epaper kpkpos 230 edisi 17 desember 2012

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

MAFIA RAMBAH HUTAN BAKAU DI BATAM

»

EDISI 230/ THN V 17 - 24 DESEMBER 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN. 11

DIBAGI-BAGIKAN KEPADA 230 PEJABAT

Usut Penjualan Tanah Negara di Tanjungbalai Ruhut Tidak Ubahnya Hama Bagi Tanaman Bupati Simalungun JR Saragih Dilaporkan ke KPK JAKARTA - Dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Simalungun JR Saragih dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat siang. Sehari sebelumnya, laporan yang sama juga disampaikan ke Kejaksaan Agung di Jakarta.

Pengaduan dan laporan tersebut disampaikan LSM Macan Habonaron bersama anggota DPRD Simalungun Bernrhard Damanik dan Anggota KPUD Kabupaten Simalungun Robert Ambarita di• LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Bertele-tele Soal Penyidik KPK PEMERINTAH amat berteletele mengatasi krisis penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan baru yang dituangkan lewat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia di KPK ternyata belum menuntaskan masalah. Urusan alih status penyidik yang memicu konflik kepolisian dan komisi antirasuah justru diambangkan.

Revisi peraturan pemerintah yang kabarnya telah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memuat beberapa ketentuan baru, di antaranya mengubah masa penempatan pegawai dari

Siapa Ruhut?

NAMA Ruhut Sitompul, S.H. LAHIR Taput, Sumatera Utara, 24 Maret 1954 PROFESI Pengacara, pemeran sinetron, dan politisi.

Nama Ruhut melejit berkat perannya sebagai tokoh ‘pongah’ Poltak yang mengaku Raja Minyak dari Tarutung di sinetron Gerhana.

AYAH Humala Sitompul IBU Surtani Panggabean PENDIDIKAN Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 1979.

Ia termasuk sosok pengacara yang siap menangani kasus-kasus yang berbau kontroversial dan kurang populer di masyarakat. Salah satunya adalah bersama-sama dengan pengacara Hotma Sitompul, menjadi pengacara Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, dan juga sejumlah yayasan milik mantan Presiden Soeharto saat semua orang menghujat Orde Baru.

JAKARTA Pemecatan Ruhut Sitompul dari kepengurusan DPP Partai Demokrat belum memuaskan kader Daerah. Bahkan kader-kader daerah kembali mendesak DPP Partai Demokrat untuk memberi sanksi lebih tegas lagi dengan memecat Ruhut sebagai kader Partai Demokrat.

Sekretaris DPD DKI Partai Demokrat, Irfan Gani menilai Ruhut tidak ubahnya hama bagi tanaman.

"Kalau ada hama di rumah ya harus ditumpas. Nah Ruhut ini adalah hama," ujarnya di sela-sela acara Silatnas Partai Demokrat di SICC, Sentul, Bogor, Jumat.

Menurutnya, saat ini sudah ada DPD-DPD yang menyatakan sikapnya mendesak DPP Partai • LANJUT KE HAL. 2

Sulit Lengserkan Anas Urbaningrum

PENYEBAB merosotnya tingkat elektabilitas Partai Demokrat disebut-sebut karena kader partai terjerat perkara korupsi. Misalnya, kasus Wisma Atlet, proyek Stadion Hambalang, dan kasus suap terhadap Bupati

Buol Amran Batalipu.

Beberapa nama sudah menjadi tersangka, di antaranya bekas bendahara Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan mantan anggota Dewan Pembina Hartati Murdaya Poo. Bahkan terakhir Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum juga diseret-seret dalam pusaran kasus korupsi. Akibat kasus-kasus itu, partai • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

!

MULUTMU HARIMAUMU Rasisme

Debat Pemilu 2009 Ruhut menyebut, ”Arab tidak pernah membantu Indonesia.”

Angket Century Ruhut menyebut nama Kwik Kian Gie dengan “si Cina”.

TANJUNGBALAI–Kapoldasu dan Kajatisu diminta segera mengusut tuntas dugaan korupsi penjualan aset negara eks PT Arkaco di Tanjungbalai. Lahan eks PT Arkaco seluas 16 hektar hingga kini tak jelas statusnya, karena disinyalir telah diperjualbelikan oleh oknum tertentu. Demikian Ketua Umum DPP LSM Gerakan Anti Korupsi (Grakindo) Rudi Rinaldi AMd, Kamis, di sekretariatnya.

“Lahan eks PT Arkaco yang sekitar 16 hektar itu sekarang tak jelas statusnya karena diduga telah diperjual-

belikan dengan melibatkan beberapa pihak. Karena menyangkut aset negara maka tindakan tersebut tergolong tindak pidana korupsi,” kata Rudi.

Karenanya, Grakindo mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) dan Kepala Kepolisian Daerah Sumut (Kapoldasu) memerintahkan jajaran Tipikor di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu • LANJUT KE HAL. 2

Potong Anggota Badan November 2009 Ruhut Menyatakan merelakan kupingnya dipotong jika dana bailout Rp 6,7 T Bank Century mengalir ke Demokrat dan SBY.

20 Desember 2009 Ruhut mengatakan siap dirajam jika Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani hadir bila dipanggil Pansus Bank Century.

Lawan Politik 8 Februari 2010 Ruhut merespon Adnan Buyung Nst soal kasus Century dengan menyebut “Buyung Cucak Rowo”.

TANAH NEGARA–Lahan kampus Politeknik Tanjungbalai merupakan tanah negara yang diganti rugi sebesar Rp5 miliar.

Industri Plywood Tampung Kayu llegal

Kepada Mahfud MD Ruhut terlibat “kisruh” dengan Mahfud MD yang dinilainya degan“jangan makan bangkai kawan sendiri.”

Kawan Politik 10 Desember 2012 Ruhut “blak-blakan” menuding Anas dan Andi sebagai penyebab turunnya popularitas Demokrat.

Keduanya harus bertanggung jawab.

Rupanya ucapan pedas yang terakhir ini lah yang disinyalir menjadi pemantik utama “lengser”-nya Ruhut.

Ruhut tetaplah Ruhut.

Ia kembali “berkicau”, menebar ancaman akan membongkar seluruh aib Ketum Partai Demokrat, Anas.

SIAP DIANGKUT–Ratusan tual log ukuran KBK tersusun rapi dan siap diangkut menuju perusahaan.

TANAH PUTIH - Hutan kawasan Kecamatan Kubu, Tanah Putih Rokan Hilir, dan sekitarnya gundul, akibat maraknya peraktrek illegal logging yang dilakukan oknum yang ingin memperkaya diri, dengan tidak memperhatikan lingkungan. Dan sejumlah kalangan menilai banjir yang kerap melanda daerah tersebut, dipicu maraknya aktivitas penebangan liar.

Kayu log hasil tebangan liar tersebut, disinyalir ditampung perusahaan yang mem-

produksi plywood. Keberanian perusahaan menampung kayu log ilegal tersebut, diduga adanya kong-kalikong dengan oknum aparat Polisi dan oknum Kehutanan Rohil. Oknum aparat disinyalir memberikan “lampu hujau” terhadap perusahaan dan para cukong, sehingga pengiriman kayu log ilegal keperusahan plywood itu berjalan mulus.

Perambahan hutan secara serampangan di daerah ini, mengkhawatirkan banyak • LANJUT KE HAL. 2

» Diduga tak Memiliki Izin MEDAN –Praktisi hukum Julheri Sinaga mendesak Pemko Medan khususnya Disperindag Kota Medan, Dishub Kota Medan serta Satpol PP Kota Medan segera memeriksa dan menertibkan tiga gerai penjualan ban di bawah naungan CV Continent Ban pimpinan Jimmy. “Seharusnya, Pemko Medan dalam hal ini Disperindag, Dishub, dan Satpol PP segera memeriksa izin ketiga gerai tersebut. Kalau memang terbukti bersalah, pemilik gerai penjualan ban itu harus ditindak dan dikenakan sanksi. Karena, apabila gerai tersebut mengurus izinnya, dapat menambah pemasukan daerah,” tegas Julheri Sinaga melalui telepon selulernya, Kamis.

Periksa Pemilik Gerai Continent Ban

A

PABILA Pemko Medan tidak segera memeriksa izin ketiga gerai tersebut, Julheri menduga telah terjadi kongkalikong antara petugas dengan pemilik CV Continent Ban tersebut.

“Kalau tidak ditindaklanjuti, disinyalir sudah ada permainan antara pemilik gerai tersebut dengan oknum-oknum di SKPD yang menangani permasalahan tersebut. Mana mungkin bisa

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

berjalan aman tanpa ada sidak, kalau tidak ada permainan,” duganya sembari menyebutkan pengawasan merupakan tugas SKPD yang menangani permasalahan izin tersebut.

Julheri menegaskan hal ini

TAK ADA IZIN–Gerai Continent Ban di Jalan Gatot Subroto, Medan, salah satu dari tiga gerai penjualan ban yang diduga tak punya izin.

menanggapi tentang tiga gerai penjualan ban mobil milik CV Continent Ban di Medan yang diduga tak memiliki izin yang sah dari Pemko Medan. Seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai Perwal No 36 Tahun 2010.

Kedua gerai Continent Ban yang diduga bermasalah • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

•

KPK POS

2

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

SAMBUNGAN

BUPATI SIMALUNGUN JR SARAGIH USUT PENJUALAN TANAH NEGARA DI TANJUNGBALAI ................................................................ tanggal 21 Februari 2003 atas rapa nama lainnya. Sedang kar Utara sejak tahun 2006 bangunan asrama personil DILAPORKAN KE KPK........................

• DARI HALAMAN. 1 • DARI HALAMAN. 1

dampingi sejumlah elemen masyarakat.

Kedatangan mereka ke KPK dan Kejagung tak lain mempertanyakan tindaklanjut laporan tahun sebelumnya seperti dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahun Anggara (TA) 2011. Selain itu, mereka juga membawa laporan terbaru menyangkut dugaan korupsi dana APBN TA 2011 dan TA 2012 bidang pendidikan mencapai Rp50,2 miliar lebih.

Dalam kesempatan itu, Berhanrd Damanik mempertanyakan sudah sejauh mana tindaklanjut pengaduan dugaan korupsi yang dilaporkannya tahun 2011. Antara lain tentang renovasi Guest House menjadi rumah dinas Bupati Simalungun yang menelan biaya Rp2.635. 000.000 yang dikerjakan pihak ketiga tanpa melalui proses tender.

Hal ini jelas melanggar Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sementara anggota KPU Simalungun Robert Ambarita

mempertanyakan progress pengaduannya tahun 2010 tentang kasus suap Bupati Simalungun JR Saragih ketika masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung, bahkan barang bukti suap berupa selembar Cek senilai Rp50 juta juga sudah diserahkan Robert Ambarita ke KPK. Jika pengaduan LSM Macan Habonaron dana BOS TA 2011 digabungkan dengan laporan terbarunya TA 2011 dan TA 2012 tentang dana alokasi khusus (DAK) TA 2011 yang dikerjakan tahun 2012 dan dana Bantuan Sosial (Bansos) bidang pendidikan TA 2012 serta DAK TA 2012 hingga kini totalnya diperkirakan mencapai Rp67 miliar lebih.

Kepada petugas penerima pelaporan KPK, Sugeng Basuki, Ketua DPP LSM Macan Habonaron Jansen Napitu menyerahkan berkas pengaduan yang sama. Tak hanya itu, Jansen juga menyerahkan poto copy berkas pengaduan sejumlah kasus yang sebelumnya pernah dilaporkan ke KPK pada 11 April 2011.(TIM)

BERTELE-TELE SOAL PENYIDIK KPK.................................

• DARI HALAMAN. 1

instansi lain ke KPK, yang semula 8 menjadi 10 tahun.

Pegawai itu, termasuk penyidik, juga tidak bisa ditarik bila masih menangani suatu perkara. Aturan ini cukup menguntungkan komisi antirasuah. Setidaknya, KPK memiliki waktu lebih banyak untuk menyiapkan penyidik hasil rekrutmen sendiri.

Hanya, soal penyidik polisi yang ingin menjadi penyidik tetap KPK, tidak ada penyelesaian. Si penyidik tetap harus meminta izin instansi awal untuk bisa menjadi pegawai komisi antirasuah. Ini berarti pula nasib Komisaris Novel Baswedan dan kawankawannya masih terkatungkatung.

Novel dan sejumlah penyidik telah memutuskan menjadi penyidik tetap KPK. Tapi keinginan ini tidak direstui oleh Markas Besar Kepolisian RI. Bahkan, 30 November lalu, Kepolisian masih berkirim surat ke pimpinan komisi antirasuah untuk menarik mereka atau tidak memperpanjang masa penugasannya.

Manuver ini akan membuat KPK semakin kekurangan penyidik.

Penarikan penyidik polisi itu sulit dipisahkan dari perseteruan antara komisi antirasuah dan kepolisian yang memanas lagi. Konflik ini dipicu oleh langkah KPK yang membongkar kasus korupsi pengadaan simulator mengemudi dengan tersang-

ka utama Inspektur Jenderal Djoko Susilo, bekas Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Novel merupakan koordinator penyidik kasus ini dan ia juga ikut menggeledah kantor Korlantas. Ia juga sempat diancam akan dipidanakan oleh kepolisian lewat dalam kasus lama: penembakan terhadap pencuri sarang burung walet.

Jika Presiden benar-benar serius ingin menuntaskan kisruh kepolisian dan KPK, semestinya nasib Novel dan rekan-rekannya diperhatikan.

Mereka seharusnya dikecualikan dari aturan itu, sehingga tidak perlu restu kepolisian untuk menjadi penyidik tetap KPK. Apalagi memilih pekerjaan sebenarnya merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Sulit dipercaya, revisi peraturan pemerintah yang tak memuaskan itu merupakan hasil penggodokan selama sebulan dan melibatkan banyak pihak, termasuk KPK dan kepolisian. Draf revisi itu juga sudah melewati meja banyak instansi, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi hasilnya seolah justru memperlihatkan bahwa Presiden kurang peduli terhadap krisis penyidik KPK. Presiden semestinya memberikan ruang gerak bagi KPK, terutama dalam memenuhi tenaga penyidik, dan bukannya malah terkesan mempersulit lembaga ini. (***)

KELUARGA BESAR KPK POS TURUT BERDUKACITA ATAS MENINGGALNYA

SORNIA RUMONDANG BR NAPITUPULU (OP MARIA) Tutup usia 70 tahun (Ibunda dari Sabar Simanjuntak Wartawan KPK Pos di Binjai) Meninggal dunia pada hari Rabu, 05 Desember 2012 di RS Adam Malik, dikebumikan hari Sabtu, 08 Desember 2012 di Pekuburan Umum Jalan Ikan Bandeng Perkampungan Korem Binjai.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menerima cobaan ini.”

PIMPINAN UMUM

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

untuk turun menyelidiki dan mengusut tuntas dugaan jual beli aset negara tersebut.

Penelusuran di lapangan diketahui, kasus dugaan penggelapan aset negara ini mencuat pertama kali pada pertengahan tahun 2003 silam. Saat itu pasca HGB PT Arkaco habis masa berlakunya, diketahui Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Tanjungbalai mengeluarkan sertifikat lahan itu dengan nomor 000.100/2/2003 ter-

permohonan PT Delimas Surya Kanaka melalui Managernya Daud Helmi.

Berdasarkan sertifikat itu kemudian sebagian lahan yang luas totalnya sekitar 16 hektar itu dibagi-bagikan kepada 230 pejabat di lingkungan Pempropsu, Pemko Tanjungbalai dan anggota DPRD Tanjungbalai. Tercatat diantara beberapa pejabat Pemko Tanjungbalai itu adalah Ir H Mzl, H.Amrd Pjt, ST, Ir.Edg Rhmt Lbs, Ysmd SH, Hrmn, SE, Ir.Mbr dan bebe-

oknum anggota dan mantan anggota DPRD Tanjungbalai yang ditengarai “kecipratan” tanah negara itu di antaranya Hj.Art SE, H.Nm Cmsh, Mslm Stmp, Bd Ml dan anggota lintas fraksi lainnya.

Anehnya lagi, sisa tanah negara yang diklaim PT Delimas Surya Kanaka sebagai pengelolanya itu malah dijual kepada Pemko Tanjungbalai lewat proses ganti rugi untuk pembangunan kampus Politeknik Tanjungbalai (Poltan) dan pembukaan jalan Ling-

sampai 2011.

Kedua item proyek di atas memang dibiayai APBD Kota Tanjungbalai dengan sistem anggaran multi years. Paling tidak untuk ganti rugi lahan Poltan saja Pemko Tanjungbalai mengelontorkan dana Rp5 miliar yang dimasukkan dalam daftar belanja tidak langsung (anggaran pembangunan) di APBD Tahun 2006.

Belum lagi untuk ganti rugi pembukaan jalan Lingkar Utara, markas Kompi Brimob dan terakhir rencana pem-

Pangkalan TNI AL TBA yang diduga merupakan hibah berbentuk hibah kegiatan yang diduga akan dianggarkan dalam APBD Kota Tanjungbalai Tahun 20013 yang akan datang.

“Karenanya pihak pertama yang wajib diperiksa adalah Manager PT Delimas Surya Kanaka dan Kepala BPN Kota Tanjungbalai yang menerbitkan dan menandatangani sertifikat tanah negara eks PT Arkaco tersebut,” kata Rudi menyarankan.(HER)

RUHUT TIDAK UBAHNYA HAMA BAGI TANAMAN ..............................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Demokrat agar memecat Ruhut sebagai kader partai. "Sudah ada desakan dari beberapa DPD untuk meminta Ruhut dipecat sebagai kader Partai Demokrat."

Menurutnya, pernyataan sikap tegas ini sudah disampaikan oleh beberapa DPD seperti DPD Sulawesi Tenggara, DPD DKI Jakarta, DPD Sumatera Barat, DPD Sulawesi Selatan, DPD Sulawesi Tengah, DPD Kepulauan Riau, DPD NTB dan DPD Banten.

"Kita melakukan komunikasi politik dengan DPDDPD tersebut. Karena Jika ada instabilitas partai ini seperti yang dilakukan Ruhut,

maka kita lakukan ini. Mereka sudah bulat keputusannya," tegas Irfan.

Dibekarkan, kalangan internal Partai Demokrat menyambut gembira pemecatan Ruhut

dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat. Sebab, Ruhut selama ini dianggap selalu bikin gaduh di internal partai.

Ruhut selama ini juga dinilai tidak pernah sejalan dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Bahkan, pernyataannya yang ceplas-scplos itu kerap “menyerang” partainya sendiri.

“Apa yang dilakukan DPP menonaktifkan Ruhut itu langkah yang tepat, cerdas, karena memang nilai tambahnya tidak ada kalau Ruhut masih di DPP (struktur).

Dia selalu bikin kisruh di internal partai,” ujar Irfan.

Ditempat terpisah, Ruhut Sitompul mengklaim bahwa dirinya merupakan salah satu kader yang menjadikan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat. "Anas kan jadi ketum karena aku. Kalau aku tidak menang di kubu Anas,

ya Andi jadi ketum," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan, saat ini Anas kian mendekatkan diri dari bencana. Dia akan menyusul Andi dalam kasus korupsi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Tapi aku lihat Anas makin menggali lubang sendiri untuk dirinya," tegas Ruhut.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa Anas adalah orang yang lupa akan jasa-jasa.

Anas tidak mengakui Nazaruddin sebagai sahabat dekatnya.

"Itu fakta kok, jadi jangan lupa kata pepatah kacang lupa kulitnya. Anas itu seperti itu," tegasnya. (FR/BBS)

SULIT LENGSERKAN ANAS URBANINGRUM.........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

gonjang-ganjing. Konon, di pejabat partai berlambang Mercy itu sedang pecah.

Muncul faksi-faksi siap melengserkan Anas. "Sebenarnya sejak kongres Bandung sudah ada," kata anggota Dewan Penasihat Partai Profesor Subur Budisantoso.

Lalu bagaimana pergolakan di tubuh partai itu?

Berikut penuturan Subur, seperti dikutip merdeka.com, kemarin.

Tanya: Pengurus Demokrat sepertinya terpecah?

Jawab: Sebenarnya sejak kongres Bandung sudah ada.

Lihat pernyataan Max Sopacua, walau dia itu yang bawa saya, yang ngajari saya, dia seperti frustasi entah kenapa? Atau tidak nyaman di situ sebagai wakil ketua umum. Kalau faksi dari Andi Mallarangeng tidak

kelihatan. Tapi kalau faksi Marzuki Ali sepertinya kuat.

Marzuki kayaknya bersinergi dengan Syarif Hasan.

Dalam rapat-rapat pembina sering kali mereka berdua itu. Padahal mereka berdua ini tidak tahu kalau menjatuhkan Anas, penggantinya bukan mereka. Saya sudah memperingatkan mereka.

Jangan berharap. Tetapi sekarang mereka sudah reda.

Tanya: Ada isu pelengseran Anas menjelang silaturahmi nasional di Bogor?

Jawab: Kalau ada yang tidak puas ditampung.

Tetapi belum tentu (pelengseran) diterima oleh SBY. Dulu pertama kali waktu Anas akan digusur, saya kirim surat ke SBY, akhirnya SBY juga bilang Anas dipertahankan.

Sekarang, serangan dari Syarif Hasan misalnya. Dia bilang kalau tidak sekarang mengganti Anas nanti

terlambat. Tetapi menurut saya sekarang atau nanti dampaknya sama saja.

Harus ingat, ini kesalahan partai juga. Itu HMI (basis kekuatan Anas) sudah terlalu kuat.

Tanya: Apa mungkin Anas diganti lewat kongres luar biasa?

Jawab: Kalau mengganti Anas, itu masalahnya seperti apa dulu? Kalau mau mempertahankan Demokrat, mengganti ketua umum itu seperti mengganti lokomotif di rel. Tapi persoalannya bukan sekedar mengganti lokomotif saja, ketua umum juga memiliki gerbong. Nanti partai malah terpontang-panting.

Betapapun satu organisasi itu kalau pemimpinnya diganti tanpa alasan kuat, itu sulit dong.

Kecuali dia (Anas) sudah menjadi tersangka.

Demokrat pasti melakukan itu (pelengseran) kalau dia

menjadi tersangka. Demokrat sudah mempelopori.

Pemberhentian Nazarudin.

Demokrat partai politik pertama menggusur kadernya ketika menjadi tersangka. Kesalahan Demokrat hanya ketika sudah memberhentikan kader dari jabatannya, partai tidak melindungi.

Akibatnya dia diambil partai lain, lalu diperes informasinya.

Tanya: Setelah kemelut, apa harus dilakukan Demokrat?

Jawab: Kalau saya, selesaikan kepemimpinan sekarang sampai pemilihan umum. Dukung siapapun pemimpinnya selama itu konstitusional. Asalkan partai ini bisa meningkatkan kegiatan lebih ke daerah-daerah, pasti jadi lebih baik. Saya tidak pernah berada di Jakarta.

Saya selalu keliling ke daerah-daerah, dari Kali-

mantan Timur, Lombok, Batam untuk meredakan ketegangan ini. Saya sering berkunjung ke daerahdaerah dan membuat panggung sebanyak mungkin.

Tanya: Menurut Anda, Demokrat dapat bertahan atau bubar?

Jawab: Saya rasa kondisi Demokrat mungkin tetap, kalaupun turun itu sedikit.

Kenapa turun, karena SBY bukan lagi presiden, tidak lagi menjadi ikon. Seharusnya sekarang partai punya ikon baru karena selama Pak SBY memimpin tidak akan ada tokoh baru muncul. Lihat saja selama ini tidak ada yang berani bikin pernyataan politik serius soal pengganti SBY, bukan pernyataan lawakan.

Pernyataan serius misalnya, dari sekarang sudah ada pernyataan calon peresiden dari kader sendiri. Kalau perlu Anas, itu bila terbukti bersih.(TIM)

INDUSTRI PLYWOOD TAMPUNG KAYU LLEGAL................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

pihak terutama masyarakat yang tinggal di hilir sungai, yang setiap tahun menikmati banjir. "Perambahan hutan harus dihentikan. Jika tidak maka bencana banjir akan lebih parah. Oleh karenanya semua pihak baik aparat penegak hukum, Dinas Kehutanan Rohil dan masyarakat, harus peka, dan proaktif terkait maraknya perambahan hutan. Aparat penegak hukum dan Kehutanan diharapkan bertindak tegas terhadap pelaku illegal logging tersebut,"

ujar salah seorang warga Tanah Putih yang mohon dirahasiakan namanya, belum lama ini.

Belakangan ini praktek illegal logging, terus meningkat. Namun belum ada tindakan terhadap perusahaan penampung, maupun terhadap cukong pemasok illegal logging tersebut. Terkesan adanya pembiaran terhadap maraknya peraktek penebangan liar.

Ironisnya untuk pemenuhan bahan baku kayu log industri plywood, anak kayu pun ditampung diolah dijadi-

kan plywood.

Ratusan tual kayu log berbagai jenis kayu yang digasak, ditemukan KPK Pos pada saat melakukan invetigasi ke daerah Kecamatan Kubu dan Tanah Putih. Kayu log ilegal ukuran panjang 120 cm, berdiameter 18, 20, 25 cm, tersusun rapi pada bahu jalan lintas kubu, siap untuk diangkut.

Kayu log tersebut berasal dari hutan negara, eks HPH PT. EIT. Kayu log hasil tebangan liar itu, dijadikan KBK (kayu bulat kecil) dari lokasi hutan. KBK tersebut dirakit dan dihanyutkan melalui kanal, selan-

jutnya ditarik menuju Jalan Lintas Kubu – Pedamaran, kemudian diangkut dengan truk col diesel menuju industri plywood.

Salah seorang pekerja perakit kayu log, saat ditemui KPK Pos di lapangan, menyebutkan, kayu yang ditebang jenis meranti, bintangor, dan jenis kayu lainnya. Kayu log tersebut dibuat dengan ukuran pendek sesuai pesanan perusahaan. Harga per kubik dibeli perusahaan Rp300.000.

"Sedangkan biaya angkutan dari dan menuju perusahaan ditanggung orang dalam pe-

rusahaan. Kapasitas muatan truk 6 hingga 7 kubik," beber pekerja tersebut.

Disebutkan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, kayu log ilegal yang berasal dari Kubu dikirim ke perusahaan plywood tersebut. Diperkirakan jumlahnya ratusan truk. "Jalan yang dilalui menuju perusahaan adalah jalan lintas Riau-Sumut melewati Markas Polresta Rohil, sampai sejauh ini truk col diesel yang mengangkut kayu log ilegal tersebut mulus sampai diperusahaan," ujar pekerja.

(PUR)

PERIKSA PEMILIK GERAI CONTINENT BAN ....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

tersebut masing-masing terletak di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Pandu d/ h Jalan Sutomo. Satu gerai lainnya yang berada di Jalan Setia Budi, diketahui izin HO dan SIUP-nya sudah mati.

Kabag Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemko Medan Yusuf Pane membenarkan hal tersebut.

Namun, Pane mengaku pihaknya tidak berhak memberikan sanksi kepada Jimmy selaku pemilik gerai ban tersebut. “Yang terdaftar sama kita hanya yang di Jalan Setia Budi, selebihnya belum ada masuk,” terangnya, Senin.

Sesuai Perwal 36 Tahun 2010, lanjut Pane, setiap usaha yang berada di Kota Medan harus memiliki TDP. “Tapi pengusaha tersebut harus terlebih dahulu mengurus izin HO dan SIUP-nya ke SKPD terkait.

Karena, keluarnya TDP mengacu kepada SIUP dan HO,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, setiap usaha yang masih beroperasi harus mengantongi izin yang masih berlaku. Disinggung mengenai matinya SIUP dan HO gerai ban milik Jimmy yang berada di Jalan Setia Budi dan tidak adanya SIUP, HO, dan TDP pada dua gerai ban milik Jimmy lainnya, Pane mengaku pihaknya tidak punya

kewenangan untuk melakukan penindakan dan pengawasan.

“Di dalam Perwal 36 dijelaskan bahwa pendelegasian kewenangan perizinan terkait pengawasan dan penindakan dikembalikan kepada SKPD terkait. Jadi, kalau pengusaha tersebut tidak memiliki HO, yang berhak memberikan sanksi adalah Dinas Perhubungan. Sementara kalau tidak memiliki SIUP, yang memberikan sanksi yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Medan, Jumadi menegaskan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kota Medan sebagai instansi teknis pengawasan usaha perdagangan di Kota Medan diminta menindak tegas semua usaha yang beroperasi tanpa mengantongi dokumen perizinan resmi dari instansi terkait.

“Jika benar tiga gerai penjualan ban mobil milik CV Continent Ban yang ada di Kota Medan beroperasi tanpa dokumen perizinan resmi, Pemko Medan malalui Disperindag harus memberikan tindakan tegas,” kata Jumadi, Selasa.

Jumadi menjelaskan, setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan bersifat tetap, berkelanjutan, dan berkedudukan di Kota Medan untuk tujuan mempe-

roleh keuntungan dan laba, wajib memiliki dokumen perizinan seperti SIUP, HO, dan TDP. Kewajiban untuk memiliki dokumen perizinan itu sesuai Perda No 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan.

“Jika ada pengusaha yang mendirikan usaha perdagangan tanpa dokumen perizinan resmi, itu artinya dia (pengusaha-red) telah melanggar Perda dan melecehkan Pemko Medan.

Untuk itu, Disperindag harus memberikan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku karena telah merugikan pendapatan Pemko Medan,” ujar politisi PKS ini.(TIM/AND)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

•

KPK POS

3

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

KORUPSI

NASIONAL

Jalan Lintas Program K2I Putus PUJUD - Sangat memprihatinkan kondisi ruas jalan lintas Pujud Rokan Hilir – Daludalu Rokan Hulu yang putus total. Kerusakan diperkirakan sepanjang 24 Kilometer mulai ujung aspal Desa Kasang Bangsawan sampai Desa Sei Meranti Kecamatan Pujud, Rokan Hilir (Rohil).

Pembangunan jalan ini, masuk dalam program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) dan dilaksanakan dengan sistim tahun jamak 2004-2008. Sesuai program pembangunan jalan K2i tersebut menghubungkan dua kabupaten yakni Kabupaten Rohil dan Rohul. Pembangunan jalannya dimulai dari Simpang Manggala, Kecamatan Pujud, Rohil menuju Daludalu, Rohul sepanjang 80 Kilometer.

Program ini dibidani Gubernur Riau Rusli Zainal dalam rangka pengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur jalan yang menghabiskan dana APBD Riau

sebesar Rp 2,3 triliun. Setelah Perda No.2 K2I direvisi, dana yang dialokasikan dari sebelumnya sebesar Rp 1,7 trilun, mendapat penambahan sebesar Rp 600 juta. Penemabahan tersebut untuk proyek pembangunan Jalan Daludalu – Mahato - Simpang Manggala dengan target 100 Kilometer. Dana yang di alokasikan Pemprov Riau melalui Dinas Kimpraswil tahun anggaran 2004-2008 sebesar Rp 147.789.157.307. Realisasi pelaksanaannya, dari Simpang Manggala hingga Desa Kasang Bangsawan sekitar 40 Kilometer. Sedangkan antara Desa Kasang Bangsawan menuju Sei Meranti hingga kini belum di sentuh program ini.

Di lokasi yang sama, tahun anggaran 2012 muncul APBD murni sejenis proyek peningkiatan Jalan Sei Meranti, Kecamatan Pujud menuju Dalu-dalu sebesar Rp 80 miliar. Adanya pengalokasian dana ini menimbulkan opini

di masyarakat dan munculnya dugaan korupsi. "Soalnya dana K2I sebesar Rp 147 miliar lebih yang dilaksanakan dengan sistim tahun jamak akhir 2008 mestinya sudah rampung," ujar Anirzam dari LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GKPDR), Selasa pekan lalu.

Menurutnya, kerusakan ruas jalan sangat parah sehingga menghambat transportasi pengguna jalan. Proyek multy years ini selama 8 tahun tidak berpihak kepada masyarakat. "Katanya program ini kebijakan gubernur?

Harus dilakukan audit oleh auditur independen karena BPK dan BPKP perwakilan Riau setelah membaca pemberitaan koran ini jadi tertutup untuk dikonfirmasi. Independensi kedua lembaga itu diragukan. Ada dugaan kongkalikong dengan oknum petinggi Riau dalam melakukan audit, tidak tertutup kemungkinan terjadi kerugian ne-

gara," ujarnya.

Sesuai dengan Undangundang KIP, katanya lagi, masyarakat diperkenankan melakukan sosial kontrol namun dalam permasalahan dugaan korupsi terkait penggunaan dana APBD yang digunakan untuk program ini, BPK dan BPKP tidak berpihak kepada masyarakat sehingga kredibilitas dan akuntabilitas para oknum auditur patut dipertanyakan.

Sementara itu, Johan warga Meranti mengatakan kerusakan sangat parah, untuk mengatasinya, dia bersama masyarakat dan perusahaan di sekitar situ melakukan gotong-royong memperbaiki badan jalan dengan menutupi lubang-lubang. "Gotong-royong dilakukan sambil menunggu realisasi peningkatan jalan yang sedang dilaksanakan," ujarnya. Dia mendesak Pemprov Riau agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor tahun ini segera diselesaikan. Sehingga transpor-

tasi masyarakat desa yang mayoritas berpenghasilan dari berkebun menjadi lancar.

Hasil investigasi KPK Pos dengan LSM GPKDR diketahui, pembangunan jalan oleh Pemprov Riau melalui Dinas Kimpraswil tahun anggaran 2012 dengan pelaksana PT Waskita Karya serta nilai kontrak sebesar Rp 80 miliar, dibangun di atas eks jalan K2I antara Pujud menuju Mahato sepanjang 10 Kilometer dengan konstruksi beton. "Material yang digunakan untuk pembetonan adalah kerikil, semen dan pasir warna putih, sehingga diragukan mutu proyek itu," kata Anirzam.

Akibat kerusakan jalan ini, berdampak pada naiknya harga bahan pokok sementara hasil pertanian terutama sawit anjlok karena mahalnya biaya transportasi, serta keterlambatan TBS sampai ke PKS. Akibat kerusakan jalan, truk tangki CPO dan truk angkutan TBS kerap menginap dua hingga tiga hari di jalanan.

Berkas Korupsi Chevron Dilimpahkan JAKARTA - Korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia di Duri, Riau, akhirnya berlanjut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, setelah berkasnya dilimpahkan Kejaksaan, Rabu pekan lalu. Dalam berkas itu, ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa.

Lima berkas yang dilimpahkan tersebut yakni milik tersangka Kukuh Kertasafari ST (Team Leader SLS Migas).

Tersangka Herland (Direktur pada perusahaan kontraktor PT Green Planet Indonesia) Berdasarkan surat (P31) Nomor B-1855/APB/SEL/ft/ 12/2012 tanggal 11 desember 2012, dan Tersangka Widodo (Team leader SLN-Kab Duri Porv Riau) berdasarkan surat (P31) Nomor B-1853/APB/ SEL/ft/12/2012 tanggal 11 desember 2012.

Tersangka Endah Rumbiyanti (Manajer Lingkungan Sumatera Light North dan Sumatera Light South) berdasarkan surat (P31) Nomor B-1852/APB/SEL/ft/12/ 2012, tanggal 11 desember 2012 serta tersangka Ricksy Prematuri (Direktur PT Green Planet Indonesia) berdasarkan surat (P31) Nomor B1851/APB/SEL/ft/12/2012, tanggal 11 desember 2012.

"Memang proses penanganan kasus korupsi ini sangat panjang. Kini, kami tinggal menunggu penetapan agenda persidangan kelima terdakwa," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta.

JAKARTA - Mantan pejabat negara yang mangkir atas panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih saja terjadi.

Kini, giliran mantan Menteri luar Negeri (Menlu) Hasan Wirajuda. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010, mangkir panggilan KPK dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana kegiatan sidang internasional Kementerian Luar Negeri.

"Hasan yang menjadi saksi untuk tersangka Sudjanan Parnohadiningrat, beralasan sedang ada tugas. Hal ini sesuai surat pemberitahuan yang dikirim ke KPK, " ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Rabu pekan lalu.

KPK, lanjut Johan, akan mengirimkan surat pemanggilan ulang terhadap mantan Menlu di era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono . "KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan ulang pada Selasa mendatang," jelasnya.

Dikatakan, keterangan Hasan Wirajuda sangat diperlukan, untuk melengkapi bukti dan data yang ada.

Apalagi, terkait dengan kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 18 miliar, diduga kuat Mantan Menlu mengetahui segala bentuk ketidakberesan dalam mengatur keuangan negara.

Tersangka Sudjanan diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan me-

nyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen. Hal itu terjadi ketika Sudjanan menjabat Sekjen Departemen Luar Negeri. Penyalahgunaan wewenang itu terkait dengan sejumlah kegiatan di Deplu di antaranya seminar yang digelar dalam kurun waktu 2004-2005.

Sudjanan ditetapkan menjadi tersangka sejak 21 November 2011 dengan sangkaan dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP. Selain kasus korupsi itu, Sudjanan divonis oleh Pengadilan Tipikor setelah terbukti terlibat dalam pencairan duit negara secara ilegal. Sudjadnan terbukti menyetujui pengeluaran anggaran untuk renovasi gedung dan rumah dinas di lingkungan Kedutaan Besar RI di Singapura sebelum ada persetujuan dari Menteri Keuangan.

Sudjanan juga menerima uang sebesar 200.000 dollar AS dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Mochamad Slamet Hidayat.

Atas perbuatannya, Sudjadnan divonis 20 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 19 Januari 2011. Putusan tersebut lebih ringan dari jaksa yang menuntut agar Sudjadnan dihukum tiga tahun penjara.(ENDY)

MA Tolak PK Anggodo Widjojo

PEMERIKSAAN DEDDY KUSDINAR– Tersangka kasus Hambalang Deddy Kusdinar menjawab pertanyaan wartawan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK saat keluar dari Gedung KPK di Jakarta, Jumat (14/12). Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus Hambalang Mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Dijelaskan, dalam perkara ini, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka.

Namun berkas penyidikan atas nama General Manager Sumatera Light South Operation Chevron Bachtiar Abdul Fatah belum rampung, lantaran terganjal putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Kami banding atas putusan PN Jaksel yang menyatakan tidak sahnya Bachtiar sebagai tersangka," jelasnya.

Sedangkan satu tersangka lagi, kata Untung, General

Manager SLN Operation Alexiat Tirtawidjaja, belum pernah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dia berhalangan hadir karena mendampingi suaminya yang menderita sakit di Amerika Serikat, sambungnya.

Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyidik maupun penuntut, dilarang mengajukan banding atas putusan praperadilan karena Pasal 83 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memiliki ke-

kuatan hukum mengikat, tidak mengatur mekanisme keberatan apabila hakim yang memutus melampaui kewenangannya.

Putusan MK itu menyangkut pada ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penuntutan, ucapnya.

“Keputusan MK menyangkut Pasal 77 KUHAP. Diluar itu tidak diatur. Jadi kalau

ada hakim yang melampaui kewenangan, kami serahkan ke pengadilan yang lebih tinggi,” katanya.

Sebab dalam gugatan praperadilan itu, khusus bagi tersangka Bachtiar dinilai sudah masuk pada ranah penyidikan. “Praperadilan diatur di Pasal 77 KUHAP. Kami berpendapat itu melampaui kewenangan hakim terkait masalah ini. Soal menahan, bukan berani atau tidak berani, tetapi kami juga harus hormati keputusan praperadilan,” ujarnya. (ENDY)

Survei KPK : Rendah Integritas 16 Pemda JAKARTA - Sebanyak 16 pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten/kota ternyata memiliki integritas yang sangat rendah dalam sektor publik 2012. Kondisi ini mencerminkan pelayanan yang kurang bagus bahkan sangat rawan korupsi. Demikian hasil survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Survei dilakukan dengan mengukur integritas terkait tiga unit pelayanan di daerah, yakni kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kepengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan izin mendirikan bangunan (IMB)," tegas Deputi Pencegahan KPK Iswan Helmi saat memaparkan hasil survei integritas di hadapan sejumlah intansi pemerintah di Gedung KPK, Selasa pekan lalu, Ke-16 pemda yang mendapat skor di bawah standar, atau di bawah enam, adalah Pemkot Depok, Pemkot Cirebon, Pemkot Medan, Pemkot

Mantan Menlu Mangkir Panggilan KPK

Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu, Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro Lampung, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkot Bekasi.

Menurut Helmi, survei ini sekaligus peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publik. "KPK akan terus melalukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah," ujarnya.

Survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas dengan bobot 0,667 dan potensi integritas yang menyumbang bobot 0,333.

Adapun pengalaman integritas mencerminkan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya sedangkan

potensi integritas merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan korupsi.

"Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir. Dalam survei ini standar minimal integritas yang ditetapkan KPK adalah 6,00," kata Helmi.

Selain mencatat 16 pemda yang masih di bawah standar, hasil survei integritas tersebut menunjukkan empat pemda yang dianggap baik.

Keempatnya adalah Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Banda Aceh.

Johan Budi SP, juru bicara KPK menjelaskan untuk optimalisasi pencegahan korupsi, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upayaupaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah

dan layanan yang rentan terjadinya korupsi.

Survei pada Juni-Oktober 2012, dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang terdiri 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah.

Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir. Dalam Survei ini standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK adalah sebesar 6,00.

Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas (bobot 0,667): yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya; dan potensi integritas (bobot

0,333) yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi.

Dikatakan, KPK melakukan survei ini untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check &balance antara penyedia dan pengguna layanan publik.

Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya.

"KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah. Penilaian integritas layanan akan dilakukan secara regular oleh KPK dengan penyempurnaanpenyempurnaan setiap tahunnya," sambung Johan.

(ENDY)

JAKARTA - Langkah Anggodo Widjojo untuk mendapatkan keringanan hukuman, melalui permohonan luar biasa peninjauan kembali (PK), gagal total. Mengingat, Mahkamah Agung (MA) menolak upaya terpidana kasus percobaan korupsi, dengan cara menyuap pimpinan KPK Bibit-Chandra itu, tetap menjalani hukuman selama 10 tahun penjara.

"Betul, permohonan PK yang bersangkutan (Anggodo Widjojo - Red) ditolak.

Anggodo tetap menjalani hukuman 10 tahun penjara, dengan denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan, sesuai putusan kasasi," tegas Juru Bicara MA Djoko Sarwoko di Jakarta, Senin pekan lalu.

Putusan bernomor 01/ PK/Pidsus/2012, diputus oleh lima anggota Majelis PK yang diketuai oleh Djoko Sarwoko selaku Ketua Majelis PK. Anggotanya terdiri dari Suhardi, Sri Murwahyuni, kemudian hakim adhoc Leo Hutagalung dan Moch Askin. "Putusan ini diputus secara bulat.

Tidak ada dissenting opi-

nion," sambung Djoko.

Majelis PK yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota Suhadi dan Sri Murwahyuni, serta dua hakim adhoc LL Hutagalung dan M Askin menemukan fakta bahwa Anggodo bersama Ary Muladi, secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan korupsi, yakni mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK. Upaya suap lebih dari Rp 5 miliar, dilakukan untuk menggagalkan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan yang melibatkan Anggodo yang saat ini masih buron.

Pada tingkat kasasi, dengan majelis kasasi yang memeriksa perkara Anggodo adalah Artijo Alkostar, Krisna Harahap, MS Lumme, Surya Jaya, dan Abdul Latief menegaskan selain terbukti melakukan pemufakatan jahat dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo pasal 5 ayat (1) UU 31/1999.(ENDY)

Kasasi Ditolak MA, Susno Legowo JAKARTA - Kasus suap Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PN Bandung, Imas Dianasari berbuntut panjang. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pelaksana tugas (Plt) Panitera Muda PHI Bandung, Ike Wijayanto sebagai tersangka baru dalam rententan kasus hakim suap.

"Surat perintah penyidikan (Sprindik) telah ditetapkan sejak kemarin. Tersangka Ike Wijayanto disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau f atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah 20 tahun 2001 juncto 55 ayat 1 ke 1,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Johan menjelaskan penetapan tersangka Ike Wijayanto berdasarkan hasil pengembangan dari kasus suap hakim adhoc Imas Diana Sari di Bandung, dimana dalam kasus tersebut ada juga pengusaha menjadi tersangka.

Dalam penetapan tersangka Ike Wijayanto , KPK menemukan dua alat bukti

yang cukup untuk kemudian disimpulkan ada dugaan IW terlibat. “Pengadilan lagi berjalan. Dalam konteks itu KPK temukan 2 alat bukti yang cukup untuk kemudian disimpulkan ada dugaan Ike Wijayanto ini terlibat didalamnya,” paparnya.

Kasus suap Hakim Imas bermula dari perkara industrial PT Onamba Indonesia (OI) yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Odih dan Imas sepakat memenangkan gugatan PT OI dengan imbalan hadiah berupa uang.

Berkaitan dengan sidang di PHI Bandung, Imas menerima uang Rp352 juta dari Odi yang menjadi perwakilan untuk memenangkan kasus mereka. Putusan sidang pada April 2011 mengabulkan semua gugatan PT OI. Imas ditangkap KPK saat menerima uang Rp200 juta dari HRD PT OI Odih Juanda. Uang tersebut diserahkan Odih di Rumah Makan Ponyo di Cinunuk, Kabupaten Bandung, pada 30 Juni 2011. Dalam persidangan hakim adhoc Imas, terkuak nama Ike Wijayanto yang diduga terlibat. (ENDY)

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

•

KPK POS

4

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

KORUPSI

SUMUT

Sanitasi Buruk Negara Merugi Rp 42,3 Triliun MEDAN - Akibat sanitasi yang buruk Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 42,3 triliun per tahunnya.

Perilaku masyarakat yang masih belum paham akan kebersihan plus sikap pasif pemerintah membuat sikap hidup higiene menjadi keinginan yang masih jauh dari harapan.

Fakta ini terungkap pada media gathering Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diselenggarakan USAID dan Komunitas Jurnalis Peduli Sanitasi (KJPS), Kamis pekan lalu. Menurut Maraita Listyasari selaku Ketua Pokja AMPL di Bappenas, sanitasi bersih harus dimulai dari perilaku masyarakat itu sendiri.

Salah satunya adalah me-

mbuang sampah sembarangan yang sering kali justru membuat air sungai tercemar.

Jika dirunut, polutan di aliran sungai ini bisa menimbulkan kerugian ekonomi bagi semua pihak, termasuk masyarakat sendiri.

“Sebagai contoh, air sungai digunakan perusahaan air minum untuk memasok air bersih kepadamasyarakat.

Jika banyaklimbah, tentu diperlukan lebih banyaklagi zat kimiawi untuk membersihkannya. Ujung-ujungnya pihak PDAM menaikkan tarif kepada pelanggan,” urai Maraita.

Menjawab pertanyaan salah satu peserta, terkait sejumlah pabrik membuang limbah ke sungai, Maraita mengungkapkan, justru rumah tangga yang paling ba-

nyak menyumbang polutan.

Limbah domestik ini bisa berupa cair dan padat.

“Jadi yangmembuat sungai tercemar itu justru disumbang sampah domestik yang merupakan dari rumah tangga,” tukas perempuan jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut. Mengenai septic tank yang layak, dijelaskan Maraita, harus berjarak sepuluh meter dari sumur.

Ini dilakukan agar e-coli (virus dari tinja manusia) sudah mati tersaring dan tidak sampai ke sumur (air tanah).

Meski untuk diperkotaan, jarak ini sulit diwujudkan karena sempitnya lahan. Maraita mencontohkan, pemukiman di sekitaran Bandara Soekarno Hatta (Soetta) sulit ditemukan WC karena ketia-

daan lahan.

“Jadi masyarakat di sana, membuang air besar dengan menggunakan kantongan plastik hitam lalu dibuang.

Jadi hati-hati kalau lewat menemukan plastik hitam karena berisi ranjau (kotoran),” katanya.

Sedang Catur, perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengatakan kegiatan STBM merupakan tindakan pemicuan, bukan penyuluhan. Program ini diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk berprilaku sehat lewat sanitasi yang bersih.

“Kita tidakmengajari, dalam STBM tidak ada yang paling pintar melainkan gerakan untuk memicu kesadaran berprilaku hidup bersih.

Terpenting dalam hal ini tidak

ada pemaksaan, melainkan kesadaran diri sendiri,” tuturnya.

Digambarkan Catur, masyarakat lebih senang membicarakan keganasan harimau dibandingkan lalat. Ini terjadi karena hewan buas itu lebih seksi isunya saat dinaikkan di media daripada lalat.

“Padahal kalau faktanya, lalat lebih banyak membunuh manusia lewat penyakit daripada yang diserang harimau,” tegasnya.

Oleh karena itu, media berperan untuk mengangkat pentingnya sanitasi bersih bagi masyarakat untuk menghemat anggaran kesehatan.

“Karena media sangat berperanpenting untuk menggiring mindset masyarakat agar mengerti pentingnya sanitasi bersih untukkesehatan,” pungkasnya. (MEI)

Pengawasan Kurang, Proyek Rehab Asal Jadi TOBASA - Beberapa proyek rehabilitasi/rekonstruksi daerah irigasi yang ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) anggaran tahun 2012 di duga bermasalah dan terkesan asal jadi. Seperti pengerjaan proyek Daerah Irigasi (DI) sungai Silimbat Toruan, Kecamatan Sigumpar, berbiaya Rp 400 juta dan DI Aek Simare, Kecamatan Laguboti, berbiaya Rp 228, baru beberapa bulan selesai dikerjakan terlihat bangunan dick penahan sudah retak-retak.

T Manurung (43) salah seorang warga Silimbat mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan proyek karena kualitas bangunanya sangat diragukan. “Lihat sendiri, fondasi dick-nya tidak dibuat.

Mana ada bangunan yang tidak punyai fondasi, itu yang paling utama. Kalau seperti ini keadaannya bangunan akan cepat tumbang,” tegasnya, Jumat pekan lalu.

Apalagi, lanjutnya, lambat laun jika sungai Silimbat meluap otomatis dick akan dihantam air dan permukaan bangunan akan terkikis hingga tumbang karena dick-nya

tidak punyai kaki fondasi.

Keraguan warga cukup bukti sebab pada 24 November lalu, sebulan selesai dikerjakan sekitar lima meter bangunan dick tumbang, namun sudah diperbaiki. “Itulah yang menandakan bangunan tidak dikerjakan sesuai dengan gambar atau speks,” katanya.

Begitu juga dengan proyek DI Aek Simare, kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai gambar atau spesifikasi Rencana Anggaran Bangunan (RAB) dalam hal ini pengawas tidak menjalankan fungsinya. Pantauan dilapangan, seluruh bangunan dick penahan DI Aek Simare tidak memiliki kaki fondasi, ketebalan tembok ada yang hanya 30 hingga 35 centimeter dengan ketinggian tembok 1,5 sampai 2 meter.

Ironisnya, bangunan dick beberapa meter ditempel di atas bronjong yang sebelumnya sudah ada dilokasi. Sementara urukan tanah kembali tidak diratakan, yang seharusnya disejajarkan dengan tembok. Kemudian, pipa rembesan air sama sekali tidak dibuat dan kemiringan tembok hanya 10 derajat yang seharusnya minimal 30 derajat. (LIB)

Sekretaris Disbudparpora Diduga Terima Suap BATUBARA - Terkait pemberian Surat Pengelolaan Usaha Rekreasi (SPUR) Nomor: 556/699/ DISBUDPARPORA/2011 tanggal 21 November 2011 Pantai Perjuangan atau Jono atas nama OK Abdul Manan yang diterbitkan Kadisbudparpora Batubara berinisial HH SH MAP, diduga menyalahi aturan.

Abdul Manan yang ditemui pada Jumat pekan lalu di kantor SPSI Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, mengatakan dirinya memberikan uang sebesar Rp 10 juta kepada Sekretaris Disbudparpora Batubara berinisial (IZL) yang beralasan sebagai uang pelicin atas perintah Kadis HH. Uang yang diserahkan pada 23 November 2011 disaksikan tiga orang yang siap menjadi saksi.

Sayangnya, sampai hari ini SPUR tersebut tidak berlaku karena dihadang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Pertanyaan kami, apa tindakan Disbudparpora Batubara? Bukannya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemegang SPUR malah sebaliknya

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

menerbitkan SPUR baru dan membekukan yang lama tanpa pemberitahuan. Kalau bicara hukum, apa yang telah kita langgar, sementara satu hari pun SPUR tidak dapat di jalankan karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kata Manan.

Di ruang kerja Kabid Pariwisata Disbudparpora, lanjut Manan, dirinya menyerahkan uang pelicin kepada IZL. Menurut IZL, uang tersebut akan di serahkannya ke Kadis sebesar Rp 5 juta, sisanya dibagi-bagi. Dalam serah terima uang tersebut, dirinya ditemani mantan Kades Lalang Awaluddin SH dan tokoh masyarakat, Ari Pane.

Terpisah, IZL yang dikonfirmasi membenarkan ada menerima uang. Dia bilang uang tersebut untuk pembayaran retribusi yang belum di bayar. Ditanya untuk pembayaran retribusi bulan berapa, dia tidak tau.

IZL bilang, uang pengurusan SPUR Pantai Jono itu belum seberapa. Sementara mantan Kadis Budparpora Batubara, HH ketika di

temui di kantornya untuk konfirmasi menjawab sibuk karena akan berangkat ke Pekan Baru. Dia berjanji Senin pekan lalu untuk ketemu tapi sampai hari ini tidak ada jawaban saat dikonfirmasi ulang.

Dijelaskan Manan, dalam setiap bulan dirinya tidak pernah absen untuk membayar kewajiban kepada pihak Pemkab dan semua ada buktinya.

Mengapa sebelum serah terima uang IZL tidak mengatakannya. Dalam waktu dekat dirinya akan melaporkan kasus ini karena menyangkut persoalan orang banyak. "Kami buka pantai tidak dengan SK tetapi dengan keringat masyarakat, tolong di pahami. Karena itu, HH dan IZL wajib bertanggung jawab atas uang dan penerbitan SPUR terdahulu dan terbaru. Masyarakat Desa lalang merasa dibodohi dan dipermainkan," ungkapnya.

Ketika dihubungi melaui selulernya terkait penyerahan uang Rp 10 juta Ari Pane dan Awaluddin SH

,membenarkan apa yang telah di sampaikan oleh Ok Abd Manan, dan menurut Pane, uang tersebut di serahkan OK Abd Manan diruangan kerja (IZL) , waktunya sekitar hampir tengah hari. Ketua LSM GARDA Zainal Abidin yang lebih akrab di panggil Zen Mandarsah (42), ketika diminta pendapatnya mengatakan, karena persoalan Pantai Perjuanagn/Jono sudah menjadi urusan orang banyak terlebih lagi soal keamanan yang sewaktu waktu berpotensi terjadinya benturan fisik ,maka, kami akan segera menyurati instansi terkait .

Menyangkut adanya dugaan penyalah gunaan jabatan dalam penerbitan surat Pengelolaan Usaha Rekreasi (SPUR) di Pantai Perjuangan/Jono, sesuai dengan surat pernyataan dan keterangan beberapa orang saksi ,kami segera buat pengaduan kepada pihak berwajib, yaitu kejaksaan dan kepolisian , agar diproses sesuai hukum yang berlaku . karena,menurut Zen Mandarsah , kita dimata

hukum sama tidak ada satupun yang kebal hukum ,oleh karena itu kita juga segera mungkin meminta penjelasan instansi terkait , benarkah ada aturan yang mengatur baik perda maupun Perbup Kabupaten batubara , bahwa, untuk menerbitkan Surat Pengelolaan Usaha Rekreasi (SPUR) administrasinya sebanyak RP 10 juta . jelas Zen mandarsah. Di samping itu juga kata Zen mandarsah, dari sejumlah surat himbauan dan surat pengaduan, yang menyangkut adanya indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.

Yang menjadi persoalan, surat pengaduan yang telah diterbitkan Kadis Budparpora Batubara, dengan nomor 556/150 tertanggal 28 agustus 2012 yang di tujukan kepada Kepal Inspektorat Kab batubara , ternyata, semangkin lama semangkin beku , sehingga wajar, kalau warga masyarakat memberikan opini miring terhadap Inspektorat Kabupaten batubara , yang terkesan muncul bahasa sindiran ," ADA APA - APA ADA YA?". ungkap zen.(TIM)

Proyek Jalan Setapak Tanpa Plang TELUK MENGKUDU Proyek pembuatan jalan setapak (rabbat beton) yang berlokasi di Dusun II, Desa Pematang Setrak, Kecamatan Teluk Mengkudu, tanpa papan proyek (plang) sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui panjang dan lebar jalan yang dikerjakan menggunakan APBD Sergai 2012 tersebut.

Pantauan dilokasi pada Rabu pekan lalu, tampak material batu dan pasir di tumpukkan di beberapa titik sepanjang jalan. Sebagian material batu (kerikil) telah disusun pada sisi kiri dan kanan jalan. Bahkan, beberapa meter jalan pada sisinya telah dilakukan

pengecoran. Masyarakat menilai proses pekerjaan asal jadi, tampaknya kontraktor ingin meminimalisir rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan dinas terkait (Tarukim).

Masyarakat meminta dinas terkait meninjau lokasi pekerjaan. Karena dikhawatirkan jalan akan mengalami kerusakan serius sebelum digunakan sebagai sarana jalan di desa. Apalagi menggunakan APBD maka semua pihak diharapkan melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat lebih lama sesuai dengan mutu pekerjaan. (ARM)

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

Parit Jembatan Bosi – Muara Soma Harus Jadi Prioritas PANYABUNGAN - Pengerjaan parit antara Jembatan Bosi di Kecamatan Panyabungan Selatan dengan Muara Soma di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, perlu perhatian serius pemerintah dan pihak terkait. Pasalnya pembangunan jalan yang selama ini dilakukan terkesan sia-sia karena tidak sekaligus dengan pembangunan parit secara menyeluruh di sepanjang jalan yang akhirnya berdampak pada kerusakan jalan.

Mara Halim dari Forum Keluarga Besar Batang Natal (FKBBN) mengatakan,

perhatian serius semua pihak terhadap pembangunan parit karena jalan akan cepat rusak meski diperbaiki secara rutin. Untuk jembatan Bosi – Muara Soma sepanjang 70 kilometer, diperkirakan sekitar 20 kilometer perlu dibangun parit karena lokasi ini rawan longsor.

"Dengan adanya parit kemungkinan rusaknya jalan akan berkurang. Air hujan tidak selalu meluap ke badan jalan begitu juga dengan aliran anak sungai di sekitarnya. Kita minta pemerintah seriusi masalah ini biar pembangunan jalan tidak sia-sia," kata Mara, Jumat pekan lalu.(TH)

Satu CV Borong 14 Paket Proyek Dinas Tarukim BINJAI - LSM OPAS Kota Binjai yang di Ketuai Julkifli angkat bicara soal proyek Penunjukan Langsung (PL) yang ada Di Dinas Tarukim dengan jumlah 14 paket seharga Rp 1 miliar dari P.APBD tahun 2012.

Menurut Jul panggilannya, 14 proyek tersebut di duga telah diserahkan semuanya kepada satu pemborong yang ada di Kota Binjai sehingga menjadi pembahasan di tingkat para pemborong yang sudah bekerja sama dari awal dan sudah menyerahkan proyek sebelum P.APBD tahun 2012 di sah.

Proyek di Dinas Tarukim sudah dikerjakan dari awal walaupun P.APBD belum di ketuk, mulai awal November lalu. Seperti di Kecamatan Binjai Barat, Keluraan Suka Maju, pekerjaan proyek lapen dengan empat lokasi sebesar Rp 70 juta, dan di

Keluraan Limau Mungkur sebanyak empat lokasi. Kecamatan Binjai Utara berjumlah enam pekerjaan yaitu, di Jalan Madura tiga lokasi dan sisanya di Jalan Teratai.

"Pekerjaan di Kecamatan Binjai Barat dan Utara di duga berjumlah 14 paket dan dikejakan Ponisan, salah satu mitra kerja Dinas Tarukim. Pekerjaannya terkesan asal jadi karena memakai bahan tidak sesuai bestek sehingga kekuatan pekerjaan tidak maksimal," kata Jul. Dirinya meminta pihak berwenang dan DPRD Binjai untuk memeriksa seluruh paket yang diserahkan hanya kepada satu CV saja.

"Apa para pemborong atau mitra kerja yang di Kota Binjai ini tak mampu mengerjakan paket tersebut?

Atau ada main Dinas Tarukim dengan pemborong 14 paket itu?'" tanyanya.(SBR)

DAK SMPN 2 Medang Deras Diduga Menyimpang BATUBARA - Rehab ruang kelas di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kecamatan Medang deras, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pedidikan 2012, di duga ada penyimpangan dalam pelaksanaanya. "Pasalnya, dari awal pengajuan permohonan bantuan tidak mengacu pada Permendikbud No.61 tahun 2012 Peraturan Perubahan No.56 tahun 2011 tentang Petunjuk dan Teknis Penggunaan DAK bidang pendidikan," kata A Zebua, Ketua LSM Nusantara Coruption Watch( NCW), Rabu pekan lalu.

Menurut Zebua, dalam satu tahun anggaran sekolah ini telah menerima dua sumber anggaran dari dana Bansos dan DAK. Padahal persyaratan sekolah penerima DAK 2012 tidak memenuhi kriteria sesuai Permendikbud No.61 tahun 2012. Dokumen pengajuan tidak di lengkapi bukti fisik kerusakan sekolah. Hasil Inves-

tigasi lembaga, kepala sekolah tidak dapat memberikan penjelasan proses penggunaan. Panitia yang di bentuk tidak di fungsikan sesuai aturan dan ketua komite tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terutama dalam bentuk keuangan dan dewan guru terkesan sebagai penonton.

"Saat dimintai dokumentasi dari mulai nol sampai 100 persen tidak dapat memperlihatkan. Menurut informasi dari dewan guru, lantai yang masih layak di paksa ganti dengan keramik.

Jika persoalan ini tidak segera direspon, kami akan membuat laporan agar di proses," kata Zebua.

Feri Harahap, Kepala SMPN 2 yang dikonfirmasi mengatakan, penggunaan dana sudah dijelaskan. Ditanya soal Permendikbud No. 61, dia bilang belum pernah menerima sampai hari ini dan soal arsip SMPN 2 ada di Dinas Pendidikan kabupaten. (TIM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan, Ramli Sirait; Buyung Esdi Sipahutar (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).

•

KPK POS

5

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

KORUPSI

Jika Belum Terima Barang, Perlu Dipertanyakan PRAKTISI Hukum Adimansar SH mengatakan, mendekati akhir pelaksanaan pekerjaan seharusnya pihak pelaksana pengadaan barang harus transparan. Dalam pelaksanaan barang yang bernilai Rp 3 milliar ini dikhawatirkan ada potensi merugikan negara.

Dia mengatakan demikian, karena seharusnya jika genset dikirim lebih awal sudah pasti akan bermanfaat bagi pihak kecamatan. Jika sampai hari ini masih ada kecamatan yang belum menerima genset tersebut perlu dipertanyakan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Merekalah yang kembali mempertanyakan kepada rekanannya mengapa genset tersebut belum sampai ke kantor camat. Sementara waktu pelaksanaan sudah dipenghujung penyelesaian.

Jika memang ada penambahan waktu pelaksanaan atau adendum, seharusnya Dinas terkait juga transparan. Tapi jika tidak ada adendum maka ada indikasi negara dirugikan dan melanggar Perpres 54 Tahun 2010.

Dalam hal ini, kata Adimansar, jika sudah ada laporan dan pemberitaan, pihak Kejatisu harus mengambil langkah lebih cepat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menghindari kerugian negara.(FER)

Genset Belum Sampai di Kecamatan Helvetia KEPALA Lingkungan Kecamatan Helvetia, Potan Pohan yang dijumpai di Kantor Camat Helvetia Tengah mengatakan sampai saat ini dia belum mendengar tentang pengadaan genset di Kecamatan. "Jika memang genset itu ada pasti barangnya sudah letak di sini," katanya.

"Kalaupun memang genset itu akan diberikan negara kepada kecamatan, kami sangat bersyukur dan berharap sekali.

Dengan begitu kami tidak akan kesulitan lagi dalam bekerja apa lagi saa sekarang ini listrik sering padam," ujarnya. (FER)

Ada Temuan, KPK Harus Turun PRAKTISI Hukum SBE Girsang juga mengatakan, jika ada gejala temuan seharusnya KPK turun untuk melakukan penyidikan, walaupun pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan. Jika KPK tidak turun perlu dipertanyakan apalagi sudah ada temuan dan pemberitaan dari masyarakat.

Nilai proyek mencapai Rp 3 milliar dan ini perlu pengawasan sehingga negara tidak dirugikan. Apalagi dalam proses lelangnya juga sudah melanggar ketentuan dan UU. Pihak yang terlibat didalamnya harus segera dipanggil untuk dilidik atau sebelum pekerjaan itu selesai aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan, ujarnya.(FER)

LIPSUS

PROYEK GENSET DISDUKCAPIL TERINDIKASI KORUPSI Anggaran pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang berasal dari APBD Kota Medan tahun 2012 disinyalir tidak tepat sasaran. Bahkan di duga proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas karena sebelumnya panitia lelang sudah mengantongi nama perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut.

Anggaran yang diberikan pemerintah untuk dinas ini sebesar Rp 17,333 milliar. Salah satunya program pengembangan data base kependudukan untuk pengadaan mesin generator/ genset sebesar Rp 3,150 milliar.

Pengadaan generator/genset yang tertampung di APBD Medan ini berjumlah 21 unit dengan rincian harga perunitnya sebesar Rp 150 juta untuk 21 kecamatan di Kota Medan.

Untuk program pengembangan data base kependudukan ini saja pemerintah juga menyediakan anggaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) antara lain honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satu orang per kegiatan sebesar Rp 1,350 juta, honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satu orang per kegiatan sebesar Rp 1,350 juta, honorarium Pemeriksa Barang/Jasa seperti Ketua, satu orang per kegiatan sebesar Rp 1 juta. Sekretaris, satu orang per kegiatan sebesar Rp 900 ribu, dan satu orang anggota per paket sebesar Rp 800 ribu.

Sedangkan honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, ketua satu orang pe paket sebesar Rp 950 ribu, sekretaris satu orang per paket sebesar Rp 900 ribu, dan tiga orang anggota per paket sebesar Rp 2,7 juta. Honor PPTK, satu orang per kegiatan sebesar Rp 1,160 juta, honor staf PPTK, satu orang per kegiatan sebesar Rp 950 ribu.

Honor untuk Tenaga Ahli Server 24 orang per bulan x Rp 1,2 juta sebesar Rp 28,8 juta, honorarium administrator Data Base 12 orang per bulan x Rp 600 ribu sebesar Rp 7,2 juta.

Dan untuk belanja dokumen/ administrasi tender satu paket sebesar Rp 1,140 juta, serta anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah satu paket per tahun sebesar Rp 32,500 juta.

Untuk pengadaan mesin generator/genset tahun anggaran 2012 ini, Disdukcapil Kota Medan telah melakukan mekanisme pelelangan.

Pada Berita Acara Evaluasi Nomor : 008/01/IV/PBJDKCS/2012 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 23-10-2012. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA. 2012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah mengadakan evaluasi untuk paket pekerjaan pengadaan generator/genset.

Dengan hasil-hasil sebagai berikut, peserta yang mendaftar terlampir dalam LPSE, peserta yang memasukkan penawaran sebanyak enam perusahaan yaitu PT Esha Sigma Pratama dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.564.100.000, penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.564.100.000. CV Putra Persada dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.939.540.000, penawaran

•

terkoreksi Rp 2.939.540.000.

CV Ibana dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.998.800.000, penawaran terkoreksi sebesar Rp 2.998.800.000. CV Indo Makmur dengan nilai penawaran Rp 3.045.000.000, penawaran terkoreksi sebesar Rp 3.045.000.000. CV Mega Prima Niaga dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.066.000.000, penawaran terkoreksi sebesar Rp 3.066.000.000. CV Berdikari Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.087.000.000, dan penawaran terkoreksi sebesar Rp 3.087.000.000.

Metode evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur dan unsur-unsur yang dievaluasi adalah evaluasi administrasi, yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi oleh peserta pelelangan terhadap persyaratan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Peserta yang lulus dilanjutkan ke evaluasi teknis, selanjutnya tahap evaluasi teknis yaitu pemenuhan syarat teknis.

Peserta yang lulus dilanjutkan ke evaluasi harga. Evaluasi harga, yaitu total harga penawaran masih di bawah total nilai HPS dan harga satuan penawaran yang lebih tinggi 110 persen dari harga satuan HPS diklarifikasi.

Peserta yang lulus dilanjutkan ke evaluasi kualifikasi.

Berikutnya, evaluasi kualifikasi, yaitu pemenuhan syarat pengisian isian formulir kualifikasi dan lampirannya sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan peserta yang lulus dan memiliki nilai penawaran terendah dilanjutkan ke pembuktian kualifikasi. Para peserta yang lulus pada tiap tahapan evaluasi adalah, lulus evaluasi administrasi sebanyak enam peserta. Lulus evaluasi teknis

sebanyak tiga peserta, lulus evaluasi harga enam peserta dan yang lulus evaluasi kualifikasi, satu peserta.

Mekanisme selanjutnya peserta yang lulus di undang untuk pembuktian kualifikasi, PT Esha Sigma Pratama untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan gugur, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

CV Putra Persada untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan gugur, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

CV Ibana untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan gugur, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

CV Indo Makmur untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan lulus, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

CV Mega Prima Niaga, untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan lulus, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan lulus.

CV Berdikari Sejahtera, untuk administrasi dinyatakan lulus, teknis dinyatakan lulus, dalam harga dinyatakan lulus dan kualifikasi dinyatakan gugur.

"Anehnya, pengadaan barang yang dilelangkan LPSE Pemko Medan dan semua panitia berasal dari Disdukcapil di duga penuh rekayasa," kata salah seorang peserta lelang, Direktur PT Esha Pratama, Gerhard Parapat yang beralamat di Jalan Guru Singa Berastagi.

Dia menjelaskan, pada 6 sampai 12 Oktober lalu pengumuman pascakualifikasi/ pengumuman lelang dan download dokumen pengadaan, 9 Oktober dilaksanakan rapat penjelasan/anwejing.

Selanjutnya 10-13 Oktober, upload dokumen penawaran/ pemasukan dokumen

penawaran dan 15-16 Oktober dilaksanakan pembukaan dokumen penawaran. Pada 1721 Oktober dilakukan evaluasi penawaran. Kemudian 22 Oktober dilaksanakan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, 23 Oktober upload berita acara hasil pelelangan. Lalu pada 24 Oktober, penetapan pemenang lelang, dan 25 Oktober dilakukan pengumuman pemenang lelang. 26 Oktober sampai 5 November, masa sanggah hasil lelang.

Setelah lewat masa sanggah, 6 November panitia membuat surat penunjukan penyedia barang dan jasa, 7 November penandatangan kontrak keberatan mengenai spesifikasi barang karena pada rapat penjelasan, semua peserta keberatan dengan spesifikasi barang yang di buat panitia tapi panitia tak mengindahkannya.

"Sikap keberatan yang perlihatkan para peserta menyebabkan terjadinya lelang ulang. Lelang pertama gagal karena tak ada peserta yang ikut karena spesifikasi barangnya, kemudian di lelangkan lagi oleh panitia tapi tetap dengan spesifikasi barang yg sama dan semua peserta tetap keberatan dengan spesifikasi yg di buat panitia," ucap Gerhard .

Dia bilang, ada indikasi panitia mengkondisikan barang atau mengarahkan barang ke satu merek saja yang sudah di kunci spesifikasinya.

Jelas hal ini sudah melanggar Perpres 54 Tahun 2010 dan melanggar UU Persaingan Usaha. Karena merasa kurang puas dengan hasil lelang, akhirnya pada 13 November 2012, Direktur muda ini, mendatangi dan hendak mempertanyakan masalah ini ke kantor Disdukcapil untuk menjumpai Ibu Sriati, selaku

Ketua Panitia dan PPK menanyakan surat penunjukan penyedia barang dan jasa apakah sudah diterbitkan.

Ternyata niatnya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya, timbul permasalahan manakala saat dia mau meminta copy-an surat penunjukan penyedia barang dan jasa untuk dasar membuat laporan ke jaksa karena dari jadwal seharusnya surat sudah keluar. Karena jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hanya 60 hari setelah teken kontrak.

Dia menyesalkan Ketua PPK malah mengatakan surat belum keluar dan kontrak juga belum di tandatangani. "Jika dilihat dari proses lelang seharusnya penandatanganan kontrak sudah dilakukan pada 7 Oktober 2012," katanya.

Munculnya niatnya melaporkan masalah ini ke jaksa karena dia melihat banyak kejanggalankejanggalan. Khususnya masalah spek barang yang diminta panitia hanya pada satu merek (merek China). Dan bukan hanya dia saja yang merasakan kejanggalan itu.

Bahkan bisa dikatakan seluruh peserta juga merasakan kejanggalan itu dan keberatan dengan pengajuan merek itu.

Mengapa hanya satu merek saja? Sepengetahuannya, merek lain juga ada bahkan kualitasnya lebih bagus. Untuk generator/genset merek Isuzu Protone estimasi harga barang yang dijual di toko hanya Rp 60 juta. Jika dilihat dari besarnya anggaran yang disediakan untuk pengadaan barang ini, indikasi penyimpangan anggaran yang akan merugikan negara. Saat KPK Pos datang menyambangi Disdukcapil untuk konfirmasi kepada PPK, Ibu Dewi sedang tidak berada ditempat.(FER)

SEKRETARIS DISCAPIL LARANG TEMUI PANITIA SAAT ditemui diruang kerjanya, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bahrian Effendi mengatakan bahwa pelaksanaan proses tender/ lelang yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan sudah diumumka secara online siapa pemenangnya.

"Kalau ingin tahu siapa pemenangnya dan jadwal pelaksanaannya, lihat saja di LPSE Pemko," katanya

dengan sikap tidak senang.

Bahrian mengatakan, sistem telah di jalankan dan dan tidak ada kejanggalan seperti yang diisukan orang.

Dari mulai spek barang juga telah diberitahukan dan diumumkan. Dalam hal ini panitia hanya bisa menyebutkan spesifikasi barang dan tidak bisa menyebutkan merek barangnya. Tapi, sambungnya, rekanan yang ikut

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

menawarkan barang harus menyebutkan mereknya.

Dan perusahaan yang menjadi pemenang dalam tender pengadaan barang di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah memenuhi kriteria dan sistemlah yang telah menunjuk mereka menjadi pemenangnya. "Bukan rekanan atau siapapun. Saya heran, mengapa pada saat pekerjaan sedang berjalan

timbul bermacam komentar miring tentang pelaksanaan lelang. Mengapa harus Ibu Dewi sebagai PPK yang dicari, bukan panitia?" tanyanya sinis. "Jika ingin mendapatkan informasi bukan hanya pada panitia saja, silahkan jumpai saya."

Munculnya berita miring tentang pelaksanaan lelang di Disdukcapil, menurut dugaannya ada segelintir rekanan yang sakit hati atau

merasa tidak senang karena tidak lulus. "Semua ini, sistem yang menentukan," tegasnya.

Saat ditanya kapan ditandatangani kontrak kerjanya dan kapan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tersebut? Bahrian hanya menjawab pelaksaanan pekerjaan akan berakhir pada bulan Desember tanpa bisa menyebutkan tanggal pasti selesainya pekerjaan.

Disinggung sudah berapa kecamatan yang telah menerima genset tersebut, Bahrian hanya menjawab sudah ada beberapa, tanpa mau menyebutkan kecamatannya.

Dari awal konfirmasi, Bahrian hanya menyuruh untuk melihat pengumuman di LPSE dan melarang untuk menjumpai panitia dan PPK karena bukan domain panitia dan PPK

untuk menjelaskan setiap pertanyaan proses lelang.

Tapi saat KPK Pos mempertanyakan kepada Bahrian berapa pagu dalam kontrak, siapa pemenangnya, sudah berapa kecamatan yang menerima barang, tanggal berapa penekanan kontrak dan kapan berakhir pelaksanaan pekerjaannya, Bahrian hanya menjawab, silahkan lihat di LPSE.(FER)

KPK POS

6

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

POLITIK

PBB 2012 Di Aceh Timur Baru Mencapai 50% ACEH TIMUR - Guna mengejar ketertinggalan penerimaan dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB) Tahun 2012 yang sebentar lagi akan berakhir, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut melalui rapat Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkecamatan Tahu 2012 di Kabupaten tersebut. Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Syaifannur, S.H., M.M., bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur, jum’at (7/12) pagi diikuti oleh seluruh Camat dalam Kabupaten tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Sekda mengatakan PBB merupakan salah satu pendapatan Nasioanal maka harus dipercepat dan ditingkatkan realisasinya, “mengingat waktu semakin mendesak dan menurut KPP Pratama PBB bahwa di Kaupaten Aceh Timur baru mencapai angka 50 %, maka dari itu kita harus mengejar dan merealisasikan PBB Tahun 2012 ini sampai dengan 100%,”, ujarnya.

Sekda menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan disana –sini sehingga beliau berharap melalui rapat ini dapat mempercepat dan mengejar pengum-

NAD SUMUT

pulan PBB Tahun 2012 ini mencapai 100%. Sementara itu Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur, T. Munzar, S.E, berencana melakukan perekrutan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Itu, minimal berpendidikan Diploma Satu dan Golongan II untuk di sekolahkan tentang Perpajakan di pulau Jawa, “Mengingat minimnya pegawai kita yang mengetahui perpajakan maka kami berencana mengirimkan PNS di lingkungan Kabupaten Aceh Timur untuk menimba ilmu perpajakan di pulau jawa”, terangnya.

Dari 24 Kecamatan di wi-

layah Kabupaten Aceh Timur baru lima Kecamatan yang telah mencapai angka 100% dalam pemungutan PBB ini, yaitu Kecamatan Darul Ihsan, Idi Timur, Peunaron, Rantau Selamat dan Serbajadi.

Sekda juga meminta agar para Camat dapat membantu petugas dilapangan agar dapat mengejar PBB Tahun 2012 ini. Adapun target PBB tahun 2012 adalah Rp. 485.

898.018,- sementara yang baru di capai sebesar Rp. 277.180.405,- atau 57, 12 % Pemungutan PBB ini juga melibatkan Keuchiek dan Sekretaris Desa yang sifatnya membantu petugas dari Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) yang ada di tiap-tiap Kecamatan, namun demikian semuanya tidak berjalan dengan lancar, para Aparat Gampong/Desa tersebut yang seyogyanya membantu petugas pemungut pajak namun ada Oknum Keuchiek dan Sekdes terindikasi melakukan pemungutan dan tidak menyetorkan kepada petugas UPT di Kecamatan.

Berkenaan hal tersebut

Sekda meminta agar para Camat melakukan pendataan secara mendetail dan membuat laporan kepihaknya, “apabila ada Oknum Keuchiek dan Sekdes yang berkelakuan demikian tolong ditindak lanjuti kebenarannya dan buat laporan tertulis kepada saya, karena kita belum mengetahui persis apakah uang pajak tersebut di gelapkan atau belum disetor oleh yang bersangkutan”.

Sementara itu Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Timur didampingi oleh Kabid Pendapatan, Faisal, S.P mengatakan hasil rapat tersebut menyimpulkan agar memperbanyak petugas yang turun kelapangan, sesering mungkin petugas terjun kelapangan, dan Dukungan para Camat untuk mencapai realisasi 100% PBB di Aceh Timur, beliau juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur untuk segera melunasi PBB agar dapat mencapai target yang diharapkan.

(BSO)

Pemkab dan FKPD Bahas Persiapan Jelang Pilgubsu SEI RAMPAH - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara (Pilkada Sumut) Maret 2013 mendatang, seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan yang terkait proses pemilu dihimbau tetap berkoordinasi dan meningkatkan peran serta terutama dalam proses pemuktahiran Data Pemilih Tetap (DPT).

Ini dilakukan untuk menghindari penduduk tidak terdaftar maupun pemilih ganda dalam Pilkada Sumut.

Demikian dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) HT.Erry Nuradi saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu (12/12).

Rapat tersebut berjalan tertib, turut dihadiri jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, Wabup H. Soekirman, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala SKPD, serta Camat, Danramil dan Kapolsek se-Kabupaten Sergai, Kakan Kemenag Sergai, Ketua MUI Sergai, Badan Pusat Statistik (BPS) Sergai, Kantor Pemilihan Umum (KPU) Sergai.

Bupati Terima Kunjungan NGO Muslim AID

IRUP–Kapolres Kab Aceh Timur, AKBP. Muhajir irup peringatan Hari Nusantara Tahun 2012.

Kapolres Aceh Timur Pimpin Upacara Hari Nusantara ACEH TIMUR - Guna mengingat kembali konsep wawasan nusantara sebagai negara kepulauan, berdasarkan deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957, dan akhirnya 1982 ditetapkan dalam konvensi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) melalui UNC-

OS. Atas dasar itu pula setiap 13 Desember diperingati Hari Nusantara.

Hal ini disampaikan Kapolres Aceh Timur, AKBP. Muhajir saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada Acara Peringatan Hari

Nusantara Tahun 2012, di halaman Setdakab Aceh Timur, Kamis (13/12).

Hari Nusantara tahun 2012 ini mengambil Tema, “Membangkitkan Wawasan dan Budaya Bahari melalui peningkatan peran SDM dan IPTEK”. Sehingga diharapkan

dapat mengubah cara pandang masyarakat.

Selain dihadiri Kapolres juga turut dihadiri, Muspida, Sekda Aceh Timur, Syaifannur, Danpos Kamla Aceh Timur, dan pejabat di lingkungan pemerintah setempat.

(BSO)

Lepas Sambut Kapolres Aceh Timur ACEH TIMUR - Dalam perkembangan organisasi Modern saat ini sebesar apapun organisasi itu harus menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dinamisasi dan perkembangan zaman, hal ini guna mendukung keberadaan organisasi itu sendiri, demikian disampaikan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib pada kesempatan lepas sambut Kapolres Aceh Timur di Aula Setdakab setempat, Senin (10/12) malam.

Sebagaimana diketahui siang harinya di Mapolres Aceh Timur berlangsung serah terima jabatan dari Kapolres Aceh Timur yang lama, AKBP. Iwan Eka Putra, Sik kepada

AKBP. Muhajir, Sik. AKBP. Iwan Eka Putra, Sik dalam kesempatannya mengatakan bahwa masih banyak program-program yang belum mampu diselesaikan di daerah itu.

“Saya merasa belum berbuat banyak terhadap daerah ini maka dari itu saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Aceh Timur apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya selama menjalankan tugas,” ujarnya.

AKBP. Iwan Eka Putra, Sik sendiri dilantik menjadi Kapolres Aceh Timur pada 14 Februari 2012 menggantikan AKBP. Ridwan Usman, dia juga menambahkan bahwa

dia sudah semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas, selama persiapan Pemilukada Aceh Timur 2012 lalu juga dia secaran intens turunturun ke lapangan untuk memantau kondisi dilapangan guna mensuskseskan jalannya Pemilukada yang berjalan dengan aman dan lancar. AKBP. Iwan Eka Putra, Sik sendiri dipercayakan menduduki jabatan barunya sebagai Wadir Reskrim Umum di Polda Gorontalo.

Kapolres Aceh Timur, AKBP. Muhazir dalam kesempatannya mengatakan agar semua unsur dapat bekerja sama untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan,

“semoga kita semua dapat bekerjasama satu dengan lainnya untuk menciptakan keamanan sehingga akhirnya dapat membangun Aceh Timur dimasa yang akan datang,” tegasnya.

Bupati Aceh Timur juga mengucapkan Terima kasih dan penghargaannya kepada para Kapolres, “saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Iwan Eka Putra, Sik atas kerja keras dan prestasinya selama mengemban tugas, dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak AKBP. Muhajir, Sik semoga kerjasama yang sudah terjalin dapat terus terbina,” ujar Bupati. (BSO)

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Selasa (11/12) menerima kunjungan NGO Muslim Aid yang dipimpin langsung Country Director Indonesia Field Office,M Mahfuzur Rahman di ruang kerja bupati, Pendopo Idi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengharapkan agar kehadiran NGO Muslim Aid ini mampu membawa perubahan dan membantu masyarakat daerah ini khususnya dalam membangun sejarah keislaman di daerah ini seperti Monumen Islam Asia Tenggara (MONISA) di Peureulak.

Sebagai umat muslim, kejayaan islam di tanah Aceh harus kita kembalikan sehingga kehidupan masyarakat daerah ini juga sesuai dengan syariat islam. Selain itu juga berbagai sektor pembangunan lain seperti perikanan kelautan, pelabuhan dan perekonomian masyarakat miskin.

Bupati juga menyatakan rasa simpati dan respon positifnya terhadap kehadiran NGO Muslim Aid ini dan berharap kerja mereka bisa terus dilanjutkan dalam membangun Aceh Timur seperti dibidang kesehatan ,sanitasi lingkungan dan lainnya. M Mahfuzur Rahman atas nama Muslim Aid juga menyampaikan terimakasih atas respon positif Bupati dan Pemkab Aceh Timur terhadap keberadaan mereka ini.

Ke depan diharapkan kerjasama ini bisa terus berlanjut dan juga pihaknya berusaha untuk bisa membantu apa yang diinginkan oleh bupati dan pemkab bagi pembangunan masyarakatnya. Dalam kesempatan ini, Mahfuzur juga turut didampingi pejabat pada Dinkes Aceh Timur dan staf serta penterjemahnya.(BSO)

Bupati menambahkan, rapat koordinasi juga membahas antisipasi dan penanggulangan bencana alam, persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2013, antisipasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang menipis, pengawasan kelas jalan, sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Juga persiapan menjelang HUT Sergai ke-9 pada 7 Januari 2013.

Mengenai permasalahan masuknya sejumlah imigran gelap yang berasal dari beberapa Negara yang sedang terjadi konflik dijelaskan Bupati, disebabkan secara geografis wilayah Kabupaten Sergai merupakan wilayah pesisir pantai sehingga mempermudah akses pintu masuk bagi orang asing yang masuk.

Sebagai tindak lanjutnya Pemkab Sergai bersama dengan jajaran FKPD akan membuat tim pengawasan secara rutin untuk memperketat jalur masuk dan keluar orang asing di tanah bertuah negeri beradat ini.

Menyikapi seputar perubahan ilkim akhir-akhir ini,

Pemkab Sergai juga telah membentuk membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), dengan tujuan untuk meminimalisir beban yang dialami korban bencana.

Begitu juga dengan tingkat pelayanan menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru 2013 Pemkab Sergai telah berkoordinasi dengan jajaran FKPD, dengan mendirikan posko pelayanan di beberapa titik yang rawan keamanan dan kemacetan lalu lintas.

Untuk mencegah situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada saat perayaan Natal setiap tempat peribadatan diturunkan petugas keamanan.

Khusus menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru yang diprediksi akan ramai dikunjungi wisatawan di beberapa tempat wisata bahari di Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini, diminta pada Dinas Parbudpora Sergai mengawasi dan memasang papan warning di bibir pantai maupun membuat papan spanduk di setiap pintu masuk obyek wisata.(ARM)

Bantuan Ambulance Untuk Puskesmas dan Rumah Sakit ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Selasa (11/12) pagi menyerahkan tujuh unit mobil ambulan bagi Rumah Sakit dan Puskesmas dalam wilayah ini yang dipusatkan di halaman Setdakab / Pendopo Idi. Hadir dalam penyerahan armada ambulan ini antara lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Timur Syaifannur SH MM ,Asisten I Muhammad SH MH, Asisten II M Ikhsan Ahyat SSTP MAP, Asisten III A Munir SE MAP , Kadinkes Aceh Timur M Aiyub M Kes ,Direktur RSUD Idi dr Edy Gunawan MARS, Direktur RS Rehab Medik, dr Alamsyah Syahrul SPRM dan dan pejabat terkait lainnya.

Dalam amanatnya, bu-

pati mengharapkan agar bantuan 7 unit mobil ambulan ini mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah ini. Pergunakan mobil ini sebaik mungkin dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, "Harus diingat, mobil ini dibeli dengan uang rakyat juga baju/pakaian yang kita pakai saat ini, jadi layanilah masyaraat dengan baik," pinta Bupati.

Adapun tujuh unit armada ambulan ini masing masing untuk Puskesmas Nurussalam, Puskesmas Sungai Raya, Puskesmas Keude Geurubak, Puskesmas Darul Ihsan dan juga untuk Rumah Sakit Rehab Medik, RSUD Idi . (BSO)

Muzakarah Ulama Bahas Kurikulum Dayah ACEH TIMUR - Banyaknya aliran yang meresahkan dan menyesatkan akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat menjadi perhatian seluruh kompenen masyarakat, sehingga diupayakan seminimal mungkin tidak ada celah masuk ke Kabupaten Aceh Timur.

Hal ini disampaikan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib saat membuka muzakarah ulama ke- II seKabupaten Aceh Timur, Kamis lalu di Aula Setdakab Aceh Timur.

Bupati menekankan peran serta Lembaga Pendidikan Dayah. Karena dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, sedikit banyak mempengaruhi prilaku anak didik.

Saya berharap dayah mengutamakan ilmu agama Islam dapat membentengi diri para siswa,” ujarnya.

Daya adalah lembaga pendidikan original masyarakat muslim yang telah

dikembangkan seja islam datang dalam rangka pendidikan umat untuk memahami, meghayati dan mengamalkan ajaran islam secara kaffah. Sementara itu Ketua MPU Aceh Timur, Tgk. Bukhari Hasan dalam kesempatannya mengatakan bahwa ulama mempunyai peran penting dalam melanjutkan perjuangan para Nabi dan Rasul.

Muzakarah ulama ke – II diadakan untuk merumuskan kurikulum pendidikan dayah sebagai salah satu kurikulum pendidikan pada sekolah umum. Ini merupakan simbol harkat dan martabat, prilakuk sosial budaya masyarakat Aceh yang dapat melahirkan prilaku peningkatan agama pada diri anak-anak.

Muzakarah ulama dihadiri, Bupati, Kapolres, Ketua DPRK, Alim-Ulama, Tokoh Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.(BSO)

Bupati Serahkan Medali Anubhawa Sasana Desa ACEH TIMUR - Enam Gampong atau desa di Kabupaten Aceh Timur mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa Tahun 2012 sebagai Desa Binaan Sadar Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI ,Amir Syamsudin dimana penyerahan penghargaan dan medali tersebut diserahkan langsung Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, Selasa (11/12) pagi di Aula Serba-

guna Setdakab Idi. Acara dirangkai kegiatan Penyerahan Batu Prasasti Desa Binaan Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang digelar oleh Bagian Hukum Setdakab Aceh Timur.

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin, Sekda Syaifannur SH MM, Kabag Hukum Iskandar

SH dan yang mewakili Kajari serta Polres Aceh Timur.

Enam gampong yang mendapat anugerah Anubhawa Sasana Desa tersebut adalah Gampong Tanjong Minjei Kecamatan Madat, Gampong Keude Peureulak Kecamatan Peureulak, Gampong Arakundo Kecamatan Simpang Ulim, Gampong Keude Bagok Kecamatan Nurusalam, Gampong Paya

Demam Lhee Kecamatan Pante Bidari dan Gampong Keude Dua Kecamatan Darul Ihsan.

Dalam sambutannya Bupati Hasballah M Thaib mengatakan penyerahan batu prasasti merupakan tahapan mendasar daripada proses peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat gampong dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku serta berorientasi pada pembangunan partisipatif.

Pemkab Aceh Timur terus melakukan pembinaan terkait kesadaran hukum ini dimana nantinya dapat menjadi contoh bagi gampong gampong lain sehingga akan lebih banyak lagi gampong yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum.lanjut bupati, dari 23 kabupaten/kota se Propinsi Aceh,hanya 4

kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan ini salah satunya Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu terkait penyuluhan hukum UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial diharapkan semua warga masayarakat dan semua piak mengerti akan tanggungjwabnya, hak dan kewajibannya baik hubungan dengan orang perorang ,orang dengan

negara dan lembaga negara dengan lembaga lainnya sehingga mampu menciptakan kehidupan aman.

Kegiatan ini sebagaimana dilaporkan Kabag Hukum, Iskadar diikuti sebanyak 100 peserta terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil dalam Kabupaten Aceh Timur, Kepala Desa serta dinas terkait lainnya dan berlangsung sehari penuh. (BSO)

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

•

KPK POS

7

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

KORUPSI

SUMUT

Walikota: Sampah Bisa Mendatangkan Rupiah T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan meminta masyarakat Kota Tebingtinggi agar bisa memisahkan sampah rumah tangga organik dan non organik, yakni sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak bisa daur ulang. Sebab bila dikelola dengan baik, sampah bisa mendatangkan nilai rupiah.

“Bukan itu saja, sampah organik apabila baik pengelolaannya menjadi pupuk organik (kompos) bisa menambah nilai pendapatan ekonomi di masyarakat,” ungkap Umar dalam Sosialiasasi Sampah di Kantor Lurah Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, Selasa (4/12).

Masih menurut Umar, dalam pengelolaan sampah yang baik, masyarakat harus mengetahui sampah mana yang bisa di daur ulang. Sampah rumah tangga yang bisa lebur dengan tanah bisa dipergunakan menjadi pupuk kompos.“Sampah seperti plastik, karton, besi, alumanium dan sampah jenis lainya bisa dijual

kepada para pengumpul barang bekas, ataupun warga bisa membuat kerajinan tangan seperti pembuatan tas dari sisa-sisa bekas pembukus deterjen,” cetusnya.

Kepada para SKPD di lingkungan Pemko Tebingtinggi, Umar berharap supaya dibentuk ‘Satgas Persampahan’ sebagai pembelajaran di masyarakat agar dapat dilakukan pembuktian terhadap nilai ekonomis.

Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebingtinggi, Hj Rusmiaty Harahap menjelaskan, berdasarkan target MDGs (Millenium Development Goals), pada 2015 tingkat pelayanan persampahan ditargetkan mencapai 80% dengan volume sampah mencapai 90,73 ton per hari.

Namun berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan, cakupan pelayanan persampahan baru berkisar 70 ton/hari yang diangkut ke TPA, sisanya kemungkinan dibakar, dibuang ke drainase, sungai dan sembarang tempat.(RS)

Ngogesa Tokoh Peduli Generasi SELESAI - Direktur Nasional Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPDSDM BKPRMI) Pusat DR.Danil Mahmud Chaniago menyerahkan plakat dan piagam Kepada Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu sebagai tokoh peduli generasi rabbani tahun 2012, diterima Ketua Umum BKPRMI Langkat Mhd Kurnia Amir.

Pada acara Penutupan Pemilihan Putra Putri Islam Berprestasi dan Festival Gema Sakinah (PPIBFGS) Tingkat Nasional I di Gorontalo pada tanggal 03 Desember 2012 silam. Hal ini terungkap ketika Bupati Ngogesa menerima Audiensi Kepulangan Kontingen PPIB-FGS BKPRMI Sumut untuk menyerahkan Plakat dan Piagam Anugerah ter-

sebut bersama Panitia Rapimwil BKPRMI Sumut di kediamannya pribadinya jalan bhakti ABRI Dusun V Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai, Sabtu (08/12) Bupati Ngogesa menyambut haru dan menyampaikan terima kasihnya atas anugerah yang diberikan, dirinya tidak menyangka apa yang selama ini diperbuatnya dengan ikhlas dalam membina generasi Islam mendapat Apresiasi yang tinggi dari LPPDSDM BKPRMI Pusat.

Saipul menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian, perhatian dan bantuan Bupati Ngogesa yang telah memberangkatkan Kontingen Sumut berasal dari Langkat sebanyak 7 orang untuk mengikuti PPIB-FGS Tingkat Nasional I ke Gorontalo dengan biaya pribadi.(JUL)

Sekda Laksanakan Sertijab Pejabat Pemkab Nias NIAS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias, O’ozatulo Ndraha,ST,MAP melaksanakan serah terima jabatan Asisten,Kepala Dinas dan Kepala Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias bertempat di kantor Bupati Nias Jalan Pelud Binaka Km. 9,5 Gunungsitoli Selatan,Jumat kemarin.

Dalam sambutannya mengatakan mutasi jabatan di samping merupakan hal yang lazim dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir para pegawai negeri sipil, juga hal ini dilakukan dilator belakangi oleh kebutuhan dan tuntutan dinamika organisasi demi peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah sebagai wujud respon pemerintah daerah atas kinerja yang di tunjukkan oleh aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas yang di emban.

Menurutnya, saat ini pemerintah Kabupaten Nias di hadapkan pada tantangan perkembangan organisasi yang semakin dinamis dan di harapkan mampu menjawab persoalan yang secara nyata muncul dalam kehidupan seharihari, dan tantrangan ini tidaklah mudah untuk di jawab,terlebih-lebih mengingat kondisi Sumber

Daya Manusia (SDSM) dari aparatur pemerintah daerah yang belum memadai pada setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) ditambah lagi keterbatasan sarana dan prasarana penunjang tugas terhadap potensi PendapatanAsli Daerah (PAD),ujarnya.

Ditambahkan, secara bertahap Pemkab Nias akan melakukan penataan organisasi dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kompetensi personalia dengan meletakkan dasardasar pemerintahan yang bersih, lebih responsip, efisien yang berorientasi melayani masyarakat dengan motto “Membangun Tanpa Korupsi” demi mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan mandiri,” katanya.

Para pejabat yang di serah terimakan tersebut masing-masing, pejabat eselon II dan III yang dilantik masing-masing, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. Yulianus Zai,S.Sos. M.Si, Asisten Administrasi Umum, Marulam Sianturi, Kadis Sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, Famahato Mendrofa, Kabag Keuangan, Raradodo Telaumbanua, Sekretaris Dinas Perindag, energi dan SDM, Bazatulo Gulo.(YAGI)

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

»

PENETAPAN NOMOR URUT

Chairuman-Fadly Nomor 3 RE “Main Tunggal” MEDAN- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara, menetapkan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Jum’at (14/ 11). Rapat pleno terbuka penetapan nomor urut itu dilakukan di Hotel Grand Angkasa Jl Perintis Kemerdekaan Medan dengan pengawalan ketat pihak kepolisian.

Pada acara pengundian nomor urut pasangan calon Gubsu dan Wagubsu itu, pasangan Gus Irawan-Soekirman mendapat nomor urut 1. Pasangan Calon Effendi Simbolon Djumiran Abdi nomor urut 2, H. Chairuman Harahap- H. Fadly Nurzal, mendapatkan nomor urut 3, Amri Tambunan-RE Naing-

golan nomor urut 4 dan pasangan Gatot Pujo Nugroho T Erry Nuradi nomor urut 5.

Usai pencabutan nomor urut, kepada KPK Pos, Chairuman-Fadly mengatakan bersyukur mendapatkan nomor urut 3. Alasannya, angka 3 merupakan angka ganjil dan Allah menyukai angka ganjil.

Selain itu, dalam perhitungan Arab, untuk menunjukkan jamak atau banyak dalam pemahaman bahasa Indonesia, itu dimulai dari angka 3.

Selainm itu Chiruman Fadly menyebutkan, jika diurut dari 1 sampai 5, maka angka 3 tepat dipertengahan, itu dapat dimaknai keseimbangan. Hal itu sejalan dengan komitmen pasangan Chairu-

man-Fadly untuk menerapkan keseimbangan pembangunan di Sumatera Utara antara desa dan kota. ”Tepat seperti slogan yang kita usung, yakni membangun dari desa,” ucap keduanya.

Sementara itu, suasana pencabutan sangat riuh karena dipenuhi dengan sorakan dari para pendukung setiap pasangan. Namun, proses pencabutan ini berlangsung tertib dan aman. Masingmasing pasangan calon didampingi Tim Sukses dan kader partai pendukung. Tidak ketinggalan pasangan yang mendapat nomor urut 4, meskipun saat pengundian nomor Calon Wakil Gubsu RE Nainggolan ’main tunggal’ alias tanpa didampingi Calon

Gubsu Amri Tambunan.

Calon Gubernur Sumatera Utara, H Amri Tambunan yang juga Bupati Deli Serdang tidak hadir dalam rapat pleno pencabutan nomor urut pasangan calon Gubernur/ Calon Walik Gubernur, dikarenakan harus menghadiri acara di Istana Negara Jakarta. Seperti diketahui, hingga pukul 15.00 Wib, Amri Tambunan tidak tampak di kursi yang sudah disediakan KPU di Hotel Grand Angkasa Medan.

Sejumlah hadirin yang berada di arena pleno sempat kaget, pasalnya RE Nainggolan yang menjadi Calon Wakil Gubernur tampak duduk sendiri. Ketika dikonfirmasi, Ketua Tim Pemenangan

Walikota Buka Diklat Pengurus Koperasi se-Kota Gunungsitoli GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli yang diwakili Wakil Walikota Gunungsitoli, Drs Aroni Zebdrato membuka secara resmi pembukaan pendidikan dan pelatihan pengurus koperasi daerah Kota Gunungsitoli bertempat di aula hotel Dian Otomosi Gunungsitoli, Selasa (11/11).

Panitia Pelaksana, Tn. Zebua,BA dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 1 sampai 13 Desember 2012 dengan peserta pengurus koperasi yang ada di Kota Gunungsitoli yang di wakili oleh ketua, sekretaris dan bendahara.

Menurut TN Zebua, panitia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Gunungsitoli yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini baik dukungan dana maupun sumbangsih pemikiran sehingga pada hakekatnya perkoperasian di Kota Gunungsitoli dapat berkembang dan berhasil untuk kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

Dan kepada Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara diharapkan untuk senantiasa membina usaha perkoperasian yang ada

di Kota Gunungsitoli sehingga ke depan koperasi di Kota Gunungsitoli berkembang pesat dan mandiri,katanya.

Sambutan Walikota yang disampaikan Wakil Walikota Gunungsitoli, Drs Aroni Zendrato mengatakan pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai pengemban tugas pelayan masyarakat berkewajiban mengembangkan perekonomian di wilayah Pemko Gunungsitoli melalui berbagai program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian di Indonesia di susun secara usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dikatakan, berdasarkan data yang ada bahwa koperasi di Kota Gunungsitoli berjumlah 204 koperasi terdiri berbagai jenis koperasi sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan masyarakat sebagai anggota sekaligus pengguna koperasi. Namun demikian meskipun jumlah koperasi di Kota Gunungsitoli yang begitu banyak masih banyak juga koperasi yang tidak aktif dan tidakl berjalan sesuai

dengan anggaran dasar yang ada, dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga koperasi mandiri akan terwujud sesuai visi misi Pemko Gunungsitoli yangh menjadikan kota ini menjadi kota Samaeri,katanya.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kota Gunungsitoli, Drs Firman Harefa,S.Pd,M.Si dalam sambutannya mengatakan dengan terbentuknya personalia kepengurusan Dekopinda Kota Gunungsitoli masa bakti 2010 – 2015 maka kita di hadang oleh berbagai faktor keterbatasan namun kita harus berjuang secara bersama serta mampu melaksanakan perubahan gerakan koperasi sehingga gerakan sadar koperasi terwujud dengan baik,katanya.

Mewakili Dekopin Wilayah Sumut, Alamsa Sihombing,SE pada kesempatan itu merasa bangga dengan terbentuknya Dekopinda Kota Gunungsitoli dan diharapkan dukungan dana yang telah diberikan Pemko Gunungsitoli dapat meningkat pada masa mendatang sehingga perkoperasian di Kota Gunungsitoli dapat berjalan sebagaimana mestinya.(YAGI)

Amri Tambunan-RE Nainggolan H Syahrial Ams, SH, M.Hum mengatakan ketidak hadiran Amri dikarenakan harus menghadiri undangan Presiden SBY ke Istana Negara di Jakarta.

Sebelumnya KPUD Sumut telah menetapkan pasangan calon Gubsu dan Wagubsu, yang dinyatakan memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun kesehatan.

Acara pencabutan nomor urut ini dihadiri para pejabat Sumut, yakni Sekdaprovsu Nurdin Lubis, Walikota Medan Rahudman Harahap, Muspida Sumut, Kepala Kanwil Kemenag Sumut H. Abdurrahim. Termasuk Panwas Sumut, KPU dan Panwas Kabupaten Kota.(RUD)

Apel, Kehadiran PNS Cukup Menggembirakan ACEH TIMUR - Pelaksanaan apel pagi, Senin (10/12) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setdakab) Aceh Timur berjalan baik dimana tingkat kehadiran pegawai negeri sipil (PNS) juga cukup menggembirakan. Demikian dikatakan Asisten III , A Munir SE MAP usai memimpin apel pagi tersebut." Mudah mudahan kondisi ini bisa terus dipertahankan sehingga tingkat kedisiplinan PNS juga semakin baik, "harapnya. Dalam pelaksanaan apel pagi kemarin juga tampak hadiri Sekda, Syaifannur SH MM, staf ahli Bupati, Syaifuddin SE MM dan juga para Asisten serta Kabag di jajaran Setdakab Aceh Timur.

Sementara itu, usai memimpin apel pagi di Setdakab, Asisten III A Munir SE MAP dan Asisten II ,M Ikhsan Ahyat SSTP MAP juga melakukan pemantauan apel pagi di sejumlah dinas/ kantor diantaranya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada apel pagi di dinas ini, Asisten II juga sempat melakukan absensi dengan memanggil langsung PNS yang apel pagi tersebut.

Selain diberikan pengarahan, mereka juga mempertanyakan tentang masih adanya PNS yang belum hadir dan ikut apel pagi.

Tampak dalam apel ini juga Kadis Peternakan dan Keswan Usman A Rachman SH SP.(B.S-OPUNG)

Pemko Berharap Teluk Nibung Jadi Pelabuhan Nasional TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai berharap Pelabuhan Teluk Nibung kembali menjadi pelabuhan nasional. Saat ini pemko sedang mengusulkan agar Teluk Nibung kembali difungsikan seperti tahun 1990-an.

Hal itu dikatakan Sekdako Tanjungbalai Erwin S Pane, kepada wartawan, Selasa (11/12).

Menurut Erwin, Pemko sedang berusaha melobi pemerintah pusat agar Pelabuhan Teluk Nibung kembali difungsikan.

Tujuannya agar transaksi ekspor impor barang melalui Pelabuhan Teluk Nibung kembali seperti tahun 1990

an. Dimana barang elektronik dari Malaysia dan hasil industri serta pakaian bekas bebas masuk ke Pelabuhan Teluk Nibung.

Jika usulan tersebut disetujui pemerintah pusat, diyakini perekonomian warga akan meningkat.

Erwin menambahkan, selain berusaha mengaktifkan kembali Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai juga memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan ekonomi warga. Menurut Erwin, letak Tanjungbalai yang strategis sebagai pusat layanan kota dan menjadi jalur alternatif bagi daerah hinterland seperti

Kebupaten Asahan, Labuhanbatu, Simalungun, Tapanuli Selatan, Provinsi Riau kepulauan dan pesisir serta kota-kota besar lainnya di Sumatera utara. ”Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi harus diarahkan pada peningkatan persediaan dan pemeratan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan taraf hidup termasuk menambah dan meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Kemudian, pendidikan yang lebih baik, peningkatan nilai-nilai budaya serta martabat bangsa dan perluasan jangkauan pilihan ekonomi dan sosial

masyarakat,” katanya.

Erwin menambahkan, saat ini Pemko Tanjungbalai sedang fokus untuk peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan. Selain itu, berdasarkan struktur ekonomi Tanjungbalai ada beberapa potensi yang mash bisa digali dan dikembangkan untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yakni ketersediaan sumber daya alam yang tersedia seperti kandungan mineral galian C Sungai Silau dan Sungai Asahan, pengembangan sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap dan budidaya serta pengembangan sumber daya

manusia.

Kunjungi Malaysia Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap dan rombongan, Kamis (13/ 12) bertolak ke Malaysia untuk bertemu Wakil Menteri Parawisata dan Perekonomian Malaysia Datok Ashari membahas pengembangan pariwisata, seni budaya dan pertanian.

Rolel mengatakan, kunjungan ke Malaysia guna membahas kerjasama Malaysia dan Tanjungbalai di bidang pariwisata dan pertanian. Jika itu terwujud, diyakini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Tanjungbalai.(HER)

•

KPK POS

13

E D I S I 230 17 – 24 DESEMBER 2012

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Sampaikan Dukungan, Fraksi PKS Sambangi KPK SEJUMLAH anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan dukungan kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Rombongan yang terdiri atas Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Fraksi Abdul Hakim, serta anggota Fraksi PKS dari Komisi III, Indra, ini diterima Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Senin pekan lalu.

Adnan Pandu menjelaskan, kehadiran delegasi F-PKS ini dalam rangka hari antikorupsi sedunia dan mendukung kinerja KPK. “Kami merasa berbesar hati karena mendapat dukungan dari parlemen,” ucapnya.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid menungkapkan bahwa selain untuk menyampaikan ucapan selamat hari antikorupsi sedunia sekaligus hari hak asasi manusia, FPKS juga memberikan dukungan supaya KPK semakin berani dan semakin profesional untuk merealisasikan amanat rakyat, publik, konstitusi, dan undang-undang.

"Rakyat luar biasa membela KPK. Jadi sudah sewajarnya KPK membalasnya dengan kinerja yang semakin luar biasa untuk menjadikan Indonesia lebih bersih dari korupsi," papar Hidayat.

Menurutnya, pada pertemuan dengan KPK ini, pihaknya juga menyampaikan masukan terkait permasalahan yang dihadapi KPK, terutama tentang penyidik yang saat ini sedang menjadi sorotan. "Ka-

mi menyampaikan agar segera diselesaikan dengan kerja sama yang bagus antara KPK dan kepolisian," ucap Hidayat.

Masukan terhadap baju tahanan KPK juga diutarakan oleh Hidayat yang mengusulkan agar baju tahanan KPK berwarna hitam yang mencerminkan sifat dari perilaku koruptif. "Kalaupun ada putihnya, itu hanya dikerahnya saja," ucapnya. "Intinya kami mendukung KPK untuk melakukan beragam cara untuk membuat penjeraan terhadap koruptor, termasuk baju tahanan yang digunakan".

Selain itu, tambah Hidayat, KPK juga membutuhkan dukungan dan suntikan spiritual agar semakin berani dan tidak takut dengan berbagai ancaman. "Kebetulan semua pimpinan KPK beragama Islam, kami membawakan kitab suci Alquran," ucapnya. Menurutnya, kitab suci Alquran merupakan kitab suci antikorupsi yang paling gamblang. Hidayat berharap, KPK akan mempunyai sebuah keberanian yang semakin kokoh dan bisa memaknai Alquran.

Terkait revisi undang-undang (UU) KPK, Hidayat menegaskan bahwa F-PKS tidak mendukung revisi tersebut dan tetap dalam sikap mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk segera melakukan pertemuan dengan mitra kerja agar mencabut revisi UU KPK dari Prolegnas. "Sehingga tidak ada tuduhan bahwa DPR melemahkan KPK," tegasnya.(HUMAS)

Tokoh dan Pimpinan Lembaga Galang Tekad “Berani Jujur Hebat!”

KOMISI Pemberantasan Korupsi menggelar acara puncak Hari Antikorupsi Internasional tahun 2012 yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu pagi pekan lalu. Melalui momen ini, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memerangi tindak pidana korupsi dan menggalang tekad “Berani Jujur Hebat” pimpinan lembaga penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

Acara ini dihadiri Pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, dan Adnan Pandu Praja.

Hadir pula Kabareskrim Komjen Polisi Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andi Nirwanto.

Selain itu, sejumlah tokoh dan pejabat antikorupsi juga

datang ke acara ini, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, aktivis Transparency International Indonesia Teten Masduki, dan aktivis antikorupsi lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad mengajak seluruh elemen masyarakat bergandeng tangan untuk memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pasalnya, praktik korupsi terus terjadi masif dan semakin memprihatinkan. Untuk itu ia merasa perlu adanya gerakan bersama menyelesaikan satu permasalahan bangsa ini. "Korupsi adalah bahaya laten yang sangat harus diwaspadai, kita harus

bersatu bergandengan tangan untuk mencegah adanya korupsi dan membutuhkan dukungan masyarakat, Kejaksaan, penegak hukum, birokrasi, yang sadar bahaya korupsi tanpa diingatkan," paparnya.

Sementara itu, Komjen Polisi Sutarman yang mewakili Mabes Polri menyampaikan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Ia menilai perlu peran aktif masyarakat di dalamnya, termasuk melaporkan setiap tindakan yang terindikasi korupsi pada petugas yang berwenang. "Hari ini seluruh dunia mengumandangkan antikorupsi, korupsi adalah kejahatan luar biasa, harus dihadapi dengan cara yang luar biasa," ujarnya.

Rangkaian acara Hari Antikorupsi Internasional tahun 2012 ini dimulai sejak 06.30 WIB dengan kegiatan funbike dengan rute yang

dimulai dari silang Monas tenggara, berlanjut ke Jalan Merdeka Selatan, Balai Kota DKI, Jalan M.H. Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia, lalu kembali ke Monas. Sekitar 2000 peserta funbike mengenakan kaus biru-abu-abu bertuliskan "Berani Jujur Hebat", slogan peringatan Hari Antikorupsi tahun ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Campaign Statement Bersama dan Penggalangan Tekad “Berani Jujur Hebat!” oleh KPK, POLRI, Kejagung, Kemkominfo, KemenhukHAM, Kemenpan RB, Kemendikbud, BPK, PPATK, Bappenas, Setwapres, Ombudsman RI, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) dari PBB, Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), Deutsche Gesell-

schaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Kedutaan Besar Jerman, Norwegia, dan Uni Eropa.

Kegiatan lainnya juga ikut meramaikan acara ini, seperti pentas musik antikorupsi, happening art, stand up comedy, street art, mini expo, interactive games, trivia quiz, dan permainan anak. Ada pula gerai pameran dari berbagai lembaga negera dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengampanyekan antikorupsi., baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti UNODC) dari PBB, ICW, TII, EITI, dan GIZ dari Jerman.

Selain itu, di gedung Balai Kota Jakarta dilakukan pemasangan spanduk raksasa berukuran 30 meter x 50 meter dengan tulisan "Berani Jujur Hebat" sesuai dengan tema yang diambil dalam acara hari antikorupsi ini. (HUMAS)

•

KPK Rumuskan Konsensus Tata Ruang Hutan dan Sumber Daya Alam KOMPLEKSITAS permasalahan tata ruang kehutanan dan sumber daya alam, seperti tumpang tindihnya pengaturan dan regulasi yang berujung pada konflik, telah mengakibatkan tidak hanya kerugian perekonomian negara, tetapi juga berdampak pada ekologi dan biaya sosial yang sudah tidak terhitung lagi.

Menjawab permasalahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya merumuskan konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan dengan menyelenggarakan seminar dan lokakarya (semiloka) bertajuk “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”. Acara berlangsung pada Kamis pekan lalu di Balai Kartini, Jakarta.

Semiloka dihadiri pemangku kepentingan terkait, yaitu UKP4, Direktorat Jenderal (Ditjen) Planologi Kementerian Kehutanan, Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri, Kedeputian Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Bappenas, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Kedeputian Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, dan Kedeputian Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan bahwa semiloka ini untuk menjawab kepentingan nasional terkait kepastian tata ruang dan sumber daya alam yang menyangkut tiga permasalahan mendasar pada sektor kehutanan. Pertama, disharmonisasi regulasi dan kewenangan terkait ketataruangan dan kawasan antara lembaga sektoral maupun dalam hubungannya antara pusat dan daerah. Kedua, penataan ulang dan kejelasan mekanisme pengukuhan kawasan hutan sehingga tercapai perencanaan pembangu-

nan berbasis ketataruangan.

Ketiga, ketiadaan ruang dan akses hukum yang adil bagi seluruh masyarakat dalam penyelesaian konflik dan sengketa agraria. “Menyelesaikan konflik regulasi dan kepastian usaha menjadi salah satu pondasi bagi tercapainya upaya pemberantasan korupsi,” ujar Busyro.

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengatur perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait masalah sumber daya alam, khususnya bidang kehutanan, mineral dan batu bara, sumber daya air, pertanahan, tata ruang, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bagian dari fokus strategi jangka menengah.

Selain itu, tambah Busyro, pengukuhan kawasan hutan merupakan titik kritis dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pentingnya penataan dan pengukuhan kawasan hutan dapat menentukan apakah pengelolaan hutan telah berjalan secara adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan adanya kepastian dua aspek ini, menurut Busyro, akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelesaian konflik dan sengketa agraria. “Semiloka ini menjadi landasan pemahaman bagi pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah solutif sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkasnya.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kajian KPK pada Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan pada 2010 tentang pengukuhan kawasan hutan. Kajian dilakukan KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2002 bahwa dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. (Humas)

RAK Sergai sambuta rapat FKPD K aula Komple Sergai d :ARM

MURAL ANTIKORUPSI–Pejalan kaki melintas di depan mural yang menggambarkan jenazah kematian koruptor kasus Hambalang, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (15/12). Mural tersebut merupakan bentuk apresiasi masyarakat melawan korupsi dan menggambarkan matinya langkah para koruptor sekaligus cara dilakukan elemen masyarakat untuk menyerukan gerakan melawan korupsi.

Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 DALAM rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upayaupaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan “Survei Integritas Sektor Publik”. Hari ini, bertempat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, KPK mengumumkan hasil “Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012” yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Survei yang berlangsung pada Juni-Oktober 2012 tersebut dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir. Dalam Survei ini standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK adalah sebesar 6,00.

Penilaian survei

dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas (bobot 0,667): yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya; dan potensi integritas (bobot 0,333) yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi.

Adapun hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012 adalah sebagai berikut: Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah 6,37, dengan perincian nilai ratarata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32. Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya (dari 6,31 di tahun 2011).

Instansi Pusat dan Vertikal • Terdapat 7 instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu: PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Perdagangan

• Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan • Terdapat 19 (sembilan belas) unit layanan pada instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu: Layanan Pengajuan Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua (PT. Jamsostek), Layanan Pengajuan Klaim Kecelakaan Kerja (PT. Jamsostek), Penyetaraan Ijazah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Akreditasi Program Studi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Persetujuan Impor (Kementerian Perdagangan), Izin Usaha (BKPM), Pelayanan Jasa Pengujian (BPOM), Surat Izin Usaha Perikanan-SIP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Pendaftaran Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Jasa Sertifikasi (BPOM), Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Holtikultura (Kementerian Pertanian), Layanan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (Kementerian Koperasi dan UKM), Izin Edar PKRT (Kementerian Kesehatan), Surat Izin Pengerahan-SIP (BNP2TKI), Pengolahan Limbah Radioaktif (BATAN), Sertifikasi Personel (BATAN), Izin penyalur Alkes (Kementerian Kesehatan), Izin AKAP (Kementerian Perhubungan), dan Pengelolaan Properti Bandara (PT. Angkasa Pura II) • Hanya terdapat 1 (satu)

unit layanan pada instansi pusat dengan nilai integritas di bawah 6, yaitu: Izin pelepasan Kawasan Hutan– Kementerian Kehutanan •Tidak ada instansi vertikal yang nilai indeks integritasnya di bawah 6,00 dan juga tak ada unit layanan yang nilainya di bawah 6,00. BPN dan Kementerian Agama merupakan instansi dengan nilai rendah dibandingkan instansi lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, POLRI, dan Mahkamah Agung •Terdapat 3 (tiga) unit layanan tertinggi pada instansi vertikal, yaitu: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (POLRI), Paspor (Kementerian Hukum dan HAM), dan Lembaga Permasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM). Sementara 3 unit layanan dengan nilai terendah di unit layanan vertikal adalah Sertifikat Hak atas Tanah (BPN), Administrasi Pernikahan KUA (Kementerian Agama), dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN) Pemerintah Daerah • Hasil SI 2012 pada 3 (tiga) unit layanan daerah (KTP, SIUP, dan IMB) menunjukkan dari 60 daerah yang disurvei, 16 pemda nilai integritasnya masih di bawah 6, yaitu Pemkot Bekasi, Pemkot Medan, Pemkot Cirebon, Pemkot Jayapura, Pemkot Bima, Pemkot Ternate, Pemkot Palu, Pemkot Kendari, Pemkot Bandung, Pemkot Serang, Pemkot Bengkulu,

Pemkot Semarang, Pemkab Jember, Pemkot Metro, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkot Depok •Terdapat 4 (empat) pemda memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu Pemkot Bitung, Pemkot Pare-pare, Pemkot Banjarbaru, dan Pemkot Banda Aceh •Terdapat 7 (tujuh) pemda yang memperoleh kenaikan nilai integritas cukup signifikan (peningkatan lebih dari 2 poin) dari skor tahun lalu, yaitu Pemkot Lubuk Linggau, Pemkab Manokwari, Pemkot Bogor, Pemkot Metro, Pemkot Serang, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Semarang.

KPK melakukan survei ini dalam rangka untuk terus memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik sebagai mekanisme check dan balance antara penyedia dan pengguna layanan publik. Survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publiknya. KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat maupun daerah. Penilaian integritas layanan akan dilakukan secara regular oleh KPK dengan penyempurnaanpenyempurnaan setiap tahunnya.(HUMAS)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

SUMUT

Bupati Sergai Terima Penghargaan Hari Ibu

TIM PEMENANGAN - Calon Gubsu dan Wagubsu Chairuman Harahap-Fadly Nurzal saat menghadiri silaturahim sekaligus pengukuhan Tim Pemenangan Chairuman-Fadly untuk tingkat Kota Medan MEDAN – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Chairuman Harahap-Fadly Nurzal mengajak seluruh kader Golkar dan PPP untuk merapatkan barisan dalam rangka menguatkan konsolidasi. Wakil Gubsu Fadly Nurzal mengatakan, kepemimpinan itu tidak datang dengan sendiri, karena yang memiliki suara adalah rakyat. ”Untuk Fadly meminta seluruh Tim Pemanangan, kader dan simpati masyarakat agar perjuangan untuk memperbaiki Sumut ke depan dapat dilakukan secara baik,”ucapnya.

Dibagian lain, Chairuman Harahap, mengingatkan seluruh tidak ada yang bisa kita lakukan kalau tidak bersatu. Karena itu, sudah saatnya kita meninggalkan seluruh perberdaan dan menguatkan persatuan. ”Sehingga apa yang kita citacitakan, bisa terwujud,”sebut Chairuman.

Sementara itu DPD Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Medan menyatakan yakin pasangan cagub dan cawagub Sumut H. Chairuman Harahap -H Fadly Nurzal bakal memperoleh dukungan suara mayoritas atau terbanyak di Ibu kota Provinsi Sumut ini.

Pernyataan itu ditegaskan Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan H. M Syaf Lubis dan Ketua DPC PPP Kota Medan, pada acara pengukuhan tim pemenangan Chairuman-Fadly untuk Kota Medan, di Aula di Medan Club, Kamis (13/12).

"Kami siap mensosialisasikan betapa penting dan bermanfaatnya visi, misi dan program Chairuman-Fadly untuk membawa kemajuan pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Sumut ke depan," kata Syaf Lubis.

Menurutnya, seluruh fungsionaris, kader, relawan dan segenap organisasi sayap partai berlambang pohon beringin itu siap memperkokoh kerjasama dengan PPP Kota Medan untuk memenangkan ChairumanFadly pada Pilkada Sumut 7 Maret 2013.

Disebutkannya, fungsionaris Partai Golkar dan PPP Kota Medan akan segera melakukan konsolidasi internal hingga ke tingkat kelurahan. "Kami menyadari bahwa dalam Pilkada Sumut, Kota Medan masih merupakan barometer bagi setiap pasangan cagub dan cawagub, karena jumlah pemilih di kota ini jauh lebih banyak dibanding kabupaten/kota lain di Sumut,"

paparnya.

Pada kesempatan itu, Syaf selaku penanggung jawab tim pemenangan Chairuman-Fadly untuk Kota Medan, menegaskan bahwa jajaran Partai Golkar yang dipimpinnya konsisten mengusung pasangan cagub dan cawagub yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar dan PPP tersebut.

"Terkait dengan Pilkada Sumut 2013, kami siap menjalankan amanah dan instruksi DPP Partai Golkar," tambahnya.

Untuk lebih mengefektifkan tugas yang diamanatkan DPP Partai Golkar tersebut, ia berharap semua jajaran pengurus dan kader parpol itu ikut terlibat langsung mensosialisasikan visi, misi, dan program Chairuman-Fadly kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Medan menyatakan seluruh fungsionaris, kader dan seluruh organisasi sayap di bawah partai berlambang Ka'bah itu solid memenangkan ChairumanFadly.

"Jajaran PPP saat ini sudah membuka posko-posko pemenangan ChairumanFadly di seluruh kelurahan," ujarnya.

Ia menambahkan, Chairuman-Fadly merupakan putra

terbaik Sumut yang tepat untuk dipercaya membawa perubahan orientasi pembangunan dan pradigma kekuasaan di Sumut pada priode 2013-2018.

"Program membangun dari desa yang akan diwujudkan Chairuman-Fadly adalah jawaban tepat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di Sumut, termasuk Kota Medan," katanya.

Tim pemenangan Chairuman-Fadly untuk Kota Medan, terdiri dari ketua, Pranajaya, SE, ketua harian H. Iswanda Ramli, dan Sekretaris H. Irsal Fikri Dalam acara yang dihadiri ratusan undangan itu juga dibacakan ikrar bersama yang pada intinya seluruh parpol pendukung siap dan bertekad untuk memenangkan pasangan ChairumanFadly.

Hadir dalam acara itu, Ketua Tim Pemenangan Chairuman-Fadly tingkat Provinsi Sumut, H Wagirin Arman, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut H. M Hanafi Harahap, Sekretaris DPW PPP Sumut Drs Yulizar P.Lubis, M.Si, dan sejumlah fungsionaris parpol pendukung pasangan cagub dan cawagub tersebut.

(RUD)

politik sepekan

Masyarakat Sambut Pemekaran Desa Di Nias NIAS – Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM mengatakan pemekaran desa dilaksanakan sebagai upaya dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pengurusan administrasi terjangkau dengan kos pembiayaan yang dapat di jangkau seluruh masyarakat.

Demikian kata bupati pada acara peresmian 12 desa hasil pemekaran di Kecamatan Hiliserangkai, Botomuzoi dan Hiliduho Kabupaten Nias.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan peresmian desa yang baru dimekarkan di Kecamatan Idanogawo dan kecamatan Ulugawo di Kabupaten Nias tahun ini merupakan program yang terencana dan aspratif yang telah dirintis pada beberapa waktu yang lalu oleh berbagai komponen masyarakat baik tokoh aadat dan tokoh agama melalui wadah panitia pemekaran desa diwilayahnya masing-masing.

Menurutnya, beberapa desa yang dimekarkan terdapat di Kecamatan Hiliserangkai 3 desa yakni Desa Fadoro Lalai, Hilizia Lauru, Lolowua Hiliwarasi. Kemudian di Kecamatan Botomuzoi 6 desa yakni Desa Olanori, Banua Sibohou Bot, Mohili Berua Bot, Tetehosi Bot, Talafu, Sisobahili Dola. Sedangkan di Kecamatan Hiliduho 3 desa masingmasing Desa Onowaembo Hiligara, Ombolata Sisarahili, Silima Banua.

Peresmian desa tersebut dilaksanakan di Kecamatan Hiliserangkai.

Seiring dengan peresmian desa yang baru saja di mekarkan itu, bupati Nias juga menyempatkan waktunya untuk melantik Pjs kepala desa yang di mekarkan. Bupati mengharapkan kepada Pjs Kades

yang baru dilantik,hendaknya melaksanakan tugas ini dengan tulus dan ikhlas dengan berpedoman pada petunjuk dan ketentuan yang berlaku. (YAGI)

Di Nias, Rekruitmen Panwascam Pilgubsu Diduga Langgar UU NIAS – Perekrutan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Gubsu di Kecamatan se-Kabupaten Nias terkesan dan diduga menyalahi ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan masyarakat Kabupaten Nias yang ditujukan kepada Panwaslu Provinsi Sumut, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan DPRD Kabupaten Nias tanggal 10 Desember 2012. Dalam surat itu dijelaskan tindakan Panwaslu Kabupaten Nias melaksanakan mulai proses perekrutan hingga penetapan Panwascam diduga menyalahi undang-undang.

Misalnya perekrutan Panwascam Kecamatan Gido, dimana salah seorang pesertanya Sadariani Halawa. Ia diduga sengaja dikalahkan tanpa alasan jelas, karena menurut UU Pemilu nomor 15 tahun 2011 keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30 persen. Salah seorang peserta di hubungi wartawan Ar.Zebua mengatakan perekrutan Panwascam Kabupaten Nias terindikasi KKN. Lebih mengherankan, Panwaslu Sumut meloloskan AW untuk duduk sekaligus menjabat sebagai ketua Panwaslu Kabupaten Nias. Padahal yang bersangkutan seorang tenaga guru SMK 1 Botomuzoi dan SMA 1 Botomuzoi yang sudah sertifikasi.

Pada saat ujian, AW membocorkan kunci jawaban kepada Perismawan Mendrofa dan Rahmawati Hulu.

Demikian juga anggota Panwaslu

Kabupaten Nias, SM yakni seorang dosen sekaligus Kepala Bagian Organisasi (BAK) di salah satu perguruan tinggi di Nias sehingga yang bersangkutan di tuntut untuk tetap bekerja setiap hari, tetapi dengan tugas rangkap ini apakah yang bersangkutan bisa bekerja dengan penuh waktu ? Diminta kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara agar perekrutan panwascam di Kabupaten Nias dibatalkan,ucap Ar. Zebua. (tim)

Ka.KUA Bintang Bayu Sosialisasi Pelaksanaan Haji SERGAI – Kantor Urusan Agama Bintang Bayu, kemarin di Balai Umum Siahap melaksanakan sosialisasi pelaksanaan haji, diikuti para anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan para calon haji/hajjah.

Hadir pada kesempatan tersebut Ka. KUA Bintang Bayu Agus Salim, Kasi Urusan Haji H. Shahibuz Zimmah Purba, Camat Bintang Bayu, Ketua KBIH Al-Mabrur H.Nasrin, pengurus MUI dan beberapa Kepala Desa.

Agus Salim mengutarakan,bahwa soasialisasi tersebut dilatar belakangi masih banyaknya kesalahan persepsi para calon haji terkait tata cara pendaftaran haji.Masih ada ketidak singkronan dalam hal ini.

Selain itu kita juga ingin,agar para calon haji memahami tata cara manasik haji.Pada akhirnya kita mengharapkan pelaksanaan haji tahun depan lebih baik lagi dengan mengharapkan peran serta aktif dari Kepala Desa.

Sementara itu Kasi Urusan Haji Shahibuz Zimmah mengatakan, setiap tahunnya antusias masyarakat Sergai yang mendaftar haji meningkat. Ini artinya sosialisasi yang dilakukan berhasil dengan baik. (ARM)

SEI RAMPAH - Memperingati Hari Ibu ke 84 tahun 2012 tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di aula Martabe kantor Gubsu Medan, Kamis (13/12), Plt. Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho ST kembali memberikan penghargaan terbaik kepada Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Penghargaan sejenis telah empat tahun berturut-turut diraih Bupati Sergai H.T. Erry Nuradi MSi sebagai salah satu kepala daerah terbaik di Sumut yang komitmen dan konsisten dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak dan KB di daerahnya.

Kabag Humas H. Mariyono SP, Jumat (14/12) mengatakan kepada wartawan bahwa pemberdayaan perempuan, anak dan KB yang merupakan salah satu pilar pembangunan. Penghargaan ini diperoleh karena Kabupaten Sergai terus memberikan pembekalan bagi ibu rumah tangga membangun usaha untuk membantu perekonomian keluarga dengan istilah Ibu Mandiri serta menjadikan kabupaten tanah bertuah

negeri beradat menjadi kabupaten ramah anak.

Selain kepada Bupati Sergai, pada peringatan Hari Ibu tingkat Sumut tahun 2012 tersebut Plt. Gubsu Gatot juga menyerahkan penghargaan lainnya untuk pemenang lomba gerakan kecamatan sayang Ibu, rumah sakit sayang Ibu, pelaksana/pengelola terbaik PT P2W-KSS, penghargaan lomba karya tulis bagi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang bertema "Kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari upaya penanggulangan HIV dan AIDS", penghargaan lomba karya tulis SMP sederajat bertemakan "Peran remaja dalam katahanan diri sebagai upaya menghindari penyalahgunaan narkoba dan penyebaran HIV/AIDS", penghargaan lomba kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan penghargaan perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan serta penghargaan bagi TK/PAUD terpencil.

Dikemukakan Kabag Mariyono, Bupati H.T. Erry Nuradi sebagai pemenang

lomba kategori komitmen kepala daerah dalam upaya pemberdayaan perempuan, anak dan KB juga akan menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada peringatan Hari Ibu ke-84 tingkat nasional tahun ini yang digelar di Gedung Smesco Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012 mendatang.

Penghargaan APE ini diberikan atas prestasi dan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Sergai yang telah turut secara nasional memajukan kehidupan perempuan maupun anak serta mensukseskan program KB, ujar Kabag Humas Pemkab Sergai melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program mendukung peningkatan kualitas perempuan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak sampai ke desa-desa, tutup Kabag Mariyono.(ARM)

Jajaran Dinkes dan RSU Sultan Sulaiman Natal Bersama SEI RAMPAH - Dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dan Rumah Sakit Umum (RSU) Sultan Sulaiman menggelar acara Natal bersama bertempat di aula Hian Thian Tai Tie Dusun VI Desa Sei Rampah, Rabu sore (12/12).

Acara yang berlangsung khidmat turut dihadiri Bupati Sergai Ir. H.T Erry Nuradi M.Si, Anggota DPRD Defriati Tamba, Kadis Kesehatan Dgr. Zaniyar M.AP, Direktur RSU Sultan Sulaiman dr. Chaidir, para Pendeta, serta para PNS di jajaran Dinkes Sergai dan RSU Sultan Sulaiman.

Bupati Sergai H.T Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan Perayaan Natal merupakan peristiwa besar bagi kaum Kristiani yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Maka dari itu umat Kristiani memaknai bahwa Natal sebagai peristiwa dan momentum pembawa kabar berita suka cita dan kabar baik. Bagi para PNS yang merayakan dan berkumpul disini, tentu bukanlah hanya sebagai peristiwa seremonial belaka atau sekedar sebagai suatu kewajiban, akan tetapi termotivasi dengan keyakinan dan iman bahwa Natal adalah peristiwa pembawa kabar suka cita.

Oleh karena itu lanjut

Erry Nuradi bahwa perenungan akan makna Natal kali ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi umat Kristiani, khususnya bagi seluruh PNS dilingkungan Dinkes dan RSU Sultan Sulaiman agar selalu meneladani kasih Tuhan. Sikap keteladan itu yang menjadi dasar pedoman berperilaku bagi umat Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat.

Erry Nuradi menghimbau kepada Keluarga besar Dinas Kesehatan dan RSU Sultan Sulaiman agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena merupakan wujud tanggung jawab dalam bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Perayaan Natal yang dilaksanakan tiap tahunnya diharapkan tidak hanya rutinitas belaka, namun lebih kepada penghayatan terhadap makna Natal dan dapat dilaksanakan dida-

lam kehidupan sehari-hari sehingga akan tercipta kasih diantara sesama umat beragama maupun antar umat beragama, harap Bupati Erry.

Dalam kesempatan yang sama Kristianto Sianturi SH, selaku ketua panitia acara Natal melaporkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk lebih meningkatkan keimanan setiap petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal.

Dinkes telah membentuk wadah sosial yang dinamakan “STM Cinta Kasih” yang dibentuk atas kebersamaan semua PNS beragama Kristen dengan jumlah 413 orang bergerak dibidang kerohanian dan sosial.

Disela-sela acara diadakan pemberian paket Natal kepada 15 orang pensiunan PNS serta dimeriahkan dengan lucky draw.(ARM)

Pemkab Nias dan DPRD Tanda Tangani Nota Kesepakatan NIAS – Pemerintah Kabupaten Nias dan DPRD Kabupaten Nias menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2013, bertempat di Kantor Bupati Nias, kemarin.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM dalam sambutannya mengatakan penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana yang dilaksanakan pada hari ini merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang cukup intensif antara DPRD Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kabupaten Nias.

Menurut Bupati Nias nota kesepakatan ini berjalan cukup dinamis dan me-

lelahkan serta menyita waktu tetapi dengan penuh kearifan sehingga proses pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Nias TA 2013 dapat terselesaikan dengan baik sehingga rumusan kebijakan umum dan PPAS ini dapat ditetapkan melalui nota kesepakatan antara Pemkab Nias bersama DPRD Nias.

Selanjutnya, dalam Permendagri No.59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa salah satu dokumen penyusunan rancangan APBD harus di sampaikan kepada DPRD yang di sepakati melalui nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD. Kami mengapresiasi badan anggaran DPRD Kabupaten Nias yang telah menganalisa dan mengkaji prioritas program/kegiatan, sasaran, pagu anggaran termasuk berbagai masukan yang telah diberikan selama proses pembahasan KUA dan PPAS dalam rapat badan anggaran, maupun penentuan jadwal pembahasan penandatanganan nota kesepakatan, hal ini menunjukkan kemitraan yang baik antara pihak eksekutif dan legislative dengan harapan kemitraan ini dapat di tingkatkan lagi untuk percepatan pembangunan Kabupaten Nias ke depan.

(YAGI)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

DPRD Minta Puskesmas dan Pustu Layani Pasien Secara Maksimal BATUBARA - Puskesmas dan Pustu adalah layanan kesehatan bagi masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pedesaan,namun sangat disayangkan keberadaannya saat ini masih ada belum berfungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat,begitu juga program Jamkesda masih belum tersosialisasi dengan baik.Pelayanan kesehatan sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat.

Begitu juga penggunaan mobil ambulan yang berada di Puskesmas masih sering dipergunakan oleh oknumoknum tertentu untuk kepentingan pribadi sehingga kepentingan umum terabaikan dan ini sangat perlu dilakukan penertiban,hal ini dikatakan anggota DPRD Batubara fraksi PPP Suryadi di gedung DPRD BatubaraLima Puluh.

Ditambahkan Suryadi juga bahwa untuk sektor perikanan dan kelautan kinerjanya masih terasa kurang terbukti masih lemahnya dalam pengawasan diwilayah laut dimana masih banyak beroperasi pukat trawl,

pukat harimau,pukat grandong yang dilarang pemerintah.

Pukat ini sangat bertentangan dan melanggar KEPPRES 39/1980,dimana akibat beroperasinya pukat ini habitat laut habis dan punah sehingga nelayan tradisionil yang mencari ikan dilaut tidak dapat ikan. Kita berharap dinas kelautan dan perikanan dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam mengamankan wilayah laut sehingga nasib nelayan tradisionil akan lebih baik lagi.

Untuk sektor pendidikan seharusnya peningkatan kesejahteraan guru harus lebih baik lagi, tetapi hingga kini kita masih ada mendengar keluhan para guru yang merupakan pahlawan tanpa jasa ini dana intensifnya masih ada yang belum menerima alias tersendat-sendat tanpa alasan yang jelas. Kita harapkan semua permasalahan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya sehingga rasa keadilan dapat dirasakan dan tujuan masyarakat Batubara yang sejahtera dan berjaya terwujudkan.(SAH)

FD dan FPPP Setujui Tiga Ranperda BATUBARA - Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Batubara menyetujui tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif. Tiga Ranperda yang diajukan antara lain Ranperda pengelolaan hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Batubara, pengelolaan air tanah dan organisasi dan tata ruang rumah sakit umum daerah Batubara.

Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin dihadiri anggota DPRD Batubara, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain, Muspida, sekdakab dan pejabat lainnya.

Fraksi PPP melalui juru bicara Mora Muda Harahap mengatakan dengan dibentuknya organisasi dan tata ruang rumah sakit umum daerah Kab.Batubara,dinas kesehatan sudah selayaknya bekerja secara optimal dan profesional agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Air adalah karunia dan berkah yang dilimpahkan ALLAH SWT kepada kita sekalian agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia dimuka bumi ini,oleh karenanya sangat tepat keberadaan Ranperda pengelolaan air tanah dijadikan sebagai Perda. (SAH)

Wabup Soekirman Tinjau Pilkades Desa Sei Sijenggi PERBAUNGAN - Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Sei Sejenggi,Kecamatan Perbaungan, Sergai yang di menangkan oleh Saudara Muhamad Murad dari 4 Calon, Selasa (10/12) dimulai pukul 8.00Wib. Antusias warga Desa Sei Sejenggi dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desanya yang disebabkan sudah lamanya kekosongan pemimpin desa,akibat dari kepala Desanya tersandung masalah hukum,yang selama ini di jabat sementara oleh Sekretaris Desa.

Keempat calon kepala desa yang mengikuti pemilihan yaitu Sunarno, M.Murad,Sudarso,S.Pd. dan Sutarman. Daptar Pemilihan (DPT) sebanyak 3091 Pemilih yang dihadiri sekitar 2008 pemilih akhirnya dimenangkan M.Murad warga Dsn 1.Pada pemilihan tersebut sempat juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sergai Ir.H. Soekirman didampingi Sekban BPMD Sergai Fitriyadi,S.Sos,M.Si,Camat Perbaungan Drs.Akmal Koto, Sekcam Suparmin dan Kasipem serta Beberapa Lurah dan Kepala Desa dari Kecamatan Perbaungan juga turut mendampingi wakil Bupati.

Wakil Bupati Ir.H.Soekirman mengatakan,ini barulah yang namanya Demo-

krasi,karena banyaknya warga yang antusias dalam pemilihan Kepala Desanya, mungkin disebabkan sudah terlalu lamanya warga mengharapkan adanya pemimpin yang memerintah untuk Desa Sei Sejenggi tersebut,untuk itu harapan kami kedepanya karena kita akan mengadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu dekat ini yang jelas untuk tanggal 7 Maret,kita akan kembali mengadakan pesta Demokrasi dalam pemilihan lagi, harapan kami semoga nantinya seperti inilah pemilih yang hadir,karena sesuai UU NO 32 tahun 2003, bahwa Kepala Desa maupun Bupati serta wakil dan Gubernur dan wakilnya adalah hasil dari pemilihan langsung rakyat, jadi semoga kedepannya rakyat juga harus ikut menentukan pilihanya tersebut dengan Antusias seperti yang kita lihat saat ini dalam pemilihan kepala desa di Sei Sejenggi ini, bahkan membuktikan cukup Antusiasnya warga kita lihat juga ada warga yang sudah berumur 78 tahun seperti ibu Amanah masih mau ikut untuk menentukan pilihannya dalam Pilkades tersebut,kita salut dan bangga serkali ujar Soekirman.(ARM/SP)

Wabup Sergai Soekirman saat meninjau pemilihan kades

SUMUT

Tema Natal: Jelang Pilgubsu Jangan Sampai Terpecah Belah SERGAI - Thema Natal Allah mengasihi kita dan melalui semangat natal marilah kita jadikan kasih sebagai landasan meningkatkan iman dalam pekerjaan dan profesi masing-masing ini harus kita implementasikan dalam kehidupan. Terlebih jelang pilgubsu 2013 ini.

Demikian pesan natal yang disampaikan T.Sariful AzharCamat Bintang Bayu dihadapan ratusan jemaat yang hadir pada perayaan natal Oikumene Kec. Bintang Bayu, kemarin di Cacao Hall PTPN-3 Kebun Silau Dunia.

Acara dihadiri Manager Kebun Silau Dunia Junior Siagian, Kepala Desa, pimpinan gereja-gereja dan ratusan undangan lainnya.

Camat menegaskan, jelang Pil-

gubsu jangan sampai membuat perpecahan diantara keluarga berkeluarga,sesama tetangga bahkan teman sendiri. Hindari itu, kita harus menjaga kekondusifan Bintang Bayu yang selama ini tetap bisa dijaga. Untuk itu perayaan natal yang setiap tahun diselenggarakan jangan hanya bersifat seremonial saja. Namun harus bisa menjadi cermin positif bagi kehidupan kita.

Pdt M.Purba di antara isi khotbahnya menyebutkan kasih kristus memperbaharui dunia. Ini untuk keselamatan dunia. Oleh karena itu marilah kita saling menghargai profesi kita.

Ketua panitia natal,M.Manurung sebelumnya mengatakan sangat berterima kasih kepada Manajer Kebun Silau Dunia atas penyediaan lokasi acara yang diberikan. (ARM).

NYALAKAN LILIN - Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar,SH (2 dari kanan) disaksikan Pendeta dan Manajer Kebun Silau Dunia menyalakan lilin.(ARM)

Gender dan Kodrat Berbeda T.TINGGI - Selama ini masih segelintir masyarakat yang bisa memahami dan membedakan antara ‘gender’ dan ‘kodrat’. Dua kata yang artinya nyaris sama namun beda pengertian itu sering dianggap sesuatu hal yang menyalahi aturan dan norma yang ada. Padahal antara gender dan kodrat adalah dua hal yang saling berbeda. Gender sesuatu yang bisa dipelajari sedangkan kodrat adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. “Harus difahami bahwa gender dan kodrat adalah dua hal yang berbeda. Gender bisa dipelajari dan bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki seperti bekerja dan berprofesi disegala bidang, menjadi dokter, ilmuan, olahragawan, pilot, supir dan lainnya, sedangkan kodrat hanya dimiliki oleh

seseorang yang diberi karunia oleh Tuhan, seperti perempuan yang dikodrat-kan bisa melahirkan dan menyusui.

Itu diungkapkan Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan melalui Asisten II Drs H Zainul, pada Pelatihan Persiapan Focal Point Pengarusutamaan Gender, kemarin di aula Hotel Malibow Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi.

Dikatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender (KG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dari

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Sebelumnya Kakan PPAKB Kota Tebingtinggi drg Dina Kamarina yang juga ketua panitia kegiatan menyampaikan, kegiatan yang diikuti 54 orang dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sejajaran Pemko Tebingtinggi ditambah dari unsur kecamatan itu bertujuan untuk memberikan pengenalan tentang pengarusutamaan gender (PUG).

Narasumber Hj Marhamah M.Si yang menyampaikan tentang ‘Perencanaan dan Penganggaran Daerah Yang Responsive Gender” memaparkan, mengapa Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) perlu dilakukan.?

Hal itu untuk mengurangi kesenjangan gender di samping juga

Ukur Kelayakan Jabatan Melalui Fit & Proper Test STABAT - Pelaksanaan Fit and Proper Test ini bertujuan untuk meningkatkan sekaligus mengukur kapasitas sumber daya aparatur pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural di jajaran Pemkab Langkat.

“Hasil kegiatan ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur kepatutan dan kelayakan mereka dalam menduduki jabatan”, kata Sekdakab Langkat Surya Djahisa saat hadir mewakili Bupati dalam acara pembukaan Fit and Proper Test bagi pejabat struktural eselon

II dan III Pemkab Langkat 2013 yang bertempat di Aula Pegnasos Stabat, Rabu (12/12).

Surya juga menambahkan bahwa jabatan merupakan amanah dari pimpinan, maka janganlah mengecewakan yang memberi amanah dengan bekerja secara serius disertai dedikasi yang tinggi sehingga setiap tugas pokok yang diemban dapat diselesaikan dengan baik.

Di tengah acara Fit and Proper Test berlangsung, secara mendadak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH hadir seka-

ligus menanyakan kepada panitia tentang jumlah kehadiran peserta. Terlihat Bupati merasa sangat puas dengan keseriusan dan kesungguhan para pejabat eselon dalam mengikuti acara tersebut.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Amril, S.Sos, MAP melaporkan bahwa kegiatan yang berlangsung 1 hari penuh ini diikuti oleh 211 orang pejabat, yang terdiri dari 32 orang pejabat struktural eselon IIb, 66 pejabat struktural eselon IIIa dan 113 orang dari pejabat eselon IIIb.(JUL)

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH saat hadir memantau jalannya Fit and Proper Test yang dilaksanakan di Aula Pegnasos Stabat.

untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG serta mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik perempuan dan laki-laki.

Sedangkan Ahmad Sofiyan yang menyampaikan tentang ‘Pemahaman Gender dan Startegi Pengarusutamaan Gender Bidang Pertamian’ memaparkan seputar persepsi keliru tentang gender di masyarakat.

Kesetaraan Gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dan berkontribusi pada pembangunan, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

“Kesetaraan gender merupakan penilaian sama yang diberikan masyarakat,” paparnya.(RS)

Pemkab Serahkan DAK2 Kepada KPU Asahan KISARAN - Pemkab Asahan menyerahkan data agregat kependudukan Kecamatan (DAK2) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Asahan, Kamis, 6 Desember 2012 di Kantor Bupati Asahan.

Penyerah DAK2 dalam bentuk DVD diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc kepada Ketua KPUD Asahan, Linda Sari Agustina SH yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Asahan, Sofyan MM dan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Drs Ismet.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, Wakil Bupati Asahan berharap data kependudukan yang diserahakan dapat dipergunakan oleh KPUD dengan baik, sehingga dapat menunjang kinerja KPUD Asahan dalam melaksanakan penyelenggaran Pemilu ke depan.

Ketua KPUD Asahan. Linda Sari Agustina SH mengatakan bahwa DAK2 yang diberikan akan dipegunakanya dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaran pemilu. “ Kami sendiri sekarang dalam tahapan persoalan daftar pemilihan untuk pemilu, maka itu diharapkan semua pihak dapat bekerjasama, teruatama pihak Desa, Kecamatan dan Disdukcapil terhadap jumlah penduduk Asahan,“ kata Ketua KPUD Asahan.

Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, DrsbIsmet menjelaskan DAK2 bersumber dari database kependudukan yang sudah dimutakhirkan oleh pemerintah kabupaten/ kota melalui Disdukcapil.

Data itu telah diintegrasikan dengan hasil perekaman data e-KTP sampai akhir November 2012 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri. (IN)

APBD Kota Gunungsitoli Disahkan GUNUNGSITOLI – Rancangan peraturan daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran (TA) 2013 berhasil disetujui DPRD. Acara tersebut berlangsung di gedung DPRD Kota Gunungsitoli,Kamis (13/12).

Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP dalam sambutannya mengatakan pemandangan umum yang di sampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Gunungsitoli terhadap Ranperda tentang APBD Kota Gunungsitoli dapat di maklumi.

Pemko Gunungsitoli menyikapi beberapa pandangan fraksi yang

disampaikan oleh Nove Iman Gulo dari Fraksi Demokrat, Temani Halawa dari Fraksi Pelopor Kebangsaan, dan Alfonsus M Telaumbanua dari Fraksi Perjuangan Rakyat, maka perlu dijelaskan bahwa pengadaan tanah yang telah di tamping dalam APBD TA 2013 sebesar Rp 11.090.000.000,penggunaan dananya secara selektif untuk kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas umum/ sosial.

Kemudian, pekerjaan fisik yang tertampung dalam APBD TA 2013 dikerjakan tepat waktu dan hal ini Pemko Gunungsitoli telah mengawalinya dengan percepatan dan optimalisasi pembahasan dan

penetapan Perda tentang APBD TA 2013 sehingga setiap SKPD yang memiliki kegiatan fisik memiliki waktu melaksanakan tahapan pekerjaan selesai tepat waktu.

Selanjutnya, menyangkut tentang evaluasi beberapa SKPD yang kurang mampu menjelaskan program kerjanya maka Pemko Gunungsitoli senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD untuk mengoptimalkan hasil capai indicator kinerja pembangunan daerah. Sedangkan tentang penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap kerugian masyarakat, maka Pemko

Gunungsitoli akan mengambil kebijakan yang tepat terhadap SKPD yang kinerjanya buruk.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli,SE saat diminta tanggapannya usai memimpin rapat paripurna pengesahan APBD Kota Gunungsitoli TA 2013 mengatakan pembahasan APBD Kota Gunungsitoli sudah melalui mekanisme yang ada sehingga penetapannya tergolong cepat apalagi seluruh fraksi-fraksi dan komisi-komisi serta perangkat kelembagaan yang ada di DPRD Kota Gunungsitoli sudah bekerja maksimal dari pagi hingga malam hari,katanya. (YAGI)

10

KPK POS E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

GALI PARIT - Beko mIlik NG dan PS serobot lahan masyarakat, Bukit Timah, Dumai. (KPK POS/S.PURBA)

Nasyid Miliki Nilai Spritual Tinggi BUKIT KAPUR - Lurah Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Waginen, saat ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Senin pekan lalu, menegaskan tidak akan ada penanda tanaganan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) ataupun surat sejenisnya, di atas tanah bermasalah, antara Ng, dengan Tomzon Tampubolon Cs. “Saya tidak akan menerbitkan SKGR di atas tanah bermasalah,” demikian penegasan Waginen saat pertemuan

antara Lurah Bukit Nenas dengan pemilik tanah Drs Tomzon Tampubolon, Ketua Kelompok Tani Tropindo Tonggi Kasih

(Poktan TTP) Bukit Timah.

Waginen tidak menafik, lahan yang diklaim Ng, telah dijual kepada pihak lain. Jual beli lahan tersebut pihak pembeli berhubungan dengan Camat Bukit Kapur. Lurah diinformasikan Camat bahwa lahan Ng, ada yang beli dan pembelinya warga Jakarta. Untuk mengetahui kepastian letak lahan milik Ng, Senin lalu, pihak kecamatan Bukit Kapur dan kelurahan Bu-

kit Nenas melakukan pengukuran lahan di lapangan. Ternyata ada yang keberatan dari Poktan TTP Bukit Timah. Tentunya hal ini harus disikapi.

Menurut Waginen, sebelumnya juga ada masyarakat Bukit Nenas yang komplain terkait pembekoan lahan yang dilakukan PS. Masyarakat ramai-ramai mendatangi kantor lurah, bahwa lahan masyarakat Bukit Nenas termasuk yang diklaim Ng. Un-

tuk membuktikan kepemilikan lahan, Lurah meminta bukti kepemilikan.

Diakui Waginen, surat-surat lahan yang dimiliki Ng, diterbitkan tahun 2005 oleh Syamsul Bahri Lurah lama, sekarang Syamsul bertugas di Bagian Pemerintahan Sekdako Dumai.

"Untuk lebih jelasnya, kepemilikan lahan Ng, tanyakan saja ke Syamsul," pinta Waginen.

Kedatangan Tomzon ke kantor Lurah Bukit Nenas, melaporkan adanya aktivitas pembekoan, terkait dugaan penyerobotan lahan miliknya yang dilakukan salah seorang warga Jakarta inisial Ng dan PS warga Bukit Kapur. Lahan milik Tomzon yang telah memiliki Surat Tanah diperkirakan seluas 600 hektar terletak di Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Bukit Timah, Dumai diperoleh pada tahun 1991. Namun oleh PS, lahan milik Tomzon diklaim sebagai lahan milik Ng. Dalam pertemuan antara Ketua Poktan TTP dengan pembeli dan PS, serta masyarakat, diakui pihak pembeli bahwa, lahan yang diklaim Ng, dibeli dari Ketua Kelompok Tani Suka Maju yang diketuai Simbolon. Padahal antara Poktan TTP dengan Poktan Suka Maju pernah berperkara di Pengadilan Negeri Dumai terkait perkara masalah tanah. Perkara tersebut dimenangkan Poktan Tropindo Tonggi Kasih yang dipimpin Tomzon Tampubolon.

Tindaklanjut penyerobotan tersebut, Ng dengan menggunakan alat berat excapator membeko lahan milik Tomzon.

Disebut-sebut, pembekoan tersebut sebagai tanda batas. Padahal di lapangan lahan Tomzon seluas 600 hektar telah dibeko oleh Ng dan PS. Pembekoan lahan yang dilakukan PS tidak hanya lahan Poktan TTP, tapi juga lahan masyarakat Bukit Timah seluas 300 hektar, sehingga menimbulkan keresahan di tengahtengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut,

Tomzon mendesak Lurah Bukit Nenas agar tidak menerbitkan SKGR di atas lahan miliknya itu.

“Jika saya dapati ada transaksi jual beli diketahui Lurah Bukit Nenas, dan Camat Bukit Kapur jangan salahkan saya, akan saya tempuh melalui jalur hukum, dengan mem-PTUN-kan Lurah dan Camat," ujar Tomzon.

Masih kata Tomzon, dugaan penyerobotan lahan oleh Ng dan PS pihaknya segera menyurati Lurah dan Camat agar tidak menerbitkan SKGR atas tanah miliknya itu. Dia juga mendesak Ng dan Ps menghentikan aktivitas pembekoan di atas lahan seluas 600 hektar, yang merupakan milik Koperasi Tropindo Tonggi Kasih. Terkait pembekoan yang dilakukan PS, pihak Poktan sudah mempersiapkan laporkan ke Polda Riau agar diambil tindakan tegas, dan alat berat tersebut ditangkap. Karena sudah meresahkan masyarakat.

Secara terpisah Syamsul Bahri Bagian Pemerintahan Sekdako Dumai, mantan Lurah Bukit Nenas, ketika ditemui KPK Pos, di ruang kerjanya belum lama ini, membenarkan bahwa pihaknya telah menerbitkan SKGR atas nama Ng. Penerbitan SKGR tersebut dilakukan pada saat menjabat Lurah Bukit Nenas tahun 2005 lalu. Penerbitan SKGR atas lahan yang diganti rugi NG dari Simbolon Ketua Kelompok Tani Suka Maju. Luas lahan yang diganti rugi diperkitakan 600-san hektar, terletak di kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur.

Disinggung soal pembekoan yang dilakukan PS, mendekati TPA Dumai sekitar 1 KM, dengan lokasi pembekoan, menurut Syamsul sudah terlalu jauh, melewati kelurahan Bagan Besar, perbatasan langsung Kelurahan Mekar Sari adalah Kelurahan Bagan Besar, bukan Bukit Nenas.

"Jika pembekoan tersebut, medekati TPA, sudah masuk wilayah kelurahan Mekar Sari," ujar Syamsul. (PUR)

KRIMINAL SEPEKAN

PT GPB Diduga tersebut belum juga direspon. ( Tak Miliki Izin 19 Kasus HIV/ AIDS di Lingkungan Tebingtinggi, BATUBARA - PT Gunung Pantara Barisan (GPB) di Desa Kuala Indah, Dua Meninggal Kecamatan Medang Deras, Kabupaten TIM)

Batubara, diduga tidak memiliki Izin lingkungan. Sehingga dalam pengoperasiannya, perusahaan tersebut banyak sekali menghadapi masalah, terutama protes dari warga setempat. Pasalnya, tanaman sawit yang kurang produktif dan mengarah kepada kematian akibat limbah PT GPB. Selain itu ditambah lagi dengan puluhan rumah warga dan tempat ibadah (Gereja) mengalami keretakan serius pada dinding batu, di bagian bawah atas yang berpontensi sekali menelan korban jiwa. Keretakan itu terjadi akibat volume mobil pengangkut hasil produksi PT GPB (semen), yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan.

Selain merusak rumah, pengangkut PT GPB juga menimbulkan polusi yang berakibat pada penyakit saluran pernapasan penduduk yang berada di sana.

Warga merasa heran, kenapa perusahaan itu terus beroperasi, padahal sudah cukup banyak surat protes dan tindakan yang dilakukan, namun tidak diperhatikan pemerintah setenmpat.

"Kita heran, kenapa perusahaan itu masih terus beroperasi," ungkap Ketua Aliansi LSM Batubara Sutrino, Rabu, di Kantornya, Jalan Jenderal Sudirman Indrapura.

Menurut Trisno, demikian sapaan akrabnya, PT GPB sudah beroperasi kurang lebih lima tahun. Namun diduga kuat perusahaan ini tidak memiliki izin lingkungan. "Jika izin lingkungan ada, yakinlah fakta di lapangan tidak seperti yang terjadi saat ini," pungkas Trisno.

Mengapa ?, demikian Trisno, karena sesuai undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, semua ada kajiannya, agar dampak negatif dari pengoperasian perusahaan dapat teratasi.

Lanjutnya, sebelum dioperasikan perusahaan harus terbuka, terutama menyangkut izin lingkungan yang wajib diumumkan lebih dahulu kepada warga yang akan terkena dampak dari pengoperasian perusahaan. "Terkait PT GPB, menurut penilaian tidak ada keterbukaan dalam persoalan izin itu," ungkap Sutrisno.

Menurut Trisno, pihaknya sudah dua kali menyurati perusahaan PT GPB, dengan nomor : 015/A/LSM/1.2/XI/ 2012 dan 019/A/LSM/1.2/XII/2012, tetapi hampir satu bulan lebih surat

TEBINGTINGGI - Perkembangan kasus penyakit HIV/AIDS selama ini cukup signifikan dengan peningkatan cukup tajam. Sejak tahun 1992 tercatat di Sumut terjadi 1 kasus penderita penyakit HIV/AIDS kemudian berkembang Agustus 2010 sudah menjadi 3.311 kasus dan Februari 2011 tercatat 3.810 kasus. Sedangkan di Kota Tebingtinggi, sejak tahun 2010 hingga 2012 tercatat 19 kasus penderita HIV/AIDS yang terinfeksi, 2 diantaranya meninggal dunia.

Hal itu diungkapkan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melalui Kadis Kesehatan dr H Vive Kananda Sp THT saat membuka kegiatan Sosialisasi HIV/AIDS dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN), Rabu, di aula eks BP7 Kota Tebingtinggi yang diikuti peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk kaum waria (wanita pria).

Dalam mengantisipasi perkembangan penyakit HIV/AIDS di Kota Tebingtinggi menurut walikota, ada tiga strategi yang perlu dilakukan. Di antaranya, pencegahan penularan dengan cara melakukan kegiatan kampanye, penyuluhan maupun sosialisasi. Kedua, dengan cara penanggulangan penderita HIV lewat peningkatan pelayanan kesehatan bagi orang penderita HIV/ AIDS serta melakukan rehabilitasi bagi penderita HIV/AIDS dengan membuka akses sosial, ekonomi dan kesehatan.

Sosialisasi digelar bekerjasama dengan pihak RSUD Kumpulan Pane itu dihadiri nara sumber dr Dedy Syahputera dan dr Alpen Situmorang yang memaparkan seputar pencegahan penyakit. Khususnya bagi yang sudah berkeluarga diharapkan tidak melakukan hubungan suami-isteri yang bukan pasangannya, sehingga risiko terhadap penyakit HIV/AIDS bisa ditekan sekecil mungkin.

Diterangkan juga, di Kota Tebingtinggi kini telah dibuka klinik Voluntary Counseling Test (VCT) di RSUD Kumpulan Pane sejak tahun 2010 dengan harapan warga dapat melakukan pemeriksaan kondisi darahnya secara ‘gratis’ guna mengetahui apakah menderita HIV/AIDS. Usai mengikuti acara sosialisasi, para peserta yang umumnya terdiri dari para sopir angkutan jarak jauh, PSK, pekerja salon maupun waria menerima bingkisan ‘kondom gratis’ sebagai

langkah Dinas Kesehatan bersama Pemko menanggulangi penyakit HIV/ AIDS di Tebingtinggi.(RS)

Ijazah Hilang di Kampus UISU MEDAN - Mahasiswa dan staf pengajar di UISU resah. Pasalnya, ijazah mahasiswa ada yang hilang, sehingga menghambat proses perkuliahan para mahasiswa di kampus ini. Mahasiswa yang kehilangan ijazah tersebut diketahui di antaranya bernama Abdul Latif.

Para mahasiswa dikabarkan melaporkan kehilangan ijazah tersebut ke Polsek Delitua. Diduga kuat pelaku pencurian adalah orang dalam kampus. Di antaranya yang dicurigai para mahasiswa adalah, Is dan Ys. Polsek Delitua sudah menindaklanjuti laporan mahasiswa itu. Kedua yang diduga sebagai malingnya mengaku, ijazah yang diambil hanya untuk pengamanan. Bukan dicuri. (CERIA)

Pengedar Transaksi Narkoba di Halaman Masjid LANGSA - Tersangka tertangkap tangan bisnis narkoba yang dilakoni Nadia Ramzani (29), akhirnya kandas.

Dari tangan pemuda asal Tanjung Karang, Karang Baru, Aceh Tamiang tersebut disita barang bukti sabu-sabu. Ia menyerah pasca bertransaksi dengan petugas yang menyamar di areal Masjid Agung Darul Falah, Langsa, Senin sore.

Selanjutnya tersangka digiring ke sel tahanan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kasat Narkoba Polres Langsa Iptu Rafi Darmawan, Senin, menyatakan timnya sukses meringkus nadia. ”Aparat menerima informasi dari masyarakat, selanjutnya melakukan penelusuran dan pengembangan. Setelah mendapat nomor kontak tersangka, ia pun dihubungi serta sepakat bertemu di areal Masjid Agung,” jelas Iptu Rafi.

Usai berbincang-bincang, Senin sore, mereka bertemu dengan permintaan pesanan sejumlah narkoba. ”Nadia datang ke TKP dengan membawa satu ons sabu senilai Rp70 Juta, tak bisa lagi berkutik setelah tangannya digari,” kata Rafi.

Sementara itu di lokasi terpisah, Minggu lalu, pihaknya juga berhasil mengamankan seorang tersangka diduga pengedar ganja. MS (37) warga Gampong Sungai Pauh, Langsa Barat (BSO)

PASIR LAUT Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Zahra, di Desa Pulau Balai, menggunakan pasir laut.

(KPK POS/AZT)

SINGKIL - Walau dilarang, penggunaan material lokal berupa pasir laut dan terumbu karang saat ini masih saja berlangsung di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil.

Ironisnya bukan hanya warga lokal, sejumlah proyek yang didanai oleh pemerintah justru ikut terlibat menggerus pasir laut di kawasan ini.

Kasus terakhir, adalah proyek pembangunan Sekolah Taman KanakKanak (TK) Al-Zahra, di Desa Pulau Balai, yang diduga menggunakan pasir laut. Proyek ini, menggunakan dana OTSUS/APBA, senilai Rp 220 Juta yang dikerjakan oleh CV.Pulau Mawar.

Dugaan ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah sumber yang ditemui KPK Pos di Pulau Balai, Selasa pekan lalu. Sumber juga memastikan, kasus ini sudah dilaporkan ke dinas terkait (pendidikan) di Singkil. Namun sebagaimana pengakuan mereka, belum ada tindakan terkait penggunaan pasir laut oleh CV Pulau Mawar ini.

"Sampai hari ini tidak ada tanggapan. Mungkin

mereka menunggu bangunan TK itu runtuh, baru turun kelapangan," kata sumber ketus.

Dihubungi terpisah, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Khalilullah SPd, yang bertindak sebagai Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek ini, justru terkesan ringan menanggapi persoalan tersebuat.

"Itu tidak bisa, harus dibuang pasir lautnya," kata Khalillullah, tanpa merinci apa tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan.

Bukan hanya Khalillullah, Zulfan, Konsultan pengawas dari PT.Virgin Rekatama pun terkesan tidak peduli. Upaya KPKPos untuk mengkonfirmasi Zulfan melalui telepon selularnya, selalu tidak disahuti. Demikian juga pesan singkat (SMS), walau terkirim, juga tidak pernah dibalas. Menghindarnya Zulfan dari KPK Pos, semakin menguatkan, kalau kasus pasir laut ini benar adanya.

Asisten-I Setdakab Aceh Singkil, Drs.Azmi, yang diminta tanggapannya atas kasus ini

mengaku geram. "Biaya memperbaiki lingkungan yang dirusak, tidak sebanding dengan harga material yang diambil. Ini tidak boleh dibiarkan, jangan gara-gara mencari untung besar lingkungan dirusak," pungkas Azmi.

Amatan wartawan, Selasa pekan lalu, pekerjaan proyek sekolah TK Al-Zahra ini, sudah memasuki tahap finishing.

Kecuali jendela, pintu maupun pengecatan sekolah sudah selesai.

Hingga berita ini terkirim, belum diterima informasi, apakah ada sanksi diberikan oleh Dinas Pendidikan Aceh Singkil, terhadap kontraktor yang menggunakan pasir laut ini.

Catatan wartawan, walau pelakunya bisa dijerat dengan UndangUndang Lingkungan, namun kasus perusakan lingkungan seperti ini nyaris tidak pernah ditindak lanjuti. Tidak diketahui apa penyebabnya, yang pasti setiap kasus ini muncul di Kecamatan Pulau Banyak, pelakunya cenderung lolos dari jeratan hukum.

(AZT)

11

KPK POS E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

KRIMINAL

SUMUT

Empat Karyawati Ramayana Robinson Minta Perindungan ke DPRD Binjai

KAYU BAKAU - Hutan bakau di Batam yang dirambah dan dijadikan arang oleh para mafia di sana.(KPK POS/DS)

BATAM - Sangat disayangkan kinerja Dinas KP2K Kota Batam dan Polda Kepri. Sampai berita ini naik cetak, belum ada tindakan menghentikan atau menangkap mafia pengusaha arang yang diduga ilegal.

Padahal, sang pengusaha dengan bebas beraktivitas diberbagai sudut Kota Batam.

Terutama di daerah Barelang dan pulau-pulau sekitarnya yang dengan bebasnya menggunduli hutan bakau (mangrove). Mafiamafia ini memanfaatkan masyarakat tempatan dalam merambah lahan yang diperuntukkan pemerintah sebagai hutan mangrove.

Ketika KPK Pos melakukan penelusuran dan investigasi ke

daerah Air Langka Kelurahan Galang Baru-Barelang, masyarakat di sana mengatakan, mereka sehari-hari mengambil kayu bakau dari hutan Barelang untuk di jadikan arang bakau.

Untuk mengelabui aparat, mafia ini memanfaatkan masyarakat setempat. Masyarakat disuruh para mafia mengambil kayu bakau dan membakarnya jadi arang.

"Setelah kayu menjadi arang mereka menjual kepada mafia

arang bernama Ahui dengan harga 2.600 sampai dengan 3.000 rupiah per kilogramnya," ujar salah satu masyarakat yang minta namanya dirahasiakan.

Setelah arang dijual, kemudian para mengemasnya untuk diekspor ke berbagai negara dengan harga yang lumayan tinggi.

Ketika KPK Pos melakukan konfirmasi kepada Ahui terkait masalah ini lewat telepon genggamnya tidak pernah berhasil. Para mafia ini tidak pernah mau mengangkat telepon dari wartawan.

Mulusnya perambahan hutan bakau di Balerang diduga kuat karena aparat di sana sudah

terima uang 'tutup mata'. "Inilah yang mengakibatkan semua hutan bakau di Batam rusak, dan perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum Kota Batam mengalami musibah," ujar salah satu warga.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAKTA 45 Jakarta Perwakilan Batam mengatakan, hutan bakau di Provinsi Kepulauan Riau adalah hutan yang dilindungi pemerintah. Siapa pun yang merusak atau menebang kayu bakau harus dihukum seberat-beratnya.

"Apabila ini dibiarkan berkesinambungan secara terstruktur maka hutan bakau yang ada di Batam akan habis dan punah," ujar aktivis ini kepada KPK Pos. (DS)

Kapolres Binjai Kembali Diadukan ke Kapolri BINJAI - Menyusul laporan LSM Wanacakra No.166/ WCR-KB/Lap/X//2012 kepada Kapolri dan Kapoldasu yang disampaikan 30 Oktober lalu terkait kinerja Polres Kota Binjai, Wanacakra berencana akan menggelar aksi ke Poldasu untuk meminta ketegasan sikap petinggi Polri Sumatera Utara.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy kepada koran ini, Rabu pekan lalu, mengingat laporan mereka ke Poldasu dan Polri belum mendapat tanggapan.

Dikatakan, rencana aksi selain untuk meminta kepastian hukum atas berbagai laporan pengaduan yang disampaikan kepada Polres Binjai sekaligus untuk menagih hasil penanganan laporan dugaan KKN berjamaah anggota DPRD Kota Binjai priode 2004-2009 tahun anggaran 2005-2006 yang merugikan keuangan Negara lebih Rp10 Miliar,

termasuk yang sudah ditetapkan hasil audit BPK sebesar Rp6 Miliar lebih.

Gito Affandy mengaku langkah ini sudah waktunya dilakukan mengingat tidak adanya tanda-tanda keseriusan hamba hukum baik Polres Binjai maupun Poldasu dalam menyikapi laporan elemen masyarakat yang nyerempat di lingkungan penguasa maupun Wakil Rakyat.

Wanacakra menitik beratkan kepada pernyataan Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon yang mengaku tidak ada tindak pidana terhadap pemalsuan Pangkat/ Golongan Guru III/b menjadi III/c untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah menyusul penanganan laporan tentang Pengadaan dan Penjualan buku Sekolah (LKS) Ilegal dengan menggunakan Logo Pemerintah Kota Binjai serta pengabaian laporan tertulis masyarakat Rudiansyah atas tindakan Lurah Cengkeh Turi yang mengeluarkan rekomen-

dasi istrinya berstatus gadis untuk kepentingan kerja di Malaysia.

Soal usulan Abdullah Yus SAg untuk diangkat menjadi Kepala Sekolah, KUPTD Kecamatan Binjai Timur membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidkan Kota Binjai dengan pangkat/ Golongan III/b, namun pada SK Walikota No.821.29-323/ K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 nomor urut 93 pangkat tersebut berubah menjadi Gol.III/c.

Tepat sepuluh bulan menjabat Kepala Sekolah dengan pangkat golongan palsu III/c, sejalan dengan proses lidik yang dilakukan Polres Binjai maupun Polda Sumatera Utara, kemudian Walikota Binjai membuat ralat melalui SK perubahan No.821.29426/ K/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang perubahan atas keputusan Walikota Binjai No.821.29-323/K/2011 tanggal 4 Agustus 2011 nomor urut 93 tanggal 4 Agustus

2011 tentang pengangkatan Kepala Sekolah atas nama Abdullah Yus SAg dengan merubah pangkat/golongan III/c kembali menjadi III/b yang tidak serta merta mencopot jabatan Kepala Sekolah tersebut sampai dengan Abdullah Yus SAg menyandang pangkat Gol Penata III/c TMT 1 October 2012”.

Terkait penanganan perkara pengadaan dan penjualan buku Sekolah (LKS) diduga Ilegal dengan menggunakan Logo Pemerintah Kota Binjai terkesan sudah mati suri sejalan dengan ulah oknum KUPTD Kecamatan Binjai Selatan yang merupakan saudara kandung Walikota Binjai yang diduga keras memberi maklumat kepada para kepala Sekolah untuk tidak menghadiri undangan Polres Binjai karena perkara tersebut dianggap sudah selesai. Dan ini terbukti dengan tidak hadirnya sebagian para kepala Sekolah saat diundang oleh Satuan Tipikor.

Dua Penjudi Dieksekusi Cambuk ACEH TAMIANG - Kejaksaan Negeri Kuala Simpang menggelar eksekusi hukuman cambuk, terhadap dua pelaku perjudian (maisir). Mereka adalah Suhendra alias Manda bin Thamrin dan Khaidir bin Husni.

Kedua pelaku maisir tersebut didera masing-masing dengan 6 kali cambukan. Eksekusi merupakan hasil putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang, berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri, Senin.

Eksekusi cambuk dilakukan karena para pelaku judi toto gelap (togel), terbukti secar sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana maisir (perjudian). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Jo pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003.

Selain eksekusi cambuk terhadap

dua pelaku perjudian (togel), pada kesempatan itu Kejari Kuala Simpang juga menggelar acara pembakaran barang bukti narkotika. Barang bukti berupa daun ganja dan sabu. Daun ganja yang dimusnahkan itu seberat 3.877,93 gram dan sabu seberat 14,56 gram. Dari 16 berkas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sejak Juli 2012 hingga Desember 2012 selanjutnya dieksekusi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang M. Basyar Rifai SH dalam laporannya mengatakan, dengan digelarnya hukuman cambuk ini diharapkan akan memberi efek jera bagi para pelanggar Syari’at Islam dan menjadi pelajaran bagi semua kaum muslim di Aceh agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar Qanun Syar’at Islam. (BSO)

Berbeda degan laporan tertulis Rudi Herdiansyah penduduk Jalan Coklat Kota Binjai tanggal 21 November 2011 tentang dugaan pemalsuan dokumen pemberangkatan istrinya ke Malaysia dengan status masih gadis yang dikeluarkan oleh Lurah Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara bekerjasama dengan ibu kandung istrinya. Walau sudah dilakukan pertemuan pihak keluarga istrinya di kantor Lurah bersama dengan oknum Polisi tindakan hukum tidak ada sama sekali. Padahal jelas unsur pidana pemalsuan status.

Menyusul kinerja Poldasu dalam menangani perkara dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 20052006 dengan Indikasi kerugian Negara sekitar diatas Rp10 M ini yang melibatkan sejumlah oknum Anggota DPRD akhirnya menjadi temuan BPK RI. Sebagai pelapor Wanacakra sudah beberapa kali menghadiri undangan di Satuan Tipikor Poldasu. Bahkan secara diam-diam ada oknum Sat Tipikor rajin datangi kantor DPRD Binjai yang akhirnya perkara tersebut seperti raib ditelan hantu.

Menurut Gito Affandy, apa yang kami laporkan itu sebagian merupakan temuan BPK RI dengan kerugian Negara sekitar Rp6,8 M lebih dan s/d per tanggal 22 April 2009 telah dikembalikan sekitar Rp1,5 M lebih dan sisa Rp5,2 M yang tetap menjadi kerugian Negara.

Sementara temuan versi LSM Wanacakra pada nomenklatur yang sama ditambah dengan nomenklatur yang tidak menjadi temuan BPK RI total kerugian Negara diperkirakan lebih Rp10 M. (SBR)

Klarifikasi Pemberitaan Zakat Fitrah di Kecamatan Halongonan Raib PALUTA - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Drs HHU membantah keras bahwa Zakat Infak Shadaqoh (ZIS) di wilayah Kecamatan Halongonan Raib.

Badan Kenaziran Masjid di Desa tidaklah petugas pengumpul zakat, karena itu tidak bertugas mengantarkannya ke Kecamatan.

Tidak ada aturan Kepala KUA menyetor zakat fitrah ke Kemenag Kabupaten.

Badan Kenaziran Masjid Desa tidak pernah menyetor zakat Fitrah ke KUA Kec. Halongonan sepanjang menjabat Ka KUA Kec. Halongonan.

Saudara juru warta Inisial DS tidak mengerti masalah managemen zakat, karena itu wajar memahami jawaban Ka.KUA Kec.

Halongonan menurutnya berbelit-belit. Selanjutnya di Kemenag Kab. Paluta tidak ada Kepala Bidang Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

Demikian hak jawab ini disampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan Koran KPK Pos Edisi 229/ Tahun V tertanggal 10-16 Desember 2012 yang menyudutkan nama baik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Halo-

ngonan Drs HHU. Menurutnya, semua tuduhan yang dialamatkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Drs HHU dituding tidak beralasan dan sangat tidak berdasar, terkesan adanya unsur balas dendam dari juru warta Inisial DS yang membuat berita bohong tersebut yang bertugas di wilayah Paluta.

Ia juga sangat menyesalkan berita itu

sampai muncul ke permukaan dan semua tudingan yang dimuat dalam Koran tersebut dipandang adanya upaya pembunuhan karakter, dan tidak hanya melibatkan nama pejabat di lingkungan Kemenag Paluta secara pribadi namun institusi juga dipertaruhkan dan berpotensi bisa menjadi citra buruk institusi dan Kecamatan Halongonan. (tim)

BINJAI - Nasib empat Karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Binjai yakni Renny Dwi Kasmawati, Sri Rahayu, Sri Ramadhani dan Desi Chirtnora S yang dimutasi secara sepihak tanpa didasari bukti kesalahan kini menjadi sorotan dan keprihatinan dari berbagai pihak disebabkan mutasi yang dilakukan perusahaan dinilai tidak wajar, karena langkah yang diambil pimpinan perusahaan secara tidak langsung sama saja ingin memberhentikan karyawan tersebut.

Keempat karyawan yang dimutasi tersebut memang sudah mengadukan nasib yang menimpa mereka ke Dinsosnaker dan DPRD Binjai, tinggal lagi mereka masih menunggu bagaimana kinerja dari kedua instansi tersebut menyelesaikannya.

"Kami sudah melayangkan surat pengaduan baik ke Dinsosnaker dan DPRD Binjai, kami harapkan keduanya bisa memperjuangkan nasib kami. Sudah hampir delapan tahun kami bekerja di perusahaan ini, tapi kok seenaknya saja perusahaan memutasikan kami, jauh pula itu ke Siantar," ujar keempat karyawati tersebut.

Ketua Komisi B dari Fraksi PDI-P DPRD Binjai Bob Andika Mamana Sitepu saat dikonfirmasi mengatakan, dia cukup prihatin dengan nasib empat karyawan Ramayana Robinson Cabang Binjai yang dimutasi.

Apalagi mereka sudah lama bekerja di perusahaan tersebut dan surat keempat karyawan itu sudah masuk ke mari. "Berdasarkan pengaduan mereka, secepatnya kita akan memanggil Pimpinan PT Ramayanan Lestari Sentosa Tbk dan juga keempat karyawan yang dimutasi untuk didudukkan secara bersama dan akan kita pertanyakan kepada pimpinan perusahaan prihal pemutasian karyawannya," jelas Bob. Sementara Kadinsosnaker Kota Binjai Nani Sundari diwakili Kabid HI dan Pengawasan Kisman Ginting juga menjelaskan surat pengaduan keempat karyawan yang dimutasi tersebut sudah diterima.

Pihaknya juga telah mengirim surat kepada pimpinan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Menanggapi permasalahan tersebut Ketua DPD LSM Grakindo Kota Binjai Evan Dani angkat bicara.

Kita sudah mengetahui tentang pemutasian tersebut, karena keempat karyawan itu ada melaporkan melalui surat tertulis tentang nasib yang menimpa mereka.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan pihak PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Binjai hanya akal-akalan perusahaan.

"Dasar apa perusahaan mutasikan mereka, kalau karyawan salah, apa bukti kesalahannya. Menurut saya pemutasian yang dilakukan adanya sinyalemen yang tak lain hanya ingin membuang karyawan tersebut," tegasnya. (SBR)

Mantan Kadis Pendidikan Langkat Dipolisikan BINJAI - Mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat, SS yang awalnya ditahan, sekarang menjadi tahanan luar akibat jaminan keluarga. SS sempat ditahan di Mapolres Binjai atas laporan ke Polsek Binjai Utara, sesuai Laporan Polisi : LP/87/ XI/2021/B.Utara tanggal 10 November. Mantan Kadis ini dituduh melakukan penipuan dan penggelapan serta pengaturan proyek di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Keterangan yang dihimpun koran ini menyebutkan, terkuaknya kasus dugaan penipuan dan penggelapan diawali dari IR selaku Kasi Bangunan dan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kab.Langkat yang kini dimutasikan ke Intansi lain di Kab.Langkat, diperintahkan oleh SS yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kab.Langkat untuk mengutip uang rekanan berinisial BK sebesar Rp200 juta dengan iming-iming nantinya sebagai balas jasa akan diberikan proyek di kantor dinas Pendidikan tersebut.

Pertemuan kesepakatan itu dimulai dari beberapa bulan lalu di kediaman rumah SS yang dihadiri SS, AS, AN, IR, BK, SG dan beberapa staf kantor dinas itu.

Dalam kesepakatan itu, untuk menutupi barang mobilier yang belum dipenuhi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maka IR diperintahkan bersama SG untuk mengutip uang rekanan serta selanjutnya IR bergerak ke rumah BK untuk mengambil uang sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada AN dan selang beberapa hari sisa sebesar Rp150 juta itu kembali diserahkan BK kepada IR dan seterusnya berdasarkan perintah SS, uang tersebut tetap diserahkan kepada AN. Hingga beberapa hari kemudian, BK bersama rekannya mendatangi kediaman IR untuk membuat kwitansi tanda penerimaan uang yang telah diterima IR beberapa hari lalu di Kab.Langkat.

Setelah Kadis Pendidikan Kab.Langkat SS dicopot dari jabatannya dan IR dimutasi ke intansi lain permasalahan mulai timbul.

IR diminta pertanggung jawabannya oleh BK atas proyek yang tidak diperolehnya sehingga meminta uang tersebut dikembalikan. Karena IR tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka BK mengadukan IR ke Polsek Binjai Utara.

Saat IR ditemui di Polsek Binjai Utara setelah pemeriksaan mengatakan, ianya mengambil uang dari BK karena perintah SS selaku atasan. Uang itu diserahkan kepada AS dan AN. Kemudian IR menambahkan dalam pemeriksaan di Polsek Binjai Utara ia sudah menjelaskan kepada SS untuk tidak menutupi dan menjelaskan kemana uang itu mengalir.

Sementara itu mantan Kadis Pendidikan Kab. Langkat SS yang memenuhi panggilan sebagai tersangka menghadiri panggilannya, Sabtu pagi. (SBR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

SITUS prostitusi online semakin menggila. Jumlah pengguna situs terlarang ini, dari hari ke hari terus bertambah. Penggunanya (terutama) kalangan remaja. Disusul, lelaki 'hidung belang' yang memang doyan seks. Sementara penjaja seks online ini kebanyakan Anak Baru Gede (ABG), dan ada juga mahasiswi.

Seperti dituturkan seorang remaja kepada awak media ini, sebuah situs Prostitusi Online (PO) terlarang mengunggah foto seorang gadis berstatus mahasiswi. Posenya cukup menantang. Wajahnya disensor. Sejumlah data terkait gadis itu diumbar.

Mulai tarifnya, kelebihannya, hingga ukuran kemolekan tubuhnya disajikan secara detail.

Satu lagi, nomor telepon yang bisa dihubungi juga disajikan di situs yang menasbihkan diri sebagai penyedia informasi dunia syahwat itu. “Dia kuliah di Solo. Sekarang lagi ramai dibicarakan,” kata salah satu pengguna situs tersebut.

Tak butuh waktu lama untuk menguak informasi seputar mahasiswi itu. Dalam hitungan jam, komentar dan testimoni mengalir seiring bertambahnya para member yang aktif di situs itu.

“Mereka yang sudah pernah ‘memakai’, akan

LIPSUS

memberikan FR (field report) di laman sub forum.

FR ini berisi informasi apa saja terkait TO (target operasi),” jelasnya.

Situs tersebut memang baru aktif sekitar dua tahun lalu. Namun, jumlah anggotanya telah melampaui 322.000 orang. Datanya tertata rapi.

Semua postingan terklasifikasikan berdasarkan daerah yang bersangkutan.

Seperti organisasi bawah tanah, percakapan mereka pun tertutup. Banyak bahasa sandi dan singkatan bertebaran. Account mereka pun disamarkan. “Semua pakai nick name untuk menjaga kerahasiaan,” katanya sambil menunjukkan sejumlah bahasa sandi situs itu.

Di kota-kota besar, termasuk Kota Medan, jaringan prostitusi ini juga sudah merambah ke pusat-pusat berbelanjaan yang ada. Dengan mudah sebenarnya mengenali mereka (penjaja seks) yang ingin menawarkan jasanya. Mereka, biasanya dua atau tiga orang, duduk santai di sebuah resto. Di tempat ini mereka menanti calon yang ingin merasakan 'layanan' mereka. Tentunya pertemuan awal itu didahului dengan janji melalui situs media online. Setelah sepakat harga dan bentuk

pelayanan, mereka bertemu di pusat perbelanjaan.

Karena sudah ada kesepakatan, akhirnya mereka bergegas ke tempat yang tentunya aman dan nyaman. Cara ini mungkin hanyalah sekelumit dari sekian modus bisnis syahwat di era teknologi.

Potret tersebut juga menunjukkan betapa praktek prostitusi saat ini mulai bergeser dari caracara konvensional ke cara-cara lebih canggih, rapi, dan susah terendus. Mereka tak lagi mangkal di tempat-tempat tertentu untuk menanti lelaki hidung belang. Melainkan, cukup melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, tagged ataupun aplikasi chatting seperti MIRC, omegle, mig33 dan situs-situs terlarang lainnya.

Menyikapi prostitusi di jejaring sosial ini, kita tak menampik adanya praktik prostitusi berbasis teknologi ini. Meski sulit untuk mendata apalagi membinanya, diakui bahwa korban terbesar dari kebebasan arus informasi dan teknologi adalah anak-anak seusia SMP-SMA. Mereka itulah yang sangat rentan terjebak pada dunia eksploitasi seksual, karena masih labil emosinya. (TIM)

Polisi Tangkap Jaringan Prostitusi JAJARAN Reserse Mobil (Resmob) Polda Metro Jaya berhasil menangkap jaringan prostitusi online. Mereka ditangkap saat di Hotel Aston Kuningan Suite kamar 209 dan 211, Setiabudi Utara, Jakarta Selatan. Hal ini sesuai Laporan Polisi Nomor 647/XII/2012/PMJ/Ditreskrimum, 5 Desember 2012 lalu

"Tindak Pidana perdagangan orang atau tindak pidana informasi transaksi elektronik yang menjurus ke arah pornografi, diamankan delapan orang tersangka. Tiga orang sebagai pengurus berinisial RW (operator website), NA sebagai maminya, HD Operasional Lapangan dan lima orang sebagai PSK berinisial NF, SS, WD, EV dan

BUKAN ISAPAN JEMPOL TERNYATA keberadaan situs prostitusi online di internet bukan sekedar isapan jempol semata.

Setelah kasus serupa terungkap beberapa waktu lalu pada akun facebook, kali ini pengelola bisnis 'basah' ini memanfaatkan domain gratis sebagai wadah memasarkan “hot produk-nya”.

Peristiwa adanya Prostitusi Online ini terungkap setelah aparat Kepolisian Bagian Khusus Cyber Crime Polda Metro Jaya melakukan patroli situs dan internet sebelumnya. Dua situs berdomain gratis www.dennymanagement.multiply.com dan www.deliveryjakarta.cc.cc digunakan oleh YB (30 th) dalam mengoperasikan bisnis haram-

UP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto.

Rikwanto menuturkan, salah satu maminya berinisial RD memasang iklan di internet. Diketahui ada tiga website yang digunakan, yakni kr**il.net, binta***awar.net, se**rot.com. "Di sini menawarkan janji kencan. Tarif Rp600 ribu sampai Rp1,2

juta," ungkapnya.

Rikwanto menjelaskan dari hasil penangkapan diamankan barang bukti berupa, uang tunai Rp3.970.000, empat bungkus tisu basah, tiga botol jel plastik pelicin, 11 buah kondom, dua helai handuk, 20 lembar kartu diskon dan empat lembar key card hotel.

"Mereka diamankan karena menjajakan orang dan memperdagangkan manusia.

Hal tersebut sesuai pasal 2 ayat 1 UU No. 23 tahun 2007 dan Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 dan pasal 506 KUHP dengan ancaman penjara lima tahun ke atas," papar Rikwanto.

Rikwanto menambahkan mereka sudah berpraktik lebih dari satu tahun. Kasus ini pun masih dalam pengembangan Unit Resmob Polda Metro Jaya.

"Penghasilan satu minggu Rp50 juta hingga Rp75 juta, sedangkan untuk masingmasing tersangka, jumlah penghasilan dikurangi pembayaran hotel, masing-masing bisa sekitar antara Rp5 juta-10 juta. Bahkan satu hari bisa melayani sembilan kali," tandasnya. (TIM)

nya.

Sang pemilik situs (YB) dibekuk di sebuah wisma di kawasan Jakarta Selatan, beberapa hari lalu. Dari lokasi penangkapan polisi mengamankan, dua lembar bill transaksi, dua sprai warna putih, satu buah pakaian dalam, dua handuk putih, dua unit handphone, uang tunai Rp5 juta, dan satu buah kondom.

Tersangka bakal dijerat pasal 506 KUHP, tentang perbuatan mucikari, dengan ancaman hukuman 1,4 tahun. Mengenai sangkaan pasal dalam UU ITE, Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman dan penyidikan lebih lanjut.

Namun keberadaan kedua situs tersebut tidak lagi dapat dinikmati seperti sebelumnya. Pada halaman muka situs itu (sebelum terungkap) terdapat banyak foto-foto yang menampilkan profil sang model.

Bahkan di belakang nama para wanita panggilan itu terda-

pat angka-angka sebagai harga yang mesti ditebus para hidung belang. Misalnya bernama Yenni8 (maaf hanya sebagai contoh), di situ jelas bahwa tarif untuk Yenni seharga Rp8 juta.

Dalam pola operasionalnya, pelanggan dan pengelola situs melakukan chatting secara online menggunakan layanan Yahoo Messenger. Kemudian bila dirasa serius, baru YB berhubungan langsung dengan calon pelanggan melalui ponsel. Pola pembayaran yang digunakan adalah Downpayment (DP) dan Cash on Delivery.

Dengan system DP/Uang muka, sejumlah uang dikirimkan ke rekening YB kemudian YB menyiapkan segala sesuatunya. Pada sistem Cash on Delivery, setelah deal kesepakatan tercapai, layanan yang dibutuhkan lelaki hidung belang baru dapat dinikmati setelah pembayaran dilakukan saat sang model wanita tiba di tempat yang disepakati. (TIM)

Ratu Prostitusi Berpenghasilan Rp3 Miliar/bulan RAUT kesedihan terpancar dari wajah Keyko saat dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolrestabes. Ibu dua anak itu kemudian mau membuka sedikit awal muasal menjalani bisnisnya.

Yunita alias Keyko adalah ratu prostitusi asal Jakarta yang memiliki 1.800 anak buah, tersebar di Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

Keyko ditangkap di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Keyko mengaku, pekerjaan yang ia lakukan, semuanya berawal dari perceraiannya dengan sang suami beberapa tahun lalu.

Keyko sendiri dulunya merupakan model, sehingga memiliki relasi dunia modeling. Ia kemudian dipersunting seorang pengusaha asal Surabaya. Entah ada persoalan apa, sang pengusaha kemudian menceraikannya. Ia pun limbung.

Toh, ia bertekad memulai hidup baru sebagai single parent dan meminta hak pengasuhan kedua anaknya. Masalah mulai timbul ketika ia butuh banyak uang demi mempertahankan gaya

hidup glamor dan membesarkan anak-anaknya.

Keyko akhirnya memilih jalan pintas dengan terjun ke dunia prostitusi. Awalnya, Keyko juga bekerja sebagai penghibur. Karena relasinya di dunia modeling, Keyko pun mengajak rekanrekan sesama model yang bersedia menjadi wanita penghibur.

Nama Keyko begitu cepat populer di kalangan pria hidung belang. Begitu terkenalnya Keyko, banyak gadis yang justru menawarkan diri untuk menjadi anak buah Keyko. "Gadis-gadisnya itu yang justru mencari Keyko, karena namanya sudah terkenal, dan jaminan memiliki banyak konsumen kelas atas," kata Iptu Iwan.

Berdasarkan pengakuan Keyko, setiap hari ia minimal bisa menggaet 50 pelanggan dengan tarif bervariasi antara Rp1.5 sampai Rp5 juta. Dalam sehari omzetnya rata-rata mencapai Rp100 juta dan dalam sebulan bisa mencapai Rp3 miliar.

"Bila ada pelanggan yang memesan dan posisinya di Semarang, maka saya tinggal menelepon anak buah terdekat yang ada di Semarang untuk menyediakan gadis. Banyak juga pelanggan saya adalah pejabat di kota-kota itu," ujar Keyko. (TIM)

IBARAT toko, layanan prostitusi online (PO) yang dijalankan Yunita alias Keyko bisa dibilang lengkap, layaknya swalayan. Dia sanggup menyediakan perempuan dengan kondisi fisik dan latar belakang sesuai permintaan pemesan.

Ada model, mahasiswi, escort lady alias purel, hingga sales promotion girl (SPG). Masing-masing profesi dan latar belakang itu punya kelebihan. Model, misalnya. Profesi itu dibanderol dengan tarif yang paling mahal dibanding yang lain.

Kepada penyidik, Keyko mengungkapkan, mereka yang ingin berkencan dengan anak buahnya yang berlatar belakang model harus merogoh kocek Rp3 juta - Rp10 juta.

Dari tarif itu, biasanya Keyko memantok fee 20–30 persen.

Jika model disebut sebagai yang termahal, SPG justru menjadi anak buah Keyko yang paling banyak dipesan alias laris manis. Selain tarifnya yang relatif murah, yakni Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, perempuan penjaja produk tersebut dianggap jarang dipakai. Berbeda dari escort lady yang tiap malam harus menemani pria di kelab atau tempat karaoke. ’’Dari pengakuan tersangka, 75 persen pemesan memilih SPG,’’ kata Plh Kanitjatanum Satreskrim Polrestabes Surabaya Iptu MS Ferry.

Dalam penyidikan, khusus untuk SPG, rata-rata ada 50 order kepada Keyko. Jika dirata-rata dalam sekali order mendapat fee Rp 00 ribu, dalam sehari Keyko bisa meraup penghasilan bersih Rp25 juta.

Keyko juga mempekerjakan mahasiswi dan escort lady. Namun, peminat mereka tidak seperti peminat model atau SPG. Apalagi, untuk mahasiswi, stok Keyko tak terlalu banyak.

Laris manisnya permintaan perempuan dengan latar belakang SPG setidaknya juga terungkap dari pernyataan dua anak buah Keyko saat menjalani pemerikasaan di Mapolrestabes.

Mereka mengaku memiliki nama beken Sisca dan Sherly. Keduanya berasal dari Malang dan sudah lebih dari delapan bulan bergabung dengan Keyko.

Sisca dan Sherly hingga saat ini tercatat sebagai SPG sebuah bank di Kota Malang. Sebelum menjadi anak buah Keyko, sebenarnya dua perempuan itu terjun sebagai pekerja seks komersial (PSK) call to hotel.

Perbincangan akhirnya membawa Sisca dan Sherly mengenal

Keyko.

Keduanya berkenalan hanya dengan meng-invite PIN BlackBerry Messenger (BBM) Keyko. ’’Saat awal berkenalan, saya langsung bilang, Ce bantu aku cari tamu ya,’’ ujar Sherly.

Seusai berkenalan, Sherly dan Sisca intensif mengirim beberapa foto seksi mereka.

Dari situ, keduanya mengaku kebanjiran order. ’’Sejak gabung Ce Keyko, ya sering dapat order. Tapi, banyak yang saya tolak karena beberapa hal,’’ ujar Sherly. Selama kurun delapan bulan, setidaknya Sherly mengaku baru dua kali ’’diacarakan’’ (istilah memenuhi order) oleh Keyko.

Sherly mengaku tidak bisa menerima order dari Keyko karena sejumlah alasan. Pertama, sering mendapat order untuk kencan dengan pria di luar kota.

Selain itu, Sherly sering mendapat order untuk kencan malam di hotel plus menemani dugem. ’’Saya tidak bisa melayani untuk luar kota atau malam. Sebab, saya kan juga punya keluarga dan anak yang masih kecil,’’ ungkapnya.

Perempuan itu mengaku terpaksa terjun ke dunia hitam karena terlilit utang yang mencapai Rp80 juta.

Rumah tangganya sudah berantakan dan dirinya harus menghidupi anaknya yang masih berusia tiga tahun.

Kisah Sisca tak jauh berbeda dari Sherly. Namun, dia mengaku lebih banyak mendapat order dari Keyko karena statusnya yang masih single.

Setidaknya, dia tiga kali deal order dengan Keyko.

Setelah menyanggupi order dari Keyko, biasanya para anak buah mendapat perintah untuk datang ke hotel tertentu. Mereka hanya diberi tahu nama hotel, room, dan jam kencannya.

Kadang mereka sulit menemui tamu. Sebab, hotel yang dipilih pria pemesan selalu hotel long time. ’’Kadang nama yang diberikan Keyko tidak sesuai dengan nama yang booking hotel. Kalau sudah seperti itu, dia (Keyko) yang mengontak pria yang memesan untuk menemui kami,’’ ujar Sherly.

Sebagaimana pernyataan polisi, tarif kencan yang disampaikan dua anak buah itu sama. Mereka ratarata ditawarkan Keyko Rp1,5 juta.

Dalam transaksi selama ini, mereka mendapat uang langsung dari pria hidung belang Rp1,5 juta. Seusai kencan, mereka biasanya mentransfer fee Rp500 ribu ke rekening milik Keyko. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

SUMUT / ACEH Peristiwa Berdarah 13 Desember guna menumbuhkan jiwa nasionalis dalam diri pemuda.

Dikatakan Khalik, dari peristiwa itu diperkirakan pejuang dan masyarakat yang gugur berkisar 1.500 hingga 3.000 orang. Anehnya, peristiwa itu tidak masuk dalam catatan sejarah nasional sehingga dikhawatirkan bakal hilang. Padahal, pantas diduga peristiwa itu merupakan kejahatan perang yang dilakukan tentara Jepang bahkan peristiwa itu masuk dalam ‘criteria genocida’.

Contoh, peristiwa yang hampir serupa adalah peristiwa Rawa Gede, yakni Pemerintah Belanda harus membayar kompensasi atas kejahatannya. Untuk itu, disarankan agar Pemko Tebingtinggi melakukan riset sejarah dan hasilnya dibuatkan Buku Putih Peristiwa 13 Desember 1945. Selanjutnya, buku putih itu diajukan sebagai salah satu lembaran sejarah dengan dilegalisasi Kepres.

Senada dengan Khalik, Kapten (Purn) Muhammad Nur, Ketua Legiun Veteran Republik

Indonesia Kota Tebingtinggi juga mengatakan, peristiwa Berdarah 13 Desember 1945 merupakan bagian dari proses perjuangan bangsa. “Apapun pandangan yang muncul terkait Peristiwa Berdarah 13 Desember di Kota Tebingtinggi, yang harus dipahami bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari proses memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.

Sebelumnya, Walikota Tebingtinggi melalui Asisten I Pemko Tebingtinggi H Agussalim Purba mengatakan, adanya perubahan sistim pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik menyebabkan bergesernya peran pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan dari pembinaan dalam arti luas menjadi fasilitator untuk menumbuhkan kehidupan berbangsa yang demokratis.

“Terkait dengan hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk mendorong organisasi kemasyarakatan agar mampu mandiri dalam melaksaakan visi dan misinya,” pungkasnya.(RS)

PEMUGARAN - Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, dan unsur Muspida saat peresmian pemugaran makam pahlawan 13 Desember 1945 di komplek pekuburan Dt. Bandar Kajum, Kec. Padang Hilir. (KPK POS/RS)

TEBINGTINGGI - Tentara Jepang membantai sekitar 3.000 rakyat Tebingtinggi pada 13 Desember 1945, di saat kita memperjuangkan kedaulatan negeri ini dari cengkeraman penjajah. Ironisnya, tragedi berdarah itu belum masuk catatan peristiwa sejarah nasional. Untuk membangkitkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, perlu diberikan pembekalan kepada masyarakat.

Peristiwa itu merupakan kejahatan perang yang dilakukan tentara Jepang dan merupakan ekspresi nasionalisme masyarakat Tebingtinggi dalam rangka perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hal itu diungkapkan narasumber Drs Abdul Khalik MAP pada

kegiatan pembinaan Ormas (organisasi masyarakat), OKP, LSM dan mahasiswa yang digelar Badan Kesbangpol Linmas Kota Tebingtinggi, Kamis, di Gedung Hj Sawiyah. Kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta itu dilakukan dalam rangka menyambut Peringatan

SERAHKAN BANTUAN - Bupati Sergai Erry Nuradi menyerahkan bantuan hibah berupa tujuh unit kendaraan roda dua kepada Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK. (KPK POS/ARM)

Kendaraan Operasional Untuk Polres Tebingtinggi EVAKUASI - Tim Penanggulangan bencana saat mengevakuasi korban banjir. Ini merupakan rangkaian simulasi bencana tingkat Kabupaten Langkat, Rabu. (KPK POS/JUL)

STABAT - Kepanikan menyerang warga bantaran sungai Wampu Kecamatan Stabat, Rabu pagi, ketika banjir datang menyapu perkampungan itu. Puluhan anak dan ibu-ibu menjadi korban banjir. Isak tangis warga terdengar tatkala mengetahui anggota keluarganya hilang dan ada yang tak bernyawa lagi.

Informasi akan datangnya bencana banjir itu sebelumnya telah diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Langkat (BPBD) dari BMKG yang menginformasikan daerah tersebut mengalami cuaca extreme yang berpotensi banjir ditandai dengan tingginya curah hujan 4 hari berturut-turut.

Tim gabungan siaga bencana pun turun meluncur ke lokasi, evakuasi warga dilakukan ke tempat yang aman yakni di Alun-alun

Amir Hamzah Stabat. Terlihat tim penyelamat mencari korban hanyut terbawa arus air yang deras. Kendaraan hilir mudik mengangkut korban yang ditemukan dan dibawa ke tenda darurat dan lokasi pengungsian.

Semua warga diarahkan untuk berkumpul pada satu tempat evakuasi, ke tempat yang lebih tinggi, juga dianggap aman serta memperlancar kerja tim medis menolong korban yang luka-luka dan trauma.

Peristiwa tersebut semakin ramai setelah tertangkapnya sejumlah oknum yang memanfaatkan keadaan darurat itu untuk mencuri dan menjarah barang-barang di rumah masyarakat yang terkena musibah.

Namun hal ini tidak perlu menjadi kepanikan, karena kesemuanya itu merupakan rangkaian dari simulasi penanggulangan

bencana tingkat Kabupaten Langkat. Dipilihnya lokasi tersebut karena sebelumnya pernah dilanda banjir. Ratusan orang terlibat dalam kegiatan Gladi Lapang (simulasi) merupakan kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaksanakan BPBD Provsu dan BPBD Kab. Langkat bekerjasama dengan instansi terkait seperti TNI/Polri, PMI Langkat, SAR Langkat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dishub, Kesbangpolinmas, Kantor Sosial, Kec. Stabat dan Wampu, Kel. Stabat Baru serta masyarakat setempat.

Kepala BPBD Langkat Ir. Herdianul Zally mengaku bangga dipilihnya Langkat sebagai lokasi simulasi banjir, Diharapkan dengan simulasi itu masyarakat dapat memahami tentang bagaimana upaya menanggulangi banjir. (JUL)

Perayaan Natal GAMKI Tebingtinggi Penuh Kedamaian TEBINGTINGGI- Perayaan Natal Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kota Tebingtinggi tahun 2012 penuh dengan kemeriahan dan kedamaian berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Minggu.

Diawali dengan prosesi kalangan pendeta bersama Ephorus GKPS dan dihadiri Walikota Tebingtinggi H UZ Hasibuan, Kadis Pendapatan Jefri Sembiring SE, Ketua BKAG Pdt. A Simanjuntak, Praeses GKPS Distrik V Pdt AT Purba MSi, Senioran GAMKI St. Agusman Purba SH, Kornel Haloho dan Ketua GAMKI Ogamota Hulu SH MH. Wali Kota mengaku merasa bangga atas kreativitas pemuda gereja yang tergabung dalam wadah GAMKI, selama setahun ini aktivitas GAMKI sangat baik dan kita mendukung penuh untuk memuliakan nama Tuhan. Pemuda gereja, harus tampil terdepan dalam melayani.

Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Pdt. A Simanjuntak STh mengharapkan agar kegiatan GAMKI semakin terlihat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah Umat. Kami bangga selaku orang tua, karena apa GAMKI selalu hadir untuk terbaik.

Ketua GAMKI Tebingtinggi, Ogamota Hulu SH MH didampingi Ketua Natal Dias Saruksuk SE memaparkan, acara malam natal ini melibatkan seluruh denominasi gereja agar sama-sama melayani di ladang Tuhan. "Kebersamaan pemuda gereja bukti adanya dukungan kuat orang tua, untuk generasi masa depan gereja. Kami pemuda gereja, perlu perhatian dan dukungan penuh secara serius agar lebih baik," pinta Ogamota Hulu.

Ephorus GKPS Pdt. Dr Jaharianson Saragih STH dalam kotbahnya meminta agar GAMKI Tebingtinggi jangan cengeng. Apa yang sudah

diperbuat dengan baik, harus ditingkatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara rohani, dilihat kinerja GAMKI malam ini sudah luar biasa.

Karena itu, mintalah Tuhan untuk selalu bersama dengan anda semua dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan seharihari.

"Kelahiran Yesus sang juru selamat, memantapkan kita untuk semakin melayani diladang Tuhan,"

pinta Ephorus GKPS. Perayaan malam Natal GAMKI Tebingtinggi dalam pantauan terlihat menarik, apalagi dengan penampilan semua denominasi gereja dan fragmen kolosal GAMKI yang menceritakan kelahiran Yesus penebus dosa manusia. Seluruh pemuda gereja menampilkan Koor, Vokal Group dan Vokal Solo.(RS)

NATAL - Perayaan Natal GAMKI Tebingtinggi penuh kemeriahan diawali dengan prosesi dengan Walikota Tebingtinggi H UZ Hasibuan dan Eporus GKPS Pdt. DR Jaharianson Saragih STH, serta pemberian ulos. (KPK POS/RS)

TEBINGTINGGI - Pemkab Sergai menyerahkan bantuan hibah berupa kendaraan roda dua kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tebingtinggi. Hal ini sebagai dukungan terhadap pelaksanaan tugas jajaran Polres Tebingtinggi agar dapat terus memberikan pelayanan yang prima dan optimal.

Bantuan berupa tujuh unit sepeda motor trail 150 cc ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Sergai Erry Nuradi kepada Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK didampingi Wakapolres Kompol I Made Ary Pradana pada apel bersama di halaman Mako Polres Tebingtinggi di Jalan Pahlawan Kota Tebingtinggi, Selasa.

Turut hadir dalam apel bersama sekaligus penyerahan bantuan kendaraan operasional roda dua ini Kadis PPKA Sergai H. Agus Tripriyono SE MSi, Camat Tebingtinggi Drs. Ramadhan Purba dan seluruh personel Polres Tebingtinggi.

Lima kecamatan di Sergai yang berada di bawah wilayah hukum Polres Tebingtinggi menurut Bupati Erry Nuradi yakni Kecamatan Tebingtinggi, Bandar Khalifah, Sipispis, Tebing Syahbandar dan Dolok Merawan. Sedangkan 12 Kecamatan lainnya berada di bawah wilayah hukum Polres Sergai sebelumnya telah diberikan bantuan serupa.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djadjadi, SIK saat menerima bantuan kendaraan operasional roda dua dari Bupati Erry Nuradi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan Pemkab Sergai atas pelaksanaan pelayanan dan operasional kepolisian. Diharapkan program Babinkamtibmas yang telah dilaksanakan sejak Maret 2012 dengan Kecamatan Bandar Khalifah sebagai pilot projectnya dapat terus dilaksanakan dengan dukungan semua elemen masyarakat bersama pemerintah daerah. (ARM)

Bupati Nias Hadiri Pesta Pembangunan Gereja BNKP Lasara NIAS - Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM menghadiri pelaksanaan pesta pembangunan gereja BNKP Jemaat Lasara Resor 3 Gido, Kabupaten Nias, Minggu. Dalam kegiatan tersebut, terkumpul dana untuk lelang gotong royong dan lelang putus sebesar Rp133.980.000.

Dalam kesempatan itu Bupati Nias mengatakan, pembangunan gereja jemaat Lasara resor 3 Gido merupakan tujuan akhir secara gerejawi oleh warga jemaat, termasuk panitia pembangunan, akan tetapi bertujuan untuk membangun iman warga agar ada tempat pelayanan dan persekutuan dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan.

Diharapkan agar gedung gereja ini menjadi tempat persekutuan kudus untuk memberitakan firman Tuhan kepada warga jemaat serta dituntut majelis gereja untuk selalu memberikan perhatian yang serius dalam membantu pendanaan pembangunan walaupun ada

bantuan dari luar warga jemaat tetapi sebagai warga jemaat menjadi tiang utama dalam mendapatkan pendanaan, kata bupati.

Kemudian, segenap warga gereja supaya berperan aktif untuk bersatu padu dalam mendukung pembangunan gereja ini dengan rasa gotong royong harus di bangun oleh warga BNKP Jemaat Lasara resor 3 Gido sehingga semua pihak mengambil bagian bukan menjadi penonton,katanya.

"Saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali nats alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 yang berbunyi; “orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak jua," ujar bupati.

"Yang artinya setiap orang yang berkorban dalam membesarkan nama Tuhan melalui pembangunan gedung gereja seperti ini dan setiap orang yang menerima imbalan yang lebih banyak pula," ujar bupati. (YAGI)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

SUMUT / ACEH / JAMBI

Bupati Berikan Apresiasi Kepada PBSI Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada PBSI yang selama ini selalu eksis dalam membina olahraga khususnya bulutangkis di Kabupaten Asahan.

Sambutan tersebut dibacakan Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Asahan, Syamsuddin dalam acara pelantikan pengurus PBSI Asahan priode 2012-2016, Jumat malam lalu.

“Pemkab Asahan menyambut baik atas terlaksananya acara pelantikan Pengkab PBSI Kabupaten Asahan ini dan mengharapkan kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk perbaikan, penyempurnaan dan revitalisasi keolahragaan khususnya bulutangkis di Kabupaten

RUSAK - Jalan yang rusak parah di wilayah Singkil Utara hingga kini tak kunjung diperbaiki. (KPK POS/AZT)

SINGKIL - Sebagian besar akses jalan desa di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, saat ini dalam kondisi rusak parah. Lambatnya upaya perbaikan yang dilakukan Dinas PU Aceh Singkil, dituding sebagai penyebab proses kerusakan jalan di kawasan ini semakin meluas.

Menurut pengakuan warga, kerusakan ini sudah berlangsung lama. Namun, belum terlihat upaya perbaikan yang dilakukan oleh dinas

terkait. "Kami tidak menuding, tapi ada kesan kerusakan jalan ini seperti sengaja didiamkan. Buktinya, walau sudah lama ,jalan yang sudah berlobang-lobang ini tak kunjung diperbaiki," kata Yardi (38), warga Desa Gostel Timur,Kamis pekan lalu.

Kepala Dinas PU Aceh Singkil, Sulaiman ST, menjelaskan kepada KPK Pos, mengakui adanya kerusakan jalan ini. Bahkan Sulaiman juga memastikan, jalan kabupaten yang rusak di kawasan ini tidak mendapat alokasi pendanaan dari pemerintah pada tahun 2013. Alasannya, Kecamatan Singkil

Utara, sebelumnya sudah mendapat aloksi dana sebesar Rp4,2 Miliar lebih tahun 2012 ini. Dana ini, sudah terealisasi dalam bentuk pembangunan jembatan dan jalan di Desa Gostel Barat, yang saat ini sudah selesai dikerjakan.

"Kalau dikatakan tidak diperhatikan, itu salah. Sebab tahun 2012 ini ada pembangunan jembatan dan jalan di Singkil Utara. Soal jalan yang rusak, tentunya kita mengedapankan yang skala prioritas dengan mengedepankan pemerataan. Jadi nggak mungkin tahun ini dapat sekian miliar, tahun depan dapat lagi, kecamatan

lain juga butuh pembangunan," kata Sulaiman.

Amatan, Kamis pekan lalu, kerusakan jalan di kawasan ini telah memaksa sejumlah pemilik kenderaan harus ekstra hati-hati disaat melintas.

Pasalnya selain berdebu, jalan di sini juga dihiasi ratusan lobang yang menganga. Kondisi ini pula, yang membuat warga sering merasa kesal dan mendesak dinas terkait untuk memperbaikinya. Hanya saja, dengan penjelasan yang diberikan oleh Kadis PU, harapan mereka sepertinya ibarat 'panggang jauh dari api' .

(AZT)

Pengerasan Jalan Telpord Dambaan Warga Panombean BINTANG BAYU - Pengerasan jalan telpord sepanjang 692 meter dan pasangan batu saluran parit 845 meter yang terletak di Dusun II Desa Panombean, Kecamatan Bintang Bayu, Sergai yang selama ini sangat dinanti-nanti pembangunannya saat ini hampir 100 persen rampung.

Tentunya pengerasan jalan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga. Demikian disampaikan Nurmaulina Lubis di lokasi proyek kepada KPK Pos saat diminta komentarnya, Kamis.

Nurmaulina yang juga salah satu anggota Badan Komunikasi Antar Desa (BKAD) memaparkan, sejak bergulirnya program PNPM-Mp beberapa tahun lalu berharap penuh kalau desa yang dipimpinnya akan tetap terdanai setiap tahunnya. Maka ia gen-

car mengajak warga untuk tetap berperan aktif pada setiap pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan program PNPM-Mp. Meski harus kita maklumi, dari 19 desa yang ada di Kecamatan Bintang Bayu sangat berharap yang sama dengan Desa Panombean. Diawal program ini, desa sudah terdanai untuk pembangunan PAUD. Kita mengusulkan pembangunan PAUD saat itu karena anak-anak usia dini harus melakukan kegiatan dengan menumpang di balai desa. Dan tahun ini kita terdanai kembali untuk pembangunan perkerasan jalan telpord dan leening.

Mengapa sasarannya di Dusun II, ujar Lina, tak lain karena kondisi badan jalan selain tanah merah dan tidak ada saluran parit sa-

ngat mengganggu aktivitas warga terlebih dimusim penghujan. Becek, berlumpur dan air menggenangi jalan.

Perjuangan untuk arah ke sana tetap kita upayakan sampai saat Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) beberapa waktu lalu di Kabupaten, lewat persentasi kita dihadapan peserta MAK dari seluruh kecamatan dengan berharap dapat didanai PNPM-Mp Integrasi, namum kita gagal saat itu bersama Desa Marihat Dolok.

"Alhamdulillah sekarang kita mendapatkannya, dengan dana Rp271 juta lebih ditambah swadaya masyarakat sebesar Rp8 juta pembangunan kedua berjalan dengan baik berkat kerjasama semua pihak. Semoga hal ini menjadi kebanggan warga," sebut Lina yang

berniat maju menjadi calon Anggota DPRD Sergai tahun 2014 yang akan datang.

Lebih dari 200 warga diharapkan akan menikmati manfaatnya. Kepada pelaku PNPM-Mp baik itu Tim Pengelola Kegiatan dan KPMD senantiasa kita tekankan untuk tetap bekerja sama demikian pula warga terkait pembebasan lahan untuk leening.

"Kepada TPK kita minta untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Beberapa warga yang diminta pendapatnya mengatakan sangat senang dengan hasil pengerjaannya dari TPK. Jalan dan parit desa semua bagus dan cantik," ujar warga. Ada juga warga meminta TPK untuk tetap mengawasi pekerjaan para tukang agar sesuai dengan aturan.(ARM)

Pemerintah Terus Berupaya Memberdayakan Guru KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memimpin peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2012 di SMK Negeri 2 Kisaran, Senin, 10 Desember 2012.

Sambutan Menteri Pendidikan Nasional yang dibacakan Bupati Asahan mengatakan bahwa guru merupakan faktor penentu utama proses pendidikan dan pembelajaran. Tidak ada guru, tidak ada pendidikan, hanya dengan sentuhan guru professional yang bermartabat terlindungi dan sejahtera maka anak-anak bangsa akan menerima proses pembelajaran yang mendidik dan bermutu.

Oleh karena itu peringatan HGN yang dilaksanakan bersamaan dengn HUT PGRI memiliki makna penting, karena pemerintah sedang dan akan terus secara sungguh-sungguh berupaya memberdayakan guru agar benar-benar tumbuh dan berkembang secara profesioanl dengan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka sebagai implikasi UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan pertaturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru.

Kemudian Bupati juga mengatakan bahwa pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan tidak berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Secara bertahap dan kesinambungan pihakpihak yang berkepentingan akan melaksanakan peningkatan kualifikasi dan

Asahan,” kata Sayamsuddin.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa selama ini PBSI Asahan cukup berperan aktif dalam menjalankan program dan aktivitasnya. Dan berpartisipasi meningkatkan sumber daya manusia dalam kemajuan pembangunan bagi masyarakat. Oleh karenanya dengan pengurus yang baru kiranya dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua umum PBSI Sumut, Ir Johanes IW mengharapkan kepada pengurus yang baru dilantik dapat terus mengembangkan prestasi olahraga bulutangkis lebih baik lagi. Dan kedepan PBSI Asahan harus lebih harmonis serta terarah. Artinya Pengurus harus menjalin dan menumbuhkan kerjasama dengan semua elemen masyarakat. (IN)

BANTUAN - Bupati Taput Torang Lumban Tobing bersama anggota DPRD Taput menyerahkan bantuan alat penyemprot mangga pada pesta mangga di Muara. (KPK POS/RAJAGUKGUK)

Masyarakat Antusias Hadiri Pesta Mangga Muara MUARA - Ribuan masyarakat dari berbagai elemen bertumpu di Kecamatan Muara, Taput, Sabtu, menyaksikan pesta mangga perdana yang diangap unik.

Keunikan pesta budaya itu, karena segala sesuatu yang terkait pada pesta harus bernuansa mangga.

Usai laporan ketua panitia, Alboin Siregar Kadis Kehutanan, peserta langsung melakukan sepeda santai keliling Pulau Sibandang yang juga dihadiri 27 peserta dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan -Barumun, Sumut, disamping peserta lain yang jumlahnya hingga 300 termasuk Uspika Plus dan masyarakat dari berbagai daerah.

Sebelumnya, Bupati Taput, Torang Lumban Tobing (Toluto) dalam sambutan singkatnya mengatakan, keindahan pulau Sibandang merupakan anugrah Tuhan terindah di Taput. “Kedepan ringroad Sibandang akan ditargetkan menggunakan rabat beton sehingga kami berharap adanya dukungan dari DPRD Taput, keindahan Pulau Sibandang harus dikemas menjadi tujuan wisata,” katanya.

Selanjutnya, Toluto melakukan penandatanganan prasasti jalan rabat beton sepanjang 1480 dengan lebar 2 meter sekaligus melakukan penanaman pohon mangga. Puncak kegiatan, Minggu, acara dimulai dengan kebaktian di Tugu Siregar Desa Baribaniaek yang ditandai dengan

defile mangga dari 14 Desa yang dibawa peserta dengan berbagai desain. Meskipun dengan guyuran hujan masyarakat tetap antusias menyaksikan keseluruhan rangkaian kegiatan pesta mangga.

Selanjutnya, peserta defile menyerahkan mangga kepada Uspika Plus dan anggota DPRD Taput yang hadir pada acara tersebut. Berikutnya, Pemkab menyerahkan 6 unit mesin penyeprot (Spayer) mangga untuk 6 Desa.

Diakhir acara, panitia juga mengumumkan pemenang dari berbagai kegiatan yang diperlombakan serta menyerahkan hadiah pembinaan. Acara juga diselingi hiburan dengan mendatangakan artis Marsada Band dan penyanyi dari kota Medan.

Tokoh pemuda setempat, Parlindungan Rajagukguk berharap agar kegiatan pesta mangga dapat diakumudir menjadi agenda tahunan Pemkab Taput untuk menarik wisatawan hingga investor guna meningkatkan pariwisata di Muara. “Kita berharap agar Pemkab Taput menjadikan kegiatan ini sebagai agenda Tahunan dan menjadikan Muara sebagai Geopark Taput, sehingga terkait dengan pesta mangga ini juga di tampung di APBD tahun berikutnya, kami yakin kegiatan ini bisa menjadi ikon pariwisata Taput disamping Kota Tarutung sebagai Objek Wisata Rohani,” pungkasnya. (PR)

Pemkab Asahan Berikan Bantuan Kesetiakawanan Sosial

BUNGA - Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memberikan bunga kepada guru. (KPK POS/IN) sertifikasi profesi guru sebagai dari standardisasi komepetensi guru secara nasional. Dan pemerintah juga telah memberikan tunjangan profesi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru.

“Kita berharap dengan program pendidikan sekarang, mutu pendidikan dapat lebih baik lagi, khususnya di Kabupaten Asahan, apalagi Asahan juga memiliki visi cerdas untuk masyarakat Asahan,“ kata Bupati Asahan dihadapan ribuan guru Asahan.

Usai membacakan amanat menteri,

Bupati Asahan sedikit memberikan koreksi pada kegiatan upacara HGN yang dinilai belum matang melaksanakan upacara HGN di SMK Negeri 2 Kisaran. “Saya berharap kepada Dinas Pendidikan untuk lebih matang untuk persiapan Upacara HGN ini, karena hal ini akan berdampak dengan mutu pendidikan di Asahan,“ kata Bupati Asahan.

Usai upacara HGN, Bupati Asahan mengucapkan selamat kepada setiap guru yang mengikuti upacara HGN dengan menyalami setiap guru. (IN)

KISARAN - Dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat untuk mempererat persatuan dan kesatuan, Senin lalu.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan, dalam mewujudkan kesetiakawanan sosial Nasional di Asahan, Pemkab Asahan sudah banyak menjalankan dan berbuat dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Di antarnya seperti bidang ekonomi yakni bantuan UKM, bidang pertanian, yakni menyerahkan bantuan peralatan dan bibit, bibang sosial dan bidang lainya.

Selain itu, kata Bupati, semangat setiakawanan sosial juga telah banyak dilakukan oleh kalangan dunia usaha dan masyarakat sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat diatasi. “Mari terus tumbuhkan kepedulian sosial kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga pihak-pihak yang saat ini masih belum tersentuh, secara bertahap dan berkelanjutan akan terlayani,“ kata Bupati saat menghadiri HKSN di Kecamatan Tinggi Raja, sembari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah peduli terhadap program sosial di Asahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Syafruddin Harahap menjelaskan, kegiatan HKSN dirangkai dengan pemberian bantuan dan pemberian penghargaan, diantaranya memberikan penalikasih kepada para veteran DHC 45, pemberian paket natural bagi lansia sebanyak 50 orang, pemberian kain sarung untuk pakir miskin, sunat masal kepada 80 orang, pemberian bantuan paket usaha kepada penyandang cacat, penyerahan penghargaan kepada perusahaan yang telah peduli terhadap program sosial di Asahan. Di antaranya, PT Jamsostek, PT Bank Sumut, PT Asian Agri, PT BRI, PT BNI , penutupan pelaksanaan rehabilitas rumah tidak layak huni tahun 2012 dan beberapa kegiatan lainnya.(IN)

E D I S I 230 17 - 23 DESEMBER 2012

KPKPOS RANTAU BAIS - Pembangunan Gedung baru SDN Rantau Bais Permai Desa Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, sumber dana APBD Rohil tahun anggaran 2012, merupakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Rokan Hilir.

Sebagai pelaksana proyek CV. Sungai Rokan Sakti, jenis pekerjaan pembangunan 6 RKB dan WC SDN. Nilai pekerjaan Rp586.540.000.

Dalam pelaksanaan diduga tidak sesuai bestek, alias asal jadi. Pasalnya belum ditempati, dinding gedung baru itu sudah retak-retak, tiang penyanggah pada bagian atas patah, dikhawatirkan Gedung SDN ini tidak bertahan lama.

Gedung SDN Rantau Bais Permai dibangun dengan konstruksi beton bertulang, terdiri dari atap seng, lantai semen, dinding batu. Dipersiapkan untuk penerimaan murid baru tahun ajaran 2012-2013. Namun ada tiga RKB gedung baru ini sudah retak-retak.

Masyarakat berharap, gedung tersebut sebelum ditempati, mestinya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor.

"Jika pekerjaan tidak sesuai bestek,

HALAMAN 16

sebaiknya gedung SDN tersebut penggunanya ditunda, dan diperbaiki disesuaikan dengan bestek. Jangan setelah ada korban baru diperbaiki,” ujar Anirzam putra kelahiran Desa Rantau Bais yang juga salah seorang aktivis penggiat anti korupsi daerah Rokan Hilir melalui hubungan seluler, melaporkan Kamis pekan lalu.

Anirzam yang melakukan investigasi ke lokasi Gedung baru SDN Rantau Bais Permai, mengatakan, gedung baru SDN tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai ruang belajar, mengingat konstruksi bangunan yang retakretak, akibat dikerjakan asal jadi.

Selain itu Gedung baru SDN tersebut dibangun di atas lahan bergambut, mestinya pondasi gedung harus kokoh, dan lantai gedung dipadatkan, sehingga dapat menahan beban.

“Jangan ada kesan pembangunan gedung baru SDN Rantau Bais Permai dipaksakan,” ujar Anirzam Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir Drs, Surya Arfan selaku kuasa pengguna anggaran, ketika diupayakan konfirmasi melalui hubungan seluler, Kamis pekan lalu, terkait pembangunan gedung baru SDN Rantau Bais Permai ponselnya tidak aktif. (PUR)

RETAK - Dinding bagian atas retak dan tiang penyangga patah. (KPK POS/S.PURBA)

Panitera Pengadilan Industrial Tersangka Korupsi JAKARTA - Komisi Pemberantasan K o r u p s i (KPK) kembali menetapkan tersangka baru. Kali ini giliran Panitera muda Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Ike Wijayanto (IW). KPK menetapkan Ike dalam hasil pengembangan kasus suap hakim PHI Imas Diana Sari.

"Setelah melakukan pengembangan proses penyidikan, penyidik KPK dalam menangani kasus dugaan penerimaan sesuatu kepada hakim hubungan industrial di Bandung, KPK menetapkan IW sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jumat.

Johan mengatakan, IW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau f atau Pasal 11 UndangUndang 31 Tahun 1999 sebagai-

mana yang diubah dalam UndangUndang No 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

"KPK temukan 2 alat bukti yang cukup untuk kemudian disimpulkan ada dugaan IW ini terlibat. Sejak kemarin telah ditetapkan sprindik IW, panitera muda," ujar Johan.

Diketahui, beberapa waktu lalu KPK menangkap tangan hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari. Dia ditangkap karena menerima suap dari Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda Rp200 juta.

Keduanya telah disidangkan.

Odih Juanda diputus bersalah melakukan suap terhadap hakim Imas Dianasari. Odih divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara 30 Januari 2012 lalu. Sedangkan Imas divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. (IC/BBS)

BATAM - Setahun lamanya laporan pemalsuan tanda tangan LPJ pada dana BOS bergulir. Namun proses penangananya di jajaran Polsek

Batu Aji terkesan lamban.

Sementara berkas yang sudah dikirimkan meliputi keterangan di BPA sudah masuk ranah hukum.

Bahkan menurut keterangan penyidik Polsek Batu Aji, berkas tersebut sudah dikirim ke Labfor Polri Medan sejak berkas tersebut dilengkapi.

Agustien Hartoyo L.gaol alias Marbun selaku mantan Ketua Komite di sekolah SD Favorit periode Agustus 2010 – 2011 mengeluhkan lambannya proses hukum terkait laporannya perihal pemalsuan tanda tanganya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Favorit dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Da-

na BOS 2011.

Menurut Agustien pada KPK Pos, sejak dibuatnya laporan terkait hal tersebut di Polresta Barelang hingga saat ini terlapor alias Elisabeth Funay selaku Kepala Sekolah SD Favorit masih bebas, sementara kasus pelaporan ini sudah masuk ranah hukum.

Agustien Hartoyo meminta agar proses hukum ini segera bergulir ke persidangan.

"Kepala Sekolah favorit Tunas Balerang harus menikmati tajamnya hukum dan keadilan.

Laporan pidana murni ini dapat menjadi perhatian publik dan pembelajaran bagi pendidik lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana pe-

malsuan tanda tangan," tegas Agustien.

Dalam kasus pemalsuan tanda tangan ini, terlapor sudah berusaha menghadirkan para saksi. Mulai dari menghadirkan saksi dengan pernyataan di BAP, juga menghadirkan barang bukti yang tertera tanda tangan miliknya di Laporan Dana Bos tersebut.

Akan tetapi kembali 'dimuntahkan' jajaran Polsek Batu Aji dengan mengatakan unsur tersebut belum kuat dalam pembuktian.

Agus berharap kasus ini segera bergulir di pengadilan dan diminta agar terlapor ditangkap dan ijin sekolah tersebut dibekukan. (DS)

TANJUNG MORAWA - Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi Persatuan Buruh Melawan (PBM) berasal dari 18 organisasi buruh se Kabupaten Deliserdang dan sekitarnya, selama dua hari (10/11-12) memblokir jalan raya dan gerbang tol Tanjung Morawa.

Pemblokiran dilakukan untuk kesekian kalinya, menuntut agar Gubsu Gatot Pujo Nugroho segera menaikkan

UMP menjadi Rp2,2 juta.

Aksi yang dilakukan buruh membuat akses jalan raya di Tanjungmorawa lumpuh total, sehingga perekonomian masyarakat mandeg. Aksi buruh nyaris bentrok dengan aparat.

Namun berhasil dikendalikan salah-seorang pimpinan aksi bernama Baginda Harahap.

Di hari kedua, aksi buruh makin memanas. Ribuan buruh lakukan sweeping ke sejumlah perusahaan

yang ada di Tg.Morawa, sehingga menimbulkan kerusuhan dan pengerusakan di sejumlah pabrik di Tg.Morawa.

Dari peristiwa itu, 14 orang buruh yang diduga melakukan pengrusakan dan provokator ditahan Polisi dari lokasi kerusuhan di PT Kedaung, sedangkan 4 orang buruh lainnya mengalami luka-luka akibat pukulan Polisi.

Kapolres Deli Serdang AK-

BP Dicky Patri Negara melalui humasnya AKP Abdul Hamid Sitorus membenarkan penangkapan 14 orang buruh dan dibawa ke Mapolres Deli Serdang.

Sedangkan perusahaan yang mengalami kerusakan akibat sweeping buruh di Tanjung Morawa adalah, PT Indo Marko Prismatama (Indomaret), PT Indotecno, PT Budi Tamora Permai dan PT Kedaung Group. (DIZ)

Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Dipetieskan