epaper kpkpos 224 edisi 25 maret 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

SUMUT RANGKING

K R I M I N A L

TIGA RUGIKAN NEGARA

EDISI 244/ THN V 25 – 31 MARET 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 4

Kasek SDN 027 Sintong 'Sunat' Honor Guru TANAH PUTIH - Merebak isu tak sedap yang dialamatkan kepada oknum Kepala Sekolah (Kasek) SDN 027 Sintong, Kecamatan Tanah Putih bernisial H.Naz, terkait prilaku tak terpuji yang dilakukannya terhadap sejumlah guru honorer SDN 027.

Sang Kasek, H Naz dituding melakukan penyunatan honor, sejumlah guru honor yang ditugaskan di SDN 027 itu, sehingga prilaku tak terpuji H.Naz jadi buah bibir masyarakat Sintong. Para guru honor yang menjadi korban penyunatan honor tersebut, hanya bisa mengelus dada, tak bisa berbuat banyak, karena takut kena pecat.

Salah seorang keluarga guru Honor yang mohon dirahasiakan identitasnya, mengabarkan melalui pesan singkat yang ditujukan kepada KPK Pos, Kamis pekan lalu, dengan harapan agar prilaku tak terpuji H.Naz dipublikasikan di koran ini.

Penyunatan honor tak kepalang tanggung.

Honor yang mestinya diterima para guru sebesar Rp2.500.000. Namun yang dibayarkan oleh H.Naz kepada guru honor tersebut • LANJUT KE HAL. 2

Terlibat Surat Perjanjian Dengan Akta Notaris

TANJUNGBALAI Komisi Pemberantasan Korupisi (KPK) diminta memeriksa Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe Rolel Harahap yang membuat perjanjian dengan seorang pengusaha di masa Pemilukada 2010 lalu.

PASALNYA, Thamrin dan Rolel telah melakukan penunjukan secara langsung dalam pengerjaan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum yang nilainya mencapai Rp9 miliar lebih dan beberapa proyek dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan DAK di Dinas Pendidikan yang totalnya juga bernilai miliaran rupiah.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Ir.Surya Abadi. Dia mengaku prihatin dengan kepemimpinan Thamrin Munthe dan Rolel Harahap yang terlibat surat perjanjian dengan akta notaris Nomor: 1019/L/SI/XI/2010 pada Pemilukada 2010 lalu tersebut.

“Penunjukan langsung pengerjaan proyek setiap tahunnya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum. Proyek itu kan

Kata Mereka » Edhie Baskoro Yudhoyono

Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Kajari TBA “Anemia” Tangani Kasus Tipikor

“Jadi saya rasa sudah sepantasnya jika KPK turun memeriksa Thamrin - Rolel.

Karena setahu saya pengerjaan proyek miliaran rupiah seharusnya melalui tender bukan penunjukan langsung.”

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan aliran dana dari Grup Permai ke kantongnya.

"Manakala KPK telah memiliki fakta hukum terkait pemberitaan tentang saya tersebut, saya setiap saat sangat siap, sekali lagi saya setiap saat sangat siap, untuk memberikan keterangan kepada KPK agar permasalahannya segera menjadi jelas," ujar dia dalam konferensi pers di Markas Polda Metro Jaya, Rabu.

Sebelumnya, Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, membenarkan soal adanya catatan aliran dana ke Ibas.

Dia mengungkap, Permai Group mengucurkan dana US$ 200 ribu kepada Ibas pada 2010 dan merupakan dana proyek Hambalang di Sentul, Bogor. Uang tersebut, kata dia, terkait dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010.

Ibas membantah tuduhan Yulianis yang

KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungbalai-Asahan (TBA) Edi Winarto SH MH terkesan "anemia" alias lesu darah menangani dan menuntaskan kasus korupsi di wilayah tersebut. Banyak kasus korupsi yang di hadapan mata tak kunjung diselesaikan.

Kasus yang dimaksud adalah proyek hibah kegiatan dari APBD Kota Tanjungbalai TA 2012 dengan kegiatan pembangunan pagar kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai, Asahan yang dikerjakan CV Andre Mandiri dengan anggaran sebesar Rp795.470.000. Proyek di kantor para penegak hukum itu dikerjakan rekanannya secara asal jadi dan diduga keras tidak sesuai bestek.

Penyimpangan yang dilakukan pihak rekanan dimaksusd diantaranya tidak menggunakan besi yang ukurannya sesuai standar. Tidak mengecor semua tiang pagar

Ir Dahnil Karo-karo

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Wakil Ketua Fraksi Amanat Nurani Bangsa DPRD T Balai

Pungli di SMPN 1 Kwala Begumit dan SMPN 2 Tj Jati BINJAI - Pungutan liar (pungli) terindikasi terjadi di SMP Negeri 1 Kwala Begimut dan SMP Negeri 2 Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat.

Pungli yang terjadi di kedua sekolah negeri itu sangat disayangkan, karena pemerintah telah mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pendidikan, sehingga sekolah tingkat SD dan SLTP tidak dibenarkan memungut biaya dengan dalih apapun kepada orang tua murid.

Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai, Gito Affandy mengatakan hal ini, Kamis pekan lalu, menyikapi maraknya isu pungutan liar di sekolah SMPN I Kwala Begimut dan SMPN 2 Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat.

"Kutipan ini cukup meresahkan orang tua murid, khususnya orang tua murid yang tidak mampu yang selama ini biaya sekolah putraputrinya ditopang oleh dana BOS sekolah," • LANJUT KE HAL. 2

Ir Surya Abadi Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai

“Kita sangat prihatin dengan adanya surat perjanjian antara calon Walikota - Wakil Walikota Thamrin Rolel dengan pengusaha H Zulkifli.”

angggarannya berasal dari masyarakat.

Artinya proyek itu merupakan dari bagian aset masyarakat, kok seenaknya mereka menggadaikannya. Jadi saya rasa sudah sepantasnya jika KPK turun memeriksa Thamrin - Rolel. Karena setahu saya pengerjaan proyek miliaran rupiah seharusnya melalui tender bukan penunjukan langsung,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Amanat Nurani Bangsa DPRD Kota Tanjungbalai Ir Dahnil Karo-karo mendukung aksi dompet peduli penggalangan dana membayar utang Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe - Rolel Harahap kepada pengusaha H Zulkifli Batubara. Bahkan sebagai bentuk dukungan, delapan anggota di Fraksi • LANJUT KE HAL. 2

Warga Desa Datangi Kantor Kejari TBA PULUHAN Warga Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Tanjungbalai - Asahan (Kejari TBA). Mereka mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi dana operasional kapal keruk yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Asahan.

“Kami datang ingin mempertanyakan kelanjutan kasus itu setelah dilaporkan beberapa waktu lalu, sebab keberadaan kapal keruk yang operasionalnya didanai dengan APBD Kabupaten Asahan itu diduga menjadi ajang korupsi oknum pejabat di Dinas PU Asahan,” ungkap perwakilan warga, Aminuddin saat diterima Kasi Intel Kejari Tanjungbalai Kifli R Harahap, Rabu pagi.

Menurut warga, sejak kapal keruk diresmikan operasionalnya terjadi dugaan penyimpangan yang dilakukan pengelola.

Akibatnya, proyek pengerukan Sungai Asahan menjadi terbengkalai dan terlantar, sehingga menyebabkan banjir melanda Desa Sei Dua Hulu dan sekitarnya.

“Kapal keruk itu diadakan untuk mendalamkan alur Sungai Asahan hingga dapat mengatasi banjir. Namun prakteknya, kapal keruk itu tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Bahkan menjadi ajang korupsi oknum pejabat. Karenanya kami mendesak aparat kejaksaan untuk segera menindaklanjuti kasus ini demi tegaknya supremasi hukum,” katanya Kajari Tanjungbalai Edi Winarto SH melalui Kasi Intel Kifli Ramadhan Harahap mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan dari warga itu dengan melakukan penyelidikan terhadap kasus kapal keruk di Sungai Asahan.

• LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Ranjau Dalam Rancangan KUHP DEWAN Perwakilan Rakyat sebaiknya tidak memaksakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejumlah pasal dalam rancangan ini bak ranjau bagi kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Rancangan itu juga terkesan hanya menampung aturan yang telah dimuat dalam undangundang lain.

Lihat saja aturan yang menyangkut delik pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap pejabat negara. Pasal penghinaan terhadap presiden, misalnya, masih ada dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Hal ini amat mengherankan karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan aturan yang ketinggalan zaman itu.

Rancangan KUHP juga memuat larangan penyebarluasan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Munculnya pasal seperti ini hanya menegaskan bahwa perancang undang-undang itu tak memberi ruang bagi perbedaan paham dan keyakinan.

DPR semestinya membahasnya secara serius dengan melibatkan masyarakat luas karena rancangan KUHP itu jelas mengungkung kebebasan penduduk, termasuk kebebasan pers.

Dalam KUHP warisan Belanda, hanya ada 36 pasal yang bisa menyeret wartawan ke penjara. Kini, dalam rancangan kitab pidana yang baru • LANJUT KE HAL. 2

» KPUD Harus Menunggu Keputusan MK

Setiap Pilkada Ada Kecurangan MEDAN - Gatot Pujo Nugroho dan HT Erry Nuradi (Ganteng) belum bisa tidur nyenyak.

Ganteng yang dinyatakan menang pada Pilgubsu 7 Maret lalu, masih harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Soalnya, dua pasang cagub dan cawagub, yakni Effendi Jumiran Abdi (ESJA) dan Gus Irawan - Soekirman (GusMan) mengajukan gugatan ke MK. Menurut kedua pasangan ini, hasil Pilgubsu yang diumumkan KPUD dua pekan lalu, sarat dengan berbagai kecurangan.

DIKABARKAN, pasangan ESJA membawa 537 dokumen kecurangan. Sementara pasangan GusMan dengan 1.500 dokumen. "Kecurangan itu terjadi dihampir seluruh kabupaten - kota," ujar Indra Bakti Lubis, Ketua Tim Investigasi pasangan GusMan, melalui sambungan telepon, Jumat (22/3).

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Indra menyebutkan, banyak masyarakat tidak menerima formulir C-6. Terutama di kantongkantong suara kedua pasangan itu.

Menanggapi gugatanke MK ini, Dosen Fisip Universitas Sumatera Utara DR.Hery Kusmanto MA mengatakan, langkah hukum yang diambil cagubsu dengan adanya

bukti-bukti temuan penyimpangan dalam pilkada yang baru lalu merupakan tindakan yang tepat. Ini cerminan suatu negara demokrasi dan menunjukkan bahwa masyarakat Sumut sudah mulai cerdas dan dewasa.

"Tidak adanya bentrokan dan demo dalam menyampaikan adanya

penyimpangan menunjukkan masyarakat Sumut sudah dewasa," kata Hery, seraya menambahkan, sikap yang diambil para cagub dan cawagub dengan mengambil langkah hukum sudah benar dan ini sangat membanggakan.

Mahkamah Konstitusi harus secepatnya membuat putusan.

Dengan begitu masyarakat tidak terlalu lama menunggu hasilnya.

"Itupun untuk menjaga kondusifitas di Sumatera Utara," kata dosen senior USU yang juga dosen di Universitas Medan Area ini.

Dikatakan, KPU sebagai lembaga pemilihan harus tetap menjalankan tugas dan siap menghadapi gugatan itu. Gugatan disebabkan adanya temuan dan bukti-bukti. Dalam hal ini KPU harus menunggu sampai putusan MK keluar.

Tugas KPU kedepannya adalah • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

2

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

SAMBUNGAN

Tim TPM Siap Dampingi Pengajian Ar-Rahman MEDAN- Puluhan perwakilan pengajian Ar-Rahman di Jalan Sederhana, Gang Raya V Ujung, Dusun X Raya, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (19/3) kemarin mendatangi kantor Tim Pengacara Muslim (TPM) Medan di Jalan Prajurit Medan untuk meminta bantuan hukum.

Abdul Rahman Yahya, pemimpin pengajian tersebut, mengatakan, pengajiannya dituding sesat.

Tudingan tersebut berasal dari oknum-oknum tertentu yang tidak senang atas pesatnya perkembangan pengajian tersebut.

"Tahun 2010 yang lalu, pengajian Ar-Rahman pernah dipanggil untuk bermusyawarah oleh Muspika, tokoh masyarakat, alim ulama dan MUI Kecamatan Percut Sei Tuan dengan alasan adanya laporan dari pemuda masyarakat yang mengakualirankamisesat.Namunsampai hari ini, MUI belum ada menyatakan aliran kami ini sesat," kata Yahya.

Bahkan lokasi pengajian kerap mendapat intimidasi berupa lem-

paran-lemparan batu dan terakhir pada Sabtu (9/3/2013) sekira pukul 06.45 WIB, terjadi lemparan yang mengenai jendela kaca rumah akibat fitnah yang disebarkan selama ini. Dan pada Jumat kemarin sekira pukul 22.00 WIB, saat beberapa murid menggelar pengajian, puluhan orang datang dan melempari batu.

Menurut Abdul Rahman, pada 2010 lalu seorang santri memberikan khotbah yang isinya menyatakan lebih mendahulukan orangtua ketimbang Allah. "Santri tanpa ada konfirmasi ke saya mengadakan khotbah di masjid yang intinya menjelaskan mendahulukan orangtua ketimbang Allah.

"Dia sudah kita sidang dan sudah meminta maaf," ujar Rahman.

Tujuh orang TPM masingmasing Mahmud Irsad Lubis, Ahmad Sukri Hasibuan, Eko Winarno, Abdul Manaf, Fauzi Iskandar Nasution, Sofyan Taufik, dan M Noor Shahib mengatakan kepada wartawan siap mendampingi pengajian Ar-Rahman atas tudingan dan penyerangan massa selama ini.(FER)

PERNYATAAN SOAL IBAS DAN YULIANIS...............................................

• DARI HALAMAN. 1 dimuat media massa. "Terhadap pemberitaan dan pernyataan tersebut, saya ingin mengulangi sekali lagi, bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah menerima uang sebagaimana dikatakan oleh Saudari Yulianis," kata dia.

Putra bungsu Presiden SBY ini juga membantah kenal dengan Yulianis. "Saya pun sama sekali tidak pernah kenal dengan yang namanya Saudari Yulianis."

Ibas melaporkan Yulianis ke Polda Metro Jaya, Rabu pekan lalu.

Dalam laporan bernomor TBL: 909/III/2013/PMJ/Ditreskrimum

itu, Yulianis dianggap melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.

Ibas berharap, media dapat objektif dan profesional terkait isu ini. Karena tudingan itu sudah dilempar berkali-kali padanya.

"Saya sudah sering dituduh. Penuduhnya pun sudah tervonis dan diketahui. Uang Century, uang Hambalang atau apapun itu yang berhubungan dengan kasus-kasus yang selama ini beredar, jangan sampai hal ini terus terulang apalagi saya sudah berkali-kali menegaskan hal itu tidak benar. Saya tidak menerima apapun." katanya. (FR/ BBS)

WARGA DESA DATANGI KANTOR KEJARI TBA..........................................

• DARI HALAMAN. 1 Sampai saat ini penyelidikan masih berjalan namun belum dapat ditetapkan siapa tersangka.“Kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus kapal keruk yang merupakan hibah dari Otorita Asahan itu. Saat ini kami masih mengumpulkan bukti bukti yang lebih akurat sebelum dilakukan penghitungan kerugian negara,” ujarnya.

Dalam catatan, banyak kasus dugaan korupsi yang dilaporkan berbagai kalangan ke Kejari TBA tak jelas penanganan dan tindaklanjutnya.

Diantaranya dugaan korupsi proyek bronjong di 9 titik di kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur dan

jembatan Sei Merbau di jalan lingkar di kecamatan Teluk Nibung sumber dana APBN TA 2008 yang dilaporkan LSM SOPAN. Proyek pengadaan keramba dan kelengkapannya (APBD Tanjungbalai TA 2008, 2009 dan 2010) yang dilaporkan Mahasiswa Pancasila(Mapancas) Perwakilan Tanjungbalai, proyek pengadaan dua kapal pukat apung hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sumber dana APBN Perubahan 2011 senilai Rp2,8 miliar yang dilaporkan LSM Grakindo.

Proyek drainase di kiri kanan jalan Jenderal Sudirman senilai Rp2,1 miliar (APBD Tanjungbalai 2012) yang dilaporkan LSM LP2KHN dan beberapa laporan dugaan korupsi lainnya. (HER)

RANJAU DALAM RANCANGAN KUHP........................................................

• DARI HALAMAN. 1 itu, terdapat 49 pasal yang bisa menggiring jurnalis ke bui.

Rancangan KUHP itu memang gendut lantaran memuat 766 pasal.

Bandingkan dengan kitab lama yang hanya berisi 569 pasal. Hanya, banyak pasal baru yang sebetulnya dicomot begitu saja dari undang-undang lain. Tanpa dimasukkan ke kitab hukum pidana sekalipun, pasal-pasal itu sudah berlaku.

Dengan sisa masa kerja yang terbatas, karena tahun depan sudah pemilihan umum lagi, sulit membayangkan DPR periode ini bisa menghasilkan KUHP yang ideal. Jika dipaksakan, pasal-pasal aneh dan kontroversial itu dikhawatirkan justru akan lolos. Hal ini hanya memberi pekerjaan baru bagi Mahkamah Konstitusi. Kelak, publik yang dirugikan tentu akan menggugat KUHP baru karena tak sesuai dengan semangat konstitusi.

Lebih baik DPR memprioritaskan pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Acara Pidana (KUHAP). Dari sisi substansi, rancangan hukum acara ini tidak banyak masalah. Rancangan itu cukup memberi perlindungan bagi tersangka dan terdakwa, serta membatasi kesewenangwenangan aparat. Kemajuan yang lain, adanya hakim pemeriksa pendahuluan.

Hakim khusus ini bisa mengawasi aparat dalam menangkap, menahan, dan menuntut orang. Bila terjadi salah tangkap, hakim pemeriksa pun berwenang menetapkan ganti rugi bagi korban.

Rancangan KUHAP juga memperkenalkan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam kasus pidana ringan, jaksa bisa menghentikan penuntutan bila tersangka membayar kerugian korban. Hal ini sejalan dengan semangat restorative justice, yang mengutamakan pemulihan hak korban ketimbang menghukum pelaku.

Semestinya rancangan KUHP juga seprogresif KUHAP tersebut. Aneh bila rancangan sebuah kitab hukum pidana yang penting dan telah disiapkan bertahun-tahun itu justru kurang bermutu. (***)

SEKJEN PKS–Sekjen PKS Muhammad Taufik Ridho berada di ruang tunggu KPK saat memenuhi panggilan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/3). Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pada pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian.

PUNGLI DI SMPN 1 KWALA BEGUMIT DAN SMPN 2 TJ JATI...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 tegas Gito.

Seperti yang terjadi di SMPN I Kwala Begumit, pihak sekolah menggunakan moment keberhasilan sekolah itu meraih Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Utara menuju Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional tahun 2013.

Komite Sekolah Maino Rasyidi dan Kepala Sekolah Pinta SPd MPd melalui suratnya No.025/KS/ SMPN I/VII/2013 tanggal 27 Februari 2013 mengundang orang tua/wali siswa untuk melakukan pertemuan 1 Maret 2013, guna membicarakan tindak lanjut menuju Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional.

Dalam rapat, Komite dan Ke-

pala Sekolah membicarakan rencana membangun dua tiang Gapura dan menambah ketinggian pagar sekolah dengan membebankan biaya kepada orang tua murid sebesar Rp50.000/murid, dengan cicilan dua kali lunas dalam satu bulan. Dan harus lunas paling lambat 23 Maret 2013. Jumlah murid diperkirakan 830. Belum termasuk siswa sekolah terbuka

kisaran 40 murid dan pembayaran sudah berjalan mendekati lunas.

"Tindakan ini terindikasi pungutan liar dan merugikan orang tua murid," tegas Gito.

Berbeda dengan di SMPN 2 Tanjung Jati. Untuk Tahun Ajaran 2012-2013, Komite dan Kepala Sekolah menetapkan pembelian komputer/laptop bagi seluruh murid dengan ketentuan setiap

satu kelas wajib memiliki satu unit komputer dengan biaya dibebankan kepada murid sebesar Rp130.000/murid. Biaya ini dicicil sebanyak 3 kali lunas dalam 3 bulan.

Jumlah murid diperkirakan lebih 700 orang.

"Terdapat sejumlah orang tua murid tidak mampu, sehingga anaknya minder dan mogok sekolah," ujarnya. (SBR)

KPK SEGERA PERIKSA THAMRIN DAN ROLEL..................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tersebut akan turut menyumbang di dompet peduli itu.

Menurut Dahnil, dirinya sebagai perwakilan dari masyarakat sudah semestinya pula turut serta mendukung aspirasi yang telah dikemukan oleh warga. “Dukungan maupun sumbangan yang nantinya kita berikan itu bukanlah termasuk ke dalam ranah politik, namun sebagai perwakilan dari masyarakat. Tak ada salahnya pula bila kita mendukung aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat tersebut,” katanya.

Sebelumnya puluhan aktivis dan

masyarakat turun ke jalan, Senin.

Mereka meminta sumbangan kepada warga untuk membayar utang Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe Rolel Harahap kepada seorang pengusaha bernama H Zulkifli Batubara. Zulkifli disebut-sebut telah membiayai dana kampanye Thamrin-Rolel pada Pemilukada Tanjungbalai 2010 lalu.

Aktivis yang turun ke jalan itu masing masing dari LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) dan LSM Gerakan Hati Nurani (GHN). Aksi yang digelar di Bundaran PLN Jalan Jenderal Sudirman itu menjadi perhatian

warga. Beberapa warga masyarakat yang melihat akhirnya turut bergabung. Dalam aksinya para aktivis membawa spanduk putih yang dibentangkan di jalan. Di spanduk tersebut tertulis warga Tanjungbalai siap melunasi utang Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp3 miliar kepada pengusaha Tanjungbalai H Zulkifli Batubara sesuai surat perjanjian yang ditandatangani mereka dengan akta notaris Nomor: 1019/L/SI/XI/2010.

Aktivis kedua LSM itu lalu meminta tanda tangan warga di spanduk yang mereka bawa, sambil menyodorkan kardus memohon bantuan untuk membayar utang

Thamrin - Rolel kepada Zulkifli.

Aksi itu digelar mulai pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB dan mendapat pengawalan ketat dari personil Polres Tanjungbalai.

“Kita sangat prihatin dengan adanya surat perjanjian antara calon Walikota - Wakil Walikota Thamrin - Rolel dengan pengusaha H Zulkifli," katanya.

Pada masa pemilukada lalu mereka membuat perjanjian yang intinya akan membuat seluruh masyarakat Tanjungbalai menderita. "Jadi aksi ini kami lakukan agar utang Thamrin - Rolel yang sekarang menjabat Walikota dan Wakil Walikota itu bisa dibayarkan

kepada Zulkifli,” kata Rudi Rinaldi, Ketua LSM Grakindo yang menjadi koordinator aksi tersebut.

Lanjut Rudi lagi, kita sangat prihatin terhadap kinerja Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai saat ini. Setelah sekitar dua tahun lebih memimpin, ternyata masih belum bisa serius membangun Tanjungbalai seperti yang diharapkan seluruh masyarakat. "Itu karena mereka terlilit janji atau utang-piutang. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa peduli kita terhadap nasib pemimpin kita itu sekaligus juga nasib Kota Tanjungbalai, maka kita lakukan aksi penggalangan dana ini,” pungkas Rudi.(HER)

KASEK SDN 027 SINTONG 'SUNAT' HONOR GURU...............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 hanya Rp1.500.000. Terjadi penyunatan sebesar Rp1.000.000.

Selain penyunatan honor guru, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 027 dan bantuan untuk pembuatan kolam ikan sebesar Rp20 juta, juga menjadi santapan sang Kasek.

Ironisnya, H.Naz tak segansegan memamerkan uang “sunatan” yang diperolehnya itu kepada warga desa. Seperti pem-

belian satu unit sepeda motor honda beat, belum lama ini.

Yang lebih memprihatinkan lagi, kondisi SDN 027 yang berdiri sejak lama itu, tidak memiliki WC, sehingga para murid yang ingin membuang hajad, kabarnya terpaksa disembarangan tempat. Beruntung di sekitar sekolah SDN 027 ditumbuhi ilalang, dan semak belukar.

Suara-suara sumbang yang menjadi buah bibir itu, oleh H.Naz, dianggap “angin lalu”, seakan tak punya beban. Bak kata pepatah

“anjing menggonggong, kapilah berlalu”. Karenanya, warga berharap agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Rokan Hilir Drs. Surya Arfan mengambil tindakan tegas, dengan mencopot jabatan H.Naz sebagai Kasek 027.

Kadisdik Rokan Hilir Drs. Surya Arfan ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler, terkait dugaan penyunatan honor guru dan penyalahgunaan penggunaan dana BOS SDN 027, Jumat (22/3), mengatakan akan memanggil

Kasek 027 H.Naz. Menurut Surya Arfan, honor guru perbulan Rp 700.000. Jadi, per tiga bulan Rp2.100.000. Honor guru yang diinformasikan sebesar Rp2.500.000, tidak benar. "Namun, informasi tersebut akan kita tindak lanjuti. Kita segera panggil kepalah sekolah SDN 027,” katanya.

Tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Putih yang juga Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Tanah Putih Rohil, Anirzam ketika ditanya soal sinyalemen terkait dugaan

penyunatan honor guru, mengatakan, sinyalemen tersebut sudah “tercium”.

"Dalam waktu dekat akan kita klarifikasi ke Dinas Pendidikan.

Apabila ada penyimpangan dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, alangkah sedihnya nasib para guru honor. Sudahlah honornya kecil, di bawah UMP, disunat. Hal ini akan menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan, khususnya di Tanah Putih Rohil," ujarnya. (PUR)

KAJARI TBA “ANEMIA” TANGANI KASUS TIPIKOR...........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 seperti yang ditetapkan Dinas PU Kota Tanjungbalai dalam bestek proyek tersebut dan tidak memplester tembok di bagian belakang.

Menyikapi hal itu, Drs Said Rolip SH, seorang advokat yang beracara di PN Tanjungbalai menyesalkan sikap apatis kejaksaan terhadap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang terjadi di depan mata itu.

"Berdasarkan amanat UU

Nomor 31/1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dapat segera melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dengan atau tanpa adanya pengaduan masyarakat," kata Said, seraya menambahkan, kasus dugaan korupsi bukan delik aduan.

Said menduga ada kepentingan oknum petinggi Kejari TBA atas proyek itu. Namun advokat berperawakan gemuk dan berkacamata itu tidak merinci perihal "kepentingan" yang

dimaksudnya.

Sementara Ir.Dahnil Karokaro, anggota Komisi C DPRD Tanjungbalai yang membidangi masalah pembangunan mengaku pihaknya tidak dapat memproses hal penyimpangan pekerjaan dimaksud tanpa ada laporan tertulis dari elemen masyarakat.

"Setidaknya ada 'pressure' (tekanan) semisal demo yang menuntut DPRD menyikapi hal itu. Tanpa itu pimpinan dewan tidak akan mau menandatangani surat pemanggilan ke instansi atau SKPD teknis terkait," kata

legislator dari Partai Hanura itu.

Terpisah, rekan Dahnil di DPRD Dra Hj.Ainul Fuad mengaku gemas dengan sikap "tutup mata" para jaksa atas dugaan penyimpangan pengerjaan proyek di kantornya sendiri.

"Padahal lembaga hukum itu diamanahi negara untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan dinegara ini," tegas sang legislator perempuan itu prihatin.

"Memang dalam dua tahun kepemimpinannya di Kejari TBA, kinerja Edi Winarto sangat menyedihkan dalam hal

penuntasan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke pihaknya. Belasan kasus tak jelas penanganan dan tindaklanjutnya.

"Karenanya, Edi Winarto pantas diberi raport merah sebagai Kajari TBA dan pantas dimutasi ke daerah Indonesia Timur," komentar M.Yuzham Panjaitan, Sekretaris LSM LP2KHN Sumut yang belasan pengaduannya terkait dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa paket proyek APBD Tanjungbalai TA 2010-2012 semuanya "mengendap" di Kejari TBA.(HER)

SETIAP PILKADA ADA KECURANGAN.....................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 bagaimana mengurangi angka golput pada pilkada selanjutnya.

"Tingginya angka golput menjadi pertanyaan besar, apa penyebabnya...?" kata Hery.

Sementara Praktisi Hukum Abdi Nusa Tarigan,SH mengganggap adanya gugatan yang dilayangkan ke MK karena adanya rasa ketidakpuasan dengan ditemukannya bukti-bukti penyimpangan pada Pilkada ini.

Jika putusan MK menerima

dan memenangkan gugatan itu maka harus dilakukan pemilihan ulang. Biasanya putusan MK tidak lama dan semua pihak harus bersabar menunggu keluarnya putusan MK sehingga tidak tumpang tindih. Artinya, KPU harus menunggu sampai keluarnya putusan hukum yang berkekuatan tetap, tukasnya.

Ditempat terpisah, Rafdinal S.sos mengatakan, gugatan pasangan ESJA ke MK merupakan hak ESJA melakukannya.

Karena hak itu jelas diatur dalam

undang-undang Pilkada. Untuk itu, MK akan membuktikan dan mengkaji apakah bukti-bukti yang diajukan ESJA dapat mempengaruhi atau benar terjadi kecurangan di Pilkada tersebut.

Secara pribadi Rafdinal memandang kecurangan Pilkada yang diajukan ESJA kepada pasangan Ganteng belum massif, terencana dan terorganisir.

Karena menurutnya, setiap Pilkada pastilah ada terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan para calon atau

kelalaian dari KPU. Untuk itu, menurut dosen UMSU ini, gugatan ESJA tidak akan merubah hasil Pilkada yang sudah dimenangkan pasangan Ganteng. Apalagi perbedaan suara antara ESJA dan Ganteng cukuplah jauh. Kalaupun dilakukan pengurangan jumlah suara yang diperoleh Ganteng.

Tetap saja pasangan Ganteng yang unggul dalam Pilkada tahun ini. “Hasil Pilkada Sumut tidak berubah, pasangan Ganteng tetap menang,” ujarnya.

Rafdinal memastikan bahwa Pilkada ulang secara keseluruhan tidak akan mungkin terjadi. Kalau pun terjadi Pilkada ulang itu hanya di Nias, karena di Nias lah banyak terjadi kecurangan tersebut. Rafdinal mengharapkan bahwa pelangaran - pelangaran yang terjadi haruslah dituntaskan dan diselesaikan dalam bentuk pidana. Putusan MK bisa menimbulkan guncangan. Dan apapun putusan MK diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.

(VIN/FER)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

3

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

KORUPSI

NASIONAL

KPK Tangkap Tangan Wakil Ketua PN Bandung JAKARTA - Hakim korup kembali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Setiabudi Tejocahyono, hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang juga menjabat sebagai wakil ketua PN Bandung.

Penangkapan dilakukan di ruang kerja hakim Setiabudi di kantor PN Bandung Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Jumat pekan lalu sekitar 14.15 WIB. Dalam penangkapan basah oleh penyidik KPK sebanyak 7 orang, membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk menangkapnya itu, KPK juga menyita sejumlah uang sekitar 150 juta. Saat dibawa dari luar kantornya, mantan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengenaikan batik lengan panjang, menumpang mobil Nissan Xtrail B 1869 ZF dikawal Toyota Avanza dan Innova untuk dilarikan ke Kantor Pusat KPK di Jakarta.

"Benar tim penyidik KPK menangkap 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Dua orang kita tangkap, hakim berinisial SET (Setiabudi TejocahyonoRed) dan seorang dari swasta berinsial A (Asep -Red), yang diduga memberikan uang berkaitan kasus yang sedang ditangani hakin SET," papar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat pekan lalu.

KPK juga mengamankan dua pejabat di Pemerintah Kota Bandung dalam operasi tangkap tangan. Keduanya adalah pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat dan Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Pupung. Keduanya ditangkap penyidik KPK di ruang kerja masing-masing di kantor Pemkot Bandung.

KPK juga mengamankan seorang petugas keamanan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Setyabudi Tejocahyono yang mengantongi sertifikat pelatihan hakim dalam perkara korupsi Januari 2010, bahkan hakim Setyabudi baru saja lolos promosi jabatan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Padang ini, menangani kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kota

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pengawalan petugas, di Jakarta, Jumat (22/3). KPK mengamankan Setyabudi Tedjocahyono yang tertangkap tangan diduga menerima suap dari seseorang serinisial A senilai Rp150 juta dalam operasi tangkap tangan yang ditemukan dalam ruangan kerjanya terkait kasus bansos di Pemerintahan Kota Bandung sebesar Rp.66,6 miliar.

Bandung 2012.

Dalam kasus ini, tujuh terdakwa adalah pejabat pemerintah kota Bandung yang sudah divonis satu tahun penjara dan denda senilai Rp50 juta subsider satu bulan penjara, karena menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara; sementara uang pengganti kerugian negara Rp9,4 miliar disebut tidak perlu diganti karena sudah disita.

Sebelumnya, Kamis pekan lalu, Hakim Setyabudi sempat memvonis Endang Dyah, penyuap kepala pajak Bogor.

Setyabudhi cuma mengganjar penyuap ini dengan vonis 8 bulan 10 hari. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya, yakni 2 tahun penjara.

Terdakwa Endang diduga menyuap Kepala KPPP Anggrah Suryo yang merupakan orang suruhan PT GEA sebesar Rp 300 juta. Penangkapan sendiri dilakukan di kawasan Kota Cibubur, Bogor Juli 2012 lalu. Suap yang dilakukan Endang terhadap Anggrah tak lain untuk meringankan tanggungan pajak dari Rp 22

miliar menjadi Rp 1,5 miliar.

Di situlah uang Rp 300 juta menjadi pemulus untuk keringanan pajak tersebut.

Penangkapan ini, lanjut Johan, hasil kerja sama KPK dengan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan penertiban hakim-hakim nakal.

"Saya kira sinergi ini bagus kedepaannya. Upaya ini, saya kira akan terus lanjut dengan MA, bahkan akan ditingkatkan lagi" sambungnya.

Kerja sama ini, kata dia tidak hanya kali ini saja.

Sebelumnya, penangkapan hakim Tipikor di Semarang juga merupakan hasil kerja sama pihaknya dengan MA. Saat itu, penyidik KPK menangkap 3 orang yang diduga tengah melakukan praktik suap. Dua orang di antaranya merupakan hakim pengadilan Tipikor, yakni Kartini Juliana Marpaung dan Heru Kisbandono.

Apresiasi Komisi Yudisial (KY) memberi apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan hakim Pengadilan

Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono.

Humas KY Asep Rahmat Fajar mengatakan, KY sangat mengapresiasi langkah KPK dan di sisi lain sangat menyesalkan masih ada oknum hakim yang melakukan perbuatan tidak terpuji apalagi setelah kenaikan tunjangan yang cukup signifikan diberikan.

"KY meminta peristiwa ini sekali lagi dijadikan momentum oleh lembaga peradilan untuk memperbaiki diri," ujar Asep, KY meminta Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim terkait dan memberhentikan tetap apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

"Serta menghentikan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan," ucap Asep.

Sebelumnya, pada Agustus 2012, KPK juga menangkap tangan sejumlah hakim antara lain hakim ad hoc pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung Kartini Marpaung dan hakim ad hoc pengadilan Tipikor Pontianak Heru Kusbandono di

Semarang, serta Sri Dartuti yang menjadi penghubung antara hakim dengan orang yang perkarangan tengah ditangani Kartini dengan barang bukti uang Rp150 juta.

KPK juga pernah menangkap hakim Syarifudin yang menjadi hakim pengawasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditangkap pada 2 Juni 2011 di kediamanannya di daerah Sunter Jakarta Utara.

Syarifuddin ditangkap sesaat menerima sejumlah uang dari PT Skycamping Indonesia Puguh Wiryawan dengan barang bukti uang senilai Rp250 juta, uang diberikan diduga terkait putusan pailit terhadap PT Skycamping Indonesia.

Selanjutnya KPK juga pernah menangkap hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari.

Dia ditangkap di restoran La Ponyo, Cinunuk Bandung karena menerima suap dari Manager Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda, mereka ditangkap sesaat setelah transaksi penyerahan uang Rp200 juta. (ENDY)

» Korupsi Simulator SIM

Harta Irjen Djoko Susilo dari Jakarta sampai Bali JAKARTA - Satu persatu harta kekayaan Irjen Pol. Djoko Susilo, dipreteli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga harta bekas Kakorlantas Polri hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dari pelacakan aset, KPK menemukan harta milik jenderal Polri bintang dua, tersebar di beberapa kota dari Jakarta hingga Bali.

Nilai totalnya Rp 100 miliar lebih.

"Penyidik KPK kembali melakukan penyitaan aset yang diduga terkait DS (Djoko Susilo) di Perumahan Harvestland Jl Raya Kuta dan sebidang tanah (sawah) di Tabanan Desa Sudimara seluas sekitar 7.000 meter, " papar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin pekan lalu.

Aset di Bali ini, lanjut Johan merupakan temuan terbaru. KPK sebelumnya menyegel sejumlah aset yang diduga milik Djoko.

Sebanyak 6 rumah di 3 kota, Semarang, Solo dan Yogyakarta disegel demi kepentingan penyidikan.

Kemudian, KPK juga menyegel 3 rumah di Jakarta dan 2 rumah di Depok Jawa Barat.

Di Jakarta, Irjen Djoko Susilo diketahui memiliki rumah di Jalan Prapanca Raya, Jalan Cikajang, Jalan Elang Mas di Tanjung Mas, Jakarta. Di Depok, Irjen Djoko Susilo memiliki

Bus pariwisata yang diduga terkait kasus pencucian uang Djoko Susilo diparkir di sebelah Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3). KPK menyita enam bus pariwisata milik Irjen Pol. Djoko Susilo yang diduga terkait dengan pidana pencucian uang korupsi simulator SIM. sebuah rumah di kawasan Pesona Kayangan Depok, Jawa Barat.

Di Solo, penegak hukum itu memiliki sejumlah rumah yang terletak di Jalan Samratulangi No 16, RT 01 RW 07 Manahan, Banjarsari dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sondakan Solo, Jawa Tengah.

Di Semarang, Irjen Djoko Susilo juga memiliki rumah yang beralamat di Jalan Bukit Golf, kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sementara, di Yogyakarta Irjen Djoko Susilo juga memiliki rumah yang terletak di Jalan Patehan Lor No 34 dan 36, di Jalan Langenastran Kidul No 7 Yogyakarta. Saat ini seluruh rumah tersebut telah

disita KPK. Penelusuran KPK belum berakhir, KPK juga menemukan aset kekayaan Irjen Djoko Susilo dalam bentuk SPBU. Tak tanggungtanggung, perwira tinggi Polri itu memiliki tiga unit SPBU yang tersebar di Ciawi, Bogor; Kapuk, Jakarta; dan Kaliungu, Semarang. Saat ini tiga SPBU itu telah disita KPK. Namun, masih tetap beroperasi seperti biasa.

Tak cukup sampai di situ, KPK juga menyita tiga mobil mewah dan satu Avanza milik Irjen Djoko Susilo. Tiga mobil mewah itu di antaranya Jeep Wrangler, Nissan Serena, dan Toyota Harrier.

KPK juga menemukan aset kekayaan Irjen Djoko

Susilo dalam bentuk bus pariwisata. Enam buah bus pariwisata sebelumnya disimpan irjen Djoko Susilo di Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Namun, saat ini empat di antaranya telah di parkir di samping Gedung KPK, Jakarta. "KPK juga terus memburu harta lainnya," sambungnya.

Pembuktian Terbaik Menurut pengamat hukum pidana dari Univeritas Trisakti, Yenti Garnasih, dalam UU tentang Money Laundry (UU Tindak Pidana Pencucian Uang/ TPPU) tersangka memang harus membuktikan sendiri soal asal usul kekayaan yang didapat. Jika tidak, penyidik harus menyita semua harta itu untuk

dikembalikan kepada negara guna kepentingan rakyat.

"Pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana pencucian uang, memang lebih mudah diterapkan dan dibuktikan di pengadilan dibandingkan dengan UU Anti Korupsi," papar Yenti di Jakarta, Senin pekan lalu.

Dikatakan banyaknya harta Djoko yang disita hendaknya KPK menelusuri lebih jauh dari mana harta tersebut berasal dan KPK harus bergandengan tangan dengan cara meminta data kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar menambahkan dengan gaji Rp 25-30 juta, seorang jenderal atau pensiunan jenderal hanya dapat membeli rumah dengan luas tanah 200 meter dan bangunan 150 meter.

“Harga rumah seorang pensiunan jenderal paling hanya sekira Rp 700 juta, kalau diatas Rp1 miliar cukup sulit,” imbuhnya.

Langkah KPK dengan menyita aset milik Djoko ini, karena dapat memberikan efek jera kepada para jenderal untuk tidak menerima penghasilan di luar gaji mereka. “Ini efek jera yang sangat bagus bagi para jenderal, pastinya mereka akan takut dengan hal ini,” tegasnya serius.(ENDY)

Skandal Bank Century, Anas Kantongi Nama Kunci JAKARTA - Skandal Bank Century terus berkembang. Kini Tim Pengawas Kasus Century DPR sedikit lega, setelah menemui mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Ternyata, Anas mengantongi sejumlah nama kunci terkait skandal bailout Century yang merugikan uang negara Rp 6,7 triliun.

"Setelah kami bertemu Anas Urbaningrum di kediamannya Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, kami memiliki sejumlah nama kunci.

Juga mendapatkan sejumlah dokumen yang tengah diverifikasi dan divalidasi," kata Anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Namun, Bambang enggan menyebutkan siapa dan latar belakang sejumlah nama kunci dan dokumen berdasarkan keterangan politikus muda Anas.

"Sekali waktu akan kami buka, jadi tidak sekarang. Belum waktunya," ucapnya.

Berdasarkan hasil rapat pleno, Timwas memutuskan tidak hanya fokus pada perburuan aset tetapi juga fokus pada aliran dana. Untuk melacak arus aliran dana, Timwas menyepakati bekerja sama dengan tim recovery aset yang dibentuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Tim Terpadu Perburuan Aset Century dan diketuai Wamenkumham Denny Indrayana.

"Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas kerja Timwas dalam memburu aset-aset yang tidak terdata," papar politisi Golkar.

Disebutkan salah satunya

yaitu aset PT Graha Nusa Utama (GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (NUS) dengan lahan seluas 22 hektare dan senilai Rp 2 triliun lebih di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan, yang kini dikuasai PT Ancora.

"Itu merupakan salah satu contoh dan masih banyak aset hasil tindak pidana pencucian uang Robert Tantular baik dari Bank Century maupun PT Antaboga Delta Securitas yang tidak terdeteksi karena disembunyikan melalui modus pengalihan hak atau kepemilikan," jelasnya.

Tebang PIlih Fachri Hamzah, anggota Timwas Kasus Bank Century DPR mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK saat ini gencar menyita aset tersangka kasus korupsi simulator SIM untuk tersangka Irjen Djoko Susilo. Namun, sikap KPK berbeda terhadap tersangka kasus bailout Bank Century, Budi Mulya.

"Sikap itu menunjukkan KPK tebang pilih dalam memberangus para koruptor. Kenapa KPK tidak menyita aset tersangka Century Budi Mulya, karena aset itu lebih besar, malah memburu aset Irjen Joko Susilo," papar Fachri, politisi PKS di Gedung DPR, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Selain itu, mendesak agar tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga diterapkan dalam kasus bailout Century yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun itu.

"Kenapa TPPU tidak diterapkan kepada kasus Century," ungkapnya.(ENDY)

IPW Desak Polri Abaikan Laporan Ibas JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menghargai laporan Edhi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengadukan Yulianis ke Polda Metro Jaya. Julianis saksi kunci kasus Hambalang dan Wisma Atlet Palembang membongkar anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima suap sebesar 200.000 dolar AS untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung, tahun 2010.

Namun IPW meminta polisi tidak perlu menindaklanjuti laporan anak bontot kepala negara. 'Sebab pokok pangkal persoalannya adalah kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan Hambalang yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),' kata Ketua IPW Neta S Pane di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dipaparkan Julianis adalah saksi kunci dalam kasus korupsi.

Julianis dalah orang kepercayaan terpidana Nazaruddin yang mengatur struktur keuangan Grup Permai milik mantan Bendahara DPP Partai Demokrat tersebut.

'Selain itu, dalam BAP, Julianis juga mengakui telah mengirim uang ke sejumlah pihak atas perintah bosnya. Jadi, apa yang diungkapkan Julianis adalah kapasitasnya sebagai saksi di KPK,' kata Neta.

IPW mendesak Polri tidak perlu menindaklanjuti laporan itu sampai kasusnya di KPK jelas. 'Jika tetap ngotot menangani pengaduan Ibas berarti Polri telah melakukan tiga hal negatif. Pertama, Polri bisa dianggap sudah mengkriminalisasi saksi kunci KPK,' kata Neta.

Kedua, Polri bisa dinilai ingin ikut campur dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Ketiga, Polri bisa dinilai telah diperalat pihak tertentu untuk membungkam saksi kunci KPK dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang yang diduga melibatkan banyak pihak, kata Neta lagi.

Dia mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan melindungi para saksi kunci dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. 'Sehingga kasus mega korupsi ini bisa terungkap terang benderang,' kata Neta Polri Diingatkan SE Bareskrim Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP menegaskan Polri di-

ingatkan untuk berpedoman pada Surat Edaran Bareskrim No.B/345/III/2005 tertanggal 7 Maret 2005 saat menangani laporan Edhie Baskoro Yudhoyono, anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat edaran itu menegaskan jika menerima pengaduan pencemaran nama baik terkait korupsi dengan melibatkan pihak sama, maka polisi harus mendahulukan dugaan korupsi lebih dulu. “Saya berharap Polri taat pada SOP tersebut berlaku bagi semua warga negara secara adil,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/3).

Mengenai langkah Ibas, Eva menyatakan dia menghargai upaya tersebut. Tetapi, tambah Eva, pemberian keadilan terhadap seseorang harus diwujudkan oleh penegak hukum memenuhi dan mengedepankan rasa keadilan masyarakat. “Jika yang diprotes pemberitaanya, sebenarnya jalurnya ke dewan pers dan menggunakan UU Pers, sehingga bisa apple to apple,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Indra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat merespon keterangan Yulianis.

Indra menawarkan KPK melakukan konfrontir Ibasdengan Yulianis.

“Menurut saya harus dikonfrontir antara Ibas, Yulianis, Nazaruddin. Ini juga nanti menunjukan bahwa KPK profesional, tidak mengistimewakan Ibas,” ujar Indra di Gedung Parlemen, Kamis pekan lalu.

Menurutnya keterangan Yulianis seolah menyandera Ibas. Akibatnya, Ibas pun melaporkan perbuatan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

Kisruh ini sudah menjadi bola panasdan harus segera dituntaskan. Seharusnya Ibas tak terburu-buru mengambil langkah hukum. Soalnya, alih-alih melaporkan Yulianis bisa jadi blunder buat Ibas.

Menurut Indra, keterangan Yulianis di Pengadilan Tipikor Jakarta bukan sembarang menyebut nama Ibas. Sebab, keterangan Yulianis disertai dengan sejumlah bukti pendukung.

Misalnya, hasil reka keuangan perusahaan Permai Group.

Tidak hanya Yulianis, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin sempat menyampaikan hal serupa. (ENDY)

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

4

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

KORUPSI

SUMUT

Kegiatan PNPM-MP Fulolo Botomuzoi Amburadul

NIAS – Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Fulolo Botomuzoi, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias, Tahun Anggaran 2011 di duga amburadul. Meskipun sudah dua tahun kegiatan ini dilaksanakan tapi pengurus Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai tidak becus melaksanakan program pemerintah pusat itu.

Menurut Yeti’eli Lase, tokoh masyarakat Desa Fulolo Botomuzoi yang dikonfirmasi KPK Pos di Botomuzoi pada Selasa pekan lalu mengatakan, 2011 lalu Desa Fulolo Botomuzoi di alokasikan

dana PNPM-MP senilai Rp 331 juta dengan sasaran pembangun jalan telford sepanjang 500 meter.

Kemudian, pada 4 Februari 2013 dilaksanakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPJ) di Balai Pertemuan Desa Fulolo Botomuzoi dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang telah di capai TPK sesuai dana yang ditarik di bank untuk volume pekerjaan 80 persen atau sebesar Rp 271 juta.

Dikatakan, untuk volume pekerjaan yang 80 persen, seyogianya jalan yang sudah terbangun 400 meter, ternyata dalam pertemuan itu terungkap bahwa jalan yang

sudah dikerjakan TPK baru 261 meter dan yang belum siap 139 meter lagi. Diduga, akibat tidak sebanding dana yang ditarik TPK di bank dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, akhirnya masyarakat menolak MDPJ dan TPK saat itu diperintahkan Fasilitator Teknik Kabupaten (Faskab) untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.

"Namun, TPK belum merealisasikannya sampai saat ini," ujar Lase.

Celakanya lagi, lanjutnya, dana PNPM-MP yang masih tersedia di bank tinggal Rp 60 juta atau 20 persen, dan dana ini hanya di peruntukan un-

tuk menyelesaikan pembangun jalan sepanjang 100 meter, padahal total pekerjaan yang belum siap secara keseluruhannya 239 meter lagi.

Selain itu, yang lebih mengecewakan masyarakat, ternyata pengerjaan PNPM-MP di Desa Fulolo Botomuzoi dikerjakan amburadul yang mana sekitar 100 meter (2 patok-red) badan jalan yang dibangun yang dipasang batu mangga bukan batu besar ukuran 15x20 centimeter sehingga terkesan menyalahi bestek.

Seharusnya jalan telford ini sebelum dilakukan penyisiran dengan sirtu digilas

Pejabat Dinas PU Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Saluran TANJUNGBALAI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Asahan telah memanggil dan memeriksa beberapa oknum pejabat Dinas Peketjaan Umum (PU) Tanjungbalai dan seorang kontraktor terkait dugaan penyimpangan Proyek Revitalisasi Saluran Drainase di kiri kanan Jalan Jenderal Sudirman, batas kota menuju kantor Walikota berbiaya total Rp 2,4 miliar dengan pelaksana CV PK dan bersumber dari APBD Tanjungbalai tahun anggaran 2012.

Kajari Tanjungbalai saat dikonfirmasi wartawan terkait hal ini melalui Kasi Intel Kifli R Harahap pada Senin pekan lalu mengatakan, terkait masalah proyek tersebut pihaknya telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap empat orang oknum pejabat Dinas PU dan rekanan pelaksana proyek. Diantaranya Sekretaris Dinas PU Susanto SE, Kabid Program yang juga Panitia Lelang Muhammad Amin ST MT dan PPTK proyek Syarifuddin Simangunsong.

"Memang masalahnya masih dalam tingkat mencari kebenaran ada atau tidak dugaan penyimpangan atau kerugian pemerintah yang timbul atas dugaan penyimpangannya. Terkait proyek itu, sudah empat orang pejabat dinas terkait dan pengusaha di periksa dan pemeriksaan perkara tersebut masih berlanjut sampai saat ini.

Memang pemeriksaan sudah hampir satu bulan dilakukan namun jika sampai dua bulan kami akan membuat kesimpulan apabila semua data dugaan

penyimpangan bangunan proyek itu sudah cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,"jelas Kifli panjang lebar.

Pantauan di kantor Kejari pada Rabu pekan lalu, terlihat Susanto, Amin dan Syarifuddin kembali menjalani pemeriksaan di ruangan Kasi Pidsus Ahmad Hasibuan. Ketiganya terlihat berbincang santai dengan Ahmad dan seorang jaksa penyidik lainnya di sofa ruang kerja Ahmad tersebut.

Sekretaris LSM LP2KHN

Sumut, M Yuzham Panjaitan saat dikonfirmasi wartawan meminta Kejari tetap mengungkap perkara tersebut karena bukti awal dugaan penyimpangan proyek sudah diberikan dan harapannya perkara ini secepat mungkin di proses dan di limpahkan ke pengadilan agar di sidangkan sesuai hukum berlaku.

"Jika perkara ini di endapkan, kita akan lakukan upaya lain dengan meneruskannya ke Kejatisu," tegas Yuzham.(HER)

dengan walls terlebih dahulu tetapi belum dilakukan oleh TPK, apalagi dengan kosongnya Fasilitator Tehnik (FT) di Desa Fululol Botomuzoi menjadi kesempatan emas bagi oknum pengurus TPK untuk melakukan penyimpangan. Bahkan, papan informasi yang seharusnya di tulis apa saja kegiatan PNPM-MP di Desa Fulolo Botomuzoi.

"Mungkin ini di lakukan untuk mengelabui masyarakat dan tidak transparan," katanya.

Sementara itu, Ketua TPK Sibuloni Lase yang dihubungi melalui ponselnya pada Rabu pekan lalu tidak memberikan tanggapan. (YAGI/NZ)

Jaksa Kembalikan Berkas Mantan Bupati Palas MEDAN - Pihak Kejaksaan mengembalikan (P19-red) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis, pada 11 Maret 2013 lalu ke Poldasu.

Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, ketika dijumpai, Kamis (21/3), mengatakan, pihaknya akan melengkapi berkas perkara dimaksud.

“Kita sedang melengkapinya.

Kalau sudah lengkap, kita akan limpahkan kembali berkasnya ke kejaksaan,” kata Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Kamis (21/3).

Nainggolan menjelaskan, BAP Basyrah Lubis diserahkan penyidik Polda Sumut ke kejaksaan pada 28 Febuari 2013 lalu. Namun, karena dianggap belum lengkap (P-19), kejaksaan mengembalikannya untuk dilengkapi.

Ditanya tentang kekurangan BAP Basyrah Lubis hingga dikembalikan jaksa, Nainggolan enggan membeberkannya. Menurutnya, itu merupakan hak penyidik dan tidak dapat diberitahukan kepada khalayak ramai.

“Itu (kekurangan BAP) bukan konsumsi publik, sehingga kita tidak bisa sampaikan ke media,” terangnya menambahkan, penyidik Polda Sumut akan melengkapi BAP-nya dalam waktu 14 hari ke depan.(BM)

Sumut Rangking Tiga Rugikan Negara Lewat Korupsi MEDAN - Data Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut, berdasarkan rangkuman dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Oktober 2012, menyebutkan Sumatera Utara duduk diposisi ketiga dalam hal besarnya kerugian negara dari berbagai perkara korupsi.

Direktur Eksekutif FITRA Sumut Rurita Ningrum, saat menjadi pembicara di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, menjelaskan adapun pada Oktober 2012 kerugian negara di Sumut mencapai Rp515,5 milyar dari 334 perkara. Posisi pertama diduduki oleh DKI Jakarta di mana dari 715 kasus kerugian negara mencapai Rp721,5 milyar dan peringkat kedua adalah wilayah Aceh, di mana terdapat 629 perkara dengan kerugian negara sebesar Rp669,8 milyar.

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Ditempat yang sama, dalam diskusi publik bertemakan 'Peran Lembaga Penegak Hukum Terhadap Judicial Corruption di Sumut', Rurita menjelaskan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Wacth (ICW) yang telah diunggah oleh situs Detiknews, tertanggal 4 Oktober 2012, menyebutkan kasus dugaan korupsi Proyek Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas PU Deliserdang, adalah urutan kedua dari lima kasus korupsi kelas kakap pada smester I tahun 2012 di Indonesia.

"Maka sebenarnya Sumut bisa masuk dalam nominasi kategori tujuh keajaiban dunia. Kemaren gubernur kita tersangka, walikota kita pun kini tersangka. Di Medan, ada pasar tradisional yang didirikan di jalan seperti di jalan AR Hakim Medan. Jadi sebenarnya kita

sudah bisa masuk nominasi diluar nomor tiga kerugian negara terbesar akibat korupsi dan nomor dua kasus korupsi terhebat di Indonesia," ujarnya, Kamis (21/3).

Dikesempatan yang sama, logika berfikir hukum dalam persoalan perkara dugaan korupsi Dinas PU Deliserdang pun sangat menarik. Di mana sampai saat ini pucuk pimpinan di wilayah tersebut dalam hal ini bupatinya, belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal dalam perkara tersebut, Kadis PU Deliserdang Faisal, Bendahara Pengeluaran Elfian dan Bendahara Umum Daerah Agus Sumantri telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka dan kita sebagai terdakwa.

"Tidak mungkin bawahan melakukan sesuatu yang lama dan terus menerus tanpa diketahui pimpinan," urai Rurita.

Dirinya pun mengatakan, masyarakat dan LSM tidak harus melulu melakukan audit terhadap proyekproyek pada beberapa dinas.

Sebab katanya korupsi yang dilakukan oknuk-oknum pejabat di pemerintahan sudah sangat hebat. Untuk itu, masyarakat dan LSM pun harus pula melakukan audit terhadap audit-audit yang dilakukan BPK dan BPKP. Sebab katanya tidak menutup kemungkinan audit yang dilakukan lembaga tadi adalah pesanan.

Dalam perkara Bansos kedepannya, dirinya menjelaskan harusnya pemerintah dalam hal ini Pemprovsu harusnya mencantumkan nama-nama lembaga yang menerima dana bansos ke media massa.

Hal itu memungkinkan masyarakat ramai mengetahui dan dapat menilai kelayakan dari si penerima dana Bansos.

"Penerima dana bansos

tahun ini harusnya diumumkan pada media massa agar media sendiri dan masyarakat secara keseluruhan ikut mengevaluasi. LSM sangat banyak sekali saat ini, apalagi alamat dan lainlainnya ada yang tidak jelas," ujarnya.

Untuk itu katanya, banyaknya persoalan perkara korupsi di Sumut adalah menjadi tanggung jawab penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian. Namun di sisi lain pengacara pun harus ikut ambil bagian dalam proses mengikis persoalanpersoalan korupsi yang terjadi selama ini.

"Selain itu membersihkan sistem perekrutan penegak hukum dalam hal ini hakim, hakim agung, hakim adhoc segera diberlakukan. Selain kita sama-sama menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya. (BM)

Kejari Siantar Kembali Periksa Pejabat Tarukim SIANTAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar kembali memanggil dan memeriksa pejabat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Siantar terkait proyek fiktif 2011, Jumat (22/3), Kejari periksa tiga pejabat lagi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar terlihat serius menangani proyek fiktif di Tarukim 2011. Usai memeriksa 6 pejabat termasuk Kadis Tarukim Andreas Tarigan, Kejari lakukan pemeriksaan kembali terhadap 3 pejabat dari dinas yang sama. Ketiganya adalah Daniel Surbakti dan Alben Marbun yang merupakan Anggota Panitia Pengadaan Proyek dan Direktur Teknik (Dirtek) Tarukim Timbul Gultom.

Kepala Seksi Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Mukharrom SH mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap tiga pejabat Dinas Tarukim Pemerintah Kota (Pemko) Siantar terkait proyek yang bermasalah.

Ia menyatakan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan terakhir pada bagian Dinas Tarukim. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan kepada rekananrekanan yang mengerjakan proyek bermasalah tersebut.

"Usai memeriksa rekanan, kita akan masuk ketahap penyidikan,"katanya, Jumat

(22/3). Ditanya mengenai penetapan tersangka pada tahap penyidikan nanti, Mukharrom enggan berkomentar. "Kita lihat saja nanti.

Saya belum bisa memastikan yang belum terjadi.

Jika tidak ada hambatan, semuanya akan terjawab," ujarnya.

Amatan wartawan, sejak Jumat (8/3) hingga Jumat (22/3), total pejabat Dinas Tarukim yang telah diperiksa sebanyak 9 orang.

Diantaranya adalah Kadis Tarukim Andreas Tarigan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Eva Imelda Sihombing, Ketua Panitia Pengadaan Proyek Kurnia Lismawate, Anggota panitia pengadaan proyek Budi H Saragih, Daniel Surbakti dan Alben Marbun, Sekretaris Dinas Tarukim Hardianto Saragih, Bendahara Dinas Tarukim Arif dan Direktur Tektnik (Dirtek) Tarukim Timbul Gultom.

Sebelumnya, Ketiga pejabat Tarukim yang diperiksa tersebut datang secara bersamaan. Ketiganya tiba di Kejari Siantar sekitar pukul 10.00 WIB untuk memenuhi panggilan resmi Kejari Siantar pada, Selasa (19/3) lalu.

Ketiganya diperiksa oleh Kasi Pidsus Mukharrom, Jaksa Fungsional Heri Santoso dan Siti Manulang di ruangan Pidana Kusus.(BM)

Soal Genset, Tangkap Rekanan dan Muslim Harahap MEDAN - Adanya dugaan penyimpangan anggaran atau mark up yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk capil) Kota Medan, terkait pengadaan 21 genset untuk pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 21 kecamatan di Kota Medan yang menghabiskan anggaran Rp 3.050.000.000 miliar (Rp3 miliar lebih) mendapat kritikan serius dari anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Bahkan, jika benar terjadi adanya tidakan mark up dalam pembelian genset tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Godfried Lubis malahan meminta kepada aparat hukum khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan untuk, segera melakukan pemeriksaan, mengusut dugaan mark up pembelian 21 genset yang dinilai telah merugikan negara. Dan bila terbukti ada kecurangan dalam penggunaan anggaran, pihak rekanan yakni CV Mega Prima Niaga, yang beralamat di Jalan HM Yamin, nomor 32 K, dan Kadis Duk Capil Kota Medan harus segera ditangkap untuk dilanjutkan persoalannya ke Pengadilan.

"Berita dugaan mark up soal pembelian genset yang dilakukan oleh Disdukcapil Medan ini kan telah santer terdengar, jadi, kita meminta Kejari untuk segera mengusut kasus ini sembari juga BPK harus melakukan audit terkait hal itu. Bila terbukti, Kejari kita minta segera menagkap kedua belah pihak yang telah merugikan keuangan negara tersebut," katanya Godfried, Rabu (20/3).

Kasus dugaan mark up pengadaan 21 genset ini sebutnya, telah dibahas di internal Komisi A. Namun, karena akan ada perubahan komposisi Komisi A sebagai alat kelengkapan DPRD Medan yang baru akan diparipurnakan pada 21 Maret mendatang, membuat sedikit terlambat

melakukan agenda pemanggilan terhadap Kepala Dinas Disdukcapil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Namun, secepatnya pemanggilan itu akan kami lakukan agar permasalahan ini menjadi clear," katanya.

Masih kata Godfried, selain BPK, Kejari Medan, diharapkan juga kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam hal ini Walikota Medan juga melakukan pemeriksaan terkait laporan dugaan mark up tersebut.

Jika nantinya dugaan kasus ini terbukti, Walikota diminta untuk segera melakukan evaluasi kepada Kadisdukcapil Medan.

"Pemko Medan harus segera menyikapi ini kalau nanti terbukti, Walikota Medan harus melakukan evaluasi terhadap anak buahnya itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Kasi Pidana Khusus (Kasipidsu) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Robinson Sitorus menegaskan, pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti adanya indikasi kerugian negara terkait dengan pembelian mesin genset sebanyak 21 unti oleh Disduk Capil tersebut.

"Jika benar telah terjadi adanya kerugian negara dalam penggunaan anggaran pada APBD 2012 yang digunakan oleh Disduk Capil untuk pembelian genset tersebut, maka kita akan mempelajarinya dan segera untuk menindaklanjutinya.

Dan kita segera menelusuri informasi tersebut. Terima kasih atas informasinya," kata Robinson, kepada wartawan, belum lama ini.

Sementara sebelumnya, sebagian besar kantor camat di Medan belum mempergunakan genset merek Powerlink tersebut.

Begitu juga di Kecamatan Medan Sunggal, menurut Sekretaris Camat Medan Sunggal, genset memang sudah terpasang, tapi hingga kini belum bisa dihidupkan.

Parahnya lagi, mereka tidak mengetahui dimana mencari teknisinya.(BM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

5

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

KORUPSI

LIPSUS

PEMBUBARAN BANGGAR BUKAN JAMINAN KORUPSI BERHENTI Saat ini, sejumlah LSM yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara tengah mengajukan permohonan uji materi pasal-pasal terkait kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Langkah Tim Advokasi tersebut merupakan respon atas terungkapnya sejumlah kasus korupsi di Banggar. Namun, seorang politisi meragukan upaya yang ditempuh Tim Advokasi dapat merendam praktik korupsi di parlemen.

ANGGOTA DPR dari Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan membubarkan Banggar tidak serta merta akan menghentikan praktik korupsi yang selama ini terjadi di DPR. Menurut dia, pengawasan masyarakat tetap perlu dilakukan agar Banggar menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Selama ini, kata mantan Anggota Banggar ini, Banggar memang dalam sorotan publik lantaran sejumlah anggotanya terseret kasus korupsi. Berdasarkan catatan hukumonline, belakangan ini beberapa anggota Banggar memang menjadi ‘tamu’ rutin Gedung KPK. Sebagian besar dari mereka memang berstatus saksi, kecuali Wa Ode Nurhayati yang sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi progam Percepatan Pengembangan Infrastruktur Daerah.

Ditegaskan Saleh, pengawasan ketat dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan tindak pidana korupsi di parlemen. Menurut dia, masyarakat harus terus mengawasi pembahasan anggaran di Banggar. Saleh juga mengusulkan agar rapat-rapat di Banggar dilakukan secara terbuka.

“Kalau jaminan saya kira repot karena ini masuk dalam perilaku oknum secara personal, contoh di masjid aja bisa kehilangan sandal dan lain-lain, apa ada orang yang bisa menjamin tidak akan ada kecurian,” ujarnya di Gedung Parlemen, Kamis pekan lalu.

Saleh mengatakan masyarakat perlu mengetahui anggaran apa saja yang tengah dibahas Banggar.

Tujuannya, agar masyarakat dapat memantau sehingga tidak ada anggaran yang dikorupsi oknum anggota Banggar. “Kita semua berkewajiban melakukan pengawasan ketat dan rapat-rapat dibuat lebih transparan,” imbaunya.

Untuk diketahui, Tim Advokasi

Penyelamat Keuangan Negara memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke MK.Pasal-pasal itu antara lain Pasal 104 dan Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf e, Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (5), Pasal 71 huruf g, Pasal 156 huruf a, b, dan c angka 2, Pasal 161 ayat (4), (5) UU MD3 dan Pasal 15 ayat (5)

Wa Ode Kembali Ungkap Keterlibatan Banggar WA Ode Nurhayati diperiksa KPK sebagai saksi untuk dugaan korupsi Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) yang melibatkan politisi Partai Golkar Haris Andi Surahman.

Dalam pemeriksaan, Wa Ode diminta menjelaskan mengenai alokasi DPID dan sistem yang berlaku di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Politisi PAN ini kembali mengungkap keterlibatan anggota Banggar lainnya dalam kasus DPID, meski tidak mengetahui adanya aliran dana. “Kalau soal aliran dana saya tidak tahu karena itu hubungannya dengan penegakan hukum. Namun, kalau soal alokasi DPID dan sistemnya sudah saya

jelaskan” katanya, Rabu dua pekan lalu.

Mengenai keterlibatan anggota Banggar, Wa Ode menganggap sudah sangat jelas terungkap dalam fakta persidangan. Semua yang pernah disampaikannya selama ini juga sudah diungkap di Pengadilan Tipikor. Terkait keterlibatan Anis Matta, “Ya memang yang menyetujui dia, pimpinan DPR bidang Panja anggaran,” imbuhnya.

Selain memeriksa mantan anggota Banggar Wa Ode, KPK juga memeriksa mantan pimpinan Banggar Melchias Markus Mekeng sebagai saksi.

Tapi, Mekeng enggan memberi penjelasan apapun terkait pemeriksaannya. Anggota

UU Keuangan Negara.

Pemohon menilai pasal-pasal itu membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi setiap kali pembahasan anggaran oleh DPR. Pemohon mengharapkan MK mengoreksi pasal-pasal itu, terutama pada bagian-bagian yang memiliki potensi korupsi tinggi. Sebab, banyak kasus korupsi yang dilakukan anggota Banggar atau politisi di DPR sebagai pembahas anggaran.

Terpisah, Koordinator Divisi

DPR dari fraksi PDIP ini langsung menuju mobilnya yang sudah menunggu di depan gedung KPK. KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini. Pengadilan Tipikor telah menghukum Wa Ode dan Fadh El Fouz selama enam tahun dan 2,5 tahun penjara terkait kasus korupsi pengalokasian DPID tahun 2011 di Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Minahasa.

Sementara, kasus Haris masih disidik KPK. im Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Sekertaris Fraksi Hanura DPR RI dan mantan Anggota Banggar DPR RI, Saleh Husin mengaku menghormati langkah dari

Hukum ICW, Febri Diansyah mengamini pendapat Saleh bahwa membubarkan Banggar tak akan menghentikan korupsi di parlemen.

Namun setidaknya, kata Febri, kewenangan Banggar yang teramat besar perlu dikaji ulang. Kewenangan itu dinilai membuka peluang bagi oknum anggota Banggar ‘bermain mata’ dalam proses anggaran.

“Memang tidak menghentikan praktik korupsi. Tetapi kita berangkat dari hipotesa yang seder-

hana, kekuasaan dan kewenangan yang absolut menimbulkan pelaku korup,” ujarnya kepada hukumonline, Jumat pekan lalu.

Dikatakan Febri, kewenangan besar yang dimiliki Banggar kini terlalu terperinci. Terlebih, proses pembahasannya tidak transparan dan akuntabel. Seharusnya, lanjut dia, pembahasan anggaran cukup dilakukan di komisi-komisi. “Kewenangan ini menimbulkan konflik kepentingan tinggi,”pungkasnya.(HUKUMONLINE.COM)

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara yang dipimpin ICW dan lain-lainya untuk membubarkan Banggar DPR RI. "Pada prinsipnya prinsipnya apapun yang diputuskan oleh MK harus kita hormati dan patuhi," kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Bagi Fraksi Hanura, lanjut Saleh mana yg terbaik buat kemaslahatan bangsa Indonesia itulah yang harus dilaksanakan.

Lebih lanjut Saleh menilai apa yang nantinya akan diputuskan MK soal gugatan dari para LSM tersebut terkait pembubaran Banggar DPR RI semestinya sudah di pertimbangkan oleh MK dahulu sebelum nantinya akan diputuskan.

(BBS)

MINTA PPATK BERIMBANG PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dicecar pertanyaan oleh sejumlah anggota DPR. Anggota Dewan merasa selama ini PPATK lebih banyak mengungkap laporan transaksi keuangan legislatif.

Padahal, perilaku korupsi juga terjadi di kalangan penyelenggara negara (eksekutif) dan yudikatif.

Anggota Fraksi PAN, Yahdil Abdi Harahap, menegaskan PPATK seharusnya juga melakukan pemeriksaan terhadap rekeningrekening mencurigakan milik pejabat negara. Ia meminta PPATK berimbang dan tidak hanya fokus pada transaksi keuangan anggota DPR. “Jangan DPR saja seolah melakukan korupsi,” ujar anggota Komisi III DPR itu dalam rapat kerja dengan PPATK di Senayan, beberapa waktu lalu.

“Kalau perlu pejabat PPATK diekspos juga agar terjadi keseimbangan, agar tidak terjadi hantam menghantam,” sambung Yahdil.

Rekannya di Komisi III, Syarifuddin Suding, malah meminta PPATK membuka identitas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang transaksi keuangannya mencurigakan. Suding menilai informasi tentang transaksi keuangan mencurigakan anggota Banggar telah menimbulkan kegaduhan. “Coba Anda jelaskan siapa saja, biar tidak menimbulkan kegaduhan,” pinta Suding.

Muhammad Yusuf, Kepala PPATK, tak memenuhi permintaan Suding.

Sebab, PPATK terikat pada aturan kerahasiaan. Kalaupun ada publikasi laporan hasil analisis, itu bukan hasil pemeriksaan khusus. Wakil Ketua Komisi III DPR, Azis Syamsudin, setuju dengan dalih Yusuf. PPATK harus tetap taat pada aturan kerahasiaan.

Yusuf menjelaskan sepanjang Oktober 2010 hingga Desember 2012, PPATK telah melakukan 15 kali pemeriksaan terhadap rekening mencurigakan. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti permintaan aparat penegak hukum.

Rujukan PPATK adalah Pasal 40 jo Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Cuma, PPATK tak melakukan pemeriksaan khusus kepada pejabat negara tertentu. “PPATK pada dasarnya tidak melakukan pengamatan secara khusus terhadap pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Dijelaskan Yusuf, sepanjang 2012, PPATK telah menerima Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) sebanyak 109.210. Dari jumlah itu, PPATK sudah menyampaikan 2.149 Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada lembaga penegak hukum.

Sehubungan dengan rekening mencurigakan pejabat, kata Yusuf, PPATK telah memberikan LHA kepada lembaga penegak hukum.

Tinggal bagaimana lembaga penegak hukum menindaklanjuti dan berkoordinasi. Namun, diakui Yusuf, ada juga yang laporannya dihentikan karena tidak terbukti ada pencucian uang dan tindak pidana asal.

“Dihentikan karena tidak terbukti adanya TPPU ataupun tindak pidana asal,” pungkasnya.(HOC)

ICW Ajukan Judicial Review Banggar ke MK TIM Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara, koalisi yang terdiri dari ICW, YLBHI, FITRA, IBC, PUSAKO Univ.

Andalas, dan PUKAT Korupsi FHUGM mengajukan judicial review (uji materi) tentang kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR ke Mahkamah Konstitusi Kamis, 8 Maret 2013 lalu.

Koalisi meminta badan anggaran dibubarkan.

Pengajuan judicial review didasari realitas karena pencurian uang rakyat terus terjadi. Ragam modus dilakukan para politisi lewat kewenangan yang terkesan konstitusional.

Wisma Atlet, Kemendiknas, pengadaan Al-Qur’an, DPID, PLTS dan lainnya merupakan rangkaian kasus yang menyalahgunakan lembaga negara sebagai lahan gembur pencurian uang rakyat.

Febridiansyah dari ICW

mengatakan, “Setelah kami mengkaji, ada norma-norma yang harus dikoreksi disana.

Kami ingin Badan Anggaran dibubarkan,” tegasnya.

Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menambahkan, “Gejala korupsi ada di banggar, dimana di banggar ada fungsi kewenangan yang sangat besar,” tukasnya.

Salah satu sebab maraknya penggondolan uang rakyat adalah kewenangan DPR yang absolut. Melalui fungsi anggaran (budgeting function) dan fungsi pembentukan undangundang (legislating function), DPR leluasa memainkan pelbagai proyek yang berkaitan dengan kepentingan individu, keluarga, maupun partainya atas nama kewenangan konstitusional.

APBN, fungsi anggaran yang dijalankan DPR, yang disahkan melalui sebuah undang-undang (fungsi legislasi), membuka ruang

bagi DPR memainkan politik transaksi kepentingan di luar kepentingan rakyat.

Pembentukan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menciptakan kesempatan bagi partai politik untuk mengirim utusan untuk mencari dana bagi brankas partai. Apalagi, DPR dianugerahi

kewenangan menentukan anggaran hingga “satuan tiga” (sangat rinci), yang menyebabkan anggota DPR dapat menentukan dari hulu hingga hilir proyek negara.

Arief Nur Alam, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre, menekankan, “Seharusnya banggar itu hanya tempat sinkronisasi keputusan-keputusan yang

sudah diambil di komisi.

Kita tahu, ini adalah tahun politik. Kalau ini dibiarkan, APBN kita habis digerus untuk kepentingan pemilu 2014.”

Pencurian uang rakyat melalui ketentuan undangundang—yang bisa juga disebut pencurian legal atau mencuri atas nama undangundang, semakin dikuatkan dengan memberi ruang

kepada DPR untuk membahas proyek-proyek baru melalui pembahasan APBN Perubahan (APBN-P).

Penataan kembali anggaran negara melalui APBN-P membuka ruang baru bagi DPR dan partai politik penyokongnya untuk mendapatkan aliran dana baru (fresh money) bagi partai.

Abdullah Dahlan mengatakan, “APBN bukan dipakai untuk evaluasi anggaran 6 bulan ke belakang, tapi malah untuk penambahan proyek,” ujarnya.

Padahal, kewenangan DPR melalui undangundang itu jauh dari misi konstitusionalnya, yaitu untuk memperjuangkan anggaran berbasis “semangat kerakyatan”.

Bahkan pasal-pasal undangundang tersebut bertentangan dengan semangat yang dikehendaki oleh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Agar proses penganggaran keuangan negara dapat berlandaskan

semangat kerakyatan dan bukan kepartaian, maka koalisi mengajukan pengujian undang-undang (judicial review) UU MD3 dan UU Keuangan Negara.

Permohonan judicial review terangkum dalam tiga poin, yaitu: meninjau ulang keberadaan dan kewenangan Badan Anggaran DPR-RI, membatalkan Kewenangan DPR untuk membahas anggaran secara rinci sampai “satuan 3”, membatalkan “kewenangan perbintangan/pemblokiran anggaran” setelah Paripurna UU APBN. Pasal-pasal yang akan diuji dapat disimak di ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (5) huruf c UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) serta Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (ICW)

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

6

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

NAD SUMUT

POLITIK

Tim Pemantau DPR-RI Turun Ke Aceh Timur ACEH TIMUR - Terkait perpanjangan kontrak PT. Triangel Pase Inc (Triangel Global Eenergy), dimana keberadaannya tidak banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya, membuat anggota DPR RI yang tergabung dalam Tim Pemantau Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU otonomi Khusus Bagi Papua, turun ke Aceh Timur, Rabu (20/3).

Sementara menurut Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un dalam sambutannya mengatakan agar perusahaan yang mengekplorasi sumber daya alam di Aceh Timur agar memberikan manfaat serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Hal itu sesuai keputusan damai Goverment Of Indonesia (GOI) dan Goverment Of Aceh Merdeka (GAM). “Da-

lam hal pengelolaan sumber daya alam di Aceh haruslah mengacu pada UUPA, agar mampu menjawab dan mensejahterakan masyarakat Aceh secara umum,” tegas Wabup.

Tim Pemantau yang dimotori Marzuki Daud menjelaskan pembahasan dilakukan guna menyamakan visi dan persefsi menyangkut pengelolaan blok pase. “Dalam rangka menyamakan visi dan persefsi, kami mendapat kesimpulan Pemkab Aceh Timur, Aceh Utara atau dengan Pemerintah Aceh untuk kami bahas ditingkat pusat dengan Menteri ESDM,” jabar Marzuki.

Sementara itu Anggota DPR-RI lainnya, Nasir Jamil mengatakan sebelum ke tahap peninjauan ke lapangan dirasa perlu dilakukan diskusi. Ia mengatakan siapapun yang mengelola blok pase harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRK Aceh Timur Tajul Ula (Ketua Komisi A) meminta mengambil langkah dan solusi permasalahan untuk kepentingan masyarakat Aceh Timur dan Aceh Utara. Marzuki (Ketua Komisi B) intinya setuju atas kehadiran investor namun harus disesuaikan UUPA. Abdul Hamid (Ketua Komisi D) dasar permaslahan ini timbul karena adanya ketidak adilan dan selama 3 perpanjangan kontrak Triangel Pase sekarang baru mencuat karena anggota DPRK sekarang lebih peduli.

Ahmad Emda meminta Anggota DPR-RI sebelum menentukan sikap harus meninjau ke lapangan. Mirnawai (Wakil Ketua DPRK) berharap kunjungan Anggota DPR-RI jangan hanya meninjau, karena masih banyak sektor yang perlu diperhatikan. Tgk. Alauddin (Ketua DPRK) menyatakan perusa-

haan Triangel Pase hidup dalam kemewahan sementara masyarakat tidak menikmati fasilitas seperti listrik dan akses jalan.

Sementara itu menurut sekretaris SKK Migas, Gede Priyatna mengatakan pasca dibeli dari exxon mobil 2009 lalu blok pase Triangel Pase produksinya menurun dan menyisakan 20 barel/hari. Seharusnya kontrak berakhir 2012 lalu dan diperpanjang lagi 6 bulan.

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un juga dalam kesempatan diskusi itu meminta tim pemantau jangan hanya meninjau masalah Triangel Pase, tapi juga harus memantau keseluruhan permasalahan.

Sekdakab Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, M.M. pada kesempatan itu mengingatkan sejarah merupakan pengalaman berharga. Konflik berkepanjangan di Aceh terjadi karena ketidakadilan.(BSO

Sekda Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, MM sedang membetulkan dari salah seorang peserta diklat dan disaksikan oleh peserta lainnya.

Sekda Buka Diklat Bagi Sekretaris Gampong ACEH TIMUR - Sebanyak 60 orang Sekretaris Gampong dari berbagai desa dalam 24 Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Timur mengikuti Diklat Penatausahaan Administrai Tata Naskah Dinas yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Aceh Timur di aula SKB, Idi. Dasar diadakannya Diklat Pelatihan bagi para Sekretaris Gampong ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan PNS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, MM dalam amanatnya mengatakan, peran utam bagi para sekretaris dalam ja-

jaran pemerintahan baik mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi, Daerah Kabupaten/ Kota, Kecamatan sampai Gampong adalah sama, namun jenjang saja yang berbeda menurut luas wilayah yang menjadi wewenang ataupun tangungjawabnya namun tugas yang di emban tetap sama yakni orang yang menentukan jalannya administrasi pemerintahan dengan baik, sebab dengan administrasi yang baik sudah dipastikan akan baik pula jalannya roda pemerintahan, hal ini dikarenakan jabatan yang kita emban ini buikan sebuah jabatan politik akan tetapi jabatan struktural didalam ruang linggkup kepemrintahan.

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengaman, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan ser-

ta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Tata naskah dinas sangat penting untuk pelaksanaan tugas dan memperlancar tercapainya tujuan organisasi.

Oleh sebab itu ia sangat berharap kepada seluruh sekretaris gampong yang mengikuti diklat pelatihan ini agar hendaknya benar-benar mengikutinya serta harus paham benar apa-apa yang disampaikan oleh pemateri nantinya agar apa-apa yang didapatkan didalam pelatihan ini nantinya bisa di implementasikan dalam kegiatan kerja sehari-hari dalam menjabat sekretaris gampong karena gampong merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling bawah dan langsung bersentuhan dengan masyarakat” ujarnya.

Tujuan diadakannya Diklat Penatausahaan Administrasi Tata Naskah Dinas ini

adalah untuk efesiensi dan efektifitas administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, hal ini dikatakan Oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Timur, Bustami, SH, MH ketika memberikan laporannya dalam acara pembukaan diklat tersebut, lebih lanjut ia mengatakan pelaksanaan diklat dimaksud akan diadakan selama sembilan hari terhitung sejak tangal 19 sampai dengan 28 Maret mendatang dimana para tenaga pengajar didatangkan dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri Jakarta dan para pejabat dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

Selama diadakan diklat ini semua peserta akan diasramakan.(BSO)

HKN Upaya Perubahan Ke Arah Lebih Baik ACEH TIMUR - Melalui hari kesadaran nasional yang diperingati setiap bulan hendaknya dapat meningkatkan tentang sejauh mana kita berdisiplin atas segala peraturan yang ada, sehingga kita dapat melihat sejauh mana kepedulian kita atas masalah yang dihadapi Pemkab Aceh Timur, hal ini disampaikan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib melalui Sekda Drs. Bahrumsyah, M.M., pada Hari Kesadaran Nasional (HKN),

Senin (18/3) di Halaman Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.

Bupati mengatakan dalam diri PNS tertanaman kesadaran, bekerja bukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi tanggung jawab sosial. Tak henti-hentinya Bupati dalam setiap amanat apel Peringatan HKN selalu menghimbau jajaran PNS melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Tanpa terkecuali pada HKN kali ini. “Mari ambil kesem-

patan melakukan pradigma diikuti tekad dan keinginan baru sehingga tercipta perubahan ke arah yang lebih baik,” himbaunya.

Dikatakan Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota telah berkomitmen agar Aceh sebagai Wilayah Bebas Korupsi. “Tanggal 11 Januari 2013 lalu di Banda Aceh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mencanangkan Aceh sebagai Wilayah Bebas Korup-

si (WBK) (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) untuk itu kita harus mendukung reformasi birokrasi di Aceh kearah yang lebih baik,” pintanya.

Guna mendukung program tersebut Bupati Aceh Timur melalui Sekda meminta semua satuan tugas pengembangan dan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang sudah terbentuk untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.(BSO)

Tanpa Arsip yang Baik, Ibarat Tentara Tanpa Senjata ACEH TIMUR - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un, Selasa (19/3) membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Kabupaten Aceh Timur yang digelar oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur di Aula Serbaguna Setdakab Idi,. Dalam sambutannya, wabup mengingatkan seluruh peserta bahwa kegiatan sosialisasi ini jangan sebatas seremonial belaka akan tetapi harus benar benar menjadi pengetahuan bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga tenaga kearsipan dan juga PNS Aceh Timur umumnya.

Arsip ini sangat bernilai harganya sehingga menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi generasi genera-

si mendatang. Jadi dengan pelatihan ini , para peserta harus mengikutinya dengan tekun dan bersemangat sehingga ilmu yang diperoleh bisa menjadi sebuah perbaikan bagi pembangunan Aceh Timur ke arah yang lebih baik lagi sekarang maupun masa akan datang.

Harus diingat, sosialisasi /penyuluhan kearsipan ini didanai dengan APBK Aceh Timur dan uang rakyat yang nilainya juga cukup besar, jadi jangan disia-siakan, 'ingat Wabup Syahrul Syama'un sembari menyatakan bahwa betapa pentingnya arsip ini karena tanpa arsip yang baik dan terawat dan terpelihara, maka bisa diibaratkan seperti tentara tanpa senjata, petani tanpa bibit atau dan lainnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Timur , Drs Zainal Abidin, M.Si dalam laporannya mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 67 peserta yang terdiri dari PNS dilingkup SKPK, Bagian Setdakab, Camat,Kantor dan instansi pemerintahan serta instansi swasta lainnya. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, Selasa-Kamis, 19 s/ d 21Maret 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 67 orang.

Tampil sebagai pemateri atau narasumber diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur, Drs. Bahrumsnyah, M.M., Praktisi Arsip, Sudirman, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh diantarnya Sri Kartini, S.E., Ikhsan S.Sos, Rini Rovini, S.E., dan lainnya.(BSO)

Wabup Periksa Kendaraan Dinas Penyuluh ACEH TIMUR - Kenderaan dinas yang telah diberikan kepada tenaga penyuluh sejatinya untuk melancarkan operasional tenaga penyuluh bagi kepentingan masyarakat kepada masyarakat, bukan untuk dijadikan sebagai kenderaan gaya-gayaan.

Saat ini banyak kondisi kendaraan dinasi telah dipreteli serta tidak terawat.

"Gunakanlah kenderaan dinas untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan main-main dengan tanggungjawab dan kewajiban ," ujar Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama'un saat melakukan pemeriksaan

kendaraan dinas pada Badan Penyuluh Lapangan dalam wilayah Kab. Aceh Timur, Senin (18/3).

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan menerima laporan, penyuluh lapangan banyak yang tidak masuk kerja. "Malah ada sepeda motor dinas penyuluh saat jam dinas tidak di bawah ke kantor, tapi terparkir di Simpang Komodor Langsa bahkan ada yang disewakan.

Wabub di depan seluruh penyuluh lapangan, memberi pengarahanagar bekarja secara maksimal dan ikhlas memberi penyuluhan, baik itu penyuluh pertanian, peri-

kanan dan perkebunan. "Ajarilah masayarat meningkatkan perekonomiannya,”kata Syahrul.

Menurutnya, penyuluh adalah guru bagi petani, nelayan, pekebun. Untuk itu, penyuluh yang pintar harus memberi ilmunya kepada masyarakat. Selanjutny Wakil Bupati didampingi Sekda Drs. H. Bahrumsyah,MM, Kadis DPKKD T.Munzar, Kepala Badan Penyuluh, dan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, Syamsul Qamar bertolak ke Dinas Pekerjaan Umum untuk memeriksa kendaraan di dinas.

(BSO)

PT KAI Tak Sanggup Ganti Rugi Hak Pensiunan ACEH TAMIANG - Pertemuan musyawarah ganti rugi hak antara pengembangan (Developer) dengan 5 KK (Kepala Keluarga) pegawai pensiunan PT.KAI tak kunjung sepakat. Dalam hal ini M.Halim sebagai developer tidak menyanggupi permintaan 5 KK untuk mengganti bangunan rumah yang dihuni terkait rencana akan dibangun ruko diatas tangan tersebut.

Pertemuan mediasi yang difasilitasi Camat Kota Kuala Simpang, Mix Donal, SH di aula Kantor Camat, Rabu (13/3) dihadiri staf utama dirut PT. KAI Sudjadi, Kabid Asset PT. KAI Aceh

Ardial, Kapolsek Iptu Mubarak dan Danramil Kota Kuala Simpang Kapten Muhammad AR. Sesuai perjanjian developer dengan PT. KAI, mengikat perjanjian sewa atas tanah selama kontrak 5 tahun. Di lahan tersebut terdapat perumahan pegawai pensiunana PT.KAI yang menuntut hak ganti rugi, baik berupa uang maupun bangunan rumah baru.

Dalam dialog itu pihak developer tidak menyanggupi permintaan salah seorang anak dari Muhammad Pensiunan pegawai PT. KAI Aceh Tamiang, Mursidah “ masih nilai yang standar

ganti rugi yang kami ajukan, daerah di Aceh terjadi juga hal yang sama” sebut mursidah.

Berlarutnya mediasi membuat staf utama Dirut PT. KAI Aceh, Sujadi menutup dan mengakhiri pertemuan. “Kalau dalam pertemuan ini tidak ada kesepakatan yang jelas dan akurat, saya tutup dan akhiri dialog,” pungkas Sujadi.

Sementara pendamping staf utama Dirut PT. KAI, Kabit Asset, Ardinal menjelaskan kepada Realitas setelah beranjak keluar dari ruangan audiensi, pihaknya masih ada pekerjaan dan urusan lain yang harus dikerjakan.(BSO)

» Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

Geuchik Merandeh Dayah Langsa Lama Di Kecam Warga LANGSA–Geuchik (Kepala Desa) Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Kota Langa Zulkarnain dikecam warganya, karena tidak transparan dalam perektrutan calon anggota PPS di wilayah Kota Langsa, pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014 tertanggal 18 Februari 2013.

Dalam rekrutmen anggota PPS, KPU Kota Langsa membuka penerimaan melalui Geuchik, namun Geuchik Desa Meurandeh Dayah Kecamatan Langsa Lama Zulkar-

nain tidak transparan terhadap warganya. Yang dicalonkan geuchik sebagai anggota PPS adalah orangorang dekatnya.

Disinyalir Zulkarnain selaku geuchik dengan sengaja menempelkan pengumuman dari KPU satu hari sebelum penutupan

berakhir. Akibatnya warga lain terganjal, karena waktu yang terbatas.

Hanya satu hari untuk melengkapi berkas persyaratan. Padahal pengumuman sudah hampir 1 bulan diterima Zulkarnain dari kecamatan Langsa Lama. Disinyalir akal licik

zulkarnain merekrut orangorang dekatnya sebagai calon anggota PPS, mengandung unsure politik untuk memenangkan calon anggota dewan dari Dapil Langsa Lama 2014 mendatang.

Demikian keterangan beberapa pemuka

masyarakat kepada wartawan. Sumber lain menyebutkan Geuchik Zulkarnain, Januari 2013 masa peralihan Kepala Dusun.

Karena yang lama ada mengundurkan diri, sedangkan kepala dusun yang baru terpilih belum dikeluarkan SK.

Namun Zulkarnain tetap mengambil honor ketiga kepala dusun tersebut di kantor Kecamatan Lansga Lama dengan alasan untuk kas desa.

Padahal menurut prosedur, uang tersebut harus dikembalikan ke kas kecamatan.(TIM)

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

7

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

POLITIK

Bupati Nias: Budayakan Membangun Tanpa Korupsi NIAS – Penataan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Nias merupakan penataan organisasi pemerintah sesuai dengan kompetensi personalia dengan meletakkan dasardasar pemerintahan yang bersih, efesien yang berorientasi untuk melayani dan membangun tanpa korupsi.

Harapan itu disampaiakn Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara serah terima jabatan Camat Ulugawo dari pejabat lama, Elizama Gea,S.Sos kepada camat yang baru, Manati Zendrato yang dilaksanakan di Kantor Camat Ulugawo, kemarin.

Menurut Bupati, untuk mencapai harapan tersebut kita harus memberikan pelayanan maksimal dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat masyarakat yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas serta tanggap terhadap tata kelola pemerintahan serta efesien dalam bekerja.

Dikatakan, serah terima

jabatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pengambilan sumpah/janji dan pelantikan jabatan struktural eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias baru-baru ini.

Serah terima jabatan bukan merupakan kepentingan individu atau golongan tertentu, tetapi merupakan pemenuhan kepentingan organisasi agar percapaian tujuan yang telah dicanangkan dapat berjalan lebih efesien dan efektif.

Pada kesempatan itu, bupati mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas, pengabdian serta loyalitas selama ini dan diharapkan kepada pejabat yang baru hendaknya berkomitmen melanjutkan tugas-tugas pemerintahan di Kecamatan Ulugawo dengan penuh tanggung jawab sehingga roda pemerintahan diwilayah kerjanya berjalan lebih efesien dan efektif.(YAGI)

SUMUT

Bupati Asahan Lantik Pejabat Eselon II KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melantik pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Pelantikan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan no 114-BKD/2013 tertanggal 14 Maret 2013 tersebut secara resmi Bupati mengambil sumpah jabatan dan sekaligus melantik 15 pejabat eselon II di aula Melati, Pemkab setempat, Senin (18/3).

Bupati Asahan dalam arahannya mengatakan kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat bekerjasama serta bekerja dengan sebaik baiknya, jalin hubungan baik

dengan seluruh staf, sebab tanpa staf pimpinan tidak akan bisa bekerja secara maksimal, begitu juga pejabat diminta jujur kepada keluarga dan pemerintah.

Dari sejumlah pejabat yang dirombak diantanya adalah Drs John Hardi Nasution MSi sebelumnya Kaban Kepegawaian Daerah Asahan menjadi Kaban Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Asahan, Taufik Zainal Abidin S Sos sebelumnya Kaban Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Asahan menjadi Asisten Pemerintahan.

Drs Zainal Arifin Sinaga

MH sebelumnya Kadis Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Parawisata Asahan menjadi Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Khaidir Afrin SE sebelumnya Kadis Perindustrian dan Perdagangan Asahan menjadi Asisten Administrasi Umum.

H Syaifuddin Tarigan SH sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Drs Moh Salim MSi sebelumnya Asisten Administrasi Umum menjadi Staf Ahli Bupati Asahan Bidang Hukum dan Politik.

sengketa tanah terjadi di Langkat, terkait dengan tanah perkebunan eks HGU PTPN II oleh kelompok-kelompok masyarakat.

“Pemerintah berusahan mengatasi permasalahan sengketa tanah dengan mediasi yang tidak terlepas dari kerjasama unsur Muspida, Kakan BPN Langkat. Kami tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya kerjasama dengan berbagai pihak,” kata Sekda.

H.Syamsul. K selaku ketua rombongan mengucapkan terima kasih kepada yang berkenan menerima kami Study banding.

Ditambahkannya di Lahat, permasalahan sengketa tanah tidak jauh berbeda dengan Langkat.(JUL)

Ngogesa: Do’a dan Dukungan Warga Sangat Penting LANGKAT - Tahun 2013 ini, Kecamatan Sirapit tepatnya jalan utama Desa Tanjung Keriahan samapai ke Desa Tanjung Lenggang akan dilakukan pengaspalan hot mix sepanjang 3,5 Km dengan memakan biaya total 6 M yang merupakan sambungan pengaspalan yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2012 silam.

Hal tersebut terungkap pada acara silaturrahim Arih Ersada masyarakat Desa Kecamatan Sirapit bersama Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH di lapangan bola Tanjung Nguda, Rabu (20/3).

Pada bagian lain Bupati Langkat yang datang bersama Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa itu berterima kasih kepada masyarakat Sirapit atas kondusifitas yang terjaga se-

lama ini, dijelaskannya hal tersebut dapat terjadi berkat dukungan dan do’a masyarakat karena sebaik apapun rencana yang diprogramkan Pemerintah tanpa memperoleh sambutan positif dan respon baik di masyarakat tidak akan menghasilkan yang baik pula.

“Tanpa dukungan dan do’a masyarakat tak akan mampu kami berbuat” katanya Sebelumnya tokoh masyarakat Aman Sitepu menyampaikan kegembiraan dan rasa bangga mereka atas kehadiran Bupati Haji Ngogesa ke daerah yang dihuni beragam suku dan agama itu, pihaknya berharap Haji Ngogesa dapat memimpin Langkat kembali dan menyampaikan kebulatan tekad mereka untuk mendukung dan siap memilihnya kembali.(JUL)

Olah Raga, Kebudayaan dan Parawisata Asahan.

Jaya Prana Sembiring SH sebelumnya Kadis Perhubungan Asahan menjadi Kadis Tenaga Kerja Asahan, Drs Sori Muda Siregar sebelumnya Pegawai pada BKD menjadi Kadis Perhubungan Asahan, Drs Syafruddin Harahap MSi sebelumnya Kadis Sosial Asahan menjadi Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Asahan, Misli M Noor SH sebelumnya Pegawai pada BPBD menjadi Kadis Sosial Asahan, Drs Supriyanto MPd sebelumnya Pegawai pada BKD menjadi Kadis Koperasi dan UMKM Asahan.(IN)

Gubsu Buka Asahan Expo Wabup Sergai sedang memberikan arahan dan bimbingan kepada jajaran PNS pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Kabupaten Lahat Study Banding Ke Langkat STABAT – Pemkab Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Bagian Pertanahan Setdakab Lahat adakan study banding ke Kabupaten Langkat, Kabag Pertanahan Setdakab Lahat H. Syamsul K. selaku Ketua rombongan yang diterima oleh Sekdakab Langkat Drs. H. Surya Djahisa, M.Si di ruang rapat Sekda, Rabu ( 20/3).

Sekdakab Langkat pada kesempatan itu mengucapkan selamat datang kepada H. Syamsul K. dan rombongan di Bumi Langkat yang bertuah ini. Lebih lanjut Sekda mengatakan Langkat terdiri dari 23 Kecamatan, 13 di antaranya adalah daerah pesisir, 10 daratan. Sejak reformasi 1998, banyak

Drs Muslim sebelumnya Pegawai pada Dinas Pertambangan dan Energi Asahan menjadi Staf Ahli Bupati Asahan Bidang Pemerintahan, Ir Mangara sebelumnya Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Asahan menjadi Staf Ahli Bupati Asahan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Muhammad Rais SH sebelumnya Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Asahan menjadi Kadis Perindustrian Dan Perdagangan Asahan, H Erwis Edi Pauja Lubis SH sebelumnya Kadis Tenaga Kerja Asahan menjadi Kadis Pemuda,

Egalitarianisme Wujud Profesionalisme PNS SERGAI - PNS di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) diminta memberikan pelayanan secara egalitarian. Karena sikap egalitarian merupakan wujud profesionalisme PNS dalam pelayanan masyarakat dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi, MSi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Ir. H. Soekirman dihadapan seribuan PNS jajaran Pemkab Sergai pada upacara hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (18/3).

Turut hadir Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta para Kepala

SKPD Pemkab Sergai.

Lebih lanjut disampaikan bahwa egalitarianisme dalam koridor profesionalisme dimaknai sebagai suatu pengabdian yang tidak pilih kasih terhadap seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Dimana profesionalisme harus tetap dijunjung tinggi dalam kondisi apapun yang melingkupi PNS. Dengan mengedepankan profesionalisme diharapkan tidak ada pengabaian terhadap hak-hak masyarakat sipil yang membutuhkan bantuan dalam bentuk tata pemerintahan, tata kemasyarakatan dan tata pembangunan. Pelayanan publik ini harus tetap berjalan yang

dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan terkordinasi, ujar Wabup.

Profesionalisme bermula dari disiplin dan kinerja yang positif. Disiplin dalam lingkungan pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pekerjaan yang tidak dilaksanakan dengan disiplin menghasilkan pekerjaan yang tidak maksimal.

Disiplin itu pula yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja. Kinerja ini akan memberikan perfoma pelayanan publik yang prima. Sehingga menjadi suatu keharusan bagi PNS untuk tetap dalam konteks disiplin yang tinggi serta memberikan hasil kerja yang baik, ungkap Wabup.(ARM)

Pemkab Nias Laksanakan Forum SKPD Bidang Ekonomi NIAS – Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan forum Satuan Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Ekonomi yang berlangsung di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nias di Kecamatan Gido, Selasa kemarin.

Panitia penyelenggaran forum SKPD Bidang Ekonomi Tahun 2014 dalam laporannya mengatakan kegiatan ini merupakan wadah koordinasi dan kegiatan pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi.

Dikatakan, tujuan kegiatan ini untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil penelaahan pokopokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang kecamatan,mempertajam indikator serta target program dan

kegiatan SKPD Kabupaten Nias bidang ekonomi, menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinersitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD dengan prinsip efektif, efesien dan tidak terjadi pemborosan.

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam sambutannya mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, salah satunya ten-

tang tahapan penyusunan RKPD. Menurut bupati, forum SKPD Bidang Ekonomi uantuk tahun 2014 adalah rangkaian proses perencanaan dari bawah dan atas (botton up) yang diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat desa , kecamatan, kabupaten/kota, provinsi serta nasional.

Diharapkan, dalam proses pelaksanaan forum SKPD bidang ekonomi tahun anggaran 2014 hendaknya beteul-betul memperhatikan pencapaian target kinerja setiap urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan SKPD yang tergabung dalam bidang ekonomi, sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Nias yang berkeadilan, sejahtera, dan mandiri yang dilayani oleh pemerintah yang bersih dan responsip, ujarnya. (YAGI)

KISARAN - Gubsu H Gatot Pujo Nugroho membuka secara resmi kegiatan Asahan Expo dalam rangka Hari Jadi Pemkab Asahan ke 67 tahun, Sabtu 16 Maret 2013 di Lapangan Hoky Kisaran, Kabupaten Asahan.

Gubsu dalam arahannya mengatakan bahwa Asahan Expo merupakan ajang sumber informasi dan komunikasi kepada masyarakat yang nantinya diharapkan mampu melahirkan ide dan gagasan yang dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan di Asahan dan Sumatera Utara. “Kegiatan pameran ini merupakan ajang sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, apalagi seluruh SKPD dan Kecamatan memliki stand yang menampilkan potensi dan program, sehingga sangat membantu masyarakat dalam hal informasi,” kata Gubsu.

Gubsu juga menjelaskan, kegitan tersebut dapat dijadikan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal lebih dekat Kabupaten Asahan, mulai sektor pendidikan, sosial budaya, pariwisata, dan juga berbagai teknologi lain, sehingga semangat nasionalisme kedaerahan bangkit.

Gusbu dalam sambutnya berharap selain dapat memberikan ide dan gagasan untuk Pemkab Asahan juga diharapkan Asahan expo dapat memberikan kontribusi kepada Sumut. Dalam hal ini Asahan harus mempersiapkan rencana pembangunanya untuk Sumut, Gubsu juga memberi apresiasi positif atas apa yang dilakukan Pemkab Asahan di hari jadinya ke-67.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menjelaskan Hari Jadi Kabupaten Asahan dikemas melalui pameran pembangunan, diawali Sidang Paripurna Istimewa di gedung DPRD. Pameran pembangunan diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN dan Swasta, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pihak lain.

“Harapan kita pameran ini menjadi moment untuk memberikan ide dalam memajukan pembangunan di Asahan serta memperkenalkan Asahan lebih dekat kepada masyarakat,” sebut Bupati, sembari mengucapkan selamat kepada Gatot Pujonugroho yang telah dilantik sebagai Gubsu dan ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilgubsu 2013.

Asahan Expo berlangsung sampai 22 Maret 2013 itu direncanakan benar-benar semarak, dirangkai pemberian bantuan kepada masyarakat, zikir Akbar, Senam Massal, kreasi budaya para siswa yang mengacu kepada visi misi Pemkab Asahan “Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri ditambah hiburan gratis bagi masyarakat Asahan.(IN)

» Pilkada Langkat

Ratusan Mantan Kades Minta Ngogesa Maju Kembali SELESAI - Ratusan mantan Kepala Desa se-wilayah Langkat Hilir dan Teluk Aru berharap Bupati Langkat saat ini H. Ngogesa Sitepu, SH kembali bersedia mencalonkan diri sebagai kandidat calon Bupati pada periode 2014-2019 mendatang.

Hal ini terungkap pada acara silaturrahim para mantan kades tersebut bersama Bupati Haji Ngogesa yang diprakarsai oleh beberapa mantan kades diantaranya Selamat Sembiring, Masa Sitepu, Lani J dan Adlin Nur Sitepu yang berlangsung di Kolam milik pribadi Haji Ngogesa Dusun Ara Tunggal Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, Minggu (17/3).

“Kami menginginkan Bapak Ngogesa mencalonkan diri kembali dan kami

siap mendukung tentunya dengan beberapa catatan” kata Suharto mantan Kades Kebun Lada Kecamatan Hinai seraya menyampaikan catatanya yaitu Bupati Haji Ngogesa harus meneruskan visinya yang dinilai sangat membangun bagi masyarakat Langkat juga terhadap pembangunan Insfrastruktur jalan.

Mereka menilai telah banyak yang kemajuan Langkat selama kepemimpinan Haji Ngogesa, hal itu terbukti dari sederat penghargaan tingkat Nasional yang diterima Langkat seperti Adipura, WTN, Adiwiyata, Manggala Karya Kencana, Pembinaan K3, Kabupaten Layak Anak, Swasembada beras dan daging dan hal lain yang menyangkut hajat hidup

orang banyak, Haji Ngogesa juga tak sungkan mengucurkan dana pribadinya untuk mensiasati keterbatasan APBD dalam berbagai pembangunan jalan dan jembatan serta kebutuhan masyarakat lainnya.

Pihaknya juga mengapresiasi atas kegiatan yang berlangsung karena sebelumnya dijelaskan Suharto yang senada dengan para mantan Kades lain yang berkesempatan berbicara diantaranya Mansyur dari P. Susu, Rahman dari P. Jaya, Asnan mantan Kades Air Hitam Kec. Gebang dan Sugiono mantan kades Wampu yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Langkat bahwa tidak pernah kegiatan seperti itu berlangsung selama ini.

Ditambahkan Sugiono banyak hal yang dapat

Bupati Langkat saat bersilaturrahim dengan para mantan Kepala Desa di Dusun Ara Tunggal Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai. diambil dan diserab melalui kegiatan tersebut seperti aspirasi masyarakat ditingkat Desa dan kebutuhan pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Sementara Bupati Langkat Haji Ngogesa menyampaikan rasa terima

kasihnya terhadap dukungan yang diberikan, dirinya berharap para mantan Kades juga senantiasa memberikan saran dan masukan bagi program pembangunan dan hal-hal yang kurang baik dalam program Pemerintah.

Dirinya juga mengajak para mantan Kades yang

telah banyak berjasa dan berperan bagi pembangunan Langkat untuk kembali memberikan sumbang saran dan pemikiran untuk membangun dan memajukan Langkat agar dapat menjadi Kabupaten terdepan, “Terima kasih atas dukungannya, mari kita

sama-sama berusaha dan berdo’a bagi kemajuan bumi Langkat” ujar Haji Ngogesa.

Dikatakannya bahwa Rasul dalam menyebarkan kebaikan banyak menuai masalah dan hujatan, apalagi dirinya yang hanya sebagai manusia biasa tetapi sosok Bupati yang dikenal dermawan itu berkomitmen untuk terus dan tetap memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan di bumi bertuah Langkat tanah kelahirannya itu.

Menanggapi aspirasi dan masukan tentang pembangunan insfrastruktur umum Bupati Langkat itu menjelaskan bahwa beberapa yang disampaikan telah tertampung dalam APBD 2013 dan jika ada yang belum akan diprogramkan untuk tahun anggaran berikutnya, hadir juga dalam acara Tokoh Masyarakat Eswin Sukarja, Camat Selesai Ikhsan Afrija dan beberapa tokoh masyarakat setempat.(JUL)

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

13

E D I S I 244 25–31 MARET 2013

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri bukti keterlibatan pihak lain atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus simulator SIM. 2. Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas mengimbau parpol peserta Pemilu 2014 benar-benar mencalonkan sosok berkualitas, mempunyai integritas, dan tidak mempunyai rekam jejak buruk.

Maladministrasi Pertanda Awal Terjadinya Korupsi JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai maladministrasi pertanda awal terjadinya korupsi. Karenanya, pengawasan terhadap pelayanan publik perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Masalah ini tak lepas dari fungsi Ombudsman yang melakukan pengawasan atas pelayanan publik.

"Dalam melaksanakan tugas, Ombudsman punya kewenangan yang kuat. Sehingga dapat memanggil para pihak yang dilaporkan. Jika yang bersangkutan tak kunjung memenuhi panggilan, Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa," tegas Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri dalam diskusi di kantor Ombudsman Jakarta, Jumat pekan lalu.

Febri mengakui hasil temuan ICW sudah banyak yang dilaporkan ke Ombudsman.

Setelah diproses, Ombudsman menerbitkan rekomendasi untuk lembaga yang dilaporkan. "Seharusnya masyarakat dapat berperan melakukan perbaikan pada unit pelayanan tertentu di lembaga pemerintahan dengan difasilitasi Ombudsman," paparnya Dikatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak mendapat pelayanan publik yang baik, ICW melakukan pendidikan.Yaitu dengan mendampingi masyarakat agar mampu membuat laporan pengaduan yang baik agar diproses oleh Ombudsman.

Dicontohkan, sebuah kasus pelayanan publik tak berarti tuntas jika masalah yang berhasil diselesaikan hanya berasal dari sebuah kasus yang dilaporkan.

Namun, persoalan itu harus dituntaskan secara menyeluruh, sehingga ketika si pelapor atau masyarakat kembali ke lembaga pelayanan publik tersebut,

tak ditemukan lagi masalah. “Jadi bukan kasusnya (pelapor,-red) saja yang selesai, tapi sistem secara umum, untuk memberi pelayanan publik berkualitas,” jelasnya.

Anggota Ombudsman, Budi Santoso, mengatakan fungsi Ombudsman dan KPK saling bersinergis. Salah satu keseriusan jalin kerjasama sudah dirancang draf MoU antar kedua lembaga. "Kami berharap rancangan tersebut dapat disahkan dengan segera," ucapnya Jika Ombudsman mendapat laporan, lanjut dia, namun kasusnya lebih berat pada tindak korupsi maka diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti. Hal serupa juga terjadi ketika KPK mendapat laporan namun lebih mengarah kepada pencegahan korupsi atau maladministrasi.

Budi mengatakan dari pengaduan yang masuk ke Ombudsman, sebagian besar berkaitan dengan berlarutnya pelayanan publik (undue delay). Misalnya, terkait keluhan masyarakat tentang lama dan mahalnya mengurus KTP dan sertifikat tanah.

Juga banyaknya laporan Ombudsman berupaya membuka kantor perwakilan di 33 Provinsi pada tahun ini. Diharapkan, masyarakat di daerah tak perlu repot datang ke kantor Ombudsman di Jakarta. Ombudsman akan membuka perwakilan sampai ke tingkat kabupaten/kota.

“Ombudsman baru punya perwakilan di 23 Provinsi,” ujarnya.

Secara umum, mekanisme pelaporan masyarakat ke Ombudsman dapat dilakukan dengan mudah. Seperti lewat telpon dan surat elektronik. Dalam menyelesaikan kasus, Ombudsman memberi pendidikan kepada masyarakat khususnya pelapor akan hak atas pelayanan publik.(ENDY)

Donor Darah KPK untuk Bantu Sesama KOMISI Pemberantasan Korupsi kembali menggelar donor darah yang diikuti oleh pegawai KPK. Acara yang berlangsung di Auditorium KPK, Rabu (20/3), ini diselenggarakan atas kerja sama Wadah Pegawai (WP) KPK dan Palang Merah Indonesia.

“Donor darah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pegawai KPK untuk membantu sesama yang membutuhkan dan sekaligus menjadi darah yang menggelorakan semangat antikorupsi seantero negeri tercinta ini,” ujar Ketua WP Nanang Farid Syam.

Menurut Nanang, donor darah tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan pasokan darah, namun juga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor. “Antusiasme pegawai mengikuti kegiatan donor darah yang berlangsung dari pagi hingga siang ini sangat besar. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 132 peserta.” paparnya.

“Donor darah merupakan agenda rutin yang dilaksa-

PENGAWASAN KURIKULUM 2013– Perwakilan Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti (kiri), Praktisi Pendidikan Benny Susetyo (kedua kanan) dan Monitoring Pelayanan Publik ICW Siti Juliantari Rachman (kanan) dan Jubir KPK Johan Budi memberi keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/3).

ICW yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kurikulum 2013 meminta KPK untuk memantau pengelolaan dana kurikulum 2013. nakan oleh WP KPK. Dan, pada donor darah yang ke-20 sejak 2008 ini, PMI juga membuka untuk pemeriksaan lemak gratis,” tambah nanang.

PMI sendiri mengerahkan total 11 tenaga medis yang terdiri atas dua orang dokter dan sembilan orang perawat.

Mereka didatangkan lang-

sung dari markas PMI Pusat, Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat. "PMI selalu memfasilitasi dan membantu melayani pegawai KPK untuk berperan

dalam hal kemanusiaan dengan ikut serta menyumbangkan darahnya untuk kepentingan bersama," tandasnya. (HUMAS)

Korupsi Hambat P elayanan Publik Pelayanan PELAYANAN publik dan korupsi adalah dua hal yang bertolak belakang. Pelayanan publik adalah tindakan melayani masyarakat sesuai dengan kewenangannya, sementara korupsi adalah perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.

Dari pemikiran itu, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menuturkan, maladministrasi merupakan pertanda awal adanya kasus korupsi. Karenanya, Febri berharap pengawasan terhadap pelayanan publik perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Ketika berbicara soal pelayanan publik, lanjut Febri, tak lepas dari fungsi Ombudsman Republik Indonesia yang melakukan pengawasan atas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Febri melihat Ombudsman punya kewenangan yang kuat. Pasalnya, Ombudsman dapat memanggil para pihak yang dilaporkan. Jika yang bersangkutan tak kunjung

memenuhi panggilan, Ombudsman bisa melakukan pemanggilan paksa.

Dari bermacam temuan ICW yang dilaporkan ke Ombudsman, Febri mengatakan setelah diproses, Ombudsman menerbitkan rekomendasi untuk lembaga yang dilaporkan. Bahkan, Febri menyebut masyarakat dapat berperan melakukan perbaikan pada unit pelayanan tertentu di lembaga pemerintahan dengan difasilitasi Ombudsman.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak mendapat pelayanan publik yang baik, Febri mengatakan ICW melakukan pendidikan.

Yaitu dengan mendampingi masyarakat agar mampu membuat laporan pengaduan yang baik agar diproses oleh Ombudsman.

Febri menjelaskan, sebuah kasus pelayanan publik tak berarti tuntas jika masalah yang berhasil diselesaikan hanya berasal dari sebuah kasus yang dilaporkan. Namun, persoalan itu harus dituntaskan secara menyeluruh,

sehingga ketika si pelapor atau masyarakat kembali ke lembaga pelayanan publik tresebut, tak ditemukan lagi masalah.

“Jadi bukan kasusnya (pelapor-red) saja yang selesai, tapi sistem secara umum, untuk memberi pelayanan publik berkualitas,” kata Febri dalam diskusi di kantor Ombudsman Jakarta, Jumat (22/3).

Pada kesempatan yang sama anggota Ombudsman, Budi Santoso, mengatakan fungsi Ombudsman dan KPK saling bersinergis. Salah satu keseriusan untuk menjalin kerjasama itu, Budi menyebut sudah dirancang draf MoU antar kedua lembaga. Budi berharap rancangan tersebut dapat disahkan dengan segera.

Selain itu, jika Ombudsman mendapat laporan, namun kasusnya lebih berat pada tindak korupsi maka diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti. Hal serupa juga terjadi ketika KPK mendapat laporan namun lebih mengarah kepada pencega-

han korupsi atau maladministrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, Budi mengatakan dari pengaduan yang masuk ke Ombudsman, sebagian besar berkaitan dengan berlarutnya pelayanan publik (undue delay). Misalnya, terkait keluhan masyarakat tentang lama dan mahalnya mengurus KTP dan sertifikat tanah.

Mempermudah Pelaporan Mengingat banyaknya laporan tersebut, Budi mengatakan Ombudsman berupaya membuka kantor perwakilan di 33 Provinsi pada tahun ini.

Diharapkan, masyarakat di daerah tak perlu repot datang ke kantor Ombudsman di Jakarta untuk melapor. Nantinya, Ombudsman akan membuka perwakilan sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Dengan begitu, ke depan Ombudsman pusat di Jakarta dapat fokus mengurusi persoalan yang strategis dan cakupannya nasional. “Ombudsman baru punya perwakilan di 23 Provinsi,” ujarnya.

Secara umum, Budi mengatakan mekanisme pelaporan masyarakat ke Ombudsman dapat dilakukan dengan mudah. Seperti lewat telpon dan surat elektronik.

Namun, Budi menyarankan kepada masyarakat yang akan melapor untuk datang ke Ombudsman karena dibutuhkan data-data terkait hal yang dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Selain itu Budi menegaskan, agar pelapor bersifat kooperatif setelah melakukan pelaporan.

Pasalnya, dalam menyelesaikan kasus, Ombudsman sekaligus memberi pendidikan kepada masyarakat khususnya pelapor akan hak atas pelayanan publik. Budi mengatakan, dari bermacam masyarakat yang melapor, sebagian mampu menyelesaikan sendiri kasus pelayanan publik yang dihadapinya setelah berkonsultasi ke Ombudsman. Budi berharap hal serupa terjadi pada pelapor lainnya sehingga si pelapor dapat menularkan pengetahuannya itu ke lingkungan sekitar.

(HUKUMONLINE.COM)

KOMPAK Paramadina: Bermula Dari Yang Sederhana JANGAN remehkan yang sederhana! Seperti itulah gerakan yang digalang Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK), komunitas antikorupsi di Universitas Paramadina, Jakarta. Dan nyatanya, gerakan yang mereka galang memang cukup yang sederhana, namun efektif dan tepat sasaran. Mengajak rekan-rekan sesama mahasiswa untuk berlaku jujur dan menjaga integritas dalam keseharian, seperti itu misalnya. Dua hal yang memang menjadi poin utama dalam kampanye mereka.

KOMPAK Paramadina lahir karena terinspirasi oleh kegiatan antikorupsi yang diikuti para pendiri. Salah satunya Indra Umbara.

Karena sering mengikuti kegiatan bertema antikorupsi, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Paramadina angkatan 2010 ini mengajak temantemannya dari berbagai jurusan untuk mendirikan KOMPAK. Gayung pun bersambut.

Ajakan ini ditanggapi rekan-rekan dengan antusias. Walhasil, pada April 2011, KOMPAK pun resmi berdiri. Sebagai ketua saat itu, Asri Nuraeni, mahasiswi Ilmu Komunikasi, Kajian Peminatan Media, angkatan 2010.

Sejak awal kelahirannya, KOMPAK mengusung misi

menyebarkan nilai-nilai integritas di kalangan anak muda, khususnya di dalam kampus mereka sendiri.

Tidak hanya itu, mereka sekaligus mengimplementasikan hal-hal kecil dalam kehidupan kampus. Misalnya tidak mencontek.

Sebagai generasi yang melek IT, komunitas ini juga memanfaatkan jejaring sosial di dunia maya dalam melakukan kampanye.

Melalui program yang bertajuk Integrity Social Campaign, mereka menggunakan Facebook, Twitter, dan website, sebagai senjata untuk menyebarluarkan pesan-pesan antikorupsi kepada seluruh elemen kampus.

Selain pergerakan online, mereka juga rajin menggelar diskusi terkait korupsi, politik, pendidikan, dan tema lain di antara mahasiswa. Cara ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengasah kepekaan

terhadap lingkungan sekitar.

Indra mengatakan, komunitas ini lahir atas dasar kepedulian terhadap berbagai permasalahan bangsa yang disebabkan penyakit korupsi. "KOMPAK merupakan komunitas yang concern dalam hal penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Paramadina. Integritas yang kami maksud, yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan," kata dia.

Asri mengatakan, alasan mengapa KOMPAK lebih memilih fokus pada penyebaran integritas, lebih disebabkan keinginan untuk membuang kesan negatif dari kata korupsi.

"Sebenarnya fokus kita tetap edukasi tentang antikorupsi. Namun karena ada kata korupsi yang kesannya negatif, kita mengambil sisi lain, yaitu integritas," ungkap Asri.

Implementasi Nilai Kejujuran Untuk mengaplikasikan misi tersebut, mereka pun merancang berbagai kegiatan yang lebih bersifat mengajak dan memberikan semangat untuk mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. "Kita bukan menggurui, melainkan mengajak mahasiswa menjaga integritas dengan tidak berlaku curang," kata Asri. KOMPAK memang concern pada hal-hal sederhana dan dekat dengan kehidupan keseharian mahasiswa.

Menurut Asri, korupsi besar dimulai dari kebiasaan curang. Harapannya dengan membudayakan integritas, generasi muda menjadi lebih bisa diandalkan untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik. Salah satu kegiatan itu adalah Deklarasi Ujian Bersih. Kegiatan ini diselenggarakan bertepa-

tan dengan momen ujian tengah semester (UTS) yang berlangsung sejak OktoberNovember 2012. Kegiatan ini mengajak mahasiswa Universitas Paramadina agar tidak berbuat curang saat ujian. Dalam kegiatan Deklarasi Ujian Bersih ini, KOMPAK juga menyampaikan kampanyenya melalui baliho dan poster yang dipajang di lingkungan kampus. "Teror" visual ini semoga bisa menghadirkan kesadaran mahasiswa agar bersih saat ujian. KOMPAK juga melakukan orasi untuk mengajak dan mengingatkan para mahasiswa bahwa perilaku koruptif itu bermula dari hal-hal yang sepele, misalnya menyontek.

"Deklarasi ini untuk mengingatkan kita semua bahwa korupsi itu perbuatan hina, dan praktik curang dalam ujian merupakan salah satu bentuk korupsi yang kerap terjadi di lingkungan kampus," ujarnya.

Meski terkesan sepele, namun tidak demikian dengan tujuan yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Sebagai generasi muda, kata dia, harus mau mempersiapkan diri menghindari perilaku koruptif. Bekal ini sangat berharga ketika generasi muda ini nantinya terjun ke dunia nyata di masyarakat.

"Ini adalah tindakan antikorupsi paling kecil

yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa," ungkapnya.

Isu Besar Tetapi memang tak hanya gerakan sederhana.

Selain mengangkat isu keseharian di kampus, KOMPAK juga pernah menyentuh isu besar.

Misalnya pada Mei 2012, KOMPAK mengadakan seminar mengenai korupsi di sektor pertambangan.

Dalam hal ini, KOMPAK bekerja sama dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Khatulistiwa (Mapala Universitas Paramadina).

Tema ini dipilih karena akibat salah urus, kekayaan alam seperti batu bara, timah, kayu, dan emas yang dikandung di negeri ini, tak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat yang hidup di sekitarnya. Apalagi kesejahteraan rakyat Indonesia, sama sekali tidak.

Bahkan sebaliknya, berbagai pengelolaan kekayaan alam justru membuat kerusakan lingkungan yang parah dan merugikan. Meski isu yang diangkat ini sepertinya berat, namun karena dikemas secara apik, acara ini tetap menarik diikuti oleh anak muda. Salah satu caranya dengan memutar film dokumenter mengenai kemarahan masyarakat Kalimantan atas kerusakan lingkungan di wilayah

mereka. Meski terbilang baru, namun hal tersebut tak mengurangi semangat para anggota komunitas ini.

Sebagai sebuah organisasi, mereka bahumembahu menjalankan roda organisasi yang lebih banyak mengandalkan dana dari hasil swadaya ini.

Diskusi dan rapat bulanan mereka adakan untuk merancang program atau kegiatan yang kreatif dan menarik sehingga bisa diterima oleh generasi muda.

Hasilnya, beberapa kegiatan sudah siap mereka laksanakan. Salah satunya, kegiatan bertajuk Living Value Education. Kegiatan yang akan diselenggarakan pada Maret 2013 ini bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai integritas, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya.

"Kegiatan ini sejalan dengan visi KOMPAK, yaitu menyebarkan semangat integritas," kata Asri.

Selain itu, KOMPAK juga tengah menggodok sebuah kegiatan untuk menyambut pemilihan presiden pada 2014. Kegiatan ini merupakan kerja bareng antara KOMPAK dan Transparency International, serta beberapa komunitas antikorupsi lainnya. "Kita ingin mengedukasi temanteman agar menjadi pemilih yang cerdas," kata Asri. (ACCH)

Pen proyek suatu p melan anggga Artinya aset m mengg sepant Thamr penge seharu jukan l

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

PDRB Sergai Naik Jadi 9,5 T SERGAI - Dengan kerja keras serta semangat kebersamaan seluruh pelaku pembangunan secara bertahap, telah menunjukkan hasil menggembirakan. Hal ini terlihat selama kurun 2005–2012 pertumbuhan ekonomi di Serdang Bedagai (Sergai) terus mengalami peningkatan, dari 5,91% pada 2005 menjadi 6,58% pada 2008. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 2005 sebesar Rp 5.059.770.000.000 meningkat menjadi Rp 9.521.000.000.000 pada 2010.

Data itu diungkapkan Wakil Bupai Sergai Ir. H. Soekirman pada acara pembukaan Musrenbang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2013 di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (18/3).

Acara dihadiri unsur FKPD Sergai, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para anggota DPRD, para Kepala SKPD dan Camat, pimpinan ormas, organisasi pemuda, tokoh agama dan tokoh pemuda serta unsur masyarakat Sergai lainnya.

Diutarakan Wabup Soekirman, selain pertumbuhan ekonomi dan PDRB, berbagai permasalahan secara bertahap dapat diselesaikan dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2010 adalah 73,25 menjadi 73,64 di 2010 ditandai membaiknya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Sementara jumlah penduduk miskin turun dari 12,34% pada 2006 menjadi 8,99% pada 2010.

Pembangunan Sergai ke depan akan terus dilanjutkan sesuai dengan kemampuan anggaran dan program yang telah direncanakan melalui musrenbang yang diawali dari musrenbang desa dan musrenbang kecamatan.

Dikemukakan Wabup, sebagai lanjutan pembangunan pelaksanaan RPJMD tahapan keempat ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat pada sektor pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

“Skala proritas program pembangunan 2014 masih melanjutkan priori-

tas program pembangunan 2013 dan sepenuhnya mendukung pencapaian target MDG’S,” terang Soekirman.

MP3EI dan KEK Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Sumut Ir. Riadil Akhir Lubis, M.Si dalam paparannya mengatakan Musrenbang Kabupaten/Kota wahana penjaringan aspirasi berbagai stakeholder dan kebutuhan pembangunan dalam upaya penetapan RKPD Sergai 2014 untuk jadi acuan penyusunan R.APBD 2014.

Riadil mengungkapkan Sergai mempunyai posisi sangat strategis karena memiliki pulau kecil terluar dari wilayah Provinsi Sumut yakni pulau Berhala yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Karenanya Sergai perlu memberikan perhatian khusus pada pulau Berhala sebagai bagian dari halaman depan Provinsi Sumut.

Dikemukakan Riadil Akhir, dengan adanya pelaksanaan program Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan dijadikannya daerah Sei Mangkei Kabupaten Simalungun sebagai Kawasan Ekonomi khusus (KEK) koridor Sumatera Utara untuk menjadi satu kawasan industri hilirisasi/ produk turunan yang berbahan baku CPO, sehingga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Sumut secara signifikan.

Khusus berkaitan dengan hal tersebut Riadil menghimbau agar Pemkab Sergai dapat mendorong dan mendukung kebijakan nasional MP3EI dan KEK di Sei Mangkei, terutama SDM dan perhatian Pemkab Sergai di bidang infrastruktur jalan untuk mempermudah akses jalan menuju daerah Sei Mangkei, ungkap Riadil Akhir Selain Bappeda Provsu yang turut memberikan paparan, narasumber lainnya yang memberikan masukan dalam menyusun program pembangunan tahun 2014 adalah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provsu dengan pembahasan ”Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sergai, Evaluasi dan Upaya Peningkatannya”.(ARM)

Bupati Simeulue Studi Banding di Nias NIAS – Bupati Simeulue Drs Riswn NS belum lama ini telah melakukan studi banding di Kabupaten Nias untuk mengetahui bagaimana tata cara pembentukan daerah otonom baru.

Bupati Simeulue didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Simeulue, Rabu kemarin.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli pada sambutannya mengatakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu cita-cita mulia yang harus diwujudkan dalam kerangka implementasi otonomi daerah.

Menurut bupati Nias, otonomi daerah memberikan peluang dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai urusan pemerintahan yang di miliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di latar belakangi oleh segenap elemen masyarakat dengan bergandeng tangan memperjuangkan aspirasi dan keinginan untuk mewujudkan percepatan pembangunan.

Dikatakan, berdasarkan pengalaman dan fakta dilapangan, beberapa alasan yang mendorong timbulnya aspirasi untuk mem-

bentuk daerah otonomi baru yakni, daerah memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk membangun daerahnya, daerah yang ingin di mekarkan masih dibelenggu ketertinggalan dan kemiskinan akibat minimnya perhatian dari hierarkhi pemerintah yang lebih tinggi, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang begitu besar sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien dalam upaya percepatan pembangunan daerah.

Bupati Simeulue pada kesempatan itu mengatakan studi banding yang dilakukan poemerintah kabupaten Simeulue dalam rangka memperoleh informasi tentang langkah-langkah yang akan di tempuh dalam membentuk daerah otonom baru karena untuk diketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Simeulue merencanakan akan memekarkan ibu kota Kabupaten Simeulue menjadi Kota Sinabang,katanya.

Atas nama pemerintah Kabupaten Simeulue mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nias yang telah memberikan sumbangsih pemikiran maupun sajian demi terwujudnya Kota Sinabang ke depan. (YAGI)

SUMUT

SKPD yang Penuhi target PAD dan PBB Dapat Penghargaan STABAT - Pemungutan PAD dan PBB merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai aparat Pemerintah untuk tersedianya dana bagi pembangunan fisik dan non fisik yang diperuntukan bagi sebesarbesarnya kepentingan masyarakat luas.

Demikian dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada acara penyerahan penghargaan atas realisasi PAD dan PBB tahun 2012 sekaligus peresmian penggunaan gedung baru Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat, Selasa (19/3).

“Tingkatkan terus keseriusan dalam pelaksanaan tugas, kuncinya jika ada kemauan pasti ditunjukkan jalan” ujar Bupati Haji Ngogesa seraya berterima kasih kepada jajaran SKPD yang telah berhasil mencapai target.

Bagi SKPD yang pencapaiannya dibawah target Bupati Langkat itu meminta agar lebih meningkatkan kepedulian sebagai wujud tanggung jawab tugas dan jabatan dengan melakukan evaluasi, mau belajar dan segera mencari titik lemah terhadap permasalahan yang dihadapi.

Bupati juga menginstruksikan agar membentuk tim operasional dalam hal pena-

gihan serta melakukan evaluasi setiap minggunya, kepada para PNS diminta menjadi tauladan pelopor pembayaran pajak ditengahtengah masyarakat.

Komisi I DPRD Langkat Jiman Tarigan yang hadir bersama koleganya Bahrum dan Arba’I Fauzan mengapresiasi Pemkab Langkat yang telah berhasil dalam memenuhi target PAD dan PBB tahun 2012, Pihaknya berhadarap kedepan Pemkab melalui jajarannya masingmasing dapat lebih meningkatkan kinerja agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai M. Husni Hatib berharap kerja sama yang baik selama ini agar terus terjalin, “Selama 3 tahun saya menjabat di KPPP Binjai, Langkat selalu mencapai taget lebih dari 100%”, kata Husni sembarai mengatakan hal tersebut berkat kerja sama yang baik.

Sebelumnya Kadispenda

RESMIKAN - Bupati Langkat Haji Ngogesa meresmikan penggunaan gedung baru Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada rangkaian acara pemberian penghargaan target PBB dan PAD. Marino Singarimbun melaporkan target PBB yang dibebankan Pemerintah pusat kepada Pemkab Langkat TA. 2012 sebesar Rp. 7,6 M dan dapat terealisasi Rp. 8,9 M atau 117,86 %, sedangkan untuk penerimaan PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 134, 1 M dapat terealisasi Rp. 133,7 M atau 99,71 %.

Pada tahun 2013 ini penerimaan PBB sektor Desa dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 12,1 M yang berarti mengalami kenaikan sebesar

Rp. 4 M atau sebesar 37% dari tahun lalu dikarenakan adanya perubahan data ataupun karena adanya subjek dan objek baru.

Dijelaskan ada 9 SKPD yang berhasil merealisasikan target yakni Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan & Catpil, Dinas Peternakan, Bagian Umpel, BPKAD, Dinas Pendapatan, RSU Tg. Pura, Dinas Kebersihan & Pertamanan dan Dinas perikanan & Kelautan.

Lebih lanjut ditambahkan

Marino bahwa diadakannya kegiatan tersebut sebagai tanda terima kasih dan memotivasi untuk tetap berhasil dalam memenuhi target yang dibebankan di masa yang akan datang, Acara yang turut dihadiri Sekda Surya Djahisa, Ka. SKPD dan Camat serta Kepala Desa se-Kabupaten Langkat itupun dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada para pegawai Dipenda yang memasuki masa pensiun.(JUL)

Kakan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Drs Rahimi Hasbi MAP menjadi Seketaris Dinas Tenaga Kerja, Bahrum ST menjadi Kabag Umum, Darwin SH menjadi Kabag Kesejahteraan Sosial, Tamba Rambe SH menjadi Kabag Perencanaan dan Perundang Undangan DPRD Asahan.

M.Yusuf Lubis SH MSi menjadi Seketaris Dinas Perhubungan, Ir Fahmi Almadani menjadi Seketaris Dinas

Pertambangan dan Energi Asahan. Rustam SE menjadi Pj Kabag Ekonomi, Drs Akmaluddin menjadi Seketaris Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Asahan. Ir Toga menjadi Seketaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Asahan.

Syahrum ST menjadi Kabid Tata Ruang pada Dinas Tata Kota Asahan dan Taofik Rahman SP menjadi Kabid Kehutanan pada Dishutbun Asahan.

Bupati Lantik 16 Pejabat Eselon III KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melanti dan mengangkat serta memindahkan 16 PNS dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemkab Asahan.

Pelantikan dilakukan di uala Melati Pemkab Asahan, Kamis (14/3).

Dalam arahanya Bupati Asahan meminta seluruh pejabat termasuk yang diberikan promosi untuk jujur menjalankan tugas, begitu dengan keluarga dan

Negara. “Saya hanya minta pejabat yang hari ini dilantik untuk jujur, jujur sama keluaraga, jujur kepada pimpinan dan jujur kepada Negara, sebab kalau kita jujur, apapun pekerjaan yang dilakukan akan berhasil,” kata Bupati.

Bupati juga menjelaskan selama kepemimpinannya, akan selalu memonitoring PNS yang berkerja dengan baik. Rewardnya akan dipromosikan untuk membantu menjalankan roda pemerintahan Asahan.

Dari pelantikan tersebut, Bupati mempromosikan tiga pejabat eselon III menjadi eselon II yaitu Drs Supriyanto MPd (Kakan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Asahan), Syamsuddin SH (Kabag Kesejahteraan Sosial Seketariat Daerah Asahan) dan Drs Sorimuda Siregar (Seketaris Dinas Pertambangan dan Energi Asahan).

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya, Ir Anelia Trisna menjadi

(IN)

MENUJU WBK DAN WBBM

Wabup Sergai Tandatangani Pencanangan Zona Integritas SERGAI - Sebagai langkah konkrit dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani, Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Ir. H. Soekirman menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sergai dihadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dr. Danang Grindrawardana bertempat di Ballroom Hotel Hermes Palace Medan, Selasa (19/3).

Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagai implementasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Hal ini dikemukakan Wabup Ir. H. Soekirman melalui Kabag Humas Sergai Dra Indah Dwi Kumala kepada wartawan di Sei Rampah, Rabu (20/3).

Dalam kesempatan pertemuan yang turut dihadiri Gubsu H. Gatot Pudjo Nugroho ST dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

PHOTO BERSAMA - Wabup Sergai photo bersama dengan Menpan RB Azwar Abubakar dan Gubsu usai pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di Ballroom Hotel Hermes Palace Medan. Photo :ARM Sumut (FKPD Provsu) disebutkan Menpan RB Azwar Abubakar bahwa reformasi birokrasi bukanlah sebuah program melainkan suatu gerakan memindahkan para birokrat dari comfort zone (zona nyaman) kepada competitive zone (zona kompetisi) demi menghasilkan perubahan dalam melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi.

Perubahan tersebut meliputi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan

publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.

Untuk mencapai hal ini Kemenpan dan RB telah mengikhtisarkan 5 agenda besar yakni Pertama, percepatan reformasi birokrasi yang meliputi 9 langkah percepatan dan RB secara online, kemudian yang kedua adalah island of integrity yang meliputi pakta integritas, zona integritas, WBK dan WBBM. Ketiga adalah manajemen berbasis kinerja (SAKIP/ LAKIP), peningkatan pelayanan masyarakat dan penyempurnaan peraturan

perundang-undangan, jelas Menpan RB Azwar.

Dijelaskan Azwar Abubakar terkait program percepatan reformasi birokrasi ini diharapkan akan menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN dan politisasi, kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, melayani masyarakat dan dunia usaha serta investasi.

Oleh karenanya ditetapkan zona integritas sebagai bentuk komitmen kepala daerah dan jajarannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Wabup Soekirman usai acara penandatanganan piagam pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan

WBBM mengungkapkan keseriusan dan komitmen Pemkab Sergai untuk menindaklanjuti program ini. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan pengawasan reformasi birokrasi bukan merupakan hal yang baru dan sudah dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas para aparatur negara serta peningkatan pengawasan dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sergai.

Diinstruksikan Wabup Soekirman kepada Inspektorat, Bagian Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah Sergai untuk terus mengawal dan menindaklanjuti pelaksanaan program zona integritas ini di lingkungan Pemkab Sergai, ungkap Indah Dwi Kumala.

Pencanangan Zona Integritas bersama seluruh pemerintah daerah seSumut ini dirangkaikan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan pengawasan. Kegiatan sosialisasu dan bimtek ini dihadiri para Inspektur dan Bagian Organisasi dari Kabupaten/Kota se-Sumut serta Pemerintah Provinsi se-Sumatera dan berlangsung selama dua hari 19-20 Maret 2013 dengan menghadirkan narasumber para Deputi dan Staf Ahli Menteri PAN dan RB.(ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

SUMUT

Daftar Ke Golkar, Syahrul Harahap: Saya Mau Membangun Paluta Lebih Baik PALUTA - Bursa Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Padanglawas Utara terus memunculkan nama baru dan kejutan, pertama seorang putra Daerah Kabupaten paluta juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon bupati, tak tanggung-tanggung pendaftaran berkasnya juga didampingi beberapa tokoh ulama dan tokoh adat.

Rombongan H.Syahrul Harahap yang datang di Sekretariat DPD Golkar Paluta di kawasan Jalan protocol Gunungtua disambut oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Paluta, Ir Doli Sinomba Siregar diwakili Sekjen DPD Golkar, Kenedi Siregar beserta jajaran Pengurus DPD Golkar Paluta.

Syahrul Harahap mendaftar-

kan berkasnya diiringi tokoh adat antara lain, Baginda Husin Siregar dan Sekjen Tim Sukses Syahrul, pangadilan siregar.

Sayahrul Harahap, didampingi Ketua Tim pemenangan, Sobar Siregar menyatakan kesiapannya mencalonkan diri menjadi calon Bupati Paluta. Ia mengatakan maju pada Pilkada Bupati niatnya untuk membangun kampung halamannya.

Sementara Plt Ketua DPD Partai Golkar Paluta, Ir Doli Sinomba Siregar diwakili Sekjen Kenedi Siregar menyambut baik pendaftaran Syahrul Harahap. Syahrul Harahap adalah pendaftar pertama ke DPD Golkar Paluta. “H.Syahrul memiliki

Pemkab Nias Siapkan Ranpera Jamkesda 2013 NIAS – Pemkab Nias sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang program Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2013 bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan. Hal itu dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara pembukaan forum SKPD Bidang Kesehatan, kemarin.

Seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap akan mendapatkan Jaminan Kesehatan dari pemerintah yang direncanakan tercapai pada tahun 2019, Dan, Pemkab Nias saat ini lagi menyiapkan Ranperda tentang Jamkesda TA 2013 dan diharapkan pada 1 Januari 2014 Badan Penyelengaran Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS) mulai diberlakukan, ujar bupati.

Diharapkan kepada seluruh unit terkait agar mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan program Jamkesda dan BPJS. Sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Nias.

Selain itu, Pemkab Nias juga menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap masalah kesehatan yang terjadi saat ini yakni meningkatnya penderita HIV/AIDS, masih tingginya angka kematian ibu, gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kasus rabies dan demam berdarah.

Sementara itu, Yul.Lase salah seorang warga Nias yang dikonfirmasi KPK Pos menyikapi tentang program Jaminan Pelayanan Keseha-

tan di Kabupaten Nias mengatakan pemerintah pusat sangat antusias memberikan kemudahan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Namun, pelaku kesehatan di daerah terkesan kurang maksimal melayani masyarakat, apalagi yang memiliki kartu Jamkesmas. Kurang perhatian seperti oknum dokter yang hanya sekali dalam 24 jam melihat pasiennya.

Selain itu penanganan kesehatan pasien hanya dipercayakan kepada perawat. “Mereka lebih mengutamakan pratek pribadi,”ucap Lase.

Salah satunya, RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias yang mana masyarakat yang ingin berobat di rumah sakit milik pemerintah yang dibangun negara donor pasca terjadinya gempa tahun 2005 tersebut pelayanan sering kali mengecewakan pasien padahal biaya pengobatan cukup besar.

Menurutnya, semenjak Januari 2012 baiaya berobat di RSUD Gunungsitoli naik naik drastis hingga berkisar 1000 persen. Bayangkan, pasien yang hanya mendaftar saja dikenakan biaya Rp. 50.000/kepala, padahal sebelum Sokhiatulo Laoli jadi bupati Nias biaya pendaftaran cuma Rp 6000.- belum lagi yang lain-lain seperti biaya rotgen, sewa ruangan, dll mencapai ratusan ribu setiap malam.

Tidak heran katanya, kalau ada pasien opname pergi diam-diam karena tidak sanggup melunasi biaya rumah sakit. “Padahal secara kasat mata kejadian ini telah menjurus pada ajang bisnis bertopeng Pendapatan Asli Daerah (PAD),”katanya. (Yagi)

Pemkab Asahan Gelar Musrenbang Tingkat Kabupaten KISARAN - Pemkab Asahan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Asahan. Acara itu dilaksanakan dua hari dan secara resmi dibuka Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP. Hari pertama, Selasa 19 Maret 2013 di aula Melati Pemkab Asahan, Bupati Asahan memaparkan sejumlah target proritas pembangunan tahun 2014. Ia menjelaskan musrenbang bagian sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen.

Musrenbang juga merupakan rangkaian tahapan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan RKPD nantinya akan menjadi bahan musrenbang berikutnya, seperti musrenbang provinsi dan nasional untuk ditetapkan menjadi peraturan Bupati Asahan tentang RKPD. “Saya berharap RKPD lebih demokrasi, transparan dan akuntabel sehingga rencana pembangunan yang disusun tepat sasaran dan berkualitas,”

kata Bupati.

Bupati Asahan menjelaskan, target pembangunan 2014, diantaranya bidang infrastruktur yakni normalisasi dan pembentengan sungai Asahan. diketahui sepanjang aliran sungai Asahan mengalami kebanjiran. Melanjutkan pembangunan jalan mantab, pembangunan masjid Agung dan Islamic center yang merupakan icon dan kebanggaan masyarakat Asahan.

Hari kedua, Rabu, 20 Maret 2013, di Gedung Olah Raga Kisaran, Bupati Ashan secara langsung mengverifikasi hasil usulan musrenbang tingkat Kecamatan, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam mengusulkan rencana pembangunan.

Bupati Asahan menjelaskan dalam mengajukan usulan ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya memprogramkan lanjutan pekerjaan yang belum selesai di tahun 2012 dan belum terakomodir di tahun 2013. Kemudian tidak ada usulan yang baru, namun tetap memperhatikan prioritas tahun sebelumnya.(IN)

keseriusan maju pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Paluta tahun 2013,” ungkapnya.

Pantauan KPK Pos, puluhan orang datang ke Sekertariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Padanglawas Utara.

Mereka menamakan dirinya sebagai tim sukses yang mendampingi Drs. H Syahrul Harahap MAp saat mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Paluta periode 2013-2018, Kamis, (21/ 3) sekitar pukul 11.00.

Mereka datang menggunakan mobil pribadi dan langsung disambut oleh Sekjen Golkar Paluta, Kenedi Siregar serta beberapa orang tim penjaringan cabup dan cawabup.

(DATUK)

DAFTAR - Syahrul Harahap didampingi Tim pemenangan saat mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Paluta periode 20132018 di Sekertariat DPD II Partai Golkar Paluta, Kamis, (21/3).

Ranperda Zona Tangkap Lahirkan Kepastian Hukum BATUBARA - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) zona alat tangkap merupakan dasar untuk melahirkan kepastian hukum bagi nelayan di Batubara. Ranperda tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor Per.02/Men/2011, dimana telah diatur mengenai zonasi penangkapan ikan, penetapan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan.

Termasuk aturan mengenai pengawasan dan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Hal ini dikatakan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Batubara Hj

Nurjannah Simanjuntak pada rapat paripurna di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh,rabu (20/3).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.M.Si dihadiri anggota DPRD Batubara, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, Muspida, Asisten, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor, Satuan, Camat se Batubara.

Mengenai pencantuman pengertian jenis-jenis alat tangkap ikan yang tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan, serta pengaturan ketentuan mengenai sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar alat tangkap ikan, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

No. Kep.06/Men/2010, akan menjadi masukan pada saat pembahasa Ranperda Zona tangkap.

Balegda DPRD Batubara, ketua Dra Hj Nurjannah Simanjuntak, wakil ketua Suharto BA, Sekretaris Jalaluddin S.Sos, anggota Nafiar SPd.M.Si,H.Sutan Sitompul,Mora Muda Harahap,Ahmad Badri SH,H. Dazanul Fadli Saragih SAg,Ir Edy Noor,H.Sabarudin Lc,Rizky Aryetta SST,Panahatan Pandiangan SH. FPPP Usulkan Bentuk Pansus Fraksi partai persatuan pembangunan DPRD Kab.Batubara sangat setuju untuk dilakukan pembahasan Ranperda zona tangkap lewat panitia khusus (Pansus). Se-

bab Ranperda ini sangat dibutuhkan masyarakat nelayan Batubara.

Hal ini dikatakan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Batubara Mora Muda Harahap SH pada rapat paripurna DPRD Batubara yang membahas tentang pandangan umum fraksi-fraksi yang membahas ranperda zona tangkap di aula DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa (19/3).

Sementara juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Batubara H. Dazanul Fadli Saragih SAg mengatakan Ranperda tentang zona tangkap dapat memberikan kepastian hukum bagi nelayan.

(SAH).

‘Tomas’ Dukung Darwanto Maju Jadi Caleg BINTANG BAYU - Drs Darwanto adalah sosok yang saat ini ramai dibicarakan tokoh masyarakat, agama, pendidikan dan kalangan muda. Mantan Kepala Desa Ujung Negeri Kahan Tahun 1995-2006 ini, digadang-gadang untuk maju menjadi calon legislative Kabupaten Serdang Bedagai 2014 mendatang.

Saat menjadi Kepala Desa sosok yang satu ini terbilang sukses dan berhasil menjalankan roda pemerintahan sesuai tupoksi.

Hasil survey KPK Pos ke hampir 100 warga maupun tokoh masyarakat Kecamatan Bintang Bayu, sekitar 50 persen mendukung pencalonan Drs Darwanto maju pada pilleg mendatang. Sejumlah nama yang menjadi pembicaraan masyarakat untuk menjadi caleg ada 12 orang, yakni Drs Darwanto, Nurmaulina Lubis (Kepala Desa Panombean), Purwono (Kepala Desa Gudang Garam).

Kemudian Mulianto (Kepala

H.ABD HAMID Tokoh Masyarakat Sergai Desa Pergajahan Hulu), Batman Saragih (Ketua PAC Demokrat), Maruli Saragih (Pengurus PAC Gerindra), M.Yunus (Ketua PAC Pemuda Pancasila), Ridho Saragih (Pengurus PAC PKB), Sofian Sembiring (Partai Nasdem), Darwin

Harahap (Partai Nasdem), Nur Jannah Sati (PPP), Maimunah Nasution (PAN).

H.Abd Hamid (foto) salah satu tokoh masyarakat Serdang Bedagai, menanggapi survey KPK Pos mengatakan, Drs Darwanto layak didukung menjadi caleg, mewakili Bintang Bayu. Lima tahun lalu kita hanya menjadi penonton, karena tidak satu pun caleg dari yang duduk di dewan.

Kita sangat membutuhkan satu orang wakil atau mungkin lebih dari Kecamatan Bintang Bayu ini untuk bisa memperjuangkan amanah rakyat.

Sudah saatnya kita bersatu dan kompak memberikan dukungan terhadap salah satu calon yang benar-benar memiliki kapasitas.

Punya bibit, bebet dan bobot yang berkualitas. “Saya berharap jangan ada kesan, maju menjadi caleg karena terpaksa atau dipaksakan.

Apalagi karena mendapat dana

atau didanai,” ujar Hamid.

Hal yang sama disampaikan M.Achyar salah satu tokoh pendidikan. Ia mengatakan kalau sosok Darwanto adalah orang berpengalaman, memiliki wawasan luas, pergaulan ditingkat atas bagus dan kebawah juga lumayan baik.

Sosok keras dan tegasnya kita harapkan akan mampu memperjuangkan amanah rakyat. Di antara ke 12 nama tersebut, Darwanto itu sosok yang sangat pas. Bahkan beberapa Kepala Desa juga mengatakan, tidak ada pilihan lain selain Darwanto.

Darwanto saat ditanyakan kesiapannya maju menjadi caleg mengatakan Insya Allah, jika masyarakat mendukung ia siap. Dukungan para tokoh patut dihargai, namun dukungan masyarakat Bintang Bayu yang menentukan. Mudah-mudahan dukungan tokoh masyarakat ini mendapat restu dari masyarakat.(ARM)

Pemuda Panca Marga Komit Dukung Ngogesa STABAT - Dinilai telah berjasa bagi pengembangan Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH diberikan anugerah sebagai anggota kehormatan oleh Waketum PPM Andi Surya Ghalib berdasarkan SK pimpinan pusat PPM nomor Skep-Istimewa/ PP.PPM/M/2013 pada acara Pelantikan pengurus cabang PPM Kabupaten Langkat periode 2012-2016 di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Sabtu (16/3).

Selain itu kepengurusan maupun mantan dan seluruh anggota PPM Kabupaten Langkat menyatakan sikap dukungannya serta memenangkan kembali Haji Ngogesa menjadi Bupati Langkat pada periode 2014-2019 mendatang.

Hal senada disampaikan HM. Idaham,SH, M.Si Ketua PPM Sumut, dirinya mengajak para anak cucu keturunan pejuang tersebut untuk selalu mengawal jalannya roda Pemerintahan dan program Pemerintah, “Mari kita dukung Pemerintah dan saya instruksikan agar seluruh kader siap memenagkan abangda Ngogesa menjadi Bupati Langkat kembali dan tidak ada satu orangpun yang berkhianat” seru Idaham yang juga Walikota Binjai itu disambut applause dan tepuk tangan meriah para anggota PPM yang hadir.

Pihaknya juga berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Haji Ngogesa selama ini, dengan bergabungnya Ngogesa menjadi anggota kehormatan dijelaskan Idaham akan menambah semanagat para kader melanjutkan jerih payah perjuangan para pendahulu untuk membawa Negara menuju kejayaan.

Sementara Bupati Haji Ngogesa berharap keberadaan PPM dengan kepengurusan yang baru di Langkat dapat menularkan semangat Nasionalisme secara terus menerus dilingkungan pergaulan masyarakat agar dapat lebih menumbuh kembangkan jiwa Nasionalisme

bagi masyarakat khusunya kaum Pemuda.

“Jikalau membangun tanpa pemuda, bagai mimpi tak berkesudahan” kata Bupati Langkat itu dengan sedikit berpantun seraya meminta berbagai masukan dan saran dalam menjalankan Pemerintahan menanggapi dukungan yang diberikan para anggota PPM tersebut.

Adapun kepengurusan baru PPM Langkat berdasarkan SK Nomor 29A/PD.PPM/SU/III/ 2013 adalah Sukardi sebagai Ketua, M. Nawawi, S.STP sebagai Sekretaris dan H. Fahri Azhari, S.STP, MSP sebagai Bendahara, hadir juga dalam acara Sekjen PPM Ishak Tan, Bendahara Umum Wiedodo HR, unsur Muspida, DHC 45, KNPI dan undangan lainnya.(JUL)

SERAGAM PPM - Bupati Langkat dikenakan seragam kehormatan PPM oleh Ketua PPM Sumut HM. Idaham 2013 pada acara Pelantikan pengurus cabang PPM Langkat periode 2012-2016 di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati.

10

KPK POS E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

Lahan PTPN-II Tanjung Morawa Jadi Proyek Galian C TANJUNG MORAWA - Lahan PTPN-II Tanjung Morawa yang terletak di Desa Bangun Sari Baru, Dusun XII, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Senin lalu, terlihat sedang ada aktivitas penggalian tanah atau galian-C diduga ilegal. Galian itu, konon kabarnya dilakukan sekelompok orang tak dikenal.

inter cooler diberi kode B.S yang disebut-sebut inisial dari nama seorang oknum.

Hal itu diduga merupakan kode agar tidak ada yang menghalangi angkutan tanah tersebut. Seakan oknum tersebut memiliki pengaruh besar di wilayah ini.

Sementara itu, pemborong aktivitas galian C ini saat hendak dikonfirmasi KPK Pos tidak berada di tempat. Sedangkan seorang mengaku mandor yang enggan menyebut namanya saat ditemui di lapangan juga

tidak mau memberi informasi banyak terkait aktivitas galian C ini.

“Ini punya orang kita-kita di sini juga bang, rencananya mau buat kolam, tapi yang jelasnya kita berkawan saja lah bang,” ujar mandor ini mencoba merayu KPK Pos saat di lapangan.

Hasil penelusuran KPK Pos di dekat lokasi galian C ini, ditemukan puluhan kolam ikan lele milik sejumlah warga yang diketahui merupakan penggarap lahan PTPN-II tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa galian C ilegal di lahan PTPN-II itu sudah berulang-kali beraktifitas dan seakan tidak pernah tercium pihak terkait.

Mengenai lahan PTPN-II yang dijadikan aktivitas galian-C ilegal ini berdasarkan informasi yang didapat, bahwa status HGU lahan tersebut telah habis, dan kini dalam penggarapan warga.

Sementara itu pihak PTPNII yang dikonfirmasi KPK Pos, Rabu (20/03) membenarkan lahan tersebut masih milik PTPN-II. (DUZ)

Pantauan awak media ini di lapangan, satu unit alat berat sedang dioperasikan oleh kelompok orang tersebut untuk mengeruk tanah.

Sedangkan puluhan truk jenis inter cooler terlihat keluar masuk mengangkut

tanah yang digali itu. Menurut informasi, tanah itu akan dibawa ke daerah KIM (Kawasan Industri Medan) di Mabar.

Ada yang unik dari mobil berat inter cooler ini, karena masing-masing kaca depan

Unit PPA Polres Langsa Tolak Laporan KDRT

Galian C Ilegal di Batu Harang

LANGSA - Sri Wahyuni (31) warga Sungai Paoh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, kini sudah jatuh ditimpa tangga. Pasalnya korban yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tak memperoleh perlindungan hukum.

Persoalan KDRT yang menimpa korban sudah pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun laporan korban tak ditanggapi. Dianggap angin lalu oleh pihak berwajib di sana.

Bersama orang tuanya Aminah dan adiknya Diana, didampingi ketua perwakilan Mhd Abubakar dan Manager Hukum & HAM Hendra Isra dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Langsa, Selasa lalu, korban kembali membuat laporan ke bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Langsa. Laporan ini, merupakan yang kesekian kalinya setelah sekitar 5 bulan lalu pernah juga melapor.

Menurut pengakuan Aminah (73) orang tua korban, dirinya pernah membuat laporan ke Polres Langsa.

Namun tidak ditanggapi.

Korban diterima di unit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan anak (PPA ), Polres Langsa oleh oknum bernama Ira. Saat melapor, kepada korban dikatakan akan berkonsultasi dulu dengan Jaksa. Setelah meminta waktu sekitar satu setengah jam untuk berkonsultasi, oknum tersebut pulang tanpa memberi jawaban pasti.

Seperti diketahui, Sri Wahyuni menjadi korban KDRT mantan suaminya Nasrul (33). Pada saat masih bersama, Nasrul acap menganiaya Sri Wahyuni. Namun Sri Wahyuni merasa miris, karena pengaduannya tak diterima PPA Polres Langsa, dengan alasan tidak cukup bukti tentang penganiayaan. Padahal menurut Sri Wahyuni dan keluarganya, mereka cukup bukti seperti kehilangan penglihatan, dan lumpuh.

Sementara Ira oknum yang menerima korban di ruangan Unit PPA Polres Langsa, mengatakan, bukan tidak mau menerima dan menindak lanjuti laporan ini, tapi kejadiannya sudah sangat lama. Dan tidak cukup bukti, kalau ada bukti tetap akan kita proses.

Ini kejadiannya tahun 2012, sudah sangat lama.

"Sulit untuk kita cari bukti.

Apa lagi saat ini korban sudah berpisah dengan mantan suaminya, kalau belum cerai masih enak kita proses," kata Ira. (BSO)

TAPUT - Aktivitas galian tambang batu padas dan pasir batu (sirtu) di Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya di gunung Batu Harang, semakin merajalela dan dilakukan tanpa izin oleh pihak penambang. Namun, walau tanpa izin, para penambang begitu leluasa melakukan aktivitasnya.

Pantauan awak koran ini, kendati tak memiliki izin, pengusaha dengan leluasa melakukan aktivitasnya.

Pemkab Taput juga terkesan membiarkan usaha ilegal itu.

"Pemerintah dan aparat hukum sepertinya tidak menanggapi pertambangan galian C di wilayah desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran ini," jelas warga di sana yang mengaku akibat usaha galian C itu jalan juga turut rusak.

Sekcam setempat ketika ditanya tentang galian C ilegal itu mengatakan, galian C di Batu Harang tersebut tidak memberikan kontribusi bagi wilayah Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran. Bahkan, katanya, jalan menuju desa itu semakin rusak akibat dilalui truk yang melebihi tonase.

"Kami minta aparat penegak hukum agar tegas dan memberikan sanksi kepada pengusaha galian C ilegal

LIAR - Lokasi penambangan batu gunung liar yang terletak di wilayah Gunung Batu Harang Desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara. (KPK POS/SAHAT) itu," ujar sang Sekcam.

Sementara itu, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Tapanuli Utara, melalui Kasi Perizinan Manalu mengatakan, aktivitas galian C yang ada di gunung Batu Harang desa Sipultak Dolok ke Pagaran sampai saat ini belum mem-

punyai izin dari pihak BP2T. "Kami juga sudah menghimbau beberapa kali supaya aktivitas dihentikan, karena para pelaku pertambangan itu tidak mempunyai izin," katanya.

Kenyataan di lapangan usaha penggalian terus dilakukan. Dalam peraturan

pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni Perda No. 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum di Tapanuli Utara menyebutkan; “dilarang pertambangan tanpa izin”, dengan sanksi Rp50 juta dan hukuman kurangan lebih 6 bulan.(SLBT)

Tiang Listrik Miring Ancam Nyawa Warga PALUTA - Akhir-akhir ini, penerangan listrik PLN di wilayah Gunungtua sekitarnya, Kabupaten Padanglawas Utara, sering padam.

Pemadaman sering terjadi pada siang hari hingga malam hari, akibatnya warga mengeluh karena pemadaman listrik PLN mengganggu aktivitas warga.

Amatan KPK Pos, pemadaman listrik berjam-jam terjadi di jalur Halongonan hingga perbatasan Langga Payung.

Pemadaman terjadi dari siang hari hingga malam hari. Tidak tahu apa penyebab terjadinya pemadaman ini, yang pasti pemadaman listrik PLN mengakibatkan masyarakat berang, terlebih PLN diduga tidak mengumumkan rencana pemada-

man itu.

Salah seorang warga Paranginan, Daud Hasibuan, Rabu, (20/3) mengatakan, bahwa akibat pemadaman lampu selama berjam-jam itu mengakibatkan kerugian besar bagi usahanya yang sehari-hari menggeluti bisnis Warung Internet yang berada di jalan protokol Gunungtua.

“Wah, akibat pemadaman ini saya dirugikan banyak.

Pelanggan Warnet saya pada lari akibat sering mati lampu.

Kalau macam gini terus kami bisa rugi,” katanya.

Ia juga mengatakan akibat padamnya lampu sejak tiga hari terakhir ini, akibatnya aktivitas warga terganggu. Tidak hanya itu ada juga warga yang keluhkan barang-barang elektroniknya rusak akibat

pemadaman berkali-kali dan tanpa ada pemberitahuan oleh pihak PLN Gunungtua.

Terpisah, Kepala PLN Gunungtua, Ahmad Maulidani yang dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan, itu diakibatkan ada gangguan di Belawan. "Dan PLN Gunungtua melakukan defisit bergilir," jelasnya singkat.

PLN Gunungtua juga diminta memperhatikan jaringan listrik di daerah itu.

Sebab, ada tiang listrik terlihat miring dan sangat membahayakan para pengguna jalan, yang melintas di jalan desa Sosopan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padanglawas Utara.

Amatan KPK Pos, tiang listrik tersebut terlihat mir-

ing, yang menyebabkan kabel-kabel yang terdapat di tiang listrik tersebut menjadi kendor.

Apabila tidak segera diperbaiki akan dapat membahayakan pengendara yang melintas. Apalagi saat ini sedang musim hujan sering terjadi tiang listrik roboh.

Salah seorang pengendara, Muklis Siregar mengatakan, sangat ironis melihat keadaan tiang listik tersebut.

“Sudah hampir lima bulan tiang itu miring dan sampai sekarang belum sama sekali ada usaha perbaikan yang dilakukan pihak PLN Gunungtua,” katanya sembari berharap agar tiang listrik tersebut segera diperbaiki agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. (DATUK)

GALIAN C - Terlihat satu unit alat berat sedang dioperasikan melakukan galian C ilegal di atas lahan PTPN-II. (KPK POS/DEDY)

PTPN II Lepas Tangan TG.MORAWA - Gencarnya aktivitas galian C di lahan PTPN-II Tanjung Morawa, sejak Senin (18/3), sepertinya tidak ditanggapi serius oleh pihak PTPN-II. Faktanya setelah hal tersebut dikonfirmasi kepada Kaur (Kepala Urusan) Humas PTPN-II Rahmuddin SH, namun aktivitas galian C tersebut hingga kemarin masih berlanjut.

Rahmuddin SH kepada KPK Pos, Rabu (20/3) mengatakan; “tadi pagi sudah saya beritahukan kepada mandor kebun PTPN-II Bandar Klippa Kecamatan Batang Kuis terkait adanya galian C di lahan PTPN-II," katanya. Dikatakan, lokasi galian C tersebut memang berada di Desa Bangun Sari Baru Kec.Tanjung Morawa tetapi dalam pengawasan mandor Kebun Bandar Klippa.

Lanjut Rahmuddin, mandor kebun Bandar Klippa sudah diperintahkan untuk turun ke lokasi, dan memang benar ada galian C di sana. "Kami pinta kepada pihak yang melakukan galian itu untuk segera menghentikan aktivitasnya, dan kalau tidak mereka turuti, maka akan segera kami laporkan ke Polisi," jelas Rahmuddin.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Bintang Harkat

mengatakan, Humas PTPNII Tanjung Morawa dinilai hanya omong besar. Walau sudah mendengar kabar sejak kemarin siang tentang adanya galian C di lahan PTPN-II, tapi aktivitas galian C tersebut tidak segera ditindak.

Bahkan, kata Harkat, humas hanya omong besar saja. "Waktu pihak humas PTP-II saya hubungi via Ponsel, dikatakannya mengadu sajalah kamu sebagai LSM," begitu kata Harkat meniru ucapan Humas.

Hal senada juga disampaikan seorang aktivis Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) Kabupaten Deli Serdang Agus Tomo SE kepada KPK Pos. “Kita sangat sesalkan kurang tanggapnya pihak PTPN-II terhadap pelaku galian C di lahan PTPN-II," ujar Agus.

Hal itu, ujarnya, menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat, dan diduga ada main mata antara pihak PTPN-II dengan pelaku galian C tersebut.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Tanjung Morawa E. Sihombing mengaku lepas tangan. Begitu juga dengan pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Deli Serdang ketika diberitahukan kepada bagian pertambangan belum juga ada tanggapan.(DIZ)

Tanpa Listrik Pekerjaan Kantor Terkendala SUBULUSSALAM - Listrik adalah kebutuhan yang tak dapat dipisahkan bagi penunjang kelengkapan alat kerja disetiap kantor SKPK. Rasanya tanpa komputer semua kinerja di kantor akan jadi kaku dan sebagai penunjang penggerak adalah listrik. Di Kota Subulussalam ada enam unit kantor setelah pindah dari kantor lama ke kantor baru menjadi kewalahan dalam bekerja. Pasalnya, di keenam unit kantor tersebut belum terpasang jaringan listrik oleh PLN sehingga kantor ini bagaikan kantor semu.

Sekda Kota Damhuri SP MM, mengakui ada beberapa kantor belum terpasang jaringan listrik, walau telah dimohon kepada PLN.

Bahkan biaya pemasangan pun telah diberi SKPK masing-masing. "Jadi dalam waktu dekat ini akan segera dipasang dan hal ini lumrah karena kantor baru pindah," ujarnya.

PLN ketika dihubungi melalui perwakilannya, membenarkan permohonan telah diterima. Akan tetapi karena kebutuhan listrik besar sehingga hal ini harus dilaporkan ke provinsi.

"Menunggu itu, mudah mudahan dalam waktu dua bulan ke depan sudah terpasang," kata pejabat PLN di Kota Subulussalam.

Diharapkan agar kiranya pihak PLN segera merespon semua permohonan kantor ini, demi kelancaran tugas. (KAR)

Ratusan Rumah Hancur Diterjang Puting Beliung PAKPAK BHARAT - Masyarakat dua desa diterjang angin puting beliung, Senin sekitar pukul 16.45 wib. Ratusan rumah mengalami rusak berat di dua desa yang mengalami musibah itu yakni, desa Tanjung Mulia dan Mbinalun kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (STTUJ) Pakpak Bharat. berkisar ratusan rumah.

Menurut salah seorang warga di sana Timan Manik mengaku terkejut ketika melihat gumpalan angin yang hitam menerjang rumah rumah penduduk.

Warga lainnya, Ramses Cibero mengatakan, ketika rumah mereka diterjang angin puting beliung, mereka hanya pasrah karena di depan rumah mereka sudah terlihat kayu-

kayu menumpuk. Setelah angin berhenti, baru mereka keluar sambil menyisihkan kayu dan atap seng yang terkumpul di depan pintu rumah.

Pemkab Pakpak Bharat langsung membuat dapur umum untuk tempat makan warga di sana. Sekaligus membuka posko darurat untuk menampung masyarakat yang rumahnya tidak bisa ditempati lagi.

Wakil Bupati Pakpak Bharat Ir Ilyas Padang dengan rombongan, keesokan harinya mengunjungi para korban angin puting beliung, sekalin memberikan kata-kata nasihat.

Tokoh Masyarakat Desa Mbinalun, Saif Angkat mengharapkan kepada Pemkab Pakpak Bharat agar segera membangun rumah yang rusak.

Bantuan terus mengalir sejak musibah itu terjadi. Pantauan

wartawan koran ini, Selasa, di lokasi warga hanya pasrah dan

menunggu agar rumah mereka segera diperbaiki. (KAR)

HANCUR - RATUSAN RUMAH YANG HANCUR AKIBAT DITERJANG ANGIN PUTING BELIUNG. (KPK POS/KARTOLIN)

11

KPK POS E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

KRIMINAL

Hindari Praktek Trafficking dan KDRT BATUBARA - Trafficking (perdagangan manusia) merupakan masalah yang kini menjadi trend di Indonesia.

Kalau ini dibiarkan, maka akan timbul gejolak di masyarakat. Demikian penegasan Ketua TP.PKK Batubara Ny Khadijah Arya Tarigan SE, pada acara sosialisasi Trafficking di aula Bupati Batubara, Lima Puluh, Rabu. Penyebab terjadinya praktik trafficking dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), selain minimnya kesadaran masyarakat adalah kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, keterampilan dan kawin muda.

Bentuk-bentuk trafficking beragam. Diantaranya adalah kerja paksa seks (ekploitasi seksual), pembantu rumah tangga tanpa upah, bentuk lain dari kerja migran, pengantin pesanan, penjualan bayi, buruh atau pekerja anak, penari, penghibur, dan pertukaran budaya.

Khadijah Arya menghimbau seluruh warga masyarakat agar mengantisipasi terjadinya praktik-praktik trafficking, khususnya kepada perangkat pemerintahan desa agar tidak mudah mengeluarkan ijin pengesahan kepada warganya yang ingin bekerja ke negara lain, jika tidak sesuai aturan yang sudah ditentukan.

“Jangan sekali-kali membuat pemalsuan data warga jika tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Semisal, usia warganya yang masih 13 tahun kemudian dipalsukan menjadi 20 tahun. “Nanti akan terkena pasal hukum, karena ini telah diatur oleh UU No. 23 Th. 2002 tentang perlindungan anak dan Keppres RI No. 88 Tahun 2002 Tentang RAN Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan anak,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja H.Zulhendri SH selaku nara sumber me-

Oknum Ketua Partai Demokrat Batubara Dijeput Paksa Polisi BATUBARA - Diduga melakukan penipuan dan pengelapan, oknum Ketua Partai Demokrat (PD) Kabupaten Batubara ZA dijeput paksa oleh petugas Polsek Labuhanruku Resort Asahan, Rabu (20/3) sekira pukul 17.00. "Ini kita lakukan hanya sebatas untuk dimintai keterangan," sebut Kapolres Asahan AKBP Yustan Alpiani melalui Kapolsek Labuhanruku AKP H Matondang mejawab konfirmasi Wartawan tentang hal itu, Rabu malam (20/3).

Menurut sumber, pemanggilan atau penjeputan paksa dilakukan petugas karena ZA mengabaikan panggilan polisi. ZA dijeput paksa ketika berada di Lima Puluh, usai mengikuti rapat di Sekretariat PD Batubara."Setahu kita dalam kasus ini polisi sudah berulang kali melayangkan surat pemanggilan, namun ZA tidak mengin-

dahkan, hingga akhirnya dilakukan penjeputan paksa oleh petugas," tukasnya melalui telepon.

Kasus yang menjerat oknum Ketua PD Batubara ini bermula pada Maret 2011 menjanjikan satu paket proyek fisik terhadap SR warga Kecamatan Talawi dengan nilai pagu sebesar Rp200 juta, sekaligus menyetorkan kewajibannya kepada ZA sebesar 10 persen (Rp20 juta), sebagaimana bukti kwitansi ditandatangani.

Namun proyek dijanjikan tidak kunjung ada dan dikabarkan dijualnya kepada orang lain, sehingga SR menagih kembali sejumlah dana kewajiban yang distorkan.

Karena tidak kunjung dibayar, ZA akhirnya diadukan kepada Polsek Labuhan Ruku Resort Asahan dengan tuduhan penipuan dan pengelapan.(SAR)

Mahasiswa IKIP Gunungsitoli Demo ngatakan, modus operandi trafficking biasanya pelaku tidak menyebutkan nama dan alamat kerja secara jelas, pelaku juga menawarkan gaji dan fasilitas yang sangat menggiurkan.

Ketika korban tertarik, pelaku menyuruh korban untuk mengajak temannya dengan alasan pekerja yang dibutuhkan banyak. Biasanya pelaku juga akan menanggung seluruh biaya transportasi dan makan.

Namun nantinya akan dianggap hutang dan harus dibayar oleh korban setelah korban bekerja.

Para pelaku biasanya mencari mangsanya di Mall-mall, terminal Bus, pusat hiburan, dan banyak juga yang datang langsung ke rumah korban dengan alasan mencari pekerja untuk pembantu rumah tangga, pelayan restoran ,karaoke, hotel, dan

Lain-lain. Masyarakat segera melaporkan ke aparat terkait apabila menemukan praktik-praktik trafficking atau KDRT. ”Biasanya yang menjadi korban perempuan dan anak.

Laporkan segera ke aparat desa setempat untuk kemudian ditindaklanjutinya," ungkapnya.

Penyelenggara kegiatan Budi Isnawan SE didampingi Elizar SH menjelaskan, sosialisasi yang berlangsung sehari penuh ini dengan peserta anggota TP.PKK se Batubara.

Disamping itu juga nara sumber AKP.MA Ritonga yang mengupas tentang hukum bagi yang melakukan trafficking/KDRT dan Maslinda Wansari SKM yang mengupas tentang pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga berencana. Dari kegiatan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi trafficking/KDRT.(SAHREL)

Alat Berat Bersihkan Lokasi Eks TPI Gunungsitoli GUNUNG SITOLI - Pemerintah Kota Gunungsitoli bersama unsur Muspida plus membersihkan lokasi eks Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Jalan Lagundri Gunungsitoli dengan menggunakan alat berat, Kamis. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut pembongkaran yang dilakukan pada Februari 2013 lalu.

Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kota Gunungsitoli, TN. Zebua BA yang turut diundang menyaksikan pembersihan lokasi tersebut mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah Kota Gunungsitoli bersama unsur Muspida.

Menurutnya, wajar saja lokasi ini diratakan dengan tanah karena pemerintah kota Gunungsitoli telah menempuh berbagai upaya pendekatan persuasif baik sosialisasi di lokasi eks TPI maupun di kantor walikota bahkan

SUMUT

Peraturan Daerah (Perda) juga sudah terbit pada Februari 2013.

"Kita bersyukur tidak ada kendala dalam pelaksanaan pembersihan ini karena seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 2005 lokasi eks TPI ini ditempati masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat berjualan sambil tempat tinggal, " ujarnya.

Bahkan, tambahnya, ada juga warung remang - remang sehingga meresahkan masyarakat dan tokoh agama. Karena, di tempat ini sering terjadi kejahatan seperti kasus prostitusi, perkelahian bahkan pembunuhan.

Dia juga mendukung rencana Pemko Gunungsitoli yang akan merelokasi tempat ini kedepan sebagai jalur hijau, karena dengan dilakukannya penanaman pohon di pinggir laut ini, maka dapat bermanfaat sebagai paru-paru Kota Gunungsitoli serta menjadikan tempat ini sebagai tempat rekreasi bagi

masyarakat.

G.Harefa, salah seorang warga yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, sangat menyayangkan tindakan salah seorang oknum anggota Satpol PP Kota Gunungsitoli yang membuat kekacauan dan menghalangi alat berat agar kiosnya tidak dirobohkan. Seharusnya yang bersangkutan sebagai pengamanan jalannya untuk membersihkan sisa-sisa kios yang masih ada di tempat itu.

Menurut G. Harefa, tindakan oknum Satpol PP tersebut sangat memalukan dan mencoreng muka Pemko Gunungsitoli baik di depan unsur Muspida maupun dihadapan ratusan masyarakat yang hadir menyaksikan pembersihan dan pembongkaran itu.

"Sebaiknya, Kepala Satpol PP Kota Gunungsitoli sebelum anggota turun ke lapangan hendaknya di tatar dan dibekali agar hal seperti ini tidak terulang lagi kedepan,"ujarnya. (YAGI)

NIAS - Ratusan mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli yang tergabung dalam forum mahasiswa IKIP Gunungsitoli menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk dan sejumlah poster. Aksi yang dilakukan dengan pengawalan petugas kepolisian Polres Nias yang dimulai di depan kantor DPRD Kabupaten Nias, kemudian menuju Polres Nias, Rabu.

Dalam orasinya, mahasiswa mengungkap tentang kebobrokan yang terjadi di dalam kampus IKIP Gunungsitoli di bawah naungan yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias. Mereka menuntut agar keuangan IKIP Gunungsitoli segera diaudit karena tidak jelas. Sementara pembangunan gedung dan peralatan kampus yang selama ini diketahui bersumber dari bantuan negara luar, lalu dikemanakan uang pembangunan IKIP Gunungsitoli selama ini yang nilainya bermiyaran rupiah dan terus bertambah setiap tahun ?

Selain itu, mereka juga mempertanyakan gelar Strata Dua (MM) yang disandang Rektor IKIP Gunungsitoli, Drs Bezisokhi Laoli MM yang diperoleh dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.

Menurut mereka Bezisokhi Laoli belum duduk dibangku kuliah S2 di UISU Medan dan yang bersangkutan kesehariannya berada di Nias. "Kami merasa bimbang apabila rektor menyandang sarjana ilegal karena akan berpengaruh kepada mahasiswa kedepan," ujar mereka.

Demikian juga status jurusan mate-

matika yang masih belum jelas sampai saat Ini. Selanjutnya, pelayanan pegawai BAAK, BAUK maupun pegawai Perpustakaan IKIP Gunungsitoli dinilai kurang bersahabat dan lebih mengedepankan arogansi daripada pelayanan yang baik, sehingga mahasiswa merasa kecewa.

Salah seorang dosen IKIP Gunungsitoli yang dihubungi KPK Pos mengatakan, sejak Rektor IKIP Gunungsitoli dipimpin Drs Bezisokhi Laoli perkuliahan maupun pertanggung jawaban keuangan selama ini terkesan kacau balau karena yang dipikirkan selalu uang bukan peningkatan kualitas pendidikan mahasiswa.

Bahkan, sejak Rektor IKIP Gunungsitoli dipimpin Drs Beziduhu Laoli dan Ketua Yaperti Nias O’ozatulo Ndraha kurang lebih setahun memimpin, ternyata banyak kebijakan mereka yang berpotensi merugikan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang belum mengurus ijazah setelah meja hijau diharuskan tetap membayar uang perkuliahan, padahal kejadian ini tidak pernah diterapkan pemimpin sebelumnya dan hal ini sudah meresahkan mahasiswa.

Sumber dari mahasiswa IKIP Gunungsitoli menyebutkan, sejak 2 Maret 2013 mahasiswa IKIP Gunungsitoli telah melakukan aksi dengan membakar ban di depan kampus kemudian menyegel pintu kampus, dan apabila tuntutan mereka tridak dikabulkan, maka mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

Dampak dari kasus ini, kegiatan perkuliahan sampai hari ini lumpuh total. (YAGI)

Pesta Sabu, Tukang Pangkas Masuk Bui PERBAUNGAN - Asik pesta narkoba jenis sabu - sabu bersama kawankawannya, Budi Azli alias Kolak (35) diciduk Tim Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai, Selasa sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I, Desa Jambur Pulau.

Budi yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pangkas digelandang ke Mapolres Sergai bersama barang bukti berupa perangkat alat isap, satu kotak rokok dan paket sabu - sabu.

Keterangan diperoleh menyebutkan, penangkapan tersangka berkat adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan tersangka dan rekanrekannya akan melakukan pesta narkoba. Mendapat info mahal tersebut, Kasat Narkoba langsung memberi perintah kepada Kaur Bin

Ops Narkoba IPDA A Haidir Harahap untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Dan benar, hasil pengintaian dipastikan tersangka dan rekannya sedang pesta narkoba.

Saat dilakukan penggrebekan, kontan pelaku berlarian dan tinggal pemilik rumah (Budi) yang tidak sempat kabur. Dari sana ditemukan bukti kalau budi memiliki dan menyimpan narkotika.

Di Mapolres Sergai, tersangka menerangkan bahwa narkotika jenis sabu dibawa oleh kawan-kawannya untuk pesta. Tersangka sudah mengenal sabu sejak Februari 2010 dan mengakui sebagai pemakai baru 3 bulan yang lalu. Tersangka memiliki seorang isteri dan 4 orang anak.(ARM)

DEMO - Mahasiswa IKIP Gunungsitoli yang tergabung dalam forum mahasiswa IKIP Gunungsitoli menggelar demo. (KPK POS/YAGI)

Kakek Sukadi Ditemukan Tewas Gantung Diri

DIAMANKAN - Tersangka saat diamankan Sat Narkoba Polres Sergai. (KPK POS/ARM)

SERGAI - Sukadi (83) warga DusunVI, Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu dini hari, ditemukan tewas gantung diri oleh Turiah (37) putri kandung korban.

Sang kakek nekat mengakhiri hidupnya dengan menggunakan seutas tali simpul.

Dalam keterangannya, Turiah menceritakan bahwa pagi sekitar pukul 04.30 WIB dirinya terbangun dan berniat menunaikan Sholat Subuh. Begitu keluar dari kamar tidurnya, dirinya kaget melihat sang ayah tergantung di ruang dapur. Saksi sempat

memeriksa korban yang sudah tidak bernyawa lagi. Langsung saat itu juga Turiah mengabari kejadian tersebut kepada tetangga dan bidan desa setempat.

Kapolsek Pantai Cermin AKP E Sirait bersama personelnya turun ke TKP setelah mendapat informasi.

"Tidak ada ditemukan bekas tandatanda penganiayaan atau kekerasan di tubuh korban," ujar petugas. Pihak keluarga juga menolak untuk dilakukan Visum et Revertum.(ARM)

OTK Todongkan Pistol ke Pengemudi KUPJ BATUBARA - Sopir mini bus KUPJ Tour BK 7849 DO dari Riau menuju Medan, Bambang (40) ditodongkan senjata mirip Pistol tepat dibagian kepala oleh orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor.

Sedangkan kernet bus Kliwon (44) dipukul bagian kepala dengan gagang pistol hingga mengalami luka robek dan akhirnya harus dilarikan ke Puskesmas Limapuluh, Selasa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan melalui sopir bus Bambang, di Mapolsek Limapuluh, menerangkan kronologis

kejadian berawal ketika bus KUPJ Tour melaju dari Riau menuju Medan tepatnya di Jalinsum Desa Limau Manis -Lima Puluh, Kabupaten Batubara.

Saat kejadian, sekitar pukul 14.00 WIB bus yang dikendarainya dikejar oleh seseorang dengan sepeda motor yang menggunakan senjata. Kemudian menodongkan senjata kearah sopir.

Karena merasa terancam akan keselamatan dirinya dan penumpang akhirnya sopir bus menghentikan laju kendaraannya. Dan secara membabi buta orang tersebut memukuli kepala kernet hing-

ga mengalami luka robek dibagian kepala karena dihantam gagang pistol tersebut.

Sebelumnya sopir dan kernet bus mengira bahwa orang tersebut adalah oknum polisi karena membawa pistol, sehingga mereka tidak berani melakukan perlawanan. Kemudian sopir beserta kernet yang sedang terluka bersama sejumlah penumpang yang memadati isi bus melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Limapuluh.

Sebelum kejadian sopir bus menceritakan, tidak jauh dari tempat peristiwa ini terjadi, bus yang dikendarainya distop oleh bebe-

rapa calon penumpang. Tapi entah kenapa mereka tidak jadi naik.

"Kemudian ada seseorang yang berada di antara calon penumpang tersebut yang bersikap arogan, dan sempat terjadi adu mulut, tidak lama kemudian diketahui bahwa orang yang mengejar bus kami adalah orang tersebut," ujar sopir bus Kapolres Asahan AKBP Yustan Alpiani Sik SH Mhum melalui Kapolsek Limapuluh M A Ritonga membenarkan kejadian. Pelaku masih dalam proses penyelidikan dan pengejaran oleh petugas kepolisian.(SAHREL)

BERI KETERANGAN - Sopir Bus KUPJ Tour BK 7849 DO Bambang (40) (kanan) saat memberikan penjelasan kepada petugas di Mapolsek Limapuluh. (KPK POS/SAHREL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

Waspadalah...!. Tidak semua permen karet bisa bebas dikonsumsi para remaja. Ternyata, saat ini berkembang luas permen karet yang bisa membangkitkan gairah seks, terutama untuk kaum hawa.

Memang, permen karet penggairah seks, belum beredar bebas di warung-warung pinggir jalan. Namun, bukan tidak mungkin, satu ketika nanti, permen seks yang lebih dikenal dengan sebutan "Permen Cinta" akan dijual di warung-warung pinggir jalan. Kalau ini yang terjadi, cilakah kita. Terutama generasi muda yang doyan permen karet.

Karena apa?, menurut temuan, "Permen Cinta" begitu dikonsumsi, tanpa perlu proses waktu lama, bisa membangkitkan gairah seks kaum wanita.

Pro dan kontra seputar afro-

disiak atau zat pembangkit gairah seks kembali mencuat, menyusul hebohnya kasus permen cinta. Ada yang menganggap afrodisiak hanya mitos.

Tapi banyak yang meyakini khasiatnya sebagai pendongkrak libido.

Ambil contoh Koko. Pria 24 tahun ini mengaku sangat menyukai afrodisiak. Beragam jenis afrodisiak sudah dicoba pegawai swasta tersebut, dari yang alami hingga obat-obatan yang banyak dijual di kios.

"Kalau seminggu saja enggak pakai (afrodisiak), rasanya ada yang kurang," ujarnya.

Berbeda dengan Koko, Seksolog Prof Wimpie Pangkahila mengaku belum mengetahui bahan penyusun yang membuat permen cinta diklaim bisa mengatrol libido perempuan dalam belasan menit saja. Namun, menurut Wimpie, sebenarnya

mustahil ada obat yang bisa mempengaruhi libido seseorang, apalagi dalam tempo secepat kilat.

Obat perangsang seperti viagra, misalnya, disebut Wimpie, baru bisa bekerja jika ditopang rangsangan fisik terhadap penggunanya. "Mesti ada sentuhan atau rangsang fisik dari pasangan, baru seseorang bisa bergairah. Libido yang secara otomatis meningkat tanpa rangsang sentuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah," ujarnya.

Wimpie menilai larisnya obat semacam permen cinta adalah bukti masih banyak orang yang membutuhkan sugesti untuk memantik libido. Padahal, kata Wimpie, makanan perangsang libido hanya memberi pengaruh psikologis, yang biasa disebut efek placebo.

Namun efek placebo sendiri baru bisa bekerja jika didukung

LIPSUS

rangsang sentuhan.

Selain permen cinta, rupanya ada afrodisiak lain yang dipercaya berkhasiat sama. Namanya Sex Drops. Bedanya, produk yang diklaim bikinan Jerman itu berbentuk cairan, dengan harga Rp30 ribu per botol.

Memang ada obat tertentu yang dapat mengatasi masalah seksual seperti rendahnya libido (gairah seks) dan disfungsi ereksi (impotensi). Tapi obat tersebut hanya aman bila diperoleh dari dokter. Bila bentuknya herbal, kopi atau permen karet, jangan percaya!

"Obat, herbal atau apapun, kopi, teh, dalam bentuk powder, jus atau permen karet, kalau menimbulkan sexual arousal (ereksi) pasti tidak murni, ada campuran PDE5 inhibitor (seperti Viagra). Jangan percaya, pasti dibohongi!," tegas Prof.

DR. Dr. Wimpie Pangkahila,

SpAnd, FAACS, Guru Besar dari Departemen Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali.

Prof Wimpie lebih lanjut menjelaskan, PDE5 (phosphodiesterase type) inhibitor merupakan obat keras yang digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi (impotensi) pada pria.

Obat ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan seharusnya tidak dijual bebas. Penggunaannya harus melalui resep dokter dan tentu dengan dosis yang tepat. "Tidak ada obat yang dapat menimbulkan ereksi kecuali PDE5," tambah seksolog kelahiran 13 Desember tersebut.

Menurut Prof Wimpie, obatobatan legal yang digunakan untuk meningkatkan gairah seksual (libido) biasanya mengandung hormon, yang bisa diperoleh sesuai dengan resep dokter.

Sedangkan BPOM sendiri dalam rilisnya telah menyatakan 3 merek permen karet pembangkit libido, yakni Sexy Gum, Sex Love dan US Passion Cachou sebagai produk berbahaya.

Tidak disebutkan secara detail efek negatifnya namun yang jelas ketiganya tidak terdaftar di BPOM. Karena permen ini kebanyakan dijual di internet, BPOM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna memblokir situs-situs yang menjualnya. BPOM juga akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dalam memberantas obat-obat ilegal yang dijual lewat internet.

"Ini tanggungjawab pemerintah, dalam hal ini BPOM. Tidak boleh dibiarkan, ini kan obat keras tidak seperti vitamin," tutup Prof Wimpie. (SF/BBS)

Lebih Memilih Daging Kambing SEX LOVE Chewing Gum, atau biasa disebut permen cinta, belakangan dinyatakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berbahaya. Obat perangsang tersebut berbentuk permen karet yang dibungkus kertas timah. Rasanya variatif, seperti stroberi, mint, dan jeruk. Satu kemasan yang berisi lima permen biasanya dijual Rp50 -150 ribu.

Seorang pemakai mengakui permen cinta memang punya efek ajaib bagi perempuan.

Dari pengakuan sejumlah pembelinya yang mayoritas pria, permen tersebut bisa membuat gairah seksual perempuan meningkat hanya dalam belasan menit.

Namun, saat ditanya soal komposisi bahan yang

membuat efek permen cinta demikian dahsyat, sipemakai mengaku tak tahu. "Saya cuma tahu itu produk China.

Biasanya cespleng," ujarnya.

Penjual permen cinta ini mengaku, konsumen biasa menggunakannya secara diam-diam.

Meski para pembeli lebih banyak laki-laki, namun pengonsumsinya mayoritas perempuan. Tak jarang permen ini juga disalahgunakan dalam pergaulan bebas.

Karena tak ada yang mencolok bentuk maupun rasanya. Bagi mereka yang "diperdaya" pun tidak akan merasa curiga saat hendak mengonsumsinya.

"Biasanya cocok-cowok ngasih permen ini secara

diam-diam, bahkan kadang disamarkan dengan diganti bungkus kemasannya ke permen karet biasa. Kemasan luarnya terlebih dahulu dibuang. Kemasan dalamnya baru dimasukkan ke dalam kemasan permen karet biasa.

Kemasan dalam sama persis dengan permen karet merek Happydent," kata seorang pedagang obat kuat lelaki.

Berdasarkan penuturan sang pedagang itu, setiap perempuan yang memakan permen itu akan merasakan efeknya 10-20 menit setelahnya. Ia tak tahu apa saja yang dilakukan pasangan laki-laki perempuan setelah itu. Yang pasti, permintaan di tempat usahanya selalu ada tiap harinya. (SF/BBS)

BERDASARKAN penelusuran, untuk beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya dan juga Batam, merek yang paling gampang ditemukan antara lain Sex Love, Sexy Gum, dan Passion Cachou.

Dari ketiga merek permen tersebut ada produk China dan ada juga produk Jerman.

Yang mencengangkan, barang impor itu tak hanya beredar di Batam. Setelah diimpor lewat Batam, barang itu banyak disuplai ke berbagai kota. Seorang distributor di Surabaya, misalnya, mengaku biasa menjual permen pembangkit libido itu setelah mendapatkan pasokan dari Batam.

Dini, distributor di Surabaya mengaku sudah melayani lebih dari 120 paket pesanan dari berbagai kota. Ia memulai bisnis sambilan ini

dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini barang impor masuknya dari Batam," tutur sulung dari dua bersaudara ini.

Sedang Anto, penjual barang esek-esek di Mangga Besar, Sex Drops terjual belasan buah dalam semalam.

Pembeli di kiosnya, yang mayoritas pria, biasanya tak turun dari kendaraan saat melakukan transaksi. "Mereka biasanya buka kaca mobil, lalu saya yang nyamperin.

Mungkin mereka malu, ya, beli obat-obatan seperti ini, hehehe...," katanya.

Diakui, permen pembangkit libido itu telah beredar luas.

Konon permen seks produk luar negeri itu juga beredar di sejumlah kota setelah masuk melalui pintu impor Batam.

Menurut penelusuran, permen yang wujudnya mirip dengan permen karet biasa itu banyak digunakan di kalangan remaja, terutama para penikmat dunia malam.

Untuk mendapatkannya tak sulit. Selain bisa dipesan melalui toko-toko online, barang tersebut banyak tersedia di sejumlah toko obat.

(SF/BBS)

Permen Cinta: Mitos dan Fakta TIGA perempuan muda tampak serius membahas sesuatu sambil mengamati sebungkus permen karet di sebuah restoran di lantai 6 Mal Senayan City, Jakarta. Tawa mereka - sebut saja Dita, Yosita, dan Widya - terdengar di tengah obrolan. "Gue sukanya yang rasa stroberi.

Pas adegan ciuman, panas aroma wanginya jadi terasa.

Sensasinya berasa dahsyat!," kata Widya.

"Efeknya memicu gairah seks, sehingga saya bisa menikmati hubungan intim," ujar Dita. "Aku jadi merasa bergairah. Dua belas tahun menikah membuat hubungan intim dengan suami tercinta agak kendur. Nah, permen ini menjadi penyelamat," Yosita menimpali obrolan kedua sahabatnya.

Ketiga perempuan pekerja itu, yang rata-rata berusia 30an tahun, tengah seru memba-

has efek permen cinta yang sempat mereka konsumsi.

Dalam tiga bulan terakhir, sex love chewing gum, atau biasa disebut permen cinta, memang menjadi topik pembicaraan hangat, terutama di kalangan perempuan.

Permen yang dipercaya sebagai perangsang libido kaum Hawa itu berbentuk permen karet yang dibungkus kertas timah. Rasanya bervariasi, seperti stroberi, mint, dan

BERBEDA dengan pria yang satu ini.

Dari sejumlah afrodisiak yang sudah dicicipi Koko, bahan pangan alami menjadi favoritnya. Dia mengaku lebih percaya khasiat daging kambing dan makanan laut dibanding obat herbal. Apalagi, kata dia, bahan pangan alami tidak memiliki efek samping jika dikonsumsi dalam jumlah wajar.

Ketagihan Koko terhadap afrodisiak bermula ketika sang istri memuji kinerjanya di ranjang. Koko pun mengaitkan hal itu dengan seporsi sate kambing yang dimakannya tiga jam sebelum berhubungan seksual. Penasaran, tiga hari kemudian Koko kembali mengasup makanan yang sama. Ternyata pujian serupa kembali ia dapatkan dari sang istri.

Koko tak memungkiri, kedahsyatan performanya saat bercinta bisa jadi tak semata-mata dipengaruhi sate kambing. Apalagi, sebelum menikahi sang istri, ia sudah menggemari makanan tersebut. "Tapi saya tetap percaya daging kambing itu afrodisiak. Soalnya, setelah makan sate kambing, saya jadi lebih mudah turn on (bergairah) saat digoda istri," kata dia.

Sama dengan Angel, 29 tahun. Dia juga amat menggilai olahan daging kambing. Paling tidak sepekan sekali ibu satu anak itu mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Daging kambing dipercaya Angel memberi efek nyaman dan rileks di daerah perut, sehingga membuat gairah seksualnya meningkat.

Namun tak sembarang daging kambing dikonsumsi Angel untuk urusan libido. Setelah mencoba sejumlah olahan, ia kini lebih pemilih.

Daging tanpa lemak di bagian punggung kambing jadi kegemarannya.

Bagian itu diolah dengan cara direbus terlebih dulu, baru dibakar. "Sebenarnya sudah banyak afrodisiak yang sudah saya coba. Tapi yang paling terasa efeknya memang daging kambing, terutama kambing bakar Kairo yang empuk itu," ujarnya.

Menurut Angel, khasiat kambing

jeruk. Satu kemasan permen cinta yang berisi lima buah biasanya dijual Rp 50-150 ribu. Mereknya macammacam, antara lain Sexy Gum, Sex Love, dan US Passion Cachou.

Sejak akhir tahun lalu, penjualan permen cinta boleh dibilang marak. Selain dijual secara online, setidaknya terdapat 16 situs di jagat maya yang menjualnya.

Permen cinta juga dijajakan di kios-kios obat di pinggir jalan, seperti di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat.

Anto, seorang pedagang

bakar sebagai pembangkit libido sudah tak diragukan. Afrodisiak itu bisa membuatnya sanggup berhubungan seks tiga kali sehari, dengan durasi bercinta cukup lama.

“Suami selalu senang kalau saya habis makan kambing bakar. Soalnya, saat dia pulang kantor, saya menyambutnya seperti ‘cacing kepanasan’. Di ranjang pun, kata dia, performa saya jadi ‘berbeda’," kata Angel.

Prof Hardinsyah, seorang ahli gizi, mengatakan, daging kambing memang sudah lama dipercaya mempengaruhi libido. Sebabnya, daging kambing mengandung zinc atau seng yang bermanfaat meningkatkan jumlah sperma serta memicu otak untuk menghasilkan hormon testosteron maupun progesteron. Selain kambing, zat seng terdapat pada daging sapi, telur, ayam, dan kepiting.

Tapi seksolog Prof Wimpie Pangkahila berbeda pendapat. Menurut dia, performa seks seseorang tidak bisa dipengaruhi makanan. Begitu juga obat-obatan herbal yang beredar di pasar. Wimpie pernah melakukan uji klinis terhadap obat herbal yang diklaim bisa menyembuhkan disfungsi ereksi. Dari hasil penelitian, dia mendapati zat yang mempengaruhi gairah seksual tidak berasal dari bahan makanan, melainkan dari obat.

"Jadi, kalau ada yang bilang obat herbal bisa menyembuhkan disfungsi ereksi, yang bekerja itu obatnya, bukan herbalnya. Tapi, kenapa laris, karena masyarakat percaya pada label alami yang dilekatkan pada produk obat herbal. Padahal sama sekali tidak ada makanan yang bisa mempengaruhi performa seks seseorang," ujar Wimpie.

Karena itu, Wimpie menganjurkan seseorang untuk memeriksakan diri ke dokter jika memang membutuhkan zat untuk memperbaiki kehidupan seksualnya. Untuk yang kurang hormon, misalnya, bisa dibantu dengan suntik hormon.

Cara medis dinilai Wimpie lebih aman, mengingat saat ini bahan makanan afrodisiak cenderung berbahaya dikonsumsi. Kerang, misalnya, dianggap berpotensi mengandung logam berat, seperti timbel dan kadmium, terutama yang terdapat di teluk kota besar seperti Jakarta. "Jadi, bukannya puas dalam bercinta, Anda justru bisa sakit karenanya." (SF/BBS)

obat di Mangga Besar, menyatakan bahwa permen cinta yang dijualnya cukup laris.

Dalam semalam, dia bisa menjual belasan kemasan.

Anto mengklaim permen itu memang punya efek yang ajaib. Dari pengakuan sejumlah pembelinya, permen tersebut bisa membuat gairah seks perempuan meningkat hanya dalam belasan menit.

Tapi sudah lebih dari sepekan Anto tak lagi menjual permen cinta. Belasan kemasan permen cinta di kios lelaki berumur 54 tahun itu ludes disita polisi dalam operasi

pada medio Februari lalu.

Penyisiran aparat terhadap sejumlah kios penjual obat perangsang dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) menyatakan bahwa permen cinta berbahaya untuk dikonsumsi.

Kasus permen cinta pun kemudian menjadi heboh. Dan kasus permen itu membuat pro-kontra tentang zat afrodisiak, zat pembangkit gairah seks atawa libido, kembali mencuat. Benarkah permen cinta bisa membuat hasrat seksual seseorang menyala-nyala? (BBS/SF)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

Petugas Kesehatan Harus Respon Terhadap Korban Bencana Alam BATUBARA - Berbagai faktor geografis, gelologis,dan demografis sangat mempengaruhi kondisi wilayah Indonesia sehingga frekuensi bencana alam sangat tinggi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, petugas kesehatan berkewajiban memberikan pertolongan dan bantuan pada fase darurat kepada yang membutuhkan secara profesional.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SHMM pada sosialisasi peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana alam di aula Hotel Tareso, Sei Balai, Selasa.

Kegiatan respon terhadap bencana alam yang diutamakan meliputi evaluasi penyelamatan korban dan pertolongan pertama dengan memprioritaskan kaum rentan, seperti ibu hamil/menyusui, anak-anak, dan manula.

Penanganan bencana alam akan dilakukan bebe-

rapa unit, seperti unit Assessment, unit medis (medical action team), unit ambulans, unit dapur umum lapangan, unit distribusi bantuan bencana, unit penampungan darurat (shellter), unit pemulihan hubungan keluarga, serta unit fungsional pendukung operasional, yang terdiri atas administrasi, keuangan, humas, logistik, dan teknologi informasi.

Penyelenggara kegiatan dr Martiana Harahap didampingi dr Marliah Lubis MKT mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas dalam kesiapsiagaan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan pada tanggap darurat serta pasca bencana.

Peserta sosialisasi terdiri dari kepala Puskesmas, petugas pustu dan bidan desa se Batubara berjumlah 100 orang dengan nara sumber Drs Basrah MSi dan H.Larno SKM.(SAHREL)

SUMUT / ACEH

Pelabuhan Kuala Tanjung Pengembangan Ekonomi Indonesia BATUBARA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Prindustrian RI, DR Dedi Mulyadi MSi mengatakan, pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung-Batubara, sebagai mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia pertama dilakukan menyusun potensi dimiliki, untuk selanjutnya dikembangkan secara baik.

"Program ini menjadi prioritas utama dan wajib dilakukan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tukasnya pada ekspos dan diskusi rencana pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara bagian dari program Pemerintah Pusat melalui MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) berlangsung di aula Paripuna DPRD Batubara-

Lima Puluh, Selasa.

Sedangkan pertumbuhan industri selama ini diakuinya mencapai 70 persen berada di Pulau Jawa, 50 persen diantaranya di Bekasi Jawa Barat. Sehingga perlu disebarluaskan di daerah membangun kawasan industri, apakah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

"Kali ini program tersebut dilakukan generasi ke tiga berorientasi bisnis memilikki daya saing dan efisiensi melalui pembangunan

fasilitas pendukung maupun sekolah dilakukan," ujarnya.

Mengoptimalkan aset dimiliki daerah sekaligus diberdayagunakan seperti keberadaan pabrik aluminium dan Pelabuhan Kuala Tanjung maupun arus listrik yang dimiliki. "Kedepannya ini dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya sembari diperlukan sinergiditas semua pihak mendukung.

"Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain Ginting SH MM, telah meyiapkan pogram studi dalam pengembangan logistik mencerminkan kosentrasinya terhadap peningkatan SDM dan merupakan kunci kemajuan daerah," tukasnya.

Anggota DPR RI H Imron Mukhtar SH mengharapkan pertemuan tersebut merupakan langkah yang sangat tepat untuk memajukan Batubara melalui pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.

Tahap awal memakan dana pembangunan Rp7 Triliun. "Di sini kita siap mendukung maupun membantu demi kemajuan Batubara," ujar Anggota DPR RI Komisi VI, yang juga politisi Partai Demokrat.

Sebelumnya Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain menyampaikan ekpos bertajuk membangun untuk negeri beradat tanah bertuah Kab.Batubara menuju masyarakat yang sejahtera dan berjaya. Turut memberikan sambutan Kepala Bappeda H Iskandar Lubis SH dan Ketua DPRD Batubara, Selamat Arifin SE MSi.(SAHREL)

Sislognas Sangat Strategis Bagi Kemajuan Batubara ARAHAN - Wabup Sergai Ir. H. Soekirman diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi sedang memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkingan Hidup bertempat di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis. (KPK POS/ARM)

Sinergikan Berbagai Elemen Untuk Pembangunan Ramah Lingkungan SEI RAMPAH - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menggelar Sosialisasi tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkingan Hidup.

Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wabup Sergai Ir. H. Soekirman yang diwakili Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi yang dihadiri Kakan Lingkungan Hidup dan narasumber dari Dewan Daerah Perubahan Iklim Sumut bertempat di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab H. Haris Fadillah mengemukakan pengelolaan lingkungan merupakan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebija-

kan dan program serta kegiatan yang mendukung pengelolaan lingkungan Hidup.

Oleh karenanya dibutuhkan sebuah sistem pendukung pengelolaan lingkungan yang mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan disamping perangkat hukum dan perundangan, ketersedianya informasi serta pendanaam yang terintegrasikan dengan seluruh pembangunan sektor dan daerah, ujar Wabup Soekirman.

Sosialisasi ini diikuti seluruh jajaran SKPD Sergai, Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan Sei Rampah, Sei Bamban, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Dolok Merawan dan Tebing Syahbandar serta para pelaku dunia usaha di Sergai dengan narasumber Ir. Iskandar Farouk CQA dan Ir. Susilawati Nasution CEA.(ARM)

Gubsu Kunjungi Paviliun Kabupaten Sergai MEDAN - Bupati Sergai Erry Nuradi MSi diwakili Sekdakab Haris Fadillah menyambut hangat kunjungan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ke paviliun Kabupaten Sergai usai membuka Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-42 bertempat di Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat malam.

Dalam kunjungannya Gubsu membunyikan sirene sebagai pertanda meresmikan Paviliun Kabupaten Serdang Bedagai sebagai peserta pada PRSU tahun ini.

Sesuai tema PRSU tahun ini yakni "Back to Culture", paviliun didekorasi bernuansa Melayu memamerkan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan. Hal ini sesuai dengan tema pameran

"Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian dan Peternakan".

Selain memamerkan keunggulan Sergai dibidang pertanian dan peternakan, juga mempromosikan tempat-tempat wisata bahari seperti Theme Park Pantai Cermin serta hasil-hasil UMKM dari daerah tanah bertuah negeri beradat.

Hal ini diharapkan agar PRSU yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai wadah promosi, juga kreatifitas yang inovatif bagi produk lokal.

Selain itu juga sebagai ajang promosi serta menjadi media rekreasi dan pembelajaran yang mendorong dunia ekonomi kreatif masyarakat Sumut khususnya Sergai. (ARM)

RESMIKAN PAVILIUN - Gubsu Gatot Pujo Nugroho didampingi Sekdakab Sergai Haris Fadillah, membunyikan sirene sebagai pertanda peresmikan Paviliun Kabupaten Serdang Bedagai. (KPK POS/ARM)

BATUBARA - Pemerintah Kabupaten Batubara dipimpin Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SHMM, jajaran SKPD dan seluruh anggota DPRD Batubara mengikuti sosialisasi dan workshop tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas) Jumat-Sabtu lalu.

Sosialisasi dan workshop digelar di Hotel Grand Kanaya Medan, dibuka Deputi Mentri Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady yang juga Ketua Tim Kerja Pengembangan Sislognas. Demikian Plh Kabag Humas Rahman Hadi SSos di ruang kerjanya di Lima Puluh.

Edy Putra Irawady dalam arahannya mengatakan, hidup dizaman globalisasi ini merupakan bagian dari perubahan peradaban dunia yang direspon Pemerintah Pusat, dalam hal ini melakukan Political Reformasi. Economic Reformasi dan strutur reformasi, diantaranya Sislognas untuk menghadapi dinamika ekonomi daerah yang jatuh pilihannya di Kabupaten Batubara yang dinilai peranannya sangat strategis dan penting terhadap perekonomian nasional.

Menurut Edy Putra, tujuan Sislognas adalah untuk dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dunia, tentu yang terlebih duhulu melakukan kepentingan dan penguatan ekonomi nasional yang diawali dari kekuatan ekonomi di daerah-daerah.

Untuk menghadapi globalisasi, masyarakat ekonomi ASEAN dan

LAPORAN - Ketua panitia sosialisasi dan workshop program Sislognas Iskandar Lubis menyampaikan laporan kegiatan kepada Deputi Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Perekonomian Edy Putra Irawady. (KPK POS/SAHREL) APEC, maka Indonesia akan mengambil peran yang besar dalam ekonomi dunia dengan mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi selaras perkembangan peradaban dunia. Dalam menghadapi tantangan tersebut juga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah yang melahirkan kebijakan seperti pengangguran, kemiskinan, pemerataan, inflasi dan kesejahteraan

selaras dengan kekuatan tantangan itu, maka pemerintah fokus menghadapi bagi kepentingan Nasional. Diantaranya tentang ketahanan pangan, ketahanan energy, infrastruktur dan kewirausahaan yang adalah bagian dari strategi program Sislognas.

Penyelenggara sosialisasi dan workshop, Iskandar Lubis SH didampingi Drs Ahmad Einsten MSi menjelaskan, merasa bangga

terhadap program Sislognas yang pilihannya jatuh ke Kabupaten Batubara.

"Kita dapat meyakinkan pemerintah pusat hingga bersedia menggelar acara itu dengan biaya ditanggung langsung pihak Kementerian Perekonomian untuk menjadikan Batubara salah satu Pioner dari Pemerintah Pusat dibidang perekonomian nasional," ucapnya.

(SAHREL)

Wisata Arung Jeram Tingkatkan Perekonomian Daerah SIPISPIS - Dalam menggali potensi pariwisata serta untuk menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap alam, Pemkab Sergai melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Parbudpora) menggelar kejuaraan olah raga arung jeram memperebutkan Tropy Bupati Sergai 2013 bertempat di Taman Wisata aliran Sei Bah Bolon Ancol Dusun IV Desa Bulu Duri Kecamatan Sipispis, Sabtu.

Acara yang dibuka secara resmi Wakil Bupati Sergai Soekirman turut dihadiri Wakil Ketua KONI Sumut Prof. Dr. Agung Sunarno, Perwakilan dari Kadispora Provsu Drs. Darwis, Kadis Parbudpora Sergai Drs. Joni Walker Manik MM, Kadis Kesehatan Drg. Zaniyar MAP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kasat Pol PP Drs. Purba Siregar, Camat Sipispis Drs. Pribadi Prangin-angin, perwakilan dari SKPD Sergai, Muspika Kecamatan Sipispis, para Kepala Desa serta ratusan peserta arung jeram dan undangan lainnya dari berbagai daerah se-Sumatera Utara.

Wabup Sergai Soekirman dalam arahan dan bimbingannya menyambut baik diadakannya olah raga kejuaraan arung jeram ini. Selain sebagai wadah untuk menyalurkan bakat juga untuk menumbuhkan rasa cinta bagi para pemuda terhadap alam.

"Dengan dibukanya jalur olah raga arung jeram, diharapkan dapat menjadi stimulus untuk semakin berkembangnya potensi wisata yang ada di daerah ini,"

ujar Soekirman.

Kabupaten Sergai merupakan kabupaten yang mempunyai banyak potensi, khususnya dibidang pariwisata. Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Sergai untuk memaksimalkan semua potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, salah satunya wisata arung jeram ini.

Sebelumnya Wakil Ketua KONI cabang Sumut Prof. Dr. Agung Sunarno memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Sergai yang telah menggagas acara ini. Hasil dari

Rakernas 2012 yang lalu bahwa arung jeram sudah diakui oleh KONI pusat. Dan pada tahun 2016 mendatang akan dilakukan eksibisi olah raga arung jeram yang akan dipertandingkan secara Nasional.

Dalam kesempatan yang sama ketua panitia kegiatan Drs. Joni Walker Manik MM yang juga ketua KONI Kabupaten Sergai melaporkan tujuan dari kegiatan ini yakni : Pertama, sebagai sarana promosi, event olah raga yang dapat dikemas menjadi industri olah raga yang memacu

pertumbuhan sektor usaha dan industri skala mikro.

Kedua, untuk menjaring atlet arung jeram dalam menghadapi event kejuaraan Daerah Prov.

Sumatera Utara tahun 2013.

Terakhir yang ketiga, untuk mencanangkan Kabupaten Sergai sebagai Kabupaten pariwisata.

Kegiatan olah raga arung jeram ini diikuti oleh tim dari Kabupaten Sergai, Deli Serdang, Kota Medan, Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara dan Simalungun, tutup Joni Walker.(ARM)

ARUNG JERAM - Wabup Sergai Soekirman beserta team sedang melakukan Arung Jeram, bertempat di Taman Wisata aliran Sei Bah Bolon Ancol Dusun IV Desa Bulu Duri Kecamatan Sipispis, Sabtu. (KPK POS/ARM)

15

KPK POS

Penanaman Pohon Bakau Jangan Sebatas Seremonial LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs Marzuki Hamid MM mengharapkan gerakan Penanaman Pohon Bakau di Kota Langsa, tepatnya di Desa Kuala Langsa jangan hanya sebatas kegiatan seremonial semata.

“Kami mengharapkan, perawatan pasca penanaman juga menjadi prioritas utama agar pohon yang ditanam benar-benar tumbuh dan terawat dengan baik,” ujar Marzuki Hamid saat menyampaikan sambutannya pada acara gerakan penanaman satu milyar pohon yang dilaksanakan oleh PTP. Nusantara I Langsa bertempat di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat.

Lanjutnya, adanya kesadaran dalam merawat serta menjaga tanaman tetap tumbuh, merupakan suatu keharusan. Selain itu, Marzuki juga berharap, kesadaran masyarakat dalam mendukung gerakan penghijauan melalui penanaman pohon di berbagai lokasi juga ditingkatkan, sehingga daerah yang semula gersang bisa terlihat hijau kembali.

Kata marzuki, disamping

ILUSTRASI - Kegiatan penanaman pohon bakau (mangrove) untuk menjaga kelestarian lingkuan.(KPK POS/DOK) manfaat keindahan, dengan banyak pohon ditanam akan memberikan udara segar serta penghijauan sekaligus sebagai penghasil oksigen, serta dapat juga dijadikan tempat rekreasi.

Sementara itu Direktur Umum dan SDM PT. Nusantara I (Persero) Langsa Ir. Ramadhan Ismail dalam sambutannya pada acara yang sama menyatakan, kegiatan penanaman satu milyar pohon mangrove di Perairan Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat ini sebagai wujud kepedulian PTPN I Aceh terhadap kelestarian lingkungan hidup

khususnya mangrove.

“Penamanan 1 milyar pohon mangrove di pesisir perairan Kuala Langsa ini merupakan implementasi dari program satu milyar pohon yang dicanangkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu,” jelas Ramadhan Ismail.

Menurut Ramadhan, mangrove atau lebih dikenal bakau oleh masyarakat sangat berguna untuk memagari kawasan menyusup air laut masuk ke kota melalui bantaran sungai. "Selain itu juga untuk mencegah abrasi pantai, menahan air pasang, angin laut, dan gelombang

besar laut lepas,"ujarnya.

Lanjutnya, selain itu juga dapat mencegah kedangkalan dan penyempitan badan air, dan yang sangat penting dapat melestarikan habitat serta ekosistem hutan bakau yang kita tahu kaya dengan berbagai aneka ragam hayati.

“Jadi, pohon mangrove sangat harus dijaga agar tidak musnah ditebang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apapun alasannya kita tidak bisa mentolerir aksi penebangan yang dapat merusak ekosistem laut,” jelas Ramadhan Ismail.(YANTO)

Pemkab Nias Dukung Penanggulangan Kemiskinan NIAS - Dalam upaya mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan maka harus memiliki strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain tentang peningkatan ekonomi.

Demikian Bupati Nias Sokhiatulo Laoli pada acara forum penanggulangan kemiskinan Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Hotel Nias Palace, kemarin.

Menurut bupati, pemerintah Kabupaten Nias telah menetapkan 7 prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias tahun 2011-2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias tahun 2013, dan salah satunya prioritas pembangunan daerah tersebut adalah program penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal ini, program penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan

program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat guna mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Bupati minta agar kita memiliki strategi dan arah kebijakan yang mendukung kearah percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut melalui program dan kegiatan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain tentang peningkatan ekonomi.

Pada kesempatan itu bupati mengharapkan kiranya forum SKPD ini dapat diperoleh masukan-masukan yang konstruktif mengingat forum ini sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Nias ke depan karena kita menyakini bahwa perencanaan yang baik merupakan separuh dari langkah kita dalam upaya menggapai keberhasilan ke depan. (YAGI)

Bupati Nias Tutup Lomba Kerajinan Tangan NIAS - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli menutup kegiatan lomba ketrampilan/kerajinan tangan bagi pemuda se Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Hotel Olayama.

Dalam arahannya, bupati mengatakan peserta yang telah mengikuti pelatihan selama lima hari ini hendaknya menjadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk lebih mengembangkan kreativitas pada masa yang akan datang.

Kepada para pelatih yang jauh-jauh datang dari Jawa

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

dan Sumatera Utara diucapkan terima kasih atas pengabdiannya dan sepanjang memungkinkan dapat menjadi bapak angkat dari kelompok pengrajin yang baru saja mengikuti pelatihan ini.

"Saya mengharapkan kiranya para pelatih yang sudah melihat langsung potensi daerah ini, kiranya berkenan untuk membantu pengembangan sumber daya lokal yang sampai saat ini belum tersentuh dan masih sangat alami," katanya.

Kepada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias, bupati mengharapkan agar hasil karya kelompok pengrajin ini dapat dipamerkan di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) dan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada bulan depan, seraya menghimbau agar melanjutkan pembinaan dan memberikan pengetahuan serta ketrampilan kepada para peserta termasuk panitia yang telah memberikan pelayanan dan

susahnya mendapatkan bahan baku tembakau di daerah ini. Kalau dulu masih ada tembakau yang berasal dari desa Simandolam sebagai penyuplai bahan baku cerutu ini, namun belakangan warga sudah enggan untuk menanamnya.

M. Pawang dan Hatta, anak dan cucu pembuat Cerutu cap Obor ini mengatakan, masa produksi Cerutu cap Obor ini sekitar tahun 60-80 an.

“Saat itu, Cerutu ini dikelola oleh ayah saya Alm. H. Bustami, namun setelah beliau meninggal, produksi Cerutu ini terhenti disebabkan tidak ada generasi penerusnya,” ujarnya.

Dikatakan keduanya, Cerutu cap

MEDAN - Berbuat baik kepada orang banyak merupakan tugas paling mulia di mata Tuhan. Karena berbuat baik itu, juga merupakan ajaran seluruh agama yang ada di negeri ini. Seperti halnya Palang Merah Indonesia (PMI) tetap bekerja demi kepentingan orang banyak, yang setiap saat tidak kenal lelah meyakinkan masyarakat agar mendonorkan darahnya bagi orang yang membutuhkan.

Demikian Ketua DPD RI H Irman Gusman ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Baru Markas dan Gedung Unit Donor Darah (UDD) PMI Sumut berlangsung di Markas PMI Sumut, Selasa.

Irman Gusman menyatakan, tugas mulia yang dilakukan PMI ini patut didukung seluruh eleman masyarakat.

"Saya salut melihat kinerja Pak Rahmat Shah yang berbuat banyak bagi kepentingan orang lain dengan mengurusi organisasi yang tentunya bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini saya mengharapkan, dengan pembangunan gedung dan markas UDD PMI Sumut merupakan PMI yang terbaik di Indonesia," ucapnya.

Irman Gusman menyatakan, saat ini banyak orang-orang yang memiliki materi yang berlimpah, tetapi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. "Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Pak Rahmat Shah yang sudi menyisihkan hartanya untuk kepentingan orang banyak. Sosok inilah yang patut diikuti semua orang untuk peduli dengan sesamanya," kata Irman Gusman.

Sedangkan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho diwakili staf ahli HM Fitrius mengatakan, PMI di Sumatera Utara saat ini memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat dan dapat dikenal orang banyak. "Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merasa salut dan bangga atas dedikasi diberikan Pak Rahmat Shah yang sangat peduli dengan

hidup orang banyak melalui organisasi PMI yang ia pimpin dan sebentar lagi memiliki gedung yang terbaik," ujarnya.

Pemprovsu memberikan apresiasi yang tinggi kepada PMI Sumut, dan tentunya Pemprovsu akan mensupport apa yang dilakukan PMI Sumut ini.

Sementara itu, Ketua PMI Sumatera Utara DR H Rahmat Shah mengatakan, pihaknya bersama pengurus dan anggota PMI Sumut dan seluruh PMI cabang seSumatera Utara tetap akan mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya berdonor darah untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang banyak.

"Alhamdulillah saat ini, masyarakat telah mengerti akan donor darah, selain dapat menyelamatkan orang lain, donor darah juga dapat menyehatkan tubuh, karena secara otomatis bagi pendonor telah meningkatkan kesehatan sebab telah melakukan metabolisme darah secara normal," katanya.

Rahmat Shah menuturkan, pembangunan Gedung Markas dan Unit Donor Darah PMI Sumut yang berada tepat di Kantor PMI Sumut di Jalan HM Said, Medan itu akan dibangun berlantai tiga. Nantinya, kantor PMI bukan hanya sekadar kantor, melainkan bisa menjadi Bank Darah terbaik yang pernah ada di Indonesia.

"Saya yakin dengan adanya kantor PMI Sumut yang baru nanti, masyarakat akan berbondong-bondong mendonorkan darahnya. Tentunya PMI Sumut tidak akan berhenti sampai kapan pun akan pentingnya mendonor darah," ungkap Rahmat Shah.

Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Markas dan Unit Donor Darah PMI Sumut dilakukan Ketua DPD RI, H Irman Gusman, Ketua PMI Sumut DR H Rahmat Shah, Staf Ahli Gubernur, Pangkosek Hanudnas, Dan Lanud, Ketua PMI Kota Medan, Ijeck, Ketua MUI Sumut dan para pengurus cabang PMI se-Sumatera Utara. (REL)

BATU PERTAMA - Ketua DPD RI H Irman Gusman melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Baru Markas dan Gedung Unit Donor Darah (UDD) PMI Sumut. (KPK POS/REL) fasilitas sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Nias, Drs Baziduhu Zebua mengucapkan terima kasih kepada segenap elemen masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

"Diharapkan pada masa mendatang kegiatan lomba ketrampilan tangan bagi pemuda se - Kabupaten Nias seperti ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan (YAGI)

Cerutu Cap Obor Hutapadang Tinggal Kenangan PANYABUNGAN - Bagi warga Mandailing Natal yang berusia di atas 50 tahun, kalau di katakan “Cerutu Cap Obor” mungkin masih banyak yang teringat. Sebab, Cerutu Cap Obor yang diproduksi di desa Hutapadang, Kecamatan Kotanopan, pernah eksis dikade 60-80 an, bukan saja merajai pasaran rokok di Madina, tapi juga sampai ke Medan, Aceh, Padang, Sibolga dan daerah lainnya.

Namun sangat disayangkan, Cerutu cap Obor ini sekarang tinggal kenangan. Sekitar tahun 80 an, produksi Cerutu cap Obor ini berhenti, disebabkan tidak adanya generasi penerus pembuatnya. Penyebab lain disebabkan

Pembangunan Gedung Baru PMI Sumut Dimulai

Obor ini sempat merajai pasaran rokok di Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Bahkan saat itu cerutu ini juga dikirim ke Medan, Aceh, Sibolga, Padang dan daerah lainnya. Bukan itu saja, orang-orang luar negeri saat itu sering datang ke lokasi pabrik cerutu ini untuk melihat dan memesan cerutu.

Maklum saja, saat itu belum banyak jenis rokok seperti sekarang. Jadi cerutu ini memang betul-betul di butuhkan orang.

Pembuatan Cerutu ini ada di desa Hutapadang Kec. Kotanopan. "Saat itu kita ada dua lokasi pembuatan cerutu, pertama terdapat di Simpang Hutapadang (lewat Titi gatung Hutarimbaru) dan satu lagi ada di desa Hutapadang. Produksi yang dilakukan saat itu memang besar-besaran, setiap minggunya puluhan bal kita keluarkan. Bahkan saat itu kita memakai tenaga kerja hampir seratus orang,” katanya.

Pengolahan Cerutu ini dilakukan dengan manual saat itu. Cerutu yang diproduksi pun berbagai jenis, mulai dari yang kecil sebesar rokok sampai sebesar jempol kaki. Cerutu saat itu memang menjadi idola bagi para perokok. Sedangkan bahan bakunya berasal dari tembakau warga di daerah Simandolam. Daun tembakau warga kita beli dalam porsi banyak, kemudian diolah di sini menjadi cerutu.

Sedangkan merk yang diberikan saat itu adalah Cerutu cap Obor atau produksi Cerutu H. Bustami. Ketika itu kita juga punya izin atau lisensi untuk memproduskinya. "Sampai sekarang lisensi atau izin itu tetap kita punya dan kita simpan,” katanya. (TH)

HUT Ke-2 MONUMEN NASIONAL KEADILAN

Tegakkan Keadilan Tanpa Tebang Pilih MEDAN - Anggota DPD RI Dr H Rahmat Shah menegaskan, sering dalam proses hukum di negara ini tidak berazaskan keadilan. Ada pencuri ayam dihukum tidak sebanding dengan apa yang dicurinya.

Sedangkan koruptor yang jelas merugikan negara hingga ratusan miliar hanya dihukum ringan.

"Semestinya keadilan harus tetap ditegakkan tanpa ada tebang pilih. Sebab tegaknya keadilan akan diwariskan kepada generasi penerus bangsa," demikian Rahmat Shah dalam sambutannya pada acara peringatan dua tahun berdirinya Monumen Nasional Keadilan, di Rahmat International Wildlife Museum & Gallery, Jalan S Parman, Medan, Selasa.

"Melalui dua tahun berdirinya Monumen Nasional Keadilan ini, kita tentunya harus intropeksi diri bagaimana keadilan yang selama ini kita harapkan sudah berjalan dengan sesuai aturan. Tentunya masih banyak keadilan itu hanya isapan jempol belaka," ungkap pencetus pendirian Monumen Nasional Keadilan itu.

Hadir dalam acara itu Ketua DPD H Irman Gusman, Anggota DPD RI lainnya; Parlindungan Purba dan Darmayanti Lubis. Kemudian Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Pangkosek Hanudnas III Kolonel Pnb Sungkono SE MSi, Danlanud Soewondo, Anggota DPRD Sumut, Konsul negara sahabat, dan kalangan aktivis.

Rahmat Shah menambahkan, dua tahun yang lalu sejarah telah ditorehkan di Medan tepatnya di Rahmat International Wildlife Meseum & Gallery, dengan berdirinya Monumen Nasional Keadilan yang diresmikan oleh tokoh-tokoh nasional

seperti Prof Bagir Manan--Ketua DPD RI pada waktu itu dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menko Kesra Agung Laksono, Anggota MPR, DPR, DPD RI, MUI serta para rektor yang ada di Sumatera Utara.

"Dengan dibangunnya Monumen Nasional Keadilan ini tentunya juga menciptakan sebuah cahaya demi tegaknya keadilan di negeri ini. Atas upaya kita bersama yang tidak kenal lelah dan takut untuk tetap menegakkan suatu keadilan agar negeri ini tetap dipandang berwibawa oleh negara lain, kalau keadilan tersebut berjalan dengan baik," sebut Rahmat Shah.

Sementara itu Ketua DPRD RI Irman Gusman dalam sambutannya menyampaikan, hadirnya Monumen Nasional Keadilan yang sudah memiliki usia dua tahun diprakarsai Rahmat Shah, merupakan suatu bentuk kepedulian atas fenomena-fenomena ketidakadilan yang selama ini terjadi.

"Saya mengharapkan monumen ini akan menjadi pengingat bahwa negara yang demokratis seperti kita sering kali tidak bisa luput dari perilaku dan kebijakan ketidakadilan yang dilakukan oleh oknumoknum tertentu kepada masyarakat yang lemah, sekaligus juga akan menjadi sumber inspirasi bahwa keadilan merupakan citacita luhur yang harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan, jargon apalagi basa-basi," ucap Irman Gusman.

Turut memberikan kata sambutan Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo Nugroho serta tausiyah ringkas oleh KH Amiruddin MS sekaligus menutup acara dengan memimpin doa dalam acara yang juga diisi dengan pagelaran baca puisi oleh anak-anak sekolah dasar dari Tanjung Balai itu.(REL)

E D I S I 244 25 - 31 MARET 2013

KPKPOS

KBPPP Sesalkan Tindakan OKP Pukul Polisi MEDAN - Keluarga Besar Putra-Putri Purnawirawan Polri (KBPPP) menyesalkan tindakan oknum anggota OKP yang memukul Kanit Lantas Polsek Percut Sei Tuan, AKP Maju Harahap.

"Kita mendukung upaya kepolisian agar menindak tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada oknum anggota OKP yang memukul Kanit Lantas Polsek Percut Sei Tuan itu," tegas Ketua PD II KBPPP Sumut, Ir Diapari Siregar, di Medan, Jumat.

Didampingi Ketua PC KBPPP Labusel, H Zamzam MS, Diapari lebih lanjut mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan oknum anggota OKP tersebut. "KBPPP Sumut sangat menyesalkan dan mengecam keras tindakan oknum OKP tersebut. Kami minta kepada OKP jangan semena-mena dan main hakim sendiri. Apalagi korbannya personel polisi," katanya.

Organisasi manapun di dunia ini, lanjut Diapari, tidak pernah mentolerir tindakan arogan dan semena-mena.

Walaupun itu terjadi, pasti

Ketua PD II KBPPP Sumut Ir Diapari Siregar (kanan) didampingi Ketua PC KBPPP Labusel H Zamzam MS. yang melakukannya adalah oknum. "Untuk itu kepada ketua OKP yang bersangkutan agar melakukan pembenahan dan pembinaan anggotanya, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi," harap Diapari dan H Zamzam.

H Zamzam mendesak pihak kepolisian agar menindak tegas pelaku sesuai hukum yang berlaku. Sehingga peristiwa serupa tidak terulang lagi.

"Pemukulan terhadap AKP

Maju Harahap menunjukkan tindakan arogan dan sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum OKP," ucapnya.

Bagi KBPPP, Polri merupakan bapak sekaligus pembina.

Sehingga pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota OKP jelas telah menggoreskan luka di tubuh KBPPP. Untuk itulah, organisasi tempat bernaungnya putra-putri Polri ini, mendesak agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

Diberitakan sebelumnya, pelaku pemukulan Krismas Efendi Panggabean dan Juniter Pandapotan Hasibuan telah diamankan tak lama setelah pemukulan terjadi. Peristiwa itu sendiri terjadi Jalan Mandala By Pass simpang Jalan Letda Sudjono Medan Tembung, Minggu lalu sekitar pukul 19.30 WIB. Saat itu rombongan OKP dari kawasan Amplas sedang menuju Marelan untuk menghadiri acara pelantikan. Sesampainya di traffic light Jalan Mandala By Pass simpang Jalan Letda Sujono Medan Tembung, korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berhenti karena lampu merah.

Para anggota OKP yang mengendarai mobil Kijang Innova terus membunyikan klakson agar korban maju dan menerobos. Namun, AKP Maju tetap berhenti di belakang garis lalulintas tanpa memperdulikan seruan klakson pelaku.

Diduga kesal dengan sikap korban yang tak mau melanggar lalulintas itu, kedua pelaku langsung turun dari mobil dan memaki-maki korban. Sempat terjadi adu mulut dan akhirnya korban dikeroyok ketiga tersangka. Setelah menghajar korban, para tersangka kabur meninggalkan korban. (SF/HZZ)

Warga Toba Samosir Antusias TOBASA - Puncak peringatan hari jadi kabupaten Toba Samosir, dilaksanakan di lapangan Sisingamangaraja XII, Jalan Mulia Raja Balige.

Ribuan masyarakat kabupaten Toba Samosir, begitu antusiasnya ikut merayakannya.

Tema perayaan hari jadi kabupaten Toba Samosir ‘’Bersama Kita Bisa’’, dengan sub tema, melalui perayaan hari jadi kabupaten Toba Samosir ke-XIV Tahun 2013, kita mantapkan rasa optimisme, kebersamaan akan mampu mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa kasih, peduli dan bermartabat.

Diharapkan melalui perayaan hari jadi kabupaten Toba Samosir, rasa kebersamaan yang telah terbina di antara seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten Toba Samosir, akan semakin meningkatkan ke depan, sehingga semangat dan cita-cita di bentuknya Toba Samosir dapat terwujud.

Ketua panitia, Drs. Wasir Simanjuntak menjelaskan pada KPK Pos, Kamis (21/3), tujuan perayaan ini adalah pertama, untuk mensyukuri usia terbentuknya kabu-

HALAMAN 16

SMK 1 Laguboti Terima Bantuan APBN TOBASA - Harapan keluarga besar SMK 1 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir untuk memiliki penambahan ruang kelas belajar (RKB) tercapai. Kepastian tersebut setelah dana pembangunan untuk penambahan ruang kelas baru (RKB) sebesar Rp210.000.000, dalam hal penambahan 2 unit ruang kelas baru dan pengadaan mobile, sumber dana dari APBN. Dana tersebut terealisasi Tahun anggaran TA.2012.

Kepala Sekolah SMKN 1 Laguboti, Bosi Sianipar ST sewaktu dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin,

mengatakan, pihaknya sudah lama mengharapkan penambahan ruang kelas, karena menurutnya, sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Disinggung tentang mekanisme pengerjaannya, kepala sekolah menjelaskan, pengerjaan proyek pembangunan tersebut dengan system swakelola dan penanggung jawab adalah kepala sekolah.

Adapun waktu tahapan penyelesaiaan proyak tersebut seratus dua puluh hari kerja, terhitumg dari Agustus 2012.

Ditambahkannnya,

fasilitas sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam keberhasilan suatu pembelajaran sekolah.

Fasilitas harus memadai dan sejalan dengan kebutuhan sekolah dalam kerangka mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Keterbatasan fasilitas sekolah ditinjau dari segi ketersediaan dan kualitas yang kurang baik dapat menyebabkan proses pembelajaran sekolah terganggu, pendidikan berkualitas memerlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

(LIBERS)

Polisi Segel Dua Kantor Baru Pemko Subulussalam SUBULUSSALAMPihak Kepolisian menyegel dua unit bangunan kantor baru di Kota Subulussalam.

Penyegelan dilakukan karena kedua unit bangunan itu bermasalah. Kedua kantor baru yang disegel itu adalah kantor Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kota Subulussalam.

Sekda Kota Subulussalam Damhuri SP MM ketika ditemui di

ruang kerjanya, pekan lalu, mengaku tidak tau pasti apa sebab kedua kantor tersebut disegel oleh kepolisian.

Namun menurut informasi yang diperoleh, bahwa pengerjaan kantor tersebut tak selesai satu tahun (2012) anggaran atau tak sesuai kontrak.

Tahun ini terlihat masih dikerjakan oleh kontraktor yang sama.

Berarti, proyek yang

harus selesai satu tahun anggaran dikerjakan selama dua tahun.

Menurut Sekda untuk lebih jelasnya, tanyakan kepada Kadis PU sebagai pengguna angaran.

Sesuai usul Sekda, wartawan media ini mencoba menghubungi Kepala Dinas PU Anasri ST, Kamis (21/3). Namun yang bersangkutan tidak berada di kantor. Menurut salah seorang stafnya, Kadis sedang keluar. (TIM)

Nisan X-Trail Tabrak Ruko, Dua Luka-luka MEDAN - Diduga rem lengket, mobil nisan XTrail BK 26 RY yang dikemudikan Abdul Kadir Lubis (68), warga Jalan Bunga II No 36 Simpang Limun Medan, menabrak satu unit Rumah Toko (Ruko) di Jalan Pasar Merah Medan, Kamis.

Menurut data yang didapat, mobil yang dikemudikan Kadir datang dari arah Simpang HM Joni menuju arah Jalan Jermal. Sebelum menabrak ruko milik Parlaungan Rambe,

mobil itu terlebih dahulu menabrak pohon mahoni dan tiang reklame. "Rem mobil lengket susah diinjak, terus menabrak pohon.

Tiba-tiba banting setir ke arah kanan sehingga menabrak tiang reklame dan ruko itu," kata Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra.

Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tapi dua orang di dalam mobil itu yakni Kadir dan H. Said Syamsul Bahri (60) warga Blang Pidie

mengalami luka serius.

"Ada dua orang lukaluka," ungkap Rama lagi.

Petugas Lantas Polsek Medan Area yang mendapatkan informasi dengan cepat turun ke lokasi. Melihat kedua korban cukup serius, petugas pun mengevakuasi ke Rumah Sakit Colombia.

"Sudah dibawa ke rumah sakit," terangnya. Akibat kejadian itu, kerugian material diperkirakan mencapai Rp80 juta.(FR)

HARI JADI - Masyarakat dan jajaran Pemkab memperingati Hari Jadi Tobasa. (KPK POS/LIBERS) paten Toba Samosir yang ke-XIV, dengan arti umur kabupaten Toba Samosir sudah empat belas tahun sejak dimekarkan.

Kedua, untuk mempelajari dan mengevaluasi sejauhmana pembangunan yang sudah terlaksana selama kurun waktu empat belas tahun kabupaten Toba Samosir. Ketiga, untuk membina hubu-

ngan yang lebih baik ke depan, dengan arti secara kebersamaan.

Dalam sambutannya Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak berharap, agar seluruh aparatur dan stakeholders lainnya mempelajari dan mengoreksi tantangan atau hambatan selama pelaksanaan pembangunan di wila-

yah pemkab Tobasa.

Ditegaskan, tujuan utama pemekaran daerah itu adalah, meningkatkan pendekatan pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan. Agar ke depan kesejahteraan masyarakat terwujud sesuai dengan visi dan misi kabupaten Toba Samosir yang memiliki Rasa Kasih, Peduli dan Bermasyarakat .(LIBERS)

Tidak Ada Unsur Pidana dalam Kebocoran Sprindik JAKARTA - Ketua Komite Etik kebocoran surat perintah penyidikan (sprindik), Anies Baswedan menyatakan komite yang dipimpinnya telah selesai memeriksa saksi termasuk lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami apreasi pihak luar yang hadir dan bersedia datang memberikan konfirmasi ke Komite Etik," ujar Anies di Gedung KPK, Jumat.

Rektor Universitas Paramadina mengakui, Komite Etik telah berhasil mengambil kesimpulan-kesimpulan dan saat ini tengah proses penyiapan keputusan formal.

Tapi saat penyusunan kesimpulan itu, Komite Etik justru menemukan fakta-fakta dan perkembangan baru yang membuat komite khusus ini harus melakukan pendalaman dan pengem-

bangan kasusnya lagi.

"Ternyata ada hal-hal yang kami lihat sebagai potensi penyimpangan dari kode etik dan itu relatif assasmentnya kami baru saja dimulai," kata Anies.

Adanya temuan baru

itu, Komite Etik merasa perlu untuk mendalami sebelum membuat menjadi final dan disampaikan kepada pimpinan KPK sekaligus juga disampaikan kepada publik.

Sayangnya, Anies be-

TEMUAN KOMITE ETIK. Ketua Komite Etik KPK, Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

lum bisa menyampaikan temuan yang dimaksudkan. Namun penting untuk konteks KPK. Anies menyebutkan tidak ada unsur pidana, tapi menyangkut kode etik pimpinan KPK. Namun, Anies memastikan kebocoran sprindik itu bersumber dari kalangan internal KPK. Untuk itu, komite akan jadwalkan pemeriksaan baru. "Akan ada pemeriksaan baru, dan akan ada pemanggilan baru. Saya tidak sebutkan karena surat pemanggilannya baru saja dikirimkan," tandas Anies.

Terbentuknya Komite Etik ini untuk menemukan siapa pembocor sprindik yang menyebutkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang, juga pelanggaraan etiknya. (BBS)

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA-KOTAPINANG (SAMPING IMPALA MOTOR), DUSUN TELUK PINANG, DESA ASAM JAWA, KEC. TORGAMBA KAB. LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523