epaper kpkpos 224 edisi 5 oktober 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PARPOL GAGAP HADAPI PILGUBSU

I

HAL

AMBURADUL - Pelaksanaan proyek yang amburadul. Di antaranya bahan material yang menggunakan batu kapur. (KPK POS/IST)

Kelompok 80 Tuntut PT DMK Kembalikan Tanah Warga SEI RAMPAH - Pulu- Pemkab Sergai dapat han warga Kecama- memediasi para ketan Tanjung Beringin lompok agar tanah yang tergabung da- warga yang telah dilam kelompok 80 ke- ambil alih dikembalipala keluarga (KK) kan kepada rakyat. melakukan aksi unjuk PT DMK sebelumnya rasa di halaman kan- menjadi bapak angtor Bupati Serdang kat dalam pengolahan Bedagai (Sergai) guna tambak inti rakyat meminta dukungan (TIR) yang kini berukepada pemerintah bah fungsi menjadi untuk mengembalikan perkebunan sawit. tanah warga yang diSetelah melakukan ambil alih oleh pihak orasi, beberapa utuperusahaan PT Deli san kelompok 80 diteMina Karya (DMK), rima Wakil Bupati Selasa lalu.

Serdang Bedagai SoeKetua koordinator kirman didampingi kelompok 80 Anju Kapolres Sergai AKManurung dalam ora- BP Arif Budiman SIK sinya meminta agar <<< selanjutnya baca Hal. 2

DEMO - Puluhan warga Kecamatan Tanjung Beringin yang tergabung dalam kelompok 80 saat melakukan aksi di halaman kantor Bupati Sergai. (KPK POS/ARM)

kolom redaksi

AYO, BONGKAR POLITIKUS PEMERAS DAHLAN Iskan sebaiknya terjadi kendati Sekretaris mengungkap politikus Sena- Kabinet Dipo Alam telah yan yang meminta "jatah" menerbitkan edaran "larakepada perusahaan negara. ngan kongkalikong" dengan Bila dia tidak mengalaminya anggota DPR, September sendiri, Menteri Badan Usa- lalu. Edaran ini ditujukan ha Milik Negara ini bisa kepada, antara lain, para mendorong para direksi menteri, termasuk pejabat perusahaan negara untuk BUMN. Dipo pun mengakui bersaksi. Ini kesempatan belum lama ini Dahlan mebagus buat menyelamatkan ngeluhkan ada politikus SeBUMN ataupun kementerian nayan yang tetap mengyang selalu menjadi sapi inginkan jatah. Permintaan ini perah para politikus. muncul saat pembahasan Praktek kotor itu masih <<< selanjutnya baca Hal. 2

5 - 11 NOPEMBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

9

Proyek Jalan Botombawo - Ononamolo Talafu Amburadul NIAS - Proyek Dinas direncanakan selesai Pekerjaan Umum 10 Desember 2012 Kabupaten Nias yak- dengan sasaran untuk ni lanjutan peningka- pengaspalan jalan setan jalan ruas Botom- panjang 3.800 meter, bawo - Ononamolo duiker plat 1 tempat Talafu, Kecamatan tambah sayap sepanBotomuzoi senilai jang 27 meter, box Rp4.170.000.000, yang culvert 1 tempat tambersumber dari Dana bah sayap 8 meter, Alokasi Khusus parit pasangan 9 tem(DAK) ditambah Da- pat sepanjang 397 na Alokasi Umum meter, tembok pena(DAU) Tahun Angga- han 13 tempat sepanran 2012, dikerjakan jang 322 meter, temPT.Pagar Gunung, bok penahan tambah diduga dikerjakan parit 8 tempat sepanasal jadi alias ambu- jang 618 meter, dan radul. pekerjaan bronjong 1 Proyek tersebut tempat sepanjang 30 dimulai bulan Agus- meter. tus 2012 yang lalu dan <<< selanjutnya baca Hal. 2

EDISI 224 / THN V

Kontraktor Nakal Dapat Tempat di Disdik Tanjungbalai

KPK Lidik Dugaan Korupsi PTPN IV JAKARTA - Dugaan korupsi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Sumatera Utara (Sumut) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Korupsi terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan anggaran belanja tahun 2009, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp50 miliar.

Pelapornya ratusan mahasiswa asal Sumut, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Lembaga (Forkaliga). Mereka datang dengan cara melakukan aksi demo di depan

Gedung KPK, Jakarta Rabu pekan lalu.

Di depan gedung antikorupsi, pengunjukrasa membentangkan spanduk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, dan meminta segera menyidik dugaan Korupsi di PTPN IV Sumut. Juga menggelar orasi agar KPK turun ke Medan untuk mengusutnya.

Tak lama kemudian, lima perwakilan Forkaliga Shohib, Rahman Latukonsina, Sidik, Fuad serta Budi Dharma masuk ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) di dalam kantor KPK untuk secara resmi membuat berita acara laporan korupsi di PTPN 1V Sumatera Utara.

"Kedatangan kami untuk melaporkan PTPN IV Sumatera Utara dan laporan kami sudah diterima KPK.

Laporan ini segera ditindaklanjuti secara maksimal, "papar Shohib kepada usai melaporkan dugaan korupsi itu.

Pendiri Forkaliga Sumut, Budi Dharma menjelaskan, pada 13 Agustus 2009 ada kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara IV dengan PT. Sinar Indo Pelita, untuk pekerjaan borongan pengadaan dan pemasangan 29 unit mesin Expeller first oil pressing, 25 unit mesin Expeller second oil pressing serta renopasi dan modifikasi mesin Expeller guna peningkatan rendamen PKO. Dalam kontrak, PT. Perkebunan Nusantara IV Sumatera Utara menyediakan sendiri komponen mesin gear unit pulley dan belting, safety cover, serta electro motor. Ternyata <<< selanjutnya baca Hal. 2

FORKALIGA MINTA DAHLAN ISKAN

Bersihkan Direksi PTPN IV Bermental Korup JAKARTA - Setelah ke KPK, ratusan mahasiswa dan masyarakat dari Forkaliga mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk meminta bertemu dengan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Kamis siang pekan lalu.

Mereka menyampaikan aspirasinya terkait masalah PTPN IV. Mereka meminta kasus dugaan korupsi PTPN IV di Sumatra Utara yang diduga telah merugikan negara miliaran rupiah segera disikapi tegas oleh Dahlan Iskan. Sebagai pimpinan tertinggi di BUMN, Dahlan Iskan juga diminta untuk segera mengevaluasi kinerja, serta tender-tender proyek BUMN yang merugikan negara tersebut.

Pernyataan sikap Forkaliga yang dihimpun menyatakan, terindikasi adanya dugaan korupsi dalam kerjasama antara PTPN IV dengan PT Sinar Indo Pelita tentang pekerjaan borongan pengadaan dan pemasangan 29 unit mesin expeller first oil pressing, dan 25 unit mesin expeller second oil pressing, serta renovasi dan modifikasi mesin expeller untuk peningkatan rendemen PKO dari IV3 persen menjadi IV5 persen di unit usaha Pabatu dengan nilai kontrak

<<< selanjutnya baca Hal. 2

CV Mikro Teknik Lakukan Pekerjaan Asal Jadi

menjadi lebih baik bukan menjadi kotor seperti saat ini.

"Dahlan Iskan kami harapkan komitmennya untuk segera membersihkan Direksi yang bermental korup

BINJAI - Proyek penimbunan dan pemadatan pembangunan kantor DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Pemko Binjai dikerjakan asal jadi oleh kontraktor CV Mikro Teknik (MT). Proyek penimbunan dan pemadatan itu berasal dari dana MP.APBD sebesar Rp952.967.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemko Binjai.

Seperti diberitakan minggu lalu, (KPK Pos, Edisi 223), proyek ini berlokasi di Jalan Sibolga, kecamatan Binjai Selatan. Pada awalnya, proyek ini terkesan 'disembunyikan', karena tidak mencatumkan plang proyek. Setelah disorot, kemudian plang proyek terpasang.

Menurut seorang pemborong di kota Binjai yang tak mau disebut namanya membenarkan, proyek yang berada di Jalan Sibolga itu dikerjakan asal jadi, karena pekerjaan untuk pemadatannya tidak memakai alat pengeras yang di sebut mesin wales karena dalam bestek itu harus pakai mesin wales atau memakai alat berat 7.663.68 m3Bill of quantity (BQ).

Sambungnya, pekerjaan pema-

<<< selanjutnya baca Hal. 2

<<< selanjutnya baca Hal. 2

AKSI DEMO - Aksi ratusan mahasiswa dan masyarakat dari Forkaliga di depan Kementerian BUMN. (KPK POS/DOK) sebesar Rp19.657.55IV.660.

Massa yang berjumlah seratusan orang lebih ini meminta, Menteri BUMN agar lebih mengedepankan Direksi orang-orang yang bersih dan jujur, serta bisa mengangkat PTPN IV

TANJUNGBALAI - Kontraktor nakal yang mengerjakan proyek secara serampangan ternyata tetap mendapat tempat di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai.

Salah satu contohnya adalah CV Gilang Pratama. Tahun-tahun yang lalu beberapa proyek Dinas PU Kota Tanjungbalai yang dikerjakan kontraktor ini kerap menjadi sorotan karena dikerjakan asal jadi.

Tahun ini perusahaan konstruksi yang dimiliki Josef Suranta Gurusinga itu mendapat proyek miliaran rupiah dari Disdik yang terbagi atas beberapa paket. Diantaranya adalah rehabilitasi gedung sekolah SMK Negeri 4, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3. Satu yang terpantau pengerjaannya amburadul adalah SMK Negeri 4 yang berlokasi di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur.

Pada proyek yang menelan dana hampir setengah miliar atau tepatnya Rp495.285.000, itu nampak nyata dikerjakan asal jadi dan hasil akhirnya menyedihkan. Diantaranya adalah menggunakan material murahan dan tak berkualitas. Ini

PROYEK DRAINASE DAN PENGEMBANGAN DESTINASI

Pariwisata Rantau Bais Membingungkan

DIPERTANYAKAN - Proyek galian drainase baru Rantau Bais dipertanyakan, karena sarat dengan penyelewengan. (KPK POS/PUR)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.kpkpos.com

TANAH PUTIH - Proyek pembuatan drainase baru di lingkungan Dinas Bina Marga Pengairan (Disbimaran) Rokan Hilir (Rohil) di kawasan perkebunan rakyat, dari Simpang Pemburu Dalam ke arah Jalan utama Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih Sedinginan, dipertanyakan. Soalnya, pengerjaan proyek ini terindikasi sarat dengan penyelewengan.

Seperti diketahui proyek drainase ini dibangun sepanjang 9.000 meter, dengan kedalaman 2,5 meter dan lebar 3 meter.

Alokasi biaya sebesar Rp789 juta, sebagai pelaksana CV Putra Satu. Selain itu, proyek Pengembangan Destinasi Pariwisata Desa Rantau Bais bernilai Rp809 juta lebih. Dua jenis proyek yang berbeda institusi itu dilaksanakan menggunakan APBD Rohil tahun

anggaran 2012.

Proyek ini dipertanyakan sejumlah kalangan, terutama penggiat anti korupsi di Rohil. Pasalnya, proyek tersebut membingungkan masyarakat.

Selain itu mahalnya biaya proyek tersebut diduga terjadi penggelembungan biaya.

Anirzam Kelahiran Desa Rantau Bais yang juga tokoh masyarakat Tanah Putih saat meninjau lokasi proyek tersebut keheranan. Proyek pembuatan drainase baru yang dimaksud pada papan nama tersebut, merupakan pembohongan publik. Berdasarkan keterangan yang dihimpun menyebutkan, lokasi pembuatan drainase tersebut sebelumnya sudah ada galian parit lama, yang dibangun <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

KONTRAKTOR ............................dari hal 1 terlihat dari keramik lantai yang harganya paling murah di pasaran, komposisi adukan semen yang tidak standar (encer) dan ditengarai dikerjakan oleh tukang-tukang yang tidak professional.

Beberapa titik lantai kelas, ruang UKS, ruang guru dan selasar sekolah yang baru selesai dikerjakan, keramiknya sudah ada yang retak-retak bahkan pecah. Selain itu beberapa bagian yang seharusnya dipasang cincin tidak dikerjakan. Keramik dipasang kurang simetris (tidak rata) dan beberapa indikasi lainnya yang menguatkan kesan dikerjakan asal jadi.

Kabid Sarana Prasarana Disdik Kota Tanjungbalai Tety Juliani Siregar ST MT yang ditemui KPK Pos beberapa waktu lalu mengakui, kontraktor kurang baik dalam mengerjakan proyek yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Sumut tahun 2012 tersebut.

Alumnus Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang itu berjanji akan menyuruh pihak kontraktor untuk memperbaikinya. Bahkan kalau perlu membongkar kembali bagian-bagian yang rusak. Namun kenyataannya, ucapan pejabat eselon III itu tidak terbukti di lapangan.

CV Gilang Pratama tetap melanjutkan pekerjaannya dengan gaya ‘Rambo’-nya dan tidak mengganti keramikkeramik yang rusak tersebut.(HER)

KELOMPOK 80 ..........................dari hal 1 MH, Staf Ahli bidang hukum Hotman Hutajulu, dan beberapa SKPD. Dalam pembahasan, Aripin SPdi selaku bendahara kelompok 80 mengatakan, PT DMK hingga saat ini belum melunasi pembayaran tanah seluas kurang lebih 320 Ha kepada kelompok 80.

Sebelumnya pihak kelompok 80 sudah melakukan berbagai cara untuk memediasi agar pihak perusahaan segara melunasinya, namun kenyataannya pihak PT DMK tidak menghiraukan dan malah membiarkan kelompok 80 tersebut begitu saja.

“Kami berharap Pemkab Sergai kiranya dapat memediasi kelompok 80 terhadap perusahaan PT DMK agar segera melunasi, atau mengembalikan hak kami yang telah dirampas oleh perusahaan itu,” ucap Aripin.

Wakil Bupati Sergai Soekirman dihadapan perwakilan kelompok 80 mengatakan, pihak Pemkab Sergai akan memediasi kelompok 80 dengan pihak PT DMK. Namun sebelum kita melakukan mediasi, pihak PT DMK kita panggil, dan untuk kelompok 80 agar mempersiapkan dasar hukum yang kuat, dan bukti kepemilikan tanah yang belum diselesaikan oleh PT.DMK itu. “Kita akan perjuangkan hak warga selagi itu memang benar, dan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga kita libatkan mengingat lokasinya berubah fungsi menjadi lahan perkebunan sawit,” ucap Soekirman. (ARM)

CV MIKRO TEKNIK ......dari hal 1 datan tidak dikerjakan layer/layer, sehingga tidak dijamin bahwa tanah itu akan padat. "Saat pekerjaan hanya terlihat buldoser untuk menyorong tanah supaya rata, dan mesin itu tidak menjamin akan padat, karena di Bill OF Quantity (BQ) untuk pekerjaan tanah di perlukan tanah timbun 7.663.68m3," ujarnya.

Proyek penimbunan itu harus diulang dengan mengorek atau membuka tanah timbun itu kembali, supaya pengerasan bisa dilakukan dengan alat pengeras seperti mesin weles. Moh.Yamin sebagai salah satu PPTK mengatakan, pekerjaan itu belum selesai karena tanah itu nanti akan didorong kebelakang. Sedang PPK selaku penanggungjawab proyek dikatakan sedang sekolah.

Terkait masalah proyek asal jadi ini, Ketua LSM Opas kota Binjai Julkifli menegaskan, pihaknya meminta pihak Polres dan Kejari untuk periksa proyek penimbunan dan pemadatan tersebut.

Menurut Julkifli proyek tersebut di-sub-kan kesalah satu pemborong yang ada di kota Binjai dengan memakai CV Mikro Teknik milik orang lain dan mengatasnamakan Syafruddin yang mengerjakan. (SBR)

AYO, BONGKAR POLITIKUS PEMERAS ......................dari hal 1 anggaran penyertaan penanaman modal negara di Senayan.

Tak cuma urusan anggaran, dalam proses legislasi sering terdengar kabar tak sedap. Rapat-rapat tertutup di luar gedung parlemen, di hotel-hotel di luar Jakarta, mengakibatkan penyusunan undang-undang tak pernah transparan. Anggota Dewan kerap dituding memperdagangkan pasal-pasal atau meminta duit sebagai imbalan menyetujui aturan yang krusial.

Bagi BUMN, ulah politikus Senayan yang berkongkalikong dengan pejabat bagaikan benalu. Banyak perusahaan negara yang rugi atau setidaknya tak bisa menjalankan bisnis secara wajar, apalagi berkompetisi dengan perusahaan multinasional. Para anggota direksi perusahaan negara tak berani melawan politikus karena takut kebijakan mereka bakal direcoki, bahkan disandera.

Itulah pentingnya Dahlan dan para anggota direksi BUMN mengungkapkan "penderitaan" yang mereka alami. Kita sudah sering mendengar realitas buruk itu, tapi tak pernah ada yang mengaku terang-terangan dengan menyebutkan nama dan modusnya.

Pengungkapan itu juga tidak boleh dilakukan tertutup. Dulu, karena jengkel diperas, banyak pejabat pemerintahan, BUMN, dan lembaga negara mengungkap permainan kotor anggota DPR. Tapi urusan ini selesai lewat rapat tertutup dengan DPR. Publik juga masih ingat keluhan Kuntoro Mangkusubroto-ketika itu Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Ia pernah menyebutkan kelakuan anggota Dewan yang kerap meminta rapat "setengah kamar" dalam menyusun anggaran pembangunan Aceh 200IV. Kalangan DPR marah karena merasa terhina, lalu omongan Kuntoro itu berhenti sampai di situ.

Membongkar perilaku buruk anggota Dewan akan menolong orang banyak agar tak terjerumus pada sikap apatis yang terlalu dalam.

Publik akan menjadi pelindung yang efektif dari serangan balik kekuatan jahat lewat politikus Senayan. Selama ini para menteri dan pejabat pemerintah itu kerap memilih diam karena takut dijatuhkan.

Dengan kekuasaan DPR yang begitu luas, mereka bisa saja meminta atasan pejabat yang berani mengungkap praktek kotor itu untuk diganti.

Dahlan Iskan punya modal untuk tidak takut. Ia, seperti pengakuannya, tak gentar kehilangan kursi menteri jika harus menyebutkan nama-nama politikus Senayan yang suka memeras.

Dahlan mungkin jadi korban jika kalah menghadapi kekuasaan besar DPR. Tapi ia juga berpeluang menjadi pahlawan karena turut andil menciptakan politik yang sehat dan bebas korupsi. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Abang Adik Nyaris Tewas Digimbal Massa SIDIKALANG - Baru pertama melakukan niat untuk mencuri besi dari kompleks PLTA Renun Lae Mbara, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Minggu lalu sekira jam 01.00 dini hari, abang beradik nyaris tewas digimbal (diamuk) massa.

Abang beradik yang berniat ingin mencuri itu diketahui, Tumpal Siboro (28), Haris Siboro (33) dan David Siboro(17). Ketiganya akhirnya ditangkap Poliisi, setelah sebelumnya dipukuli oleh beberapa warga setempat hingga babak belur.

Keterangan dihimpun di Mapolsek Sumbul, Senin, mengatakan, ketiga tersangka merupakan pemain baru. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, mereka mengaku baru pertama itu berniat melakukan pencurian besi di PLTA tersebut .Awalnya Haris Siboro (33) bersama dengan adiknya David Siboro (17) menghubungi saudara kandungnya Tumpal Siboro (28) yang berada di Saribu Dolok. Mereka berdua menyuruh Tumpal untuk

membawa mobil ke lokasi yang sudah ditentukan, karena sebagian barang hasil curian sudah berhasil diambil.

Mendengar hal tersebut, Tumpal Siboro pun merental mobil jenis Avanza berwarna Silver dengan Nomor Polisi BK 1955 BE dari Saribu Dolok.

Malam sekira jam 20.00 wib, Tumpal Siboro berangkat menuju Desa Lae Mbara tepatnya di Kompleks PLTA Renun. Saat itu sebagian besi sudah berhasil digergaji, namun karena merasa kurang banyak. Tersangka Tumpal menyuruh adiknya untuk menggergaji besi yang lainnya.

Tak berapa lama di lokasi pengambilan besi itu, tiba- tiba ada warga melihat aktivitas mereka, dan berteriak; "Panakkopanakko" (maling-maling).

Hitungan detik warga desa sekitar berdatangan ke lokasi kejadian.

Saat itu ketiga tersangka tak bisa berkutik, warga langsung mengepung ketiganya, dan menghajarnya hingga babak belur. Usai menghajar ketiga tersangka pencuri tersebut, warga menghubungi kepala Desa setempat. Kepala desa langsung melaporkan kejadian itu ke Pos Polisi kecamatan Parbuluan dan diLanjutkan ke Mapolsek Sumbul.

Kapolsek Sumbul AKP Boris Saragih mengatakan, benar pihaknya melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka pencuri besi dari Desa Lae Mbara komplek PLTA Renun kecamatan Parbuluan. Dari ketiga tersangka pihaknya mengamankan satu unit Mobil Toyota Avanza warna silver BK 1955 BE yang berisikan beberapa keping besi serta satu gergaji besi. "Ketiga tersangka masih saudara kandung, makanya kita masih melakukan pengembangan apakah mereka ada terkait dengan kasus-kasus pencurian lainya." ungkap Saragih. (ALEX)

DITANGKAP - Ketiga tersangka abang beradik saat diinterogasi Kanit Ranmor Polres Dairi Aiptu P Lumban Toruan. (KPK POS/ALEX)

KPK LIDIK DUGAAN KORUPSI PTPN IV ...........dari hal 1 ada penyimpangan dalam proyek pengadaan dan pemasangan itu, dugaan kerugian, negara berupa investasi peralatan senilai Rp50 miliar. ”Kami mendesak KPK, segera menelusuri dan mengusut kasus dugaan korupsi penyimpangan itu. Kami sudah melapor ke Kepolisian dan Kejaksaan di Sumut namun tak ditanggapi serius,” ucap Budi.

Dugaan itu terjadi, lanjut Budi, karena ada permainan di tingkat unsur pimpinan PTPN IV pada masa itu dengan perusahan rekanan yang juga diduga dibekingi oleh rekanan bisnis lainnya.

Modifikasi mesin ekspeller tersebut rencananya untuk meningkatkan rendemen palm kernel oil (PKO) dari IV3 persen menjadi IV5 persen di unit Pabatu. Namun, realisasi rendemen harian hanya berkisar IV0 persen sampai dengan IV1 persen. Bukan meningkat namun sama sekali tidak mencapai target. (ENDY)

PROYEK JALAN BOTOMBAWO AMBURADUL Sejumlah masyarakat Botomuzoi yang dikonfirmasi wartawan koran ini di lokasi proyek, Kamis (1/ 11) mengatakan, proyek ini bakal tidak selesai sesuai jadwal, karena selain pembayaran upah kerja yang sering macet dan juga faktor cuaca yang kurang mendukung. "Bayangkan sudah dua bulan proyek dimulai sementara volume di lapangan diperkirakan hanya berkisar 30 persen," ucap warga di sana.

Menyangkut pelaksanaan proyek, menurut sumber sangat memprihatinkan karena proyek banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan. Misalnya, pemakaian bahan material seperti batu digunakan batu kapur.

Padahal kita ketahui kualitas batu kapur sangat jelek. Buktinya, pada saat digilas ternyata batu tersebut langsung hancur lebur bagaikan tepung dan bubur.

"Tetapi kami kurang tahu apakah Dinas PU Kabupaten Nias telah melakukan tes ke labor tentang layak atau tidaknya batu tersebut, sementara di lapangan terlihat pekerja terus menyusun batu tersebut atau memang Dinas PU di bawah kendali Plt. Kadis PU Kabupaten Nias, Mazdan BE sengaja membiarkan rekanan," kata sumber.

Dikatakan, selain bahan material yang digunakan rekanan pada proyek itu tergolong kurang ber-

mutu juga terjadi penyimpangan pada pengerjaan parit pasangan yang mana pada pemasangan parit mulai dari depan rumah A.Gani Lase menuju depan rumah Ina Motani sepanjang puluhan meter, terjadi pengurangan volume yakni galian pondasi sudah dikurangi.

Kecurangan tersebut, kabarnya, sudah diketahui pengawas. Bahkan telah menyurati pemborong agar dibongkar. Namun sewaktu wartawan di lokasi masih belum ada tanda-tanda pembongkaran.

Kemudian, dari hasil investigasi wartawan koran ini, proyek peningkatan jalan ruas Botombawo - Ononamolo Talafu terkesan mengutamakan

............................................................dari hal 1

bangunan pendukung. Padahal yang diharapkan masyarakat Kecamatan Botomuzoi adalah perbaikan badan jalan bukan bangunan pendukung.

Kepala kerja proyek, A Kari Zebua yang dikonfirmasi mengatakan, masalah pemakaian bahan material di lapangan bukan tanggung jawabnya karena apa yang ada di lapangan, itulah yang dikerjakan.

Ketika ditanya, darimana batu tersebut berasal, A. Kari Zebua menjawab didatangkan dari Desa Helefanikha, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan bukan semuanya batu kapur tetapi sudah dicampur.

Pihaknya juga mengakui bahwa pembuatan parit pasangan ada yang

BERSIHKAN DIREKSI PTPN IV BERMENTAL KORUP di PTPN, khususnya lagi di PTPN IV Sumatera Utara.

Orang-orang yang berkompeten yang duduk di jajaran Direksi yang tahu permasalahan dan kebutuhan PTPN IV agar tidak menghancurkan PTPN itu sendiri," ujar koordinator aksi, Akis Sohib SH. Sementara itu aksi ini sempat diwarnai dengan menggoyang dan mendobrak pagar BUMN. Namun aksi tersebut sempat ditenangkan dan diantisipasi dengan cepat oleh Kepolisian Sektor Metro Gambir Jakarta Pusat.

Setelah ditenangkan, para mahasiswa dan pendemo pun diberi arahan oleh aparat Kepolisian, agar jangan anarkis, bila tidak ingin aksi ini dihentikan, dikarenakan be-

lum adanya pemberitahuan resmi tentang aksi ini.

Bahkan pihak Kementrian BUMN sendiri pun menolak untuk menerima perwakilan pendemo, dengan alasan yang sama. "Aksi kalian ini tidak ada izin," ujar staf Kementrian BUMN. Mendengar pernyataan tersebut, salah seorang pendemo dengan lantang menjawab; "izin apa yang kau minta?, sama tuhan kau minta izin. Ini ngak ada izinizinnya, yang ada kami hanya memberikan pemberitahuan ke Dahlan Iskan," ujar Budi Tarigan dengan emosi.

Gabungan Tiga PTPN Seperti diketahui, PTPN IV (Persero) didirikan berdasarkan PP No. 09 tahun 1996 tentang penggabungan

kebun-kebun yang berada di wilayah Sumatera Utara dan merupakan penggabungan dari tiga PTP, yaitu PTP VI, PTP VII, dan PTP VIII, sesuai Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara IV yang beberapa kali telah dirubah dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI) No. 90 tanggal 7 November 2008.

PTPN IV memiliki 35 Unit Usaha dan 3 Proyek Pengembangan yang terletak di 10 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Toba Samosir, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kota Medan.

Data yang ditulis situs

pemilik lahan sekitar 2 tahun yang lalu, dengan kedalaman 2 meter x lebar 2,5 meter.

"Artinya, proyek tersebut bukan pembuatan drainase baru, melainkan pencucian parit, pelebaran drainase dari lebar 2 meter menjadi 3 meter, kedalaman 2,5 meter.

Dengan biaya pembuatan draenase baru sebesar Rp.789 juta, terlalu mahal," ujar Anirzam saat ditemui KPK Pos, Selasa pekan lalu, di lokasi proyek.

Menurut Anirzam, selain proyek pembuatan drainase baru yang membingungkan itu, proyek Pengembangan Destinasi Pariwisata Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, juga terindikasi adanya penyelewengan. Proyek Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olah Raga (Disbubparpora) Rohil juga tak luput dari kritikan penggiat anti korupsi.

Untuk proyek ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Rohil yang dipimpin

Tarmizi mengalokasikan anggaran dalam satu lokasi yang luasnya sekitar 1,5 hektar lebih itu, menjadikan IV paket proyek dengan besaran biaya Rp809 juta.

Proyek ini sengaja dipecah menjadi IV paket, agar biayanya membengkak, jenis proyek dalam satu lokasi, 1). Proyek Semenisasi Jalan lingkungan Pulau Tilan dengan folume lebar 1 meter X panjang sekitar 200 meter, dengan biaya sebesar Rp207 juta, sebagai pelaksana CV.Rizka.

2). Pembuatan Tambatan Perahu Pulau Tilan dengan konstruksi beton ukuran 5 X 6 meter, biaya sebesar Rp173 juta, pelaksana CV.Ibnu Putra.

3). Pembuatan Gazebo, patung harimau panjang 1IV0 cm tinggi 120 cm, patung gajah mini ukuran panjang 1IV0 cm tinggi 120 cm, dan patung Ikan Tilan panjang 1IV0 cm, biaya sebesar Rp.255 juta, pelaksana CV. Putri Sulung, dan 4). Proyek Penataan Wisata

..................................dari hal 1

profil perkebunan BUMN menyebutkan, PTPN IV mengelola 15 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 560 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 3 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 226 ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 1 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas IV00 ton perhari.

PTPN IV juga didukung oleh 1 Unit Usaha Perbengkelan Pabrik Mesin Tenera (PMT) Dolok Ilir dan 3 Unit Usaha Rumah Sakit yaitu RS. Laras, RS. Balimbingan dan RS Pabatu.

PTPN IV memiliki 2 anak perusahaan yaitu PT. Pamina Adolina yang bergerak dibidang pengolahan CPO dan PT. Sarana Agro Nusantara

PARIWISATA RANTAU BAIS MEMBINGUNGKAN

bermasalah karena kurang kedalaman pondasi.

Namun hal itu akan dibongkar dalam waktu dekat dan sudah diketahui pengawas lapangan. Ketika ditanya apa kendala proyek ini bisa terlambat pelaksanaannya, menurut Kari Zebua, masalah upah kerja tidak lancar, bahkan sempat dua minggu proyek berhenti minggu lalu karena pekerja mogok kerja. "Mudah -mudahan ke depan pekerjaan tidak macet, karena pemborong sedang mengurus kredit proyek di bank," katanya.

Kepala Bidang Bina Marga PU Kabupaten Nias, Angerago Lase ketika hendak dikonfirmasi wartawan sedang tidak berada di ruang kerjanya. (TIM)

(PT. SAN) yang bergerak dalam bidang jasa tangki timbun dan pemompaan CPO. PTPN IV juga ikut dalam penyertaan saham dengan PTPN III (Persero) dan Koperasi Karyawan Nusa Tiga, pada PT. ESW Nusantara Tiga, yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan serbuk Batang Sawit, dan pada PT. Padasa Enam Utama yang bergerak di bidang usaha perkebunan Kelapa Sawit.

PTPN IV melakukan restrukturisasi organisasi melalui pengelompokan Unit Usaha ke dalam lima Grup Unit Usaha (GUU) sebagai embrio Strategis Bisnis Unit (SBU).

(SF/BBS)

.................................................dari hal 1

Pulau Tilan pelaksana CV.Piche Jaya Bersama, biaya yang dialokasikan sebesar Rp172 juta lebih.

Mahalnya Proyek Pengembangan Destinasi Pariwisata Rantau Bais, antara Disbubparpora Rohil dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Rohil diduga kuat terjadi persekongkolan jahat dengan melakukan penggelembungan biaya terhadap IV paket proyek tersebut, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

Dugaan mark-up seperti pembuatan Gazebo patung gajah dengan ukuran mini, patung harimau dan patung Ikan Tilan dengan biaya pembuatan sebesar Rp255 juta terlalu mahal. Semenisasi jalan lingkungan sebesar Rp207 juta juga terlalu mahal.

"Diharapkan BPK RI dan BPKP Perwakilan Pekanbaru melakukan audit dan mengecek langsung proyek pengembangan Destinasi

Pariwisata Rantau Bais dan proyek Draenase baru tersebut," beber Anirzam.

Anirzam mendesak DPRD Rohil melakukan hearing terhadap pelaksanaan proyek di lingkungan Disbubparpora dan Dinas Bina Marga dan Pengairan. “DPRD jangan hanya pintar menandatangani dan mengesahkan anggaran. Sebagai wakil rakyat DPRD wajib melakukan kontrol dan reses ke desa-desa, agar keluhan masyarakat di pedesaan dapat diketahui, terkait pelaksanaan pembangunan daerah Rohil," tandasnya.

Kadis Bubparpora Rohil Ir. Tarmizi dan Kadis Bina Marga dan Pengairan Rohil Nasri saat diupayakan untuk konfirmasi, Selasa pekan lalu, terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembuatan drainase baru dan proyek pengembangan Destinasi Pariwisata Rantau Bais diinformasikan sedang rapat di Kantor Bupati Rohil. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

SOAL ASSET PDAM

DPRD Batubara Nilai Bupati Asahan Ingkar Janji BATUBARA - Langkah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sejahtera Berjaya yang berencana membuka 11 unit usaha, di antaranya Unit PDAM terancam tertunda. Pasalnya Pemkab Asahan masih setengah hati menyerahkan asset PDAM kepada Pemkab Batubara.

Padahal, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang sebelumnya pernah berjanji kepada Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain, Asahan segera menyerahkan asset PDAM dan Lemdika ke Batubara.

Kabid Asset Dinas DPPKAD Batubara Syarif Usman saat dikonfirmasi wartawan, terkait penyerahan asset tersebut, mengatakan kita sudah surati Pemkab Asahan terkait rencana penyerahan asset PDAM dan Lemdika. Namun hingga saat ini belum juga diserahkan.

"Surat susulan percepatan penyerahan asset juga sudah dilayangkan, mudah-mu-

dahan, penyerahan ini segera dilakukan sebelum berakhir tahun 2012,"ungkapnya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Batubara Ahmad Badri kepada wartawan, Rabu (29/ 10), menilai Pemkab Asahan terkesan mengulur-ngulur waktu. Banyak asset-asset Batubara yang belum diserahkan. Sebenarnya ini urusan keseriusan dan itikad baik. Patut diketahui, bahwa PDAM merupakan kebutuhan hajat orang banyak.

"Sudah lima tahun Batubara mekar tapi belum juga diserahkan,"ungkapnya.

DPRD siap mengawal Pemkab Batubara meminta asset yang belum diberikan Pemkab Asahan. Termasuk mengawal subsisi gaji 75 personil PDAM Asahan yang akan diserahkan.

Ahmad Badri, juga mengingatkan, pemerintah jangan-jangan main-main terhadap kebutuhan vital, seperti air dan listrik, "ungkap Politisi PPP Ahmad Badri menjawab wartawan.

(SAH)

Pemanfaatan Aset Daerah Harus Mampu Dongkrak PAD T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan mengingatkan pengurus dan penyimpan barang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan manajemen asset barang milik daerah mempunyai peranan penting menjamin pengembangan kapasitas berkelanjutan dari pemerintahan daerah.

Demikian disampaikan Walikota Tebingtinggi dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Walikota H Irham Taufik pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milk Daerah (BMD) bagi Pengurus dan Penyimpan Barang dilingkungan Pemko Tebingtinggi, Rabu (31/10) di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Tebing Tinggi.

Kepada 110 peserta terdiri dari pengurus dan penyimpan barang serta pembantu pengurus barang sekolah dan Puskesmas di seluruh SKPD Pemko Tebingtinggi, Walikota berharap agar setelah mengikuti Bimtek memiliki kompetensi dan profesionalisme. Tingkatkan terus efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penca-

paian opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat tercapai.

“Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti Bimtek dapat di implementasi-kan dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing,” pesan Walikota.

Irham Taufik juga berharap agar para pengurus dan penyimpan barang daerah memahami betul berbagai ketentuan yang berlaku. “Saya berharap jika setiap ada perubahan sekecil apapun mengenai ketentuan pengelolaan BMD hendaknya diketahui, dipelajari dan difahami betul. Laksanakan tugas berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas serta kepastian nilai terkait PP No.17 Tahun 2007 tentang teknis pengelolaan barang milik daerah”, imbuhnya. Sebelumnya Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tebingtinggi, Fadlan menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (RS)

Target Pajak Restoran Asahan Meningkat KISARAN – Hingga September 2012, Pajak Restoran Kabupaten Asahan telah mencapai 104,11 persen sehinga pajak tersebut dalam rencana perubahan APBD mengalami penambahan target sebesar Rp 51 juta lebih.

Awalnya target pajak restoran sebesar Rp 340 juta lebih, kini realisasi sampai bulan September 2012 telah mencapai Rp 354 juta lebih atau 104,11 persen, Kemudian Pemerintah melakukan penambahan jumlah target menjadi Rp 390 juta lebih. “ Pajak ini memang sudah melampaui target, namun pemerintah kembali menambahkan target kepada pajak tersebut. Dan kami yakini penambahan jumlah target tersebut dapat kita penuhi, “ demikian kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Asahan melalui Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, Rabu, 31 Oktober 2012.

Keberhasilan pajak restoran, kata Kabag Humas didukung dengan potensi keberadaan restoran di Kabupaten Asahan yang cukup bagus, ditambah lagi dengan petugas yang siap melakukan penangihan kepada pengusaha restoran. Pihak Pemkab juga telah melibatkan pihak kecamatan untuk mengali potensi pajak restoran yang dinilai cukupnya banyak restoran yang tumbuh di kecamatan, sebab keberadaan restoran di Kecamatan lebih diketahui oleh Kecamatan.

Pemkab Asahan sangat berharap kesadaran dan kejujuran yang tinggi kepada pengusaha restoran untuk membayar pajak restoranya, sehingga pajak restoran dapat tercapai. “ Kita ucapakan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada restoran yang telah membayar pajaknya dan yang belum diharapkan dapat segera membayar pajaknya, “ kata Kabag Humas.

(IN)

SUMUT

Bupati Nias Resmikan Kecamatan Sogae’adu NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laoli meresmikan Sogae’adu sebagai kecamatan baru di Kabupaten Nias, bertempat di Los pecan Sogae’adu, Rabu (24/ 10). Hadir pada acara itu unsur Muspida Nias, pimpinan/anggota DPRD Nias, para pejabat lingkup Pemkab Nias,dan undangan lainnya.

Bupati dalam arahannya mengatakan pasca pementukan daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Nias tahun 2008 yang lalu,telah berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yakni perubahan luas wilayah dan jumlah kecamatan yang tergabung dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias.

Dikatakan, pembentukan kecamatan Sogae’adu merupakan program terencana dan aspiratif yang telah dirintis sebelumnya oleh berbagai komponen masyarakata melalui wadah panitia pembentukan kecamatan Sogae’adu. Pembentukan kecamatan yang baru ini ditempuh melalui penyusunan kajian akademis,penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)dan rapat paripurna DPRD Nias,katanya.

Menurut Bupati,peresmian kecamatan Sogae’adu memiliki nilai yang sangat monumental sehingga kecamatan ini dapat berkembang

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM resmikan Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias untuk mewujudkan hakikat dan tujuan pembentukan kecamatan baru yang pada akhirnyabermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tokoh masyarakat Kecamatan Sogae’adu, Simeon Boy Zandroto ketika diminta tanggapannya KPK Pos kemarin mengatakan masyarakat kecamatan Sogae’adu sangat bersyukur dan berterima kasih

kepada pemerintah Kabupaten Nias dan DPRD Nias serta unsur-unsur yang terkait lainnya sehingga kecamatan Sogae’adu dapat terwujud menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Nias hasil pemekaran dari Kecamatan Gido,ujarnya.

Simeon Boy Zandroto menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Sogae’adu agar bahu membahu memajukan kecamatan yang

baru dimekarkan ini menjadi salah satu kecamatan diwilayah Kabupaten Nias yang dapat diperhitungkan ke depan. Mari saling bergandeng tangan dan mengisi pembangunan di berbagai bidang yang dilandasi rasa memiliki serta semangat kegotong-royongan sehingga pada hakekatnya akan berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat,ujarnya. (YAGI)

Bupati Langkat sampaikan Rancangan P-APBD 2012 STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu mengatakan pandangan umum yang disampaikan anggota dewan dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mengkritisi pelaksanaan APBD, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Masukan-masukan itu akan meningkatkan kerjasama yang lebih serasi dengan legislatif dan menjadi bahan demi kelancaran pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan.

“Semua saran dan himbauan, tentu menjadi bahan bagi kami,” ujar Bupati Langkat Ngogesa pada lanjutan sidang paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai pembahasan rancangan P-APBD TA 2012. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat H. Abdul Khair di gedung dewan, kemarin.

Pandangan umum disampaikan 8 anggota fraksi masing-masing Ralin Sinulingga dari Fraksi PDI-P, Arbai Fauzan dari Fraksi PAN, H.Mhd. Jamil dari Fraksi PBB, Ma’ruf Ritonga dari Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera, Edi Bahagia dari Fraksi Partai Golkar, Poiman dari Fraksi Karya Peduli Demokrasi Pembaharuan, Riska Purnawan dari Fraksi Partai Hanura, Wagino dari Fraksi Partai Demokrat.

Adapun yang jadi sorotan dewan di antaranya mengenai proses pelaksanaan pemekaran desa. Dijelaskan, proses tersebut belum dapat dilanjutkan. Ini didasarkan surat gubernur nomor : 188-342/2717 tanggal 29 maret 2012 perihal hasil

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa di wilayah Kabupaten Langkat serta surat Menteri Dalam Negeri nomor : 140/418/PMD tanggal 13 januari 2012 perihal penundaan sementara (moratorium) pemekaran desa dan kelurahan.

Menyangkut persoalan pendistribusian e-KTP, dijelaskan tersendatnya di kecamatan disebabkan aplikasi software versi 2 (lama) memiliki kekurangan. Yaitu tidak bisa mendeteksi semua sidik jari.

Pada saat ini kita menerima aplikasi software baru (versi 3) dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Beberapa kecamatan telah men-

dapatkan aplikasi baru seperti kecamatan Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Binjai dan Selesai, sedangkan kecamatan lainnya akan menyusul sesegera mungkin.

Selanjutnya mengenai upaya peningkatan PAD tetap melibatkan aparatur kecamatan, kelurahan dan kepala desa walaupun belum maksimal. Untuk masa mendatang, pihak eksekutif akan memacu aparatur kecamatan, kelurahan dan kepala desa untuk tetap diberdayakan secara maksimal, dimana nantinya PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan menjadi PAD pada tahun 2014.

Tentang kondisi jembatan Sei Bingai yang sebelumnya menjadi sorotan pihak DPRD, dijelaskan bahwa sementara ini telah dilakukan upaya pembatasan muatan dan akan segera menangani pengamanan pondasi jembatan tersebut.

Menyangkut pelayanan umum dijelaskan akan ditingkatkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehari sebelumnya dalam pengantar nota keuangan rancangan P-APBD tahun 2012 tercatat jumlah APBD sebelum perubahan Rp.1.311.436.483.188.00. Sesudah perubahan Rp.1.392.884.799.432.00 mengalami penambahan sebesar 81.448.316.244.00.(JUL)

Bupati Langkat menyerahkan naskah jawaban Bupati Langkat atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat kepada Wakil Ketua DPRD H. Abdul Khair pada sidang Paripurna di gedung Dewan.

Parpol Gagap Hadapi Pilgubsu MEDAN - Persiapan Pilgubsu 2013 tercederai dengan ulah partai politik saat ini menyandera suara para konstituennya. Praktik politik sandera itu merupakan gaya politik Orde Baru yang bertujuan memperkuat posisi transaksi kekuasaan. Parpol pun disibukkan oleh tarik menarik faksi internal pengurus, lalu kemudian melupakan kepentingan rakyat dengan tidak dimunculkannya para bakal calon Gubsu periode 2013-2018 sejak dini.

Hal ini disampaikan Direktur LAPK dan dekan FH UMSU. Menurutnya terkesan parpol betul-betul gagap dalam pesta demokrasi Pilgubsu 2013 nanti.

Fenomena itu menunjukkan parpol telah menghela pilgubsu ke arah transaksi dagang kekuasaan.

Tak salah kalau muncul persepsi masalah bangsa ini semakin sempurna rusaknya tatkala bagian dari masalah itu adalah perilaku politisi di parpol. Bandul korupsi kini berpindah dari birokrasi ke parpol. Ini bagian dari tragedi bangsa tatkala masalah kebangsaan yang seharusnya diselesaikan melalui artikulasi parpol di DPR justru makin jauh dari harapan.

Tidak sampai disitu, Parpol telah melupakan rakyat sebagai majikan sekaligus konstituen mereka. Rakyat hanya dimanfaatkan untuk bargaining politik, untuk menentukan posisi tawar dalam kekuasaan. Negeri ini dibangun untuk menyejahterakan rakyat seperti tertuang dalam konstitusi kita, bukan untuk segelintir orang yang mengguna-

kan parpol merusak sendi bangsa ini. Rakyat harus kritis menghukum parpol dengan tidak lagi memilih mereka dalam pemilu.

Kini makin terlihat parpol belum maksimal melaksanakan fungsinya. Tidak sedikit parpol yang terjebak masalah internal atau disibukkan oleh permasalahan yang dihadapi para pengurusnya. Pendidikan politik makin diabaikan. Tidak mungkin parpol mampu melakukan pencerahan dan pencerdasan kalau masalah kepemimpinan tak dapat diselesaikan.

Komitmen parpol guna melakukan edukasi politik agar demokrasi bergerak ke arah yang sehat justru makin jauh. Kepercayaan publik terhadap parpol terkait kemampuan menjalankan fungsi parpol dipastikan makin

rendah dan cenderung memburuk.

Kondisi ini diperparah lagi sebab parpol tidak mampu menjawab masalah krisis kepemimpinan. Karena itu jangan salahkan kalau parpol dihukum langsung oleh rakyat dengan cara tidak memilih bakal calon pemimpin yang ditawarkan parpol nantinya. Rakyat harus menolak gaya transaksi seleksi kepemimpinan oleh parpol di Pilgubsu nanti.

Apalagi konstituen sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menyeleksi calon pemimpin 5 tahun ke depan. Konstituen telah digiring agar memilih ‘kucing garong’ dalam kamar gelap. Suara konstituen didagangkan dengan harga murah dan ironisnya hakhak politik rakyat makin terpinggirkan. (VIN)

11

KPK POS E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

KRIMINAL

Palsukan Surat Tanah, Nasima Zai Diadili GUNUNG SITOLI - Nasima Zai (49) warga Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, terpaksa berurusan dengan pihak berwajib karena dilaporkan oleh Tan Gan Nio alias Kasih alias Ina Sihok (74), yang tidak lain adalah ibu mertua dari Nasima Zai. Dalam laporan itu, korban Tan Gan Nio dan anak-anaknya menuduh Nasima Zai telah menguasai tanah milik korban yang berlokasi di Jalan Sirao No.169 Gunungsitoli. Nasima Zai ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan Polres Nias selama seminggu, walaupun akhirnya ditangguhkan dengan alasan suaminya buta.

Menurut Teresia alias Luan salah seorang pihak keluarga dalam kasus tersebut mengatakan, tanah tersebut benar milik Tan Gan Nio sesuai sertifikat hak milik No.02.11.01.01.1.00300 tanggal 30 April 2001, dan pada sertifikat sebagai ahli waris ke empat anaknya masing-masing Hamzah (suami Nasima Zai-red), Hartono, Hamid, Sitimina.

Kemudian, pada tahun 2005 terjadi gempa di Nias lalu Tan Gan Nio bersama anak-anaknya kecuali Hamzah dan menantunya Nasima Zai pindah ke Medan karena ada informasi bahwa Nias akan tenggelam. Pada tahun berikutnya Nasima

TERDAKWA NASIMA ZAI Zai mengatakan kepada ibu mertuanya Tan Gan Nio bahwa tanah di Jalan Sirao Gunungsitoli disewakan pertahun kepada pasangan suami istri (Pasutri) Hendrik/Fransisca.

Selanjutnya, awal tahun 2012 Tan Gan Nio menghubungi Nasima Zai di Gunungsitoli, bahwa masa kontrak tanah di Jalan Sirao dari Hendrik/Fransisca sudah berakhir dan apakah mereka lanjutkan ?.

Lalu Nasima menjawab, tanah tersebut sudah jadi milik Hendrik/ Fransisca. Mendengar penjelasan Nasima Zai, Tan Gan Nio dan keluarganya merasa heran kenapa bisa terjadi pembelian tersebut.

Baru diketahui, bahwa sertifikat tanah milik Tan Gan Nio tidak berada lagi di tempatnya. Diduga

sudah diambil Nasima secara diam-diam. "Maklumlah Tan Gan Nio sudah tua renta ditambah lagi anak-anaknya sudah buta termasuk Hamzah (suami Nasima Zai-red) juga buta sehingga aksinya mulus," ujar Luan.

Tipu muslihat Nasima Zai berjalan lancar untuk mengelabui ibu mertuanya dan pemerintah kecamatan. Bahkan tanda tangan/ cap jempol ahli waris dipalsukan demi mendapatkan Akta Hibah.

Usahanya tidak sia-sia sehingga terbitlah akta hibah dari Camat Gunungsitoli nomor : 011/2004 tertanggal 17 Juli 2003 yang isinya bahwa tanah itu sudah dihibahkan Tan Gan Nio dan 4 orang ahli waris kepadanya.

Menurut Luan, transaksi jual beli antara Nasima Zai dan Hendrik/ Fransisca jelas cacat hukum dan harus dibatalkan. Bayangkan, Tan Gan Nio berkeinginan untuk pulang ke Nias tetapi tidak punya apa-apa lagi di sana. "Dan yang lebih menyedihkan lagi, untuk melangsungkan hidupnya Tan Gan Nio hanya mengharapkan uluran tangan dan bantuan sosial dari kaum umat Buddha yang ada di Kota Medan," ujar Luan.

Setelah keluar Akta Hibah, lalu Nasima Zai menjual tanah milik Tan Gan Nio kepada Hendrik/ Fransisca sesuai akta jual beli Nomor : 149/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh salah satu Notaris yang ada di Gunungsitoli. (YAGI)

Nasima Zai Mengaku Jual Tanah Mertua Rp2 Miliar GUNUNG SITOLI - Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada sidang kasus pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Nasima Zai warga Jalan Sirao Gunungsitoli dengan agenda sidang untuk mendengar keterangan pihak saksi korban masing-masing Tan Gan Nio alias Kasih alias Ina Sihok, Hartono alias Tono, Soe Eng alias Sitimina alias Ing, Teresia Halim alias Luan, Selasa pekan lalu.

Sidang dipimpin majelis hakim diketuai Edison SH, dan anggota Sekoto Sahid SH, Edy Asiong, panitera, Herman Sibayang SH dan JPU Budiaro Harefa SH. Saat majelis hakim mempertanyakan kepada para saksi tentang latar belakang terbitnya akta hibah yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Gunungsitoli, para saksi menyatakan tidak pernah mengetahui adanya akta hibah atas nama terdakwa Nasima Zai. Menurut pengakuan korban Tan Gan Nio, surat akta hibah tidak ada ditanda tangani dan diberitahukan kepadanya oleh Nasima Zai baik secara lisan atau secara musyawarah.

Tan Gan Nio juga mengakui, sejak dia pindah ke Medan tahun 2005 setelah gempa, maka menantunya Nasima Zai hanya memberitahukan bahwa pertapakan rumah di Jalan Sirao nomor 169 Gunungsitoli hanya bersifat sewaan kepada Hendrik/Fransisca, dengan sewa Rp25.000.000 per tahun.

"Sementara untuk menghibahkan kepada Nasima Zai itu palsu dan tidak pernah menanda tangani Akta Hibah atas nama Nasima Zai," Tegas Tan Gan Nio. Demikian juga keterangan saksi lain seperti Hartono alias Tono, Soe Eng alias Sitimina alias Ing, Teresia

SUMUT

Nurmala Br Damanik Diduga Korban Malpraktek BATUBARA â&#x20AC;&#x201C; Nurmala Boru Damanik (27) warga Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, diduga korban Malpraktek seorang dokter bedah berinisial (EH) SPog. Korban meninggal dunia, Sabtu lalu, di rumahnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan.

Di antaranya, mata buta, rambut rontok dan kulit di seluruh tubuhnya melepuh, seperti kulit baru terbakar. Padahal sebelumnya kedua mata, rambut dan kulit korban masih utuh dan nampak cantik.

Kondisi tersebut terjadi setelah dilakukan operasi sesar (operasi akan melahirkan) di Klinik Lasmi, di Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara.

Keterangan dihimpun koran ini melalui kakak kandung korban Wati (35), mengatakan, diperkirakan Maret 2012, telah dilakukan operasi sesar terhadap Nurmala. Namun sebelum dilakukan operasi, cabang bayi sudah lahir normal. Tiba-tiba tanpa kompromi dengan pihak keluarga terlebih dahulu, langsung dilakukan pembedahan. Setelah lima hari dirawat di klinik Lasmi, korban dibawa pulang ke rumah. Kemudian, lebih kurang satu bulan kulit Nurmala mulai gatal-gatal. Rambut mulai rontok dan pandangan mulai kabur.

Setelah kejadian itu, berkali-kali pihak korban menghubungi dr EH, tetapi tidak ada jawaban.

Akhirnya orang suruhan EH datang ke rumah Wati, yang kebetulan korban dirawat di rumahnya. "Kedatangan utusan EH bukan malah mau membantu, bahkan

sebaliknya mengintimidasi korban agar tidak menempuh jalur hukum atas kejadian yang menimpa korban," jelas Wati di rumahnya, sebulan sebelum korban meninggal.

Ketika diminta pendapatnya, Penasehat Aliansi LSM Kabupaten Batubara, Drs Mahmud Lubis (58), mengecam keras atas kematian korban. "Jika memang kejadian tersebut benar, hal itu harus digugat sesuai hukum yang berlaku Kepala Dinas Kesehatan Batubara," kata mantan anggota TNI ini. (TIM)

Kasus Kematian Saprianto Dilaporkan ke Kemenaker BATUBARA - Rina Mastika (30), janda dari Almarhum Saprianto yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam kerja masih terkatung-katung, menunggu uang santunan dari PT Jamsosotek yang belum diterselesaikan.

Menurut informasi yang dihimpun KPK Pos dari pihak Jamsostek, pembayaran santunan terhadap korban Saprianto tidak dapat dicairkan (dikeluarkan), sebab pihak CV Wirawardana melakukan pembayaran setelah Saprianto meninggal dunia, tanggal 5 Oktober 2012. Namun, pembayarannya baru diselesaikan pada 8 Oktober 2012. "Kalau perusahaan tidak menyelesaikan urusan hak-hak normatif keluarga korban, ya ujungnya pasti pidana," ujar staf Jamsostek.

Sementera menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara, pihaknya segera memanggil CV Wirawardana,

karena ditemukan data yang kurang akurat atas kematian Saprianto.

Di tempat terpisah, Rina Mastika (istri korban) mengaku sering dijumpai pihak CV Wirawardana. Ada kesan pihak perusahaan 'menekan' Rina agar menarik surat kuasa yang diberikan kepada orang lain.

Masih kata Rina, menurut pengakuan dari pihak CV Wirawardana, tidak akan dikeluarkan satu rupiahpun biaya terkait kematian Saprianto.

Menurut Rina, abang kandungnya segera mengirimkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja RI, terkait persoalan Dinas Tenaga Kerja Batubara dan CV Wirawardana, karena urusannya terkesan jalan ditempat.

Setelah kematian suaminya, Rina kini harus mengurus dua anaknya yang masih kecil yakni usia tiga dan empat tahun. (SY)

Mantan Kadis Budparpora Batubara Terima Pelicin Rp10 Juta Para saksi korban ketika diambil sumpahnya di persidangan.

Halim alias Luan. Mereka juga mengakui tidak pernah menanda tangani akta hibah atas nama Nasima Zai. Bahkan semua suratsurat yang dibuat Nasima Zai adalah palsu, baik tanda tangan maupun cap jempol.

Selanjutnya ketika hakim bertanya kepada terdakwa, apakah benar tanah milik Tan Gan Nio sudah dijual kepada orang lain, lalu Nasima Zai; "menjawab benar sudah saya jual kepada Hendrik/ Fransisca seharga Rp2 miliar".

Berikutnya, hakim bertanya lagi kepada Nasima Zai apakah uang hasil penjualan tanah milik Tan Gan Nio sudah dibagikan kepada ahli waris yang lain, dijawab Nasima masih belum dan akan mau dikasih kepada ahli waris.

Ketika hakim bertanya dimana uang tersebut, dijawab Nasima Zai ada sama suami saya Hamzah dan

sudah disimpan di Bank.

Para saksi korban memohon kepada majelis hakim agar tanah milik Tan Gan Nio dikembalikan kepada ahli waris secara utuh dan membatalkan akta hibah yang dikeluarkan PPAT Kecamatan Gunungsitoli kepada Nasima Zai. Penasehat hukum korban, Lakadodo SH usai sidang mengatakan, sesuai pengakuan para saksi korban bahwa segala surat-surat yang dipergunakan terdakwa Nasima Zai adalah hasil rekayasa dan palsu sehingga Nasima Zai mendapat keuntungan pribadi sebesar Rp2 miliar ditambah lagi uang sewa/ongkos yang diterima Nasima Zai dari Hendrik/Fransisca sebesar Rp25.000.000/tahun.

Sidang berikutnya akan digelar, Selasa (6/11) untuk mendengarkan keterangan terdakwa.

(YAGI)

BATUBARA - Berdasarkan surat Pengelolaan Usaha Rekreasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga (Disbudparpora) Kabupaten Batubara, dengan nomor : 556/699/DISBUDPARPORA/ 2011, maka kita berani mengolah Pantai Perjuangan sesuai dengan isi dalam surat tersebut. Namun betapa kecewanya kami, matan Kadis tidak bertanggung jawab, ketika ada sejumlah orang lain yang mengelola pantai Perjuangan itu.

Hal ini diungkapkan OK Abdulah Manan, Minggu, di depan pintu gerbang masuk Pantai Perjuangan. Abdulah Manan mengaku atas dasar ijin yang dikeluarkan, dia berusaha ingin mengelola pantai Perjuangan tersebut.

Namun kini Abdulah mengeluh, karena terlalu banyak kutipan yang dibebankan kepadanya. "Banyak uang telah kami keluarkan dalam pengurusan surat menyurat. Lain lagi yang diterima EM, sang mantan Kadis," tegasnya.

Dia mengatakan, agar urusannya cepat selesai Abdulah harus mengeluarkan uang pelicin yang mencapai Rp10 juta. Uang sebanyak itu diserahkan lewat Iwan

Zuhri, anggota EM. Turut sebagai saksi mantan Kadis Lalang Awaluddin SH dan Ari Pane.

"Kalau memang pantai tersebut tidak dapat kami kelola sesuai surat yang telah dikeluarkan, tolong dikembalikan uangnya. Jangan EM bersenang - senang di atas penderitaan orang lain," pungkasnya.

Sementara dikelola pihak Disbudparpora kondisi pantai semrawut dan sampah berserakan. Pantai sangat jorok.

"Perlu dipertanyakan kemana uang hasil pengelolaan selama ini," ujar Manan, warga Desa Lalang, KecamatanMedang Deras.

Sedang Ramli (40) warga desa setempat mengatakan, pengelolaan pantai di tangan dinas, tidak transparan. Contohnya, karcis yang dibuat Dinas Budparpora tidak ada nomor serinya. Padahal,sesuai Perda, pajak rekreasi sebesar 25 persen.

"Setiap hari minggu kami sebagai pengelolah yang ditugaskan dinas, menyetor kepada Semi Suharto sebanyak Rp2 juta. Pajak kami bayar. Lantas uang yang Rp2 juta perminggu itu dibawa kemana," ungkapnya. (SY)

SIDANG LANJUTAN PERKARA TANAH

Objek Perkara Berada di Desa Sisobahili Tabaloho GUNUNGSITOLI - Sidang perkara perdata tanah Nomor 14/PDT.VZ/2012/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunungsitoli kembali digelar dengan agenda mendengar keterangan saksisaksi dari pihak pelawan Marisi Br Silalahi SE melalui kuasa hukumnya Zakaria Bangun SH MH, melawan istri dari Alm Wilmar Sitorus mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalaui kuasa hukumnya Yudikasi Waruwu SH dan rekan. Kamis lalu.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim diketuai Erita Harefa SH dan anggota masing-masing David Obaja Sitorus SH dan Yudistira SH tersebut tiga orang saksi

masing-masing F.Mendrofa, Saminudin Harefa dan Fa`aro Bazatulo Harefa.

Dalam kesaksian F. Medrofa mengatakan, lokasi objek perkara diketahuinya sejak dia kecil merupakan wilayah desa Sisobahili Tabaloho. Hal ini dikatakannya karena lokasi objek perkara sangat dekat dengan lokasi SDN 070999 Sifalaete, di mana saksi bersekolah tahun 70-an di sana.

Saksi juga mengakui bahwa tanah tersebut merupakan milik Muhammad Khaer Zega anak dari Makmur Zega. Setahu saksi, seluruh hasil dari tanah tersebut dulunya dikelola dan diambil hasilnya oleh Muhammad Khaer Zega yang kemudian dijual

kepada Marisi Br Silalahi SE. â&#x20AC;?Saya mengetahui bahwa tanah itu telah dijual kepada Maris Br Silalahi SE karena saya sering ke kedai yang berdiri di lokasi objek perkara dan itu dijual kepada Marisi Br Silalahi pada tahun 2002,â&#x20AC;? ungkap saksi, seraya menambahkan, saksi juga tidak tahu kenapa Wilmar Sitorus memiliki tanah tersebut.

Sementara itu saksi lain Fa`aro Bazatulo Harefa alias Ama Candra mengatakan, mengenal Wilmar Sitorus sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tahun 1986. Hal ini diketahui saksi karena pada tahun tersebut ada perkara perdata keluarga saksi di PN

Gunungsitoli, sedangkan lokasi perkara merupakan milik dari Arota Lase suami dari Marisi Br Silalahi SE. Hal ini diketahui oleh saksi karena objek perkara merupakan tempat main dari saksi sejak kecil dan merupakan tanah dari Muhammad Khaer Zega yang dijual kepada Marisi Br Silalahi.

Sedangkan transaksi jual beli hingga kepemilikan dari Marisi Br Silalahi diketahui karena saksi sering ke lokasi objek perkara dan merupakan wilayah Desa Sisobahili Tabaloho, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut menjadi milik dari Arota Lase dan Marisi Br Silalahi karena pada saat itu saksi ke rumah Berkat Iman Jaya Harefa

di lokasi perkara. Berkat Iman Jaya Harefa mengatakan telah menjual tanah tersebut kepada Arota Lase suami dari Marisi Br Silalahi SE. Sedangkan Berkat Iman Jaya Harefa membeli tanah tersebut dari Muhammad Khaer Zega.

Hal yang sama juga dikatakan saksi Saminudin Harefa.

Menurut saksi sangat mengenal Muhammad Khaer Zega karena rumah Muhammad Khaer merupakan lintasan jalan saksi menuju rumah. Saksi juga mengetahui bahwa di lokasi perkara telah bertumpuk batu dan pohon pisang, dan dulunya merupakan milik dari Muhammad Khaer Zega anak dari Makmur Zega dan setelahnya

menjadi milik Marisi Br Silalahi SE dan berlokasi di wilayah Desa Sisobahili Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli.

Ditempat yang sama Marisi Br Silalahi SE melalui kuasa hukumnya Zakaria Bangun SH MH mengatakan, semakin jelas jika objek perkara berada di Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli dan sejalan dengan sertifikat hak milik marisi Br Silalahi No 37 Tahun 2002 dengan surat ukur No 009/Sisobahili-Tab./2002 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, di mana objek perkara berada di Lokasi Desa Sisobahili Tabaloho dan bukan di Kelurahan Ilir. (YAGI)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

SUMUT

YAKIN TIDAK HALANGI PROGRAM

APAKAH Batangtoru hanya dibiarkan begitu saja? Apakah Batangtoru hanyalah sekumpulan desa terkecil di Indonesia yang dibiarkan hancur lebur oleh konflik tanpa ada respon dari pemerintah kita sendiri? Selama enam bulan berlalu dalam pertikaian, permasalahan tak kunjung saja tuntas.

Apakah solusi mencari siapa yang benar dan salah harus dibayar dengan nyawa?

Persoalan pembuangan limbah PT Agincourt Resources memang masih dipertanyakan oleh masyarakat Batangtoru. Masyarakat Batangtoru hanya ingin penjelasan atau keikutsertaan yang serius pemerintah dalam menangani masalah limbah ini, apakah berbahaya atau tidak. Apakah aspirasi demonstran tidak pernah didengarkan? Apakah harus terjadi lagi pembakaran gedung-gedung instansti pemerintah yang lebih banyak? Apakah harus ada pertumpahan darah yang merugikan kedua belah pihak. Pemerintah harus serius dengan persoalan ini.

Segudang pertanyaan muncul setelah konflik berdarah terjadi di huta tercinta itu.

Seharusnya tidak perlu ada konflik, apalagi sampai korban jiwa, jika pemerintah, pihak pengusaha serta aparat keamanan arif dan bijaksana dalam menyi-

kapi tuntutan masyarakat Batangtoru.

Selama ini banyak persoalan yang muncul antara masyarakat Batangtoru dengan perusahaan tambang Emas G-Martabe.

Perusahaan tambang emas itu 'dianak emaskan', sementara rakyat di Batangtoru dipandang sebelah mata. Kondosi ini sudah berlangsung sejak perusahaan tersebut memulai operasinya di Batangtoru.

Puncak kemarahan warga terjadi saat pemasangan pipa limbah Tambang Emas G-Martabe ke Sungai Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yang berujung konflik berdarah. Mapolsek Batangtoru dirusak massa, bahkan Kantor Camat Batangtoru pun dibakar. Dua personel Brimob terluka dan 37 warga diamankan.

Selain itu, kericuhan membuat jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Padangsidimpuan-Sibolga lumpuh total.

Aksi penolakan masyarakat semakin menjurus pada tindakan anarkis, seperti aksi bakar ban dan pemblokiran jalan. Selain itu, aksi lempar petugas keamanan yang terjadi di titik jembatan perbatasan Wek IV dan Kampung Napa.

Semuanya terjadi, Selasa (30/10) pagi. Tepatnya pada hari kedua

KAPOLDASU:

Aktor Intelektual Kerusuhan Batangtoru Diburon POLISI menetapkan 12 tersangka dari 37 warga yang diamankan saat Batangtoru membara. Sisanya dipulangkan karena tidak terbukti bersalah. Sejauh ini, polisi masih terus memburu aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro didampingi Kapolres Padangsidimpuan AKBP Andi Syahriful Taufik, menyatakan hal ini, Rabu siang. “Setelah dilakukan sidik dan lidik maka polisi menetapkan 12 warga sebagai tersangka sedangkan sisanya (25 orang-red) kita pulangkan,” jelas Kapoldasu.

Kapoldasu menegaskan, salah satu aktor di balik kerusuhan itu adalah Ino, warga Batangtoru. “Salah satunya si Ino itu. Perannya menggerakkan dan menyediakan truk. Dia juga yang bilang: Heii…, kita serang aja, kita bakar!” ujar Kapoldasu menirukan ucapan Ino. Wisjnu juga menegaskan, pihaknya masih tetap memburu aktor intelektual lainnya. “Soal aktor-aktor intelektual dalam persoalan ini, nanti saya sebutkan.

Jangan di sini, nanti orangnya kabur.

Indikasinya sudah ada. Dari dulu kita (polisi) sudah tahu ada yang mengendalikan,” tegasnya.

Selain menyampaikan penetapan tersangka, Kapoldasu juga meminta masyarakat agar jangan mudah terpancing sekaligus berpikir cerdas. “Seharusnya kita berbangga masih ada investor yang mau masuk ke daerah kita untuk menanamkan saham yang jumlahnya triliunan.

Hal ini akan membawa kesejahteraan

pemasangan pipa.

Bahkan, beberapa unit mobil termasuk mobil patroli polisi dilempar dan 3 di antaranya digulingkan. Hal yang sama juga terjadi pada 5 mobil di kantor camat dan satu di antaranya dibakar.

"Sebenarnya warga sudah meminta agar perusahaan tidak menanam pipa pembuangan limbah ke Sungai Batangtoru.

Namun, perusahaan asing itu dibantu polisi menangkap warga yang menghalang-halangi penanaman pipa itu. Warga mengalah kemarin,” ujar Ali Sumurung Sinaga, warga setempat yang berhasil dihubungi.

Menurut Sinaga, massa terdiri dari tiga kecamatan di sekitar tambang. Tiga kecamatan yang dimaksud adalah Muara Batangtoru, Angkola Sangkunur, dan Batangtoru. Kemarahan massa memuncak setelah dua warga terkena tembakan. “Ada dua warga yang terkena tembakan. Satu bermarga Nasution, satu lagi masih kami identifikasi karena dibawa polisi,” beber Sinaga.

Saat laporan ini naik cetak, suasana Batangtoru berangsur membaik. Namun, personel keamanan tetap berjaga-jaga di daerah tersebut. Humas Poldasu Kombes Raden Heru Prakoso

kepada rakyat banyak terutama Tapsel.

Paling tidak ada tenaga kerja yang berasal dari daerah yang jumlahnya ada 2 ribuan,” ujar Kapoldasu.

Kapoldasu menambahkan, perusahaan tambang emas ini legal alias resmi. Semua persyaratannya lengkap bahkan izin kontrak karyanya ditandatangani presiden. ”Mereka ini belum mau buang limbah, baru mau buat infrastruktur atau pipa.

Begitu pipa dipasang dan limbah yang mau dibuang dicek terlebih dahulu.

Apakah tidak berbahaya tapi direkomendasikan untuk tidak diminum, makanya mereka minta dibangun bak air minum dan masjid,” terang Wisjnu.

Sambung Kapoldasu, siapa saja punya hak untuk diberikan perlindungan baik itu harta, benda, dan jiwa. Itu wajib hukumnya. Siapa saja yang menginginkan perlindungan hukum akan diberi.

Tidak hanya pihak perusahaan. “Unjuk rasa boleh tapi ada aturannya. Kalau sampai menutup jalan kan jadi terganggu. Bukan hanya rakyat setempat tetapi juga rakyat yang menggunakan jalan raya ke Sibolga atau sebaliknya ke Padangsidimpuan akan terhambat. Belum lagi angkutan barangbarang terhambat, akhirnya harga barang naik, siapa yang terbebani? Rakyat juga kan?” tanya Kapoldasu.

Pantauan koran ini, suasana di Batangtoru pun sudah kondusif. Di Kantor Camat Batangtoru aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski beberapa petugas sedang membersihkan sisa kaca.

Sedangkan, beberapa mobil yang dibakar dan dirusak masih berada di lokasi parkir kantor camat tersebut. “Aktivitas pelayanan tetap jalan seperti biasa, tetapi beginilah sambil melakukan pembersihan,” kata Camat Batangtoru, Drs Raja Nasution.

Hal yang sama juga tampak di Mapolsek Batangtoru, beberapa petugas sedang berupaya membersihkan kaca dan mengganti kaca yang pecah.

“Pelayanan tetap jalan, sambil memperbaiki kerusakan yang ada,” ujar Kapolsek Batangtoru AKP Idris Siregar. (TIM)

menerangkan, Polsek Batangtoru yang dirusak yakni ruang Kanit Reserse, ruang Kanit Intel, ruang Kanit Lantas, ruang penjagaan, enam rumah asrama Polsek, ruang Kapolsek, ruang SI UM, plang Polsek, mobil dinas Polsek Batang Toru, mobil kijang grand BK 446 US, mobil kijang super BK 1557 LV, dan mobil colt diesel BB 9022 FP. “Sementara, yang dirusak di kantor camat Batangtoru yakni, ruang kantor camat, rumah dinas camat, mobil dinas perpustakaan, mobil Grand Max B 9607 FA, mobil dinas Kesbang Linmas TS Terios BB 1034 G, mobil satpol PP Tapsel L200 Hilux BB 8026 G, Mobil Katana BK 1951 EV (dibakar-red), mobil kijang Innova BB 668 FA dan ruang tunggu kantor camat,” jelasnya.

Heru juga mengatakan atas insiden tersebut polisi mengamankan 37 orang guna dimintai keterangan. Kejadian tersebut juga memakan korban dari pihak polisi.

Dua orang korban adalah personel Brimob yakni Bripka Raja Harahap mengalami luka di kepala lima jahitan dan Briptu Ardiansyah mengalami luka di batang hidung dengan enam jahitan. Keduanya dirawat oleh tim medis Polres Tapsel.

(TIM/SF)

Pemerintah Abaikan Suara Warga BILA investor selalu menjadi ‘anak emas’ pemerintah, suara rakyat pun kerab terabaikan.

Kekesalan warga yang memuncak, tak jarang berakhir amuk massa. Contoh nyata terjadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Pada Selasa (30/10), aksi warga berakhir rusuh. Warga sejak awal menolak pemasangan pipa limbang tambang emas PT Agincourt Resources di Sungai Batangtoru. Warga khawatir pipa akan mencemari sungai yang menjadi tumpuan sumber air sekitar 25 desa di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Muara Batangtoru, Angkola Sangkunur dan Batangtoru.

Hampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pengairan pertanian. Penolakan warga wajar dan realistis.

Sayangnya, teriakan kekhawatiran rakyat bak angin lalu.

Warga kesal. Pada Juni 2012, terjadi amuk massa.

Kendaraan milik PT. Agincourt Resources perusahaan tambang emas, dibakar saat memasang pipa pembuangan limbah.

Alih-alih mendengarkan suara warga. Pemerintah Kabupaten Tapsel dan perusahaan ternyata hanya menghentikan sementara aktivitas pemasangan pipa.

Kali ini, perusahaan justru dikawal ratusan aparat Ke-

polisian dan TNI, dengan memaksakan kehendak melanjutkan pemasangan pipa.

Amuk warga terulang. Aksi warga pada Senin (29/10), diantisipasi aparat. Demo hari kedua, Selasa (30/10), terjadi amuk massa.

Hendrik Siregar Pengkampanye Emas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dalam pernyataan kepada media di Jakarta, Rabu, mengatakan, kekhawatiran warga sangat beralasan. Sebab, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) seharusnya menjadi acuan rencana proyek tambang Martabe, diduga tidak memenuhi unsur keabsahan. Salah satu, tidak ada keterlibatan warga dalam penilaian amdal. “Misal, dalam dokumen daftar hadir rapat komisi Amdal 27 Juli 2012, tidak ada satu pun perwakilan warga,” ujar dia.

Bukan itu saja. Kepolisian Daerah Sumut, memanggil sekitar empat orang termasuk Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Tapsel untuk diperiksa terkait dengan Amdal perusahaan ini.

Kejanggalan ini, mengindikasikan proyek tambang Martabe ini sarat manipulatif.

“Sangat mungkin limbah tambang yang dibuang tidak hanya air hasil olahan. Ini menjadi salah satu kekhawatiran warga menolak pemasangan pipa.”

(TIM)

BAGAIMANA sikap Pemprovsu mengenai rusuh di Batangtoru?. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Nurdin Lubis mengatakan, aksi kerusuhan massa di Batangtoru, Tapsel tidak menghalangi perusahaan untuk terus beroperasi serta melakukan pemasangan pipa untuk sisa air limbah.

“Kita yakin ini tidak akan menghalangi program baik dari Agincourt Resources sebagai investasi pemodal internasional dalam melakukan usahanya dan aspirasi masyarakat yang menginginkan tidak ada pencemaran lingkungan,” ungkap Nurdin.

Secara terpisah, melalui Communications Manager tambang emas G-Martabe, Katarina Hardono, menyatakan, meskipun terjadi penentangan dari sejumlah kecil warga sekitar, pemasangan pipa ke Sungai Batangtoru tetap berjalan. “Situasi aman saja Pak, cukup kondusif.

Proses pemasangan pipanya sedang berjalan, koordinasi dengan jajaran pemerintah terkait berjalan dengan baik juga. Kalaupun ada sedikit unjuk rasa, itu cuma segelintir saja. Nggak mengganggu jalannya pemasangan pipa,” jawab Katarina.

Saat disinggung ada pengrusakan Kantor Polsek Batangtoru oleh warga saat terjadi konflik, Katarina membantahnya. Dikatakannya, yang terjadi dan dilakukan warga sekitar adalah sebatas pelemparan batu. “Nggak betul itu pak, tadi ada sedikit unjuk rasa.

Kantor Polsek Batangtoru dilempari batu, cuma sebentar.

Terus yang melempari langsung ditahan polisi. Yang dibakar cuma ban bekas,” pungkasnya.

Sementara di tempat terpisah Kepala Biro Operasional (Karo Ops)Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), Kombes Pol Iwan Hary Sugiarto mengatakan, dalam proses pemasangan pipa pertambangan emas yang dikelola PT Agincourt Recources itu, pihaknya telah menyiagakan 562 personel polisi. “Ada 562 personel yang disiapkan untuk mengawal proses pemasangan pipa tersebut. Personel kami siapkan sejak 27 Oktober lalu,” ujar Iwan.

Iwan mengatakan, 562 personel yang ditugaskan tersebut merupakan gabungan dari Polres Tapsel, Polres Sibolga, Polres Labuhanbatu dan satuan Brimob kompi C. “Semua personel yang ditugaskan di BKO kan ke Polres Tapsel. Mereka akan bertugas selama 14 hari, hingga pemasangan pipa selesai,” ungkapnya. (TIM)

KARENA KESALAHPAHAMAN KERUSUHAN yang terjadi di sekitar perusahaan tambang emas di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, akibat kesalahpahaman antara masyarakat dengan karyawan PT Agincourt Resources (PT AR) yang mengelola pertambangan. “Hanya bentuk kesalahpahaman,” kata Kasubbid Pengelola Informasi dan Data Bidang Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan di Medan, Kamis.

Menurut Nainggolan, peristiwa kerusuhan itu terjadi ketika empat anggota DPRD Sumut yakni Pasiruddin Daulay, M Ritonga, A Nasution, dan RD Pulungan melakukan dialog dengan masyarakat Desa Taman Sari, Batangtoru.

Ketika dialog berlangsung, sekitar 40 karyawan Agincourt Resources yang menaiki dua unit minibus mendatangi lokasi pertemuan sekitar pukul 14.30 WIB. Namun kedatangan karyawan Agincourt Resources itu disertai dengan sirene pengeras suara sehingga menarik perhatian masyarakat yang langsung mengejar dan melempari kendaraan yang dinaiki pekerja perusahaan tambang tersebut. “Masyarakat melempari minibus itu karena merasa mau diserang (karyawan perusahaan tambang itu),” kata mantan Kapolres Nias itu.

Akibat serangan masyarakat tersebut, dua unit kendaraan yang dinaiki karyawan Agincourt Resources dan salah seorang karyawan yang diketahui bernama Agus Siregar mengalami luka di kepala.

Disebabkan kesalahpahaman, tidak ada yang ditahan dalam kerusuhan itu. “Karyawan yang luka juga sudah diobat,” kata Nainggolan.

Anggota DPRD Sumut Pasiruddin Daulay yang dihubungi mengatakan, kedatangan karyawan Agincourt Resources tersebut bertujuan untuk mendengarkan dialog anggota dewan dengan masyarakat.

Namun kedatangan karyawan tersebut dinilai kurang tepat karena mengenakan baju tambang serta menggunakan pengeras sirene dan pengeras suara sehingga menimbulkan kekesalan masyarakat.

Apalagi selama ini telah ada ketegangan dan masalah antara masyarakat dengan perusahaan tambang emas tersebut karena dinilai melakukan pencemaran lingkungan yang meresahkan warga sekitar.

Karena itu, tidak mengherankan jika kedatangan karyawan perusahaan tambang dengan cara yang kurang tepat tersebut memancing kemarahan masyarakat.

“Untungnya masyarakat dapat ditenangkan dengan cepat,” kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

Tebingtinggi Jadi Ikon Pemberdayaan Infak Produktif di Sumut TEBINGTINGGI - Pada tahun 2008, untuk pertama kali Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Tebingtinggi menggulirkan pinjaman modal usaha senilai Rp350 juta dan disalurkan kepada para pedagang kecil yang membutuhkan modal, seperti penjual lontong, pedagang sayur, pedagang bakso keliling dan lainnya.

Pinjaman tersebut dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulan tanpa dikenakan bunga. Peminjam hanya dihimbau agar berinfaq ke BAZ seikhlasnya dari hasil usaha mereka.

Program itu sangat di rasakan sekali manfaatnya oleh para pedagang kecil dan pengembalian pinjamannyapun berjalan lancar.

Hingga kini program tersebut terus berjalan dan jumlah penerima bantuan bergulir pun sudah mencapai 125 kelompok atau sekitar 1.250 pedagang kecil sudah merasakan manfaatnya.

Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH dalam siaran pers yang disampaikan, Rabu, menyebutkan, pemaparan Pemberdayaan Infak Produktif yang disampaikan Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Daerah Baznas se Sumatera Utara di Hotel Putra Mulia Medan, Selasa itu, mendapat apresiasi dan kekaguman dari peserta Rakorda. “Kota Tebingtinggi dinilai pantas menjadi ikon (contoh) dalam pemberdayaan infak produktif BAZ di Sumatera Utara,” katanya.

Disebutkan, dalam hal penyaluran dana bergulir tersebut, BAZ menyaring para peminjam dengan langsung terjun ke lapangan untuk menganalisa kelayakan dan dikelola perbankan yakni Bank Sumut Syariah.

Para peminjam juga banyak dari majelis taklim yang memiliki usaha dengan syarat perkelompok. Dalam 1 kelompok berjumlah 10 orang dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para ustadz yang mengajar di majelis taklim tersebut.

Irham Taufik yang juga Ketua Umum Bazda Tebingtinggi menyampaikan berbagai langkah, program dan capaian BAZ Kota Tebingtinggi dalam menghimpun dan memberdayakan infak produktif BAZ di kota itu.

Dalam hal pendistribusian, BAZ Kota Tebingtinggi tetap konsisten dengan pedoman Al Qur’an yaitu 8 Ashnaf. Dan dalam pendistribusian sesuai dengan kondisi atau permohonan dan permintaan para mustahik setiap harinya seperti musafir, mu’allaf, ibnus sabil.

"Untuk fakir miskin setiap tahunnya dikumpulkan secara kolektif dan didata melalui kecamatan sampai tingkat kelurahan. Kemudian disurvei kembali oleh petugas BAZ. Dan ini rutin dilakukan setiap tahun khususnya setiap bulan Ramadhan,” papar Irham Taufik.

Pada tahun 2007, BAZ Kota Tebingtinggi juga telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada siswa Madrasah Ibtida’iyah, Tsanawiyah dan Aliyah senilai Rp74,5 juta untuk keperluan sarana sekolah seperti baju seragam, peci, jilbab, tas, sepatu dan satu lusin buku tulis kepada masing-masing siswa yang kurang mampu.

Selain itu, pada tahun 2008 BAZ Kota Tebingtinggi memberikan bantuan kepada anak para pegawai negeri sipil gol I dan II se Kota Tebingtinggi yang masih bersekolah di tingkat SD, SMP dan SMA. Demikian pula pada tahun 2009, BAZ menyalurkan bantuan konsumrattif seperti bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang terkendala terutama bagi yang menyelesaikan skripsinya dengan syarat membuat permohonan dengan melampirkan fotocopy KTP, Kartu Keluarga, KHS terakhir, surat keterangan dari universitas/ perguruan tinggi serta surat keterangan keluarga kurang mampu dari kelurahan.

Pada akhir pemaparannya, H Irham Taufik SH MAP mengharapkan agar segera diterbitkan Perda Zakat sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di kota Tebingtinggi.

Hadir dalam Rakorda Badan Amil Zakat Daerah Se Sumatera Utara tersebut antara lain, Direktur Pelaksana Baznas Teten Kustiawan, Ketua Bazda Sumut H Alamsyah Nasution MSP, Kabid Kemenag Sumut H Abdul Rahman Harahap dan seluruh pengurus Bazda se Sumatera Utara berjumlah 30 orang. (RS)

Warga Perbaungan Diminta Perbanyak Sabar LUBUK PAKAM - Warga Perbaungan Kabupaten Sergai beberapa hari ke depan diminta perbanyak sabar. Pasalnya, aliran listrik di daerah ini akan sering mengalami pemadaman.

Kepala Cabang PLN Lubuk Pakam, Helbert Tampubolon, menyatakan hal ini, ketika dikonfirmasi wartawan via seluler, Kamis.

Menurut Helbert, pemadaman listrik dilakukan, karena telah terjadi peristiwa kebakaran trafo di unit Gardu PLN beberapa waktu lalu. Selaku Kacab di Lubuk Pakam, Helbert belum bisa memastikan kapan keadaan itu akan berakhir, dan kondisi listrik kembali normal khusus untuk wilayah Perbaungan, mengingat saat ini trafo yang terbakar itu masih belum diganti.

"Belum tahu kita sampai

kapan akan berakhir pemadaman bergilirnya, karena trafonya sampai sekarang masih rusak, ada satu unit itu yang akan digantikan nantinya sudah tidak bagus lagi karena akibat terkena petir itulah," ujar Helbert.

Masih Kacab PLN Lubuk Pakam, ketika dilakukan inspeksi general dadakan (Pemeriksaan trafo), hasilnya ditemukan kondisi trafo yang sangat tidak memungkinkan untuk dipergunakan lagi, sehingga harus dilakukan penggantian satu unit trafo dengan daya 30 MPA. "Kalau dari Cabang PLN ini saya tidak tau dari mana trafo akan didatangkan karena itu diluar kewenangan Cabang PLN Lubuk pakam, tapi walaupun demikian kita tetap lakukan kordinasi," katanya. (ARM)

SUMUT / ACEH

Nelayan Resah, Kapal Trawl dan Pukat Apung Makin Merajalela BATUBARA - Sebanyak 13 nelayan tradisional Desa Gambus Laut, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, mendatangi Kantor Dinas Perikanan Kabuapten Batubara di Gambus Laut, Lima Puluh.

Kedatangan para nelayan tradisional itu menyampaikan maraknya aksi pelanggaran jalur tangkap yang dilakukan kapal-kapal besar seperti kapal pukat Harimau (trawl) dan kapal pukat Apung yang kerap beroperasi di jalur terlarang di perairan laut sekitar Jermal Empat Gambus Laut. Akibatnya, alat tangkap berupa jaring milik mereka rusak dan hilang.

Salah seorang dari 13 nelayan itu, Asmayuddin kepada wartawan mengatakan dan meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Batubara untuk aktif melakukan penertiban terhadap alat tangkap Moderen seperti pukat trawl dan pukat apung yang kerap beroperasi di bawah jalur 4 mil

dari garis pantai. Padahal jalur tersebut merupakan daerah nelayan tradisional untuk menangkap ikan yang hasilnya untuk menghidupi anak istrinya. Ironisnya lagi menurut Asmayuddin, kapal-kapal tersebut melakukan operasinya sampai di wilayah 2 mil dari garis Pantai.

Menyikapi pengaduan dan keresahaan para nelayan itu, ke 13 nelayan diterimah oleh Kepala Dinas Kelautan & Pesisir Kabupaten Batubara Ir Rinaldi MSi dan Kabid Puad Muin berjanji akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, dan mengatakan, saat ini Perda tentang Zona tangkap masih dalam proses.

"Mudah- mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi Perda itu sudah selesai dan akan kita jalankan sesuai acuannya," pungkasnya.

Tokoh nelayan setempat yang ikut dalam pertemuan itu, Salim Amiko, membenarkan tentang seringnya pelanggaran zona tangkap yang dilakukan oleh kapal-kapal pukat mod-

ern yang mengakibatkan para nelayan tradisional yang mengais rezeki yang tak seberapa itu harus mengalami kerugian akibat hilangnya jaring mereka.

"Kita berharap agar Diskanla Provsu maupun Diskanla Kabupaten Batubara lebih arif mengeluarkan izin terhadap pukat-pukat modern, agar nelayan tradisional dapat mencari nafkah. Sekarang ini dibeberapa wilayah laut, seperti di daerah 1 sampai 4 mil laut begitu terjadi over fishing yang mengakibatkn terjadinya benturan antar nelayan tradisional dengan nelayan modern.

"Sebenarnya untuk melakukan penertiban di laut, selain Diskanla, Pokmaswas dan ormas seperti HNSI, tapi semuanya tidak bisa diandalkan. Seperti Pokmaswas yang sampai saat ini tidak pernah melakukan pengawasan, bahkan cenderung diam dan berlaku apatis jika terjadi pelanggaran di laut," pungkasnya.(SAH)

Bupati Langkat Kenalkan Wisata Relegius SELESAI - Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia Prof. DR. IB. Gede Yudha Triguna meresmikan Arca Dewa Shri Murughan dengan tinggi 20 meter yang terletak di Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Minggu.

Dalam peresmian tersebut Gede Yudha juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dinilainya peduli dan mendukung sehingga dapat berdirinya kuil dan arca Dewa Shri Murughan itu, yang menurutnya merupakan tertinggi ke dua setelah yang ada di Malaysia.

Sementara Gubernur Provinsi Jambi Drs. Hasan Basri Agus MM yang turut hadir mengatakan, keberadaan arca yang berdiri kokoh di wilayah Langkat ini dapat menjadi satu diantara banyak daya tarik objek wisata yang ada, terutama wisata religius yang selama ini banyak dikenal terdapat di Kabuapten Langkat. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkab Langkat selama 3 hari keberadaannya di Bumi Langkat berseri sembari menjelaskan, bahwa kedatangannya dikarenakan kedekatannya dengan sang pendiri kuil dan arca RK. Sanggar Linggam.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu yang diminta untuk meresmikan pemakaian Maha Kumbhabishegan Shri Raja Rajeshwari Amman kuil setelah dilakukan perehapan menyatakan, Bangsa Indonesia sebagai sebuah Bangsa yang besar, dihuni berbagai ragam etnis serta agama dengan kekuatan Bhineka Tunggal Ika. “Berbedabeda, namun tetap satu”, kata Bupati Ngogesa.

Dirinya mengajak agar perbedaan suku, agama maupun antar golongan tidaklah menjadi peng-

PENANDATANGANAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menyaksikan penandatanganan peresmian Arca oleh Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama Republik Indonesia Prof. DR. IB. Gede Yudha Triguna pada acara peresmian Maha Kumbhabishegan Shri Raja Rajeshwari Amman Kuil dan Arca Dewa Shri Murughan di Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Minggu. (KPK POS/JUL) halang untuk saling berjabat tangan, membantu dan menguatkan antara satu dengan yang lain.

Masih menurut Ngogesa, tidak satupun agama yang mengajarkan ummatnya untuk berbuat kenistaan kepada orang lain akan tetapi sebaliknya bahwa dalam hidup diajarkan memberikan yang terbaik sehingga Tuhan akan memberikan jalan kemudahan. Ngogesa juga sempat mengenalkan keberadaan Kampung Bali yang ada di wilayah Langkat tepatnya di Kecamatan Wampu. “Informasi ini kiranya sebagai bagian kebersamaan masyarakat Langkat,” ujarnya dihadapan ribuan tamu yang hadir tidak hanya berasal dari Sumut bahkan ada yang sengaja datang dari Malaysia bahkan India.

Lebih lanjut Bupati Langkat itu

berharap keberadaan kuil dan arca ummat Hindu tersebut selain sebagai perekat dan menjaga martabat Langkat sebagai Bumi religius yang damai selama ini juga dapat menjadi daya tarik wisata religius, tentunya dengan tetap menjaga kebersihan dan keindahan serta kesucian kuil dan arca tersebut.

Sang Nyoman Suwisma Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pusat menyatakan kuil dan arca yang keberadaannya di wilayah minoritas Hindu ini melambangkan toleransi kebersamaan dalam membangun Bangsa.

“Inilah semangat Pancasila dalam NKRI,” imbuhnya. Nyoman berpesan kepada ummat Hindu disana untuk dapat menjadikan keberadaan kuil sebagai pemicu peningkatan kesejahteraan bahkan

ekonomi masyarakat setempat tentunya dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dan kearifan lokal.

Sebelumnya Ketua panitia acara yang juga Ketua PHDI Sumut Narenshami mennyebutkan bahwa Arca Dewa Shri Murughan yang berdiri di Langkat ini, dikerjakan selama 3 tahun dan merupakan yang tertinggi ke-dua di Dunia, “Bahkan di Negara India sendiripun belum ada,” ungkapnya seraya menyampaikan kegembiraannya atas kebersamaan dan toleransi masyarakat Langkat, khususnya Desa Padang Cermin serta pihak Pemerintah mulai dari Kepala Lingkungan sampai dengan Bupati sehingga tempat ibadah ummat Hindu itu dapat berdiri sebagai wadah pembinaan keagamaan serta akhlak. (JUL)

HUT Korpri Asahan Diwarnai Sejumlah Kegiatan KISARAN - Rencananya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kors Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke 41 di Kabupaten Asahan akan diwarnai dengan sejumlah kegiatan perlombaan dan pelayanan kesehatan.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin SH didampingi Ketua Panitia Jhon Hardi Nasution mengatakan, Kor-

pri akan memanjakan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Asahan. Mulai dari sejumlah kegiatan perlombaan dan pemberian pelayanan kesehatan, diantaranya pelayanan pap smear, medical cehkup, pemeriksaan mata dan donor darah.

Kemudian untuk perlombaan terdiri dari trup gembira, tari tambang, karaoke, paduan suara

dan pengucapan panca prasetiya Korpri. Semua kegiatan akan dimulai pada 2 hingga 14 November 2012. “Mudah-mudahan kegiatan dapat memeriahkan HUT Korpri di Asahan,“ demikian Kabag Humas, Rabu.

Dari seluruh rangkai kegiatan yang dilakukan, bertujuan untuk mewujudkan para PNS yang kuat, berwibawa, professional dan mam-

pu melaksanakan tugas yang baik di dalam pemerintahan. Begitu juga untuk mendukung visi dan misi Pemkab Asahan yakni mewujudkan Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas dan Mandiri. “Semua ini dilakukan untuk menumbuhkan jiwa korsa di kalangan PNS,“ kata Zainal, seraya mengatakan, kegiatan dibiayai oleh APBD melalui Korpri.(IN)

Pintu Klep Tak Kunjung Dibenahi MEDANG DERAS - Akibat tidak berfungsinya bangunan pintu klep 3 pintu di Dusun Mesjid Desa Pematang Nibung, Kecamatan Medang Deras, membuat masyarakat mengutuk keras atas pembangunan tersebut.

Persoalannya, bangunan yang menghabiskan uang Negara ratusan juta rupiah itu hanya sia-sia, sebab tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Ironisnya, pemukiman warga berikut lahan pertanian warga yang dikhawatirkan tidak bisanya bercocok tanam turut digenangi air laut.

Menurut tokoh masyarakat Awaluddin AS kepada koran ini, tergenangnya pemukiman warga berikut lahan pertanian membuat aktivitas masyarakat terhambat. Padahal selama ini warga Dusun Mesjid khususnya sangat menginginkan bangunan pintu klep tersebut supaya berfungsi agar dapat menghambat lajunya debet air pasang laut.

Masyarakat Desa Pematang Nibung, telah menyurati dan mengajukan permohonan supaya dapat dibenahi pintu klep yang tidak berfungsi kepada DPRD Batubara tertanggal 5 Desember 2010. Sebelumnya surat keberatan masyarakat juga telah disampaikan tertanggal 31 Mei 2010, tetapi disayangkan sampai saat sekarang ini belum juga tersahuti ."Keluhan masyarakat bukan dibuat-buat tetapi fakta dan memang butuh penangganan segera," ungkapnya.

Para petani Desa Pematang Nibung juga mengkwahatirkan kedepannya akan gagal panen

akibat tidak bermanfaatnya bangunan yang dibuat pada tahun 2009 belum juga ada tandatanda untuk diperbaiki. Bangunan tersebut

dikerjakan CV.Dewi Karya dengan biaya Rp483.236.600 dan CV.Alvindo Sejahtera menelan anggaran Rp219.556.700. (JD)

RUSAK - Pintu klep rusak sehingga mengancam pertanian warga. (KPK POS/IST)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

Warga Tobasa Pertanyakan Pajak Penerangan Jalan BALIGE - Masyarakat Toba Samosir (Tobasa) pertanyakan Pajak Penerangan Lampu Jalan (PPJU). Pasalnya, masih banyak lampu penerangan jalan umum yang tersebar di sejumlah titik ruas jalan di daerah Tobasa rusak dan tidak nyala di malam hari.

Diperkirakan setiap kecamatan/desa 45 persen lampu jalan umumnya mati dan belum ada perbaikan.

Salah seorang warga Laguboti T Hutahayan (40) kepada KPK Pos, Senin mengatakan, di desanya sendiri desa Hutahayan lampu jalan banyak yang mati. “Sudah berbulan-bulan lampu jalan di desa kami banyak yang tidak berfungsi. Jika malam hari jalan ke desa itu gelap gulita,” ujar T Hutahayan.

Dikatakannya, sebenarnya lampu jalan di Laguboti sudah perlu ditambah, mengingat penduduk dan luas daerah itu sangat banyak dan

luas. “Tapi gimanalah, lampu jalan yang ada sekarang ini saja semua difungsikan sudah syukur. Boro-boro pemerintah atau PLN berbaik hati untuk menambah lampu jalan itu,” kesal Hutahayan.

Di tempat berbeda, salah seorang warga Balige bermarga Siahaan (45) mengungkapkan kekecewaannya, bahwa pajak penerangan jalan umum (PPJU) setiap bulannya selalu dibayar setiap pelanggan. “Pada saat kita membayar rekening listrik ke PLN, pajak penerangan jalan umum itu langsung dipotong oleh mereka.

Kalau tidak salah 10 persen dari beban pembayaran listrik kita itu langsung dipotong,” ujarnya.

Dikatakan Siahaan, di kota Balige sendiri sesuai amatannya pada malam hari masih banyak lampu jalan yang mati. “Kita sangat menyesalkan tindakan PLN atau pemerintah yang tidak menyalakan lampu jalan itu. Padahal setiap bulan seluruh pelanggan PLN selalu membayar pajak lampu tersebut,” ketusnya.

Siahaan hanya meng-

inginkan, agar seluruh ruas jalan di Tobasa yang ada lampu jalannya dapat difungsikan oleh PLN maupun pemerintah.

“Lampu jalan itukan sangat perlu untuk menerangi jalan di malam hari agar terhindar dari kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Siahaan.

Bendahara bagian umum Setdakab Toba Samosir Erwin Panggabean ketika dikonfirmasi di ruangannya mengatakan, soal urusan lampu jalan umum yang saat ini banyak tidak berfungsi bukanlah urusannya. “Biaya perawatan lampu jalan sudah diserahkan ke masingmasing kecamatan. Urusan kita hanya membayar rekening listrik yang dipergunakan seluruh Pemkab Tobasa, termasuk rekening listrik fasilitas umum dan fasilitas lainnya,” sebut Erwin Panggabean.

Dikatakan Erwin, Biaya perawatan lampu jalan yang ditampung di P-APBD 2011 lalu masing-masing kecamatan mendapat Rp10 juta.

“Jadi pihak kecamatan lah yang bertanggungjawab da-

lam perawatan lampu jalan di daerah Tobasa ini, karena pihak kecamatan dan kepala desa sendirilah yang mengetahui daerahnya,” tandasnya.

Ketika ditanya, berapa jumlah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang diterima oleh Pemkab Tobasa setiap bulannya dari PT PLN, Erwin Panggabean mengatakan, soal itu pihak dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah (DPPKD) Tobasa lah yang mengetahuinya. “Pihak DPPKD lah yang lebih mengetahui itu, karena merekalah yang menerima pajak penerangan jalan (PPJU) dari pihak PLN,” katanya.

Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan ketika dikonfirmasi wartawan, Senin, melalui Short Massage Service (SMS) mengatakan, pajak penerangan lampu jalan umum yang dibebankan kepada setiap pelanggan diatur dalam Perda Tobasa Nomor 1 tahun 2012, yakni biayanya atau pajaknya 10 persen dari jumlah pemakaian listrik dari seluruh pelanggan.

(LIBER)

BANJIR - Desa yang terisolir akibat banjir yang melanda wilayah Aceh Singkil. (KPK POS/AZT)

Tiga Desa Terisolir Akibat Banjir SINGKIL - Hujan terus menerus yang melanda wilayah Aceh Singkil, sejak sepekan terakhir, menimbulkan bencana banjir disejumlah desa di daerah ini. Bahkan banjir telah membuat hubungan jalan darat menuju tiga desa yang berada di bantaran Sungai Singkil, Kecamatan Singkil, tidak bisa dilewati oleh kenderaan roda dua, maupun empat. Ketiga desa yang terisolir masing-masing, Desa Teluk Rumbia, Rantau Gedang, dan Desa Takal Pasir.

Menurut laporan warga, akses menuju tiga desa ini terputus sejak Sabtu (28/10).

Hal ini terjadi akibat badan jalan digenangi air dengan

ketinggian 1 meter. Bahkan disejumlah titik, dilaporkan, air mencapai ketinggian hingga 2 meter. Amatan wartawan Selasa, pekan lalu, walau ketinggian air sudah berangsur surut, namun aktivitas warga belum terlihat normal. Umumnya, mereka lebih banyak beraktivitas di dalam rumah untuk membersihkan lumpur serta kotoran sisa-sisa banjir.

Sementara itu, berdasarkan data yang dikutip melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Aceh Singkil, tidak ditemukan adanya korban jiwa dalam peristiwa ben-

cana banjir ini. Sedangkan kerugian materi, ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

"Tidak ada laporan korban jiwa yang kita terima dalam peristiwa ini, hanya saja kerugian materi bisa mencapai puluhan juta. Ini kita hitung dari jumlah ternak yang mati termasuk areal persawahan yang gagal panen," kata Sahwani ST, staf BPBD, Selasa pekan lalu.

Catatan wartawan, bencana banjir yang melanda Kecamatan Singkil dalam sepekan terakhir, merupakan untuk yang ketiga kalinya di tahun 2012 ini. Walau peristiwa yang sama sudah terjadi

berungkali, namun belum terlihat adanya upaya yang mendasar dari pemerintah setempat untuk meminimalisir dampak dari bencana ini.

Jauh sebelum bencana ini datang berulang kali, sejumlah wacana pernah muncul untuk mengurangi dampak dari banjir ini. Salah satunya adalah, dengan mengeruk Kuala Sungai Singkil, yang saat ini sudah sangat dangkal.

Namun seperti kata warga setempat, rencana tersebut hanya muncul ketika banjir datang. "Begitu air surut, usulan yang kita ajukan juga ikut kering dan hanyut," sindir warga. (AZT)

PTPN 1 Rayakan Malam Takbiran LANGSA - Badan Dakwah Islamiah (BDI) PTP Nusantara 1 (Persero) mengadakan Lomba Takbiran pada malam Hari Raya Idul Adha 1433 H yang diikuti karyawan & karyawati PTPN 1. Lomba Takbiran yang diikuti sembilan grup, peserta lomba terdiri dari, kantor pusat satu grup, RSCM satu grup, Kebun Baru enam grup dan Desa Pondok Kelapa satu grup. Pelaksanaan lomba dimulai pukul 20.00 Wib yang dibuka oleh Direktur Utama Wargani didampingi Direksi PTP Nusantara 1, pemukulan beduk tanda dimulainya perlombaan takbiran. Hadirin begitu antusias menyaksikan perlombaan takbiran yang pelaksanaannya baru pada tahun ini.

Direktur Utama PTPN 1, Wargani menyambut baik hal ini. Bahkan disarankan agar para remaja ikut berpartisipasi dalam kegiatan Takbiran ini.

Dewan Juri pelaksanaan Lomba Takbiran terdiri dari Ustadz-Ustadz PTP Nusantara 1.

Juara Harapan jatuh pada Desa Pondok Kelapa, Juara III jatuh pada Rumah Sakit Cut Mutia (RSCM), Juara

II jatuh pada Kebun Baru dan Juara I jatuh pada Kantor Pusat.

Selanjutnya, Dirut dan keluarga beserta Direksi dan keluarga, karyawan & karyawati, masyarakat lingkungan PTP Nusantara 1 Sholat Idul Adha 1433

H di halaman Mesjid Syuhada PTP Nusantara 1. Sebelum Sholat Idul Adha dimulai panitia BDI PTP Nusantara 1 membacakan jumlah Hewan Qurban, yang tahun ini berjumlah 94 ekor sapi dan 26 ekor kambing. (BSO)

SUMUT / ACEH / JAMBI

Lima Ruas Jalan Kabupaten Asahan Jadi Jalan Provinsi KISARAN - Lima ruas jalan Kabupaten Asahan kini telah berubah status menjadi jalan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Perubahan peningkatan status ruas jalan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) nomor 188.44/30/KPTS/2012 dan nomor 188.44/ 31/KPTS/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang penetapan rusa-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi.

Dari kelima ruas jalan tersebut, yakni daerah Pangkalan Tembok menuju perbatasan Labuhan Batu Utara 27,40 kilometer, Pasar I dan Pasar XIX (Perbangunan) menuju pasar Banjar, 26,65 kilometer, Jalan Gerak Serong melintasi daerah Sarang Elang, Sei Sembilang Watas Labuhanbatu.

Pasar XI melintas wilayah Silo Bonto, Pematang Sei Baru menuju watas Kota Tanjung Balai sepanjang 30,90 kilometer

dan Kisaran menuju Air Joman sampai watas Kota Tanjung Balai sepanjang 15,68 kilometer “Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka jalan itu tidak lagi tanggung jawab Pemkab Asahan, melainkan tanggungjawab pihak provinsi,“ demikian Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin SH, Rabu.

Kabag Humas juga menyebutkan dari keputusan tersebut penetapan ruas jalan dalam jaringan jalan sekunder menurut fungsinya sebagai jalan kolektor 2 dan jalan kolektor 3 sehingga penanganan ruas jalan serta perawatanya menjadi sepenuhnya wewenang pihak provinsi.

“Semoga jalan yang kita serahkan kepada provinsi dapat meningkatkan pembangunan serta meningkatnya perekonomian di daerah sekitar,“ kata Kabag Humas. (IN)

PT. PP Lonsum Adakan Kegiatan Program Peduli Kesehatan LIMAPULUH - Kegiatan program Lonsum peduli 2012 tentang pelayanan kesehatan terhadap ibu-ibu hamil dan balita diadakan di lapangan Tenis Perkebunan PT PP Lonsum Perkebunan Dolok Estate, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, Kegiatan itu dihadiri ratusan ibu-ibu dan balita yang datang dari berbagai Desa sekitar perkebunan yakni, ibu-ibu Desa Sumber Padi, Desa Siajam, Desa Sei Balai, Desa Sei Bejangkar, Desa Mangkai Lama, Desa Bijei Baru Kabupaten Batubara dan ibu - ibu dari Desa Nanggar Bayu, Kecamatan Bosar Maligas Simalungun serta ibu - ibu istri Karyawan perkebunan Dolok.

Manejer Perkebunan Dolok Estate Ir. Noto Susilo diwakili Head Asisten Ir. Miko Rayendra Nasution mengatakan, program kepedulian Perusahaan PT.PP Lonsum yang setiap tahunnya secara terus menerus dilaksanakan, karena merupakan bagian rasa kebersamaan terhadap lingkungan.

Dilanjutkannya, CSR Lonsum yaitu diberikan kepada ibu - ibu yang berdominisili di sekitar perusahaan. "Hari ini program perusahaan PT Lonsum sangat mendapat sambutan dan antusias dari masyarakat khususnya kaum ibu - ibu yang tinggal di sekitar perusahaan," ujar Miko.

Hal yang sama juga disampaikan Team E&CSR Departement yang juga selaku pelaksana lapangan Syamsul Bahri.

Menurutnya, CSR di perusahaan perkebunan Lonsum berbeda dengan perusahaan lainnya. Sebab, sejak berdirinya perusahaan PT Lonsum tahun 1906 yang namanya CSR sudah ada dan telah dilaksanakan, hanya saja saat itu belum dikemas.

Program CSR PT.Lonsum tidak hanya dibidang kesehatan namun dibidang pendidikan termasuk program Bea Siswa yang berprestasi juga diberikan.

CSR atau disebut tanggungjawab

sesuai peraturan No 40 Tahun 2007 perusahaan berkewajiban terhadap masyarakat yang berada di sekitar, karena merupakan program yang harus dijalankan.

"Kesehatan sangat mahal harganya, maka hari ini kita jalankan dan sudah menjadi agenda tahunan PT Lonsum, mengingat saat ini di daerah Pulau Jawa angka kematian terhadap ibu hamil sangat tinggi, maka di Sumatera Utara kita berusaha mencegah dan menekan angka kematian terhadap ibu - ibu hamil, pemberian nutrisi bagi ibu hamil membantu tumbuh kembang janin yang optimal," ujar Syamsul.

Dalam kegiatan ini pihak perusahaan PT Lonsum memberikan gizi terhadap 110 balita berupa SUN-MP, ASI, Biskuit dan SUN untuk 22 ibu hamil serta obatobatan dan Vitamin. Acara dilanjutkan dengan bimbingan dan penyuluhan kesehatan oleh dr Indra Perihadi selaku Coordinator Health & Safety PT PP London Sumatra Indonesia TBK. Camat Limapuluh Mhd Solihati SAg dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batubara mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilaksanakan PT Lonsum, karena Kesehatan dan Pendidikan merupakan modal utama untuk membangun bangsa, sesuai dengan harapan Pemkab Batu Bara "Sejahtra dan Berjaya", untuk itu Solihati mengharapkan kepada ibu - ibu hamil untuk menjaga kesehatannya termasuk dari pola makan yang sehat.

"Di samping itu, kehamilan hendaknya dapat diatur kejarangannya, karena ciriciri Negara yang maju adalah rendahnya angka kelahiran," ujar Camat Limapuluh itu.

Hadir dalam kegiatan itu seluruh Staf Perkebunan Dolok, KTU Drs Suyetno, Humasy Perusahaan Asnan, Pjs Kades Perkebunan Dolok Hariani dan undangan lainnya. (SAH)

Pemko Tanjungbalai Bantu Pengamanan di Pelabuhan Teluk Nibung TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Tim yang dibentuk terus berupaya meningkatkan pengamanan di areal pelabuhan Teluk Nibung sekitarnya.

Pasalnya, selama ini situasi di lokasi terminal penumpang khususnya terkesan kurang kondusif dan menimbulkan hambatan bagi wisatawan ke luar masuk melalui jalur Teluk Nibung.

Sekdakot Tanjungbalai, Ir H Erwin Syahrul Pane MM kepada para wartawan, Senin, mengatakan, dalam rangka mewujudkan Tanjungbalai menjadi kota pariwisata, kini Pemko Tanjungbalai bekerja sama dengan instansi terkait terus berupaya meningkatkan pengamanan di kawa-

san pelabuhan Teluk Nibung, terutama di areal terminal penumpang. Sehingga benar-benar memberikan kenyamanan bagi wisatawan mancanegara maupun domestik yang ke luar masuk melalui jalur pariwisata Teluk Nibung.

"Upaya meningkatkan pengamanan itu dikarenakan beberapa waktu lalu sejumlah wisatawan yang menggunakan jalur Teluk Nibung kurang merasa nyaman akibat adanya beberapa jenis barang mereka yang hilang.

Sehingga setiap kali masuk ke dalam negeri mereka cenderung melalui jalur lain seperti Medan dan beberapa daerah lainnya," katanya.(HER)

PENGUMUMAN Disampaikan kepada Instansi Pemerintah, Sipil, Polri dan TNI serta masyarakat bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a: R U D I H A R M O K O Alamat : Dusun Pintu Air Desa Sidomulyo Kec. Medang Deras Batubara

Terhitung sejak tanggal 01 November 2012 TIDAK LAGI menjadi Wartawan KPK POS yang bertugas di Batubara.

Segala tindak tanduknya tidak lagi menjadi tanggungjawab kami.

PIMPINAN

E D I S I 224 5 - 11 NOPEMBER 2012

KPKPOS

HALAMAN 16

Memprihatinkan, 14 Bekas Napi Korupsi Jadi Pejabat di Kepri JAKARTA - Azirwan, mantan narapidana korupsi yang diangkat menjadi pejabat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tidak sendirian mendapat jabatan. Ternyata, ada 14 bekas napi korupsi, setelah menghirup udara bebas malah menduduki posisi penting di lingkungan pemerintahan daerah Kepri.

"Masalah ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat, namun tak ada tanggapan. Karena para napi korupsi yang dipekerjakan kembali itu melanggar Undang-undang Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah 100 tahun 2000. Namun aturan itu malah diabaikan," tegas Ebet Djoelinyanto, Kordinator Masyatakat Antikorupsi Kepri saat melaporkan masalah itu ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa.

Para napi korupsi itu, lanjut Ebet, Rusdi Ruslan, mantan terpidana korupsi pembangunan saluran air (drainase) di Nongsa, Batam, kini menjabat Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam (Bapeko) Pemko Batam.

Rusdi dilantik pekan lalu bersama sejumlah pejabat eselon tiga lainnya. Sebelum mutasi ke Bapeko, Rusdi sekitar satu setengah bulan setelah keluar dari penjara kembali diberi jabatan sebagai Kabid Program di Dinas PU. Setelah lebih setahun menjabat, ia akhirnya ditarik ke posnya saat ini.

Di Pemko Tanjungpinang, terdapat Raja Faisal Yusuf. Mantan Kadis PU yang terjerat

kasus pembangunan gedung serba guna Pemko Tanjungpinang itu kini menjabat kepala Badan Perizinan Terpadu Pemko Tanjungpinang. Sebelumnya, ia telah diangkat menjadi asisten I Pemko Tanjungpinang.

Faisal divonis 2,5 tahun penjara karena terbukti korupsi. Setelah menjalani hukuman, malah diangkat menjadi asisten I Pemko Tanjungpinang dan sekarang di badan perizinan terpadu.

Di Kabupaten Karimun, Yan Indra, mantan Kabag Tapem yang terbelit kasus ganti rugi lahan PT Saipem, setelah menjalani hukuman, ia diangkat menduduki Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora).

Di Kabupaten Natuna, Senagip, mantan Kadispenda Natuna, yang pernah terjerat kasus korupsi, dipromosikan lagi menjadi kapala Kantor Kesbangpol Linmas. Promosi juga diberikan kepada Yusrizal, mantan Kadisperindag yang kini menjabat Kadis Pariwisata Pemkab Natuna.

Senagip dan Yusrizal pernah terlibat dalam kasus korupsi DBH Migas dalam APBD Natuna tahun 2007. Kedua pejabat ini terjerat kasus tersebut bersama dengan Daeng Rusnadi, mantan bupati Natuna, yang kemudian dijatuhi vonis 4 tahun

penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan, Senagip dan Yusrizal divonis 30 bulan penjara.

Di Kabupaten Lingga lebih banyak lagi. Di sana ada 8 pejabat yang tersandung kasus korupsi kini kembali mendapatkan jabatan. Mereka adalah Iskandar, Togi Simanjuntak, Dedy Zulfriadi Noor, Sularso, Jabar Ali, Ridwan, Badoar Hery dan Nurmadiah.

Iskandar dan Togi pernah terjerat kasus korupsi Dermaga Rejai Senayang yang roboh 2010 lalu.

Saat ini keduanya masing-masing berstatus sebagai kepala DPU Lingga dan kepala Satpol PP Lingga.

Dedy dan anak buahnya Sularso yang pernah terjerat kasus korupsi proyek Pencetakan Sawah di Desa Kuala Raya, Singkep Barat. Dedy diberi jabatan Kadis Pertanian dan Perkebunan Lingga dan Sularso sebagai Kabid Ketahanan Pangan Distanbun Lingga.

Jabar Ali sekarang ditempatkan sebagai kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Lingga.

Dia adalah mantan koruptor dalam kasus proyek Swakelola di Disdikpora Lingga sewaktu masih menjabat Kadisdikpora Lingga. Begitu juga Badoar Hery. Mantan narapidana koruptor semasa menjadi bendahara

Setdakab Lingga itu diberi jabatan Kabag Tapem Setdakab Lingga.

Nurmadiah sebagai mantan narapidana kasus pemalsuan tanda tangan guru ketika masih menjabat Disdikpora Lingga, kini diberi jabatan Sekretaris Dishub dan Kominfo Lingga. Fajri juga memaparkan beberapa pejabat di BP Batam yang pernah tesandung masalah korupsi.

Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan pejabat yang tersangkut kasus korupsi dan dipenjara, dilarang diangkat atau menduduki kembali jabatan di pemerintahan. Sebaiknya jika ada pejabat seperti itu lebih baik mengundurkan diri ketimbang harus dicopot. “Itu sudah komitmen,“ tegasnya serius.

Larangan pejabat terjerat kasus korupsi menduduki jabatan kembali sudah diputuskan dan dalam waktu dekat surat edaran tersebut akan dikirim ke semua provinsi.

Langkah ini perlu dilakukan supaya di lingkungan Kemendagri bebas bersih dari korupsi.

“Kasus di Riau yang mengangkat pejabat bermasalah sudah beres dan pejabat itu dicopot,“ akunya.

Surat edaran yang akan dikirim ke provinsiprovinsi di Indonesia per 26 Oktober salah satu isinya larangan pejabat bermasalah untuk menduduki jabatan kembali.

“Diharapkan dengan surat edaran tersebut semuanya akan jelas aturan mainnya. Kami tetap komitmen lingkungan Kemendagri terus berusaha agar steril dari kasus korupsi,“ tambah Mendagri.

(ENDY)

RENCANA - Maket gedung PMI Sumut yang rencananya akan dibangun beserta Unit Donor Darah PMI (KPK POS/Repro)

Artis Ibu Kota Akan Ramaikan Malam Kemanusiaan Bersama PMI Sumut MEDAN – Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh DR.H.Rahmat Shah berencana akan merehab bangunan markasnya yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.37 Medan, untuk itu salah satu upayanya adalah mengadakan malam kemanusiaan bersama yang akan dilaksanakan pada malam Selasa, tanggal 6 Nopember 2012 di Grand Angkasa Medan, yang diberi nama Red Concert, dimana pada acara itu para undangan juga akan dihibur oleh artis-artis ibukota Jakarta seperti, Iis Dahlia, Tompi, Frans dan Raline.

Selain merehab total bangunan markas PMI Sumut ditempat itu juga akan dibangun gedung Unit Donor Darah PMI yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam hal donor darah, pembangunan gedung UDD yang baru ini akan didisain senyaman mungkin seperti ruang tunggu yang nya-

man, ruang transfusi yang lebih baik, parkir yang luas, laboratorium yang lengkap, sistem komputer administrasi, serta pelayanan yang lebih baik agar para pendonor, akan lebih nyaman dan aman untuk melakukan transfusi darah.

Karena pelayanan, keamanan dan kenyamanan pendonor serta hasil donor menjadi prioritas kami didalam beberapa agenda besar PMI prov. sumut.

Panitia Redconcert malam kemanusian bersama PMI, dr.

Utama Abdi Tarigan SpBP-RE, kepada KPKPos menyatakan bahwa saat ini meja undangan yang berjumlah 80 meja dan dibagi dari kelas platinum 40 meja dan gold 40 meja hampir habis terjual, “ini merupakan bentuk kepercayaan perusahaan dan masyarakat kepada PMI Sumut yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas kemanusian seperti bencana serta memenuhi kebutuhan darah.”

Ditambahkan lagi bahwa hasil penjualan meja ini nantinya akan disumbangkan sepenuhnya untuk pembangunan gedung markas PMI Sumut dan Unit Donor Darah PMI. Tidak itu saja kita juga berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Utara nantinya dapat juga menyumbangkan langsung kepada Palang Merah Indonesia Sumatera Utara melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam rangka pembangunan gedung Markas PMI Sumut dan Unit Donor Darah PMI ini.

Semoga kegiatan ini menjadikan Palang Merah Indonesia Sumatera Utara yang menjalankan prinsip-prinsip kemanusiaannya menjadi lebih baik lagi, kami juga berharap doa restu dari seluruh masyarakat Sumatera Utara dalam kesuksesan kegiatan pembangunan ini. (BEY)

Hariadi, HS Kembali Pimpin DPC SPTI Batubara LIMA PULUH - Melalui musyawarah dan kesepakatan pengurus dan Ketua PUK SPTI - SPSI se - Kabupaten Batubara, akhirnya Hariadi,HS kembali dipercayakan menjabat Ketua DPC SPTI Batubara Priode 2012 - 2017.

Pengukuhan dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPC SPSI SPTI Kabupaten Batubara Jalan Medan Limapuluh, sekaligus penandatanganan surat pernyataan sikap kesepakatan seluruh Ketua PUK yang hadir.

Hariadi,HS didampingi Ketua DPC SPSI Batubara Suriono dan Suheri serta pengurus lain menyampaikan dalam waktu dekat akan ada agenda penting, menindak-

lanjuti rapat kordinasi di Medan pada Agustus 2012 lalu.

Yakni dalam waktu dekat akan dilakukan Kongres.

“Siapapun terpilih pemimpin organisasi ini, yang penting mau memajukan organisasi,” ujar Hariadi.

"Kita tidak mau organisasi kita ini diobok - obok. Sejak saya Ketua DPC SPTI di Batubara lima tahun, saya jalankan sesuai amanah. Itu menunjukkan organisasi ini benar - benar Indefenden. Jadi kalau ada kader mau maju jadi pemimpin silahkan. Kalau bukan kader walaupun uangnya "segepok", saya tidak silau.

Ke depan kita yang akan menentukan siapa pemimpin

SPSI di Kabupaten Batubara ini, " ungkap Hariadi.

Hariadi mengharapkan pada seluruh PUK untuk berbuat yang terbaik. "Kita tidak muluk - muluk, hari ini mari kita bulatkan tekat mempertahankan organisasi sampai tetes darah terakhir. Semua berpulang kepada kita semua yang hadir,” ucap Hariadi.

Usai pengukuhan, Hariadi mengucapkan terimah kasih kepada seluruh Ketua PUK SPTI dan anggota yang hadir.

Kepercayaan ini merupakan kehormatan bagi saya. " SPTI akan maju dan besar, panji panji organisasi ini akan saya pegang teguh," pungkas Hariadi. (SAH)