epaper kpkpos 219 edisi 1 oktober 2012 by media andalas

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

BROSUR CAGUBSU SERANG MESJID I

HAL

EDISI 219 / THN V 1 - 7 OKTOBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

BACHRUM HARAHAP DUA KALI MANGKIR

Kejatisu Usut Dugaan Korupsi di Paluta PALUTA - Desakan agar dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Drs Bachrum Harahap segera diusut mendapat tanggapan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Pihak Kejatisu turun ke Paluta mengusut dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan bupati Paluta.

DOKUMEN - Mahasiswa Paluta menyerahkan dokumen dugaan korupsi yang disinyalir dilakukan Bupati Bachrum Harahap kepada Kejatisu. (KPK POS/DATUK)

Pemeriksaan Kepala Daerah Korup, Tak Perlu Izin Presiden JAKARTA - Kepala daerah juga wakilnya yang melakukan korupsi, sudah tidak perlu lagi meminta persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan pemeriksan. Demikian keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibacakan Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD di Jakarta, Rabu (26/9). Selama ini, salah satu kendala penegakan hukum sulitnya menjerat para kepala daerah yang terlibat korupsi meski sudah berstatus tersangka. Penyebabnya, izin pemeriksaannya yang tak kunjung keluar dari Presiden, atau lamanya izin tersebut dikeluarkan. Dengan adanya putusan ini, kepala daerah semakin terancam, terutama bagi mereka yang sudah ditetapkan <<< selanjutnya baca Hal. 2

Jokowi Digugat Rp343 Miliar SOLO - Sidang perdana gugatan dua warga Solo, Jawa Tengah, terhadap Joko Widodo (Jokowi) digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Dua warga tersebut menganggap Jokowi melanggar sumpah jabatan sebagai wali kota dan melakukan praktik wanprestasi. Jokowi digugat sebesar Rp343 miliar. Pengacara penggugat, Hadi Fahrudin, menjelaskan, saat terpilih sebagai wali kota untuk periode kedua, Jokowi berjanji akan mengemban amanat rakyat Solo sampai habis masa jabatannya hingga 2015 mendatang. â&#x20AC;&#x153;Saat kampanye dulu, Jokowi berjanji akan menjadi wali kota dan itu diucapkan saat kampanye di mana-mana. Selain itu, Jokowi juga sudah mengucapkan sumpah atau janji

Tim turun ke Paluta, karena bupati tidak memenuhi panggilan Kejatisu. Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi Sumut beberapa waktu lalu sudah memanggil Bupati Paluta Bachrum Harahap. Namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Kejatisu, <<< selanjutnya baca Hal. 2

DIHENTIKAN - Warga nekat lakukan gerakan menghentikan aktivitas pelebaran jalan dengan cara menduduki tempat kejadian. (KPK POS/DATUK)

Pemkab Paluta Main Serobot PALUTA - Setelah melalui perjalanan waktu yang cukup panjang, Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akhirnya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam sidang Paripurna tanggal 16 Desember 2011 yang lalu. Sesuai dengan Pasal 73

JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Jusuf Kalla menyambut baik usulan tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden secara serentak. JK mengatakan, mengenai pemilu serentak sudah lama dia usulkan. "Saya kan sejak 2005 sudah katakan itu," kata Jusuf Kalla di kantor pusat PMI, Jumat. Tujuan dari pemilu serentak ini, kata mantan wakil presiden ini, agar masyarakat tak berulang kali

pergi ke TPS dan tak setiap hari membicarakan pemilu. "Supaya jangan tiap hari kita ngomongin pemilu," kata dia. Sebelumnya, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ahmad Fauzi Rangkuti juga menilai, pemilu yang berkali-kali membuat orang malas datang ke tempat pemilihan suara (TPS). "Ada satu analisa yang menyebut berulangnya orang-orang datang ke TPS, tingkat partisipasi

mereka justru akan rendah," kata Fauzi Rangkuti terkait pembahasan RUU Pemilihan Presiden di Gedung DPR, Jumat 28 September 2012. Seperti diketahui, Indonesia kini dihadapkan persoalan pemilihan umum kepala daerah yang setiap tahun terjadi. Lebih dari 800 kali setiap tahun, pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan di Indonesia. Belakangan, pemilu serentak dengan berbagai model kini

BAGANSIAPIAPI - Puluhan miliar rupiah, dana Rehabilitasi SDN di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bersumber dari suntikan dana APBN tahun anggaran 2012. Namun dikabarkan, suntikan dana sebesar itu pelaksanaannya tidak melalui lelang tender, alias dikerjakan sendiri oleh pihak sekolah. Padahal dana yang dialokasikan untuk setiap SDN nilainya Rp200 juta ke atas, bahkan ada yang Rp400 juta ke atas. Berdasarkan data hasil

verifikasi dan validasi sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SDN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil yang mendapat kucuran dana APBN diperkirakan 90 sekolah. Namun diduga terjadi manipulasi data dalam laporan usulan, maupun dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah tersebut, sehingga mengundang pertanyaan dari sejumlah kalangan. "Pasalnya, besaran dana yang diposkan pada setiap SDN,

berdasarkan hasil investigasi dan keterangan yang dirangkum menyebutkan, dana yang dialokasikan terlalu mahal, dan sarat KKN," sebut aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GKPDR) Anirzam saat melakukan investigasi bersama wartawan KPK Pos ke lokasi SDN 016 Simpang Poros Kecamatan Rimbo Melintang belum lama ini. Menurut Anirzam, besaran dana yang diposkan disetiap SDN

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Djoko Susilo Mangkir, Saatnya SBY Turun Tangan JAKARTA - Mangkirnya Irjen (Pol) Djoko Susilo, tersangka kasus simulator SIM Korlantas Mabes Polri, dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa diatasi oleh Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta turun tangan. "Yang harus mendorong berjalannya penyidikan adalah Presiden karena KPK dan Polri di bawah Presiden bersama Kejaksaan. Mereka berdua adalah elemen unit Inpres penindakan dan pencegahan korupsi yang di bawah koordinasi Presiden," jelas anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Jumat. Tidak hadirnya Djoko dari panggilan KPK, semakin memperburuk citra Polri. Selain itu, semakin mempertajam persepsi masyarakat kalau ada hubungan yang tidak harmonis antara KPK dengan Polri. "DPR tidak intervensi hukum, kita pengawasan," pintanya. Komisi III mendorong agar lembaga-lembaga hukum yai-

SIKAP NEKAT PETINGGI POLISI komisi antikorupsi yang menggeledah kantor Korps Lalu Lintas demi menemukan bukti kasus korupsi itu. Polisi kemudian juga menangani kasus yang sama sehingga menimbulkan dualisme penyidikan. Padahal KPK sudah lebih dulu menetapkan tersangka kasus suap proyek senilai Rp142 miliar itu. Di antaranya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo. Sikap nekat petinggi kepolisian berlanjut dengan menarik penyidik mereka dari komisi antikorupsi. Manuver ini jelas membuat KPK terganggu. Bahkan, jika penari-

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

dimunculkan lagi. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menjelaskan munculnya keinginan pemilu serentak bukanlah hal baru. Sudah lama dibicarakan. Hanya, menurut dia, perlu untuk segera direalisasikan. "Harus segera kita laksanakan (pemilu serentak-red)," kata Hadar dalam diskusi DPD bertajuk "Pemilu Nasional dan Lokal, Mungkinkah

Puluhan Miliar Dana Rehabilitasi SDN Rohil Dipertanyakan

kolom redaksi

<<< selanjutnya baca Hal. 2

JK Setuju Pemilu Serentak, Agar Masyarakat Tak Berulang ke TPS

<<< selanjutnya baca Hal. 2

PERNYATAAN Jenderal Polisi Timur Pradopo tentang kasus proyek simulator mengemudi sebetulnya merupakan kemajuan. Kepala Kepolisian RI ini bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dialah yang meneken penetapan pemenang tender proyek bermasalah itu. Tapi ucapan Jenderal Timur hanya akan bermakna bila kepolisian juga rela menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada komisi antikorupsi. Khalayak telanjur mendapat kesan buruk mengenai perilaku kepolisian. Korps ini dianggap pernah menghambat penyidik

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka RUU tersebut menjadi sah sebagai Undang-undang (UU) paling lama 30 hari sejak RUU tersebut disahkan. Diharapkan dengan adanya UU ini, maka Indonesia memiliki payung hukum yang kuat seting-

DANA APBN - Papan plang proyek SDN 016 Simpang Poros di rehabilitasi menggunakan dana APBN. (KPK POS/PUR)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

S AMBUNGAN

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

JOKOWI DIGUGAT RP343 MILIAR ...................................................dari hal 1

KEJATISU USUT DUGAAN KORUPSI DI PALUTA ................................................dari hal 1

jabatan sebagai Wali Kota Solo di hadapan anggota DPRD dan masyarakat untuk menjaga amanat sampai habis masa jabatannya,” jelas Hadi, saat ditemui di PN Surakarta, Rabu. Menurut dia, dengan mengikuti Pilgub DKI, Jokowi sama saja telah melecehkan masyarakat Solo. Padahal, saat pemilukada lalu, warga Solo mutlak mendukung Jokowi sehingga dia mampu mengumpulkan 248.243 suara atau sekira 90 persen. “Itu kan sebagai wujud kecintaan warga Solo terhadap Jokowi, tapi kok ditinggalkan begitu saja,” ucap Hadi. Sementara itu, salah seorang penggugat Jokowi, Paidi, mengatakan, gugatan itu dilayangkan karena dia tidak rela Jokowi menjadi Gubenur DKI Jakarta sebelum masa tugasnya sebagai wali kota berakhir. “Kami tidak rela Jokowi jadi Gubenur DKI Jakarta kalau jabatan di Solo belum tuntas. Apalagi, Jokowi telah menikmati fasilitas yang dananya dari keringat warga Solo,” kata Paidi, usai sidang. Dia juga berharap PN Surakarta memutus perkara ini dengan adil. Sementara itu, pengacara Jokowi, Suharso, meminta pihak pengadilan tidak melanjutkan persidangan. Pasalnya, gugatan yang dilayangkan tidak mendasar dan mengada-ada. Dalam sidang perdana itu, pihak pengadilan memberi kesempatan dua pihak untuk melakukan mediasi. (OZ/BBS)

DIKAWAL - Pelebaran jalan dikawal ketat anggota Brimob tahun 2011 yang lalu. (KPK POS/DATUK)

JK SETUJU PEMILU SERENTAK, ....................................dari hal 1 Serentak?" di kompleks DPD/MPR/DPR, Jakarta, Jumat. Terkait kasus kerusuhan yang sering terjadi di Pemilukada, menurut Hadar, karena pengamanan tidak maksimal. Apalagi, jika dilakukan secara tidak serentak, maka konsentrasi pengamanan tidak terfokus. Dengan pemilu serentak, maka konsentrasi keamanan bisa maksimal. Tidak hanya keamanan lokal saja. "Kalau kita serentakkan semua, petunjuknya sama. Justru akan memusatkan perhatiannya serentak," jelas Hadar. Dengan begitu, Pemilukada menjadi perhatian nasional dan pengamanan juga dilakukan secara nasional. Secara pribadi, dia mendorong adanya pembagian pemilu serentak yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. "Kami ingin mendorong nasional-lokal. Ada pemilu nasional, yaitu pemilihan Presiden-Wapres diserempakkan dengan DPR dan DPD," rincinya. Sementara itu, untuk lokal dilakukan secara serempak dengan pemilihan eksekutif dan legislatif di daerah. "Yang lokal dipilih serempak," pintanya. Di tempat yang sama, Ketua Tim Kerja RUU Pemerintahan Daerah DPD Emanuel Babu Eha mengatakan, hasil pembahasan di DPD adalah serempak setiap provinsi. "Jadi masing-masing provinsi serempak. Yang nasional beda lagi," katanya. (VN/BBS)

DJOKO SUSILO MANGKIR, SAATNYA SBY TURUN TANGAN .................................................dari hal 1 tu KPK, Kejaksaan dan Polri terus bersinergi. Hanya saja, dengan kasus ini, seharusnya Presiden bisa turun. Apalagi, Presiden sudah mengatakan kalau menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi. "Untuk pelaksanaan hukum penanggungjwb dan komandannya adalah Presiden. Jadi presidenlah yang harus turun tangan," tegas politisi PDI Perjuangan ini. (IC/BBS)

SIKAP NEKAT PETINGGI POLISI .......................................................dari hal 1 kan penyidik itu terus-menerus dilakukan oleh kepolisian, tahun depan komisi antikorupsi hanya akan memiliki segelintir penyidik. Publik juga mencatat mangkirnya pejabat polisi yang beberapa kali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa. Tak hanya menyatakan kesiapannya dipanggil oleh KPK, Jenderal Timur semestinya segera menghentikan serangkaian manuver itu. Kepolisian juga mesti merelakan kasus ini ditangani secara penuh oleh komisi antikorupsi. Ini akan memupus kecurigaan bahwa kepolisian berupaya menutup-nutupi keterlibatan para jenderalnya. Publik tentu kurang percaya kepolisian mampu membongkar tuntas skandal itu. Apalagi Kepala Polri jelas berperan dalam urusan proyek ini, setidaknya mengetahui prosesnya karena ia merupakan pejabat pengguna anggaran. Ini terlihat dalam surat bernomor Kep/193/IV/ 2011 tertanggal 8 April 2011 yang diteken oleh Jenderal Timur. Isinya berupa penetapan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pemenang lelang proyek simulator. Sebagai pejabat pengguna anggaran, Kepala Polri memang belum tentu terlibat dalam korupsi proyek tersebut, dan sejauh ini belum muncul pula indikasi ke arah itu. Tapi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, ia semestinya mengawasi secara ketat sehingga tidak terjadi penyimpangan. Apalagi Jenderal Timur pula yang menentukan pejabat yang menangani langsung lelang proyek itu. Penanganan sepenuhnya kasus simulator oleh KPK akan segera memusnahkan kecurigaan publik. Komisi antikorupsi bisa membongkar tuntas kasus ini sehingga menjadi jelas petinggi polisi yang benarbenar menikmati uang haram dan yang sekadar menandatangani keputusan atau penetapan karena jabatannya. Manuver polisi yang berlebihan selama ini justru akan merugikan korps ini karena masyarakat semakin pintar. Mereka akan cenderung membela KPK karena lembaga ini telah menunjukkan prestasi dalam memberantas korupsi. Opini publik bahkan dengan gampang bisa dipantau lewat media sosial. Bila mencermati betul pendapat masyarakat, kepolisian semestinya tidak mengambil langkah ngawur yang semakin mencoreng korpsnya. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tanpa ada alasan. Kasi Ekmon (ekonomi moneter) Kejatisu Andi Faisal SH dan Kasi Penkum Marcos Simaremare SH membenarkan, berdasarkan laporan yang masuk ke Kejatisu, pihaknya sudah melayangkan panggilan kepada Bachrum Harahap, pertama tanggal 31 Agustus 2012. Namun surat panggilan Kejatisu itu tidak ditanggapi. Kemudian, demikian Andi Faisal, surat panggilan kedua dilayangkan pada 10 September 2012. Surat kedua ini juga tidak ditanggapi Bachrum Harahap. Karena tetap tidak ditanggapi, maka Kejatisu menurunkan tim ke Paluta. Sejak Rabu (26/9), tim Kejatisu berada di Paluta menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten itu. Pantauan KPK Pos di lapangan, tim Kejatisu yang turun ke Paluta sebanyak empat orang. Ketua Tim Rahulina Purba SH tidak berhasil ditemui ketika coba dikonfirmasi KPK Pos. Namun demikian, masyarakat di Paluta sangat mengharapkan tim Kejatisu serius menyidik kasus dugaan korupsi di Pemkab Paluta. "Semoga penegak hukum berhasil melidik dugaan korupsi di Paluta. Masyarakat menunggu hasilnya," tegas Mauliddar Siregar, tokoh pemuda Paluta. (DATUK)

PEMKAB PALUTA MAIN SEROBOT kat UU guna memperlancar pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah. Namun apa yang terjadi ?, di wilayah Hukum Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Undang-undang sepertinya diabaikan. Tidak ada lagi yang peduli terhadap rakyat. Terjadi hukum rimba di wilayah itu. Main rampas hak rakyat sudah merupakan gambaran di Paluta. Misalkan dalam pelebaran Jalan Lintas Gunung Tua Padang Sidempuan tahun 2011 yang lalu. Tidak sedikit lahan, tanaman serta bangunan dan pemukiman warga

korban pembongkaran. Rakyat tak mampu memperjuangkan haknya, karena pembongkaran dibeking oleh Satuan Brimob bersenjata laras panjang. Menghadapi kenyataan pahit ini, warga hanya bisa pasrah, walau tak rela harta mereka dibongkar paksa. Ketika itu, jelas Sultoni Siregar, warga memprotes dan melawan akibat bangunannya dibongkar paksa. Apa yang terjadi ? Beberapa anggota Brimob langsung melakukan pengejaran. Namun warga tersebut selamat. Saat ini, lanjutan pelebaran jalan tersebut dilakukan. Warga Lingkungan I, II, V,

............................................................................................dari hal 1

beserta warga Desa Gunungtua Julu, Desa Hutalombang, Desa Batang Baruar Julu dan Desa Batang Baruar Jae, tetap tak rela bangunan dan lainnya dirusak. Namun usaha mereka sia-sia. Warga dengan tegas mengatakan, mereka tidak menerima penggusuran yang dilakukan. Diakui, sosialisasi yang dilakukan Pemkab Paluta tentang pelebaran jalan serba tidak jelas. Melihat kondisi rakyat di sana semakin tertekan, sebagai garda terdepan, Gema Paluta melakukan aksinya pada, Kamis pekan lalu. Ketua Gema Paluta Anwarsyah dan Ade berserta rekan-rekannya, mem-

inta agar pemerintah meninjau kembali pembangunan yang menyita milik rakyat tersebut. “Pengamatan di lapangan, lahan dan bangunan kali ini lebih banyak bakal jadi korban pembongkaran, sehingga akan menimbulkan konfilk seperti yang terjadi tahun 2009 yang lalu. Nah jika tidak cepat diselesaikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, bakal terjadi hal-hal yang diinginkan," ujar Ade Putra Siregar dengan nada geram. Pelebaran jalan tersebut seluruh 24 meter. Yakni dari as jalan 12 meter ke kiri dan 12 meter ke kanan. Dengan pelebaran itu, lahan warga

hampir rata-rata 3 meter yang diambil. "Pagar, tanaman serta bangunan warga di sepanjang jalan akan jadi korban dalam pelebaran jalan tersebut," kata Ade lagi. Menurut Anwarsyah Siregar, pelebaran jalan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Paluta perlu ditinjau kembali. "Pemerintah telah melakukan arogansi serta pemaksaan kehendak serta kesewenang-wenangan dalam hal pelebaran jalan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jangan asal main serobot," pungkas Anwarsyah. (DATUK)

PEMERIKSAAN KEPALA DAERAH KORUP, TAK PERLU IZIN PRESIDEN .......................................................................................................................................................................dari hal 1 tersangka oleh penegak hukum atas berbagai kasus tindak pidana korupsi. "Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Mahfud MD, saat membacakan putusan. MK menilai adanya syarat persetujuan tertulis dari presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. "Padahal proses hukum, sesuai asasnya bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan," tegasnya. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala

daerah dan wakilnya yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun mungkin mengganggu kinerja kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menjalankankan tugasnya. "Kepala daerah, wakil kepala daerah yang diselidiki dan disidik masih dapat melaksanakan tugas sehari-hari seperti biasa," ungkapnya. Dalam pengujian UU Pemda ini, MK juga memutuskan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda konstitusional bersyarat. MK menyatakan Pasal 36 ayat (3) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh presiden dalam

waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan". Pasal 36 ayat (4) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara". "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Majelis mengabulkan permohonan pemohon yang menggugat aturan izin pemeriksaan kepala daerah harus melalui izin Presiden RI. Mengingat aturan ini sangat diskriminatif," kata Mahfud.

Pengujian UU Pemda ini dimohonkan sejumlah aktivis antikorupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Amsari (Dosen FH Andalas), Teten Masduki (Sekjen TII), dan Zainal Arifin Mochtar (Direktur Pukat UGM). Para pemohon meminta MK membatalkan/menghapus Pasal 36 UU Pemda yang mengatur prosedur pemeriksaan izin kepala daerah yang terlibat kasus hukum oleh presiden itu. Para pemohon menilai Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU Pemda dinilai bertentangan dengan Pasal 24 (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen, equality before the law, nondiskriminasi, dan peradilan cepat. Pemohon mencontohkan dalam beberapa kasus, khususnya penuntasan kasuskasus korupsi menjadi terhambat (justice delay) yang berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon

yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Pemohon menyatakan tak ada perbedaan antara pencuri ayam dan kepala daerah yang diduga mencuri uang negara, sebab ketika pelaku maling ayam tak perlu ada izin tertulis, tetapi kenapa kepala daerah maling uang negara harus izin presiden. Pemohon datang dari sejumlah aktivis antikorupsi. Yaitu: Indonesia Corruption Watch, Feri Amsari, Teten Masduki, dan Zainal Arifin Mochtar. Sebelum adanya putusan MK ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan sejumlah kepala daerah menjadi tersangka. Di antaranya Bupati Kolaka Buhari Matta (Sulawesi Tenggara). Disamping itu, Kejaksaan Agung juga tengah menangani enam dugaan korupsi kepala daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak. Sayangnya hingga kini kasusnya terkatung-katung. (ENDY)

PULUHAN MILIAR DANA REHABILITASI SDN ROHIL DIPERTANYAKAN ..............................................................................................................................................dari hal 1 terlalu mahal. Hal ini patut dipertanyakan. Contoh misalnya, rehabilitasi berat SDN 016 Simpang Poros Rimbo Melintang mendapat bantun dana APBN sebesar Rp265.294.000, untuk rehabilitasi empat ruang kelas dengan tingkat kerusakan ratarata 58,59%, sebesar Rp245.000.000. Pengadaan meubelair (mebel) Rp20.000.000. Sedangkan ruang kelas yang diperbaiki antara lain, lantai dengan pemasangan kramik, luas ruangan kelas 7 X 8 meter, penggantian plafon ruangan, pengecatan atap seng, dan pengecatan dinding sekolah, dengan biaya sebesar Rp245.000.000 tersebut patut dikritisi. Diduga terjadi penggelembungan biaya. "Oleh karenanya BPK - RI Perwakilan Riau segera melakukan audit terhadap penggunaan dana

APBN tersebut. Diharapkan BPK RI dalam melakukan audit menelusuri langsung ke sekolahsekolah penerima bantuan APBN tersebut, jangan hanya di atas meja saja," tandasnya. Dikatakan Anirzam, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tidak melakukan evaluasi terhadap laporan awal terkait persentase kerusakan SDN sehingga terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Kabid Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil Abu Hanafi saat dikonfirmasi melalui hubungan seluler mengatakan, proyek rehabilitasi sekolah selesai dilaksanakan April lalu. "Saya tidak tahu menahu soal persentase kerusakan SDN, karena yang melaporkan dan yang melaksanakan rehabiliatasi SDN

tersebut adalah masing-masing kepala sekolah dana rehabilitasi sekolah langsung ditransfer dari pusat ke masing-masing rekening kepala sekolah, untuk lebih jelasnya tanyakan saja langsung kepada kepala sekolah yang menerima batuan rehabilitasi tersebut," ujarnya. Mantan Kepala SDN 016 Simpang Poros Kecamatan Rimbo Melintang Amiruddin Samtar ketika dihubungi melalui seluler, Kamis pekan lalu, membenarkan dana bantuan APBN untuk rehabilitasi sekolah ditransfer langsung ke rekening kepala sekolah. Sebagai pelaksana di lapangan rehabilitasi SDN 016 Plt Kepala Sekolah SDN 016 Apandi. "Untuk lebih jelasnya tanyakan saja kepada Apandi karena saya sudah pensiun tiga bulan yang lalu. Semua pengeluaran ada rinciannya

ditangani oleh bendahara Sekolah. Semua biaya pengeluaran terkait penggunaan dana APBN ditangani bendahara sekolah. Silahkan tanyakan kepada bendahara," ujar Amiruddin. Disinggung soal kerusakan berat SDN 016, menurut Amiruddin, penggantian atap seng hanya beberapa lembar saja yang diganti terutama seng yang bocor. Sedangkan atap seng yang lama dicat. Pengecatan atap seng atas kemauan konsultan. "Saya melarang agar atap seng yang tidak bocor jangan dicat, namun oleh konsultan mencat atap seng yang lama tersebut. Selain itu perbaikan lantai dengan memasang kramik, sebelumnya lantai ruangan hanya semen tanpa kramik, dan dinding yang retak dibongkar, diperbaiki kembali, kemudian kegiatan pengecatan dinding sekolah," urainya. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

POLITIK

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

SUMUT

Pemkab dan DPRD Nias Tandatangani KUA dan PPAS NIAS – Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias 2012, ditanda tangani bersama antar Pemkab dan DPRD Nias melalui rapat paripurna,Jumat kemarin. Tampak hadir Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, Wakil Ketua DPRD Nias, Aluizaro Telaumbanua dan undangan lainnya. Wakil Ketua DPRD Nias pada kesempatan itu mengatakan, KUA PPAS telah disepakati meliputi Perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah. Dikatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan proses pembahasan rancangan PAPBD TA 2012 yang dilakukan Badan Anggaran bersama pimpinan SKPD. Sementara Wakil Bupati Nias pada sambutannya mengatakan nota kesepaka-

tan ini merupakan hasil rangkaian pembahasan cukup intensif antara DPRD dan Pemkab Nias. Dalam prosesnya berjalan cukup dinamis dan penuh kearifan sehingga proses ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas nama Pemkab, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah menganalisa dan mengkaji prioritas program / kegiatan, sasaran, pagu anggaran termasuk berbagai masukan yang telah diberikan selama proses pembahasan, ucap Wabup. Diharapkan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan agenda pembangunan daerah yang telah di sepakati dalam P-APBD termasuk langkah-langkah percepatan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). (YAGI)

Bupati Asahan Canangkan Program RRTLH KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang mencanangkan tahun 2012 adalah tahun Renovasi Rumah Tak Layak Huni (RRTLH) Kabupaten Asahan. Pencanangan tersebut dilakukan di Desa Sei Kamah, Kecamatan Sei Dadap, Kamis kemarin. Dalam sambutanya, Bupati mengatakan program RRTLH akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Pencanangan merupakan wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam gerakan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Selain bedah rumah, Pemkab Asahan juga akan melakukan program bedah ekonomi buat keluarga yang rumahnya dibedah. Dengan cara memberikan bantuan ternak secara kelompok, agar ke depan keluaraga dapat lebih sejahtera. Kemudian, Bupati berharap kepada kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana RRTLH untuk dapat bekerja secara maksimal dengan sebaikbaiknya. Laksanakan amanah yang telah dipercayakan demi untuk kepentingan masyarakat Asahan. Megenai RRTLH, Bupati menjelaskan di tahun 2011

Pemkab telah berhasil merehabilitasi sebanyak 893 rumah. Dana bersumber dari APBD, Menteri Sosial, Menteri Perumahan Rakyat, CSR, bantuan P2KP dan Keuangan Desa. Untuk 2012 program RRTLH dilanjutkan dengan target jumlah 1.186 rumah. Pada tahun ini partisipasi pihak perusahaan sudah mulai meningkat, seperti bank BRI, Bank Sumut, Jamsostek dan perusahan lainya. Kadis Sosial Kabupaten Asahan, Syafruddin Harahap meyebutkan tujuan RRTLH untuk meningkatakan rasa nyaman tinggal di rumah. Dari rumah tak layak menjadi layak, begitu juga untuk meningkatkan kesehatan penghuni rumah. “ Target Pemkab Asahan hingga 2015 sebanyak 16 ribu lebih rumah tak layak huni akan dibedah,” katanya. Pencanangan dirangkai pemberian alat bantu kepada penyandang cacat berupa kursi roda, tongkat dan alat pendengar serta menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat (Pokmas) untuk melaksanakan bedah rumah didaerahnya masingmasing.(IN)

Dewan Minta Kadis KP Berikan Kios Ke Pedagang TANJUNGBALAI-Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai meminta Kadis Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai Drs.Syarifuddin Harahap supaya memberikan Kios dan Los Pasar Bahagia kepada pedagang yang lama sebelumnya berjualan di Pasar Bahagia. Hal ini dikatakan anggota komisi B Hj. Nessy Ariyani Sirait kepada wartawan, Senin (24/9), dikantornya. Nessy mengatakan, banyak menerima laporan dari warga pedagang lama di Pasar Bahagian, mereka para pedagang tidak mendapat bagian Kios dan Los tempat jualan itu dan mereka mengatakan yang mendapat bagian Kios dan Los tersebut kebanyakan orang yang tidak pedagang. Para pedagang mengatakan kekesalannya terhadap Kadis Kebersihan dan Pasar Syarifuddin Harahap, tidak memberikan kios dan los tersebut kepada pedagang sebenarnya, kesannya Walikota dan Kadis tidak mengutamakan pedagang lama yang ada di Pasar Bahagia melainkan mengutamakan pedagang

baru yang kelompok tertentu, sejak kios dan los baru Pasar Bahagia dibuka Kadis Pasar dan banyak kios dan los tidak berjualan. Kenapa karena kios dan los diberikan Kadis kepada bukan pedagang atau pedagang baru. “Kesannya kios dan los Pasar Bahagia menjadi ajang bisnis oknum tertentu.Informasi diperoleh dari para pedagang dan kalangan tertentu mengatakan pedagang baru/lama dapat kios dan los tersebut dengan membayar masing-masing sebesar Rp5 s/d Rp 8 juta. Selain itu oknum didinas itu menyewakan kios dan los tersebut sebesar Rp 500 ribu/bulan, kesannya cara itu menguntungkan pribadi oknum tertentu, merugikan PAD Tanjungbalai. Oleh karena itu kami dari komisi B DPRD akan memanggil Kadis Pasar dan Kebersihan kota Drs. Syarifuddin, karena sebelumnya Kadis Pasar mengaku akan memberikan kios dan los itu pada pedagang lama di Pasar Bahagia, ternyata tidak seperti janji yang diucapkannya,”kata Nessy panjang lebar.(HER)

BERITA ACARA - Bupati Sergai didampingi Sekdakab disaksikan unsur FKPD, Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sergai lainnya menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sergai tentang R-PAPBD T.A. 2012. Photo :ARM

DPRD Sergai Setujui P-APBD 2012 SEI RAMPAH - Setelah melalui pembahasan marathon sejak 17 September 2012, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RP-APBD) tahun 2012. Terdiri dari pendapatan sebesar Rp868.356.312.855, setelah perubahan atau bertambah Rp8.949.208.302, dari pendapatan semula Rp859.407.104.553.

Belanja daerah, sebelum perubahan Rp838.182.541.321,98 menjadi Rp847.251.637.623,98 atau naik sebesar Rp9.069.096.302. Sehingga setelah perubahan surplus Rp21.104.675.231,02. Persetujuan itu diputuskan melalui rapat paripurna, Sabtu (22/9) di Sei Rampah, dipimpin Ketua ewan H. Azmi Yuli Sitorus didampingi Wakil Ketua MY. Basrun, H. Sayuti Nur dan H. Abdul Rahim. Pengambilan keputusan didahului penyampaian pendapat gabungan komisi-komisi dibacakan anggota Komisi B Rasdiaman Damanik. Selain anggota dewan, hadir Kajari

Sei Rampah Erwin Panjaitan, mewakili Dandim 0204/DS, mewakili Kapolres Sergai, Sekdakab H. Haris Fadillah, pimpinan parpol, SKPD dan undangan lainnya. Gabungan komisi-komisi dalam pendapat akhirnya mengemukakan nota pengantar RP-APBD Sergai 2012 yang disampaikan Bupati Sergai H T. Erry Nuradi pada 17 September lalu, dapat dipahami dan disetujui untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) serta memberikan 29 catatan berupa saran pendapat untuk ditindaklanjuti. Sebelum penandatanganan keputusan bersama persetujuan, Bupati Sergai menyampaikan ucapan

terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah melakukan pembahasan RP-APBD dan akhirnya disetujui adi Perda.P-APBD yang disetujui, kata Bupati diharapkan dapat dilaksanakan penuh komitmen dan dedikasi serta bertanggungjawab, dengan menerapkan 3E. Yakni ekonomis, efisien dan efektif sehingga dapat memaksimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sementara masukan maupun saran yang disampaikan anggota dewan akan menjadi perhatian seluruh jajaran Pemkab Sergai untuk ditindaklanjuti,” kata Bupati.(ARM)

AY Nasution: Negara dan Masyarakat Kehilangan Karekter MEDAN - Bakal Calon Gubsu Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri (AY) Nasution menyatakan untuk menjadi seorang yang berhasil dan sukses harus memiliki karakter. Namun menurutnya, masyarakat bahkan negara saat ini sudah kehilangan karakternya. "Ketahanan negara kuat, ketahanan nasional kuat, ketahanan wilayah kuat, ketahanan lingkungan kuat dan ketahanan keluarga kuat itu karena memiliki karakter," kata AY saat memberikan ceramah pada Seminar Nasional "Pendidikan Karakter Berwawasan Budaya" di Gedung Auditorium Universitas Negeri Medan (Unimed), kemarin. Karakter, kata Mantan Pangkostrad, ini menunjukan cara hidup seseorang berbeda dengan orang lain. Untuk bisa maju, suatu daerah atau negara, harus memiliki karakter. Namun ia menyayangkan, saat ini nilai-nilai tersebut sudah bergeser. Bangsa sudah kehilangan karakternya. Bahkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sering menggunakan kekerasan. "Yang kuat akan menang dan yang lemah akan selalu kalah. Tidak jarang kita dengar terjadi keributan antar geng, antar pelajar atau mahasiswa. Bahkan sesama orang tua pun rebut, menyelesaikan de-

ngan kekerasan," kata AY Nasution. "Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita yang tawuran. Kenapa itu bisa terjadi, karena orang tuanya saja adu jotos. Anda pasti selalu ingat dengan pepatah jika guru kencing berdiri maka murid akan berlari-lari. Anak-anak ribut karena orang tuanya ribut," kata jenderal bintang tiga ini yang disambut tepuk tangan ratusan hadirin yang terdiri dari mahasiswa, guru dan dosen. Negara-negara yang memiliki karakter, lanjut AY, pasti akan lebih maju. Ia mencontohkan Jepang, dimana para pejabatnya tidak segan-segan mati (hara-kiri) jika gagal dalam tugas. Bahkan jika

terbukti bersalah, katanya, pejabat di Jepang rela dihukum mati. "Negara kita ini dulu memiliki karakter yang tegas, disegani. Itu dulu, bagaimana anda melihat sekarang," tanya Bang AY-sapaan akrab AY Nasution. AY Nasution juga bertanya, merosotnya nilai karakter bangsa ini siapa yang akan disalahkan. Siapa yang harus bertanggungjawab. Menurut AY Nasution, hilangnya karakter bangsa tidak lepas karena pengaruh globalisasi. "Namun globalisasi bukan untuk disalahkan. Tetapi dihadapi dengan bijak," tegasnya. Menurut AY, masyarakat salah mengikuti globalisasi. Galobalisasi

ini katanya telah menggeser budaya-budaya nasional dan melahirkan budaya baru. Mulai dari gaya hidup serta prilaku masyarakat sudah lari dari budaya bangsa ini. AY Nasution menunjukkan video-video anak-anak Indonesia yang terlena karena globalisasi. Anak laki-laki, katanya, sudah gemar memakai anting-anting, pierching, tato dan lainnya. Padahal itu bukan budaya nasional. AY Nasution yang ceramah dengan berapi-api kemarin juga menjelaskan selain budaya, penyebab hilangnya karakter bangsa ini yaitu narkoba. Narkoba katanya telah merusak mental generasi muda. Narkoba menurut AY Nasution bukan hanya beredar di Kota saja, bahkan sekarang sudah sampai ke pedesaan. Hal inilah yang merusak dan menghilangkan karakter negeri ini. Hadir dalam acara Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Syaiful Syafri, dan Kepala Universitas Terbuka (UT) Medan, Asnah Said, yang sangat mengapresiasi ceramah jenderal bintang tiga tersebut. Menurutnya ceramah dengan tema membangun karakter bangsa yang disampaikan oleh AY Nasution tersebut harus dikutip oleh semua peserta seminar.(FR)

Dana RSU DR Djoelham Pemko Binjai Ajukan Anggarkan 23 M lebih BINJAI - Tahun 2013 Pemko Binjai mengajukan dana senilai lebih dari Rp15 Milyar untuk meningkatan sarana RSU DR.Djoelham Binjai. Juga Rp8,8 Milyar untuk peningkatan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di Kota Binjai. Demikian disampaikan Walikota Binjai, HM Idaham dalam rapat paripurna pembahasan P-APBD Kota Binjai, Selasa Pekan lalu di gedung DPRD Binjai. Dana itu menurut Walikota merupakan kucuran dari APBN dan tidak termasuk APBD Kota Binjai.

Nantinya Rp15 Milyar diperuntukkan untuk pembelian alat-alat kesehatan (alkes), di antaranya 15 set City Scan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas rawat inap yang terletak di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat. Dimana saat ini pasiennya mencapai 70 orang perbulan. “Kita akan rehap dan perbaiki fasilitas sarana dan prasarana Puskesmas rawat inap yang ada, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat Kota Binjai terhadap

layanan kesehatan yang baik terutama bagi pasien Jampersal. Hingga kini tercatat lebih dari 70 orang/ bulan pasien yang dirawat disana. “Jadi dana Rp 8,8 Milyar dari APBN langsung kita peruntukkan kesana” ujar Idaham. Sementara itu anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suharjo dalam pandangan umumnya menilai jangan hanya fasilitas RSU DR DJoelham Binjai saja, tapi juga pelayanan RS milik pemerintah itu. Ia menilai selama ini, sebagai RS terakreditasi B itu, masih jauh dari harapan masyaraka.

“Berdasarkan pantauan kita, masih banyak pelayanan yang jauh dari layak, seprei dan lantai kotor , dokter hanya masuk dua kali seminggu serta dokter sering terlambat, lift mati, keterbatasan obat bagi pasien Jamkesmas, Jamkesda sebagai salah satu factor minimnya minat masyarakat berobat ke RSU milik pemerintah itu. “Kita berharap ini dapat menjadi pemikiran Walikota Binjai untuk dicarikan solusi yang baik” ujar Suharjo. (SBR)

Brosur Cagubsu Asal Deli Serdang ‘Serang’ Masjid DELI SERDANG - Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) masih beberapa bulan lagi, namun para Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) sudah bergerak cepat. Target sasaran sosialisasi para Cagubsu tidak hanya kelompok masyarakat, tapi juga sampai ada pihak Cagubsu yang kebablasan mengabaikan nilai-nilai agama di tengahtengah masyarakat. Tempat

ibadah seperti Masjid telah menjadi sasaran kampanye seorang Cagubsu, seperti yang terlihat di Masjid Raya Jalan Menteng Raya Medan. Ratusan brosur Cagubsu asal Kabupaten Deli Serdang itu diduga sengaja ditebar tim pendukungnya. Namun sebahagian besar masyarakat menganggap hal itu tidak bermatabat. "Sah-sah saja para calon

menyerak brosur, tapi sangat gak etis jika brosur pilgubsu juga nampang di Masjid, karena Masjid adalah tempat ibadah dan bukan panggung kampanye. Bermartabatlah sedikit, apalagi calon yang diusung dalam brosur tersebut konon katanya birokrat sejati di Deli Serdang, apanya?,” keluh Udin didampingi rekannya Rudi dan Ahmad usai sholat Jumat kemarin (21/09) di Masjid Raya,

Jalan Menteng Raya Medan. Adanya tindakan yang dianggap tidak bermartabat ini, masyarakat khususnya dari kalangan umat muslim meminta pihak KPU Sumut memberi teguran kepada salah-satu Cagubsu tersebut. Sehingga nafsu meraih jabatan yang seperti tidak pernah merasa puas itu, jangan sampai melukai hati umat.(DIZ)

KPK POS E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Polisi Tak Profesional, Keluarga Korban Penganiayaan Kecewa TANJUNGBALAI - Asmah, ibu korban dan keluarga lainnya mengaku kecewa, seharusnya anaknya Ismail korban penganiayaan dan saksi lain sudah diperiksa Juru Periksa (Juper) Lidik. II Polres Tanjungbalai, Senin lalu, gagal karena jupernya tidak berada di tempat. Korban Ismail didampingi ibunya Asmah dan keluarga lainnya datangi ruang Juper Polres sekitar pukul 09. 30 Wib. Namun tidak satupun anggota juper berada di kantornya. Ruang Juper Lidik II terkunci, ibu dan korban serta keluarga korban menunggu duduk di teras kantor juper dari pukul 09. 30 Wib s/d pukul 11. 30 Wib. Namun yang ditunggu tak juga muncul. Oknum aparat di Polres mengatakan, mereka (juper-red) habis dinas. "Besok saja datang," ucap sang aparat. Mendengar penjelasan ini, korban dan ibu korban serta keluarga lainnya pun pulang dengan kecewa. Demikian ibu korban Asmah saat ditanyai wartawan saat duduk di bangku teras juper. Ibu korban mengaku sangat kecewa atas pelayanan oknum juper Polres Tanjungbalai. Sejak minggu mereka (korban dan saksi) datang untuk memberikan keterangan. Namun sampai, Kamis (27/9) gagal, karena jupernya tidak

Mayestik & Bakery Binjai Tidak Miliki Izin BINJAI - Usaha penjualan roti dan supermarket Mayestik & Bakery di atas tanah milik PT KAI yang terletak di Jalan Soekarno - Hatta Kecamatan Binjai Timur tidak mempunyai izin. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan (KPPT) Binjai melalui Kasi Pelayanan dan Perizinan, Israel, Rabu pekan lalu kepada koran ini, di ruang kerjanya. Menurutnya usaha yang bernilai miliaran rupiah tidak mendapatkan izin dari pihaknya dikarenakan pihak perusahan Anderson warga Medan tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diajukan KPPT. Di antaranya para pekerja sebagian bukan merupakan warga Binjai. Merupakan warga dari Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Di samping itu pihak perusahaan juga tidak memiliki izin jiran tetangga yang cukup, sehingga tidak dapat dikeluarkan izinnya. “Memang mereka sudah mengajukan permohonan. Serta jiran yang keberatan atas usaha tersebut,” ujarnya. Pihak Mayestik, Supervisor Dewi membenarkan atas berdirinya usaha

tersebut sekitar hampir dua bulan dan pengajuan surat izinnya sudah dilakukan ke Pemko Binjai tapi belum dikeluarkan tanpa alasan yang diketahuinya secara pasti. Menanggapi hal itu, mantan anggota DPRD Binjai yang juga sekretaris Partai Golkar, HM Sri Noor Alamsyah Putra ST, sangat menyesalkan atas berdirinya usaha yang bernilai ratusan miliar tanpa izin, karena sangat merugikan dari masyarakat setempat dan terutama terhadap PAD instansi terkait. Untuk itu dia meminta kepada Pemko Binjai dapat menindak tegas pemilik usaha Majestik & Bakery Cake karena berdiri tanpa izin dan tidak boleh pilih kasih terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai. Salah satu contoh Indomaret yang ada di kota Binjai yang telah ditindak karena tidak punya Ijin. “Kalau memang tidak memiliki izin kita minta Pemko untuk menutup usaha tersebut, layaknya usaha supermarket lain yang ditutup oleh Sat Pol PP, karena tidak memiliki izin usaha.

Kita juga berharap Pemko Binjai tidak pilih kasih dalam persoalan perizinan,” tegasnya. Sedangkan Ketua LSM OPAS, Zulkifli mengharapkan, Pemko Binjai agar tegas dan bijaksana dalam mengeluarkan izin usaha, karena selama ini kebanyakan berdirinya usaha di Kota Binjai yang hanya baru mengajukan permohonan sudah dapat berdiri usaha tersebut, sehingga pemilik usaha menganggap dasar pengajuan itu saja sudah dianggap cukup untuk mendirikan usaha, padahal syarat tersebut belum cukup. “Kita minta kepada KPPT untuk dapat lebih jeli dalam mengeluarkan izin usaha karena hal ini telah menjadi masalah yang beruntun di Kota Binjai mulai dari Supermarket hingga usaha Mayestik. Setelah kita cek ternyata masih dalam pengurusan, seharusnya berdirinya usaha tersebut ketika pihak perusahaan telah memiliki izin usaha. Namun apabila sudah berdiri maka harus diambil kebijakan yang tegas yakni ditutup sementara hingga izin usaha tersebut keluar,” ujarnya.(SBR)

ditempat, dengan alasan habis. Padahal sebelumnya Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP RD Firman Darwin dihadapan Kanit Lidik II, saat ditemui pihak korban dan wartawan di ruang kerjanya, Jumat (28/9) mengatakan; "minggu saja, jupernya masuk, kalau tidak Senin. Namun semua janji itu tidak seperti diucapkan dan lagi-lagi membuat kecewa korban". Ayah korban Syaiful Nasution dan ibu korban Asmah mengatakan kekecewaannya, bahwa mereka keluarga korban masyarakat kecil dan bukan orang kaya atau pengusaha, tetapi kami keluarga korban masih percaya bahwa Polri memberikan hukum yang adil kepada rakyat kecil, bukan berpihak kepada orang kaya dan pengusaha yang kejam melakukan penganiayaan terhadap korban Ismail. Oleh karena itu, lanjut ibu Asmah, kami pihak keluarga korban meminta Kapolres Tanjungbalai segera menangkap pelaku penganiayaan korban Ismail untuk keadilan. Diakui korban Ismail tidak berdaya dipukul dengan tangan dan ditunjang serta dipukul dengan benda keras di Jalan Imam Bonjol Kota Tanjungbalai, Kamis pekan lalu. Ismail (korban) mengatakan pelaku penganiaya terhadap dirinya lebih dari satu orang.(HER)

Kebun BPE Penuhi Tuntutan Warga BINTANG BAYU - Setelah Jum’at pekan lalu puluhan warga menutup parit pembuangan limbah rumah karyawan dan mendapat sorotan dari berbagai media baik cetak maupun elektronik, akhirnya pihak PT.Sifef Kebun Bandar Pinang Estate (BPE) memenuhi tuntutan warga yang mendapat dukungan dari Camat Bintang Bayu maupun Kepala Desa. Bersama-sama di lokasi, Camat Bintang Bayu Drs Zulkan, Kepala Desa Bintang Bayu Irwandhani, Manager Kebun Bandar Pinang M.Nur bersama stafnya tampak melakukan komunikasi tentang permintaan warga yakni permohonan peminjaman alat berat guna melebarkan parit dan pelebaran badan jalan. Pihak BPE secara lisan menyampaikan permohonan maaf, bukan karena tidak memenuhi permohonan warga, tapi hanya karena kesibukan. "Alat berat kita masih digunakan," ujar Irwandhani menirukan

ucapan manager. Hari Jumat (28/9) Kebun BPE telah menurunkan alat beratnya, mudah-mudahan dalam waktu tiga hari badan jalan sudah selesai dikerjakan. "Ya yang berlalu biarlah berlalu, yang penting niat baik BPE telah mereka tunjukkan. Kita juga menyampaikan terima kasih," sebut Dani yang sehari sebelumnya dihubungi pihak BPE. Senada dengan Dani, Camat Bintang Bayu Drs Zulkan juga menyampaikan terima kasih kepada BPE. Dengan pelebaran jalan di sekitar jalan menanjak itu akan besar manfaatnya bagi pengguna jalan. Pelebaran jalan ini bukan saja dinikmati warga Bintang Bayu, tapi siapa saja yang melintas. Dengan lebarnya badan jalan yang mendaki ini kita berharap tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi seperti sebelumnya .(ARM)

Plt Camat SKB Bersikap Arogan SEI KEPAYANG - Oknum Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sei Kepayang Barat (SKB) Kabupaten Asahan Sukmawan, ogah membayar uang koran langganan di kantornya. Dengan bermacam dalih sang oknum mencoba mangkir dari kewajibannya. "Angin kencang, belum berikan", adalah kalimat yang sering diucapkannya saat uang koran ditagih. Intinya jelas, bahwa oknum PNS itu berusaha mengelak dari kewajibannya sebagai pimpinan diinstansinya itu. Bukan hanya koran ini, beberapa media cetak lain juga diperlakukan sama oleh Sukmawan dengan ‘menembak’ uang koran mereka. Triknya pun sama dengan kalimat berkilah di atas dan kadang dengan pasang wajah masam.

Perilaku yang jauh dari simpatik ini sudah mendarah daging pada diri Sukmawan. Bahkan saat masih menjadi staf biasa dan tidak memegang jabatan struktural seperti saat ini.Dalam pemahaman oknum ini barangkali menjadi Abdi Negara adalah sesuatu yang sangat hebat sehingga ia tumbuh menjadi orang yang bersikap petentengan dan menganggap remeh orang lain. Sikap arogan dan suka melecehkan orang ini juga diakui para insan Pers yang bertugas meliput di daerah itu. Tak jarang Sukmawan mengeluarkan kata-kata pedas yang menyakitkan hati kepada para jurnalis yang berkunjung ke kantornya untuk tugas peliputan dan pembuatan berita.

Keluhan para jurnalis atas sikap sombong dan arogan Plt Camat SKB ini secara lisan sudah disampaikan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Asahan dan DPC Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Kabupaten Asahan untuk segera melaporkannya secara tertulis kepada Bupati Asahan sebagai atasan oknum tersebut. “Kami segera menyurati Bupati Asahan terkait sikap tak simpatik oknum Plt Camat SKB terhadap para wartawan itu,”tegas Ketua DPC KOWRI Kabupaten Asahan Maridin Sitorus yang juga Kabiro SKM Sketsa Publik Kabupaten Asahan saat ditemui di sekretariatnya di Jalan Mangunsarkoro, Kisaran, Kamis lalu (HER)

Kasus KDRT, Jaksa Tuntut dr Arwin Tiga Bulan TAKENGON - Kekerasan terhadap kaum perempuan masih sering terjadi. Bukan hanya dilakukan orang yang tidak mengerti peraturan, namun hal ini dilakukan oleh seorang dokter yang berpendidikan yakni seorang dokter sepisialis kandungan terhadap istrinya Hasanah. Gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dimaksudkan sebagai komitmen mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang selama ini dinilai terus dipasung. Komitmen kesetaraan sebenarnya telah tertancap dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW menempatkan seluruh umat manusia dalam kesederajatan dan kesetaraan. Jangan sampai seperti jaman jahiliyah, wanita hanya sebagai korban kepentingan saja. Di tahun 2004 undang-undang perlindungan terhadap istri dan anak juga dibentuk untuk menghindari terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga Namun seiring berjalannya waktu, masih saja terjadi terhadap Hasanah. Ibu rumah tangga ini korban KDRT (kekeraran dalam rumah tangga) suaminya dr Arwin SPOG. Kasus KDRT ini sudah sampai ke Pengadilan Negeri di Takengon. Dan rencananya, putusan akan digelar pada 4 Oktober 2012. Hasanah menjelaskan kepada wartawan koran ini, selama di persidangan, dia merasa dipermainkan. "Persidangan kasus saya seperti dipermainkan oleh pengadilan," ujarnya. Dikatakan, sejak jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya kepada dr Arwin, layaknya sebagai pembela bukan sebagai penuntut. Padahal undang undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dr Arwin sangat memungkinkan

untuk dituntut di atas lima tahun. Namun jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dr Arwin hanya tiga bulan. Hasanah lebih lanjut menjelaskan, alasan jaksa tidak cukup pembuktian kekerasan kepada dirinya. Padahal Hasanah sudah menginginkan untuk melampirkan hasil scan maupun hasil fisikis sebagai bukti, selain hasil visum yang telah dilampirkan. Namun jaksa penuntut umum mengatakan, kalau itu bisa memperlambat peroses. Hasanah mengharapkan, jangan sampai krisis kepercayaan kepada penegak hukum semakin tidak dipercaya. "Sekarang menimpa saya, besok lusa bisa menimpa orang lain. Harapan kepada majelis hakim, agar dapat menimbang sebelum memutuskan perkara ini, sesuai dengan perbuatan terdakwa," pungkasnya. (MARS)

ALAT BERAT - Tampak alat berat Kebun BPE sedang melakukan pelebaran jalan.(KPK POS/ARM)

Pembakar Deni Fristika Dituntut 28 Tahun Penjara LUBUK PAKAM - Jaksa Penutut Umum Siti Chairani SH menuntut tiga orang terdakwa pembakar biduan keyboard di Deliserdang, 28 tahun penjara. Tuntutan itu, dibacakan JPU di hadapan ketua majelis hakim Immanuel Tarigan SH, dalam sidang yang digelar, Kamis lalu. Ketiga terdakwa yakni, Jhoni Syahputra (37) warga Jalan Kirab Remaja Nasional Lingkungan IV Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam, Fujiono (24) alias Fuji warga Pasar 4,5 Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin, Jomen Syahputra (17) warga yang sama. Ketiganya dituduh telah membakar biduan keyboard Deni Fristika Lase alias Eka pada Senin 19 Maret 2012 sekira pukul 02.30 Wib. Dalam persidangan terungkap, terdakwa Jhoni Syahputra yang merupakan mantan suami korban bersama terdakwa Fujiono melakukan perbuatannya dengan cara sepotong kain bekas dicelupkan ke bensin lalu dibakar dan dilemparkan ke dalam kamar tempat tinggal korban di Dusun Blora Desa Sidodadi yang saat itu korban sedang tidur. Akibatnya, korban yang sebelum kejadian sudah memasuki proses bercerai dengan terdakwa Jhoni Syahputra, mengalami luka terbakar dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik Medan. "Perbuatan kedua terdakwa melanggar pasal 187 ayat 3 KUH Pidana," sebut Siti. Sedangkan seorang terdakwa lain

yakni Jomen Syahputra (17) dalam berkas terpisah sudah terlebih dahulu dihukum majelis hakim dengan pidana penjara 2 tahun. Pemeriksaan Jomen Syahputra dipercepat karena terdakwa masih kategori di bawah umur. Mendengar tuntutan jaksa, kedua terdakwa tampak biasa saja dan akan mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya pekan depan. "Niat saya hanya merusak wajah korban sehingga jelek saja agar tidak ada lelaki yang mau sama dia. Pasalnya saya sudah berulang kali memohon agar rujuk kembali, namun korban tetap menolak," ungkap Jhoni Syahputra. (BOB)

PEMBAKAR - Tiga terdakwa pembakar biduan Deni Friska. (KPK POS/IST

KPK POS E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

KAPOLDASU:

Siapapun yang Terlibat Akan Disikat KAPOLDA Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menaruh perhatian serius terhadap maraknya aktivitas penimbunan dan pengoplosan pupuk subsidi menjadi nonsubsidi. Ditemukannya ribuan ton pupuk diduga oplosan di tiga gudang terpisah di Medan, pekan lalu, oleh Komisi B DPRDSU dan Dit Reskrimsus Poldasu, membuat Kapoldasu ikut geram dan prihatin. “Menimbun atau mengoplos pupuk bukan saja memiskinkan petani, tetapi juga 'pembantaian' terhadap petani,” tegas Kapoldasu. Kapoldasu mengatakan, pihaknya akan menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan maraknya aktivitas penimbunan dan pengoplosan pupuk di daerah ini. Dia menduga, bukan cuma tiga gudang itu saja yang menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan pupuk. “Kemungkinan besar masih banyak lagi gudanggudang lain yang menimbun dan melakukan aktivitas pengoplosan pupuk di daerah ini. Kita akan selidiki semuanya. Siapa pun yang terlibat harus disikat dan diproses hukum," tegasnya. DIDUGA TERLIBAT Sementara itu aktivis LSM Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) Sumut Armen Tanjung menuding adanya keterlibatan oknum pejabat PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dalam aktivitas penimbunan dan pengoplosan pupuk subsidi menjadi nonsubsidi di daerah ini. Oknum pejabat Pusri diduga ikut berkonspirasi sehingga para mafia dengan leluasa menimbun, mengoplos serta mengganti kemasan atau karung pupuk subsidi ini menjadi nonsubsidi. "Permainan para mafia pengoplos pupuk ini sudah diketahui pejabat Pusri, namun dibiarkan karena diduga menerima sumbangan dari para mafia pengoplos tersebut," kata Armen, beberapa waktu lalu, di Belawan. Menurut Armen, proses distribusi pupuk Pusri dari Pelabuhan Belawan, tidak bisa dimanipulasi. Dari Pelabuhan Belawan, seharusnya seluruh pupuk Pusri yang masuk diangkut dengan truk ke gudang PT Pusri di Jalan Yos Sudarso Km 11, Kelurahan Mabar, Medan Deli. "Tetapi diduga banyak yang melenceng ke gudang-gudang swasta. Seperti yang ditemukan di gudang Komplek PT Bukit Intan Abadi (BIA), gudang di Jalan Kayu Putih Medan, Kawasan Industri Medan (KIM) II, kemarin," ungkapnya. Rantai mafia pengoplosan pupuk ini kata Armen, harus diselidiki sampai tuntas dan semua pelaku yang terlibat ditangkap dan diproses secara hukum karena dampaknya sangat merugikan petani sebagai sumber pangan untuk kebutuhan manusia. "Kalau dibiarkan berarti para mafia pengoplos pupuk ini dapat diduga ingin membunuh hidup petani dan manusia karena tidak dapat makan lagi akibat kelangkaan pupuk," ucap Armen Tanjung. (TIM)

Direktur PT AMN Diamankan PENYIDIK Subdit II/Indag Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sumut menetapkan Direktur PT Asia Multi Nusantara (AMN), Rudi Berdikari sebagai tersangka kepemilikan 2.500 ton pupuk nonsubsidi yang disimpan di tiga gudang KIM-A, Jalan Kayu Putih Mabar, Kecamatan Medan Deli. Sementara itu, empat orang karyawannya, Digo, Novan (penjaga gudang No 59A), Sigit dan Sugeng (penjaga gudang berkat), hanya sebagai saksi. “Dari hasil penyelidikan, Rudi sudah dapat dijadikan sebagai tersangka. Tapi, agar lebih resmi, kita lakukan gelar perkara," kata Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho. Menurut Sadono, Rudi dipersangka dengan UndangUndang No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. “Melihat ancaman hukuman 5 tahun penjara, Rudi dapat dilakukan penahanan,” tambah Sadono. Sedangkan terkait pengoplosan, kata Sadono, belum dapat ditemukan dan masih dalam penyelidikan. “Sampai saat ini, kita menjerat PT AMN dengan UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Sedangkan tersangka kasus pengoplosan belum, karena harus dilakukan dahulu pengujian. Jika dalam pengujian diketahui bahwa pupuk tersebut subsidi kemudian dioplos atau dipindahkan ke karung nonsubsidi, maka PT AMN akan dijerat pasal dan undangundang berlapis yaitu, tindak pidana pengoplosan dan tindak pidana melakukan pengerjaan dengan menggunakan alat (packing red) yang dikategorikan sebagai kegiatan produksi tanpa izin,” jelas Sadono. Dijelaskannya, ke 2.500 ton pupuk merek “Kurnia” asal Surabaya, yang dalam faktur pembelian adalah pupuk nonsubsidi. Berdasarkan keterangan Rudi Berdikari yang sudah diperiksa, pupuk itu dibawa dari Surabaya dengan karung warna putih. Namun karena karungnya kotor selama dalam perjalanan yang bisa memengaruhi harga di pasaran, lalu kemasannya diganti ke karung warna coklat. “Jika karung coklat itu dibeli dari perusahaan lain selain Pusri, maka Rudi Berdikari bisa dikategorikan pemalsuan merek. Tapi, jika karung coklat dibeli dari PT Pusri, tidak masalah karena pupuk nonsubsidi yang bebas dijual di pasaran,” terangnya. (TIM)

KRIMINAL

LIPSUS0

Pengoplos Pupuk Diduga Dibeking ‘Orang Besar’ KOMISI B DPRD Sumut menegaskan, tindakan mafia pengoplos ribuan ton pupuk bersubsidi di Gudang BIA – Mabar dan Gudang Berkat - KIM (Kawasan Industri Medan), yang digerebek Tim Komisi B identik dengan terorisme ekonomi terhadap petani. Karenanya, kepolisian diminta segera mengusut aktor intelektual di balik aksi terorisme ekonomi itu. Penegasan ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut T Dirkhansyah Abu Subhan Ali SE Ak, didampingi Sekretaris M Nuh, Anggota H Ali Jabbar Napitupulu, Japorman Saragih, Darmawan Sembiring, Layari Sinukaban, Sudirman Halawa, M Faisal, Aduhot Simamora, dan Drs H Rijal Sirait, menanggapi belum terungkapnya secara transparan kasus pengoplosan pupuk ber-

BERBILANG tahun penyaluran pupuk subsidi semrawut. Pemerintah seakan tak berdaya menghadapi mafia dan pencolengan pupuk bersubsidi. Akibat penyelewengan ini, kelangkaan pupuk terjadi di hampir penjuru negeri ini. Pada gilirannya yang makin menderita adalah petani. Petani sesungguhnya tak pernah menikmati pupuk subsidi. Justru yang mendulang kekayaan dari program pupuk bersubsidi adalah mereka-mereka yang berada di balik kebijaksanaan itu. Mafia pupuk memang terindikasi sudah ada sejak lama. Mereka (mafiared) yang memainkan pendistribusian, sehingga harga menjadi melambung sampai ke tingkat petani. "Jatah berkurang. Kemungkinan dua tiga bulan ini pupuk subsidi tidak masuk ke daerah ini," ungkap pemilik kios pupuk di Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang kepada KPK Pos, pekan lalu. Sebagai pengecer pupuk, Zainal Nasution mengaku bingung dengan sistem penjatahan yang dilakukan. Pupuk bersubsidi hanya bisa diberikan kepada kelompok tani. Tujuannya untuk menghindari penyelewengan. Namun, ketika kelompok tani dibentuk di Paya Bakung, Deliserdang, petani di sana juga masih mengalami kelangkaan pupuk. "Kita tidak tau sistem apa lagi yang mau diterapkan. Pupuk ternyata tetap langka sampai ke daerah ini," ungkap pengecer pupuk yang lain di Tanah Limpul, Klumpang Kampung, Kabupaten Deliserdang. Ribuan petani di Kecamatan Hamparan Perak kini semakin terpuruk. Pupuk subsidi yang diharapkan bisa menopang kelangsungan tanaman pertanian mereka, bakal hancur. Tanaman palawijaya para petani sangat tergantung dengan pupuk. Jika pupuk tidak ada, maka tanaman pertanian para petani mati suri. Para akhirnya petani tak akan panen. Sudah barang tentu, kehidupan mereka terancam. Ketika ditanya pupuk non subsidi, Amat S, petani di Hamparan Perak mengatakan, para petani tidak mampu menebus

Tindak Tegas Penimbun dan Pengoplos LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak aparat kepolisian segera memproses oknum yang diduga pelaku penimbunan dan pengoplosan ribuan ton pupuk dari subsidi menjadi nonsubsidi. “Oknum yang terlibat dalam permainan penyaluran pupuk bersubsidi itu, agar diberi sanksi hukum yang tegas, sehingga dapat membuat efek jera,” tegas Direktur LBH Medan, Nuriono. Dia mengatakan, penimbunan dan pengoplosan pupuk bersubsidi,

subsidi. “Pengoplosan pupuk bersubsidi merupakan kejahatan ekonomi luar biasa dan sudah pada tingkat subversif, karena kehidupan petani atau dengan kata lain kebutuhan rakyat kecil dirampas, sehingga dengan sendirinya petani dibunuh secara perlahan. Bahkan tindakan mafia pupuk ini sudah tergolong terorisme ekonomi,” kata T Dirkhansyah, yang akrab disapa Diky. Berkaitan dengan itu, Diky mendesak aparat kepolisian untuk mengungkap aktor intelektual di balik pengoplos pupuk bersubsidi ini, sebab diduga dibeking “orang besar.” Sebab, tidak mungkin aksi ini berjalan mulus sejak 2009 hingga kini, tanpa ada tindakan dari pihak manapun juga. “Jika aparat kepolisian tidak

mengungkap kasus ini secara transparan, kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi terhadap petani, tentunya mengalami kelaparan secara terus-menerus. Karena, selama ini petani sudah cukup menderita akibat ketiadaan pupuk yang ternyata telah dirampas mafia pengoplos bersama kelompoknya,” kata Diky. Sementara, Japorman mengusulkan dibentuk Pansus (Panitia Khusus) DPRD Sumut untuk mengusut kasus pengoplosan pupuk bersubsidi ini, karena diduga masih banyak lokasi yang dijadikan sebagai tempat mengoplos pupuk di sejumlah titik di Kota Medan, seperti baru-baru ini digerebek kepolisian di daerah Desa Simalingkar. Jika aparat kepolisian tidak bisa mengungkap aktor intelek-

tual mafia pengoplos pupuk bersubsidi ini, kemungkinan besar akan dibentuk Pansus. "Apalagi kasus ini sudah ditangani fraksi-fraksi di DPRD Sumut,” ujar Japorman sembari menambahkan, kegiatan pengoplos pupuk sangat menggiurkan, karena harga pupuk subsidi dengan nonsubsidi selisihnya mencapai Rp3.000/ Kg. Berkaitan dengan itu, tambah Aduhot Simamora, Komisi B telah sepakat mengagendakan pemanggilan Poldasu, PT PIM (Pupuk Iskandar Muda), PT Pusri (Pupuk Sriwijaya), dan Komite Pengawas Pupuk Sumut, dalam rapat dengar pendapat digelar awal Oktober 2012, guna mengetahui sejauh mana penuntasan kasus pengoplosan ribuan ton pupuk tersebut. (TIM)

harga pupuk (urea) non subsidi yang Rp4.000/Kg. Dengan harga sebesar itu, maka petani akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. "Modal kerja ditambah bibit dan perawatan, maka petani akan temakan modal," ujar Amat S. Makanya, sekarang ini petani lebih banyak pasrah. Jika pupuk ada, tanaman dipupuk. Kalau tidak ada, tanaman dibiarkan menguning dan terbuang percuma. Pupuk Oplosan Ibarat kata pepatah; 'sudah jatuh ketimpa tangga', itulah yang dialami petani saat ini. Pupuk yang asli sangat sulit diperoleh, kini muncul pula pupuk oplosan. Sudah barang tentu, pupuk oplosan tersebut sangat mengancam kehidupan petani. Seperti dikabarkan, beberapa waktu lalu pihak Kepolisian Sumut menemukan ribuan ton pupuk nonsubsidi diduga oplosan yang ditimbun di dua gudang,

yakni Gudang Berkat dan Gudang No 40, Jalan Kayu Putih, KIM I Mabar, Kecamatan Medan Deli. Sebelumnya, sekitar 1.000 ton pupuk nonsubsidi diduga oplosan ditemukan di gudang No 59 A. Diperkirakan, jumlah pupuk nonsubsidi yang ditemukan di tiga gudang tersebut, sebanyak 2.500 ton dengan rincian, di gudang No 59-A sebanyak 1.000 ton, gudang No 40 sebanyak 300 ton, dan Gudang Berkat sebanyak 1.200 ton. Ketiga gudang itu diketahui milik PT Asia Multi Nusantara (PT AMN). Direktur PT AMN diketahui bernama Rudi Berdikari. Mengutip keterangan Rudi Berdikari, pihak kepolisian mengatakan, pupuk tersebut dibeli dari Surabaya dengan merek “Kurnia” Non Subsidi. “Semua pupuk itu bertuliskan non subsidi, bukan subsidi”. Adapun alasan mengganti kemasan/karung dari warna putih ke warna coklat, menurut Rudi

Berdikari karena karung warna putih sudah kotor sehingga bisa mempengaruhi harga di pasaran, kemudian diganti ke karung warna coklat dengan tulisan nonsubsidi. Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho SH dan Kasubdit II/ Indag AKBP Edi Fariadi menegaskan, pihaknya masih menjerat pihak PT AMN dengan UndangUndang Perindustrian No 5 Tahun 1984 karena memindahkan pupuk nonsubsidi ke kemasan lain yang juga nonsubsidi dengan menggunakan alat (packing). “Kita masih menyelidiki dari mana karung warna coklat itu diperoleh, apakah dibeli dari PT Pusri atau dibeli dari tempat lain. Yang jelas, bila karung warna coklat itu dibeli dari PT Pusri, tidak ada masalah. Namun jika karung warna coklat dibeli dari tempat lain, perlu dilakukan penyelidikan karena bisa dijerat dengan UU Perindustrian,” papar Sadono. (TIM)

tidak hanya merugikan para petani, tetapi juga negara. Oleh karena itu, menurut dia, siapa saja oknum yang terlibat mempermainkan pupuk bersubsidi tersebut harus diusut hingga tuntas. “Hukum harus ditegakkan bagi pelaku penimbunan pupuk bersubsidi itu, karena telah merugikan negara dan meresahkan kalangan petani yang selama kehilangan barang tersebut,” katanya. Dia menambahkan, dengan ditemukannya lokasi penyembunyian pupuk bersubsidi itu, merupakan langkah awal bagi aparat kepolisian untuk “membongkar” habis permainan sindikat pupuk tersebut. Sementara itu Sekretaris LSM Indonesia Group of Humanity Sumut Husein Hutagalung SH yang dimintai tanggapannya, di Medan Labuhan mengharapkan kepada polisi supaya serius melakukan

penyelidikan terhadap pemilik pupuk Sriwijaya bersubsidi yang dioplos menjadi nonsubsidi itu. Selain tindakan ini merupakan perbuatan kriminal, aktivitas pengoplosan pupuk ini sangat merugikan petani yang selama ini selalu mengalami kelangkaan pupuk. Proses Hukum Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Abubakar Siddik. Dia mengatakan, oknum yang diduga pelaku penimbunan ribuan ton pupuk bersubsidi di KIM I, harus diproses secara hukum. "Oknum yang terlibat dalam permainan penyaluran pupuk bersubsidi itu, agar diberi sanksi hukum yang tegas, sehingga dapat membut efek jera dan tidak mengulagi lagi perbuatan yang salah tersebut," katanya di Medan. Abubakar mengatakan, penim-

bunan pupuk bersubsidi tersebut, tidak hanya merugikan para petani, tetapi juga negara. Oleh karena itu, menurut dia, siapa saja oknum yang terlibat dalam "spekulasi" atau berada dibalik permainan pupuk bersubsidi tersebut harus diusut hingga tuntas. Dia menambahkan, dengan ditemukannya lokasi penimbunan pupuk bersubsidi itu, merupakan langkah awal bagi aparat kepolisian untuk "membongkar" habis permainan sindikat pupuk tersebut. Selain itu, pupuk bersubsidi yang diamankan tersebut, dapat dibagibagikan kepada petani yang membutuhkannya.Dan jangan pula jatuh ke tangan pihak perkebunan. "Masyarakat petani saat ini sangat memerlukan pupuk bersubsidi itu, karena lahan pertanian mereka sedang musim tanam dan sebentar lagi panen," ucap Abubakar.(TIM)

KPK POS

ANEKA

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

SUMUT

Sei Wampu Ditertibkan Dari Usaha Galian C DISAMBUT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu disambut sanak keluarga para JCH saat tiba di Alun-alun T. Amir Hamzah, Rabu. (KPK POS/JUL)

JCH Langkat Terima Tali Asih Dari Bupati STABAT - Pada tahun ini sesuatu yang berbeda dirasakan oleh 391 Jama’ah Calon Haji (JCH) Kabupaten Langkat karena memperoleh tali asih secara pribadi dari Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH antara lain masing-masing Rp250 ribu/jama’ah, Rp350 ribu bagi 34 orang Ketua Regu, Rp500 ribu bagi 9 orang Ketua Rombongan dan bagi petugas kesehatan serta petugas kloter yang berjumlah 5 orang masingmasing Rp1 juta. “Mohon Bapak/Ibu mendo’akan Bumi Langkat kampung halaman kita, agar tetap dalam barokah serta terhindar dari bencana dan jaga kesehatan agar wajib dan rukun Haji dapat ditunaikan dengan baik,” pesan Bupati yang hadir bersama Ketua TPPKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa saat memberikan sam-

butan pada pemberangkatan JCH Kabupaten Langkat di Alun-alun T. Amir Hamzah, Rabu (25/9). Bupati Ngogesa berharap agar jama’ah senantiasa mengedepankan kebersamaan, kekompakan dan tumbuhkan kepedulian sesama serta tidak menonjolkan asal-usul untuk saling bantu membantu selama berangkat maupun saat berada di tanah suci dengan niat ikhlas karena hal tersebut bagian daripada kemabruran haji. Lebih lanjut kepada para Camat Bupati Ngogesa juga mengingatkan untuk senantiasa memperhatikan keluarga yang ditinggalkan seraya meminta kepada sanak keluarga para JCH untuk senantiasa memberikan do’a agar mendapat kemudahan-kemudahan bagi keluarganya yang akan berangkat ke tanah suci. (JUL)

SEPEDA MOTOR - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, diampingi Kapolres Langkat AKBP L. Erick Bhismo dan Sekda Surya Djahisa menyaksikan Srunita Sari Sukatendel Atlit Karate menaiki sepeda motor hadiah dari Bupati di halaman Kantor Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

Bupati Langkat Tepati Janji STABAT - Dengan peringatan hari OlahRaga Nasional, kita wujudkan olahraga sebagai gaya hidup manusia Indonesia modern. Demikian ajakan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH saat bertindak selaku pembina upacara pada puncak Peringatan Haornas ke XXIX yang sekaligus dirangkaikan dengan apel gabungan di halaman Kantor Bupati, Senin. Selanjutnya diajak, agar seluruh instansi pemerintah dan swasta, para orang tua dan anak-anak untuk ikut berolahraga, karena dengan berolahraga, kata Andi, hidup menjadi lebih sehat, gembira dan kerja lebih produktif. Apabila anak-anak sehat dan gembira kita akan menda-

patkan jutaan bibit ungggul sumber daya manusia Indonesia serta olahragawan yang nantinya menjadi tulang punggung tim Nasional Indonesia untuk berbagai cabang olahraga. Selain itu Ngogesa juga memberikan penghargaan kepada pelatih sepak takraw, wasit gulat, penggerak olahraga Basket, tokoh olahraga serta secara pribadi memberikan sebuah sepeda motor kepada Srunita Sari Sukatendel Atlit Karate yang berhasil meraih juara V pada ajang kejuaraan karate Internasional Tahun 2012 yang sebelumnya telah dijanjikan pada 4 September silam saat melepas mereka untuk mengikuti kejuaraan olahraga Internasional dan PON di Pekan Baru, Riau. (JUL)

Wali Kota Medan Tegur Pengembang MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Kepala Dinas Bina Marga Gunawan Surya ST, Kepala Dinas TRTB Ir Sampurno Pohan, Kepala Dinas Kebersihan Pardamean Siregar SH, Asisten Administrasi Umum Drs Musadad dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya, Selasa, meninjau pembangunan drainase di kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung. Pembangunanan drainase ini untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut, dan kondisi ini menjadi keluhan masyarakat. Dalam peninjauan ini Walikota Medan temukan pengembang perumahan Rahayu Central di kawasan tersebut menimbun parit yang sudah

dibangun oleh PU Bina Marga Medan dengan tanah timbun untuk difungsikan sebagai titi guna keluar masuk truk pengangkut matrial bangunan, sehingga dengan penimbunan parit ini mengakibatkan air tidak bisa mengalir, dan kondisi ini menjadi keluhan masyarakat di seputaran tersebut. Melihat ini Walikota Medan memanggil pihak pengembang tetapi pengusahanya tidak berada ditempat. “Saya minta agar pihak pengembang membangun titi jangan seperti ini. Hal ini merugikan masyarakat sekitar. Kepada Camat saya minta segera hubungi pengusahanya, agar ini menjadi perhatiannya. Saya tidak mau masyarakat saya dirugikan oleh pengusaha,“ tegas Rahudman. (VIN)

STABAT - Untuk kesekian kalinya Pemkab Langkat bekerjasama dengan Polres dengan didukung 80 personil melakukan penertiban terhadap usaha galian C yang beroperasi di sekitar jembatan Sei. Wampu. Tindakan ini menunjukan keseriusan dan kekonsistenan dalam penindakan terhadap pelanggaran UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara pasal 158 mengadakan eksplorasi tanpa izin serta Perda nomor 36 tahun 2002 tentang izin gangguan HO lingkungan. Sampai kapan pun tindakan ini akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi usaha galian C yang coba-coba beroperasi di daerah yang terlarang untuk

akitivitas pertambangan tersebut. Bupati Langkat Ngogesa Sitepu mengintruksikan agar pelaksanaan penertipan terhadap usaha galian C di jembatan Sei Wampu tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan terus menerus meskipun di hari libur. Sebelumnya berulang kali diinformasikan bahwa 300 meter dari sisi kanan dan kiri jembatan tidak akan pernah diberikan ijin operasional bagi usaha galian C karena hal ini dapat membahayakan kondisi jembatan Sei Wampu tersebut. Dalam operasi penertiban yang dilaksanakan, Sabtu, tim berhasil menyita satu unit mesin penyedot pasir berkekuatan 23 PK, selang, dan sebuah rakit bambu yang dijadikan barang bukti bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk memproses lebih lanjut terhadap pelanggaran ini. (JUL)

DISITA - Petugas Satpol PP Langkat melakukan penyitaan terhadap sebuah rakit dalam operasi penertiban terhadap penambang ilegal di dekat jembatan Sei Wampu Stabat. (KPK POS/JUL)

Masyarakat Suka Jadi Tepung Tawar Benih Padi PERBAUANGAN - Sebagai masyarakat yang mencintai budaya dan mensyukuri atas rezeki panen raya beberapa waktu lalu serta menjelang musim tanam padi, ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Desa Suka Jadi menggelar acara temu kangen bedah budaya wayang kulit dirangkaikan dengan tepung tawar benih padi bertempat di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan, Selasa. Acara yang diawali doa bersama turut dihadiri Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Pujakesuma Ir H Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Hj Marliah Soekirman, Dewan Pembina Pujakesuma Kasim Sio, Ketua Pujakesuma Sumut Kompol Joko Susilo, Kadis Hutbun Ir Megahadi, Kadis Tanak Ir Setyarno, Kabag Humas Drs. Mariyono SP, Camat Perbaungan Drs Akmal Koto, Sales Supervisor (SS) PT. Petrokimia Gresik wilayah Sumut Ki Hari Purnomo, tokoh agama, tokoh masyarakat, paguyuban Suko Budoyo, serta ratusan masyarakat

TEPUNG TAWAR BENIH - Wabup Sergai Soekirman bersama Ketua Pujakesuma Sumut Kompol Joko Susilo, Sales Supervisor (SS) PT. Petrokimia Gresik wilayah Sumut Ki Hari Purnomo menepung tawar benih padi yang akan disemai. (KPK POS/ARM) yang tergabung dalam kelompok tani. Wabup Sergai Ir H Soekirman yang diberi kesempatan memberikan sambutannya sekaligus mendalang wayang kulit dengan lakon “pupuk untuk padi” menyam-

paikan, di Sergai masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku namun hidup secara rukun dan damai. Hal ini dapat dilihat dengan keguyuban masyarakat yang menghadiri dalam setiap acara seperti pagelaran wayang kulit ini.

Sedangkan Ki Hari Purnomo (SS) PT. Petrokimia Gresik wilayah Sumut mengatakan, kesiapannya untuk menyediakan pupuk bersubsidi pada masa tanam padi 2012. Ketersediaan pupuk di sini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian agar lebih bagus lagi dibanding masa panen yang lalu. Ki Hari menyarankan kepada para petani supaya panen melimpah dan meningkat, terdapat dua kiat yang harus dilakukan yang pertama pilihlah benih padi yang bagus dan berlebel sedangkan kedua pakailah pupuk sesuai anjuran. Sementara Kompol Joko Susilo Ketua Pujakesuma Sumut memberikan apresiasi yang tinggi terhadap masyarakat Sergai. Meskipun beragam suku dan budayanya namun tetap guyub (bersatu). Adanya semangat kegotong- royongan yang tinggi serta terus melestarikan kesenian daerah seperti wayang kulit, kuda kepang, reog dll. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Sergai sangat mencintai kesenian-kesenian budayanya terutama budaya Jawa. (ARM)

Forum Pedagang Pasar dan PKL Beri Wali Kota Penghargaan MEDAN - Forum Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima Kota Medan akan memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi dan rasa simpatik mereka terhadap kinerja yang telah dilakukan orang nomor satu di Pemko Medan itu dalam membangun Kota Medan. Hal ini terungkap saat Ketua Forum Pedagang Pasar dan pedagang Kaki Lima Kota Medan AP Luat Siahaan bersama beberapa pengurus lainnya didampingi anggota DPD RI Parlindungan Purba selaku dewan pembina beraudiensi dengan Wali Kota

di Balai Kota Medan, Senin. Selain memberikan piagam penghargaan, mereka juga minta kesediaan Wali Kota untuk menjadi penesehat. “Kami ingin memberikan penghargaan kepada Wali Kota, sebab kinerjanya sangat baik sekali. Sejak dua tahun lebih memimpin Kota Medan, banyak kebijakan yang telah dilakukan beliau dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi penghargaan ini murni atas inisiatif kami,” kata Luat. Tingkat presentase kehadiran Wali Kota di Balai Kota setiap harinya, dijadikan Luat sebagai salah satu alasan menilai kinerja Rahudman cukup baik. Sebab, selama ini dia

melihat tidak ada Wali kota yang hadir setiap hari keculai Rahudman. Kemudian, setiap kali terjadi kebakaran di Kota Medan, Wali Kota langsung turun ke lokasi, tidak peduli baik itu siang maupunm malam. Kondisi itu membuat warga yang ditimpa musibah merasa diperhatikan. “Selain itu dalam pengurusan akte kelahiran, Wali Kota langsung membuat kebijakan dengan melakukan MoU dengan instansi terkait sehingga pengurusan akte kelahiran cukup dilakukan di kantor kecamatan masing-masing. Ini membuktikan Wali Kota peduli dengan kesulitan yang dialami warga pada saat pengurusan akte kelahiran dilakukan,” ungkapnya. (VIN)

Syukuran HUT ke-57 Lalu Lintas di Sergai SERGAI - Jajaran Satlantas Polres Serdang Bedagai menggelar syukuran HUT ke-57 Lalu Lintas Bayangkara di aula Satlantas Polres yang dihadiri ratusan komunitas bikers, abang becak dan penyiar radio, Minggu di Jalan Negara, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah. Amanat Kapoldasu Irjen Pol.Drs.H.Wisjnu Amat Sastro SH yang disampaikan Wakapolres Sergai Kompol Zahri mengatakan, menurut data dari PBB setiap tahun 1,3 juta orang meninggal dunia di jalan dan lebih 50 juta orang korban luka-luka, sehingga PBB mencanangkan Decade Of Action For Road Safety 2011-2020 dengan harapan bisa menekan angka kecelakaan 50 persen. “Indonesia menjabarkan menjadi rencana umum nasional keselamatan berlalu lintas dengan strategi lima pilar yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, prilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, serta penanganan pasca keselamatan,” beber Kompol Zahri. Terlepas dari opini negatif dan

positif terhadap Polisi Lalu Lintas lanjut Kompol Zahri, kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranan kita sebagai anggota

Polisi lalu lintas yang mencakup, menciptakan Kamseltibcar lantas. Acara diwarnai pemotongan nasi tumpeng dan iring-iringan

SEMARAK - Ratusan komunitas bikers menyemarakkan HUT ke-57 Lalulintas di Sergai. (KPK POS/ARM)

Safety Riding komunitas bikers dan betor dari Mapolantas hingga ke stasiun radio SAR FM di Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan.(ARM)

KPK POS

ANEKA

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Kesadaran Hukum Perlu Ditingkatkan NIAS - Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Edison SH menegaskan, salah satu wujud kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dalam semangat cinta tanah air, adalah penegakan hukum yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini ditegaskan Edison saat memimpin upacara pengibaran bendera merah putih pada upacara bendera yang dilaksanakan di lapangan Merdeka Gunungsitoli, Senin lalu.

Dikatakan, upacara bendera yang dilaksanakan selain merupakan kegiatan rutin setiap bulan, juga dimaknai sebagai bagian dari upaya untuk membina kesadaran dalam hidup berbang-

sa dan bernegara, semangat cita-cita tanah air, dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sehingga kesadaran dan semangat tersebut menjadi modal utama dalam memberhasilkan tujuan pembangunan. Selanjutnya dikatakan, kepatuhan dan ketaatan pada hukum bukan hanya sebagai lips service atau retorika berupa pernyataan-pernyataan, tetapi perlu aksi dan tindakan untuk melaksanakannya. "Artinya ada sinergitas antara ucapan dan perbuatan, sebab konsepsi Negara hukum yang mengacu pada pilar kebangsaan sa-

Joglo Jawa Kabupaten Asahan Diharapkan Merekat Persatuan dan Kesatuan

ngat bagus namun pelaksanaannya masih belum sebagaimana yang kita harapkan," ujarnya. Diharapkan, kita sebagai aparatur pemerintah harus mengenal dengan baik asasasas umum penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah dan kita harus tahu bahwa ada undang-undang yang melarang perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme karena secara jujur harapan itu belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, sehingga banyak hal yang perlu dibenahi,diperbaiki supaya tujuan pembangunan nasional dapat terwujud. (YAGI)

KISARAN - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho ST meresmikan pembangunan joglo Jawa Kabupaten Asahan, Minggu lalu. Dalam sambutanya Gubsu menjelaskan, pihaknya memiliki keinginan terhadap keberadaan suku di Sumatera Utara untuk terus bersatu, agar nantinya Sumatera Utara bisa menjadi miniatur pusat kebudayaan di Indonesia. Apalagi selain suku dan agama, Sumatera Utara juga memiliki kelompok warga dari luar, di antaranya orang Pakistan, China, Arab Saudi, India dan lain-lain. “Untuk mewujudkan ini mari kita bergotong-royong dan membangun kebersamaan bergerak menuju persatuan dan kesatuan,“ kata Gubsu yang juga Pembina Pujakesuma Sumatera Utara. Kepada pengurus Pujakesuma dan GM, Gubsu meminta untuk terus menjalankan filosofi Jawa yang merupakan modal untuk merekat persatuan dan kesatauan. Keberadaan joglo Jawa diharapkan untuk dimaksimalkan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Jawa, sehingga keharmonisan sosial dapat terwujud. Kemudian kehadiran joglo tesebut harus dapat menjadi berkarya bagi orang Jawa dan dapat terus meningkatkan gotong royong serta kerjasama.

Sedangkan, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan, atas nama Pemkab Asahan mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik yaitu pengurus DPD Pujakesuma masa bhakti 2011-2016 dan pengurus DPD GM Pujakesuma Kabupaten Asahan masa bhakti 2012-2017. Sementara itu, Ketua DPD Pujakesuma Asahan, Endang Ngadiman didampingi sekretaris, Widya Satra dan Ketua GM Pujakesuma, Santoso serta sekretaris Iswanto menyatakan dengan keberadaan orang Jawa di Asahan sekitar 59 persen, maka orang Jawa siap mendukung visi dan misi Pemkab Asahan. Apalagi dalam kue pembangunan orang Jawa tentunya lebih banyak menikmatinya. Wajar kalau orang jawa terus bermitra dan mendukung Pemkab Asahan mewujudakan visi dan misinya. Acara peresmian dirangkai dengan pengumpulan kekurangan dana pembangunan joglo Jawa Kabupaten Asahan. Gubsu membantu Rp50 juta, Presiden Pujakesuma Suratman Rp45 juta, SKPD se-Asahan Rp10 juta, Camat se-Asahan Rp10 juta, Pujakesuma wanita Asahan, Rp5 juta serta SKPD provinsi juga memberikan bantuan serta pihak lainya sehingga dana terkumpul sekitar Rp200 juta lebih.(IN)

Bupati Asahan Buka LDDK SMKN 2 Kisaran

Panitia Ranham Kabupaten Nias Dikukuhkan NIAS - Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan amanat konstitusi sesuai dengan UUD RI 1945 pasal 28 i ayat (4) yang mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah. Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara pengukuhan panitia pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Nias Tahun 2011-2014 yang berlangsung di aula lantai 3 kantor bupati Nias, Kamis

lalu. Menurutnya, rencana aksi nasional HAM Indonesia tahun 2011-2014 sebagaimana peraturan Presiden RI nomor 23 tahun 2011 terdapat 6 program utama yang harus dilaksanakan oleh panitia Ranham Kabupaten Nias yang meliputi pembentukan dan penguatan institusi pelaksana Ranham, harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, dan

pemantauan evaluasi dan pelaporan. "Saya mengingatkan agar pengukuhan panitia Ranham ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata sebagai upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM," ujar bupati. Susunan panitia pelaksana Ranham Kabupaten Nias Tahun 2011-2014, masing-masing, Pembina : Bupati Nias, Pengarah : Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kajari Gunungsitoli, Dan Dim 0213/Nias, Kapol-

res Nias. Kemudian, Ketua : Wakil Bupati Nias, Wakil ketua, Waka Polres Nias, Kasdim 0213/Nias, Sekretaris, Sekda Kabupaten Nias, Wakil Sekretaris, Kabag Hukum Setda Nias, Kepala LP Klas IIG Gunungsitoli Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Bendahara, Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Nias. Panitia juga dilengkapi anggota dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, unsur masyarakat, sekretariat panitia, dan operator komputer. (YAGI)

Calon Haji Diminta Selalu Jaga Kekompakan TANJUNG MORAWA - Calon haji (Calhaj) diminta untuk tetap mejaga kekompakan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci Mekah. Laksanakan ibadah dengan khusuk dan tenang, dan untuk sementara lupakan urusan keluarga yang ditinggalkan. Hal itu diungkapkan Direktur SDM/Umum PTPN2 Komaruzzaman saat pemberangkatan 65 jemaah calon haji dari Kecamatan Tanjung Morawa di halaman Masjid Ubuddiyah Au-

lawiyah PTPN2 Tanjung Morawa, Senin, yang dilepas keberangkatan para jamaah oleh Camat Tg. Morawa Drs Zainal Abidin Hutagalung. Hal senada diungkapkan Kepala KUA Syarifuddin Daulay. “Jama’ah calon haji tetap harus kompak agar perjalanan hajinya lebih lancar dan tanpa kendala yang berarti, dan semoga kelak kembali ke tanah air semua Calhaj ini menjadi Haji yang mabrur,” ungkapnya.

Sementara Edi Syahrial mewakili calhaj yang diberangkatkan, meminta masyarakat Tanjung Morawa turut mendoakan mereka agar diberikan kemudahan saat melaksanakan rukun haji maupun ibadah sunah lainnya di tanah suci. “Kami titipkan anak, istri, dan keluarga kepada masyarakat Tanjung Morawa,” ungkap Edi yang juga menjabat sebagai Kacab Jamsostek Tanjung Morawa.(DIZ)

Pembenihan Lele Phyton Dapat Dukungan Bupati Langkat STABAT - Pada butir ketiga visi-misi Pemerintah, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, memfokuskan kepada pembangunan nyata prekonomian masyarakat berbasis agro industri pertanian dan bahari serta industri lainnya yang berbasis lingkungan. “Ini sejalan dengan program Pemerintah mengembangkan ekonomi kerakyatan,” ungkap Bupati Ngogesa ketika meresmikan centra pembenihan perikanan Kabupaten Langkat yang khusus membudidayakan ikan air tawar lele phyton di Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kamis. Dengan adanya pembenihan ini kata Ngogesa, diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat untuk lebih yakin dalam menggali potensi diri agar tidak ragu dalam mengembangkan sektor yang berbasis agro industri pertanian dan perikanan sebagai salah satu sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi. Dalam acara tersebut selain memberikan bantuan satu unit mesin pembuat pelet (pakan ikan) dari Pemkab Langkat dan 50 ribu ekor bibit lele phyton, karena antusias warga yang besar terhadap kegiatan positif peningkatan pendapatan itu secara pribadi Ngogesa ikut menyum-

bangkan dana sebesar Rp20 juta sebagai penunjang awal beroperasinya balai pembenihan ikan lele phyton tersebut. Sebelumnya Syafril ketua balai pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan Kabupaten Langkat menyampaikan terima

KISARAN - Kegiatan latihan dasar disiplin korps (LDDK) yang dilaksankan SMK Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan resmi dibuka Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang, Selasa. Dalam amanatnya Bupati Asahan berharap LDDK dijadikan wadah pembinaan terhadap siswa dalam meningkatkan disiplin untuk mencapai prestasi sesuai minat dan bakat yang dimiliki siswa serta memperkokoh rasa kebersamaan di antara siswa guna membentuk siswa yang memiliki etika, sopan santun, percaya diri, cinta tanah air, rasa tanggng jawab dan semangat yang tinggi. Dalam kegiatan ini, Pemkab Asahan sangat mendukung program pemerintah pusat melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan untuk mendorong tamatan SLTP sederajat masuk sekolah menengah kejuruan (SMK), karena dengan masuk SMK akan menghasilkan SDM yang siap pakai dan mandiri sesuai dengan semboyan “SMK Bisa” dan juga sejalan dengan

visi Pemkab Asahan yaitu mewujudkan masyarakat Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri. Bupati Asahan menghimbau kepada guru untuk terus meningkatkan meningkatkan kinerja yang mampu mengembangkan 4 kompetensi guru, di antarnya pedagogik, professional, kepribadian dan sosial. Susunlah rencana program serta rencana pembelajaran yang akan diajari kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan jangan lagi membuat scenario pembelajaran hanya untuk sekedar melepas tanggungjawab semata. Diakhir sambutanya, Bupati Asahan berharap kepada siswa untuk mengikuti LDDK dengan baik serta mengamalkan nilai-nilai disiplin, percaya diri, kerjasama, tanggungjawab dan nilai religius setiap saat. Kegiatan LDDK dilaksanakan selama 10 hari yang diikuti siswa kelas X atau sebanyak 300 siswa lebih dan disuguhi beberapa materi kompetensi keahlian. (IN)

MBR Langkat Terima Dana BSPS STABAT - Sebanyak 491 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dialokasikan untuk menerima dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan Rakyat sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Sumatera. “Dana tersebut sudah dapat dicairkan dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disosialisasikan,” kata Kabag Perekonomian Setdakab Langkat Syahrizal usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama dengan pihak BRI Cabang Stabat yang diwakili Aswan di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa. Dijelaskan Rizal sesuai dengan harapan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu agar para TPM dan UPK untuk membantu kelancaran proses penyaluran di BRI unit

Kecamatan masing-masing, sehingga masyarakat penerima bantuan dapat dengan mudah dan efisien waktu dalam penyalurannya. Terhadap usulan yang dilakukan sebanyak 1.130 MBR, Rizal mengungkapkan, Bupati Langkat telah mengupayakan untuk kelulusan verifikasi yang dilakukan, dan telah mengirim perwakilan TPM untuk langsung melihat berkas dimaksud sembari berkoordinasi dengan pihak Kemenpera. “Insyaallah keseluruhannya akan memperoleh bantuan namun tentunya secara bertahap,” ujar Rizal. Sementara pihak BRI melalui Aswan menyatakan, seluruh unit BRI Kecamatan telah siap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani MBR dan untuk itu diharapkan koordinasi TPM dan UPK untuk menentukan jadwal pengambilan dana Tahap I sebesar Rp3 juta dari Rp6 juta. (JUL)

Bergabung Dengan KPK POS

kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan Bupati Ngogesa. Syafril yang juga Ketua PDI Perjuangan Langkat itu mengajak para kader dan warga lainnya untuk terus memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Ngogesa Sitepu. (JUL)

Koran KPK POS memberikan kesempatan kepada tenaga muda untuk diangkat menjadi wartawan dan Biro di beberapa daerah di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai berikut di bawah ini: DAERAH ACEH: 1. Sigli 2. Pidie Jaya 3. Bireuen 4. Meulaboh 5. Tapak Tuan 6. Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara 7. Langsa dan Aceh Timur SUMATERA UTARA: 01. Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu dan Kabupaten Langkat 02. Kota Binjai 03. Brastagi, Kabanjahe dan Kabupaten Tanah Karo 04. Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang 05. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara 06. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 07. Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan 08. Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun 09. Aek Kanopan, Labura 10. Teluk Dalam, Nias Selatan. Bagi Yang Berminat Lamaran Diantar Langsung Ke:

DISAMBUT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu disambut warga pada acara peresmian centra pembenihan perikanan ikan air tawar Kabupaten Langkat di Desa Banyumas Kecamatan Stabat, Kamis. (KPK POS/JUL)

KPK POS Jalan T.Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No.182-184-186 Medan Atau dapat menghubungi Sekretariat Tel: (061) 8449800 - 08126499470 Faksimile (061) - 8462800, Email: kpkpos@yahoo.com

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

KPKPOS

Lanjutan Proyek Pasar Rantau Bais Menggantung

HALAMAN 16

PT Losum Kebun Bah Bulian Adakan Pelatihan SIMALUNGUN - PT Lonsum perkebunan Bah Bulian, barubaru ini mengadakan pelatihan kemandirian masyarakat lokal. Pelatihan berlangsung 20-22 September 2012, di Balai Karyawan Perkebunan Bah Bulian. Materi pelatihan di antaranya pembuatan kue berbasis bahan terigu berupa resep roti manis, bolu kukus dan roti goreng, donat, engel kukus dan katetong (lidah kucing) dan lain lain. Acara pelatihan diikuti ibu-ibu PKK perkebunan Bah Bulian desa Panduman bersama

ibu-ibu PKK kantor kecamatan Raya Kahean yang dipimpin langsung ibu camat Raya Kahean. Ibu bupati dalam sambutannya berterimakasih kepada pihak perkebunan yang memberi kesempatan kepada ibu PKK kecamatan Raya Kahean dalam pelatihan memasak. Dalam kesempatan ini juga pihak perkebunan memberikan alat pembakaran kue kepada ibu PKK yang diserahkan langsung ibu Bupati dr. Ermita Anggrani JR Saragih. Selesai menyerahkan

bantuan, ibu bupati beserta pihak perkebunan menyaksikan gebyar PAUD se kecamatan Raya Kahean yang diadakan di lapangan mini di samping balai karyawan perkebunan Bah Bulian. Menurut keterangan Kriahenta Bukit ketua HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini) kepada koran ini, peserta PAUD se kecamatan Raya Kahean sebanyak 400 orang dan 63 orang tutor. Semua ini tersebar di 10 nagori dan 1 kelurahan. (JES)

Oknum Polisi Main Cekik

MENGGANTUNG - Kondisi pembangunan pasar tradisional Rantau Bais setelah dilanjutkan tahun 2012 dan plang lama. Namun kini masih saja menggantung dan belum juga selesai. (KPK POS/PUR)

TANAH PUTIH - Mengherankan, kendati lanjutan pembangunan kios pasar tradisional Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih suntikan dana APBD Rohil tahun 2012 menggantung, kerap dipublikasikan di media cetak termasuk koran ini, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pasar tersebut, namun pihak Inspektorat Rohil dikabarkan tidak menggubris. "Inspektorat Rohil terkesan melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan lanjutan pembangunan pasar tersebut," ujar Romel saat ditemui KPK Pos di lokasi proyek Rabu pekan lalu.

Lanjutan pembangunan pasar tradisonal tersebut, tampak masih menggantung, papan nama proyek yang lama tahun 2010, masih saja terpasang. Dalam papan nama proyek tersebut, disebutkan nilai proyek sebesar Rp2,7 miliar lebih. Sayangnya hingga kini proyek tersebut belum juga rampung, terkatung-katung. Sejak tahun 2010 dana yang terserap untuk pelaksanaan proyek pasar tersebut hingga tahun 2012, dikabarkan miliaran rupiah. Padahal dengan dana sebesar Rp2,7 miliar mestinya sudah rampung. "Lanjutan pembangunan pasar tradisional Rantau Bais tahun 2012 tanpa plang papan nama, sehingga masyarakat tidak tau, besaran dana yang dialokasikan untuk lanjutan pembangunan pasar tradisional tersebut," ujar Romel. Menurut Romel, letak pasar tradisional Rantau Bais sangat

strategis persis di jalan lintas Rantau Bais sekitar 500 meter dari Jalan lintas Provinsi Riau Sumut. "Pasar tradisional ini diharapkan masyarakat secepatnya terwujud, sehingga dapat digunakan para pedagang didaerah ini," ujar Romel Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Rohil Suwandi SSos ketika diupayakan untuk konfirmasi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pasar Rantau Bais menurut sumber KPK Pos di Dinas yang menangani pembangunan Pasar Rantau Bais menyebutkan Suwandi tidak ada ditempat, sedang keluar kota. Sumber juga menambahkan Suwandi SSos selaku kuasa pengguna anggaran, sulit ditemui. Disebut-sebut Suwandi alergi terhadap wartawan yang mengkritisi kinerjanya terkait pengelolaan dana proyek (PUR)

MEDAN - Lagi-lagi oknum Polisi bertindak arogan. Kali ini dilakukan terhadap seorang wartawan media televisi yang ingin meliput keberangkatan calon jemaah haji di asrama embarkasi haji Medan, Jalan AH Nasution, Kamis lalu. Seperti dituturkan kepada koran ini, Brigadir Irvansyah saat itu menjaga pintu gerbang embarkasi haji. Ketika itu, sang Brigadir sempat berdebat dengan sejumlah kerabat calhaj yang ingin masuk menemui keluarga. Namun dilarang, karena tidak memiliki 'ID' masuk embarkasi. Namun, pelarangan ini justru tidak merata. Terjadi pilih kasih. Ada yang dibenarkan masuk, walau tanpa 'ID'. Terlihat jelas banyak kerabat diperbolehkan masuk oleh

sang oknum. Saat bersamaan, Bahana Situmorang, wartawan tv one memasuki areal parkir untuk mengambil suasana kerabat calhaj yang mulai ribut. Namun entah kenapa bahana

yang akan mengambil gambar justru dibentak polisi yang menganggapnya mendatangkan orang lain masuk ke areal embarkasi. Saat itu juga oknum Petugas itu emosi dan mencekik Bahana. (TIM)

Masyarakat Sambut Baik Perbaikan Jalan Usman Husin TANJUNGBALAI - Masyarakat Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai menyambut baik proyek pembangunan jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan biaya Rp1.099.912.000 untuk perbaikan Jalan Usman Husin yang menghubungkan Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan Kecamatan Datuk Bandar tersebut. Perbaikan jalan ini dikerjakan CV Maju Citra Utama. Proyek ini merupakan program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk peningkatan jalan kontruksi Hotmix. Kontraktor CV Maju Citra Utama, Husni Rusli mengatakan, diharapkan pengerjaan jalan ini bisa secepatnya diselesaikan agar warga bisa

secepatnya menggunakan jalan tersebut. Menurut Husni, pengerjaan diawali dengan menggunakan batu pecah bercampur tanah pasir lalu bagian atas menggunakan batu dan pasir, kemudian dilanjutkan pemerataan baru kemudian di aspal. Sementara salah seorang warga setempat bernama Odik

mengatakan, mereka sangat berterima kasih atas pengerjaan jalan tersebut. Pasalnya selama puluhan tahun jalan di Kelurahan Sirantau tak pernah diperbaiki. Odik yakin pengerjaan jalan ini dilakukan dengan baik dan tidak akan di mark up karena kontraktornya diketahui punya kapasitas yang sudah teruji selama ini.(HER)

DIKERJAKAN Para pekerja proyek hotmix di jalan Usman Husin tampak menggunakan alat berat untuk meratakan jalan. (KPK POS/HER)

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

NASIONAL

Akhirnya, 4 Karyawan PT Chevron Ditahan

Korupsi, Jenderal Melawan Panggilan KPK JAKARTA - Pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini dilakukan oleh seorang jenderal polisi bintang dua. Pelemahan itu dengan melawan panggilan KPK. Padahal, panggilan terhadap Irjen Pol. Djoko Susilo, untuk menjalani pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator uji Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan roda dua dan empat di Korlantas Mabes Polri tahun 2011. Rencananya, penyidik KPK pada Jumat pekan lalu, melakukan pemeriksaan. Namun sang jenderal mangkir. Alasannya, ada dualisme penyidikan dalam kasus korupsi proyek pengadaan simulator senilai Rp 196,8 miliar. "Secara resmi kami sudah menyampaikan surat alasan kepada penyidik KPK. Bahkan meminta penjelasan KPK terkait penyidikan kasus ini berkaitan dengan siapa yang sebenarnya berwewenang melakukan penyidikan. Mengingat, Mabes Polri juga melakukan penyidikan," tegas Juniver Girsang, pengacara Irjen Pol. Djoko Soesilo di Gedung KPK Jakarta, Jumat pekan lalu. Agar tidak terjadi bias, lanjut Juniver, mantan Kaorlantas dan bekas Gubernur Akspol meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk menanyakan ketegasan siapa yang sebenarnya berwewenang menyidik kasus korupsi ini. "Sampai saat ini, kami masih menunggu fatwa MA. Fatwa ini penting demi kepastian hukum," jelasnya. Jeniver juga membantah kalau tersangka Irjen Pol. Djoko Susilo melakukan perlawanan juga mangkir panggilan KPK. "Klien kami sangat kooperatif. Dan tahu aturan hukum," bantahnya sambil menambahkan kliennya tidak akan datang sampai ada fatwa resmi dari MA soal kasus ini. Di saat KPK melakukan penyidikan, dan 27 Juli 2012 KPK

Irjen Pol. Djoko Susilo menetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Kakorlantas Irjen Polisi Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas non-aktif), Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA. Lucunya, 1 Agustus 2012, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri juga menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, tiga di antara tersangka itu sama dengan tersangka versi KPK yaitu Didik, Budi dan Sukotjo sedangkan dua tersangka lain adalah AKBP Teddy Rusmawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Simulator dan Komisaris Polisi Legimo sebagai Bendahara Korlantas. Bareskrim Polri enahan Brig-

jen Didik, AKBP Teddy Rusmawan serta Kompol Legimo telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Korps Brimob. Budi Susanto ditahan di rutan Bareskrim sedangkan Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek. Bareskrim Polri juga sudah dua kali memanggil Djoko Susilo untuk dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka yang ditetapkan Polri. Akibatnya, Perang dingin antara KPK dan Polri kembali merebak. Buntutnya, 20 penyidik Polri ditarik dari KPK, yang membuat lembaga anti korupsi kelabakan. Kasus korupsi ini merupakan pengembangan dari kasus bos perusahaan penyedia simulator yang ditangani oleh Polres Bandung. Bambang selaku Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) dilaporkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) karena dianggap melaku-

Korupsi Hambalang, Putri Probosutedjo dan Sopir Anas Diperiksa JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Gedung Olahraga Hambalang, terus berkembang. Kini giliran putri pengusaha nasional Probosutedjo, Rita Ria Kurnianta Probosutedjo, diperiksa penyidik KPK. Selain Rita, KPK juga memerika sopir Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. "Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Deddy Kusdinar, Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Keterangan dari mereka sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas yang sudah ada," jelas Johan Budi, juru bicara KPK di Jakarta, Senin pekan lalu. Dijelaskan, Riyadi, sopir Anas Urbaningrum kembali dimintai keterangan terkait penyelidikan baru proyek Hambalang. Penyelidikan baru itu fokus pada sejumlah hal, di antaranya aliran dana terkait, proses sertifikasi lahan, serta pengadaan barang dan jasa proyek Hambalang Sementara Rita diperiksa 10 jam mulai pukul 11.00 hingga 20.00 WIB. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Dirut PT Buana Estate itu bungkam dan menyerahkan ke kuasa hukumnya untuk menjawab pertanyaan wartawan. Rita langsug masu ke mobol Odissey perak B 1314 PBF yang diparkir di halaman gedung KPK. Kuasa hukum Rita,

Ariano Sitorus, yang menemani putri ketiga pengusaha yang juga adik tiri mantan Presiden Soeharto itu mengatakan, kliennya hanya dimintai keterangan sebagai saksi kasus Hambalang. "Kami hanya menjelaskan tidak pernah menerima uang

atas penyerahan tanah 30 hektar," ujarnya. Buana Estate, imbuhnya, tak pernah membuat surat pelepasan hak atas tanah Hambalang, karena merupakan hibah untuk kepentingan olahraga dan pendidikan. "Belum, PT Buana belum pernah melepaskan tanah tersebut dan tidak minta hak pembayaran itu," tegas Ariano. Lahan Hambalang seluas 7.050 hektare, sebelum digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) lahan itu milik Probosutedjo melalui PT Buana Estate. Awalnya Probosutedjo enggan menyerahkan lahan Hambalang itu kepada Kemenpora. Tetapi, Sekretaris Menpora (Sesmenpora) ketika itu, Wafid Muharam beberapa kali menyurati Probosutedjo agar membuat surat pernyataan. Hingga akhirnya, pada November 2009, Probosutedjo mengeluarkan

surat pernyataan yang isinya tidak keberatan jika lahan Hambalang digunakan Kemenpora. Dan mengatakan tidak akan menuntut hak atas tanah itu selama tanah yang dikelola bukan milik PT Buana Estate. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dedi Kusdinar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang pada Kamis (19/7). Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga di Kempora diduga melakukan menyalahgunakan wewenang. Dan disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sejauh ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus Hambalang. Diantaranya, Kepala Bagian Perlengkapan Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Bastaman Harahap, Kepala Bidang Sentra Olahraga dan Pendidikan Kemenpora, Adhi Purnomo, Kepala Bagian Hukum Kemenpora, Sanusi, dan Kepala Bidang Prasarana serta Sarana Kemenpora, Iyan Sudiyana. Bahkan, Pimpinan KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng terkait kasus korupsi yang terjadi di kementerianya. Namun entah kapan dilakukan. (ENDY)

kan penipuan akibat gagal memenuhi target pengadaan. Sabtu pekan lalu, Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman terhadap Direktur Utama PT ITI, Soekotjo S Bambang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana pengadaan simulator menjadi tiga tahun dan sepuluh bulan penjara. Dari hukuman sebelumnya, yaitu tiga tahun dan enam bulan penjara. Dalam persidangan terungkap, Brigjen Didik Purnomo, Wakil Korlantas Polri berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Jenderal bintang satu diduga mengetahui adanya penggelembungan harga pengadaan alat simulator. Sebab, menandatangani kesepakatan harga simulator sepeda motor sebesar Rp 77,79 juta per unit dan simulator mobil Rp 256,142 juta per unit. Padahal, harga per unit simulator sepeda motor hanya Rp 42,8 juta dan simulator mobil Rp 80 juta per unit. Didik diduga juga dekat dengan Budi Susanto. Sehingga, PT CCMA memenangkan proyek pengadaan tersebut. Oleh Budi pengadaan proyek tersebut disubkontrakkan ke PT ITI milik Bambang senilai Rp 90 miliar. Sementara Irjen Pol. Djoko Susilo, diduga menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri. Sehingga, disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Djoko diduga menerima Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator tersebut. Bahkan, kuat dugaan aliran dana dari proyek tersebut juga mengalir ke sejumlah petinggi di Mabes Polri, salah satunya Irwasum. KPK menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek pengadaan senilai Rp 189 miliar tersebut. Dan kerugian negara dalam proyek pengadaan yang ditangani Polri itu diduga sekitar Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. (ENDY)

JAKARTA - Empat karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ditahan penyidik Kejaksaan Agung (Kejakgung). Penahanan ini terkait dugaan korupsi proyek fiktif 'bioremediasi' atau pemulihan tanah bekas tambang milik PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau. Mereka, Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS) Endah Rumbiyanti, Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau Widodo, Team Leader SLS Migas Kukuh dan General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah. Sementara General Manager SLN Operation Alexiat Tirtawidjaja tidak memenuhi panggilan penyidik pidana khusus, karena masih berada di Amerika Serikat untuk menemani suaminya yang terbaring, sakit. Dua tersangka lagi dari pihak kontraktor yakni Direktur PT Green Planet Indonesia Herlan dan Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri. Kelima tersangka kasus tersebut ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, namun hanya Endah Rumbiyanti yang ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Keempat karyawan PT CPI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, menjalani pemeriksaan sejak Rabu pekan lalu, pagi. Kasus yang diduga merugikan keuangan negara 270 juta dolar Amerika atau setara dengan Rp 2,43 triliun dimulai dengan adanya penganggaran kegiatan 'bioremediasi' atau kegiatan untuk menormalkan kembali tanah yang terkena limbah dari adanya penambangan minyak. Proyek bioremediasi tersebut berlangsung mulai tahun 2003 sampai 2011. Vice President Policy Government and Public Affairs, Yanto Sianipar menyesalkan penahanan empat karyawan PT Chevron. Mengingat, tidak ada uang negara yang di-

gunakan dalam program Bioremediasi yang telah sukses dijalankan dan disetujui oleh Pemerintah PT CPI dan para karyawan, menurut dia, telah bekerja sama secara terbuka dan transparan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. "Kami sangat menyesalkan bahwa karyawan kami ditahan. Tindakan penahanan terhadap para karyawan dan eksekutif yang telah bekerja secara profesional serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan aturan perusahaan tentunya sangat disesalkan oleh setiap perusahaan," tambahnya. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Arnold Angkouw mengatakan Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam perkara ini sejak 12 Maret 2012. Lima tersangka berasal dari pihak Chevron, dan dua dari pihak kontraktor. Mereka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kelima karyawan Chevron itu adalah Manajer Lingkungan Sumatera Light North (SLN) dan Sumatera Light South (SLS), Endah Rumbiyanti; Team Leader SLN Kabupaten Duri Provinsi Riau, Widodo; Team Leader SLS Migas, Kukuh; General Manager SLN Operation, Alexiat Tirtawidjaja; serta General Manager SLS Operation, Bachtiar Abdul Fatah. Sementara itu, dua tersangka dari pihak kontraktor adalah Direktur PT Green Planet Indonesia, Herlan, serta Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri. Penyidik mengantongi sejumlah alat bukti, termasuk hasil uji laboratorium yang menyatakan tanah bioremediasi CPI positif tercemar limbah. Penyidik berpendapat proyek bioremediasi yang dilakukan fiktif, sehingga negara diduga mengalami kerugian hingga AS$23,361 juta atau sekitar Rp200 miliar. (ENDY)

Divonis Tiga Tahun, Miranda Kecewa JAKARTA - Kaget, terkejut, kecewa, berang dan geregetan. Perasaan itu yang dirasakan Miranda Swaray Goeltom, setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Gusrizal memvonis 3 tahun penjara. Hukuman itu dijatuhkan karena dinilai terbukti dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Padahal, harapan terdakwa Miranda meminta majelis hakim membebaskan dari segala tuntutan. Sayang harapan itu pupus. Palu hakim pun sudah diketuk, yang ada hanya perasaan galau dialami guru besar Universitas Indonesia (UI) Jakarta. Sikapnya bertambah jengkel, karena selain dihukum 3 tahun penjara, Miranda diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. "Terdakwa terbukti bersalah bersama-sama menyuap anggota Komisi IX DPR periode 19992004 untuk pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004. Miranda terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkap Ketua Hakim Gusrizal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan Miranda melakukan pertemuan dengan Fraksi PDIP dan Fraksi TNI/Polri sebelum fit and proper test pada 8 Juni 2004. "Pada 8 Juni 2004 dilakukan fit and proper test, pada waktu fit and proper test, saksi Dudhie Makmun Murod melakukan pertemuan dengan Arie Malangjudo mengambil amplop dan diserahkan ke Emir Moeis berisi amplop putih berisi cek pelawat," kata Gusrizal. Menurut Hakim saksi Hamka Yandhu, Dudhie, Endin Soefihara, dan Udju Djuhaeri yang menerima travel cek merupakan anggota DPR periode 1999-2004. "Setelah adanya pemberian travel cek maka malam harinya pada penghitungan suara terdakwa memperoleh suara mayoritas dan terpilih sebagai DGS BI. Setelah proses penerimaan

Miranda Swaray Goeltom cek pelawat tersebut, menurut Anwar, terdakwa memenangkan pemilihan suara di Komisi IX DPR RI dan terpilih sebagai DGS BI tahun 2004. "Jika dihubungkan dengan locus delicti (tempat perkara) dan tempus delicti (waktu kejadian perkara) maka terbukti adanya rangkaian bahwa saksi yang dihadrikan di persidangan sudah terbukti menerima dan sudah divonis. Dengan demikian unsur memberikan sesuatu telah terbukti dilakukan terdakwa Miranda," ungkap Anwar Dalam putusannya hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasn tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan Miranda berlaku sopan dan belum pernah dihukum. ”Saya kaget. Saya tidak menyangka. Saya tahu saya tidak berbuat apa-apa. Tuhan tahu saya tidak berbuat apa-apa. Karena itu, saya akan naik banding,” kata Miranda. Miranda sendiri mengaku masih terkejut atas putusan majelis hakim. Sebab, masih merasa bahwa dirinya tidak bersalah karena tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan pemberian cek pelawat kepada anggota dewan terkait dengan kemenangan dirinya sebagai DGS BI periode

2004-2009. Miranda menilai, hakim telah terpengaruh opini publik yang menyatakan dirinya bersalah. Sehingga, gamang apabila memutus bebas. "Saya jadi terfikir mungkin kita sudah kembali ke zaman Mpu Gandring karena jika keris sudah dicabut pasti ada orang yang mati. Sama dengan saya karena saya sudah jadi tersangka saya pasti salah," tegas Miranda usai sidang sambil menambahkan langsung menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Selain itu, tambah dia, putusan yang dikeluarkan majelis hanya berdasarkan asumsi belaka. Karena, pertemuan Miranda dengan Fraksi PDIP dan Fraksi TNI/ Polri dianggap ada hubungannya dengan pemberian cek setelah fit an proper test dilakukan. Padahal, di persidangan sejumlah saksi-saksi dari Fraksi PDIP dan Fraksi TNI/Polri tak menyebutkan adanya permintaan dukungan dari Miranda. “Di dalam pengadilan saksi-saksi telah menceritakan apakah isi dari pertemuan di Dharmawangsa dan Graha Niaga. Pertemuan di Graha Niaga dan Dharmawangsa tidak menyebutkan permintaan dukungan sama sekali, sehingga tidak bisa dijadikan alasan hakim untuk menghukum,” sambungnya. (ENDY)

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

SUMUT

Temuan BPK Belum Tentu Tipikor

Walikota Terindikasi Kangkangi PP.13 BINJAI - Pengangkatan jabatan struktural (esselon) di era kepemimpinan Idaham-Timbas terindikasi tidak mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) RI No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Sementara peran dan wewenang Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Binjai yakni sekretaris daerah dengan anggota pejabat esselon II, dan sekretaris pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian sepertinya tidak singkron dengan PP.13 tahun 2202 Pasal 16 ayat 4 dan 5.

Pendapat tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy menyoroti jabatan Plt Dinas Kesehatan yang dijabat oleh Kabid Kesehatan berpangkat Gol III/d junior yang sama sekali belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Menyusul Jabatan Kepala Dinas Catatan Sipil yang diduduki oleh PNS dengan basic guru sebelumnya diangkat sebagai staf Ahli Esselon II/b yang sepatutnya 'back to basic' pada Dinas Pendidikan sebagaimana nasib para guru lainnya yang dicopoti Idaham. Dikatakan Gito, dua jabatan ini merupakan contoh kecil yang dilakukan Idaham melalui Baperjakat yang tidak berani membicarakan kejanggalan

atas pengangkatan kendati proses mutasi dan penempatannya melanggar ketentuan. Dua jabatan ini akan dijadikan bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri maupun Menpan. Lanjutnya, penempatan jabatan Plt Dinas Kesehatan dr Melyani br Bangun yang disebut-sebut putri kandung oknum Ketua DPRD Sumut sangat memukul jajaran PNS sebab selain masih banyak PNS termasuk Sekretaris dan Kabid yang memiliki pangkat Gol IV pengangkatan Plt tidak lebih sebagai pelecehan karier dengan kekuatan politik sehinggsa peraturan di abaikan. Hal serupa terhadap pengangkatan Drs Namaken yang sangat mengiris hati sejumlah guru yang awalnya menduduki jabatan struktural yang akhirnya dirumahkan di Dinas Pendi-

Dugaan Korupsi Jamkesmas, Kapolres Minta Saksi Ahli Diganti BINJAI - Dugaan korupsi dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditangani Polresta Binjai dan telah menetapkan tiga mantan Direktur RS dr Djoelham sebagai tersangka, mulai memanas. Kapolres Binjai menduga tersangka dr HTM Fuad telah berkolusi dengan saksi ahli dari Kementerian Kesehatan RI. Pasalnya, tersangka terlihat makan bersama dan menggunakan kendaraan milik tersangka, akhirnya Kapolres menyurati Menteri untuk mengganti saksi ahli. Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai, Gito Affandy mengatakan tudingan berkolusi antara tersangka dengan saksi ahli merupakan tindakan yang berlebihan. Terlepas dari ada atau tidaknya larangan pada KUHP maupun Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang melarang tersangka bertemu dengan saksi ahli, yang pasti jauh lebih tidak dibenarkan jika penyidik atau kepolisian berseliweran atau berkomunikasi dengan tersangka ataupun pejabat bahkan pengusaha tertentu dengan dalih membangun hubungan kerjasama dan meminta bantuan sehingga dapat menimbulkan pertanyaan kerjasama dibidang apa? "Indikator ini jaun lebih miris dan memalukan dibanding pertemuan seorang tersangka dengan saksi ahli," katanya pada Kamis pekan lalu. Menyinggung pengakuan Kapolres tentang pengembalian berkas oleh Kejari Binjai sebanyak dua kali akibat pertemuan saksi ahli dengan tersangka tersebut, Gito mensinyalir pengakuan itu hanya 'trik' atau sebaliknya sebagai sikap frustasi. Menurutnya, apa pun yang dibicarakan tersangka dengan saksi ahli semua tergantung fakta dan kemampuan serta niat polisi. Karena BAP melalui tangan polisi dan siapa pun tidak bisa mengatur poli-

si menentukan isi BAP dan tergantung arah dan pertanyaan mau dibawa ke mana arah perkara itu. "Maju mundurnya P.21 perkara tergantung kejelian, kemampuan serta niat dari polisi itu sendiri selaku penyidik tunggal. Jadi jangan kambing hitamkan pertemuan tersangka dengan saksi ahli," tegasnya. Masih katanya, tudingan Kapolres kepada tersangka sebaiknya diarahkan ke sejumlah penyidik kasus ini. Sejauh mana dugaan hubungan mereka terhadap sejumlah tersangka termasuk adanya indikasi dugaan kunjungan tersangka kerumah oknum penyidik dengan dalih menyampaikan surat mangkir menghadiri pemeriksaan atau hubungan komunikasi maupun hubungan tertentu dengan pejabat pemerintah. Semua ini patut dicermati sebagai intropeksi untuk menghilangkan tudingan miring terhadap kepolisian selaku penyidik. Gito mencontohkan, adanya usaha-usaha ilegal termasuk perjudian dan peredaran narkoba yang tidak jarang tertangkap oleh TNI (Kodim 0203) Binjai, Brimob maupun Polda Sumut, menyusul kurang antusiasnya Polres Binjai menyikapi pengaduan masyarakat. Soal korupsi serta penyalahgunaan wewenang menyusul lemahnya kinerja PolmasPolmas menjadi bukti lemahnya Kepemimpinan petinggi Polres sehingga proses penegakan supremasi hukum di Kota Binjai babak belur. "Kalau kita mau jujur, apa reputasi yang sudah diraih Polres Binjai soal keamanan ditengah masyarakat? Berbagai tindak kekerasan tidak terantisipasi. Galian C maupun organisasi tertentu menyusul gudang penampungan CPO ilegal, jalan terus. Judi togel tidak tersentuh, narkoba merajalela dengan penangkapan yang sering kebobolan baik oleh kesigapan Kodim, Brimob maupun Poldasu," paparnya. (SBR)

dikan dengan jabatan staf habis alias non job. Drs Namaken yang awalnya kariernya sebagai guru olah raga SD diangkat kembali pada jabatan esselon II dengan SK Walikota No.821.22/K/2012 tanggal 17 Juli 2012 sebaagai Kadis Catatan Sipil yang dilantik pada tanggal 18 Juli 2012 bersamaan dengan Plt Dinas Kesehatan. Banyak kalangan birokrat yang ditemui secara terpisah di Pemko Binjai menyesalkan pola yang diemban Idaham selaku pemimpin asal birokrat murni yang ternyata justru menginjak-injak institusi Korpri dengan segala keputusannya yang dominan bertentangan dengan PP. Kekesalan yang sama juga diarahkan kepada Wakil Walikota H Timbas yang sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak pernah berbuat dalam bentuk pengayoman kepada PNS tertindas. (SBR)

Faisal dan Elvian Segera Disidangkan MEDAN - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), secara resmi melakukan pelimpahan tahap dua berkas tersangka atas nama Faisal dan Elvian, ke Kejari Lubuk Pakam, untuk selanjutnya diteliti dan dilimpahkan ke pengadilan tipikor untuk memulai persidangan. Faisal yang merupakan Kadis PU Deliserdang dan Elvian yang tercatat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Deliserdang, diutarakan Kasi Penkum Kejatisu Marcos Simaremare, pemberkasannya sudah selesai. Dalam beberapa waktu lagi, pihaknya pun akan menyelesaikan berkas Agus Sumantri yang merupakan mantan Bendahara Umum Daerah Pemkab Deliserdang dan menjadi tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Deli Serdang yang bersumber dari APBD Tahun 2010 sebesar Rp 168 miliar, di mana dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. "Hari ini kami telah resmi melimpahkan tahap kedua berkas atas nama tersangka Faisal dan El-

vian, ke Kejari Lubuk Pakam. Sampai saat ini, penyidik Kejatisu pun masih menetapkan tiga orang tersangka di mana satunya lagi adalah Agus Sumantri," ujarnya, Jumat pekan lalu. Sementara itu, informasi yang diperoleh dari orang dalam Kejatisu, bahwa dalam kasus korupsi di Pemkab Deliserdang akan menyeret beberapa pejabat di lingkup sektorat. Bahkan sumber mengatakan, Bupati Deliserdang kemungkinan besar akan dipanggil untuk diperiksa dalam kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Marcos berkilah, bahwa dirinya sampai saat ini masih memegang tiga nama tersangka saja. Penyidik yang menangani kasus ini, ia ungkapkan belum ada mengeluarkan nama tersangka lain diluar Faisal, Elvian dan Agus Sumantri. "Saya tidak bisa memungkin-mungkinkannya bahwa Bupati akan dipanggil. Yang jelas sampai detik ini, penyidik baru menyampaikan kepada saya hanya ada tiga orang nama tersangka. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan akan datang tersangka baru, jika fakta-fakta baru didapat," ungkapnya. (MEI)

RANTAUPRAPAT - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum tentu terindikasi dan terkait dengan tindak pidana korupsi Tipikor), bisa saja hanya kesalahan administrasi. Lagi pula, tanggung jawab kesalahan itu belum tentu bupati, tetapi bisa SKPD selaku pengguna anggaran. Hal ini disampaikan Kabaghumas Pemkab Labuhanbatu, Abdul Rahman ketika dimintai tanggapan terkait tudingan miring dalam aksi massa yang tidak sesuai visi-misinya dengan Pemkab, Selasa pekan lalu. "Temuan BPK telah disampaikan ke dewan dan kiranya dapat dibicarakan untuk diselesaikan. Bupati sudah memerintahkan kepada para SKPD untuk memperbaikinya, dari telaah yang dilakukan, hampir seluruh temuan dikategorikan kesalahan administrasi," ujar Rahman. Terkait unjuk rasa atau sejenisnya merupakan hak setiap individu atau organisasi. “Silahkan saja berunjuk rasa, karena itu merupakan ungkapan ekspresi yang dibenarkan di alam demokrasi dan dilindungi oleh UndangUndang,” lanjutnya. Menurutnya, jangan terkecoh dengan statement berbagai pihak seolah-olah sudah terjadi korupsi di Pemkab Labuhanbatu. Sebagai contoh, dana klaim program Jamkesmas yang menjadi salah satu temuan di RSUD Rantauprapat sebesar Rp 566.493.898,64, klaim tersebut sudah sesuai dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/ Per/V/2011 tanggal 9 Juni 2011. Dalam Permenkes dijelaskan pada BAB V tentang tata laksana pendanaan Jamkesmas merupakan jenis belanja bantuan sosial bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan. Pada point 2 disebutkan dana belanja bantuan sosial adalah dana yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas serta bukan bagian dari dana yang ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah. Apabila dana cair, bagi rumah sakit daerah yang belum berstatus badan layanan umum daerah (BLUD), pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan

kepada mekanisme daerah. Apabila terjadi selisih positif (suplus) yang disebabkan tarif pada daerah setempat lebih rendah dari pendapatan klaim Jamkesmas maka pengaturan selisih dana yang ada diatur oleh kebijakan daerah seperti SK gubernur/ bupati/walikota. Temuan terkait Bansos untuk hari-hari besar kenegaraan seperti HUT Kemerdekaan dan Pemkab hanya merupakan kesalahan administrasi, tidak ada unsur penyalahgunaan anggaran. “Kalau selama ini kepanitiaan hari-hari besar dilaksanakan oleh Pemkab, namun sesuai ketentuan yang baru tidak diperkenankan lagi sehingga perlu ditindaklanjuti,” katanya. Ketika ditanya tentang realisasi bantuan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1,9 miliar dan bantuan untuk partai politik yang belum di dukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban lengkap dan memadai, Rahman mengatakan bahwa hal itu masalah yang sulit terpecahkan selama ini. "Kita ketahui, dana ADD yang bermasalah adalah di desa yang kepala desanya baru. Sering ditemui kepala desa lama tidak mau lagi membuat pertanggungjawaban, sementara kepala desa yang baru belum paham betul pembuatan pertanggungjawaban administrasi keuangan. Walau sudah berulang kali dilakukan pelatihan, namun hal ini masih saja terjadi sehingga menjadi temuan setiap tahunnya,” elak Rahman. Terkait bantuan untuk partai politik yang belum melengkapi bukti-bukti pertanggungjawabannya, Rahman, mengatakan bukan kewenangannya untuk menjelaskannya. “Maaf tidak kewenangan saya menjelaskannya, tanyakan langsung saja ke Parpol yang bersangkutan,” katanya lagi. Ali Tua Rambe, Ketua Kordinator LSM Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara mengatakan, temuan BPK tersebut harus kita lihat secara objektif dan konprehensif. "Tidak melihat sepotong sepotong dan mengkritisinya dalam kewajaran atau berimbang, jangan memunculkan sikap apatis antara masyarakat dengan Pemkab. Padahal banyak program yang berhasil untuk mencapai Labuhanbatu Mandiri 2015, sejahtra 2020," ungkap Ali. (HAH)

Dua Gelombang Massa Goyang Kejati Sumut MEDAN - Setelah sebelumnya tiga gelombang kelompok masyarakat dan mahasiswa melakukan demontrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), menuntut penyelesaian beberapa kasus dugaan korupsi di Sumut, hari itu, kantor Kejatisu yang berlokasi di Jalan AH Nasution Medan, kembali didatangi puluhan orang, Rabu pekan lalu. Mengatasnamakan Angkatan Muda Anti Korupsi Sumatera Utara (AMAKSU), massa yang didominasi kalangan mahasiswa dengan mengendarai sepeda motor, meminta agar Kejatisu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu Selatan (Labusel). Tidak tanggung-tanggung, massa yang berjumlah sekitar 20-an orang yang terus diawasi beberapa petugas kepolisian, menyatakan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung, yang saat ini maju mencalonkan diri menuju Sumu1, bukanlah sosok pemimpin yang amanah. "Darimana modal pemasa-

ngan baliho yang terlihat disetiap kabupaten kota di Sumut?. Jawabannya jelas, itu berasal dari uang rakyat. Tolong bapak Kajatisu untuk mengusut kasus dugaan korupsinya. Pemasangan iklan baliho bukanlah murah, itu menghabiskan duit yang tidak sedikit bapak-bapak," ujar Kordinator Lapangan Rahmad Nasution, siang itu. Didampingi Kordinator Aksi M Nazri, massa juga tak henti-henti berteriak menyatakan bahwa perkiraan mereka dugaan korupsi yang dilakukan di Pemkab Labusel mancapai Rp 37 milyar. Hal itu terhitung dari realisasi dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya mencapai Rp 600 juta lebih, sara pendidikan yang mencapai Rp 500 juta lebih. Selain itu, dana-dana yang tidak sesuai digunakan Pemkab Labusel disebutkan massa termasuk dalam pembangunan jalan yang pengerjaannya tidak sesuai sehingga merugikan negara mencapai Rp 470 juta lebih. "Maka dengan ini kami dari Angkatan Muda Anti

Korupsi Sumut meminta Kejatisu segera memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa," ujar Rahmat. Massa juga meminta, agar penyidik Kejatisu untuk tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi yang ada si Sumut. Selain itu, Kejatisu dan Polda Sumut diharapkan massa menangkap kroni-kroni yang bersangkutan, di mana dugaan mereka bermain dalam proyek fiktif pada tahun anggaran 2011. "Dugaan kasus korupsi di Pemkab Labusel sudah menodai hati rakyat bapak-bapak sekalian. Apa yang dijanjikan Wildan sungguh tidak sesuai yang didapatkan. Buktinya sarana pendidikan, kesehatan dan banyak hal yang dijanjikan belum terealisasi secara baik. Dan anehnya, saat ini yang bersangkutan malah mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumut," ungkapnya. Dari pantauan Tribun di lokasi, massa yang datang sekitar pukul 11.00 WIB, akhirnya membubarkan diri 20 menit kemudian secara

damai, setelah perwakilan dari Kejatisu tidak ada yang merespon mereka. Namun, selang beberapa menit kemudian, kantor Kejatisu kembali lagi didatangi segerombolan massa yang menamakan dirinya Forum Aspirasi Rakyat Republik Indonesia (Format RI). Berbeda dari massa sebelumnya yang berjumlah lebih sedikit dan didominasi kalangan mahasiswa, gelombang kedua demonstran yang berunjukrasa di kantor Kejatisu lebih ramai dan didominasi kalangan buruh dan ibu rumah tangga. Kali ini, Sugianto Harahap selaku Kordinator Aksi Format RI menyatakan, di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah terindikasi memperjualbelikan proyek di Dinas PU terkait kepada kontraktor, mulai bajet setoran senilai Rp 350 juta, Rp 160 juta, Rp 80 juta, Rp 50 juta, Rp 45 juta dan Rp 40 juta, dengan janji siapa yang menyetor dana tersebut maka akan mendapatkan proyek di dinas tersebut. "Kami meminta kepada Bu-

pati Madina agar mencopot Kadis PU Madina Parlaungan Lubis karena kami duga memperjualbelikan proyek. Kami juga berharap agar Kadis PU Madina dan oknum pejabat lainnya dipanggil, diperiksa dan ditangkap atas transaksi jual-beli proyek tersebut," ujarnya. Siang itu, massa sempat bentrok dengan pihak kepolisian dan petugas kejaksaan yang berjaga di depan gerbang utama kantor Kejatisu. Massa yang berusaha mendobrak masuk pagar kantor dan membakar beberapa kertas karton bertuliskan orasinya, membuat petugas kepolisian harus reaktif. Massa mengatakan akan tetap berada di depan kantor Kejatisu, sampai Kepala Kejatisu Noor Rachmad menerima perwakilannya. "Kami mau Kajatisu bukan pegawai rendahan seperti kalian. Kami mau pejabat yang menerima kami," ujar seorang massa, saat seorang staf Kejatisu berusaha menerima aspirasi massa. Melihat aksi massa yang

sudah terpancing emosinya, selang beberapa menit kemudian akhirnya massa langsung diterima oleh Kasi Penkum Kejatisu Marcos Simaremare. Dalam keterangannya, Marcos yang diapit puluhan orang massa menyatakan pihaknya tetap akan menerima apa yang disampaikan massa. "Tolong sampaikan ke kami bukti-bukti yang teman-teman punya atas dugaan korupsi di Madina ini. Kalau memang itu benar, kami tentu akan menindaklanjutinya. Yakinlah kepada kami. Jangan seperti ini, demontrasilah dengan cara-cara yang benar," ujar Marcos. Usai diterima oleh Marcos yang mengaku perpanjangan mulut dari Kajatisu Noor Rachmad, akhirnya massa dapat menerima dan perlahan-lahan membubarkan diri. Meski demikian, petugas kepolisian tetap melakukan penjagaan di pintu gerbang utama kantor Kejatisu, mengingat adanya potensi demontrasi yang dilakukan oleh kalangan massa lain. (MEI)

KPK POS

KORUPSI

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

Perlu Pengawasan Lembaga Independen MASALAH bansos memang masalah yang rumit untuk dibenahi. Dari awal pendataan hingga penyaluran dana untuk lansia seharusnya perlu pengawasan dari lembaga independent sehingga penyalurannya tepat sasaran. Demikian di jelaskan praktisi hukum Adi Mansar SH. "Ibarat gula yang berasa manis sehingga banyak semut yang mengerubunginya. Begitu juga halnya dengan dana bansos tersebut," katanya memberi contoh. Bukan tidak mungkin data yang sampai hanya fiktif belaka. Jika ditelusuri dengan serius, lanjutnya, sudah pasti akan ditemukan adanya rekayasa dalam pendataan lansia. "Atau jangan-jangan datanya pun tidak ada,"

LIPSUS

Korupsi Bansos Bendahara Pengeluaran Terancam 20 Tahun Bui

Adi Mansar SH sindirnya. Kendati demikian, perlu dipertanyakan kepada pihak kantor pos sebagai instansi yang dihunjuk pemerintah untuk menyalurkan dana tersebut. Apakah lansia penerima bansos tersebut benar-benar memenuhi kriteria untuk menerimanya, katanya. (FER)

Pemberian Harus Transparan PENGAMAT anggaran Elfenda Ananda mengatakan, seharusnya pemberian dana bansos dilakukan secara transparan dengan mekanisme peraturan perundang-undangan berlaku. Sehingga mempersempit ruang gerak penyalahgunaan uang negara. “Seharusnya pemerintah Pemprovsu harus mengumumkan siapa – siapa saja yang menerima dana bantuan sosial itu termasuk jumlah dana yang diterima. Dengan begitu masyarakat mengetahui dan mengawasi dana anggaran bansos yang telah dikucurkan tersebut,” ungkap Elfenda. Menurutnya, dari hasil audit BPK tanggal 27 Mei 2010 lalu, telah terjadi penggelembungan dana bansos menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda). BPK menilai dana bansos sengaja dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan politik maupun ormas. Karena itu, Elfenda menegaskan agar BPK harus segara mengaudit anggaran masing – masing penerima baik itu yayasan maupun lembaga – lembaga lainnya untuk diminta pertanggungjawabnya. “Penyimpangan kerapa terjadi di seluruh daerah. Bahkan terbukti juga beberapa yayasan berlandaskan agama maupun pendidikan juga menerima dana bansos tersebut. Tapi setelah diselidiki ternyata yayasan – yayasan itu semua hanyalah fiktif,” kata Elfenda. Dijelaskan Elfenda, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Per-

mendagri) No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ada 4 yang harus dipedomani dalam mengeluarkan dana bansos, yaitu Pertama, yayasan ataupun lembaga penerima dana bansos harus terlebih dahulu diaudit. Kedua, yayasan ataupun lembaga tidak boleh menerima dana bansos secara terus – menerus setiap tahunnya. “Bila itu terjadi, jumlah dana yang diterima setiap tahunnya harus bekurang bukan malah menambah,” ucap Elfenda. Ketiga, dana bansos yang diterima harus berdampak positif pada masyarakat luas. Dan keempat, proses pencairan harus terlebih dahulu dilakukan pengawasan. Karena menurut Elfenda, sebelum dana bansos dikeluarkan si pembuat keputusan terlebih dahulu meminta bagian (persen) kepada si penerima dana bansos antara 20 persen hingga 50 persen. “Parahnya lagi, bila si penerima tidak mau diajak kerja sama dalam penyunatan dana, maka proses pencairan dana bansos tersebut akan dipersulit oleh oknum pembuat keputusan. Untuk itu, saya menghimbau kepada pihak kejaksaan agar kasus ini benar-benar ditangani secara serius dan siapa – siapa saja oknum yang terlibat di dalam harus diberi hukuman setimpal. Tidak hanya itu, Kejaksaan juga membentuk tim pengawas, sehingga proses pencairan dana bansos dapat diawasi,” harap Elfenda. (MEI)

Satu Tersangka DPO KEJAKSAAN Tinggi Sumut telah mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Raja Anita, salah sorang tersangka kasus dugaan korupsi Pemprov Sumut. Raja Anita adalah salah satu tersangka dari 10 tersangka kasus korupsi bansos yang ditetapkan oleh Kejati Sumut. Penambahan status DPO terhadap Raja Anita semakin menambah jumlah DPO yang ditetapkan oleh Kejati Sumut menjadi enam orang. Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, Marcos Simare-Mare, segala upaya telah dilakukan pihaknya untuk mengejar seluruh DPO tersebut. Meski tidak terang-terangan, Marcos pun menyatakan tentunya telah melakukan pengawasan kepada seluruh tersangka-tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan untuk tidak lari lagi. "Saya tidak bisa sebutkan itu. Tetapi semua upaya telah kami lakukan untuk menghindari larinya tersangka yang sedang diperiksa. Nanti kalau saya sebutkan teknisnya bisa heboh jadinya," ujarnya. Saat ditanya perihal apakah Kepala Biro Binsos Sakhira Zandi dan Kepala Biro Perkonomian Bangun Oloan

Harahap yang juga menjadi tersangka kasus korupsi bansos dan belum ditahan oleh Kejati Sumut, Marcos menyebutkan keduanya juga dalam pengawasan Kejati Sumut. “Keduanya tetap dilakukan pengawasan, mengingat meski sudah menjadi tersangka keduanya belum juga ditahan,” ujar Marcos. Lanjut Marcos, pihak Kejati Sumut juga sedang meneliti siapa yang membantu proses pelarian terhadap para DPO yang telah ditetapkan oleh lembaga hukum di Sumut tersebut. “Meski sampai kini jejak keenam DPO belum terdeteksi termasuk siapa-siapa saja yang membantu pelarian keenam DPO tersebut, ia mengaku pasti akan melakukan tindakan,“ ujar Marcos. "Tentunya kita akan melihat sejauh mana yang mereka lakukan. Jika memang mereka-mereka yang membantu pelarian DPO tersebut berusaha menghalang-halangi penyidikan dan penyelesaian perkara pasti akan dilakukan tindakan tegas," ujarnya. Terkait Sakhira Zandi dan Bangun Oloan yang dijadwalkan diperiksa pada Senin mendatang, Marcos juga belum berani memberikan kepastian

TERDAKWA Subandi (46) warga Dusun XVI-Plamboyan, Jalan Pringgan, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Seituan, Medan Tembung, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemprov Sumut, jadi pesakitan, Selasa pekan lalu. Pada persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, dengan

Tanpa Eksepsi SUBANDI, satu dari sepuluh tersangka kasus bantuan sosial (Bansos) Pemprov Sumut, mengenakan kemeja berwarna putih dan di dampingi tiga orang penasehat hukumnya, mendengarkan dengan seksama dakwaan yang dibacakan oleh JPU Adlina dan Mutiara Herlina Tarigan. "Mencermati surat dakwaan yang dibacakan jaksa tadi, kami tidak akan mengajukan eksepsi dan segala sesuatu materi dakwaan yang dibacakan tadi akan kami tuangkan dalam pledoi. Kami tidak keberatan meski dakwaan tersebut sangat tidak tepat," ujar penasehat hukumnya, Ahmad Dahlan usai persidangan. Ia menyatakan, pihaknya menerima materi dakwaan jaksa dan tidak melakukan eksepsi karena isi dari dakwaan sifatnya sudah masuk dalam materi perkara. Sementara jika melakukan eksepsi sifatnya harus terfokus pada apakah sudah memenuhi syarat formal dan formil. "Kami tidak akan mengajukan eksepsi tetapi nanti isi keberatan akan kami tuangkan dalam pledoi," ungkapnya. Ia menyebutkan, fakta dari persidangan sudah jelas uang yang diterima kliennya bersifat apakah keduanya langsung ditahan. "Potensi ditahan saya tidak bisa sebutkan. Kalau saya sebutkan berarti saya melangkahi penyidik. Kita lihat saja nanti," ujar Marcos. Terpisah, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis menilai Kejatisu lemah dalam pencekalan tersangka. Seharusnya, lanjut Muslim, Kejatisu harus melakukan pencekalan dan penahanan terhadap tersangka sebelum melarikan diri. "Jelaslah lemah karena tidak segera mengambil tindakan penahanan terhadap para tersangka, sehingga dia mempunyai kesempatan melarikan diri," ucap Muslim saat dikonfirmasi hari ini. Seperti diketahui, Raja Anita adalah 1 dari 4 orang tersangka bansos yang belum ditahan. Sementara enam orang tersangka lainnya sudat ditahan. Adapun tersangka tersangka lain selain Raja Anita yang belum ditahan adalah, Kepala Biro Binkemsos, Sakhira Zandi, Kepala Biro Perekonomian Bangun Oloan Harahap, serta Bendahara Bansos Biro Perekonomian Ummi Kalsum. Raja Anita ditetapkan sebagai tersangka karena perannya yang menangani 17 yayasan penerima bansos, diantaranya, Yayasan Miftahul, Nijamiyah, dan lainnya. (WOL)

hakim ketua Suhartanto dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adlina diketahui, terdakwa bersama Alm H Ashari Siregar dan Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (berkas terpisah), mengkorupsi anggaran tahun 2011 untuk belanja bantuan hibah sosial kemasyarakatan dan bantuan biaya intraktif mitra kerja dengan total anggaran senilai Rp 1.250.000. 000. Dana tersebut menurut dakwaan dipergunakan terdakwa

sesuai peruntukan disalurkan kepada 26 penerima bantuan sebesar Rp 287.650.000, bantuan sosial sebesar Rp 202.500.000, dan sisanya sebesar Rp 918.200. 000, dipergunakan terdakwa dan dua rekannya tersebut untuk memperkaya diri. Terdakwa dikenakan Pasal 2, 3, 8 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah menjadi UU No.20 Tahun 20 01 tentang Pemberantasa Tipikor

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Persidangan ini rencananya akan menghadirkan 15 saksi. Hakim ketua juga menjelaskan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa sebelum masa 120 hari, perkara Tipikor harus sudah di putuskan. Maka di agendakan pada 20 November terdakwa mendengarkan tuntutan dan 18 Desember 2012 sudah vonis. (MEI)

Penarikan Dana Oleh Subandi No. Tanggal 1. 17/03/2011 2. 22/03/2011 3. 23/03/2011 4. 23/03/2011 5. 31/03/2011 6. 02/05/2011

Uraian SP2D No.274 Cheq CE479161 Cheq CE479162 Cheq CE479164 Cheq CE479166 Cheq CE479167

Jumlah

Penerima(Rp) 1.250.000.000

1.250.000.000

Penarikan(Rp) 100.000.000 300.000.000 400.000.000 350.000.000 100.000.000

1.250.000.000

Saldo(Rp) 1.150.000.000 850.000.000 450.000.000 100.000.000 -

Sisa Dana Rp.918.200.000, dipergunakan terdakwa, Alm H Ashari Siregar, dan Aminuddin, untuk memperkaya diri sendiri.

pinjaman. Apalagi katanya, terdakwa yang memberikan atau mencairkan dana kepada Aminuddin, atas perintah Kepada Biro Umum Sekda Pemprov Sumut ketika itu. "Apa yang di dakwakan kepada terdakwa dipaksakan karena itu sifatnya pinjaman. Jadi kami pertanyakan hal itu. Jelas dakwaan keliru," katanya lagi. Sementara itu, Subandi yang terlihat didampingi seorang wanita berkerudung yang di duga adalah istrinya tak banyak berkomentar. Dirinya memberikan hak sepenuhnya kepada penasehat hukumnya untuk memberikan keterangan. "Saya belum bisa memberi jawaban,dan saya belum begitu yakin bahwa saya terlibat. Dakwaan jaksa belum bisa saya komentari. Langsung saja kepada pengacara saya," katanya pelan. Ketua Majelis Hakim Suhartanto, memerintahkan agar satu minggu kedepan tepatnya Selasa 2 Oktober 2012, Jaksa menghadirkan lima orang saksi di persidangan. Dari 15 orang saksi yang diajukan JPU, hakim memerintahkan, setiap persidangan dapat menghadirkan lima orang saksi. Hari itu, Subandi yang menjabat sebagai Bendahara Bansos Biro Umum Sekretariat Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2011, duduk di bangku pesakitan. Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mutiara Herlina Tarigan dan Adelina, saat membacakan dakwaan primairnya menyebutkan, bahwa Subandi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemprov Sumut sejak 14 Januari sampai 27 Juni 2011, menandatangani surat perintah membayar belanja bantuan keuangan,

belanja tidak terduga, belanja hibah, belanja sosial dan bagi hasil bersama dengan saksi Aminuddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Pemprov Sumut. "Berdasarkan pasal 5 UU No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor Jo Pasal 3 ayat 1 Keputusan Ketua MA RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara," ujar Jaksa. Masih menurut Jaksa dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan ketua Majelis Hakim Suhartanto, di persidangan yang digelar di ruang utama PN Medan, Subandi, pada tanggal 17 Maret 2011 berdasarkan SP2D No 274 dengan dana sebesar Rp 1.250.000.000, melakukan pindahbuku ke rekening pribadinya. Setelah itu, ujar Jaksa terdakwa bersama Ashari Siregar (almarhum), yang ketika itu menjabat sebagai kepala biro umum Sekda Pemprov Sumut membuka dan menandatangani cek dan terdakwa melakukan penarikan dana sebesar yang disebutkan diatas yaitu Rp 1.250.000.000, secara bertahap. "Bahwa pada kenyataannya dana sebesar itu yang seharusnya dipergunakan sesuai peruntukannya, disalurkan kepada 26 penerima bantuan sebesar Rp 287.650.0 00 dan bantuan sosial sebesar Rp 202. 500.00, sedangkan sisa dana sebesar Rp 918.200.000, tidak dipergunakan sesuai peruntukannya melainkan digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri bersama Ashari Siregar (Almarhum) serta saksi Aminuddin (berkas terpisah)," ujar Herlina.

Lanjutnya, dengan demikian perbuatan terdakwa telah melanggar UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 59 ayat 2, serta PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat 1, Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah disempurnakan dengan peraturan menteri dalam negeri no 59 tahun 2007. Selain itu, atas tindakannya tersebut, Subandi pun telah melanggar Peraturan Menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Surat Keputusan Gubernur Sumut No 188. 44/18/KPTS/2011 tertanggal 14 Januari 2011, tentang pengguna anggaran serta Peraturan Gubernur Sumut No 29 tahun 2008 tentang tatacara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial. "Bahwa akibat perbuatan terdakwa Subandi, bersama saksi Aminuddin telah merugikan negara dan pemerintah Pemprov Sumut sebesar Rp 916.500. 000, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam surat No. SR2876/PW.02/5/2012, tanggal 11 Juni 2012, prihal laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi tahun anggaran 2011," ujarnya. Sementara itu, dalam dakwaan subsidairnya, jaksa menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, jaksa juga menyatakan perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi yang telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (MEI)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

Bupati : Pegawai Telat tak Boleh Masuk

Investor Korsel Ajukan Proposal dan Desain Kerjasama

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib, mengatakan jalan utama masuk menuju pusat perkantoran di Desa Seunebok Teungoh, Kec. Idi Rayeuk Aceh Timur akan segera ditutup, bagi PNS yang datang terlambat. “Kita akan menutup khusus bagi PNS yang datang terlambat di atas jam tugas kantor yaitu antara pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB,” ujarnya. Hal tersebut dikatakannya ketika selesai menghadiri acara halal bi halal dan pesijuk JCH Aceh Timur, Selasa (25/9) . Diungkapkannya saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ia mendapati banyak perkantoran yang pegawainya belum dating. Bahkan pusat perkantoran pemerintahan Aceh Timur di Titi Baro, ia menjumpai masih ada perkantoran yang belum dibuka alias masih terkunci. “Ini sungguh disayangkan, jam segini saja pegawainya belum pada datang, bagaimana mau mengurusi masyarakat kalau pegawainya tidak ada,”tegasnya. Oleh sebab itu ia berharap kepada seluruh PNS dalam jajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur untuk menjalankan kewajiban serta tangung jawabnya sebagai Abdi Negara guna terselengaranya pemerintahan yang baik, bersih serta bermartabat dimata masyarakat.(BSO)

Gubernur Akui Nilai Ekspor Jambi Turun JAMBI - Satu satu yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangan ada silva, tegas Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, Rabu (26/9), seusai bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Statistik Nasional tingkat Provinsi Jambi, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Saat ini nilai ekspor Jambi terus mengalami penurunan, sehingga ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jambi, ”benar saat ini ada beberapa produk Jambi mengalami penurunan nilai ekspornya, terutama batu bara, sehingga ada perusahaan batu bara yang terpaksa menghentikan produksinya, demikian juga dengan nilai jual karet dan sawit, sebenarnya ini sudah diprediksi sebelumnya, dan ini sudah saya sampaikan saat saya menyampaikan jawaban Pemerintah pada saat pengesahan APBD perubahan pada rapat paripurna yang lalu, kemungkin pertumbuhahan ekonomi Jambi tahun 2012 tidak seperti pertumbunan ekonomi tahun 2011,” tegas Gubernur. Batu bara merupakan produk eskpor yang dominan di Jambi, disamping hasil pertanian. Batu Bara harganya memang mengalami penurunan di tingkat dunia, demikian juga dengan karet dan kelapa sawit, jelas Gubernur. Harga karet saat ini di tingkat petani hanya Rp6.000,- Rp9.000,-/kg, jika dibandingka pada beberapa waktu yang lalu petani bisa menerima hingga harga Rp19.000,- sampai Rp20.000,- demikian juga dengan sawit saat ini hanya Rp1.500,-/kg di tingkat petani, ini masih lumayan, jika dibandingkan harga karet yang jauh sekali turunnya, tambah Gubernur. Tapi yang penting bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jambi, terutama dari sisi anggaran belanja negara dan belanja daerah, agar anggaran-anggaran yang dianggarkan tidak meninggalkan sisa lebih anggran (silva), atau silva yang cukup besar, jika mungkin angaran tersebut benar-benar habis, ini salah satu yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, disamping nilai ekspor juga belanja, terutama belanjabelanja langsung, sehingga ekonomi masyarakat tetap jalan, dan roda perekonomian tetap berputar, jika terjadi silva yang cukup besar pada proyek-proyek, akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, tegas Gubernur. (INRO)

Jumlah PNS Langsa Lebihi Kapasitas LANGSA - WaliKota Langsa, Usman Abdullah, mengeluarkan kebijakan menyetop sementara penerimaan PNS sampai batas waktu yang belum ditentukan. Termasuk untuk pegawai honor, bakti dan kontrak juga tidak menerima pegawai pindahan dengan alasan apapun. “Kita punya 7.000 pegawai. Ini sudah melebihi kapasitas. Langkah ini untuk mengantisipasi defisit anggaran yang terus melanda,” Kata Wali Kota Langsa, kepada wartawan, kemarin. Ia memberi gambaran, jika jumlah PNS di Kota Langsa dibagi dengan lima Kecamatan, rata-rata di setiap Kecamatan ada 1.250 orang pegawai.“Kita bisa bayangkan betapa sesaknya pegawai di kantor camat,“ tambahnya. Sementara ini,imbuh Walikota,Pemko akan mengutamakan pembinaan PNS dengan berbagai kemampuan, sesuai kebutuhan zaman dan tekhnologi . “Peningkatan kapasitas PNS menjadi mutlak bila kita ingin memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena masih ada PNS yang tidak tahu pelayanan,” pungkasnya. Walikota juga mengatakan, kebijakan itu diterapkan bersamaan dengan program pemerintah pusat yang juga menghentikan sementara penerimaan PNS. “Penghentian penerimaan pegawai salah satu solusi mengatasi defisit anggaran.,” imbuh Usman Abdullah. (BSO)

NAD JAMBI

ACEH TIMUR - Menindak lanjuti kunjungan pertamanya calon investor asing asal Korea Selatan di bawah bendera perusahaan Ibel, Co., LTD itu kembali mengunjungi Aceh Timur. Kunjungan kedua ini membahas hasil-hasil yang telah dibicarakan sebelumnya. Pertemuan dilakukan di Aula Dinas Kesehatan Aceh Timur, kemarin. Dalam kesempatan itu Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib kembali berharap agar pengusaha asal Korea Selatan dapat membantu meningkatkan segala aspek di wilayahnya. “Besar harapan saya, pihak Ibel Co., LTD, dapat membantu pembangunan di daerah ini demi perekonomian masyarakat,” harapnya. Menjawab harapan Bupati, Chairman Ibel Co., LTD, Mr. Jang Sang Heung men-

gatakan banyak potensi daerah iniyang bias digali . “Kami kembali lagi kesini dengan harapan dapat membantu pembangunan Aceh Timur kedepan,” ujarnya. Ia menyebutkan kunjungan kedua ini bentuk keseriusan mereka membantu pembangunan Aceh Timur. Mereka sangat tertarik membangun kawasan pelabuhan meliputi, pembuatan pabrik es, pembuatan gudang penyimpanan ikan dan pembuatan SPBU dikawasan terpadu. Saat ini mereka baru memfokuskan diri pada kawasan tersebut selanjutkan akan membidik perhotelan dan jalan layang. Perusahaan Ibel Co., LTD., ini berdomisili di Soul ibu Kota Negera Korea Selatan, bergerak di bidang Kontruksi, Jalan Tol dan Mall. Pada pertemuan itu pihak investor menyerahkan proposal

Bupati dan Wakil Bupati saat melihat desain Kawasan Pelabuhan Perikanan Idi yang disodorkan pengusaha asal Korsel. (Photo KPK POS/ Bachruny Sitompul) dan desain dari Kawasan Pelabuhan Perikanan Idi berlokasi di Gampong Keutapang Mameh, Idi Rayeuk. Bupati Aceh Timur berharap kawasan pelabuhan perikanan dapat terbangun

secepatnya bertujuan meningkatkan taraf perekonomian nelayan di daerah itu. “Dengan adanya pabrik es, gudang penyimpanan ikan dan SPBU dikawasan pelabuhan ini, akan meningkat-

Kinerja Staf Gubernur ABS JAMBI- Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus menegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ia tidak mau laporan-laporan Asal Bapak Senang (ABS). Itu disampaikannya saat membuka Seminar Hasil Penelitian Kajian Kesesuaian Program dan Anggaran terhadap Pencapaian Jambi EMAS 2015. Seminar diselenggarakan Unit Kerja Gubernur Bidang Pengawasan dan Pengandalian Pembangunan (UKGP3). Gubernur mengatakan, hasil kajian itu sangat penting, agar jangan anggaran yang dikeluarkan tidak mubazir dan terkait upaya menuju Jambi EMAS. “Saya tidak mau hanya ABS, menyenangkan hati saya. Kalau ada yang harus dikoreksi, ya koreksi. Itu sebabnya tim peneliti dari luar, bukan intern kita, tetapi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,” ujar Gubernur. Dikatakannya, ternyata, hasil penelitian tersebut, ketidaksesuaian program dan anggaran itu kecil sekali, ada yang nol koma atau dibawah satu persen. Keg-

iatan hanya 2 persen, penganggarannya 0,3 %, sekitar 3 miliar, ketidaksesuaian program dan anggaran kalau bisa memang nol. “Hasil penelitian ini penting dalam rangka evaluasi tugas saya dua tahun ini cocok atau tidak. Itu yang mendorong pembentukan UKGP3 dalam rangka mencocokkan visi misi yang kita tetapkan sampai pada sasaran-sasaran yang kita capai sampai lima tahun, itu betul-betul harus dikawal oleh setiap SKPD. Jangan membuat program yang hanya menguntungkan dinas dan sebagainya, apalagi kepentingan pribadi, itu yang kita takutkan,” tutur gubernur. Sama halnya dari awal, waktu saya jadi Gubernur, penyusunan anggaran rutin itu saya kawal, saya cek satu per satu, misalnya pemborosan pembelian kertas (alat tulis kantor), perjalanan dinas yang melebihi 320 hari dan sebagainya, sehingga pada saat itu kita bisa menghemat sampai 60 miliar, dengan pemotongan-pemotongan atau pemangkasan-pemangkasan, jelas Gubernur. Ketika ditanya ketidaksesuaian program dan anggaran itu di SKPD mana, Gubernur menyatakan itu merupakan akumulasi dari seluruh SKPD dalam ling-

kup Pemerintah Provinsi Jambi, dan detailnya belum dia lihat. Gubernur menyatakan, sebenarnya ketidaksesuaian nol koma sekian persen (dibawah 1%) itu cukup kecil, tapi kalau bisa dihilangkan, agaknya mungkin sasarannya tidak mengacu pada visi misi Jambi EMAS. Selanjutnya, Gubernur menyatakan harapannya terhadap penelitian itu, yakni agar penelitian itu bermanfaat bagi masyarakat.Sebelumnya, Ketua UKGP3, Dr.H.Suaidi Asyari,MA,P.hd dalam laporannya menyampaikan bahwa melalui penelitian tentang kesesuaian program dan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Provinsi Jambi disarankan agar tidak lagi menyalurkan anggaran pada hal yang tidak berbasis penelitian atau kajian. Ada empat peneliti kesesuaian program dan anggaran tersebut, yakni Dr. Armendalis, Dr. Ridwansyah, Dr. Saparuddin, dan Sri Rahayu. Setelah dibuka oleh Gubernur, Wakil Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar ikut mendengarkan paparan dari para peneliti.Turut hadir dalam seminar tersebut, para kepala SKPD atau yang mewakili lingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta para undangan lainnya.(INRO)

Bank Aceh Serahkan Bantuan Pembangunan Mesjid ACEH TIMUR - Bank Aceh sebagai satu-satunya Bank milik Pemerintah Daerah/Provinsi Aceh, dewasa ini ikut memajukan dunia perekonomian masyarakat. Kehadiran Bank Aceh (BPD Aceh) bukan sekedar mencari keuntungan perusahaan semata, akan tetapi ikut memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama fakir miskin dan dhuafa. Selain itu Bank Aceh juga ikut memperhatikan pembangunan agama terutama pembangunan mesjid. Sebagai wujud nyata Bank

Pendangkalan Aqidah dan Aliran Sesat ACEH TAMIANG - Upaya pendangkalan aqidah dan penyebaran aliran sesat serta pemurtadan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan pihak-pihak tertentu sangat meresahkan masyarakat. Untuk mengantisifpasinya, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melakukan berbagai upaya di antaranya pembimbingan aqidah Islam disetiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh. Seperti dilakukan MPU Provinsi Aceh di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karang Baru, Aceh Tamiang, kamis (20/9). kegiatan pembinaan aqidah islam diikuti unsur Pemkab Aceh Tamiang, tokoh agama, ormas, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat, membahas berbagai hal terkait penyebaran aliran sesat. Ketua pelaksana kegiatan, Husnul Maab mengatakan, tujuan acara antara lain memberi bimbingan tentang aqidah dan menginformasikan pola jejaring actor intelektual kegiatan permutadan, aliran sesat dan aliran sempalan. Wakil ketua MPU Aceh Tgk HM.Daud Zamzamy dalam acara itu menerangkan kriteria aliran sesat, antara lain mengingkari salah satu rukun Islam. Meyakini aqidah tidak sesuai Ahlussunnah Waljamaah, mengingkari kemurnian dan kebenaran Al-Qur’an serta mengingkari

Aceh Aceh Timur Kamis kemarin menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp100.000.000 untuk pembangunan Mesjid Agung Darussalihin Idi dan Mesjid Baitusa’adah yang berada di Gampong Seunebok Teungoh Kecamatan Darul Ichsan Kaupaten Aceh Timur. Bantuan langsung diserahkan Kepala Cabang Bank Aceh Cabang Langsa, Muslim Mahmud dan diterima Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib di Mesjid Agung Darussalihin Idi. Bantuan

hadist Nabi Muhammad. Daud Zamzamy menghimbau masyarakat agar memantapkan aqidah tauhid Ahlussunnah Waljamaah sejak anak usia dini. Selektif mengikuti pengajian agama dan jangan cepat terpengaruh aliran atau paham baru. (BSO)

ini diperuntukan bagi pembangunan Mesjid Agung Aceh Timur Darusalihin sebesar Rp 7 juta, dan pembangunan Mesjid Baitusa’adah sebesar Rp 30 juta. Menurut Kacab Bank Aceh Langsa, Muslim Mahmud, bantuan ini merupakan program tahunan tetap sebagai wujud nyata kepedulian terhadap pembangunan keagamaan. Ketika disingung mengenai perubahan Kacab di Idi untuk menjadi Cabang Bank Aceh Aceh Timur, ia mengatakan masih dalam proses. (BSO)

3 suara dari unsur DPC, DPD,dan DPP. Dijelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat, calon ketua yang meraih suara 50 % plus satu sah menjadi Ketua terpilih.“ Pak Yuyu berhasil mengantongi lima dukungan,” kata Arjuna. (BSO)

bagi sekolah menengah atas. Dia menyebutkan pertama digelar di SMAN 1 Julok, Dilanjutkan di SMK 1 Idi Rayeuk dan di MAN Peureulak Kota. “Semoga apa yang kita lakukan ini memberi manfaat bagi generasi bangsa,” katanya. (BSO)

Jaga Generasi Bangsa DemokratLangsa Kembali dari Narkoba WH Tangani Tujuh Kasus Di Pimpin Syahyuzar Aka ACEH TIMUR - Tanggungjawab memerangi Dalam Tiga Bulan LANGSA - Syahyuzar Aka terpilih secara aklamasi sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Langsa periode kedua tahun 2012-2017, pad Musyawarah Cabang ke- II di Hotel Kartika Langsa, Sabtu lalu. Pak Yuyu – demikian sapaan akrabnya – yang juga Wakil Ketua DPRK Kota Langsa, tanpa banyak kesulitan untuk terpilih kembali memimpin Partai Demokrat di daerah itu. Empat dari lima peserta utusan Pengurus Anak Cabang (Ancab) plus wakil dari DPC meminta Syahyuzar memimpin kembali. Sedangkan satu peserta menyatakan abstain. Sebelum Muscab-II, Syahyuzar sudah mendapat dukungan tertulis dari seluruh Pengurus Ancab. Namun, belakangan utusan Pengurus Ancab Langsa Barat, bersikap netral (abstain). Muscab-II dibuka Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Amir Helmi dan dihadiri Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid, Sekretaris DPD Provinsi Aceh Miriadi Amir, anggota DPRD-RI Muslim dari Demokrat dan jajaran pengurus lainnya. Ketua SC Arjuna yang memimpin sidang, menjelasakan ada 8 suara yang diperebutkan, 5 suara utusan Pengurus Ancab Kecamatan dan

narkoba di Aceh, khususnya Aceh Timur bukan semata tugas aparat hukum, namun elemen masyarakat juga punya tanggungjawab dalam rangka menjaga generasi bangsa dari ancaman ‘bom’ narkoba. Hal itu dikatakan, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Timur, Tgk. H. Lahmuddin, didamping Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Budaya Ilyas Ismail dalam acara sosialisasi “ Narkoba Hancurkan Adat dan Budaya” di SMAN 1 Julok Aceh Timur, Selasa(25/9) kemarin. Tgk H. Lahmuddin didepan ratusan siswa SMA, mengajak semua generasi penurus bangsa menjahui narkoba dan melestarikan adat dan budaya Aceh yang sejak dulu dikenal bangsabangsa lain.“Ancaman bahaya narkoba bukan saja menghancurkan masa depan generasi kita, namun sendi-sendi adat dan budaya bangsa sebagai warisan khazanah juga akan sirna. Untuk itu, kami sangat mengaharapkan seluruh pelajar terus menjaga keutuhan adat istidat serta budaya sebagai warisan endatu,” ucap Tgk Lahmuddin. Ketua MAA Aceh Timur juga mengatakan sosialisasi narkoba untuk menjaga adat dan budaya ini merupakan salah satu program MAA

ACEH TIMUR - Pihak kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Timur dalam kurun waktu tiga bulan ini telah menangani tujuh kasus , dan ini menunjukkan grafik menurun jika dibandingkan penanganan kasus pada tahun sebelumnya. Kepala Satpol PP/WH Aceh Timur, Syahrizal Fauzi, didampingi Kasie Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam, Aminullah saat ditemuai di rnangan Humas dan Protokol, Selasa kemarin mengatakan, ditiga bulan terakhir ini, pihaknya sudah menangani tujuh kasus, dan ketujuh kasus didominasi kasus khalwat (mesum).“Kasus-kasus itu dominan terdapat diwilayah Peureulak dan sekitarnya,”ujarnya. Menurutnya, pada 2011, pihaknya juga telah menangani 11 kasus. “Ini artinya kasus yang terjadi di Aceh Timur menurun dibandingkan sebelumnya. Kita harapkan tahuntahun mendatang terus menurun dan kesadaran masyarakat akan pelaksanaan syariat islam makin tinggi,’tambahnya. Demi terlaksananya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, pihaknya mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga

kan perekonomian nelayan kita,” ujarnya. Saat ditanya wartawan seusai pertemuan, pihak Ibel Co., LTD, mengatakan kerjasama telah disepakati dan akan ditindak lanjuti dengan kontrak. Mereka berharap semua berjalan sesuai harapan. Pihak Ibel sendiri menawarkan konsep penanaman modal berupa, investasi murni, pinjaman dan bagi hasil dengan pengusaha daerah. Setelah menghadiri pertemuan, Mr. Jang Sang Heung (Chairman), Jung Sang Kyu (Vice Chairman) dari Ibel Co., LTD, kembali mengunjungi Kawasan Pelabuhan Perikanan Idi dan kawasan pantai Idi Rayeuk. Hadir Wakil Bupati, Syahrul Bin Syama’un, Sekda Syaifannur, Kepala Bappeda Husni Thamrin, Asisten Bidang Pemerintahan Muhammad, dan pejabat lainnya. (BSO)

WaliKota Langsa Rombak Kabinet LANGSA - Baru sebulan dilantik, pasangan WaliKota Langsa Usman Abdullah-Marzuki Hamid melakukan mutasi pejabat struktural dengan melantik 23 pejabat baru. Terdiri dari 8 pejabat eselon II dan 15 eselon III. Penlantikan dilaksanakan di pemko Langsa, baru-baru ini. Pelantikan langsung dilakukan Wakil Walikota Marzuki Hamid dihadiri sejumlah pejabat Pemko Langsa dan disaksikan unsur muspida setempat. Usai melantik Marzuki mengatakan, pelantikan ini merupakan pelantikan perdana yang kami lakukan setelah dilantik sebagai Walikota dan Wakil WaliKota Langsa. Ini merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi, juga merupakan kebutuhan organisasi serta pengembangan karier PNS. Adapun pejabat dilantik, Mursyidin Budiman menjadi Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Razali A Karim (Kaban Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat), Kamarullah (Kadis Perindustrian, Perdagangan, Perikanan dan Pertanian), Suriyatno (Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informasi), Jauhari (Pj Kadis Pendidikan), Samino( Sekretariat DPRK), Amri Alwi (Pj Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset). Azhar Akbar (Pj Sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Abdul Qaiyum (Pj Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu), Zakaria (Pj Kabag Umum), Iskandar (Pj Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi), M.Yunus (Kabag Keistimewaan Aceh), Abdul Wahab (Kabid Kepemudaan), Andi Akhirman Siregar (Pj Kabid Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian). Kemudian M. Syarif (Kabid Pendidikan Pra Sekolah Dasar dan Lanjutan Dinas Pendidikan), Abdul Muthalib (Kabid Pariwisata), Eddy Rahman (Kabid Olah Raga), Suswanto, (Kabid Pendidikan dan Pelatihan), Suriadi (Kabid Mutasi), Muhammad Rizal, (Pj Kabid Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah), Yanis Priyanto (Kabid Perhubungan Darat), Ridwanullah (Pj Sekretaris Kecamatan Langsa Lama). (BSO)

dan mengawasinya, sehingga kasus-kasus yang tidak diinginkan tidak terjadi. (BSO)

Bupati Peusijuk JCH Aceh Timur ACEH TIMUR - Mengerjakan haji salah satu Rukun Islam yang lima. Setiap orang Islam yang mampu, diwajibkan mengerjakan haji sekali seumur hidup. Tahun 2012 ini, Aceh Timur memberangkatkan 244 Jama’ah Calon Haji (JCH). Sebanyak 12 orang diantaranya berasal dari Kemenag Aceh Timur,yang di pesiuk Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M. Thaib. Acara digelar di halaman MAN Idi, baru-baru ini disaksikan Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’undan, tokoh agama, masyarakat, unsur Kemenag serta keluarga. Dalam laporannya, Ka. Kamenag Aceh Timur, H. Faisal Hasan mengatakan, untuk tahun ini jumlah seluruh JCH Aceh Timur 244 orang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Sultan Iskandar Muda. Pada kesempatan itu Bupati Aceh Timur berpesan kepada pra JHC untuk memperbanyak bersyukur wujud terima kasih kepada Allah SWT. Berkat kesabaran bapak dan Ibu tahun ini bisa memenuhi pangilan Allah SWT. Saya memohon kepada para JCH untuk mendo’akan kedamaian Aceh Timur agar berjalan baik. Kami beserta seluruh masyarakat Aceh Timur juga akan mendo’akan bapak-bapak serta Ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat wal’afiat. “Sempurna menjalankan ibadah dapat membentuk kekuatan iman dan memperoleh haji mambrur,”tandasnya. (BSO)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

Kendalikan Pertumbuhan Penduduk T.TINGGI - Dandim 0204/DS Letkol ARH Wawik Dwinanto SSos MSi mengatakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi beban bagi Negara. Untuk itu diharapkan semua pihak harus sungguh-sungguh berupaya mencari terobosan agar dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, program KB Kes menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan kependudukan dengan segala implikasinya. Kontribusi dan keberhasilan yang dicapai tentunya menuntut untuk lebih memanfaatkan gerakan KB-Kes sebagai landasan untuk membangun keluarga kecil sehat dan berkualitas,” kata Letkol ARH Wawik Dwinanto pada acara Pencanangan Bhakti Sosial TNI - KB Kesehatan tahun 2012, Rabu (26/9) di halaman Koramil 13 Tebingtinggi. Pelaksanaan revitalisasi program KBKes melalui bhakti sosial kerjasama BKKBN dengan TNI dibuka Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan ditandai dengan pemukulan gong oleh unsur pimpinan daerah setempat. Walikota Tebingtinggi mengatakan, sejalan dengan kegiatan KB-Kes, diharapkan semua pihak harus menyadari bahwa kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sebab, masalah kesejahteraan warga adalah masalah sosial yang multi kompleks saling terkait dengan bidang dan sektor pembangunan lainnya. Walikota juga memperkenalkan kelompok KB Pria (vasektomi) yang ada di Kota Tebingtinggi, dimana sejak tahun 2007 tercatat 846 vasektomi pria di kota itu. Sebelumnya, mewakili Kepala BKKBN Sumut, Drs Datang Sembiring MPHR memberikan apresiasi terhadap Kota Tebingtinggi di mana jumlah vasektomi setiap tahunnya semakin bertambah dan diminta agar ditingkatkan dan dilanjutkan. (RS)

Golkar Taput Gelar Konsolidasi dan Revitalisasi TARUTUNG - Partai Golkar Taput lakukan konsolidasi dan revitalisasi secara internal guna merapatkan barisan di Pendopo Tarutung, Jumat (28/9). Konsolidasi dan revitalisasi tadi melibatkan Pimpinan Kecamatan (PK) seTaput, berikut dengan sayap partai, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) serta dihadiri Dewan Penasehat Partai di Taput. Acara tadi langsung dibuka ketua Partai Golkar Taput, Torang Lumban Tobing (Toluto). Dalam arahannya Toluto meminta agar PK senantiasa dekat dengan masyarakat serta berkarya langsung membantu masyarakat baik secara sosial maupun perekonomian. “Intinya adalah bagaimana mengkondisikan suara golkar merupakan suara rakyat,” katanya. Turut hadir dalam acara itu, Amru Daulay, Horas Sitompul dan Fernado Simanjuntak dari unsur pimpinan DPD Golkar Sumut. Amru Daulay dalam arahannya mengatakan konsolidasi dan revitalisasi itu dimaksudkan agar kader Golkar beserta sayapnya bersatu mensukseskan Pemilu tahun mendatang. “Golkar harus memasyarakat dan dapat merasakan penderitaan rakyat langsung, PK dan kader Golkar harus bahu membahu hingga ketingkat pedesaan. Golkar harus solid dan komit sebagai partai milik rakyat,” sebutnya. (PR)

SUMUT

Deli Serdang Dibangun Bukan Hanya Karena Amri Tambunan DELI SERDANG - Laju pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dari hasil pengamatan lebih condong dari peran wartawan dan masyarakat. Artinya tidak hanya karena Bupati Deli Serdang H. Amri Tambunan saja sebagaimana yang sering tersohor disejumlah media masa. Justru sumbangsih masyarakat lebih besar dalam mendukung program pemerintah. Peran wartawan tidak kalah menonjol, bahkan selama ini disadari atau tidak, peran sejumlah awak media massa seperti melakukan pencitraan Pemkab Deli Serdang, walau sebenarnya sedikit sekali wartawan yang mengkritik kinerja Pemkab Deli Serdang. Di antaranya masih banyak jalan-jalan yang rusak, warga-warga miskin, dan tentang sejumlah pelayanan administrasi yang belum

Deli Serdang yang sudah berkembang lebih baik dan memiliki kesadaran pembangunan daerahnya. Jadi bukan semata-mata karena Amri Tambunan. Menurut saya justru beliau berada di atas keberhasilan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan sosial. “Menurut saya hal seperti itu sah-sah saja dan tidak melanggar hukum, namun masyarakat lebih tahu H Amri Tambunan menilai itu,” jelas maksimal, dan sejumlah peSetia Budi. layanan publik lainnya. Peran penting wartawan Hal ini diungkapkan Aktivis PHP (Perjuangan Hu- terhadap Deli Serdang sekum dan Politik) Deli Ser- belumnya diungkapkan pula dang Setia Budi, didampingi Dosen Fakultas Hukum Khairil Akmal, Reza Al-An- Universitas Medan Area shori Siregar, Dedy Irawan Zamzami kepada wartaZiliwu kepada KPK Pos, wan, Selasa (25/09), di PerRabu (26/09) di Kec.Batang cut Sei Tuan. Bahwa peranKuis saat dimintai tanggapan serta wartawan dalam pemproses pembangunan Kabu- bangunan di NKRI tidak dapat dipungkiri, wartawan paten Deli Serdang. Lanjutnya, saya pikir memiliki peran penting semang watak masyarakat bagai alat sosial kontrol dan

sarana penyampai proses pembangunan serta informasi yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Sumut dan Deli Serdang. Sejumlah program pembangunan yang dilaksanakan selama ini tidak terlepas dari peranserta dan keterlibatan insan pers. Karena itu Deli Serdang dibangun 4 pilar kekuatan, wartawan termasuk dalam pilar ke empat. Menurut Zamzami, Gerakan Deli Serdang Membangun (GDSM) untuk pembangunan infrastruktur, Konsep Cerdas untuk pembangunan pendidikan dan konsep Ceria untuk bidang kesehatan serta program bedah rumah, semuanya tidak lepas dari peran serta wartawan. Memang benar tiga pilar kekuatan yaitu masyarakat, pengusaha dan pemerintah selama ini didengung-dengungkan Bupati Deli Serdang tidaklah salah. Lebih lanjut dikatakannya, selama ini peran serta wartawan dalam melakukan peliputan berita di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang sepertinya

Ketua TP PKK Labuhanbatu Serahterimakan RANTAUPRAPAT - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT menyerahterimakan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bilah Hilir dan Panai Tengah dari pejabat lama kepada pejabat baru yang berlangsung di aula kantor PKK Jalan WR Supratman Rantauprapat, Rabu (26/9-12). Bupati pada kesempatan itu meminta kepada seluruh pengurus dan anggota PKK agar dalam menjalankan tugas harus lebih mengutamakan keluarga. “Selesaikan dulu tugas-tugas keluarga seperti mengurus suami dan anak-anak baru mengurus PKK,” tegas Tigor. Pada bagian lain Tigor mengatakan, keberhasilan PKK ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan, kesehatan dan pengetahuan masyarakat khususnya di pedesaan/kelurahan. Apa yang dilakukan pengurus PKK

Kecamatan selama ini dinilai cukup baik tetapi perlu ditingkatkan. Dikatakannya, bekerja di PKK merupakan pekerjaan sosial dengan pengabdian tanpa pamrih, tidak digaji. Jadi, katanya, melaksanakan tugas di PKK adalah pekerjaan dengan tulus ikhlas. Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten mengatakan, dengan dilakukannya serah terima Ketua TP PKK Kecamatan, ketua baru harus aktif untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dan banyak belajar serta tidak malu untuk bertanya kepada yang lebih mengerti tentang PKK. Fitra Laila meminta Ketua TP PKK Kecamatan yang baru agar terus belajar. “Tanyakan kepada TP PKK Kabupaten apabila ibu-ibu tidak tahu,” katanya. Fitra Laila juga berpesan kepada seluruh pengurus PKK baik di Kabupaten maupun Kecamatan, Kelurahan dan Desa

untuk memberpkuat manajemen kelembagaan gerakan PKK yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. “Tingkatkan kemitraan sinergis dengan instnasi terkait dan lembaga kemasyarakatan lainnya,” pinta Fitra Laila. Disamping itu, Fitra Laila juga berpesan agar PKK bersama instansi terkait melaksanakan program peningkatan pendidikan keluarga, peningkatan pendapatan keluarga dan revitalisasi Posyandu dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang terarah pada pengurangan beban hidup keluarga miskin. Hadir pada acara itu Plt Kaban Pemerintahan Masyarakat Desa/Kelurahan Zaid S Sos, Camat se-Kabupaten Labuhanbatu, para pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. (HAH)

Seminar Penyuluhan Politik

Bupati: Tetap Jaga Kondusifitas

TANJUNGBALAI -Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe membuka seminar Penyuluhan dan Diskusi Politik yang digelar Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai hari Rabu (26/9). Acara yang dilaksanakan diGedung IPHI jalan Gaharu itu berlangsung selama dua hari hingga Kamis (27/9).Thamrin mengatakan pendidikan politik kepada masyarakat adalah tugas pemerintah dan partai politik.Tujuannya agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan dapat lebih dewasa dalam berfikir dan bersikap. Sebagai penyaji di antaranya dosen Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA) Kaiman Turnip dan Immanuel Tarigan dari Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai. Sementara para peserta seminar dihari pertama adalah tokoh-tokoh masyarakat dikecamatan seKota Tanjungbalai dan dihari kedua pesertanya terdiri dari perwakilan parpol,ormas dan LSM.

STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menerima audiensi Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab. Langkat Terbit Rencana, PA dan Binjai J. Payo Sitepu di Rumah Dinas, Kamis (27/9).Bupati didampingi Asisten Pemerintahan Abdul Karim, Asisten Ekbangsos Indera Salahuddin dan Kepala BKD Amril. Kedatangan rombongan bertujuan untuk melaporkan rencana pelantikan organisasi kepemudaan tersebut secara bersamaan yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Kota Binjai. Bupati Ngogesa mendukung dan menyambut baik kegiatan itu. Ia berpesan agar dalam pelaksanaan kelak para kader PP harus tetap mengedepankan kekondusifan serta ketertiban, agat acara berjalan dengan baik, lancar dan tentunya sukses. “Persiapkan dengan matang, jaga ketertiban agar suasana acara tetap kondusif” kata Ngogesa.Sebelumnya Ketua Pelaksana Pelantikan Edy Sitepu melaporkan pelantikan direncanakan pada 8 Oktober 2012 , akan dihadiri ribuan kader PP dari 32 MPC Kabupaten/kota seSumut lainnya serta Muspida Langkat dan Binjai.(JUL)

(HER)

tidak pernah disebutkan, padahal jika tidak adanya peran serta wartawan, maka segala informasi tentang berbagai program pembangunan di daerah ini tidak akan pernah diketahui masyarakat luas. Disamping itu, baik ataupun buruknya segala program pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat tentunya sangat tergantung dari tugas sosial kontrol yang diemban wartawa itu sendiri. Hal sama juga dikatakan Erwan salah seorang politisi dan tokoh pemuda di Deli Serdang. Menurutnya, peran media sangatlah dibutuhkan, sebab tanpa wartawan maka informasi yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah tidak akan pernah terlaksana. “Dalam hal ini pemerintah tidak bisa begitu saja melupakan wartawan, sebab dengan adanya wartawan maka segala bentuk kegiatan terlaksana sesuai diharapkan. Bahkan wartawan itu mempunyai tugas mulia sebagai penyambung lidah masyarakat,” tegas Erwan lagi. (DIZ)

Wabup Hadiri Pelantikan PAW Anggota Fraksi PDI-P KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Asahan dalam pengambilan sumpah dan janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rosmansyah. Bupati dalam sambutannya dibacakan Wakil Bupati mengucapkan selamat kepada Rosmansyah yang telah dilantik. Juga ucapan terimakasih kepada keluarga almarhum Joner Sinaga, karya bakti yang telah diberikan akan tetap dikenang masyarakat. Wakil Bupati juga mengatakan pelantikan bukanlah sekedar melengkapi jumlah anggota dewan semata , tetapi semua itu muaranya bagaimana agar roda pemerintahan dapat berlangsung sebagaimana diharapkan, sejalan dengan adanya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif. Disamping itu, pelantikan ini juga merupakan perwujudan kepercayaan masyarakat untuk mengeban amanah, tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, apalagi anggota dewan adalah juga merupakan bagian dari masyarakat Asahan, sehingga anggota dewan diyakin dan dipercaya mengetahui dan memahami betul apa yang menjadi aspirasi masyarakat Asahan. “Harapan kami kiranya saudara dapat memberikan nuansa baru dalam rangka lebih memberdayakan lembaga, “ katanya belum lama ini di Gedung DPRD Asahan. Sebelumnya, sekretaris DPRD Asahan, Zainal Abidin membacakan surat keputusan Gubsu nomor 188.44/551/ KPTS/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang pemberhentian dan pengakatan PAW DPRD Asahan menjelaskan bahwa Rosmansyah diangkat menjadi Anggota DPRD Asahan yang mengantikan serta memberhentikan (Alm) Joner Sinaga sebagai anggota dewan DPRD Asahan. (IN)

Meski Terjadi Konflik Seluruh Fraksi Setujui P- APBD 2012 SIDIKALANG - Meski pada sidang – sidang sebelumnya, yakni pada masa sidang II DPRD Dairi tahun 2012, sempat terjadi konflik di internal dewan, namun pada Rapat Paripuna pemyampaian pendapat akhir fraksi tentang Ranpeda Perubahan APBD Dairi TA.2012 itu, akhirnya disetujui oleh seluruh farksi. Padahal pada rapat – rapat sebelumnya, sebanyak 18 orang anggota dewan yang tergabung dengan kelompok 18 DPRD itu, dengan tegas menyatakan sikap bahwa, Perda Kabupaten Dairi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 "Tidak Sah dan Cacat Hukum”, karena hanya dihadiri 11 orang dari 30 anggota dan pimpinan DPRD Dairi, yang dinilai tidak sesuai dengan pasal 78 ayat 1b peraturan DPRD Dairi No.170/12/2010 tentang,

TANDA ANDATTANGAN - Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung, membubuhkan tanda tangan pada keputusan bersama tentang Ranperda perubahan APBD Kabupaten Dairi TA.2012 di ruang Sidanag DPRD Dairi. peraturan Tatib yang berbunyi, “Rapat Paripurna memenuhi kuorum, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jum-

lah anggota DPRD Dairi. Bahkan dalam penyataan sikap yang ditandatangani di atas Meterai oleh kelompok 18

DPRD, yang telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, melalui Biro Otonomi Daerah Provsu itu, kelompok 18 DPRD Dairi, juga menyatakan bahwa, keputusan bersama tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi TA.2011, yang ditandatangani Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung, dan Wakil Ketua Benpha Nababan, bersama Bupati Dairi, Johnny Sitohang itu, telah Mencederai Demokrasi di Kabupaten Dairi. Persetujuan tersebut dinyatakan dalam Rapat Paripurna DPRD Dairi dalam rangka Pengambilan Keputusan Dewan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara, Persetujuan Bersama atas Ranperda Perubahan APBD TA 2012 oleh, Ketua dan wakil ket-

ua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung, Benpa Hisar Nababan, dan Suparto Gultom, dengan Bupati Dairi, KRA.Johnny Sitohang, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Dairi, Kamis, (27/9). Sebelumnya, Bupati Daii, KRA Johnny Sitohang melaporkan, Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Dairii Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang telah disampaikan dalam nota pengantarnya, Jumat (21/ 9), adalah Rp.637.085.772.245.00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp.36.209.072. 229.00, dari anggaran induk Rp.600.876.700.016.00. Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung, didampingi dua orang wakil ketua, Benpaha Nababan, dan Suparto Gultom itu, selain dihadiri Bupati Dairi, rapat

paripurna juga dihadiri, Wakil Bupati, Irwansyah Pasi, SH, Sekda, Julius Gurning, Kapolres Dairi, AKBP.Enggar Pareanom, Dandim 0206/D, Letkol Inf. Beny Satria, Ferdinan Girsang, SH mewakili Kajari Sidikalang, serta sejumlah pimpinan, SKPD, Kepala Kantor, dan Kepala Badan di lingkungan Pemkab Daii. Usai rapat paripurna, Sekda Dairi, Julius Gurning,S.Sos, yang dihubungi Wartawan, terkait hasil Evalusi Gubsu terhadap Perda Kabupaten Dairi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dairi TA.2012, yang telah ditandatangani bersama, oleh Bupati dan Ketua DPRD Dairi, akan tetapi dinyatakan cacat hukum oleh kelompok 18 DPRD itu, Sekda mengatakan, bahwa hingga kini, pihaknya belum sempat untuk mejemputnya ke Medan. (NDK)

KPK POS

POLITIK

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

Penanganan Banjir

Walikota: Itu Tanggung Jawab Pemerintah Pusat T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan menyebutkan penanganan banjir tahunan yang terjadi di Kota Tebingtinggi akibat luapan Sungai Padang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, bukan tanggung jawab Pemko Tebingtinggi dan Pemprovsu. “Sungai yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, bukan tanggung jawab dari Pemko maupun Pemprovsu. Hal itu sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI bahwa Sungai Padang Kota Tebingtinggi menjadi tanggung jawab Kementerian PU, masuk dalam satu wilayah sungai yang disebut dengan Belawan Ular Padang,” ungkap Umar Zunaidi Hasibuan menjawab pertanyaan wartawan, Senin (24/9) usai mengikuti rapat Ranperda RTRW di Ruang Sidang Utama DPRD Tebingtinggi. Oleh karena itu, Pemko Tebingtinggi mendesak kepada Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Sungai yang ada di provinsi untuk segera melakukan program penanggulangan fisik pembangunan Bendungan Bergerak Bajayu yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai. Diungkapkan pada 2012, detail engineering design (DED) untuk Bendungan

Bergerak Bajayu sudah selesai didesain. Diharapkan pada tahun 2013 sudah ada aksi atau tindakan untuk pembangunan kontruksi, yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat. Kemudian, penanggulangan banjir di Kota Tebingtinggi secara komprehensif yang disebabkan sungai Padang, tanpa ada perhatian serius dari Pemerintah Pusat tidak akan dapat ditanggulangi. Terlebih lagi, Kota Tebingtinggi dikelilingi oleh lima sungai sehingga dibutuhkan pembelajaran dan penanganan banjir secara langsung dari Pemerintah Pusat. Saat ditanya mengapa Pemerintah Pusat tidak menampung dana penanganan banjir di Kota Tebingtingg pada APBN 2012? Apakah proposal yang diajukan oleh pemko ditolak? Walikota mengatakan, Pemerintah Pusat bukan menolak proposal yang diajukan, hanya karena keterbatasan pagu anggaran dan dianggap belum urgent atau belum begitu parah. Umar Zunaidi Hasibuan tetap optimis Pemerintah Pusat mau memperhatikan masalah banjir yang tiap tahun melanda Kota Tebingtinggi. Menurutnya, banjir tahunan yang terjadi di Kota Tebingtinggi telah disampaikan kepada Kementerian PU, Komisi V DPR RI dan Ketua DPR RI. (RS)

SUMUT

Bupati Tandatangani MoU Kabupaten Layak Anak RANTAU PRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD menadatangani Nota Kesepahaman Memory of Understanding (MoU) dengan Plt Gubernur Sumatera Utara untuk secara bersamasama mewujudkan kabupaten Labuhanbatu sebagai Kabupaten layak anak yang berlangsung di di Balai Prajurit Kodam I Bukit Barisan Medan, Kamis (27/ 09-12). Selain Labuhanbatu, masih ada enam Kabupaten/Kota lainnya yang melakukan hal yang sama yakni Kabupaten Asahan, Tobasa, Nias Selatan, Binjai, Tajung Balai dan Gunung Sitoli. Acara tersebut dipadu dengan Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Sumatera Utara. Nota Kesepahaman yang dilakukan Pemprovsu dengan tujuh pemerintah kabupaten/kota tersebut berisi tentang kerjasama dalam pencapaian kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kabupaten/ kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara. Selain ditandatangani oleh Gubsu, ikut menandatangani Nota Kesepahaman yaitu Bupati Asahan Drs H Taufan Gamma Simatupang, Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak, Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi, Walikota Binjai HM Idaham SH, Tanjung Balai Drs H Thamrin Munthe, M

MOU - Bupati Labuhanbatu sedang melakukan penandatanganan naskah MoU bersama enam kepala daerah lainnya terkait kabupaten layak anak. Hum, Walikota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase, MSP. Dalam kesempatan tersebut Gatot menghimbau bupati/walikota di Sumut, terutama yang sudah ditetapkan sebagai daerah menuju layak anak, agar dapat menghadirkan programprogram yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh anak. Hal tersebut dalam rangka mensukseskan progam pemerintah mewujudkan 100 kabupaten/kota layak anak pada tahun 2014. Gatot menambahkan, sedikitnya ada lima hal yang harus menjadi agenda khusus pemerintan dan didukung masyarakat dan dunia usaha agar anak memperoleh haknya sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 23 tahun 2002. Diantaranya pelayanan pendidikan dan pengajaran bermutu, pelayanan kesehatan bermutu dan jaminan sosial, kebebasan ber-

partisipasi, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dr DR Wahyu Hartopo MSi berharap melalui penetapan kabupaten/ kota layak anak di Sumut dapat mendorong lahirnya generasi yang baik untuk mampu bersaing di tingkat global dan meneruskan estafet kepemempinan bangsa. Untuk menuju kabupaten/kota layak anak menurutnya harus didukung segenap pemangku kepentingan dan dalam kesempatan tersebut Wahyu mengingatkan bahwa anak adalah amanah dan menyiapkan sebagai generasi yang tangguh adalah tangungjawab bersama. Terkait menandatangan Mou ini, Bupati Tigor Panusunan Siregar meminta SKPD terkait

di jajaran Pemkab Labuhanbatu untuk membuat program guna menunjang tercapainya Labuhanbatu sebagai kabupaten layak anak. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai leading secktor kegiatan ini, kata Tigor, diminta untuk berperan lebih aktif mensosialisasikan program dimaksud, apa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan kabupaten layak anak tersebut. “Program ini harus disosialisasikan agar dalam pelaksanaannya nanti mendapat dukungan dari masyarakat dan institusi terkait,” ujar Tigor. Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Sumatera Utara tersebut berlangsung meriah yang dihadiri sedikitnya 1.500 anak dari berbagai sekolah PAUD, SD, TK, SD dan SMU serta anak berkebutuhan khusus dari kabupaten/kota se Sumut. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kelurga Berencana, drg IIs Faizah Hanum, MKes menjelaskan bahwa perayaan yang diisi dengan berbagai penampilan kesenian oleh anak-anak tersebut merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2012. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Tim Pengerak PKK Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Mentei Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili Deputi Tumbuh Kembang Anak dr DR Wahyu Hartopo Msi, Konsul Jenderal Negara sahabat Malaysia Ahmad Roziah, bupati/ walikota se Sumut dan ketua Dharma Wanita dan Tim Penggerak PKK se-Sumut. (HAH)

Langgar UU Sisdiknas

Dunia Pendidikaan Kota Binjai Bobrok Soal Keberangkatan Pemuka Agama

DPRD Dairi Gelar RDP dengan BMAG SIDIKALANG - Terkait dengan keberangkatan sejumlah pemuka agama yang difasilitasi Pemkab Dairi untuk melakukan Umroh ke kota suci Mekkah, 15 orang umat muslim, dan 25 orang umat Nasrani berwisata rohani ke Jerusalem, tanpa mengikut sertakan umat Katolik, pada bulan Mei yang lalu, DPRD Dairi akan mengundang Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG) Kabupaten Dairi, untuk menggelar rapat dengar pendapat. Rencana gelar Rapat dengar pendapat DPRD Dairi, dengan BMAG itu sendiri, dilakukan setelah anggota Dewan mendapat penjelasan dari Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang pada Rapat Paripurna Nota jawaban Bupati Dairi, atas pemandangan umum anggota DPRD tentang Rancangan P. APBD Dairi TA. 2012 yang menjelaskan bahwa, keberangkatan sejumlah pemuka agama Kristen ke Yerusalem itu, seluruhnya telah diserahkan kepada BMAG, Rabu (26/9). “Pertanyaan anggota Dewan tentang keberangkatan para pemuka agama ke Jerusalem yang tidak mengikutsertakan pemu-

ka agama katolik, dapat dijelaskan bahwa bantuan hibah untuk keberangkatan ke Jerusalem, diberikan kepada BMAG, dan mekanisme penentuan pemuka agama yang berangkat, serta tatacara keberangkatan, adalah keputusan internal BMAG, tanpa ada intervensi dari pihak pemerintah”, jelas Johnny. Terkait akan diadakannya rapat dengar pendapat yang diusulkan anggota DPRD Dairi itu, Johnny mengakui sependapat dengan usul dari Dewan, dan dia sendiri, akan berkenanan untuk menghadirinya. Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Dairi dengan agenda, Pemandangan umum anggota DPRD atas Nota Pengantar Bupati tentang Ranperda P.APBD Kabupaten Dairi TA.2012 itu, ketua Fraksi PDI Perjuangan, Resoalon Lumbangaol meminta penjelasan Bupati, tentang keberangkatan para pemuka agama Kristen Kabupaten Dairi itu, ke Jerusalem, tanpa mengikutsertakan pemuka agama katolik, Senin (24/9). (NDK)

BINJAI - Bahaya laten kebodohan dan kemiskinan bisa mengancam kota Binjai, jika kebijakan – kebijakan Pemko atau Dinas Pendidikan tidak mampu mengurus dan mengarahkan dunia pendidikan sesuai amanah UU. Apalagi para pemangku kebijakan di dunia pendidikan tidak memiliki program-program yang jelas, namun hanya mementingkan keinginan pribadi dan kelompok.Sehingga kegiatan dunia pendidikan menjadi semakin parah. Hal ini jelas telah melanggar maksud dan tujuan pendidikan yang tertera dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Demikian disampaikan tokoh pendidikan Kota Binjai Drs H.Ali Sulistyo di ruang kerjanya, Senin Pekan lalu kepada Koran ini, menyikapi perkembangan terakhir pendidikan Kota Binjai era pimpinan Drs H.Dwi Anang Wibowo Mpd. Dikatakan Ali, kebijakan Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diduga melanggar UU Sisdikans dan Peraturan Pemerintah (PP) dalam system perekrutan siswa baru Tahun Ajaran 2012-2013 dengan mengeluarkan SK Nomor 421-1255/K/2012 tentang Juknis PSB, menunjukkan ketidakmampuan Pemko Binjai atau Dinas Pendidikan dalam mengelola pendidikan yang bermutu. “Hal ini mungkin sengaja diciptakan para pemimpin kota Binjai agar masyarakat menjadi bodoh dan miskin,sehingga mudah dikotak-kotak untuk kepentingan politiknya,”ujar Ali Sulistyo. Sambung Ali, sadar atau tidak disadari rakyat Binjai te-

lah dirugikan oleh adanya kebijkan Pemerintah Daerah menampung siswa baru sisipan melebihi kapasitas ruang kelas. Yang lebih paarahnya lagi, siswa sisipan itu harus menyediakan uang pelicin untuk bisa diterima masuk ke sekolah negeri. Bukankah hal ini mengakibatkan proses belajar-mengajar terganggu ?, papar Ali S. Dijelaskan, dalam Juknis PSB yang dikeluarkan Kadis Pendidikan Binjai Drs H.Dwi Anang Wibowo,Mpd Nomor 421-1255/ K/ 2012 bahwa pada Bab VI tentang daya tampung siswa baru rombongan belajar pada satuan pendidikan ditetapkan untuk siswa Reguler 40 orang/perkelas, untuk Rintisan Sekolah Standart Nasional (RSSN) sebanyak 36 orang/kelas, untuk Sekolah Standart Nasional (SSN) berjumlah 30 orang/ perkelas dan sekolah Negeri tidak dibenarkan doeble shif dalam menyelenggarakan kegiatan belajar, jika calon siswa pendaftar telah melebihi quota dianjurkan untuk mendaftar di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Namun berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam perekrutan PSB sekolah Negeri mayoritas menerima siswa baru melebihi quota yang notabene mengangkangi Juknis yang dikeluarkan Kadis Pendidikan Binjai, papar Ali. SMAN yang dinilai telah mengangkangi Juknis Kadis Penidikan Binjai, seperti, SMAN 1 sampai dengan SMAN 6, SMAN 5. padahal sekolah-sekolah tersebut sudah 4 tahun menyandang Rintisan Sekolah Standart Nasional ( RSSN ) yang telah

menyedot anggaran cukup besar. Untuk tingkat SLTP yang sudah berstandart RSSN antara lain SMPN-3, sedangkan SMPN 2 melakukan doeble shif dalam kegiatan belajarnya. Dimana dalam peraturan perundang-undangan No 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional, ditetapkan tidak boleh lebih 32 Orang per kelas dan perekrutannya harus melalui sileksi yang ketat, serta tidak boleh doble shif. Sayangnya sampai hari ini, masyarakat Binjai tidak faham tentang keadaan tersebut. Dimana telah dirugikan oleh Dinas Pendidikan kota Binjai, terbukti sampai pada tahun ini sekolah SD,SMP,SMA/SMK Negeri tidak mampu berprestasi di kancah nasional apalagi internasional, ujar Ali Sulistyo Ditambahkan Ali, tujuan pemerintah pusat menambah anggaran untuk pendidikan melalui dana DAK,DAU dan APBN yang mencapai triliunan rupiah adalah untuk meningkatkan kwalitas( Mutu ) pendidikan ditanah air. Akan tetapi ironisnya , sampai saat ini tujuan pendidikan itu tidak tercapai sesuai yang dikehendaki pemerintah pusat dan undang-undang, seperti halnya yang terjadi dikota Binjai, urainya Kami dari sekolah-sekolah swasta tidak mau ikut dikambing hitamkan atas kegagalan ini.Kami telah berbuat secara maksimal apa yang diperintahkan oleh undang-undang . Akan tetapi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pendidikan selalu terjadi.Dana dari pusat yang berada pada

Pos anggaran DAK, DAU dan APBN hanya diperuntukkan kesekolah-sekolah negeri. Sementara sekolah-sekolah swasta sebaliknya sengaja dibiarkan mati pelan-pelan, yang berujung nantinya pengelolaan anggaran pendidikan hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah negeri, tambah Ali lagi. Kalau kita amati sekolahsekolah negeri, totalitas anggarannya sangat besar, untuk operasional sekolah dan gaji guru negeri, pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat dan Hutang luar negeri.Secara matematika dapat kita hitung berapa gaji yang diterima guru negeri dibandingkan gaji guru swasta. Contoh untuk guru PNS golongan III gaji perbulannya sebesar Rp.3 juta ditambah tunjangan Sertifikasi Rp.3 juta. Jika ditotal perbulannya sebanyak Rp.6 juta Jika dibagi 24 jam mengajar, berarti perjamnya mereka mendapatkan Rp. 250.000,Sedangkan guru swasta dengan tugas dan tanggung jawab yang sama beratnya hanya mendapat rata-rata 25-35 ribu perjamnya, pungkas Ali. Keadaan yang jauh dari seimbang ini, lanjut Ali maka kami dari guru swasta tidak setuju bila kegagalan didunia pendidikan dilibatkan kesekolahsekolah swasta. Meskipun gaji kami yang demikian kecil, akan tetapi tetap komitmen dalam mencerdaskan anak bangsa, karena tuntutan nurani, Sehingga mampu membuat hal yang terbaik untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai cita-cita luhur dan harapan para pendiri bangsa. (TIM)

Musancab Partai Demokrat Kota Gunungsitoli Sukses GUNUNGSITOLI – Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Partai Demokrat di Kota Gunungsitoli di gedung STT Sundermann Gunungsitoli, Rabu (26/9) berjalan lancar dan sukses. Tampak hadir Martinus Lase selaku ketua umum, Wakil Walikota Gunungsitoli Aroni Zendrato, mewakili Partai Demokrat Sumut Ramli, pengurus DPC PD Kota Gunungsitoli, Pengurus anak cabang PD di 6 Kecamatan seKota Gunungsitoli,dan undan-

gan lainnya. Acara dimeriahkan tari sekapur sirih dibawakan sanggar Bohouni dari STIE Pembnas Nias. Sedangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne Partai Demokrat, Mars Partai Demokrat dibawakan oleh SMA Unggulan Sukma Gunungsitoli yang diikuti oleh peserta. Ketua DPC PD Kota Gunungsitoli Martinus Lase dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Musancab ini baru pertama kali setelah Kota

Gunungsitoli menjadi daerah otonom baru. Dikatakan, Musancab ini merupakan tuntutan dan amanah AD/ART Partai Democrat, bertujuan membentuk kepengurusan di Kecamatan. Katanya yang akan Musancab yakni Kecamatan Gunungsitoli, Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan, Gunungsitoli Alo’oa, Gunungsitoli Utara, dan Gunungsitoli Barat. Menurutnya, PD bersifat nasionalis, religius, dan humanism. Partai

ini juga memiliki program yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Prestasi yang pernah di raih selama ini harus dipertahankan dan seluruh pengurus di tuntut tetap solid, apalagi ke depan tugas berat sudah menunggu. Seperti Pilgubsu tahun 2013 dan pemilu legislatif 2014. Kemudian, anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Demokrat berjumlah 6 orang. Kita berharap agar pada pemilu legislatif nanti bisa bertambah.

“Kalau boleh setengah anggota DPRD Kota Gunungsitoli dari Partai Dempktar. Dengan terbentuknya kepengurusan Anak Cabang dapat membawa nuansa baru terhadap perkembangan partai didaerah ini,” ucap Martinus Lase yang juga Walikota Gunungsitoli. Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato dalam sambutannya mengatakan Musancab merupakan proses partai dan sebagai pembina partai politik, Pemkot memberikan dukungan

dan mengapresiasi. Hasil Musancab Partai Demokrat se-Kecamatan di Kota Gunungsitoli periode 2012-2017 masing-masing : Kecamatan Gunungsitoli, Herman Jaya Harefa (Ketua), Kecamatan Gunungsitoli Idanoi,Yunius Larosa (Ketua), Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Sitariman Lase (Ketua), Gunungsitoli Alo’oa, Arifeli Zega (Ketua), Gunungsitoli Utara, Fotodo Harefa (Ketua), Gunungsitoli Barat, Lestarman Gulo (Ketua). (YAGI)

KPK POS

Kriminal

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

Terkait IUP PT M3, Bupati Madina Tutup Mata PANYABUNGAN - Terkait Izin PT. Madina Madani Mining (PT.M3) Bupati Madina, Hidayat Batubara seolah tak mau tahu tentang keberadaan Izin PT. M3 yang selama ini menyalahi dan melanggar peraturan. Selama ini diduga perusahaan tersebut hanya memiliki izin Boksid namun PT. M3 ini tetap saja beroperasi di Mandailing Natal. Hal ini dikatakan Ketua LSM Ampel di Panyabungan, Rabu lalu. Dikatakannya, sungguh ironis perusahaan PT. M3 yang sahamnya dimiliki sebagian oleh orang asing bisa tetap eksis beroperasi di Madina dan mengambil bahan galian yang tidak sesuai dengan IUP yang mereka miliki. Namun anehnya, pihak Pemkab serta Instansi terkait begitu juga dengan DPRD Kabupaten Madina seolah tidak mau tahu dan tutup mata, dengan membiarkan PT.M3 me-

FAISAL LUBIS Ketua LSM Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan nguras kekayaan Kabupaten Madina, tanpa kontribusi yang jelas terhadap pemasukan PAD Pemkab Madina. Padahal PT. M3 telah mengambil keuntungan dan membawa hasil kekayaan alam tanah Mandailing Natal ke daerah mereka masing-masing. Tindakan ini jelas berdampak kepada kerugian Negara. "Sangat disayangkan kenapa Pemkab hingga saat ini belum ada tindakan terkait dugaan ke-

salahan yang dilakukan pihak perusahaan. Ada apa di balik semua ini ?," ungkap Faisal. Faisal mensinyalir, mustahil PT. M3 tetap eksis beroperasi di Madina tanpa dibekap oleh oknum - oknum tertentu, yang terang-terangan mengambil keuntungan secara pribadi dan memperkaya diri sendiri. "Pemkab tidak mamu menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga negara dan rakyat dirugikan," ujar Faisal. Sebagai diberitakan sebelumnya, Pemkab Madina khususnya Dinas Pertambangan dan Energi seolah-olah ikut menutupi permasalahan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat konfirmasi Wartawan terkait PT. M3 yang dalam hal tersebut Dinas Pertamben tidak memberikan jawaban secara detail tentang IUP perusahaan dimaksud. (TH)

Siswi SMKN Kotanopan Bergantian Kesurupan PANYABUNGAN - Diawali pada Senin (24/9) pagi, para Siswa/i di SMKN 01 Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dikejutkan dengan tingkah seorang siswi yang tiba-tiba menjerit histeris. Padahal, pagi itu sedang berlangsung upacara bendera yang dilaksanakan secara rutin di sekolah itu. Melihat siswi yang kesurupan itu, upacara terpaksa dibatalkan dan siswa/i yang lainnya panik. Apalagi siswi tersebut sampai tidak sadarkan diri. Keterangan yang dihimpun Wartawan koran ini menyebutkan, kejadian itu sungguh menggemparkan, sehingga upacara bendera dibatalkan. Kemudian saat guru bersama siswa lainnya membawa siswi ke dalam ruang kelas dan berusaha menenangkan dan memberi pertolongan, tanpa diduga belasan siswi yang lain ikutikutan kesurupan. Akibatnya, proses belajar mengajar di sekolah itu terganggu. Untuk menghindari bertambahnya jumlah siswi yang kesurupan, pihak sekolah menyuruh pulang siswa/ i yang lain. Hingga kini penyebab siswi kesurupan belum diketahui. Ternyata tidak hari Senin itu saja. Kesurupan massal juga terjadi pada keesokan harinya, Selasa (25/9). Sebanyak lima siswi kesurupan pada hari kedua itu. Kejadian ini berawal dari salah seorang siswi di

Forum Masyarakat Penyelamat Madina Kecam DPRD PANYABUNGAN Ratusan massa mengatasnamakan Forum Masyarakat Penyelemat Madina (FMPM) mendatangi gedung DPRD Madina, Kamis lalu, terkait kekisruhan yang ada di tubuh DPRD Madina. Kekisruhan ini terhitung sudah sembilan bulan berjalan, sehingga kegiatan DPRD Madina terkendala dan tertunda. Hal ini terjadi berawal dari kegagalan lobi-lobi politik diinternal DPRD Madina, serta isu ketidakadilan tentang pembagian bagi-bagi rezeki pasca pembahasan dan pengesahan RAPBD Madina tahun 2012, sehingga melahirkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Madina As Imran khaitamy. FMPM meminta kekisruhan diinternal DPRD Madina harus segera dihentikan. Karena yang menjadi korban adalah masyarakat banyak dan kekisruhan tersebut bukan sebuah cerminan demokrasi yang sehat dan tidak pula mencerminkan sikap politisi yang berpikiran demokratik. "Kami memandang bahwa DPRD Madina secara kelembagaan telah mengabaikan wewenang sebagaimana yang diatur dalam tatib DPRD Madina bagian II pasal 2 ayat I tentang fungsi sebagai legislasi anggaran dan pengawasan, pelanggaran atau

BERSALAMAN - Bupati Sergai Erry Nuradi bersama dengan Wabup Soekirman didampingi Camat Bintang Bayu Drs Zulkan, Muspika Bintang Bayu dan Kepala SKPD bersalaman dengan Kades Gudang Garam dan masyarakat. (KPK POS/ARM)

DEMO - Massa yang tergabung dalam FMPM mengecam sikap oknum anggota DPRD Madina, saat berdemo di gedung dewan. (KPK POS/TH) pengabaian terhadap tatib DPRD Madina sekaligus merupakan pelanggaran dan pengabaiaan UU Nomor : 27 tahun 2009 serta PP No: 16 tahun 2010," ungkap Saifuddin Lubis selaku Kordinator aksi. Akibat kekisruhan itu, lanjut Lubis, sejumlah agenda kerja DPRD Madina tertunda, mulai dari LKPJ Bupati, pembahasan KUA-PPAS P.APBD tahun 2012, pembahasan dan pengesahan RP.APBD tahun 2012, KUA-PPAS RAPBD tahun 2013 dan RAPBD tahun 2013 dan sesungguhnya menurut aturan sudah dibahas dan disyahkan tiga bulan sebelum tahun anggaran berjalan habis. Seluruh elemen masyarakat galau karena sikap DPRD Madina. Eksekutif juga galau karena pembahasan di DPRD tertun-

da. Padahal eksekutif telah menyerahkan rancangan agenda kerja untuk dibahas. Sementara pihak kontraktor di Madina juga ikut-ikutan galau, karena sejumlah anggota DPRD Madina terlibat lansung dalam urusan borongan yang bersumber dari APBD Madina tahun 2012. Bahkan ada pengakuan jujur dari anggota DPRD, sekitar 65 paket proyek tahun 2012 dengan nilai R18 miliar 'jatah' anggota DPRD Madina. Pemuda, mahasiswa, aktivis, prakatisi dan akademisi juga galau karena tidak pernah menemukan model politik dan sistem demokrasi yang dipertontonkan oknum anggota DPRD Madina. Pantauan KPK Pos di gedung DPRD Madina massa yang mengatasnamakan

FMPM diterima 21 anggota DPRD dan berjanji akan menyelesaikan kekisruhan yang ada dan akan membentuk alat-alat kelengkapan DPRD. Bagi anggota DPRD Madina yang tidak mau mengikuti Paripurna, Ketua BK DPRD Madina, Riski berjanji akan menindak anggota DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejumlah perwakilan massa diijinkan memasuki gedung DPRD Madina untuk berdialog dengan sejumlah anggota Dewan. Usai paripurna dilaksanakan, dalam kesempatan itu massa menyegel ruangan anggota DPRD Madina yakni, Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi Madina Bersatu serta ruangan wakil Ketua DPRD Madina Fahrizal Nasution SH. (TH)

Dua Wartawan Akhirnya Dibebaskan KESURUP AN - Salah seorang siswi yang kesurupan saat proses peKESURUPAN nyembuhan. (KPK POS/TH) dalam kelas tiba – tiba menjerit histeris dan langsung kesurupan saat berlangsungnya proses belajar. Proses belajar pun dihentikan. Tanpa diduga, pada Rabu (26/9) pagi, kembali terjadi hsal serupa. Salah seorang siswi SMKN 01 Kotanopan menjerit dan langsung pingsan. Kemudian kesurupan tanpa sadar. Jeritan siswi kesurupan tersebut membuat belasan siswi lainnya ikut menjerit

menirukan jeritan siswi pertama. Kepala Sekolah SMKN 01 Kotanopan, Naek Donggoran mengatakan, belum mengetahui dan belum bisa dipastikan apa penyebab kejadian yang menimpa para siswinya. Dia mengatakan, mudah – mudahan siswi yang kesurupan berhasil diobati semuanya. "Semoaga saja kejadian ini tidak terulang lagi," sebutnya.

satu lagi masih kita buron," ujarnya lagi. Lanjut dia, Dedi ditangkap dari kawasan Secanggang Kabupaten Langkat. Saat itu tersangka hendak menyebrang sungai menggunakan perahu dan melarikan diri ke kawasan jaring halus. Sementara temannya yang pada saat penangkapan sedang pergi untuk membeli rokok. "Dia kita tangkap di kawasan Langkat, saat dia akan menyebrang sungai, sedangkan kawannya sedang pergi beli rokok, jadi tidak ada di lokasi itu," ungkap Faidir. Menurut pengakuan tersangka kepada polisi, Dedy tega membunuh korban karena dendam

MEDAN - Dua wartawan media cetak terbitan Medan, Zulham (Metro 24 Jam) dan Reza Hidayat (Tetap Top Kota) yang ditahan di Mapolresta Medan, sejak Kamis (27/9) lalu, akhirnya Sabtu (29/9) siang dibebaskan. Pembebasan kedua wartawan itu diawali dengan aksi unjuk rasa puluhan aliansi wartawan Kota Medan di Mapolresta Medan, guna menuntut kedua wartawan untuk dibebaskan tanpa syarat. Dalam aksinya, mereka meminta pihak kepolisian untuk objektif melihat kasus tersebut. Sebab kedua wartawan itu sedang melakukan peliputan terkait perdamaian antara pihak RS Wahyu dengan LSM

Pakar. “Kita juga sangat menyesali, kenapa juper (juru periksa-red) langsung membuat surat perdamaian antara pihak RS dengan wartawan agar mereka bisa keluar. Ada apa ini?” kata salah seorang pengunjukrasa. Bahkan, salah seorang pengunjukrasa lainnya, mengatakan, menurut perkataan juper, kedua wartawan yang tertangkap itu tidak akan bisa dibebaskan. “Mau kemana pun kelien minta, kawan kelien itu tetap gak bisa keluar,” katanya menirukan perkataan juper sembari menunjuk sang juper yang ketika itu memakai baju batik coklat. Melihat aksi unjuk rasa itu, Kasat Reskrim Polres-

ta Medan, Kompol M Yoris Marzuki menyambut kedatangan aliansi wartawan. “Kita melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dan penangkapan itu sesuai dengan prosedur. Saya siap diproses kalau salah,” tegasnya. Mendengar hal itu, aliansi wartawan tetap mempertahankan bahwa kedatangan aliansi wartawan ini untuk membebaskan kedua wartawan yang ditahan tanpa syarat apapun. “Kita sependapat mereka dikeluarkan, tapi ada pihak yang berkeberatan. Kami tidak mengarang dan ini sudah sesuai prosedur dan saya siap turun dari jabatan,” tandasnya.

Usai menyambut wartawan, Yoris pun langsung bubar dan aliansi wartawan masih tetap melakukan aksi unjuk rasa untuk pembebasan rekan mereka. Melihat hal ini, para petinggi Polresta Medan langsung melakukan pertemuan antara pihak LSM dan masingmasing perwakilan wartawan untuk membahas kelanjutan persoalan ini. Usai pertemuan, kedua wartawanpun bebas. Namun, kebebasan keduanya tidak berlangsung lama dan pihak Polresta Medan pun kembali meminta kedua wartawan tersebut untuk kembali guna melakukan penandatanganan surat perjanjian. (FER/DNA)

(TH)

Pelaku Pembunuh Pensiunan PNS Ditangkap di Sungai MEDAN - Hanya hitungan jam, petugas Polsekta Percut Sei Tuan menangkap seorang pelaku pembunuhan dan perampokan terhadap seorang pensiunan PNS Primkopad Azwar warga Jalan Rahayu Pasar VII Tembung Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sabtu (29/9). "Sudah kita tangkap satu orang atas nama Dedi Syahputra Harahap. Tersangka ini adalah otak pelakunya," kata Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan AKP Faidir Chaniago, Sabtu. Polisi terus melakukan pengejaran terhadap teman tersangka lainnya berinisial Andre yang ikut melakukan pembunuhan itu. "Tersangka

SUMUT

yang sering dihina. "Dia sakit hati karena sering dicacimaki," tambahnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Azwar (67), ditemukan tewas dalam rumahnya di Jalan Rahayu, Pasar VII, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Jumat (29/9) malam sekitar pukul 23.0 0 WIB. Sementara itu Istrinya, Susilawati (40), juga dalam kondisi kritis. Pembunuhan ini diduga dilatarbelakangi perampokan. Pelaku menganiaya Azwar hingga dan istrinya sebelum mengambil harta benda korban. Satu unit sepeda motor, mesin genset dan sejumlah uang hilang dari dalam rumah. (STARBERITA)

Buronan Kejari Medan Dihukum 9 Tahun Penjara MEDAN - Sharen Patricia alias A Liang (35), bandar sabu yang kabur setelah sidang tuntutan pada sepekan yang lalu, kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Hingga berita ini naik cetak, wanita berparas cantik itu belum juga ditemukan. Diduga, tahanan Kejari Medan tersebut masih berada di wilayah Sumatera Utara dan disembunyikan sindikat pengedar barang haram itu. Meski masih dalam perburuan, Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada Sharen Patricia alias A Liang (35). Dalam putusannya Ketua Majelis Hakim Marlianis bersama hakim anggota Erwin Tumpak Pasaribu dan Wahidin dalam persidangan yang tidak dihadiri, bandar sabu-sabu ini dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 1

Sharen Patricia miliar. Mengenai sudah diputuskan hukuman kepada Sharen Patricia, yang kini sudah status terpidana yang buron Kejari Medan, dibenarkan Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ahmad Guntur SH kepada wartawan saat dikonfirmasikan, Kamis (27/9) Lebih lanjut, Humas PN Medan ini, menyatakan bahwa kasus ini sudah diputus pada Selasa (25/9) lalu.

Putusan majelis hakim ini lebih rendah empat tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maria Fr Tarigan. Perempuan itu sebelumnya dituntut dengan hukuman 13 tahun penjara karena mengedarkan sabu-sabu. Saat wartawan menanyakan kenapa vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa, Guntur tidak bisa mengomentari putusan hakim. Dia hanya memastikan pembacaan vonis tanpa kehadiran terdakwa tidak melanggar hukum acara. "Kalau sudah ada tuntutan bisa divonis. Jadi vonisnya tanpa dihadiri terdakwa. Namun, ini bukan sidang in absensia. Kalau sidang in absensi dari awal terdakwa tidak ada, dan itu hanya berlaku untuk perkara tertentu, termasuk kasus korupsi," jelasnya. Dalam dua persidangan

terakhir, Sharen tidak hadir di PN Medan. Dia melarikan diri saat akan dibawa dari depan Lapas Wanita ke PN Medan, Selasa (18/9) siang. Pelariannya itu dilakukan menjelang sidang pembacaan pledoi setelah sepekan sebelumnya, dia dituntut dengan hukuman 13 tahun penjara. Sharen didakwa sebagai pemasok sabu-sabu kepada pacarnya, Jimmy Angkasa, dan ayah sang pacar, Gunawan alias A Cai. Ayah dan anak ini sudah divonis masingmasing 5 tahun penjara, Selasa (25/9). Guntur memaparkan, jika nanti tertangkap, Sharen harus memulai hukuman dari awal. Dia dapat menyikapi vonis hakim setelah mendapat pemberitahuan dari pengadilan. (FR)

KPK POS

Rubrik KPK

E D I S I 219 1 - 7 OKTOBER 2012

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK KAMIS (4/10/2012) Pemeriksaan saksi dengan terdakwa kasus suap pengurusan anggaran proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan, Angelina Sondakh.

KPK Gandeng Wartawan Batam Bahas Korupsi Kehutanan SETELAH sebelumnya digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melaksanakan lokakarya yang melibatkan para jurnalis, yakni di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa pekan lalu. Lokakarya yang diikuti oleh 45 jurnalis media lokal maupun nasional, yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau Ini mengangkat tema tentang korupsi sektor kehutanan. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa kegiatan lokakarya dilaksanakan mengingat peran strategis media massa dalam pemberantasan korupsi sangat besar. "Para jurnalis diharapkan lebih bersemangat dan peduli terhadap persoalan korupsi yang ada di daerahnya," ucap Johan. Tema korupsi kehutanan diangkat karena di wilayah Kepulauan Riau banyak terjadi kasus pada sektor tersebut. "Kami melihat Kepri sebagai satu daerah yang memiliki geliat kuat dalam pemberantasan korupsi. Di Kepri juga banyak hutan yang ditebang," ujar Johan. Karena itu, lanjutnya, KPK menghadirkan narasumber yang berkaitan dan kompeten di bidangnya, yakni IGG Maha Adi (Ketua Asosiasi Wartawan Lingkungan) yang membawakan materi tentang peliputan investigatif kasus kehutanan. Sementara dari internal, KPK menghadirkan Riyono (Jaksa pada KPK) dengan memaparkan materi mengenai modus operandi kasus korupsi kehutanan di Indonesia. Selain itu, untuk membekali pengetahuan tentang standar baku kegiatan penindakan di KPK, dihadirkan Nur Chusniah, Kepala Bagian Litigasi dan Bantuan Hukum KPK. "Materi ini diberikan supaya wartawan dapat memahami proses kerja KPK dalam pengungkapan sebuah kasus korupsi", tandas Johan. Batam menjadi kota kedua yang dikunjungi KPK pada rangkaian lokakarya jurnalis ini. "Selanjutnya lokakarya akan digelar di Samarinda dan Pontianak," lanjutnya. Peran strategis media KPK menilai bahwa media massa memiliki andil besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Saat menutup acara lokakarya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menuturkan bahwa KPK sangat membutuhkan dukungan media agar peran KPK lebih kuat. "Tak hanya masalah revisi undang-undang KPK, namun juga masalah-masalah lain yang terindikasi terjadinya korupsi," ujarnya. Menurut Busyro, media memiliki tiga fungsi, yakni sebagai kontrol kinerja penegak hukum, sebagai sumber informasi dan pendidikan, dan sebagai alat perubahan perilaku. "Pers bersifat dikotomi dan berdiri secara komplementer, yakni saling melengkapi dalam rangka implementasi fungsi media tersebut," paparnya. (HUMAS)

FPG Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK PRO KONTRA revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) terus menggema. Salah satunya adanya klausul dibentuknya Badan atau Dewan Pengawas KPK. Terkait usulan ini, Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR menyetujuinya. Hal itu diutarakan Anggota Komisi III DPR dari FPG Nudirman Munir dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu pekan lalu. Menurut Nudirman, keberadaan dewan ini penting untuk mengawasi kinerja KPK termasuk adanya pegawai-pegawai KPK yang nakal. Misalnya, kasus pegawai KPK yang melakukan korupsi dana perjalanan dinas beberapa waktu lalu. "Badan pengawas dari kalangan KPK sendiri," katanya. Sejalan dengan itu, dewan pengawas juga membantu KPK

tak sesuai dengan pimpinan yang lain. Rencananya, di revisi ini, masa jabatan disamakan kembali. Namun, ia belum bisa merinci seperti apa mekanismenya. "Masa jabatan 4-1. Bagaimana menyelesaikan hal ini," kata Nudirman. Sedangkan usulan terakhir yang disetujui FPG mengenai adanya penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik independen yang bekerja di KPK. Menurutnya, lembaga antikorupsi tersebut masih membutuhkan banyak personil penyidik. Hal ini dilakukan untuk membantu dan mengefektifkan lagi kinerja KPK. "Golkar hanya untuk itu, dan atas permintaan KPK. Supaya menggigit, kami akan kabulkan," ujar Nudirman. Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril mengatakan, di draf RUU KPK tak ada klau-

melokalisir kasus-kasus yang sedang ditangani. Maksudnya, dewan mempertanyakan kinerja KPK terkait penanganan kasuskasus yang mandek. Ia mencontohkan, jika penanganan kasus terhambat lantaran belum ditemukannya dua alat bukti maka dewan bisa menyampaikan hal tersebut ke publik. Untuk unsurnya sendiri, Nudirman mengusulkan agar Penasehat KPK Abdullah Hehamahua ditunjuk sebagai pimpinan dewan pengawas. Sedangkan dari luar, KPK bisa memberdayakan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Bukan hanya pembentukan dewan pengawas, klausul revisi UU yang disetujui FPG juga mengenai keruwetan masa jabatan pimpinan KPK sekarang. Karena salah satu dari pimpinan, Busyro Muqoddas, menjabat

Ketua Baleg Kritik Naskah Revisi UU KPK PRO KONTRA terkait naskah RUU perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK masih bergulir. Meskipun naskah RUU revisi yang dipersoalkan banyak kalangan itu berasal dari Komisi III DPR, namun bukan berarti semua anggota Dewan satu suara mendukung. Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono adalah satu dari segelintir anggota DPR yang menyuarakan kritik terhadap RUU tersebut. Ignatius berpendapat sebagian substansi dari naskah yang disodorkan Komisi III memang bernuansa melemahkan KPK. Dia mencontohkan usulan pengembalian kewenangan penuntutan perkara tindak pidana korupsi ke Kejaksaan. Menurut Ignatius, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi di KPK tetap harus satu atap. Contoh lainnya, sebut dia, terkait usulan agar penyadapan KPK harus mendapat izin dari pengadilan. Menurut Ignatius, usulan ini hanya akan mempersulit KPK. Terlebih jika target yang akan disadap KPK ternyata adalah orang

pengadilan. Ignatius khawatir informasi penyadapan KPK bisa keburu bocor. “Nuansanya (naskah RUU versi Komisi III, red.) bisa melemahkan KPK,” ujar Ignatius, Kamis ahad lalu. Ditegaskan Ignatius, revisi UU KPK seharusnya bertujuan memperkuat KPK secara kelembagaan. Bukan sebaliknya, justru memperlemah. Penguatan KPK, kata dia, perlu dilakukan mengingat korupsi masih mewabah di negeri ini. Selain itu, sebagai salah satu extra ordinary crime, korupsi memang perlu diberantas dengan cara yang luar biasa pula. Sejauh ini, lanjut Ignatius, di Baleg pun suara anggotanya terpecah terkait naskah RUU yang diajukan Komisi III. Namun, dia mengatakan banyak anggota Baleg yang menginginkan KPK tidak diperlemah kewenangannya. Alasannya, karena instansi penegak hukum lainnya selain KPK, belum maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Kalau KPK sampai dilemahkan, semakin kurangnya unsur yang bisa memberantas

korupsi. Mau jadi apa negara ini,” kata politisi PDIP ini. Sepakat dengan Ignatius, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan lembaga pemberantasan korupsi memang tidak boleh dilemahkan kewenangannya. Dengan lantang, Priyo menyatakan siap menentang upaya pelemahan KPK. Namun, Priyo tidak serta merta menolak rencana revisi UU KPK. Menurut dia, revisi dalam rangka penyempurnaan tetap perlu dilakukan. “Saya berpendapat bahwa tidak boleh ada pelemahan terhadap lembaga KPK. Jangan ada esensi untuk melemahkan khusus untuk KPK,” Priyo menegaskan, Jumat pekan lalu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ulhaq mengatakan upaya pelemahan KPK harus dilawan. Menurut dia, upaya pelemahan ini patut dicurigai terkait dengan agenda politik pada Pemilu 2014. Dia katakan, Pemilu 2014 tentunyamembutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit, terutama untuk kas partai politik. (HUKUMONLINE.COM)

sul mengenai penyidik independen. Ide tersebut hanya berkembang di dalam tubuh fraksi saja. Menurutnya, upaya revisi hanya melemahkan lembaga KPK. Sehingga langkah tersebut tak layak dilakukan. "Substansi revisi melemahkan," katanya. Ia heran dengan langkah Komisi III selama ini yang lebih melemahkan upaya penegakan hukum di bidang antikorupsi. Selain usulan revisi UU, pelemahan lainnya adalah adanya uji materiil UU KPK ke MK agar kewenangan penyadapannya dicabut. Bahkan, adanya serangan statement politik seperti bubarkan KPK dan boikot pimpinan KPK. "Komisi III tidak mendukung kinerja KPK. Harusnya kita berdebat bagaimana perkuat UU KPK, bukan malah memperlemah kewenangan KPK," ujarnya. Juru Bicara KPK Johan Budi tak sependapat dengan Nudirman soal masa jabatan dan dewan pengawas untuk memperkuat lembaga KPK. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan terhadap orang-orang di KPK bukan terkait kewenangan lembaga. Maka itu, ia menegaskan KPK belum membutuhkan dewan pengawas. Begitu juga pemberian kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi KPK. Pemberian kewenangan ini, katanya, malah membuat KPK tak hati-hati dalam proses penyidikan kasus. Meski menolak adanya revisi UU KPK, ia mengatakan lembaganya siap menjalankan amanat UU. "KPK pelaksana UU tentu sebuah keniscayaan bahwa UU KPK ini perlu direvisi," katanya. Anggota Komisi III DPR Indra mengatakan, KPK selaku lembaga negara hanya bisa diawasi oleh DPR selaku mitra kerja. Selain itu, untuk mengawasi lembaga negara seperti KPK bisa dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu, ia menolak dibentuknya dewan pengawas. Penolakan serupa juga berlaku untuk seluruh klausul yang ada di draf RUU KPK yang ada di Badan Legislasi (Baleg). "Hanya PKS yang tidak tandatangan persetujuan revisi, karena kita menolak," tandasnya. (HUKUMONLINE.COM)

Pakar Korupsi AS

Hukuman Buat Koruptor Cukup 15 Tahun MEDAN - Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan di Jalan Hindu, pagi-pagi sudah di datangi dua tamu asal Amerika Serikat, mereka adalah Daniel Newcomb dan Trevor Alson, Jumat pekan lalu. Keduanya ternyata menjadi narasumber dalam diskusi seputar penanganan kasus korupsi bertema Dialog Interaktif Undang-Undang Tentang Kebijakan Anti Korupsi di Luar Negeri "US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Daniel Newcomb adalah pakar bidang antikorupsi New York dan Trevor Alson merupakan Wakil Konsulat AS di Medan. "Mereka tidak banyak bercerita soal penanganan korupsi di Indonesia. Khusus Daniel, dia lebih menekankan bagaimana pemerintah AS begitu tegas terhadap penanganan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan pejabat pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta yang ikut terlibat dalam kurupsi," kata Direktur LBH Medan yang baru, Surya Adinata. Surya menjelaskan, pemerintah Amerika dalam penanganan kasus korupsi terbilang sangat fokus dan terarah. Daniel mencontohkan, jika satu perusahaan asal Amerika melakukan suap sebesar Rp 10 miliar untuk mendapatkan proyek, maka perusahaan itu akan di denda oleh negara tiga kali lipat dari uang suap yang ia bayarkan. "Artinya, mereka memberikan sanksi ke perusahaan yang menyuap untuk membayar potensi keuntungannya, selain perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Kalau di Indonesia kan belum seperinci itu," ungkapnya. Daniel yang memberikan persentasi di dampingi pener-

jemahnya mengatakan, perlakukan terhadap perusahaan Amerika yang membuka cabang di luar negeri seperti Indonesia hukumannya tetap sama. "Saya sendiri tidak setuju dengan hukuman mati. Hukuman penjara saya pikir cukup 15 tahun bagi koruptor, yang terpenting adalah bagaimana potensi keuntungan dari korupsi yang dilakukan seorang individu bisa ditarik kembali dan menguntungkan negara. Dengan demikian, orang atau perusahaan akan jera melakukan korupsi," ujar Daniel melalui penerjemahnya. Dia juga banyak bercerita perihal pemahaman tentang kebijakan-kebijakan pemerinta Amerika terhadap kasus korupsi. Pelapor atau orang yang melaporkan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum sangat dilindungi, malah diberikan intensif berupa uang oleh pemerintah. Menanggapi materi yang disampaikan Daniel, Surya menyatakan ada hal-hal positif yang dapat di contoh, seperti perlindungan bagi pelapor korupsi dan diberikan intensif oleh pemerintah. "Bayangkan saja jika pemerintah Indonesia memberikan intensif kepada kita jika mengetahui korupsi di perusahaan atau dinas tempat kita bekerja. Pastinya individu akan banyak menyampaikan laporan kepada penegak hukum. Tetapi yang menjadi poin terpentinya adalah bagaimana pemerintah berperan melindungi si pelapor, bukan malah menyudutkan," kata Surya lagi. Berikut petikan paparannya: Sejarah hukum pemberantasan korupsi di Amerika merupakan langkah global untuk memerangi dan memberantas korupsi khususnya di

Amerika dan umumnya di seluruh dunia. Pada dasarnya korupsi yang dilakukan oleh suatu negara adalah untuk mengurangi pajak-pajak perusahaan mereka, sehingga negara tersebut telah membuat Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana sudah ada di 130 negara. Sistem pencegahan Korupsi di Amerika sendiri telah membuat peraturan dengan perusahaan-perusahaan yang ada dinegaranya maupun diluar negaranya, langkah ini dibuat untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh warga negaranya, adapun peraturan tersebut adalah; Setiap perusahaan harus menyiapkan data yang secara detail pada pembukuan perusahaan kepada pemerintah dan tidak boleh terjadi adanya penyuapan yang di-

lakukan perusahaan maupun pejabat pemerintahan. Sehingga kalau ini diterapkan oleh semua negara niscaya akan mencegah korupsi, setidaknya mengurangi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Beberapa kasus yang sudah diselesaikan oleh pihak Amerika diantaranya telah menjatuhkan para pejabat yang terlibat korupsi ditahan maksimal 20 tahun dan denda 2 kali lipat dari hasil yang dikorupsi, peraturan Amerika yang paling berat adalah pembongkaran kasus yang secara langsung maupun tidak langsung dan harus segera dihukum. Tingkat penegakan hukum di Amerika paling tinggi untuk penegakan anti korupsi dari pada negara-negara lain, padahal para penegak hukum di Amerika sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan

negara lain. Keberhasilan bisa mengungkapkan beberapa kasus karena mereka bekerjasama antara perusahaan yang ada di dalam dengan diluar negaranya. Sebenarnya perusahaan dan pengacara lebih tepat kalau diajak kerjasama dengan mereka karena mereka biasanya yang sering melakukan kompromi terkait peraturan yang berlaku, khususnya pengacara kompromi terkait masalah hukuman yang meringankan dan perusahaan itu sendiri yang membuat peraturan untuk mencegah korupsi. Perusahaan harus membuat standar untuk mengatisipasi adanya korupsi sehingga perusahaan tersebut memastikan tidak adanya korupsi dan ketika mereka tahu ada yang melakukakn korupsi mereka akan segera melakukan tindakan tegas tanpa memandang

dari jabatan tertinggi apa pun. Ada beberapa evaluasi program kepatuhan hukum pemberantasan korupsi yang efektif yaitu: menciptakan kepatuhan serta standard dan prosedur etik untuk ditaati karyawan dan agen lainnya. Direksi wajib melakukan pengawasan yang wajar dan memberikan penugasan semua tanggung jawab, uji tuntas dalam pendelegasian wewenang pokok, menjalankan program pelatihan dan pengolahan informasi, menjalankan sistem pemantauan yang aktif, termasuk pengawasan sistem laporan, menjalankan secara kesusilaan menegakan mekanisme yang semestinya. Dan menanggapi perbuatan tercela dan semestinya. Pada kesimpulannya, Amerika terlebih dahulu melakukan kebijakan pemberantasan korupsi dari pada negara lain. LBH Medan menilai dialog ini merupakan langkah yang baik untuk membangun kerjasama untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh semua pihak-pihak terkait, khusunya oleh para pejabat di Indonesia. Berbagai macam aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terkait penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi sudah bisa dikatakan baik, tapi masih lebih kental nepotisme di dalam birokrasi perusahaan maupun pemerintahan sehingga sering kali terjadi penyuapan dan intervensi dari kalangan elit para pejabat. Dengan dilakukannya dialoq interaktif ini, diharapkan kedepannya Indonesia bisa mengedepankan penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi agar menjadi negara yang bebas dari korupsi. (MEI)