epaper kpkpos 228 edisi 3 desember 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

PEMPROV SUMUT LANGGAR KONSTITUSI

K R I M I N A L

EDISI 228/ THN V 3 - 9 DESEMBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN. 5

Golkar Beri Sanksi Kader jika Tak Dukung Ical JAKARTA - Partai Golkar akan memberi sanksi keras kepada kader yang tidak patuh terhadap keputusan partai terkait pengusungan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk maju sebagai calon presiden 2014.

Hal itu menanggapai wacana akan majunya mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla di Pilpres 2014. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin tidak menampik bahwa masih ada pendukung JK di partai berlambang pohon beringin itu. Untuk itu, dia mengimbau agar seluruh kader partai tetap konsisten mengikuti keputusan partai untuk mengusung Ical di Pilpres 2014.

"Kalau tidak mengikuti keputusan partai (mendukung Ical) tentu akan kita berikan sanksi.

Itu sesuai dengan ADRT partai," tegas Nurul, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

• LANJUT KE HAL. 2

Pengoperasian PT DPM Tersandung Permen ESDM SIDIKALANG - PT Dairi Prima Mineral (DPM), telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan penambangan seng, timbal, dan mineral yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan, 23 Juli 2012 lalu.

Akan tetapi hingga kini, anak perusahaan dari PT Bumi Resources Minerals Tbk itu, belum dapat beroperasi atau melakukan kegiatan penambangan, karena tersandung dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) No. 7 Tahun 2012 tentang, Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral.

Hal itu disampaikan perwakilan PT DPM yang diwakili, Governance & Risk Compliance Manager PT DPM, Agung Surya, Community & Government Relations Manager, Bob Eko Kurniawan, Winarto, dan Yogi Sasongko, pada rapat dengar pendapat PT. DPM dengan Komisi B DPRD Dairi yang dipimpin Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung SH, didampingi, Wakil Ketua, Suparto Gultom, • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Manuver Tak Etis DPR UPAYA Senayan untuk menghabisi Komisi Pemberantasan Korupsi rupanya tak pernah berhenti. Kali ini anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah bekas penyidik dan jaksa komisi antikorupsi. Dengan dalih mencari informasi ihwal mekanisme penanganan perkara, Dewan terkesan mencari amunisi untuk kembali menyerang KPK. Ada beberapa alasan mengapa motif pertemuan itu patut dipertanyakan. Pertama, pemanggilan berlangsung tertutup walau agenda resmi tidak tergolong rahasia. Soal evaluasi sistem yang berlaku di KPK bukanlah info rahasia. Publik tentu berhak tahu bagaimana komisi antikorupsi itu menjalankan tugasnya. Maka, jika pertemuan dilakukan tertutup, justru layak dicurigai ada tujuan lain di belakangnya.

• LANJUT KE HAL. 2

•

»

IPEMAROHIL JAKARTA DESAK KPK

Usut Dugaan Korupsi Rohil JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi didesak agar segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) provinsi Riau.

Bupati Rohil H Annas Maamun ditengarai sebagai 'otak' dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten itu. Pelaksanaan sejumlah proyek di Rohil diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Karena sebagian pelaksana pekerjaan mayoritas keluarga Bupati Annas Maamun

termasuk anaknya sendiri.

Desakan agar KPK turun ke Rohil dan langsung melakukan penyidikan dugaan korupsi di sana terungkap saat ikatan pelajar dan mahasiswa Rohil (Ipemarohil) yang berada di Jakarta melakukan aksi damai ke gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta, Kamis (29/11). elain ke gedung KPK, Ipemarohil juga melakukan aksi yang sama di Bundaharan HI Jakarta.

Wartawan KPK Pos di Jakarta melaporkan, saat di

Bundaran HI, aksi penutup dilaksanakan dengan pelepasan balon yang digantungkan foto bupati Rokan Hilir, Annas Maamun. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi bupati seperti ini, dan segera diangkat dari muka bumi.

Menurut Ipemarohil, aksi dilakukan karena melihat dengan jelas belum adanya pengusutan tuntas oleh penegak hukum terhadap laporan dari sejumlah organisasi masyarakat, khususnya kasus

korupsi di Rohil. Di mana Bupati Rokan Hilir diduga terlibat di dalamnya. Hal ini kemudian memberi angin segar bagi koruptor yang berkeliaran di Rokan Hilir, karena tidak tersentuh oleh hukum. Apalagi yang berkaitan dengan Bupati Rokan Hilir, yang dinilai masyarakat sebagai pejabat masih kebal hukum.

Ipemarohil menuding aparat penegak hukum di Rohil • LANJUT KE HAL. 2

GELEDAH– Tim Kejari Telukdalam saat menggeledah kantor Disdik Nias Selatan.

» Dugaan Korupsi Dana BOS

Kejari Telukdalam Geledah Kantor Disdik Nisel Annas Maamun Harus Berbagai Dugaan Korupsi Rokan Hilir Perbaiki DALAM aksinya di gedung pekerjaanya tahun ini. dan II, perda pengikatan Sistem KPK dan Bundaran HI, Pemerintah Kabupaten Multi Years (tahun jamak) Ipemarohil mengungkapkan Rokan Hilir sendiri ke tahun 2008 s/d 2010.

Administrasi dan sekaligus menyerahkan depanya terus berkomitmen dua Total anggaran nya Rp529 TOKOH Ipemarohil dengan tegas menyatakan, pemimpin Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Annas Maamun harus memperbaiki sistem administrasi yang ada di Kabupaten Rohil, karena terlalu banyak kejanggalan dalam pelak• LANJUT KE HAL. 2

laporan dugaan korupsi di Rohil. Ada 12 kasus dugaan korupsi yang dilaporkan dengan nilai Rp849,6 miliar.

Ke 12 proyeki itu adalah: 1. Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II di Kecamatan Bangko dalam tahap pengerjaan dan direncanakan seharusnya tuntas

untuk menuntaskan penyelesaian jembatan yang dianggarkan multi years tersebut. Tetapi komitmen tersebut luntur sebelum berkembang dikarenakan Pemkab Rokan Hilir yang dipimpin Annas Maamun terlalu banyak terdapat dugaan penyimpangan.

Jembatan Pedamaran I

Miliar, yangg dimenangkan oleh PT. Waskita Karya dengan harga penawaran/ harga kontrak Rp422 miliar.

Jangka waktu pelaksanaannya 5 Desember 2008 s/d 24 Maret 2011. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi amandemen sebanyak tiga

NISEL–Kejaksaan Negeri (Kejari) Telukdalam menggeledah, sekaligus menyita berkas-berkas yang terkait dengan SPJ Dana Bantauan Operasional Sekolah (BOS) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Jalan Baloho Indah, Jumat lalu.

Penggeladahan dipimpin Kasi Intel Kejari Telukdalam Nikson Lubis SH dan dikawal sejumlah personil dari Polres Nisel dan Polsek Telukdalam.

Kehadiran Tim Kejari dan personil Kepolisian di kantor Disdik itu membuat suasana heboh dan ramai karena baru kali ini terjadi penggeladahan di kantor dinas tersebut. Dalam penggerebegan, Tim berhasil menyita sejumlah berkas yang berkaitan dengan dana BOS. Ketua Tim Nikson Lubis SH mengatakan, penggeladahan dilakukan berdasarkan Izin dari Pengadilan Tipikor PN Medan tertanggal 19 November 2012. Diakui, penggeledahan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

» Polemik di Tubuh Partai Demokrat JAKARTA - Partai Demokrat menilai penyebutan nama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) oleh Nazaruddin didasari atas dendam pribadinya kepada keluarga Cikeas. "Menyeret-nyeret nama beliau (Ibas) kemungkinan karena Nazaruddin marah dijemput kembali ke Indonesia atas perintah SBY, atau karena Nazar kecewa diminta sama SBY untuk mengundurkan diri sebagai Bendum," ujar Ketua Divisi Partai Demokrat, Andi Nurpati di Jakarta, Jumat.

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Nazar Sakit Hati dengan SBY

N

URPATI menilai publik sudah paham dengan pernyataan Nazaruddin yang sering menyebut sejumlah nama-nama dari Partai Demokrat. Padahal sebenarnya Nazaruddin sendirilah yang sebenarnya otak dari kasus korupsi.

"Kita sudah tahu dari pernyataan Nazaruddin sendiri bahwa dia tahu beberapa proyek. Berarti memang dirinyalah yang termasuk dalam lingkaran proyek tersebut. Sebaiknya Nazar fokus pada bagaimana

meringankan dirinya dalam banyak kasus tersebut terhadap hukuman yang masih

mengancamnya," tandasnya.

Sebelumnya, terpidana kasus wisma atlet Muhammad

Nazaruddin yang menjadi saksi mengaku selama menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat, selalu melaporkan pengeluaran uang dari partai Demokrat kepada Ibas. Pasalnya, dari Rp64 miliar uang yang masuk ke Partai Demokrat selama dirinya menjabat Bendahara Umum, menjadi kewajibannya untuk melaporkan pengeluaran.

“Selama jadi Bendahara umum Demokrat, saya laporkan setiap bulan pada ketua • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

SAMBUNGAN

Wali Kota Ingin 2013 Jadi Tahun Kebangkitan Prestasi Siswa MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM berharap agar 2013 menjadi tahun kebangkitan prestasi bagi para siswa di Kota Medan. Untuk itu profesionalitas guru yang sesuai dengan standar kelayakan harus lebih ditingkatkan dan dilakukannya pemerataan guru. Di samping itu juga harus diikuti dengan peningkatan sistem pendidikan

yang komunikatif antara guru dengan siswa sehingga menghasilkan pendidikan berkualitas dan siswa berprestasi.

Harapan ini disampaikan Wali Kota ketika menghadiri peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan HUT ke-67 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan yang dipusatkan di SMA Negeri 4 Jalan Buku Medan,

KEJARI TELUKDALAM GELEDAH KANTOR DISDIK NISEL...................

• DARI HALAMAN. 1

sempat dihalangi Kadisdik Dra. Magdalena Bago SPd MM MBA. Kadisdik sempat mencoba menghalangi Tim dengan mengatakan SPJ Dana BOS tidak ada di Kantor Disdik. Bahkan Kadisidik mengaku dia sedang berada di Jakarta.

Dalam waktu 20 hari ke depan, Kejari Telukdalam akan menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi dana

BOS itu.

Terpisah, Ketua DPK FKI1 Nisel Erwinus Laia SSos MM MH mengapresiasi pihak Kejari Telukdalam karena membongkar dugaan korupsi dana BOS di Nisel. “Kita sangat apresiasi Kejari Telukdalam atas pengungkapan dugaan korupsi dana BOS di Nisel. Kita harapkan supaya Kejari Telukdalam tidak ragu menetapkan tersangka terkait kasus itu," pungkas Erwinus.(TIM)

GOLKAR BERI SANKSI KADER JIKA TAK DUKUNG ICAL.................

• DARI HALAMAN. 1

Menanggapi hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menempatkan posisi Ical di bawah JK bukan menjadi penghalang bagi Partai Gol-

kar. Menurut Nurul, partainya sudah terbiasa mendapatkan serangan setiap menjelang Pemilu.

"Kita sudah terbiasa mendapatkan serangan, karena itu bagian dari ritual lima tahunan," tegasnya.(SF/BBS)

MANUVER TAK ETIS DPR.................

• DARI HALAMAN. 1

Kedua, yang dipanggil sebagian besar adalah bekas penyidik dari kepolisian. DPR tahu persis sedang ada masalah antara Polri dan KPK. Mudah diduga, pertemuan ini berisi keluh kesah para penyidik yang menyudutkan komisi antikorupsi. Apalagi para perwira polisi itu dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Kita tahu apa peran Sutarman dalam konflik KPK vs Kepolisian saat kedua institusi itu berebut perkara dalam kasus dugaan manipulasi simulator mengemudi.

Dan memang benar, pertemuan berisi berbagai pernyataan para bekas penyidik yang memojokkan komisi antikorupsi. Misalnya, mereka mengaku mendapat tekanan selama bertugas di sana. Mereka bahkan menyebutkan pimpinan KPK terpecah menjadi dua kubu dalam menetapkan status tersangka. Pernyataan ini berlebihan karena perbedaan pendapat, kalaupun itu benar terjadi, adalah hal biasa di komisi antikorupsi sebelum mengambil keputusan.

Ketiga, pengakuan bekas penyidik itu jelas melanggar kode etik. Peraturan KPK Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai menyebutkan pegawai lembaga ini yang berhenti wajib merahasiakan semua informasi

rahasia selama bertugas. Bekas pegawai komisi antikorupsi hanya boleh mengungkapkan informasi bila diperintahkan undang-undang, atas keputusan pengadilan, atau atas perintah lembaga arbitrase. Bahkan, kalaupun semua syarat tersebut terpenuhi, mereka tak sertamerta boleh mengungkapkannya tanpa membicarakannya lebih dulu dengan pimpinan KPK. Alasan-alasan itulah yang membuat kita patut curiga pertemuan memang bertujuan kembali mengusik KPK. Kecurigaan ini makin beralasan mengingat pengakuan para bekas penyidik bertolak belakang dengan keterangan jaksa bekas penuntut komisi antikorupsi. Soal penyadapan, misalnya, para bekas penyidik menyebutnya tidak sah.

Alasannya, penyadapan dilakukan sebelum seseorang menjadi tersangka. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang KPK, lembaga ini berwenang menyadap seseorang sejak tahap penyelidikan.

Dengan keterangan yang berbeda itu, DPR tak boleh menyimpulkan ada yang tidak beres dengan mekanisme di dalam komisi antikorupsi.

Justru yang harus dilakukan Dewan adalah mencari solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan di antara lembaga penegak hukum. Dewan harus mendukung setiap upaya KPK membersihkan negeri ini dari korupsi. (***)

Keluarga Besar KPK POS mengucapkan

Selamat Berbahagia ATAS PERNIKAHAN :

TAUFIK HIDAYAT YULINA

&

Akad Nikah Kamis, 29 November 2012 Jam 08.00 Wib Di Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

PIMPINAN UMUM

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Senin. “Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk terus bersemangat dan termotivasi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Medan. Termasuk, upaya menghasilkan siswa-siswa berprestasi,” kata Wali Kota.

Orang nomor satu di Pemko Medan ini meyakini, kompetisi akan melahirkan guruguru berprestasi. Untuk itu kepada Kadis Pendidikan Kota Medan DR M Rajab Lubis, Wali Kota minta agar para guru berprestasi diberikan reward. “Dengan pemberian reward ini, saya yakin para guru akan termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya dan memberikan pengajaran terbaik bagi siswanya,” ungkapnya.

Tidak hanya guru berprestasi, Wali Kota juga mengistruksikan kepada Kadis Pendidikan juga memberikan bea siswa kepada 67 siswa berprestasi mulai dari tingkat SD sampai SMA.(VIN)

PENGOPERASIAN PT DPM TERSANDUNG PERMEN ESDM..........................

• DARI HALAMAN. 1

dan Ketua Komisi B DPRD, Saut Martua Ujung, yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Dairi, Jumat lalu.

Pada rapat dengar pendapat yang juga dihadiri perwakilan dari PT. PLN diwakili, Man Area PLN Binjai, Sudirman, Man Rayon Sidikalang, Pangeran Pohan, dan SPU Opdist Sidikalang, Leo Elia Sitepu itu, pihak PT. DPM mengharapkan dukungan dari DPRD Dairi, agar PT. DPM mendapatkan kompensasi dari pemerintah pusat, atas Permen ESDM No. 7 tahun 2012 itu.

Menurut Agung Surya, sesuai dengan Permen ESDM No 7 tahun 2012 tersebut, untuk melakukan ekspor hasil tambang dari perut bumi Dairi itu, pihaknya (PT. DPM) harus melakukan pengolahan pemurnian kandungan hingga kadar 90 persen. Untuk mencapai pemurnian hasil tambang hingga 90 persen, PT. DPM harus memiliki dan membangun fasilitas pengolahan

dan pemurnian Smelter, yang biaya pembangunannya membutuhkan dana sekitar 600 hingga 700 juta Dollar AS. Sementara sesuai dengan program, pengalokasian dana PT.DPM hanya berkisar 450 juta Dolar AS. "Untuk dapat membangun fasilitas Smelter, kita harus mendatangkan

investor baru, sebab sesuai dengan program pengalokasian dana PT.DPM hanya berkisar 450 juta Dolar AS," terang Agung.

Dalam rapat dengar pendapat DPRD Dairi dengan pihak PT. DPM dan PT. PLN itu, Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung memberikan

dukungan moral terhadap PT. DPM, agar tambang DPM yang memiliki kadar kualitas deposit seng dan timah hitam termasuk tertinggi di dunia itu, mendapatkan kompensasi, selama keberadaan PT. DPM di Bumi Sulang Silima Dairi itu, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Dairi.(NDK)

USUT DUGAAN KORUPSI ROHIL.............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

pengecut. Buktinya, hingga saat ini belum ada pengusutan dugaan korupsi di Rohil. Padahal, sudah cukup banyak laporan dugaan korupsi yang disampaikan kepada aparat di sana.

"Untuk itu kami mendesak KPK agar mengusut tuntas dan memantau langsung kasus ini. Tidak hanya melihat berdasarkan laporan administrasi tapi melihat langsung fakta di lapangan, dan menjadikan master plain dari temuan yang ada. Keterlibatan Bupati Rohil dalam berbagai kasus yang ada cukup jelas.

Tinggal penegak hukumnya yang harus bergerak,” ungkap Koordinator aksi. Sementara laporan tertulis Ipemarohil diterima bagian Humas KPK. Lebih lanjut Ipemarohil dalam pernyataan sikapnya mengatakan, tidak ada demokrasi di Rohil. Semuanya tergantung Bupati Annas Maamun. Dengan keterbatasan kewenangannya, masyarakat Rohil pun banyak yang terpasung hak dan kedaulatannya secara demokratis.

Bahkan Suyatno (Wakil Bupati Rokan Hilir) tidak bisa berbuat apa-apa.

Ketika ditanya Suyatno

hanya bisa menjawab; "Semua tergantung Bapak Bupati". Keluhan juga diungkapkan PNS Rohil. Dikatakan, bupati seenaknya saja memutasikan yang berani menantangnya untuk menyampaikan kebenaran.

Permasalahan ini, ungkap Ipemarohil, menggambarkan, bahwa setiap apapun ada keterlibatan bupati didalamnya. Jadi mustahil rasanya banyak proyek yang menyimpang tapi seolah-olah tidak pernah terjadi dan ironisnya anggaran terus berjalan tapi tidak pernah ada penyelesaian.

Untuk itu Ipemarohil berharap semoga KPK-RI komitmen dengan pernyataan keseriusan untuk memberantas para koruptor di Negeri yang tercinta ini. KPK mesti melakukan penyidikian secara fokus agar ini terungkap, dan tidak ada tebang pilih dalam penuntasan kasus yang ada di Rokan Hilir, meskipun jika dugaan korupsi itu menyentuh Bupati H. Annas Maamun.

Tak lupa diproses tuntas juga para kontraktor, yang diduga melakukan konspirasi jahat dengan oknum pejabat di Rokan Hilir. Jika indikasi penyimpangan mulai terlihat

nyata, lakukan tindakan tegas dengan meningkatkan status para pihak yang terlibat sebagai tersangka dan sebaiknya lakukan penahanan, agar proses hukum bisa berlangsung cepat.

“Kami akan terus mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Tidak masalah jikalau nantinya kami akan terus berdiri di KPK dan bisa jadi akan menjadikan agenda rutinitas sebagai social control dan agent of change. Jika tidak ada juga perkembangan maka kami akan turun dengan masa yang lebih banyak,” pungkas Ipemarohil.(TIM)

BERBAGAI DUGAAN KORUPSI ROKAN HILIR.....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

kali dengan total anggaran yg diamandemen sebesar Rp41 Miliar. Hingga saat ini jembatan tersebut tak kunjung selesai, bahkan menurut pantauan di lapangan estimasi fisik jembatan I 62 persen dan II 32 persen.

Yang anehnya, pada tahun 2011 dan 2012 proyek tersebut dianggarkan kembali oleh Pemkab Kabupaten R okan Hilir dengan sistem reguler total anggaran yg dikucurkan dalam buku APBD 2011 dan 2012 lebih kurang Rp268 miliar.

2. Kasus hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 yang menyimpang senilai sekitar Rp18,5 miliar, di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Badan Pemerik-

saaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau menemukan kerugian negara sekitar Rp18,5 miliar terhadap penggunaan belanja modal APBD 2007 di tiga instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) itu.

3. Pembangunan sawit rakyat yang menyerap dana APBD Rohil sekitar Rp142 miliar, juga syarat dengan berbagai penyimpangan dan merugikan negara jumlah yang besar, dan sampai saat ini setiap tahunnya tetap dianggarkan untuk pemeliharaan kebun rakyat pada APBD Rokan Hilir.

Sedangkan lahan dan perkebunan tersebut tidak jelas keberadaannya.

4. Pembebasan sejumlah lahan dan pembangunan proyek Kompleks MTQ Rokan Hilir, di Batu Enam, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir yang diduga

bermasalah. Pembebasan dan pembangunannya sedikitnya menghabiskan dana APBD setempat sekitar Rp46 miliar. Namun, proses yang dilakukan diduga sarat dengan markup. Begitu pula proses lelangnya diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kasus 'Sinaboi gate' yang hingga kini proses hukumnya juga tak kunjung jelas, sementara negara sudah dirugikan mencapai sekitar Rp28,3 miliar.

Bahkan hasil audit BPK terhadap penggunaan APBD Rohil 2007 lalu yang menyimpang senilai sekitar Rp18,5 miliar di lingkungan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum juga masih terpendam di tangan penegak hukum.

6. Proyek saluran simpang 200 senilai sekitar Rp2,5

miliar pada APBD 2007 juga syarat penyimpangan dan dugaan korupsi, begitupun berbagai proyek sejumlah pasar di Rokan Hilir rata-rata dikerjakan tidak beres dan syarat penyimpangan. Hingga kini, belum terjamah oleh aparat terkait.

7. Proyek pengadaan kapal pengawas sekitar Rp7,8 miliar tahun anggaran 2006 pun hingga kini pelaksanaanya tak jelas, sementara dana sudah dicairkan. Kapalnya pun mungkin sudah berubah menjadi rumah pejabat teras di Kabupaten ini. Sementara pengadaan Kapal Pengawas Dinas Perikanan dan Kelautan ditahun 2007, dengan dugaan korupsi senilai Rp6,9 Miliar.

8. Proyek pengadaan kolam renang senilai Rp12 miliar tahun anggaran 2006, yang dikerjakan asal asalan dan progresnya tak

jelas. Kerugian negara pun ditaksir dalam jumlah yang tidak sedikit.

9. Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) senilai sekitar Rp14 miliar tahun anggaran 2008 yang dilelang tidak sesuai aturan berlaku dan pekerjaannya sarat dengan penyimpangan.

10. Proyek pompanisasi di Desa Jumrah, Rimba Melintang sebesar sekitar Rp40 miliar hingga kini hasil kerjanya tak bisa difungsikan.

11. Dugaan korupsi di Dinas PU Rohil pada Proyek Pembangunan Jalan Pelataran Pulau Halang Muka ditahun 2007, senilai Rp7 miliar.

12. Usut juga sejumlah anggota dewan dan kalangan pejabat yang turut serta bermain proyek di Rokan Hilir.

Proyek saluran simpang 200 senilai sekitar Rp2,5 miliar pada APBD 2007.(TIM)

ANNAS MAAMUN HARUS PERBAIKI SISTEM ADMINISTRASI......................................................

• DARI HALAMAN. 1

sanaannya. Dan diminta agar KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang ditengarai dilakukan bupati dan kroni-kroninya.

Hal ini ditegaskan Belisuardi selaku Ketua Ipemarohil, Pangidoan Nasution Sekjend dan Sapri, Dewan Pertimbangan Organisasi Ipemarohil Jakarta, yang disam-

paikan kepada KPK Pos, kemarin.

Dalam pernayatan sikap yang disampaikan kepada KPK, baik Belisuardi, Pangidoan dan Sapri mengharapkan ada transparansi anggaran kedaerahan terhadap mahasiswa.

"Kami juga menginginkan seluruh struktural kepemerintahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir difungsikan sesuai dengan

fungsinya masing-masing," pungkas mereka.

Digaris bawahi, KPK harus segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Rohil. Tidak hanya melalui data administrasi, tapi juga melihat fakta yang ada. Kepemimpinan otoriter yang diterapkan Anas Maamun selaku Bupati Kabupaten Rokan Hilir sangat merugikan masyarakat, memutasikan PNS

dengan sembarangan.

Bahkan lebih hebatnya lagi tidak ada gunanya Wakil Bupati dan DPRD di Rokan Hilir.

Aksi damai pertama dilaksanakan di gedung KPK. Hampir dua jam (10.00 WIB - 12.00 WIB) massa Ipemarohil melakukan orasi di halaman gedung KPK. Kemudian pihak KPK bagian Humas meluangkan waktu untuk mediasi dengan

Ipemarohil. Tanggapan pihak KPK, secara garis besar bahwa kasus-kasus yang dilaporkan akan diproses secepat mungkin.

Setelah bermediasi, Ipemarohil melanjutkan aksi damai ini di Bundaran HI hingga jam 15.00 WIB. Jika kasus ini tidak ada perkembangannya, maka kami akan mengadakan Aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak.(TIM)

NAZAR SAKIT HATI DENGAN SBY.............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

umum dan sekretaris umum, Mas Ibas. Saya laporkan semuanya secara detail,“ kata Nazarudin dalam kesaksiannya di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

Nazar yang dicecar oleh kubu kuasa hukum Angie, Teuku Nasrulah pun meminta penjelasan, siapakah nama Ibas yang dimaksudkannya itu dalam orang

yang meminta pertanggungjawaban keluarnya uang. “Ya itu Ibas Yudhoyono. Pokoknya yang ada Yudhoyonolah,“ imbuhnya.

Selanjutnya, entah karena panik atau karena punya bukti yang kuat, M Nazaruddin kembali melakukan serangan baru. Kali ini giliran Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono menjadi sasaran bidikan Nazar di pengadilan Tipikor.

Serangan Nazaruddin kepada Ibas itu mengejutkan banyak pihak, termasuk istana. Kita belum tahu sejauh mana kebenarannya, namun serangan Nazar itu berbahaya kalau tidak berdasar.

Nazaruddin menyebut nama baru dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Dia adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono

alias Ibas. Menurut Nazar, saat masih menjabat Bendahara Umum Demokrat, dia selalu melaporkan proyek yang didapatnya ke Ibas.

Tentu saja Demokrat kecewa dan membantahnya.

Ketua DPP Partai Demokrat, Nurhayati Assegaf, enggan mengomentari pernyataan mantan koleganya itu, yang disampaikan saat bersaksi untuk Angelina Sondakh yang duduk

sebagai terdakwa korupsi anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jika Nazar menyebut Ibas, lanjut Nurhayati, berarti Nazar dinilai tidak menghargai Presiden.

"Dia harus bertobat. Dia sudah bersalah bukan malah membawa-bawa nama orang lain yang tidak bersalah," ujarnya.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

•

KPK POS

3

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Sutan Bhatoegana Dituding Terima Uang Korupsi ESDM

Terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games M Nazaruddin saat bersaksi dalam kasus suap penganggaran proyek Kemenpora serta Kemendiknas dengan terdakwa Angelina Sondakh di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/11). Dalam kesaksiannya, M Nazaruddin menyatakan Angelina Sondakh pernah menerima uang Rp 9 miliar terkait kasus wisma atlet.

Nazaruddin Bersaksi, Angie Emosi JAKARTA - Angelina Patricia Pinkan Sondakh alias Angie, kesal, geregetan dan raut wajahnya emosi saat mendengar keterangan saksi Muhammad Nazaruddin. Angie Terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, menuding kesaksian mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, banyak berbohong.

"Saya hormat dengan istri Anda, tapi Anda adalah orang paling jahat di muka bumi," tegur Angie dengan nada emosi saat memberi tanggapan terhadap keterangan Nazaruddin, dalam sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa Angie, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Angie menilai pernyataan Nazaruddin yang menudingnya menerima Rp 9 miliar dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, tidak beralasan dan tanpa bukti. "Saya tidak pernah melakukan pertemuan apapun atau menerima

uang dari Wafid Muharram.

Saya meminta Anda membuktikan pernyataannya itu dengan menunjukkan dokumen atau bukti lainnya.

"Rekamannya ada, tapi di Singapura," jawab Nazaruddin singkat. "Terserah Anda mau bilang rekamannya ada di Singapura, Kolombia. Yang pasti saya minta buktinya diperlihatkan kepada saya biar semua persidangan ini terang benderang, karena menyangkut nasib saya," papar Angie emosi.

Terpidana kasus suap Wisma Atlet di depan majelis hakim mengungkap adanya pertemuan di ruangan I Gede Pasek di Gedung DPR bersama Angie. Rapat itu digelar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Direktur Pemasaran Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang.

Sehari sebelumnya, lanjut Nazaruddin, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum memanggilnya ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat meminta segera melakukan langkah-langkah politis buat mencegah citra

partai agar tidak memburuk dan agar dampaknya tidak meluas. "Anas bahkan meminta saya mengumpulkan uang yang nantinya bakal dipakai buat menyuap aparat penegak hukum, termasuk KPK, dan media massa," jelasnya.

Setelah Angie menerima uang, langsung diserahkan kepada Mirwan Amir hari itu juga. "Angie menjelaskan uang itu langsung diberikan ke Mirwan Amir. Kemudian uang itu diambil Anas saya (Nazaruddin), Olly Dondokambey, Melchias Mekeng, Jafar Hafsah, Angie, Prof. Mahyudin, dan dua orang lagi. Saya lupa namanya," katanya.

Saat majelis hakim meminta Angie menanggapi kesaksian Nazaruddin, "Sudahlah yang mulia, saya tidak mau bertanya lagi, banyak bohongnya dia itu. Semua keterangannya bohong," kata Angie dengan nada kesal.

Korban Anas Dalam kesaksian Nazaruddin mengaku dirinya bersama Angie hanyalah korban.

Seharusnya, tersangka yang tidak ditetapkan tersangka masih berkeliaran di luar sana.

Makanya, ada kepentingan apa," tanya mantan anggota DPR/ Nazaruddin berulang kali menyebut peran Anas.

Secara tidak langsung, Nazaruddin ingin mengatakan Anas terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet dan juga kasus korupsi lainnya.

Nazaruddin mengenalkan Mindo Rosalina Manulang (Rosa) ke Angelina Sondakh atas perintah Anas Urbaningrum. Dari pertemuan itu, terjalinlah hubungan penggiringan anggaran proyek di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) antara keduanya.

Dikatakan Anas menerima uang Rp 2 miliar dari proyek Wisma Atlet yang berasal dari Kempora. Di mana, awalnya diterima melalui Angie sebesar Rp 9 miliar.

Bahkan, Anas mengaku kepada dirinya benar menerima uang Rp 2 miliar tersebut dari Angelina Sondakh.

Juga diungkapkan uang pembuatan kalender Anas Urbaningrum sebesar Rp 2 miliar dari penggiringan proyek pengadaan di empat

Pengusaha Wanita Dijerat Pasal Suap JAKARTA - Siti Hartati Murdaya, pengusaha wanita menjalani sidang perdana.

Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, dijerat menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu, senilai Rp 3 miliar agar memperlancar proses pengajuan hak izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha lahan.

Di depan majelis hakim yang diketuai Hakim Gusrizal, Jaksa Edy Hartoyo dalam surat dakwaa mengungkapkan, Hartati selaku Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) didakwa menyuap Amran bersama-sama Yani Anshori selaku GM PT HIP, Gondo Sudjono selaku Direktur Operasional PT HIP, Totok Lestyo selaku Direktur PT HIP dan Arim selaku financial control PT HIP. "Penyuapan itu, supaya

pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Edy Hartoyo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pemberian uang itu, lanjut Jaksa, agar Bupati Amran menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan Hak Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan seluas 4.500 hektar, atas nama PT CCM dan penerbitan IUP terhadap tanah diluar 4.500 hektar juga diluar tanah 22.780,76 hektar yang telah memiliki HGU. Hartati menyetujui pemberian uang itu. Penyerahannya, Rp 1 miliar diberikan Arim dan yang Rp 2 miliar akan diberikan melalui Gondo Sudjono. "Perbuatan terdakwa memberikan uang sebesar Rp

3 miliar kepada Amran Batalipu selaku Bupati Buol dengan maksud menerbitkan surat IUP dan HGU tanah bertentangan dengan kewajiban Bupati yang dilarang mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya," ujar Jaksa.

Jaksa menjerat Hartati dengan pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No 20 tahun 2001, atau kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No 31 tahun 1999.

"Kami tidak ajukan hak keberatan, kami minta masuk ketahap berikutnya, tapi jangan hari ini. Kami belum siap," ujar penasehat hukum Hartati, Denny Kailimang.

Sidang pun ditunda pada Kamis pekan depan.(ENDY)

universitas sebesar Rp 1 miliar dan Rp 1 miliar lagi diambil dari uang DPP Partai Demokrat.

Selain itu, Nazaruddin mengatakan bahwa pernah terjadi lima kali pertemuan antara dirinya dan Anas dengan Wafid Muharram (mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga) dan Mahfud Suroso (Dirut PT Dutasari Citralaras pelaksana proyek Hambalang).

Tanpa diminta Nazaruddin juga mengatakan perihal penerimaan sejumlah uang dari Angelina Sondakh sebesar Rp 5 miliar. Di mana, akan digunakan untuk keperluan Anas menghadapi Kongres Partai Demokrat yang digelar bulan Mei 2010 silam.

Nazaruddin selaku Bendahara Fraksi Demokrat dan Bendum DPP Partai Demokrat mengaku pernah diperintahkan Anas menyiapkan uang Rp 5 miliar untuk mengamankan kasus di KPK, mengamankan media dan melokalisasi kasus dugaan suap Wisma Atlet yang pada tahun 2011 ramai dibicarakan di media. "Jadi saya dan Angie hanya sebagai korban Anas," ucapnya. (ENDY)

MA Tolak PK Gubernur Bengkulu Non Aktif JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin Maryono Najamuddin dalam perkara korupsi Rp 20,16 mililar. Agusrin tetap dihukum empat tahun penjara sebagaimana putusan kasasi MA. “MA secara bulat menolak permohonan PK Agusrin.

Dalam pertimbangan putusan menyebutkan empat jenis novum yang diajukan, ternyata bukan bukti baru,” tegas Juru Bicara MA Djoko Sarwoko kepada wartawan di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Putusan yang dibacakan oleh Djoko Sarwoko bersama empat anggotanya yakni Komariah Emong Sapardjaja, Suhadi, Syamsul Rakan Chaniago, dan Leopold L Hutagalung, menyimpulkan tidak ada yang menunjukkan adanya kekeliuran nyata dari MA terkiat korupsi yang dilakukan Agusrin.

Dengan ditolaknya PK, Agusrin tetap mendekam di LP Cipinang selama empat tahun, sesuai putusan kasasi. Selain itu, Agusrin juga harus membayar denda Rp 200 juta.

Majelis kasasi berpendapat Agusrin secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis menilai dengan sepengetahuannya, Kepala Dinas Pendapatan Provonsi Bengkulu Khaerudin telah membuka rekening tambahan untuk menampung dana bagi hasil PBB/BPHTB Provinsi Bengkulu.

Akibatnya negara dirugikan lebih dari Rp20 miliar.(ENDY)

Kapolri Dilaporkan Anak Buahnya JAKARTA - Baru pertama kali terjadi di tubuh Polri.

Gara-gara dimutasi seorang perwira menengah Polri aktif berpangkat Komisaris Besar, nekad melaporkan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kapolda Gorontalo Brigadir Jenderal (Pol) Budi Waseso ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dengan sejumlah pasal pidana.

Pelapor adalah Kombes JM Simatupang. Mantan Wakapolda Sulawesi Utara (Sulut) ini, meradang setelah dimutasi oleh Kapolri \, pada Juli 2012. Kini sang Kombes 'mbalelo' ditempatkan sebagai perwira nonjob, di Layanan Masyarakat Mabes Polri.

Dalam laporan Simatupang, Kamis pekan lalu, menuduh Kapolri menulis

keterangan palsu yang menjadi dasar mutasinya.

Simatupang dicopot sebagai Wakapolda Sulut karena tuduhan menerima suap saat dia masih menjabat Wakapolda.

Cerita yang beredar di lingkungan kepolisian menyebutkan kasus ini berawal pada awal 2012, saat itu Simatupang memimpin sidang kode etik yang melibatkan AKBP WD Herman, yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Minahasa. Herman disidang karena laporan Kepala Bagian Perencanaan Polres Minahasa, Komisaris Polisi Yusuf Baba, pada Januari 2012.

Yusuf menduga Herman melakukan korupsi dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010-2011 sebesar Rp 2,4

miliar, dengan modus memotong dana kesejahteraan 480 anggota polisi yang berdinas di Polres Minahasa.

Belakangan, Herman dinyatakan tak terbukti bersalah dalam sidang yang dipimpin Simatupang.

Tetapi Mabes Polri mencium bau suap dalam keputusan ini. Alhasil Simatupang, beserta sejumlah koleganya di Sulut, dicopot dari jabatan mereka.

Saat itu, selain Simatupang juga ikut dimutasi di antaranya Inspektur Pengawas Daerah Polda Sulut, Kombes Isak Robinson Sampe yang diganti oleh Kombes Sutoyo, serta Kabid Propam Kombes AKBP Stepanus Lumowa yang diganti oleh AKBP Yusuf Setyadi.

Simatupang sendiri tak bisa dimintai komentar atas laporannya itu. Saat dihubungi, perwira lulusan Akpol 1982 ini tidak mengangkat telepon. Pesan pendek juga sejauh ini belum dibalas.

Pengamat Kepolisian Novel Ali menilai, langkah Kombes Simatupang, merupakan langkah berani sekaligus mencerminkan reformasi di tubuh Polri.

"Kasus ini justru menguntungkan bagi Polri bahwa ada reformasi di tubuh Polri.

Bisa ditiru keberaniannya, bahwa pengawasan tidak hanya dari atasan ke bawahan, tapi juga bawahan ke atasan," papar Novel, Selasa pekan lalu.

Sebelumnya banyak laporan serupa saat Novel menjabat anggota Komisi

Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sayangnya laporan itu, tidak ditindaklanjuti karena pelapor tidak berani mengambil resiko atau dampak yang terjadi pada jabatannya di kepolisian. Pengawasan yang juga dilakukan bawahan pada atasannya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pimpinan.

Wakapolri Komjen Nanan Soekarna mengakui Simatupang mempunyai hak untuk melaporkan atasannya. "Mutasi adalah hasil pertimbangan kedinasan Wanjak (Dewan Jabatan Kepangkatan) dan institusional, bukan pribadi.

Memang dia nyeleneh.

Padahal kebijakan itu juga hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum Polri," jelasnya.(ENDY)

JAKARTA - Sutan Bhatoegana kena batunya. Calon Gubernur Sumatera Utara yang gagal ditengah jalan, dituding terima duit hasil dugaan korupsi pengadaan Solar Home System (SHS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tudingan yang ditujukan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, dilontarkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sidang lanjutan Kosasih Abbas, terdakwa kasus korupsi pengadaan SHS, Jaksa menyebut namanama yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik saksi Paijan diantaranya Sony Keraf, Rafiudin, Sutan Bhatoegana, Ahmad Farial, Wati Amir.

"Sutan Bhatoegana, Dony Keraf. Rafiudin, Ahmad Farial, Wati Amir menerima uang dalam rentang Rp 2550 juta sebagaimana catatan miliki Kosasih yang dipegang oleh Paijan," ungkap Jaksa Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu pekan lalu.

Terdakwa Kosasih Abas mengakui ada uang untuk mereka. "Mengenai catatan itu benar. Saya akan menjelaskan mengenai pemberian uang ke anggota DPR," kata Kosasih.

Ketika dikonfirmasi ke saksi Paijan, dia mengaku mungkin ada perbedaan antara catatan yang pernah dia lihat dengan catatan milik Kosasih. "Mungkin ada perbedaan," kata Paijan.

Ketika ditanyakan ke saksi Izrom Max Donal, seorang anggota tim peneliti pemasangan SHS, dia mengatakan bahwa kemungkinan uang tersebut untuk

Ahmad Farial. "Kalau saya tidak salah ingat pak, waktu itu beliau (Kosasih) bilang ini buat pak Ahmad Farial pak. Tapi saya tidak confirm, pak karena saya cuma dikasih nomor telepon," ujar Izrom.

Nama Sutan Bhatogana disebut terlibat dalam kasus korupsi pengadan SHS, bukan pertama kali diungkap.

Sebelumnya, pengakuan terdakwa Ridwan Sanjaya menyebut Sutan Bhatoegana terlibat atau bermain dalam proyek yang merugikan negara sekitar Rp 131,2 miliar.

Bahkan, tidak hanya Sutan Bhatoegana yang dikatakan terlibat, tetapi Kepala Badan Narkotika Nasional Gories Mere dan mantan Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel), Wisnu Subroto juga dikatakan turut bermain dalam proyek SHS tersebut.

"Dari DPR RI, Sutan Batoegana. Polri Gories Mere, dan dari Kejaksaan Wisnu Subroto. Itu diucapkan Ridwan pesanan dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Jacob Purnomo. Karena dia tersangkut perkara di Kejaksaa," papar Sofyan Bahkan, karena namanya kerap disebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil politikus Partai Demokrat tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka Jacob Purwono dan Kosasih Abbas. Sayangnya belum sempat didengarkan keterangannya, berkas perkara dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut dinyatakan lengkap. Sehingga, keterangan Sutan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan. (ENDY)

Korupsi Alat Kesehatan, Bekas Pejabat Kemenkes Divonis JAKARTA - Rustam Syarifuddin Pakaya, bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) divonis empat tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti Rp 2,5 miliar atau hukuman 2,5 tahun penjara. Hukuman itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa pekan lalu.

Majelis Hakim yang diketuai Pangeran Napitupulu menilai Rustam secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan korupsi menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 21,3 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Kemenkes tahun 2007.

"Terdakwa Rustam terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana," kata hakim Pangeran Napitupulu dalam amar putusannya.

Majelis hakim memaparkan penerima uang korupsi ini lainnya, juga diperintahkan mengembalikan kepada negara. Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, salah satu penerima wajib mengembalikan uang hasil korupsi yang diterimanya sebesar Rp 1,2 miliar.

Sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) serta kuasa pengguna anggaran proyek, Rustam menyalahgunakan kewenangannya.

Dia mengarahkan panitia untuk membuat pengadaan sesuai spesifikasi teknis, yang diajukan PT Graha Ismaya, perusahaan subkontrak pengadaan alat kesehatan.

Rustam juga dinilai menyetujui proses lelang, yang tidak diumumkan di media nasional. Rustam menge-

sahkan harga perkiraan sementara (HPS) alat kesehatan yang disusun berdasarkan sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun 2007, Depkes melakukan pengadaan alat kesehatan penanggulangan krisis. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ini Rp141,7 miliar. Sebagai PPK, Rustam melakukan pertemuan dengan Masrizal Achmad Syarif di ruang kerjanya.

Masrizal merupakan Direktur Utama PT Graha Ismaya, perushaan penyuplai alat kesehatan ke PT Indofarma Global Medika, rekanan Depkes dalam pengadaan 35 alat kesehatan.

Di situ Masrizal menyampaikan brosur alat-alat kesehatan. Masrizal katakan kepada Rustam bahwa apabila ada pengadaan maka bisa mempertimbangkan perusahaannya untuk bisa diikutsertakan.

Rustam menyuruh ketua tim teknis pengadaan Yusrizal untuk menyusun spesifikasi alat kesehatan berdasarkan brosur dari Masrizal. Saat proses lelang dilakukan, terdapat lima perusahaan yang ikut serta, yaitu PT Indofarma Global Medika,PT Yala Mulya Mandiri, PT Medicon Farmaindo, PT Kimia Farma TD dan PT Jakarta Sejahtera Medika.

PT Indofarma ditunjuk sebagai pemenang. Dalam mengadakan alat kesehatan itu, PT Indofarma melakukan perjanjian jual beli alat dengan PT Graha Ismaya. Harga yang ditawarkan PT Graha Ismaya lebih murah Rp 1,7 miliar dari harga yang disepakati Depkes senilai Rp 35 miliar. PT Graha Ismaya sendiri memperoleh keuntungan dari pengadaan tersebut senilai Rp 15 miliar.

Masrizal kemudian memerintahkan istrinya, Sri Wahyuningsih untuk membeli cek perjalanan Mandiri senilai Rp 5 miliar. Masrizal kemudian menyerahkan uang Rp 4,9 miliar kepada Rustam yang sebelumnya meminta jatah Rp 3,5 miliar.(ENDY)

•

KPK POS

4

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

KORUPSI

SUMUT

Ketahuan Sunat Bantuan, Kepsek Rekayasa Surat Pernyataan TANJUNGBALAI - Pasca penyunatan bantuan untuk siswa cacat di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri No.137711 terbongkar, Kepala Sekolah (Kepsek) Nino S.Pd lalu merekayasa surat pernyataan para orangtua siswa. Modusnya dengan mengundang rapat para orangtua siswa di sekolah yang berada di Jalan Abadi, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Dihadapan para orangtua siswa, Nino mengeluh soal pemberitaan di koran ini perihal dana bantuan yang dipotong pihaknya sebesar Rp 150 ribu per siswa dikali 80 orang siswa. Menurutnya pemotongan sudah seizin para orangtua siswa namun mengapa bisa terendus wartawan. ”Saya merasa di fitnah,” katanya seperti yang ditirukan salah seorang orang tua siswa yang menghadiri rapat.

Karenanya, Kepsek menekankan para orangtua agar tidak lagi mengembangkan cerita pemotongan tersebut. Di akhir rapat para orangtua disodori surat pernyataan yang isinya pemotongan itu merupakan pemberian mereka kepada pihak sekolah sebagai tanda terimakasih. Mungkin karena segan surat tersebut ditanda tangani.

Kabid Dikdasmenti Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai, Arwin Kawakib Nasution melalui Kasi SD Fathi S.Pd mengatakan pihaknya sudah menegur Nino.

Bahkan Kadisdik Drs H Hamlet Sinambela M.Pd secara

langsung telah menelfon Kepsek mempertanyakan pemotongan yang dilakukannya. Namun tindak lanjut selain teguran guna menyelesaikan perbuatan Nino, Fathi tidak dapat menjawabnya.

Ditanya mengapa dana

pemotongan itu tidak dikembalikan lagi kepada para orangtua siswa, pejabat eselon IV itupun tidak dapat menjawabnya. ”Nanti saya selesaikan dan hasilnya akan saya beritahukan kepada Anda,” katanya tanpa men-

jelaskannya lebih lanjut. Ketua LSM Pijar Keadilan Tanjungbalai, Makmur Panjaitan mengatakan tidak tertutup kemungkinan oknum-oknum pejabat di Disdik turut kecipratan hasil pemotongan dana bantuan itu. (HER)

Mantan PJ Bupati Bantah Korupsi

Kualitas dan sistem pekerjaan yang terkesan asal jadi sudah menjadi bahan pemberitaan media tapi sepertinya Dinas PU lamban dan mandul menyikapi. Hasil konfirmasi beberapa waktu lalu di Kantor Dinas PU, Hendro Siregar selaku Kabid Sarana mengatakan kegiatan pelaksanaan proyek bukan tanggung jawabnya.

Ditempat terpisah, Alber Simbolon selaku petugas pengawasan pekerjaan di Kecamatan Borbor mengatakan, pekerjaan drainase di Desa Huta Gurgur, Kecamatan

Borbor, sudah sesuai dengan spek dan desain yang dibuat tim perencana atau konsultan. Ironisnya, saat dicek lapangan sudah jebol sepanjang kurang lebih dua puluh meter.

Kadis PU, Jan Piter Silalahi ketika hendak di konfirmasi pada Jumat pekan lalu, tidak berada di tempat. Lewat pesan singkat dia mengatakan pihaknya akan memanggil PPK dan pengawas lapangan pada Senin pekan ini. Ditanya siapa pengawas dan PPk, Kadis menyebut nama Alber Simbolon dan Hendro Siregar. (LBER)

GUNUNGSITOLI – Mantan Pj Bupati Nias Utara, Drs Fonaha Zega mengaku tidak melakukan korupsi pada dana Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dan penahanannya sangat tidak wajar karena tidak ada bukti. Fonaha ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Sitoli pada Rabu pekan lalu dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana pendidikan anggaran 2010.

"Saya menjabat Kadis sejak Januari hingga Mei 2010.

Saya ditahan karena ada kerugian negara, sedangkan uang yang saya terima Rp 271 juta sudah dibelanjakan sesuai peruntukan. Kita lihat nanti apa benar Kejari punyai bukti," katanya pada Rabu pekan lalu.

Menurutnya, pada Berita Acara Pemeriksaan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi sehingga wajar kalau penahanannya tidak wajar karena sebelumnya bukan

berstatus tersangka. Soal kerugian negara senilai Rp 709.500.450, angka tersebut seperti dipaksakan BPKP dan Kejari padahal pengadaan barang bukan fiktif.

Masalahnya sekarang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mengakui tanda tangannya pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan pemalsuan tanda tangan PPTK sehingga Fonaha sebagai Pengguna Anggaran (PA) tertipu karena turut menanda tangani SPJ tersebut.

Kajari Gunung Sitoli Edi Sumarno yang dihubungi melalui Kasi Pidsus Yunius Zega mengatakan menurut pemeriksaan BPKP terjadi kerugian negara sebesar Rp 709.500.450. Kuasa hukum tersangka, Yos Lase SH yang diminta tanggapannya mengatakan, meski sudah ditahan tetap dilakukan praduga tak bersalah dan bukti yang menurut jaksa ada harus dibuktikan di pengadilan.(YAGI)

Pemprov Sumut Langgar Konstitusi MEDAN - Ketua GP Tendik Sumut, Drs FJ Pinem MSc MPd mengatakan, Pemprov Sumut telah melanggar konstitusi yang mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen diluar dari gaji, baik pada APBN maupun APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pinem mengingatkan kembali pada tahun 2003 dalam R-APBD Sumut, seharusnya Pemprovsu jangan terlalu banyak berharap untuk peningkatan mutu pendidikan, peningkatan hasil UN, juga jangan mengharapkan wajib belajar 12 tahun akan sukses serta peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya pada PAUD. Dia juga menyesalkan bantuan insentif dari Pemprov Sumut bagi para guru yang telah mendapatkan tunjangan profesi

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Kepada Yth: Pemimpin Redaksi Koran KPK POS Sehubungan dengan pemberitaan Koran KPK POS Edisi 226 kolom 4 Halaman 4 berjudul 'Dana terhambat Kontraktor Daftar Hitam Hentikan Pekerjaan.' Perlu kami jelaskan, bahwa dalam pemberitaan dengan kode (HER) tersebut bahwa wartawan Anda tidak melakukan konfirmasi. Saya Zulkfli Nasution, tidak pernah ditemui wartawan dan merasa terusik dengan pemberitaan tersebut.

Melalui bantahan berita ini, saya ingin menjaga nama baik saya sebagai warga masyarakat agar tidak terulang kembali dan wartawan harus profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Saya berharap agar bantahan ini menjadi pelajaran yang mendidik sehingga tidak sampai ke proses hukum yang akan merusak citra baik Koran KPK POS yang masyarakat percayai sebagai media paling berani mengupas kasus. Saya berharap bantahan ini dapat dimuat pada halaman yang sama untuk kejernihan permasalahan secara profesional.

Terkait nama Panusunan, sedikitpun tidak ada kaitannya dengan pemberitaan.

Tanjungbalai, Senin (26/11/2012).

Atasnama: Ir H Panusunan Siregar Msc. Zulkifli Nasution.

Terima kasih atas bantahan yang Anda lakukan dan akan kami jadikan kritik yang membangun.

CV YT Diduga Suap Sekretaris ULP

Proyek Rehab Jalan dan Drainase Sarat KKN TOBASA - Dinas pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Toba Samosir, tidak profesional dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Lapisan Penetrasi (Lapen) dan drainase. Dugaannya, Dinas PU sudah kongkalikong dengan rekanan sehingga berdampak pada mutu dan kualitas pekerjan dan terkesan asal jadi.

Terkait proyek rehab tersebut, Dinas PU selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran yang di alokasikan untuk beberapa paket proyek seharusnya pro-aktif melaksanakan pengawasan di lapangan agar pihak rekanan benar-benar mengerjakannya sesuai acuan konstruksi.

BANTAHAN

sebesar Rp 720 ribu per tahun terhitung sejak 2011.

Menurutnya, insentif tersebut adalah hasil dari perjuangannya bersama teman-temannya yang kala itu telah tiga kali melakukan demonstrasi ke kantor Gubsu dan DPRD Sumut.

Aksi itu dilakukan pada tahun 2008 yang lalu sewaktu Pinem menjabat sebagai Ketua PGRI Sumut.

Lanjutnya, draft R-APBD Sumut tahun 2013 mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 169 miliar dari total anggaran sebesar Rp 8,6 triliun yang berarti setara dengan 2,5 persen. Hal ini, katanya, bukan hanya melanggar konstitusi saja tapi juga termasuk suatu bentuk pelecehan bagi dunia pendidikan di Sumut.

Pemprovsu memprogramkan sektor pendi-

dikan sebagai salah satu prioritas andalan dalam mewujudkan masyarakat Sumut tidak bodoh. Namun kenyataannya sumua itu hanya retorika semata, ucapnya.

Ketika melakukan aksi, dia dan para demonstran telah melakukan deal dengan petinggi-petinggi di Sumut agar insentif guru dapat tertampung di APBD Sumut sebesar Rp 50 ribu per bulan untuk semua guru di Sumut. Bahkan mereka juga telah menjanjikan dan akan mengupayakan penambahan insentif guru pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Tapi 2012, bantuan tersebut dihentikan bagi guru yang telah lulus sertifikasi maupun guru yang mendapat tunjangan profesi. "Jika begitu, apa

bantuan Pemprovsu bagi guru yang sudah mengikuti sertifikasi," tanyanya.

Masih katanya, banyak guru-guru PAUD yang belum sejahtera bahkan sangat memprihatikan.

Bagaimana bisa jika insentif yang diterima hanya Rp 100 ribu per bulan. Itupun tidak semua guru PAUD yang mendapatkannya.

Lebih lanjut Ketua Pokja BAN Prov-SU ini mengatakan setiap provinsi di Indonesia memberikan insentif bagi para guru, itu selain yang diterima para guru dari pemerintah.

Bahkan, katanya, di DKI Jakarta dan Provinsi Riau, insentif guru lebih besar dari gaji sebulan. Begitu juga provinsi lainnya, yang merekan terima paling rendah Rp 200 ribu per bulan.

"Bayangkan, APBD

Sumut cukup besar tapi hanya mampu memberikan insentif guru sebesar Rp 60 ribu per bulan. Itupun diberikan bagi guru-guru yang telah lulus sertifikasi dan sekarang dihentikan karena pelaksanaan Pilgubsu," ujarnya pada Kamis pekan lalu.

Terkait dengan Pilgubsu, ribuan guru di Sumut datang dan meminta petunjuknya, siapa yang akan dipilih dalam Pilgub mendatang. Pinem menjawabnya, GP Tendik Ind independen dan dalam hal ini. Dirinya tidak mengarahkan pada satu sosok calon pun karena selama ini banyak guru yang jadi korban akibat Pilkada. Kepada ribuan guru, dia hanya menyarankan untuk memilih calon Gubsu yang benar-benar peduli tentang pendidikan dan nasib guru. (FER)

PAKPAK BHARAT - Beredarnya kwitansi bukti pemberian uang sebesar Rp 75 juta kepada Sukardi Purba selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Kabupaten Pakpak Bharat, diduga untuk mempermulus kegiatan kontrak kerja CV Yakop Tehnik (YT).

Hasil konfirmasi, Sukardi mengatakan isi kwitansi tidak benar. Dia bilang sudah pernah mau mengadukan CV YT tentang beredarnya kwitansi tersebut namun perusahaan itu mengaku membuat kwitansi karena terpaksa agar bisa borongannya dapat di cairkan.

Hal ini juga pernah disampaikan ke Polres Pakpak Bharat dengan tuduhan pencemaran nama baik namun mengingat tidak ada saksi

yang mengetahui dari mana dan siapa pembuat kwitansi tersebut makanya tidak di tindaklanjuti. Ditanya ulang soal ini, Sukardi terlihat tidak senang dan mengancam akan menggugat media ini jika diterbitkan karena mencemarkan nama baiknya.

"Saya akan jadikan wartawan KPK Pos sebagai saksi," katanya beberapa waktu lalu. Padahal, indikasi suap yang dilakukan CV YT sesuai temuan BPK RI Perwakilan Sumut pada 2010 tentang pemenangan proyek PLMTH I dan II yang dianggap tidak wajar dan terdapat kekeliruan yang dampaknya merugikan negara.

Sementara itu, hingga hari ini Wakil Dirut CVYT, Sondang Berutu yang diduga pelaku suap tidak dapat ditemui..(PT)

Dugaan Korupsi di SMPN Lahusa NIAS SELATAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Telukdalam dan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Disdikbud) Kabupaten Nias Selatan membangun kerjasama untuk memberantas dugaan korupsi, khususnya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 1 Lahusa, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nisel, Propinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini terlihat dari kedatangan Kejari ke Disdikbud pada Jumat pekan lalu, untuk meminta salah satu dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana BOS

SMPN 1 Lahusa Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2010 sampai dengan Triwulan I TA 2012 dan SPJ dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan IV TA 2010 sampai dengan Triwulan II Tahun 2011.

Kedatangan Tim Kejari dipimpin Nikson Andreas Lubis dibenarkan dengan Surat Nomor: Print-406/ N.2.22/Fd.1/11/2012 yang ditandatangani Kajari Telukdalam, Sontang Sidabutar tertuju kepada Kadisdikbud Nisel, Dra Magdalena Bago. Tim memperoleh dokumen yang diminta demi kelancaran proses selanjutnya.(DUHA)

Dinas PU Terindikasi Rugikan Negara STABAT - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat di bawah pimpinan Bambang Irawadi dianggap belum mampu melakukan pengawasan pekerjaan di intansinya. "Kalau tak mampu, mundur saja dari jabatan Kadis," kata Ketua Lembaga Peduli Aset Daerah (LSM LIPAD) Langkat, Bambang S pada Jumat pekan kemarin.

Dia mengatakan, banyaknya pekerjaan yang kurang pengawasan Dinas PU menyebabkan indikasi kerugian keuangan negara hingga Rp 1 miliar lebih, sesuai hasil audit BPK Tahun Anggaran 2011. Lemahnya pengawasan karena pengawas lapangan di anggap belum maksimal melakukan pekerjaannya.

Hasil audit BPK tersebut diketahui sebesar Rp 1.194.

260.176,79, berupa pekerjaan tiga paket pemeliharaan periodik jalan pada Dinas PU yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi senilai Rp

976.194.080. Pada komposisi agregat lapis pondasi atas kelas A pada pekerjaan pengaspalan Jalan lingkungan Simpang Kampung Pasir, Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang tidak memenuhi spesifikasi senilai Rp136.587.082,50. "Lalu, pengaspalan Jalan Pamah Tambunan – Ujung Bandar sepanjang 750 x 3,5 meter di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Salapian, tidak sesuai spesifikasi teknis senilai Rp 67.117.074, dan terjadi kekurangan volume senilai Rp14.

362.480.29, ujar Bambang.

Untuk itu, dirinya meminta Bupati Langkat agar mengganti Kadis PU karena bisa menyebabkan citra buruk melihat besarnya indikasi kerugian uang negara yang terjadi terus-menerus setiap tahun. Indikasi tersebut dilakukan Bambang Irawadi selaku Kadis PU Langkat, Kabid Bina Marga, Kabid Cipta karya, Kabid Sumberdaya Air dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).(BL/JUL)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan, Ramli Sirait; Buyung Esdi Sipahutar (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).

•

KPK POS

5

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

KORUPSI

LIPSUS

PENG ADAAN GENSET DISDUKCAPIL

TERINDIKASI BELUM DILAKSANAKAN Anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berasal dari APBD Kota Medan tahun 2012 disinyalir tidak tepat sasaran. Bahkan diduga proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas, karena sebelumnya panitia lelang sudah mengantongi nama perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

Anggaran yang diberikan pemerintah untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada APBD 2012 sebesar Rp 17,333 milliar.

Salah satunya program pengembangan data base kependudukan untuk pengadaan mesin generator/ genset sebesar Rp 3,150 milliar.

Pengadaan generator/ genset yang tertampung di APBD Medan ini berjumlah 21 unit dengan rincian harga perunitnya sebesar Rp 150 juta untuk 21 kecamatan di Kota Medan.

Untuk program pengembangan data base kependudukan ini saja pemerintah juga menyediakan anggaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) antara lain honor Kuasa Pengguna Anggaran 1 orang/kegiatan sebesar Rp1,350 juta, honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 orang/kegiatan sebesar Rp1,350 juta, honorarium Pemeriksa Barang/Jasa seperti Ketua 1 orang/kegiatan sebesar Rp1 juta. sekretaris 1 orang/ kegiatan sebesar Rp900 ribu, dan anggota 1 orang/paket sebesar Rp800 ribu.

Sedangkan honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Ketua 1 orang/paket sebesar Rp950 ribu, Sekretaris 1 orang/paket sebesar Rp900 ribu dan Anggota 3 orang/ paket sebesar Rp2,7 juta.

Dan honor PPTK 1 orang/ kegiatan sebesar Rp1,160 juta, honor staf PPTK 1orang/kegiatan sebesar Rp950 ribu.

Honor untuk Tenaga Ahli Server 24 orang/bulan x Rp1,2 juta sebesar Rp28,8 juta, honorarium administrator Data Base 12 orang/bulan x Rp600 ribu sebesar Rp7,2 juta. Dan untuk belanja dokumen/ administrasi tender 1 paket sebesar Rp1,140 juta dan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket/tahun sebesar Rp32,500 juta.

Untuk pengadaan mesin Generator/Genset tahun anggaran 2012 ini, Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Medan telah melakukan mekanisme pelelangan. Pada Berita Acara Evaluasi Nomor : 008/01/IV/PBJ-DKCS/2012 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 23-10-2012.

Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah TA. 2012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah mengadakan Evaluasi untuk Paket Pekerjaan pengadaan generator/ genset.

Dengan hasil-hasil sebagai berikut, Peserta yang mendaftar terlampir dalam SPSE, Peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 ( Enam) perusahaan yaitu PT.Esha Sigma Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.564.100.000, penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.564.100.000. CV . PUTRA

PERSADA, dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.939.540.000. dan penawaran terkoreksi Rp 2.939.540.000. CV. IBANA dengan nilai penawaran sebesar Rp2.998.800.000. dan penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.998.800.000.

CV INDO MAKMUR dengan nilai penawaran Rp 3.045.000.000. dan penawaran terkoreksi sebesar Rp 3.045.000.000.

CV. MEGA PRIMA NIAGA dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.066.000.000. dan penawaran terkoreksi sebesar Rp 3.066.000.000.

CV BERDIKARI SEJAHTERA dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.087.000.000. dan penawaran terkoreksi sebesar Rp 3.087.000.000.

Metode Evaluasi yang digunakan adalah Sistem Gugur dan Unsur-unsur yang dievaluasi adalah Evaluasi Administrasi, yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi oleh peserta pelelangan terhadap persyaratan yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

Peserta yang lulus dilanjutkan ke evaluasi Teknis. selanjutnya tahap Evaluasi Teknis, yaitu pemenuhan syarat teknis.

Peserta yang lulus dilanjutkan ke evaluasi Harga. Berikutnya, Evaluasi Harga, yaitu total harga penawaran masih di bawah Total Nilai HPS dan harga satuan penawaran yang lebih tinggi 110 persen dari harga satuan HPS diklarifikasi. Peserta yang lulus dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.

Berikutnya, Evaluasi Kualifikasi, yaitu pemenuhan syarat pengisian isian formulir kualifikasi dan lampirannya sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan Peserta yang lulus dan memiliki nilai penawaran terendah dilanjutkan ke Pembuktian Kualifikasi Dan para Peserta yang lulus pada tiap tahapan evaluasi adalah, Lulus Evaluasi administrasi sebanyak 6 (Enam) Peserta.

Yang Lulus Evaluasi Teknis sebanyak 3 (Tiga) Peserta, yang Lulus Evaluasi Harga sebanyak 6 (Enam) Peserta dan yang Lulus Evaluasi Kualifikasi sebanyak 1 (Satu) Peserta Mekanisme selanjutnya peserta yang lulus diundang untuk Pembuktian Kualifikasi, PT. ESHA SIGMA PRATAMA, untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan gugur, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

CV PUTRA PERSADA untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan gugur, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur. CV IBANA untuk administrasi dinyatakan

lulus, teknis dinyatakan gugur, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur. CV INDO MAKMUR untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan lulus, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur. CV MEGA PRIMA NIAGA, untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan lulus, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan lulus.

CV BERDIKARI SEJAHTERA, untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan lulus, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

Dan yang lebih anehnya lagi, pengadaan barang yang dilelangkan LPSE Pemko Medan dan semua panitia berasal dari Discapil diduga penuh rekayasa. Hal ini disebutkan salah seorang peserta lelang Direktur PT.ESHA sIGMA PRATAMA, Gerhard Parapat yang beralamat di jalan Guru Singa Berastagi.

Gerhard menjelaskan dengan singkat, pada tanggal 6-12 Oktober 2012 pengumuman pacakualifikasi/ pengumuman lelang dan download dokumen pengadaan, dan pada 9 Oktober, dilaksanakan rapat penjelasan/anwejing.

Selanjutnya 10-13 Oktober, upload dokumen penawaran/pemasukan dokumen penawaran. Dan pada 15-16 Oktober, dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran.

Berikutnya pada 17-21 Oktober dilakukan evaluasi penawaran. Kemudian pada 22 Oktober dilaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, selanjutnya 23 Oktober, upload berita acara hasil pelelangan lalu pada 24 Oktober, penetapan pemenang lelang. Dan 25 Oktoberdilakukan pengumuman pemenang lelang. Berikutnya, pada 26 Oktober sampai 5 November, masa sanggah hasil lelang.

Selanjutnya setelah lewat masa sanggah, pada 6 November panitia membuat surat penunjukan penyedia barang dan jasa, kemudian, 7 November, penandatangan kontrak keberatan mengenai spesifikasi barang karena pada rapat penjelasan, semua peserta keberatan dengan spesifikasi barang yang di buat panitia, tapi panitia tak mengindahkan nya.

Sikap keberatan yang perlihatkan para peserta, kata Gerhard, menyebabkan terjadina lelang ulang. Dia mengatakan, Lelang pertama gagal karena tak ada peserta yang ikut karena spesifikasi barangnya, kemudian di lelangkan lagi oleh panitia tapi tetap dengan spesifikasi barang yg sama dan semua

peserta tetap keberatan dengan spesifikasi yg di buat panitia.

Gerhard menyebutkan, ada indikasi, panitia mengkondisikan barang atau mengarahkan barang ke satu merek saja yang sudah di kunci spesifikasinya. Jelas hal ini sudah melanggar Perpres 54 Tahun 2010 dan melanggar UU Persaingan Usaha.

Karena merasa kurang puas dengan hasil lelang, akhirnya pada tanggal 13 November 2012, Direktur muda ini, mendatangi dan hendak mempertanyakan masalah ini ke kantor Dinas Catatan Sipil untuk menjumpai Ibu Sriati, selaku Ketua Panitia dan PPK untuk menanyakan surat penunjukan penyedia barang dan jasa apakah sudah diterbitkan.

Ternyata niat Gerhard surat penunjukkan penyedia barang itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, timbul permasalahan manakala saat dia mau meminta copy-an surat penunjukan penyedia barang dan jasa untuk dasar membuat laporan ke jaksa karena dari jadwalnya seharusnya surat sudah keluar. Karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaanya hanya 60 hari setelah teken kontrak.

Yang disesalkan Gerhard, Ketua PPK, ibu Sriaty malah mengatakan surat belum keluar dan kontrak juga belum di tandatangani.

"Jika dilihat dari proses lelang seharusnya penandatanganan kontrak sudah dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2012," kata kontraktor muda ini.

Munculnya niat Gerhard melaporkan masalah ini ke Jaksa karena dia melihat banyak kejanggalankejanggalan. Khususnya masalah spek barang yang diminta panitia hanya pada satu merek (merek China).

Dan bukan hanya dia yang merasakan kejanggalan itu.

Bahkan bisa dikatakan seluruh peserta juga merasakan kejanggalan itu dan keberatan dengan pengajuan merek itu.

Mengapa hanya satu merek saja? Karena sepengetahuannya, merek lain juga ada, bahkan kualitasnya lebih bagus.

Untuk generator/genset merek Isuzu Protone estimasi harga barang yang dijual di toko hanya Rp 60 juta. Dan jika dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan untuk pengadaan barang ini yang akan ditempatkan pada 21 kecamatan di Kota Medan, jelas terjadi penyimpangan anggaran yang akan merugikan negara, kata Gerhard. Saat KPk Pos datang menyambangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk konfirmasi kepada PPK ibu Dewi, ternyata beliau tidak berada ditempat.(FER)

PENGADAAN BARANG DAN JASA BERMASALAH LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencatat sebanyak 173 kepala daerah di Indonesia bermasalah dalam pengadaan barang/jasa. Satu di antaranya adalah di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (LKPP), Jamaluddin Abu Bakar dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden No 70/2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beberapa waktu lalul.

Abu Bakar menjelaskan berdasarkan data dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) yang mereka terima,

beberapa tahun terakhir penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, didominasi kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa serta perizinan, bahkan angkanya mencapai 80 persen.

Salah satu faktor, pada umumnya para kepala daerah yang terjerat kasus hukum, karena tidak memahami betul soal mekanisme dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu banyak yang melanggar keputusan menyebabkan in afesiensi, serta adanya dugaan terjadi penyimpangan barang tidak berwujud, menyebabkan terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Salah satu contoh terbaru adalah dugaan

korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Gubernur Riau, Rusni Zainal, yang terindikasi melakukan kesalahan dalam beberapa pengadaan barang/ jasa untuk PON Riau 2012.

Dia mengatakan mengurangi risiko terjerat kasus pidana, yang terpenting dilakukan oleh ratusan kepala daerah itu, adalah mengikuti aturan dan pembinaan, serta harus adanya dorongan untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, karena hal itu akan merusak sistem pemerintahan yang bersih.

Selain itu harus mengikuti aturan, menggunakan mekanisme yang ada, serta melakukan pembinaan Sumber

Daya Manusia (SDM) lebih maksimal, agar mengurangi risiko terjerat hukum dalam pengelolaan anggaran khususnya pengadaan barang/ jasa tersebut.

Abubakar mengatakan saat ini kepala daerah yang berasal dari politik dan tersangkut kasus, umumnya tidak mengerti betul dengan kebijakan yang diambil. Sehingga mengurangi atau menekan jumlah kepala daerah menyimpang dari aturan yang ada, adalah memperkuat sistem SDM staf di bawahnya.

Di beberapa daerah menjadi salah satu syarat untuk naik menjadi eselon II dan III, diwajibkan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

Sehingga ketika ada kebi-

jakan yang salah dan menyimpang diambil oleh kepala daerah, maka pejabat di bawahnya bisa memberikan masukan. Jika itu dilakukan, kepala daerah sebagai jabatan politis bisa terhindar dari kasus hukum.

Syarat staf di bawah kepala daerah memiliki sertifikat, membuktikan adanya kemauan untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga tidak terjadi pelanggaran berujung proses hukum. "Yang banyak terjerat itu kepala daerah dipilih berdasarkan politik. Dia tidak tahu mana kebijakan yang benar. Kalau stafnya kuat dan ada keinginan tidak melanggar atu-

ran, maka pemerintahan daerah tersebut akan maju dan terhindar dari kasus disebabkan keputusan politis," katanya.

Dia menambahkan dari data yang ada, daerah di Indonesia yang mendapat penilaian baik dalam mengelola pengadaan barang/ jasa, yaitu, Provinsi Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Kota Depok, dan Surabaya. Sedangkan daerah lain perlu mendapat pengarahan, pembinaan, soal pengelolaan barang/jasa ini, sebab sebahagian besar terpaksa harus berhadapan dengan hukum, karena terindikasi terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Transparansi dan keterbukaan soal pemenang lelang

atau pemegang sebuah proyek, juga bisa menekan angka terjadinya dugaan korupsi. Selama ini, aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, dan Pengadilan, meminta LKPP menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus tertentu khususnya soal penyimpangan kebijakan pengadaan barang/jasa. Banyak masukan dan pemaparan yang disampaikan, meski begitu kembali dari kepala daerah yang ingin menjalankan pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, dalam sosialisasi Perpres No 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pemberlakuannya sudah mulai sejak Agustus 2012 lalu.(JURNAS)

•

KPK POS

6

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

POLITIK

APBK-P Langsa Rp26 M LANGSA - Pendapatan akhir Fraksi Karya Sejahtera Umat (KSU) DPRK Langsa terhadap rancangan Qanun Kota Langsa, tahun 2012 tentang Perubahan APBK, menyebukan APBK Kota Langsa, mengalami kenaikan Rp470.

985.660 atau 6,64 % dari pendapatan sebelum P-APBD sebesar Rp 444.168.414.002 Hal tersebut disampaikan ketua DPRK Langsa Ridwan, kemarin. Hadir pada sidang

paripurna itu para wakil ketua DPRK, Syahruzar AKA, H T. Hidayat, Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid dan anggota DPRK serta Kepala SKPK lainnya.

Ridwan merincikan surplus/devisit sebelum perubahan Rp38.829.749.430 dan setelah perubahan Rp17.418.

676.583. Yaitu berkurang Rp 21.411.073.147 atau 55,14 %.

Sementara pembiayaan penerimaan daerah sebelum perubahan Rp1.664.000.736, setelah perubahan Rp21.282.

073.883, atau naik 1.178, 9% Sedangkan SiLPA Rp1.

664.000.736 menjadi Rp761.

315.815, naik Rp5.955.

315083 atau 357.89 %. Pinjaman daerah Rp13.662.758.

064 untuk pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp 40.493.750.466 setelah perubahan Rp38.700.750.466 atau kurang Rp1.793.000.000.

Pembiayaan netto sebelum perubahan Rp38.1829.749.

730, setelah peubahan Rp17.

418.676.583 atau bertambah Rp21.411.073.147 atau 55.14%.

Rincian perubahan yang diajukan, pendapatan Rp454.

551.215.804, belanja Rp432.

957.749.446. Penerimaan Rp

18.907.284.108, pengeluaran Rp. 10.500.750.466 dan Netto Rp21.593.466.358.

Menurut Ridwan dari angka-angka itu terjadi peningkatan pendapatan daerah Rp30 Milyar. Banyaknya penambahan belanja, Pemko menetapkan penerimaan pembiayaan daerah dengan melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 13.662.758.064.

Sementara keterangan Kadis DPKA, Langsa mendapat alokasi dana dari Pemerintah Provinsi Aceh Rp10 Milyar, yang diharapkan bisa menutupi pinjaman daerah.(BSO)

Johan Samose Harahap Jadi Sekdako Tebingtinggi

LANTIK–Drs. Faisal, M. AP melantik tiga geuchik terpilih di ruang Aula Kecamatan Peureulak Kota.

Camat Peureulak Kota Lantik Tiga Keuchik Terpilih ACEH TIMUR–Sebagai pimpinan pejabat pemerintahan desa maupun lainnya harus mempunyai kharisma dan pendidikan, sebagai pondasi menjalankan roda pemerintahan. Apalagi seorang Keuchik adalah ujung tombak pemerintahan kecamatan dan penyambung pemerintahan Kabupaten.

Camat Puereulak Faisal secara resmi melantik tiga Keuchik terpilih, yaitu As-

nawi Ibrahim Keuchik Gampong Seuneubok Aceh.

H.Abdullah Kadir Yacob Keuchik Gampong Leuge.

Muhammad Yusri Keuchik Uteun Dama.

Keuchik Asnawi Ibrahim Yacob adalah yang terpilih kembali. Pelantikan Keuchik dilaksanakan di ruang Aula Kantor Camat Peureulak Kota belum lama ini.

Faisal meminta kepada ketiga Keuchik agar melakukan tugas–tugas pemerin-

tahan dengan baik dan melayani warganya dalam pengembangan pembangunan di segala bidang.

“Itu untuk mewujudkan pemerintahan, tercapainya pembangunan dan percepatan pengembangan Kabupaten Aceh Timur Kedepan, Ujar Camat Peureulak Kota.

Tampak hadir muspika setempat, Danramil, Kapolsek, Tokoh Masyarakat, Mukim, dan undangan lainnya.(BSO)

Walikota Buka Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Binaan PKK TA N J U N G B A L A I - T i m Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Niorwan Subhan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kelurahan binaan TP PKK Kota Tanjungbalai Senin (26/11).

"Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dibuka langsung Waikota Tanjungbalai diwakili Asisten Ekbangsos Dr H Husinuddin serta dihadiri Ketua TP.PKK Dra Hj Armaeni Jannah dan sejumlah pimpinan SKPD terkait lainnya.

Walikota mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan hendaknya memberi-

NAD SUMUT

kan dampak positif serta memiliki tindaklanjut yang harus disampaikan kemali kepada PKK di daerah Tanjungbalai.

"Tindak lanjut itu bertujuan untuk melakukan berbagai perbaikan khususnya PKK yang selama ini diketahui sudah memiliki keja keras melakukan pembinaan dikelurahan-kelurahan." katanya.

Menurut Walikota, tindaklanjut monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Tim TP.PKK Provsu tersebut juga diharapkan menjadi motivasi dalam memacu pelaksanaan tuga dan program PKK Tanjungbalai

STAIN Wisuda 585 Sarjana LANGSA - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa (SCK) Langsa, Selasa kemarin mewisuda 585 sarjana baru. Dari jumlah itu, 7 di antara lulus terbaik.

Gubernur Aceh melalui Asisten Bidang Pemerintahan, M Basyah Ali dalam sambutannya mengharapkan lulusan STAIN dapat menjadi benteng kokoh untuk mempertahankan syariat Islam (SI) di wilayah Aceh.

“Saudara diharapkan berperan dalam pembangunan menjadi tembok kokoh untuk mempertahankan Aceh sebagai pusat pengembangan dan inplementasi S1 di Indonesia,” ujar Gubernur.

Pembantu Ketua STAIN Bidang Akademik Basri Ibrahim dalam laporannya mengatakan, dari 585 wisudawan terpilih 7 lulusan terbaik dari masing-masing prodi. Dari 7 lulusan terbaik itu, 3 di antaranya lulus dengan predikat Cumlaude.

Ketujuh lulusan tebaik itu adalah. Agustinar

kedepan dengan lebih baik lagi, sehingga haapan untuk membina kelurahan-kelurahan lainnya dapat ditingkatkan." pintanya.

Ketua TP.PKK Tanjungbalai Hj Amaeni jannah berharap, semua jajaan PKK baik ditingkat kota, Kecamatan maupun kelurahan hendaknya dapat saling membahu dan mendukung program yang ditentukan, dengan harapan ke depannya nanti seluruh PKK yang ada didaerah Tanjungbalai mampu berbuat terbaik yang intinya iku berperan mensejahterakan kepentingan warga masyarakat luas." harapnya.(HER)

prodi muamalat, nilai IPK 3.70 2. Deviana Yusliawati,Prodi Pendidikan matematika nilai IPK 3.60. 3. Intan Purnama Sari, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Nilai IPK 3.54. 4.Nilawati, Prodi pendidikan agama Islam. Nilai IPK 3.49,. 5.

Muhammad Nazaruddin, prodi Syariah, IPK 3.46. 6. Siti Syafaat marfuah, prodi pendidikan Bahasa Arab, Nilai IPK 3.46, 7.Ratna Gustina Prodi Komunikasi dan penyiaran Islam. (BSO)

FPPP Minta PT.SMA Jangan Buang Limbah Sembarangan BATUBARA - PT.SMA perkebunan Tanah Datar-Talawi yang mengelola perkebunan kelapa sawit hendaknya jangan membuang limbah sembarangan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit dan meresahkan warga masyarakat sekitar,hal ini disampaikan ketua fraksi PPP DPRD Batubara Ahmad Badri

T.TINGGI–Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyaksikan pelantikan Johan Samose Harahap SH MSP sebagai Sekda Kota Tebingtinggi, di gedung Hj. Syawiyah Nasution Jalan Sutomo, Rabu lalu. Pelantikan ini menjadi penantian panjang masyarakat, pengusaha dan PNS di Tebingtinggi.

Jabatan Sekda terakhir adalah Hasbi Budiman, kemudian beralih Plt. H Agussalim Purba.

Dilanjutkan Plt H Hadi Winarno, setelah itu digantikan Plt. Johan Samose Harahap hingga jabatan itu didefinitifkan.

Pelantikan itu berdasarkan SK Plt Gubsu tertanggal 13 Nopember 2012, kemudian dilantik Walikota Tebingtinggi disaksikan sejumlah SKPD dan paduan suara. Walikota mengatakan setelah pejabat Sekda defenitif diharapkan roda pemerintahan berjalan sesuai harapan dalam memberikan pelayanan prima kepada warga Kota Tebingtinggi. "Dengan pengangkatan Johan Samose sebagai Sekda, diharapkan lebih professional, menegakkan disiplin PNS dan pelayanan akan lebih baik lagi,"katanya.

Usai pelantikan, Johan Samose membacakan fakta integritas meliputi 8 poin, termasuk di antaranya jika terlibat KKN, jabatan yang diemban dapat diberhentikan.

Walikota juga menegaskan, Tebingtinggi saat ini merindukan adipura. sudah 12 tahun Piala adipura lepas dan akan kita rebut kembali. Karena itu, kita upayakan peningkatan pelayanan kepada warga Kota Tebingtinggi.

Acara pengambilan sumpah jabatan Sekda dihadiri, Wakil Walikota, Ketua Pengadilan Agama, H Nandang Hasanuddin, Kejari Tebingtinggi Olopan Nainggolan, Asisten Pemkab Batubara, Azrai, Kepala SKPD, Camat serta undangan dari pihak BUMN. Umar minta Sekda mampu meningkatkan hubungan sinergi antara eksekutif dan BUMN. Menyikapi digelarnya pemilihan Gubsu, Walikota mengharapkan posisi Sekda sebagai corong kebijaksanaan walikota dan wakil walikota tidak diskriminatif.

Mengajak seluruh PNS berpartisispasi dengan bersikap netral, agar pemerintahan berjalan baik.(RS)

diruang kerjanya di Lima Puluh, Ditegaskan Badri bahwa saat ini masyarakat sekitar perkebunan terutama warga desa Karang Baru merasa resah dan sangat terganggu dikarenakan pihak PT SMA membuang tandan kelapa sawit yang kosong/ janjangan kosong (tangkos) di dekat badan jalan yang sehari-harinya dilalui warga masyarakat. Akibatnya banyak binatang yang datang seperti agas, lalat dan menimbulkan bau busuk menjijikkan. Kita berharap agar managemen PT SMA dapat mengevaluasi kinerja yang dinilai semberono. Kita juga masih melihat air limbah dialirakan ke parit-parit di areal perkebunan dimana seharusnya air limbah ini dialirkan ke tempat khusus.

Tokoh masyarakat Desa Karang Baru Khairul Amri menjelaskan pembuangan limbah secara sembarangan sudah berlangsung lama dilakukan PT SMA. Saat ini banyak warga terserang penyakit gatal-gatal. Apabila ini dibiarkan, masyarakat dapat melakukan tindakan karena PT SMA dianggap tidak peduli lingkungan. “Yang paling penting Pemkab Batubara melalui instansi terkait hendaknya dapat melihat kondisi riil di lapangan,

HUT KORPRI, Janda PNS dan Anak Yatim Terima Santunan ACEH TIMUR - Puncak peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-41 tingkat Kab. Aceh Timur ,Kamis (29/11) diperingati diikuti seluruh jajaran PNS. Peringatan diselenggarakan di halaman Setdakab Aceh Timur di Idi Rayeuk.

Bertindak sebagai pembina upacara Sekda Aceh Timur Syaifannur. Dalam amanatnya, Sekda membacakan sambutan tertulis Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan hampir setengah abad, Korpri telah menunaikan perannya sebagai pilar utama mewujudkan tata pemerintahan bersih dan berwibawa.

Pelayanan publik yang bersih ,cepat dan berkualitas merupakan kewajiban kita semua sebagai aparatur, me-

wujudkan kualitas pelayanan pada masyarakat tentu akan semakin baik, jika segenap aparatur pemerintah mampu merubah pola pikir (mindset) dari mental penguasa jadi abdi masyarakat.

Pelayanan publik yang benar-benar merupakan wujud dari nilai dan esensi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. terlebih di tengah meningkatnya anggaran negara baik di pusat maupun daerah.

Korpri harus jadi kekuatan utama yang menjamin semua anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Puncak Hut Korpri ke 41 Kabupaten Aceh Timur tahun ini juga dirangkai dengan penyerahan bingkisan dan santunan serta bantuan

kepada para anak yatim, janda PNS dan lembaga Panti Asuhan. Santunan diserahkan langsung Ketua Korpri Aceh Timur Syaifannur.

Sementara itu masih dalam rangka peringatan Hut Korpri, dilaksanakan jalan santai. Kegiatan yang diikuti seribuan PNS ini, menempuh rute dari mulai dari jalan protokol dan pusat kota Idi sekitarnya.

Kegiatan ini diakhiri penarikan undian door prize, dengan ratusan hadiah menarik. Seperti televisi, sepeda, mesin jahit, magiccom dan aneka hadiah elektronik serta lainnya. Juga digelar kegiatan donor darah yang dipusatkan di Aula Gedung Serbaguna Setdakab Idi, diikuti PNS dan anggota TNI/Polri.(BSO)

Aceh Timur Peringati Hari Jadi ACEH TIMUR–Hari jadi atau lahirnya Kabupaten Aceh Timur yang ke-56, Senin lalu diperingati dalam upacara khusus dihadiri seluruh muspida plus, muspika dan jajaran PNS, dipusatkan di halaman Setdakab Idi. Bertindak sebagai Irup, Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Syama'un.

Dalam amanatnya, Wabup menyatakan perkembangan daerah dan Pemkab Aceh Timur saat ini sudah memasuki usia ke-56 tahun.

Berbagai tantangan dan rintangan sudah tentu mewarnai dinamika perjalanan kehidupan masyarakat baik pada bidang pemerintahan

,pembangunan kemasyarakatan dan sektor lainnya.

“Kita masih memiliki waktu untuk menggapai cita-cita dan harapan untuk lebih mengembangkan kehidupan demi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat,” katanya.

Saat ini lanjut Wabup, Aceh Timur sedang menata dan mengembangkan berbagai potensi dan kewilayahan guna mempercepat pembangunan di segala bidang. Sebagai pimpinan daerah pihaknya telah mengupayakan berbagai program terobosan yang menghasilkan solusi, terutama menyangkut sendi kehidupan

masyarakat pada umumnya.

Sejak berdirinya 1956 lalu, baru tahun ini kita peringati hari jadi. Dengan peringatan ini hendaknya kita sambut gembira dengan harapan, dapat menjadikan program pembangunan lebih terfokus lagi. Mungkin bagi sebagian orang terlalu terpaku menilai kekurangan, sehingga terkesan yang ditonjolkan hanya pencitraan buruk kinerja Pemkab.

Diakhir sambutannya, Wabup mengharapkan dukungan dan peran aktif masyarakat serta jajaran pemerintahan daerah ini untuk bersama-sama membangun Aceh Timur tercinta ini.(BSO)

F-PPP L Batu Lukai Hati Rakyat RANTAUPRAPAT - Penolakan FPPP terhadap pengesahan P-APBD Labuhanbatu 2012 terkesan sentimental dan tidak beralasan. Itu membuat gerah kader partai berlambang ka'bah tersebut seperti disampaikan ketua Bappilu PPP Hairuddin Hasibuan, Kamis kemarin.

Menurut Hairuddin, FPPP sudah lari dari jalur perjuangan partai dan terkesan melukai hati masyarakat khususnya pendukung PPP. Masyarakat sudah pintar, apa yang di gembar gemborkan PPP akhir-akhir ini yang selalu mendiskriditkan Pemkab Labuhanbatu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan.

“Coba mereka berkaca dan bertanya kepada masyarakat, bagaimana penilaiannya, bukan asumsi dan sentimental,” ujar Hairuddin sembari kepada wartawan sembari menunjukkan pemberitaan salah satu media yang di duga bayaran dan sakit hati.

Lebih lanjut Hairuddin menjelaskan, aneh alasan FPPP itu. Mempermasalahkan gaji dan belanja pegawai, oknum anggota DPRD dari PPP itu hanya baca kulit luarnya, tapi tidak detail melihatnya. Mungkin DAU saja dia tidak tahu dan berapa jumlah pegawai. Pada-

masyarakat tidak resah,”ujarnya.(SAH)

Sekda Buka Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur diwakili Sekda Syaifannur, Selasa lalu membuka secara resmi sosialisasi wawasan kebangsaan dan pelatihan bela negara, yang diikuti elemen masyarakat. Kegiatan dipusatkan di Aula Kompi B Peudawa. Sosialisasi yang digelar Kodim 0104 AT ini dihadiri langsung Letkol Inf Moh Hasan dan jajarannya serta para Kepala SKPK dalam Kabupaten Aceh Timur.

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan salah satu upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui pemahaman wawasan kebangsaan yang baik dan benar.

Untuk itu, kepada setiap warga negara diharuskan memiliki komitmen dan pengetahuan tentang jati diri bangsa serta diharapkan mampu memahami segala bentuk tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa. Baik sekarang maupun akan datang.

Hairuddin hasibuan ketika disambangi wartawan. hal hampir 90% hanya gaji pegawai tambahan pembangunan telah i upayakan dari propinsi dan pusat oleh pemkab. “Jadi jujur oknum yang di duga tidak pro rakyat dan hanya pengacau yang mementingkan kepentingan pribadinya,” ujarnya penuh kekecewaan.

Dibagian lain simpatisan dan pemelih tetap PPP Jupri warga Rantauprapat mengatakan kekecewaannya dengan elite PPP Labuhanbatu.

Tampak banyak kejanggalan, contoh pemilihan ketua yang lalu, dari Musda si A yang menang untuk ketua, tiba-tiba masuk orang luar PPP jadi Ketua. “Melihat

Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan suatu momentum mempertebal komitmen serta meningkatkan kepedulian terhadap eksistensi bangsa. Semangat berbangsa dan bernegara telah tertuang secara jelas dalam sumpah pemuda, proklamasi, pancasila dan UUD 1945.(BSO)

Sekda Aceh Timur Launching LPSE ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur diwakili Sekda, Syaifannur, Minggu lalu melaunching pembukaan sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Timur di Aula Serbaguna Setdakab di Idi. Dalam sambutannya, Sekda menyatakan launching LPSE tahun ini dalam rangka implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang jasa/pemerintah. Pada pasal 111 ayat (1) disebutkan gubernur/bupati/ walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/pejabat pengadaan guna melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Ini sesuai ketentuan yang termaktub dalam pasal 131 Ayat (1), bahwa pada 2012

tingkah laku mereka, keluarga kami kecewa, ke depan kami tidak memilihnya lagi,” ujar Jupri penuh kekecewaan.

Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu Abdurrahman yang di mintai komentarnya terkait penolakan FPPP terhadap P-APBD 2012, mengatakan itu adalah hak mereka. Tapi jelasnya sudah disahkan DPRD Labuhanbatu, jadi ngak ada masalah.

Semestinya mereka harus lebih tahu kebutuhan masyarakat, jangan asal mendiskriditkan. “Sehingga hanya terkesan menghalang-halangi program pemkab,” jelas Rahman.(HAH)

Kementerian/lembaga/SKPD/institusi lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, untuk sebagian/seluruh paket pekerjaan. Juga Hasil Rakornas LPSE ke8 baru-baru ini bahwa E Procurement Tahun 2012 ini telah 100 persen dilaksanakan.

Ditegaskan Sekda, alhamdulillah, LPSE Aceh Timur telah terdaftar di LKPP Jakarta Tanggal 24 September 2012 dan sudah bisa di buka pada website: http://www.lpse.acehtimurkab.go.id./ Karenanya, Sekda meminta seluruh personil LPSE melaksanakan tugas sebaik baiknya sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Ini juga seiring telah dicanangkan LKPP pada deklarasi LPSE, yaitu E Procurement untuk pengadaan yang bersihdapat benarbenar dapat dilaksanakan.

Ketua panitia pelaksana Amiruddin NN yang juga Kabag Adm Pembangunan melaporkan kegiatan sosialisasi LPSE ini diikuti personil LPSE/ULP Aceh Timur serta pengadaan lainnya.

Adapun pemateri dari LPSE dan Pejabat Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Aceh.

Hadir dalam kegiatan ini Asisten II Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan M Ikhsan Akhyat, Para kepala SKPK, Kabag, Camat dan lainnya. (BSO)

•

KPK POS

7

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

POLITIK

SUMUT

Dinas Sosial Targetkan 5045 KK Ikut PKH BATUBARA - Melalui kegiatan Rapat dengar pendapat (RDP), diharapkan tercapai kesepahaman dan kesepakatan dalam merumuskan kemana dan bagaimana mensukseskan Program keluarga harapan (PKH) sebagai salah satu media terwujudnya percepatan pembangunan yang berkeadilan dalam pengentasan kemiskinan di Batubara tahun 2012 dan persiapan 2013.“Koordinasi lintas sektor seperti ini mutlak untuk dilakukan. Sebab akan diperoleh kesepakatan dalam peningkatan akselerasi pelaksanaan PKH,”hal ini dikatakan kepala dinas sosial Drs Alladdin di gedung DPRD Batubara saat rapat bersama komisi C DPRD Batubara di gedung DPRD BatubaraLima Puluh,,koordinasi hakekatnya hal mudah jika semua komponen yang terlibat, dapat membangun komunikasi yang baik, sehingga komitmen dan persepsi yang sama dapat terwujud dalam rangka mencapai tujuan terselenggaranya PKH. Dengan sasaran anak usia sekolah kembali ke sekolah, serta ibu hamil mendapat asupan nutrisi yang baik dan

secara rutin imunisasi, maka jelaslah bahwa tujuan khusus PKH antara lain adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas maupun anak di bawah umur 6 tahun dari RTSM. “Kami harapkan RDP, PKH kali ini mampu merumuskan berbagai kebijakan untuk mensukseskan PKH sebagai salah satu media terwujudnya percepatan pembangunan yang berkeadilan,” Tahun ini ada 5045 kepala keluarga (KK) yang ditargetkan mengikuti PKH yang tersebar di 5 Kecamatan minus Kecamatan Sei Suka dan Sei Balai, pungkasnya.

Anggota komisi C DPRD Batubara H. Dazanul Fadli Saragih menjelaskan, pada dasarnya kita sangat mendukung program PKH ini yang mana kegiatan ini secara langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin, program ini harus berhasil dan sangat merugi kita andaikata program ini gagal karena sangat banyak dana pemerintah yang terbuang si-sia, ucap ketua fraksi Demokrat DPRD Kab.Batubara.(SAH)

LPMD/K Dukung Ngogesa Kembali Pimpin Langkat LANGKAT - Menyongsong musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kelurahan sebagai forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan pada Januari 2013 yang akan datang, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH meminta agar setiap pengurus dapat memberikan peran dan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing agar perencanaan yang dihasilkan kelak sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Desa.

“Senantiasa bersinergi antar lembaga desa, satukan langkah, bulatkan tekad untuk membangun desa” ajak Bupati Ngogesa ketika mengambil sumpah janji pelantikan pengurus dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) periode 20122018 se-wilayah Teluk Aru di halaman Kantor Camat Gebang, Rabu (28/11).

Bupati Ngogesa mengungkapkan bahwa dirinya yakin karena keikhlasan dalam bekerjalah yang membuat para anggota LPMD/K antusias untuk hadir diambil sumpahnya dan dilantik untuk melaksanakan pengabdian, atas hal tersebut pihaknya mengatakan akan memperjuangkan pengusulan honor ataupun tambahan penghasilan bagi mereka pada APBD Langkat, “akan kita usulkan ke pihak legislative,

semoga mendapat respon yang positip” kata Ngogesa disambut applause seluruh anggota LPMD/K yang baru saja dilantik.

Sebelumnya setelah mengukuhkan kepengurusan LPMD/K, menyahuti aspirasi mereka disampaikan oleh Agustawan Anwani mewakili rekan-rekannya yang menginginkan dan siap memenangkan Ngogesa untuk memimpin Langkat kembali, dengan kerendahan hati Bupati Langkat itu hanya memohon do’a dan mengajak untuk membangun kebersamaan dalam mempercepat program pembangunan di Bumi Langkat.

“Kami menilai Bapak Bupati telah banyak membangun dan memberi manfaat bagi masyarakat, oleh karenanya kami minta Bapak untuk mencalonkan diri kembali dan kami siap memenagkannya” seru Agustawan diamini rekan-rekannya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Drs. Jaya Sitepu melaporkan total jumlah pengurus yang dilantik sebanyak 938 orang yang tersebar di 7 Kecamatan se-wilayah teluk aru yakni Gebang dengan 1 Kel dan 10 Desa, Babalan 4 Kel dan 4 Desa, Sei Lepan 5 Kel dan 9 Desa, Brandan Barat 2 Kel dan 5 Desa, Besitang 3 Kel dan 6 Desa, Pangkalan Susu 2 Kel dan 8 Desa serta Pematang Jaya 8 Desa.(JUL)

Bupati Langkat: Pendawa Dapat Dijadikan Inspirasi STABAT - Bupati Langkat yang di wakilkan kepada Asisten II Adm. Ekbangsos H. Indra Salahuddin, menyambut baik kegiatan syukuran suroan yang dilaksanakan Pendawa langkat, mengingat adat istiadat memiliki nilainilai luhur. Tradisi seperti ini harus dapat bertahan di masa-masa yang akan datang.

Hal ini diungkapkannya pada acara syukuran suroan yang dilaksanakan di Alunalun Amir Hamzah pada Sabtu kemarin.

Dalam kesempatan tersebut H. Indra Salahuddin juga menambahkan pendawa Kab. Langkat sebgai wadah tempat berkumpulnya pemuda-pemuda dari etnis jawa dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi segenap lapisan masyarakat dimana organisasi ini telah banyak melakukan aktivitas maupun kegitan yang beroreantasi kepada kegiatan sosial yang memberikan kontribusi membantu Pemerintah daerah, sehingga “Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo” sebagai tema yang diambil dalam pagelaran syukuran

suroan ini dapat segera diwujudkan.

Ketua Pendawa Provinsi Sumut yang diwakili oleh Sekum, Adlan mengungkapkan bahwa warga pendawa tetap mengedepankan Pancasila sebagai landasan bagi kebijakan organisasi ini, sekaligus mengingatkan bahwa pedawa tetap sebagai pendukung perwujudan programprogram Pemerintah dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran pendawa untuk mempererat jalinan silahturahmi dan konsulidasi sesama anggota.

Sebelumnya ketua pendawa Kab. Langkat H. Supardi, SKP menyatakan ungkapan terima kasihnya kepada Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH maupun seluruh pihak yang terlibat membantu suksesnya acara syukuran Suroan itu, Supardi juga menyatakan ungkapan dukungannya kepada kepemimpinan H. Ngogesa Sitepu, SH yang juga merupakan Ketua Dewan kehormatan pendawa Kab. Langkat sekaligus siap memenangkan beliau pada PILKADA yang akan datang.(JUL)

FOTO BERSAMA–Penasehat PW Alwashliyah Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag yang juga Calon Wakil Gubsu foto bersama dengan guru dan murid madrasah peserta Olimpyade, usai acara pembukaan, di Asrama Haji Medan.

Fadly Nurzal: Guru Adalah Pelita Kehidupan MEDAN – Penasehat PW Al Jam’iyatul Washliyah Sumut yang juga Ketua DPW PPP Sumatera Utara H. Fadly Nurzal, S.Ag menyebutkan, saat ini ada upaya sistematis membenturkan antara guru dan murid. Itu bagian dari upaya untuk mengaburkan keberadaan guru, sehingga guru dituntut bekerja sebatas jam kerja.

Pernyataan itu disampaikan Fadly Nurzal, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan pelaksanaan olimpyade Pendidikan Agama Islam untuk tingkat Madrasah Se-Sumatera Utara,

Rabu (28/11) di Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Medan.

Acara tersebut dilaksanakan Ikatan Guru dan Dosen (IGDA) Al-Jam’iyatul Washliyah Sumut, dalam rangka memperingati hari guru.

Padahal kata Fadly, guru merupakan sosok teladan bagi murid-muridnya, sehingga guru tidak hanya memberikan pengajaran di sekolah tapi juga di luar sekolah.

Saat ini, yang terjadi adalah, pengkebirian guru di mata murid. Sehingga murid tidak lagi menghargai guru. ”Dulu, kita sangat tidak berani membantah guru, karena dulu guru diposisikan sebagai pengajar sekaligus orangtua,”jelasnya.

Lebih lanjut Fadly me-

nyampaikan, guru adalah orang yang membentuk masa depan setiap manusia. Guru adalah orang-orang yang memegang pelita pencerahan, pengetahuan, dan kemakmuran. Setiap bangsa yang tidak menghormati pembawa pelita, tak pernah bisa makmur dan akan selalu tetap berada dalam kegelapan.

Kemajuan masyarakat tergantung pada guru.

Orang tanpa pengetahuan dan kecerdasan lebih buruk dari hewan. Pendidikan membuat kita manusia dan memungkinkan kita untuk merasakan potensi diri yang kita semua membawa dalam pikiran kita. Semua penghargaan itu pergi ke guru yang memungkinkan setiap manu-

sia untuk menemukan potensi ini. ”Guru adalah seperti lilin terang yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar,”kata Fadly yang saat ini maju sebagai Calon Wakil Gubsu berpasangan dengan Chairuman Harahap.

Dibagian lain, Pimpinan Wilayah Al-Jam’iyatul Washliyah Sumut, di Wakili Wakil Ketua DR. Azhar Sitompul pada kesempatan itu, menyampaikan dunia pendidikan jangan hanya mengandalkan rasionalitas. Tapi juga harus menggunakan hati nurani. Untuk itu, Azhar menyebutkan harus ada keseimbangan antara ilmu pengatahuan dan ahklah mulia. ”Sama seperti kehidupan,

harus seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrowi,” ucapnya.

Acara pembukaan olimpyade ini dihadiri seratusan siswa madrasah dari sejumlah kabupaten kota. ”Olimpyade ini digelar dalam rangka mendekatkan berbagai teknologi dan peningkatan wawasan bagi murid madrasah,”jelas ketua panitia pelaksana Olimpyade Jamil.

Selain para peserta olimpyade didampingi guru masing-masing, juga tampak hadir beberap pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di antaranya Wakil Sekretaris DPW PPP Sumut Faisal Hutabarat dan Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan Mursal Harahap.(MH)

Reses Anggota DPRD Kota Medan

Ahmad Parlindungan Janji Perjuangkan Aspirasi Warga MEDAN – Anggota DPRD yang juga Ketua Fraksi PPPP DPRD Kota Medan Ir. Ahmad Parlindungan M.SI berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat kawasan Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

“Saya sebagai ketua FPPP DPRD Kota Medan, berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya menjawab permohoan ibu-ibu pengajian di kawasan Jl Garu VI. Aspirasi tersebut disampaikan warga, saat pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Medan Ahmad Parlindungan, yang dilaksanakan Sabtu kemarin. Acara reses ini dirangkai dengan pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan 10 Muharram 1434 H, dimana reses kali ini dihadiri Ketua DPW dan Ketua FPPP DPRD Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, yang saat ini maju sebagai Calon Wakil Gubsu.

Dijelaskan Lindung, reses

RESES–Anggota DPRD Medan dari FPPP H. Ahmad Parlindungan sedang mendengarkan aspirasi warga pada pelaksanaan reses di Jl Garu VI Gang Merpati Kec. Medan Amplas, kemarin. merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anggota legislatif.

Tujuannya dalam rangka menyerap aspirasi warga terkait usulan pembangunan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan.

Oleh karena itu, lanjut

Parlindungan, pada saat pelaksanaan reses warga diharapkan menyampaikan aspirasi, baik dalam bentuk usulan program pembangunan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan. Seperti usulan perbaikan drainase yang disampaikan pada reses kali ini. Aspirasi warga meru-

pakan modal bagi anggota dewan untuk disampaikan kepada pemerintah.

“Apirasi yang telah disampaikan akan saya perjuangkan, baik pada posisi sebagai anggota DPRD maupun ketua Fraksi PPP DPRD Kota Medan. Tidak hanya drainase, juga akan saya perjuangkan pengaspalan jalan,”katanya.

Pada reses tersebut, masyarakat juga meminta Pemerintah Kota Medan agar memperhatikan kondisi dunia pendidikan, khususnya menyangkut pendidikan madrasah. Menurut warga, dekadensi moral masyarakat terutama kalangan remaja saat ini, tidak terlepas dari melemahkan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama.

Menyahuti aspirasi tersebut, Lindung menjelaskan, saat ini DPRD Kota Medan sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang kewajiban mampu baca tulis Alqur’an. Perlu disampaikan,

bahwa yang mendorong lahir Perda tersebut adalah FPPP DPRD Kota Medan. Upaya ini dilakukakan FPPP sebagai bentuk proteksi kerusakan moral masyarakat.

“Pembahasan Ranperda itu, saat ini memasuki tahap ketiga. Dimana salah satu klausan pasal yang menjadi perdebatan panjang adalah kewajiban memiliki izajah bisa baca tulis Alqur’an,” ungkapnya.

Diharapkan, dengan lahirnya Perda ini, maka Pemerintah Kota Medan memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan membantu pendidikan Madrasah. Sebab pemerintah kota telah memiliki payung hukum yang jelas dalam memberikan bantuan kepada madrasan lewat pembiyaan APBD. “Inilah beberapa upaya yang dilakukan FPPP DPRD Kota Medan untuk menyelematkan generasi muda dari keterpurukan akhalakul karimah,”ujarnya. (MH)

Muskab III DPD KNPI Sergai Diundurkan SERGAI - Suksesi Kepemimpinan harus dilakukan melalui Mekanisme AD/ART Organisasi. Musyawarah III Kabupaten Serdang Bedagai (Muskab) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) semula akan digelar pada tanggal 18 s/d 19 November karena kesiapan panitia belum maksimal maka pihak panitia mengundurkannya dan rencanan akan dilaksanakan Sabtu tanggal 1 s/d 2 Desember mendatang di Theme Park Pantai Cermin.

Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC-PP)Kec. Serbajadi Amin Malabar yang juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Serbajadi Bersatu (FKMSB), mengatakan, musya-warah itu akan dihadiri seluruh pengurus KNPI kabupaten, kecamatan, serta organisasi kepemudaan. Agenda utama muskab adalah memilih

Amin Malabar Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kec. Serbajadi, Sergai. peng-urus periode baru. Itu seiring dengan berakhirnya periode kepengurusan DPD KNPI Sergai yang lama periode 2009-2012 di bawah kepemimpinan Drs. Indra Syahrin. M.Si Sementara itu, jelang Muskab KNPI Sergai yang tidak lama lagi, muncul isu tidak sedap. Sejumlah kandidat dikabarkan

melakukan politik uang untuk meraih dukungan.

Bahkan, ada yang berani memberikan uang panjar sebagai jaminan agar pemilik suara tidak lari ke kandidat lain, yang dalam hal ini dicampur tangani oleh pihak Panitia Muskab itu sendiri sehingga kelihatan bahwa pihak panitia tidak profesional dan tidak netral.

“Sebagai Panitia seharusnya berjiwa netral bukan memecah belah wadah organisasi, apa lagi ditubuh kepanitiaan itu sendiri, bukan sebagai tim suksek untuk kemenagan salah satu Kandidat serta mencari kesempatan dalam kesempitan, Pihak panitia seharusnya menentukan peserta muskab yang berhak ikut memberikan hak suaranya dalam muskab nanti, baik dari Organisasi Kepemudaan (OKP) maupun Pengurus Kecamatan (PK) KNPI,” beber Amin Malabar.

Lanjut Amin”, Pengamatan saya di lapangan yang menentukan untuk mengusung salah satu kandidat ini bukan dari OKP dan PK KNPI tapi semua ini sudah di seting oleh beberapa oknum panitia yang bermain demi untuk keuntungan pribadi, yang anehnya lagi Pengurus Kecamatan (PK) KNPI yang tidak mempunyai SK atau masa berlaku SK nya sudah habis dan belum melaksanakan musyawarah Kecamatan bisa menjadi peserta salah satu contoh di Kecamatan Serbajadi belum pernah dilakukan Musyawarah PK KNPI tapi bisa menjadi peserta Muskab dan hak suaranya sudah ditentukan untuk kesalah satu kandidat oleh oknum panitia, kan jelas sudah melanggar AD/ART organisasi, ada apa ini semua,”tegas Amin.

Dihimbau kepada seluruh OKP dan PK KNPI yang

menjadi pesrta Muskab nantinya tunjukan jiwa pemuda yang Profesional ikuti aturan muskab yang berlaku jangan mau di Intervensi oleh panitia, carilah sosok pemimpin KNPI kedepan dari hati nurani kita agar pemuda disergai ini lebuh maju selangkah dari yang lalu, jangan mau dipecah belah yang hanya menguntungkan pribadi seseorang, tandas Amin.

Ditempat terpisah Informasi yang diperoleh kru Koran dilapangan menjelang Muskab III DPD KNPI Sergai menyebutkan, Sejumlah kandidat yang akan bertarung dalam Mus-kab KNPI Sergai yang muncul untuk sementara yaitu, Syahrianto, Faisal Hasrymi, H. Harun Nur (Ucu Kohar), Sakaronik (Roni) dan Labuhan Hasibuan, akan ikut bersaing dalam Muskab yang digelar Mendatang.(ARM)

•

KPK POS

8

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

POLITIK

Pembangunan Jangan Hanya Infrastruktur Jalan BINTANG BAYU - Hendaknya usulan pembangunan yang disampaikan saat reses anggota DPRD jangan hanya berkutat pada infrastruktrur jalan. Demikian disampaikan Armen Lubis anggota DPRD Sergai dari Partai PKS pada saat Reses DPRD Dapil V di Kecamatan Bintang Bayu Jumat (30/11).

Reses ini hanya dihadiri empat anggota DPRD, yakni HM.Fuadi Pasaribu (F-G),R asdiaman Damanik (F-Hanura), Mahyudin Purba (FPAN) dan Armen Lubis. Kemudian Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar,SH beserta staf,unsur Muspika,Kepala Desa dan prangkat,Tokoh Masyarakat dan unsur partai politik.

Selain prioritas,usulan yang disampaikan hendaknya tidak melulu soal perbaikan jalan.Bisa juga yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan.Hal ini sejalan dengan akan meningkatnya anggaran APBD Sergai tahun depan sekitar 1 Triliun. Namun perlu di ingat kami ini bukan super power, kami hanya menampung dan memperjuangkan setiap usulan pada banggar atau sidang-sidang DPRD, ujar Armen.Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan pujian kepada seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bintang Bayu

USULAN–Kades Panombean Nurmaulina Lubis saat memberikan usulan kenaikan tunjangan Kepala Desa. yang menurutnya selalu kompak, sopan dan bijaksana dalam setiap kesempatan reses DPRD. Ditempat yang sama, Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar,SH mengatakan reses ini adalah reses terakhir untuk tahun 2012 dimana bertujuan untuk melihat lebih dekat sudah sejauh mana pembangunan yang sudah dilaksanakan di kecamatan.Dalam pada itu, usulan yang disampaikan harus benar-benar dikaji jangan sampai tumpang tindih dengan program PNPM-MP.Kemudian harus kita sadari bahwa anggaran kita yang terbatas sudah pasti tidak dapat menampung semua usulan maka sampaikan yang betul-betul prioritas.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk tahun ini peningkatan jalan di daerah Kebun Bandara Pinang akan selesai dikerjakan.Meski masih banyak jalan-jalan yang butuh perbaikan,namun harus kita syukuri bahwa Pemkab Sergai tetap memberikan perhatian. Di Desa Saranggiting Kahan juga telah dibangun bangunan baru lost pajak pekan selasa,sebut Sariful.

Pada sesi dialog Kepala Desa Panombean Nurmaulina Lubis mengajukan usulan perbaikan jalan dari arah Timur Kecamatan Bintang Bayu dan minta tunjangan Kepala Desa diperjuangkan DPRD seiring dengan kenaikan APBD Sergai tahun depan.(ARM)

Sepuluh Desa Ikut Lomba Desa/ Kelurahan Terbaik Sumut KISARAN - Ada sepuluh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Asahan mengikuti rangkaian lomba menjadi Desa terbaik di tingkat Sumatera Utara.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Asahan, Taufik ZA yang didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan bahwa dari sepuluh Desa tersebut mengikuti perlombaan Desa terbaik dengan beberapa rangkaian, diantaranya rangkaian peringatan hari kesatuan gerak PKK dan Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat (BBGRM), rangkaian kesatuan gerak PKK ,Keluarga Berencana dan Kesehatan.

Kesepuluh Desa yang ikut lomba, sembilan masih dalam pembinaan atau monitoring, sedangkan satu Desa sudah

memasuki tahap evaluasi, yakni Desa Sei Silau Tua yang kini masuk dalam evaluasi program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (PT.P2W-KSS).

Kesembilan Desa yang masih tahap pembinaan, yakni Desa Serdang, Kecamatan Meranti mengikuti lomba Desa Tertib Adiministrasi PKK, Desa Orika, Kecamatan Pulau Rakyat lomba pemanfaatan halaman dan perkarangan (Hatinya PKK), Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat lomba tentang pencegahan Kekerasan di rumah tanga (PKDRT), Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur lomba KeloempokUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Tanjung Alam, Ke-

DPRD Minta Distanak Siapkan Peternakan Terpadu BATUBARA - Anggota DPRD Batubara Ahmad Badri meminta dinas peternakan menyiapkan program peternakan terpadu dimana dilokasi peternakan tersebut hewan dapat berkembang biak dengan baik, kotorannya dapat dimanfaatkan.

Untuk program ini diperlukan desain/ master plant yang cukup matang.Andaikata program ini terealisasi dengan baik kami berkeyakinan Batubara dapat menjadi contoh bagi daerah lain atas keberhasilannya dalam hal peternakan.Kita tidak perlu malu belajar kepada daerah lain yang telah berhasil dalam peternakan seperti Tapos di Pulau Jawa.

Diperlukan kesungguhan dan kerja keras kita secara bersama agar program ini dapat terwujud,hal ini dikatakannya pada rapat kerja DPRD Batubara Komisi B dengan dinas peternakan di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh.

Komisi B DPRD Batubara dihadiri Ahmad Badri,Sahlan SH,Efendi Tanjung,Suharto BA,H.Darius SH.MH.Sedang dinas peternakan dihadiri kepala dinas Drh Hariyansya Idris,Drh Edwin Vanhuri. Kepala dinas peternakan Drh Hariyanto Idris mengatakan bahwa akan mempersiapkan master plant peternakan terpadu.

“Hewan yang diternak nantinya seperti lembu,kambing kerbau dan hewan lainnya.

Program ini diperlukan kerjasama dan dukungan semua pihak agar cepat terealisasi,”ucapnya.(SAH)

camatan Sei Dadap mengikuti lomba pemanfaatan hasil tanaman obat keluarga (Toga).

Kemudian, Keluraha Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan lomba pelaksanaan kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan, Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane mengikuti lomba lingkungan bersih dan sehat, Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Pulo Bandring lomba kegiatan Posyandu, Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap lomba Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Setiap Desa memiliki tim Pembina yang berasal dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang telah ditunjuk. Dan diharapkan dari sepuluh Desa dan Kelurahan yang ikut akan lahir sebagai Desa terbaik, “ kata Zainal, Rabu, 28 Novmber 2012.(IN)

DPRD: Perpustakan Giatkan Minat Baca BATUBARA - Ketua Komisi C DPRD Batubara Suryono meminta kantor perpustakaan agar dapat menumbuh kembangkan minat membaca yang tinggi di masyarakat.Perpustakaan merupakan gudang ilmu. Saat ini kita masih banyak melihat anak sekolah minat membacanya sangat kurang dan ini sangat berpengaruh dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Kita harapkan jangan ada lagi orang yang gagal dalam tekhnologi,hal ini dikatakannya digedung DPRD Batubara-Lima Puluh, saat rapat kerja dengan perpustakaan Batubara dihadiri Anwardi. Anggota DPRD Batubara yang hadir Paijan MS, Poltak Saragih, H.Dazanul Fadli Saragih SHi,Ir Kristian Manurung,Martoyo,H.sabarudin Lc,Suryadi SE,Darwin ST. Kepala kantor perpustakaan Anwardi menjelaskan untuk menumbuhkembangkan minat baca di masyarakat, pihakmnya telah membangun 10 perpustakan di 10 desa.

Sedang di sekolah-sekolah setiap minggunya dua unit mobil pintar melaksanakan berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah. (SAH)

DPRD Janjikan Pengerasan Jalan Menuju Desa Sukorejo BATUBARA - Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin berjanji jalan menuju desa pemekaran

SUMUT

Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Ikuti Tes Tertulis BATUBARA - Sebanyak 72 orang pendaftar calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang lolos seleksi administrasi tahap pertama, mengikuti tes kemampuan tertulis aula MAN-Lima Puluh,sabtu (24/11).

Dikatakan Ketua panwaslu Batubara Drs Ebson Amrin Pasaribu, anggota Adi Sutoyo dan Ali Umar di ruang kerjanya.

Jumlah pendaftar pada Pilgubsu 2013 mencapai 80 orang dari 7 kecamatan. Dari jumlah itu yang dinyatakan lolos administrasi 73 orang dan yang mengikuti ujian tertulis 72 orang. "Pada tahap ke-II ini akan terjaring menjadi 42 peserta, yang kemudian akan mengikuti penjaringan tahap III yaitu tahap seleksi wawancara.

Materi soal tes tertulis yang disajikan lanjut Ebson, merupakan pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh anggota Panwaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Pihaknya juga menegaskan dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan tersebut tidak ada istilah titipan.

"Saya tegaskan dalam proses seleksi ini, kami tidak mengenal istilah titip menitip, anak siapa dan atas nama pejabat mana?. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada," tegasnya.

Pihaknya berharap, dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pilgub Sumatera Utara 2013, tentu akan ada yang lolos dan ada pula yang tidak lolos. Bagi peserta yang tidak lolos, pihaknya berharap tidak kecewa dan berkecil hati.

Edi Surya Purnama calon anggota Panwaslu dari Kecamatan Talawi dan Badrul Zaman dari kecamatan Lima Puluh mengaku, soal yang diujikan memang tidak asing lagi, semuanya ada dalam undang-undang. Hanya saja soalnya kebanyakan pertanyaannya merupakan pertanyaan jebakan.(SAH)

Sukorejo-Sei Balai akan dilakukan pengerasan agar mempermudah akses keluar masuk.

Jalan tersebut merupakan sarana transportasi untuk menuju pusat pemerintahan kecamatan Sei Balai. Dengan dilakukannya pengerasan jalan, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan masyarakat dapat merasakan pembangunan.

Hal ini dikatakannya di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, saat menerima audiensi masyarakat Kalirejo-Sei Balai. Hadir anggota DPRD Batubara lainnya Hamonangan Simatupang, Syahrianto Damanik, Syahrial Guci, Benipius, M.Yunus dan Ridho, Dinas PUP, Pimpinan PT Lonsum Dolok Estate Nyoto, C.Siagian. Sedang dari desa Sukorejo dihadiri kepala desa M.Abas Sitorus SPd,Ketua BPD Drs Sukardi,tokoh masyarakat Drs Darwis,Slamet.

Kepala desa Sukorejo-Sei Balai M.Abas Sitorus menjelaskan jalan menuju Desa Sukorejo yang diusulkan masyarakat untuk dibangun sepanjang 2500 dan lebar 4 meter, dimana jalan itu masih diusahai PT Lonsum.

Tetapi kita sangat memberikan apresiasi dan atensi yang sangat tinggi kepada pihak perusahaan di mana mereka mengizinkan jalan tersebut untuk dilalui masyarakat.

Secara umum transportasi jalan sangat mendukung aktifitas ekonomi masyarakat pedesaan. Kami berharap pembangunan pengerasan jalan hendaknya segera dilaksanakan agar masyarakat semakin muda untuk melakukan aktifitas sehari-hari. (SAH)

CPNS Dites Hafal Panca Prasetya Korpri KISARAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan, Jhon Hardi Nasution mengatakan untuk menjadai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Calon PNS harus

Tim Reses DPRD Davil V Sergai berkunjung ke Kecamatan Silinda dan Kotari .

Anggota Dewan Dapil V Laksanakan Reses SERGAI - Camat Silinda Haparuddin Saragih dalam sambutannya saat reses anggota DPRD Dapil V di aula Kantor Camat Silinda, Rabu ( 28/11) menyampaikan terkait pembangunan insfrastuktur yang telai selesai dikerjakan. Termasuk pembanguan leaning parit, saluran tali air sekunder, TPT, jalan setapak desa, rehap pusat pasar, gedung Paud, pembangunan kantor desa dan lainnya.

Untuk itu Haparuddin minta aparatur desa, tokoh masyarakat, Parpol, Dinas pendidikan dan Kesehatan menyampaikan usulan prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

Pada saat Tanya jawab kepada anggota dewan menyebutkan usulan tersebut akan diagendakan dalam anggaran APBD 2013.

Terlihat hadir Delpin Barus, H.MHD. Fuadi Pasaribu, Junaidi Purba, Armin Lubis , Mahmudin Purba, dan kader Partai Demokrat Sergai Dirham Purba. LSM Front Merah Putih Sergai dan wartawan.

Delpin Barus Selaku ketua tim reses mengatakan reses ini untuk menyampaikan imformasi perkembangan pembangunan dan mendengarkan masukan atau usulan masyarakat.

Di tahun 2013 ini, kami harapkan APBD Sergai sampai mencapai 1 Triliun. Karena itu usulan dan aspirasi yang disampaikan jangan hanya pembangunan insfrastuktur tapi juga lainnya. Seperti bibit pertanian, kehutanan, ternak , Home Industri, serta pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Setelah itu tim Reses menuju ke Kec. Kotarih dilaksanakan di Gedung Aula SMAN 1 Kotarih. di hadiri Camat Kotari Zulkan, Sekcam Esdin Damanik, staf kantor Camat Kotari, Kapolsek di wakili Aiftu S. Sinaga , Danramil Pelda M. Sinaga , perwakilan dari PT.S.R.A. Kepala Desa , Prangkat Desa , Tokoh Masyarakat Kepala SMAN 1 Kotari Sahata Sianturi Spd , LSM dan Wartawan .

Tim reses anggota DPRD Dapil V di pimpin Junaidi Purba, masyarakat dari 11 desa Kec. Kotarih mengusulkan perawatan dan pengaspalan jalan, pembangunan bank, penetapan tapal batas dengan perkebunan PT .

S.R.A. serta kepedulian PT.S.R.A terhadap masyarakat.

Dibagian lain Sementara itu Camat Serbajadi Srihernawati menyampaikan laporan pembanguan Infrastuktur yang didanai dari APBD Sergai telah terealisasi maupun belum terlaksana pada anggota DPRD Sergai. Diharapkan pada tahun anggaran 2013 dapat terlaksana. Termasuk pembangunan infrastuktur seperti sarana jalan , pertanian, Peternakan dan laninnya.

Pada sesi tanya jawab, ada beberapa usulan dari masyarakat seperti gaji guru, perluasan tata kota, pengapaspalan jalan di Desa Tambak Cekur, Desa Kelapa Bajohom minta sampai Desa Manggis.

Begitu juga Desa Tanjung Harap dan Karang Tengah.(SP)

Ngogesa Minta KORPRI Netral Sebagai Aparatur STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH meminta Korpri sebagai bagian utama dari jalannya roda Pemerintahan untuk meningkatkan profesionalisme, meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan tetap memelihara netralitas sebagai aparatur Pemerintahan.

“Jiwa korpri adalah jiwa yang mengemban amanah” kata Bupati Ngogesa pada sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Surya Djahisa sembari menyampaikan pesan Bupati untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada acara resepsi peringatan HUT korpri ke-41 di halaman belakang Kantor Bupati, Kamis (29/11).

Lebih lanjut Bupati Ngogesa yang pada saat bersamaan sedang berada di Jakarta

dalam rangka rapat kerja Kepala Daerah se-Indonesia di Kementrian Dalam Negeri mengatakan jiwa korpri adalah pengabdian tanpa membeda-bedakan asal usul agama, etnis, serta budayanya, jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik kiranya dapat menjadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai fondasi yang kokoh untuk mewujudkan birokrasi Pemerintahan.

Sebelumnya ketua panhut korpri Dra. Hj. Diana Sari menjelaskan pelaksanaan HUT Korpri kali tahun ini dilaksanakan sederhana dengan mengutamakan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dan melibatkan seluruh unit korpri yakni Kantor, Dinas, Badan dan unit korpri Kecamatan se-Kabupaten

hafal Panca Prasetya Korpri, maka itu pihaknya melakukan test pengucapan Panca Prasetya Korpri.

Kepala BKD Asahan yang didampingi Kabag Humas AsahanZainal Arifin SH, Sabtu, 24 November 2012 mengatakan bahwa CPNS Asahan harus hafal isi panca prasetya korpri yang merupakan janji ketika sudah menjadi PNS, sebab dinilai bahwa banyak PNS yang lupa terhadap janji tersebut, sehingga kini para CPNS harus betul-betul hafal janji tersebut.

Kegiatan pengucapan janji tersebut, kata Kepala BKD diikuti oleh 240 CPNS yang terdiri dari tenga Kesehatan, Guru dan tenaga Teknis.

Dari ratusan yang ikut masih ditemukan banyak CPNS yang belum hafal sehingga CPNS diminta kembali untuk benar-benar hafal saat pengucapan didepan para pembimbing.“ Yang belum hafal,kita suruh sampai hafal saat itu, kalau tidak kita akan evaluasi CPNSnya, ” kata Kerua BKD Asahan usai melaksanakan kegiatan tersebut beberapa waktu lalu di Aula Melati Pemkab Asahan.

Lebih jauh, Ketua BKD menyebutkan bahwa penghafalan panca prasetya tersebut dilakukan, adalah bertujuan agar Abdi Negara mengetahui dan memahami isi dari janji yang diucapkan saat menjalankan tugasnya sebagai PNS, sebab dalam janji tersebut ada point yang menjadi rahasia PNS tersebut, yakni menjaga kerahasia negara yang patut dirahasiakan. (IN)

sambutannya mengatakan uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di pemkab Nias.

Kegiatan ini sebagai salah satu elemen utama birokrasi pegawai yang bertugas aparat penggerak dan pelaksana jalannya roda pemerintahan,katanya.

Bahkan, secara berkesinambungan pemerintah kabupaten Nias berupaya terus menerus menciptakan suatu metode paling ideal dalam rangka memperbaiki dan membentuk sikap mental seorang PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, demokratis dan negarawan,ujar bupati.

Menurut bupati, dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari seorang PNS di tuntut memiliki kepekaan dalam mencermati keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang seringkali menjadi tantangan dan hambatan sehingga PNS tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan.

Dan, juga harus disertai dengan sikap mental yang baik,berdedikasi dan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin serta rasa ikhlas mengemban tugas sebagai seorang pelayan masyarakat sehingga Pemkab Nias dapat menerapkan prinsip the right man on the right place dalam menempatkan seorang PNS untuk jabatan tertentu. (YAGI)

Pemkab Laksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi PNS

Pelatihan Bilal Mayit Tebingtinggi

NIAS – Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Nias mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bagi PNS yang dilaksanakan di ruang oval lantai 3 kantor bupati Nias, Rabu kemarin.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM dalam

T.TINGGI - Pemko Tebingtinggi melatih 210 orang bilal mayit berasal dari lima kecamatan, Selasa kemarin di gedung TC Sosial Jalan RSU Kota Tebingtinggi. Pelatihan itu dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1434 H. Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka pelatihan mengatakan, pengetahuan kita terhadap fardhu kifayah,

Langkat dengan mengadakan berbagai kegiatan perlombaan olah raga dan bhakti sosial seperti bedah rumah dan donor darah yang sudah terlaksana sejak 19 November lalu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa telah mengirimkan peserta lomba Daiyah tingkat MTQ Nasional ke Makassar, “Alhamdulillah ananda Rahmadaniar, S.Pdi berhasil meraih juara dua” imbuh Diana menerangkan.

Dalam acara tersebut juga dibagikan hadiah hiburan bagi para pemenang lomba yakni Syam Husni dari PTPN II Kw. Madu sebagai juara I tennis meja tunggal putra dan tunggal putri Syamsi Helmi dari Dinas Pertamben, Juara I Bola Volley putra diraih oleh Kecamatan Selesai dan putri disabet Kecamatan Stabat.(JUL)

khususnya mengurusi jenazah sangat penting.

“Jangansampaigenerasikitatidakmengetahui cara mengurus jenazah. Jika itu terjadi, ini kerugian dan dosa kita bersama,” katanya.

Kepada peserta pelatihan, diharapkan tidak sungkan-sungkan melaksanakan tugasnya, khususnya menangani kasus mayat korban kecelakaan ataupun tragedi mutilasi.

Diakui, pekerjaan bilal mayit adalah pekerjaan amal dan sosial, bahkan tidak memiliki gaji tetap. Sehingga pekerjaan itu jarang diminati, namun sangat dibutuhkan.(RS)

P-APBD Tanjungbalai 2012 Disahkan TANJUNGBALAI-Dalam pandangan akhir fraksi atas RP-APBD TA 2012, belum lama ini di ruang rapat paripurna, lima fraksi yakni FPDI-P disampaikan Leiden Butar-butar, FG Said Budi Syafril, FD Selamat Mangunsong, FPatriot Peduli Bangsa Ainul Fuad, Fraksi Pakar Amanat Nurani Bangsa Afrizal Zulkarnain menyatakan menerima RP- APBD TA 2012 menjadi Perda.

FPDI-P menerima atas keterpaksaan demi kepentingan masyarakat. Catatannya PEmko dapat menggunakan anggaran sesuai peruntukannya. Kemudian dana proyek pembangunan tidak melebihi batas kewajaran, agar tidak merugikan keuangan daerah. Fraksi Golkar, tanpa kritik menerima,Fraksi Demokrat tanpa saran menerima, Fraksi PNB menerima dengan catatan Walikota harus menertibkan bangunan Kelenteng liar di Water Front City, Kafe punya kamar précis penginapan jalan Arteri, Narkotika semakin marak.

Walikota Tanjungbalai Thamrin Munte mengakui kelemahan itu, dan berjanji tidak akan terulang lagi. Pimpinan paripurna H. Romay Noormeminta Walikota supaya menyikapi itu semua agar tidak terulang lagi. (HER)

•

KPK POS

10

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

KRIMINAL

Walikota Lakukan Razia Sejumlah SPBU TEBINGTINGGI - Dampak langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Tebingtinggi, Walikota Tebingtinggi bersama unsur Muspida melakukan razia di sejumlah SPBU, Senin.

Razia dipimpin Walikota Tebingtinggi H UZ Hasibuan dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian R Djajadi Sik. Sasaran pertama razia berlangsung di Simpang Rambung, Kampung Keling, Yos Sudarso, Berohol dan SPBU Paya Pasir.

Walikota Tebingtinggi, Kapolres Tebingtinggi dan mewakili unsur Muspida membuka tempat penyimpanan BBM bawah tanah. Setiap pengawas SPBU diperintahkan untuk melakukan pengukuran di tangki penyimpanan.

"Razia ini dilakukan, guna mengetahui apakah kebenaran kelangkaan BBM," jelas H UZ Hasibuan.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian R Djajadi Sik mengakui kelangkaan BBM di Kota Tebingtinggi dapat dipastikan untuk sementara, hal ini akibat jatah dari Pertamina berkurang.(RS)

NAD SUMUT JAMBI

Kades Gelapkan Retribusi Pantai Perjuangan BATUBARA - Uang retribusi karcis masuk pantai Perjuangan yang berlokasi di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, hingga berita ini naik cetak belum distorkan Kepala Desa SM. Padahal, seperti surat tanda terima karcis masuk yang diserahkan kepada Kades mencapai 40 blok.

Anehnya, bonggol karcis masuk sebagai bukti kini raib entah kemana. Selain itu disinyalir ada pemalsuan karcis masuk pantai yang menjadi favorit masyarakat di Medang Deras, Batubara itu.

Hal ini terungkap, setelah pihak Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (Disbudparpora) Batubara, menyatakan hal ini, Senin.

Menurut pihak Disbudparpora, ada 40 blok karcis masuk yang diterima Kades Lalang pada

tanggal 24 Agustus 2012 lalu.

Sesuai perjanjian, retribusi karcis masuk harus segera distor berikut bonggol karcis. Namun kenyataannya, hingga kini bonggol karcis dan storan belum juga diterima. Nilainya diperhitungkan mencapai Rp30 juta.

Rincian perhitungan ini; 1).

Tiket masuk untuk dewasa Rp 3.000, sebanyak 20 blok dan perbloknya berisikan 100 lembar.

2).Tiket masuk untuk anak-anak Rp2.000 sebanyak 20 blok dan perbloknya berisikan 100 lembar.

Kalau dihitung jumlah lembarnya, 40 blok X 100 lembar = 4000 lembar.

Fakta di lapangan, karcis tersebut dijual dengan harga pukul rata Rp5.000 perlembarnya.

Jadi, kata Pihak Disbudparpora, kalau 4.000 lembar X Rp 5.000 =Rp 20.000.000. Sementara bonggol karcis masuk sebagai bukti pengembalian karcis yang

telah terjual, itupun habis juga dijual dengan harga Rp5.000.

Menurut hitungan sementara, Rp20.000.000 karcis asli + Rp20.

000.000 bonggol = Rp 40.000.000.

Pembayaran retribusi tersebut, kata pihak Disbudparpora, baru di setor Kades Lalang sebanyak Rp10.000.000, pada tanggal 13 September 2012, sesuai kwitansi bukti setor ke Bank Sumut. Itupun setelah dibuat surat pengaduan oleh KadisBudparpora Batubara, H Helman SH MAP kepada Kepala Inspektorat Batubara pada 28 Agustus 2012.

Selaku Kadis, Helman dikabarkan sering mengirim surat himbauan kepada Kades, yang intinya meminta setoran segera diselesaikan.

Namun surat Kadis tidak diindahkan sang Kades SM. Dikabarkan, Disbudparpora sudah melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian setempat. Terutama

menyangkut masalah pungli yang dilakukan SM, tentang menjual bonggol karcis untuk masuk ke objek wisata itu. Laporan disampaikan secara tertulis dengan nomor 556/256, pada tanggal 1 Oktober 2012. Menjadi tanda tanya, kenapa hingga kini belum ada proses penyidikan dari kepolisian?. Bahkan terindikasi masalahnya tambah runyam, setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Sementara Camat Medang Deras Ramlis SH, ketika dihubungi melalui selulernya, terkait persoalan pengelolaan pantai yang terindikasi adanya penggelapan uang retribusi daerah Kabupaten Batubara, mengatakan, pihaknya akan berupaya keras untuk penyelesaian pantai perjuangan, dengan merangkul berbagai pihak untuk duduk dalam satu bingkai kerja sama dan damai.(SAH)

Pengedar Sabu Disergap Polisi TEBINGTINGGI–Herman alias Manto (30), anggota jaringan narkoba yang diduga berperan sebagai pengedar ditangkap petugas Sat Res Narkoba Polres Tebingtinggi ketika hendak mengantar pesanan sabu-sabu di bilangan Jalan Besar Desa Pertapaan, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Sergai, Rabu (9/5) pagi.

Saat ditangkap, polisi menyita barang bukti uang Rp 2,2 juta, handphone, satu unit sepeda motor dan sabu-sabu seberat 2,66 gram yang sembunyikan tersangka di dalam mainan gantungan kunci sepeda motornya.

"Dalam pengembangan, petugas kami juga menemukan barang bukti 6,30 gram sabu di rumah tersangka di warga Jalan Perjuangan Desa Pekan Hilir, Lingkungan I, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai," kata Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu dalam keterangannya di Mapolres Tebingtinggi, tersangka mengaku sebelun ditangkap hendak mengantarkan pesanan 2 gram sabu-sabu yang hendak dibeli seseorang dengan harga Rp2 juta.

"Pada saat beranjak dari rumah mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di bilangan Jalan Besar Desa Pertapaan, Kecamatan Tebingtinggi, sepeda motor saya dipepet orang tidak dikenalnya yang ternyata petugas polisi," kata tersangka.

Kepada petugas tersangka mengaku barang haram tersebut dibelinya dari seseorang berinitial Ed di kawasan Kampung Kubur, Kecamatan Medan Baru. Tersangka juga mengaku sudah dua bulan menjadi penjual sabu-sabu di kawasan Tebingtinggi dan sekitarnya.

Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian SIK saat menggelar paparan pengungkapan kasus narkoba priode tiga bulan terakhir mengaku puas melihat kerja anggotanya. Dibanding pada 2011, pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara secara global yang ada di Polsek maupun di Polres Tebingtinggi terjadi peningkatan.(AND)

Pemko Beli Sampah Pedagang Pasar Tradisional TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai beberapa bulan terakhir membeli sampah dari pedagang di pasar tradisional, untuk dijadikan bahan baku kompos.

Sampah itu, dibeli dengan harga Rp100 per kilogram dari pedagang.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Tanjungbalai, Nurmalini SSos mengatakan, Selasa, pembelian sampah dari pedagang untuk memotivasi warga maupun pedagang, agar menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pembelian sampah sekaligus memberikan peluang pekerjaan tambahan yang bermanfat bagi warga.

Menurutnya, setiap hari pihak KLH harus menyediakan Rp50 ribu hingga Rp100.000 untuk membeli sampah yang dikumpulkan pedagang. Namun ke depan, dikhawatirkan biaya pembelian sampah akan semakin meningkat, karena semakin banyak sampah yang berasal dari pedagang di beberapa pusat pasar di Tanjungbalai.

Menurut Nurmalini, sampah yang dibeli dari pedagang itu sebelumnya diperuntukkan sebagai bahan baku kompos. Namun dalam beberapa hari terakhir bahan kompos kelihatannya cukup banyak, sehingga produksi kompos semakin besar. Jika hasil pembeli sampah terus meningkat, pihaknya akan kesulitan dalam membiayai pembelian sampah dari pedagang. Sementara kompos yang dihasilkan saat ini pemasarannya, belum maksimal. “Itu sebabnya, di imbau kepada warga dan para pedagang di Tanjungbalai bisa menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

Karena, tidak mungkin setiap sampah yang dihasilkan para pedagang dan warga bisa ditampung dan dibeli pihak KLH,” katanya.(HER)

Rumah Dinas Bupati Labura Dilanda Banjir

Pemko Tanjungbalai Komit Tutup Galian C TANJUNGBALAI - Mafia galian C liar (tak berizin) telah merambah seluruh daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Utara umumnya dan khususnya di Tanjungbalai. Praktik menguras material pasir, batu, bahkan tanah uruk dari DAS sekitarnya dikomandoi oknum pejabat/preman yang diberi upah merusak lingkungan oleh para cukong.

Sungguh ironi pelecehan oleh cukong terhadap oknum pejabat/ preman yang mudah diperbudak untuk merusaK lngkungan tanpa peduli dampak bencana yang bisa

ditimbulkannya. Pejabat/preman bayaran itu sudah tidak punya solidaritas/nasionalisme dan nurani tega merusak keindahan alam negerinya sendiri demi cukong.

Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe meminta pemerintah setempat segera menutup usaha galian C. "Pasalnya, kegiatan itu mengakibatkan kerusakan pada tanggul di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Silau.

Menurut Walikota dalam kurun dua tahun terakhir, usaha galian C semakin berkembang dan seba-

gian besar berlokasi di kawasan DAS Sungai Silau.

"Pemko Tanjungbalai tidak dapat menutup usaha ini, karena kewenangannya pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga usaha galian C liar di Tanjungbalai ini berjalan mulus dan berkembang pesat," tuturnya.

Thamrin mengaku kesal, meningkatnya jumlah usaha galian C saat ini merupakan ancaman bagi wilayah Tanjungbalai, mengingat kerusakan DAS semakin parah. Dikuatirkan beberapa waktu ke depan sebagian Tan-

jungbalai akan tenggelam karena jebolnya benteng yang terdapat di pinggiran DAS Sungai Silau.

Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe yang saat meninjau didampingi Sekdakot Ir H Erwin Syahrul Pane juga mengakui, bahwa usaha galian C yang berada di daerah Tanjungbalai tak satupun yang memliki izin. Karenanya Pemko Tanjungbalai sudah melayangkan surat kepada BLH (Badan Lingkungan Hidup) Pemprovsu, dan mudah-mudahan saja masalah galian C ini dapat teratasi," harapnya.(HER)

Objek Perkara Tanah di Desa Hilizoliga Digelar GUNUNG SITOLI - Kasus gugatan tanah di Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.52/Pdt/G/10/ 2012/PN-GS tgl.17 Oktober 2012 dengan objek perkara berada di Desa Hilizoliga, Kecamatan Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan yang sudah dilaporkan Elisama Halawa alias Ama Yana selaku penggugat terhadap tergugat masing-masing Yamonaha Halawa, Yusmani Halawa, Faomali Halawa.

Menurut penggugat, Elisama Halawa, tanah yang diperkarakan tersebut merupakan harta warisan orang tuanya sebagaimana surat perjanjian penyerahan tanah antara orang tua Helumbowo Halawa dan Tonazaro Halawa pada tanggal 26 September 1991.

Pihaknya membantah kalau dalam surat penyerahan tanah tersebut ada yang dipalsukan sebagaimana tudingan dari tergugat.

Sebenarnya bahwa tanda tangan Mesakhi Halawa alias Ama SitibaTalini Halawa alias Ama Nuti,

Folo’o Halawa alias Ama Aslina dan Asa’aro Halawa alias Ama Da’o (Mantan Kades Hilizoliga ) adalah tanda tangan asli dan jika dibandingkan dengan salah satu Surat Jual Beli Tanah pada waktu hampir bersamaan di Desa Hilizoliga, persis sama dan dapat ditunjukkan surat aslinya bila diminta pengadilan.

Selanjutnya, menyangkut Surat Keterangan No.56/GPI/HLZ /2012 perlu dijelaskan bahwa Guru Jemaat Gereja GPI yang bernama : Sokhinafao Halawa alias Ama Yarni telah membuat surat pernyataan di atas meterai 6.000 yang menyatakan bahwa surat keterangan dengan No. 56/ GPI/HLZ/2012 tentang kematian Elia Halawa alias Ama Lutina, tidak pernah dikeluarkan apalagi ditanda tanganinya. "Dan dengan tegas mengatakan bahwa Sokhinafao Halawa bersedia memberikan keterangan di depan pengadilan apabila dibutuhkan, bahkan sangat keberatan dengan

surat keterangan tersebut karena mengaku tidak pernah mengeluarkannya," ujarnya.

Kemudian, tudingan yang menyatakan bahwa surat perjanjian penyerahan tanah tertanggal 26 September 1991 antara Lehumbowo Halawa dan Tonazaro Halawa diduga dipalsukan karena Elia Halawa sebagai saksi telah meninggal dunia, maka hal itu bisa dipertanggung jawabkan.

Karena ada tokoh Hilizoliga yang masih hidup bernama F.Halawa, umur kurang lebih 80 tahun. Tokoh ini telah membuat pernyataan di atas meterai 6.000 yang mengetahui kejadian pada saat penyerahan tanah dimaksud. Dikatakan, pada saat penyerahan tanah dari Lehumbowo alias Ama Kudia (pihak I) kepada Tonazaro Halawa alias Ama Yuti (pihak ke II), menyaksikan bahwa Tonazaro Halawa alias Ama Yuti menyerahkan dua ekor babi untuk dipotong dan dibagi kepada tokoh masya-

rakat sebagai pemberitahuan bahwa tanah tersebut telah sah diserahkan pihak I kepada pihak ke II dengan membuat surat perjanjian penyerahan tanah yang ditanda tangani para saksi al. Elia Halawa alias Ama Lutina, Saderakhi Halawa alias Ama Utiria, Foloo Halawa alias Ama aslina dan saksi lain dan turut ditanda tangani oleh kepala Desa Hilizoliga Asa’aro Halawa alias Ama Ama Da’o dimana F.Halawa turut menanda tangani diatas nama saudaranya Sokhili Halawa alias Ama Fedi.

Atas kesepakatan kedua belah pihak maka sidang memberikan kesempatan untuk dilakukan mediasi selama 40 hari dan ketua majelis hakim menghunjuk hakim Rinding Sambaran SH untuk tim mediasi. Sidang yang digelar Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Rabu, dengan majelis hakim, Sylvia Yudiastika SH (ketua) dan anggota Edi Siong SH, Rinding SambaranSH.(TIM)

» KETUA DPRD TANJUNGBALAI

Jangan Biarkan Tanjungbalai Jadi Kota Narkoba TANJUNGBALAI - Praktik maksiat dan peredaran narkoba tumbuh subur dan berkembang di Kota Kerang. "Meski dilakukan berbagai tindakan, tetapi kejahatan tersebut tetap meningkat dan tanggungjawab bersama untuk menumpasnya,” kata Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynoor SE ketika memimpin rapat paripurna di gedung dewan, Senin.

Bukti tumbuhnya maksiat di

daerah Tanjungbalai saat ini sudah berdiri sebuah kafe yang dilengkapi fasilitas kamar di sekitar jalan arteri Kecamatan Datuk Bandar. Menurut Romaynoor, kehadiran kafe itu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dan Pemko Tanjungbalai perlu menindak usaha tersebut.

“Pemko Tanjungbalai harus mengambil tindakan tegas terhadap kafe remang-remang

yang menyediakan fasilitas kamar. Jika hal ini dibiarkan, akan merusak moral masyakat Kota Kerang," tegas Romaynor.

Hal serupa diungkapkan Sekretaris Fraksi Patriot Peduli Bangsa DPRD Tanjungbalai Dra Hj Ainul Fuad, peredaran narkoba dan maksiat di Kota Kerang tampaknya makin meningkat. Bahkan, lokasi Water Front City (WFC) juga sudah menjadi ajang maksiat,

cuma kelihatannya belum ada tindakan tegas dari pihak pemerintah maupun aparat.

"Jangan jadikan Tanjungbalai sebagai pintu masuk narkoba dan kota maksiat." tegasnya.

Sekretaris Fraksi Pakar Nurani Bangsa Afrizal Zulkanaen SAg mengingatkan jangan sampai Tanjungbalai dijadikan pintu gerbang penyelundupan narkoba dan kota maksiat.

“Kita bangga pada kinerja kepolisian yang dinilai telah berhasil meredam peredaran gelap nakoba, namun ke depan diharapkan tindakan itu lebih ditingkatkan, sehingga Tanjungbalai benar-benar terbebas dari peredaran gelap narkoba." imbaunya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe berjanji akan meninjau masalah itu.(HER)

AEK KANOPAN - Rumah dinas bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) H.Kharuddin Syah SE yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu, Kamis, dilanda banjir. Pantauan KPK POS di lokasi, banjir menggenangi sebagian wilayah Labura termasuk rumah bupati, akibat curah hujan yang tinggi sepekan terakhir ini. Akibatnya, sungai Aek Kanopan meluap, karena tidak mampu debit air.

Menurut keterangan yang berhasil dihimpun KPK Pos dari warga, air mulai datang sekira pukul 05.00 wib dan berangsur membesar hingga pukul 07.0 0 wib, yang membuat rumah dinas bupati Labura serta puluhan rumah warga yang posisinya bertepatan tidak jauh dari sungai Aek Kanopan terendam. (TS)

Pemko T Balai Tertibkan Makanan Kadaluarsa TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tanjungbalai, Rabu, menemukan makanan dan minuman kemasan yang sudah kadaluarsa, ketika melakukan pemeriksaan di gudang Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar.

Kadisperindag Tanjungbalai Nedi Hamlet melalui Kabid Perdagangan Mahmudin Lubis mengatakan, tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk mengecek izin penjualan dan mengecek kualitas barang apakah layak untuk dipasarkan.

Diakui Lubis, pihaknya melakukan pengecekan ke gudang tersebut karena mendapat laporan dari warga yang mengatakan ada makanan dan minuman kemasan yang masuk ke gudang milik KI diduga tanpa memiliki izin.

Mendapat laporan itu, tim dari Disperindag melakukan peninjauan. Hasilnya, tim menemukan ada makanan dan minuman kemasan kadaluarsa yang akan disalurkan ke pasar. Untuk itu, Disperindag meminta kepada pihak pengelola gudang agar mengembalikan makanan dan minuman yang sudah habis masa berlakunya untuk dipulangkan ke pabrik.

Mahmuddin menambahkan, selain mengecek kelayakan makanan dan minuman ringan yang akan dipasarkan di Tanjungbalai, pihak Disperindag juga meninjau izin penjualannya.

Menurut Mahmuddin, pihaknya saat ini masih melakukan pengecekan setiap jenis makanan dan minuman yang disimpan di gudang tersebut, apakah sudah memiliki izin atau tidak. Karena sepengetahuan tim Disperindag yang melakukan peninjauan, beberapa jenis makanan dan minuman yang disimpan di gudang itu memiliki izin, namun sebagian lagi tidak terdaftar.(HER)

•

KPK POS

13

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

RASEHAN BUDAYA ANTI KORUPSI–Dari kiri-kanan, Wakapolri Komjen Pol. Nanan Sukarna, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Wakil Jaksa Agung Darmono dan Budayawan Emha Ainun Najib menjadi narasumber dalam Sarasehan Budaya di Jakarta, Jumat (30/11) malam.

Sarasehan dihadiri para petinggi KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Internasional.

Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Bahas Kemandirian dan Ketahanan Migas Nasional KOMISI Pemberantasan Korupsi menggelar diskusi terbatas dengan para pemangku kepentingan sektor migas untuk membahas kemandirian dan ketahanan migas nasional. Acara yang berlangsung pada Senin pekan lalu, di Auditorium KPK ini, digagas untuk memantapkan komitmen pemerintah dan para pembuat kebijakan di sektor migas untuk memperkuat peran perusahaan migas negara sebagai garda utama negara dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan migas nasional.

"Selain itu, acara ini untuk memperkuat basis pengambilan kebijakan dan operasional pemerintah dan para pembuat kebijakan di sektor migas untuk mewujudkan komitmen tersebut melalui penyusunan regulasi, sistem dan mekanisme, dan kemudian dilaksanakan secara konsisten," papar Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Acara bertema "“Mewujudkan Visi Pendiri Negara Republik Indonesia atas Pendirian Perusahaan Migas Negara dalam Rangka Mencapai Kedaulatan, Kemandirian, dan Ketahanan Migas Nasional” ini, dihadiri Wakil Menteri Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih , dan Direktur Hulu Pertamina Muhammad Husein. Selain itu, hadir pula Rovicki Dwi Putrohari (Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia), Sri Edi Swasono (Guru Besar FEUI), dan pemimpin redaksi media yang akan dimintakan pandangan pendapat tentang ketahanan migas nasional.

Zulkarnain mengatakan, migas merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar negara-negara di dunia karena nilai strategisnya bukan hanya dari aspek ekonomi, melainkan juga secara geopolitik. Menurutnya, terdapat tiga pilar utama yang akan sangat menentukan kemandirian dan ketahanan energi, yakni akses (accessibility), ketersediaan (availability), dan keterjangkauan (affordability).

Dari ketiga aspek tersebut, lanjut Zulkarnain, elemen accessibility adalah yang paling krusial karena dapat menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat, baik dari segi jumlah, waktu, dan harga.

Di beberapa negara, misalkan Arab Saudi, Malaysia, Norwegia, perusahaan migas negara menjadi instrumen negara dalam menjaga ketiga pilar tersebut.

“Kontrak-kontrak migas yang akan habis masa berlakunya dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa perusahaan migas negara telah siap untuk mengambil alih operasional eksploitasi migas dan akan dilanjutkan kepada kontrak-kontrak lainnya yang akan habis masanya di masa depan,” papar Zulkarnain.

Melalui acara ini, Zulkarnain berharap dapat dihasilkan rumusan pemikiran dan aksi yang dapat dijewantahkan dalam regulasi negara sampai dengan kebijakan operasional (strategis, taktis, dan teknis) yang mendukung peran dan posisi perusahaan migas negara untuk mencapai kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan migas nasional. (HUMAS)

Pimpinan Lembaga Antikorupsi Dunia Perkuat Kerja Sama dan Dukungan DIDORONG PRAKTIK kejahatan korupsi yang terus berkembang dan keberadaan lembaga antikorupsi yang masih belum mendapat dukungan maksimal, para pimpinan lembaga antikorupsi (anti-corruption agencies) di dunia sepakat untuk memperkuat kerja sama dan dukungan dengan saling belajar dari pengalaman sesama lembaga antikorupsi. Bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP) Regional Asia Pasifik dan UNDP Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "Principles for Anticorruption Agencies” bertempat di Hotel JW Marriot, Jakarta, pada 26-27 November pekan lalu.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa konferensi ini menjadi forum untuk berdiskusi dan menggalang kerja sama yang lebih erat dan nyata dalam pemberantasan korupsi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah eksistensi, independensi, dan efektifitas lembaga antikorupsi dunia. Lembaga antikorupsi, menurut Abraham, dapat memiliki fokus yang berbeda-beda terkait pencegahan, penindakan, atau integrasi kedua aspek penindakan dan pencegahan tersebut dalam strategi pemberantasan korupsinya. “Namun, apapun fungsi dan mandat yang diemban sebuah lembaga antikorupsi, prasyarat yang diperlukan demi efektivitasnya adalah independensi dan legislasi yang kuat,” ujarnya.

Lembaga antikorupsi di Singapura dan Hong Kong, tambah Abraham, telah menjadi model dan rujukan bagi puluhan lembaga penegak hukum antikorupsi dunia.

Model dan strategi keduanya

dicontoh untuk dijalankan.

Beberapa sukses, namun tidak sedikit yang gagal. Faktanya, kegagalan dan kesuksesan tersebut sangat tergantung dari keseriusan pemerintah dalam mendukung lembaga antikorupsi yang telah dibentuk. Keseriusan pemerintah, lanjut Abraham, ditunjukkan lewat perumusan dan pengesahan undang-undang atau legislasi, alokasi anggaran dan sumber daya yang cukup, memberikan independensi, serta tidak melakukan intervensi dan tekanan politis. “Kegagalan banyak disebabkan oleh tiadanya political will yang cukup. Tekanan dan intervensi membuat lembaga antikorupsi tidak bekerja secara maksimal seperti yang terjadi di Nigeria, Mongolia, dan Afganishtan,” ucapnya.

Semenjak terbentuknya resolusi General Assembly PBB untuk UNCAC pada Oktober 2003, negara-negara di berbagai belahan dunia terpanggil untuk lebih serius memerangi dan mencegah kejahatan korupsi. “Lebih dari sekadar adanya pembentukan badan khusus antikorupsi, UNCAC mengamanatkan bahwa lembaga antikorupsi harus diberikan independensi yang cukup untuk dapat berfungsi secara efektif berdasarkan sistem hukum dan legislasi nasionalnya serta bebas dari intervensi dan pengaruh apapun yang dapat mengganggu penegakan hukum,” tegas Abraham.

Untuk itu, pertemuan pimpinan lembaga antikorupsi dunia ini diharapkan dapat melahirkan standar atau prinsip-prinsip lembaga antikorupsi yang akan diadopsi demi menjamin independensi dan dukungan terhadap lembaga antikorupi melalui kedudukan legislasi yang kuat.

(HUMAS)

Awali Rangkaian Hari Antikorupsi, Spanduk Raksasa “Berani Jujur Hebat” Hiasi Gedung KPK KOMISI Pemberantasan Korupsi melakukan berbagai kegiatan menyambut hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada setiap tanggal 9 Desember. Untuk tahun 2012, secara simbolis rangkaian kegiatan hari Antikorupsi diawali dengan pengibaran spanduk raksasa bertuliskan "Berani Jujur hebat", di sisi utara gedung KPK, Minggu pekan lalu.

Spanduk berukurun 20 x 20 meter ini dipasang oleh pegiat antikorupsi dari "Cicak Pemanjat"dan komunitas "Kartini Petualang". Selain itu, mantan Wakil Ketua KPK, Erry Ryana Hardjapamekas, juga turut serta dalam aksi tersebut.

Sejumlah tokoh yang hadir

di antaranya ekonom Faisal Basri, pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Zulkarnain, Anita Wahid, Ifa Isfansyah, Usman Hamid, dan pegiat antikorupsi lainnya.

Bambang Widjojanto mengatakan, pemasangan spanduk raksasa ini sangat efektif untuk mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dalam hal apapun. Termasuk juga sebagai media yang mengingatkan KPK untuk tetap menjaga independensinya dalam mengungkap kasuskasus korupsi. "Ini tentunya bisa menjadi simbol dan lambang pemberantasan korupsi," kata Bambang.

Faisal Basri menambahkan, pemasangan spanduk

raksasa ini adalah untuk membangun kesadaran politik masyarakat untuk memajukan budaya antikorupsi dengan dimulai dari kejujuran. "Yang saya bisa tangkap dari upaya teman-teman ini adalah membangun kesadaran politik masyarakat untuk menegakkan atau memajukan budaya anti korupsi dimulai dari jujur," ujar Faisal Basri.

Sementara itu, Erry Riyana yang saat ini berusia 63 tahun mengaku berani menuruni gedung KPK yang berjumlah 8 lantai ini untuk menginspirasi anak muda agar menjauhi prilaku korupsi. "Saya ini ingin menginsiprasi anak muda, motivasinya supaya berani, jujur, hebat," tandas Erry.

Selain pemasangan span-

duk raksasa, pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional tahun 2012 ini KPK juga akan menggelar berbagai acara lain, di antaranya: 1. Social Media Competition Series (24-30 November 2012) 2. Pemasangan Giant Banner “Berani Jujur Hebat” (25 November 2012) 3. International Conference on Anticorruption (26-27 November 2012) 4. Peluncuran E-Learning Program Pengendalian Gratifikasi-PPG (29 November 2012) 5. Sarasehan Budaya Bersama Caknun dan Kiai Kanjeng (30 November 2012) 5. Seminar Nasional

Kehumasan (4 Desember 2012) 6. Konferensi Nasional Pemberantasan KorupsiKNPK (5 Desember 2012) 7. Seminar Pencegahan Korupsi (5-6 Desember 2012) 8. Temu Blogger Antikorupsi (7 Desember 2012) 9. Puncak Hari Antikorupsi Internasional 2012 (9 Desember 2012) 1 0 Launching Indeks Integritas Nasional (11 Desember 2012) 11.Semiloka Pengukuhan Kawasan Hutan (13 Desember 2012) 1 2 Kegiatan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPK (30 Desember 2012) (HUMAS)

Tingkatkan Pemahaman Gratifikasi, KPK-USAID Luncurkan “E-Modul Gratifikasi” SEBAGAI terobosan dalam sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan pemahaman penyelenggara negara dan pegawai negeri terkait gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan USAID-MSI meluncurkan “E-Modul Gratifikasi”. Peluncuran dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kristen Bauer, dan Direktur Demo-

cratic Governance USAID Miles Toder, Kamis pekan lalu.

Zulkarnain menjelaskan, E-modul Gratifikasi dikembangkan mengingat masih rendahnya pemahaman tentang gratifikasi di masyarakat. Praktik gratifikasi juga masih marak terjadi karena masyarakat melihat pemberian gratifikasi sebagai hal yang wajar dalam pergaulan.

“Sebaliknya, kesadaran penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi untuk melaporkan grati-

fikasi yang diterimanya masih relatif rendah jika dibandingkan jumlah wajib lapor gratifikasi yang berjumlah kurang lebih 4,5 juta,” terang Zulkarnain.

Peluncuran E-modul Gratifikasi ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam penyebaran informasi, kemudahan akses, dan sosialisasi tentang ketentuan gratifikasi kepada masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh. Peluncuran emodul ini, diakui Zulkarnain, memang lebih mengkhusus-

kan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri sebagai pihak-pihak sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 12 B. Menu E-Modul Gratifikasi yang dapat diakses di laman http://www.kpk.go.id/gratifikasi ini mencakup pengenalan gratifikasi, Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), buku saku gratifikasi, dan menu lainnya seperti tanya-jawab gratifikasi, Motor Penggerak Integritas, dan terkoneksi de-

ngan beberapa link terkait.

E-Modul Gratifikasi merupakan bagian dari elearning gratifikasi yang sedang dikembangkan KPK. Ke depan diharapkan mampu menjawab tantangan seperti pelaporan secara online, emodul peraturan dan regulasi secara utuh tentang gratifikasi, program pengendalian gratifikasi, peningkatan integritas, Sistem Informasi Gratifikasi (SIG), pembentukan lingkungan antisuap, dan informasi strategis lainnya. (HUMAS)

IACC di Brazil: Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi Kunci Pencegahan Korupsi IACC ke-15 telah berlangsung di Brasilia, Brazil pada tanggal 7-10 November 2012. IACC merupakan forum yang berlangsung dua tahun sekali, ditujukan untuk mendapatkan solusi dalam menghentikan korupsi.

Sidang dibuka secara resmi oleh Dilma Rousseff, Presiden Brazil. Sidang dihadiri oleh lebih dari 1.900 orang dari 140 negara di seluruh dunia. Delegasi yang hadir terdiri dari beragam latar belakang, ada yang merupakan pimpinan lembaga, akademisi, jurnalis, pelaku bisnis, penyelenggara pemerintahan dan masih banyak lagi.

Tema utama IACC ke-15 adalah “Mobilising People: Connecting Agents of Change” yang merupakan kelanjutan dari pembahasan IACC ke-14 di Bangkok.

Agenda utama IACC ke-15 adalah untuk memberikan penguatan terhadap orangorang untuk mampu berubah bahkan untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Pada IACC ke-15 juga diumumkan pemenang untuk kompetisi Social Entrepreneurs.

Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari antara lain wakil-wakil dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Bambang Widjojanto (Wakil Ketua), Iswan Elmi (Deputi Pencegahan), Sujanarko (Direktur PJKAKI), Giri Suprapdiono (Direktur Gratifikasi), Johan Budi (Juru Bicara/Kepala Biro Humas), dari wakil Anggota DPR RI, yakni Pramono Anung, dari Mahkamah Agung, yakni Joko Sarwoko dan Artijo Alkostar, dari Indonesian Corruption

Watch (ICW) yakni Illian Deta Arta Sari dan Sely Martini, dari Pokja 30 yakni Carollus Borromeus, dari Bappeda Kalimantan Timur yakni Siti Sugiyanti Sutarmo dan beberapa delegasi lain yang mewakili pemenang kompetisi penulisan paper, pemenang kompetisi musik, serta anakanak muda yang tergabung dalam FLAC. Beragamnya anggota delegasi Indonesia merupakan sebuah sinyal positif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya dengan kerjasama dan sinergi antara berbagai unsur di masyarakat, maka korupsi dapat diberantas.

Pada pidato pembukaan Dilma Rousseff, Presiden Brazil menyampaikan bahwa dunia yang kita inginkan, dunia yang kita idamkan untuk bisa kita tinggali hanya akan bisa dibangun jika ada transparansi. Transparansi menjadi sangat penting saat ini karena selain tuntutan dari masyarakat terhadap

para pemimpin juga kesadaran dari para pemimpin itu sendiri bahwa transparansi diperlukan untuk merengkuh kembali kepercayaan dari masyarakat.

Sementara itu Huguette Labelle, Ketua Transparansi Internasional, menyatakan bahwa semua orang baik itu dari pemerintahan, pelaku bisnis, LSM dan komunitas lokal harus mampu untuk melawan ketidakadilan akibat korupsi. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik diantara anggota masyarakat tadi sehingga terbentuk kebijakan yang lebih baik dan mendukung perubahan untuk pemberantasan korupsi.

IACC ke-15 menghasilkan antara lain kesepakatan bahwa untuk bisa melawan korupsi semua anggota masyarakat harus bersatu. Fokus pada kehidupan sehari-hari juga merupakan upaya untuk melawan korupsi yang bisa dilakukan oleh masingmasing anggota

masyarakat. Kesadaran bahwa melawan korupsi bukan hanya terkait dengan undang-undang dan hukum, namun adalah bagaimana setiap individu melaksanakan transparansi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan.

Namun untuk itu sangat diperlukan sosok pemimpin yang kuat. IACC ke-15 juga menyadari pentingnya peran generasi muda dan peran dari para wanita.

IACC ke-15 juga menyepakati bahwa saksi-saksi bagi kasus korupsi harus mendapatkan jaminan keamanan sehingga mereka bisa dengan leluasa menyampaikan bukti-bukti dan kesaksian mengenai kasus korupsi. Perlindungan lintas batas (cross-border protection) sangat diperlukan untuk menghindari bahkan menghentikan terjadinya pembebasan hukuman (impunity). Masih lemahnya negara dan sistem hukumnya merupakan salah satu penyebab suburnya

korupsi. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak lagi sumber daya khususnya manusia untuk pemberantasan korupsi.

Koordinasi yang baik di semua level pemerintahan dan juga masyarakat juga menjadi kunci penting.

Peran dari gerakan sosial di masyarakat juga perlu ditingkatkan. Peserta IACC ke-15 juga menekankan bahwa diperlukan transparansi yang penuh dalam proses lobby dari sebuah lembaga publik untuk menjamin akuntabilitas dan menghindari benturan kepentingan dengan pihakpihak terkait. Hal ini karena disadari bahwa transparansi tidak akan berarti tanpa adanya akuntabilitas.

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, dalam sesi “Does Immunity Lead to Impunity” memberikan dukungan penuh dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pernyataan ini merupakan dukungan untuk membuktikan bahwa meskipun yang terjadi saat ini yaitu ada upaya pelemahan terhadap KPK oleh beberapa anggota DPR RI, namun sebenarnya DPR RI tetap pada tujuan awal yaitu mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada akhir sidang disepakati Panama, Tunisia untuk menjadi tempat penyelenggaraan IACC ke16 pada tahun 2014.

Yuni Sudarwati, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. (Pemenang ACCH Paper Competition)

•

E D I S I 228 3 – 9 DESEMBER 2012

KPKPOS

Halaman 16

Survei LSI Harus Jadi Pembelajaran Parpol JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, mengatakan munculnya sejumlah nama calon presiden yang tidak diunggulkan oleh partai dalam hasil surveri LSI (Lembaga Survei Indonesia), harusnya menjadi pembelajaran bagi partai politik.

"Memberikan pelajaran bagi partai politik bahwa dia akan hati-hati dalam memilih kader," katanya di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, partai politik harus menimbang ulang calon yang akan diusungnya dalam pilpres 2014.

"Bagaimana sekarang psikologisnya Aburizal Bakrie dengan adanya JK di nomor dua. Ini opinion leader lho yang diminta," ujarnya yang mengaku menjadi salah satu responden dalam survei tersebut.

Selain itu, sejumlah nama seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang tidak diunggulkan partai, justru berada dalam posisi atas. Hasil survei ini, menurut Siti, menggambarkan bahwa pilihan partai tidak sejalan dengan pilihan masyarakat.

Padahal, lanjutnya, idealnya pilihan partai dan pilihan masyarakat itu menjadi satu.

Ia mengaku, hasil survei LSI yang dirilis baru-baru ini, sesuai dengan prediksinya yang mengatakan akan banyak calon alternatif non-

Berikut kualitas personal tokoh-tokoh dengan nilai 60 atau lebih, menurut opinion leader (skor 0 100), berdasarkan survei dari LSI, Rabu: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Mahfud MD Jusuf Kalla Dahlan Iskan Sri Mulyani Hidayat Nurwahid Agus Martowardojo Megawati Soekarnoputri Djoko Suyanto Gita Wirjawan Chairul Tanjung Endriartono Sutarto Hatta Rajasa Surya Paloh Pramono Edhie Wibowo Sukarwo Prabowo Subianto Puan Maharani Ani Yudhoyono

79 77 76 72 71 68 68 67 66 66 66 66 64 64 63 61 61 60

partai yang muncul di akhir tahun ini. "Sesuai dengan prediksi, menuju penghujung 2012 calon alternatif akan semerbak muncul bagai jamur," katanya yang mengaku lebih memilih calon nonpartai ini.

Siti mempredisksi calon presiden pada 2013 akan semakin mengerucut. "Lihat saja di pertengahan tahun depan," tandasnya.(FR/BBS)

SBY Minta Menteri dan Kepala Daerah Jangan Tidur JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan jajaran menterinya dan kepala daerah untuk bekerja penuh, tanpa batas lelah saat menghadapi masalah konflik komunal yang kerap dipicu oleh persengketaan lahan, perselisihan hasil pemilu dan lain sebagainya.

"Sebagai pemimpin mari kita ambil tanggung jawab penuh untuk mengatasi dan mengelola permasalahan.

Kalau ibaratmya kita tidak tidur seminggu, karena ada konflik, ada benturan, mari kita lakukan. Kita dipilih rakyat untuk itu," ujar SBY dalam penyampaian amanahnya kepada menteri dan kepala daerah, TNI-Polri, di Jakarta, Jumat.

Ia telah memilih dan me-

MANGGADONG– Sejumlah warga menyusun potongan ubi membentuk peta Indonesia saat mengikuti kegiatan kampanye Manggadong pada Expo Pangan Gebyar Kuliner Nusantara di Medan, Sumut, Jumat (30/11). Manggadong dalam bahasa Tapanuli adalah mengonsumsi ubi atau ketela yang diolah menjadi berbagai jenis makanan yang dikonsumsi sebelum makan nasi.

ngangkat menteri, panglima, dan kapolri untuk bekerja membantunya sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. "Para menteri saya angkat, panglima TNI dan Kapolri saya angkat juga untuk itu.

Saya berharap semuanya mengambil tanggung jawab penuh bukan sebagai beban tapi juga sebagai amanah yang harus kita laksanakan, semua harus benar-benar bertanggung jawab," katanya.

"Jika ada peraturan yang menjadi sumber masalah entah perburuhan, entah lahan, apapun jangan dibiarkan, segera atasi dan susun aturan baru yang tepat, kalau masalah itu tabrakan aturan antar kementerian, segera susun aturan yang tidak bertabrakan," tambahnya.(SF/BBS)

» SOAL KASUS PROYEK ASAL JADI

Kadis Bina Marga dan Inspektorat Ditantang Turun Lapangan BAGANSIAPIAPI - Permasalahan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di lingkungan Dinas Bina Marga Pengairan (Disbimaran) Pemkab Rokan Hilir (Rohil) tak henti-hentinya menjadi sorotan publik, terutama penggiat anti korupsi di daerah ini.

Diduga dalam pelaksanaan sejumlah proyek dikerjakan asal jadi. Tahun Anggaran 2012, diperkirakan ratusan paket proyek, dari berbagai jenis proyek digelontorkan Pemkab Rohil yang dibiayai melalui dana APBD Rohil.

"Proyek diduga dikerjakan asal jadi. Terdapat disejumlah kecamatan Pekaitan, Bangko Pusako, Tanah Putih, dan Pujud. Oleh karenanya perlu dilakukan uji kelayakan terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah itu," ucap aktivis LSM Anirzam melalui hubungan seluler Minggu pekan lalu.

Anirzam Ketua LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) mengatakan, untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan pelak-

sana proyek, pihaknya (Anirzam-red) menantang Kepala Dinas Bina Marga Pengairan Rohil, Nasri dan Kepala Inspektorat Rohil untuk melakukan kros chek ke lapangan, dengan melakukan uji petik, apakah proyek tahun 2012 yang dananya diposkan pada Disbimaran Rohil, sudah layak atau tidak.

"Dalam investigasi yang dilakukan Tim GPKDR ditemukan sejumlah proyek di lingkungan Disbimaran dikerjakan tidak sesuai bestek," kata Anirzam.

Menurut Anirzam, dalam

uji petik tersebut harus dilakukan pembongkaran fisik proyek. “Saya akan tunjukkan di mana saja titik-titik yang dimanipulasi yang harus dilakukan uji kelayakannya. Jika tidak ditemukan penyimpangan, artinya proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan bestek, maka kami bersedia mengganti kerugian atas pembongkaran proyek tersebut,“ tegasnya.

Tantangan ini, sesuai isi kandungan dalam UndangUndang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), setiap warga negara Indonesia berhak melakukan kritik, berhak melakukan kontrol terhadap jalannya pembangunan di negeri ini, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, katanya.

Dinas Bina Marga Pengairan Rohil yang dinahkodai Nasri,

merupakan instansi yang paling besar menggunakan dana APBD. Diperkirakan setiap tahun anggaran ratusan paket proyek, dilelang, dana yang dialokasikan terhadap paket proyek tersebut, mencapai Rp1 triliun. Namun yang dihasilkan dari proyek yang dilaksanakan tersebut, masih jauh dari harapan masyarakat. Kebanyakan proyek yang dikerjakan asal jadi itu, tidak bertahan lama.

"Begitu diserahtrerimakan kepada Pemkab Rohil proyek tersebut pun berangsur rusak, yang merasakan akibat mutu proyek yang rendah itu adalah masyarakat yang menggunakan infrastruktur jalan tersebut," ungkapnya.

Masih kata Anirzam, uji kelayakan terhadap proyek diduga bermasalah, agar pelaksana, dan konsultan pengawas proyek, berhatihati melaksanakan pembangunan di daerah ini.

"Selian itu tindakan tegas terhadap oknum pelaksana yang nakal, agar ada efek jera, sehingga kedepan pelaksanaan proyek di Rohil akan lebih baik," ujarnya.(PUR)

» Tanam Perdana di Kebun Silau Dunia KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT JALAN JENDERAL GATOT SOEBROTO 40-42, JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id EMAIL pengaduan@pajak.go.id PENGUMUMAN NOMOR: PENG – 12/PJ.09/2012 TENTANG HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSI DAN SOSIALISASI PERUBAHAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK Bendahara pemerintah memiliki peran strategis dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia dan berperan penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kepatuhan bendahara sebagai wajib pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban bendahara, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengingat tahun anggaran 2012 akan berakhir, kami menghimbau kepada bendahara pada satuan kerja di seluruh Kementerian/Lembaga/Dinas/ Instansi agar segera menyelesaikan kewajiban perpajakan sebagai bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Seluruh bendahara agar mengambil langkah/penyesuain yang diperlukan terkait perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang akan berlaku mulai 1 Januari 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012; 3. Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi agar mengawasi dan meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pada satuan kerja masing-masing; 4. Apabila bendahara mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar berkonsultasi dengan Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara terdaftar atau melalui Kring Pajak 500200.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 28 November 2012 Direktur T.t.d Kismantoro Petrus NIP 195404071983031001

Sumber: KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA PINANG Jalan Lintas Sumatera Blok Songo (Depan SPBU), Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan Telepon (0624) 95522; Faksimile (0624) 95523; E-mail: kp2kpkotapinang@gmail.com

Ir.Junior Siagian: 40 Bulan Harus Bisa Panen SILAU DUNIA - Tanam perdana karet untuk Afdeling II, V dan VI saat ini adalah jenis kloon unggul yang bersifat kwistater dan merupakan kloon yang cukup jagur (subur). Maka melihat hal tersebut harus kita upayakan 40 bulan atau maksimal 4 Tahun sudah bisa dipanen.

Demikian disampaikan Manajer Kebun Silau Dunia, Ir.Junior Siagian pada tanam perdana karet di Afdeling VI, Sabtu pagi, yang dihadiri Askep Rayon-A Ir.Ahmad Efendi Nasution, Askep Rayon-B Ir.H.Ridwan Pasaribu, APK, Direktur CV.Nisin Salju Pratama Median Fajar alias Alay, Ketua SP-Bun W.Sidauruk, Papam, para Asisten, pengurus IKBI dan tokoh agama.

Lebih lanjut disampaikan Junior, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan semua pihak.

Yakni petunjuk teknis harus diikuti dimana internotnya harus di atas 20. Kemudian pemupukan dan pemeliharaan dilaksanakan sesuai jadwal. Dan yang tak kalah pentingnya induksi

TANAM PERDANA– Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian didampingi Askep-A & B disaksikan Alay (dibelakang manajer) melakukan tanam perdana, Sabtu, di Afd-VI. pencabangan dahan harus dilakukan pada waktunya agar pertumbuhan tanaman cepat berkembang.

"Kita sudah menunjukkan kepada jajaran direksi soal inovasi pencabangan. Maka dari itu 40 bulan kedepan tanaman ini sudah bisa dipanen. Kebun Silau Dunia harus bisa menjadi yang pertama pada saat panen perdana. Kita flash back ke belakang bahwa Silau Dunia ini saat masih tergabung dalam PTPN-IV sempat menjadi yang terbaik, dan itu harus kita raih," ujar Junior sembari menggingatkan semua pihak agar bekerjasama dan menjaga tanaman dari gangguan ternak.

Komitmen kita bahwa

tanaman yang tersebar di Afd-II (74 Ha), Afd-V (12 Ha)dan VI (115 Ha) akan selesai per 31 Desember 2012, jika dalam tiap 7 Hektare lahan ditanam 4.200 pokok per hari dengan tenaga minimal 50 tenaga kerja.

Sementara itu PT.Mitra Perdana selaku kontarktor (rekanan) yang diwakili Direktur CV.Nisin Salju Pratama Median Fajar (Alay) secara singkat kepada KPK Pos terkait target yang diberikan mengatakan, akan menyelesaikan waktu tanam sesuai jadwal yang diberikan. "Kita optimis bisa menyelesaikannya ditambah dukungan semua pihak dan cuaca sebagai faktor pendukung," ujarnya.(ARM)

•

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 228 3 - 9 DESEMBER 2012

Pemkab Nias Sosialisasikan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian NIAS – Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan sosialisasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) lingkup pemkab Nias, yang dilaksanakan ruang oval lantai 3 kantor Bupati Nias, Rabu kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nias Maimun Zebua, BA dalam laporannya mengatakan pengelolaan SAPK online telah di mulai sejak Oktober 2011 khususnya dalam pemrosesan kenaikan pangkat dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut kepala BKD, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, peraturan kepala BKN nomor 14 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan database PNS, SK Bupati Nias nomor 800/263/ K/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi pengelolaan administrasi kepegawaian daerah seluruh SKPD lingkup Pemkab Nias.

Dikatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini yakni

untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang pengelolaan administrasi kepegawaian terutama sehubungan implementasi sistem pelayanan kepegawaian secara online. Kegiatan ini diikuti seluruh SKPD dan pejabat pengelola kepegawaian masing-masing SKPD unit kerja di lingkungan Pemkab Nias.

Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli,MM dalam arahannya mengatakan ada banyak masalah yang di hadapi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian mulai dari ketidakakuratan data pegawai hingga proses administrasi kepegawaian yang masih menggunakan metode konvensional yang mengakibatkan buruknya citra kinerja daripada PNS. Untuk memperbaiki citra tersebut, menurut bupati pemerintah harus melakukan berbagai langkah dan upaya melalui reformasi birokrasi, katanya.

Bupati mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar senantiasa dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang pengelolaan administrasi kepegawaian sehingga mampu menyampaikan dan menginformasikan kepada rekan-rekan lainnya di unit kerja masingmasing,ujarnya. (YAGI)

PC O225 FKPPI Batubara Dilantik BATUBARA - Pengurus Cabang 0225 FKPPI Kab. Batubara dilantik di lapangan sepakbola-Lima Puluh, sekira pukul 16.00 WIB. Pelantikan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) II FKPPI Sumatera Utara,Ir Risman Purba dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM,ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi Muspida,KNPI,OKP. Risman Purba dalam kesempatan itu meminta seluruh pengurus memahami pelantikan merupakan amanah dari Munas (Musyawarah Nasional) FKPPI, untuk melakukan konsolidasi organisasi dengan menjalankan program kerja FKPPI secara keseluruhan.Dia juga mengajak agar pengurus cabang yang baru dilantik menggairahkan kembali FKKPI yang akhir-akhir ini cenderung mengalami kevakuman. ”Organisasi ini, ibarat rumah bagi kita, untuk senantiasa berkumpul bersama-sama, memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini,” ujarnya Bupati Batubara H.OK

Arya Zulkarnain SH.MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu menempati peran yang sangat strategis dari setiap peristiwa penting yang terjadi di persada nusantara ini.

Memang pada mulanya kelompok-kelompok perjuangan kaum muda itu terbentuk berdasarkan kepentingan lokal, namun dalam perkembangannya lokalisme dan regionalisme justeru berkembang menjadi satu kesatuan sebagaimana yang digambarkan dalam organisasi sosial yang menggunakan nama Pemuda Indonesia,tandasnya.

Sementara itu, Ketua PC 0225 Batubara Khaidir Aruan SH didampingi sekretaris P.Siregar ST dan bendahaara Dahyar Tanjung SE dalam sambutannya mengatakan FKPPI ini merupakan sebuah wadah tempat berhimpunnya putra putri TNI. Sangat diharapkan, wadah FKPPI ini merupakan tim tank seluruh keluarga besar FKPPI yang terdiri dari Generasi Muda, pungkasnya. (SAH)

Bupati Janji Renovasi Seluruh Kantor Kelurahan Kistim KISARAN - Bupati Asahan, Drs Taufan Gama Simatupang MAP berjanji akan merenovasi kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Kisaran Timur (Kistim).

Pernyataan ini dikatakan Bupati Asahan dihadapan para tim penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 tahap final yang dilaksanakan di Kantor halaman Kistim, Jumat, 23 November 2012. Tentunya janji tersebut akan direalisasikan bila Kecamatan Kistim nantinya mendapat penilaian terbaik keluar sebagai juara pertama, Bupati Asahan menegaskan bahwa janji tersebut bukan janji biasa, soalnya beberapa waktu lalu Bupati Asahan juga berjanji, bila Kecamatan Kistim masuk enam besar atau masuk final, kantor Kecamatan Kistim akan direnovasi dan hal tersebut telah dibuktikan. “ Tapi dengan catatan, pihak Kelurahan juga harus membangun kantor PKK dan Posyandu, “ kata Bupati, sembari mengucapkan teri-

makasih kepada Pemprovsu yang telah menetapkan kembali Kecamatan Kistim sebagai peserta Kecamatan terbaik di Sumut ditahun 2012 dan diharapkan penilaian yang diberikan dapat membuahkan hasil yang lebih baik, sehingga Kistim tahun 2012 menjadi juara pertama.

Sementara itu, Ketua Tim Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, Nouval Mahyar secara khusus memberikan penilaian plus buat Kecamatan Kistim terhadap presentasi kehadiran masyarakat yang mengikuti tahapan peniliaan Kecamatan terbaik tersebut.

Selain itu, Ketua Tim dan anggota tim juga ingin mengetahui secara langsung kepada masyarakat tentang kepribadian Camat Kistim dalam memberikan pelayanan. Hal ini dimulai dari pelayanan terhadap e-KTP, tentang koordinasi Camat dengan satuan komunikasi pimpinan daerah Kecamatan, tentang penyaluran bantuan usaha dan beberapa item lainya.(IN)

SUMUT

Erry - Soekirman Minta Fokus Urusi Rakyat Sergai SERGAI - Majunya Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, T Erry Nuradi dan Soekirman dalam pertarungan Pilgubsu pada tahun 2013 mendatang membuat kekhawatiran sendiri bagi rakyat Serdang Bedagai.

Tak mau disampingkan adalah hal yang utama diinginkan karena amanah sebelumnya telah mereka percayakan kepada dua orang tersebut untuk memimpin Tanah Bertuah selama 10 tahun.

Mewakili rakyat Ketua Fraksi Partai Demokrat Sergai, Ferry Haryanto ikut berkomentar bukan melarang namun dirinya mengingatkan agar keduanya itu tetap memfokuskan perhatiannya kepada masyarakat, sebab tidak bisa dipungkiri akan ada kesibukan tambahan setelah masing masing sah mencalonkan diri sebagai wakil dari pendamping masing masing.

“Kan sama sama kita ketahui keduanya ikut maju menjadi wakil, kita tidak larang karena haknya mereka itu juga diatur dalam undang undang namun harapan

kita masyarakat Serdang Bedagai ini harus tetap diprioritaskan dan difokuskan dengan maksimalnya,”ujar Ferry baru-baru ini Dewan yang duduk di Komisi D ini menginginkan agar rakyat tak menjadi korban ditengah majunya dua pimpinan daerah itu bertarung.

Walaupun nantinya akan ada pendelegasian tugas namun disaat sebelum memasuki masa cuti ini diharapkan system pemerintahan tetap berjalan apadanya. “Kita tidak mau rakyat jadi korban, maka dari itu mereka sebelum masa cuti ini tidak boleh memikirkan persoalan

Pilgub saja, apalagi masyarakat Sergaikan beberapa waktu lalu baru dapat musibah kebanjiran ini pastinya sudah seharusnya diberi perhatian lebih”kata Ferry.

Ia menyebutkan jika Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban yang penuh untuk memperhatikan rakyat Sergai sebab dinilai merekalah yang saat itu menjadi terbaik,kelak mancaolnkan menjadi pemimpin nanti di Propinsi Sumatera utarakelak,karena apapun masalahnya mereka adalah pemimpin yang terbaik di sergai ini,”lanjut Ferry (ARM)

BKPRMI Garda Terdepan Pembina Generasi Muda Islam LANGKAT - Diawali pelepasan peserta pawai ta’ruf dari depan mess PT.Ukindo Blangkahan Estate Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH berkesempatan membuka Pekan Muharam ke-15 BKPRMI di Kec. Kuala Kamis, (22/11). Dalam sambutannnya beliau mengatakan pergeseran nilai-nilai moral yang mewarnai sikap dan perilaku masyarakat khususnya generasi muda pada dekade terakhir ini sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang berasal dari luar budaya dan kearifan lokal yang saat ini dengan gampangnya dapat diperoleh akibat mudahnya akses komukasi yang tanpa batas. Untuk mencegahnya, masyarakat khususnya generasi muda Langkat perlu mempersiapkan diri dan dibekali dengan akhlak dan aqidah yang kuat.

Melihat ini semua BKPRMI sebagai wadah berkumpulnya generasi muda Islam tidak boleh hanya berpangkutangan saja, melainkan harus mampu menjadi garda terdepan dan menjadi pelopor bagi pembinaan generasi muda Islam di Kab. Langkat sehingga rentang pergeseran nilail-nilai moral tersebut dapat dielimnir.

Bupati Langkat dalam acara tersebut secara pribadi juga berkesempatan memberikan Beasiswa sebesar Rp.15jt kepada Keder BKPRMI yang berprestasi serta memberikan dana pembinaan Rp.11,6jt bagi seluruh peserta Pawai Ta’ruf.

Sebelumnya Ketua BKPRMI Langkat Kurnia Amin, SPdi menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Bupati Langkat atas

TERIMA PERNYATAAN - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu menerima pernyataan dukungan dari segenap elemen masyarakat/OKP Kec. Kuala dalam Acara Pembukaan Pekan Muharam ke-15 BKPRMI bertempat di Komplek Perkantoran PT. Ukindo Blangkahan Estate Kuala. dukungan dan perhatiannya selama ini kepada BKPRMI, terlebih bantuan guna suksesnya penyelenggaraan Pekan Muharam ke-15 yang sedang berlangsung. Kurnia beserta seluruh jajarannya juga meberikan apresiasi yang tinggi atas anugerah prestasi orang nomor satu di Kab. Langkat tersebut sebagai Tokoh Peduli Pembinaan Generasi Rabbani dari Dirnas LPPDSDM BKPRMI yang direncanakan akan diserahkan tanggal 29 November 2012 yang akan datang di Gorontalo.

Dalam acara tersebut juga disam_paikan pernyataan dukungan dari elemen masyarakat dan OKP Kec. Kuala yang memohon kesediaan Ngogesa untuk mencalonkan kembali sebagi Bupati Langkat dan selanjutnya mendo’akan sekaligus berjuang untuk memenangkan beliau menjadi Bupati Langkat untuk yang kedua kalinya.

Acara kemudian diakhiri dengan pernyataan pembukaan secara resmi Pekan Muharam ke-15 BKP-

RMI Kec. Kuala yang ditandai dengan pemukulan Bedug oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH. Turut Mendampingi, anggota DPRD Provsu Nurul Azhar Lubis, Ketua MUI Langkat, Buya H. Ahmad Mahfuz, anggota DPRD Langkat M Syahrul S.Sos dan R. Rangkuti, SH, mewakili meneger PT. Ukindo Blangkahan Ir. Rizaldi Sitepu, Camat Kuala Bantu Tarigan, S.Sos, serta unsur Muspika setempat.

(JUL)

PPP Medan Siapkan Menangkan Chairuman-Fadly MEDAN – Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan, menyiapkan pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Chairuman Harahap - Fadly Nurzal. Hal itu ditandai dengan deklarasi dukungan dan komitmen perjuangan memenangkan pasangan menuju Sumut-1, kemarin di Wisma PHI Jalan Gatot Subroto Medan.

Deklarasi itu dirangkai dengan kegiatan orientasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Medan dan sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumut. Hadir pada acara itu pengurus DPW PPP Sumut, di antaranya Sekretaris DPW PPP Sumut H Yulizar P Lubis, H Nuzirwan B Lubis, Aswan Jaya, HM Darianto, Faisal Hutabarat, M Soleh Tanjung. Juga hadir pengurus DPC PPP Medan, dan PAC PPP Kota Medan serta seluruh Bacaleg dari PPP Medan.

Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, pada sosialisasi Pilgubsu, mengatakan ada beberapa alasan memilih Chairuman Harahap sebagai pasangannya. Di antaranya, Chairuman merupakan tokoh sarat pengalaman dan memiliki rekam jejak yang bersih. “Chairuman juga satu-satunya tokoh dari Tabagsel yang maju pada Pilgubsu 2013 ini,” ujarnya.

Dengan keputusan politik tersebut, lanjut Fadly, maka seluruh kader dan fungsionaris PPP harus mengamankannya dengan melakukan kerja keras. Sebagai kader partai tertua, tentu kita sudah punya pengalaman dalam menggerakkan mesin politik secara efektif.

Untuk, kata Fadly, momentum Pilgubsu ini harus dimanfaatkan dengan baik guna meraih kemenangan, tidak saja terkait pemilihan Gubsu dan Wagubsu tapi untuk

DUKUNGAN - Bendaraha DPC PPP Kota Medan Hj. Hamidah mewakili kader PPP menyerahkan berkas dukungan dan komitmen memenangkan pasangan calon Gubsu dan Wagubsu Chairuman-Fadly Nurzal, diterima langsung Cawagubsu H. Fadly Nurzal, S.Ag. Pemilu legislatif 2014 mendatang.

Kepada seluruh kader PPP di Kota Medan, saya mengingatkan agar jangan pernah surut semangat untuk membesarkan PPP. Sebab, saat ini hanya PPP lah satusatunya partai yang tetap konsisten memperjuangkan kepentingan ummat Islam, karena memang PPP adalah rumah besar ummat Islam.

Sebelumnya pada orientasi bakal calon anggota legislatif, Ketua LP2 DPW PPP Sumut Andy Jaya Matondang menyampaikan setiap calon dari PPP harus berperan aktif dalam mensukseskan Pilgubsu 2013. Itu penting, karena Pilgubsu 2013 memiliki korelasi yang sangat dekat terkait pemilu legislatif 2014.

“Sejak awal harus kita bangun kebersamaan demi membesarkan PPP di Kota Medan,”ujarnya.

Dibagian Ketua Deks Pilkada DPW PPP Sumut Aswan Jaya menjelaskan ada beberapa strategi yang harus dilakukan setiap Bacaleg dalam pilgubsu 2013. Di antaranya secara berkesinambungan melakukan pendekatan terhadap masyarakat pemilih. Kemudian berbagai program kemenangan harus berdasarkan fakta dan data, sehingga kerja-kerja yang dilakukan dapat diukur dan di evaluasi.

Sementara ketua LP2 Kota Medan Hamdan Sukrawi didampingi Sekretaris Mursal Harahap, menjelaskan pelaksanaan kegiatan orientasi Bacaleg dan sosialisasi Pilgubsu merupakan langkah awal PPP Kota Medan menyiapkan pemenangan Chairuman Harahap – Fadly Nurzal. Termasuk mempersiapkan calon anggota legislatif

DPRD Kota Medan yang berkualitas sehingga mereka siap melaksanakan tugas memperjuangkan aspirasi ummat Islam.

“Kita ingin para calon anggota legislatif sejak dini telah berinteraksi dengan masyarakat, sehingga ketika terpilih menjadi wakil rakyat, ia sudah mengetahui apaapa saja yang harus diperjuangkannya,”ucap Hamdan.

Di tambahkan Mursal Harahap selain persiapan Bacaleg, kegiatan ini adalah bagian dari upaya LP2 Kota Medan mengeratkan silaturrahmi antara sesama Bacaleg dan Bacaleg dengan aparatur partai, mulai dari tingkat Ranting, PAC dan DPC. “Kita berharap tidak terjadi konflik antara sesama Bacaleg atau antara Bacaleg dengan fungsionaris partai,”ujarnya. (MH)

11

KPK POS E D I S I 228 3 - 9 DESEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Oknum Anggota DPRD Taput Main Pukul TAPUT - Oknum Anggota DPRD Tapanuli Utara, DH dengan gaya cowboy melakukan tindakan main hakim sendiri kepada Sopian Sinambela, supir angkutan Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) di Jalan Sipintu-pintu batas Taput dan Tobasa, Sabtu pekan lalu.

Oknum DH, anggota dewan terhormat itu tidak mampu berprilaku terhormat. Justru yang dilakukan adalah tindakan tidak terhormat kepada rakyat. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan DH terhadap Sopian Sinambela, yakni menganiaya korban dengan cara menampari, meninju serta menendang korban. Akibatnya korban mengalami luka dan memar di kuping sebelah kanan.

Korban Sopian Sinambela kepada KPK POS, Senin pekan lalu, di Loket Koperasi Bintang Tapanuli (KBT) Siborongborong menjelaskan kronologi kejadian. Pada awalnya, kata Sinambela, sebuah truk menarik mobil Avansa yang terperosok masuk parit. Akibatnya,

arus lalulintas macet di TKP. Sedang mobil angkutan KBT yang dikemudikan korban yang datang dari arah Medan menuju Tarutung terpaksa harus berhenti dan antri.

Pada saat itu, mobil pribadi DH yang datang dari satu arah merapat dan berhenti persis di belakang mobil korban dengan posisi jalan mendaki. Ketika mobil korban hendak jalan, saat supir memindahkan kaki dari rem ke gas, maka mobil mundur sedikit ke belakang dan mengena ke mobil DH, tapi tidak ada kerusakan.

Kemudian sang anggota dewan mengejar mobil KBT dan Sopian Sinambela keluar dari mobil yang dikendarainya seraya minta maaf dan mengatakan akan mengganti jika ada kerusakan pada mobil DH. Namun apa yang terjadi?, sang oknum anggota dewan DH tidak mengindahkan permintaan maaf Sinambela. "Kau tidak kenal dengan saya. Kasih tau sama direksimu," hardik DH, seraya menampar, meninju dan menendang korban. Tidak hanya itu, setelah puas menampari korban, oknum anggota dewan itu juga memaksa korban menyerahkan SIM nya. Dan oknum anggota dewan itu membawa SIM korban.

Mandor Koperasi Bintang

Tapanuli (KBT) di Siborongborong, K Silaban mengutuk tindakan oknum anggota dewan Taput itu.

Silaban mengatakan, tidak pantas seorang wakil rakyat memukuli rakyat. Seorang anggota dewan tidak etis menyelesaikan masalah dengan main hakim sendiri dengan gaya premanisme memukuli rakyat.

"Kalau ada kesalahan dapat diselesaikan dengan damai atau lewat jalur hukum, bukan main hakim sendiri. Kalau begini sikap anggota dewan mereka salah alamat duduk di gedung dewan," pungkas Silaban.

Dikatakannya, sebagai mandor dan saran dari Direksi KBT pihaknya telah menyampaikan laporan Polisi (LP) ke Polsek Siborongborong. LP diterima Briptu Hutapea, Sabtu.

Sementara Kapolsek Siborongborong, AKP Agus Salim Siagian yang dikonfirmasi KPK Pos, Senin, di ruang kerjanya membenarkan pengaduan Sopian Sinambela yang melaporkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum anggota dewan DH pada 24 NoVember 2012 pukul 23.00 Wib di Sipintu-pintu. Kapolsek mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi dan segera memanggil pelaku/ tersangka. (SLBT)

Usai Mabok, Sangkot Tewas Kejang-kejang SEI RAMPAH - Sangkot (51) warga Dusun III, Desa Bahgunung, Kecamatan Pematang Bandar, Simalungun, tewas kejang-kejang dikediaman Mardiah (39) di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Rampah, Sergai, Minggu sekitar pukul 22: 20 Wib. Keterangan yang diperoleh dari Mardiah mengatakan, pria yang diketahui bernama Sangkot itu datang ke rumah Mardiah sekitar pukul 22:00 wib, dalam keadaan tenggen (mabuk) untuk bertamu dengan abangnya Kamal (39).

Sangkot dan Kamal diketahui merupakan teman lama saat bekerja sebagai operator excapator di Galang, Deliserdang.

Namun belum lagi cerita banyak, Sangkot mulai kejang-kejang lalu meninggal secara tiba-tiba yang sempat membuat heboh para tetangga Mardiah dan Kamal.

"Dia memang teman ku saat aku bekerja sebagai operator excapator. Dia rencananya mau nginap di rumah ku dan sudah mabuk berat. Belum sempat banyak bicara dia langsung kejangkejang lalu meninggal," ucap Kamal.

Petugas kepolisian Mapolsek Firdaus yang mengetahui kejadian langsung turun ke lokasi. Dibantu warga mayat Sangkot langsung dibawa ke RS Sultan Sulaiman Sergai, guna dilakukan Visum.

"Saat ini kasusnya sudah kita tangani untuk lebih jelas penyebab

Tiga Pekerja Telkom Curi Kabel SEI RAMPAH - Tiga pekerja PT. Telkom Tebingtinggi, masing-masing Haidir (44) warga Jalan dr Hamka, Kampung Bicara, Tebingtinggi, bersama Subali (42) warga Jalan Nas Gg. Musholla Tebingtinggi dan Ali Wardani (32) warga Jalan Kartini, Kelutahan Siantar Martoba, Pematang Siantar nekat mencuri kabel-kabel Telkom dan dijual kepenadah barang bekas.

Namun aksi ketiga pekerja Telkom ini terhenti karena diringkus Sat Reskrim Polres Sergai, Senin dini hari, sekitar pukul 01:00 Wib, saat santai di kantornya di Jalan Iman Bonjol, Tebingtinggi.

Keterangan diperoleh Wartawan KPK Pos dari ketiga tersangka, mengaku nekat mencuri kabel-kabel Telkom karena butuh uang tambahan keluarga, sebab gaji yang diperoleh minim. Dalam melaksanakan aksinya ketiganya kompak dengan menggunakan gergaji besi. Kabel-kabel Telkom itu dipotong lalu dijual kepenadah

kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan. Sedangkan Yan Bastian (26) warga Jalan Simpang Pakatan Binjai. Kedua tersangka digelandang ke markas Polsekta Delitua bersama sepeda motornya dan barang bukti daun ganja kering, Kamis malam.

Kasat Reskrim Polsek AKP Semion Sembiring saat dikonfirmasi

Namun anehnya, ketika hendak pulang warga Perbaungan ini diwajibkan membayar biaya melahirkan sebesar Rp 1,5 juta. Dengan terpaksa, keluarga Sri mencarikan uang untuk menebus biaya perobatannya.

Drg Zaniyar Kadis Kesehatan Sergai di kantornya, mengatakan, jika memang benar pihak rumah sakit tidak menerima Jampersal maupun Jamkesmas, pihaknya akan memanggil pemilik rumah sakit.

"Jika perlu kita akan memutuskan hubungan, kalau pihak rumah sakit tersebut tidak menerimanya," ujar Zaniyar.

Ketika awak koran ini menghubungi Humas RSU Sawit Indah, Pohan, Senin lalu, mengakui, pihaknya memang enggan menerima pasien yang menggunakan Jampersal maupun Jamkesmas, dikarenakan rumah sakit ini kecil dan perlu biaya.

"Jadi kalau mau memakai Jampersal maupun Jamkesmas sebaiknya dibawa saja ke RS Sultan Sulaiman," paparnya. (ARM)

Kadis Kesehatan Langsa Berjanji Tindak Dokter Arogan

TEWAS - Jenazah Sangkot saatmasih terbujur di rumah Mardiah. (KPK POS/ARM) tewasnya korban kita lihat nanti saja hasil dari pihak rumah sakit," ucap Kapolsek Firdaus AKP. Helmi Yusuf.

Sementara itu Risma Simatupang (40) istri Sangkot ditemani dua orang anaknya yang tiba di RS Sultan Sulaiman mengaku kalau suaminya sudah

barang bekas di Tebingtinggi dengan harga Rp52 ribu per kilonya.

Tersangka Ali Wardani mengaku kalau aksinya tersebut bukan yang pertama kali dilakukan, bahkan sudah berulang kali.

Dalam menjalankan aksinya ketiga tersangka mendapat tugas memperbaiki jaringan Telkom yang rusak. Dengan alasan kabel yang masih bagus mereka potong dan dijual.

“Kabelnya kami potong lalu diganti baru, dan yang kami potong kami jual dan uangnya bagi-bagi, maklum gaji kami tak seberapa kebutuhan banyak,” ucap ayah satu anak ini.

Waka Polres Sergai Kompol Zahrie, didamping Kasat Reskrim Polres Sergai AKP. Denny Boy P mengatakan, tertangkapnya ketiga tersangka ini berkat laporan pihak Telkom. "Setelah dilakukan penyelidikan pihak kita berhasil menangkap ketiganya," ucap Zahrie. (ARM)

RSU Sawit Indah Tolak Pasien Jampersal dan Jamkesmas PERBAUNGAN - Rumah Sakit Umum (RSU) Sawit Indah yang terletak di Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, Sergai, menolak pasien yang menggunakan Jampersal maupun Jamkesmas, dengan dalih rumah sakit tersebut adalah rumah sakit kecil. Hal ini terjadi pada salah satu pemakai Jampersal Srimariati, warga Perbaungan, Senin.

Penggunaan Jaminan Persalinan (Janpersal) maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu warga yang tidak mampu untuk berobat. Tujuannya adalah mempermudah dan meringankan masyarakat. Namun hal ini tidak berlaku di RSU Sawit Indah. Karena menolak dan enggan melayani masyarakat yang menggunakan Jampersal maupun Jamkesmas.

Srimariati pasien yang ditolak menuturkan, pada saat itu dia melahirkan anaknya dan memberikan Jampersal.

berhenti meminum-minuman keras karena terkena penyakit lever. “Dia seminggu sekali pulang karena ada kerjaan di Galang sebagai operator, dan dia sudah lama berhenti melakukan minuman keras, tapi kini dia mengulanginya lagi,” ucap Risma. (ARM)

Dua Orang Pembawa Ganja Diamankan MEDAN - Polsekta Delitua pada saat mengelar razia sepeda motor di Jalan Setia Budi (depan pos polisi) kelurahan Simpang Selayang Medan, berhasil mengamankan dua orang pembawa narkoba jenis ganja satu bungkus kecil.

Kedua tersangka pembawa narkoba tersebut, bernama Maradona (22) warga Jalan Sei Lapan,

DIINTEROGASI - Ketiga tersangka pencuri kabel Telkom saat diinterogasi. (KPK POS/ARM)

membenarkan penangkapan kedua pengedar tersebut.

Kasat Reskrim menemukan barang bukti berupa satu bungkus kecil daun ganja kering, satu unit sepeda motor honda supra X BK 6436 LK, satu unit HP merk Taxco. "Semuanya kita amankan guna diproses lebih lanjut," ujar Semion.

(CERIA)

LANGSA - Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa Dr Syarbaini MKes berjanji akan menindak dokter yang arogan terhadap pasien. Dokter harus memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien, bukan sebaliknya bertindak arogan, apalagi sampai menyakiti hati masyarakat (pasien).

Seperti apa yang dilaporkan masyarakat Langsa Lama kepada KPK Pos, bahwa salah seorang dokter umum di Puskesmas Langsa Lama berinisial TZ sangat arogan dalam menangani pasien.

Sang dokter dikabarkan selalu memberikan jawaban yang tidak senonoh apabila menjawab pertanyaan pasien.

Salah seorang penduduk Langsa Lama yang tidak ingin disebut namanya mengatakan jika ia diperiksa dokter TZ di Puskesmas tersebut, dengan arogan sang dokter mengatakan; "kalau mau cepat sembuh saudara berobat saja ke Medan”.

Mendengar jawaban arogan dokter TZ, si pasien langsung keluar dan enggan berobat lagi dengan dokter TZ, sebagai dokter umum di Puskesmas Langsa Lama.

Bukan hanya seorang pasien saja, tapi masih banyak lagi pasien – pasien lain yang dikecewakan dengan jawaban yang tidak senonoh itu.

Selain judes, dokter TZ juga selalu mempersulit rujukkan pasien untuk berobat ke RSUD Kota Langsa. Kepala Puskesmas Langsa Lama ketika hendak dikonfirmasi tentang hal ini, Senin lalu, sedang tidak berada di tempat.

Sedangkan Kepala Dinas kesehatan Kota Langsa Dr. Syarbaini MKes ketika dikonfirmasi KPK Pos mengatakan akan menindak dokter TZ bila tidak merubah sikapnya. "Dan akan saya tarik ke kantor Dinas untuk pembinaan," tegas Syarbaini.

Jual Kereta Panas, Dua Pria Diringkus PANTAI CERMIN - Supangat (50) warga Pasar I, Kecamatan Beringin, Deliserdang, bersama rekannya Misriadi (27) warga Dusun III, Desa Suka Rame Wono Sari, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai, ditangkap polisi saat akan menjualkan sepeda motor (kereta) hasil curian ke Pantai Cermin, tepatnya di penyeberangan rakit di Pantai Cermin, Senin, sekitar pukul 15:00 Wib. Bersama barang bukti kereta Yamaha Zupiter MX tanpa nomor polisi langsung diboyong ke Mapolres Sergai.

Keterangan yang diperoleh di kantor polisi, kedua tersangka tersebut sudah terendus oleh pihak kepolisian akan bertransaksi menjual sepeda motor hasil curian dari Deliserdang menuju Pantai Cermin, melalui jalan pintas dengan cara penyeberangan

rakit di Pantai Cermin. Polisi yang sudah menunggu kedatangan sepeda motor dan pelaku itu langsung meringkus keduanya yang sudah menunggu di perbatasan Deliserdang dan Serdang Bedagai.

Keduanya mengaku mendapat sepeda motor tersebut dari Anto warga Deliserdang yang memintanya untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2,5 juta. Namun belum sempat menjualkan sepeda motor tersebut, keduanya keburu ditangkap polisi.

“Kami cuma dapat upah Rp100 ribu," ujar tersangka.

Dilain lokasi Sat Reskrim juga berhasil mengamankan tujuh unit sepeda motor dan satu unit mobil kijang warna biru tanpa dokomen lengkap, saat melakukan razia ranmor selama

tiga pekan terakhir. Ketujuh sepeda motor berbagai jenis itu mulai Kawasaki Ninja, Honda, dan Yamaha itu langsung dibawa ke Mapolres Sergai sebagai barang bukti, karena pemilik tidak dapat memperlihatkan dokumen kendaraannya.

“Selama tiga pekan terakhir, kita mengamankan tujuh sepeda motor dan satu unit mobil tanpa dokumen lengkap yang diduga hasil curian. Dua tersangka pelaku ranmor yang akan menjual sepeda motor Yamaha Zupiter MX ke Pantai Cermin. Kini tersangka dan barang bukti sudah kita amankan,” ucap Waka Polres Sergai Kompol Zahrie, didamping Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Denny Boy P, dan Kasat Intel Polres Sergai AKP. H Sugiono.(ARM)

TERSANGKA - Dua orang tersangka dan barang bukti sepeda motor di Mapolres Sergai. (KPK POS/ARM)

(YAN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 228 3 - 9 DESEMBER 2012

LIPSUS

SURAT PERINGATAN PEMKO

PENANGKARAN walet ilegal di Kota Medan tumbuh subur, bak jamur dimusim hujan. Penangkaran burung walet itu, jelas tak punya jin. Pemiliknya, hanya memiliki izin mendirikan bangunan. Tapi pada kenyataannya, bangunan yang menjulang tinggi itu dijadikan penangkaran walet.

Ironisnya, penangkaran burung walet di Kota Medan berada di inti kota. Seperti misalnya di Jalan A Yani (d/h Kesawan), dan di beberapa pusat kota lainnya.

Warga sekitar penangkaran sudah lama mengeluhkan hal ini. Namun cilakanya, pemilik penangkaran tak ambil pusing dengan keluhan warga tersebut. Keluhan warga sekitar hanya angin lalu. Padahal diketahui, penangkaran walet itu mengusik ketenteraman warga sekitar dan juga berbahaya bagi kesehatan.

Karena, penangkaran walet menjadi media penyebaran virus.

Hasil penelitian, penangkaran burung walet menjadi media atau sarana penyebaran virus H5N1 alias flu burung, salah satu jenis virus mematikan yang kerap

menyerang ternak ayam dan sejenisnya.

Bahkan, beberapa peringatan telah dikeluarkan institusi Kesehatan. Kepada masyarakat yang berdekatan dengan tempat penangkaran sarang walet, diminta harus berhati-hati. Sebab, sarang walet diketahui sebagai salah satu pemicu tempat penyebaran nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD) yang mematikan itu.

Seperti kita ketahui bersama, kasus DBD tidak hanya menyebar di Kota Medan, namun dalam skala nasional hal serupa juga terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu pemicu penyebaran tersebut tidak lain, hadirnya penangkaran sarang walet. Hasil investigasi, salah satu pemicu penyebaran DBD ini akibat penangkaran sarang walet. Masyarakat harus waspada, jika di sekitarnya terdapat penangkaran sarang walet.

Menurut data yang dihimpun, pada sarang walet biasanya terdapat genangan air. Genangan air ini menimbulkan jentik-jentik

nyamuk. Ini salah satu dari sekian banyak pemicu penyebaran DBD. Diharapkan masyarakat untuk waspada bila lokasi rumahnya berada di kawasan penangkaran sarang walet.

Melihat kenyataan yang terjadi, maka penangkaran sarang burung walet harus mengacu kepada tata ruang wilayah Kota Medan.

Hendaknya gedung sarang burung walet dibangun tidak menyatu dengan tempat tinggal agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat.

Namun kenyataannya di Kota Medan, penangkaran burung walet justru berada di inti kota. Berdampingan dengan tempat tinggal, perkantoran dan sebagainya. Jelas hal ini sangat mengusik kenyaman warga yang tinggal di sebelah penangkaran walet ilegal itu.

Tidak ada kata terlambat untuk bertindak. Penertiban penangkaran walet harus segera dilakukan.

Jangan biarkan penangkaran walet terus berkembang di Kota Medan.

Harapan ini muncul dari warga Kota Medan, terutama mereka yang tinggal bersebelahan dengan

Tidak Pernah Keluarkan izin CUKUP melegakan hati, karena di kota Medan tidak pernah dikeluarkan izin penangkaran burung walet. Ini artinya, penangkaran walet yang ada di Kota Medan saat ini adalah liar alias tanpa izin. Karenanya dengan tegas Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengatakan, akan segera menertibkan penangkaran burung walet liar di kota ini.

Menurut Rahudman, penertiban penangkaran walet ini dilakukan karena di Kota Medan tidak ada izin untuk penangkaran walet. Jika pun memiliki izin, dipastikan hanya izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal, bukan izin untuk penangkaran sarang walet.

Apa yang diungkapkan Rahudman Harahap disambut baik warga. Untuk itu, pemilik penangkaran walet di Kota Medan, bersiap-siaplah. Sebab dalam waktu dekat Wali Kota akan menertibkan seluruh bangunan penangkaran walet di wilayahnya. Rahudman geram karena selain penangkaranpenangkaran walet ini ilegal, juga tidak pernah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk langkah penertiban, Rahudman meminta seluruh camat di kota Medan segera menyerahkan data selengkap-lengkapnya mengenai jumlah bangunan penangkaran walet di wilayahnya masing-masing. Rahudman juga meminta seluruh hasil pendataan masing-masing camat diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan. Dispenda selanjutnya menyurati pemilik bangunan penangkaran walet agar

membayar pajak. Jika tidak (membayar), maka langsung ditertibkan.

Harus diakui, tidak satupun camat maupun lurah dan kepala lingkungan (Kepling) di kota Medan yang mengetahui berapa jumlah bangunan penangkaran walet di wilayahnya masing-masing. Para camat, lurah, dan kepling juga tidak mengetahui siapa pemilik bangunan penangkaran walet tersebut.

Aneh, tapi itu lah kota Medan. Tak ayal, selalu terdengar pemeo yang mengatakan, "Ini Medan Bung......".

Hal senada juga diungkapkan Kadis TRTB Kota Medan. Menurut Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Sampurno Pohan, sampai saat ini, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk penangkaran walet.

“Jadi kita tidak ada keraguan untuk menertibkannya,” kata Sampurno.

Penjelasan Sampurno dikuatkan Kepala Satpol PP M Sofyan.

Menurut Sofyan, berdasarkan pengakuan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Pemko Medan selama ini tidak pernah mengeluarkan izin untuk penangkaran walet.

Mendengar penjelasan perangkatnya, Wali Kota Medan memerintahkan instansi terkait untuk segera menertibkan bangunan penangkaran walet. “Sebagai langkah awal, saya minta dalam minggu ini ditertibkan satu bangunan penangkaran walet.

Setelah itu menyusul bangunan penangkaran walet lainnya,” tegas Rahudman. (TIM)

penangkaran walet liar tersebut.

Keluhan warga ternyata menjadi perhatian Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Wali Kota memberikan warning, penangkaran burung walet yang ada di Kota Medan segera ditertibkan. "Kita akan menertibkan seluruh penangkaran walet yang ada di Kota Medan," tegas wang Wali Kota dengan suara tinggi.

Harapan masyarakat, penertiban yang dilakukan harus mengacu kepada Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Salah satunya, warga mengharapkan agar Wali Kota tidak mengeluarkan izin kepada pengusaha yang melakukan penangkaran di inti kota dan yang bersebelahan dengan rumah penduduk dan perkantoran.

Jika izin penangkaran walet diberikan di inti kota dan bersebelahan dengan rumah penduduk serta perkantoran, maka hal ini akan mengundang bahaya yang lebih besar. Soalnya, sekali lagi, penangkaran burung walet merupakan media penyebaran virus penyakit. (TIM)

Evaluasi Kinerja Dispenda KOMISI C DPRD Kota Medan mendukung kebijakan Wali Kota Medan yang menertibkan seluruh bangunan penangkaran walet di Kota Medan sebagai langkah untuk mengefektifkan pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) No 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

“Kita cukup prihatin karena keberadaan sarang burung walet belum memberikan kontribusi apa-apa kepada Pemko Medan, padahal Perda untuk itu sudah ada sejak tahun 2011. Kebijakan Wali Kota Medan itu patut kita dukung agar kehadiran Perda No 12 Tahun 2011 tidak sia-sia,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Kota Medan Hasyim SE. Namun demikian, menurut Hasyim, kurang efektifnya pemberlakuan Perda No 12 Tahun 2011 selama ini bisa jadi akibat kurang maksimalnya kinerja Dispenda selaku pelaksana Perda tersebut.

Karena itu, Wali Kota Medan perlu mengevaluasi kinerja Dispenda yang tidak mampu merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak sarang burung walet.

“Tahun 2012 ini PAD dari sektor pajak sarang burung walet ditargetkan sekitar Rp500 juta, tapi kenyataan satu rupiah pun tidak terealisasi.

Melihat kondisi ini kita menilai Dispenda sendiri tidak punya

perencanaan yang matang dalam menetapkan target PAD. Sebelum target PAD itu ditetapkan harusnya didata dulu secara jelas siapa dan di mana saja yang menjadi objek pajak,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, besaran PAD dari sektor pajak sarang burung walet yang ditetapkan sebesar Rp500 juta pada tahun 2012 perlu dikaji ulang dengan menyesuaikan jumlah titik atau objek pajak sarang burug walet di Kota Medan. “Nilai PAD yang ditargetkan dari sektor pajak sarang burung walet itu bisa bertambah dan bisa juga akan berkurang. Artinya, Pemko Medan harus melakukan pendataan secara ketat manamana saja yang menjadi objek pajak,” tandasnya.

Tambah Hasyim, Pemko Medan melalui Dispenda harus benar-benar menyosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat sehingga keberadaan Perda itu tidak sekadar peraturan, tapi harus berpotensi meningkatkan PAD Kota Medan.

“Implementasi sebuah Perda harus jelas, karena itu kita minta Dispenda agar lebih maksimal menyosialisasikan setiap Perda yang kita sahkan kepada masyarakat. Seperti Perda No 12 tahun 2011, kita minta agar disosialisasikan sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Medan,” pungkasnya.(TIM)

IRONIS.... Dari 18 gedung penangkaran walet yang terdata di Kesawan, hanya satu orang pemilik gedung yang berhasil ditemui dan diberikan peringatan.

Selebihnya, 17 bangunan tak bisa ditemui pemiliknya.

Karenanaya, tim terpaksa hanya menempelkan surat peringatan di depan pintu gedung.

Itulah yang terjadi ketika Tim Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Pemko Medan turun mendatangi gedunggedung penangkaran Walet di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat dua pekan lalu.

Pada hari itu, sedikitnya 18 gedung penangkaran walet yang didatangi, yakni empat pintu di Jalan Masjid, lima pintu di Jalan Ahmad Yani, tiga pintu di Jalan Palang Merah, tiga pintu di Jalan Perniagaan, dan tiga pintu di Jalan Temanggung. Namun, dari 18 gedung tersebut hanya satu orang pemilik gedung yang berhasil ditemui dan di-warning secara langsung. Selebihnya, tim terpaksa hanya menempelkan surat peringatan di depan pintu gedung.

Dalam surat peringatan itu, pemilik gedung sarang burung walet diminta agar mematuhi Perda No 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dengan mengurus izin dan membayar pajak. "Sesuai Perda, mereka diharuskan mengurus izin dan membayar pajak dari hasil penjualan sarang burung walet ke Pemko Medan melalui Dinas Pendapatan," ujar Kepala Satpol PP Kota Medan M Sofyan selaku Koordinator Tim Penegakan Perda, seraya mengakui Perda tersebut sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada para pengusaha walet.

Sofyan menambahkan, surat peringatan yang ditempelkan karena pengusaha atau pemilik gedung penangkaran walet tidak berhasil ditemui. Dan hal itu merupakan surat peringatan pertama penutupan usaha.

Bila pengusaha atau pemilik gedung tetap membandel, akan ada ditindakan tegas.

"Bila peringatan tidak diindahkan, maka tentunya kita akan mengambil tindakan. Sampai saat ini tidak ada kendala dan satu orang pemilik gedung yang kita temui mengaku sudah tidak melakukan usaha sarang burung walet lagi," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Medan M Sofyan selaku Koordinator Tim Penegakan Perda mengakui, sampai saat ini para pengusaha walet di Kota Medan belum ada yang membayar pajak.

Pantauan wartawan koran ini, tim yustisi penertiban penangkaran walet terdiri dari Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), camat dan lurah.

Penertiban pertama dilakukan di Jalan Mesjid dan Jalan Sutoyo Lingkungan 3 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Penertiban yang dilakukan, tidak berupa tindakan tegas. Melainkan hanya menempelkan pengumuman agar pemilik usaha sarang burung walet, segera melengkapi izin usaha. Selain itu memastikan bangunan memang dijadikan penangkaran walet. Beberapa ruko yang didatangi juga tidak didapati pemiliknya.

Camat Medan Barat, Sutan T Lubis mengungkapkan, dari enam kelurahan di wilayahnya ada 93 usaha burung walet. "Dari 93 itu ada yang masih berfungsi dan ada yang tidak, kita belum tau, makanya kita masih terus melakukan validasi," katanya disela-sela pemantauan.

Menurut Sutan, untuk mengumpulkan data tersebut, tim yang dibentuk di kecamatan mendata selama dua hari. Menurutnya ada data yang jauh berbeda dari data yang dihasilkan Dispenda.

"Kalau di Dispenda usaha burung walet hanya berjumlah 13, tapi ternyata di sini ada 93, tapi itu ada yang aktif sama ada yang tidak," terangnya seraya mengatakan, usaha burung walet tidak punya izin usaha. (TIM)

Sudah Lama Tidak Operasi SALAH satu pemilik gedung penangkaran burung walet di Jalan Masjid, Erwin yang ditemui, mengatakan, bahwa gedung sarang burung walet miliknya sudah sejak delapan tahun lalu tidak beroperasi.

"Saya sejak delapan tahun lalu sudah tidak melakukan operasi penangkaran burung walet lagi, karena tidak ada burung-burung walet yang masuk. Bahkan penampungan liur burung walet yang terbesar di China juga sudah menolak (tidak membeli-red)," ujar Erwin. Dia tak merinci kenapa China tak lagi membeli liur walet.

Padahal, China merupakan pasar potensial liur walet.

Seperti diketahui, air liur walet atau lazim disebut sarang walet, sudah diketahui memiliki khasiat yang luar biasa untuk kesehatan. Rahasia tersebut sudah diyakini sejak ratusan tahun yang lalu oleh para kaisar di China.

Pada waktu itu, kaisar China memperoleh sarang walet dari Malaysia dan Indonesia. Di China sendiri tidak ditemukan burung walet berkembang biak. Ini karena iklimnya yang berbeda dengan iklim Asia Tenggara yang tropis. Maka, di China sarang walet dikenal sebagai makanan istimewa.

Istimewa karena selain sebagai barang langka, sarang walet juga diyakini bisa membuat awet muda, menyembuhkan segala macam penyakit dan memperpanjang usia. Maka, harganyapun menjadi mahal. Saat itu sarang walet masih sebagai barang super istimewa. Hanya para raja atau bangsawan yang sanggup menikmatinya. Raja, dan kaum bangsawan, umumnya ingin sehat, awat muda, dan panjang usia. Sejumlah gua di Malaysia dan Indonesia yang dihuni walet menjadi incaran pedagang China.

Mereka membeli sarang walet, lalu membawanya ke China secara rutin. Sampai saat ini, masyarakat China adalah penikmat sarang walet dari Asia Tenggara. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 228 3 - 9 DESEMBER 2012

Lomba Gerak Jalan dan Senam Jantung Sehat Sergai SEI RAMPAH - Menyambut HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke41 dan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48, Pemkab Sergai menggelar lomba gerak jalan beregu, jalan santai dan senam sehat yang diikuti para Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala SKPD dan Camat, petugas medis seSergai serta jajaran PNS Pemkab Sergai. Perlombaan dan senan sehat dilaksanakan di lapangan Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Jumat.

Kegiatan lomba gerak jalan beregu, jalan santai dan senam sehat ini merupakan salah satu dari cabang pertandingan dalam Pekan Olah Raga (Porkab) KORPRI yang sudah mempertandingkan beberapa cabang olahraga sejak 6 November lalu. Kegiatan ini sekaligus menutup kegiatan Porkab KORPRI tahun 2012.

Bupati Sergai Erry Nuradi dalam sambutannya saat membuka acara perlombaan mengemukakan, kegaiatan Porkab KORPRI ini diharapkan dapat memacu spor-

tivitas serta meningkatkan kebersamaan antar SKPD dan antar sesama PNS di Kabupaten ini. Kebersamaan harus terus dipupuk dan ditingkatkan sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan, ungkap Bupati Erry Nuradi.

Jumlah peserta yang mengikuti untuk lomba gerak jalan beregu maupun gerak jalan santai ini sebanyak 77 kelompok yang terdiri dari 34 kelompok dari peserta putra sedangkan putri sebanyak 37 kelompok dan untuk kelompok campuran diikuti sebanyak 6 kelompok.

Ketua Panitia pelaksana Kegiatan Ir Safaruddin dalam sambutannya melaporkan, kegiatan ini bertujuan untuk menggelorakan kegiatan olahraga dan meningkatkan jiwa sportifitas serta semangat jiwa korps bagi PNS di lingkungan Pemkab Sergai serta sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antara anggota KORPRI Kabupaten Sergai. (ARM)

SERAHKAN SK - Bupati Sergai Erry Nuradi menyerahkan SK Team Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten Sergai kepada Drs.Joni Walker Manik MM usai dikukuhkan di open stage Pondok Lestari Indah Kecamatan Pantai Cermin, Selasa. (KPK POS/ARM)

Pemkab Sergai Bentuk TRC-PB PANTAI CERMIN - Upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sergai memerlukan kesiapsiagaan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi dalam rangka memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat korban bencana. Untuk itu Pemkab Sergai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk tim khusus yakni Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Cepat Tanggap Darurat sehingga penanganan terhadap korban bencana dapat dilakukan sedini mungkin.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Erry Nuradi da-

lam arahan dan bimbingannya saat mengukuhkan 59 orang anggota Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten Sergai Tahun 2012 yang dirangkaikan dengan Pelatihan Pemadam Kebakaran di Pondok Lestari Indah Kecamatan Pantai Cermin, Selasa.

Turut hadir mewakili Deputi Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Darwis Sitinjak, mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para kepala SKPD dan Camat se-Sergai, muspika Kecamatan Pantai Cermin serta para peserta pelatihan. (ARM)

18 Klub Perebutkan Bupati Cup SEI RAMPAH - Sebanyak 18 klub berlaga mengikuti turnamen bola voli memperebutkan Bupati Cup Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tahun 2012. Kejuaraan ini secara resmi dibuka Bupati Sergai Erry Nuradi ditandai dengan pemukulan bola pertama, bertempat di lapangan bola voli kompleks Perkebunan Sinah Kasih Desa Sinah Kasih, Kecamatan Sei Rampah, Senin sore.

Turut hadir Ketua Umum Pengurus Cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengcab PBVSI) Sergai Abdul Rahim, Ketua Harian Sergai Khairi A Zulmi, Kadis Parbudpora Herlan Panggabean, Kabag Humas Mari-

yono, Camat Sei Rampah Fajar Simbolon, para manajer dan official klub peserta serta ratusan penonton dari masyarakat sekitar areal perkebunan.

Bupati Sergai Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan, turnamen voli ini diharapkan bukan hanya dapat mendorong cabang olah raga lain untuk berkiprah nyata membangun dunia keolahragaan, namun sekaligus sebagai wahana sejak dini dalam menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang handal untuk dipersiapkan menjadi atlet yang akan mewakili Kabupaten Sergai di kejuaraan nasional maupun internasional. (ARM)

SUMUT / ACEH

Guru Harus Implementasikan Kode Etik STABAT - Peningkatan kesejahteraan guru mampu meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun belum signifikan tetapi masih terdapat ruang yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek peran guru.

Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH ketika membacakan sambutan tertulis Mendikbud Mohammad Nuh saat bertindak selaku Pembina upacara pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke XVII dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke LXVII di Alun-alun T. Amir Hamzah, Senin.

Dijelaskan, paling tidak ada 4 aspek yang masih bisa ditingkatkan yaitu kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, pedagogi, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, ke-empat aspek ini akan mendapatkan perhatian khusus dalam rencana implementasi kurikulum 2013.

Oleh karenanya sangat tepat tema yang diangkat pada peringa-

PENGHARGAAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu didampingi Plt. Kadis Dikjar Indera Salahuddin dan Ketua PGRI Jumiran memberikan penghargaan kepada para guru berprestasi. (KPK POS/JUL) tan HGN tahun 2012 yakni “Memacu profesionalisasi guru melalui peningkatan kompetensi dan penegakkan kode etik�, segala upaya meningkatkan profesionalitas guru telah dilakukan seperti uji kompetensi awal (UKA), uji kompetensi guru (UKG), peningkatan kom-

petensi berkelanjutan (PKB), pengukuran kinerja guru dan peningkatan kualitas lembaga penyelenggara pendidikan keguruan (LPTK).

Upacara berlangsung khidmat dipimpin Iwan Suhadi SPd guru SD asal Kecamatan Wampu, bertin-

dak sebagai perwira upacara Jumiran SPd Ketua PGRI Langkat serta diisi dengan pembacaan UUD 45 oleh M Robby Rezeky MPd KUPT Dikjar Kecamatan Tanjung Pura, Ikrar Guru oleh Jarot Setiawan, SPd dan diiringi oleh paduan suara PGRI Kabupaten Langkat. (JUL)

Rokaruf Hadiah Terindah di HUT Guru SERGAI - Robot angka dan huruf (Rokaruf) buah karya Lisa Rahmayani Purba putri Amiruddin Purba, warga Bintang Bayu adalah hadiah terindah pada peringatan Hari Guru kali ini. Bahagia dan haru atas prestasi yang disumbangkan anak didik kita dan menjadi kado ulang tahun bagi guru SMA Negeri 1 Bintang Bayu, khususnya dan umumnya Serdang Bedagai.

Demikian disampaikan Drs Yeddy Efendi Sipayung MPd Kepala Sekolah SMAN 1 Bintang Bayu didampingi Wakasek Bidang Humas Drs Darwanto usai pelaksanaan upacara HUT Guru, Senin, di ruang kerjanya.

Bersama guru pembimbing di antaranya Terang Malem Barus dan Ade Sulaiman Sibuea (PPLT Unimed) diawali keprihatinan kepada banyaknya sampah yang berserakan muncul ide untuk membuat sebuah robot yang bisa menjadi alat bermain dan belajar bagi anak-anak usia dini. Maka saat ada lomba cipta alat permainan edukatif (APE) yang diselenggarakan TP-PKK Provinsi Sumatera Utara kita langsung ikut ambil bagian.

Namun kita harus melewati berbagai proses seleksi di Kabupaten 1 November lalu. Dari tiga kategori yakni APE, PHBS dan pidato pencegahan KDRT, hanya robot buatan Lisa yang lolos ke provinsi dengan predikat juara 1 dan berhak

mewakili Serdang Bedagai di Medan.

"Dengan semangat yang kuat, 22 November kita memberangkatkan Lisa dan tim ke provinsi.

Sebagai Kepala Sekolah sekaligus inovator dan pemberi motivasi kita berikan dorongan dan keyakinan kepada Lisa pasti akan berhasil. Dan alhamdulillah, siswa kita menjadi juara 1 dan mendapat

tropy dan hadiah. Luar biasa," ujar Yeddy bangga. Ini kado istimewa pada HUT Guru yang tidak bisa dinilai dan merupakan prestasi yang membanggakan. Ke depan kita berharap bermunculan Lisa Lisa lain dengan segudang ide yang cemerlang.

Lisa siswi kelas XI IPA anak kedua dari tiga bersaudara kepada KPK Pos menceritakan keyakinan

ROKARUF - Drs Yeddy Efendi Sipayung MPd tersenyum lepas saat diabadikan bersama Lisa dan para guru.(KPK POS/ARM)

akan menang pada saat lomba.

"Alat permainan edukatif yang saya bawa adalah dari bahanbahan yang nampaknya tak bermanfaat diantaranya botol minuman mineral kardus dan lain-lain.

Sementara peserta dari 27 kabupaten lainnya hanya menonjolkan APE dari bahan jadi. Mungkin di sini lah uniknya menurut juri," ujar Lisa yang mengaku bangga membawa nama Bintang Bayu dan Serdang Bedagai.

Dengan ramah Lisa kepada KPK Pos memprentasikan robot ciptaannya, rangkaian robot terdiri dari papan triplek, kardus, bola lampu besar yang menjadi badan, tutup dan botol air mineral, spidol, dua keping CD, lampu LED,baterai ABC kecil,baterai arloji,dinamo putar keeping CD, wayar/kabel, saklar kecil, lem perekat, lakban dan cat minyak dan lain-lain. Dibantu dua guru pembimbing kita merangkai semuanya menjadi robot yang sebenarnya ingin kita beri nama Robinyu "robot bintang bayu".

Lebih ditail Lisa memaparkan, Rokaruf ini berfungsi agar anak usia dini mampu membedakan dan menyebutkan jenis warna. Anak bisa menyebutkan angka 0 sampai dengan 9 dan huruf A hingga Z. Imazinasi anak juga muncul tentang Rokaruf ini. Dan yang lebih penting lagi anak bisa tahu memanfaatkan bahan-bahan bekas.(ARM)

SMAN 1 Silinda Membutuhkan RKB SILINDA - Masyarakat Kecamatan Silinda minta kepada Bupati Sergai HT Erry Nuradi menambah Ruang Kelas Baru (RKB) di SMAN 1 Slinda. RKB sangat mendesak dibangun, karena ruang belajar yang ada saat ini tidak mencukupi, sampai

ruang gerbang untuk masuk ke SMA juga dipakai untuk ruang belajar. Bahkan, ada satu kelas yang belajar sore. "Inikan tidak epektif dan lagi pula orang tua wali murid sangat membutuhkan bantuan anaknya di rumah selepas pulang sekolah," demikian

komentar beberapa orang tua wali murid yang dijumpai KPK POS di lapangan.

Mengenai permohonan masyarakat Kecamatan Silinda tentang penambahan ruang kelas baru SMAN 1 Silinda sudah disampaikan kepada DPRD dapil

V Sergai disaat Reses di kantor Camat Silinda. "Usulan masyarakat Kecamatan Silinda akan diajukan dalam anggaran APBD Sergai tahun 2013," ungkap Ketua Tim Reses DPRD dapil V Sergai Drs Delpin Barus dari praksi PDIP, Rabu lalu. (SP)

Kebun Silau Dunia Bangun Dua RKB MDA GUPPI BINTANG BAYU - PTP Nusantara-3 Kebun Silau Dunia baru-baru ini merampungkan pembangunan dua ruang kegiatan belajar (RKB) Madrasah GUPPI Nurul Haq, Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu-Sergai yang berdiri sejak 1986 melalui program bina lingkungan. Selain 2 RKB juga dibangun 1unit MCK. Kepala Desa Gudang Garam Purwono didampingi Kaswanto (Ka.Madrasah) kepada KPK Pos, Selasa pekan lalu, menyebutkan bantuan yang mereka terima berupa material bangunan dengan nilai lebih kurang Rp65 Juta.

"Ini sangat membantu kami terlebih 49 siswa yang sedang menimba ilmu agama di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kebun Silau Dunia," ujar Purwono.

Beberapa waktu lalu pihak manajemen Kebun Silau Dunia juga sudah pernah memberikan bantuan untuk desa berupa pembuatan sumur air masjid.

"Berangkat dari keprihatinan pemerintah desa atas kondisi madrasah yang hanya dua lokal saat itu, kita memberanikan diri mengajukan permohonan kepada Kebun Silau Dunia dan alhamdulillah ditanggapi," kenang Purwono.

Tentunya dengan tersedianya dua RKB maka aktivitas belajar mengajar di madrasah akan berjalan dengan baik, tidak seperti dulu dua kelas harus duduk dalam satu ruangan dengan sekat seadanya. "Atas pemerintah desa Gudang Garam dan warga kami sangat menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya buat Kebun Silau

Dunia yang telah peduli akan kondisi madrasah Guppi Gudang Garam. Semoga tetap menjadi kebun yang peduli dengan masyarakat sekitarnya.

Ke depan kita harapkan Kebun Silau Dunia semakin maju dengan keuntungan yang berlimpah agar lebih memperhatikan kondisi sekitarnya," ujar Sri Purnama, salah satu siswi di madrasah itu.

Sementara itu Manajer Kebun Silau Dunia, Ir.Junior Siagian melalui APK Beny Arif Husni SH kepada KPK Pos mengatakan, bahwa

bantuan untuk Madrasah GUPPI Gudang Garam itu adalah program bina lingkungan tahun 2012.

"Kita tetap peduli dengan kondisi sekitar perusahaan apalagi itu yang berkaitan dengan pendidikan.

Tentunya kita berharap bantuan dua RKB ini bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya dengan harapan anak-anak yang menimba ilmu di sana kelak menjadi anak yang pintar dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agamanya," tutur Beny.(ARM)

DIABADIKAN - Kades Gudang Garam (tengah belakang) bersama para siswa diabadikan di depan dua RKB baru.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 228 3 - 9 DESEMBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Muara Gelar Pesta Mangga Perdana MUARA - Selama dua hari, Sabtu dan Minggu (8-9/12), Kecamatan Muara melakukan pesta mangga perdana yang digelar Pemkab Tapanuli Utara (Taput) didukung oleh investor setempat. Pesta mangga ini dimaksudkan guna mengenalkan buah mangga yang khas dari bumi Kecamatan Muara serta mendekatkan Muara sebagai objek tujuan wisata pada dunia luar.

Tokoh pemuda setempat, Parlindungan Rajaguguk, Selasa, mengatakan pesta mangga ini sangat positif serta mendapat dukungan segenap masyarakat Muara dan mengapresiasi Pemkab Taput yang memberikan perhatian serius pada Kecamatan Muara.

“Kita sangat berterima kasih pada Pemkab Taput terutama pada Bupati Taput, Torang Lumban Tobing yang fokus dan memberikan perhatian khusus terhadap Kecamatan Muara dengan terselenggaranya pesta mangga

ini. Intinya, momen ini jelas mendekatkan Muara pada konsumen wisata dan sebaliknya, mendekatkan Konsumen pada keindahan alam Muara,” katanya.

Palindungan, juga berharap masyarakat sepenuhnya mendukung terselenggaranya pesta mangga ini sebagai even monumental yang penyelenggaraannya dapat berkesinambungan. “Persiapan untuk itu masyarakat harus berbenah dengan memelihara kebersihan lingkungan sebagai wujud kepemilikan dan kepedulian penyelenggaraan even ini. Tidak hanya itu, perantau juga sejatinya harus memberikan kontribusi baik material maupun spritual untuk suksesnya even ini,” sarannya.

Siasep Manalu SE, Camat Muara, kepada KPK Pos menjelaskan pesta rakyat itu terselenggara sebagai apresiasi Pemkab pada Kecamatan Muara sebagai penghasil buah Mangga tersebesar di Taput serta pemilik keindahan alam yang natural. “Kita menghimbau agar masyarakat sepenuhnya mendukung program pesta mangga ini sebagai ciri khas

kota Muara,” katanya.

Dijelaskannya juga, terkait pada acara pesta mangga, panitia sekaligus menyelenggaralan beberapa kegiatan yang tendensinya pada buah mangga. Dirincinya, acara diantaranya, ritual penyuburan mangga, perlombaan solu marsada-sada dengan beban membawa buah mangga seberat 30 kg yang diikuti dua peserta perdesa dengan jarak 300 meter.

Kegiatan lain, menyelam di danau toba (mangukorred) untuk mengambil buah mangga bagi peserta SMP dan SMA yang direncanakan diikuti 20 peserta perdesa.

Makan mangga juga even yang perlombaan untuk kategori SD, SMP dan SMA. Kontes mangga yang dilakukan tiap Desa dengan ketentuan mangga asli dari Kecamatan Muara dengan hiasan juga bagian dari even pesta mangga ini.

“Selain itu, panitia juga melakukan kegiatan sepeda santai yang dipusatkan di Pulau Sibandang. Dengan kegiatan ini, kita sangat berharap dapat menyedot pengunjung secara maximal,” tukasnya. Siasep, juga mensiyalir rangkaian acara akan

Tanaman Jeruk di Dairi Mati Tangkai SIDIKALANG - Tanaman jeruk milik petani di Kabupaten Dairi, diserang hama lalat buah dan penyakit mati tangkai.

Akibatnya, sejumlah petani di kabupaten itu merugi. Pasalnya, serangan hama tersebut semakin mengganas serta sulit dikendalikan.

Salah satu petani, Belawan Sinaga (63) warga dusun Lumban Sinaga, Desa Sosorlontung, Kecamatan Siempat Nempu, Kamis, menyebutkan, akibat serangan hama tersebut satu tahun terakhir petani mengalami gagal panen.

Belawan menyebutkan, sekitar 1.000 batang tanaman jeruk miliknya saat ini diserang lalat buah dan penyakit mati tangkai. Sehingga buah itu berjatuhan (gugur) sebelum dipanen. Akibatnya mereka menanggung kerugian besar.

Dikatakan, serangan hama tersebut sangat dasyat. Sebab,jika dalam sekali panen jeruk miliknya seharusnya bisa meng-

Bupati Asahan Lepas Peserta Monstrac Asahan Expedition

PARLINDUNGAN RAJAGUKGUK Wakil Ketua AMPI Taput dihibur oleh artis Marsada Band. “Uniknya, pada kegiatan itu juga dilakukan, defile mangga, tarian mangga,” imbuhnya. (PR)

Camat Bintang Bayu Serahkan Bantuan SERGAI - Camat Bintang Bayu T Sariful Azhar SH didampingi Sekcam Junaedi SP, Jhonson Panjaitan SH Kasubbag Program dan Keuangan, Rabu, secara simbolis menyerahkah 430 paket bantuan beras kepada warga tidak mampu di Aula kantor camat setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut Suparman SP Kasi Ketersediaan dan Kelembagaan BPP2KP Sergai.

Sariful Azhar mengatakan, bantuan beras bagi warga tidak mampu ini adalah bantuan dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPP2KP) Sergai. Hal ini bagian dari program sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat dan meringankan beban sehari-hari warga.

Setiap warga yang berhak

mendapatkan beras 5 Kg. "Hari ini kita hanya memberikan secara simbolis kepada beberapa warga desa seki-

tar kantor camat dan selanjutnya setiap Kepala Desa akan mendistribusikan kepada warga masing-masing," ujar

camat. Camat juga menyampaikan terima kasih kepada stafnya yang telah mengurus realisasi program ini. (ARM)

BANTUAN - Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga tidak mampu. (KPK POS/ ARM)

Pemerintah Ganti NBA Dengan Susi Air SINGKIL - Maskapai Nusantara Buana Air (NBA), yang selama ini melayani rute penerbangan Medan-SingkilBanda Aceh, sejak Selasa pekan lalu, resmi tidak lagi beroperasi.

Sedangkan untuk mengisi rute penerbangan perintis yang ditinggal oleh NBA, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, menunjuk maskapai penerbangan Susi Air sebagai penggantinya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Udara

Dishub Aceh Singkil, Edy Hartono BA, pergantian ini merupakan buntut dari ketidakberesan NBA dalam melayani penerbangan ke daerah ini.

Seperti diberitakan, sejumlah keluhan dan protes dari penumpang yang menggunakan jasa maskapai penerbangan NBA ini, sempat mencuat disejumlah media.

Selain waktu jam terbang yang selalu molor (delay), maskapai ini juga kerap dikeluhkan oleh penumpang akibat jadwal hari kebe-

rangkatan yang selalu berobah.

"Saya tidak bisa memastikan, apa penyebab atas perobahan ini. Sebab secara resmi, kami juga belum menerima surat dari Dinas Perhubungan di Banda Aceh.

Tapi ada kemungkinan, ini buntut dari ketidak percayaan pemerintah terhadap NBA," jelas Edy. Edy menambahkan, kalau pergantian maskapai ini juga tidak berdampak terhadap kenaikan tarif penumpang.

Hanya saja, akibat kapasitas

angkut Susi Air yang hanya 12 tempat duduk (seat), terpaksa jadwal hari keberangkatan juga ditambah menjadi tiga kali seminggu, setiap Selasa, Kamis dan Sabtu.

Sedangkan harga tiket, tetap harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah MedanSingkil Rp155.000, sedangkan Singkil-Banda Aceh Rp300.000 demikian juga sebaliknya. "Jadi kalau ada mengatakan tiket Susi Air lebih mahal,itu tidak benar silahkan cek," tandas Edy. (AZT)

Satpam PTPN 1 Langsa Bhakti Sosial di Masjid Syuhada LANGSA - Dalam rangka menyambut HUT Satpam ke 32, Rabu lalu, Satpam PTPN 1 melaksanakan bhakti sosial di Masjid Meurandeh Teungoh, Kecamatan Langsa Lama. Apel bhakti sosial ini dipimpin Papam unit Kebun Baru Brigadir Suwarno dan Aipda Dasril dari Bina Mitra Polres Langsa.

Tidak kurang 50 orang anggota Satpam dari kantor Pusat PTPN 1, unit Kebun Baru dan Kebun Lama secara kompak mengerjakan pengecoran level Masjid tersebut.

Papam kantor Pusat PTPN 1 AKBP Adi Marwan melalui Papam unit Kebun Baru Brigadir Suwarno atas nama perusahaan menyumbang 20 sak semen untuk pembangunan masjid.

Dalam pengarahannya, Suwarno mengatakan bahwa bhakti sosial ini merupakan wujud kebersamaan antara Satpam PTPN 1 dengan masyarakat sekita kebun. Guna membangun silahturahmi serta kepedulian perusahaan

terhadap desa jiran sekaligus momentum hari jadi Satpam yang ke 32

hasilkan 8-10 ton, namun akibat serangan tersebut dia hanya bisa mendapat 3 – 5 ton saja, sehingga hampir 50 persen terbuang. "Jika dikalikan dengan harga jeruk saat ini sekitar Rp5.000-Rp6.000 per kilogram, sudah berapa kerugiannya," sebutnya.

Padahal, kata dia, biaya perawatannya sangat besar. Untuk menghalau serangan hama tersebut dia hanya menggunakan obat seadanya yang dijual di toko. Selain lalat buah, penyakit mati tangkai juga menyerang tanaman jeruk, kondisinya sama buah jeruk gampang berjatuhan.

Dia mengaku, masih kurang pengetahuan mengenai cara perawatan dan pengendalian hama bila terjadi seperti sekarang ini. Selain Belawan Sinaga, petani jeruk lainnya, Remon Simarmata warga desa Sitinjo, kecamatan Sitinjo, mengakui hal yang sama dengan serangan lalat buah itu. (NDK)

berlangsung bulan Desember 2012 ini.(YANTO)

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melepas ratusan peserta Monstrac Asahan Expedition di halaman Kantor Polres Asahan, Sabtu.

Sebelum melepas, Bupati Asahan berharap kepada seluruh peserta untuk selalu mengutamakan keselamatan di atas kenderaan, apalagi wilayah yang dikunjungi memiliki struktur jalan yang ekstrim. Artinya peserta yang pergi dan yang pulang semuanya dalam keadaan baikbaik dan dengan jumlah yang sama.

“Kita doakan kepada semua peserta dalam perjalanan tidak menemukan kendala yang berarti. Mari kita utamakan keselamatan,“ kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga berharap kegiatan tersebut yang menjelajahi wilayah terpencil Kabupaten Asahan dapat mempromosikan keindahannya keluar daerah, apalagi peserta yang mengikuti kegiatan

tersebut datang dari berbagai daerah di luar Asahan.

Sementara itu, Ketua Umum Monstrac Asahan, AKBP Yustan Alfiani menjelaskan, kegiatan yang menjelajahi sekitar 150 kilometer wilayah Asahan ini merupakan ajang silaturahmi dengan pencinta komunitas motor KLX .

“Kegiatan ini untuk mempererat persahabatan dengan masyarakat pencinta motor jenis KLX,“ kata Ketua Umum Monstrac Asahan yang juga Kapolres Asahan, sembari meyebutkan kegiatan diikuti oleh beberapa daerah, seperti Tebing Tinggi, Sergai, Labura, Tanjung Balai dan Asahan.

Usai kegiatan, peserta dimanjai dengan puluhan hadiah luckydraw dengan hadiah utama sebuah sepeda motor dan hadiah hiburan televisi, helm standart dan HP serta acara dirangkai dengan hiburan.(IN)

Akibat Hama, Hasil Panen Merosot BATUBARA - Petani Desa Aras - Air Putih merasa kesal. Hasil panen padi pada musim tanam (MT) 2012 jauh merosot bila dibanding sebelumnya. Hasilnya sangat tidak sesuai dengan kondisi lahan yang memiliki irigasi teknis. Hal ini dikatakan salah seorang warga petani Karnomo, Selasa, di rumahnya.

Dikatakan, seluas 18 rante lahan yang ditanami padi di Dusun VII Desa Aras, hanya menghasilkan gabah sekitar 500 kg.

Padahal biasanya mencapai 4 ton. Merosotnya hasil tanaman padi tersebut selain digasak hama burung, juga tikus yang berkeliaran di sekitar rumpun padi. Batang padi banyak yang terkulai dimakan tikus yang populasi perkembangannya cukup cepat.

Meski sudah dipasang beberapa abaaba seperti, tali dari berbagai sudut tiang yang dipancangkan, burung-burung tetap hinggap menggerogoti padi. Sama halnya juga hama tikus. Meski dibasmi dengan obat anti hama, tikus tetap beroperasi menggerogoti buah padi.

"Dengan hasil yang sangat minim itu, jangan untung, modalpun tidak kembali.

Apalagi untuk menggemukkan padi pada masa awal tanaman, lebih dahulu ditaburkan obat. Tapi akhirnya sia-sia," ujar Karnomo.

Nasib Karnomo sama halnya dengan petani lain. Umar yang memiliki lahan tanamannya 14 rante, hanya menghasilkan 250 Kg padi. Penyebabnya tetap sama, hama burung dan tikus. Diduga tikus merajalela akibat masa tanam tidak sama dengan dusun lainnya.

Sementara tanaman baru di Dusun II desa yang sama kelihatan banyak batang padi yang rontok dan terkulai akibat digenangi air hujan baru-baru ini. Petani terpaksa melakukan penyisipan, mengganti bibit yang rontok dan terkulai itu.

Anggota DPRD Batubara Benipius Sianturi SKom meminta Dinas Pertanian setempat segera turun tangan mengatasi permasalahan petani dengan melakukan sosialisasi tentang pola tanam yang baik agar menghasilkan produksi yang maksimal. "Diperlukan kejelian penyuluh lapangan dalam melaksanakan pola tanam yang serentak sehingga hasil produksinya sangat memuaskan," tandasnya. (SAHREL)

Pasar Natal Digelar di Nisel NIAS SELATAN - Setelah sukses pada pelaksanaan perdana tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Nisel) kembali melaksanakan Pasar Natal (X’mas Market) ke-2 dalam rangka menyambut Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

Penyelenggaraan Pasar Natal tersebut merupakan salah satu perwujudan program pro-rakyat Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dan Wakil Bupati Nias Selatan Hukuasa Ndruru untuk mensejahterakan rakyatnya melalui penyediaan berbagai jenis barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat guna mengantisipasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran menjelang hari besar keagamaan tersebut, sekaligus sebagai wahana hiburan dan sukacita Natal bagi rakyat Nias Selatan.

Pelaksanaan X’Mas Market ke-2 tahun

ini diharapkan lebih meriah dari tahun sebelumnya, karena diisi dengan desain berbagai acara menarik dan memukau yang berlangsung selama sebulan penuh mulai tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013. Pasar Natal ini ditandai dengan pemasangan Pohon Natal terbesar dan tertinggi beserta pernakpernik terindah dengan ketinggian 17 meter. Acara Pembukaan dilaksanakan, Sabtu pukul 15.00 Wib bertempat di Lapangan Orurusa Telukdalam Kabupaten Nias Selatan.

Hal ini disampaikan Drs Kharisman Halawa MSi selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 519 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pasar Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 di Kabupaten Nias Selatan. (DUHA)

Bupati Nias Buka Kejurda Bola Voli Tahun 2012

BHAKTI SOSIAL - Anggota SatpamPTPN 1 sedang apel bhakti sosial di masjid Syuhada. Apel dipimpin Papam Kebun Baru Brigadir Suwarno. (KPK POS/YANTO)

NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM membuka secara resmi kejuaraan daerah bola voli tahun 2012 Kabupaten Nias bertempat di lapangan Merdeka Gunungsitoli, kemarin.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan pada hakekatnya tujuan olahraga yakni memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi dan kualitas manusia, menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta mengangkat harkat,martabat dan kehormatan bangsa.

"Perlu kita perhatikan bahwa selama

ini kegiatan olahraga di daerah ini bagaikan gelombang laut yang mengalami pasang surut dan diharapkan dengan kegiatan ini menjadi entry point untuk membangkitkan kembali semangat berolahraga dan hidup sehat di tengah-tengah masyarakat," ujar bupati.

Kejuaraan daerah bola voli akan menjadi agenda pemerintah Kabupaten Nias setiap tahunnya dengan memperebutkan piala bergilir dari Bupati Nias, sehingga kelak kita harapkan muncul bibit-bibit olahraga di Kabupaten Nias yang tidak hanya berbicara pada tataran regional tetapi juga di kancah nasional. (YAGI)