balai Kota, Ahmad didampingi Konsulat Muda Nor Azhar Hajis. Kepada Wali Kota, dia mengaku walaupun baru 14 hari menjalankan tugasnya menggantikan Norlin Binti Othman yang bertugas di Sri Langka, namun ia merasa sudah tidak asing lagi tinggal di ibu kota provinsi Sumatera Utara ini. Selain warga Kota Medan cukup familiar, Kota Medan punya banyak kesamaan dengan Pulau Penang, Malaysia.

“Saya akan melanjutkan semua kerjasama yang telah dilakukan konjen sebelumnya. Saya berharap kehadiran saya bisa

(IN)

Kualitas Ibadah Jamaah Calhaj Langkat Semakin Baik

selamatan dan Islam itu tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Dalam kesempatan yang sama Bupati Sergai HT Erry Nuradi juga menyerahkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua untuk keempat kecamatan serta dilakukan penandatanganan prasasti hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

(ARM)

Pemkab Asahan Serahkan Beras Kepada 1000 Kaum Dhuafa

membuat hubungan antara Malaysia dengan Indonesia, khususnya Kota Medan semakin baik lagi. Semoga kehadiran saya dapat diterima,” kata Ahmad.

Selanjutnya, pria yang pernah bertugas di Jepang dan Budapest, Hongaria itu menawarkan sejumlah peluang kerja sama yang mungkin dilakukan antara Malaysia dengan Kota Medan seperti di bidang industri dan perhotelan, termasuk pendidikan.

Apalagi, ungkapnya, saat ini ada seklitar 1.500 warga Malaysia yang menimba ilmu di Universitas Sumatera Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya.

Wali Kota Medan didampingi Kepala Balitbang Drs Hasan Basri, Kadis Bina Marga Ir Gunawan dan Kabag Humasy Budi hariono SSTP MAP mengucapkan selamat datang dan bertugas bagi Ahmad Rozian selaku Konjen Malaysia yang baru. Orang nomor satu di Pemko Medan ini menyambut baik tawaran sejumlah kerjasama sehingga hubungan antara Malaysia dan Medan semakin erat lagi.

KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memberikan bantuan kepada 1.000 kaum dhuafa yang ada di kota Kisaran dan sekitarnya berupa beras 10 kilogram.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang digelar di gedung Olah Raga Kisaran, beberapa waktu lalu.

Dalam penyerahan bantuan tersebut Bupati Asahan mengatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah semata-mata hanya untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dengan masyarakat kota Kisaran serta sebagai bukti kepedulian terhadap masyarakat dan kesyukuran terhadap hasil pembangunan yang telah diraih.

Selain itu, bantuan yang diberikan juga sebagai upaya menjalin hubungan yang harmonis dan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi motivasi bagi orang-orang yang tergolong mempunyai ekonomi yang lebih dari cukup, karena didalam harta mereka tersimpan hak orang lain yang harus dikeluarkan.

(VIN)

(IN)

Istri Jangan Campuri Tugas Kantor Suami

SEL AMA SELAMA AMATT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu memberikan ucapan selamat kepada Khairudin yang merupakan jama’ah calon haji tertua dari Langkat. (KPK POS/JUL) STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dalam sambutannya menyampaikan, agar manasik haji yang setiap tahunnya diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat dapat memberikan arti dan manfaat, untuk itu jama’ah calon haji nantinya perlu dibekali mengenai tata cara haji seperti tawaf, sa’i, wukuf, serta hal yang berkaitan dengan rukun dan wajib haji.

Dengan adanya pembekalan dalam manasik haji ini diharapkan nilai dan kwalitas ibadah haji akan bertambah baik, dalam rangka mencapai ibadah haji yang mabrur. Hal ini diungkapkan oleh beliau dalam acara pembukaan bimbingan manasik haji terpadu yang diadakan oleh pemerintah Kab. Langkat bertempat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Selasa.

Sejalan dengan harapan itu, Ngogesa juga menghimbau agar kiranya

para jamaah dapat menjaga kebersamaan dan saling membantu serta mematuhi segala ketentuan yang diatur oleh para petugas yang telah ditetapkan dan ditunjuk, demi kelancaran perjalan ibadah haji yang akan dilakukan.

Sebelumnya Asisten Adm. Ekbangsos dr. H. Indra Salahuddin yang juga merupakan Ketua Panitia Pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 11 sampai 13 September 2012, yang diikuti o382 orang jama’ah calon haji yang berasal dari 23 kecamatan sekabupaten Langkat, dari jumlah yang mengikuti tersebut terdapat jama’ah paling tua yang berumur 82 tahun atas nama Khairudin dari Kec. Hinai dan yang termuda berumur 29 tahun atas nama Juliardi dari Kec. Stabat.

(JUL)

STABAT - Dharma Wanita (DW) sebagai organisasi perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) hendaknya dapat memberikan semangat dan motivasi bagi pasangannya untuk dapat bekerja dan mengemban tugas dengan baik sesuai amanah jabatan yang diemban tetapi tidak dengan mencampuri tugas kantor, akan tetapi lebih kepada nuansa moril yang bersifat menyejukan dikala panas serta mampu jadi inspirasi bagi segenap anggota keluarga untuk mensyukuri terhadap segala yang telah ada.

Hal tersebut disampaikan Penasehat DWP Kabupaten Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa saat memberikan bimbingan pada acara arisan sekaligus Halal Bi Halal DWP Langkat bertempat di halaman Kantor Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Langkat, Rabu.

“Seperti ungkapan bijak, dibalik kesuksesan seorang lakilaki pasti ada peran wanita dibelakngnya,” kata Nuraida sedikit berfilosofi sembari menjelaskan bahwa istrilah yang harus berperan aktif dalam mendukung tugas suami agar berhasil guna dan lebih bermanfaat sehingga dapat dikatakan sukses.

Nuraida mengingatkan bahwa

TAUSYIAH - Para Ibu-ibu aggota DWP Kab. Langkat yang hadir dan sedang mendengarkan tausyiah pada acara arisan sekaligus Halal Bi Halal DWP Langkat. (KPK POS/JUL) semakin besar amanah yang melekat kepada suami masingmasing, hendaknya semakin banyak kita bersyukur dan untuk tidak mengumbar kemewahan, akan tetapi bersikap rendah hatilah kepada siapapun sebab yang kita miliki saat ini sesungguhnya hanya titipan dan pada waktunya akan berakhir.

Sebelumnya Ketua DWP

Kabupaten Langkat Ny. Hj. Khairul Bhariah Surya dalam laporannya mengajak kepada para anggotanya untuk menjaga kekompakan yang telah terjalin baik selama ini dalam mendukung dan memberikan semangat terhadap tugas-tugas suami agar dapat memberikan yang terbaik pada amanah yang diembannya sekarang ini. (JUL)

KPK POS

15

Aneka

E D I S I 217 17 - 23 SEPTEMBER 2012

SUMUT

Singkil Masuki Masa Darurat Banjir SINGKIL- Musim penghujan yang saat ini sudah merambah wilayah Aceh Singkil, mulai menimbulkan kecemasan terhadap adanya kemungkinan ancaman banjir.

Kecemasan warga ini sangat beralasan, mengingat cuaca mendung disertai hujan deras hampir setiap hari terjadi di daerah ini baik siang, maupun malam hari.

Amatan wartawan, Kamis pekan lalu, gejala bakal adanya banjir ini juga sudah mulai terlihat di sejumlah desa yang terletak bantaran Sungai Singkil. Seperti, Desa Teluk

Rumbia, Rantau Gedang dan Desa Takal Pasir. Hal ini, bisa dilihat dari kondisi tebing sungai yang sudah menghilang akibat tertutup air yang semakin meninggi.

Menurut keterangan warga, dalam kondisi normal mereka terpaksa lewat tangga untuk mencapai dasar sungai. Namun dalam dua hari terakhir, kondisi justru berbalik, permukaan air nyaris sama tingginya dengan tebing sungai.

"Kita tidak mau berandai-andai, tapi biasanya kalau tebing sungai sudah seperti ini, pertanda buat kami untuk bersiap-siap menghadapi datangnya banjir," terang warga.

Pemko Subulussalam Peringati Hardikda

HARDIKDA - Pasukan Pengibar Bendera saat mengibarkan bendera merah putih dalam rangka peringatan HARDIKDA di lapangan Beringin Subulussalam. (KPK POS/KAR) SUBULUSSALAM - Pemko Subulussalam peringati Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) yang dipusatkan di lapangan Beringin Kota Subulussalam, Sein lalu.

Bertindak sebagai pembina upacara Wakil Walikota Subulussalam H. Affan Alfian dan sebagai pemimpin upacara M Nasir SAg. Hadir pada acara ini muspida plus pemerintah Kota Subulussalam, dan diikuti para PNS, Ormas dan siswa-siswa SD, SLTP dan SLTA. Affan saat membacakan pidato Gubernur Aceh H Zaini Abdullah menyatakan bahwa untuk mendorong mutu pendidikan di Aceh, para guru dituntut untuk lebih giat dan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dapat melahirkan anak didik yang bermutu dimasa yang akan datang.

"Pemerintah Aceh menuntut para guru untuk lebih giat dan meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing anda mengajar," ungkapnya.

Selain itu, gubernur mengatakan bahwa perubahan pendidikkan di Aceh kini mulai meningkat. Usai upacara wakil walikota H. Affan Alfian menyerahkan piagam bagi siswa-siswi yang berprestasi yang didampingi muspida dan muspida plus Pemko Subulussalam. (KAR)

Terkait ancaman banjir ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil, Amir Hasan SPd, yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis pekan lalu, menghimbau warga untuk bersiaga, terhadap kemungkinan datangnya bencana banjir.

"Kami belum mendapat informasi lengkap dari BMKG terkait cuaca yang melanda khususnya wilayah Barat-Selatan, sejak sepekan terakhir. Namun demikian, kita menghimbau agar masyarakat khususnya yang bermukim di pinggiran sungai, untuk berjaga-jaga dari kemungkinan datangnya bencana banjir," kata Amir H. (AZT)

Walikota Berjanji Tertibkan Terminal Terpadu Langsa LANGSA - Walikota Langsa, Usman Abdullah SE, Senin malam, meninjau ke Terminal Terpadu Langsa (TTL). Sidak ini dilakukan, sebab sejak beberapa hari terakhir petugas loket protes karena menjamurnya loket mopen liar di beberapa lokasi.

Mengetahui Walikota Langsa meninjau ke TTL, para petugas loket langsung menemui orang nomor satu di Kota Langsa itu. Dalam kesempatan itu, para petugas loket menumpahkan unek-unek yang selama ini mengganjal dalam benak mereka. Menurut petugas loket, persoalan menjamurnya loket mopen liar itu telah berulang kali dilaporkan ke Kepala Dishubkominfo, tapi tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan.

Abdurrahman, seorang petugas loket kepada Walikota mengatakan, Dishubkominfo Langsa terkesan selama ini tidak merespon apa yang terjadi di lapangan, seperti maraknya loket liat di luar terminal dan pengelolaan Terminal Langsa juga selama ini mulai amburadul.

Menurut petugas loket lainnya, selama ini pihak Dishubkominfo mengambil retribusi di jalan nasional, tanpa memberikan karcis, sehingga uang retribusi itu diduga tidak masuk ke kas. Seharusnya bus tersebut harus masuk ke dalam terminal Langsa dan retribusi dikutip didalam terminal. Hal tersebut telah berlangsung lama dan sengaja dilakukan oknum

Dishubkominfo.

Karena itu, para petugas loket meminta Walikota Langsa untuk mengambil langkahlangkah yang tepat guna menyelesaikan masalah dimaksud, agar fungsi terminal Langsa yang berada di Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai sumber APD Kota Langsa.

Menanggapi persoalan yang dilaporkan para petugas loket mopen tersebut, Walikota Langsa Usman Abdullah mengatakan, akan mencari solusi untuk meluruskan persoalan tersebut. Namun dirinya tidak bisa mengambil langkah gegabah dan perlu dilakukan rapat untuk mencari masukan dari pihak terkait yang terlibat langsung di Terminal Langsa.

Usman Abdullah menegaskan, aktivitas di terminal itu semua tergantung pada keseriusan dan kesadaran baik petugas loket, angkutan umum masyarakat, maupun instansi terkait. Untuk itu dirinya berharap semua pihak yang terlibat menghidupkan terminal tersebut melaksanakan tugas dengan baik.

Selain itu, Usman Abdullah juga berjanji akan mengevaluasi kinerja Ka. Dishubkominfo Langsa. Pada sisi lain, Walikota juga meminta Ka.Dishubkominfo, Razali Karim, segera memasang lampu penerangan di terminal tersebut, karena selama ini kondisi Terminal Terpadu ini sangat gelap. (BSO)

Pengusaha Korsel Tinjau Potensi Aceh Timur ACEH TIMUR Dalam rangka meningkatkan Pembangunan dan Kemajuan Kabupaten Aceh Timur yang akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib terus berupaya untuk merealisasikannya. Hal ini tercermin dari hadirnya pengusaha dari Korea Selatan yang diundang Bupati untuk melihat potensi dan sumber daya alam (SDA) yang ada di Kabupaten ini.

Pengusaha Korea Selatan yang datang ke Aceh Timur adalah Mr. Jang Sang Heung (Chairman), Jung, Sang Kyu (Vice Chairman) dari Perusahaan Ibel Co.LTD yang dibawa langsung oleh Bupati dari Jakarta menuju kediamannya di Desa Bukit Itam Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur, Senin malam.

Setelah makanan malam, pembahasan ke pokok tujuan kunjungan mulai dibicarakan.

Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib dalam kesempatan itu meminta agar pengusaha

TEPUNG TAWAR - Bupati Sergai Erry Nuradi bersama Unsur FKPD Sergai, sedang menepung tawari jemaah calon haji asal Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah, Rabu. (KPK POS/ARM)

177 Jamaah Calhaj Sergai Ditepungtawari SERGAI - Sebanyak 177 orang jamaah calon haji (calhaj) asal Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang terdiri dari 59 orang pria dan 118 orang wanita dengan jamaah tertua adalah Saprah Lukman Kolok (92 tahun) dan termuda adalah Zulfa Hanum binti Huzain (22 tahun) ditepung tawari Bupati Erry Nuradi, Rabu, di halaman Kantor Bupati di Sei Rampah.

Hadir dalam kesem-

patan tersebut Wakil Ketua DPRD Sergai Sayuti Nur, Sekdakab Sergai Haris Fadillah, Kasie Datun Kejari Sei Rampah MJ. Harahap, Wakapolres Sergai Kompol Zahrie, Ketua MUI Sergai H. Lukman Yahya, Ketua TP PKK Kabupaten Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry Nuradi, Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, dan undangan.

Bupati dalam arahannya mengajak para calhaj untuk bersyukur kepada Allah SWT karena tahun ini bisa berangkat haji memenuhi panggilanNya. Untuk itu diharapkan kepada calhaj agar selalu memiliki kesabaran dalam menjalani ibadah haji nantinya dengan menahan segala hawa nafsu yang bisa menyesatkan serta ikhlas menjalani ibadah.

(ARM)

Longsor Lintas Singkil - Sibolga Selesai Diperbaiki SINGKIL - Dua lokasi longsor yang terletak di ruas jalan nasional lintas Singkil-Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (Sumut), sejak Minggu pekan lalu, selesai diperbaiki. Sebelumnya, longsor yang terjadi masing-masing di Desa Situbuhtubuh, Kecamatan Simpang Kanan dan di Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris ini, sempat menimbukan rasa khawatir terhadap sejumlah pengguna jalan. Pasalnya, longsor telah merobah lebar jalan dari yang sebelumnya 4 meter, menjadi 2 meter.

Amatan wartawan, Minggu pekan lalu, kondisi lokasi longsor pasca perbaikan, terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya.

Bahkan, bahu jalan yang sebelumnya hanya tersisa 2 meter akibat longsor, juga terlihat bertambah luas dengan lebar 10 hingga 12 meter. Sejumlah pengemudi yang ditemui saat melintas di lokasi yang sebelumnya rawan kecelakaan ini, mengaku senang dengan kondisi jalan tersebut. Sejumlah penge-

DIPERBAIKI - Kondisi jalan yang dahulu longsor sudah diperbaiki dengan lebar 10 hingga 12 meter. (KPKPOS/AZT) mudi yang dimintai komentarnya, mengaku jika kondisi jalan ini jauh lebih nyaman dari sebelumnya.

"Dulu kita benar-benar khawatir jika melintas di kawasan ini. Apalagi di lokasi longsor juga tidak terlihat dipasang ramburambu, mana jalannya sempit lagi," komentar mereka.

Informasi dari Dinas Perhubungan Aceh Singkil, volume kenderaan yang melintas di ruas jalan nasional dari Aceh Singkil

menuju Tapanuli Tengah (Tapteng) ini, cenderung meningkat hampir setiap tahunnya. Pasalnya, ruas jalan ini bukan hanya dilintasi warga Aceh Singkil, tapi juga dipergunakan oleh daerah lainnya khususnya warga yang berdiam di Pantai Barat Selatan Aceh. Mereka punya alasan, menggunakan jalur alternatip ini untuk menuju kawasan lain di Pulau Sumatra, bahkan juga Pulau Jawa, jauh lebih singkat. (AZT)

Bergabung Dengan KPK POS Koran KPK POS memberikan kesempatan kepada tenaga muda untuk diangkat menjadi wartawan dan Biro di beberapa daerah di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai berikut di bawah ini: DAERAH ACEH: 1. Sigli 2. Pidie Jaya 3. Bireuen 4. Meulaboh 5. Tapak Tuan 6. Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara 7. Langsa dan Aceh Timur TINJA U - Sejumlah pengusaha asal Korea Selatan saat meninjau Aceh Tamiang untuk melakukan investasi di sana.

TINJAU (KPK POS/BSO) Korsel dibawah bendera perusahaa Ibel Co. LTD untuk dapat membantu Aceh Timur bisa maju dalam segala bidang kedepannya. “Investor jangan ragu untuk menanamkan modalnya di Aceh Timur, karena kami akan membantu segala keperluan dan kepentingan para investor sehingga dapat membuka lapangan kerja, juga meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat,� ujar Bupati kepada penerjemah untuk

disampaikan kepada pengusaha Korea Selatan.

Adapun potensi yang ditawarkan kepada pengusaha Korea Selatan untuk berinvestasi di daerah ini antara lain pembuatan gedung perhotelan, Mall, Power Plan, menggali Sumber Daya Alam Timah Hitam, Batu Bara, tempat pengawetan Ikan, pabrik Es, SPBU, Pemecah Ombak, dan pembangunan kawasan Pelabuhan Perikanan Idi. Pengusaha Korea Selatan sendiri seperti-

nya tertarik dengan pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Idi, dan pada malam itu juga rombongan menuju ke kawasan tersebut di Desa Keutapang Mameh dan Kuala Idi meninjau lokasi. Tidak puas pada kunjungan malam hari, keesokan harinya, Selasa (11/9) pagi, rombongan kembali meninjau kawasan tersebut untuk melihat lokasi yang menjadi tempat pembangunan Pabrik Es, Pengawetan Ikan, pemecah ombak dan SPBU. (BSO)

SUMATERA UTARA: 01. Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu dan Kabupaten Langkat 02. Kota Binjai 03. Brastagi, Kabanjahe dan Kabupaten Tanah Karo 04. Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang 05. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara 06. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 07. Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan 08. Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun 09. Aek Kanopan, Labura 10. Teluk Dalam, Nias Selatan.

Bagi Yang Berminat Lamaran Diantar Langsung Ke: Jalan T.Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No.182-184-186 Medan Atau dapat menghubungi Sekretariat Tel: (061) 8449800 - 08126499470 Faksimile (061) - 8462800, Email: kpkpos@yahoo.com