epaper kpkpos 220 edisi 8 oktober 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TIDAK BAYAR UANG BUKU, GURU USIR MURID I

EDISI 220 / THN V 8 - 14 OKTOBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

HAL

11

Selamatkan KPK JAKARTA - Masyarakat Indonesia diimbau mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah membersihkan korupsi dari tubuh Polri. Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) diminta turun tangan mengatasi persoalan antara Polri dan KPK.

Demikian butir kesepakatan antara para tokoh masyarakat yang dibacakan oleh praktisi hukum Saldi Isra di Gedung KPK, Sabtu dini hari. "Terakhir kami meminta kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung langkah KPK dan

bersatu dalam melakukan perjuangan melawan korupsi," kata Saldi.

“Kami meminta Presiden segera ambil alih komando, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan sebelum keadaan semakin memburuk". Selain poin

tersebut di atas, para tokoh ini juga meminta Presiden untuk memberhentikan Kapolri. "Karena Kapolri tidak mampu mengendalikan anggotanya," ujar Saldi.

Selain Saldi, turut hadir para tokoh lain seperti Rektor Paramadina Anies Bas-

wedan, pegiat HAM, Usman Hamid dan Haris Azhar, serta para tokoh lainnya.

Sementara itu, KPK akan pasang badan atas Kompol Novel Baswedan yang akan ditangkap polisi.

KPK menegaskan, selain Novel, seluruh penyidik

akan mendapatkan perlindungan.

"Pada saat ini, KPK tetap melindungi saudara Novel.

KPK juga lindungi semua penyidik KPK dan semua elemen KPK yang bekerja untuk KPK," terang Wakil <<< selanjutnya baca Hal. 2

SUTARMAN: Tak Ada Upaya Kriminalisasi KPK

PENJEMPUTAN PAKSA PENYIDIK KPK

Abraham : Ada Upaya Sistematis Lemahkan KPK

Marzuki Alie Dukung Langkah Polri JAKARTA - Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Sutarman memastikan penangkapan terhadap Kompol Novel Baswedan bukan karena upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam jumpa pers di Mabes Polri, Komjen Sutarman mengatakan

JAKARTA - Ketua KPK Abraham Samad memperkirakan permasalahan yang sedang menimpa Kompol Novel Baswedan dengan tudingan telah melakukan pembunuhan, masih akan terus berlanjut.

Menurutnya, kasus ini adalah kasus yang telah sengaja diciptakan untuk melakukan pelemahan pasukan penumpas korupsi itu. Hingga, sangat berkemungkinan kasus ini masih akan terus berlanjut.

“Akan ada upaya sistematis lainnya di balik kasus ini,“ kata Abraham saat ditemui di kantor KPK, Jakarta, Sabtu.

Abraham juga menga-

Kompol Novel yang telah diangkat menjadi penyidik tetap KPK itu, ditangkap satuan anggota Kepolisian Daerah Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. "Secara teknis 2004, pencuri sarang burung walet, dibawa ke kantor, kemudian keluar <<< selanjutnya baca Hal. 2

Bau Korupsi Menyengat di Tubuh Polri JAKARTA - Bau korupsi yang sangat menyengat di tubuh Polri, tercium Indonesia Police Watch (IPW). Sedikitnya, ada tiga kasus korupsi skala besar, yang ditemukan IPW. Dugaan itu, terkait korupsi di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) Lembang, kasus hibah di Akademi Kepolisian (Akpol), dan ketidakberesan anggaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kepo-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

lisian (STIK).

"Kami mendesak KPK segera mengusut dugaan tiga kasus korupsi dan hibah yg total jumlahnya ratusan milyar yg terjadi di lingkungan lembaga pendidikan Polri. Perhatian KPK jangan hanya kasus korupsi pengadaan simulator SIM, namun juga membongkar kasus korupsi lainnya," ungkap Neta S Pane, Ketua Presedium IPW di Jakarta, Ju-

mat.

Diuraikan, kasus di Lembang menyangkut pembangunan gedung DRC (Disaster Recovery Centre) seharga Rp139 miliar yang merupakan proyek Div TI dan Assten Sarpras Polri di Sespim Lembang, Bandung Jawa Barat. Bangunannya 3 lantai seharga Rp14 Miliar dan IT senilai Rp125 Miliar. "Biaya ini dinilai <<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

DENGAN DALIH BIAYA MANAJEMEN

HILANGNYA TAMENG PEJABAT KORUP

Miliaran Dana APBN 'Disunat' Tiga Persen

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi yang menghapus keistimewaan kepala daerah amat melegakan.

Bupati, wali kota, dan gubernur kini tidak lagi bisa berlindung kepada presiden dalam kaitan dengan urusan hukum. Jika tersangkut masalah pidana, misalnya korupsi, mereka bisa langsung diperiksa oleh penegak hukum.

Hilangnya "kekebalan" para pejabat itu merupakan hasil uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerin-

tahan Daerah. Sejumlah aktivis antikorupsi yang membawa masalah ini ke MK berpendapat beberapa aturan dalam undangundang ini bertentangan dengan konstitusi. Permohonan koreksi terfokus pada Pasal 36, yang terdiri atas beberapa ayat. Di sinilah diatur, penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah hanya bisa dilakukan setelah mendapat izin presiden.

Ketentuan itu jelas diskriminatif.

Kepala daerah diistimewakan di <<< selanjutnya baca Hal. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

BAGANSIAPIAPI - Untuk menggerogoti uang negara, ternyata tidak satu jalan ke Roma, demikian kata pepatah.

Maka tidaklah mengherankan, segala macam cara pun dilakukan, untuk mengelabui publik. Oknum petinggi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rokan Hilir (Rohil) yang dipimpin Surya Arfan disinyalir menggunakan istilah uang manajemen.

Seperti diinformasikan kepada KPK Pos, setiap SDN dan SDS di kabupaten itu dikenakan biaya manajemen sebesar 3 persen tanpa kecuali kepada seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Dasar Swasta (SDS)

penerima bantuan rehabilitasi suntikan dana APBN tahun 2012.

Biaya manajemen tersebut dinilai penggiat anti korupsi, identik dengan korupsi. Kasus dugaan manipulasi data dalam laporan awal tentang kerusakan sekolah mencuat setelah diberitakan di koran ini.

Kepala Bidang (Kabid) Prasarana Disdikbud Rohil Ir Abu Hanifah disebut-sebut yang “membidani” soal penerima dana bantuan rehabilitasi 90 SDN dan SDS, ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler, belum lama ini, membantah pemberitaan tersebut. "Beritanya salah," katanya.

Namun, ketika dipertanyakan

di mana kesalahan pemberitaan tersebut, Abu Hanifah tidak memberikan alasan. “Pokoknya isi berita itu salah,” ujarnya lagi.

Disinggung soal adanya biaya manajemen sebesar 3 persen, yang dikenakan terhadap 90 SDN dan SDS penerima bantuan APBN, menurut Abu Hanifah, uang itu bukan biaya manajemen, melainkan biaya konsultan pembuat laporan.

Untuk jelasnya, demikian Abu, tanyakan saja langsung kepada masing-masing kepala sekolah, karena yang menerima biaya rehabilitasi dana bantuan APBN dan yang melaksanakan rehabilitasi tersebut masing<<< selanjutnya baca Hal. 2

Abu Hanifah Kabid Prasarana Disdikbud Rohil

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

2014 Bupati Janji Fasilitas RSUD HAMS Dilengkapi KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang menjanjikan bahwa pada tahun 2014 fasilitas alat kesehatan RSU Daerah (RSUD) H Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran akan dilengkapi.

Janji tersebut disampaikan Bupati langsung kepada seluruh staf dan dokter yang bekerja di RSUD HAMS saat melakukan kunjungan kerja. Hal ini dijanjikan Bupati karena hingga kini RSUD HAMS menjadi rumah sakit rujukan dari beberapa daerah di sekitar Asahan, sehingga kebutuhan dari RSUD harus menjadi skala proritas.

Selain itu, Bupati bertekad bersama pihak manajen RSUD HAMS dalam beberapa tahun ke depan RSUD HAMS harus menjadi rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). “Kita akan penuhi fasilitasnya dan dalam waktu dekat juga RSUD harus jadi BLUD,”katanya.

Untuk mencapai tekad tersebut, Bupati sangat berharap kepada seluruh unsur manajemen dan dokter mendukung, sebab rencana itu tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh orang-orang yang ada di RSUD HAMS. Mengenai BLUD, Direktur RSUD HAMS , dr Nilwan Arif menjelaskan bahwa pihak RSUD sudah mempersiapkan dokumen dan persyaratan menuju BLUD, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, dimana semua rumah sakit pemerintah di wajibkan untuk menjadi BLUD, Tujuan dari pembentukan BLUD RSUD ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “ Kita akan berusaha keras jadikan RSUD ini menjadi pelayanan BLUD, “ kata Direktur RSUD HAMS, Sabtu, 29 Sepetember 2012.(IN)

ABRAHAM : ADA UPAYA SISTEMATIS ..................................dari hal 1 takan upaya tersebut secara sistematis telah disiapkan oleh oknum-oknum tertentu yang memang berniat untuk melemahkan KPK. “Ada upaya melemahkan secara sistematis terhadap KPK,“ tegasnya.

Pada Jumat (5/10), sejumlah aparat kepolisian dari Polda Bengkulu yang didampingi Polda Metro Jaya, hendak melakukan penangkapan terhadap salah satu penyidik KPK bernama Kompol Novel Baswedan.

Novel ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus penembakan terhadap enam pencuri walet. Hanya saja, kasus ini terjadi sudah 8 tahun lalu yaitu Februari 2004.

Saat itu, Novel masih bertugas di Bengkulu. (BBS)

HILANGNYA TAMENG PEJABAT KORUP .............dari hal 1 hadapan hukum, hal yang menabrak Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam prakteknya, aturan ini membuat pemberantasan korupsi terhambat. Jika hendak memulai penyelidikan saja harus meminta izin presiden, betapa bertele-telenya membongkar korupsi kepala daerah.

Ini juga membuka peluang bagi pejabat untuk menghilangkan jejak kejahatan. Apalagi proses perizinan itu bisa memakan waktu hingga dua bulan. Dengan dihapuskannya aturan ini, para kepala daerah perlu berpikir ulang apabila ingin mencuri uang negara. Mereka bisa langsung diselidiki dan diperiksa oleh kejaksaan.

Memang tidak semua permohonan aktivis antikorupsi dikabulkan.

Gugatan yang tak dikabulkan ialah penghapusan izin presiden terhadap penahanan kepala daerah yang terlibat kasus pidana. Hakim Konstitusi tetap memandang perlunya izin itu sekalipun tenggatnya dipangkas dari 60 menjadi 30 hari. Maksudnya, jika sampai 30 hari izin presiden tidak keluar, penegak hukum bisa segera menahan pejabat yang menjadi tersangka.

Ditolaknya permohonan yang terakhir itu masih bisa dimaklumi.

Bagaimanapun, penahanan secara tiba-tiba atau tanpa izin atasan akan mengganggu roda pemerintahan dan layanan terhadap rakyat.

Lain halnya dengan pejabat yang tertangkap basah atau tersangkut masalah berat seperti kasus yang berkaitan dengan keamanan negara.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kasus seperti ini pun sudah dikecualikan sehingga sang pejabat bisa langsung ditahan.

Putusan Mahkamah akan membuat penegak hukum kehilangan dalih untuk mengulur-ulur penanganan kasus pejabat, hal yang sering terjadi di daerah. Dengan alasan belum mendapat izin presiden, kejaksaan, misalnya, kerap menunda proses hukum kasus korupsi bupati atau wali kota. Ujung-ujungnya, kasus itu menguap, bahkan tak sedikit kepala daerah yang maju lagi dalam pemilihan kendati terlibat korupsi.

Kini tertutup pula permainan kotor berkaitan dengan izin presiden.

Tidak sedikit kepala daerah yang kasak-kusuk ke birokrasi Istana agar surat pengajuan izin pemeriksaan kasusnya tak diproses, atau setidaknya diulur-ulur. Presiden pun akan lebih nyaman karena tidak akan dituduh melindungi kadernya dari satu partai dengan cara tak buru-buru mengeluarkan izin. (***)

PUTUS HUBUNGAN SUAMI ISTRI Saya yang bernama Nama : Rita Umur : 20 Tahun Alamat : Jalan Badak No. 92 Kota Tebingtinggi Menyatakan Bahwa tidak ada ikatan hubungan Suami- Istri lagi dengan Nama : Suwandi Umur : 34 Tahun Demikianlah Surat Pernyataan ini Tidak Dilakukan Dengan Unsur Paksaan Melainkan Dari Hati Serta Dalam Keadaan Sadar

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BAU KORUPSI MENYENGAT DI TUBUH POLRI terlalu besar, diduga terjadi mark up," paparnya.

Gedung DRC yang seharusnya dibangun di daerah bebas gempa. Sebenarnya, Polri sendiri belum perlu membangun DRC. Tapi yang terjadi DRC dibangun di halaman dalam Sespim, yang rawan gempa karena bagian dari kawasan cesar Lembang.

Akibat berbagai kejanggalan itu, sampai kini Kapolri belum mau meresmikan proyek yang selesai tahun 2011.

"Proyek DRC diduga terjadi korupsi terstruktur. Karena itu Polri, DPR, BPK, dan KPK harus mengusutnya.

Lucunya namun kenapa semua kok malah diam," tandasnya.

Korupsi lainnya, rencana pembangunan Dormitory Paramartha di Akpol, yang menggunakan dana hampir Rp60 Miliar, dengan me-

minta beberapa pengusaha.

"KPK harus mengusut secara jelas siapa saja pengusaha yang menyumbang, apa motif menyumbang itu, berapa besar dana yang disumbangkan, karena sumbangan itu disebut-sebut sebagai hibah dan hingga kini proyeknya mangkrak," katanya.

Kasus hibah juga terjadi di PTIK. Seorang pengusaha berinisial SU memberi hibah Rp7 Miliar untuk memperbaiki lapangan lari di PTIK. "KPK juga harus mengusutnya, apakah hibah ini kompensasi dari kasus SU di Tangerang atau ada indikasi pencucian uang, yang jelas hingga kini kasus SU tidak kunjung ke pengadilan. Jika kasus ini terjadi tentu bertolak belakang dengan PIN Anti KKN yang digunakan anggota Polri," sambung Pane.

SELAMATKAN KPK Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sebelumnya pada Jumat malam, Dirkrimum Polda Bengkulu Kombes Dedi Irianto datang membawa surat penangkapan dan penggeledahan. Novel disangka melakukan penganiayaan dan dikenakan pasal 351 ayat 1 dan 3.

"Ketika kami di sini beliau (Novel) tidak di kantor saya suruh buat berita acara penolakan perintah penangkapan, datang saja jam kerja yang sewajarnya, yang secara etis dilakukan, surat belum diberikan ke Novel atau pimpinan KPK," ujar Bambang.

Upaya penjemputan paksa penyidik KPK Kompol Novel Baswedan menyita perhatian tokoh masyarakat yang datang di Kantor KPK. Bentuk Pembalasan Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy menyatakan sangat menyayangkan insiden "upaya penjemputan paksa" penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kompol Novel Baswedan, Jumat malam, oleh sejumlah aparat Polda Bengkulu dengan mengarahkan dua kompi aparat Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Menurut Aboebakar, publik akan menganggap bahwa langkah Polri itu adalah bentuk pembalasan terhadap KPK yang memeriksa tersangka korupsi driving simulator SIM Korlantas, Irjen Djoko Susilo. "Pasti masyarakat dengan cepat akan

Pengamat kepolisian juga guru besar Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Prof Dr Bambang Widodo Umar, menilai dugaan korupsi yang diungkap IPW, harus cepat direspon KPK. Mengingat, kepolisian adalah lembaga yang memerlukan tingkat kepercayaan sangat tinggi.

"Sekecil apapun informasi terkait ketidakberesan di lingkungan Polri, ya harus ditindaklanjuti. Di internal Polri Irwasum (inspektorat pengawasan umum) pun harus berjalan. Jangan justru mencoba untuk saling menutupi,” pesan Bambang.

Disarankan, KPK bekerjasama BPK melakukan penyelidikan apa yang diungkap IPW. IPW yang memiliki bukti-bukti adanya penyelewengan, harus menyerahkan ke KPK. Setelah itu, IPW

................................................................dari hal 1

menyimpulkan bahwa terjadi kriminalisasi terhadap penyidik KPK," kata Aboebakar, Sabtu.

Ditambahkan, kedua lembaga itu (Polri-KPK) samasama penegak hukum yang harus didukung penuh Presiden. "KPK harus diselamatkan, polisi harus dibersihkan.

Negara tanpa polisi apa jadinya, pasti kekacauan dimana-mana, Indonesia tanpa KPK pasti akan semakin terpuruk karena korupsi semakin merajalela.

Selamatkan KPK Di Bandung, puluhan aktivis dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) se-Indonesia melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud untuk menyelamatkan KPK dari intervensi berbagai pihak yang berusaha melemahkan kinerja KPK, di depan Lapangan Gasibu Bandung, Sabtu.

"Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap KPK. Beberapa pekan ini, ada semacam gerakan pengkerdilan KPK dari berbagai pihak, salah satunya dari KPK," kata Koordinator Aksi KAMMI se-Indonesia Edi Mardiana, pada sela-sela aksinya.

Menurut dia, upaya pelemahan KPK oleh berbagai pihak harus segera diselesaikan oleh Presiden SBY karena jika tidak segera diselesaikan dikhawatirkan para koruptor akan semakin meraja rela.

"Ada kisruh yang sengit di

antara Polri dan KPK. Oleh karena itu, ini harus diselesai.

Presiden SBY sebagai pemimpin negara diminta tegas terhadap permasalahan yang terjadi di tubuh KPK dan Polri," katanya.

Ia menuturkan, penarikan 20 personel penyidik KPK yang berasal dari Polri saat ini menjadi salah satu polemik antara kedua lembaga tersebut.

"Ditambahkan lagi, kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri semakin memicu ketegangan antara KPK-Polri," katanya. Dalam aksinya, massa membawa spanduk besar bertuliskan "Save KPK".

Selain itu, ada yang unik dalam aksi ini, keunikan tersebut adalah adanya seorang aktivis KAMMI yang wajahnya mirip dengan Ketua KPK Abraham Samad yang melakukan aksi teatrikal disela-sela aksi unjuk rasa.

Mengenakan setelah jas dan celana hitam, "Abraham Samad" versi KAMMI tersebut tampak piawai melakukan aksi teratrikal yang menggambarkan bentuk penindasan Polri terhadap KPK. "Kebetulan teman kami itu wajahnya mirip dengan Ketua KPK. Jadi, ide bagus kalau dia melakukan aksi teatrikal tentang penindasan Polri terhadap KPK," kata Edi Mardiana. (BBS)

......................................................................dari hal 1

diberikan perlindungan sebagai pelapor.

Dosen PTIK pada 2010 mengakui pengawasan internal di Polri sangat lemah.

Irwaskum yang tugasnya mengontrol anggaran proyek, seringkali tak berdaya.

“Bagaimana tidak lemah kalau yang mengawasi polisi juga polisi,” katanya.

Kepala Biro Penmas Polri, Brigjen Boy Rafly Amar me-

SUTARMAN: TAK ADA UPAYA KRIMINALISASI KPK ................................................................dari hal 1 dan ditembak kakinya," ucapnya, Sabtu.

Meski sidang disiplin terhadap Novel telah dilakukan, tapi terhadapnya harus tetap mempertanggung jawabkan hukuman pidana.

Tindakan kriminal itu sendiri dilakukan Novel saat menjabat Kasat Reskrim Polda Bengkulu. "Masyarakat silakan mengontrol dan mengoreksi penyidikan Polda Bengkulu. Kalau salah, saya juga ikut bertanggung jawab," katanya.

Ia juga membenarkan jika upaya penjemputan Kompol Novel Baswedan, oleh petugas dari Polda Bengkulu ke kantor KPK, tanpa pemberitahuan kepada Kapolri Jenderal Timor Pradopo. "Pak Kapolri tidak diberi tahu, hanya penyidik Polda Metro Jaya yang tahu," ujarnya.

Namun demikian, penangkapan Kompol Novel batal lantaran pihak Polda Bengkulu masih memiliki etika.

"Sebenarnya penyidik (Polda Bengkulu) memiliki kewenangan untuk menangkap Kompol Novel, tapi memikirkan etika, meskipun penyidik punya kewenangan untuk menangkap," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mendukung tindakan polisi untuk menangkap salah satu penyidik Polri yang bertugas di KPK, Kompol Novel Baswedan.

Marzuki mengatakan, tidak ada kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri. Walau, secara jelas pihak Polri dari Polda Bengkulu datang ke kantor KPK, Jumat malam, untuk menangkap Novel. "Menurut saya tidak ada kekisruhan, infonya ada permasalahan hukum," ucap Marzuki kepada wartawan, Sabtu.

Memang, kedatangan Polda Bengkulu terkait persoalan pidana. Polda Bengkulu menetapkan Novel sebagai tersangka kasus pembunuhan 6 warga yang mencuri walet saa Novel masih menjabat di wilayah Polda Bengkulu.

Hanya ironisnya, kasus ini sudah berlangsung sejak 2004 silam. Justru, pihak kepolisian baru memulai pada 2012 atau sudah berlangsung selama 8 tahun. Namun, bagi Marzuki, jika ini terjadi, dia mendukung langkah polisi.

"Andaikata itu benar, maka langkah polisi harus sesuai dengan kewenangannya," katanya. (BBS)

MILIARAN DANA APBN 'DISUNAT' TIGA PERSEN masing sekolah. "Dananya langsung ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing kepala sekolah," ujarnya.

Plt Kepala Sekolah SDN 016 Simpang Poros Rimbo Melintang, Apandi ketika dikonfirmasi, Senin pekan lalu, di ruang kerjanya, membenarkan bahwa pihaknya dikenakan biaya manajemen sebesar 3 persen dari jumlah dana yang dialokasikan.

Apandi juga mengakui bahwa pekerjaan rehabilitasi sekolah bantuan APBN dikerjakan sendiri oleh pihak sekolah, tanpa menggunakan perusahaan. "Saya (Apandired) diperintah kepala sekolah bapak Amiruddin untuk mengerjakan rehabilitasi sekolah, ya saya kerjakan," ujarnya.

Menurut Apandi, kerusakan sekolah terdiri dari atap seng, sekitar 10 persen, ada beberapa lembar seng yang bocor, kemudian diganti dengan seng yang baru.

Lalu dicat dengan cat anti karat, pergantian kayu tidak ada, kemudian lantai yang sebelumnya lantai semen, semua diganti dengan kramik. "Dinding sekolah yang retak, dibobok dan diperbaiki, plafon diganti seluruhnya, kegiatan lainnya, pengecatan dinding sekolah," urainya.

Disinggung soal laporan awal tentang kerusakan sekolah, menurut Apandi, semua data laporan kerusakan awal sampai selesai ada di tangan mantan Kepala Sekolah Bapak Amiruddin.

Terkait laporan keuangan tentang

belanja barang untuk perbaikan sekolah ada pada bendahara sekolah. Ketika diminta untuk diperlihatkan, menurut Apandi, bendahara berhalangan datang karena sakit.

Amiruddin mantan Kasek SDN 016 Simpang Poros ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler belum lama ini, mengatakan semua data tentang perbaikan sekolah di tangan penggantinya yaitu Plt Kasek 016 Simpang Poros Apandi.

Menurut Amiruddin yang memasuki masa pensiun tiga bulan yang lalu menyebutkan, perbaikan sekolah seluruhnya ditangani Apandi. "Belanja barang untuk perbaikan sekolah ada pada bendahara sekolah. Tanyakan saja kepada mereka, memang bantuan APBN untuk rehabilitasi sekolah ditransfer ke rekening kepala sekolah jumlahnya sekitar Rp265 juta lebih, tapi yang melaksanakan pekerjaan adalah Apandi," ujar Amiruddin.

Antara Amiruddin mantan kepala sekolah SDN 016 dengan Plt kepala sekolah SDN 016 Apandi terkesan ada yang disembunyikan terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi sekolah SDN 016 maupun laporan awal tentang kerusakan sekolah.

Sebelumnya Amiruddin mempersilahkan untuk menanyakan kepada Plt Kepala sekolah dan Bendahara sekolah. Namun masing-masing saling mengelak.

Diinformasikan, setelah pemberi-

minta semua pihak tidak terburu-buru mengatakan ada korupsi di Polri.

“Kok bisanya ngomong ada dugaan korupsi seperti itu. Dari mana IPW tahu. Apa IPW pernah melakukan pemeriksaan dalam kasus korupsi.

Jangan terburu-burulah menyebut ada dugaan korupsi.

Kalau korupsi itu kan pastinya ada langkah-langkah hukum,” tegasnya. (ENDY)

.............................................dari hal 1

taan KPK Pos terkait dugaan manipulasi laporan kerusakan sekolah, beberapa oknum kepala sekolah kebakaran jenggot, karena takut “boroknya” diketahui publik.

Sementara itu Kabid Prasarana Disdikbud Rohil Abu Hanifah belakangan ini, memilih tidak mengaktifkan telepon selulernya (HP). Karena setiap dihubungi untuk konfirmasi selalu tulalit.

Dana APBN tahun anggaran 2012 untuk biaya rehabilitasi sekolah di lingkungan Disdikbud Rohil yang digelontorkan melalui Kementertian Pendidikan dan Kebudayaan RI terhadap 90 SDN dan SDS diperkirakan puluhan miiiar rupiah, dengan penerimaan bervariasi, masing-masing SDN menerima antara Rp180 juta hingga Rp400 juta lebih.

Biaya manajemen yang dipungut terhadap 90 SDN penerima bantuan biaya rehabilitasi sekolah, diperkirakan ratusan juta rupiah. Diduga biaya manajemen tersebut melenceng ke kocek oknum Kadisdikbud Rohil dan ke kocek oknum Kabid Perasarana Disdikbud Rohil Abu Hanifah dan oknum pengawas rehabilitasi sekolah.

Aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) Anirzam saat dimintai komentarnya, terkait biaya manajemen sebesar 3 persen yang dipungut oknum petinggi Disdikbud Rohil mengatakan, merupakan kebijakan yang keliru. Kebijakan akal-akalan, menggerogoti uang

negara tujuannya untuk memperkaya diri. Pungutan sebesar 3 persen dengan dalih biaya manajemen, tidak mempunyai dasar hukum, identik dengan korupsi.

Hal ini harus diusut, apalagi yang melakukan oknum Disdikbud yang merupakan institusi yang harus memberikan contoh yang baik, terhadap dunia pendidikan.

Besaran dana dari hasil biaya manajemen yang dipungut tersebut, patut diselidiki, kemana saja disalurkan. "Jika dihitung jumlahnya sangat besar, diperkirakan ratusan juta rupiah. Biaya manajemen sebesar 3 persen dari besaran biaya rehabilitasi sekolah harus dipertanggungjawabkan karena dana tersebut diperoleh dari uang rakyat," ujarnya.

Menurut Anirzam, pihaknya akan terus mengawal aliran dana dari hasil pungutan biaya manajemen tersebut, dengan membuat laporan resmi kepada Kejagung, Mabes Polri dan KPK agar dilakukan pengusutan terhadap oknum yang diduga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil Surya Arfan ketika diupayakan untuk konfirmasi, Rabu pekan lalu, terkait dugaan manipulasi laporan kerusakan sekolah dan biaya manajemen sebesar 3 persen tidak berhasil dihubungi. Menurut sumber, Surya Arfan sedang berobat ke Pekanbaru.

(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

SUMUT

MoU Persidangan Keliling Di Labuhanbatu Ditandatangani

AKBAR TANJUNG:

RANTAUPRAPAT - Pemkab Labuhanbatu, Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat beserta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantauprapat dan PT Pos Indonesia (Persero) Rantauprapat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelayanan publik melalui persidangan keliling perkara perdata permohonan pencatatan kelahiran yang dilaksanakan di ruang data dan karya kantor Bupati, pekan lalu.

Penandatanganan masing-masing dilakukan Bupati H Tigor Panusunan Siregar, Kepala PN M Ginting, Kepala Cabang PT Bank BRI Rantauprapat Yudhi Wahyudi dan Kepala PT Pos RantauprapatAsmin Daeli.

Bupati pada kesempatan itu mengatakan, MoU ini bentuk kepedulian Pemkab dan PN Rantauprapat terhadap dokumen catatan sipil masyarakat. Sebab masih banyak dijumpai warga Labuhanbatu belum memiliki akte kelahiran.

Sebenarnya, kata Tigor, Pemkab pada 2011 lalu telah melakukan pencatatan dokumen catatan sipil secara gratis. Namun sampai batas waktu ditentukan tidak semua warga melakukannya.

“Sangat disayangkan masih banyak warga tidak memiliki akte kelahiran, padahal akte kelahiran merupakan salah satu syarat apabila kita berpergian ke luar negeri seperti menunaikan ibadah haji,” jelas Tigor.

Dengan MoU ini, tambah Tigor, diharapkan masyarakat menyahuti dengan menyampaikan permohonan ke kantor Lurah dan Kepala Desa. Kepala Desa dan Lurah diharapkan mensosialisasikannya. “Semoga terobosan

Golkar Belum Tentukan Sosok Cagubsu

baru jemput bola dengan menggelar persidangan keliling perkara perdata permohonan pencatatan kelahiran ini dapat berjalan sukses nantinya,” harap Tigor.

Tigor mengingatkan camat dan Kepala Desa/Lurah, yang harus dipahami, tugas ini adalah bentuk pengabdian pada masyarakat. “Jadi, ini adalah tugas pelayanan, kita harus melayani masyarakat dan harus turun ke masyarakat. Lakukan sosialisasi, jangan sampai nanti hakim datang ke kecamatan tetapi tidak ada warga untuk disidangkan,” kata Tigor.

Ketua PN Rantauprapat mengatakan, kita melakukan terobosan baru dalam menyikapi keluhan masyarakat tentang panjangnya birokrasi atau sulitnya mendapatkan akte kelahiran. Ini juga menyikapi undangundang yang mengatur tentang kepengurusan akte kelahiran yang terlambat.

“Untuk itulah PN Rantaurapat melakukan koordinasi dengan Pemkab, PT Pos, dan BRI Cabang Rantauprapat untuk melakukan persidangan keliling,”ujarnya. Dijelaskannya, arti persidangan keliling, warga tidak perlu datang ke pengadilan, cukup hadir pada persidangan di kecamatan. “Apabila minat masyarakat cukup besar, para hakim kami siap untuk lembur,” tegas M Ginting.

Ditambahkannya, yang paling penting dari pelaksanakan persidangan keliling adalah hukum tidak dilanggar. “Dengan digelarnya persidangan keliling ini, mudahmudahan masyarakat dapat terbantu dan bisa terlayani.

Prosesnya singkat dan murah. Cukup satu hari, sidang pagi sore sudah bisa terima akte kelahiran,” ujar M Ginting..(HAH)

Ahmad Badri : Masyarakat Diminta Jaga Hasil Pembangunan BATUBARA - Pemkab diminta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek fisik di Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi. Termasuk juga agar ditingkatkan sehingga hasil pembangunan maksimal. “Masyarakat juga diminta menjaga dan memelihara sarana/fasilitas pembangunan,”. Kata anggota DPRD Batubara Ahmad Badri pada rapat paripurna membahas hasil reses tersebut, kemarin.

Semua usulan dan aspirasi masyarakat dari reses anggota DPRD Batubara Dipil IV DPRD agar diakomodir melalui APBD dan program pembangunan. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan program skala priotas. Masyarakat Talawi mengusulkan pembangunan DAM pengatur air di Dusun VII Desa Benteng, pengerasan jalan Patriot Dusun IV Desa Mekar Baru.

Dibagian lain anggota DPRD Batubara H.Sabarudin juga meminta masyarakat secara bersama menjaga

dan memelihara sarana fasilitas pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemkab mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proyek fisik di Kecamatan Lima Puluh, dan dinas-dinas yang melaksanakan pekerjaan proyek asal jadi ditindak tegas agar menimbulkan efek jera.

Hal ini dikatakannya kepada wartawan belum lama ini di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh.

Ada beberapa usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat antara lain pengaspalan jalan dusun II Desa Gunung Bandung, pengerasan jalan Dusun II Desa Mangkei Lama, pengaspalan jalan Desa Purwodadi, pembuatan sumur bor Air bersih di Dusun XII Desa Prupuk, pengerasan jalan lintas pertanian Dusun II Desa Titi Merah.

“Pemkab Batubara agar dapat mengawasi dan mengevaluasi lagi proyek fisik yang sudah dikerjakan agar berkualitas,”ucap politisi PKS ini.(SAH)

Dewan Setujui P-APBD Nias 2012 NIAS – Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Nias tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012 di setujui DPRD Nias, Rabu kemarin.

Ketua DPRD Nias, Sokhizanolo Zai pada kesempatan itu mengatakan agenda paripurna yang dilaksanakan terdiri dari penyampaian pendapat fraksi, pengambilan keputusan persetujuan bersama,penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penanda tanganan berita acara persetujuan terhadap rancangan PAPBD Kabupaten Nias TA 2012.

Dikatakan berdasarkan pendapat fraksi Demokrat yang disampaikan anggota DPRD Nias, Darwis Zendrato, Fraksi Pelopor Berkarya disampaikan Fajar Waruwu, Fraksi Koalisi Pe-

duli Kerakyatan disampaikan Faigiasa Bawamenewi, dan Fraksi Gerakan Kasih Rakyat disampaikan Antonius Lase.

Pada hakekatnya dapat disimpulkan fraksi dapat menerima dan menyetujui rancangan P-APBD Nias TA 2012. “Meskipun ada beberapa koreksi dan catatan berkaitan langsung dengan substansi yang perlu diperbaiki,”katanya.

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli dalam pendapat akhirnya mengatakan rancangan Perda TA 2012 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBDTA 2012.(YAGI)

MEDAN - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung dengan tegas mengatakan, Partai Golkar hingga saat ini belum menentukan siapa sosok cagubsu yang akan diusung dalam pemilihan gubernur Sumut priode 2013-2018.

"Partai masih melakukan survei, belum ada calon yang ditetapkan. Kemungkinan Minggu depan sudah kita umumkan," ujar dewan pembina Partai Golkar tersebut.

Penegasan ini disampaikan Akbar Tanjung menjawab wartawan saat meninggalkan Warung Kopi Demokrasi, di Medan, Selasa pekan lalu.

Sambil berkelakar, Akbar mengatakan bahwa dirinya hadir di Medan bukan untuk ikut dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. "Saya datang bukan untuk ikut pemilihan gubernur, pemilihan lain mungkin saya ikut. Pak Nasution yang ikut pemilihan gubernur," ujar Akbar tersenyum.

Sedang Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, kehadiran dirinya di Warung Kopi Demokrasi bersama dengan Akbar Tanjung merupakan semangat dan kegembiraan yang tidak dapat ditolak.

"Saya sangat bahagia bisa hadir dan berkumpul dengan saudarasaudara saya di sini, dengan semangat nasionalis yang besar. Hanya doa dan dukungan dari saudarasaudara yang membantu saya bisa memimpin Sumatera Utara," ujar AY Nasution.

Sementara, Ketua Laskar Ampera Arif Rahman Hakim, HM.Tajuddin Noor SK menjelaskan, kehadiran Akbar Tanjung pada acara "Mengenang 47 tahun Peristiwa

AKBAR - Tokoh Nasional Akbar Tanjung didampingi Letjen TNI (Purn) AY Nasution saat memberikan sambutan di Warung Kopi Demokrasi di Medan. (KPK POS/FR) Biadab 30 S PKI" sebagai motivator politik bagi masyarakat Sumatera Utara. "Kita melihat Bung Akbar, sosok tokoh nasional yang politiknya tidak diragukan lagi.

Sepanjang hidupnya beliau konsern di dunia politik untuk mensejahterakan rakyat," ujar Tajuddin Noor.

Ketika disinggung sosok seorang calon Gubernur Sumatera Utara, Tajuddin Noor menegaskan, Sumatera Utara harus dipimpin oleh orang yang berani dan memiliki dedikasi yang tinggi kepada negara.

"Untuk Sumut, calon yang pas itu yang memiliki keberanian, negarawan dan berpihak kepada rakyat,

selain itu tidak ada," ujarnya.

Sistem Praktis Sebelumnya, sebagai pembicara pada acara "Mengenang 47 tahun Peristiwa Biadab 30 S PKI", Akbar Tanjung menyatakan, tidak ada sistem politik yang lebih baik dari pada demokrasi. Namun demokrasi di Indonesia cendrung diwarnai oleh sistem praktis dan transaksional. Pola-pola ini yang harus ditinggalkan untuk rakyat bisa lebih pintar, dan sejahtera.

"Perlu penegasan agar rakyat bisa pintar berdemokrasi. Politik praktis dan transaksional harus ditinggalkan," ujar Akabar Tanjung.

Acara dihadiri AY Nasution, Yusuf Pardamean, Kamaluddin Lubis, dan tokoh masyarakat lainnya. Acara digagas oleh Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (LA.ARH) Ekponen '66 Sumut, bertema "Mengenang 47 tahun Peristiwa Biadab 30 S PKI".

Akbar menjelaskan, LA. ARH merupakan organisasi yang menyuarakan Tritura, yaitu tiga tuntutan rakyat, pertama bubarkan PKI, kedua turunkan harga, dan ketiga rombak kabinet 100 menteri. "Saat ini PKI telah hilang secara fisik, dan sistem politik kita sudah demokrasi," kata Akbar. (FR)

Tebing Tinggi, sekaligus pengambilan sumpah oleh Ketua KPUD, Selasa lalu di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo.

Lanjutnya, tahapan Pilgubsu, Oktober 2012 ini memasuki proses pencalonan. Bagi bakal calon perseorangan independen harus memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal 479.000 KTP aktif. Untuk itu. “Diharapkan anggota PPK

mampu melakukan verifikasi secara faktual jumlah pendukung balon perseorangan dari wilayah Kota tebing Tinggi," pesan Umar.

Ketua KPUD Kota Tebing Tinggi Wal Ashri mengatakan, sumpah dan janji yang telah diucapkan merupakan titik tolak bagi setiap anggota PPK untuk bertanggungjawab kepada Tuhan.(RS)

25 PPK Kecamatan Dilantik T.TINGGI - Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ini sangat Penting, Karena akan memulai proses Pembentukan seluruh lembaga penyelenggaraan Pilgubsu di Kota Tebing Tinggi Mulai dari Tingkat Kecamatan hingga penyelenggaraan di TPS nantinya.

Untuk itu, pihak terlibat dalam pendataan pemilih dalam hal ini

KPU dan jajarannya serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku penyuplai Data Potensial pemilih Pemilu (DP4) agar bisa memanfaatkan waktu yang ada yakni mendata pemilih dan calon pemilih (berusia 17 Tahun Pada Tanggal 7 Maret 2013).

Hal ini disampaikan Walikota Umar Zunaidi Hasibuan pada pelantikan 25 anggota PPK se-kota

Ngogesa: Tanggung Jawab SKPD Masih Kurang STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menginginkan adanya evaluasi lebih mendalam pada beberapa SKPD yang dianggap kinerjanya belum maksimal.

Satu diantaranya dari penyelesaian agenda kerja yang sudah ditetapkan seperti penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar dpenyusunan R-APBD tahun 2013, bahkan ada beberapa program kerja yang sudah melampaui jadwal agenda kerja tetapi belum selesai.

“Pelajari kembali apa yang menjadi kendala dan rumuskan penyelesaianya” tegas Bupati Ngogesa meminta Sekda, Bappeda, BPKAD dan TAPD untuk merinci kembali dan mencari jalan keluar segala persoalan yang ada sehingga agenda kerja yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dan sasaran.

Hal ini disampaikan Bupati melalui amanat tertulisnya yang dibacakan Sekda Surya Djahisa saat di gelarnya Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) bertempat di lantai 2 Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (2/10).

Lebih lanjut Ngogesa menghimbau kepada seluruh SKPD untuk melakukan beberapa hal seperti menciptakan dan meningkatkan kordinasi antara pelaku pembangunan dan antar penyelenggara pemerintahan, menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta meningkatkan integeritas, singkronisasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu sisi pencapaian reali-

sasi target PAD memasuki bulan pertama triwulan IV 2012 baru sebesar Rp. 897.535.174.895.(68,44 %) juga menjadi hal serius kehawatiran terhadap terpenuhinya rencana Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.311.436.483.188.

Begitu juga dengan rencana target PAD Kabupaten Langkat tahun 2012 sebesar Rp. 59.280.110.500,sedangkan realisasinya sampai dengan bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 38.416.798.708,- atau masih berkisar 64,80 %. Dalam kaitan

tersebut Bupati Langkat itu mengingatkan kepada SKPD pengelola PAD yang belum memenuhi tahapan target tahun 2012, supaya lebih meningkatkan kinerjanya secara maksimal sehingga dapat memenuhi dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya Kabag Tapem Rajanami melaporkan Rakorpem dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi lintas SKPD, sekaligus evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk menjadi acuan terhadap keber-

hasilan maupun kekurangan yang ada.

Pelaksanaan Rakorpem yang berlangsung sehari penuh dilanjutkan dengan session penyampaian masalah dari masing-masing SKPD termasuk Camat serta memprioritaskan hal-hal yang menjadi sorotan media terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu perhatian segera.

Rakorpem juga dihadiri oleh lintas Instansi seperti Bank Sumut, BPS, dan PDAM Tirta Wampu. (JUL)

AMANAT - Sekda Surya Djahisa ketika menyampaikan arahan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) bertempat di lantai 2 Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (2/10).

<<< selanjutnya baca Hal. 2

11

KPK POS E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Tidak Bayar Uang Buku Guru Usir Murid LABURA - Sungguh memprihatinkan nasib siswa/i di SMA Negeri I Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Oknum guru di sana sungguh kejam. Siswa/i yang belum bayar uang buku, tidak dibenarkan mengikuti ujian tengah semester. Bahkan, oknum guru langsung mengeluarkan siswa/i dan menyuruh pulang bagi murid yang belum bayar uang buku dimaksud.

Orang tua siswa/i menyatakan hal ini, setelah mereka menerima laporan dari anak mereka masing-masing. Para orang tua menyatakan hal ini kepada wartawan koran ini saat bertemu di

Kampung Pajak, Labura.

Kepala Sekolah SMAN I Aek Kota Batu Drs Yusri Hamonangan yang dikonfirmasi KPK Pos, Selasa (2/10), melalui pesan singkat (SMS) membenarkan adanya kejadian itu.

Hamonangan menegaskan, pihaknya akan menasehati guru-guru yang melakukan pengusiran kepada para siswa/i dari kelas dan menyuruh agar seluruh siswa/i dibenarkan mengikuti ujian kembali sebagai mana biasa.

Kepala Sekolah tidak mengetahui ada guru yang mengusir siswa/i, karena tidak membayar uang buku. "Setelah mendapat laporan dari orang tua murid baru saya ketahui," kilahnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Labura M Pasaribu yang dihubungi wartawan koran ini, melalui ponselnya berjanji akan menelusuri permasalahan tersebut.

Sementara Ketua Lembaga Swada-

ya Masyarakat pemerhati dan pengawasan pendidikan nasional (LSM P3N) Kabupaten Labura, Timbul Sinaga didampingi sekretarisnya Sawaluddin Tanjung saat dimintai tanggapannya tentang hal itu mengatakan, sangat menyesalkan terjadinya peristiwa itu.

Menurutnya, berdasarkan Kepmendiknas Nomor : 22 Tahun 2005, guruguru dilarang melakukan jual beli buku di sekolah menurut jenjang masingmasing. Selanjutnya dikatakan, perbuatan ini merupakan tindak pidana yang tidak bisa dibiarkan dan ditolerir karena dikhawatirkan ke depan para guru-guru di Labura semakin tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.

Untuk itu diminta kepada para pejabat terkait di Pemkab Labura, agar menindak secara tegas oknum guru SMAN I yang melakukan praktik kejahatan degan alasan jual buku. (TS)

Murid SMK Aceh Tamiang Kerasukan Roh Jahat ACEH TAMIANG - Belasan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bantah Ahmad warga Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, kerasukan.

Peristiwa yang sempat menghebohkan warga sekitar terjadi, Senin sekira pukul 10.30 wib.

Akibatnya para siswa/I SMK itu menjadi kebingungan dan kacau balau.

Diantara mereka ada yang membantu temannya yang meronta-ronta kerasukan arwah, sebagian juga ada yang pulang karena takut ikut kerasukan.

Melihat temannya kemasukan arwah, siswa/i yang lainnya ikut membantu memegang tangan dan kaki korban. Malah siswi yang ikut menolong temannya ikut kesurupan dan terus menjalar ke siswi lainnya, hingga belasan siswi ikut kesurupan dan terus

menjalar ke siswi lainnya hingga belasan siswi ikut kesurupan yang membuat dewan guru menjadi kerepotan mengatasinya.

Menurut salah seorang guru, belasan siswi yang kesurupan tersebut adalah siswi kelas I dan siswi kelas II. Kejadian itu berawal ketika sedang mengikuti pelajaran, tiba-tiba salah seorang siswi kesurupan meronta-ronta dan menjerit-jerit histeris.

Kejadian tersebut terus merembet ke siswi lainnya. Bahkan ada juga seorang siswa yang juga ikut kesurupan. Untuk mengatasi kejadian tersebut, paranormal, beberapa petugas WH dan Satpol PP datang ke TKP, sehingga kejadian itu dapat diatasi dan siswi yang kemasukan arwah itu segera dibawa pulang oleh keluarganya.

Sebelumnya tahun 2011 lalu peristiwa serupa juga pernah terjadi. Sebanyak 8 siswi juga kemasukan arwah kakek-kakek. Sejumlah paranormal datang ke lokasi, namun tidak mampu mengusir arwah tersebut. Malah waktu itu semakin menjadi-jadi. “Aku ingin bawa cucu pergi, karena di sini cucu dipukuli,” ujar salah seorang siswi yang kemasukan arwah penasaran pada waktu itu.

Akibat tidak mampu diatasi, para siswi yang kesurupan itu pada waktu itu dibawa pulang ke rumah orang tuanya masing-masing untuk diobati.

Menurut pengakuan paranormal siswa yang kerasukan dalam keadaan kosong sehingga arwah dapat masuk ketubuh korban dengan mudah.

(BSO)

Terlibat Rampok, Dua Mantan Polisi Ditangkap MEDAN - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dit Reskrimum Polda Sumut) meringkus dua pelaku perampokan yang kerap beraksi dengan menggunakan senjata api.

Satu dari tersangka, merupakan mantan anggota polisi yang bertugas di Polres Binjai, yang telah dikeluarkan dari institusi Polri.

Data yang diperoleh di Mapolda Sumut, kedua tersangka diketahui berinisial RP (35) dan RG (38). RP merupakan mantan anggota Polri yang bertugas di Polres Binjai.

Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku memiliki komplotan yang berjumlah lebih kurang lima orang.

Komplotan tersebut melancarkan aksinya di kawasan Kabupaten Tanah

Karo dan Tebingtinggi.

Aksi terakhir tersangka dilancarkan, Selasa sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Lintas Kaban Jahe - Kutacane, persisnya di Desa Sukarame, Kecamatan Munthe, Kabupaten Tanah Karo. Korbannya adalah Monang Nababan (32) warga Aceh Tenggara.

Para tersangka awalnya menghentikan mobil korban, setelah korban berhenti, tersangka lalu menodongkan pistol. Usai korban dilumpuhkan, para tersangka lalu membawa kabur mobil Monang, yaitu satu unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi, BL 8556 HB yang berisi beras 300 karung dan sabun colek sebanyak 310 kotak.

Mendapat informasi tersebut, personil Dit Reskrimum Polda Sumut yang

turun ke lapangan. Meskipun sempat memberikan perlawanan, kedua tersangka beserta barang bukti beberapa unit handphone dan sepucuk pistol diboyong ke Markas Polda Sumut, berhasil diciduk.

Kepala Subdit III/Umum Dit Reskrimum Polda Sumut, AKBP Andry Setiawan membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini pihaknya sedang melakukan pengembangan kasusnya.

"Benar ada kita amankan dua perampok spesialis truk beserta sepucuk pistol mainan warna silver," ujarnya.

Dikatakan Andry, tersangka mengaku sudah tujuh kali beraksi di Tebingtinggi, Tanah Karo dan lainnya.

"Kita masih memburu rekan-rekan tersangka lainya," tandas Andry.

(SB)

Maling HP Digebuki Warga TELUK MENGKUDU - Nasib sial menimpa Adi Siringo-ringo (30).

Warga yang tinggal di emplasmen Sumber Sari Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Batu Nanggor Kabupaten Simalungun, harus nginap di sel tahanan Polsek Teluk Mengkudu. Pasalnya, pria ini ketahuan mencuri HP di kios milik Seni Darmawati (29), warga Dusun Ladang lama, Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu, Senin, sekira pukul 12.05 WIB. Informasi diperoleh KPK Pos, bermula Adi yang datang dari Serbelawan bermaksud menemui temannya Roy S yang berada di Desa Pon Kecamatan Sei Bamban. Namun sampai di Desa Pon teman Adi dimaksud tidak ada. Kemudian Adi melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Lubuk Pakam naik angkot.

Namun belum sampai ke tempat yang dituju Adi turun di Simpang PTPN III Tanah Raja dan berjalan kaki menuju ke arah ladang lama .

Kemudian Adi duduk di sekitar kios milik warga tersebut dan berpura-pura beli obat sakit kepala.

Saat pemilik kios keluar hendak menukarkan uang, kesempatan Adi mengambil HP yang terletak di steling kios dan lalu kabur Mengetahui HP sudah tidak ada, pemilik kios mencari kemana Adi pergi.

Tidak berapa jauh dari kios Adi pun ketangkap warga. Saat ditanya, Adi tidak mengakuinya. Baru saat kantongnya digeledah ternyata ditemukan HP merk Samsung yang dicurinya.

Warga pun berdatangan. Karena geram wargapun menggebukinya.

Kapolsek Teluk Mengkudu AKP Drs Maimun AR dikonfirmasi mem-

benarkan peristiwa tersebut. Nasib baik warga cepat meberitahukan kalau ada pelaku maling, kalau tidak cepat kita amankan, pelaku pasti lebam dimassa warga. "Dalam

hitungan menit ratusan warga berdatangan dan langsung pelaku diamankan ke Makopolsek," kata Maimun.

(ARM)

RAZIA - Para pelajar yang terkena razia saat dinasehati Camat Lubuk Pakam. (KPK POS/DOK)

Razia Antisipasi Tawuran, 27 Pelajar Diamankan LUBUK PAKAM - Musyawarah pimpinan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis pekan lalu, menggelar razia pelajar di sejumlah warung internet dan lokasi hiburan biliard di daerah itu.

Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tawuran dikalangan pelajar.

Razia yang dipimpin Camat Lubuk Pakam, Citra Effendi Capah bersama Satpol PP dan TNI serta kepolisian dilakukan, menyusul nyaris terjadinya aksi tawuran di Kota Lubuk Pakam, duahari sebelumnya. Hari itu, yayasan pendidikan Nusantara menjadi sasaran pelemparan batu oleh sejumlah pelajar.

Menurut Camat Lubuk Pakam, warnet dan tempat biliar merupakan lokasi rawan

terjadi gesekan antar pelajaran, yang kerap berujung pada aksi tawuran. Dalam aksi ini, Muspika Lubuk Pakam menjaring 27 orang pelajar SMA dan SMP. Di mana, para pelajar diamankan, di Warnet dan lokasi Biliar, ketika jam pelajaran berlangsung.

"Sebelum terjadi situasi yang lebih parah lagi di Lubuk Pakam, kita lakukan razia kasih sayang ini, agar mereka jera.

Jangan berkeliaran di warnet dan biliar, ketika jam pelajaran berlangsung,"kata Camat.

Dikatakan, ke 27 siswa yang berasal dari 6 sekolah swasta dan negeri tersebut, dibina prilakunya oleh Muspika, selanjutnya dipulangkan kepada keluarganya. (FR)

Mobil PNS Dibobol Maling di Pondok Senangkung SEI RAMPAH - Mobil kijang LGX BK 767 DH milik D Sitompul (48) pegawai negeri sipil (PNS) Sergai dibobol maling saat makan siang di Pondok Senangkung, di Dusun II, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Sergai, Selasa sekitar pukul 15:00 Wib, hingga mengalami kerugian jutaan rupiah.

Informasi dihimpun KPK Pos di lokasi menyebutkan, kejadian tersebut saat D Sitompul bersama istrinya Herlinawati (38) dan rekannya Mardelina Br Purba (47) yang juga oknum PNS Sergai tiba di Pondok Senangkung sekitar pukul 14:00 Wib untuk makan siang. Sekitar satu jam menikmati makan siang, ketiga PNS ini pun berniat pulang ke kantor.

Namun saat D Sitompul menghampiri mobilnya terlihat pintu tidak dikunci.

Setelah dicek harta benda milik istrinya dan rekannya sudah tidak berada di dalam mobil, dan pintu mobil rusak akibat dibuka paksa oleh pelaku.

“Kami mau pulang tiba-tiba pintu

sudah tidak terkunci. Sementara tas istri saya dan rekan saya sudah hilang, yang di dalam tas ada uang Rp1,5 juta, 2 HP blackberry, dan dokumen kantor,” ucap D Sitompul.

Sementara itu Herlinawati tampak kesal dengan pihak manajemen rumah makan Pondok Senangkung tersebut yang tidak menjaga keamanan kendaraan pribadi yang diparkir di halaman rumah makan tersebut.

“Yang makan di sini rata-rata pejabat, masakan karyawan begitu banyak yang kerja di sini tidak bisa mengamankan lokasi sendiri hingga bisa pencuri masuk dan membobol mobil. Pasti proses pencuriannya kan lama,” kesal Herlinawati.

KBO Satreskrim Polres Sergai, Iptu E Panjaitan yang turun ke lokasi langsung mengecek kejadian tersebut. “Kita bisa lakukan penyelidikan lanjut kalau korban membuat laporan, tapi kini korban tidak mau membuat laporan, kita tunggu aja la,” ucap Panjaitan. (ARM)

Sikat Maling Spesialis Alat Berat TARUTUNG - Maling spesialis alat berat beraksi di Tapanuli Utara (Taput). Kawanan maling ini sangat meresahkan masyarakat di Taput. Karena bertindak brutal, kawanan maling itu juga menggunakan senpi.

Dikabarkan, lima kawanan maling alat berat, Kamis lalu, berhasil menggondol komponen alat berat di Dusun Silangkitang, tepatnya di gedung baru Sekolah Tinggi Agama Kristen Tarutung.

Kasubbang Humas Porles Taput, Ipda

W Barimbing membenarkan kepada KPK Pos, Jumat pekan lalu, tentang kejadian itu. Dikatakan, setelah kejadian seorang pengawas proyek membuat laporan. Atas dasar laporan ini, pihakkepolisian melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) serta memeriksa beberapa orang saksi.

Warga di sana meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, karena komplotan maling spesialis alat berat itu sangat meresahkan. (SLBT)

Roh Gentayangan, Dua Siswa SMKN 3 Langsa Kesurupan LANGSA - Dua siswa SMK Negeri 3 Kota Langsa, Mariani dan Misbahul Jannah, keduanya siswi kelas XII jurusan busana mengalami kesurupan saat jam istirahat belajar berlangsung di sekolahnya, Senin sekira pukul 11.00.

Seorang siswa SMKN 3 Langsa Tri Utami merupakan teman sekelas kedua siswa itu mengaku, kejadian itu terjadi disaat jam istirahat. Pada saat itu para siswa duduk-duduk di dalam kelas. Namun tiba-tiba Misbahul Zannah menjerit dan badannya kejang-kejang terjatuh di

dalam kelas.

Melihat kejadian itu, Mariani yang sedang berbincang-bincang dengan kawan-kawan yang lain langsung berlari keluar kelas sambil menjerit-jerit histeris.

Dibantu kawan-kawan dan guru olahraga kedua siswi yang kesurupan diberikan pertolongan. Saat kesurupan berlangsung sedang ada pertemuan Wali Kota Langsa Usman Abdullah dengan para Kepala Sekolah se Kota Langsa di aula sekolah itu. Sehingga kejadian tersebut sempat menjadi perhatian. (BSO)

Aliong Bandar Judi Togel Kota Bangun Diciduk

DIAMANKAN - Tersangka Adi Siringo-ringo (buka baju) saat diintrogasi Kapolsek. (KPK POS/ARM)

MEDAN - Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menciduk bandar judi togel Singapura dan Hongkong dari kawasan Komplek Graha Kota Bangun, Kelurahan Kota Bangun, Labuhan Deli, Deli Serdang, pekan lalu.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara, AKBP Mashudi mengatakan, tersangka bernama Aliong alias Iwan (57 ) yang ditangkap di kediamannya.

"Pelaku memang sudah menjadi sasaran oleh petugas sebelumnya. Omset perharinya cukup besar sekitar Rp1 juta setiap putarannya dan pelaku sudah cukup lama

menjadi bandar togel," kata Mashudi, Kamis, di Mapoldasu.

Dikatakannya, dari tangan pelaku diamankan barang bukti dua unit handphone yang berisi pesanan nomor togel, kalkulator, beberapa lembar kertas yang berisi pesanan catatan togel dan barang bukti lainnya.

Sementara itu, saat ini polisi masih mendalami kasusnya karena pastinya pelaku memiliki bandar besarnya. Pelaku akan dikenakan pasal 303 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman kurungan paling lama 10 tahun penjara. (SB)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

12

KPK POS E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

KRIMINAL

LIPSUS0

ANEH, Pemilik Bengkel Lepas Tanggungjawab

Diduga Pemilik Bengkel Ikut Terlibat

DITEMPAT terpisah, Wakil Ketua BPSK Darma Bakti Nasution SH mengatakan, pengaduan kasus ini sudah diterima pihaknya. Sesuai dengan laporan Nomor : 59/P3K/XI/ 2012. Dan kedua belah pihak telah dipanggil.

Sebagai lembaga hukum, katanya, pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah sengketa

yang kerap terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini BPSK akan memediasi kedua belah pihak untuk mencari solusi sehingga tidak ada yang dirugikan.

"Cuma ada yang aneh dalam perkara ini, mobil pelanggan hilang saat di cuci tapi pemilik bengkel tidak mau bertanggungjawab. Padahal mobil itu hilang di lokasi bengkel itu

juga," sebut pria paruh baya ini.

"Kendati demikian jika terbukti bersalah, pelaku usaha bengkel Auto 88 Service yang dipimpin Faisal Tamin harus mengganti segala kerugian Julfadli. Jika tidak bersedia maka akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999," tegasnya.

(FeR)

PRAKTISI Hukum Julheri Sinaga SH mengatakan, pada kasus ini seharusnya pihak bengkel bertanggungjawab terhadap pengawasan di bengkel itu.

"Jika terjadi kehilangan atau kerusakan mobil pelanggannya, pihak bengkel harus menggantinya karena itu tanggungjawab dia sebagai pemilik bengkel. Bukan malah bungkam dan lepas tangan," tegas Julheri.

Menurut Julheri, kuat dugaan ada sindikat pencurian mobil di bengkel itu.

Dan wajar juga bila ada dugaan, si pemilik bengkel Faisal Tamin ikut terlibat dalam pencurian mobil milik Julfadli.

Tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu mobil yang dititipkan pemiliknya untuk dicuci hilang tanpa bekas. Ini sudah merupakan sindikat pencurian mobil tingkat tinggi.

Seharusnya, kata Julheri, pihak kepolisian bertindak lebih cepat. Sudah ada laporan kehilangan, begitu juga kronologis kehilangan sudah jelas, tidak seharusnya polisi bertindak lamban.

Justru seharusnya yang dilakukan kepolisian menindak lanjutinya dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga kemungkinan untuk menghilangkan barang bukti bisa diantisipasi. (FeR) NASIB sial memang selalu saja datang pada setiap orang. Begitu juga seperti yang dialami Jufadli Memberamo Sitepu SKM (33), warga Jalan Angsana 6 No.107 Perumnas Helvetia Medan. Pria yang baru membeli mobilnya secara kontan seharga Rp125.400.000 pada PT Capella Medan kini raib entah kemana.

Mobil Daihatsu Xenia Type X BK 7906 YX, warna Silver kini telah berpindah tangan ke pihak lain pada saat dia mencuci mobilnya itu ke bengkel Auto 88 Service, Jalan Tritura No.88 Medan.

Awal mula hilangnya mobil kesayanggannya itu, pada Selasa (11/9), pukul 12.40 Wib. Hari itu, Julfadli Sitepu memasukkan mobilnya ke bengkel Auto 88 Service di Jalan Tritura No.88 Medan, dengan maksud untuk dicuci.

Lalu mobil Daihatsu Xenia BK 7906 YX diserahkan kepada seorang mekanik bengkel bernama Muhammad Fadillah berikut kunci mobilnya untuk dicuci. Kemudian Julfadli duduk sambil menunggu mobilnya.

Berhubung jam makan siang, Julfadli keluar dari bengkel hendak mengisi perutnya yang sudah lapar.

Lalu dia mencari warung nasi tak jauh dari bengkel itu. Selesai makan, saat itu sekitar pukul 15.30 Wib, dia

kembali ke bengkel untuk mengambil mobilnya. Karena menurut perhitungannya pastilah mobil Xenia miliknya sudah selesai dicuci.

Sesampainya di bengkel, pegawai yang bekerja di Puskesmas Labuhan ini mendatangi si mekanik. Dan alangkah terkejutnya dia saat mendengar jawaban dari si mekanik bahwa mobilnya telah diambil seorang pria yang mengaku teman Julfadli.

"Tadi datang seorang pria dan mengaku teman bapak. Katanya bapak menyuruh dia untuk mengambil mobil. Lalu saya kasi kunci dan mobilnya," begitu keterangan yang disampaikan si mekanik kepada Julfadli.

Medengar keterangan dari si mekanik, seketika Fadli terkejut bercampur heran lalu berkata pada si mekanik. "Saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil mobil. Apalagi anda tahu saya sendiri yang mengantar mobil ini ke bengkel. Saya hanya keluar sebentar untuk makan siang.

Kenapa anda begitu saja memberikan mobil saya kepada orang lain," jawab Julfadli dengan marah.

Karena merasa tidak puas dengan jawaban dan alasan-alasan si mekanik, akhirnya Julfadli menghadap kepada pimpinan bengkel Auto 88 Service dengan

maksud meminta pertanggungjawaban pihak bengkel atas hilangnya mobil Xenia miliknya.

Perdebatan sengit pun terjadi.

Julfadli merasa kecewa dengan sikap pemilik bengkel yang tidak mau bertanggungjawab atas hilangnya mobil itu.

Karena merasa telah dirugikan, keesokan harinya, Rabu (12/9), Fadli melapor ke Polresta Medan dengan Nomor : LP/2465/K/IX/2012/ RESTA MEDAN. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Bahkan, menurutnya pihak kepolisian terkesan lamban memproses laporannya, karena sudah 3 minggu belum juga menunjukkan titik terang tentang keberadaan mobil miliknya.

Selain melapor ke pihak kepolisian, sebagai konsumen yang merasa telah dirugikan, Julfadli juga melaporkan pihak bengkel Auto 88 ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlidungan konsumen dengan laporan Nomor:59/P3K/XI/ 2012. Dan sampai saat ini sedang dalam proses.

"Jika masalah ini tidak juga selesai di BPSK, saya akan membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Sampai saya bisa mendapatkan hak saya kembali," tukasnya. (FER)

Mobil Pelanggan Hilang Bukan Tanggungjawab Bengkel FAISAL TAMIN PEMILIK BENGKEL

Pemilik Bengkel Tidak Bisa Lepas Tangan DALAM Hukum Perdata, ada tertulis bahwa setiap perbuatan yang dilakukan bawahan atau karyawannya merupakan tanggungjawab pimpinan. Dan pimpinan tidak bisa lepas tangan begitu saja. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Mahadi SH terkait hilangnya mobil Xenia milik Julfadli di bengkel Auto 88 Service beberapa hari yang lalu.

Tindakan Julfadli sudah benar dengan membuat laporan ke Polresta dan BPSK. Kini tinggal menunggu tindaklanjut dari pihak kepolisian untuk menyelidikinya.

"Selain unsur perdata dalam kasus ini, unsur pidananya juga bisa didapat. Tinggal tugs kepolisian saja untuk menggiringnya ke dalam unsur itu," sebut Mahadi.

Artinya, katanya menambahkan, seharusnya tanpa ada ijin dari pemilik mobil, pihak bengkel tidak boleh memberikannya kepada pihak lain. Walaupun dia mengaku-

ngaku sebagai teman yang diutus untuk mengambil mobil. Ditambah lagi, pemilik bengkel tidak mengijinkan si pemilik mobil untuk melihat CCTV dengan alasan hanya kepolisian yang berhak melihatnya.

Padahal, menurut Mahadi, pada saat kejadian si pemilik berhak untuk minta membuka CCTV itu. Tapi kenyataannya pemilik bengkel tidak mengijinkannya dengan alasan yang tidak masuk akal.

Ketertutupan dan tidak transaparannya pemilik bengkel diduga juga ikut terlibat atas pencurian mobil milik Julfadli.

Pada kasus ini Mahadi meminta pihak kepolisian benar-benar menyikapi laporan pengaduan Julfadli. Segeralah melakukan penyelidikan sampai kepenyidikan sehingga kasus pencurian mobil bisa terungkap dengan cepat. Jika terbukti pemilik bengkel terlibat, polisi harus segera menangkap pelakunya.(FeR)

TERNYATA, tidak hanya korban yang melapor ke polisi. Bengkel Auto 88 Sevice juga mengadu ke Polsek Delitua. Hal ini dikatakan Kepala Mekanik Ardiansyah (Didit), ketika kepadanya dipertanyakan kasus hilangnya mobil milik Julfadli Sitepu.

Menurut Didit, pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Polsek Delitua. Namun laporan tidak diterima dengan alasan berkas pengaduannya tidak lengkap. Kendati demikian, Polsek Delitua akan tetap menindaklanjutinya berdasarkan laporan saja.

"Kami juga telah menginterogasi si mekanik dan saat ini kami telah memberikan sanksi dengan menonaktifkannya sampai perkara ini selesai. Dan pihak pimpinan juga telah mengambil kebijakan terhadap mekanik Fadillah dengan mewajibkannya untuk datang setiap hari ke bengkel namun tidak diijinkan untuk bekerja," kata Didit.

Saat disinggung tentang pengaduan yang sampai ke BPSK, Didit hanya mengangkat bahunya sambil berkata. "Kalau masalah yang sampai ke BPSK saya tidak mengetahuinya dengan jelas karena yang meng-

hadirinya bapak Faisal Tamin. "Dan saat ini beliau sedang berada di luar kota," kata Didit lagi.

Menurut pengakuan Didit, sejak bengkel ini didirikan beberapa tahun yang lalu, belum pernah sekalipun pelanggannya kehilangan mobil.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami punya prosedur dan mekanisme kerja setiap pelanggan datang.

Dari mulai mobil masuk bengkel sampai kembali ke tangan pemiliknya tetap harus melalui prosedur.

Entah mengapa mobil milik Julfadli tidak dititipkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan ini memang kesalahan koordinator mekanik yang seharusnya terlebih dahulu harus mengisi lembar kerja (LK), kemudian mengambil kunci lalu menitipkan LK beserta kunci kepada kasir.

Sejak kejadian itu, sebut Didit, kami telah melakukan cek di lapangan dengan menginterogasi semua pihak yang terlibat pada saat kejadian itu.

Dan pihak kepolisian juga telah memanggil kami untuk dimintai keterangan. Begitu juga dengan si mekanik telah dipanggil dan diperiksa. "Bukti CCTV juga telah kami serahkan ke polisi," terangnya.

Begitulah keterangan yang disampaikan Kepala Mekanik Auto 88 Service Ardiansyah alias Didit. Walaupun menurut Didit pada saat kejadian itu terjadi dirinya sedang berada di luar untuk urusan perusahaan.

Pria yang telah bekerja selama setahun di bengkel itu sangat menyesalkan kejadian itu. Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena dalam masalah ini pemilik bengkel punya kebijakan sendiri.

Sementara itu, ketika Faisal Tamin dikonfirmasi usai mediasi di BPSK, Kamis (4/10), dia enggan memberikan komentar dan berlalu begitu saja.

Begitu juga halnya dengan kuasa hukum Faisal bermarga Purba juga enggan memberikan komentar. Purba hanya menjawab dengan singkat pertanyaan wartawan. "Kliennya tidak bertanggungjawab atas kehilangan mobil milik Julfadli. Kalau mau meminta tanggungjawab, minta saja sama si mekanik," begitu jawabnya.

"Simekanik yang bernama Fadillah sudah kami beri sanksi. Dan sanksinya adalah pemecatan," katanya sambil berlalu.

(FeR)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

Kawasan Tanpa Rokok di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Mulai Januari 2013, Pemko Tebingtinggi akan membuat Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal itu dilakukan mengingat bahaya rokok terhadap kehidupan manusia.

Selain itu, iklan rokok juga akan dilarang dan diganti dengan iklan kesehatan dan pendidikan walaupun selama ini PAD Kota Tebingtinggi meningkat dari iklan rokok.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM pada acara Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya dan dampak rokok di Tebingtinggi, Kamis, di RM Pondok Bagelan.

Umar Zunaidi yang juga mantan perokok menyebutkan bahwa untuk menghentikan seorang perokok harus dari diri sendiri. “Semua tahu bahaya merokok tetapi tetap dilakukan karena belum timbul dari niat diri sendiri,” tegasnya sembari mengatakan bahwa tiap tahun lima juta orang meninggal dunia akibat merokok.

Kota Tebingtinggi lanjutnya, akan menjadi pilot project di Sumatera Utara membuat kawasan tanpa rokok.

“Untuk benar-benar mewujudkan kawasan tanpa rokok Perda harus dibuat dan dengan tegas ada sanksinya.

Mulai Januari 2013 akan kita berlakukan,” tegasnya.

Kawasan Tanpa Rokok yang akan dibuat dalam bentuk Perda, antara lain di lokasi fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, rumah ibadah, di dalam angkutan umum, tempat kerja (kantor), tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selain menetapkan kawasan tanpa rokok, pemerintah juga wajib menyediakan tempat merokok.

“Apa yang dilakukan Pemko Tebingtinggi ini merupakan upaya efektif untuk melindungi seluruh warga masyarakat dari asap rokok orang lain. Apabila seluruh ruang tertutup di dalam gedung 100 persen harus bebas asap rokok,” sebutnya.

Sementara itu, OK Syahputra Harianda dari Yayasan Pusaka Indonesia menyebutkan, di Indonesia tahun 2001, tembakau telah membunuh 427.948 perokok atau 1.172 jiwa setiap hari. Pada abad 20, tembakau membunuh 100 juta jiwa di seluruh dunia dan di abad 21 diperkirakan akan membunuh 1 miliar jiwa.

Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri digelar Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi dan diikuti oleh pelajar serta para tokoh agama dan masyarakat. (RS)

Jemaah Calon Haji Harus Jaga Kesehatan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meminta kepada seluruh jemaah calon haji untuk selalu menjaga stamina dan kesehatan, mengingat rangkaian haji yang cukup panjang. Sebab ibadah haji adalah ibadah yang mengandalkan stamina dan kesehatan. Ikutilah aturan yang disampaikan para pembimbing dan berbagai ketentuan untuk program kesehatan, agar terpelihara secara fifik dan mental.

Bupati Asahan menegaskan hal ini saat menutup acara manasik haji Kabupaten Asahan, dan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji asal kabupaten itu, di pendopo rumah dinas Bupati Asahan, beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut, Bupati Asahan juga membagi pengalaman tentang pelaksanaan haji serta kondisi saat beribadah haji di tanah suci tersebut. Selain memberikan pengalamannya, Bupati Asahan juga menyampaikan tips

untuk menunaikan rukun Islam kelima, mulai dari keberangkatan, melaksanakan rukun haji serta pulang ketanah air.

“Ingat calon haji harus jaga kesehatan, karena dalam menjalankan rangkain ibadah haji cukup panjang, namun yang harus diperhatikan adalah saat berada di ukuf arafah, karena saat-saat itulah yang paling penting untuk menjadi seorang haji dan hajjah,“ kata Bupati Asahan sembari kembali mengingatkan calon haji untuk tidak membawa barang berlebihan.

Dalam acara pentutupan manasik haji, Bupati Asahan serta wakil Bupati Asahan, H Surya BSc dan pejabat lainnya melakukan upah-upah.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampikan sejumlah atribut untuk digunakan oleh calon haji Asahan. Gunanya agar mudah dikenali saat berada di Mekkah bila terjadi hal-hal lain, diantaranya sal berwarna hijau, kartu indentitas, serta tali berwarna yang diikatkan di tas. (IN)

Pesan Walikota: Doakan Tebingtinggi Tetap Aman TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP melepas 201 jemaah calon haji (calhaj) asal Kota Tebingtinggi, Selasa.

Pelepasan digelar di Lapangan Merdeka Anjungan Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Tebingtinggi, Drs H Hasful Huznain SH melalui Sekretaris Kantor Kemenag Tebingtinggi, Drs H Hamdani menyampaikan, jemaah Calhaj asal Tebingtinggi tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 12 bersama para jemaah dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Medan.

Para calhaj masuk Asrama Haji tanggal 2 Oktober 2012 dan berangkat menuju Jeddah Arab Saudi ke Madinah tanggal 3 Oktober 2012. Direncanakan kembali ke tanah air pada tanggal 12 November 2012.

Sebanyak 55 orang di antaranya jemaah lanjut usia

berusia antara 61 tahun hingga 84 tahun. Jemaah tertua laki-laki atas nama Lasman Bin Sanasmat berusia 84 tahun dan jemaah tertua perempuan atas nama Syamsiyah Binti Sidi Tindik berusia 81 tahun.

Sedangkan jemaah termuda laki-laki atas nama Sulaiman Nasution bin Zaidin Nasution berusia 27 tahun dan termuda perempuan atas nama Susilawati Binti Darman Sinaga berusia 36 tahun.

H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan empat pesan kepada jamaah calon haji, yakni agar jamaah tetap menjaga kesehatan, menjaga harkat dan martabat Indonesia, serta menjaga disiplin dan tertib.

“Meskipun kondisi kesehatan prima tetapi tetap perlu memeriksakan kesehatan agar tidak ada hambatan dalam menjalankan ibadah haji. Pesan saya yang terakhir agar jamaah calon haji mendoakan Kota Tebingtinggi tetap aman dan kondusif,” imbuhnya.(RS)

SUMUT

Cegah Banjir, Buang Sampah Pada Tempatnya STABAT - Tingginya curah hujan yang turun belakangan ini, berakibat meluapnya Sungai Belengking menyebabkan sembilan dusun di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat tergenang air dengan ketinggian 40 – 60 cm.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH melalui Assisten Adm. Pemerintahan Drs. Abdul Karim MAP memberikan bantuan berupa 1.112 kotak mie instan dan 3.690 Kg beras kepada korban saat berkunjung ke Kantor Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat, Rabu.

“Sabar dan mengambil pelajaran yang dapat dilakukan dalam menghadapi musibah,” kata Abdul Karim menyampaikan pesan Bupati, karena tidak satu orangpun yang menghendaki bencana seraya menghimbau agar masyarakat hendaknya memperhatikan upaya-upaya dalam mencegah banjir seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanami pohon yang mampu menyerap air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dikemudian hari.

Sebelumnya, saat mendengar Informasi banjir tersebut Bupati Ngogesa menginstruksikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat Ir. Herdianul Zaily untuk membentuk tim membantu masyarakat mendirikan posko di lapangan dan mendata jumlah korban. Dari data yang berhasil dihimpun diketahui ada 9 Dusun yakni Dusun I/A, Dusun I/B

Wampu, Dusun II Cinta Damai, Dusun III/A Suka Makmur, Dusun III/ B Cambahan, Dusun IV/A Suka Maju, Dusun IV/B Singlar, Dusun V Anugrah, Dusun VI Kurnia dengan jumlah penduduk 4.612 jiwa yang menjadi korban.

Ir. Herdianul Zaily mengatakan, telah mendapatkan informasi dari BMKG mengenai Waspada banjir khususnya untuk daerah Stabat dan Tanjung Pura

sebelumnya, oleh karena itu pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.

Sementara Camat Stabat M. Noerta memberikan keterangan bahwa akibat meluapnya sungai Belengking masyarakat terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ataupun menginap di rumah sanak saudara mereka yang aman dari banjir.

(JUL)

BANTUAN - Asisten Adm. Pemerintahan Abdul Karim didampingi Kaban BPBD Herdianul Zaily dan Camat Stabat M. Noerta menyerahkan bantuan kepada korban bencana banjir di halaman Kantor Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat. (KPK POS/JUL)

Pancasila Merupakan Tonggak Negara Paripurna STABAT - Pancasila sebagai dasar Negara telah teruji oleh periodeisasi kepemimpinan dan perubahan paradigma. Berbagai peristiwa di Indonesia yang mengiringi perjalanan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya Pancasila merupakan tonggak Negara Paripurna.

Terpancar suasana khitmad dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) tahun 2012 di Kabupaten Langkat yang dipusatkan di alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Senin.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu bertindak selaku Inspektur Upacara, dengan komandan upacara Kapten (Inf) Aditya Mulyadi lulusan Semapa Wamil tahun 2000 Danki 100 Raider dan pembaca Do’a Kakan Kemenag Drs. HT. Darmansyah. Upacara yang diikuti satuan TNI – POLRI yang berada di Langkat - Binjai, jajaran Korpri, para pelajar dan mahasiswa AkperAkbid Pemkab Langkat.

Dalam kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Langkat Drs. H. Abdul Khair, MM membacakan ikrar segenap elemen masyarakat Indonesia yang menyatakan kebulatan tekad untuk mempertahankan NKRI dan mengawal Pancasila.

KESAKTIAN PANCASILA - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi bertindak sebagai Inspektur Upacara tengah membacakan teks Pancasila pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Bupati Sergai Sei Rampah, Senin. (KPK POS/JUL) Peringatan tersebut berlangsung hikmat yang dihadiri antara lain Kapolres Langkat AKBP L. Erick Bhismo, SIK, SH, Dandim 0203 Langkat Letkol. Inf YP. Girsang, Ketua Pengadilan Negeri Stabat

Hj. Diah Sulastri Dewi, SH, MH, Wabup Budiono, SE, Ketua PA Drs. H. Syaifuddin, SH, MH, para Komandan Satuan, jajaran anggota DPRD, kepala SKPD, Ketua TP. PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa,

Ketua DWP. Ny. Hj. Khairul Bhariah Surya, Ketua KNPI M. Syamsul Harahap, dan sejumlah undangan lainnya.

DI PEMKAB SERGAI Penyelenggaraan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) tahun 2012 di Kabupaten Sergai berlangsung khitmad. Bertindak sebagai Inspektur upacara yaitu Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi MSi dengan Komandan upacara Kakan Kesbangpol Linmas Drs. Ramses Tambunan dan perwira upacara Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Drs. Edi Suryanto, pelaksanaan Hapsak bertempat di halaman Kantor Bupati Sei Rampah, Senin .

Upacara Hapsak turut diikuti Wabup Sergai Ir H Soekirman, para Kepala SKPD dan jajaran PNS Pemkab Sergai. Peringatan Hapsak tahun ini mengambil thema “Kesaktian Pancasila Tonggak Negara Paripurna” ditandai dengan pembacaan teks Pancasila oleh Irup Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi serta pembacaan naskah ikrar mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila oleh Timbul Sahari dari Satpol PP dan Pembacaan UUD 1945 M. Affandi Nasution dari Kesbangpol Linmas.

(JUL/ARM)

Oktrigana Wirian Siswa Berprestasi SMUN 1 Tg.Morawa TANJUNG MORAWA - Oktrigana Wirian siswa SMU Negeri I Tanjung Morawa turut mengharumkan nama sekolahnya sampai tingkat Nasional lewat PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja Realitas yang dipimpinnya.

Pria remaja kelahiran tahun 1995 di Tanjung Morawa ini terpilih menjadi salah-satu peserta perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Unggulan tingkat Nasional yang diadakan pada 27 - 30 September 2012 yang lalu, di Hotel Marbella, Jalan Raya Karang Bolong Km.135, Desa Bandulu Anyer, Banten.

Oktrigana mewakili Sumut bersama beberapa orang peserta lainnya yang berasal dari beberapa kabupaten/kota se-Sumut.

Semuanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 9 orang PIK Remaja unggulan dan 3 PIK Mahasiswa unggulan.

Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa Unggulan Tingkat Nasional tahun 2012 diselenggarakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja dalam rangka meningkatkan kreatifitas, keterampilan, dan kemampuan pengelola PIK Remaja/Mahasiswa. Para peserta/tim diambil dari 33 provinsi se-Indonesia, dan dalam kegiatan itu tim Sumut

meraih juara-I lomba cerdas ceria.

Sebelum mengikuti Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Tingkat Nasional, Oktrigana sempat meraih juara-I tahap tumbuh dalam sebuah kegiatan Konselor Remaja Kabupaten Deli Serdang.

Setelah itu Oktrigana mewakili tahap tumbuh Kabupaten Deli Serdang ke tingkat Provinsi Sumut dalam perlombaan PIK

OKTRIGANA WIRIAN

Remaja unggulan antar Kabupaten/Kota se-Sumut.

Dalam kegiatan PIK Remaja tingkat provinsi Sumut, pihak BKKBN dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian di sekolah asal peserta. Oktrigana Wirian mendapat juara-3 tahap tumbuh se-Sumut sehingga mengantarkan dirinya menjadi salah-satu

peserta mewakili Sumatera Utara pada Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa tingkat Nasional.

KPK Pos mewawancarai Oktrigana Wirian, Rabu (3/10) di sekolahnya SMUN I Tanjung Morawa Jalan Batang Kuis, Pasar VIII Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung, Kab.Deli Serdang. “Saya bersyukur dapat turut mewakili Sumut pada tingkat Nasional, dan saya berharap dengan prestasi ini menambah semangat kawankawan di sekolah untuk terus meningkatkan keunggulan PIK Remaja Realitas,” ujar Oktrigana yang duduk di bangku kelas III SMU Negeri ini.

Keberhasilan Oktrigana turut membanggakan Kepala Sekolah dan guru-gurunya. Mereka berharap kepada siswa/siswi yang lain dapat menunjukkan andil dalam membangkitkan prestasi dan kemampuan yang baik.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMUN I Tg.Morawa Drs Kasman Butar-butar MPd saat ditemui KPK Pos di kantornya mengungkapkan, pihaknya bangga anak didiknya turut mengharumkan nama sekolah ini, dan keberhasilannya ikut mewakili provinsi Sumut pada tingkat Nasional. "Ini prestasi yang luar biasa,” kata Kasman sembari memberi suport kepada Oktrigana agar tetap terus mengasah prestasinya. (DIZ)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Dinas PKKD Pasang Lampu Penerang Jembatan SINGKIL - Sejumlah jembatan di Aceh Singkil, yang selama ini dikenal rawan kecelakaan lalulintas dan tindak kriminal, sejak awal September lalu mulai dipasang lampu penerang jalan.

Hanya saja, akibat keterbatasan dana, tidak semua jembatan bisa diberi lampu jalan seperti yang dituntut warga.

"Hanya tiga jembatan yang bisa kita pasang lampu, sisanya akan kita upayakan tahun depan," kata M.Hilal SH, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) setempat, Selasa pekan lalu.

Dari data yang diberikan DPKKD, ada tiga jembatan yang sudah dipasang lampu jalan tahun ini masing-masing, jembatan Lae Petal, di Kecamatan Suro. Jembatan Suka Makmur, di Kecamatan Singkil dan jembatan Sila-

tong di Kecamatan Simpang Kanan.

Sedangkan empat jembatan lainnya masing-masing, di Napagaluh, Kecamatan Danau Paris, jembatan Gostel, di Kecamatan Singkil Utara dan jembatan Ujung Bawang, di Kecamatan Singkil, hingga saat ini belum diberi lampu.

Catatan wartawan, persoalan ketiadaan lampu penerang jembatan di daerah ini sudah lama dikeluhkan warga. Soalnya, selain dinilai rawan kecelakaan lalu-lintas, ketiadaan lampu juga

telah membuat sejumlah jembatan rawan tindak kriminal.

Namun seperti yang dijelaskan pihak DPPKD, akibat anggaran yang minim upaya untuk memasang lampu di jembatan di daerah ini pun terpaksa dilakukan secara bertahap.

"Banyak keluhan warga yang kita terima persoalan lampu jembatan ini. Kita lihat saja anggaran 2013, kalau memungkinkan, saya bisa pastikan semuanya akan kita pasang lampu tanpa terkecuali," pungkas Hilal. (AZT)

Wabup Nias Buka Pelatihan Kerajinan Anyaman NIAS - Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu membuka pelatihan/bantuan teknik lanjutan peningkatan mutu kerajinan anyaman Tahun Anggaran 2012 kepada beberapa desa pada 9 kecamatan se-Kabupaten Nias, Rabu lalu.

Dalam arahannya bupati mengatakan, pelaksanaan kegiatan pelatihan/pemberian bantuan teknik kerajinan anyaman tahun ini yang diselenggarakan Pemkab Nias melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias yakni salah satu wujud nyata kepedulian Pemkab Nias untuk mengembangkan kreatifitas dan

ketrampilan dibidang kerajinan.

Menurut bupati, di era globalisasi saat ini banyak hal yang perlu kita sikapi bersama antara lain tanggap, kreatif dan membuka diri menghadapi suatu perkembangan dan perubahan yang tujuannya dapat memberikan nilai positif bagi kehidupan kita sebagaimana harapan pemerintah pusat yang mengharapkan adanya program OVOP (one village, one product) yang artinya setiap desa mempunyai satu produk unggulan yang dapat dipasarkan dan menjadi sentra untuk dapat membangun kehidu-

pan masyarakat sekitar pada umumnya dan khususnya keluarga itu sendiri.

Diharapkan agar peserta belajar dengan sungguhsungguh dan mentaati ketentuan yang telah digariskan oleh panitia selama pelatihan berlangsung sehingga target dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Sehingga pelatihan ini bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya menjadi pengusaha handal di masa yang akan datang.

Kepala Dinas Perindagtamben ESDM Kabupaten Nias dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan un-

tuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, menambah daya kreasi pengrajin dan mutu kerajinan anyaman sehingga memunculkan produk unggulan yang melahirkan satu industri kecil sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan mandiri sesuai visi misi Bupati/Wabup Nias.

Dikatakan, peserta yang mengikuti pelatihan diberikan bantuan peralatan ketrampilan sehingga bantuan ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan ketrampilan anyaman di desa masing-masing. (YAGI)

T3rac Tebingtinggi Dikukuhkan TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengukuhkan kepengurusan Tebing Tinggi Trail Adventure Club (T3rac) periode 2012 - 2015, Minggu, di lapangan Golf Pabatu Kota Tebingtinggi.

Hadir dalam acara pengukuhan itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian R Djajadi Sik, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman Sik, Ketua KONI Tebingtinggi HM Daniel Sultan SE, Kadisporabudapar H Azhar Efendi

SE, Wakapolres Kompol I Made Ary Pradana Sik dan para croser dari Tebingtinggi Adventure Mitra Polri.

Walikota mengatakan, olahraga motor trail mulai dipertandingkan pertama kali sejak tahun 1977 di Langkat, namun croser Sumut belum pernah mengukir prestasi. Konsep motor trail, katanya, sebagai sarana olahraga dan transportasi ke daerah yang sulit dijangkau serta membantu bencana alam seperti halnya di Nias

baru-baru ini.

Umar Zunaidi juga sangat mendukung terbentuknya T3rac sehingga bisa menjadi wadah para croser motor trail dan menyalurkan bakatnya dengan positif. Sebelumnya, Ketua Umum I Made Ary Pradana yang juga Wakapolres Tebingtinggi mengungkapkan T3rac dibentuk untuk menghimpun para generasi muda yang memiliki hobby motor trail.

Ketua KONI Tebingtinggi HM Daniel Sultan SE yang

juga sebagai pembina T3rac memberikan apresiasi atas terbentuknya T3rac sebagai wadah para pecinta trail.

Adapun Pengurus T3rac Kota Tebingtinggi periode 2012 2015 yang dikukuhkan yakni, Ketua Umum I Made Ary Pradana yang juga Wakapolres Tebingtinggi, Ketua Harian Burju Siahaan, wakil ketua Thomas, Sekretaris Ronny Sitompul, wakil sekretaris Andy Saragih, Bendahara Alpin dan wakil Awi Istana serta bidang-bidang lainnya.(RS)

Pameran Pembangunan Taput Diapresiasi TAPUT - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Taput ke 67, panitia melakukan pagelaran pameran pembangunan yang diikuti seluruh SKPD dan Kecamatan serta Kodya Sibolga, dan juga pelaku UKM. Pameran dipusatkan di jalan utama Sisingamangaraja, Tarutung. Hari pertama pameran, Jumat (28/9), antusiasme masyarakat terlihat dengan kehadiran masyarakat hingga ribuan guna menyaksikan kegiatan pembukaan tersebut.

Ketua Panitia II, Parsaoran Hutagalung dalam laporannya mengatakan, pameran diikuti 199 stand, terdiri dari, instansi sebanyak 55 stand, Kodya Sibolga 2 stand, Pelaku UKM 9 stand, selebihnya pelaku usaha dan masyarakat perorangan.

“Tujuan pameran dilakukan sebagai sarana informasi hasil pembangunan, pertanian, kerajinan, pariwisata dan lainnya di Taput.

Pemenang pameran akan diapresiasi dengan pemberian hadiah berupa tropi dan hadiah pembinaan yang sudah disiapkan panitia. Sementara

sumber pembiayaan pameran di tampung di APBD dan sponsor,” katanya.

Mewakili DPRD Taput, Dorgis Hutagalung dalam sambutannya membenarkan, pembiayaan pameran ditampung di APBD 2012. “Kami berharap dengan adanya pameran ini, masyarakat pelaku usaha dan pariwisata dapat termotivasi, dan kedepannya terwujud hasil pembangunan di Taput. Kepada Masyarakat kami berharap agar mendukung program pemerintah guna membangun Taput,” serunya.

Kajari Taput, Selamat Simanjutak SH MH, dalam arahannya mengatakan, selama masa tugasnya sudah dua kali mengikuti kegiatan pameran di Taput. Dia mengakui kegiatan pameran dari tahun sebelumnya semakin matang, terutama kegiatan pembangunan di tingkat pedesaan.

“Secara khusus kami memberi apresiasi kepada Bupati Taput yang memiliki jiwa merakyat dan langsung turun ke Desa-Desa di Taput guna memotivasi masyarakat

dibidang pertanian, pariwisata dan seni budaya,” ungkapnya.

Lanjutnya lagi, Taput memiliki lahan yang sangat subur untuk dikembangkan. “Ini harus kita tunjukan sebagai bukti pada kabupaten lain di luar Taput,” imbuhnya.

Bupati Taput, Torang Lumban Tobing (Toluto) dalam bimbingannya mengatakan, masyarakat harus memiliki semangat membangun Taput. “Inilah yang menjadi semboyan kita, sama-sama membangun dan mengembangkan Taput. Kami mengabdikan diri untuk memajukan Taput dan menghargai hasil pertanian serta kerajinan tenun merupakan agenda Pemkab. Pameran ini merupakan ajang promosi hasil pertanian dan pembangunan, yang mendapat dukungan dari beberapa etnis lain di Taput,” pungkasnya.

Acara pembukaan dihadiri unsur Uspika Plus, SKPD, tokoh masyarakat dan agama, serta ribuan masyarakat dan secara simbolik pameran dibuka dengan penekanan tombol sirene.

(PR)

Walikota Gunungsitoli Berangkatkan Jamaah Calon Haji GUNUNG SITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP memberangkatkan 23 orang jamaah calon haji asal Kota Gunungsitoli dari kantor walikota menuju bandara embarkasi Polonia Medan, Minggu kemarin.

Walikota dalam sambutannya mengatakan, menunaikan haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima sesuai yang diajarkan Allah SWT bagi umat Islam yang mampu dan sanggup melaksanakannnya.

"Kemampuan dimaksud meliputi sehat jasmani, rohani dan mampu dalam hal ekonomi untuk biaya menunaikan ibadah haji," katanya.

Selanjutnya, mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional bangsa, maka sebagai duta pemerintah Indonesia di Negara Arab Saudi dihimbau agar calon jamaah haji dapat menjaga martabat dan nama baik Negara kita di sana, serta senantiasa mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.(YAGI)

Porkab Korpri dan Haornas di Asahan KISARAN - Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H Sofyan MM membuka secara resmi Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Korpri Kabupaten Asahan tahun 2012 di Gedung Olah Raga Kisaran.

Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Sekda mengatakan, Pemkab Asahan menyambut baik dilaksankannya kegiatan Porkab tersebut, karena pelaksanaan kegiatan olahraga ini baru pertama kali dilaksanakan, sehingga kegiatan Porkab Korpri Asahan merupakan kegiatan pemberdayan olahraga bagi anggota Korpri sebagai upaya menciptakan kondisi kreatif, disiplin dan refresing bagi anggota korpri.

Dilain kesempatan, Pemkab Asahan juga memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke XXIX tahun 2012 di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin.

Kegiatan Haornas dirangkai dengan upacara serta pemberian penghargaan kepada beberapa insan olahraga di Kabupaten Ashan.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP saat membacakan amanat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, DR Andi A Mallarangeng mengatakan, dengan peringatan hari olahraga nasional ini mari kita wujudkan olahraga sebagai gaya hidup manusia indonesia modern, karena dengan berolahraga hidup menjadi lebih sehat, gembira dan kerja lebih produktif. (IN)

Dendang Melayu Tamiang Tampil di Denmark ACEH TAMIANG - Kelompok musik dendang melayu Aceh Tamiang, bukan saja tampil di area Festival Musik Daerah dan Nusantara, tapi sekelompok musik berirama joged tersebut juga akan tampil di Denmark.

Kelompok musik dari sanggar Pucok Suloh, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang itu bertolak ke Denmark pada 3 Oktober 2012. “Pihak penyelenggara, tertarik dengan musik melayu yang memiliki sejarah dengan jalur pelabuhan yang menghubungkan Sumatera dengan lautan Hindia,” ujar humas sanggar Pucok Sulor, Tgk. Shuhada dan menambahkan, mereka tertarik dengan musik melayu Aceh Tamiang.

Katanya, pusat seni budaya dengan Denmark, Kultur Vaerfter (The Culture Yard) dan Musichuset Es Jberg akan menyelenggarakan Festifal Musik Internasional bernama Knejpe Festival pada 13-15 Oktober 2012.

Sanggar Pucok Suloh sendiri tampil di kota Helsingor dan Esbjerg, dengan membawakan 40 lagu ciri khas melayu Tamiang dan Aceh. Disebutkan Shuhada, musik melayu Tamiang merupakan musik melayu yang dinyanyikan untuk para bangsawan pada jaman kerajaan melayu Tamiang, menceritakan kisah peperangan, kemanusiaan, perdamaian dan nasehat serta para pemuda.

Para pemain sanggar yang tampil, Mukhtar Lutf (pemain Akordion), Teguh Prasetyo Wibowo (pemain Biola), Makmur Effendi (pemain Gendang), Elisa (Vokalis), dan Muhammad Riza Nurdin (Manager Tim Festival/Penterjemah). (BSO)

Bergabung Dengan KPK POS Koran KPK POS memberikan kesempatan kepada tenaga muda untuk diangkat menjadi wartawan dan Biro di beberapa daerah di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai berikut di bawah ini: DAERAH ACEH: 1. Sigli 2. Pidie Jaya 3. Bireuen 4. Meulaboh 5. Tapak Tuan 6. Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara 7. Langsa dan Aceh Timur SUMATERA UTARA: 01. Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu dan Kabupaten Langkat 02. Kota Binjai 03. Brastagi, Kabanjahe dan Kabupaten Tanah Karo 04. Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang 05. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara 06. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 07. Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan 08. Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun 09. Aek Kanopan, Labura 10. Teluk Dalam, Nias Selatan.

Bagi Yang Berminat Lamaran Diantar Langsung Ke:

PAMERAN- Suasana pembukaan pameran memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkab Taput ke 67.(KPK POS/PR)

KPK POS Jalan T.Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No.182-184-186 Medan Atau dapat menghubungi Sekretariat Tel: (061) 8449800 Faksimile (061) - 8462800, Email: kpkpos@yahoo.com

<<< selanjutnya baca Hal. 2

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Demokrat Minta KPK Bertindak Adil

PELANTIKAN - Pengurus DPP API foto bersama dengan pengurus DPD API Sumut dan para undangan, usai pelantikan Rabu. (KPK POS/DOK)

API

Aliansi Pers Indonesia

Hadir Untuk Meningkatkan Profesionalisme Wartawan MEDAN - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pers Indonesia (DPP API), Iskandar ST menyatakan, kehadiran API didasari pada masa reformasi tahun 1998 yang memunculkan banyak media pers baik media cetak, elektronik maupun online. Melalui kelahiran sejumlah media tersebut, maka muncul pula wartawan yang membutuhkan satu wadah. Untuk itu API hadir guna mewadahi para wartawan.

“API hadir untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, sebagai wadah silaturahmi bagi sesama wartawan dan memberikan advokasi serta perlindungan bagi wartawan yang mengalami kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi," demikian Iskandar pada acara pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pers Indonesia (DPD API) Sumut periode 2012-2016 di Hotel Danau Toba Internasional, Medan, Rabu.

Prosesi pelantikan diawali pembacaan SK DPP API oleh Sekretris Jenderal DPP API MA Sidik Surbakti. Selanjutnya dilakukan penyerahan pataka oleh Ketua Umum DPP API, Iskandar ST kepada Ketua DPD API Sumut Rahmat Hidayat SE didam-

pingi Sekretaris Sumuang Nababan, Bendahara Sudrajat Suandra, dan jajaran Pengurus DPD API Sumut lainnya.

Acara pelantikan dihadiri mewakili Plt Gubsu Kadis Kominfo Dr H Asren Nasution MA, mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) AY Nasution serta Deklarator API Dr Hinca Panjaitan dan MA Sidik Surbakti. Hadir juga para pejabat pemerintahan, pejabat TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh pers, parpol, pengurus organisasi pers, perguruan tinggi, LSM, dan lainnya.

Lebih lanjut Iskandar menyatakan, mulai hari ini API di Provinsi Sumut sudah 'dinyalakan.' Jika ada wartawan mengalami segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi pers, maka API berada di barisan terdepan,” kata Iskandar.

Pada kesempatan itu, Iskandar juga menjelaskan, API dideklarasikan pada 31 Mei lalu di Balai Citra Hotel Tiara Medan. Dalam deklarasi tersebut sejumlah aktivis nasional dan tokoh pers nasional seperti Dr Eggi Sudjana SH MSi, Dr Hinca Panjaitan, Sabam Leo Batubara, dan MA Sidik Surbakti ikut menghadirinya.

“Ada pepatah yang sering diucapkan, api kecil menjadi

kawan, api besar bisa menjadi lawan. Meski kelak akan terus membesar, API akan menjadi kawan bagi orang-orang yang terus mendukung kegiatan pers.

Saya telah mengeluarkan dua mandat untuk pembentukan API di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat,” ungkap Iskandar.

Mewakili Gubsu, Kadis Kominfo Sumut Asren Nasution mengajak seluruh pengurus API bisa berperan secara aktif sebagai motor penggerak pembangunan di Sumut melalui pemberitaan di media massa tanpa mengabaikan fungsi utama sebagai alat sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat.

Terkait pelantikan, juga dilaksanakan kegiatan bedah buku karya Hinca Panjaitan yang berjudul “Presiden Hak Jawab, Belajar dari Presiden SBY”, atas nama Pemprovsu Asren menyambut baik acara bedah buku tersebut.

“Acara bedah buku ini sangat bernilai strategis sebab dari buku kita bisa belajar dari cara Presiden SBY menggunakan hak jawab, merawat kemerdekaan pers, menumbuhkembangkan demokrasi dan memajukan kesejahteraan umum,” ujarnya. (SF)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bertindak adil dalam menangani dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat.

"Pokoknya siapa pun yang disebut, KPK harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang ada," kata Ketua DPP Partai Demokrat bidang hukum dan korupsi, Didi Irawadi, ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat.

Partai Demokrat, kata Didi, tidak akan mengintervensi institusi tindak kejahatan korupsi itu dalam memberangus tindak kejahatan korupsi. "Sikap Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada KPK sesuai dengan koridor hukum yang ada," tegas putra Menteri Hukum dan HAM itu.

Oleh sebab itu, dia meminta agar lembaga pimpinan Abraham Samad Cs itu tidak asal sembarangan menyebut nama dalam kasus korupsi.

"Jangan sekedar menyebutkan nama, sebaiknya penanganan itu harus sesuai hukum," ucap Anggota Komisi III DPR itu.

Diketahui, Ketua KPK Abraham Samad mengisya-

ratkan ada perkembangan baru dari penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Jawa Barat yang saat ini dalam tahap penyelidikan.

Menurut Abraham, tinggal tunggu waktu saja ada yang baru dari penyelidikan kasus Hambalang. Walaupun, dia tidak mau menyebutkan apakah yang dimaksud tersebut adalah penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

"Jadi proses Hambalang masih dalam tahap penyelidikan. Mudah-mudahan, dalam satu sampai dua minggu (ada perkembangan baru)," kata Abraham di kantor KPK,

Jakarta, Kamis.

Tetapi, Abraham enggan mengatakan apakah perkembangan tersebut adalah menetapkan Ketua Umum DPP partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Walaupun, dari pemeriksaan yang belakangan dilakukan oleh KPK mengarah pada adanya aliran dana ke kongres partai Demokrat tersebut.

"Biasanya, untuk tahap awal kita tidak akan menyebutkan siapa yang jadi potensial tersangka dalam sebuah perkara. Sebab, akan menghalangi langkah-langkah penyelidikan berikutnya," ujar Abraham.

(IC/BBS)

Terkait Kasus KDRT, Ketua Gerindra Binjai Masuk Sel BINJAI - Terkait Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ketua Partai Gerindra yang berintial RA (46) penduduk Jalan Marcapada Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, terpaksa mendekam di sel. Tersangka diamankan anggota Polres Binjai, Rabu pekan lalu, dari Kantor Partai Gerindra jalan Ikan Bawal Kecamatan Binjai Timur.

Keterangan yang berhasil dikumpulan koran ini di lapangan menyebutkan, sebelumnya antara tersangka dengan isterinya sudah pisah ranjang selama lebih kurang

satu tahun lebih. Ketika korban hendak menjenguk anaknya ke rumah mereka, terjadi pertengkaran dan diakhiri dengan pemukulan yang membuat korban tidak terima diperlakukan sedemikian, lalu mengadukan kejadian tersebut ke Polres Binjai.

Pengacara tersangka RA, Suwandi SH ketika ditemui seusai menjenguk tersangka RA, Kamis pekan lalu, mengatakan, diamankannya tersangka karena pengaduan isteri tersangka bernama Isma Arwinda, tanggal 29 Agustus 2012 lalu.

Diakui Suwandi kliennya

sebelum ditahan di Poles Binjai sudah terlebih dahulu diperiksa pihak Polres Binjai di ruangan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). "Kini kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak Polres Binjai, karena permohonan tersebut semua tersangka dapat mengajukan kepada pihak kepolisian," ucapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Revi Nurvelani SiK ketika dikonfirmasi wartawan seputar kasus yang menimpa tersangka RA tentang KDRT, pihaknya membenarkan dan sudah menahan tersangka. (SBR)

Forum Penyelamatan Nias Barat Dideklarasikan GUNUNG SITOLI - Merasa prihatin melihat kondisi pemerintahan yang sedang berjalan di Kabupaten saat ini, maka sejumlah tokoh asal Nias Barat baik yang berdomisili di Kepulauan Nias maupun yang berada di kota-kota besar di Indonesia medeklarasikan Forum Penyelamatan Nias Barat yang dilaksanakan di Wisma Soliga kota Gunungsitoli, Kamis.

Ketua deklarasi Forum Penyelamatan Nias Barat, Ta’azokhi Gulo dalam sambutannya mengatakan, munculnya Forum Penyelamatan Nias Barat didasari pada kurangnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pimpinan Pemerintahan di Kabupaten Nias Barat, sehingga kita sangat prihatin bila krisis kepercayaan ini terus berlanjut.

Ta’asokhi juga memberitahu bahwa tujuan pembentukan FPNB adalah ungkapan

panggilan moral putra-putri Nias Barat sebagai pewaris nilai-nilai luhur pemekaran Nias Barat untuk membangun Nias Barat dengan bergandengan tangan bersama pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Dia juga tidak lupa mengajak masyarakat untuk memberikan masukan kepada FPNB, karena dalam waktu tidak terlalu lama FNPB akan dituding dibentuk untuk menggulingkan Bupati Nias Barat.

Sehingga dia berharap kepada tokoh-tokoh agama, masyarakat dan adat di Kabupaten Nias Barat memberikan masukan-masukan bagaimana memulihkan kepercayaan masyarakat dan memulihkan prinsip-prinsip kepercayaan yang benar.

Di tempat yang sama, salah seorang tokoh Nias Barat, A.Eka Gulo mengharapkan agar FPNB berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dengan

maksimal dan tetap melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga pemerintah Nias Barat merubah paradigma yang lama dalam tubuh pemerintahannya dengan tata pemerintahan yang memihak kepada rakyat.

Adapun pengurus FNPB yang dikukuhkan para tokoh Nias Barat, Ta’asokhi Gulo (Ketua), Fanotona Waruwu (Sekretaris), Elikana Hia (bendahara). Kemudian anggota Yobedi Gulo, Tolosokhi Halawa, Rusula Zai, Faonasokhi Daeli, Libertini Mendrofa, Firman K Daeli, Mesachi Zebua, Dalinafao Hia, Onekhesi Daeli, Saderakhi Maruhawa, Taufik Gulo dan Yusman Gulo.

Pada acara tersebut, juga terlihat mantan Pj.Bupati Nias Barat, Sudirman waruwu, Mantan Sekda Nias, FG.Martin Zebua, Pdt.Beni Gulo, Taroli Hia, Ama Salena Halawa, Ama Ape Gulo dan beberapa tokoh dari kabupaten Nias Barat (YAGI)

Tim Raskin Provsu Lakukan Evaluasi di Nias NIAS - Tim Beras Miskin (Raskin) dari Provinsi Sumatera Utara masing-masing Nasrun R (divre Bulog Sumut) dan L Sabrina (Asisten Ekbang Setda Provsu) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan raskin di Kabupaten Nias, bertempat di ruang rapat sekda lantai I Kantor Bupati Nias, Selasa lalu.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilakukan badan pusat statistik Kabupaten Nias terungkap bahwa rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Nias berjumlah kurang lebih 22.720 kepala keluarga, jauh melebihi jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin (RTS-PM)

sebelumnya sebanyak 21.128 KK. Berdasarkan data terakhir yang kami terima bahwa realisasi program penyaluran raskin di Kabupaten Nias mulai dari Januari hingga September 2012 baru mencapai 62,02 persen.

Dikatakan, rendahnya penyerapan realisasi raskin ini terutama pada semester ke-2 tahun 2012 disebabkan dampak pengurangan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat secara signifikan di Kabupaten Nias yang mana sebelumnya 21,128 rumah tangga menjadi 10,263 rumah tangga atau berkurang 51 % .

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini Pemkab Nias telah menyurati Gubernur Sumatera Utara tertanggal 29 Juni 2012 dan Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) perihal pagu raskin di Kabupaten Nias bulan Juni sampai Desember 2012. Sebagai tindak lanjut surat tersebut, tim nasional percepatan penanggulan kemiskinan dari Jakarta telah melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat di Kecamatan Gido dan Bawolato namun sampai saat ini belum ada hasil.

Sementara itu, berdasarkan hasil realisasi raskin dari kantor seksi logistik Gunungsitoli per 1 Januari sampai 25 September 2012 bahwa raskin yang teralisasi di Kabupaten Nias berjumlah 1,750,095 kg dengan nilai Rp 2,800,152,000,00 dan sisa pagu raskin 1,066,065 atau 62,14 %.

(YAGI)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

BPK Temukan Penyimpangan Anggaran Rp 12,48 Triliun JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 12,48 triliun dengan 13.105 kasus di seluruh Indonesia. Temuan pada semester 1-2012 itu, sangat mengejutkan karena terjadi kenaikan dibandingkan semester yang sama tahun 2011.

Dari 13.105 kasus , sebanyak 3.976 kasus senilai Rp8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Sisanya, sebanyak 9.129 kasus senilai Rp3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Dari temuan senilai Rp8,92 triliun tersebut telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp311,34 miliar.

"Umumnya kasus kerugian banyak terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, meliputi kekurangan volume pekerjaan atau barang, kelebihan pembayaran, kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan belum atau tidak dipungut, dan kasus penyimpangan belanja perjalanan dinas," tegas Hadi Purnomo, Ketua BPK di Jakarta, Kamis pekan lalu.

BPK, lanjut dia, juga menemukan banyak kasus aset negara dikuasai oleh pihak lain sehingga berpotensi merugikan negara. Menanggapi hal itu, Presiden meminta BPK untuk menindaklanjuti.

"Tentu semua akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tuturnya.

Disinggung permintaan DPR agar mengaudit KPK? "BPK siap untuk menindaklanjuti, namun BPK akan menanyakan tujuan, sasaran, dan harapan dari audit itu. Setelah itu kami ke KPK dan akan kami jelaskan apa maksud dan tujuan lingkup pemeriksaan," jawabnya.

Hadi melanjutkan BPK mulai mengaudit KPK setelah disepakati kriteria pemeriksaannya.

Sepanjang KPK belum menyepakati kriteria itu, tidak mungkin BPK melakukan pemeriksaan.

Ditanya apakah KPK pantas diaudit? "Semua lembaga bisa diaudit, jadi bukan KPK saja. DPR pun bisa diaudit. Kalau KPK minta BPK mengaudit, kenapa tidak?," jawabnya sambil menambahkan tak ingin berspekulasi soal apakah KPK berhak menolak diaudit.

"Cuma UU yang membolehkan BPK memeriksa.

Jangankan KPK, semua lembaga bisa, sesuai UUD pasal 23e ayat 1 yang mengatakan BPK berwenang memeriksa seluruh lembaga pengelola keuangan negara," sambungnya. (ENDY)

Korupsi PLTS, Nazaruddin Tuding Anas yang Ngatur JAKARTA - Janji membongkar satu persatu korupsi, yang menjerat Anas Urbaningrum, memang terbukti. Kini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding kembali keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa, dan mantan Menakertrans Erman Soeparno dalam mengurus proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2008.

"Pertemuan pada nalan hari, membahas proyek PLTS itu dilakukan di rumah dinas Menakertrans yang saat itu dijabat Erman Soeparno serta diatur oleh Anas Urbaningrum. Proyek itu diperkirakan senilai Rp 8,9 miliar. Maaf saya lupa tanggal dan bulannya" papar Nazaruddin sebelum menjalani pemeriksaan di KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Nazaruddin menuding Erman menerima dana 50 ribu dolar AS sebagai imbalan jasanya mengatur proyek agar jatuh ke tangan perusahaan yang dimiliki Nazaruddin. Pada pertemuan itu, Saan yang menyerahkan cek senilai 50 ribu dolar AS kepada Erman. "Waktu pertemuan itu yang mengatur Mas Anas. Tapi yang mengatur proyeknya Mas Saan. Mas Saan mengambil kuitansi, terus duitnya diserahkan ke Erman. Ada kuitansinya yang jumlahnya 50 ribu dolar AS," kata Nazaruddin.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan, KPK selalu memvalidasi keterangan dan bukti yang diperoleh dari pengakuan seseorang, termasuk yang diungkap Nazaruddin. KPK sudah meminta keterangan Saan untuk melakukan validasi terhadap keterangan Nazaruddin, yang menyatakan mantan aktivis HMI itu pernah bertemu dengan Erman Soeparno dalam rangka mengatur proyek PLTS di Kemenakertrans.

Berdasarkan keterangan Saan, penyidik KPK kembali meminta keterangan Nazaruddin. Tujuannya melakukan validasi terhadap keterangan Saan.

"Berdasarkan keterangan Nazaruddin, penyidik KPK akan menjadwalkan permintaan keterangan dari Anas Urbaningrum dan Erman Soeparno, termasuk meminta kembali keterangan Saan," tambah Johan.

Dalam kasus korupsi PLTS, KPK menetapkan Neneng Sri Wahyuni dan Izederik Emir Moeis sebagai tersangka. Dugaan kerugian negara yang diakibatkannya mencapai Rp 3,8 miliar. Dalam kasus itu, Neneng diduga sebagai perantara proyek PLTS di Kemenakertrans tahun 2008.

Selain Nazaruddin, KPK juga meminta keterangan Neneng. Namun, keterangan Neneng bukan untuk melengkapi berkas perkara kasus PLTS di Kemenakertrans, melainkan melengkapi berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor. Johan menambahkan, Neneng diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Saat ini KPK menangani dua kasus korupsi pada proyek Hambalang.

Pertama sudah masuk dalam tahap penyidikan dengan tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek itu, Dedy Kusdinar. Kasus kedua masih dalam tahap penyelidikan. Keterangan Neneng untuk kasus yang masih dalam tahap penyelidikan.

KPK sedang giat-giatnya melakukan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Hambalang. Saat ini penyidik KPK sedang menyelidiki aliran dana dari proyek itu ke kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Dana itu bukan hanya untuk penyelenggaraan kongres, tetapi juga untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. (ENDY)

NASIONAL

Korupsi Simulator SIM, Jenderal Djoko Lolos JAKARTA - Sebutan Jumat Keramat, ternyata tak berlaku bagi Irjen Pol. Djoko Susilo, tersangka dugaan kasus pengadaan simulator di Korlantas Mabes Polri tahun 2011.

Usai diperiksa, biasanya tersangka kasus korupsi langsung ditahan. Namun saat pemeriksaan terhadap mantan Kaorlantas Polri dan Gubernur Akpol, tidak dilakukan penyidik KPK. Jenderal bintang dua yang kini non job, bebas dari istilah 'Jumat keramat' di KPK, terbuksi usai diperiksa langsung melenggang bebas menuju mobil Range Rover bernomor polisi B306JA. Djoko menjalani pemeriksaan lebih dari delapan jam di kantor KPK. Jakarta, Jumat pekan lalu.

"Saya hanya menjalankan proses hukum dengan mendatangi KPK," jawabnya singkat usai keluar dari Gedung KPK berjalan kaki menuju mobilnya yang di parkir di depan KPK. Dimintai komentar soal kasus yang menjerat juga isu penahanan dirinya yang santer berhembus sejak Kamis pekan lalu, Djoko enggan berkomentar.

"Begini ya, saya hari ini menjalankan proses hukum. Kami mematuhi aturan hukum. Kami mengikuti proses hukum berikutnya," paparnya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menegaskan KPK tidak takut menahan tersangka kasus dugaan korupsi kasus pengadaan simulator di Korlantas Mabes Polri tahun 2011, Irjen Pol Djoko Susilo. "Tidak ada alasan untuk takut menahan," kata Bambang melalui pesan singkat, Jumat ahad lalu.

Tetapi, Bambang menegaskan untuk melakukan suatu tindakan hukum, termasuk penahanan, KPK harus profesional dan bijaksana, serta tidak dengan rasa amarah.

Menurut Bambang, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator tersebut, jajarannya masih mendalami atau menghi-

Irjen Pol. Djoko Susilo tung potensi kerugian negaranya dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, kasusnya tidak mengada-ada.

"Kami harus prudent (bijaksana) dan tidak mau memaksakan atau mengada-ada kasus, misalnya kerugiannya sekarang sedang dihitung KPK dan BPK. Pendeknya, penanganan kasus harus profesional dan jangan mengadaada," ujar Bambang.

Dari pernyataan Bambang, diketahui bahwa sesungguhnya lembaga antikorupsi tersebut memang belum mempertimbangkan menahan Djoko Susilo.

Mengingat, penahanan tidak dilakukan secara sembarangan.

"Kita perlu lebih mature (dewasa) mempertimbangkannya.

Anda kan tidak mau, KPK seperti sebagian oknum penegak hukum yang menahan orang karena ingin duluan menahan.

Padahal, belum pernah hitung kerugian negara," ungkap Bambang.

Pada 27 Juli 2012 KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Kakorlantas Irjen Polisi Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas non-aktif), Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang sebagai Direktur PT Inovasi

Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA. Pada 1 Agustus 2012, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri juga menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, tiga di antara tersangka itu sama dengan tersangka versi KPK yaitu Didik, Budi dan Sukotjo sedangkan dua tersangka lain adalah AKBP Teddy Rusmawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Simulator dan Komisaris Polisi Legimo sebagai Bendahara Korlantas.

Pihak Bareskrim Polri telah menahan Brigjen Didik, AKBP Teddy Rusmawan serta Kompol Legimo telah ditahan di rumah tahanan (rutan) Korps Brimob.

Sementara satu tersangka lain yaitu Budi Susanto ditahan di rutan Bareskrim sedangkan Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi untuk proyek senilai Rp196,8 miliar dengan tersangka Djoko tersebut, termasuk mantan Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo, serta AKBP Teddy Rusmawan dan Kompol Legimo di rumah tahanan (rutan) Korps Brimob pada Senin dua pekan lalu.

(ENDY)

Dituntut 14 Tahun, Wa Ode Ngaku Jadi Kelinci Percobaan JAKARTA - Wa Ode Nurhayati, terdakwa dugaan korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan pencucian uang dituntut hukuman selama 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Tuntutan terhadap politisi muda oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Guntur Ferry disampaikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa pekan lalu.

"Menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, menyatakan terdakwa Wa Ode Nurhayati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer, yaitu melanggar Pasal 12 huruf A UU Tipikor," kata Jaksa Guntur Ferry.

Menyatakan, lanjut Guntur, terdakwa Wa Ode Nurhayati terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dalam dakwaan kedua primer, yaitu melanggar Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sehingga, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai Wa Ode melalui stafnya, Sefa Yolanda telah menerima uang sebesar Rp 5,5 miliar dari pengusaha bernama Fahd El Fouz melalui Haris Andi Surahman. Di mana, bertujuan supaya Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya dan Aceh Besar mendapat alokasi DPID tahun 2011.

Selain itu, Wa Ode melalui Sefa Yolanda juga dianggap telah menerima uang sebesar Rp 750 juta dari Paul Nelwan dan Abram Noah Mambu melalui Haris Andi Surahman.

Dengan tujuan, supaya Kabupaten Minahasa mendapat alokasi DPID tahun 2011.

Sehingga, disimpulkan Wa Ode melalui Sefa Yolanda pada tanggal 13 Oktober 2010 sampai 1 Nopember 2010 telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 6,250 miliar melalui Haris Andi surahman.

Walaupun, lanjut jaksa \, uang tersebut tidak diterima secara fisik oleh terdakwa. Tetapi, dianggap secara nota bene telah diterima ter-

Wa Ode Nurhayati dakwa. Sebab, sudah dibuat bukti penerimaan uang atas nama Sefa dan secara materiil uang telah beralih ke terdakwa. Sehingga, dapat disimpulkan hadiah telah diterima oleh terdakwa secara yuridis.

Selain itu, pemberian uang sebesar Rp 6,250 miliar tersebut dinyatakan terkait dengan posisinya sebagai Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang terkait dengan alokasi DPID tahun 2011, yaitu supaya empat kabupaten mendapat alokasi DPID sebesar 7,7 triliun.

Terbukti, Wa Ode berulang kali melakukan pertemuan dengan Fahd El Fouz dan Haris Andi Surahman.

Di mana, dalam pertemuan itu, terdakwa meminta komisi 5 persen untuk alokasi di Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Sedangkan, Rp 750 juta untuk alokasi di Kabupaten Minahasa.

Terkait perbuatan pencucian uang, politikus Partai Amanat Nasional tersebut terbukti menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan mentransfer, membelanjakan, mengalihkan harta kekayaannya berupa uang yang keseluruhan berjumlah Rp 50.590.979.593,77. Di mana, tersimpan dalam rekening Bank Mandiri.

Padahal, selaku anggota dewan yang tidak memiliki usaha lain, gaji yang seharusnya diterima Wa Ode Nurhayati dari Oktober 2009 sampai September 2011 secara keselu-

ruhan sebesar Rp 1,6 miliar.

Jaksa menilai Wa Ode tidak dapat membuktikan secara logis perihal usaha dan harta kekayaan yang dikatakan dimiliki oleh keluarganya. Sebaliknya, transaksi yang ada di rekening terdakwa atas nama Wa Ode Nurhayati justru menunjukkan transaksi dengan nominal besar hampir setiap hari.

Jaksa membuktikan sebaliknya, yaitu Wa Ode dianggap terbukti berusaha menyembunyikan uangnya melalui pembelian rumah di jalan Guntur. Sebab, jual-beli rumaah tidak atas nama terdakwa dan tidak dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Maka unsur menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang terbukti secara sah secara hukum," tegas Guntur.

Perbuatan Wa Ode, yaitu menerima hadiah dan pencucian uang dapat dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Sehingga, dipidana dengan dua perbuatan pidana yang berbeda, sambung Jaksa.

Usai membacakan tuntutan, Wa Ode mengaku kecewa dengan tuntutan itu dan mengajukan pledoi (nota pembelaan) pribadi. Demikian juga, penasihat hukum akan mengajukan nota pembelaan.

Mendengar pernyataan Wa Ode, Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo menyatakan sidang dilanjutkan tanggal 9 Oktober mendatang. Dengan agenda, mendengarkan pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya.

"Saya selalu jadi kelinci percobaan hukum, tiba-tiba dijadikan tersangka pertama kali. Saya bukan orang hukum, dan tak satu pun fakta persidangan yang baik, ini pemaksaan orang yang bersalah. Semangat jaksa menghukum," ujar Wa Ode usai sidang.

Ditegaskan manuver jaksa yang memaksa membuatnya bersalah dengan merangkai fakta persidangan yang tak memiliki keterkaitan.

Contohnya, jaksa tak bisa memastikan secara fisik uang yang disetor staf pribadi Wa Ode , Sefa Yolanda, dari Haris Surahman.

(ENDY)

Korupsi, Politisi Golkar Terbanyak JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat partai politik masih kental dalam praktik korupsi. Terbukti semester I 2012, sebanyak 44 politisi terjerat kasus korupsi. Rinciannya, Partai berlambang Pohon Beringin dengan 13 orang yang korup, di rangking kedua politisi Partai Demokrat 8 orang dan PDI Perjuangan 7 orang.

"Kenapa Partai Golkar? Partai ini sudah lama berkuasa. Bicara soal kepala daerah, mayoritas masih dari Partai Golkar. Jadi, semakin banyak sebuah partai menjadi kepala daerah atau berada di DPRD, semakin besar kemungkinan korupsinya," papar Tama S Langkin, anggota Tim Investigasi ICW di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Tama melanjutkan, ICW juga menemukan 285 kasus korupsi yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan sedikitnya 597 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Potensi kerugian negara mencapai Rp 1,222 triliun Pelaku korupsi, terdiri pegawai pemerintah sebanyak 283 orang, kalangan swasta 122 orang, pegawai BUMN/BUMD 62 orang, DPR/DPRD 21 orang, Kepala Daerah 21 orang, Pengurus Partai 2 orang.

Sektor lahan yang paling sering disantroni para koruptor adalah, infrastruktur 87 orang, Keuangan Daerah 50 kasus, dan Pendidikan 29 kasus. "Riset data korupsi ini diambil berdasarkan data dari media online dan website intansi penegak hukum," kata Tama.

Berdasarkan wilayah terjadinya korupsi, lanjut dia, Sumatera Utara menampati posisi tertinggi dengan 27 kasus, disusul Jawa Tengah 24 kasus dan Jawa Timur 24 kasus.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan data, sepanjang Oktober 2004 sampai September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. (ENDY)

KPK Kembali Panggil Ketua Umum Partai Demokrat JAKARTA - Penyidikan kasus korupsi proyek Hambalang yang diduga melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, jalan di tempat. Memang, 4 Juli lalu Anas pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pekan depan kembali KPK memanggilnya.

“Terbuka peluang kemungkinan Anas Urbaningrim akan dipanggil lagi, karena kasusnya terus berkembang. Ingat ya KPK belum memetieskan kasus ini,”tegas Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di gedung KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Busyro melanjutkan, sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD Umar Arsal dipanggil KPK untuk memberikan keterangan mengenai kongres PD di Bandung beberapa tahun silam. Namun anggota Komisi V tersebut datang ke KPK hanya untuk meminta izin untuk tidak diperiksa pada hari Selasa pekan lalu, dengan alasan harus mengikuti rapat paripurna di DPR. “Fokus penyelidikan saat ini masih ke Hambalang, karena hal ini adalah pengembangan penyidikan korupsi Hambalang mengenai pengadaan barang dan jasa,” ungkap Busyro.

Busyro mengungkapkan, KPK saat ini sedang menyelidiki aliran dana dari proyek Rp2,5 triliun tersebut. Ada penyalahgunaan kekuasaan di kasus Hambalang, "jika nanti terbukti ada APBN yang terkait dengan kasus Hambalang mengalir misalnya ke kongres dan ada buktinya, kami akan lacak sampai ke sana,” tambahnya.

Di tempat terpisah, praktisi hukum Kapitra Ampera mengaku heran dengan KPK. Sebab, bukti keterlibatan Anas sudah sangat jelas disampaikan kuasa hukum M Nazarudin Elsa Syarif dalam surat resmi. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti.

“Kita cukup heran kenapa Anas Urbaningrum yang namanya selalu disebut oleh terdakwa Muhammad Nazaruddin hingga detik ini pun belum juga ditahan. Sudah sangat banyak kasuskasus yang melibatkan Anas. Namun KPK hanya mengatakan sedang mendalami, mengkaji, dalam proses dan lainnya. Saya lihat KPK belum benarbenar independen dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi pembasmi koruptor,” katanya.

Dia mengatakan, jalan lurus KPK untuk memusnahkan korupsi ini selalu terjegal tangantangan penguasa, sehingga ada keberpihakan dalam menuntaskan sebuah kasus apalagi yang melibatkan orang besar. “KPK tidak perlu takut menghadapi kasus-kasus besar yang melibatkan penguasa. Sebab KPK punya kewenangan untuk menangkap pejabat-pejabat negara yang korup,” katanya.

Menurut dia, KPK jangan terlalu bertele-tele mengungkap kasus ini lantaran masyarakat sudah tersedot energinya hanya untuk menunggu kapan Anas ditangkap. “KPK jangan takut menghadapi kasus ini,” katanya.

Praktisi hukum Elza Syarief yang juga kuasa hukum mantan Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazarudin mengatakan, Anas Urbaningrum adalah pemilik Permai Group, sementara istrinya, Athiyyah Laila, sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Alam Berkah Melimpah.

Di samping itu dana milik Permai Group senilai kurang lebih Rp80 miliar yang terdiri dari Rp30 miliar dan 5 juta dolar Amerika digunakan untuk kepentingan Anas Urbaningrum untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. “Uang tersebut dibawa ke Hotel Aston di Bandung dan dibagi-bagikan kepada DPC-DPC Partai Demokrat untuk supaya mereka memilih Anas.

Bukti itu kan sudah jelas,” katanya.

Bukti lain, kata Elsa, struktur organsiasi Permai Group, daftar gaji sampai April 2011, BPKB Mobil Alphard Hitam B 15 AU dari PT Anugerah Nusantara menjadi nama Anas Urbaningrum dan jual beli saham PT Anugerah Nusantara dari Nazaruddin kepada Anas Urbaningrum. “Itu bukti jika Anas adalah pemilik permai grup yang menggarap proyek Hambalang,” katanya. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

PILIHI Gugat Pemkab Atas Kerusakan Hutan PAKPAK BHARAT - Revisi pembukaan ruas jalan baru yang menghubungkan antara Lagan, Kecamatan Pergttng-Gttng Sengkut (PGGS) dan Sibagindar (Pagindar), Kabupaten Pakpak Bharat, terus menuai masalah. Setelah sebelumnya, terkuak bahwa penyelesaian mega proyek yang melintas di kawasan hutan negara ini diduga tidak mengantongi izin pinjam pakai dari menteri kehutanan.

Kini, LSM Peduli Lingkungan Hidup (PILIHI) menuding terjadi dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 22 miliar dari pagu anggaran Rp 34,6 miliar.

Menurut Ketua LSM PILII, Hasoloan Manik, pagu sebesar Rp 34,6 miliar untuk pembukaan jalan sepanjang 20,5 kilometer sangat tidak beralasan. Untuk pengaspalan ‘hot mix’ saja paling Rp 1 miliar per kilometer,” ucapnya.

Selain kerusakan hutan yang duluan diadukan, dugaan penyimpangan dana tersebut harus menjadi focus penegak hukum untuk segera dituntaskan. Lembaga ini telah melayangkan pengaduan ke Polda Sumut karena tingkat kerusakan hutan yang dinilai amat parah di sepanjang lintasan pekerjaan pembukaan jalan. Sebagai LSM pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan, pihaknya mera-

sa berkewajiban meluruskan persoalan itu. Sampaisampai, Hasoloan dan kolega terbang ke Jakarta mendatangi sejumlah kementerian, termasuk Dirjen Planologi guna menguatkan dan mengumpulkan bukti.

Terakhir diketahui, pemkab ternyata belum mengantongi izin pinjam pakai dalam penyelesaian proyek.

Izin prinsip sebagai awal pekerjaan inventarisasi tegakan vegetasi kayu baru ditangan pemkab akhir triwulan pertama tahun anggaran (TA) 2012. Sementara izin pinjam pakai empat bulan setelahnya, padahal proyek telah diselesaikan per Februari 2012. “Ibarat sepasang sejoli, lahir anak duluan baru terbit surat nikah. Kan lucu,” ujarnya berumpama.

Dia mengaku, persoalan ini begitu komplit dan sebagai penanggungjawab anggaran daerah, bupati yang menjabat saat ini harus bertanggung jawab karena setiap kegiatan di SKPD tidak lepas dari pengawasannya. Apalagi, izin pinjam pakai diajukan atas nama bupati, bukan atas nama Kadis Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (Hutbuntamling). Begitu juga dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama bupati.

(PR)

Proyek Miliaran Terindikasi Dikerjakan Asal Jadi

SUMUT

Anggaran Taman Kota Tahun 2012 Rp 50 Miliar MEDAN - Anggaran yang dikucurkan pemerintah pada Dinas Pertamanan Kota Medan khusus untuk program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2011 cukup besar. Kisarannya mencapai Rp 16 miliar lebih dan sudah terealisasi 69,97 persen.

Menurut Panitia Pelaksana Teknis Kerja (PPTK) Dinas Pertamanan Kota Medan, Asli Dalimunthe, seluruh anggaran telah dipergunakan sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam APBD 2011.

Bahkan tahun 2011 yang lalu, Dinas Pertamanan telah mencurahkan perhatiannya ke daerah kecamatan Medan Johor. Salah satu hasil pekerjaan yang tampak di kecamatan itu yakni pembuatan taman kota di taman pramuka Cadika di jalan Karya Wisata.

"Taman seluas 26 hektar ini semula tidak terurus, tapi setalah dibenahi akhirnya taman itu bermanfaat bagi warga setempat," ujarnya pada Jumat pekan lalu.

Selain sebagai tempat kegiatan pramuka, lanjutnya, taman Cadika juga bisa dijadikan sebagai tempat ber-

Pembangunan Pasar Paya Ilang Terkatung

Taman cadika olahraga untuk menghirup udara segar. Lokasi yang luas dan suasana yang sejuk karena banyak ditumbuhi pepohonan menjadikan taman itu banyak dikunjungi masyarakat untuk berekreasi.

Dan bukan hanya itu, tambahnya lagi, selain menikmati kesejukan alamnya, masyarakat juga bisa menyalurkan hobbinya memancing ikan. Karena ditengah taman terbentang kolam yang sengaja ditata untuk memperindah taman tersebut.

Ini suatu bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan program RTH tersebut. Dan pada tahun 2011, untuk penanaman rumput gajah mini disekitar kawasan

taman Cadika pemerintah telah mengganggarkan sebesar Rp 200 juta. Dan untuk tahun 2012, pemerintah kembali mengganggarkan pembuatan taman Cadika di Kecamatan Medan Johor sebesar Rp 1 miliar. Dan saat ini sedang dalam tahap perencanaan pengerjaannya," jelasnya.

"Selain pembuatan taman Cadika ditahun 2011, sebutnya, tahun 2012 pemerintah juga telah mengganggarkan untuk pembuatan taman kota di 16 Kecamatan di Kota Medan, dengan anggaran sebesar Rp 50 miliar lebih. Dan ini akan menjadi tugas bagi kami untuk memperindah kota Medan," paparnya. (FER)

Terkait Temuan BPK, Fitnah Jika Bupati Korupsi

TANJUNGBALAI - Proyek pembuatan badan jalan berupa tembok penahan di Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, persis diperbatasan Kota Tanjungbalai dan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, dikerjakan asal jadi dan diyakini tidak sesuai bestek. Hal ini terlihat dilapangan, di antaranya cerocok yang panjangnya hanya berkisar 1 hingga 1,5 meter dan ditanam secara acak dan jarang-jarang. Adukan semen yang sangat encer menggunakan semen kualitas rendah.

Pada plang diketahui proyek dilaksanakan CV Almandili, menelan dana sebesar Rp 1.988.000.000, tidak tercantum awal dan akhir waktu pengerjaannya. Lokasinya yang dipelosok dan jauh dari pantauan sehingga memungkinkan kontraktor untuk mengerjakannya asal jadi. Tapi oknum

Ketua Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kota Tanjungbalai berinisial ZN terlihat wara-wiri dilokasi proyek.

Entah dalam kapasitas apa, namun beberapa pekerja proyek yang ditanyai mengatakan ZN merupakan salah satu pengawas lapangan dari kontraktor.

Melihat KPK Pos mengambil gambar dan menanyai para pekerja, ZN menghampiri. Ditanya apa benar proyek milik Panusunan Siregar, kontraktor asal Kisaran, ZN mengiyakan.

Informasi yang di dapat di Dinas PU Tanjungbalai pada Selasa pekan lalu, diketahui PPTK proyek adalah Ir Mabrur yang menjabat sebagai Kabid Bina Marga diSKPD tersebut.

Namun dalam dua kali kesempatan dihari yang berbeda, pejabat eselon III itu tidak bisa dikonfirmasi.

(HER)

Legislator Partai Hanura Diduga Main Proyek TANJUNGBALAI - Proyek siluman pembuatan pagar dan tembok keliling kantor Lurah Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, mengeluarkan ‘aroma tak sedap’. Aroma dimaksud adalah munculnya nama seorang oknum anggota DPRD Kota Tanjungbalai asal Partai Hanura berinisial Hj NA sebagai empunya proyek.

Indikasinya, hadirnya pengawas yang akrab dipanggil Pedol yang merangkap sebagai kepala tukang di proyek tanpa plang itu. Selama ini dia dikenal sebagai tangan kanan Hj NA. Sejak tahun 2010, setiap proyek yang dikerjakannya ditengarai merupakan ‘jatah’ Hj NA dari petinggi

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

daerah setempat.

Kabar tentang para anggota dewan yang mendapat ‘jatah proyek’ setiap tahun bukanlah hal aneh meski sulit membuktikannya.

Menyikapi kabar yang dapat berimplikasi negatif terhadap citra dan nama baik partai itu, Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai, Dedi Sanatra, bereaksi keras.

“Kita akan sampaikan hal ini kepada ketua DPC dan meminta segera digelar rapat untuk membahasnya. Karena selain melanggar undangundang juga dapat menjatuhkan nama baik partai,” tegasnya pada Rabu pekan lalu. (HER)

RANTAUPRAPAT - Pernyataan sejumlah oknum anggota DPRD Labuhanbatu dan beberapa kelompok masyarakat yang menuding Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar telah melakukan korupsi merupakan pernyataan yang tidak mendasar dan fitnah yang muncul dari sikap sekelompok orang yang sentimen terhadapnya.

H Sarifuddin Tandjung, mantan anggota DPRD mengatakan, dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Labuhanbatu Tahun 2011, No.04.C/LHP/XVIII. MDN/05/2012 Tanggal 14 Mei 2012, tidak ada satu kata yang menyebutkan ditemukan Kerugian negara. Dari situ jelas sudah bupati tidak korupsi. Kalau ada pernyataan sejumlah orang yang menyatakan dia korupsi maka perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya.

“Ini perlu agar masyarakat tidak tertipu dan terpengaruh komentar-komentar itu,“ katanya pada Selasa pekan lalu.

Menyangkut penggunaan selisih dana klaim program Jamkesmas sebesar Rp 556.493.

898,64 pada RSUD Rantauperapat, BPK menyebutkan tidak melalui mekanisme APBD, pengelolaan dan penggunaan tidak sesuai peraturan dan pengawasan bupati lemah, tidak ada disebutkan kerugian negara.

BPK dalam pemeriksaan itu menggunakan Permendagri No. 25 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 yang menyebutkan penerimaan rumah sakit yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka dana pelayanan Jamkesmas dicantumkan dalam APBD sebagai penerimaan restribusi.

Menurutnya, penerapan Permendagri tersebut kurang tepat, seharusnya yang digunakan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2011 per tahun anggaran. Pria yang biasa dipanggil Ucok Tanjung ini mengungkapkan, menurut penilaiannya pendapat BPK yang menyatakan pengelolaan dan penggunaan tidak sesuai peraturan ada benarnya. Namun harus di sadari bupati maupun Direktur RSUD dalam

TAKENGON - Demi penertiban pedagang di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui program pembuatan pasar membangun Pasar Paya Ilang yang terletak di antara Desa Blang Kolak II dan Tan Saril, Kecamatan Bebesen, dan saat ini sedang proses pengerjaan.

Namun, saat pantauan dilokasi terlihat tanah yg baru di timbun dilokasi rawa-rawa langsung dibuat fondasi, bahkan tanah yang digunakan hanya tanah pasir sehingga setiap musim hujan akan terjadi penurunan yang sangat deraktis.

Seorang pekerja tidak mau disebut namanya mengatakan, bangunan sebenarnya lebih layak dibongkar karena seperti tidak punya perencanaan matang, konsultan perencana masih belajar jadi konsultan.

Sumber menjelaskan, salah satu contoh kebohongan yang dilakukan pemborong untuk menipu publik dapat dilihat dari fondasi sudah mulai retak dan turun beberapa senti sehingga tiang sudah tergantung. Kontraktor menutupi pinggir fondasi dengan tanah timbunan.

Kabid Perkoprasian, Teniro saat ditanyai soal ini mengatakan dirinya belum sempat kelapangan sebab sedang berduka. Kadis yang dihubungi via seluler cuma mengatakan akan segera menindak lanjuti permasalahan, Jumat pekan lalu.

Membingungkan, bangunan yang dikerjakan sudah begitu lama tapi tanpa pengawas, minimal PPTK. Dengan cara apa PPTK bisa menandatangani semua pekerjaan yang hampir 40 persen selesai, tapi saat ini terkatung.

Tidak ada teguran dari dinas terkait, dan tentu saja hal ini merugikan daerah dan negara. Padahal pasar merupakan jantung perekonomian warga Takengon. (MARS)

Pembangunan Gedung SKPD Diduga Tumpang Tindih

Zulham Abdul Fattah Nasution pengelolaan dan penggunaan pelayanan Jamkesmas tidak sesuai peraturan karena pada saat pembahasan dan pengesahan APBD Tahun Anggaran 2011 belum ada aturan yang mengaturnya.

Seingatnya pembahasan APBD Tahun 2011 sudah dimulai Desember 2010 dan pengesahannya antara Januari sampai Maret 2011. Saat itu belum terbit aturan menyangkut Jamkesmas, tanggal 9 Juni 2011 terbit Permenkes No.903/Menkes/ Per/V/2011. Dengan lahirnya Permenkes tersebut disahuti bupati dengan Surat Keputusan Nomor : 445/270/RSUD/2011 tanggal 20 Desember 2011. Belakangan Permenkes tersebut diperbaharui lagi dengan No. 2562/Menkes/Per/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.

“Bagaimana memasukkannya dalam APBD? Saat APBD 2011 dibahas sampai disahkan peraturan pengelolaan dan penggunaan Jamkesmas belum terbit. Lucu rasanya kalau ada oknum anggota dewan mempersoalkan ini, yang benar sajalah, tak tahu belajarlah, banyak membaca atau karena sentimen?” katanya.

Menyangkut dana ADD, buku siswa, denda keterlambatan, bantuan sosial, dan ada yang mengatakan LKPJ ditolak. Sepengetahuannya tidak ada hak kewajiban dan kewenangan DPRD menerima atau menolak LKPJ Pemkab tentang pelaksanaan APBD. "Maunya sebelum menyampaikan statmen berpikir dulu. LKPJ adalah ben-

Samsul Bahri Sitepu tuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD keseluruhan. Termasuk tunjungan anggota DPRD, biaya perjalan dinas, baik itu Bintek, studi banding maupun reses. Apakah ini juga ditolak? Karena ini semua tercantum dalam APBD yang harus di LKPJ-kan. Kalau memang ditolak, kan harus dipulangkan, apa mau, yang benar saja,“ katanya lagi.

Sementara itu, Ketua LSM Forum Pemerhati Pembangunan Labuhanbatu (FP2LB) Drs Zulham Abdul Fattah Nasution berharap bupati tetap fokus bekerja dan terus berkonsentrasi melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. “Biarlah proses hukum berjalan sesuai dengan koridornya. Tapi jangan coba-coba mempolitisir hukum karena masyarakat sudah cerdas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” tegas Fattah.

Hal senada juga dikatakan Ketua, Drs H Usman Ahmad dan Ketua LSM Lembaga Indifenden Pemantau Aset Negara (LIPAN) Samsul Bahri Sitepu.

Samsul mengatakan, perubahan sudah dirasakan masyarakat khususnya di daerah pesisir dengan dilakukannya pengerasan Jalan Sei Rakyat – Sei Berombang sepanjang 20 kilo meter yang bisa dilalui kenderaan tanpa hambatan. Dia bilang, kejadian yang menimpa Tigor saat ini merupakan sentimen dari beberapa oknum, dengan adanya intrik-intrik pribadi untuk menjatuhkan karena keinginan tidak terpenuhi. (HAH)

BATUBARA - Pembangunan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011 telah menghabiskan dana APBD sebesar Rp 2,3 miliar, namun pengerjaannya tidak selesai.

Sehingga dilanjutankan pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 1.170.278.000 yang dikerjakan CV Citra Abadi dengan No. kontrak 02-BB/SP/PUP-BB/2012 jangka waktu pengerjaan selama 120 hari.

Perencanaan pembangunan gedung ditentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan (PUP) dan disain oleh konsultan CV Karya Vitaloka dan CV Khalimal Consultant. Namun indikasi pengerjaannya tampak berbeda dengan gedung yang dibangun tahun 2011 lalu, tampak jelas pada pemasangan keramik dan batu pengikat keramik (cincin) yang tidak sejajar sehingga terjadi bergelombang dan berkelok. Begitu juga dengan material ornamen yang dipasang pada gedung yang sedang dikerjakan, berbeda dengan yang dipasang pada gedung lama.

Seorang oknum pengawas lapangan (pimpro) Dinas PUP, Yasir menyatakan tidak bersedia ditemui dengan alasan sibuk di lapangan. Sementara menurut Ketua umum Front Pejuang Hak Rakyat (FPHK), Mr C Jabiel Manik mengatakan, pembangunan gedung adalah pemborosan anggaran. Dari sumber APBD tahun anggaran 2012, bangunan gedung yang sama menelan dana sebesar Rp 1,1 miliar. Diduga selain terjadi pemborosan anggaran, juga terjadi tumpang tindih anggaran. Gedung secara keseluruhan telah dikerjakan sepanjang 75 persen, tapi kenapa untuk menutupi sisa pekerjaan pemkab harus merealisasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar lagi. Begitu juga dengan kontrak kerja antara rekanan dan Dinas PUP sangat diragukan.

Dugaan pemborosan anggaran APBD 2011 sangat meyakinkan, seperti pada pembangunan gedung Dinkes, sama dengan pembangunan kantor camat Kecamatan Lima Puluh yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 miliar. Begitu juga dengan pembangunan perkantoran Dinas Perhubungan (Dishub). Kedua gedung SKPD tersebut dibangun dengan ukuran dan bentuk sama, sumber dana dan anggaran juga sama sebesar Rp 1,6 miliar. (SAH)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

LIPSUS

Opini WTP

Penghargaan Bergengsi Diranah Indikasi Korupsi KOTA Medan melalui Walikota-nya, Drs H Rahudman Harahap MM menerima piagam penghargaan paling bergengsi dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, pertengahan September lalu. Penghargaan yang diberikan atas keberhasilan Pemko Medan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2011 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemko Medan mendapatkan audit terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan keberhasilan ini, Wali Kota berharap dapat memotivasi seluruh aparatur di jajaran Pemko Medan untuk bekerja lebih baik lagi, terutama menyangkut pengelolaan keuangan. Dengan demikian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dapat lebih baik, lebih transparan dan lebih

akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Apalagi sebentar lagi Pemko Medan akan melaksanakan Elektronik Audit (E-Audit) kerjasama dengan BPK Perwakilan Sumatera Utara dalam rangka melakukan pengawasan anggaran sehingga lebih transparan, efektif dan akuntabel. .

“Jangan lengah dan terbuai, mari terus bekerja keras untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat Kota medan sehingga dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna. Semoga tahun 2012, kita berhasil kembali meraih opini WTP kembali”, harap Walikota waktu itu.

Tapi opini WTP dan harapan Walikota Medan itu, menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut menjadi pertanyaan besar apakah memang layak dibanggakan.

Alasannya, Walaupun Audit BPK Tahun 2011 mendapat kriteria WTP akan tetapi Kota Medan masih memiliki 29 te-

Indeks Korupsi Kota Medan Belum Baik

13 Kabupaten/Kota di Sumut Terindikasi Korup

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, indeks dan nilai integritas antikorupsi di jajaran Pemerintah Kota Medan, masih belum baik.

Dalam Musyawarah Komisariat Wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 1 di Medan pada April lalu, Busyro mengatakan Pemkot Medan hanya menempati peringkat 39 dari seluruh kota di Indonesia dengan indeks integritas 5,59 dan pengalaman 5,33.

Pemkot Medan kalah dibandingkan dengan kota-kota lain yang memiliki indeks dan nilai integritas pemberantasan korupsi, terutama dengan 10 daerah yang masuk besar.

Ia mencontohkan Pemkot Dumai sebagai peringkat pertama (indeks integritas 7,77 dan pengalaman 8,14), Pemkot Bukit Tinggi di peringkat kedua (indeks integritas 7,67 dan pengalaman 8,18), Pemkot Gorontalo di peringkat tujuh (indeks integritas 7,45 dan pengalaman 7,71), atau peringkat 10 yakni Pemkot Surabaya (indeks integritas 7,42 dan pengalaman 7,83).

"Saya tidak mau mengatakan Medan jelek, tetapi belum baik," katanya.

Menurut dia, indikator yang menjadi penilaian dalam inisiatif antikorupsi itu adalah kode etik dalam penyelenggaraan pemerintah, sumber daya manusia, transparansi, pengaduan masyarakat, kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Namun, Wali Kota Medan Rahudman Harahap menilai peringkat 39 dalam integritas antikorupsi yang diraih tersebut cukup bagus jika dilihat dari jumlah pemkot di tanah air yang mencapai sekitar 200.

Meski demikian, pihaknya berupaya untuk memperbaiki peringkat tersebut dengan berbagai langkah pembenahan birokrasi dan cara penggunaan anggaran.

Bahkan sebelum penyusunan APBD dan penetapatan program dalam musrenbang, Pemkot Medan akan melakukan kajian di lapangan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi hingga LSM. (ANT)

POTENSI kerugian negara sebesar Rp 1.1 triliun berasal dari temuan yang 'belum ditindaklanjuti' sebanyak 1459 kasus dengan nilai sebesar Rp 618.7 miliar, dan temuan 'belum sesuai dan dalam proses tindaklanjut' sebanyak 1267 kasus dengan nilai sebesar Rp 531.7 miliar.

Potensi kerugian negara sebesar Rp 1.1 triliun berasal dari satu provinsi dan 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Potensi kerugian ini berasal dari tahun 2009, 2010, dan 2011. Dengan demikian, banyak kepala daerah mengabaikan hasil audit BPK pada tahun 2009, dan 2010.

Alasan pemberian nomor satu kepada Pemrovsu yang paling disebabkan sejak tahun 2009 sampai 2011 mengabaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 206 kasus dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 395.2 miliar.

Dengan demikian, Provinsi Sumut tidak bisa menjadi contoh teladan bagi pemerintah daerah di Sumut. Wajarlah Sumut mendapat rangking satu lantaran tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan menganggap dokumen baik RAPBD, RKA, dan DPA sebagai rahasia negara sehingga sangat sulit diakses oleh publik.

Walaupun Kota Medan pada Audit BPK Tahun 2011 mendapat kriteria WTP akan

muan dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2005-2011 yang berindikasi merugikan negara sebesar Rp 3.344, 693.861.195.

Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2011 dalam pengelolaan belanja daerah ditemukan 8 penyimpangan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 5.285.152.697. "Fitra Sumut kembali mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK yang berindikasi merugikan negara tersebut.

Mendesak DPRD Kota Medan untuk cerdas menjalankan fungsi pengawasannya dan jangan hanya menjadi stempel pemerintah Kota Medan," kata Irvan Hamdani Hasibuan selaku Divisi Advokasi FITRA Sumut.

Menurutnya, masyarakat sering bertanya mengapa disuatu dinas Kabupaten/kota terjadi korupsi namun kabupaten/kota tersebut memperoleh opini WTP? Seharusnya BPK perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaim-

tetapi Kota Medan masih nomor satu sebagai kota paling korup, yang berpotensi kehilangan keuangan negara sebesar Rp 166 miliar, dengan 176 kasus dalam penyimpangan pengelolaan keuangan daerah 'yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut' serta 'belum diproses tindaklanjut'.

Kabupaten Batubara nomor dua sebagai paling korup yang potensi kehilangan keuangan negara sebesar Rp 148 miliar, dengan 102 kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Kabupaten Nias Utara adalah juara tiga sebagai kabupaten potensi terkorup dan akan kehilangan uang negara sebesar Rp 82.3 miliar, dengan 39 kasus dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut Rurita Ningrum SH meminta kepada pihak aparat hukum, baik itu Kejati Sumut dan Polda Sumut untuk melakukan penyelidikan terhadap potensi kerugian negara sebesar Rp 1.1 triliun berasal dari temuan sebanyak 1459 kasus pada wilayah Sumut.

Meminta Pemda se-Sumut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah dan segera menindaklanjuti hasil temuan BPK tahun 2009, 2010, dan 2011.

Serta meminta kepada DPRD untuk meningkatkan

ana BPK menjalankan tugasnya. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK ; pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa opini WTP tidak menjamin pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi.

Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan.

"Mari kita sampaikan keadaan yang sebenarnya tentang fenomena WTP Kota Medan, semoga masyarakat bisa menilai dengan benar.

Mari kita lakukan audit sosial, beri sanksi sosial kepada siapa pun pelaku korupsi," tegasnya.

Proyek SMKN 13 Medan

(MEI)

fungsi pengawasan kepada Eksekutif, dan tidak 'bermain' proyek yang bersumber dari APBD. "Ini data tentang 13 kabupaten terkorup, tapi orang beranggapan jika tidak masuk 13 besar tidak korupsi, padahal tetap terjadi.

Jadi fenomena WTP yang sekarang ini terjadi bukan berarti tidak ada korupsi di pemerintahan, korupsi tetap saja terjadi baik itu penyalahgunaan wewenang maupun kesalahan administrasi," katanya.

Menurutnya, berdasarkan data dari IHPS (Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester) tersebut dapat dilihat masih banyak jumlah kasus yang masih dalam tindaklanjut atau malah tidak diproses sama sekali. Harapannya LHP BPK tidak hanya sebagai pajangan saja oleh DPRD tetapi rekomendasi BPK harus diawasi sudahkah dilaksanakan oleh Pemprov, Pemkab dan Pemkot.

"Laksanakanlah fungsi pengawasan yang suddh melekat dalam Tupoksi DPRD, begitu juga kejaksaan dan kepolisian untuk aktif menjemput bola atas kasuskasus rekomendasi BPK yang berindikasi kepada kerugian negara. Dan sebagai masyarakat mari kita awasi penggunaan APBD, kita lakukan audit sosial terhadap kinerja pemerintah dan DPRD," tegasnya. (MEI)

Delapan Penyimpangan yang Dilakukan Pemko Medan Atas Belanja Daerah Tahun 2011 1. Dinas Bina Marga Kota Medan Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pekerjaan Jalan Sesuai Spesifikasi Kontrak dan Tedapat Kelebihan Pembayaran Pada Rekanan 2. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan dan Denda Keterlambatan Pekerjaan dari Rekanan 3. Pemborosan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pada SMAN 3 Medan dan Pemborosan Pengadaan Buku-buku bagi 4. Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan Tidak Sesuai Dengan Kontrak dan Denda Keterlambatan Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan Belum Dipungut 5. Pengadaan Truck Road Sweeper senilai Rp 1.750.000.000, Pada Dinas Kebersihan Belum Dibayar Keterlambatan Dendanya 6. Terdapat Kekurangan Pada Dinas Kebersihan dan Denda Keterlambatan Pada Dinas Kebersihan Belum Dipungut 7. Pekerjaan Dinas Pendidikan Pada Pembangunan Sekolah SMKN 13 Medan Senilai Rp 4.550.130.000 Berindikasi Tidak Dapat di selesaikan Sehingga Menyebabkan Kerugian 8. Terdapat Beberapa Paket Pekerjaan Pada Dinas Bina Marga yang Belum Dikenakan Keterlambatan serta Penarikan Jaminan Pelaksanaan.

RESUME HASIL AUDIT BPK TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NO.

URAIAN

NILAI KERUGIAN

1. Dinas Bina Marga Kota Medan belum Sepenuhnya Melaksanakan Pekerjaan Jalan Sesuai Spesifikasi Kontrak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pada Rekanan oleh Dinas Bina Marga (12 Perusahaan : CV. IP, SA, TB, SA,PU, BA, EJ, R, EM, PT. SM dan UD. KM) 440.453.663 2. Terdapat Kekeurangan Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan Terdapat Denda Keterlambatan Pekerjaan Pada Dinas Perhubungan (6 Perusahaan : CV. K, DCA, PT, T, TMM dan SK) yang belum dipungut dendanya 149.052.132 3. Pemborosan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pada SMA Neg. 3 Medan Pemborosan Pengadaan Buku-buku bagi SMA/SMK di Dinas Pendidikan (CV PS) 14.557.900 4. Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Denda Keterlambatan Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan Belum Dipungut 11.597.042 5. Pengadaan Truck Road Sweeper Pada Dinas Kebersihan Belum Dibayar Keterlambatan Dendanya oleh PT SD Rp 78.750.000 6. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Pada Dinas Kebersihan Denda Keterlambatan Pada Dinas Kebersihan Belum Dipungut 13.520.460 7. Pekerjaan Dinas Pendidikan Pada Pembangunan Sekolah SMKN 13 Medan Berindikasi Tidak Dapat di selesaikan Sehingga Menyebabkan Kerugian 448.355.719 8. Terdapat Beberapa Paket Pekerjaan Pada Dinas Bina Marga yang Belum Dikenakan Keterlambatan serta Penarikan Jaminan Pelaksanaan, Antara Lain Sebagai Berikut : 1. Paket Pekerjaan drainase sebanyak 23 Paket dari 30 Paket dikenakan denda keterlambatan 554.164.381 2. Ada 22 Paket Pekerjaan yang Berpotensi Pemutusan Kontrak Karena Pekerjaan Fisik Tidak Dapat Diselesaikan Sehingga Jaminan Pelaksanaan Bisa Dicairkan 902.484.100 TOTAL

1.942.863.000

4.543.801

228.070.400

90.330.099

1.750.000.000

406.410.000

4.550.130.000

5.285.152.697

Sumut Tak Mau Ketinggalan PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara terus menggenjot sejumlah persiapan untuk mencapai laporan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keseriusan mencapai opini WTP itu diwujudkan dengan sejumlah pelatihan dan sosialisasi.

Kegiatan terbaru seputar upaya mencapai cita-cita itu adalah Sosialisasi Action Plan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Pembekalan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan latarbelakang bahwa kondisi dan kualitas laporan keuangan Pemda Sumut masih jauh dari harapan. Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST khawatir, berdasarkan statistik opini BPK RI kurun waktu tiga tahun terakhir, hanya sedikit pemda di Sumut yang meraih WTP. Bahkan, masih ada pemerintah daerah yang memperoleh disclaimer atau

dengan opini tidak memberi penilaian/pendapat oleh BPK. Menindaklanjuti arahan Ketua BPK RI, Pemprovsu telah menetapkan rencana aksi sebagai bentuk keseriusan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Melalui action plan yang telah ditetapkan, pemprovsu mengusung enam kebijakan mendasar menuju terciptanya sistem tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang tertib dan taat pada perundangan.

Beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan terkait modernisasi tata kelola barang milik daerah meliputi, pendataan dan penertiban aset tidak bergerak, mengadakan sosialisasi semua paket kebijakan yang tertuang dalam kerangka acuan kerja kepada seluruh pengurus barang dan atasan langsung dari seluruh SKPD, percepatan sertifikasi atas tanah, pengamanan atas tanah

yang belum bersertifikat namun beresiko terhadap penyalahgunaan oleh pihak ketiga, telah memasang 157 plank tanda bukti kepemilikan tanah maupun gedung milik provinsi Sumatera Utara. Langkah selanjutnya mempercepat proses tindak lanjut atas pemanfaatan / pemindahtanganan aset tetap oleh pihak lain seperti memperbaharui izin pinjam pakai, persiapan pelelangan, penertiban rumah dinas dan penetapan kembali status penggunaan aset yang tidak difungsikan serta menertibkan penggunaan kendaraan dinas.

Untuk rencana kerja Tahun 2012 dan Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencanangkan penerapan sistem data teknis berbasis google map, up date data aset periodik pada website pemprovsu dan penertiban aset menuju tertib tanah, tertib gedung dan tertib

kendaraan dinas, rekonsialisasi data aset tetap milik pemprovsu dan milik pemerintah kabupaten/kota seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kota Medan dan pemerintah Kota Tanjung Balai.

Tak lupa meningkatkan kerjasama pelaksanaan rekonsiliasi seluruh proses kapitalisasi aset yang dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota dengan status kepemilikan Provinsi Sumatera Utara seperti dengan pemerintah kota dan kabupaten di Nias. Termasuk diantaranya rekonsiliasi atas aset tetap yang dihasilkan selama proses pemulihan Nias oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). “Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan ini mengajak serta untuk menentukan formula dan kebijakan bersama dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah

dan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Plt Gubsu melalui Hasban Ritonga.

“Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini karena agenda besar provinsi Sumatera Utara adalah dapat mencapai Predikat Terbaik dalam Opini atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dan mendorong daerah lainnya untuk mencapai hal serupa.

Sekali lagi saya mengingatkan agar seluruh peserta tetap mengikuti acara ini dan mendengarkan paparan dari narasumber secara serius,” imbuhnya.

Plt Gubsu berharap sosialisasi menjadi momentum penting bagi Pemprovsu dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara meningkatkan kualitas kinerja pelaporan keuangan.

Sehingga pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset publik bisa tercapai.

(SCC)

KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

Pansus DPRK : Realisasi APBK 20 11 Berjalan Baik 201 ACEH TIMUR - Seluruh juru bicara Tim Panita Khusus (Pansus) DPRK Aceh Timur menyangkut hasil investigasi Pansus I -V tentang hasil pembahasan Pansus DPRK Aceh Timur terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBK 2011 menyatakan tidak ada kejanggalan dalam realisasi fisik ataupun non fisik.

Seluruh realisasi fisik maupun non fisik dan keuangan setiap SKPK berjalan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Meskipun Tim Pansus masih menemui beberapa kendala sejumlah SKPK. Demikian hasil pemaparan Tim Pansus pada rapat paripurna II yang berlangsung, Rabu (3/10) kemarin di ruang sidang DPRK Idi. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRK, Tgk Alauddin SE dan pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Syahrul Syama'un serta Sekda Syaifannur. Meski beberapa anggota Pansus ada yang menyatakan kekecewaan karena saat mereka turun ke lapangan ada kepala dinas dan Sekretaris tak pernah ada di tempat.

Juru bicara Pansus I Muslim meminta percepatan pembangunan pusat pemerintahan Aceh Timur di Titi Baro segera diselesaikan beserta fasilitas listrik dan air. Karena itu kebutuhan fital bagi suatu pemerintahan dan PNS dalam melayani publik. Pansus I berharap agar pada masa transisi ini, eksekutif mengusahakan transportasi bagi PNS sesuai APBK yang tersedia. (BSO)

Camat Langsa Apresiasi Geuchik Lengkong LANGSA - Camat Langsa Baro Nursal Saputra memberikan apresiasi kepada Geuchik (Kepala Desa), Desa Lengkong Syamsul Bahri. Betapa tidak, menurut Nursal, Syamsul yang baru beberapa bulan dilantik menjadi Geuchik benar-benar berjiwa kemasyarakatan dan peduli terhadap warganya Satu contoh kepeduliannya, Syamsul mengorbankan honornya untuk menyewa kantor Desa plus sarananya seperti laptop dan perlengkapan adiministrasi lainnya. Padahal Syamsul selain Geuchik hanya seorang karyawan biasa di PTPN I Kebun Baru.

“Karena itu kata Nursal, Syamsul pantas diapresiasi dan menjadi contoh bagi Geuchik lainnya,”kata Nursal.AP di kantornya, Rabu pekan lalu.

Menurutnya masyarakat Desa Lengkong tidak salah memilih pimpinan, walau pun umur Syamsul masih muda, tapi pemikirannya sangat cemerlang. “Geuchik seperti ini perlu diberikan apresiasi,”ucapnya.

Ponimin, salah seorang warga Desa Lengkong mengatakan wajar Camat mengapresiasi Geuchiknya, karena sebelum menjadi Geuchik, Syamsul menjabat Kepala Dusun.

Desa Pemekaran Dibagian lain sejak Pemko Langsa melaksanakan pemekaran desa di Kecamatan Langsa Baro yakni Desa Bakaran Bate, Suka Jadi Makmur dan Lengkong. Ketiga desa yang belum genap berusia dua tahun, kini telah mempunyai kantor walupun disewa secara pribadi. Menurut Camat Langsa Baro Nursal Saputra upaya menyewa kantor yang dilakukan para Geuchik sangat membantu kelancaran administrasi desa.

Lain halnya di Kec Langsa Lama, pantauan KPK POS, ada enam desa pemekaran.

Yang ada kantor hanya Desa Seulalah, itupun karena Geuchiknya M. Zakir. Sedangkan lima desa lainnya yakni Meurandeh Dayah, Meurandeh Aceh, Meurandeh Kloneng dan Batee Puteh belum punya kantor.

Camat Langsa Lama Heri Kurniawan ketika hendak dikonfirmasi pekan lalu tidak berada di kantornya. Sedangkan sumber KPK Pos di Pemko Langsa mengatakan dana pembangunan kantor Geuchik pemekaran sudah lama diusulkan ke Provinsi, namun hingga kini belum cair. (YAN)

FKPPIDimintaJagaEmpat Pilar Kebangsaan KOTA JAMBI - Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin selaku Ketua FKPPI, meminta Generasi Muda FKPPI (GM.FKPPI) Kota Jambi menjaga empat pilar kebangsaan. Ini disampikannya, saat menyampaikan arahannya pada pembukaan Musyawarah Cabang 0501 GM.FKPPI ke VIII Kota Jambi.

“Saya berharap musyawarah ini dilaksanakan secara demokratis, musyawarah untuk mencapai mufakat. FKPPI saat ini berbeda dengan yang lalu-lalu,” ujar Sekda.

Empat pilar kebangsaan yang harus dijaga, FKPPI harus menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan keutuhan NKRI. Inilah yang besar, tugas kecilnya menjaga solidaritas antar sesama, untuk itu semua FKPPI tidak dibayar, tetapi atas dasar keikhlasan moral.

FKKPI akan besar manakala individu-individu dalam FKPPI menjadi besar, untuk menjadi besar anggota FKPPI harus solid, harus kompak dengan satu kepentingan, dibawah pembinaan TNI dan Polri.

Kepada Ketua FKPPI Kota Jambi terpilih diharapkan mencontoh GM.FKPPI Provinsi, mendata anggota dan selalu berkoordinasi.

“Kota harus berkoordinasi dengan Provinsi adalah system yang harus dibangun,” tambah Sekda. Di Kota Jambi anggota FKPPI mencapai 4.000 orang. Bagaimana anggota sebanyak ini bisa berkontribusi kepada daerah, salah satunya mewujudkan Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, dil dan Sejahtera) tahun 2015.

Komandan Kodim 0415 Batanghari Letkol ARH. Heru Darmawan selaku Pembina GM. FKPPI menyampaikan terima kasihnya kepada segenap pengurus FKPPI Kota Jambi, yang selama ini terus menjalin komunikasi, koordinasi dan silaturrahim. Sehingga hubungan

ACEH JAMBI

Santri dan Masyarakat Kecam Film Innocence of Muslim ACEH TIMUR - Pihak Barat dan antekanteknya terus melakukan provokasi dan propaganda dengan tujuan menghina umat muslim di dunia.

Sebelumnya mereka menggambarkan wajah Nabi Muhammad Saw melalui bentuk kartunis di salah satu media di Denmark.

Kini lebih parah lagi, mereka sengaja dan terang-terangan menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk film.

Film itu berjudul Innoncene of Muslims. Dalam film itu umat Islam digambar sebagai pembunuh, perusak, dan suka meneror sehingga menjadi biang kerok lahirnya teroris. Iini benar-benar sangat jauh dari apa yang diajarkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam dimuka bumi ini.

Reaksi terhadap beredarnya film ini bermacam-macam, mulai dari aksi damai hingga anarkis.

Film itu telah menyulut kemarahan umat muslim diseluruh dunia yang nyata-nyata menghina Nabi Muhammad dan umat Muslim.

Protes juga terjadi di Kabu-

Wali Santri dan Warga Datangi MUQ Langsa

paten Aceh Timur dimana santrisantri dan masyarakat menolak dengan tegas apa yang digambarkan dalam film tersebut. Protes itu disampaikan aksi damai menentang keberadaan film Inonncene Of Muslims, Kamis (27/9) di Mesjid Darussalihin Idi. Aksi bentuk kecamanan terhadap penghinaan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Aksi diawali shawalat badar dipimpin Tgk. Rusli, lalu Yasinan oleh Tgk. Abu Gureb dan di lanjutkan doa.

Itu dilakukan dengan maksud mendapat ridha dan safaat dari Allah SWT, “Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridha Allah SWT agar mereka yang menghina Nabi Muhammad Saw dan umat Muslim mendapat ganjaran dari,” ujar Tgk. Rusli.

Selain salawat dan berdo’a juga digelar orasi dan tausyiah dengan harapan menyentuh hati umat Islam untuk melawan penghinaan Islam dan Nabi Muhammad. “Aksi kita pada hari ini merupakan reaksi terhadap Film Innoncene Of Muslims. Kita umat muslim harus bersatu padu melawan musuh-musuh Islam,” ujar Tgk. Zulkarnaini dalam orasinya.

Tgk Yunus, Tgk. Muhibuddin, Tgk Abdullah Rasyid dan Ketua KNPA Aceh Timur, Beny Kaldi dalam orasi masing-masing mengajak umat muslim melawan segala bentuk penghinaan yang dilakukan oleh siapapun kepada agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam juga diminta memboikot produk-produk Bangsa Amerika, Yahudi dan antek-anteknya. (BSO)

Atasi Degradasi Kehidupan

Gubernur Berharap Lembaga Adat Berperan JAMBI - Adat dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan sebagai suatu sistem tatanan norma yang mendorong masyarakat menjunjung tinggi etika dan kesopanan dalam kehidupan sosial.

Sejalan dengan itu Lembaga Adat diharapkan dapat memainkan perang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) mengharapkan agar Lembaga Adat berperan dalam mengatasi degradasi kehidupan.

Harapan tersebut diungkapkan Gubernur dalam Pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Lembaga Adat Melayu Jambi, di Hotel Matahari 1, Simpang Pulai, Kota Jambi, Rabu (3/10).

Gubernur menyatakan, akhirakhir ini, sering terjadi berbagai konflik di tengah masyarakat, seperti konflik antar dusun atau desa. Gubernur juga menyoroti pergaulan pemuda yang cenderung bersifat negative. Selain itu, gubernur mengemukakan banyaknya anak-anak usia sekolah di Provinsi Jambi yang buta aksara al-Qur'an, dan ini permasalahan serius di Provinsi Jambi.

Gubernur juga berharap, melalui rapat kerja ini dapat dirumus-

emosional keteguhan pada komitmen kebersamaan demi kepentingan negara dan bangsa dapat terjaga dengan baik.

Dandim yakin TNI dan Polri bersama keluarga besarnya ke depan akan terus bahu membahu, bersatu dalam kebersamaan yang kokoh.

Kebersamaan dan kesatupaduan itu sangat penting untuk memantapkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga besar TNI dan Polri.

Diakhir sambutannya Dandim 0415 menyampaikan beberapa arahannya untuk menjadi pedoman GM FKPPI Kota Jambi dalam melaksanakan Muscabnya. Yakni konsolidasikan organisasi secara proposional, pelihara solidaritas serta kekompakan keluarga besar FKPPI. kedua, kedepankan keteladanan dan kepeloporan sehingga keberaadaan FKPPI dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ketiga, laksanakan muscab dengan baik, demokratis, sehingga mampu menghasilkan keputusan dan menyusun program kerja demi kemajuan organisasi. Keempat senantiasa berpikir, bersikap dan bertindak demi kepentingan rakyat dan keutuhan NKRI. Sebelumnya ketua penyelenggara Muscab, Asril Yusuf melaporkan muscab diikuti 35 peserta, masing-masing dari utusan rayon di tujuh Kecamatan. Tampak hadir Ketua Cabang Pebapri, mewakili Kapolresta Jambi, Kasdim, para Daramil dan jajaran, Ketua PD V GM.FKPPI Provinsi Jambi, para pengurus PD V Ormas FKPPI Provinsi Jambi, pengurus dan anggota GM. FKPPI Kota JambI. (INRO)

kan berbagai langkah operasional guna meningkatkan eksistensi adat-istiadat. "Dengan eksisnya adat-istiadat diharapkan menjadi filter terhadap pengaruh negatif budaya asing di era globalisasi saat ini yang sedang melanda seluruh wilayah di muka bumi ini," ujar gubernur.

Gubernur mengatakan pemerintah akan terus memperhatikan dan berupaya agar pengembangan adat-istiadat dapat sejajar dan seimbang dengan pembangunan bidang lainnya. Mengingat adat dan budaya merupakan sumber daya pembangunan yang mempunyai kekhasan tersendiri. Dikatakan Gubernur, peranan agama dan adat sangat penting bagi masyarakat.

Dengan dasar pemikiran ini pulalah, maka gedung Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dibangun berdekatan dengan gedung Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi.

Terkait penyelesaian konflik di tengah masyarakat, gubernur mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Adat Melayu Bungo yang berperan mendamaikan konflik masyarakat di Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo.

LANGSA - Walikota Langsa Tgk. Usman Abdullah kumpulkan seluruh kepala sekolah se Kota Langsa di Aula SMK III Langsa, Senin pekan lalu.

Walikota mengajak para guru membangun pendidikan berkarakter. “Pendidikan berkarakter salah satu kunci terpenting kebangkitan Indonesia dari keterpurukan,” tukas Walikota didampingi Kadis Dikjar H. Jauhari Amin.

Dikatakan, ke depan diharapkan Dinas Pendidikan mendesain proses pembelajaran mengedepankan pondasi pembelajaran yang cerdas, spiritual, sosial, nalar, serta memiliki kepribadian unggul, bukan hanya kecerdasan kognitif. “Saat ini banyak anak-anak cerdas, tetapi mereka tidak memiliki etika yang baik sehingga ketika mereka besar jadi manusia egois,” ujar Toke Su’um.

Dinas Pendidikan juga diharapkan mampu mengungkap permasalahan pendidikan di Langsa secara riil dan selanjutnya membuat jalan keluarnya. “Jangan dibiarkan berlarutlarut sehingga berpengaruh kepada anak didik,” sebutnya. Begitu juga para guru memiliki peran sangat sentral dalam pengelolaan dunia pendidikan. kepala sekolah harus bisa mengorganisirnya agar dapat bekerja sesuai porsinya.

Menjadikan sertifikasi sebagai alat pembelajaran diri.

“Saya juga mengharapkan para guru terus berupaya meningkatklan kualitas diri, sehingga output pendidikan akan semakin bermutu, “pungkasnya.

Acara hadir para kepala TK, SD, MI, SMP, MTSN, SMA, MAN, dan SMK se Kota Langsa, yang jumlahnya kurang lebih 100 orang ditambah para pengawas sekolah. (BSO)

Upacara Hari Kesaktian Bangun Pendidikan Pancasila Khidmat Berkarakter, Walikota ACEH TIMUR - Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2012 di Kabupaten Aceh Timur, Undang Kepsek kemarin berlangsung khidmat. Bertindak

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi, H. Hasip Kalimuddin Syam dalam sambutannya menyarankan supaya bangunan-bangunan di Provinsi Jambi, yang menggunakan dana APBD mencerminkan identitas Jambi. Hasip menyoroti perumahan-perumahan di Kota Jambi dengan nama-nama asing atau luar negeri, itu tidak mencerminkan ciri atau identitas Jambi.

Sesuai kerisauan Gubernur tentang pergaulan remaja dan pemuda, Hasip menyatakan itu menjadi salah satu perhatian LAM. Sementara ketua panitia H. Herman Basir dalam laporannya menyampaikan tema rakerda adalah, "Dengan Rakerda I Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi Tahun 2012, Kita Perkuat Harmonisasi dan Kerukunan Masyarakat Bumi Sepucuk Jambi IX Lurah."

Turut hadir, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya.

sebagai Inspektur Upacara (irup) Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib.

Dalam upacara ini, Hasballah M Thaib membacakan teks Pancasila. Dirangkai pembacaan UUD 1945 dan Ikrar Pancasila. Sejak kemerdekaan bangsa ini banyak dirongrong dari dalam dan luar negeri. Rongrongan tersebut dimungkinkan karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa. Semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia dapat memperkokoh tegaknya NKRI. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI. Hadir dalam upacara ini jajaran Muspida/ muspida plus Aceh Timur di antaranya Kapolres, Dandim, Ketua PN, Kajari, Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syam’un dan Sekda Aceh Timur Syaifannur SH MM. (BSO)

(INRO)

LANGSA - Ratusan wali Santri beserta warga Gampong Alue Pineung, Kec. Langsa Timur belum lama ini mendatangi Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Yayasan Dayah Bustanul Ulum (YDBU) Langsa, di Gampong Alue Pineung.

Kedatangan mereka meminta Pemko segera mengambil alih pengelolaan MUQ dan dibubarkannya Tim Normalisasi MUQ dari Banda Aceh.

Pantauan KPK Pos, ratusan wali santri ikut berbaur dengan warga setempat memasuki areal perkarangan MUQ. Namun mereka mendapat pengawalan ketat dari Polres Langsa dan Satpam pengamanan MUQ setempat.

Selain itu, mereka juga mengusung dua spanduk bertuliskan, Walikota Langsa segera ambil alih Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa khususnya MUQ Langsa. Turunkan dua kepala sekolah dari jabatannya dan kepala keamanan. Kedatangan wali santri dan warga yang awalnya hendak aksi demo, tapi dihalangi aparat karena tidak mengantongi izin.

Setelah negosiasi, akhirnya aksi demo urung dilakukan. Namun mereka tetap bertahan di MUQ, dan sekitar pukul 12.00 Wib, Asisten I Pemko Langsa Zainal Arifin, Kadis Pendidikan Jauhari Amin, Kabag Hukum Alfian tiba di MUQ dan melakukan dialog dengan wali santri dan warga.

Sementara Tim Normalisasi MUQ utusan organisasi alumni santri Madrasah Ulumul Qur’an (Ora iexis MUQ berjumlah 12 orang yang saat itu melaksanakan rapat diminta wali santri dan warga menghentikan rapat dan diajak berdialog. (BSO)

Wacana Dishutbun Dipisah Jadi Dua Bergulir SINGKIL - Wacana atau usulan agar Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) Aceh Singkil, yang saat ini masih bergabung dipisah menjadi dua, mulai bergulir.Usulan pemisahan ini, tidak hanya muncul ditingkat legislatif, sejumlah aktivis dari lingkungan hidup yang ada di daerah ini juga ikut mendukung serta mendorong agar terjadinya pemisahan ini.

Mereka menilai, penggabungan dua dinas ini tidak efektif dan tidak memperlihatkan adanya sinkronisasi kinerja. Bahkan,sejak dua dinas ini digabung, berbagai program khususnya dibidang kehutanan seperti pengamanan kawasan hutan, tidak berjalan dengan baik.

"Buat kami, penggabungan dua dinas ini jelas kontra produktif dan tidak bisa lagi dipertahankan. Kalau mau jujur, peran dan fungsi dua instansi ini juga saling bertolak belakang. Jika satunya melarang, yang lainnya justru membuka hutan. Selain itu kita juga mencatat, sejak dijadikan satu dinas banyak kasus seperti ilegal loging, tidak pernah tertangani secara serius" kata Erwin Wijaya,Ketua Pokja LSM Wetland Waching Group (WWG),kepada KPKPos pekan lalu.

Aktivis yang dikenal konsern terhadap lingkungan ini,bahkan memberi usulan agar Dinas Kehutanan berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan dinas lainnya. Sedangkan Dinas Perkebunan, digabung ke Dinas Pertanian. Alasannya,program Dinas Perkebunan juga terkesan sering tumpang tindih dengan Dinas Pertanian selama ini.

Akibatnya, selain dinilai boros anggaran, hasil dari kinerja dua dinas ini juga kurang terukur secara maksimal. Ketua Komisi B DPRK Aceh Singkil, Masruman pun mengakui, pihaknya sangat mendukung usulan pemisahan ini. (AZT)

seluruh SKPD terkiat pembangunan infrastruktur dan program di masing-masing SKPK yang berhubungan dengan masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan alat berat ini akan melakukan tugas-tugas yang telah kami programkan di seluruh Kecamatan. Yaitu membuka akses antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, normalisasi saluran-saluran sehinnga dapat meminimalisir banjir, serta melakukan rehab jembatan yang tidak layak pakai. Dengan demikian kedepannya tidak ada lagi daerah terpencil dan terisolir di wilayah Aceh Timur.

Pada kesempatan itu Bupati meminta kepada tim 100 hari program kerja melakukan rapat evaluasi setiap minggu dengan tujuan agar seluruh program yang direncanakan berjalan baik. Kami meminta kepada pelaksana di lapangan tidak menyewakan atau meminjam alat-alat berat ini kepada pihak manapun, agar seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan tepat guna. Kami tidak segan-segan mengambil tindakan dan memberikan sanksi yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan.

Kepada seluruh instansi dan lapisan masyarakat, Bupari berharap mendukung kegiatan demi kepentingan bersama. “Siapaun yang meminjamkan atau mengunakan peralatan berat untuk kepentingan pribadi akan berhadapan dengan hukum,” tegas Bupati. (BSO)

30 Alat Berat Ramaikan Program Kerja 100 Hari Bupati ACEH TIMUR - Sebanyak 30 alat berat berupa Gubernur Ajak BPK Excavator, Buldozer dan Greder akan diterjunkan ke Kecamatan-Kecamatan guna menun- dan Dirjen BUK Tinjau jang program kerja Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib dan Wakil Bupati Syahrul Bin Rumah Sakit Syama’un. Pelepasan alat berat dilaksanakan dalam sebuah upacara pembukaan program kerja 100 Hari Bupati dan Wakil di lapangan, Titi Baro, belum lama ini.

Bupati dalam kata sambutannya mengatakan, program kerja 100 harinya meliputi pemindahan aktifitas perkantoran dan PNS dari Kota Langsa ke Idi. Melakukan evaluasi kinerja

JAMBI - Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) bersama Wakil Ketua BPK RI H. Rizal Djalil dan Dirjen Bina Usaha Kesehatan Kementerian Kesehatan dr. Supriyantoro meninjau RSU Raden Mattaher yang sedang dalam pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan.

Kesehatan modal utama dalam pembangunan, dan meningkatkan pelayanan rumah

sakit merupakan langkah menuju JAMBI EMAS 2015. “Keinginan Gubernur meningkatkan pelayanan RSU Raden Mattaher harus didukung pemerintah pusat. Proposal yang disampaikan sekitar 75 milyar,” ujar HBA. Kunjungan sebelumnya HBA menyampaikan 2013 akan mengupayakan pembangunan kelas dua, kelas satu dan VIP. Dalam pandangan Gubernur berdasarkan laporan pihak Rumah Sakit mampu menampung 1000 pasien. Kekurangan ruangan maupun tempat tidur bagi pasien rawat inap diakui HBA merupakan kendala untuk memberi pelayanan terbaik. Bahkan tidak bisa dipungkiri banyak pasien terpaksa ditempatkan di koridor RSU Raden Mattaher.

HBA menyampaikan tahun 2014 akhir dan 2015 awal RSU Raden Mattaher selesai dibangun, pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan prioritas utama selain meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang baik harus ditopang SDM kompeten juga professional. Pelayanan RSU Raden Mattaher yang selama ini dikeluhkan masyarakat lebih tertuju pada kemampuan tenaga medis serta pelayanan.

Sementara Wakil Ketua BPK RI menyampaikan harapannya terhadap Dirjen BUK Kementerian Kesehatan untuk memperjuangkan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut. Menurutnya bantuan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat memiliki arti penting bagi daerah terutama Provinsi Jambi yang harus memiliki rumah sakit rujukan.

Untuk membangun rumah sakit yang baik, Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat usulan dana sebesar Rp75 Milyar. ”Usulan 75 milyar bisa dikabulkan, tentu harapan kita lebih besar dari itu. Namun yang lebih penting serapan dana dari Pemerintah Pusat dapat terlaksana dengan baik sampai batas waktu yang telah ditentukan. ”Kepada Rumah Sakit Raden Mattaher kita berharap Rp60 Milyar, Rp30 Milyar untuk alat kesehatan, Rp.30 Milyar untuk fisik bisa terserap sepenuhnya,”harapnya. (INRO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

Kaban PPAKB:

Lindungi Anak Dari Tindak Kekerasan BATUBARA - Lindungi anak dari tindak kekerasan,pelecehan ekspoitasi, diskriminasi dan kita berkewajiban mengembangkan partisipasi anak. Hal ini dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Maslinda Wansari saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi C DPRD Batubara di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh.

Agenda pembahasan terkait 'Kabupaten Layak Anak''. Perlindungan anak merupakan hak azazi manusia yang harus jamin. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) salah satu terobosan untuk mengintegrasikan komitmen dalam memenuhi hak anak.

Anggota DPRD Batubara H.Sabarudin Lc menegaskan, kriteria KLA harus benar-benar terpenuhi dan penempatan lokasinya harus jelas. Baik dari segi lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Diperlukan kerja keras, keseriusan dan sungguh-sungguh dari semua instansi pemerintah untuk memenuhi KLA. “Anak berhak bermain, berkreasi, berpartisipasi, bebas berkumpul, kelangsungan hidup dan berkembang,” ucap politisi PKS tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Batubara yang hadir dalam rapat tersebut Suryono, H.Dazanul Fadli Saragih, Paijan MS, Poltak Saragih, H.Sabarudin, Suryadi, Syahroni, Kristian Manurung, Martoyo. (SAH)

Bupati Temu Ramah Dengan Calon Kepala Desa KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang didampingi Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc melaksankan temu ramah dengan para calon Kepala Desa berkaitan dengan persiapan menghadapi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2012 di Aula Melati Pemkab Asahan, Senin 3 Sepetember 2012.

Dalam arahan Bupati Asahan berharap dalam pelaksanaan pilkades dapat melahirkan figure pemimpin yang tidak hanya dikenal luas di masyarakat tetapi lebih jauh lagi figure mampu memberikan kesejukan, perlindungan dan perubahan dan tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih mandiri dan bermartabat, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Asahan sangat memberikan apresiasi yang tinggi dalam memfasilitasi pelaksanaan Pilkades di Asahan.

Pilkades yang dalam beberapa waktu lagi akan dilaksanakan di 41 Desa di 18 Kecamatan se Kabupaten Asahan tersebut, Bupati Asahan meminta kepada panitia pelaksana untuk memahami peraturan daerah Asahan nomor 13 tahun 2008 tentang cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelatihan dan pemberhentian Kepala Desa. Panitia juga diharapkan untuk melaksankan pilkades dengan sebenar-benarnya dan melaksankan tugas serta fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk para calon, Bupati Asahan mengharapkan kepada para calon baik yang menang maupun yang kalah pada saat perhitungan suara agar tetap berbesar hati untuk menerima hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan. Bagi yang belum berhasil diharapkan bersabar, krena ini adalah suatu kenyataan yang harus diterima.

Bagi calon yang menang, Bupati Asahan berpesan agar kades tetap membina para perangkat Desa yang sudah tertata sedemikian rupa, membenahi administrasi perkantoran dan bekerjasama dengan BPD sebagai mitra pemerintah Desa dan pedomani peraturan yang berlaku.

“Kades yang menang jangan merasa puas dan bangga, karena beban sudah menunggu saudara serta hasil kerja saudara juga ditunggu oleh masyarakat,“ kata Bupati seraya berjanji akan menghadiri langsung pelaksanaan pilkades. (IN)

SUMUT

Kemenag Labuhanbatu Sosialisasikan Dana BOS RANTAU PRAPAT - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Labuhanbatu mensosialisasikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012. Acara itu dibuka Kakan Kemenag H Azaman Harahap bertempat di aula asrama haji Rantauprapat, baru-baru ini.

Ketua Panitia Syafiruddin mengatakan, kegiatan diikuti 205 orang kepala sekolah berasal dari madrasyah dan Pondok Pesantren di lingkungan Kemenag Labuhanbatu. Katanya, tujuan kegiatan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kepala sekolah terhadap program BOS.

Disamping itu, kepala sekolah diharapkan memahami pembuatan laporan penggunaan dana BOS tersebut.

Ditambahkannya, kegiatan itu didasari UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tentang Standard Nasional Pendidikan, PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta SK Kakan Kemenag Nomor 229 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Sosialisasi Dana BOS pada madrasyah dan Pondok Pesantren.

Adapun narasumber, terdiri dari H Azaman Harahap, Misbah dari Tim Manajer BOS Dinas Pendidikan Labuhanbatu, M Latif, Kasi Pontren Kemanang Labuhanbatu dan H Drajat.

Kakan Kemanag Labuhanbatu mengatakan, latar belakang di-

lakukannya sosialisasi untuk memberi pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada kepala madrasyah dan Pondok Pesantren dalam penggunaan dana bos. “Kegiatan ini sangat penting dalam rangka menambah wawasan bagaimana mengelola dana BOS sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. “Selama ini dunia Pondok Pesantren di daerah kita masih dianggap lemah dalam hal administrasi,” ungkap Azaman.

Azaman menambahkan, dana BOS untuk madrasyah dan Pondok Pesantren merupakan jawaban pemerintah atas keluhan masyarakat tentang kendala dana pendidikan di pesantren. “Ini menandakan pemerintah sangat peduli dengan pesantren, tandasnya.

(HAH)

Perda RTRW Tebing Tinggi Disahkan T.TINGGI - Enam Fraksi DPRD Tebing Tinggi akhirnya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2032 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda dilakukan melalui Sidang Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik dengan agenda pengambilan keputusan, Selasa (2/10) di Ruang Sidang DPRD Jalan Sutomo Tebing Tinggi.

Walikota Tebing Tinggi, H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Tebing Tinggi yang telah mensahkan Ranperda RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2032 menjadi Perda.

“Namun perlu kita sadari bersama, kerja keras selama ini belum cukup untuk mengukur tingkat pencapaian dari tujuan penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan ber-

tanggungjawab tanpa didukung komitmen bersama mengawal agar implementasi regulasi ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan,” sebut Walikota.

Menurut Walikota, filosofi peraturan daerah tersebut menjadi pijakan penataan ruang kota dalam 20 tahun mendatang. “Tentunya kita sama sekali tidak menginginkan adanya kesalahan penafsiran dan terjadinya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan rencangan peraturan daerah ini. Untuk itu, kami kembali mengajak semua pihak khususnya anggota dewan yang terhormat untuk menaruh perhatian terhadap pengawasan pelaksanaan rancangan peraturan daerah ini jika nantinya telah diundangkan dan diberlakukan,” harapnya.

Secara umum, seluruh Fraksi DPRD Kota Tebing Tinggi berharap agar Ranperda RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2032 yang telah di Perda-kan tersebut mampu menciptakan suatu wilayah pemerintah-

an yang yang nyaman, aman dan produktif. Serta penuh dengan daya tarik bagi orang luar untuk singgah dan memberikan kontribusi finansial bagi pemiliknya.

Selain itu, pihak DPRD Tebing Tinggi juga menekankan kepada walikota untuk berupaya lebih maksimal dalam melakukan komunikasi dan negosiasi kepada pemerintah pusat dan perkebunan swasta di sekitar kota agar dapat dilakukan pembebasan lahan untuk diserahkan atau digantirugikan dengan Pemerintah Kota Tebingtingi.

Sebelumnya Walikota menyebutkan Perda RTRW diharapkan menjadi grand design dan pilar pembangunan ke depan. katanya penetapan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang termasuk didalamnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan wewenang pemerintah kota.

Penyusunan dan penyesuaiannya paling lambat tiga tahun terhitung sejak undang-undang itu diberlakukan. (RS)

Bupati Langkat Terima Penghargaan KLA STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menerima Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPA) Linda Amalia Sari SIP dalam rangkaian acara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2012 di Hotel Gren Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (3/10).

“Tentu penghargaan ini menjadi motivasi,” kata Bupati Ngogesa seperti yang disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan Eddy Dharma Tarigan melalui telfon seluler sembari mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih suksesnya Langkat kedepan sebagai Kabupaten Layak Anak, yang kiranya beberapa hal masih perlu disempurnakan.

Sementara Kaban Pemberdayaan Perempuan dan KB Drs. H. Darwan Hasrimy, MM didampinggi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Hj. Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP ketika dihubungi melalui telefon selularnya menjelaskan bahwa penganugerahan penghargaan Kabupaten layak anak untuk Langkat karena Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH selaku kepala daerah yang terus memiliki komitmen terhadap program dan kegiatan anak yang dilakukan oleh lintas sektoral di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sebelumnya pada Desember 2011

PERDULI - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH selalu tanggap dan perduli terhadap pengembangan kesehatan, pendidikan dan mental anak di Kabupaten Langkat. yang lalu Kabupaten Langkat dicanangkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPA) Linda Amalia Sari SIP sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) karena beberapa program yang telah dilakukan diantaranya pembuatan Perda Akte Kelahiran gratis, pelayanan Puskesmas 24 jam, Perda Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir / Anak (KIBLA), Ranperda pen-

gobatan gratis bagi anak serta terus berupaya dalam pengkondisian ruang pendidikan maupun mediasi bagi anak yang bermasalah.

Diharapkan, apresiasi dari pemerintah pusat ini dapat menjadi pendorong penuntasan cakupan pemenuhan hak identitas anak demikian juga untuk mendorong agar KLA ini dapat terus diimplementasikan secara meluas. (JUL)

Reses Anggota Dewan ‘Dibanjiri’ Warga TANJUNGBALAI- Anggota DPRD Tanjungbalai khususnya Dapil I menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjungbalai, kemarin di rumah dinas Ketua DPRD Jalan Letjen S Parman. Berbagai persoalan masyarakat disampaikan kepada anggota DPRD yang melakukan reses yaitu H.Romaynoor dan H.Maralelo Siregar.

Bambang Harianto Lobo salah seorang warga Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungblai, mengatakan tahun 2012 ini diperkirakan banyak warga miskin di Kota Tanjungbalai yang tidak mendapatkan jatah raskin (beras miskin).

Padahal, warga tersebut dinilai layak dan berhak untuk menerima jatah Raskin.Selain persoalan raskin, Bambang juga mengeluhkan pelayanan kesehatan di RSU Tanjungbalai. Bambang berharap di RS milik Pemko Tanjungbalai itu membutuhkan dokter spesialis.

Juga dikeluhkan soal sarana dan prasarana infrastruktur berupa parit, batu atau riol di lingkungan lokasi permukiman seperti di Jalan Pusara Lingkungan-V Kelurahan Perwira.

Sementara Usman Silitonga warga Kelurahan Indra Sakti, mengeluhkan tentang pendistribusian air bersih dari PDAM Tirta Kualo yang sampai saat ini bersih mengalir pada jam atau waktu tertentu. Tapi pada waktu mahgrib air sama sekali tidak mengalir, sehingga mengganggu warga yang hendak mengambil wudhuk.

Menyahuti aspirasi warga itu, Romaynoor yang juga Ketua DPRD Tanjungbalai mengakui, persoalan pendistribusian raskin memang menjadi masalah yang krusial.

"Masyarakat keluarga miskin yang selama ini medapat jatah raskin, tetapi tahun 2012 ini tampaknya tidak lagi terakomodir, sehingga masalah itu mengakibatkan warga berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD. Kendati demikian, masalah itu dapat taratasi dengan adanya rogram beras madani yang disediakan Pemko Tanjungbalai," ucapnya. (HER)

18 Parpol Mendaftar Ke KPU Batubara BATUBARA - Hingga batas akhir pendaftaran partai politik (Parpol) ke KPU Kabupaten Batubara berjumlah 18 Parpol dimana terdiri dari 16 Parpol yang ikut berpartisipasi pada pemilu lalu dan dua Parpol pendatang baru yaitu Partai Nasdem dan Partai Nasional Republik (Nasrep).

Penjelasan ini disampaikan ketua KPU Batubara Khairil Anwar di ruangan kerjanya di Lima Puluh didampingi anggota KPU Batubara lainnya Doni Husein Harahap, Taufik Abdi Hidayat, Abdul Masri Purba, Azhar Tanjung dan Sekretaris Lukman.

Dijelaskan Khairil, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal pada UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, telah dikeluarkan Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 yakni Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

Jadwal pendaftaran partai politik pada 7 Desember telah berakhir dan masa penyerahan kartu tanda anggota (KTA) ditingkat Kabupaten/ kota 8 September 29 September 2012. Partai Politik yang mendaftar di KPU Kabupaten Batubara yakni Partai Nasdem, Golkar, PPP, Gerindra, PDI-P, PAN, PKB, PDP, Demokrat, PDS, PDK, PKS, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Hanura, PPRN, PBB, PKPI, Nasrep,”ucapnya.(SAH)

Pemkab Madina Cabut Izin Usaha Tambang PT. M3 PANYABUNGAN - Mungkin sudah ada deal atau kesepakatan antara Perusahaan PT.M3 dengan Pemerintah Kab. Madina sehingga PT.M3 tetap berjalan tanpa ada hambatan, meskipun Pemkab Madina telah cabut izin Perusahaan Tambang yang bergerak di bidang Boksid tersebut. Surat pencabutan izin usaha tertanggal 16 Maret 2011, Nomor: 540/379/Tamben/2011.

Pencabutan Izin yang dilakukan Pemkab akibat PT.Madinah Madani Mining (PT.M3) tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai surat keputusan Bupati Madina No:540/461/K/2009 tertanggal 11 Agustus 2009 dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan tersebut.

Dalam surat pencabutan izin itu PT.M3 disebutkan melanggar 12 kesepakatan yang ada sehingga ter-

paksa dicabut izinnya.

Adapun kesepakatan yang dilanggar antara lain, PT. M3 melakukan penambangan emas di lokasi tersebut padahal pada izin usaha tambang PT.M3 adalah izin Bouksid dan ini terlihat adanya mesin-mesin emas di lokasi penambangan.

PT.M3 sampai saat ini belum menyampaikan rencana reklamasi dan sampai saat ini bekas penambangan emas yang telah di lakukan masih dibiarkan begitu saja tanpa melakukan reklamasi di lokasi bekas penambangan.

PT.M3 belum menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, PT.M3 belum menyampaikan laporan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertamban-

gan kepada Bupati Madina. serta belum pernah membayar royalti dan kaedah pertambangan yang baik. dan dari poin-poin tersebut Pemkab Madina mencabut izin usaha pertambangan yang di miliki PT.M3 dan tidak berlaku lagi.

Diperkuat surat Bupati Madina M.Hidayat Batubara Nomor: 540/ 1527/Distamben/2011 tertanggal 4 oktober 2011 perihal penghentian aktivitas yang di tunjukan pada Direktur PT.M3, karena belum melengkapi dua poin yakni perubahan izin sesuai dengan jenis logam yang di produksi, serta kesepakatan terkait dengan kontribusi yang akan di berikan pada pemasukan terhadap pemerintah Kab. Madina.

Namun anehnya, Bupati Madina kembali mengeluarkan perihal pengaktipan kembali kegiatan operasi Produksi PT.Madinah Ma-

dani Mining, nomor surat : 540/ 705/Tamben/2012 tertanggal 02 pebruari 2012, yang menyebutkan bahwa PT. M3 yang mempunyai itikat baik dan telah memenuhi kekurangan sebagaimana di sebutkan, maka surat Bupati dengan Nomor: 40/1527/distamben/ 2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang penghentian aktivitas sementara, tidak berlaku lagi.

Menanggapi hal itu ketua LSM Ampel Faisal Lubis kepada wartawan, surat yang dikeluarkan Bupati Madina tersebut merupakan suatu sikap yang plin plan dari Pemerintah daerah untuk mengambil keputusan terkait pelanggaran pihak Perusahaan PT. M3.

Padahal surat yang dikeluarkan Bupati ini tidak mempunyai dasar dan terkesan mengada-ada sebab sejak surat tersebut dikeluarkan PT.

M3 belum melakukan perubahan dan belum membayar iuran dan royalti kepada Pemerintah Daerah.

"Sebagai putra daerah Madina kami meminta PT. M3 ditutup dan diberikan sanksi secara hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Bab XXIII tentang ketentuan pidana pada Pasal 158 dan 159. Dan untuk aparat hukum diminta menindak permasalahan ini baik kepada perusahaan ataupun Pemerintah Daerah,"jelas Faisal Hal senada disampiakan Sekjen Dewan Suro PKNU Sumut, M. Rajab Nasution. Supaya semua yang terkait baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun PT. M3 supaya dibawa keranah hukum.

Pihak PT. M3 tidak melakukan kaedah pertambangan yang baik

dan Pemerintah Daerah juga dinilai seolah sengaja menutup-nutupi permasalahan yang ada. "Ini demi kebaikan juga tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik ini,"sebut M. Rajab Sekjen DPP Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) Borkat Batubara,dengan tegas mengatakan, seolah tidak ada niat baik Pemerintah Daerah menyelesaikan permasalahan yang ada di PT. M3.

Padahal PT. M3 telah jelas-jelas melakukan pelanggaran dan merugikan asset kekayaan alam Mandailing Natal.

"Seharusnya kekayaan alam yang diambil perusahaan PT. M3 sudah bisa memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Akankah hal ini dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

(TH)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

DPRD Tanjungbalai Terima Delegasi Masyarakat TANJUNGBALAI - Sejumlah warga yang berdomisili di Jalan HM Nur Ujung, Kelurahan Gading dan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar mengadu dengan mendatangi kantor DPRD Kota Tanjungbalai di Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (2/0). Warga mengadu terkait pembuangan limbah sampah yang dibuang ke pinggiran Sungai Bandar Jaksa di daerah tersebut, sehingga menyulitkan warga setempat mendapatkan air bersih.

Pantauan di gedung DPRD Tanjungbalai, sedikitnya tiga orang perwakilan warga masing-masing H Hasanuddin Yus Nasution (67), Sayuti Nasution (53) dan Djanjuri (68) diterima langsung Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD TAnjungbalai, Leiden Butar-butar. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasi yang selama beberapa tahun ini menjadi keluhan warga yang berdomisili di Jalan HM Nur Ujung khususnya terkait pembuangan limbah sampah ke lokasi benteng Sungai Bandar Jaksa persisnya hanya beberapa meter dari tempat pembuangan akhir (TPA) yang baru.

Menurut ketiga warga, selama ini warga di dua kelurahan masih dapat mengkonsumsi air Sungai Bandar

Jaksa baik untuk minum, memasak maupun mencuci dan lainnya.

Tetapi, sejak adanya tindakan 'aneh' yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai membuang sampah ke lokasi bibir benteng Sungai Bandar Jaksa,air sungai tidak dapat lagi digunakan warga.

Dibagian lain, warga menyatakan selain persoalan air bersih, warga didua keluarahan tersebut sampai sekarang juga tidak menikmati penerangan listrik, sementara di daerah sempampatan sudah menikmatinya selama berpuluh tahun. "Kenapa kami dianaktirikan dari penerangan maupun air bersih. Sementara jika ada jaringan kedua kebutuhan tersebut masuk kami juga siap men jadi konsumen dan memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan perusahaan terkait," ujar mereka.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Leiden Butar-Butar mengatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemko Tanjungbalai termasuk di antaranya kepada PLN setempat. "Kita tetap menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat, terlebih menyangkut tentang kebutuhan air dan listrik,” katanya. (HER)

Bupati Kembali Lantik Pengurus Komda Lansia

PPP Dukung Buruh Tuntut Penghapusan Outsourcing MEDAN - Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sepakat dan mendukung tuntutan buruh di Indonesia untuk menghapus kontrak kerja (outsourcing).

Menggunakan system outsourcing sangat merugikan para pekerja, karena tidak jaminan dan kepastian bekerja di perusahaan, karena itu tidak ada rasa aman dan ketenangan buruh dalam bekerja.

Dukungan itu disampaikan Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal dalam menyikapi aksi buruh yang dilakukan secara nasional baru-baru ini.

"Bagaimana mungkin seorang buruh bisa bekerja dengan tenang dan nyaman, kalau perasaannya dihantui rasa ketakutan akan diberhentikan kapan saja akibat sistem Outsourcing

BINCANG - H. Fadly Nurzal S.Ag berbicara dengan buruh wanita di sebuah perusahaan Pengepakan Ikan di Kota Tanjung Balai belum lama ini. tersebut," ujar Fadly Nurzal kepada wartawan, kemarin di Medan.

Menurut Fadly yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sumut, ketika buruh tidak nyaman dalam bekerja, hal itu akan mempengaruhi tingkat produktifitasnya. Pada gilirannya akan me-

rugikan perusahaan dan pengusaha. Karena itu bagi saya, sistem outsourching harus secepatnya diganti dengan regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan buruh.

"Saya mendesak pemerintah dan DPR RI segera melakukan perubahan regulasi terkait sis-

tem rekruitmen tenaga kerja.

Ini bertujuan agar persoalanpersoalan dan konflik pekerja dan pengusaha bisa segera diselesaikan. Lagipula jika buruh dan perusahaan ribut, itu bisa menghambat sistem perekonomian nasional. Bila itu terjadi masyarakat secara luas akan merasakan akibatnya.

Kata Fadly, negara dalam hal ini pemerintah harus serius menanggapi persoalan buruh, sehingga masalah buruh tidak berlarut-larut. Sebab jika hal itu dibiarkan sangat mungkin melahirkan embrio disintegrasi.

Perlu dipahami, disintegarasi muncul bukan hanya karena factor daeah atau kepulauan, tapi masalah kemanusiaan dan taraf hidup juga menjadi pemicunya.

Oleh karena itu, Fadly mengingatkan pemerintah jangan hanya beretorika dalam menuntaskan persoalan buruh, karena yang dibutuhkan buruh dan masyarakat adalah aksi nyata. Salah satu upaya yang urgen dilakukan pemerintah adalah menghapus sistem outsourcing. (MH)

Pengangkatan CPNS Bagi Tenaga Honor Kategori II

PATAK AKAA - Wabup Sergai selaku Ketua Komda Lansia Kabupaten Sergai didampingi Kadis Sosnakerkop Sergai H. Karno menyerahkan Pataka kepada Ketua Komda Lansia Kecamatan pada acara pengukuhan kepengurusan Komda Lansia Kecamatan. Foto : ARM PERBAUNGAN - Setelah melantik Pengurus Komisi Daerah Lanjut Usia Serdang Bedagai (Komda Lansia Sergai) untuk 5 Kecamatan pada Juli yang lalu, Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir. H. Soekirman selaku Ketua Komda Lansia Sergai kembali melantik dan mengukuhkan Pengurus Komda Lansia untuk 8 Kecamatan lainnya yakni Kecamatan Bintang Bayu, Pegajahan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, Sei Bamban, Kotarih dan Kecamatan Tebing Syahbandar di Wisma Amerta PTPN IV Kebun Adolina Kecamatan Perbaungan, Kamis (4/10).

Acara pengukuhan ini dirangkaikan dengan kegiatan temu ramah Komda Lansia yang rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Turut hadir mewakili Kadis Koperasi dan UKM Provsu Marliana Sebayang, Kadis Sosnakerkop Sergai H. Karno SH, MAP, Manager PTPN IV Adolina Ir. Eka, Pengurus Komda Lansia dan para Lansia se-Sergai.

Dalam bimbingan dan arahannya Wabup Soekirman mengatakan bahwa temu ramah yang bertema “Lanjut Usia Peduli Membangun Harmoni Tiga Generasi” ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi beramah tamah selaras dengan semangat demokrasi dan budaya luhur bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan para Lansia juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana tertuang dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, papar Wabup Sergai. Lebih lanjut Soekirman menghimbau kepada kecamatan yang belum membentuk pengurus Komda Lansia Kecamatan agar segera dibentuk, hal ini dikarenakan pengurus Komda Lansia Kecamatan merupakan ujung tombak di tiap kecamatan. Dan kepada para pengurus Komda Lansia Kecamatan diminta agar bekerja dengan ikhlas, sederhana, menyentuh hati dan kebutuhan lansia baik pelayanan kesehatan dasar, hiburan dan rekreasi maupun perlindungan dan kepastian hukum, ujar Wabup Soekirman.

Sebelumnya Kadis Sosnakerkop H. Karno dalam laporannya mengatakan terbentuknya Komda Lansia Kecamatan mampu memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat untuk pelayanan sosial bagi Lansia serta mampu menjembatani potensi-potensi di bidang kesejahteraan lansia dalam mensinergikan program-program bersama tentang penanganan lansia. Sehingga nantinya dapat

DAERAH

membentuk, menumbuhkan Komda Lansia Desa/Kelurahan.

Disela-sela acara, Wabup Soekirman menyerahkan Kartu Asistensi Sosial Lansia (ASLU) tahun 2012 kepada 76 lansia dan bantuan tali asih dari Corporate Social Responsibility (CSR) PTPN IV Kebun Adolina untuk 60 orang Lansia.

Peringatan Hari Koperasi ke-65 2012 Pada saat yang sama Pemkab Sergai juga memperingati Hari Koperasi ke-65 Tahun 2012 yang turut dihadiri Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Sergai Adam Nuh dan para pengurus koperasi se-Kabupaten Sergai. Peringatan HUT Koperasi tahun ini bertema “Koperasi Mandiri Rakyat Makmur, Melalui Gerakan Koperasi Kita Wujudkan Koperasi Sukses Demi Kesejahteraan Rakyat”.

Makna peringatan HUT tahun ini sebagai tahun kemandirian koperasi dengan mewujudkan koperasi menjadi koperasi yang besar, mandiri dan kuat sehingga dapat lebih cepat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan anggota serta masyarakat.

Wabup Soekirman dalam sambutannya menegaskan agar seluruh masyarakat Sergai turut mendukung Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dan sinergi dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

Pada akhir sambutannya Soekirman memberikan 3 kunci sukses kemandirian koperasi yakni sukses administrasi, sukses program dan sukses demokrasi.

Sukses administrasi artinya tertib dalam penataan administrasi, harus transparan dalam masalah keuangan. Sedangkan sukses program harus dikembangkan secara partisipatif karena hakikat koperasi adalah membantu anggotanya.

Dan yang terakhir sukses demokrasi, koperasi harus bisa menampung aspirasi dan menjawab kebutuhan anggota-anggotanya.

Disela-sela pringatan HUT Koperasi ini Pemkab Sergai melalui Wabup H. Soekirman menyerahkan piagam penghargaan koperasi terbaik, penyerahan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan kategori pendamping KUR melalui koperasi, pemberdayaan koperasi perkotaan dan pedesaan serta pengelolaan pedagang kaki lima. Terakhir bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Provsu kepada Koperasi Pendik Pesantren Zakiyun Najjah Kecamatan Sei Rampah.

(ARM)

BINJAI - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada kategori II yang pemberkasan melalui tenaga honorer di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, rencananya akan digabungkan pada penerimaan CPNS pada jalur umum tahun depan demikian disampaikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai melalui Kepala Bidang Mutasi, Bahrain Ritonga, kepada Koran ini , Rabu pekan lalu di Pemko Binjai.

Disebutkannya penerimaan tersebut berdasarkan dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta. Pengangkatan tersebut berdasar-

kan dari Peraturan Pemerintah (PP) no. 5 tahun 2010 tentang pengangkatan tenaga honorer.

Sejauh ini untuk kategori II pihaknya telah mengajukan sebanyak 222 tenaga honorer yang sebagian besar dari tenaga guru honorer, tenaga medis dan tenaga teknis yang honor di Pemko Binjai dan nantinya akan di ujiankan secara bersama dengan penerimaan CPNS secara umum dan akan diperiksa oleh universitas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. “ 222 tenaga honorer yang telah kita ajukan untuk kategori II, informasi yang kita terima itu akan melalui testing tertulis dengan penerimaan

jalur umum, meski demikian dapat di pastikan bila para peserta ujian tersebut dapat mengisi biodata dengan benar maka ada kemungkinan akan lulus. Meski demikian, kita masih menunggu dari jumlah qouta Kota Binjai apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Karena bila lebih sedikit maka ada kemungkinan sisa dari pemohon kategori II itu akan gugur dan harus mengulang dari awal lagi” ujarnya.

Sementara untuk kategori I pada pengangkatan CPNS pengumuman nama-nama peserta yang lulus telah diumumkan pada bulan April lalu dan seluruh tenaga honorer telah me-

lengkapi berkas, namun hingga sekarang pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari BKN. “ Untuk kategori I ada 97 tenaga honorer dari tenaga teknis, pengumumannya juga sudah keluar pada April lalu dan kita juga sudah melengkapi berkas, namun hingga sekarang belum ada persyaratan lebih lanjut, sehingga kita juga masih menunggu tindak lanjut dari BKN” ujarnya.

Dan masalah isu bahwa BKD ada menerimah uang jutaan itu tidak benar dan sampai saat ini bila ada yang menerima tolong beritaukan kepada siapa mereka memberikannya tandasnya". (SBR)

Persatuan Wartawan Buntu Pane Terbentuk

Dewan Minta Pemkab Tegas Pada Peserta Tender Proyek

BUNTU PANE - Dengan terbentuknya suatu wadah wartawan yang ada, di kecamatan Buntu Pane sekitarnya yang diberi judul Persatuan Wartawan Buntu Pane sekitarnya (PWBPS) dan membentuk kepengurusan periode 2012-2015 tertanggal 03 Oktober 2012.

Tujuan dibentuknya wadah ini, untuk mempererat silaturahmi sesama wartawan yang ada di Kecamatan Buntu Pane sekitarnya. Walaupun ada berbagai media di Buntu Pane harus tetap bersatu, sekaligus mempererat Persatuan dan Kesatuan serta memupuk rasa kekeluargaan.

Hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, ditetapkan susunan pengurus yakni Pembina/Penasehat Ronal Setiawan Sinaga (ASPOS), Ketua Justin Purba (ASPOS), Wakil Ketua M. Nasir Nasution (GEBRAK), Sekretaris Nurlin (PRESTASI), Wakil

BATUBARA - Pemkab Batubara diminta lebih tegas dan selektif kepada para pemborong ataupun perusahaan yang akan diikutsertakan dalam proses tender proyek pembangunan. Baik dalam prestasi ataupun trackrecordnya dalam pengerjaan proyek.

Kegiatan proyek pembangunan yang ada di Kecamatan Medang Deras dan Sei Suka belum dilaksanakan maksimal oleh pemborong, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun transparansi proyek yang dikerjakan.

Hal ini dikatakan anggota DPRD Batubara Al Asyari pada rapat paripurna DPRD Batubara dengan agenda pembahasan laporan reses tahap II, Rabu (19/9) di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh.

Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin dihadiri anggota, Muspida, Bupati

Sekretaris Nanang Sitorus (BIDIK KASUS).

Bendahara Imran Nasution (KPK POS), Bidang Sosial Aliman YS (ASPOS), Hadi Supono, Anggota Adi. S (Koran RADAR), Bahrun (Koran LACAK), Legiman (KOREKSI), Suyono (Metro Asahan), M. Husni Lubis (PERSTASI). Karya Darmansyah S (NCW), M. Siburian (ICW POS), Sugianto (Suara Samudra), Fahmi Khalis (ASPO), Bobo Sutejo (S. KPK), Dedy Sofyan Panjaitan (Kompas Sumut Com), Walsen Napitupuluh (MENTARI).

Dorman Silitonga (Metro Indonesia), Saat Andreas Sitorus (Kompas Sumut Com) Usai musyawarah Justin Purba sebagai ketua mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk menjaga nama baik organisasi, persatuan dan persaudaraan. Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan. (IN)

Batubara H. OK Arya Zulkarnain, Sekdakab T.Erwin dan undangan lainnya.

Pemkab dapat bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Medang Deras dan Sei Suka untuk membuka akses kesempatan kerja seluas-luasnya kepada putera-puteri daerah. Disamping itu harus dapat memberdayakan ekonomi kreatif dengan memoles serta memanfaatkan potensi wisata pantai. Disperindag selaku penggerak ekonomi masyarakat dapat menghidupkan dan menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Anggota DPRD Batubara daerah pemilihan I meliputi Kecamatan Sei Suka dan Medang Deras Al Asyari, Suriono, Sarianto Damanik, H. Dazanul Fadli Saragih, Kristian Manurung, Poltak Saragih, Paijan MS. Buyung, Ahmad Muhktas. (SAH)

Gedung DPRD Sumut Pun Banjir MEDAN – Belum hilang dari ingatan masyarakat Sumut, pembangunan gedung wakil rakyat yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 persis di depan Lapangan Benteng Medan. Saat pelaksanaan pembangunan sejumlah elemen masyarakat memprotesnya, karena dinilai ‘menghamburkan’ uang di tengah kondisi masyarakat Sumut yang masih memperihatinkan.

Ironisnya, meski diprotes pembangunan terus berjalan. Ketika itu argumentasi yang disampaikan para wakil rakyat itu, bangunan gedung baru tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja mereka. Meskipun hasil kerja para anggota dewan yang terhormat itu, masih sangat minim dirasakan masyarakat.

Alhasil pembangunan gedung baru itu terlaksana dengan mengeruk dana ABPD Sumut sekitar Rp.185

BANJIR - Gedung DPRD Sumut yang baru kebanjiran karena bocor. Beberapa office boy terlihat sedang berusaha membersihkan lantai Gedung DPRD Sumut yang tergenang air.

Milyar. Perusahaan yang melaksanakan pembanguan PT Jaya Kontruksi. Sistem penganggaran untuk pembangunan gedung DPRD Sumut tersebut dilakukan secara multiyears yakni ditampung pada tiga tahun APBD, 2009, 2010 dan 2011.

Setelah rampung, gedung ini langsung diresmikan Menteri Dalam Negeri Gama-

wan Fauzi.

Munculnya dugaan pembangunan gedung DPRD Sumut terindikasi korupsi, mulai menuju kebenaran.

Pasalnya Kota Medan yang dalam beberapa minggu ini diguyur hujan deras, ternyata tidak hanya membuat Medan banjir tapi juga gedung DPRD Sumut.

Seperti yang terjadi Ka-

mis 04 Oktober 2012 lalu.

Terlihat genangan air menutupi bagian lantai lobi, gedung fraksi dan komisi DPRD Sumut. Tampak sejumlah office boy gedung dewan dengan menggulung celana, menggerus air dan mengepel lobi yang digenangi air tersebut.

Seorang office boy gedung dewan yang enggan disebutkan namanya dan tengah mengepel, ketika ditanya menyesalkan kejadian kejadian tersebut. Menurutnya, sangat tidak mungkin hal itu terjadi, bila dihubungkan dengan biaya gedung DPRD Sumut yang ratusan miliar tersebut.

“Harusnya tidak mungkin ini terjadi bang, dananya miliaran tapi pembangunannya seperti ini. Tidak hanya di lobi bang. Coba abang lihat di basement gedung paripurna, banjir juga di sana,” kata office boy tersebut. (MH)

10

KPK POS E D I S I 220 8 - 14 OKTOBER 2012

KRIMINAL

SUMUT ACEH

Kayu di Kawasan Rawa Singkil Terus Dibabat ARAHAN - Camat Siempatnempu, Edison Sirino-ringo sampaikan arahan kepada warga Siempatnempu, Rabu.

(KPK POS/NDK)

Puluhan Warga Siempatnempu Stop Mobil Pengangkut Batu SIDIKALANG - Kekesalan warga hampir saja memuncak, ketika para pengusaha truk pengangkut galian C jenis Batu Dolomite, ingkar janji. Mereka (warga-red) hendak memblokir jalan dan menyetop setiap truk yang melintas dari Desa mereka, Rabu.

Namun, niat tersebut keburu diketahui pihak kepolisian, sehingga Kepolisian Sektor (Polsek) Bunturaja dibantu personil dari Polres Dairi, mengambil alih dan melakukan razia di tempat pengutipan retribusi Desa Amborgang. Sehingga, tidak terlihat satu unit mobil truk pengangkut batu dolomite yang melintas hingga pukul 11.30 Wib. Kekesalan tersebut dirasakan warga dari tiga Desa yang dilalui truk yakni, Desa Huta Imbaru, Amborgang, dan Kabanjulu. Mereka menunutut komitmen dari para pengusaha tambang, terkait dengan janji yang sebelumnya telah mereka sepakati semenjak beroperasinya penambangan di Desa mereka.

“Kami tidak mendapatkan hasil apapun dari penambangan itu, kami hanya mendapat penyakit. Namun, ketika kami meminta komitmen dan tanggung jawab kalian sebagai pengusaha, terus terang kami merasa dipermainkan, sebab kalian telah mengingkari janji,” ujar Humot Sihombing (43), mewakili penatua dari Desa Amborgang, pada rapat pertemuan singkat warga dengan pengusaha.

Menurut Sihombing, pengaruh mobil truk yang setiap hari melintas dengan muatan batu tersebut, mengakibatkan jalan rusak, serta beberapa rumah terganggu. Bahkan, rumahnya sendiri (sebelum diperbaiki) sesaat sesudah gempa yang mengguncang beberapa waktu silam, batu konstruksinya berangsur habis akibat goncangan mobil yang lewat.

“Batu tiang dan dinding rumah saya, sering runtuh kalau mobil besar itu melintas. Untuk itu, saya secara pribadi meminta, agar pemerintah meninjau ulang berat muatan mobil sesuai dengan klasifikasi jalan yang kami ketahui golongan III C. Selain itu, akibat debu dari kenderaan ukuran besar tersebut, kami telah menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat abu,” tambah Sihombing.

Dalam rapat pertemuan singkat tersebut terungkap, tiga dari enam pengusaha sudah sepakat untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak dan menimbulkan abu tersebut.

Namun, tiga pengusaha lagi, tidak pernah menghadiri rapat koordinasi sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati pada 24 September lalu.

“Inilah hasil kesepakatan antara pengusaha galian C dengan masyarakat 24 September yang lalu. Dalam kesepakatan ini, mereka sudah menyatakan memperbaiki jalan 1 Oktober kemarin. Namun, yang mau melaksanakan ini hanya tiga pengusaha yaitu SPA, Yorim dan Sasta,” ujar Nababan salah seorang dari warga yang ikut pada rapat sebelumnya, seraya memberikan copian surat.

Dalam surat yang sudah dibubuhi tanda tangan tersebut, ada 8 butir yang sudah ditentukan akan dilaksankan pada 1 Oktober. Bahkan, nominal uang yang disepakati yang harus diberikan para pengusaha sudah tertulis.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kabag Ops Polres Dairi Kompol Noviman S, Camat Siempatnempu, Edison Sirino-ringo, Kapolsek Bunturaja AKP Hasian P, Kasat Lantas Polres Dairi AKP Mishanan, mewakili para pengusaha, Kepala desa Amborgang, Sarden Sihombing, serta sejumlah warga.

Dalam rapat tersebut disimpulkan, bahwa para pengusaha akan memperbaiki jalan mulai, Kamis (4/10), serta akan melakukan penyiraman jalan yang berdebut setiap harinya.

Sedangkan untuk perbaikan jalan, Camat, Kepala Desa serta pengusaha akan bersamasama mengusulkannya ke Pemkab Dairi.

Pantauan wartawan, truk pengangkut batu yang biasanya lalu lalang mengangkut batu, namun pada saat pertemuan tidak ada yang melintas. Terlihat di salah satu SPBU, mobilmobil tersebut berhenti menunggu keputusan dari pertemuan pengusaha dan masyarakat. (NDK)

SINGKIL - Aksi pembalakan liar (illegal loging) di Aceh Singkil, saat ini dilaporkan masih saja terus berlanjut.

Parahnya lagi, para pelaku tidak hanya membabat hutan produksi, berbagai jenis kayu yang hidup dalam kawasan Rawa Singkil, juga tak luput dari aksi penjarahan.

Aksi mereka ini dinilai cukup berani mengingat Rawa Singkil, merupakan kawasan yang sangat dilindungi seluruh isinya oleh pemerintah. Selain Orang Hutan (Papongo Abelii), kawasan ini juga merupakan habitat atau tempat berlindung sejumlah hewan langka, seperti Gajah dan Harimau Sumatra.

Informasi yang diterima KPK Pos, ada indikasi, aksi penjarahan ini juga tidak berjalan sendiri. Selain masih lemahnya pengawasan oleh pihak yang berkompeten seperti Dinas Kehutanan, sejumlah oknum juga diduga ikut menikmati hasil dari penjualan kayu ilegal ini. "Sangat tidak masuk akal, para pelaku bisa menjual kayu-kayu ilegal itu secara bebas. Walau sulit untuk bisa dibuktikan, tapi logikanya ada dua hal

PERAMBAHAN - Perambahan hutan kawasan yang dilindungi masih saja terjadi. (KPK POS/DOK) yang bisa membuat orang berbuat nekat dalam berbisnis kayu ilegal ini. Pertama tidak tahu peraturan, yang kedua bisa juga merasa telah memberi sesuatu kepada oknum, yang seharusnya mencegah dan menindak perbuatan mereka," kata sumber.

Amatan wartawan, semua penjelasan sumber ini nyaris mendekati kenyataan. Bahkan terlihat aksi para pelaku akhir-akhir ini juga terlihat semakin berani. Jika selama ini mereka mengangkut dan memasar-

SEI KEPAYANG - T ambak budi daya ikan air tawar milik Lim Chiang Kiat yang berada di Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan mencemari lingkungan.

Pencemaran itu terjadi karena limbah tambak seperti air kotor dan bangkai-bangkai ikan yang mati dibuang ke Sungai Asahan yang berada tepat di depan lokasi tambak tersebut.

Akibatnya, selain mencemari sungai, warga sekitar yang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari turut merasakan efek dari limbah tambak itu. Air sungai yang kotor dan berbau anyir terpaksa tetap digunakan masyarakat sekitar karena tak ada pilihan lain.

Imbasnya penyakit kulit seperti gatal-gatal menjadi penyakit yang awam diderita mereka.

Jefri Saragih, seorang warga setempat kesal atas aksi pencemaran lingkungan yang dilakukan Akiat.

Menurutnya selain limbah tambaknya, para pekerja Akiat juga membuang sampah harian mereka ke sungai itu. Sementara keberadaan segala jenis usaha Akiat nyaris tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat sekitar. Sekedar diketahui selain mengelola tambak, Akiat juga ‘bermain’ minyak subsidi.

(KPK Pos Edisi 217).

Beberapa warga sempat mengeluhkan hal tersebut kepada pejabat pemerintah setempat yakni Kepala Desa Sei Nangka, namun tak ada tindaklanjutnya. Warga menduga sang pamong ‘tak bernyali’ menegur Akiat karena barangkali sudah ada menerima upeti. Karenanya saat ini beberapa pemuda setempat sedang melakukan pengumpulan tandatangan warga untuk selanjutnya men-

bulan lamanya.

Menurut keterangan korban Tetty, didampingi suaminya Gilbert Sitompul di Mapolsek Sidikalang Kota, Kamis (4/10), sekitar bulan Juli lalu, korban dikeroyok oleh tiga orang perempuan sesama pedagang di pasar Sidikalang, dengan memukul kepala bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan alu lesung, Kamis (4/10).

Selain dipukul pakai alu lesung, wajah korban juga disebutkan disiram oleh pelaku, dengan menggunakan air cabe giling sehingga korban mengalami luka dalam, serta mengalami gangguan pada

BUANG LIMBAH - Pipa pembuangan limbah tambak Akiat yang diarahkan ke Sungai Asahan. (KPK POS/HER) gadukan secara resmi hal tersebut kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan Camat Sei Kepayang Barat dengan tembusan ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD Asahan.

Sementara Akiat yang coba ditemui untuk dikonfirmasi tidak pernah berhasil ditemui. Malahan sang toke mengutus beberapa wartawan senior menemui KPK Pos meminta agar jangan lagi memberitakan bosnya itu. Memang saat ini Akiat membina dua biro tabloid yang punya benang merah dengan Polri.

Belakangan salah satu OKP tempat para anak-anak Polisi bernaung juga turut menjadi salah satu backing usahanya. (HER)

Tetty Saragih didampingi suaminya Gibert Sitompul otak hinggga dibawa berobat oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk discanning.

selama ini para pelaku cenderung melakukan kegiatan mereka di malam hari, namun saat ini justru kerap dilakukan di siang hari.

Ironisnya, walau aksi pelaku illegal logging ini tergolong nekat, belum terlihat adanya upaya, atau tindakan tegas dari aparat penegak hukum di daerah setempat.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Singki, Ir Momod Suhara terkesan tidak mengetahui adanya kasus illegal logging ini. "Terima kasih

Akibat Galian C PTPN 2 Sei Semayang Rugi Rp50 Miliar

Tambak Akiat di Sei Nangka Cemari Lingkungan

Polsek Sidikalang Kurang Profesional SIDIKALANG - Seorang korban penganiayaan, Tetty Marlina Boru Saragih (31), warga Huta Rakyat Sidikalang, menuding pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kota Sidikalang kurang professional dalam menangani kasus pengeroyokan yang dialaminya pada Juli 2012 lalu.

Pasalnya, kasus penganiayaan dialami korban yang sehari- hari berprofesi sebagai penjual bumbu masak di pekan pasar Sidikalang meradang, karena pelaku disebutkan sama sekali tidak tersentuh hukum. Padahal kasus ini sudah ditangani pihak Polsek Sidikalang Kota, lebih kurang tiga

kan hasil jarahannya secara sembunyi-sembunyi, justru saat ini lebih berani dan tergolong nekat. Saat ini, bukan sebuah pemandangan yang aneh, kayu-kayu ilegal ini berlalu-lalang di jalanjalan umum di Aceh Singkil.

Umumnya, kayu-kayu ini ditumpuk dan diangkut dari pinggiran sungai di daerah ini.

Menurut catatan wartawan koran ini, lalu-lalang kayu olahan yang dikeluarkan dari Kawasan Rawa Singkil, juga terlihat meningkat. Parahnya lagi, jika

informasinya, nanti kita telusuri," kata Momod melalui pesan singkat (SMS) kepada KPK Pos, Kamis pekan lalu.

Sementara itu, sejumlah aktivis lingkungan yang ditemui KPK Pos, juga mengaku galau dengan aksi penjarahan Rawa Singkil ini.

Ada kekhawatiran, apabila perambahan kayu di kawasan Rawa Singkil ini tidak bisa dicegah, akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Selain menimbulkan ancaman banjir akibat penebangan hutan yang dilakukan secara sistemik, keberadaan sejumlah hewan langka yang ada di kawasan ini, juga dikhawatirkan akan terancam punah.

Padahal seperti kata mereka, keberadaan hewan langka serta flora dan fauna yang ada di Rawa Singkil, sangatlah diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. "Kami khawatir, semua kekayaan flora dan fauna yang ada dalam Rawa Singkil ini, tidak bisa kita wariskan kepada anak cucu. Dan kalau terjadi, jelas bencana untuk daerah ini. Tidak boleh tidak, ini harus dicegah, jangan hanya gara-gara untuk keuntungan sekolompok orang yang serakah, kita semua dirugikan," pungkas Tajudin SHut, mantan aktivis yang selama ini dikenal konsern dan kritis terhadap masalah lingkungan di daerah ini. (AZT)

BINJAI - Galian C tanpa ijin di lahan PTPN 2 Kebun Sei Semyang, persisnya di Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur dan Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan yang luasnya sekitar 50 hektar masih tetap berlanjut, sehingga mengakibatkan pihak perkebunan mengalami kerugian Rp50 Miliar.

Hal tersebut dikatakan Manager PTPN 2 kebun Sei Semayang Ir Edward Sinulingga didampingi Askep Rayon C Ir S Samosir di kantor Rayon C usai mengikuti pertemuan unsur Muspida dalam membahas galian C di Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur dan di daerah Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, Kamis pekan lalu.

Dikatakan Edward, pihak perkebunan sangat keberatan dengan adanya kegiatan pengerukan galian C secara ilegal atas lahan PTPN 2 di dua lokasi itu. Pihaknya sangat menyesalkan hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya, meskipun masalah galian C illegal atas lahan ini sudah kita laporkan ke Polresta Binjai.

Atas nama perkebunan, lanjut Edward, merasa sangat kecewa dengan kebijakan Polres Binjai melepas dua alat berat escavator pengeruk tanah yang sudah dijadikan sebagai alat bukti kegiatan illegal galianC tersebut.

"Karena galian itu bisa menimbulkan persepsi macam-macam dari masyarakat, bahkan kita nanti dituding lalai," ujar Edward.

Dikatakannya, pihak PTPN 2 mengharapkan kepada Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon SH SiK Mhum segera mengusut tuntas kegiatan galian C illegal di lahan PTPN 2.

Karena lahan itu menyangkut aset negara yang harus dijaga dan dilindungi.

"PTPN 2 juga sangat menyesalkan, lambannya penanganan kasus galian C, padahal polisi sudah mendapatkan

Namun anehnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), pihak Polsek Sidikalang Kota hanya menetapkan satu orang tersangka yakni DS (18). "Padahal mereka ada tiga orang," ujar korban.

Selain itu, pihak Polisi juga tidak menahan tersangka, dan ironisnya, pihak korban juga tidak diberikan Surat Tanda Pelaporan (STPL) sebagaimana lajimnya.

Sementara barang bukti, alu lesung dan baju yang kena cabai giling tidak diambil pihak Polsek untuk melakukan penyidikan. Hal ini menjadi tanda tanya besar pihak keluarga korban, ada apa sebenarnya dengan kasus itu ?

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kapolsek Sidikalang Kota, AKP M Sembiring, Kamis (4/10), di Mapolsek Kota, mem-

laporan yang lengkap," papar Edward Sinulingga.

Wartawan Dilarang Masuk Sementara itu dalam acara pembahasan galian C yang dilakukan pihak Polres Binjai terkesan tertutup dan seperti ada yang disembuyikan yang takut diketahui oleh wartawan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak dibenarkannya wartawan meliput masalah tersebut.

Awalnya kedatangan wartawan dalam pertemuan tersebut diundang oleh pihak perkebunan untuk mengikuti jalannya pembahasan galian C ilegal yang dihadiri unsur Muspida.

Namun tiba-tiba setelah Kapolres Binjai Musa Tampubolon masuk ke ruangan tempat pertemuan yang diadakan di Aula Catur Sakti, beberapa wartawan disuruh keluar dan tidak diperkenankan mengikuti jalannya pembahasan tersebut. Kalangan wartawan begitu tidak dibenarkan masuk ke dalam ruangan lalu keluar dari ruangan tersebut. “Wartawan tidak ada yang saya undang, untuk itu diharap keluar,” begitu Musa Tampubolon dengan nada menghardik.

Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon usai rapat dengan Pemko dan unsur Muspida di aula Polres Binjai mengaku dalam peneyelesaian masalah lahan PTPN 2, pihaknya hanya menangani masalah hukumnya saja, sedangkan penetapan hak milik dan tapal batas lahan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Di tempat terpisah M Sialoho Sekjend PAC IPK di Binjai Timur meminta kepada Kapolres untuk segera menutup Galian C yang tidak punya ijin di lahan PTPN 2. "Galian C tersebut telah mengakibatkan jalan rusak di sekitar kelurahan Mencirim," tandasnya.

bantah jika kasus penganiayaan tersebut, hendak diendapkan.

“Berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan Negri Sidikalang,” tegas Kapolsek.

Namun anehnya, ketika ditanya lagi kenapa STPL tidak diberikan kepada pelapor, sementara BB bentuk alu lesung, dan pakaian tersiram cabai giling tidak disita, tersangka juga tidak ditahan ?, dengan enteng Kapolsek Sidikalang Kota menjawab, alat bukti Alu lesung tidak ditemukan.

"Sekarang kita sedang melakukan daftar pencarian barang bukti,” jawab Kapolsek.

Sementara itu, Kajari Sidikalang, melalui Jaksa Penuntut Umum, Yanti Simarmata SH yang dihubungi di ruang kerjanya, mengakui telah menerima berkas

(SBR)

kasus penganiayaan dari Polsek Sidikalang Kota, pada tanggal 29 Agustus 2012 lalu. “Berkas tersebut kini sedang diteliti,“ ujarnya serta berjanji secepatnya akan memberikan petunjuk ke pihak penyidik.

Salah seorang keluarga korban Joseph B.Manurung yang dihubungi KPK Pos, usai mendampingi korban di Mapolsek Kota Sidikalang mengatakan, pihak Kepolisian selaku penyidik dalam perkara ini, hendaknya menyikapi kasus ini dengan professional, sesuai dengan prosedur, dan jangan berpihak. "Sebab dalam laporan keluarga korban ke pihak penyidik, pelaku pengeroyokan berjumlah tiga orang, tetapi kenapa hanya satu orang dijadikan tersangka ?”, tanya Josep. (NDK)