epaper kpkpos 221 edisi 15 oktober 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 221 / THN V 15 - 21 OKTOBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

POLEMIK KPK-POLRI ALIHKAN ISU SKANDAL CENTURY I PEJABAT KEHUTANAN LABUHANBATU TUTUP MATA

PT Torganda Kuasai Hutan Lobusona RANTAU PRAPAT - Masih segar dalam ingatan kita mengenai DL Sitorus yang kini mendekam di bui karena hutan Register 40 di Padang Lawas. Ternyata bukan hanya hutan Register 40 yang menjerat DL Sitorus. Masih ada hutan lindung lainnya yang juga digarap pengusaha ini, namun bebas dari jeratan hukum.

Hutan lindung dimaksud adalah, Hutan Lindung Kelas II B di Lobusona Rantauprapat, Labuhanbatu. Hasil investigasi wartawan koran ini, seyogianya pengelolaan dan pengawasan hutan di Lobusona itu dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

Namun ironisnya, mereka (pejabat kehutanan di Labuhanbatu) tutup mata <<< selanjutnya baca Hal. 2

DEMO PERAMBAHAN HUTAN - Sejumlah mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa masalah perambahan hutan di depan kantor Gubernur Sumut, Medan. (KPK POS/DOK)

Dinas PPKAD Batubara Bermasalah

Ketidak patuhan atau unsur kesengajaan yang dilakukan oknum bendahara yang mengelola keuangan Negara/Daerah sehingga terjadi kerancuan dalam pengelolaan uang Negara/Daerah. Disinyalir Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak mematuhi perundang-Undangan.

Sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat 1 menyatakan, setiap kerugian Keuangan Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar Hukum atau kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.

DITANGKAP - Dua tersangka pembobol kas Pemkab Batubara, Ibrahim dan Abdul Rahman saat berada di Kejagung untuk diperiksa setelah ditangkap di Jogyakarta, beberapa waktu lalu. (KPK POS/ILUSTRASI/DOK) Pada ayat 3 dinyatakan, setiap pimpinan kementerian Negara/lembaga/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui dalam kementrian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Hasil audit BPK RI yang diperoleh KPK Pos menyebutkan, pelanggaran per Undang-Undangan pasal 59 pada Ayat 1 dan 3 terjadi pada tahun 2008 di Dinas PPKAD Batubara. Diduga pengelolaan Kas Daerah tidak tertip dan terdapat selisih saldo Kas Daerah antara pembukuan Bendahara Umum

Kasus Korupsi Indosat Masih Ngadat

ANAK PEJABAT MAJU SEBAGAI CALON WALI KOTA

JAKARTA - Hingga kini, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan frekuensi 3G oleh PT Indosat Multi Media (IM2) dan PT Indosat Tbk, masih terkatung-katung. Padahal, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print- 04/F/3/Fd/ 1/01/2012, tertanggal 18 Januari 2012 dengan menetapkan tersangka, Indar Armanto, Dirut IM2 sudah diperiksa dan perkaranya diberkas.

"Kasus dugaan korupsi Indosat sudah diberkas, namun belum dilimpahkan ke pengadilan karena masih menunggu proses audit dari BPKP, yang hingga kini belum turun. Jadi nggak benar kalau mangkrak di Kejakgung," papar Direktur Penyi-

MEDAN - Dua anak pejabat di Sumut bertarung memperebutkan jabatan Wali Kota Padangsidimpuan, yang dijadwalkan Pemilukada-nya, 18 Oktober 2012 ini. Kedua anak pejabat itu, selama ini diketahui sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Medan dan di Padanglawas Utara (Paluta).

Kedua anak pejabat dimaksud adalah, Andar Amin Harahap. Dia

Daerah (BUD) dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI,LHP. No.10/S/ XVIII/12/2008 tgl 16/Des/2008 sebesar Rp5.632.949.001. Sehingga berindikasi kerugian Daerah per 31 Desember 2010 sebesar Rp23.385.579, dan per 31 Desember 2011 belum ditindaklanjuti.

Lain dengan anggaran belanja operasi sebesar Rp341.568.100, yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya sebesar Rp42.065.800, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp49.092.000, dan kerugian tersebut telah diselesaikan pada tahun 2009.

Model Baru Politik Dinasti merupakan putra Bupati Paluta Bachrum Harahap. Andar diketahui selama ini sebagai PNS dengan jabatan Kabag Mutasi di Pemkab Paluta.

Sementara anak pejabat yang satunya lagi adalah, Dedi Jaminsyah P Harahap. Dedi, demikian sapaan akrabnya, merupakan putra Rahudman Harahap Wali Kota Medan. Dedi selama ini sebagai PNS dengan

jabatan Sekcam di Pemko Medan.

Seperti diberitakan, dalam Pemilukada Wali Kota Padangsidimpuan ada enam pasang calon yang akan bertarung. Sesuai nomor urut, keenamnya adalah; No.1, M.Habib Nasution dan Ir Sori Pada Harahap. No.2, Ir Rusydi Nasution dan Riswan Daulay. No.3, Andar Amin Harahap dan Isnandar <<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Kejari Periksa Empat Staf Dinas Kesehatan Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tebingtinggi, kini tengah memeriksa empat orang staf Dinas Kesehatan dalam kasus dugaan korupsi dana APBN tahun 2011 yang berjumlah Rp1,505 Miliar.

Pemeriksaan itu terkait adanya dugaan korupsi dalam hal pembangunan PONED (Pelayanan obstetri Neonatal Emergency Dasar) pada Puskesmas yang ada di Kota tersebut. Di antaranya, Puskesmas Satria, Pembangunan Ruang TB Paruh dengan anggaran sebesar Rp122.787.000 <<< selanjutnya baca Hal. 2

3

DIDUGA RUGIKAN NEGARA MILIARAN RUPIAH

BATUBARA - Selama kepemimpinan Bupati H OK Arya Zulkarnain SH MM, potensi kerugian Pemkab Batubara setiap tahun meningkat.

Hampir seluruh SKPD memiliki catatan kerugian dengan nilai yang tidak sedikit, terutama pada Dinas PPKAD (pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah). Pada Tahun 2008, Kerugian Daerah yang terjadi pada Dinas PPKAD mencapai Rp25 miliar.

DL SITORUS

HAL

<<< selanjutnya baca Hal. 2

Jika Terbukti, Golkar Akan Tindak Azis Syamsudin JAKARTA - Partai Golkar segera bersikap terkait kesaksian Direktur Keuangan P e r m a i Group, Yulianis tentang dugaan keterlibatan kadernya, Azis Syams u d i n , menggiring proyekproyek yang dibiayai APBN. Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, partainya baru akan mengambil sikap jika nanti ada bukti-bukti kuat dalam persidangan. "Kami akan bersikap jika sudah ada data dan fakta yang dikuatkan putusan pengadilan," tegas Tantowi saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Partai berlambang pohon beringin itu akan menghargai hak Azis sebagai warga negara. Meski kerap disebut di persidangan, pihaknya masih menjunjung tinggi azas pra-

CALON - Di antara enam calon Wali saat menyampaikan visi dan misi nya di DPRD Kota Padangsidimpuan. (KPK POS/DOK)

<<< selanjutnya baca Hal. 2

CURHAT KOMPOL NOVEL BASWEDAN

kolom redaksi

"Berhentilah Beretorika, Takutlah Dengan Adzab Allah"

SETELAH PRESIDEN TURUN TANGAN

MEDAN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Novel Baswedan mengaku apa yang dituduhkan kepadanya adalah fitnah. Dan apa yang dilakukan, Jum'at malam, dua pekan lalu, bukan pertama kali dialaminya. â&#x20AC;&#x153;Kasus yang dituduhkan kepada saya adalah fitnah, dan hal seperti ini bukan pertama kali saya alami. Yang belakangan membuat saya SANGAT KECEWA, rupanya atas kriminalisasi terhadap saya digunakan untuk memukul KPK dengan upaya penangkapan dan penggeledahan

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

di kantor KPK. Upaya tersebut diketahui dan direncanakan oleh petinggi Polri yang selama ini mempersepsikan dirinya sebagai orang baik. Berhentilah beretorika, takutlah dengan Adzab Allah.â&#x20AC;? BERITA SELEKANGKAPNYA Inilah ekspresi BACA HAL 12 marah, jengkel dan kesal seorang Kompol Novel Baswedan, melalui akun facebook-nya, yang ditulisnya, Minggu (7/10).

Dalam akunnya, Novel menyebutkan <<< selanjutnya baca Hal. 2

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya turun tangan mengatasi perseteruan polisi dengan komisi antikorupsi. Solusi yang diberikan Presiden cukup melegakan, kendati tindakan yang lebih tegas, misalnya mengganti Kepala Kepolisian RI, tidak dilakukan. Itu sebabnya, publik harus tetap mengawal Komisi Pemberantasan Korupsi agar tak diusik lagi.

Solusi yang disodorkan Presiden Yudhoyono dalam pidato-

nya langsung menyentuh akar persoalan, yakni kasus korupsi simulator mengemudi. Ia berpandangan, perkara yang melibatkan antara lain Inspektur Jenderal Pol. Djoko Susilo ini ditangani oleh KPK. Ini berarti kepolisian mesti menyerahkan kasus yang sama dengan tersangka yang sebagian berbeda yang sempat ditanganinya. Dengan begitu, dualisme penyidikan bisa dihindari.

Begitu pula mengenai langkah <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

JIKA TERBUKTI, GOLKAR AKAN TINDAK AZIS SYAMSUDIN ............dari hal 1 duga tak bersalah.

"Nama Azis memang sering disebut-sebut, tapi kami tetap menjunjung dan menghargai azas praduga tak bersalah," kata Tantowi.

Seperti diketahui, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta terdakwa Angelina Sondakh, Kamis lalu, Yulianis menyebut nama Aziz Syamsudin terlibat dalam proyek pembangunan di Kejagung.

Selain anggota komisi III itu, Yulianis juga menyebutkan nama Zulkarnain Djabar, Karding, Olly Dondokambey.

Untuk proyek di Kemenkes orang PKS siapa tuh namanya saya lupa," ujar Yulianis.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group itu menyebut banyak proyek yang digarap perusahaan milik Muhammad Nazaruddin. Semuanya adalah proyek di kementerian seperti Kemenhub, Kemenkes, Kemenag, Kejaksaan, Kemenpora, Kemendiknas.

Menurut Yulianis, para penggiring proyek untuk Permai Group berbeda-beda. Ada dari mereka yang sudah menangani proyek pada 2009, dan ada yang baru menangani proyek pada 2010. Sedangkan Angelina dan Wayan menjadi penggiring proyek sejak 2010. (BBS)

DINAS PPKAD BATUBARA BERMASALAH Namun pada belanja modal yang belum sepenuhnya sesuai degan ketentuan yang merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp23.746.000. Kerugian tersebut sudah dikembalikan pada tahun 2009 sebesar Rp21.895000, dan masih meninggalkan kerugian sebesar Rp1.851.000. Total kerugian Daerah dari 3 poin tersebut sebesar Rp25.236. 579. Disinyalir hingga per 31 Desember 2011 belum disetorkan pada Kas Daerah.

Begitu juga LHP.No.224/ S/XVIII/12/2009 tanggal 6 November 2009, terdapat

pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Batubara tidak tertip dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga merugikan keuangan Daerah sebesar Rp3.378.243.131.

Sama halnya dengan pengelolaan Kas oleh Bendahara pengeluaran pada SKPD, tidak sesuai dengan ketentuan dan penyimpanan Uang Yang Habis Dipakai (UYHD) sebesar Rp825.842.400, di rekening pribadi serta terdapat UYHD yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp145.990.776, dan total kerugian Rp158.605.436, telah ditindaklanjuti sebesar

Rp85.309.011,dan terdapat kerugian senilai Rp73.296.424.

Terlebih lagi pengelolaan keuangan pada Dinas PPKAD sangat sangat tidak rapi, sehingga potensi kerugian Daerah atas UYHD yang belum kembali ke Kas Daerah senilai Rp2.744.270, serta realisasi belanja Dinas PPKAD sebesar Rp24.234.549.578, tidak diyakini kewajarannya. Total kerugian sebesar Rp12.240.347.972.

Sangat disayangkan dalam pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) oleh kuasa BUD tahun 2008

...................................................................dari hal 1

tidak tertip, dan terjadi perselisihan, sehingga merugikan keuangan Daerah sebesar Rp8.167.155.258. Kerugian dari masing-masing temuan tersebut, diduga hingga per 31 Desember 2011, belum selesai pengembalian dan belum disetor di Kas Daerah Kabupaten Batu bara.

Menanggapi Kasus kerugian daerah tersebut, tokoh masyarakat Batubara dan penggiat anti korupsi Jabil Manik, Rabu, mengatakan, Pemkab Batubara harus bertanggung jawab tentang semua kerugian Kas Daerah, dan segera menarik uang

PT TORGANDA KUASAI HUTAN LOBUSONA dan telinga. PT Torganda dibiarkan menguasai dan mengelola hutan lindung yang kini sudah dirambah.

Tepatnya di pemandian sampuran Aqua atau Pemandian Linggahara, di Kelurahan Lobusona Rantauprapat.

Tidak diketahui persis atas dasar apa PT Torganda menguasai areal tersebut. Seperti apa bentuknya, sehingga perusahaan perkebunan itu mengklaim pemandian itu milik mereka. Padahal sejak dahulu kala tempat itu adalah pemandian umum untuk rekreasi warga Rantauprapat dan sekitar dan satu-satunya tempat rekreasi

di Labuhanbatu.

Saat ini, untuk memasuki wilayah itu warga harus merogoh kocek puluhan ribu rupiah mulai dari tiket masuk, parkir, sewa tempat dan kuliner lain yang hanya satusatunya ditunjuk pihak Torganda. Padahal tempat itu tanpa ada izin dari dinas terkait, baik perizinan dan pelepasan kawasan serta peruntukannya tidak ada.

Akan tetapi mereka (PT Torganda)merajalela dan mengklaim wilayah itu milik DL Sitorus.

Terkait perizinan, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal Kabupaten Labuhanbatu Saiful Amri Siregar ST yang dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa Air terjun pemandian DL Sitorus (yang di kelola PT Torganda) tidak ada izinnya. “Ngak ada izinnya itu, mana berani kita.

Itu hutan kawasan,” ujar Saiful.

Sementara P Saragi KTU PT Torganda yang dikonfirmasi mengaku, dia masih baru di sini. "Saya tidak tau soal itu, tetapi mana mungkin ngak ada izinnya atau mungkin hal ini permainan pemerintah kita terdahulu sehingga kami diberi untuk mengelolanya mungkin ada

SETELAH PRESIDEN TURUN TANGAN .................dari hal 1 polisi membidik Novel Baswedan dengan kasus lama. Presiden menilainya tidak tepat waktu. Ia juga memberi solusi mengenai penarikan penyidik polisi dari KPK. Agar kinerja komisi antikorupsi tidak terganggu, masa tugas mereka di lembaga ini akan diperpanjang--hal yang diatur lewat peraturan pemerintah.

Kita tentu berharap kepolisian mematuhi semua itu. Apalagi, sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo telah merundingkannya dengan pimpinan KPK. Kalangan kepolisian harus pula menyadari bahwa selama ini mereka telah bertindak kebablasan.

Misalnya, sejak awal polisi tampak berupaya menghalang-halangi penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK terhadap kantor Korps Lalu Lintas.

Publik kian geram lantaran polisi kemudian juga ikut mengusut kasus yang sama, proyek simulator. Kepolisian juga menarik sebagian penyidiknya dari komisi antikorupsi. Dan puncaknya, Jumat pekan lalu, polisi Bengkulu dan Jakarta mengepung kantor KPK. Mereka ingin menangkap penyidik, Novel, dengan tuduhan yang mengadaada. Tindakan sewenang-wenang ini memancing reaksi masyarakat luas. Apalagi para pejabat maupun kalangan Dewan Perwakilan Rakyat selama ini seolah tutup mata terhadap perilaku polisi.

Kini bukan cuma kepolisian yang mesti mawas diri. Kalangan anggota Dewan harus pula menyadari bahwa sikap mereka yang memusuhi KPK berlawanan dengan keinginan rakyat. Mereka perlu segera menghentikan upaya pelemahan wewenang KPK lewat revisi undangundang. Percuma pula para politikus melanjutkan manuver itu, karena pemerintah mulai berubah sikap. Dalam pidato kemarin, Presiden menyatakan sikapnya yang tidak setuju dengan rencana merevisi Undang-Undang KPK. Hanya, publik mesti memantau efektivitas pidato Presiden. Bisa jadi, pelaksanaannya tidak seindah apa yang diucapkan. Masyarakat harus tetap menjaga KPK dari segala bentuk ancaman, terutama dari kalangan koruptor. Bagaimanapun, para koruptor, entah itu dari kalangan pejabat maupun politikus, tentu tak akan tinggal diam. Mereka akan terus menyusun siasat baru untuk mengusik atau melemahkan komisi antikorupsi. (***)

"BERHENTILAH BERETORIKA, TAKUTLAH DENGAN ADZAB ALLAH" .................dari hal 1 apa yang dituduhkan oleh Polri soal tindakannya menganiaya warga dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 silam, adalah fitnah.

Tak cukup curhat, Novel juga menyebut kejelekan di tubuh institusi Polri, yang menjadi induk semangnya, sebelum bergabung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pimpinan Polri mestinya tidak boleh marah bila praktik pungli di samsat-samsat, yang melalui dealer dan penggunaan dana negara untuk pengadaan dengan mark up dihentikan oleh KPK atau aparatur pemberantasan korupsi lainnya. Sudah saatnya transparansi dan tidak bodohi masyarakat. Pimpinan Polri harus mulai melakukan kejujuran terhadap masyarakat. Mulai saja dari hal yang kecil. Hilangkan pungutan-pungutan yang sendiri-sendiri dan yang terkoordinir oleh Dealer mobil atas surat kendaraan di seluruh Samsat di Indonesia. Dan jangan lagi gunakan uang negara untuk pengadaan yang mark up.” Itulah tulis Novel, seperti dikutip Lensa Indonesia.Com. (FR/ BBS)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

dikan Jampidsus Kejagung, Arnold Angkouw di Jakarta, Kamis.

Arnold menjelaskan, berdasarkan ketentuan, berkas perkara akan melalui pelimpahan tahap pertama yakni ke Bagian Penuntutan di Jampidsus. Selanjutnya, diikuti pelimpahan tahap kedua yakni penyerahan tersangka berikut barang bukti kejahatan.

Namun pelimpahan ke pengadilan tidak bisa dilakukan, tanpa ada proses audit BPKP. "Jadi sabar saja, tunggu saja waktunya pasti akan dilimpahkan ke pengadilan," katanya mengulang.

Terbongkarnya dugaan korupsi Indosat, berdasarkan laporan LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang melaporkan dugaan penyalahgunaan jaringan

bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G yang dilakukan Indosat dan IM2 ke Kejati Jawa Barat. Namun, karena locus delicti-nya tidak hanya di Jawa Barat, penyelidikan kasus ini diambil alih oleh Kejagung.

Laporan LSM KTI, sejak 24 Oktober 2006, Indosat dan IM2 telah melakukan penyalahgunaan dengan cara menjual internet broadband yang menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2.

Penggunaan jaringan bergerak itu tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Indosat dan IM2.

Kerjasama ini dapat dilihat pada kemasan internet IM2 3G broadband dan pada waktu pengaktifan broadband yang dijual oleh IM2

kepada masyarakat. Sebab, broadband itu memiliki Access Point Name (APN) sendiri, yaitu Indosat.net. Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama, data pelanggan penggunaan jaringan 3G dipisahkan dari data pelanggan Indosat.

Indosat dinilai LSM KTI melanggar Pasal 33, UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 58 ayat (3) PP No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No: 07/PER/M./ KOMINFO/2/2006.

Berdasarkan ketentuan itu, penyelenggara jasa dalam penggunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G harus memiliki izin sendiri sebagai penyeleng-

.................................................................dari hal 1

perjanjian pemerintah sebelumnya pak, kami membayar pajak ke Dinas Pendapatan Labuhanbatu,” jelasnya.

Kadis Pendapatan Ahmat Muflih SH yang dihubungi melalui telepon selulernya mengakui, pihaknya dulu memang pernah mengutip pajaknya. Dan erakhir Tahun Baru 2012. "Setelah itu kita tidak berani lagi karena areal itu adalah kawasan hutan yang tidak ada pelepasannya dari Menteri Kehutanan. Pajak yang kita kutip adalah pajak hiburan saat hari besar,tapi sekarang tidak lagi," tegas Ahmat.

Adi salah satu warga men-

KASUS KORUPSI INDOSAT MASIH NGADAT

yang dilaksanakan CV Kartika dan berikutnya Puskesmas Brohol dengan total anggaran Rp283.006.000 yang dilaksanakan CV. Panomas, yang terakhir adalah Puskesmas Teluk Karang dengan biaya Rp281.883.000 yang dilaksanakan CV. Tri Tunggal Utama.

Kasi Intel Kejari Ichwan E SH mengatakan, keempat

MODEL BARU POLITIK Nasution. No. 4, Dedi Jaminsyah P Harahap dan Affan Siregar, No.5 Amir Mirza Hutagalung dan H Nurwin Nasution, No.6, Ir Chaidir Ritonga MM dan H Maragunung Harahap MM. Mengomentari PNS maju sebagai calon wali kota, pengamat politik Rafdinal SSos mengatakan kepada KPK Pos, kemarin, secara etika kepegawaian hal tersebut tidak tepat. Karena mereka seorang PNS yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Memang tidak ada diatur dalam undang-undang jika ingin mencalonkan diri sebagai wali kota harus berhenti menjadi PNS. Karena proses pemberhentian PNS melalui proses yang cukup panjang.

Terkait para PNS yang mencalonkan diri sebagai wali kota dan merupakan anak pejabat menurut Rafdinal merupakan model baru politik dinasti. Dimana ada kecenderungan kepala daerah mencalonkan anaknya menjadi kepala daerah di daerah lain. "Memang secara hak azasi mereka punya hak mencalonkan diri," pungkasnya.

staf Dinas Kesehatan Pemko Tebingtinggi yang diperiksa adalah Yani Nova selaku ketua panitia, Joko Susila Kasi Sarana dan Prasarana, Ronggur Raja Bolon staf pada proyek tersebut, dan Asri ST Kasubbag Program Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi.

Ditambahkan Ichwan, mereka diperiksa terkait

...........dari hal 1

Tetapi dalam konteks demokratisasi yang baik dan elegan, ini mencederai aspek demokratisasi dan tidak baik. Ada kecenderungan mengabaikan hak-hak warga Negara yang lain. Karena mengunakan kewenangan untuk kepentingan keluarga dan pribadi.

Secara etika dan politiknya pencalonan tersebut kurang baik.

Rafdinal juga mengingatkan, terkait dengan undang-undang kepegawaian memang belum tau pasti apakah dalam status PNS boleh mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Tetapi etikanya, mereka para calon wali kota yang masih berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) harus cuti dari jabatannya dan harus mendapat izin dari atasannya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota.

"Apabila hal ini sudah dilakukan barulah mereka boleh mencalonkan diri," ujar Rafdinal, yang mengisyaratakan kedua calon wali kota itu sudah barang tentu mendapat izin atasan, karena atasan mereka adalah orang tua mereka sendiri.

ceritakan, dari areal kawasan hutan lindung yang sekarang di kelola PT Torganda daerah air terjun yang jalannya dipalang dan dijaga pegawai PT. Torganda sering keluar kayu olahan dan diduga Illegal Logging dari hutan kawasan dan dibawa dengan menggunakan beca motor.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada P Saragi KTU PT Torganda di Labuhanbatu mengatakan, memang sebelum pelebaran, ada kayu besar tumbang ke jalan. Akhirnya kami potong supaya bisa dilalui. "Saya ngak tau kalau ada yang lain,” ujarnya menghindar. (HAH)

.................................................................dari hal 1

gara jaringan. Walaupun jaringan telekomunikasi dapat disewakan kepada pihak lain, hanyalah jaringan tetap tertutup, sesuai Pasal 9 UU Telekomunikasi.

Dengan ini, walau IM2 adalah anak perusahaan Indosat, tetap saja tidak berhak menjual internet broadband dengan menggunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat.

IM2 tidak mengantongi izin sebagai penyelenggara jaringan. Namun, tiba-tiba IM2 melakukan migrasi ke Indosat pada November 2007. Migrasi ini, diakui Indosat merupakan bagian dari roadmap strategy business Indosat Group, dimana IM2 difokuskan ke segmen Usaha Kecil Menengah (UKM).

KEJARI PERIKSA EMPAT STAF DINAS KESEHATAN yang dilaksanakan CV. Valentino. Puskesmas Pasar Gambir dengan nilai jumlah Rp279.048.000 yang dilaksanakan CV.Bina Mitra Sejagat, dan Puskesmas Rantau Laban dengan nilai Rp391.957.000 dilaksanakan CV. Anugerah.

Kemudian, Puskesmas Rambung dengan total nilai anggaran Rp281.883.000

yang belum disetorkan oleh bendahara satuan kerja/SKPD maupun dari pihak ketiga, agar dapat dimanfaatkan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Jika hal ini tidak dapat dilakukan Pemkab, maka diduga Pemkab Batubara tidak merespon rekomendasi BPK RI. Apa bila indikasi itu benar, maka BPK RI hendaknya memberi sinyal kepada pihak penegak hukum.

Agar pihak penegak hukum mengambil alih proses, dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan UU dan Hukum yang berlaku," tegasnya. (SAH)

Akibat penyalahgunaan ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp3,8 triliun.

Indar dikenakan sejumlah pasal tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman selama 20 tahun dan paling tinggi seumur hidup.

Selain menetapkan Indar Armanto, presiden Direktur IM2 yang menduduki jabatannya sejak 30 Mei 2006, yang sebelumnya menjabat Senior Vice President Corporate Secretary Indosat, sebagai tersangka. Kejagung juga akan membidik tersangka lainnya dari direksi Indosat.

(ENDY)

....................................dari hal 1

pembangunan fisik proyek Poned yang ada di Dinas Kesehatan. "Kami menduga proyek tersebut tidak sesuai dengan bestek seperti yang dilaporkan masyarakat dan masih kami dalami kasusnya," ungkap Ikhwan.

Sementara itu, ditempat terpisah Asri ST mengatakan, dia tidak tahu menahu dalam penyusunan pro-

gram tersebut. "Itu semua, kalau tidak salah antar pak Yani dan Pak Joko," terangnya.

Sedang Ketua LSM Timakor Perkara Kota Tebingtinggi, R Sembiring menegaskan pemeriksaan keempat staf Dinas Kesehatan itu harus tuntas dan jangan ada 'tebang pilih' dalam pengusutan kasus dugaan korupsi. (TIM)

Keluarga Besar

KPK POS Turut berdukacita atas meninggalnya

NURHAYATI SIMARMATA Tu t u p

u s i a

7 0

t a h u n

(Ibunda dari Abdul Rahman Manik Ka Biro KPK Pos di Sergei) Meninggal dunia pada hari Kamis, 11 Oktober 2012, dikebumikan hari Jum’at, 12 Oktober 2012 di TPU Muslim Kampung Jawa Serdang Bedagai.

Semoga amal ibadah Almarhumah diterima Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menerima cobaan ini.

Pimpinan Umum

(VIN)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

Pilgubsu 2013, Hasbullah – Azidin Pilih Jalur Independen MEDAN - Konstalasi Pilgubsu 2013 diprediksi akan panas, pasalnya beberapa pasangan calon dipastikan akan berjuang habis-habisan guna meraih kemanangan duduk menjadi Sumut -1.

Tanda-tanda Pilgubsu mendatang akan berjalan ketat, terlihat dari muncul beberapa pasangan calon baik yang menggunakan jalur perseorangan, partai politik atau gabungan partai politik.

Sejak KPUD Sumut membuka pendaftaran pasangan calon jalur persoarangan, Pasangan Hasbullah Hadi – Azidin kamis (11/10) kemarin secara resmi menyerahkan berkas dukungan.

Pasangan ini bersama para pendukungnya datang ke KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan menggunakan kendaraan betor (Becak Bermotor).

Usai menyerahkan berkas, kepada wartawan, Hasbullah yang saat ini menjabat sebagai Ketua PW Al Jam’iyatul Alwashliyah Sumut, berkas yang diserahkan belum sepenuhnya karena sebagian masih dijilid. Kata Hasbullah yang waktu itu mengenakan kemeja warna putih serta kopiah hitam, penyerahan berkas untuk memenuhi syarat maju sebagai

SUMUT

MERASA DIANAKTIRIKAN

Cagubsu/Cawagubsu jalur perseorangan. Dukungan yang telah diserahkan dalam bentuk hard copy, tersebar di 32 kabupaten/kota. Sementara syarat dukungan dalam bentuk soft copy, tersebar di 21 kabupaten/kota.

Ketika ditanya kesiapan maju sebagai pasangan Cagubsu dan Cawagubsu, Hasbullah menegaskan ia maju bukanlah tanpa pertimbangan matang. “Kita punya niat maju, tidak sekonyongkonyong. Januari kita ingin maju, Februari kita sudah bekerja mempersiapkan dukungan,” tegasnya.

Komisioner KPU Sumut, Haposan Manurung, saat menerima berkas dukungan pasangan Hasbullah Hadi dan Aziddin, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi berkas untuk kemudian ditetapkan apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Oleh karena itu jelas Haposan saat ini belum bisa diberikan surat tanda terima pendaftaran, karena belum diteliti. Haposang juga mengungkapkan Hasbullah Hadi dan Aziddin merupakan pasangan pertama dari jalur independen yang menyerahkan berkas, sejak dibuka pada 7 Oktober 2012.

Warga Pakantan Ancam Hengkang Ke Provinsi Sumbar PANYABUNGAN - Merasa dianaktirikan Pemkab Mandailing Natal (Madina), warga Kecamatan Pakantan mengancam akan pindah ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). “Kalau Pemkab Madina dan Pemprovsu tidak memerhatikan daerah Pakantan, kita berencana mengusulkaan pindah ke Provinsi Sumbar,” ujar Ketua Ikatan Keluarga Besar Pakantan (IKP) Kota Medan, Indra Surya Lubis kepada Wartawan di Kotanopan, Rabu lalu.

Dikatakannya, semenjak berdirinya Kecamatan Pakantan, pembangunan yang dilakukan sangat minim, terutama masalah infrastruktur di daerah itu. Kondisi Pakantan dari hari ke hari bu-

kannya lebih baik, malahan tambah amburadul. Lihat saja bagaimana kondisi jalan ke daerah ini sangat memperihatinkan. Padahal, infrastruktur modal utama peningkatan ekonomi warga. Saat ini tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dari Pakantan. Kalau dulu masih terkenal dengan budidaya pertaniannya, khususnya kopi sekarang nyaris tidak ada. Kalau dulu masa Tapanuli Selatan kopi dan sayuran masih mendominasi di wilayah ini, sekarang tidak ada lagi.

“Bagaimana warga menggalakkan pertanian bila infrastruktur rusak parah, bahkan kalau musim penghujan sering terjadi longsor,” ujarnya.

Dulu jalan sepanjang 12 Km dari Muara Sipongi ke Pakantan selalu beraspal, tapi sekarang kondisinya tidak ubahnya kubangan kerbau, jangankan roda empat, roda dua saja sulit melewatinya. Pembangunan daerah ini setelah kabu-

paten Mandailing Natal nyaris tidak ada. Akibatnya ekonomi warga seolah jalan di tempat, padahal daerah ini terkenal dengan Sumber Daya Alamnya. Daerah ini sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Kalau Pemkab Madina mau mengembangkan wilayah ini menjadi pertanian, saya yakin Pakantan akan menjadi “Brastaginya “ Madina.

Sebagai tempat wadah persatuan warga Pakantan, IKP akan terus mendorong berbagai pihak untuk memajukan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di wilayah ini, terutama pihak pemerintah dan keluarga besar warga Pakantan yang ada di perantauan. Selama ini, kita merasa daerah Pakantan di anak tirikan, masalah jalan saja tidak tuntas sampai bertahuntahun. Sedihnya lagi saat musim hujan daerah ini akan terisolir di sebabkan badan jalan akan tertimbun tanah dan lumpur.

Untuk itu kata Indra, pihak terkait yakni Pemkab Madina agar lebih serius memperhatikan daerah Pakantan. Pakantan adalah daerah tua namun sangat disayangkan perkembangannya tidak seperti Kecamatan baru lainnya. Secara geografis, daerah ini berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi kalau memang tidak ada perhatian Pemkab dan Provsu sangat memungkinkan untuk bergabung dengan Sumatera Barat. “Masyarakat pakantan sudah terlalu lama menunggu dan mendambakan pembangunan. Sampai saat ini kondisi ekonomi warganya masih memprihatinkan, hasil alam mereka tidak bisa di pasarkan keluar daerah karena kondisi jalan yang sangat buruk. Kondisi jalan ini juga otomatis memengaruhi kepada anak sekolah yang lalu lalang setiap harinya. Kalau longsor terjadi, mereka terpaksa tidak sekolah. ” ujarnya” (TH)

(MH)

Kadin Daerah Diminta Lakukan Lobi Bisnis T.TINGGI - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara, Irvan Mutyara mengingatkan para pengurus Kadin di daerah agar terus melakukan lobilobi, baik pada pemerintah pusat maupun lobi bisnis ke luar negeri melalui konsulatkonsulat negara lain.

“Lobi-lobi harus terus dilakukan agar tidak tertinggal dari daerah lain. Kami melihat daerah Timur Indonesia sekarang lebih maju, sebab di sana ada Yusuf Kalla yang lobi-nya bagus ke pemerintah pusat,” kata Ketua Kadin Sumut, Irvan Mutyara usai melantik Pengurus Kadin Kota Tebingtinggi periode 2012-2017, Selasa (9/ 10) malam di gedung Hj Sawiyah Nasution di Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi.

Diakui Irvan, untuk wilayah Sumatera Utara masih kurang dilakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat, sehingga pembangunan di daerah itu lebih tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Irvan juga mengajak para pengurus Kadin melakukan lobi-lobi bisnis dengan pihak luar negeri melalui konsulat negara-negara asing yang ada. “Kita telah melakukan lobi-lobi dengan pihak Kadin Jerman mereka siap membantu Kadin Indonesia.

Demikian juga dengan konsulat Polandia yang juga orang Kadin, kita harus bisa bekerjasama dengan luar negeri untuk mendorong perekonomian kita,” katanya.

Meskipun demikian, Irvan Mutyara tetap mengingatkan agar berhati-hati dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri,

sebab dampaknya bisa mematikan usaha lokal.

Acara pelantikan Pengurus Kadin Kota Tebingtinggi periode 2012-2017 turut dihadiri antara lain Wakil Walikota H Irham Taufik SH, Ketua Kadin Kota Tebingtinggi HM Daniel Sultan SE, Direktur Umum Inalum Ir Nasrin, Kadis Kouperindag Tebingtinggi H Asmali MBA, Ketua HIPMI Tebingtinggi Muhammad Hazly Azhari Hasibuan ST MSc. Ketua Kadin Kota Tebingtinggi, HM Daniel Sultan SE mengatakan, para pengurus Kadin Kota Tebingtinggi bersama-sama dengan seluruh pengusaha bertekad menjadikan Kota Tebingtinggi sebagai kota singgah dari seluruh orang yang lewat. “Kota Tebingtinggi memang tidak memiliki sumber daya alam (SDA), tapi Tebingtinggi punya produk UMKM, punya jasa yang cukup bisa diandalkan untuk menjadikan kota ini lebih maju dari kota-kota lain,” ujar Daniel.

Pada kesempatan itu, Daniel mengajak Dinas Kouperindag dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) untuk bekerjasama dalam melakukan pendataan terhadap usaha-usaha yang berkembang di kota itu. “Kita harus memiliki database pengusaha. Saat ini Tebingtinggi memiliki 6.000 lebih pengusaha dengan penduduk sebanyak 121.000 jiwa, berarti 4% adalah pengusaha.

Kita harus data dan berhatihati dalam menyikapi pertumbuhan pengusaha, jangan sampai pengusaha kita seperti kanibal yang memangsa pengusaha lainnya”, ingatnya.(RS)

Target Proyeksi APBD Asahan Capai Rp 1 Triliun KISARAN - Dalam penyampaian nota rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asahan tahun 2012, Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang menyatakan target proyeksi pendapatan daerah telah mencapai Rp 1 triliyun lebih.

Ini menunjukan proyeksi pendapatan daerah Asahan telah mencapai Rp1 triliyun, ini merupakan hari bersejarah dan momentum bagi Asahan untuk bangkit dan bersemangat melaksanakan pembangunan. “Semoga pendapatan yang kita terima

dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Bupati pad sidang paripurna DPRD Asahan, Rabu lalu.

Pencapaian tersebut didukung sejumlah pos anggran, di antaranya bertambahnya pendapatan yang sah pada dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi, tambahan penghasilan guru PNSD dan Tujangan profesi guru. Yang paling tinggi berasal dari bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp 120 juta lebih.

(IN)

BERBINCANG - Letjen TNI (Purn) A Nasution berbincang dengan jamaah Masjid Khusnul Hidayah usai bertindak sebagai imam dan khatib Sholat Jum'at.

(KPK POS/IST

AY NASUTION: Ummat Muslim Harus Selalu Bersyukur MEDAN - Letjen TNI (Purn) Azmyn Yusri (AY) Nasution mengingatkan ummat muslim agar selalu bersyukur dan ingat kepada Allah SWT, terhadap apapun yang diterima dan dialami sampai hari ini. Karena pada dasarnya itu adalah pilihan yang terbaik yang diberikan Allah SWT kepada ummat-Nya. Hal ini dikatakan AY Nasution, saat bertindak sebagai imam dan khatib di Masjid Khusnul Hidayah, Tanjung Gusta, pada Sholat Jum`at, pekan lalu.

Dalam khutbahnya di hadapan

seratusan jamaah, AY Nasution yang akrab disapa Bang AY, menyatakan, ketenangan hidup dapat diraih apabila ummat manusia dapat menerima dengan ikhlas apapun keputusan Allah SWT, atas jalan kehidupan yang telah berlaku.

Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara itu menambahkan, pertarungan kita dengan syaitan bagaikan dua orang petinju yang bertarung. Namun satu di antaranya dengan mata tertutup, itulah manusia. Sementara syaitan dengan lelua-

sa menyerang kita dari berbagai penjuru. Oleh karenanya kita harus membuat benteng pertahanan iman yang kuat dengan memperbanyak amalan yang baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. "Jaga hati agar selalu tetap bersih, dengan selalu optimis dan berpandangan positif terhadap orang lain maupun keadaan yang berlaku, banyak mengingat Allah SWT, berpuasa dan membaca AlQur`an. Para syaitan tidak akan henti-hentinya untuk selalu meng-

goda manusia agar melakukan halhal yang bertentangan dengan perintah-Nya," ucapnya.

Di akhir khutbahnya, mantan Pangkostrad ini mengutip surat AnNaas yang mengingatkan, agar kita semua selalu tetap waspada dan jangan tergoda oleh bisikan dan bujukan syaitan yang tersembunyi, baik dari golongan jin maupun manusia. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang bertaqwa, selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangan Nya. (FR)

Soal pasar Taviv

LSM Wanacakra Kembali Surati Walikota Binjai BINJAI - Wanacakra kembali surati Walikota Binjai ujar Gito kamis pekan lalu kepada koran ini menyusul surat sebelumnya nomor 162/WCR-KB/P/IX/2012 tanggal 27 September 2012 perihal Mohon bertemu (Audensi) guna memohon penjelasan Tentang rencana penggusuran Pedagang Loods I Pasar Tavip karena menurut para pedagang pola yang diterapkan oknum pejabat disana terkesan kurang manusiawi Surat kedua dengan nomor 164/WCR-KB/P/IX/2012 tanggal 11 October 2012 dipastikan akan disampaikan besok Kamis pekan lalu yang tidak saja terkait dengan soal surat pertama namun sudah ditambah dengan materi antara lain tentang Bangunan Ruko/kios Pasar Tavip Pajak Bundar dan Sky Cross yang akhir akhir ini diwarnai dengan dugaan KKN menyusul kekisruhan pedagang.

Dalam surat kedua tersebut, Wanacakra menjelaskan Dinas Pendapatan dan Pasar Kota Binjai melalui kepala Bidang Pengelola Pasar telah meralat suratnya nomor: 511-4477 tanggal 25 September 2012 perihal pengosongan kios/stand yang ditujukan kepada pedagang

Loods I, diganti dengan surat nomor:511-4536 tanggal 27 September 2012 yang isinya hanya menambah satu poin yakni ”Untuk penampungan sementara di Lantai II setelah selesai renovasi Loods I dikembalikan ketempat semula pada loods I. Juga ditegaskan makna di dalam surat ralat Kabid Pasar nomor:511-4536 tersebut tidak sepenuhnya menyentuh substansi masalah para pedagang, karena tidak dijelaskan tanggal berapa mulai dilakukan pengosongan kios/stand. Itu penting agar pedagang membuat persiapan dalam upaya memindahkan barang dagangannya dan membongkar fasilitas tempat jualan yang sebagian dibangun dengan biaya sendiri.

Hasil investigasi LSM Wanacakra disejumlah lokasi Pasar Tavip dan beberapa lokasi lainnya Rabu lalu ditemukan bahwa para pedagang sebelumnya telah dihadapkan kepada pihak rekanan untuk melakukan pembongkaran kios/stand secara dadakan, sehingga meresahkan pedagang.

Lokasi penampungan pada Lantai II Loods I sangat tidak layak terutama sisi keamanan, karena belum memiliki pintu.

Sejumlah pedagang yang sudah

mengosongkan kios mengaku banyak yang menyewa dikios lain atau berhenti berdagang karena lokasi penampungan tidak mendukung. Hal serupa juga dialami sejumlah pedagang dan pengusaha di Pajak Bundar yang saat ini sudah hengkang dari lokasi tanpa memperoleh lokasi penampungan sementara.

Temuan lain sejumlah bangunan ruko, kios dan pengkaplingan stand, baik disisi badan jalan komplek Pasar Tavip maupun lantai I Pasar Sky Cross lolos dari pembongkaran dan dikabarkan sejumlah Ruko itu telah memiliki surat Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional atas nama pihak ketiga menyusul bangunan serupa dibeberapa badan jalan lainnya di Pasar Tavip Kemudian terdapat sederetan bangunan kios di badan jalan disisi Loods I dan Loods II serta Loods-Loods lainnya yang dibangun swasta 10 tahun silam dan dijual kepada pedagang dengan harga puluhan juta rupiah per kios dengan status sewa kepada Dinas Pasar berdasarkan Kartu Penyewa yang terbitkan oleh Dinas Pasar.

Dalam suratnya Wanacakra menegaskan ada indikator pihak tertentu memperlakukan

pedagang Loods I dengan cara tidak manusiawi dan merugikan dengan memerintahkan pengosongan lokasi jualan.

Padahal lokasi penampungan belum selesai dikerjakan.

Termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi KKN sejumlah oknum pejabat terkait atas pembangunan kios-kios di sejumlah badan jalan Pasar Tavip. Lokasi itu diduga dijual kepada pedagang dengan legalitas hunian dikeluarkan Dinas Pasar menggunakan ”kartu penyewa”.

Oleh karena itu Wanacakra menghimbau Walikota untuk menaruh perhatian dan perlunya dilakukan evaluasi dan pendataan terhadap seluruh pedagang yang telah mengosongkan kiosnya, baik pedagang Loods I maupun Pajak Bundar untuk diberikan lokasi penampungan sementara yang layak dan terjamin.

Termasuk mengevaluasi kinerja oknum Kepala Dinas Pendapatan dan Pasar maupun pejabat terkait yang memiliki beban tanggung jawab terhadap keberadaan Pasar Tavip, Pajak Bundar, Pasar Tradisional dan Sky Cross termasuk skala persoalan yang timbul didalamnya. (sbr)

11

KPK POS E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Pasangan Mesum Anak Jalanan Terjaring Razia Gabungan LANGSA - Dinas Syariat Islam bersama Wiahatul Hisbah (WH) Kota Langsa bekerja sama dengan anggota Sabara Polres Langsa dan Satpol PP melakukan razia guna mengantisipasi gangguan Kamtibnas seperti curanmor, jamret, tempat-tempat yang menjadi lokasi terjadinya tindakan mesum, seperti di jalan lingkar PTPN I Langsa, kawasan Bambu Runcing, Lapangan Merdeka, Lapangan Belakang, Sabtu.

Pantauan wartawan, razia yang dimulai sekira pukul 21.00 hingga pukul 05.00 Wib disaksikan Walikota Langsa Tgk. Usman Abdullah dan Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid serta Kadis SI Ibrahim Latif, Kasat Shabara Polres Langsa Akp Suyono, langsung turun bersama tim gabungan penegakan SI melakukan razia penertiban tersebut.

Puluhan pasang remaja dan ada yang masih pelajar, yang duduk berduaan di lokasi sekitar lapangan belakang dan jalan lingkar PTPN I Aceh, sebelum pukul 22.00 di bubarkan oleh tim gabungan.

Menjelang tengah malam razia

gabungan itu menangkap dua anak punk sedang mabuk dengan barang bukti sebotol minuman keras jenis Stevenson di kawasan Bambu Runcing. Padahal pintu masuk taman ini telah terkunci, namun tak menghilangkan akal mereka yang memaksa masuk dengan meloncat pagar taman bamboo runcing tersebut.

Selain itu ikut diamankan empat pasangan tanpa ikatan nikah (non muhrim) yang tertangkap sedang berdua-duaan di dalam rumah dan dua anak punk yang ditangkap tersebut diantarannya, DS (30), warga asal Medan dan DS (23) warga Pidie, ditangkap di dalam areal taman bamboo runcing.

Sedangkan empat pasangan non muhrim yakni, JL (28) warga Lhokseumawe, dan JM, etnis Tionghoa asal Langsa. Mereka diamankan disalah satu ruko usaha ponsel milik JM, di jalan Sudirman, Gampong Daulat, Langsa Kota, Minggu pukul 00.30.

Selanjutnya Aw (40) warga Gampong Paya Bujok Tunong juga berdomisili di Lhokseumawe dan berstatus memiliki Istri, serta Am (30) berstatus memiliki Suami , warga Krueng Geukuh, Lhukseumawe. Pasangan ini diamankan di rumah AW, Lorong Tgk Yahya, Gampong Paya Bujok Tunong, Sabtu sekitar pukul 11.00 yang digrebek oleh istri Aw dan warga.

Kemudian LM (19) warga BTN Alue Berawe, kecamatan Langsa Kota dan pasangannya LN (16), warga Langsa serta AS (23), warga Lorong D Paya bujok Tunong dan Pasangannya LD (30), warga Gampong Sungai Pauh, Langsa Barat. Dua pasangan tanpa ikatan nikah ini ditangkap di salah satu ruko depan Koramil Kota Gampong Tengoh, Minggu.

Kadis SI Langsa Ibrahim Latif mengatakan, dua anak punk DS dan SD, yang ditangkap meminum miras diserahkan ke Dinas Sosial Langsa untuk proses pembinaan.

Menurutnya, razia gabungan itu menggrebek sejumlah tempat yang dijadikan lokasi mesum. Walikota dan Wakil Walikota Langsa, juga ikut langsung memantau razia tersebut disejumlah tempat di antaranya jalan lingkar PTPN I, Lapangan Belakang, Lapangan Merdeka.

Selain itu tim gabungan juga mengamankan empat pasangan non muhrim Am dan AW yang keduanya berstatus memiliki Istri dan Suami.

“Di ruko loket Saman Budi ditangkap dua pasang non muhrim yakni IM (19), dan pasangannya LN (16) warga langsa, serta AS (23) dan pasangannya LD (30) pemilik ruko itu yang diduga melindungi dan menyediakan tempat untuk mesum bagi kedua pelanggar tersebut,” paparnya. (BSO)

MALING - Tersangka maling kios PS berada di Mapolsek. (KPK POS/ ARM)

Maling Kios PS Ditangkap, Temannya Kabur PERBAUNGAN - Iwan Pasaribu alias Iwan (27), warga Simpang Titi Kuning Jalan Karya Medan Johor, dibekuk polisi setelah tertangkap tangan oleh pemilik kios karena ketahuan mencuri Play Station (PS), HP, tas ransel dan uang Rp138 ribu. Sementara temannya, Amad warga yang sama berhasil kabur dengan membawa hasil curian tersebut, Senin sekira pukul 07.30 WIB. Keterangan dihimpun KPK Pos menyebutkan, pada saat kejadian pemilik kios M Ridho Nasution keluar

rumah menuju kios. Tiba-tiba Ridho melihat dua orang pencuri sedang menjarah barang miliknya. Kemudian Ridho memanggil Ayahnya untuk mengejar pelaku pencurian tersebut.

Dari hasil pengejaran, satu orang pencuri berhasil ditangkap, sementara yang satu lagi berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui plat nopolnya.

“Aku dari rumah menuju ke kios tempat usaha ku. Begitu keluar kulihat ada dua orang sedang mencuri. Lalu

bersama ayah kukejar sang pencuri.

Satu dapat kami tangkap sedangkan yang satu lagi berhasil lolos, lari naik sepeda motor bersama barang curian.

Pelaku yang tertangkap kami serahkan ke kantor Polisi,” ungkap Ridho.

Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin SAg melalui Kanit Reskrim Ipda Ilham SSos, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Tersangka sudah kita amankan di Makopolsek untuk pengembagan penyelidikan,” jelas Ilham.(ARM)

KORBAN - Susi yang menjadi korban Atin. (KPK POS/ARM)

Susi Ditipu Calo PLN SEI RAMPAH - Gagal ngadu ke polisi karena tidak punya bukti, Susi br Hutabarat (34) warga Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Sergai, akhirnya mengadu kepada sejumlah wartawan perihal penipuan yang dideritanya 2 bulan lalu, Minggu pekan lalu.

Pemilik toko swalayan di depan kantor Bupati Sergai itu ngaku dirinya ditipu Atin warga Dusun III, Desa Sei Rampah, Sergai, untuk pemasangan listrik di toko Swalayannya. Saat itu, (Agustus lalu-red) Susi sempat menyerahkan uang Rp2 juta.

“Dia (Atin) datang sambil membawa formulir untuk pemasangan listrik baru.

Kemudian dia minta uang 2 juta rupiah sebagai biaya pemasangan baru. Setelah uang dibawa, dia gak bisa dihubungi lagi,” papar Susi.

Menurut Susi sebagai orang baru,

dirinya percaya dengan Atin yang ngaku calo PLN sehingga suaminya Indra Gunawan (35) mengambil uang di ATM untuk membayar uang yang diminta Atin.

“Kami percaya sama dia karena dia bawa formulir dan ngaku calo PLN Rampah, tapi sampai sekarang dia menghilang,” terang Susi.

Dikatakan Susi, dirinya sudah melaporkan penipuan itu ke Mapolsek Firdaus, namun polisi minta bukti penyerahan uang tersebut. ”Belum dibuat kwitansi tanda terima, tapi dia gak mau dan langsung kabur,” papar ibu tiga anak ini.

Bahkan bukan hanya Susi yang ditipu Atin, melainkan banyak warga yang sudah ditipu dengan alasan memasukkan listrik. ”Ketika kami datangi ke rumahnya, Atin tidak ada, bahkan istrinya lari lompat dari jendela,”ujar Susi.(ARM)

Terlibat Narkoba, Anggota Polres Langsa Dipecat LANGSA - Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH SIK, Senin lalu, memecat/ pemberhentian tidak dengan normal (PTDH) terhadap salah seorang anggota Polres setempat, Brigadir Syahwin Afandi.

Pemecatan ini dikarenakan yang bersangkutan terlibat kasus narkoba, dan melanggar pasal 13 peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri.

Proses pemecatan dan pencopotan baju dinas atau PDH kepolisian mantan anggota polisi tersebut berlangsung pada upacara khusus, dilaksanakan di halaman Mapolres Langsa, dipimpin langsung Kapolres Langsa, dihadiri para perwira dan ratusan anggota Polres setempat.

Kapolres Langsa mengatakan, PTDH terhadap mantan anggota Polisi Brigadir Syahwin Afandi sesuai dengan surat kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/Khirdin-145/IX/2012, ditetapkan pada 17 September 2012 yang ditanda tangani Kapoda Aceh Irjen Pol Drs.

Iskandar Hasan SH MH. Sebelumnya mantan anggota polisi ini juga telah menjalani sidang disiplin dalam kasus penggunaan narkoba, dan pernah dilakukan tes urine sebanyak dua kali dan dinyatakan positif.

Kemudian selain itu, Syahwin Afandi juga tidak masuk dinas di Polres Langsa, serta tidak menjalankan perintah dinas untuk mengikuti pelatihan di sekolah dan juga telah dinyatakan melanggar pasal 13 peraturan nomor : 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri, kata Kapolres Langsa.

Hariadi SH SIK menambahkan, pemecatan ini menjadi pembelajaran bagi semua anggota Polisi. Pemberhentian anggota polisi sama seperti menyayat diri kita sendiri, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Syahwin Afandi ini, seperti mencoreng Institusi Polisi. Menurutnya, sekitar 70% penyebabnya anggota polisi di PTDH yakni karena masalah narkoba.(BSO)

WAKIL BUPATI MADINA:

Kebersamaan Penting dalam Penanganan Siswi Kesurupan PANYABUNGAN - Penanganan pelajar kesurupan yang dialami siswi SLTP-SLTA di Mandailing Natal, khususnya di Kecamatan Kotanopan, perlu kebersamaan dari berbagai pihak. Tugas ini bukan saja semata tanggung jawab pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, tapi juga semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini, terutama tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan ustadz-ustadz. Sebab, yang kita hadapi bukanlah makhluk yang nyata, tapi dia berbentuk gaib.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Mandailing Natal Drs Dahlan Hasan Nasution, di hadapan para Kepala Sekolah dalam acara rapat kooordinasi mencari solusi agar keserupan jangan berlanjut di beberapa sekolah di Kotanopan, Rabu, bertempat di Aula Kantor Camat Kotanopan.

Selain Wakil Bupati, hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Imron Lubis SPd MM, juga Camat Kotanopan Ikbal Arifin SH, Ka. UPT Dinas Pendidikan Kotanopan Hj. Halimah SPd, dan kepala sekolah tingkat SLTA-SLTP di Kecamatan Kotanopan.

Dikatakannya, kita harus menyatukan persefsi

penanganan kesurupan jangan sempat keluar dari koridor agama yaitu mengarah kepada syirik. Kesurupan ini adalah musibah dan cobaan bagi kita agar kita introfeksi diri apakah yang kita lakukan selama telah benar menurut ajaran agama dan hukum yang berlaku. Guru utamanya diharapkan memberikan pemahaman kepada anak didik, bahwa ini adalah cobaan. Peristiwa kesurupan ini jangan sempat membuat fitnah dan saling curiga di antara kita yang pada gilirannya nanti membawa perpecahan.

"Mari kita hadapi masalah ini dengan hati. Masalah ini adalah masalah kita dan juga masalah anak didik kita. Mari kita jauhkan fitnah memfitnah, jelek menjelekan dan membuka aib orang lain. Agama Islam sudah mengajarkan agar kita menutupi aib orang lain. Kalau hal ini terlaksana, mudahmudahan Allah akan menutupi aib kita. Jadi kepada semua elemen masyarakat, mari kita bersatu padu mencari jalan keluar. Mari kita kordinasi dengan orang tua siswa tindakan apa yang pas kita lakukan untuk ini," kata Wakil Bupati.

Hikmah yang dapat kita

ambil dari kejadian ini, kata Wabup, adalah betapa pentingnya bagi kita untuk melaksanakan ajaran agama.

Kita akui memang pendidikan agama di sekolah umum belum signifikan atau belum bisa maksimal membentuk prilaku terpuji. Mencari orang pintar adalah mudah, tapi mencari orang pintar tapi berakhlak sangat sulit. Dan ini tentunya menjadi tugas kita semua, baik guru, orangtua, masyarakat agar sama-sama membina siswa agar berakhalkul karimah.

Sedangkan Kadis Pendidikan Mandailing Natal Imron Lubis SPd MM mengatakan, hal yang sama. Kebersamaan sangat dipentingkan mengatasi berlanjutnya siswa kesurupan ini.

“Kebersamaan dari berbagai elemen masyarakat sangat perlu, kita tidak bisa mengatasinya secara individu.

Karena masalah ini adalah yang gaib, kita harus melawannya dengan gaib, tapi jangan sampai berlaku syirik. Kepada semua elemen masyarakat, tokoh, ulama dan lainnya tolong bantu kami mengatasi permasalahan ini. Kita juga sangat khawatir permasalahan ini terus berkelanjutan, karena yang rugi adalah kita sendiri,” ujarnya.

Sedangkan keputusan yang diambil dalam rapat ini antara lain agar sama-sama menyerahkan permasalahan ini kepada yang ahlinya dengan melakukan koordinasi terus

dengan tidak mengabaikan ajaran agama. Kemudian secara bersama-sama membentengi diri para siswa dengan ajaran agama. Bagi setiap sekolah agar segera membaca doa setiap

harinya saat pelajaran di mulai.

Mengaktifkan shalat berjamaan dan mengaji di sekolah-sekolah, serta menambah kegiatan keagamaan lainnya.

(TH)

RAPAT - Wakil Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution didampingi Kepala Dinas Pendidikan Madina Imron Lubis SPd MM, Kepala Dinas Pertanian Taufik Zulhendra dan Camat Kotanopan Ikbal Arifin SH, saat rapat koordinasi terkait keserupan yang dialami siswa SLTA/SLTP di Kotanopan. (KPK POS/TH)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

SUMUT

Novel Penyidik Par Excellence PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan merupakan salah satu penyidik dengan kategori par excellence alias terbaik di jajarannya. Novel yang berpangkat komisaris polisi ini hampir selalu menjadi andalan Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menangani kasus-kasus besar.

Dalam kasus korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Novel merupakan salah satu pimpinan satuan tugasnya. Biasanya, KPK selalu membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa penyidik setiap kali menangani sebuah kasus korupsi.

Novel adalah penyidik KPK yang menghadang upaya penghentian penggeledahan KPK di markas Korlantas bulan Juli lalu. Ketika itu Novel menunjukkan surat perintah pengadilan yang dimiliki KPK untuk menggeledah markas Korlantas, ketika ada petugas kepolisian dengan pangkat yang jauh lebih tinggi

KOMPOL NOVEL BERSAMA ISTRI

KOMISIR Novel Baswedan yang selama ini bekerja secara 'tertutup', tiba-tiba menjadi terkenal. Novel dikenal sebagai salah satu penyidik yang berprestasi gemilang di KPK. Kasus-kasus dugaan korupsi 'berkelas' pernah ia tangani.

Novel berperan utama dalam mengungkap korupsi skala besar.

Seperti suap wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan politisi satu partainya, Angelina Sondakh. Novel ikut memimpin penangkapan Bupati Buol Amran Batalipu yang sempat melawan saat ditangkap tangan menerima suap dari anak buah pengusaha Siti Hartati Murdaya.

Di hampir semua penangkapan koruptor kelas kakap, Novel ikut langsung di lapangan.

Sejumlah operasi tangkap tangan KPK dipimpin oleh Novel. Yang paling fenomenal

tentu kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Novel menjadi penyidik yang ikut memimpin penggeledahan di Markas Korlantas, Jakarta.

Akan tetapi, Novel kini tersangkut kasus dugaan pidana.

Ia diduga terlibat kasus penembakan tersangka pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada Februari 2004. Salah satu tersangka pencuri tewas dan beberapa mengalami luka-luka.

Pihak penyidik Polda Bengkulu kini siap menjerat Novel.

Sungguh sayang, penyidik pilihan Polri untuk penugasan khusus di KPK kini tersandung kasus dugaan pidana. Selama ini, Polri selalu menyebutkan bahwa penyidik-penyidik yang dikirim ke KPK merupakan penyidikpenyidik terbaik.

Para penyidik itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian terbaik. Dididik dan dilatih

khusus untuk menjadi penyidik profesional. Penugasan para penyidik Polri di KPK itu tidak 'main-main'. Penugasan tersebut juga sebenarnya merupakan sebuah jenjang promosi jabatan.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, penyidik Polri di KPK memerlukan promosi karier. Mereka tak hanya dipersiapkan menjadi penyidik, melainkan juga menjadi pemimpin di jajaran kepolisian.

Lalu, mengapa Novel dapat lolos seleksi menjadi penyidik di KPK jika sudah diketahui bermasalah? Novel pernah menjalani sidang kode etik profesi Polri terkait kasus penembakan tersangka pencuri sarang burung walet di Bengkulu.

Bahkan, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Komisaris Besar Dedy Irianto, upaya penangkapan

Simbol Perlawanan Terhadap Polri KOMPOL Novel Baswedan, namanya masih menjadi trending topic masyarakat di tengah perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri. Pria kelahiran Semarang, 20 Juni 1977, ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai simbol perlawanan KPK terhadap Polri.

Dikenal sebagai sosok yang pendiam dengan prestasi biasabiasa saja saat duduk di bangku SMAN 2 Semarang, Kompol Novel Baswedan dikenal sebagai penyidik yang disegani.

Lewat aksinya dia berhasil mengungkap aktor-aktor besar dalam kasus korupsi.

Sebagaimana ditulis metrotvnews.com, Novel merupakan satu di antara penyidik terbaik yang dimiliki komisi antirasuah itu, dalam mengungkap sejumlah kasus penting.

Saat ini, Novel adalah kepala satuan tugas penyidik kasus simulator surat izin mengemudi (SMI) di Korlantas Polri. Kasus itu, menjadikan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka.

Novel kemudian berusahaa ditahan penyidik Polda Bengkulu, beberapa jam pasca Djoko diperiksa KPK. Sepupu cendikiawan Anies Baswedan itu disebut ikut serta dalam penggeledahan di Kantor Korlantas Polri, saat mencari bukti tambahan terkait kasus simulator SIM senilai Rp198 miliar.

Jejak lulusan Akademi Polisi 1996 itu mulai dikenal ketika berhasil menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Novel pun tercatat pernah bersaksi di pengadilan Nazar.

Lelaki kelahiran Semarang itu juga dikenal sebagai penyidik tenang nan bertangan dingin. Hal itu nampak kala ia

menghadapi amarah anggota dewan, saat menemui Nazarudin di Rutan Mako Brimob.

Hal serupa juga terlihat saat Novel dan tim menggeledah ruang kerja anggota Zulkarnaen Djabar. Novel pun tak segan turun ke lapangan. Itu terjadi kala ia menciduk Bupati Amran Batalipu di Buol.

Namun, Mabes Polri kini hendak menjerat Novel lewat kasus lama, saat Novel menjabat Kasatreskrim Polres Bengkulu pada 2004 lalu. Kasus tersebut disebut Pimpinan KPK sebagai proses kriminalisasi.

Seperti diungkapkan sejumlah guru di sekolahnya, prestasi akademis Kompol Novel Baswedan semasa menempuh studi di SMAN 2 Semarang, tergolong biasabiasa saja. Tidak terlihat ada istimewa terhadap diri Novel remaja. Kepala SMA Negeri 2 Semarang, Hari Waluyo, membenarkan Novel alumnus sekolah itu. Novel tercatat masuk pada 1992 dan lulus 1995.

Berdasarkan catatan akademis SMAN 2 Semarang, Novel, anak kedua dari tiga bersaudara, lulusan SMPN 4 Semarang sebelum melanjutkan ke SMAN 2 Semarang.

Pada buku induk siswa, hanya tercantum nama 'Novel', putra dari pasangan Salim dan Fatimah yang beralamat di Jalan Raden Patah, Kampung Sumur Umbul No 84, Semarang. Dia diterima masuk SMA Negeri 2 Semarang pada 18 Juli 1992.

Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) sekolah Novel juga menunjukkan variasi 6-8, seperti nilai 8 untuk pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Sejarah, Geografi, Matematika dan Fisika.

Sementara dari nilai Ebtanas murni, nilai tertinggi tercatat hanya pelajaran Fisika yakni 8,20. Nilai untuk pelajaran lainnya bervariasi, seperti PMP, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi dan Kimia.

Seraya membuka-buka buku arsip siswa, Hari yang baru beberapa hari menjabat Kepala SMA Negeri 2 Semarang mempersilakan menanyai guruguru yang lebih tahu, karena pernah mengajar Novel saat menempuh studi.

Nur Badriyah, guru Agama Islam SMA Negeri 2 Semarang yang mengaku pernah mengajar Novel, menilai yang bersangkutan termasuk pribadi pendiam, kalem, serta tidak pernah bermasalah dengan pihak sekolah. ”Seingat saya, dia (Novel) termasuk siswa yang pendiam dan rajin ikut kegiatankegiatan sekolah, meski tidak masuk kepengurusan. Kalau secara akademis, kelihatannya dia pintar dalam pelajaran Fisika,” tutur Badriyah.

Sebagai contoh, kata guru yang mulai mengajar di SMA Negeri 2 Semarang pada 1990 itu, Novel aktif mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis), seperti pengajian dan salat berjamaah, meski tidak masuk menjadi pengurus Rohis. ”Saya waktu itu kebetulan jadi pembina Rohis, jadi saya ingat persis dia aktif kegiatan Rohis,” lanjut Badriyah, seraya mengatakan dirinya tetap mengedepankan prasangka baik menanggapi kasus yang tengah menimpa salah satu mantan muridnya itu.

Badriyah mengungkapkan kebanggaannya terhadap anak didiknya yang berhasil masuk Akademi Kepolisian itu, seraya menggarisbawahi terlepas dari siapa yang ternyata benar dan salah, kebenaran harus terus ditegakkan. (FR)

darinya yang sempat mempertanyakan izin KPK menggeledah.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengakui, Novel adalah salah satu penyidik dengan kategori par excellence yang dimiliki KPK. Suatu saat Johan pernah mengungkapkan kepada sejumlah media, ingin mempublikasikan sosok Novel karena kemampuannya sebagai penyidik yang selalu diandalkan KPK dalam menuntaskan kasus korupsi skala besar.

Novel kini tengah menghadapi ancaman penangkapan dari instansi asalnya.

Dia dituduh terlibat kasus penganiayaan berat semasa bertugas sebagai polisi di Bengkulu delapan tahun yang lalu.

Sampai kini belum diketahui, mengapa kasus yang telah lama berlalu dan kabarnya telah selesai secara etik tersebut diangkat kembali untuk menjerat penyidik terbaik KPK ini. Yang jelas, Kompol Novel sampai saat ini adalah penyidik dengan kategori par excellence di KPK. Wakil KetuaKPK Bambang Widjojanto

terhadap Novel pada, Jumat malam lalu, juga tidak terlepas dari proses penyidikan yang dilakukan pada tahun 2004. ”Berasal kami sidik 2004.

(Saat itu), terjadi penembakan yang murni tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan meninggal dunia,” kata Dedy.

Jika sudah diketahui Novel pernah mengalami masalah dan diduga terkait tindak pidana, mengapa Novel tetap dapat lolos seleksi internal Polri untuk menjadi penyidik di KPK? Bukankah proses seleksi di Polri sebenarnya cukup ketat?

Bahkan, sejak tahun 2004 Novel juga sudah mengalami kenaikan pangkat.

Sebagai Kasatserse Polresta Bengkulu, Novel yang kala itu berpangkat Inspektur satu juga naik pangkat. Kini Novel berpangkat komisaris atau perwira menengah.

Terkait proses seleksi itu,

(BW) membenarkan, Novel Baswedan salah satu penyidik terbaik yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bambang mengatakan, Kompol Novel juga salah satu yang menangani kasus simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

"Pada saat ini Kompol Novel adalah salah satu yang terlibat dalam kasus Korlantas. Dia masuk ke satgas yang menangani Korlantas. Kalau di KPK pasti prosesnya adalah setelah diklarifkasi di dumas, maka akan ada bagian penyelidikan. Dan Kompol Novel adalah salah satu penyidik terbaik di KPK," ujar Bambang di gedung KPK, Jakarta.

Menurut Bambang, Kompol Novel juga siap menjadi penyidik independen KPK. "Dan dia yang mau beralih menjadi penyidik di KPK," imbuhnya.

Bambang juga meminta Kepolisian RI agar segera menghentikan tindakan kriminalisasi kepada Novel. "Jangan sampai tindakan-tindakan seperti Orde Baru terluang lagi," pungkasnya. (FR)

Sutarman mengatakan, rekam jejak calon penyidik yang disaring untuk menjadi penyidik KPK berasal dari masingmasing daerah atau polda.

Penyidik-penyidik itu kemudian dikirim ke bagian Sumber Daya Manusia Polri untuk pembinaan personel.

Apakah Polri benar-benar menyeleksi dan memberikan penyidik yang terbaik untuk KPK? Sutarman mengakui, dalam proses seleksi dan melihat rekam jejak calon penyidik, kasus-kasus yang dialami penyidik kadang belum muncul. ”Kadang-kadang, sudah sekolah, kasus lama muncul sehingga harus diberhentikan dari sekolah,” katanya.

Upaya penangkapan Kompol Novel Baswedan, penuh dengan beribu tanda tanya. Ada apa di balik semua yang dituduhkan kepada sang penyidik bertangan dingin itu?. Apakah upaya penangkapan Novel bukan

bagian dari rekayasa untuk melemahkan KPK?. Apakah bentuk kriminalisasi terhadap KPK?, Atau adakah para koruptor di balik semua itu, yang memang tidak senang dengan Novel?.

Kendati Presiden SBY sudah mengeluarkan perintah tentang perseteruan Polri dengan KPK, namun di lapangan gejolak pertikaian antara kedua institusi itu belum juga berakhir.

Dari Bengkulu dilaporkan, Kamis (11/10), Polda Bengkulu kembali melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di pantai panjang tempat yang dituduhkan kepada Novel melakukan penembakan delapan tahun lalu. Melihat kenyataan itu, sebagai bukti kalau pihak Kepolisian masih terus berupaya menangkap dan memenjarakan Kompol Novel. Apakah ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK?. Kita tunggu saja.(FR)

Mahfud Usul Bentuk Tim Independen

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengusulkan agar dibentuk tim independen pencari fakta dalam menangani kasus yang disangkakan kepada penyidik KPK Kompol Novel Baswedan.

"Kalau pendalaman terhadap kasus Novel Baswedan ini ingin lebih terbuka dan 'fair', maka harus ada tim investigasi independen," imbuh Ketua MK Prof Dr Mahfud MD sebelum mengikuti Dialog 'Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Problematika Konstitusi' di Pondok Pesantren Mahasiswa (Pesma) AlHikam di Malang, Kamis.

Anggota tim investigasi yang ditunjuk untuk mendalami kasus Novel tersebut, katanya, harus melibatkan banyak pihak, seperti dari kalangan pengacara, dosen, mantan jaksa atau hakim serta kalangan lain yang menunjang.

Ia mengatakan, saat ini institusi terkait,

Pembela Novel Baswedan Cium Aroma Rekayasa TIM Pembela Penyidik (Tindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium rekayasa yang dilakukan Polisi dalam perkara penyidik KPK Novel Baswedan yang terjadi pada tahun 2004 saat masih bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Kota Bengkulu.

Tim yang terdiri dari Alex Lay, Erwin Martogi, Taufik Baswedan, Vijay (Kontras), dan lainnya ini mendapatkan adanya upaya rekayasa kejadian kematian Mulyan Johan alias Aan. Aan, pelaku pencuri sarang

seperti Kompolnas, Polri dan KPK telah membentuk tim sendiri-sendiri, padahal akan lebih baik jika menggunakan tim investigasi independen. Menurut dia, tindakan polisi yang mendatangi gedung KPK beberapa waktu lalu tidak tepat 'timing' maupun caranya.

"Seharusnya polisi kembali mengusut kasus yang menimpa Novel Baswedan setelah ia menyelesaikan penyidikan kasus korupsi yang sedang ia tangani," ujarnya.

Setelah Simulator Selesai Sedang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan tetap memproses kasus hukum yang menjerat Kompol Novel Baswedan yang disangka melakukan penembakan hingga menyebabkan pelaku pencurian sarang burung walet tewas.

Kabareskrim Komjen Pol Sutarman mengatakan bahwa aspek yuridis kasus yang menjerat Novel Baswedan akan tetap berjalan. "Kita serahkan ke penyidik yang menangani kasus tersebut. Kita tidak akan pernah intervensi," kata Sutarman di Gedung DPR, Jakarta.

Meskipun begitu, Sutarman mengatakan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo sudah menyatakan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut apakah diteruskan atau menunggu. "Ini akan dibahas karena ini timingnya ngak tepat, maka evaluasi waktu (pemeriksaan Novel) yang dilakukan," ungkap jenderal bintang tiga tersebut. (FR/BBS)

burung walet sebagaimana dikatakan Polda Bengkulu dan Polri ini meninggal karena terkena tembakan dari pistol yang diduga dimiliki oleh Novel Baswedan.

Namun, informasi yang didapat ada sebuah kesepakatan antara dua pejabat utama Polda Bengkulu dan satu pimpinan Polres Kota Bengkulu, untuk mengubah cerita kematian Aan dengan diambil jalan tengah dan kemudian disepakati uraian kejadian kematian Aan. "Saat dilakukan pengembangan, tersangka Mulyan (Aan) berusaha melarikan diri dan selanjutnya petugas melakukan upaya pengejaran dan pelumpuhan yang menyebabkan tersangka Mulyan tertembak dan jatuh terkena batu dan meninggal," ujar Erwin sambil membacakan hasil

investigasi timnya di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Jumat.

Tempat kejadian perkara meninggalnya Aan pun direkayasa.

Sumber informasi yang didapat Tindik, sambung Erwin, disebutkan Aan meninggal di Jalan Mangga 4 Lingkar Timur RT19/ 06 dengan dalih melarikan diri.

Atas kesepakatan dua pejabat ini, masih menurut Erwin, Novel Baswedan diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan dari anggotanya.

"Selanjutnya saudara Novel dan beberapa anggota Reskrim akhirnya di sidang disiplin/kode etik dan dikenakan hukuman teguran keras. Setelah terbitnya vonis tersebut, perkara ini dinyatakan selesai," tandas Erwin. (BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

SUMUT

Jatah Raskin Desa Tanjung Sigoni Berkurang BATUBARA - Raskin tahun 2012 di Desa Tanjung Sigoni, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, berkurang. Tahun lalu (2011) di Desa Tanjung Sigoni, sebanyak 56 Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima raskin. Namun pada tahun ini (2012) hanya 44 RTM, jadi berkurang 12 RTM, sehingga raskin yang diterima sebanyak 660 kg, karena per RTM mendapat jatah 15 kg.

Hal ini dijelaskan Kepala Desa Tanjung Sigoni, Parajohan Tampubolon, Selasa lalu, di ruang kerjanya. Menurut Parajohan, akibat pengurangan tersebut, komplin masyarakat tidak dapat dihindari. Namun, berkat kerja sama antar pihak, maka persoalan itu dapat ditemukan solusinya.

Sedang Camat Kecamatan Medang Deras, Ramlis SH mengatakan, pengurangan raskin

itu tidak terjadi di semua desa.

Ada juga beberapa desa dan kelurahan yang bertambah.

Secara keseluruhan di Kecamatan Medang Deras raskin bertambah. "Soal berkurang dan bertambahnya raskin di kecamatan ini, agar lebih jelas tanya saja kepada Badan Pusat Statistik (BPS), " jelasnya, Senin.

BPS Kecamatan Medang Deras, M Sidik Efendi menjelaskan, petugas BPS melakukan

pendataan tidak di damping aparat desa, karena kami menjaga kemurnian pendataan agar tidak timbul asumsi negatif.

Sementara pengurangan raskin di Desa Tanjung Sigoni itu hasil Pendataan tahun 2011 berdasarkan peta yang ada. "Dulunya Tanjung Sigoni ada lima dusun, sekarang yang dua dusun masuk ke Desa Simodong, dengan dasar itu raskin di Desa Tanjung Sigoni berkurang," katanya. (SUR)

BANTUAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyerahkan buku tabungan dan bantuan BSPS kepada perwakilan MBR pada apel gabungan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hapernas 2012 di halaman Kantor Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

Langkat Siapkan Dana Rp1 M Dukung BSPS STABAT - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menyerahkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara simbolis kepada 5 orang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masing-masing sejumlah Rp6 juta dalam bentuk buku tabungan ditambah bantuan Bupati berupa uang tunai Rp1 juta, dalam apel gabungan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2012 di halaman Kantor Bupati Langkat, Senin.

Penyerahan tersebut didampingi Sekda Surya Djahisa, Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Staf Ahli Bidang Pembangunan Edi Dharma Tarigan dan Pimpinan BRI Cabang Stabat Gatot Purwo Cahyadi juga Camat Stabat M Nurta, Kades/Lurah maupun TPM dan UPK selaku pendampingan di masyarakat.

“Manfaatkan bantuan ini sesuai peruntukkannya dan saya minta instansi terkait untuk terus memberikan kemudahan bagi lancar dan suksesnya Program Perumahan Layak Huni di Kabupaten Langkat,” ujar Ngogesa

yang baru saja menerima penghargaan Pemerintah Pusat karena daerahnya kategori Kabupaten Layak Anak 2012.

Sebelumnya Ngogesa menyampaikan sambutan tertulis Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz yang menyatakan Peringatan Hapernas seyogyanya dilaksanakan tanggal 25 Agustus, yang didasarkan pada pelaksanaan Kongres Perumahan di Kota Bandung pada tanggal 25 Agustus 1950 yang waktu itu dibuka oleh Wakil Presiden RI pertama Moh.Hatta.

Kabupaten Langkat pada tahun 2011 telah mendapatkan BSPS untuk 700 MBR dan tahun 2012 diusulkan 1.130 MBR yang 499 diantaranya sedang berlangsung proses pencairan, sementara Pemkab Langkat telah mengalokasikan dana sharing Rp1 Miliar bagi dukungan program dimaksud. Berikutnya usulan pada APBN-P 2012, Pemkab Langkat kembali bersiap mengajukan ke Kemenpera sebanyak 1.000 MBR dan tahun 2013 direncanakan alokasi mencapai 2.500 MBR. (JUL)

Bulan Bhakti Karang Taruna Dipusatkan di Langkat STABAT - Kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 akan dipusatkan di Kabupaten Langkat. Kegiatan tersebut untuk sementara direncanakan akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 6-8 November mendatang.

Hal ini terungkap ketika sejumlah anggota karang taruna Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat serta perwakilan Dinas Sosial Provsu yang dihadiri oleh Kabid Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Sri Har-

nita mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Langkat Drs H Surya Djahisa MSi di ruang rapat Sekda Kantor Bupati, Kamis.

Sekda Surya menyatakan, Pemkab Langkat menyambut baik rencana yang akan dilaksanakan, tetapi tentunya hal ini tidaklah semudah yang diperkirakan. Untuk itu pihaknya menghimbau agar panitia benar-benar melakukan persiapan yang matang agar pelaksanaanya kelak berjalan dengan baik dan lancar.

(JUL)

AUDENSI - Sekdakab Langkat Surya Djahisa beraudiensi dengan anggota karang taruna di ruang rapat Sekda Kantor Bupati, Kamis. (KPK POS/JUL)

DIABADIKAN - Kaban Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Herminta Sembiring diabadikan bersama para Kepala Sekolah (Kepsek) yang mendapat penghargaan di depan stand BLH Langkat di Plataran Pendopo USU. (KPK POS/JUL)

Stabat Kota Hijau MEDAN - Stabat sebagai ibu kota Kabupaten Langkat mendapat penilaian positif dalam mengupayakan dan menghadirkan suasana kehidupan kota yang hijau (Green City) dalam mendukung terpeliharanya kelestarian lingkungan yang bersih dan nyaman sekaligus sebagai paru-paru Kota.

Penilaian tersebut didasarkan atas perolehan penghargaan Green

City dan diserahkan Plt. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Staf Ahli Bupadi Bidang Kemasyarakatan Amir Hamzah di Plataran Pendopo USU pintu I Jalan Dr. Mansyur Medan, saat acara pembukaan Pameran Lingkungan Hidup dan CSR Expo ke-V dies natalis ke 60 USU tahun 2012, Jumat lalu.

Selesai acara saat berada di standnya Kaban Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Herminta Sembiring SKM mengungkapkan, penghargaan Green City telah diterima seperti yang juga pernah diraih pada tahun 2011 lalu. “Ini merupakan pemicu untuk terus berbuat bagi terpeliharanya lingkungan yang nyaman,” katanya.

Penghargaan Green City diberi-

kan Pemprovsu kepada Kabupaten Langkat karena dinilai memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Selain diberikan kepada pemerintah daerah, penghargaan juga diberikan kepada sekolah yang dinilai berwawasan lingkungan. (*)

Langkat Optimis WTN Bisa Dipertahankan

Calhaj Asal Tebingtinggi Tiba di Madinah

STABAT - Program lanjutan yang berkaitan dengan tertib lalu-lintas akan diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Langkat antara lain penataan lapangan parkir kendaraan bermotor objek wisata Bukit Lawang dengan luas ± 3 Hektar, pengadaan taman lalu lintas yang diperuntukan bagi siswa-siswi mulai tingkat SD sampai SMA dan program keselamatan lalu-lintas jalan yang dilaksanakan dengan mitra kerja dari pengusaha angkutan umum dan Instansi terkait.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Drs H Surya Djahisa MSi ketika membacakan arahan tertulis Bupati Langkat Ngogesa Sitepu pada acara penyerahan ekspos penilaian

TEBINGTINGGI - Sebanyak 201 jamaah calon haji (JCH) asal Kota Tebingtinggi yang tergabung dalam Kloter 12 dan berangkat melalui Embarkasi Polonia Medan pada, 3 Oktober, telah tiba di Kota Madinah.

“Laporan Tim Pemberangkatan Haji Daerah (TPHD) Kota Tebingtinggi di Madinah menyampaikan, calon jamaah haji asal Kota Tebingtinggi yang tergabung dalam kloter 12, Alhamdulillah telah sampai, Rabu malam sekitar pukul 02 waktu setempat, di Madinah”, demikian disampaikan Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH, Senin.

JCH asal kota itu juga telah

penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) oleh tim penilai dari Dirjen Perhubungan Darat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis.

“Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan predikat WTN yang telah diperoleh sejak tahun 2005,” ujar Surya sembari menyampaikan pesan Bupati Ngogesa bahwa penertiban lalu-lintas khususnya di Kota Stabat merupakan upaya Pemerintah bersama masyarakat. Untuk itu diperlukan kepedulian, kerjasama dan kesadaran dari semua pihak untuk mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu-lintas yang telah terpasang, secara tekhnis hal itu dilakukan oleh seluruh Instansi terkait dibantu Muspika. (JUL)

mendapatkan arba’in (sholat fardhu berjamaah selama 40 waktu - red) yang dimulai pada, Kamis subuh dan Jumat di Masjid Nabawi, sedangkan pada, Sabtu pagi jam 6.30 waktu setempat, jamaah haji berangkat ziarah keliling ke beberapa tempat dengan mengendarai 9 unit bus.

“Lokasi-lokasi yang diziarahi jemaah calhaj kita antara lain, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Uhud, Khandaq dan Kebun Kurma. InsyaAllah kerjasama sesama petugas haji sangat baik dan Alhamdulillah berjalan sesuai dengan fungsinya”, sebut Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi. (RS)

Dinas Kebersihan Kota Langsa Buang Sampah di Jalanan LANGSA - Warga desa Pondok Pabrik dan warga desa Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, resah akibat truk Dinas Kebersihan Kota Langsa yang mengangkut sampah dari pasar kota Langsa ke tempat pembuangan akhir (TPA) berserakan disepanjang jalan yang dilalui.

Berseraknya sampah ini sepertinya disengaja oleh para

supir truk sampah. Sebab, apabila membuang sampah pada malam hari, tidak kurang dari enam truk tersebut tidak menutup baknya dengan tenda, sehingga sampah yang diangkut berserakan di sepanjang jalan.

Bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap, karena bak truk tersebut tidak ditutup dengan tenda sebagaimana yang

dilakukan pada siang hari.

Selain warga masyarakat yang dibuat resah oleh para supir truk sampah, adalah karyawan PTPN I Abdeling 1 Kebun Lama. Karena truk sampah itu melintas di jalan perkebunan itu, sehingga mandor satu PTPN I Kebun Lama Marzuki setiap pagi mengerahkan tenaga untuk

mengutip kembali sampahsampah yang berserakan. "Bila tidak dikutip jelas merusak pemandangan areal sawit kami dan sampah-sampah yang berserakan tadi bisa menimbulkan wabah penyakit dan dapat merusak kesehatan karyawan," demikian ungkap Marzuki kepada KPK POS. (YAN)

Akte Kelahiran Gratis Untuk Anak Usia 0-6 Tahun SEI RAMPAH - Untuk kedua kalinya, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat nasional dalam kategori pratama yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI).

Penetapan sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak di Indonesia ini ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu lalu, yang diserahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar kepada Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi MSi di Jakarta.

Hal ini disampaikan Bupati Serdang Bedagai melalui Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP, di Sei Rampah, Jumat.

Pemkab Sergai tetap berkomitmen memberikan jaminan perlindungan agar setiap anak di

“Tanah Bertuah Negeri Beradat” ini memperoleh hak-hak mereka secara wajar dengan memprogramkan berbagai kebijakan.

Di antaranya pemenuhan hak anak dalam mendapatkan identitas diri berupa akte kelahiran yang merupakan hak dasar setiap anak. Pemkab Sergai memberlakukan kebijakan akte kelahiran gratis bagi anak usia 0 6 tahun, sementara di atas usia 6 tahun dikenakan Perda Rp25.000.

Kemudian dalam usaha membentuk karakter anak sejak usia dini demi menghasilkan generasi penerus yang handal, daerah ini akan terus berbenah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, pengajaran bermutu serta membangun sarana dan prasarana pendidikan bukan saja tingkat SD sampai SLTA tetapi juga pendidikan TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jelas Mariyono. (ARM)

PENGHARGAAN - Bupati Sergai Erry Nuradi menerima penghargaan Kabupaten/Kota menuju layak anak dan kebijakan akte kelahiran gratis/bebas bea tahun 2012. (KPK POS/IST)

15

KPK POS

ANEKA

SUMUT / ACEH / JAMBI

Abrasi Ancam Kantor Bupati Singkil

Jalan Sinunukan - Batahan Minta Segera Diselesaikan

E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

SINGKIL - Abrasi yang menggerus pesisir pantai di Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, saat ini kondisinya terlihat semakin parah.

Bahkan kecepatan atau laju abrasi tersebut akhir-akhir ini, telah membuat warga yang berdiam di seputar pantai menjadi cemas.

Pasalnya, abrasi bukan hanya mendekati pemukiman warga, bahkan telah membuat garis pantai dengan kantor bupati setempat, terlihat semakin dekat. Pantauan wartawan koran ini pekan lalu, ancaman abrasi ini juga terlihat semakin nyata. Ratusan pohon cemara yang tumbang dan mati akibat tergerus air laut, nyaris menghiasi sepanjang pantai di Desa Pulo Sarok ini.

Kondisi ini, pastinya semakin memperkuat adanya ancaman tersebut. Sejumlah warga yang bermukim di seputar pantai mengaku cemas dengan kondisi ini.

Kecemasan warga ini bukannya tanpa alasan. Walau sudah berlangsung lama dan diekspos berulang kali oleh media, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya pencegahan dari pemerintah setempat. Padahal seperti kata mereka, dampak dari abrasi ini bukan hanya me-

PANYABUNGAN - Bupati Madina M Hidayat Batubara SE bersama Kadis Bina Marga Provinsi, Efendi Pohan meninjau Jalan di Kecamatan Sinunukan yang menghubungkan Kecamatan Batahan, Selasa lalu. Selama ini, jalan yang cukup vital bagi masyarakat itu kurang mendapat perhatian dalam pembangunannya.

Bupati Madina mengatakan, Pemkab terus melakukan lobi agar pembangunan jalan ini dapat terlaksana guna peningkatan perekonomian masyarakat. Diakui, masyarakat di sana selama sangat sulit untuk membawa hasil yang ada di Kecamatan Batahan menuju Panyabungan akibat jalan yang hingga saat ini belum memadai.

"Kita berharap dinas Provsu agar lebih memperhatikan kondisi jalan yang ada di kecamatan Batahan dan Sinunukan ini, karena setiap hari masyarakat selalu bermain dengan debu jika melintasi jalan ini dan bila musim penghujan tidak dapat dilalui disebabkan jalan licin," ucap bupati.

Kadis Bina Marga Provsu Efendi Pohan, mengatakan, pembangunan jalan ngancam bangunan milik warga, sejumlah fasilitas milik pemerintah seperti kantor dan pendopo bupati, juga mulai terancam.

Tidak diketahui secara pasti, apakah pemerintah setempat sudah punya solusi atau program untuk mengatasi persoalan abrasi ini.

Namun dari informasi yang diterima, Bupati Aceh Singkil, H.Syafriadi SH secara diam-diam pernah meninjau lokasi abrasi tersebut barubaru ini. "Bupati sudah melihat dan berjanji akan

mengupayakan melalui dana tanggap darurat tahun depan," kata Nazri, pemilik lokasi wisata Yoo Ladaa Resort, di Singkil, Senin pekan lalu.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil, Amir Hasan, melalui Kasi Program, Hawani ST, yang ditemui Senin pekan lalu, mengaku sudah mendapat perintah untuk membuat usulan anggaran untuk mengatasi persoalan abrasi ini.

Hawani juga sempat menjelaskan, terkait adanya kesimpang siuran pemahaman warga terhadap peran mereka (BPBD) dalam penanganan bencana di daerah. "Anggaran untuk penanganan abrasi ini, sudah kita usulkan melalui dana APBN tahun depan. Hanya saja perlu saya luruskan, di sini kita hanya bersifat mengusul, kalau dananya turun dinas PU yang menangani. Jadi, kalau nanti nggak terlaksana, jangan kita yang dikejar-kejar," pungkas Hawani. (AZT)

Tujuh Tahun Jembatan Hancur Tak Kunjung Diperbaiki SINGKIL - Hingga saat ini jembatan yang menghubungkan Desa Pasar Singkil, menuju Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, tak kunjung diperbaiki.

Padahal, jembatan ini hancur akibat amuk Gempa AcehNias, Maret 2005 lalu.

Ironisnya, walau sudah memasuki tahun ketujuh, hingga saat ini belum terlihat adanya upaya perbaikan dari pihak terkait. Padahal jembatan ini adalah akses satusatunya dari Desa Pasar Singkil, menuju ke Desa Teluk Rumbia.

Panatauan wartawan koran ini, Selasa pekan lalu, jembatan berkonstruksi beton dengan panjang 12 meter dan lebar 4 meter ini, terlihat dalam kondisi patah. Sebagian badan jembatan, juga terlihat dalam posisi terpuruk dan terbenam ke dalam sungai. Akibatnya, bukan hanya jalan darat yang terganggu, ratusan warga Desa Trandas yang tinggal di hulu sungai, juga mengeluh. Mereka tak bisa melintas, akibat terhalang materi jembatan yang runtuh ke dalam sungai.

"Dulu kita mudah menuju muara untuk mencari ikan.

Tapi sejak jembatan ini han-

cur, kami merasa sulit," jelas mereka.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas PU Aceh Singkil, Sulaiman ST, melalui Kabid Bina Marga, Bambang Subagyo ST, mengaku ada ke-

terlambatan perbaikan jembatan ini. Dengan alasan, pihaknya lebih memprioritaskan jalan yang juga sebelumnya dalam kondisi hancur. "Nggak masalah, walau rusak toh masih bisa

dilewati. Kita justru lebih utamakan jalan dulu tahun ini, sebab rusaknya juga parah. Sedangkan jembatan, akan dibangun tahun depan dan itu pasti," pungkas Bambang. (AZT)

RSUD Aceh Timur Kurang Dokter Radiologi ACEH TIMUR - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Timur hingga saat ini masih kekurangan akan tenaga dokter spesialis seperti salah satunya dokter spesialis Radiologi. Untuk mengatasi hal ini, salah satu upaya yang ditempuh dengan mendatangkan dokter 'terbang' dari RSUD Langsa.

Hal ini terungkap sebagaimana hasil kunjungan Tim Panitia Khusus (Pansus) IV DPRK Aceh Timur dalam rangka Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Fisik dan Non Fisik APBK TA 2011 seperti disampaikan juru bicara Pansus IV, Mat Rais SE, Rabu lalu, dalam Rapat Paripurna II DPRK Aceh Timur di Idi. Mengenai berbagai proyek TA 2011 di RSUD Idi ini serta kondisi pertanggujawaban keuangan juga disimpulkan tim Pansus IV sudah cukup baik meskipun banyak realisasi pembangunannya dilakukan di RSUD Baru, bukan di RSUD Idi Rayeuk saat ini.

Pihak pansus IV DPRK Aceh Timur ini juga sangat mendukung RSUD ini menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Menyangkut kondisi Ruang Inap Kelas 3

hasil kunjungan dewan dirasakan sudah sangat memadai dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. "Diharapkan kondisi ini bisa terus ditingkatkan," ungkap Mat Rais.

Sementara itu, terkait dengan kunjungan Pansus ke Dinas Perhubungan dan Telematika Aceh Timur, Pansus IV juga mendapati sejumlah hal yang menjadi kendala dinas ini. Di antaranya pembebasan tanah/lahan pintu masuk terminal bus Bagok serta kondisi halte-halte bus di wilayah ini yang sudah banyak bocor.

Demikian juga dengan pemeliharaan gedung uji kenderaan bermotor yang atapnya sudah ada yang bocor. Sementara itu terkait dengan kunjungan di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran, tim pansus menerima keluhan dibadan ini yakni persoalan belum ditenderkannya proyek lapangan terbuka hijau di Peureulak sementara anggaran sudah habis masanya. "Diharapkan ULP bekerja serius untuk hal ini," harap Mat Rais.

(BSO)

Bupati Minta Anggota Koperasi Tingkatkan Disiplin KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meminta kepada semua anggota Koperasi untuk meningkatkan disiplin dalam menjalankan koperasi, baik mengenai iuran maupun aturan lainnya.

Hal ini disampaikan Bupati dalam acara HUT Koperasi ke 65 tahun 2012 di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Rabu lalu.

Selain itu, bupati juga berharap koperasi juga dapat mempromosikan produk yang dibina, agar produk tersebut dapat berkembang di masyarakat. Kalau ini tercapai maka anggota koperasi akan dapat meningkatkan disiplinnya.

Kemudian kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Asahan, Bupati Asahan berjanji akan melakukan pembenahan dan pengawasan, agar

Jadwal Penerbangan NBA Amburadul SINGKIL - Sejumlah warga Aceh Singkil, yang selama ini menggunakan jasa maskapai penerbangan Nusantara Buana Air (NBA), dengan rute MedanSingkil-Banda Aceh, dan sebaliknya, mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan perusahaan tersebut akhir-akhir ini.

Pasalnya, selain sering terlambat (delay), maskapai ini juga dituding, kerap melakukan perubahan jadwal hari keberangkatan. Ironisnya lagi, perubahan hari keberangkatan ini, juga sering dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya ,belasan penumpang yang ingin berangkat menuju Medan dan Banda Aceh, Senin pekan lalu, terpaksa balik kanan meninggalkan Bandara Syech Hamzah Fansury, akibat pesawat yang ditunggu tak kunjung datang. NBA, yang selama ini terjadwal setiap, Senin dan Sabtu, melayani penerbangan perintis dari Medan-Singkil-Banda Aceh dan juga sebaliknya, ternyata maju menjadi hari Rabu dan Sabtu.

"Ini NBA sudah nggak betul lagi.

Kalau jadwalnya berubah, maunya dikasih tau dong biar kita bisa cari alternatif. Bukan seperti ini, sudah sampai di bandara baru dikasih tahu," protes salah seorang warga yang rencananya akan ke Banda Aceh, Senin pekan lalu.

Terkait ketidak beresan jadwal NBA ini, Kabid Perhubungan Udara Dishub Aceh Singkil, Edy Hartono, yang

yang ada di dua kecamatan ini telah mendapat perhatian dari provsu, dan pada tahun 2012 ini telah dibangun sepanjang 3,5 km. "Untuk tahun 2013 provsu telah mengusulkan sepanjang 4 Km dan kita sangat mengharapkan kelanjutan pembangunan jalan ini dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Tokoh masyarakat setempat Daiman Nasution, mengatakan, pembangunan jalan ini sudah tiga tahun berjalan.

Pembangunan hotmix pada tahun pertama dikerjakan sepanjang 1,7 Km dan tahun kedua sepanjang 2 Km. Kemudian pada tahun ketiga sepanjang 3,5 Km. "Jika program ini terus berjalan maka dapat dipastikan dua puluh tahun yang akan datang baru selesai pembangunanya," pungkas Nasution.

Warga berharap agar pembangunan jalan ini dapat diselesaikan dalam 2 tahun ke depan. Karena bila hanya program 2 Km terus-menurus berjalan maka masyarakat juga nantinya yang kewalahan akibat makan abu terus setiap hari. (TH)

dihubungi KPKPos melalui ponselnya, Rabu pekan lalu, mengaku pusing. Bahkan Edy mengarahkan pelanggan untuk melayangkan surat somasi ke perusahaan swasta ini.

"Mau apa lagi, saya sendiri pusing dibuat mereka (NBA) ini. Hari ini Senin, besok Rabu, besoknya kita nggak tahu lagi entah hari apa dia datang. Saya harap, kita jangan disalahkan dalam hal ini. Kalau mau protes, layangkan saja somasi sama NBA," pungkas Edy.

Sebagai catatan, maskapai NBA, adalah perusahaan satu-satunya yang hingga saat ini masih melayani penerbangan perintis di Aceh Singkil, dengan tujuan Medan, Singkil, Banda Aceh dan sebaliknya. Untuk setiap penumpang tujuan Medan-Singkil, dan sebaliknya, dikenakan harga tiket Rp155 ribu/orang. Sedangkan penumpang dengan tujuan Singkil-Banda Aceh dan sebaliknya Rp 235 ribu/orang. Harga tiket ini tergolong murah, karena disubsidi oleh pemerintah daerah dan pusat. (AZT)

nantinya dapat melayani koperasi di Kabupaten Asahan dengan baik. Artinya aparat pemerintah agar secara bersungguh-sungguh memberikan dukungan kepada pengembangan koperasi dengan tindakan nyata untuk menghilangkan hambatan birokrasi sehingga koperasi dapat menjadi koperasi mandiri rakyat makmur. â&#x20AC;&#x153;Tingkatkan terus sinergi dan kerjasama antara koperasi atau koperasi dengan badan usaha, serta berikan kemudahan dalam mengakses perizinan maupun permodalan,â&#x20AC;&#x153; kata Bupati. Acara HUT Koperasi tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada Koperasi terbaik yang berada di Asahan, pemberian hadiah kepada juara tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan nantinya akan digelar jalan santai. (IN)

Bergabung Dengan KPK POS Koran KPK POS memberikan kesempatan kepada tenaga muda untuk diangkat menjadi wartawan dan Biro di beberapa daerah di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai berikut di bawah ini: DAERAH ACEH: 1. Sigli 2. Pidie Jaya 3. Bireuen 4. Meulaboh 5. Tapak Tuan 6. Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara 7. Langsa dan Aceh Timur SUMATERA UTARA: 01. Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu dan Kabupaten Langkat 02. Kota Binjai 03. Brastagi, Kabanjahe dan Kabupaten Tanah Karo 04. Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang 05. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara 06. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah 07. Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan 08. Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun 09. Aek Kanopan, Labura 10. Teluk Dalam, Nias Selatan.

Bagi Yang Berminat Lamaran Diantar Langsung Ke:

Pesawat milik NBA yang mengisi rute Medan - Singkil - Banda Aceh.

KPK POS (logo KPK POS) Jalan T.Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No.182-184-186 Medan Atau dapat menghubungi Sekretariat Tel: (061) 8449800 Faksimile (061) - 8462800, Email: kpkpos@yahoo.com

E D I S I 221 15 - 21 OKTOBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Rencana Pembangunan Pelabuhan CPO Terancam Gagal

PENERIMA DANA - SDN 017 Bangko Sempurna Salah satu SDN Penerima Dana APBN yang dibantah Kasek. (KPK POS/PUR)

Keterangan Rosa Direkayasa Untuk Seret Anas JAKARTA - Keterangan Mindo Rosalina Manulang saat bersaksi di persidangan terdakwa Angelina Sondakh alias Angie diduga direkayasa oleh pihak-pihak yang berupaya meyeret Ketua Umum Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan orang dekatnya ke dalam pusaran kasus dugaan korupsi M Nazaruddin.

"Ada orang yang bermain di belakang Rosa agar dia menyeret nama Anas Urbaningrum, dan Mirwan Amir," ujar Teuku Nasrullah, pengacara Angie, Jumat.

Nasrullah menilai, Rosa hanyalah boneka yang berupaya memaksa kliennya supaya mau masuk dalam kelompok yang berusaha menyingkirkan Anas. "Keterangan Rosa ini banyak kebohongan. Saya yakin Rosa tidak bermain sendiri," kata Nasrullah.

Terlebih, lanjut Nasrullah, permintaan kepada kliennya agar mengaitkan nama Anas, juga disertai ancaman. Namun, layaknya Rosa, Nasrullah pun enggan menyebutkan nama-nama itu.

"Siapa orangnya saya tak

mau sebut. Karena saya bukan pengacara yang suka melempar-lempar isu," kata Nasrullah.

Angie diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan menerima suap dalam penanganan proyek pembangunan wisma atlet Kemenpora, dan pengadaan sarana perguruan tinggi negeri Kemendikbud.

Sementara itu, meski Anas Urbaningrum belum dinyatakan menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang, Wisma Atlit atau proyek perguruan tinggi, ternyata Partai Demokrat terus mengulang pernyataan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu non-aktif dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Ada apa?

Artinya, publik membaca bahwa kalangan elite Demokrat sudah mencium gelagat soal Anas dalam kaitan kasuskasus itu. Bahkan terkesan Demokrat ingin kasus Anas segera diungkapkan dan dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Demokrat tidak tersandera dan tidak terpuruk.

Adakah Anas sengaja diumpankan ke publik agar citra Demokrat cepat membaik? Itulah yang menjadi rumor publik. Berkali-kali elit dan pengurus Partai Demokrat selalu menyodorkan dua tawaran atau pilihan bagi Anas, yaitu mundur atau non-aktif dari partai.

"Otomatis Anas non-aktif jika ditetapkan sebagai tersangka," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, kemarin. Alasannya, ketentuan penonaktifan ini sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Pernyataan Nurhayati itu merupakan resonansi atas statemen Ketua KPK Abraham Samad, bahwa bakal ada kejutan dalam kasus Hambalang. Nurhayati meminta semua pihak untuk menghormati asas praduga tak bersalah. Partai Demokrat, siap menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak mau berandai-andai menyikapi kasus Hambalang karena menunggu proses hukumnya.

Memperkuat penegasan

Nurhayati, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie juga menegaskan, Partai Demokrat sudah memiliki aturan yang jelas jika pengurus partai menjadi tersangka kasus korupsi yaitu mundur atau non-aktif.

Nama Anas kembali disebut dalam persidangan Angelina Sondakh, yang bercucuran air mata saat mengklarifikasi pertemuan dirinya dengan Mindo Rosalina Manulang di Rumah Tahanan Pondok Bambu pada 26 April 2012. Angie mengaku pernah menemui Rosa di penjara, tetapi membantah pernah menjelaskan bahwa dia berada di bawah perlindungan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Dia juga membantah datang ke penjara setelah menemui Anas di rumahnya.

Dengan terbatabata, Angie menyatakan, justru Rosalina yang meminta

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA BLOK SONGO (DEPAN SPBU BLOK SONGO), KOTA PINANG, KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523, SITUS www.pajak.go.id

KEMANA UANG PAJAK YANG SUDAH KITA BAYAR??

Tampaknya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pengumpulan dan penggunaan uang pajak. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa Direktorat Jenderal PajakKementerian Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak, padahal tidak demikian.

Untuk itu, perlu dijelaskan secara singkat bagaimana alur pengumpulan dan penggunaan uang pajak agar masyarakat bisa lebih memahaminya, yaitu sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak membayar pajak di Bank atau Kantor Pos (bukan di Kantor Pelayanan Pajak).

Bukti pembayaran pajak barulah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

2. Seluruh uang pajak yang telah dibayar Wajib Pajak masuk ke rekening Kas Negara, dan merupakan penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Uang pajak yang terkumpul, melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR, kemudian dialokasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga untuk dipergunakan sesuai kegiatan/program kerja masingmasing Kementerian/Lembaga. Kegiatan/program tersebut antara lain digunakan untuk membangun berbagai macam fasilitas publik, misalnya, untuk membangun jalan, membangun sekolah, untuk puskesmas, untuk pertahanan, keamanan dan sebagainya.

Demikian informasi ini disampaikan agar masyarakat memahaminya.

â&#x20AC;&#x153;Pajak Menyatukah Hati, Membangun Negeriâ&#x20AC;?

dirinya untuk mengungkapkan keterlibatan Anas dalam kasus yang menjeratnya.

Bahkan Rosa mengusulkan agar dirinya menggelar jumpa pers untuk mengungkap keterlibatan Anas kepada publik.

Artinya di luar kasus Hambalang, nama Anas pun diseret Rosalina dalam kasus Wisma Atlit yang membuat Angie terjepit. Seakan ada keinginan Rosalina untuk menyeret semuanya ke dalam lubang yang sama.

Korupsi berjamaah, memang, cenderung menelan korban lainnya. Anas mungkin sudah menangkap pesan Rosalina bagi dirinya, agar sama-sama masuk penjara.

Anas jelas tidak bersedia, namun kini nasibnya tergantung penyidikan KPK.(IC/BBS)

SINGKIL - Rencana pemkab Aceh Singkil, untuk membangun pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) di Kecamatan Singkil, berpeluang gagal. Pasalnya, hasil sounding (ukur) yang dilakukan pihak Syahbandar Singkil, kedalaman laut pada lokasi yang direncanakan, hanya berkisar 3 hingga 3,5 meter. Sedangkan kedalaman laut yang direkomendasikan untuk keselamatan kapal tanker pengangkut CPO, kedalaman laut minimal 6 meter.

"Sudah kita sounding, tapi lokasi tersebut hanya punya kedalaman tiga hingga tiga setengah meter. Perlu diketahui, kedalaman ini kita temukan hingga tujuh ratus meter dari bibir pantai. Secara kelembagaan, rencana pemkab membangun pelabuhan CPO ini, tentunya perlu kita apresiasi. Hanya saja, perlu saya sampaikan, untuk standar kesela-

matan kapal dalam melakukan olah gerak di lokasi pelabuhan yang direncanakan, tidak terpenuhi," kata Syahbandar Pelabuhan Singkil,Slamet Riady,kepada KPK Pos Kamis, pekan lalu.

Dihubungi terpisah, Asisten-I Bidang Pemerintahan, Drs Azmi, mengaku belum menerima secara tertulis hasil dari sounding ini. Namun Azmi, menolak pendapat jika proyek ini dikatakan gagal.

"Secara resmi, kita memang belum menerima laporan dari Syahbandar Singkil. Tapi itu tidak masalah, sebab kita juga sudah punya lokasi alternatip. Kemungkinan besar, Danau Belibis, yang akan kita reklamasi untuk dijadikan lokasi pengganti.

Yang pasti program ini tetap lanjut, kalau ada yang mengatakan gagal, itu hanya asumsi," pungkas Azmi. (AZT)

BPK: PLN Rugikan Negara Rp37 Triliun JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pemakaian energi primer pembangkit listrik PT PLN (Persero) tahun 2011. BPK menemukan kerugian negara sebesar Rp37 triliun.

"Yang kita audit kan PLN, ya kita rekomendasinya ada yang ke PLN, ada yang ke BP migas, ada yang ke Kementerian ESDM. Kalau sudah menyangkut tata niaga energi, kita sarannya ke Kementerian ESDM," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, di Gedung Nusantara V, Jakarta, Jumat.

Hasan mengatakan kerugian tersebut belum tentu ke PLN, tetapi bisa

terjadi karena tata niaga gas yang memungkinkan PLN tidak memperoleh gas yang murah. "Sehingga PLN terpaksa menggunakan BBM, dengan sendirinya biaya menjadi tinggi, sehingga rugi dan subsidi menjadi semakin besar," ujarnya.

Kerugian ini misalnya dalam kontrak tidak diatur adanya sanksi. "Kalau si suplier tidak men-deliver barang, tidak kena sanksi, maka dia pilih jual ke luar negeri yang harganya lebih tinggi, itu kan kesalahan fatal, masa kontrak nilai triliunan tidak ada sanksi," ujar Hasan.

(OZ/BBS)

KPK POS

3

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Polemik KPK-Polri Alihkan Isu Skandal Century JAKARTA - Ada dugaan kuat polemik antara KPK dan Polri sengaja diciptakan untuk mengalihkan kasus korupsi kelas kakap, termasuk skandal Bailout Century yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun.

“Saya membaca di internet, ada ulasan yang menyatakan seperti itu. Memang saya tak punya bukti, tapi bisa saja polemik ini hanya sebuah pengalihan isu, karena yang sudah-sudah kasus besar seperti Century misalnya, ada sa-ja kejadian besar yang muncul secara tiba-tiba dan mengalihkan isu,” papar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Budyatna, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Budyatna memprediksi jika skandal Century tidak berhasil dituntaskan hingga Desember 2012, ada kemungkinan kasusnya akan lenyap.

Sehingga, segala daya dan upaya bisa dikerahkan koruptor agar mengalihkan perhatian KPK dan publik.

“Dulu saja Antasari menjadi korban, dijebak. Sepertinya untuk kasus-kasus yang diduga melibatkan partai penguasa Century dan Hambalang, KPK selalu dijegal dengan berbagai cara,” komentarnya serius.

Diharapkan KPK benarbenar serius, unjuk gigi menuntaskan skandal Century, sebab rakyat sudah menyatakan dukungan besar. “Masa kasus simulator bisa cepat diusut, tapi korupsi Century dan Hambalang yang diduga melibatkan partai penguasa lama sekali. Ada apa ini,” tegasnya.

Anggota tim pengawas Kasus Bank Century DPR Hendrawan Supratikno enggan mengkomentari polimik KPK

dan Polri sebagai pengalihan isu. "Yang jelas penanganan kasus Century yang disampaikan Polri dan Kejaksaan Agung tidak pernah berkembang, bahkan kedua lembaga penegak hukum itu sepi prestasi," tegasnya di gedung DPR Jakarta, Rabu pekan lalu.

Jadi, lanjut dia, tidak ada kemajuan sama sekali dari kasus Bank Century yang ditangani Polri dan Kejakgung. Laporan yang disampaikan kedua lembaga itu, ya itu-itu saja, sedangkan komitmen masih di atas kertas.

"Justru penanganan Centuy di KPK, jauh lebih baik jika dibandingkan Polri dan Kejakgung," paparnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK meningkatkan status Bank Century ke penyidikan, hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan KPK bahwa skandal

Century akan ditingkatkan ke penyidikan. Sayangnya, hingga kini belum dilakukan. ICW berharap KPK segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus Century pada publik.

"KPK juga tetap harus menjaga profesionalitas dan independensi dalam penanganan kasus hukum ini karena semua kasus hukum harusnya ditangani dengan perspektif hukum dan alat bukti yang kuat. Bukan berdasarkan sudut pandang politik," papar peneliti ICW Febridiansyah di Kantor ICW, Rabu pekan lalu.

ICW juga minta agar DPR tidak mengintervensi proses hukum dalam skandal Century. DPR seharunya tetap menjalankan kewenangan kontitusionalnya untuk melaksanakan hak menyatakan pendapat.

Di Mabes Polri, Kabares-

krim Polri Komjen Pol Sutarman mengatakan, Mabes Polri menetapkan satu tersangka baru dalam kasus Bank Century atas nama Johanes Sarwono (JS), pada 13 Agustus 2012.

Johanes diketahui sebagai direktur di salah satu perusahaan bodong milik Robert Tantular yang menyalurkan LC fiktif untuk mengeruk uang nasabah dengan mengalirkannya ke 11 perusahaan ini.

Keterlibatan Johanes terungkap dalam pengembangan penyidikan atas tersangka TK. Johanes disangka ikut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang hasil penjualan aset Bank Century dan penipuan nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas. Aliran dana Bank Century ke PT Antaboga, sebesar Rp 25 miliar. "Rp 20 miliar masuk ke Totok dan Rp 5 miliar ke Johanes," kata Sutarman. (ENDY)

Berkas Dilimpahkan, Neneng Mogok Makan JAKARTA - Berkas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan tersangka Neneng Sri Wahyuni dinyatakan lengkap. Rabu pekan lalu, berkasnya dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum atau P21.

Saat pelimpahan itu, justru istri terpidana Muhammad Nazaruddin melakukan aksi mogok makan selama 20 hari serta menolak menandatangani surat perpanjangan penahanan.

Aksi itu dilakukan lantaran permintaan perpindahan penahanan ke Rutan Pondok Bambu ditolak KPK. "20 hari Neneng bilang mau mogok makan. Biar mati saja di sini," kata Elza Syarief, salah seorang kuasa hukum Neneng, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu lalu.

Permintaan pemindahan penahanan itu, lanjut Elza, agar Neneng bisa bertemu dengan anak-anaknya. Sebab, di Rutan KPK, Neneng tak bisa sering-sering bertemu anak-anaknya. Neneng mengaku takut kondisi psikologis anak-anaknya terganggu.

"Neneng minilai ada diskriminasi karena Angelina Sondakh dikabulkan perpindahan penahanannya. Apa bedanya, sama-sama punya anak kecil. Tetapi Neneng ini punya anak kecil tiga. Ini kan masalah anak-anak yang tidak berdosa. Ketemu saja

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali tercoreng. Arief Budi Harianto dan Andri Fernando Pasaribu, dua jaksa bersama Sutarna, pegawai TU pada Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Dede Prihantono sebagai Jaksa gadungan nekad memeras pengusaha PT Budi Indah Mulia (BIM) sebesar Rp2,5 miliar. Pemerasaan dilakukan di Cilandak Town Square Jakarta Selatan, Senin pekan lalu.

Jaksa Arief Budi Harianto ternyata baru lulus pendidikan Kejaksaan sekaligus baru mempunyai anak pertama. Isterinya tercatat sebagai pegawai tata usaha di lingkungan Kejaksaan Agung. Jaksa Andri Fernando Pasaribu juga baru lulus dari pendidikan jaksa.

Sutarna, adalah staf tata usaha di Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Sutarna. Dan orang luar yang mengaku sebagai aktifis salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah Dede Prihantono.

Mereka dijebloskan ke Rutan Kejari Jakarta Selatan.

"Sesuai ketentuan yang baku, jaksa yang ditahan terkait dengan tindak pidana, maka akan diberhentian sementara (dari jabatan jaksa),” kata Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Rabu lalu.

Menurut Darmono, langkah selanjutnya, Kejagung akan memberhentikan secara permanen, bila pengadilan telah menyatakan bersalah hingga diperkuat di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) alias telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menjelaskan kasus penangkapan itu berawal dari penangkapan Dede Prihartono, yang mengaku Jaksa.

"Kita tidak menyangka dikasus ini, ada jaksanya.

Begitu ditangkap dia mengakui adanya keterlibatan jaksa dibalik ini, yang menskenario perbuatan itu, dan ada juga seorang TU," paparnya.

Dikatakan, surat pemanggilan penyidik yang digunakan para tersangka untuk menakut-nakuti korban adalah surat palsu. Diketahui dalam aksinya para tersangka menakut-nakuti korban dengan mengatakan bahwa proyek pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan asal Kalimantan itu, menyimpang.

"Kami menduga para tersangka hanya mengada-ada bahwa ada penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di perusahaan itu dengan tujuan menakuti-nakuti korban. Tujuannya ya pemerasaan," tambahnya. (ENDY)

Gubernur Riau Tetap Diharamkan ke Luar Negeri

SIAP DISIDANG–Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2008, Neneng Sri Wahyuni bergegas seusai menjalani pemeriksaan lanjutan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (10/10). Berkas perkara istri M. Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, dinyatakan telah lengkap alias P21 dan segera dilanjutkan ke penuntutan atau segera disidangkan. tidak bisa," kata Elza.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan peningkatan ke tahap dua kasus Neneng, karena berita acara pemeriksaan (BAP) dinyatakan lengkap sehingga perkara dilimpahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum. "KPK punya waktu 14 hari untuk menyerahkan berkas tersebut ke pengadilan," tambahnya.

Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai

dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini hasil pengembangan kasus korupsi PLTS, yang melibatkan pejabat Kemnakertrans Timas Ginting yang divonis dua tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada 27 Februari 2012.

Ia dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menguntungkan orang lain serta

koorporasi dari pengadaan proyek PLTS yang nilainya Rp 8,9 miliar dengan menguntungkan PT Alfindo Nuratama yang mendapat Rp 2,7 miliar.

PT Alfindo hanyalah perusahaan yang dipinjam namanya oleh PT Anugerah Nusantara (Grup Permai), milik Nazaruddin dan Neneng untuk digunakan staf pemasaran Grup Permai Mindo Rosalina Manulang.

Setelah mendapatkan pembayaran tahap pertama, PT Alfindo melakukan sub-

kontrak pengerjaan proyek PLTS ke PT Sundaya Indonesia dengan nilai kontrak Rp 5,29 miliar, sementara pembayaran yang diterima PT Alfindo dari Kemnakertrans mencapai lebih dari Rp8,9 miliar.

Selisih nilai proyek dengan nilai subkontrakan ke PT Sundaya senilai Rp2,7 miliar itu dianggap sebagai kerugian negara dengan Neneng diduga berperan dalam proses subkontrak. Sehingga terjadi perbuatan melawan hukum.(ENDY)

Komisi Antikorupsi Timor Leste Nimba Ilmu ke KPK JAKARTA - Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mendapat perhatian serius dari negara lain. Meski di dalam negeri selalu mendapat pertentangan, pelemahan, perlawanan hingga kriminalisasi, namun bagi negara lain justru dianggap sebagai lembaga antikorupsi yang berhasil menumpas para koruptor.

Kini, giliran Komisi anti-

Dua Jaksa Kejakgung Memeras

korupsi Timor Leste (Comissao Anti-Corrupcao) menimba ilmu tentang penanganan dan pemberantasan masalah korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebagai lembaga yang baru, kami datang untuk belajar agar dapat bekerja dengan lebih baik dalam perjuangan pemberantasan korupsi di negeri kami," papar Deputi

Komisioner CAC Jose Antonio de Jesus das Neves di gedung KPK Jakarta, Rabu ahad lalu.

Selain itu, lanjut Jose, kedatangannya sebagai tindak lanjut kunjungan Komisioner CAC Aderito de Jesus Soares pada tahun 2011 lalu dan rencananya kerja sama tersebut dapat dikembangkan hingga pada tingkatan formal. Mengingat, CAC sendiri

baru berdiri Februari 2010.

Memang tantangan korupsi di Timor Leste besar, tapi tidak sebesar dan serumit di Indonesia, hanya modus korupsinya hampir sama jadi ini yang mendorong Timor Leste untuk bekerja sama, sambungnya.

Jose menilai Indonesia sangat dekat dengan Timor Leste, karena banyak dana untuk pembangunan dari

Indonesia dan banyak perusahaan Indonesia yang berkompetisi untuk membangun proyek di Timor Leste. "Yang bisa merugikan negara, baik Indonesia maupun Timor Leste harus kita berantas bersama, seperti yang dikatakan Pak Abraham Samad, jangan biarkan koruptor mendapatkan surga di mana pun," tandasnya dengan serius.(ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengharamkan Gubernur Riau Rusli Zaenal berpergian ke luar negeri.

Meski masa cegahnya berakhir pada Rabu ahad lalu, namun komisi antikorupsi cepat mengantisipasi dengan memperpanjang surat pencegahan orang nomer satu di Riau.

"KPK tetap tidak ingin membiarkan Rusli kabur ke luar negeri. Surat pencegahan sudah diperpanjang sampai enam bulan lagi ke depan," tegas Juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Seseorang dicegah ke luar negeri, lanjut Johan, agar ketika dipanggil dan diperiksa tidak sedang berada di luar negeri. Juga agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal.

Johan memastikan penyidik KPK kembali akan melakukan pemeriksaan pada Rusli. "Soal kapannya, ya menunggu dari penyidiknya. Saya belum dapat informasi soal ini," jelasnya.

Cegah ke luar negeri bagi Rusli Zaenal diputuskan pertama sejak 8 April 2012, hal ini terkait penyidikan kasus dugaan suap Perda No 6 Tahun 2010 PON Riau.

Rusli dicekal bersama Lukman Abbas, Kadispora Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Juga Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin yang ditetapkan sebagai tersangka.

Rusli sendiri dalam kasus ini telah dua kali diperiksa KPK. Kemudian, Rusli juga telah menjadi saksi dalam persidangan kasus ini di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Dalam persidangan, nama Rusli beberapa kali terlontar dari mulut tersangka maupun saksi kasus suap PON Riau. Di persidangan tersangka Rahmat, Manajer Adhi Karya Diki Aldianto mengaku telah memberi Rp 500 juta untuk Rusli sebagai uang terima kasih penambahan dana PON. Uang diserahkan ke Kadispora Riau Lukman Abbas lalu diterima ajudan Rusli Said Faisal.

Selain itu, di sidang terdakwa Eka Dharma Putra, giliran Lukman yang mengakui telah disuruh Rusli menyiapkan 'uang lelah' Rp 1,8 milliar. Dia juga mengaku menyetor US$ 1,05 juta ke sejumlah anggota DPR untuk meloloskan proposal tambahan dana PON dari APBN Perubahan.

Saksi juga menyebut soal aliran dana Rp9 miliar ke wakil rakyat DPR RI untuk melobi anggaran PON dari Pusat. Saat ini, kasus suap PON telah menjerat 13 tersangka, dua di antaranya telah divonis 2 tahun 6 bulan oleh Hakim Tipikor Pekanbaru, yakni PNS Dispora Riau Eka Dharma Putra dan Karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Rahmat Syahputra.

Sedangkan 7 tersangka lain dari kalangan anggota DPRD Riau masih belum diproses. Tidak berhenti sampai disitu, KPK kemudian menetapkan tujuh anggota DPRD Riau sebagai tersangka. Mereka Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq , Tengku Muhazza ( Partai Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, dan Rukman Asyardi (PDIP). (ENDY)

Wakapolri Abaikan Instruksi Presiden SBY JAKARTA - Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus Kompol Novel, agar dicarikan waktu yang tepat untuk penangannya, ternyata diabaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna. Kepolisian tetap akan mengusut tuntas kasus Komisaris Novel Baswedan, yang saat ini bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Silakan penyidikan dijalankan terus. Kemudian kita lihat, akomodir, karena juga tidak boleh dibiarkan

kasus ini berlarit-larut," ujar Nanan seusai menghadiri seminar di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dalam proses mengusut kasus ini, Polri tidak akan mengganggu tugas Novel sebagai penyidik di KPK. Namun, sebelum terbukti, penyidikan kasus dugaan penganiayaan berat pada tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004 itu, tetap dilanjutkan, lanjutnya.

Jenderal bintang tiga memberi alasan pihak kepolisian untuk tetap memproses dugaan penganiayaan yang

dilakukan Novel Baswedan.

"Salah satu alasannya rasa tanggung jawab kepolisian karena ada korban yang ditembak, walau terjadi pada 2004 lalu. Polri ingin mengusut tuntas karena itu menjadi tanggung jawab," kata Nanan Nanan menuturkan, apa yang disampaikan Presiden SBY soal penyidikan kasus Novel sebatas pada agar pengusutannya tidak mengganggu kasus korlantas. Novel memang penyidik yang mengungkap dugaan korupsi di Korlantas.

"Ya kita lihat lagi, tapi masalahnya ada yang

ditembak dan meninggal.

Dan ada peluru yang bersarang di kaki," terang Nanan.

Lebih lanjut, Nanan menjelaskan, untuk pengusutan kasus ini juga sudah bergerak tim penyelidik dari lembaga lain. "Kemarin ada dari Kompolnas dan Kontras," jelasnya.

Nanan pun mengapresiasi beberapa pihak seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang turut mencari kebenaran kasus delapan tahun silam.

"Apakah betul ada yang

hilang dalam penanganan perkara itu di lapangan?

Saya juga mohon, kemarin saya dengar, Kontras, Komnas HAM Kompolnas, malah sudah turun ke lapangan. Itu penting, bagaimana diawasi kepolisian ini dengan benar dan transparan," terang Nanan.

Menurut Nanan, kejanggalan yang dirasa beberapa kalangan atas kasus Novel harus diusut dengan diawasi tim independen. Polri merasa berkewajiban dalam mengungkap kasus tersebut.

"Jadi tim independen yang

bisa dipercaya oleh masyarakat dan media ini sama-sama mengecek seperti apa prosesnya. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan ini," terangnya.

Sebelumnya KPK menilai kasus Novel telah selesai pada 2004. Penembakan itu perbuatan anak buahnya di Polda Bengkulu. Sebagai kasat Reskrim, Novel juga bertanggung jawab dan telah menjalani sidang kode etik saat itu.

"Nah, mungkin siapa tahu ada mekanisme sidang kode etik yang tidak benar dulunya. Kalau tidak benar,

berarti tidak ada masalah.

Kalau benar ada konsekuensi. Tapi prinsipnya ada korban yang ditembak, ada yang meninggal dan ada yang pelurunya masih di kaki. Ketahuannya baru diangkat (peluru).

Kewajiban kita, internal tidak bisa melindungi siapa pun termasuk saya sendiri, kalau ada apa-apa, ya ditindak," sambung Nanan.

Jadi tidak semua perintah SBY akan dilaksanakan?

"Polri akan melaksanakan perintah dengan benar dan etis dengan menegakan hukum," jawab Nanan singkat. (ENDY)

» OK

KPK POS

4

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

KORUPSI

SUMUT

Anggaran P.APBD Dinkes Binjai Terindikasi Kolusi BINJAI - Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) atas anggaran sebesar Rp 2 miliar yang dikucurkan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Binjai pada rancangan P.APBD tahun 2012 perlu ditela’ah oleh pihak yang memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran. Penghapusan pengadaan mesin genzet dan pembelian tanah dengan total nilai Rp 1 miliar lebih, diharapkan agar di alihkan kepada kepentingan yang dapat menyentuh langsung dengan kesehatan masyarakat.

Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai, Gito Affandy menyikapi proses pembahasan anggaran perubahan tersebut yang sedang digodok Komisi B DPRD Binjai dan dijadwalkan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 16 Oktober mendatang. Menurutnya proses penggodokan anggaran seluruh SKPD oleh sejumlah komisi di DPRD sangat memprihatinkan karena pada umumnya tidak pro

rakyat dan terindikasi hanya untuk kepentingan pihak tertentu, serta lebih mengutamakan anggaran untuk jalanjalan.

Padahal, kondisi pelayanan di sejumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pelayanannya sangat bobrok, maka penyusunan RKA merupakan kerangka yang sangat riil untuk menentukan sasaran yang tepat untuk kepentingan kesehatan masyarakat. "Jika pejabat SKPD

tidak mampu membuat RKA secara riil, dan bergantung kepada DPRD ini kinerja yang sangat keliru," kata Gito pada Jumat pekan lalu.

Dia mencontohkan, RKA untuk sektor pemulihan pemberian makanan tambahan balita, ibu hamil dan lansia yang disusun dengan sistem paket sangat rancu sehingga sulit terditeksi besaran bahan makanan yang akan diberikan kepada masyarakat, termasuk tidak jelas untuk kepentingan berapa lama.

"Setidaknya harus ada perincian besaran jumlah sasaran dikalikan dengan berapa hari dan dikalikan dengan bahan makanan, bukan main paket sehingga sangat diragukan akan sampai kepada sasaran dan habis sekaligus," tegasnya.

Seperti penghapusan pengadaan mesin genzet dan pembelian tanah dengan total

nilai Rp 1 miliar, dan diganti dengan peruntukan lain. Peralihan anggaran tersebut harus benar-benar bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan kegiatan pegawai yang terkesan hurahura.

Disinggung soal penghapusan pembelian tanah di sekitar Puskesmas Hasan yang nominalnya ratusan juta rupiah, dia menyatakan ini langkah tepat yang dilakukan Komisi B mengingat menjadi ajang bisnis pihak tertentu yang diam-diam disinyalir sudah dilakukan pembayaran dengan keuntungan yang sangat besar. "Setidaknya peralihan anggaran harus mengacu kepada kepentingan masyarakat dan soal pembuatan RKA kredibilitas pejabat dibawah kepemimpinan dr Melyani br Bangun yang

masih pangkat III-d perlu dikaji ulang" tutupnya.

Sekretaris Komisi B, Bagus Handoko mengaku, pihaknya tidak mencampuri soal tehnis RKA karena itu tugas SKPD dan harus diperbaiki jika memang tidak sesuai dengan acuan yang berlaku.

Ditanya tentang pelayanan Puskesmas Tanah Tinggi terkait tingginya anggaran rawat inap dan jasa medis, Bagus mengaku pihaknya sudah beberapa kali melakukan investigasi hingga tengah malam di Puskesmas itu dan ternyata benar pasien rawat inap praktis tidak pernah ada. Dia sangat terkejut dengan pidato Walikota Binjai pada nota pengantar P.APBD beberapa waktu lalu yang mengatakan jumlah pasien rawat inap dan masyarakat berobat mencapai 80 pasien setiap hari. (SBR)

Anggaran APBD 2011 Diskesbanglinmas 'Tak Jelas' BINJAI - Hasil investigasi LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Kota Binjai terhadap sejumlah realisasi penggunaan anggaran di Dinas Kesbang Linmas tahun 2011 tak jelas dan terlihat banyak kejanggalan, diantaranya proyek sumur bor senilai Rp 46 juta di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Begiti juga dengan mobil pemadam kebakaran yang belum setahun sudah mengalami kebocoran pada tangki penampungan dan pompanya kerap mengalami kerusakan.

Ketua LSM Grakindo, Evan mengatakan, bahwa Pemko Binjai masih meminta bantuan ke Kabupaten Langkat bila terjadi kebakaran karena mobil kebakaran milik Pemko Binjai kurang terawat dan tak layak pakai. "Sementara dana perawatan di Diskesbanglinmas terus mengucur dari APBD setiap pembahasan anggaran. Air terus menetes deras dari tangki saat kedatangan kami baru-baru ini ke kantor pemadam kebakaran dan menurut keterangan yang kita dapatkan pompa kerap rusak dan tidak ada perawatan," tutur Evan, Kamis pekan lalu.

Sambung Evan, pengerjaan proyek dinilai asal jadi dan di duga lari dari ketentuan standar pengadaan barang. Hasil investigasi lapangan dan diperkuat dengan sumber-sumber di instansi tersebut diketahui bukan kali ini saja proyek yang ditangani Diskesbanglinmas bermasalah, sebelumnya juga pernah terjadi, seperti proyek pengadaan barang tempat tidur sebanyak 5 unit, kondisinya

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

PALUTA - Sungguh tega mereka yang merampas hak masyarakat korban pagar/ tanaman dan bangunan pasca pelebaran jalan lintas Gunung Tua - Padang Sidempuan tahun 2011. Padahal agama pun melarang mencaplok tanah orang lain, begitu juga pemerintah tegas mengatur dalam Pasal 36 UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (paluta) menelusuri dana biaya ganti rugi bangunan dalam rangka pelebaran jalan lintas tahun 2011 lalu. Pasalnya, setiap korban pelebaran jalan di anggarkan ganti rugi sebesar Rp 1.450.

000.000 dan terealisasi 99,49 persen. Nyatanya, hasil investigasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak sesuai realisasi dilapangan alias manipulatif. Keterangan beberapa korban menyatakan merekatidak ada menerima ganti rugi.

Selain itu, hasil pendapatan penggunaan alat berat, Banggar menilai terdapat ketidak wajaran sebab target sebesar 1.287.500.

000, nyatanya pendapatan hanya sebesar Rp 155.225.

000. Sementara jenis alat berat yang digunakan yaitu Bulldozer, excavator, dump

truck 2 unit, greder, trado, dan stom walls 2 unit, sebagaimana Nota Dinas Nomor.

600/983/2011 dengan Berita Acara Serah Terima Barang Sekretariat Daerah Paluta Nomor:028/1112/2011 tanggal 01 Maret 2011 yang ditugaskan kepada Herman Sakti Siregar ST, Nip 1979 05112011011002 dengan jabatan staf Bidang Ewasdal Dinas Pekerjaan Umun Pertambangan dan Energi.

Amas Muda Siregar SE, Ketua Banggar tim dua dari Partai Golkar mengatakan perampas hak masyarakat tersebut Layak dilimpahkan ke ranah hukum, begitu juga dengan hasil pendapatan alat berat yang tidak pantas dan wajar. "Sementara Herman Sakti Siregar perlu di tinjau kembali karena masih seumur jagung sudah bisa menjabat staf bidang ewasdal dinas pekerjaan umun pertambangan dan energi," katanya pada Jumat pekan lalu.

Informasi dilapangan, banyak masyarakat menyatakan sampai saat ini tidak ada menerima ganti rugi.

Sebagai pendalaman beberapa masyarakat memberikan surat pernyataan kepada KPK Pos untuk bahan pendukung agar apar pelaku secepatnya diproses hukum.(TUK)

Korupsi, Happy Menangis Divonis 5 Tahun Penjara

telah hancur tidak bisa digunakan karena kayu yang digunakan kayu asal-asalan yang mudah lapuk. Kemudian pengadaan mesin siram merk Tohatsu sejumlah 4 unit, tetapi yang dibeli hanya 2 unit, sementara 2 unit lagi tidak diketahui keberadaannya.

Pengadaan 4 unit mesin Danauzel, tapi yang terditeksi cuma satu dan tidak sesuai dengan merknya. Kemudian pengadaan mesin hisap, di

anggaran tertera 4 unit tapi yang dibeli cuma satu.

Paling parah biaya perawatan mobil pemadam kebakaran 4 unit mencapai Rp 2 miliar yang dianggarkan namun kondisi mobil memprihatinkan, kemana uang biaya perawatan tersebut selama ini," tanya Evan.

Tidak hanya mengenai belanja barang, belanja pegawai juga bermasalah, uang lembur yang jumlahnya Rp 300 ribu

dan gaji honor Rp 300 ribu, juga membuat pegawai dan honorer dikantor tersebut 'nyap-nyap'. Rincian pegawai tetap berjumlah 13 orang dan pegawai honorer delapan, total 21 orang. Namun selama 2 bulan mulai tahun 2011 hingga sekarang belum dibayar. Di APBD jumlah pegawai di kantor pemadam kebakaran berjumlah 32 orang dan jumlah anggota 21 orang, berarti 11 orang lagi di duga

fiktif.

"Terkait indikasi korupsi yang kami paparkan, kiranya penegak hukum menyelamatkan uang rakyat dengan memanggil Kakan Kesbanglinmas untuk diminta penjelasannya, juga mengaudit sejumlah proyek yang ditanganinya yang kami nilai bermasalah," pungkas Evan dan berjanji akan melayangkan surat somasi ke instansi tersebut dalam waktu dekat. (SBR)

Rehab SD TA 2012 Disdik Diduga Mark Up TAPUT - Proses pembangunan sarana ruang kelas yang anggarannya bersumber dari dana APBN dan dana pendamping APBD pendidikan tahun anggaran (TA) 2012 di beberapa unit sekolah dasar (SD) penerima anggaran tersebut memunculkan berbagai polemik.

Hal ini terjadi karena sistem proses pelaksanaannya dengan metode swakelola yang mengacu pada Permendikbud Nomor.

56 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA 2012 untuk SD/SDLB. Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas tersebut sudah mengangkangi ketentuan umum dan kebijakan DAK bidang pendidikan. Ada

Banggar Temukan Permainan Kotor

tudingan, kemelut bersumber dari warga sekitar yang tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruang kelas tersebut.

Ironisnya, pekerjaan rehab tersebut dilaksanakan oleh rekanan yang di arahkan Disdik Pemkab Tapanuli Utara (Taput). Sementara pihak sekolah dan panitia pelaksana yang seyogianya ikut berperan tidak ada difungsikan. Seperti halnya di Kecamatan Pagaran, Kepala SD 173208 Sibaragas, Elli Purba SPd ketika dikonfirmasi mengatakan, pihak Kepsek tidak mengetahui seperti apa itu bestek dan spesifikasi material yang seharusnya karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan yang diarah-

kan dari Disdik.

Saat disinggung masalah kekurangan atau mark up material yang tidak sesuai dengan bestek, Elli berkelit mengatakan, "Kalau mau menanyakan tentang pelaksanan bangunan, silahkan konfirmasi ke Disdik dan Kabid Sarana dan Prasarana."

Ditempat terpisah, Kepala SDN No.173207 Parlombuan, Kecamatan Pangaribuan, Jatohonan Gultom mengatakan, semaksimal mungkin dirinya dan ketua komite mengadakan pengawasan yang ketat atas pembangunan di sekolahnya.

Pihaknya bersama dengan panitia yang dibentuk akan melakukan yang terbaik untuk sekolah, namun disatu sisi tidak bisa

berbuat banyak teguran terhadap rekanan yang di arahkan Disdik. Dengan adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan rehab seperti masalah pembesian dan kerapian pekerjaan, pihaknya mengakui beberapa temuan yang tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis.

Konsultan perencana dan pengawas yang coba dikonfirmasi via seluler ternyata tidak dapat dihubungi. Indikasinya sengaja tutup mata, karena sebelumnya sudah pernah mempertanyakan hal ini.

Jamjami, konsultan perencana dari provinsi mengatakan pihaknya akan membongkar bangunan rehab yang menyimpang dari gambar/ bestek yang dibuatnya.

Disdik Pemkab Taput

melalui Kabid Sarana dan Prasarana yang sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aripin Simaora saat dikonfirmasi diruang kerjanya menjelaskan, jumlah sekolah penerima rehabilitasi sebanyak 77 unit, realisasi Bansos TA.2012 untuk 12 kecamatan.

Tentang jumlah anggaran, dia hanya menjawab miliaran rupiah dan untuk unit penerima tergantung dari jumlah ruangan yang akan direhap. Pelaksanaannya mulai Juli 2012.

"Terkait pelaksanaan proyek rehabilitasi unit pendidikan, pihaknya berusaha mengadakan pengawasan yang ketat, baik dari sisi administrasi, kualitas mutu dan ketepatan waktu dalam pengerjaan," katanya pada Jumat pekan lalu. (BER)

MEDAN - Terdakwa Happy JM Silalahi, Direktur CV Morahi Jaya, tak dapat menahan tangisnya setelah mendengar dirinya divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa pekan lalu. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan empat unit truk untuk angkutan desa tertinggal di Kabupaten Samosir pada tahun 2010 dengan kerugian negara Rp 1,083 miliar.

Majelis hakim juga menghukumnya dengan pidana denda sebesar Rp 100 juta yang dapat diganti dengan hukuman tiga bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 1,083 miliar subsider 2 tahun kurungan. Putusan majelis hakim diketuai H Muhammad Nur itu, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Josua Ginting yakni 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan

kurungan.

Happy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Terdakwa merupakan rekanan Dinas Perhubungan Samosir tahun 2010 menerima pembayaran untuk pengadaan empat unit truk untuk angkutan pedesaan secara tunai sebesar Rp 1,2 miliar.

Namun, ia membeli keempat truk tersebut secara kredit dari dua perusahaan leasing, yakni Dipo Star Finace dan Indo American Leasing. Keempat truk roda enam tersebut juga dibeli atas nama pribadi (perseorangan) bukan atas nama Pemkab Samosir. Hal tersebut dibuktikan dengan empat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang tertulis nama perseorangan yang diketahui keluarga terdakwa.(MEI)

Rekanan Disbinmar Simalungun Diancam 20 Tahun Bui MEDAN - Direktur PT Kurnia Putra Mulia Kardius Marlina duduk menjadi pesakitan karena didakwa merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar dalam proyek pengerasan jalan di Desa Pengkolan Emplasmen Tinjoan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, tahun 2009. Rekanan Dinas Bina Marga Simalungun ini terancam hukuman 20 tahun penjara.

Dari dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edmond Purba pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis pekan lalu, terdakwa disebut mengurangi volume ketebalan jalan atau lapisan fondasi agregad kelas B dalam pengerasan jalan di Desa Pengkolan Emplasmen Tinjoan Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, sepanjang 4.950 meter, lebar 5 meter dan tebal 25 centimeter.

Akibat perbuatan ter-

dakwa bersama Rahmat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (berkas terpisah), negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 miliar sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi dakwaan jaksa, penasihat hukum terdakwa, Roni Mantiri menyatakan akan menyampaikan keberatan (eksepsi). Dia menilai perkara tersebut sangat dipaksakan, apalagi orangorang yang paling bertanggung jawab seperti Kadis Bina Marga Simalungun saat itu, selaku pengguna anggaran, tidak ditetapkan sebagai tersangka.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Pilian Simamora, Poltak Panjaitan, Haposan Sagala (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Maulana Syafi’i (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Rudy Harmoko, Ahmad Khoir Ritonga (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Abdul Manaf, Bustami (Banda Aceh); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

» OK

KPK POS

5

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

KORUPSI

LIPSUS

Masa Depan KPK Suram DIREKTUR Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sudjanarko, merasa pesimistis akan masa depan KPK, apalagi jika tidak ada political will dari para pemangku kepentingan ke depannya.

Saat ini KPK dihadapkan pada harapan masyarakat yang begitu besar, sementara kapasitas lembaga ini begitu terbatas.

"KPK itu enggak punya masa depan, sekarang ini masih jalan di tempat," ujar Sudjanarko dalam sebuah dialog publik di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin pekan lalu.

Sudjanarko menjelaskan, sejak didirikan nyaris 10 tahun silam, prestasi KPK dalam menciptakan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) hanya bisa 0,1. Catatan ini jauh berbeda dibanding Singapura, yang sudah mencapai indeks 9,7. Ia mengatakan, KPK perlu waktu 67 tahun untuk mengejar prestasi seperti Singapura.

"Jangan sampai publik terlalu berharap karena kita ini enggak boleh tambah resources dan enggak boleh buka cabang. Kita harus berpikir realitas," ujar Sudjanarko.

Sudjanarko mengatakan, untuk memberantas korupsi, ada syaratsyarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah dukungan publik yang luar biasa. Syarat ini sudah dipenuhi KPK. Namun, upaya KPK itu terganjal dengan persyaratan lainnya yakni terkait sumber daya.

Dengan anggaran terbatas itu, operasional KPK pun harus dihadapkan pada rendahnya daya serap lembaga ini terhadap alokasi anggaran itu. Sudjanarko menyebutkan, dari anggaran KPK yang diberikan pemerintah, KPK hanya mampu menyerap sekitar 50 persen. "Sisanya yang 50 persen lagi dikembalikan ke pemerintah. Kenapa tidak bisa diserap? Karena banyak kegiatan yang diblok oleh temanteman anggota DPR," ujar Sudjanarko.

Selama ini, lanjut Sudjanarko, anggota DPR sekarang ini tidak pernah berkonsultasi dengan anggota DPR pada masa lalu yang mencitacitakan pembentukan KPK sebagai lembaga yang kuat. Untuk itu, ia menekankan perbaikan kemauan politik dari semua pihak yang terkait dan itu harus dilakukan secara nyata, bukan sekadar janji.(KOMPAS.COM)

ICW: Presiden Harus Berada di Depan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah digoyang dengan berbagai upaya pelemahan, mulai dari penarikan sejumlah penyidiknya yang berasal dari kepolisian, hingga upaya penangkapan salah satu penyidik andal KPK, Komisaris Novel Baswedan. Dengan terpaan yang dihadapi KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, keberadaan Presiden sangat diperlukan.

"Harusnya Presiden di depan.

Kalau dia berdiri pada garis terdepan pemberantasan korupsi, dia membela KPK," ujar Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, Senin pekan lalu, dalam sebuah dialog di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah adanya upaya tarik ulur kepentingan antara KPK dan institusi kepolisian. Kepentingan yang dipersoalkan juga sudah merupakan kepentingan pribadi yang kemudian dijadikan kepentingan institusi.

Menurut Donal, masih banyak aparat kepolisian yang berhati lurus. Namun, keberadaan mereka dikooptasi oleh orang-orang tertentu di institusi Polri.

Ketika KPK hendak membersihkan institusi Bhayangkara itu, justru banyak menimbulkan resistensi.

Seperti diberitakan, ketegangan KPK dan Polri terjadi menyusul upaya Polri menangkap penyidik KPK, Komisaris Novel Baswedan, pada Jumat malam lalu. Novel yang berperan dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi Korlantas Polri dituding bertangung jawab atas dugaan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap enam pencuri sarang walet di wilayah Kepolisian Daerah Bengkulu pada 2004. Saat itu, Novel berpangkat iptu dan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polda Bengkulu.

Surat perintah penangkapan Komisaris Novel Baswedan Nomor 136/X/2012 oleh Polda Bengkulu didasarkan atas laporan dua dari enam korban penembakan atas nama Dedi Mulyadi dan Irwansyah. Laporan keduanya diterima Polda Bengkulu pada 1 Oktober 2012. Terkait upaya penangkapan Komisaris Novel ini, KPK menyatakan sikapnya akan mempertahankan salah satu penyidik andalnya itu.(KOMPAS)

SUARA RAKYAT SUMUT

Selamatkan KPK dan Berantas Korupsi Ratusan massa yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (SORAK) yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis Kota Medan melakukan aksi penyelamatan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bundaran Gatot Subroto Medan, Selasa pekan lalu.

MEREKA membagi-bagikan statemen dan foster berisi slogan dan karikatur cicak versus buaya, serta membakar ban. Walau tak terjadi kemacetan namun arus lalu lintas sedikit terganggu karena massa memakai separuh badan jalan.

Dalam orasi yang dilakukan bergantian, massa mendesak pemerintahan SBY-Budiono menindak tegas pejabat pemerintah anti pemberantasan korupsi. Mendesak KPK segera membongkat dan menuntaskan mega korupsi seperti kasus Century, Hambalang, wisma atlet, dan lainnya.

"Tolak revisi UU KPK. Kapolri harus mundur dari jabatannya karena tidak memiliki niat baik dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. KPK harus membongkar tuntas kasus simalator sampai ke akarakarnya dan mendesak SBYBudiono membersihkan institusi kepolisian dari polisi-polisi busuk," kata Muhrizal Syahputra dari Kontras Sumut.

Aksi solidaritas penyelamatan KPK dilanjutkan dengan tidur di jalan tepat di

bawah teriknya matahari, bakar ban, dan blokade jalan oleh massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Medan. Akibatnya Jalan Gatot Subroto tepatnya di bundaran Majestik lumpuh total.

Demikian juga dengan Aliansi Sumut Bersih (ASUB) merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara yang terdiri dari organisasi mahasiswa, serikat petani, buruh, organisasi korban, lembaga bantuan hukum, ormas, LSM, serikat pedangang, organisasi lingkungan, ormas keagamaan, aktivis prodemokrasi dan warga Sumatera Utara.

Sungguh suatu hal yang membingungkan serta mencengangkan kita melihat situasi terkini, terkait dengan beberapa peristiwa – peristiwa yang terjadi dan menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang patut diduga adanya upaya – upaya balas dendam dan pelemahan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilakukan oleh POLRI, disaat gencarnya KPK dalam

mengungkap kasus - kasus korupsi termasuk di Kepolisian Republik Indonesia.

Adanya “Penggunaan Kekuasaan Yang Berlebihan (abuse of power)” yang saat ini dipertontonkan oleh POLRI, pada hari Jumat, 05 Oktober 2012 di Gedung KPK dalam upaya menangkap paksa salah seorang penyidik aktif di KPK yakni, Kompol Novel Baswedan diduga terlibat melakukan tindakan kekerasan pada tahun 2004 di saat yang bersangkutan masih bertugas di Polresta Bengkulu dan telah diproses secara hukum pada tahun 2004.

Kompol Novel Baswedan saat ini merupakan salah seorang dari penyidik KPK yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap kasus di Institusi Kepolisian (Pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Mabes Polri yang melibatkan beberapa petinggi POLRI).

ASUB menilai upaya – upaya pelemahan terhadap lembaga KPK tampak jelas dari deretanderetan peristiwa, antara lain ; pertama Kriminalisasi terhadap Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, kedua Kriminalisasi

terhadap Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah beberapa waktu lalu, ketiga rencana revisi Undang-undang KPK oleh DPR RI, keempat adanya upaya pelemahan terhadap anggota penyidik KPK yang dibungkus dalam bahasa penegakkan hukum ala POLRI ini, terhadap Kompol Novel Baswedan, harusnya tindakan tersebut dilakukan 8 (delapan) tahun lalu.

Jika memang POLRI ingin membongkar kasus yang melibatkan oknum/anggota Polisi maka mereka juga harus segera menindak oknum/ anggota POLRI yang terlibat Tindakan Kekerasan dan Korupsi tanpa tebang pilih, bukannya mencoba memperkeruh (mengaburkan) upaya yang sedang dibangun KPK dalam memberantas Korupsi, yang telah menetapkan seorang berpangkat Irjend Pol menjadi tersangka dari kasus Korupsi Pengadaan Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

Maka, berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat ini antara KPK Versus POLRI,

masyarakat sipil yang tergabung dalam ASUB merasa perlu untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang saat dilakukan KPK dan menyatakan sikap dengan mendesak KPK Untuk segera melakukan proses penahanan terhadap tersangka korupsi Irjend Pol Djoko Susilo. DPR RI dan DPD RI serta pemerintah “Tolak Revisi UU KPK” Pemerintah menindak tegas pejabat pemerintah anti terhadap pemberantasan korupsi, mengganti atau mencopot Kapolri Jendral Timur Pradopo dari jabatannya karena tidak memiliki niat baik dalam mendukung upaya – upaya pemberatasan korupsi di Negeri ini. Mendesak pemerintah (SBYBudiono) dan DPR serta DPD membuat regulasi agar kepolisian di bawah mendagri.

"KPK Untuk mengambil alih penanganan kasus korupsi di Kejatisu dan menindak oknum polisi yang terlibat kasus korupsi dan menangkap polisi pelaku kekerasan serta menindaklanjuti kasus–kasus kekerasan yang hingga saat ini belum disentuh," kata Rizal. (MEI)

LBH Medan Endus Konspirasi Tingkat Tinggi LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Medan mengecam upaya kriminalisasi terhadap KPK. Surya mengatakan, perlakukan Polri terhadap Novel bermotif pembalasan karena KPK telah melakukan penggeledahan di Korps Lalu Lintas Mabes Polri terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat Irjen Polisi Djoko Susilo tanpa ada koordinasi dengan pimpinan tertinggi Polri.

Perlu dipertanyakan tindakan yang berusaha menangkap Novel Baswedan, padahal kasus yang melibatkannya telah selesai sejak 8 tahun lalu. Saat itu Novel menjabat Kasatserse Polresta Bengkulu dan salah satu anggotanya melakukan pelanggaran hukum yang

menyebabkan salah seorang tersangka kasus pencurian burung walet meninggal.

"Perseteruan kembali terjadi.

Pengepungan kantor pada malam hari dengan alasan yang tidak masuk akal dan dibuat-buat oleh polisi karena Novel Baswedan diduga telah melanggar pasal 351 dan 352 KUHP. Padahal dia merupakan salah satu penyidik kasus korupsi Simulatior SIM dan ikut menggeledah Mako Lantas," kata Surya, Senin pekan lalu.

Lanjutnya, saat ini KPK tengah berkonsentrasi menangani kasus simulator SIM yang melibatkan petinggi Polri, lantas Polri berusaha

mencari-cari kesalahan dengan menarik sebanyak 20 penyidiknya yang bertugas di KPK hingga berusaha menangkap Novel Baswedan.

"Polri berdalih hendak menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Novel. Padahal selaku atasan, Novel telah mengambilalih pertanggungjawaban penganiayaan oleh anggotanya itu dan majelis kehormatan Polda Bengkulu juga telah menjatuhinya sanksi administratif serta hukuman teguran keras," pungkasnya.

Dengan begitu, LBH Medan menduga ada nuansa politik tingkat tinggi yang dimainkan para penguasa negeri ini untuk menghancurkan KPK

dan Polri dengan cara membenturkan kedua institusi itu, agar korupsi yang melibatkan orang-orang dekat para penguasa negeri ini sedang diperiksa dan ditangani KPK bisa "diamankan" tanpa melalui prosedur hukum yang resmi.

"LBH Medan juga menduga adanya konspirasi politik dari para petinggi negara ini yang ingin melanggengkan dan memuluskan proses pembentukan UU Kamnas yang saat ini masih dalam perdebatan di tingkatan legilslatif, karena RUU ini merupakan reinkarnasi metode pembunuhan demokratisasi pada zaman Orde Baru yang tentu melanggar prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia," jelasnya.(MEI)

ISNU Dukung KPK

IKATAN Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas sekaligus menuntaskan persoalanpersoalan korupsi di Indonesia, baik secara kelembagaan maupun kewenangan.

“Karena, korupsi di Indonesia telah menjadi kanker ganas yang menggerogoti sel-sel kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi juga telah menghadang hak rakyat Indonesia untuk maju lebih cepat menjadi negara yang makmur dan sejahtera,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU, Ir Ali Masykur Musa Msi Mhum.

Selama ini, kata Ali, kiprah KPK telah menyerang sarangsarang korupsi di Indonesia, karena itu ada serangan balik untuk melumpuhkan dan melemahkan KPK dengan berbagai cara. “Salah satu titik lemah KPK adalah kedudukannya sebagai lembaga

ad hock,” sebutnya.

Karena itu, sebut Ali, pihaknya mengusulkan penguatan lembaga KPK dengan merombak statusnya dari lembaga ad hock menjadi lembaga permanen. “Kalau perlu kedudukannya dirombak setingkat lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi,” sarannya.

Jika usulan ini disetujui, sambung Ali, KPK akan mempunyai kantor dan pegawai tetap dan KPK juga akan mempunyai penyidik dan penuntut sendiri yang ber-NIK (Nomor Induk Kepengawaian).

“Dengan cara ini, KPK tidak akan tersandera oleh institusi

lain,” ungkapnya.

ISNU sendiri, tambah Ali, menolak pelemahan kewenangan KPK dengan memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan. “Fungsi penyidikan dan penuntutan itu harus satu paket yang seharusnya diperkuat, karena KPK institusi yang mampu memberi efek jera kepada para pelaku korupsi,” katanya.

Dikesempatan itu, Ali, mendukung KPK untuk lebih berani mengusut kasus-kasus megakorupsi seperti, Century dan Hambalang serta korupsi di sektor migas, tambang dan pajak. Karena, korupsi di tiga sektor terakhir tersebut belum

terlalu banyak disentuh KPK karena keterbatasan waktu dan SDM, padahal korupsinya cukup tinggi merujuk kepada datadata hasil pemeriksaan BPK. “KPK harus percaya bahwa rakyat mendukung penuh dan berada di belakang mereka untuk memerangi korupsi. KPK tidak boleh mengecewakan rakyat dengan melakukan deal dan kompromi terhadap setiap kekuatan yang berupaya melindungi koruptor. KPK harus bersih dari kepentingan, selain memerangi korupsi dan membela serta menyelamatkan uang rakyat demi kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (Starberita.com)

» OK

KPK POS

6

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

POLITIK

Wakil Bupati Aceh Timur Tutup Diklat Prajabatan ACEH TIMUR - Pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah yang berwawasan, keilmuan dan kedisiplinan merupakan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang, seirama dengan perkembangan zaman, kehadiran aparatur pemerintah yang terdidik dan terampil akan selalu dibutuhkan alam setiap keadaan karena tugas aparatur pemerintahan adalah melayani masyarakat dalam berbagai situasi.

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Diklat Prajabatan merupakan pembentukan awal kader staf dilingkungan PNS agar bertambah arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan mampu diadukan antara kebenaran teori dengan kondisi emperis di lapangan.

Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global dimasa yang akan datang, kita para PNS dituntut untuk memiliki kemampuan berupa pengeetahuan, keteramilan, sikap dan prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Untuk dapat membentuk sosok PNS yang telah disebutkan diatas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Diklat Prajabatan ang mengarah kepada upaya peningkatan kepribadian dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kemampuan bidang administrasi

Wakil Bupati Aceh Timur sedang melepas tanda peserta Diklat Prajabatan bago Golongan III Angkatan IV tahun 2012 Kabupaten Aceh. untuk melaksanakan tugas umum pemerintah dan pebangunan dan semangat kerjasama dan tangung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un ketika menutup Diklat Parajabatan Golongan III Angkatan IV tahun 2012 Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Timur, Bus-

tami, SH.MH dalam laporannya mengatakan, para peserta diklat preajabatan ini telah mengikuti dan memyelesaiakan seluruh materi perkuliahan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Selama mengikuti diklat prajabatan ini sejak hari pertama dilaksanakan seluruh peserta sudah dinilai oleh panitia dalam segi kedisiplinan, tata tertip dalam dalam berpakaian, etika dan tingkah laku dan dari hasil enilaian tersebut dinyatakan seluruh peserta diklat prajabatan

Golongan III Angkatan IV tahun 2012 Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah 69 orang dinyatakan lulus dan kepada seluruh peserta akan diberikan sertifikat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

Lebih lanjut Bustami, SH. MH mengatakan Diklat Prajabatan angkatan IV ini merupakan Diklat Prajabatan atau angkatan yang terakhir dalam melaksanakan Diklat Prajabatan di Kabupaten Aceh Timur untuk Tahun 2012 ini “ujar Kepala BKPP Aceh Timur.(BSO)

tober 2012 tersebut, penetapan struktur susunan personalia Satgas SAR Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan keberhasilan kegiatan Search and Rescue (SAR) di provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Tamiang diperlukan adanya Satgas SAR yang terorganisasi dan terkoordinir dan untuk kelancaran pelaksana tugas dan tertib administrasi Satgas SAR perlu ditetapkan

keputusan kepala kantor SAR Banda Aceh tentang Struktur Organisasi Satgas SAR Tamiang Rescue yang berkedudukan di Aceh Tamiang.

SK tersebut juga memutuskan, menetapkan perubahan Struktur Organisasi satgas SAR Tamiang Rescue yang berkedudukan di Aceh Tamiang atas dasar swakarsa masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Setiawan Gerda Yustitia, dengan di terbitkan-

nya keputusan tersebut, maka Keputusan Kepala Kantor SAR Banda Aceh nomor : HK. 601 / 12 / VI / 2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang penetapan Struktur Organisasi Aceh Tamiang Rescue dinyatakan tidak berlaku.

Adapun susunan lengkap Satgas SAR Kabupaten Aceh Tamiang, yakni, saiful Syahputra (Ketua), Nanang Suryono (wakil ketua), Arif Kurniawan (sekretaris), Yossi Rima (Bendahara).(BSO)

Wakil Bupati Buka Semiloka PNPM MP-D DPR ACEH TIMUR - Wakil Bupati Aceh Timur ,Syahrul Bin Syama'un membuka secara resmi kegiatan Semiloka PNPM MPd DPR Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012, yang dipusatkan di Aula Serbaguna Idi, Senin(8/10) kemarin. Dalam sambutan pembukaannya ,Wabup mengharapkan kegiatan ini mampu menjadi upaya menyamakan persepsi antara pemerintah dan kemitraan lokal sekaligus mendukung

BUMD Aceh Timur Rugi Tiap Tahun ACEH TIMUR - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Timur tiap tahun mengalami kerugian.

Hal ini disebabkan banyak pungutan-pungutan liar atau pencurian sawit serta kondisi lapangan yang kurang kondusif, terhadap perkebunan PT Beurata Maju.

“Perkebunan PT Beurata Maju dengan kondisi tersebut menyebabkan hasil produksi pada perkebunan sawit itu, setiap tahunnya tidak pernah mencapai target yang diharapkan Pemkab Aceh Timur," ujar Ketua Pansus III DPRK Aceh Timur, T. Zakaria dalam Rapat Paripurna II terhadap pertangungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2011, Rabu (3/10) lalu di Ruang Sidang dewan di Idi. Sedangkan Perkebunan Sawit PT Wajar Corpora, sudah mengalami kemajuan dibandingkan de-

ngan PT Beurata Maju. “Hal ini sudah terlihat dengan adanya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masuk ke Kas Daerah," ujar T. Zakaria.

“Tim Pansus III sangat beterimakasih kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Timur selaku Komisaris PT. Perkebunan Daerah yang dalam tahun ini telah berupaya mengunakan jasa pihak ketiga, yang sudah terbentuk sejak bulan April 2012. Semua itu bertujuan untuk memperbaiki lahan perkebunan yang berdampak pada peningkatan produksi," kata T. Zakaria.

Tim Pansus dalam laporannya menyebutkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi langsung dengan pihak ketiga. Mereka mengatakan, untuk Tahun 2012 ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus masuk ke Kas Daerah dari PT Wajar Corpora sebesar

Rp250 juta pertahun.

"Harapan kami dari Tim Pansus III hal ini benar-benar bisa terealisasi dengan baik," kata dia.

Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh Timur lainnya seperti PDAM Tirta Persada, katanya, untuk Tahun anggaran 2011 tidak terdapat adanya masalah. Namun, di lapangan ditemukan adanya pemasangan pipa-pipa di luar sepengetahuan pihak PDAM Aceh Timur yang bersumber dari dana Otsus (otonomi khusus). “Setelah ditelusuri ternyata pekerjaan pemasangan pipa-pipa tersebut dilakukan oleh Pihak PDAM Provinsi.

Hal ini sungguh sangat isayangkan karena masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Pemerintah Provinsi,“ tutup T Zakaria. (BSO)

Wabup: Sosialisasi Program Gardu Berkesinambungan

Saiful Syahputra Ketua Satgas SAR Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Kepala kantor Search And Rescue (SAR) Provinsi Aceh Setiawan Gerda Yustia sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) susunan personalia satuan tugas SAR Kabupaten Aceh Tamiang yang diketahui Saiful Syahputra Alias Saiful Keng bersama dengan pengurus lain untuk memimpin Satuan Tugas SAR di Kabupaten Bumi Muda Sedia itu.

Menurut SK nomor : HK. 501/04/X/2012 tanggal 2 Ok-

NAD SUMUT JAMBI

PNPM dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Ada dua hal penting dari kegiatan PNPM ini yaitu terwujudnya integritas/koordinasi dan juga transparansi, 'tegas Wabup apalagi hingga saat ini sudah tercatat lebih kurang Rp 266 milyar lebih dana PNPM dan Rp 120 milyar lebih dana BKPG yang mengalir ke seluruh pedesaan di Aceh Timur .

Wabup dalam sambutan-

nya juga memberikan apresiasi terhadap Faskab dan PNPM daerah ini yang tidak segan segan untuk memecat atau mem PHK kan fasilitator atau pendamping yang kedapatan meminta imbalan kepada siapapun dari program PNPM ini.

Sebelumnya, Kepala BPMKS Aceh Timur ,Rusli melaporkan kegiatan ini diikuti oleh 12 peserta dari anggota DPRK, 11 peserta dari SKPK

dan 50 peserta berasal dari stake holder atau tokoh masyarakat dalam Kabupaten Aceh Timur. Adapun tujuan yang diharapkan adalah komitmen DPRK dalam anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Adapun pemateri berasal dari BPM Propinsi Aceh, DPR Aceh dan juga BPMKS Kabupaten Aceh Timur. (BSO)

KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso, SA, SE, ME hadiri sekaligus membuka acara Pencanangan Bhakti Sosial TNI, KB Kesehatan Tahun 2012 di Kecamatan Bram Itam. Acara bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan percepatan revitalisasi KB Nasional kerjasama BKKBN dengan TNI dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera menuju Tanjung Jabung Barat sejatera.

Turut hadir unsur Muspida Tanjung Jabung Barat, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diwakili Ibu Sekda, para Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda Tanjung Jabung Barat, Camat Bram Itam, para Kades dan Lurah se

Kecamatan Bram Itam, para Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kecamatan Bram itam dan sekitarnya.

Kegiatan Bhakti Sosial TNI, KB Kesehatan ini merupakan percepatan revitalisasi program KB tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kerjasama TNI dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan KBPMP serta unsurunsur terkait lainnya dalam rangka mensukseskan program KB guna peningkatan pencapaian target program KB serta dilatar belakangi oleh persoalan kependudukan dan penanggulangan kemiskinan. Acara Bhakti social ini diisi dengan beberapa Kegiatan diantaranya, program Donor Darah, Pendaftaran persyaratan E-KTP dan Akte Kelahiran.

Dalam sambutannya Wa-

kil Bupati Tanjung Jabung Barat mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan diluncurkannya program 1000 implant dan terus mensosialisasikan program Gardu Kencana yaitu Gerakan Terpadu Keluarga Berencana serta terus menggalakkan program keluarga berencana dalam rangka tercapainya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera.

Pada kesempatan sama Wabup menyampaikan bahwa pencanangan bhakti social TNI, KB kesehatan yang telah dilaksanakan ini perlu terus dibudayakan, dalam membangkitkan kembali Program KB dan membina silaturahmi.(INRO)

Masyarakat Pinggiran Mendapat Perhatian MEDAN - Masyarakat yang bermukin dikawasan pinggiran persisnya daerah perbatasan antara Pemerintah Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Medan, pasalnya agar masyarakat pinggiran tersebut tidak terisolasi dan merasa sama dengan masyarakat yang berada dekat inti kota, bentuk perhatian tersebut adalah dengan membangun infra struktur, seperti pembenahan jalan, pembangunan drainase, pembangunan jembatan penyebrangan diatas tol dan akses lainnya.

Hal ini terungkap ketika saat Walikota Medan H Rahudman Harahap beserta rombongan melakukan safari magrib di Masjid Rahmatullah Jalan Puskesmas (Jermal XIV/Kramat Indah) Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medai Denai, Rabu (26/9).

Ditambahkannya, setelah melakukan pembanahan infrastruktur, mem-

bantu pembangunan rumah Ibadah (Masjid Rahmatullah), semoga perhatian pemerintah Kota Medan ini masyarakat yang ada di perbatasan ini tidak merasa berbeda dengan masyarakat di kawasan inti kota. Untuk itulah, dipilih daerah pinggiran semua masyarakat di Kota Medan maju.

“Semoga safari Magrib ini mampu menjalin komunikasi, keharmonisan hubungan, membangun jembatan hati antara pemerintah Kota Medan dengan masyarakatnya untuk mendukung berbagai program pembagunan yang ada, “ harap Walikota Medan.

Menurutnya, rumah Allah harus kita urus,dan kegiatan sepeti ini sudah sering kita lakukan dan menjadi program Pemko Medan, dengan kegiatan ini kita bisa bertatap muka langsung dengan masyarakat selain itu juga dapat menerima masukan dan menerima keluhannya, dengan kegiatan ini dapat

merajut jemabatan hati, membangun kebersamaan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud.

“Saya minta kepada Camat dan Lurah untuk dapat membangun kepedulian mayarakat dan membangun kebersamaan, ini harus menjadi perhatian, prhjatikan setriap perkembangan diwilayahnya awasi dan tanggap pefrmasalah tanvg terjadi, seperti banjir, utamakan pelayanan kepada masyarakat, “ tegas Rahudman.

Sebelumnya, nazir Masjid Rahmatullah Ramli Pulungan melaporkan, kunjungan Walikota Medan ke daerah ini sudah empat kali, dengan kunjungan ini membawa berkah pepada masyarakat, sepeti jalan, jembatan dan drainase di bangun, dan Majid juga mendapat bantuanm, karena Masjid ini dalam proses pembangunan, semoga dengan kunnjungan ini proses pembangunan Masjid ini dapat cepat terbangun. (VIN)

Prof. Ridwan Rangkuty

Gubernur: Statistik Punya Peran Strategis JAMBI- Dalam melaksanakan pembangunan, Statistik mempunyai peran yang strategis , demikian disampaikan Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, seusai bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Statistik Nasional tingkat Provinsi Jambi, bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. ”Dari awal saya sangat perhatian pada Statistik,

karena Statistik mempunyai peran yang strategis, sehingga dua hari setelah saya dilantik sebagai Gubernur, Instansi pertama yang saya tinjau adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi,” ujar Gubernur.

Dengan harapan BPS Provinsi Jambi dapat membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, dengan menyajikan data yang benar dan akurat.

Diakui Gubernur, terakhir memang ada sedikit masalah, yakni yang menyangkut dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dibawah 100 persen, sehubungan dengan itu akan dicari akar permasalahannya untuk menaikkan NTP dimaksud.

Berkaitan hal ini, Gubernur telah berdiskusi panjang dengan berbagai pihak, termasuk melakukan penelitian, melakukan pembandingan dengan Provinsi-provinsi lain. Jika

ini dikaitkan dengan infrastruktur, saat ini infrstruktur di daerah industri telah dilakukan perbaikan. Kemudian juga ditinjau dengan harga-harga komoditi, seperti karet, dan sawit, yang saat ini terus mengalami penurunan, kemudian harga sembilan bahan pokok di Jambi mungkin lebih tinggi dibandingkan Provinsi lain, sehingga selisih harga jual dengan harga beli selisihnya terlalu jauh, atau yang

berkaitan dengan tata niaga hasil pertanian, mungkin karet dan sawit yang dihasilkan petani, menjualnya terlalu banyak yang dilalui, sehingga harga yang diterima petani sangat rendah, ini semua jadi kajian, tegas Gubernur.

Namun informasi terakhir berkaitan dengan NTP ini dari BPS pusat dikarenakan nilai timbang yang digunakan untuk NTP ini masih menggunakan nilai timbang tahun 2007.

sehubungan dengan itu BPS pusat akan menyesuaikan nilai timbang ini dengan kondisi saat ini, ternyata kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Provinsi Jambi, ujar Gubernur.

Padahal jika dilihat kondisi petani yang sesugguhnya dapat dilihat, setiap petani minimal memiliki satu unit motor, bahkan ada yang lebih, tambah Gubernur.

Sementara itu Kepala BPS Provinsi Jambi Yos Rusdiansyah, menjelaskan

nilai timbang yang diambil BPS pada NTP tahun 2012 ini masih menggunakan nilai timbang 2007, mungkin nilai 2007 dibandingkan saat ini terdapat perbedaan.

Untuk itu BPS saat ini sedang melakukan perubahan pada NTP ini.

Diharapkan setelah dilakukan penyesuaian nilai timbang ini diharapkan akan lebih realistis dalam menentukan NTP tersebut, mencerminkan kondisi saat ini, jelasnya.(INRO)

» OK

KPK POS

7

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

POLITIK

Keberhasilan L Batu Di Bawah Kepemimpinan Tigor

Rahudman Hadiri Kampanye Dedi-Affan di Sidimpuan MEDAN - Walikota Medan Rahudman Harahap menghadiri kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Sidimpuan Periode 2012-2017 Dedi Jaminsyah Putra Harahap-Affan Siregar, kampanye akbar di Stadion M Nurdin Nasution atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stadion Naposo, Jalan Melati, Sidimpuan Selatan, Jumat (12/10).

Seperti diketahui, Dedi merupakan anak Sulung Rahudman. Sebelum mencalonkan diri sebagai Walikota Sidimpuan, Dedi menjabat

sebagai Sekcam Medan Sunggal. Sementara, Affan menjabat Staf Ahli Walikota Medan. Affan juga merupakan Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan serta pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Tapsel berpasangan dengan Ongku P Hasibuan namun tidak terpilih.

Informasi yang diperoleh, Rahudman hadir di acara kampanye Dedi-Affan dalam kondisi cuti sebagai Walikota Medan dan telah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Tampil sebagai Juru Kampanye De-

di-Affan, Brilian Mukhtar (PDI Perjuangan Sumatera Utara) dan Syah Affandin (Ketua DPW Partai Amanat Nasional Sumut) serta sejumlah jurkam lokal.

Kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 ini dimeriahkan dengan penampilan sejumlah artis yakni Trio Perdana, Anisa Bahar, Ike Nurjanah serta Rames KDI. Hari “H” atau pencoblosan Pilkada Sidimpuan sendiri akan dilaksanakan pada Kamis (18/10) mendatang.

(BSC/MH)

Pemko Tanjungbalai Kembangkan Pulau Kecil TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai meminta izin Hak Penggunaan Lahan (HPL) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait rencana pengembangan sejumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di kawasan perairan Sungai Asahan. Pengembangan pulau kecil itu bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata di daerah Kota Kerang yang rencananya dikerjasamakan

dengan pihak ketiga.

Bila HPL diterbitkan BPN, maka akan dilanjutkan dengan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pihak ketiga yang kini masih dalam penjajakan Pemko Tanjungbalai.

Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap barubaru ini menyatakan, tekad mengembangkan pulau-pulau kecil di kawasan perairan Asahan itu sebenarnya merupakan agenda penting bagi

pemerintah daerah.Tetapi untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Rolel, kemungkinan menelan waktu yang agak lama.

"Jika permohonan itu terealisasi tentunya akan terus diupayakan menggandeng pihak ketiga yang dinilai dapat dipercaya mengelola berbagai potensi yang terdapat di pulau -pulau kecil ini untuk dijadikan sebagai objek wisata,” katanya.(HER)

2014 Bupati Janji Fasilitas RSUD HAMS Dilengkapi KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang menjanjikan bahwa pada tahun 2014 fasilitas alat kesehatan RSU Daerah (RSUD) H Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran akan dilengkapi.

Janji tersebut disampaikan Bupati langsung kepada seluruh staf dan dokter yang bekerja di RSUD HAMS saat melakukan kunjungan kerja.

Hal ini dijanjikan Bupati karena hingga kini RSUD HAMS menjadi rumah sakit rujukan dari beberapa daerah di sekitar Asahan, sehingga kebutuhan dari RSUD harus menjadi skala proritas.

Selain itu, Bupati bertekad bersama pihak manajen RSUD HAMS dalam beberapa

tahun ke depan RSUD HAMS harus menjadi rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). “Kita akan penuhi fasilitasnya dan dalam waktu dekat juga RSUD harus jadi BLUD,”katanya.

Untuk mencapai tekad tersebut, Bupati sangat berharap kepada seluruh unsur manajemen dan dokter mendukung, sebab rencana itu tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh orang-orang yang ada di RSUD HAMS. Mengenai BLUD, Direktur RSUD HAMS , dr Nilwan Arif menjelaskan bahwa pihak RSUD sudah mempersiapkan dokumen dan persyaratan

menuju BLUD, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, dimana semua rumah sakit pemerintah di wajibkan untuk menjadi BLUD, Tujuan dari pembentukan BLUD RSUD ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “ Kita akan berusaha keras jadikan RSUD ini menjadi pelayanan BLUD, “ kata Direktur RSUD HAMS, Sabtu, 29 Sepetember 2012.

Kunjungan Bupati ke RSUD HAMS dirangkai dengan dialog interaktif antara Bupati dan dokter membicarakan tentang kekurang-kekurang fasilitas yang ada di RSUD HAMS Kisaran.(IN)

Medan Siap Gelar Pertemuan APEC 2013 MEDAN - Kota Medan siap menjadi tuan rumah dalam rangkaian pertemuan Asia Pasicifk Economic Coorporation (APEC) 2013. Sebab, Pemerintah pusat melalui Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia mempercayakan ibukota provinsi Sumatera Utara ini untuk menjadi tuan rumah pertemuan The Third Senior Official Meeting (SOM 3) and Related Meeting APEC 2013. Even yang akan berlangsung mulai 22 Juni-6 Juli 2013 ini akan dihadiri lebih sekitar 2.000 peserta yang berasal dari 21 negara anggota APEC. “Kota Medan siap menjadi tuan rumah dan mendukung APEC 2013 baik moral maupun moril. Kepercayaan yang diberikan pemerintah puisat ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya bersama seluruh warga Kota Medan,” kata Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM ketika menerima kunjungan Direktur Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Ario Suryodipuro beserta rombongan di Balai Kota Medan, kemarin.

Menurut Wali Kota, kesiapan Kota Medan untuk menjadi tuan rumah salah

satu pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik tidak terlepas dari fasilitas pertemuan, akomodasi dan infastruktur yang dimiliki. “Jadi kita siap untuk melaksanakan SOM 3. Saya pun akan melakukan pendekatan, kalau bias semua pertemuan digklar di Kota Medan,” ungkapnya.

Sebagai bukti kesiapan Kota Medan, Walikota didampingi Wakil Wali Kota H Dzulmi Eldin, Asisten Ekbang Provsu Hj Sabrina melakukan ekspose tentang Kota Medan mulai letak geografis sampai seluruh sarana pertemua, akomadasi dan infrastruktur. Meski demikian dia mengakui untuk menggelar even internasional itu tentunya butuh kerja keras..

Sementara itu menurut Direktur Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Ario Suryodipuro, Medan memiliki fasilitas yang dapat menampung berbagai kegiatan tingkat pejabat tinggi SOM 3) and Related Meeting APEC 2013. Dinilainya, pertemuan yang akan digelar di Medan itu sangat rumit dan kompleks sehingga dalam satu hari bias 17 pertemuan berlangsung secara stimultan.

Dijelaskan Ari, sebelumnya

mereka telah melakukan survei dan membuka kesempatan seluas-seluasnya kepada seluruh kota di Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam rangkaian pertemuan APEC 2013. Setelah dilakukan survei, Medan ternyata kota yang memiliki berbagai fasilitas yang diperlukan untuk menggelar even yang dibentuk sejak 1989 tersebut.

Ario memaparkan tema yang diangkat dalam APEC 2013 ini adalah Asia Pasifik yang Berketahanan dan Menjadi Lokomotif Dunia. Untuk mewujudkan tema itu, terangnya, harus dilakukan berbagai pertemuan.

Salah satunya pertemuan yang akan digelar di Medan.

Selanjutnya, ungkap Ario, even ini tentunya berpengaruh terhadap perekonomian bagi daerah yang menggelar pertemuan APEC. Sebab, para peserta akan membelanjakan uangnya untuk cindera mata dan mencari lokasi kuliner guna mencicipi makanan dan minuman khas daerah tersebut. Di samping itu efek lainnya Indonesia ingin menunjukkan Indonesia memiliki ketahanan yang kuat terhadap sejumlah krisis. “Inilah sisi strategis yang ingin kita capai dalam APEC 2013 ,” paparnya.(VIN)

SUMUT

RANTAUPRAPAT - Masyarakat Labuhanbatu sangat berterima kasih pada Bupati Labuhanbatu, walau anggaran daerah sangat minim masih bisa membangun dan mensukseskan program dan janji politiknya, demikian ungkapan tokoh dan masyarakat Labuhanbatu dari berbagai sumber Sabtu 13/10 kepada wartawan.

Berita miring yang beradar akhir akhir ini yang disangkut pautkan dengan Bupati Labuhanbatu oleh oknum oknum yang di perkirakan dari barisan sakit hati, membuat masyarakat jadi prihatin, mereka hanya mencari cari kesalahan dan tidak memperhatikan keberhasilan Bupati Labuhanbatu di dalam mewujudkan rencana Pemkab Labuhanbatu untuk mencapai Labuhanbatu Mandiri 2015 dan sejahtera 2020.

Ansari Tambak Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Reformasi (AMPERA) berpendapat Bupati Labuhanbatu sudah berbuat maksimal dan telah tampak perubahan yang di usungnya / janji politiknya saat pilkada mulai ktp gratis, pendidikan gratis, perobatan gratis di RSU Rantauprapat, pembangunan akses jalan ke daerah pantai dan daerah terisolir dan pelayanan prima pemkab Labuhanbatu dan rencana dimasa akan datang pembangunan di daerah pusat

Sekolah Diminta Tentukan Target Mutu

kota baik jalan ataupun bangunan, dengan DAU 2011 yang 98 % untuk gaji PNS dan operasional masih bisa membangun di Labuhanbatu walau dengan melakukan loby loby ke pemerintah propinsi dan pusat, apa masih bisa disebutkan tidak berhasil, tinggal dimasa akan datang untuk dapat giliran, kalau ada kesalahan siapa manusia yang sempurna, karena itu semua kerja tim, dan kita pantas berterima kasih dan mendukung pemerintahan Tigor ini, beber Ansari Sementara itu Muhammad Dani Siagian warga Ajamu mengungkapkan, saya warga pantai merasa Bupati Labuhanbatu termasuk yang berhasil meminpin Labuhanbatu, kami mengucapkan terima kasih pada pak Tigor dan Suheri, karena janji janjinya di tepati padahal anggaran minim masih bisa membangun daerah ini, jelasnya.

Adanya pernyataan sejumlah oknum anggota DPRD Labuhanbatu dan beberapa

kelompok masyarakat yang menuding Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar Sp Pd telah melakukan korupsi, merupakan pernyataan yang tidak mendasar, merupakan fitnah dan penjoliman yang muncul dari sikap sekelompok orang yang sentiment terhadap Tigor, hal itu disampaikan H Sarifuddin Tandjung mantan anggota DPRD kepada sejumlah wartawan dan mementahkan tudingan mereka yang tidak mendasar dan mempunyai fakta dilapangan, anggota DPRD itu perlu banyak belajar dan membaca jangan asal tuding dan menggembar gemborkan tanpa fakta, laporan mereka juga hanya berdasarkan temuan BPK yang di penggal penggal, kalau kita wajar kritisi tapi jangan menghakimi dan menjolimilah, seakan telah memvonis Tigor bersalah dan jangan jadi profokator yang akan merusak kekondusifan Labuhanbatu, ayo kita saling ingatkan dan

bangun Labuhanbatu ini dengan keikhlasan dan kerjasama semua pihak bersama masyarakat Labuhanbatu, kritik dan solusi Saripudin Tanjung, Hasanuddin Hasibuan Ketua Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara (LPPN) mengatakan " kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati TigorSuhari sangat berhasil diberbagai aspek misalnya menempati peringkat terbaik nasional dalam pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan, oleh karena Labuhanbatu menjadi pilihan utama sasaran program United States Agency for International Develompent - Prioritizing Reform, Innovation, Oppurtunities for Reaching Indonesia's Teacher, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS), yakni Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat untuk meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi program pendidikan guru, mempromosikan transparansi dan meningkatkan kualitas pengajaran membaca, matematika dan ilmu pengetahuan, dan mendapat penghargaan dalam mensukses E KTP dari menteri Dalam Negeri, saat ini melakukan perencanaan pembangunan di daerah perkotaan, ini kan keberhasilan kalau ada kesalahan administrasi dan penterjemahan pemahaman peraturan hal ini bukan korupsi, masyarakat jangan terpropokasi untuk mendiskriditkan pemerintahan Tigor dan Suhari.(HAH)

PemkoTanjung Balai Komit Tingkatkan Kualitas Pendidikan

TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai, H Thamrin Munthe mengatakan, sekolah-sekolah harus memiliki kemampuan menargetkan mutu pendidikan sesuai visi-misi masingmasing. Hal itu dikatakan Walikota pada puncak acara pelantikan kepala sekolah SD dan SMA di Aula - I Pemko Tanjungbalai, Jumat (5/10).

"Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas diwujudkan melalui pendidikan. Karenanya, dunia pendidikan merupakan motor pembangunan dalam mencerdaskan dan membangun karakter kehidupan masyarakat," kata Walikota.

Menurut Walikota, untuk mencerdaskan SDM berkualitas sangat dipengaruhi kualitas pendidikan. “Namun, kita harus menyadari pentingnya kualitas pendidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Baik ekonomi maupun globalisasi terutama upaya peningkatan kualitas pendidikan tentunya dihadapkan pada keterbatasan, baik menyangkut guru, sarana maupun fasilitas pendidikan lainnya,”kata Walikota.

Oleh sebab itu kata Walikota, efisiensi pendidikan amat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan serta harus dipacu.(HER)

TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Pendidikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terus meningkatkan mutu dan kaulitas pendiidkan. Bahkan, pada akhir tahun ini akan ditetapkan 60 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA sebagai pilot project dalam menggunakan tehnologi yang lebih canggih.Teknologi yang dipergunakan tidak hanya sebatas menyediakan infocus serta laptop dengan yang dilengkapi modul pembelajaran saja. Tapi juga menggunakan alat pemantau jarak jauh yang dapat melihat berbagai sisi kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

“Kebijakan ini menjadikan Tanjungbalai satu-satunya daerah di Sumatera Utara yang dapat dijadikan sebagai percontohan dalam menggunakan tehnologi canggih,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Drs H Hamlet Sinambela MPd saat menerima plakat dari Ketua Keluarga Muda Intelektual Partai Golkar (KIM-PG), Syafrizal Manurung di ruang kerjanya, Selasa (9/10).

Hamlet Sinambela mengatakan sudah mengalokasikan dana Rp 4 miliar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012, dan penggunaannya direncanakan pada akhir tahun ini. "Dana yang dialo-

kasikan itu tidak saja untuk mengadakan berbagai sarana dan fasilitas tehnologi. Termasuk biaya pelatihan tenaga guru terutama bagi yang gagap pengetahuan tehnologi (gaptek) dan diperkirakan jumlahnya cukup banyak," jelas Hamlet Sinambela.

Penyerahan plakat kepala Hamlet Sinambela tersebut disaksikan Sekretaris Dinas Pendidikan Hamdani dan Kepala Bidang Program Azhar serta unsur pengurus KIM-PG Wilayah Tanjungbalai masingmasing Wakil Ketua Khairul Anwar Harahap, Sekretaris dan Wakil Dharma Bakti dan Herman Ramadhan.(HER)

185 Calon Panwaslu Kab/Kota Fit and Proper Test MEDAN - Sebanyak 185 orang calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupten/Kota mengikuti fit dan proper test yang dilaksanakan Panwaslu Sumut.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, sejak Senin (08/10/2012) hingga Jumat (12/10/2012) mendatang, di Hotel Kanaya, Medan. Dari proses seleksi ini, nantinya akan menetapkan tiga anggota atau komisioner Panwaslu Kab/kota se Sumut.

Ketua Panwaslu Sumut David Susanto melalui Humas Panwaslu Fakhruddin mengatakan kegiatan fit dan proper test bagi para calon anggota Panwas diikuti oleh 185 orang.

Setiap kabupaten/kota mengirimkan enam orang

keterwakilan yang telah lulus seleksi tahap awal yang dilaksanakan Tim Seleksi di masingmasing kabupaten/kota.

"Dalam seleksi awal di masing-masing kabupaten/ kota yakni tahap administrasi, ujian tertulis serta wawancara maka diperoleh enam calon dari masing-masing kabupaten/kota untuk mengikuti tahapan fit propert test. Ada beberapa kabupaten/kota diikuti lima atau empat orang wakilnya yang lulus seleksi sebelumnya. Seleksi ini menyaring menjadi tiga orang anggota Panwaslu Kab/Kota dalam rangka Pilkada Sumut di seluruh kabupaten/kota di Sumut," ujarnya di kantor Panwaslu Sumut, Jalan Darussalam, Medan, Selasa (09/10).

Lanjutnya, para calon anggota Panwaslu akan diuji langsung oleh pimpinan Panwaslu Sumut, yakni David Susanto selaku Ketua Panwaslu Sumut, Ahmad Solihin selaku Pimpinan Panwaslu Sumut Bidang Pengaduan dan Pelaporan, serta Pimpinan Panwaslu Bagian Umum Ester Ritonga.

Materi yang diujikan dalam seleksi itu, meliputi pengetahuan tentang demokrasi serta pemilukada. Disebutkannya, adapun waktu pelaksanaan dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan fit dan propert test anggota panwaslu yakni, pada hari pertama diikuti 6 Kabupaten/kota yakni dari Medan, Deli Serdang, Binjai, Karo, Langkat dan Serdang Bedagai.(BSC/MH)

Prof. Ridwan Rangkuty

Jalan Panjang Juliaman Damanik MEDAN - Langkah Politisi Partai Buruh Juliaman Damanik menjadi Anggota DPRD Kota Medan menggantikan Remon Simatupang, penuh jalan berliku.

Pun setelah duduk menjadi Anggota DPRD Medan setelah dilantik pada 19 September 2012, tidak serta merta Juliaman lepas dari berbagai persoalan. Permasalahan yang menerpa kali ini, Juliaman tidak diterima di Fraksi Medan

Bersatu DPRD Medan.

Informasi yang dihimpun di Kantor DPRD Medan, Jalan Karakatau, Medan, Kamis (11/10), DPC Partai Buruh Kota Medan dalam suratnya Nomor: 022/DPCPB/X/2012 Tanggal 4 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Medan Amiruddin disebutkan, Juliaman tetap di Fraksi Medan Bersatu sebagaimana kesepakatan awal empat partai yakni

PPRN, Partai Buruh, PKDI dan PPIB yang berada di bawah naungan Fraksi Medan Bersatu DPRD Medan.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua DPC Partai Buruh Kota Medan Fernando L Tobing tersebut juga disebutkan, Juliaman Damanik mohon ditempatkan di Komisi B sebagaimana keinginan Partai Buruh.

Permasalahan berlanjut.

Forum Komunikasi DPC Partai Buruh dan DPC

Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Medan kembali melayangkan surat No: IST/FK-PBKI/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 kepada Ketua DPRD Medan.

Surat ini dilayangkan sebagai balasan surat Pengurus dan Anggota Fraksi Medan Bersatu DPRD Medan No 054/FMB/DPRDMDN/IX/2012 Tanggal 19 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Medan perihal tidak

menerima Juliaman menjadi Anggota Fraksi Medan Bersatu.

Menyikapi surat tersebut, Forum Komunikasi DPC Partai Buruh dan DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kota Medan menyatakan tidak

sependapat sekaligus memprotes sikap Pengurus/ Anggota Fraksi Medan Bersatu DPRD Medan sebagaimana dituangkan dalam surat tersebut.

Sikap Pengurus/Anggota Fraksi Medan Bersatu tersebut dinilai telah melanggar Memorandum of Understanding yang dibuat pada saat pembentukan Fraksi Medan Bersatu DPRD Kota Medan.

Kemudian sesuai perkembangan di Partai Buruh dan PKDI, maka keberadaan Anggota DPRD Medan dari

Partai Buruh dan PKDI di Fraksi Medan Bersatu DPRD Medan akan segera dievaluasi antara lain kemungkinan menarik Anggota DPRD Partai Buruh dan PKDI dari Fraksi Medan Bersatu.

Surat Forum Komunikasi DPC Partai Buruh dan DPC PKDI Kota Medan ini ditandatangani Ketua DPC Partai Buruh Kota Medan Fernando Lumbantobing, Sekretaris Juliaman Damanik, Ketua DPC PKDI Kota Medan Tokijo Tamba dan Sekretaris Andi Nelson Lumban Gaol.(BSC/MH)

» OK

KPK POS

8

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

POLITIK

SUMUT

2013, Pengelolaan PBB-P2 Ditangani Langsung Pemkab Sergai DOLOK MASIHUL - Atas keteladanan dan dukungan yang diberikan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), salah satunya melalui pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu.

Pemkab Sergai memberikan penghargaan (reward) kepada masyarakat yang tercatat sebagai wajib pajak yang tercepat dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo.

Berbagai penghargaan (reward) yang diberikan kepada wajib pajak yakni ratusan hadiah menarik mulai lemari es, pesawat TV 21 inchi, dispenser, tape mini compo dan kipas angin. Hadiah ini langsung diserahkan Bupati Sergai HT. Erry Nuradi dalam kegiatan pekan panutan PBB tahun 2012 yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Dolok Masihul, Jumat lalu.

Kegiatan pekan panutan PBB turut dihadiri Sekdakab Sergai H. Haris Fadillah, Kadis PPKA H. Agus Tripriyono, Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Risdawati, Kacab Bank Sumut Sei Rampah dan BNI Tebing Tinggi, Camat dan Unsur Muspika se-Kabupaten Sergai, para Lurah dan Kades, para PPAT/Notaris dan Tokoh Masyarakat.

Dalam arahannya Bupati Sergai mengemukakan penyelenggaraan pekan panutan PBB ini merupakan salah satu reaksi positif dari pemerintah kepada wajib pajak yang telah mendukung tugastugas pemerintah melaksanakan pembangunan. Sekaligus mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di segala bidang untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sergai.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan sesuai UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak

TARGET PBB–Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si dan Kadis PPKA Sergai H. Agus Tripriyono, SE., M.Si Ak menyerahkan hadiah kepada Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon atas keberhasilannya mencapai realisasi penerimaan PBB terbanyak ketiga untuk tingkat Kecamatan selama pekan panutan PBB pada acara penutupan pekan panutan PBB tahun 2012 di halaman Kantor Camat Dolok Masihul, Jumat sore (5/10).

Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sektor Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah. Pemkab Sergai 2013 mendatang akan melakukan pengelolaan PBB-P2 secara langsung. Peluang dan tantangan yang dihadapi dalam memenuhi target PAD tidak ringan, untuk itu dihimbau kepada semua wajib pajak menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Juga dibutuhkan dukungan dan kerja keras dari semua pihak.

Bupati juga mengingatkan agar selama proses penga-

lihan PBB-P2 dilaksanakan dengan baik. ”Konsistensi penerapan kebijakan sebelum dan setelah pengalihan PBB– P2 harus benar-benar terjaga dan meminimalisasi terjadinya gejolak sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip winwin solution,” papar Bupati.

Dalam kesempatan yang sama Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Risdawati memberikan apresiasi kepada Pemkab Sergai yang telah menyelenggarakan pekan panutan PBB ini. Ini merupakan salah satu upaya mengajak wajib pajak untuk segera melunasi PBB secara tepat waktu.Selain itu upaya lain seperti program jemput bola PBB di wilayah desa,

sosialisasi PBB di kecamatan hingga koordinasi dan evaluasi dalam pencapaian target penerimaan PBB, jelas Risdawati.

Menurut Risdawati dengan pengalihan pengelolaan PBBP2 maka diperlukan kesiapan pemerintah daerah, baik penyediaan sarana dan prasarana. Begitu juga sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten tentang teknis pengelolaan PBB. Mulai dari pendataan dan penilaian objek pajak, pelayanan sampai pembayaran pajak.

Sebelumnya, Kadis PPKA H. Agus Tripriyono melaporkan pelaksanaan pekan panutan PBB secara serentak telah dilaksanakan di tujuh

Walikota T Balai Giatkan Program "Suling"

Madina Targetkan Program Masyarakat Magrib Mengaji PANYABUNGAN - Semua pihak di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), harus ikut mensuksekan Program Masyarakat Magrib Mengaji (PMMM) yang telah dicanangkan setahun lalu oleh Menteri Agama RI H Suryadharma Ali. Program ini sangat tepat dan diyakini dapat dijadikan sebagai antisipasi permasalahan moral dan etika masyarakat yang sedang merosot belakangan ini.

Hal ini dikatakan Wakil Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution belum lama ini di Panyabungan menyikapi banyaknya kejadian-kejadian di luar jangakuan yang saat ini menimpa Madina.

Dikatakannya, program dimaksudkan adalah kebiasaan mengaji (membaca) kitab suci Alquran sesudah shalat Maghrib.

Dengan Gerakan Maghrib Mengaji ini diharapkan dapat menangkal pengaruh negatif yang ditayangkan lima “layar”. Yakni

layar televisi, telepon seluler, internet, komik dan majalah.

Biasanya anak-anak dan orang dewasa masih suka menonton televisi pada waktu maghrib, sehingga kebiasaan mengaji setelah shalat maghrib itu dikalahkan televisi.

Karakter bangsa saat ini telah mengalami kemerosotan. Sikap amanah, perilaku baik, dan bertanggungjawab perlahan-lahan mulai pudar. Untuk itu, perlu sejak dari dini anak-anak bangsa dididik sejak dini agar muncul generasi yang baik kedepannya.

Peran orang tua untuk menyuruh anaknya mengaji di rumah setelah shalat maghrib sangat penting sekali. Sebab, ketika orang tua berkumpul dan bersama anak di rumah itu merupakan proses pendidikan serta transfer antara orang tua dan anak untuk berinteraksi,” ujanya.

Ditambahkannya, waktu magrib merupakan waktu paling

belas kecamatan se-Sergai sejak tanggal 24-28 September 2012. Acara puncak penutupan pekan PBB dilaksanakan di Kantor Camat Dolok Masihul.

Selama pekan panutan PBB dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan, realisasi penerimaan PBB dari 18.103 wajib pajak yang membayar PBB tahun 2012 sebelum jatuh tempo, telah tercapai sebesar Rp.935.347.662. Kecamatan yang mendapat realisasi penerimaan PBB terbanyak selama pekan panutan yaitu, Kecamatan Pantai Cermin Rp102.671.865, (18,35%), Tebing Syahbandar Rp91.068.435, (16,47%) dan Sei Rampah Rp 188.362.130 atau (15,55%).(ARM)

tepat tidak hanya untuk mengaji, akan tetapi juga waktu berkumpul dengan keluarga. Saat itulah yang efektif untuk menanamkan kembali nilai dan etika kepada anak melalui jalur keluarga. Hanya saja, perubahan sosial, lingkungan, dan paradigma masyarakat dinilai memengaruhi keberlangsungan tradisi itu. Dan yang lebih memprihatinkan, perubahan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota tetapi telah menjalar hingga ke pedesaan.

Mandailing Natal yang nota benenya “Serambi Mekah-nya” Sumatera Utara harus jadi contoh pelaksanaan Magrib mengaji ini untuk daerah lain. Selama ini sudah terlalu banyak musibah dan cobaan yang kita terima, jadi kita harus intropkesi diri apa yang salah dengan kita, keluarga dan masyarakat juga Negara kita. Mari kita hidupkan kembali nilai-nilai agama yang dimulai dari keluarga kita. ” tegasnya(TH)

TANJUNGBALAI-Walikota Tanjungbalai, H Thamrin Munthe bersama para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggiatkan program subuh keliling (Suling) di Masjid Simpang Panca Karsa, Jalan Arteri, Minggu (7/10).

Keterangan berhasil dihimpun, kegiatan suling yang dilaksanakan pada setiap akhir pekan itu diawali sholat subuh berjema’ah. Kemudian, ceramah agama dan dilanjutkan kegiatan gotong royong membersihkan seluruh masjid.

Kegiatan suling yang diprakarsai Thamrin Munthe tersebut merupakan salah satu kebijakan mempererat silaturrahim antara Kepala Daerah, pimpinan SKPD dengan masyarakat langsung. Sekaligus sebagai upaya membudayakan hidup sehat dan penyegaran pemikiran.

Soalnya, selama ini kegiatan suling belum pernah dilaksanakan, tetapi sejak Tanjungbalai dipimpin Thamtrin Munthe dan Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap kebijakan suling mulai diterapkan beberapa waktu lalu yang diikuti seluruh pimpinan SKPD maupun pejabat tekait lainnya.

Kabag Humas Pemko Tanjungbalai, Dra Darul Yana Siregar mengatakan, selama kegiatan suling dilakukan berjalan lancer. Bahkan kalangan warga masyarakat khususnya jema"ah masjid yang dikunjungi telihat cukup antusias menyambut kegiatan tersebut.(HER)

Dewan Nilai Kadis Bina Marga Medan Tak Becus Urus Banjir MEDAN – Persoalan banjir di Kota Medan hingga saat ini belum teratasi dengan baik. Buktinya beberapa titik di Kota Medan masih tetap langganan banjir ketika hujan mengguyur Kota Medan. Oleh karena itu, DPRD Kota Medan menilai, Kadis Bina Marga Kota Medan tidak becus mengurusi masalah banjir tersebut.

Atas dasar itu pula, DPRD Kota Medan mendesak Walikota Rahudman Harahap agar segera mengganti kadis Dinas Bina Marga Medan yang saat ini dijabat Gunawan Surya Lubis.

Desakan ini disampaikan Anggota DPRD Medan

Abdul Rani,SH di Kantor DPRD Medan, Jalan Krakatau No 17 A, Medan, belum lama ini.

Menurut Rani, besarnya anggaran yang dikucurkan Pemko Medan untuk menanggulangi banjir termasuk diantaranya untuk pembangunan drainase, tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Salah satu indikasinya, masih banyak kawasan di kota berpenduduk 3 juta jiwa ini menjadi langganan banjir akibat tidak beresnya drainase.

“Misalnya Jalan Amal, Kecamatan Medan Sunggal, Jalan Gatot Subroto dekat persimpangan Ayahanda dan Jalan Batang Serangan.

Sebelumnya kawasan ini tidak pernah kebanjiran, namun belakangan ini setiap turun hujan, kawasan ini rutin langganan banjir,” beber Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Berdasarkan laporan warga, kawasan Jalan Amal yang dulunya kawasan bebas banjir, namun belakangan menjadi langganan banjir akibat drainase di kawasan tersebut tidak berfungsi dengan baik.

Selain kawasan Jalan Amal, daerah Simpang Pinang Baris juga menjadi langganan banjir akibat tidak berfungsinya drainase di kawasan tersebut.

“Padahal kedua kawasan

tersebut lokasinya sangat dekat dengan Kantor Dinas Bina Marga. Itu pun masih kerap kebanjiran, bagaimana dengan daerah yang lokasinya jauh dari Kantor Dinas Bina Marga,” tanya Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kota Medan ini.

Selain kedua kawasan tersebut, sejumlah kawasan lain di Kota Medan juga menjadi langganan banjir akibat tidak berfungsinya drainase meski anggaran yang digelontorkan sudah mencapai ratusan miliar.

“Masih terjadinya banjir di sejumlah kawasan di Kota Medan merupakan indikasi kuat dari kegagalan Gunawan Surya Lubis memimpin Dinas Bina

Marga,” tegas Rani.

Agar persoalan banjir di Kota Medan bisa diatasi secara cepat, Walikota diminta segera mengganti Kadis Bina Marga. Apalagi, masalah di instansi yang dipimpin Gunawan tidak hanya persoalan tidak mampu mengatasi banjir, namun proyek di “instansi basah” ini juga kerap dituding sejumlah pihak bermasalah.

“Kalau Walikota tidak mencopot Kadis Bina Marga, masyarakat malah bertanya-tanya, ada apa ini?

Kenapa pejabat yang dianggap gagal dalam menjalankan tupoksinya malah dipertahankan,” tandas Rani.(MH)

Tebing Tinggi Rencanakan Pendidikan Gratis T.TINGGI - Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Pendidikan bertekad menerapkan wajib belajar (Wajar) 12 tahun dengan menggratiskan pendidikan hingga tingkat SMA/SMK/MA. Untuk program wajar 12 tahun itu, anggaran yang dialokasikan pada APBD TA 2013 mencapai Rp 17,8 miliar, mencakup tunjangan siswa serta pembangunan ruang kelas baru.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan melalui Kadis Pendidikan H Pardamean Siregar menyampaikan itu kepada wartawan, Senin (8/10) di ruang kerjanya dalam rangka penyusunan RAPBD TA 2013 untuk sektor pendidikan.

Dikatakan, target anggaran Rp 17,8 Miliar itu, meliputi biaya gratis untuk 27 rombongan belajar dengan jumlah rombel masingmasing 32-36 siswa. Setiap siswa mendapatkan bantuan dana Rp500 ribu/siswa. Dari bantuan itu, sekira 70 persen kebutuhan siswa SMA per tahun akan tercukupi. “Sedangkan sisanya akan dikutip melalui komite sekolah masingmasing,” jelas Kadis Pendidikan.

Diakuinya, program Wajar 12 tahun ini akan berdampak pada membesarnya jumlah penerimaan siswa di sekolahsekolah negeri. Di mana,

sebagian besar lulusan SMP/ MTs akan mampu terserap secara penuh ke sekolahsekolah negeri. Untuk itu, seluruh sekolah negeri ini akan membangun ruang kelas baru (RKB) guna menyerap siswa baru yang lebih besar.

Kadis Pendidikan mengingatkan, imbas dari program ini akan dialami sekolahsekolah swasta. “Kita mengingatkan sekolah swasta agar terus berkreatifitas menghadapi kebijakan ini,” himbaunya.

Latar belakang dilaksanakannya program itu, mengingat besarnya kelebihan guru di kota Tebingtinggi mencapai 293 guru. Sehingga, jumlah RKB dan siswa harus bisa diseimbangkan dengan tenaga guru yang berlebih, guna mendapatkan jam mengajar. Diakui, program ini akan berlangsung hingga 2015, saat terjadinya proses pensiun yang akan kembali menyeimbangkan antara tenaga pengajar dan siswa yang ada. Sedangkan, rekruitmen guru PNS untuk sementara distop.

Rencana lain yang bakal dilaksanakan, adalah program penempatan guru-guru PNS ke sekolah swasta. “Kita juga akan memikirkan kembali program ini untuk menjawab persoalan kelebihan guru,” tandasnya.(RS)

Poltan Diusulkan Jadi Negeri TANJUNGBALAI - Politeknik Tanjungbalai (Poltan) yang diresmikan tahun 2008 lalu disulkan menjadi sebuah perguruan tinggi negeri (PTN). Usulan itu terungkap dalam workshop yang dilaksanakan di aula-II (aula bundar) Pemko Tanjungbalai, Selasa (9/10).Workshop tentang Kajian Poltan menjadi Politehnik Negeri.

Workshop dihadiri Walikota Tanjungbalai, H Tahrmin Munthe, Ketua DPRD Tanjungbalai, H Romaynoor, Sekdakot H Erwin Syahrul Pane, Direktur Poltan H Nur Aswara, Sekretaris Bappeda Shyahrul Azhari, Kabag Humas Darul Yana Siregar. Serta menghadirkan nara sumber Ketua SP4 Politehnik Dikti Kokok Haksono dan lainnya.

Romaynoor mengatakan, kajian tentang keiinginan mewujudkan Poltan menjadi Politehnik Negeri merupakan semangat kuat yang harus dibangun secara bersamasama. Sebab, keberadaan

Poltan sejak didirikan tahun 2008 kelihatannya masih banyak hal yang sangat perlu diperhatikan baik tentang sarana, prasarana dan lainnya.

"Tahun ini Pemko Tanjungbalai telah mengalokasi dana Rp1,5 miliar untuk biaya operasional. Meski dana itu masih dinilai jauh dari cukup, tapi upaya Pemko Tanjungbalai mendukung kemajuan dan perkembangan Poltan selama ini cukup serius. Karenanya, jika Poltan yang disulkan dapat menjadi sebuah Perguruan Tinggi Negeri diyakini akan mengurangi beban Pemko Tanjungbalai, kendati Poltan tersebut tidak lepas dari tanggungjawab pemerintah setempat," ujarnya.

Thamrin Munthe dalam arahannya mengungkapkan, perkembangan Poltan untuk menjadi besar merupakan suatu keharusan. Tapi selama ini APBD Tanjungbalai sangat terbatas untuk mendukung perkembangan dan kemajuan Poltan.(HER)

Wabup: Jauhkan Fitnah dan Saling Menjelekkan PANYABUNGAN - Dalam membangun Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diperlukan kebersamaan.

Untuk itu mari kita hilangkan fitnah dan jangan saling menjatuhkan. Sifat ini sangat di benci dalam agama karena akan membawa pengaruh yang luar biasa,” ujar Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution kepada Wartawan di Panyabungan, Rabu (10/10).

Dikatakan, anehnya kelakuan fitnah memitnah ini banyak terjadi di Madina.

Padahal dalam agama kita di suruh menutupi aib orang lain, bukan sebaliknya mengobralnya kesana kemari.

Kalau kondisi ini terus berlangsung, maka energi kita akan terkuras kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal di hadapan kita ada sejuta agenda yang harus di laksanakan. Ini bukan zamannya lagi fitnah memitnah dan saling menjatuhkan.

Mari kita berbuat dengan ikhlas demi membangun Madina.

Bangsa Indonesia saat ini kehilangan permata, yaitu kebersamaan dalam melakukan hal-hal yang positif.

Padahal kemerdekaan Indonesia itu datang dari kebersamaan dan ini juga terjadi di Madina. Rasa kebersamaan untuk membangun Madina

itu masih kurang, yang ada hanyalah justru caci maki, umpatan dan sifat-sifat negatif lainnya. Untuk itu kepada semua komponen masyarakat, mulai dari birokrasi, Eksekutif, Legislatif, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa, mari kita bangun Madina ini dengan kebersamaan.

Kemudian, saya tidak penting dari kelompok mana anda datang, saya tidak penting dari mana anda berasal, yang terpenting bagi saya, kita ini mau kemana. Mari kita samakan tujuan, satu persefsi, apa yang bisa kita perbuat mari kita perbuat sesuai dengan skill masingmasing dan mari kita ikhlas dalam berbuat. Hilangkan pengkotak-kotakan di Madina. Tidak ada Bupati dan Wakil Bupati nomor 6 sekarang. Sekarang kami ini Bupati dan Wakil Bupati seluruh warga Mandailing Natal.

Sekali lagi, mari kita bangun Mandailing Natal dengan bungkusan bingkaian kebersamaan dan rasa persaudaraan yang kuat. Sebab tanpa hal itu, tentunya apa yang kita lakukan nantinya akan sulit untuk terwujud.

Semua kompenen masyarakat, mulai dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif mari kita bergandeng tangan membangun Madina yang madani. Tutup wakil.(TH)

» OK

KPK POS

10

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Komplotan Pencuri Kabel Listrik Ditangkap PAKPAK BHARAT - Dua tersangka komplotan pencuri kabel listrik di Desa Pardomuan Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Sabtu lalu, berhasil ditangkap Tim Unit Reskrim dan Intel Polsek Sukarame bersama dengan masyarakat setempat.

Kedua tersangka yang ditangkap Heri Sihotang, penduduk Sidiangkat Desa Sitonga-tonga, Kecamatan Sidikalang, Dairi dan Rukun Si-

namo, penduduk Desa Tanah Pinem, Dairi. Sedangkan pelaku lainnya masih buron.

Pelaku yang masih buron masing-masing, Hukum Manalu penduduk Kel. Sidiangkat Kab.Dairi. Damanik penduduk Desa Hutaimbaru Kampung Karo Kecamatan Siempat Nempu Kab. Dairi.

Sicina alamat belum diketahui. Sementara tiga orang pelaku lainnya nama dan alamat belum diketahui.

Saat melakukan aksinya, komplotan pencuri kabel listrik tersebut menggunakan mobil Kijang Kapsul, tujuh

unit tali panjat, dua tang dan gergaji besi.

Dari pemeriksaan sementara terungkap, tersangka Heri Sihotang berperan sebagai memanjat tiang listrik dengan menggunakan dua tali yang dililitkan ke tiang listrik dan diikatkan kepada kedua kaki dan satu lagi tali dililitkan ke tiang listrik dan diikatkan ke paha. Selanjutnya setelah diikat baru memanjat tiang listrik dan sesampainya di atas baru ianya memotong kabel dengan menggunakan tang. Dan tang tersebut sekaligus ber-

fungsi sebagai alat pengupas kulit kabel. Kemudian setelah terkelupas baru kabel tersebut digergaji dengan menggunakan gergaji besi sebagai alat pemotong.

Sedang Hukum Manalu (masih buron-red) berperan sama seperti Heri Sihotang.

Rukun Sinamo berperan sebagai pengemudi mobil kijang kapsul yang mengangkut barang hasil curian.

Sedangkan ketiga orang lainnya yang belum diketahui namanya berperan sebagai kenek untuk membawa barang bukti berupa kabel listrik

dan mempersiapkan kabel listrik yang telah selesai dipotong digantikan dengan kabel listrik yang sebelumnya mereka bawa untuk dipasang sebagai pengganti dan seolaholah itu kabel aslinya.

Pihak kepolisian setempat menyita satu unit mobil kijang kapsul, 235 meter kabel listrik wayar tembaga warna kuning, satu gulung kabel listrik aluminium. Tujuh tali sebagai alat panjat tiang listrik. Satu tang besi kombinasi warna orange. Satu gergaji besi sebagai alat potong. (PT)

Truk Box Pengangkut Minuman Terbalik PERBAUNGAN - Truk box jenis Toyota Dyna yang mengangkut minuman Oblada, Senin pekan lalu, terbalik akibat mengelakkan terjadinya tubrukan dengan Bus Penumpang Umum Sejahtera, di Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, Sergai, tepatnya di KM 45 - 46, pukul 13.00 Wib. Menurut keterangan saksi mata, Mas Mun (54) warga Desa Sei Sejenggi, awalnya truk box BK 9170 BN yang belakangan diketahui supirnya bernama Rohadi Sitohang (24) warga Gg Rukun KM 20 Medan bersama dengan kernetnya bernama Rahmat (24) warga Medan, sekitar pukul 13.00 Wib datang dari arah Medan hendak menuju Siantar dengan membawa minuman. Tiba - tiba datang dari arah berlawanan Bus Penumpang Sejahtera dengan kecepatan tinggi hendak memotong kenderaan lain. Akibatnya supir truk tersebut mencoba untuk menghindarkan terjadinya tubrukan. Akibatnya truk box turun ke berem jalan dan oleng. Karena tidak bisa lagi mengatur keseimbangan, truk box tersebut terbalik.

Sementara Bus Sejahtera langsung tancap gas.

Kasat Lantas Sergai, AKP Hasan Basri melalui Kapos Lantas Sei Sejenggi Iptu Herman, membenarkan terjadinya lakalantas di daerah Sei Sejenggi. "Truk box yang terbalik kita bawa ke Pos Lantas Sei Sejenggi dan kedua korban supir dan kernetnya kita bawa ke Klinik terdekat," ujar Herman.(ARM)

BATUBARA - Pelaku perampokan, Thamrin Marpaung (43) warga Simpang Tangsi, Kecamatan Tanahjawa Kabupaten Simalungun, kritis dihajar massa di Simpang Perkebunan Limaumanis Kecamatan Limapuluh, Batubara, Rabu malam lalu.

Thamrin bersama dua rekannya mencoba merampok sepeda motor warga, namun tidak berhasil.

Dua rekannya berhasil kabur, sedangkan Thamrin ditangkap warga.

Keterangan diperoleh, kejadian itu bermula saat korban Miftahudin (24) warga Pondok Desa Perkebunan Limau Manis, Kecamatam Limapuluh, Batu-

Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat dan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Langkat yang masing-masing mengirimkan peserta sebanyak 50 orang.

Sekretraris DPRD Kabupaten Langkat Drs H Salman MSi dalam sambutannya diwakili Kabag Hukum Sekretariat DPRD Langkat H Zurwansyah SH mengungkapkan, pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung atas dilaksanakannya kegiatan tersebut.

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat Kompol Drs H Suyoso dalam bimbingan dan arahannya yang disampaikan Kompol H Ediyanto menyampaikan, saat ini permasalahan narkoba sudah sangat meluas ke segala penjuru. Artinya tidak satu daerah atau provinsi pun yang bebas dari narkoba termasuk Kabupaten Langkat.(JUL)

bara berboncengan dengan rekannya, Ponidi (22) mengendarai sepeda motor Suzuki BK 4412 VAE. Keduanya hendak pulang ke Perkebunan Limaumanis.

Dalam perjalanan mereka dihadang tiga pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor.

Kepada korban, ketiganya mengaku polisi. Pelaku kemudian meminta surat-surat kendaraan yang dibawa korban, sambil mengacung pistol mainan.

Ternyata korban tahu bahwa pistol yang dibawa pelaku itu mainan. Saat itu pelaku melawan dan korban menjerit minta tolong.

Kemudian sang perampok kritis digimbal massa. (SAH)

BWS : Penimbunan Sungai Babura Tak Miliki Izin TERBALIK–Truk box yang terbalik di Sei Sejenggi.

yang siap ditanda tangani.

"Kami tidak mengerti benar isi suratnya, karena tidak diberi kesempatan membaca atau dibacakan terlebih dahulu," kata Rina Mastika, Selasa (10/10) di rumahnya, sereya menambahkan, dalam keadaan bingung, akhirnya saya tanda tangani.

Berselang tiga hari kemudian Rina Mastika baru dapat berpikir normal. Dan uang tersebut belum dipergunakan untuk melanjutkan hidup bersama dua orang anak yang ditinggalkan suaminya.

Menurut Rina, surat pernyataan serta kwitansi yang diberikan pihak perusahaan

untuk ditanda tangani ada kesan tidak baik. Sebab, dalam keadaan kalut pihak perusahaan mengajukannya. "Sepertinya saya dan keluarga dimanfaatkan. Mengapa? Sebab, waktunya sangat mendesak sekali dan tidak dipertanyakan tentang kesehatan jasmani dan rohani saya serta keluarga," katanya. "Perincian dari Rp10 juta itu, uang duka Rp juta, uang santunan Rp5 juta, gaji Rp1.5 juta untuk satu bulan dan dibulatkan menjadi Rp10 juta," ungkap Rina dengan tetesan air mata.

Abang korban menambahkan, menurut informasi dari rekan kerjanya, setelah

kejadian, lebih kurang 30 menit baru korban mendapat pertolongan. Karyawan bekerja sering tanpa alat pengaman.

Sementara itu, menurut Sekjen DPP Lembaga Independen Peduli Masyarakat (LIPMI) Suryono, uang yang diterima keluarga korban tidak layak. Wajar saja menimbulkan prasangka negatif di kalangan keluarga. Mestinya perusahan dapat memenuhi hak keluarga korban sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2007 disebutkan, setiap pekerja yang meninggal dunia disebabkan kecelakaan

kerja wajib mendapat santunan.

Pertama bantuan pemakaman Rp2 juta. Kedua, uang kematian Rp10 juta dan lainnya.

Suryono meminta kepada Kepala Dinas Tenaga kerja (Kadis Naker) Kabupaten Batubara, agar segera memanggil perusahaan tersebut, untuk melakukan tindakan terkait kematian Safrianto, yang bekerja tanpa dilengkapi alat pengamanan K3.

"Jika persoalan tersebut tidak direspon sesuai aturan, maka kami akan surati pihak terkait, terutama PT Inalum, berkenaan dengan kerja samanya terhadap CV Wirawardana tersebut," pungkasnya. (JAD)

Korban KDRT Lakukan Upayakan Banding TAKENGON - Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Hasanah (34)warga Kampung, Bener Meriah, mengaku tidak puas terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Takengon yang hanya menjatuhkan hukuman denda Rp5 juta atau kurungan 4 bulan penjara terhadap suaminya dr Arwin Munawariko.

Dalam sidang putusan yang disampaikan, Rabu lalu, Pengadilan Negeri Takengon menyatakan bahwa dr Arwin Munawariko Sp.Og yang juga ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas di rumah sakit Bener Meriah itu terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Hasanah yang mengakibatkan korban mengalami depresi berat.

Setelah mendengar putusan ini, korban Hasanah menyatakan tidak puas atas putusan majelis hakim tersebut. Penuturan Hasanah

LANGKAT - Narkoba adalah benda Haram yang menjadi musuh dunia dan juga dapat mengancam tumbuh kembangnya Generasi Muda khususnya di negara Indonesia. Apalagi kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara yang strategis letaknya sesuai dengan geografis.

Untuk mengantisipasi gejolak berkembangnya peredaran narkoba di Kabupaten Langkat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat mengambil langkah-langkah upaya pencegahan. Salah satunya adalah melaksanakan penyuluhan dan pengkaderan terhadap instansi-instansi pemerintah dan sekaligus melaksanakan test urine bagi seluruh peserta.

Kegiatan penyuluhan dan pengkaderan dimaksud dilaksanakan selama tiga hari, (2-4/10) untuk gelombang pertama. Gelombang pertama ini diikuti instansi

Perampok Kritis Digimbal Massa

Rina Mastika Keberatan Terima Uang Duka BATUBARA - Rina Mastika Ritonga (30) Penduduk Desa Pematang Cengkring Blok 10, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, janda dari almarhum Safrianto Karyawan CV Wirawardana yang meninggal di rumah sakit Horas Insani, Pematang Siantar, Jumat lalu, akibat kecelakaan kerja, menerima santunan.

Rina Mastika Ritonga (istri korban), menerima uang dari pihak perusahaan Rp10 juta, pada Minggu (7/10), di rumah korban yang masih dalam suasana duka. Pihak perusahaan datang kerumah korban dengan membawa surat

Penyuluhan Tentang Narkoba di Langkat

kepada wartawan koran ini, kejadian KDRT yang dialaminya sudah berlangsung sejak tahun pertama dia membanggun mahligai rumah tangga dengan suaminya.

Sejak awal, demikian Hasanah, suaminya dr Arwin, kerap menujukan sikap kasar terhadap dirinya dan kedua anak hasil dari perkawinan mereka.

Hal yang lebih menyakitkan, kata Hasanah, adalah manakala ia medengar pengakuan dari anak tertuanya bahwa suaminya berselingkuh dengan SDA yang merupakan sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Bener Meriah.

Bukti perselingkuhan itu, ucap Hasanah, didukung anak tertuanya menemukan

foto mesra sang ayah dalam satu kamera. Tidak hanya sampai di situ, suaminya juga telah berani berhubungan terangterangan dengan selingkuhanya tersebut.

Melihat keadan tersebut, masih kata Hasanah, dia telah pernah memanggil wanita yang mejadi selingkuhan suaminya untuk diajak bicara dari hati ke hati, dengan harapan agar perempuan itu tidak lagi menggangu suaminya.

Namun, usaha Hasanah siasia. Bahkan hubungan keluarga tidak harmonis lagi dan Hasanah sering medapat kekerasan fisik.

Hasanah sempat beberapa kali melaporkan suaminya itu ke pihak kepolisian Bener Meriah.

Dalam perjalanan waktu, berdasarkan permohonan Arwin dan keluarga besarnya, Hasanah diminta untuk mencabut laporan itu supaya Arwin diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, demi

masa depan anak-anak.

Pada waktu itu dibikin kesepakatan/surat perjanjian yang berbunyi antara lain, Arwin selaku suami Hasanah tidak akan melakukan atau mengulangi lagi perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.

Sekiranya Arwin mengulangi kekerasan dalam rumah tangga, maka jatuhlah talak 1 pada Hasanah dan Arwin harus membayar denda sebanyak100 mayam emas kepada Hasanah.

Namun, karena masih medapat kekerasan fisik atau perlakuan kasar dari suaminya, maka Hasanah kembali melaporkan suaminya ke kepolisian dan hingga kasus itu melaju ke ranah hukum. Walaupun pada akhirnya Hasanah tetap merasa tidak puas, karena hukuman yang dijatuhkan terhadap suaminya dinilai sangat ringan. Karenanya, Hasanah lakukan upaya banding atas putusan itu.(MAR)

MEDAN - Penimbunan di bantaran sungai Babura yang dilakukan pihak pengembang komplek perumahan Golden Palace di Jalan Luku I, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, terbukti tidak memiliki izin dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumut I. Hal itu terungkap dari tindak lanjut BWS Sumut I yang menanggapi keluhan masyarakat, akibat dari bantaran sungai yang dibentengi itu ambruk dan mengakibatkan lebar alur Sungai Babura mengalami penyempitan.

“Itu belum ada izinnya, dan penimbunan itu juga tanpa sepengetahuan kita.

Lagi pula kita juga sudah menanggapi keluhan masyarakat dan menyurati pihak pengembang untuk membongkarnya,” kata Kepala Seksi Operasi dan

Pemeliharaan BWS Sumut I, Arul Lumban Batu kepada wartawan.

Dikatakannya, BWS tidak mempunyai hak untuk melakukan pembongkaran.

Di mana, perintah ada pada Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. “Untuk eksyennya ada pada Dinas TRTB Medan. Kita juga sudah menyurati Dinas TRTB Medan, untuk melakukan pembongkaran,” ucapnya.

Sementara, Pejabat di BWS Sumut I, Kosma Samosir menambahkan pihaknya hanya memberikan rekomendasi teknis (Rekomtes) terhadap penimbunan sungai, bukan masalah izin. “Kalau penimbunannya tidak sesuai tidak akan diberikan rekomtesnya. Sedangkan untuk izinnya yang mengeluarkan adalah Pemko Medan,” beber Kosma.(DNA)

Diamankan, Lima Oknum PNS Main Judi PAKPAK HARAT - Kapolres Pakpak Bharat melalui Wakapolres Kompol Soepriatmono membenarkan, pihaknya mengamankan lima orang oknum pegawai negeri sipil (PNS) sedang asik main judi di salah satu rumah masyarakat di lokasi Lestari Napa Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat.

Kelima orang oknum PNS yang diamankan pihak Polres Pakpak Bharat itu, ditangkap dalam penggerebekan yang langsung dipimpin Wakapolres Kompol Soepriatmono, Jumat dini hari lalu. Kelima oknum PNS itu masingmasing, PB status PNS di Dinas Butparmansih, ET PNS Dinas PU, BT PNS Dinas PU, RCB PNS Dinas PU, DB PNS Dinas PU. Adapun barang bukti (BB) yang diamankan uang sebesar Rp8.300.000, berikut dua set kartu joker.

Wakapolres saat dikon-

firmasi lewat ponselnya mengatakan, penangkapan kelima oknum PNS itu berawal dari informasi yang diberikan masyarakat. "Semula kita mendapat info bahwa tempat itu sering dijadikan tempat judi para oknum PNS. Menerima info itu kita langsung lakukan penggerebekan," ujar Wakapolres.

Diakui, saat penggerebekan dilakukan informasi yang diterima benar membuahkan hasil dan menemukan lima oknum PNS lagi asik main judi. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kelima yang diamankan adalah oknum PNS Pemkab Pakpak Bharat.

Sampai berita ini naik cetak diinformasikan, kelima PNS tersebut kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Sidikalang.

Sedangkan proses pemeriksaan terhadap kelima tersangka tetap berlanjut di Polres Pakpak Bharat.(PT)

» OK

KPK POS

13

E D I S I 221 15 – 21 OKTOBER 2012

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Pemeriksaan kembali panitia pengadaan simulator, Ajun Komisaris Besar Wishnu Buddhaya 2. Berkas pemeriksaan Neneng Sri Wahyuni, istri mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah lengkap dan dalam waktu 14 hari ke depan akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Tidak hanya Neneng, berkas pemeriksaan dua warga negara Malaysia, Azmi Mohamad Yusuf dan Muhammad Hasan bin Kushi, yang ikut membantu pelarian Neneng selama buron juga dinyatakan lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Kedua warga negara Malaysia ini disangka dengan pasal menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KLARIFIKASI AKUN MEDIA SOSIAL KPK DAN PEJABAT KPK Jakarta, 7 Oktober 2012. Sehubungan dengan maraknya informasi yang berkembang dalam situs jejaring media sosial twitter yang bersumber dari akun-akun yang mirip dan/atau mengaku sebagai akun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun pimpinan/pejabat, maka KPK merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Akun twitter resmi KPK adalah @KPK_RI dan akun Fanspage Facebook KPK adalah KomisiPemberantasanKorupsi Kedua akun twitter dan Facebook KPK tersebut dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat KPK. Informasi yang dikelola terkait kegiatan, produk dan kebijakan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, maupun hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan kepada masyarakat Hingga saat ini, seluruh pimpinan KPK tidak memiliki akun twitter dan Facebook. Sehingga KPK tidak tahu-menahu dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh akun-akun yang mirip atau mengatasnamakan KPK atau pejabat KPK selain yang bersumber dari akun resmi @KPK_RI KPK mengimbau kepada masyarakat agar bersikap kritis untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap informasi dan sumber informasi yang terdapat di jejaring media sosial.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300 www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

Bangun Generasi Antikorupsi, KPK Gandeng Para Pemuda Indonesia DALAM rangka membangun generasi antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kampanye pendidikan antikorupsi kepada generasi muda Indonesia.

Kampanye antikorupsi bertajuk “Youth Camp Antikorupsi 2012, Kita Berani Beraksi” ini diikuti oleh total 97 pemuda dari berbagai universitas dan perwakilan komunitas antikorupsi dari sejumlah daerah di Indonesia.

Kegiatan berlangsung pada 9-12 Oktober 2012 di Rumah Jambuluwuk, Ciawi, Bogor.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pemuda merupakan aset bangsa. Di masa mendatang pemuda akan menduduki posisiposisi strategis, jabatan publik dan pembuat kebijakan di masa depan. “Pemuda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi tetapi juga subjek yang dapat berkontribusi penuh,” ujar Abraham. Pemuda dengan idealisme dan integritasnya, menurut Abraham, adalah motor penggerak perubahan. Pemuda juga harus memiliki visi yang sama dalam menjalankan peran mencegah dan memberantas korupsi agar dapat menjadi “youth influencer” di lingkungannya.

Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan sebuah forum berskala nasional yang akan mewadahi para pemuda untuk

saling mengenal, memperluas jaringan, dan menyatukan visi para pemuda Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Harapannya, melalui forum ini akan terbentuk jaringan antikorupsi dari kalangan pemuda dan merumuskan rencana aksi nasional mencegah dan memberantas korupsi oleh para pemuda,” imbuh Abraham.

Abraham menambahkan, ke depan dengan terbentuknya forum komunikasi yang mewadahi seluruh komunitas antikorupsi pemuda di seluruh Indonesia, maka kesinambungan aktivitas gerakan antikorupsi pemuda di seluruh Indonesia dapat dijaga.

“Cita-cita membangun generasi penerus yang antikorupsi dengan karakter pemuda yang berani, jujur dan berintegritas dapat diwujudkan bersama,” katanya.

Selama empat hari kegiatan, peserta mengikuti serangkaian acara, mulai dari seminar, diskusi, presentasi hingga pemberian materi oleh narasumber ahli tentang motivasi, skill (keterampilan), dan knowledge (pengetahuan). Beberapa narasumber di antaranya pimpinan KPK, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rendy Ahmad (musisi antikorupsi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII) dan Komunitas Bike To Work. (HUMAS)

KPK Representasi Masyarakat Sipil KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan representasi dari aspirasi masyarakat sipil (civil society) karena kelompok rakyat dalam jumlah yang besar marah kepada pemerintah orde baru dan penegak hukum yang sudah dilimpahi kewenangan oleh rakyat untuk menegakkan hukum. Karena mereka tidak menjalankan kewenangannya itu, rakyat terpaksa turun tangan mengerjakan sendiri mandat yang dikhianati itu dengan membentuk KPK. Jadi, KPK didirikan sebagai mandat reformasi.

Hal tersebut diungkapkan budayawan Mohammad Sobary saat memberikan ceramah di hadapan pegawai

KPK pada acara “PING Time!!!”, Rabu pekan lalu. Selain Sobary, hadir pula Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). PING!!!Time adalah acara komunikasi internal yang diadakan oleh Biro Humas KPK secara reguler dengan tujuan untuk recharge semua pegawai KPK. Menurut Sobary, KPK melaksanakan mandat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, misalnya melawan crime against humanity untuk menjaga supaya keadilan dan kemanusiaan ditegakkan. “Jangan sampai crime against humanity menghancurkan humanity yang sudah mendekati titik kehancuran,”

ujarnya. “Namun celakanya saat ini KPK diperlemah”.

Di samping itu, lanjutnya, KPK hadir untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan memastikan keadilan sosial tidak boleh diganggu. “Para pencoleng dihadapi KPK agar hak dan jatah rakyat sampai kepada rakyat dan tidak dirampok di tengah jalan,” tambah Sobary.

Sementara itu, Cak Nun menambahkan bahwa dalam diri manusia terdapat energi sangat besar yang merupakan milik pusat hidup (tuhan).

Menurutnya, dalam energi tersebut ada ketentraman, istiqomah, dan keadilan “Mulai besok, forum ini membuat Anda mempunyai kekuatan

yang tidak bisa dilawan selain oleh Allah SWT, dalam arti tidak bisa diganggu oleh siapapun,” ucapnya.

Menurutnya, Tuhan memberikan rahmat dan barokah untuk manusia. Rahmat merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara random, sementara barokah merupakan rahmat dikelola oleh manusia untuk menjadi kesejahteraan yang tertata.

“Mengapa KPK perlu ada?

Karena rahmatnya diambil sendiri oleh penjaga rahmat sehingga KPK lahir untuk menyelamatkan rahmat itu,” papar Cak Nun. “Anda memilih mau di KPK karena Anda memiliki motivasi yang luar biasa dalam hidup Anda,”

lanjutnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan bahwa kehadiran dua budayawan ini untuk menggelorakan kembali semangat pegawai KPK dan mendapat masukan serta nasihat dari para pakar di bidangnya.

Menurutnya, pemompa semangat harus selalu dilakukan di tengah situasi dan kondisi saat ini.“Tentu apapun situasi dan kondisinya, tidak akan menyurutkan pegawai KPK untuk tetap bekerja keras dan tetap solid, karena kesolidan merupakan benteng yang paling kuat untuk menghadapi serangan-serangan dari luar,” tandasnya.

(HUMAS)

Kisah KPK Ulangi Gerakan Antikorupsi Hong Kong RIBUAN polisi berdemo di Hong Kong pada 35 tahun silam. Setelah berkumpul di depan kantor kepala polisi, mereka berduyun-duyun berbaris menuju markas Independent Comission Against Corruption (ICAC), komisi antikorupsi di wilayah otonomi Cina yang kala itu masih dikuasai Inggris.

Di depan kantor ICAC, sebagian polisi memaksa masuk gedung hingga menyebabkan beberapa petugas ICAC, yang mencoba menahan mereka, terluka. Para polisi itu berang karena banyak rekan mereka ditangkap komisi independen antikorupsi ini. Biasanya para korupter dijerat dengan menggunakan pengakuan para polisi dan penjahat yang ditangkap lebih dahulu. Mereka “bernyanyi” agar mendapatkan keringanan hukuman sampai dua pertiga sebagai justice collaborator.

Nyanyian itu kemudian ramai menghiasi pemberitaan media massa dan membuat moril di kantor polisi runtuh.

Gerakan antikorupsi yang gencar itu akhirnya berujung pada kemarahan massal aparat keamanan se-Hong Kong.

Polisi pun mogok.

Ketika itu polisi Hong Kong memang merasa amat terpojok. Mereka merasa dijadikan target utama oleh ICAC sejak lembaga anti korupsi itu didirikan pada 1974. Bayangkan, dalam tiga tahun ICAC telah menangkap 247 koruptor. Sebanyak 143 di antaranya adalah polisi, termasuk beberapa komandan yang terkenal karena memiliki rekening gendut.

Bahkan, pembentukan ICAC pun dipicu oleh skandal korupsi seorang petinggi polisi.

Polisi itu bernama Peter Fitzroy Godber. Ia sebenarnya sedang memasuki masa pensiun saat tim antikorupsi polisi Hong Kong mulai menyelidiki kiprahnya pada 1973. Godber adalah mantan Wakil Kepala Polisi Kowloon itu. Penyelidikan dilakukan

setelah polisi mendapatkan laporan rekening gendutnya senilai 600 ribu dolar di berbagai akun bank di luar negeri.

Godber pun dipanggil untuk diminta keterangannya.

Namun, lelaki penerima medali penghargaan karena jasa-jasanya menangani kerusuhan pada 1966-1967 ini memilih kabur ke luar negeri dengan menggunakan koneksinya di bandar udara setelah memastikan istrinya telah berada di luar negeri.

Buronnya Godber membuat masyarakat yang sudah kesal dengan maraknya korupsi di Hong Kong bergolak.

Berbagai aksi masyarakat berslogan “Lawan Korupsi, Tangkap Godber” pun mewabah dan Gubernur Jenderal Murray MacLehose bereaksi dengan meminta Hakim Tinggi Alistair Blair-Kerr untuk melakukan investigasi.

Hasilnya? Korupsi ternyata telah mengakar di kepolisian dan membudaya di birokrasi. Hakim Alistair Blair-Kerr menyimpulkan perlunya badan khusus antikorupsi yang independen dan berada di luar kepolisian.

Atas dasar rekomendasi itulah, ICAC didirikan pada 15 Februari 1974. Awalnya masyarakat sempat bersikap sinis, tapi ICAC kemudian berhasil membuat gebrakan pertamanya, yaitu membuat Godber ditangkap di Inggris dua bulan kemudian serta mengektradisinya ke Hong Kong pada Januari 1975. Godber pun diadili dan dihukum penjara empat tahun plus denda 25 ribu dolar Hong Kong.

Setelah itu ICAC semakin rajin menguak korupsi di kepolisian Hong Kong. Perlawanan pun mulai muncul dan memuncak pada Oktober 1977. Setelah menyerbu markas ICAC, ribuan polisi menyatakan mogok.

Pemerintah Hong Kong, yang saat itu merupakan koloni Inggris, khawatir pemogokan ini akan berujung pada huru-hara seperti terjadi pada 1966-1967. Gubernur

TANGKAP DS–Sejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikral menggunakan topeng Irjen Pol. DS di gedung KPK Jakarta, Jumat (12/10). Demonstran mununtut penangkapan DS, penyelesaian kasus Hambalang dan Century.

Jenderal MacLehose akhirnya mengambil keputusan yang kontroversial pada 5 November 1977. Penguasa Hong Kong ini memberikan amnesti bagi korupsi yang dilakukan sebelum 1 Januari 1977, kecuali yang besar-besar.

Amnesti parsial ini menimba protes. Namun, MacLehose bertahan. “Memang mungkin saja korupsi yang terjadi jauh di masa silam dibongkar,” katanya. “tapi upaya penyidikan seperti ini membuat koruptor masa lalu bergabung dengan koruptor

masa kini dan ini yang membuat polisi nyaris melakukan pemogokan.” Dengan memberikan amnesti parsial, “kedua elemen yang sebenarnya amat berbeda ini terpisah dan memudahkan ICAC menyidik korupsi yang sedang terjadi,” kata MacLehose.

MacLehose terbukti benar.

Setahun kemudian ICAC berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk memaksa 118 pejabat tinggi polisi dan seorang petinggi bea cukai untuk mengambil pensiun dini. Ketegangan hubungan ICAC dan polisi pun semakin mengendur

dengan semakin bersihnya aparat kepolisian. Sejak pertengahan 1980-an, hubungan kedua instansi ini bahkan boleh dikata telah menjadi mesra.

Kini ICAC Hong Kong menjadi salah satu contoh lembaga antikorupsi paling berhasil di dunia. Masyarakat setempat menyatakan pembentukannya sebagai salah satu dari enam kejadian terpenting dalam 150 tahun sejarah Hong Kong.

Suatu hal yang tak terbayangkan saat ribuan polisi menyerbu markasnya pada 35 tahun silam.(TEMPO.CO)

tepat untuk memeriksa Novel.

Sikap kepolisian ini tak bisa disalahkan. Setiap tindak pidana, kendati telah sekian tahun berlalu, apalagi sampai merenggut nyawa manusia seperti kasus pencurian walet di Bengkulu itu, harus tetap diselidiki.

Tapi penegakan hukum tak bisa pilih-pilih kasih. Atasan Novel ketika itu, kepala kepolisian resor setempat sampai Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, pun seharusnya juga diusut.

Setiap pelaku perlu mendapat ganjaran yang setimpal dengan perannya.

Artinya, verifikasi data dan fakta secara jujur merupakan kunci untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya. Kepolisian maupun KPK, yang masingmasing punya kepentingan atas Novel, tak bisa melakukan kegiatan ini.

Pernyataan berbeda dua institusi itu merupakan buktinya.

KPK menyatakan Novel tak ada di lokasi ketika peristiwa mengenaskan itu terjadi. Sedangkan Kepolisian yakin dia menembak kaki salah seorang pencuri sarang burung walet kendati tak

meninggal. Novel menyatakan ia tidak menembak, tapi mengambil alih tanggung jawab ketika jatuh korban tewas.

Keluarga korban tewas, Mulyan Johani, juga tak melaporkan kasus itu.

Maka, hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sangat penting.

Bila terbukti bersalah, Novel harus menerima sanksi-setelah ia merampungkan kasus Simulator.

Tapi polisi mesti berbesar hati menutup kasus ini bila tak ada bukti kuat keterlibatan Novel Baswedan. (TEMPO.CO)

Komisi Independen Kasus Novel KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia mesti turun tangan menyelidiki kasus yang melibatkan Komisaris Novel Baswedan. Di tengah perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian belakangan ini, investigasi oleh institusi independen seperti komisi hak asasi semestinya lebih bisa dipercaya karena bebas konflik kepentingan.

Alasan kepolisian memberi perhatian "khusus" kepada Komisaris Novel tak pernah jelas, tapi mudah diterka. Ia menjadi ketua tim penyidik kasus

Simulator Ujian Mengemudi dengan tersangka, antara lain, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas.

Novel juga merupakan salah satu dari lima penyidik asal Kepolisian yang menolak kembali ke institusinya dan memilih hijrah menjadi pegawai tetap KPK. Dengan sikap itu, bukan kebetulan belaka jika sekarang polisi berupaya membuka kembali kasus penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada Februari 2004. Perkara itu diyakini polisi melibatkan Novel,

yang ketika itu berpangkat inspektur satu. Polisi bisa saja menyangkal tuduhan mencari-cari kesalahan penyidik KPK itu.

Tapi, lagi-lagi, kita sulit mengerti bagaimana mungkin, setelah delapan setengah tahun tak bersuara, tiba-tiba dua orang korban kasus pencurian walet itu mengadukan Novel.

Pengaduan itu seperti berjalan seiring dengan kegiatan Novel mengusut kasus Simulator. Salah satu indikasinya, atas dasar pengaduan tersebut, polisi mendatangi gedung KPK pekan lalu untuk

menangkap Novel, hanya beberapa jam setelah Inspektur Jenderal Djoko Susilo diperiksa tim KPK yang dipimpin Novel Baswedan.

Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengingatkan bahwa keinginan polisi agar Novel Baswedan mempertanggungjawabkan tindakannya pada 2004 itu tidak tepat cara dan waktu, kepolisian masih memproses kasus lawas itu. Kepolisian, seperti kata seorang petingginya, terus mengumpulkan bukti dan menunggu timing yang

» OK