epaper kpkpos 234 edisi 14 januari 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

DANA ASPIRASI BERPELUANG TERJADI KORUPSI POLITIK

EDISI 234/ THN V 14 - 20 JANUARI 2013(TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN. 5

Kontraktor Nakal Harus Ditindak

Gedung DPRD Kota Binjai.

Aneh Bin Ajaib R.APBD Dibahas Satu Hari BINJAI - Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dinilai gagal mengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2011-2012.

R.APBD TA 2013 cukup dibahas selama satu hari dan keesokan harinya sudah diketok dan disahkan menjadi Perda. Fenomena ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah penggodokan R.APBD di DPRD Kota Binjai.

Hanya karena mengejar waktu menghindarkan finalti, bukan karena capaian revisi efisiensi dan penghematan anggaran.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy kepada koran ini, Kamis pekan lalu, menyikapi pengesahan R.APBD TA 2013 pada Sidang Paripurna lanjutan, Selasa pekan lalu. Sidang paripurna ini terkesan dadakan, sebab sesuai Tatib sidang lanjutan seyogianya dilangasungkan 21 Januari mendatang. Terkesan dalam hal ini posisi Legislatif tidak lagi sebagai lembaga kontrol, melainkan alat penguasa dengan menelan bulatbulat Rancangan Anggaran. Semerntara hak kontrol elemen masyarakat terus diabaikan.

Sebelumnya, usai sidang paripurna

“Hasil di lapangan tidak efektif, banyak timbul persoalan karena kualitas pekerjaan pembagian proyek tidak tepat waktu dan pembiaran saat sudah tutup anggaran akhir tahun. Kerap terjadi luncuran hingga dua tahun anggaran.”

Gito Affandy

Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai

nota pengantar dan pemandangan umum Anggota Dewan, Kamis (3/1) seluruh Anggota Dewan melaksanakan kegiatan menyusun Rencana Kerja (Renja) di Berastagi, baru kemudian melakukan pembahasan R.APBD 2013, Senin (7/1).

Pembahasan terkesan terburu-buru • LANJUT KE HAL. 2

Gratifikasi Seks Ada Sejak Zaman Kerajaan JAKARTA - Adanya gratifikasi atau pemberian hadiah pekerja seks komersial yang sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata juga diamini oleh para anggota DPR. Ketua Fraksi Komisi III DPR, I Gede Pasek Suadika, mengatakan, gratifikasi seks lebih banyak diberikan kepada oknum pejabat sebagai imbalan untuk memuluskan suatu anggaran.

"Saya melihat fakta yang terjadi, perilaku seks yang diberikan kepada oknum-oknum pejabat itu lebih banyak sebagai pintu masuk untuk lobi berikutnya. Artinya bisa saja untuk pemberian uang, barang dan sebagainya tapi dia masuknya lewat itu," kata Pasek di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, gratifikasi seks bukan hal baru, karena selama ini wanita

kerap dikait-kaitkan dengan kekuasaan.

Dia menjelaskan, sejak zaman kerajaan sosok wanita selalu berada di belakang dari penguasa.

Namun begitu, Pasek mengingatkan usulan tersebut sangat berlebihan dan sulit untuk dapat terealisasi.

"Hanya kalau ini diatur secara khusus tentu berlebihan. Kalau itu masuk gratifikasi teknis pelaksanaannya susah loh. Kalau kita dapat uang maka uangnya kita serahkan tapi kalau seks nanti maka apanya yang diserahkan?," tegas Pasek.

Sebelumnya, KPK menncium gelagat praktek gratifikasi seksual di Indonesia. Direktur Pengembangan Jaringan dan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Ko-

BATUBARA - Rekanan/kontraktor yang nakal, yang mengerjakan proyek pembangunan asal-asalan harus ditindak dan diberikan sanki yang tegas "Kami menilai proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan di kecamatan Medang Deras belum maksimal baik dari segi kualitas maupun transparansi proyek yang dikerjakan," demikian penegasan anggota DPRD Batubara Ir Syahrianto Damanik di ruang kerjanya, Lima Puluh, Jumat.

Anggota DPRD Batubara daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Medang Deras dan Sei Suka, sewaktu mengadakan reses banyak menerima masukan maupun aspirasi pembangunan dari masyarakat yang mana pada intinya mereka berharap agar aspirasi yang disampaikan warga masyarakat

Rekening Andi Mallarangeng Sekeluarga Diblokir JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi SP, mengatakan bahwa penyidik memutuskan untuk memblokir rekening milik Andi Alifian Mallarangeng, istri, dan anaknya. Pemblokiran dilakukan sejak Selasa lalu.

"Rekening atas nama Andi Alifian Mallarangeng, istri, dan anaknya memang sudah diblokir sejak kemarin (Selasa-red)," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya sudah melakukan penelusuran aset Andi Mallarangeng. Penelusuran ini dilakukan karena Andi diduga menerima sejumlah aliran dana Hambalang.

Aliran dana Hambalang kepada Andi pernah dilontarkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Menurut Nazaruddin, Andi menerima sejumlah dana melalui adiknya Choel Mallarangeng. Andi dan Choel • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

KPK Periksa Auditor BPKP JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa auditor utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Hermansyah Utama. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KPK juga memeriksa tiga orang karyawan hotel, yaitu Rindang E Panggabean, pegawai Safari Garden hotel, Vina Arifianita pegawai Hotel Pangrango I, dan Faisal Banadjam pegawai Hotel Pangrango I. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi anggaran di Itjen Kemendiknas Tahun 2009," kata Kabag • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI DIPERIKSA KPK– Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menunggu pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (11/1). Andi diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Deddy Kusdinar terkait kasus dugaan korupsi proyek sarana olahraga Hambalang.

Andi Rizal Mallarangeng Lahirdi Parepare, Sulawesi Selatan, 29 Oktober 1964 Seorang pengamat politik Indonesia.

Pada bulan Juli 2008 Rizal menyatakan dirinya ikut dalam pencalonan presiden Republik Indonesia 2009.

Menempuh pendidikan ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada.

Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan S2 dan S3-nya dalam bidang ilmu politik di Ohio State University, Amerika Serikat tahun 1999.

Selama di Amerika, Rizal pernah menjadi asisten dosen dan kemudian menjadi dosen (2000-2001) di almamaternya. Setelah pulang dari Amerika, Rizal bergabung ke CSIS menjadi staf peneliti.

2001, mendirikan Freedom Institute dan sekaligus menjadi direktur eksekutifnya.

Selain mengetuai Freedom Institute, Rizal juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Menikah dengan Dewi Tjakrawati dan merupakan adik Andi Mallarangeng dan kakak Coel Mallarangeng.

KPK Didesak Periksa Rizal Mallarangeng ANGGOTA Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rizal Malarangeng terkait kasus korupsi pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya mendukung Rizal untuk membongkar itu. Saya menilai pernyataan dia itu ada benarnya.

Jangan diabaikan dan disepelekan keterangan itu, maka KPK harus mengungkap itu. Itu adalah petunjuk-petunjuk bagi KPK," kata Martin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi III DPR ini

juga menyatakan ada kekuatan besar di balik kasus tindak kejahatan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng.

"Kekuatan besar itu yang bisa membuat Menteri Keuangan sampai menyetujui anggaran Rp125 miliar jadi Rp2,5 triliun.

Padahal (Menkeu) dia itu tegas dan bersih," imbuhnya.

Untuk diketahui, Andi Mallarangeng, dan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Menpora, Deddy Kusdinar, sudah ditetapkan menjadi tersangka • LANJUT KE HAL. 2

Kontroversi Seleksi Partai KEPUTUSAN Komisi Pemilihan Umum menetapkan partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 selayaknya dihormati. Dalam rapat pleno yang diwarnai hujan interupsi dan keberatan dari sejumlah partai, sepuluh partai politik dinyatakan lolos verifikasi faktual. Mereka inilah yang berhak ikut kompetisi pesta demokrasi pada 9 April 2014.

Meski begitu, seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum wajib menyiapkan argumen dan bukti-bukti lengkap terkait dengan keputusannya. Mereka harus mampu meyakinkan bahwa seleksi terhadap 34 partai politik dalam verifikasi faktual sudah sesuai dengan aturan. Haruslah jelas dan pasti bahwa partai yang lolos itu sudah memenuhi ketentuan bisa ikut pemilihan.

Argumen yang jelas itu perlu karena melakukan verifikasi partai tidaklah mudah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, agar bisa ikut pemilihan, partai disyaratkan

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Buat Laporan ke Mapolda Metro Jaya JAKARTA Kicauan pengacara muda Farhat Abbas soal Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di jejaring sosial Twitter terus menuai kecaman.

Salah satunya dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Muslim Tionghoa Kutuk ‘Kicauan’ Farhat KETUA PITI Anton Medan mengakui, banyak anggotanya yang tersebar di 26 Provinsi protes. "Kemarin cukup banyak yang komplain, baik langsung maupun via telepon, mereka menanyakan langkah apa yang akan diambil ketua PITI dengan adanya statement Farhat seperti ini. Mereka cukup marah," ujar Anton ketika membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Metro Jaya, Kamis.

Mantan preman yang kini menjadi penceramah ini mengaku,

sejatinya tak hanya muslim Tionghoa yang marah. Seluruh warga Tionghoa pemeluk agama apa pun, kata Anton, sangat

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

tersinggung dengan ocehan Suami Nia Diniati itu. "Apakah Ahok yang salah, atau apa," ujar dia.

Karena itu, dia menghimbau

Farhat Abbas agar segera meminta maaf masyarakat Tionghoa terkait ocehannya itu melalui media massa. "Dia boleh

minta maaf kepada Ahok, dan meminta maaf di seluruh media.

Jadi buat pelajaran dia saja," tutupnya.

Berikut kicauan Farhat Abbas diakun twitternya. 'Ahok sana sini protes plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang umum katanya!

Dasar Ahok, plat aja diributin!

Apapun platnya tetap China!'.

Farhat Abbas akhirnya meminta maaf kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait dengan kicauannya yang dinilai rasis di social media

Twitter.

“Pak Wagub Ahok yg bijaksana!

Minta maaf ya, tks anda tak sensi, Kita tutup masalah plat nomor Mobil, slmt berkarya” tgu kritik sy yg lain,” tulis akun @farhatabbaslaw milik Farhat, yang dipajang pada Kamis, pukul 10.19 WIB. Sementara itu, Ahok tak mau menanggapi kicauan Farhat Abbas di media sosial Twitter, yang dianggap rasis.

“Kasihan, ntar diserang banyak • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

•

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

Achsanul: Kumis Saya Kurang Tebal JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Achsanul Qosasih mengaku tidak kecewa dengan keputusan Presiden SBY memilih Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. "Saya kira itu keputusan, saya oke saja bukan karena itu jabatan politik. Ini memang yang dikehendaki presiden. Ya pak Roy cocok di tempat itu, saya dukung saja sebagai kader (Partai Demokrat)," ujar Achsanul saat dihubungi, Jumat.

Mengenai sosok menteri pemuda dan olahraga harus berkumis, Achsanul mengaku tak mengetahui hal itu. Bahkan Achsanul berkelakar dirinya kalah saing dengan Roy Suryo. "Mungkin kumis saya kurang tebal," ucapnya sambil berseloroh.

Menurutnya, jabatan Menpora merupakan hak dari Partai Demokrat sehingga kursi itu tidak dijadikan rebutan bagi kader partai. Apalagi penunjukan menteri ada di tangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden SBY. "Saya tidak kecewa. Ini dipilih bukan direbut, jadi tergantung yang memilih. Kalau rebutan ya beda. Jadi saya mendukung keputusan presiden."(NET)

REKENING ANDI MALLARANGENG SEKELUARGA DIBLOKIR .........................

• DARI HALAMAN. 1 sudah membantah tuduhan itu.

Andi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah bepergian keluar negeri. Sementara Choel, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka, juga dicegah bepergian keluar negeri.

Johan tak menjelaskan alasan dari pencegahan ini.

Sementara itu, mantan Menpora Andi Mallarangeng mengaku sedih karena rekening putra sulungnya, Gemilang Mallarangeng alias Gilang, yang bersaldo Rp16 juta diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Menurut Andi, semestinya pihak KPK tidak melakukan sebuah tindakan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus dirinya, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Sebagai orangtua, (saya) sedih juga, kemarin anak saya,

Gilang, beberapa hari lalu rekeningnya diblokir," ucap Andi.

Buat Andi, langkah KPK itu membuat kesedihan tersendiri bagi dirinya. Sebab, sebelumnya rekening dirinya dan sang istri, Vitri Cahyaningsih, sudah diblokir oleh KPK. "Dan tentu saja dia (Gilang) sedih, saya juga sedih," ujar Andi.

Andi menjelaskan, bahwa uang Rp16 juta yang ada di rekening itu adalah uang yang disisihkan putra dari bekerja di sebuah perusahaan.

Dan ia meyakinkan, tidak ada transaksi yang mencurigakan di rekening putranya yang masih berusia 22 tahun itu. "Kecuali memang ada indikasi, bahwa rekening anak saya itu digunakan untuk hal-hal yang...," kata dia.

Andi menambahkan, seharusnya KPK bekerja secara objektif alias tidak bekerja dengan serampangan dalam menangani kasus, termasuk kasus yang menimpanya.

(TI/BBS)

KONTRAKTOR NAKAL HARUS DITINDAK................................................

• DARI HALAMAN. 1 untuk dapat disahuti dan ditindak lanjuti sebagai tindakan nyata.

Aspirasi yang disampaikan warga antara lain pembangunan lening di dusun Mekar desa Pakam, perbaikan infrastruktur jalan di desa Kwala Indah menuju PT Gunung Pantara Barisan yang rusak berat akibat dilalui kendaraan yang melebih kapasitas. Perbaikan tanggul di desa Sei Buah Keras,

pembangunan jalan lapen di kampung Kristen - Simodong, pengerasan jalan sepanjang 500 meter di dusun Tempe l- Simujur.

Anggota DPRD Batubara daerah pemilihan I terdiri dari Ahmad Muhktas SAg, Drs Buyung, Paijan MS, Poltak Saragih SH, Ir Syahrianto Damanik, Suriyono ST MSi, Al As'ari SAg MSi, H.Dazanul Fadli Saragih SAg, Ir Kristian Manurung.

(SAHREL)

KPK PERIKSA AUDITOR BPKP.........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Irjen Kemendiknas M Sofyan, sebagai tersangka. Sofyan disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam proses penyelidikan, KPK menemukan sejumlah anggaran di Itjen Kemendiknas tahun 2009 yang tidak sesuai penggunaannya. Mulai dari perjalanan dinas hingga pengadaan barang dan jasa. Negara diprediksi merugi hingga Rp13 miliar.(IC/BBS)

KONTROVERSI SELEKSI PARTAI.....................................................

• DARI HALAMAN. 1 memiliki pengurus daerah di semua provinsi, pengurus cabang di sedikitnya 75 persen kabupaten/ kota di sebuah provinsi, pengurus wanita setidaknya 30 persen, dan anggota minimal 1.000 orang di setiap cabang. Syarat ini ditetapkan agar partai-partai peserta pemilu terbukti layak dan memiliki konstituen.

Masalahnya, proses verifikasi administratif dan faktual itu ternyata tak sepenuhnya mulus.

Konflik internal yang berujung pada pemecatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, pada awal Desember lalu, telah menjadi noda. Apalagi insiden yang sempat diwarnai ancaman boikot proses verifikasi oleh petugas sekretariat jenderal bisa menjadi senjata untuk meragukan hasil seleksi yang telah diputuskan. Tak kalah penting adalah temuan yang menyebutkan maraknya pelanggaran dalam kegiatan verifikasi di pusat maupun daerah. Runyamnya lagi, santer tersiar, terjadi aksi peras-memeras oleh petugas verifikasi terhadap pengurus partai, khususnya di daerah.

Komisioner mesti membuktikan bahwa semua informasi itu kabar burung belaka. Semua data dan dokumen yang dijadikan landasan untuk memutuskan lolos dan tidaknya sebuah partai politik mesti bisa dibuka setiap saat. Ini berarti, tidak boleh ada dasar keputusan yang disembunyikan, dengan dalih

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

apa pun.

Sudah bisa diprediksi, keputusan mengeliminasi 24 partai politik akan berbuntut panjang.

Setelah mengajukan nota keberatan, yang diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu, partai politik yang dinyatakan tidak lolos tidak menutup kemungkinan bakal menempuh langkah hukum. Salah satunya dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kesiapan menghadapi gugatan hukum menjadi pekerjaan rumah yang mesti disiapkan secara matang. Mesti dipikirkan, jika bergulir di pengadilan, proses hukum ini bisa mengganggu tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 yang sudah disiapkan. Salah-salah langkah, proses gugat-menggugat ini bisa menjadi peluru yang berbalik ke Komisi Pemilihan Umum, yang berujung pada batalnya hasil pemilihan umum.

Dengan pelbagai catatan itu, Komisi Pemilihan Umum tidak perlu ragu dan harus mengoreksi keputusan jika di kemudian hari terbukti ada pelanggaran dalam proses verifikasi. Revisi ini dimungkinkan karena UndangUndang Pemilu membuka pintu jika ada keputusan Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun Mahkamah Agung. Hal ini bukan langkah mundur, melainkan upaya menjadikan setiap tahapan taat asas menuju pelaksanaan pemilu yang berkualitas. (***)

DUGAAN KORUPSI VAKSIN FLU BURUNG– Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin flu burung tahun 2007 Ratna Dewi Umar usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (7/1). Ratna Dewi Umar yang merupakan mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan ditahan di Rutan Jakarta Timur cabang KPK.

KPK DIDESAK PERIKSA RIZAL MALLARANGENG.............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 proyek senilai Rp2,5 triliun tersebut.

Sementara itu, Rizal yang merupakan adik dari Andi, akhirnya membentuk tim guna menguak kebenaran terkait kasus korupsi proyek pembangunan Hambalang, Bogor.

Menurut Rizal, tim tersebut dibentuk bukanlah membela dua saudaranya, Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng, namun untuk mengungkap kebenaran

kasus Hambalang.

"Namanya tim Elang Hitam dengan posko di Casablanca, Jakarta Selatan. Tim ini bukan membela Andi atau Choel tapi untuk membuka kebenaran," ujar Rizal beberapa waktu lalu.

Tim Elang Hitam yang dikomandoi Rizal Mallarangeng terus mengeluarkan data-data terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Partai Demokrat meminta adik Andi Mallarangeng itu tidak hanya bicara di media massa saja tapi juga membawa hasil investigasinya ke Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Melihat apa yang dilakukan Tim Elang Hitam itu, bahan yang dihasilkan dari investigasinya perlu diberikan ke KPK sehingga tidak rancuh," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, Kamis.

Dia menilai, pernyataan Rizal di media massa yang menyebut keterlibatan kader partai berlambang bintang Mercy dalam kasus Hambalang sia-sia saja. Pasalnya, hasil investigasi Elang Hitam tidak bisa jadi hukti hukum jika tidak dilaporkan ke

KPK. "Kalau punya data keterlibatan kader Demokrat sampaikan ke KPK agar tidak hanya berdebat saja kita. Bahasa yang dibuat Rizal itu sifatnya independent, tidak punya bukti hukum artinya percuma saja," cetusnya.

Rizal mengaku membentuk Tim Elang Hitam bukan sematamata untuk melindungi kakak dan adiknya Choel Mallarangeng dalam kasus Hambalang.

Menurutnya tim itu dibentuk untuk membuka kebenaran.

Dia pun menyebut partai

politik, anggota DPR dan eksekutif terlibat dalam kasus senilai Rp2,5 triliun itu.

Yang membuat Partai Demokrat panas ketika Rizal menyebut ketua fraksi Partai Demokrat di DPR pada 2010 juga terlibat.

"Di DPR Fraksi partai penguasa itu adalah Partai Demokrat dan pada saat kasus Hambalang 2010 siapa ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi X DPR?," kata Rizal kepada wartawan, beberapa waktu lalu.(IC/OZ/BBS)

DPRD CUMA ALAT PENGUASA....................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dan masing-masing Anggota Banggar membuat pertemuan face to face secara serentak dengan SKPD mulai dari Kepala Badan, Dinas, Kantor, Kabag dan Camat untuk menghindarkan batasan finalti per 15 Januari 2013. Sebab, jika disahkan lewat tanggal tersebut Kota Binjai beresiko kehilangan anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar 30 persen dan ini mengartikan bahwa Pemko Binjai tidak profesional dalam merencanakan Anggaran.

Pembahasan face to face menggunakan hampir seluruh ruangan termasuk ruangan Fraksi, ruangan Sekretaris Dewan dan ruangan tamu Staf Sekretariat ini menjadi fenomena yang tidak lazim karena identik dengan suasana Les Sekolah. Pemandangan itu sempat menjadi pertanyaan para wartawan yang menurut Ketua DPRD Binjai Zainuddin Purba SH hasil itu akan dirapatkan kembali dalam rapat Banggar disusul keterangan serupa Anggota Banggar H Zulkarnain D Lubis. “Ya hasil rapat Banggar seperti itu," ucap mereka.

Menurut Ketua Dewan, pi-

haknya saat ini sudah mengambil keputusan bersama Banggar bagaimana dana rewat untuk Pembangunan Kota Binjai terus mengalir dari Pemerintah Pusat dan APBD tidak terkena finalti untuk lebih mengefektifkan pembahasan agar tepat waktu dalam pengesahan maka diberikan kepada masing masing Banggar melakukan pembahasan dengan SKPD dan nanti akan dirapatkan kembali dalam Sidang Banmus.

Namun apa yang terjadi, mendadak sontak R.APBD TA 2013 yang baru dibahas selama satu hari dengan ala face to face, Selasa (8/ 1), tiba-tiba di Paripurna kan untuk dilakukan pengesahan yang hasilnya akan dikirim ke Gubernur Sumatera Utara untuk kepentingan evaluasi.

Setidaknya DPRD seharusnya memberi peringatan keras kepada Pemko Binjai bukan sebaliknya harus pontang panting mengejar waktu seperti pemandangan yang terjadi pada, Senin (7/1), dengan mengabaikan etika etika aturan yang berlaku.

Dikatakan Gito, sepanjang sejarah politik Anggaran Kota Binjai belum berpihak pada kepen-

tingan publik. Dengan mencontohkan dari APBD TA 2012 sebesar Rp600 miliar lebih biaya belanja rutin aparatur jauh lebih besar dari belanja publik. Menyusul sektor belanja publik masih didominasi dengan kegiatan-kegiatan pada SKPD yang sulit diukur dampak keberhasilannya. Bahkan politik anggaran yang dijalankan tidak sedikitpun menfasilitasi publik untuk mengembangkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penelusuran, tidak sedikit dana transfer Daerah dari Pusat maupun APBD Provinsi untuk membangun sarana dan infrastruktur transportasi publik.

"Namun hasil di lapangan tidak efektif, bahkan banyak timbul persoalan karena kualitas pekerjaan pembagian proyek tidak tepat waktu dan pembiaran pengerjaan proyek saat sudah tutup Anggaran akhir tahun bahkan kerab terjadi luncuran hingga dua tahun anggaran," papar Gito.

LSM Wanacakra kerab menyoroti fungsi pengawasan Legislatif menyusul penyeraban anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya sehingga tidak adanya prioritas

yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dan setiap pembahasan R.APBD LSM Wanacakra kerab memberi masukan kepada Ketua Dewan dan jajaran Banggar, namun mengaku pesimis akan disikapi.

Salah satu masukan yang sangat urgen adalah pos Anggaran Honor Non PNS sebanyak 1.600 orang lebih mencapai Rp7 miliar/tahun yang sejak tahun 2006 tidak memiliki nomenklatur yang jelas pada buku APBD. Modus yang digunakan dengan cara menitipkan anggaran pada kegiatan temporer SKPD dan Unit Kerja namun pada prakteknya ribuan honorer gajian setiap bulan sebesar Rp300 ribu/ orang. Padahal legalitas ribuan honorer tersebut tersandung dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.48 tahun 2005 junto PP No.43 tahun 2007.

Menyusul system penganggaran belanja rutin, kegiatan dan belanja langsung (Fisik) pada umumnya terindikasi dengan penggelembungan dengan indikator kemahalan termasuk anggaran Clearning Service kantor Walikota dan Rumah Dinas yang menjadi rezeki nomplok rekanan yang sama

sekali tidak pernah tersentuh kontrol.

Menurut kacamata Wanacakra, di era kepemimpinan Idaham Timbas posisi elemen kontrol sangat jauh tersisih. Pihak eksekutif dan legislatif seperti menutup diri sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1999, PP No.71 tahun 2000 dan Perda Kota Binjai No.1 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara diabaikan dan tidak ditaati oleh Penyelenggara Pemerintah itu sendiri. "Ini jelas pengkebirian," cecar Gito.

Satu contoh, ujar Gito, dokumen nota pengantar Walikota pada paripurna Dewan termasuk pemandangan Umum Anggota Dewan menyusul Nota Jawaban Walikota sulit didapat elemen kontrol, karena dokumen yang seharusnya milik Anggota dewan justru dibiarkan dibawa oleh Kabag Tata Pemerintahan. Bagaimana Sekretariat membuat risalah jika dokumennya dibawa kembali oleh eksekutif.

Aneh memang.(SBR)

GRATIFIKASI SEKS ADA SEJAK ZAMAN KERAJAAN........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 rupsi (PJ KAKI KPK), Sujanarko, mengatakan, praktek gratifikasi seksual itu marak terjadi dalam permainan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kepala Daerah-Kepala Daerah.

Untuk itu, KPK meminta agar pemberian gratifikasi seksual dimasukkan ke dalam UU. Layak Diapresiasi Upaya Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) memasukkan kategori pemberian hadiah wanita kepada pejabat termasuk bentuk gratifikasi seks layak diapresiasi.

Pengamat Sosial dan Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai kebijakan KPK tersebut memang bisa dikaitkan dengan potensi korupsi. Devie mencontohkan budaya wanita dapat memuluskan sebuah rencana para pejabat dalam sebuah tender bukan hanya

terjadi pada saat ini. Namun bahkan sudah terjadi sejak zaman Romawi kuno. "Bukan hanya terjadi di Indonesia, pada zaman Romawi kita lihat Cleopatra berupaya sekuat tenaga untuk taklukan Julius Caesar, ini merupakan kemajuan besar sebagai upaya bongkar kasus korupsi, kita patut apresiasi KPK," kata Devie, Jumat.

Devie menilai gratifikasi seks dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi bila mempengaruhi kebija-

kan dan memuluskan proyek.

Bahkan, Devie menyebut, hal itu dilakukan sebagai bentuk rekreasi politik. "Ini sudah jadi rahasia umum dan banyak dilakukan karena sebagai bentuk rekreasi politik, sebab kita tahu dunia politik memiliki tingkat stres yang begitu tinggi," ungkapnya.

Namun untuk menelusurinya, lanjut Devie, penyidik KPK harus dibekali lebih dalam dan lihai dalam menginvestigasi gratifikasi seks.

Dengan diungkapkan ke masyarakat, kata Devie, hal itu bisa membuat publik untuk ikut mengawasi. "Kalau itu bisa membuat proyek gol atau meluluskan proyek, itu disebut gratifikasi. Pejabat paling rentan terkena skandal, apalagi kalau itu sampai rugikan keuangan negara. Publik juga bisa turut mengawasi, bukan hanya mengawasi rekening dan rumah yang dibangun tidak wajar misalnya," imbuhnya. (BBS/SF)

MUSLIM TIONGHOA KUTUK ‘KICAUAN’ FARHAT ...............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 orang,” kata Ahok, panggilan akrab Wagub DKI Jakarta, ketika dikonfirmasi terkait tweet Farhat Abas yang menyinggung mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok menyayangkan masih ada orang berpikiran rasial seperti itu. Soal SARA sudah selesai sejak lama dan tidak perlu diungkit lagi. “Masih ada yang mikirin seperti itu? Itu kan zaman dulu sudah selesai, apalagi

dia generasi muda kan.”

Ditanya apakah akan melaporkan soal tweet itu kepada pihak berwajib, Ahok enggan memperpanjang persoalan. “Ngapain (dilaporkan), udah. Kasihan diserang banyak orang,” kata Ahok.

Menurut pengacara muda Ramdan Alamsyah, walaupun Farhat Abbas sudah melakukan permintaan maaf, hal tersebut tidak akan menghapuskan tindakan hukum.

"Pernyataan maaf walaupun

sudah disampaikan seorang Farhat Abbas tidak berarti tindakan hukum terhapus dengan sendirinya, karena ini merupakan tindak pidana dan diatur dalam undang-undang," ujarnya usai melaporkan Farhat Abbas di SPKT Polda Metro Jaya, Kamis.

Ketika Farhat Abbas meminta maaf, kata Ramdan, bukan berarti permintaan maaf itu menghapus undang-undang. "Kalau dinyatakan delik aduan, saya mengatasnamakan masyarakat,

saya warga Jakarta, Ahok wakil gubernur saya, ketika wakil gubernur diserang bukan secara pribadi lagi, namun secara etnisnya," tuturnya.

Kata Ramdan, Kota Jakarta ini luas dan multi etnis. Jangan sampai pernyataan Farhat direspons kelompok lain, menentang dan terjadi kericuhan.

"Jika memang saya dihukum atas laporan ini, saya siap terima.

Soalnya konsekuensinya memang ada. Namun, saya yakin

bahwa yang saya lakukan demi pancasila saya," lanjutnya.

Kata Ramdan, dirinya tidak berkoordinasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok) terkait laporan di SPK Polda Metro Jaya.

"Tidak ada koordinasi dengan siapapun, yang kita lakukan ini, supaya masyarakat bisa belajar dengan masalah ini. Negara bangsa ini didirikan oleh multi etnis, multi suku, jadi memang harus kita jaga," tutupnya.(BBS/SF)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

•

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

NASIONAL

Kasus Hambalang, Andi Bungkam Soal Anas JAKARTA- Andi Alfian Mallarangeng, mantan kader Partai Demokrat bungkam ketika sejumlah wartawan mencecar pertanyaan keterkaitan mantan atasannya di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat pekan lalu. Andi hanya berkomentar bahwa dirinya ditanya tentang tugasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tapi ketika disinggung mengenai keterlibatan Anas dalam mega proyek sarana dan parasana olahraga di Hambalang, Bogor Andi tidak berkomentar apa-apa.

Seperti diketahui, M Nazaruddin terdakawa kasus wisma atlet yang tak lain adalah mantan bendahara Partai Demokrat berkali-kali mengungkapkan bahwa Anas dan Andi adalah orang yang paling berperan dalam kasus korupsi Hambalang. Tapi sampai saat ini Anas belum juga dijadikan tersangka,

sementara Andi yang samasama mendapat serangan Nazaruddin sudah berstatus tersangka. Tapi nampaknya Andi memilih bungkam ketika dikonfirmasi mengenai keterlibatan koleganya itu.

"Keterlibatan Andi dalam proyek Hambalang ini bagaimana bang?," Tanya wartawan pada Andi sambil berteriak. Tapi Andi tidak merespon pertanyaan wartawan mengenai itu. Andi malah pergi menuju mobilnya Pajero warna putih. Bahkan ketika sejumlah wartawan tetap mengejarnya, ia tetap saja tidak melontarkan jawaban.

Namun Andi mengatakan siap jika dirinya kembali dipanggil KPK untuk pemeriksaan. "Dan kapan saja saya bisa dimintai keterangan," ujar Andi yang kemudian menuju mobilnya.

Sementara Johan Budi SP, Juru Bicara KPK memberikan penegasan bahwa Andi diperiksa sebagai saksi Deddy Kusdinar. Namun Johan me-

ngaku tidak tahu apa yang ditanyakan penyidik KPK terhadap Andi. "Pak Andi diperiksa sebagai saksi, saya tentu tidak tahu materinya.

Tentu berkisar posisi di sebagai menpora," ujar Johan.

Seperti diberikan sebelumnya, usai diperiksa KPK, Andi hanya berkomentar bahwa dirinya ditanya soal tugasnya saat masih menjadi Menpora.

Selain itu ia juga dicecar soal proses penganggaran proyek Hambalang yang mendapat suntikan dana 2,5 Triliun dari pemerintah itu.

Andi Mallarangeng selesai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 18.00 WIB. Usai menjalani pemeriksaan, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku ditanya oleh penyidik tentang penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. Status pemeriksaannya kali ini sebagai saksi tersangka kasus yang

sama yakni Deddy Kusdinar.

Selama pemeriksaan yang berlangsung sekitar 8 jam, Andi mengaku ditanya penyidika KPK terkait tugasnya saat dirinya masih menjabat Menpora. "Baru saja saya selesai untuk memberikan keterangan pada KPK dalam rangka sebagai saksi utuk saudara Deddy (mantan kepala biro perencaan dan keuangan Kemenpora). Dalam keterangan ini terkait kedudukan saya sebagai menteri," ujar Andi Mallarangeng di gedung KPK jalan Rasuna Said, Jakarta.

Lebih jauh Andi menjelaskan bahwa penyidik KPK lebih banyak menanyakan tentang organisasi kementerian Manpora dan dalam prose penganggaran pembangun sarana dan prasana olahraga di Hambalang. "Berkaitan dengan organisasi kementrian dan juga penganggaran dalam proses hambalang," tambah mantan Juru Bicara Presiden ini.

Namun Andi tidak men-

jelaskan secara detail apa saja yang penyidik KPK tanyakan.

Andi juga mengaku lupa ketika sejumlah wartawan menyakan beberapa banyak cecaran pertanyaan dari penyidik yang dilayangkan pada dirinya. Ketika wartawan mempertagas bahwa apa saja yang ditanyakan penyidik, Andi kembali menjawab bahwa dirinya diperiksa sebagai menteri dan tentang penganggaran proyek Hambalang.

"Saya lupa (berapa pertanyaan). Sekali lagi (pemeriksaan) menyangkut saya sebagai menteri, terkait organisasi saya dikementrian, lalu juga proses penganggaran dan sebagainya," ujarnya sembari meninggalkan kerumunan wartawan.

Andi pergi meninggalkan gedung KPK dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna putih. Sama seperti saat ia datang, ia pergi didampingi sang Adik, Rizal Mallarangeng yang setia menunggu sejak pagi.(BHC)

Korupsi, Wali Kota Jadi Tersangka PALOPO - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah menetapkan Wali Kota Palopo Andi Tenriadjeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan gratis Pemerintah Kota Palopo tahun anggaran (TA) 2011 senilai Rp 5,31 miliar dari total Rp7,6 miliar, demikian dikatakan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulselbar Nur Alim Rachim, Jum’at pekan lalu.

"Penetapan Wali Kota menjadi tersangka setelah semua syarat-syarat penentuan itu terbukti karena kami juga tidak berani menetapkan seseorang menjadi tersangka kalau tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat," tukasnya.

Penetapan Wali Kota menjadi tersangka ini sekaligus menambah daftar tersangka dimana dua pejabat sebelumnya juga sudah menjadi tersangka dan diperhadapkan pada meja persidangan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Makassar.

Kedua pejabat atau bawahan dari Wali Kota yang sudah menjalani persidangan yakni Kadis Pendidikan Kota Palopo Muhammad Yamin dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Muhammad Ridwan yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadi penetapan Wali Kota menjadi tersangka itu atas adanya bukti-bukti, baik yang terungkap dalam persidangan kedua terdakwa maupun keterangan saksisaksi lainnya," ujarnya.

Diungkapkannya, kasus

yang diduga melibatkan pejabat tinggi di Palopo ini diendus dengan berdasar serta mengacu pada fakta persidangan yang mengindikasikan adanya dana pendidikan yang mengalir ke Wali Kota Palopo, Andi Tenriadjeng senilai Rp 5,3 miliar dari total Rp 7,6 miliar total dana.

Berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi di persidangan, jika dana sebesar Rp 5,3 miliar itu mengalir ke rekening Wali Kota dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Hasil penyelidikan Kejari Palopo terungkap kalau uang tersebut keluar dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Disdik Palopo Asran Muhajir sebesar Rp 1,59 miliar, Bendahara Pengeluaran pada Februari 2011 M Haris sebesar Rp 850 juta. Sekedar diketahui, pencairan dana Rp 5,3 miliar tersebut melalui 15 kuitansi.

"Dengan dasar ini, wali kota ditetapkan menjadi tersangka dan wali kota akan segera dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka," tegasnya.

Menurutnya, kasus korupsi pendidikan gratis ini akan menjadi skala prioritas karena nilai kerugian dalam kasus ini cukup besar, apalagi melibatkan pejabat teras Kota Palopo.

"Kami akan menuntaskan kasus ini karena kami tidak ingin berpolemik dan kasusnya akan dilakukan secara maraton supaya tidak ada lagi orang-orang berfikiran negatif terhadap kinerja jajaran kami," tandasnya.(BHC)

Saksi Dugaan Korupsi PT PJBS dan PT PLN Diperiksa

VONIS– Terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Kemendiknas dan Kemenpora Angelina Sondakh didampingi ayahnya Lucky Sondakh dan mantan istri Adjie Massaid, Reza Arthamevia usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/1). Anggota non aktif DPR Fraksi Demokrat tersebut dihukum empat tahun enam bulan penjara dengan denda Rp 250 juta.

Vonis 'Angie' KPK Banding JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membuka kekecewaannya terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Jakarta Pusat yang memvonis Angelina Sondakh alias Angie 4 tahun 6 bulan penjara. Selain itu,

Angie juga tidak dikenakan pasal 18 sebagai upaya lembaganya untuk merampas kembali uang negara dari tangan koruptor. Melihat vonis itu, KPK mulai mengungkapkan untuk lakukan banding.

Melalui Juru Bicaranya, Johan Budi SP mengatakan bahwa vonis 4 tahun 6 bulan penjara itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Angie, yang merupakan mantan Wasekjend Partai Demokrat divonis bersalah dalam perkara suap pembahasan anggaran proyek Universitas di Kementerian Pendidikan Nasional dan proyek Wisma

Atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam amar putusan, eks Puteri Indonesia itu telah melanggar tindak pidana korupsi dalam hal menerima suap secara bersama-sama dan atau sendiri secara berkelanjutan yang berakibat merugikan Negara. Vonis yang dibacakan Ketua Hakim Sudjatmiko turun jauh dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dimana pada 20 Desember lalu, Jaksa menuntut Angie 12 tahun penjara dan dikenakan uang pengganti.

Johan menambahkan bah-

wa vonis yang diterima Angie tidak sesuai dengan dakwaan dan belum memiliki efek jera.

Untuk itu, KPK berencana akan mengajukan banding.

"Benar, rencananya KPK akan banding," ungkap Johan, Jum'at pekan lalu.

Johan menambahkan, bahwa anggota Komisi X DPR RI non aktif ini diyakini telah menikmati suap sebesar Rp 12,5 milyar dan Rp 2,350 dollar Amerika yang diberikan PT Grup Permai, perusahaan M Nazaruddin, untuk memuluskan proyek tersebut. Pasal yang digunakan pun berupa pasal gratifikasi yang tertu-

ang dalam Pasal 11 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pasal ini memuat ancaman hukumannya maksimal hanya lima tahun penjara.

Sementara dalam tuntutan Jaksa, Angie dikenakan pasal 12 ayat (a) dan pasal 5 ayat 2 yang didakwakan JPU tidak terbukti. Dengan begitu, mantan Puteri Indonesia 2001 itu tetap seseorang yang memiliki harta yang melimpah saat ia keluar dari penjara. Sebab tidak dikenakan uang pengganti atas uang yang ia dapat dari hasil korupsi.(BHC)

Kepsek Paling Sering Selewengkan Anggaran Pendidikan JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan(PPATK) menyebutkan kepala sekolah menjadi profesi paling sering menyelewengkan anggaran pendidikan. Riset yang dilakukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada semester dua tahun 2012 itu meneliti instansi pusat dan daerah yang menangani bidang pendidikan.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun PPATK 2012 yang didapatkan republika, kepala sekolah merupakan profesi paling sering menyalahgunakan anggaran pendidikan dengan angka 20 persen.

Selain itu, kontraktor berada di posisi berikutnya dengan prosentase 11 persen.

Sedangkan, 8 persen dosen dan kepala dinas juga menyalahgunakan anggaran pendidikan.

Berbagai modus dilakukan para oknum tersebut.

Yakni menyalahgunakan kewenangan untuk mengun-

tungkan diri sendiri (27 persen), menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan pekerjaan atau proyek (10 persen) serta proyek fiktif dan pengadaan tanpa tender masing-masing 9 persen dan 7 persen.

Umumnya, para oknum tersebut menyalahgunakan pos pendidikan dari Dana Alokasi Khusus, APBD bidang pendidikan (non BOS/DAK) dan hibah juga Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Hukum Partai Korup Sementara itu, Masyarakat perlu memberikan hukuman kepada partai politik serta politisi korup.

Selain memberikan tekanan agar partai politik serta politisi tidak korupsi, masyarakat juga bisa menghukum dengan cara tidak memilih kembali pada Pemilihan Umum 2014 mendatang.

Pesan itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, Rabu pekan lalu, menanggapi prediksi korupsi akan semakin marak pada tahun

2013. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengingatkan semua kalangan agar meningkatkan peran masyarakat sipil dalam mengontrol parpol dan politisi.

Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, kemarin, juga meminta masyarakat sipil tidak bosan melakukan kontrol dan mendorong parpol agar tidak korup.

Pasalnya, parpol tidak bisa lagi diharapkan untuk memperbaiki diri sendiri.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, kemarin, di Jakarta, mengatakan, selama ini publik hanya menerima daftar calon anggota legislatif (caleg) yang sudah jadi tanpa tahu penyusunan daftar calegnya dan tidak ada transparansi.

Karena itu, pencalegan harus transparan.

Ia mengatakan, tanggung jawab terbesar dalam nominasi pencalegan memang berada di tangan parpol. Politisi busuk bisa

saja tetap muncul kalau parpol tetap mencalonkan orang-orang yang mempunyai rekam jejak bermasalah, misalnya terlibat kasus korupsi atau menyalahgunakan wewenang. ”Masyarakat kita memang semakin cerdas, tapi dalam berbagai penelitian, pengaruh uang tetap kuat untuk membeli suara,” kata Titi.

Tidak berjuang Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, kemarin, mengatakan, politisi busuk tidak hanya mereka yang terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Politisi busuk itu juga mencakup anggota legislatif yang malas menghadiri sidang dan turun ke daerah pemilihannya serta mereka yang tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat konstituen. ”Boleh jadi ada anggota DPR yang secara fisik sering

menghadiri persidangan, tetapi mereka tidak memberikan sumbangan pemikiran ataupun memperjuangkan aspirasi rakyat. Politisi seperti ini jangan dipilih lagi karena tidak berperan efektif dan justru menghambat kerja DPR,” paparnya.

Pada 2013, Formappi akan menyusun dan memublikasikan rapor setiap anggota DPR untuk membantu publik dalam menilai kinerja wakilnya.

Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, dan Sekretaris Eksekutif Bidang Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo Pr, Rabu, secara terpisah mengatakan, harapan agar parpol berbenah diri untuk kepentingan rakyat dirasa sulit terwujud. Oleh karena itu, keduanya meminta masyarakat mendorong supaya parpol tidak lagi menyodorkan politisi busuk sebagai calon anggota legislatif.(REP)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi flame turbine, Jumat pekan lalu.

"Saksi yang diagendakan untuk hadir ada 2 orang, yakni M Rasul mantan Dirut PT Pembangkit Jawa Bali Service dan Rochmat Riadi Asisten Manager operasional PT PLN pembangkit Sumatera bagian utara," kata

Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Arimuladi.

Saksi Rochmat Riadi hadir pada pukul 09:00 WIB dan telah dilakukan pemeriksaan saksi yang intinya mengenai hal-hal yg diketahui saksi seputar barang-barang pengadaan untuk turbine yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana kontrak.

Adapun saksi M Rasul hingga menjelang sore masih belum hadir, namun tim penyidik masih menunggu kedatangannya.(BHC)

Mahasiswa Tuntut Penjarakan Koruptor dan Tutup Indosat JAKARTA - Lingkar Studi Mahasiswa Jakarta (LISUMA JAKARTA) sore hari ini mendatangi Gedung Pusat PT Indosat Jakarta Pusat, Jum'at pekan lalu. Puluhan mahasiswa ini meminta agar PT Indosat segera ditutup karena telah merugikan keuangan Negara senilai 1,3 triliun.

Dalam aksinya mahasiswa membawa spanduk yang bertuliskan "Tangkap Koruptor Indosat IM3". Selain itu, dalam aksinya para mahasiwa ini juga menggoyang pintu pagar depan PT Indosat, meminta perwakilan dari PT Indosat keluar menemui mereka.

Dalam orasinya mahasiswa menuntut PT Indosat dan Mega Media (IM2) harus bertanggung jawab kepada publik dalam penyalahgunaan jaringan Frekuensi 2,1 GHZ (3G) dan segera mengembalikan uang negara, serta sita aset Indosat dan Nasionalisasi PT Indosat, ujar salah seorang orator.

Pendemo juga mendesak Kejagung agar segera menahan tersangka Indar Atmanto dan mantan Dir Utama Indosat Johnny Swandi yang saat ini statusnya masih sebagai tahanan kota. Pendemo mengatakan, "Kejagung

jangan pandang bulu dalam proses penegakkan Hukum," teriak para pendemo.

"Kami akan terus pantau proses hukum PT Indosat dan bukan hanya Indosat, Kemeninfo juga harus diperiksa. Dan, mana bisa Menteri tidak tahu perjanjian dengan PT Indosat," ujar Ali Akbar, Ketua umum LISUMA Jakarta.

Dalam aksinya ini mereka mempertanyakan biaya 1,3 triliun, dan Menkominfo jangan berjalan seiringan dengan kepentingan asing.

Sementara disaat aksi berlangsung terlihat salah seorang pegawai Indosat menemui wartawan dan pendemo membagikan selebaran. "Ini yang bener versi Indosat," ujar pria berkacamata yang mengaku mantan Humas Indosat.

Tetapi, ketika diminta keterangan, pria ini menolak dengan halus dan mengarahkan kepada seorang rekannya yang menurutnya Humas Indosat.

Namun ketika pewarta mencoba mewawancarai dengan pertanyaan desakan pembubaran PT Indosat oleh mahasiswa, lelaki ini menolak menjawab dan hanya meminta email, "nanti saya email saja keterangan dari saya," ujarnya.(BHC)

•

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

SUMUT

Polres ATAM Targetkan Satu Kasus Korupsi ACEH TAMIANG - Sebanyak 91 personil yang terdiri dari 10 orang perwira dan 81 Bintara naik pangkat. Upacara kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Aceh Tamiang (ATAM) langsung dipimpin Kapolres AKBP Dicky Sondani SIK MH. Dicky mengatakan kepada Perwira dan Bintara tersebut bahwa Polres ATAM kedepan lebih baik kinerjanya dan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Untuk 2013 ini, dia menargetkan harus

Pembangunan Gedung KIP,TA Berakhir Tapi Masih Dikerjakan LANGSA - Pengerjaan pembangunan gedung Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang anggarannya berasal dari APBN 2012 sebesar Rp 1,9 milliar lebih di Kota Langsa di duga terjadi tindak pidana korupsi. Sumber terpercaya yang tak mau disebut namanya mengatakan indi-

kasi mulai dari proses tender sampai pengerjaan fisik di lapangan.

Hasil penelusuran dan pantauan dilapangan di duga proyek tidak tepat waktu sesuai kontrak kerja yaitu 31 Desember 2012, bahkan sampai saat ini belum rampung.

Sumber menduga, ini akibat

terlambatnya pelaksanaan proses pelelangan atau tender serta adanya kepentingan atau intervensi dari pihakpihak tertentu dalam penentuan pemenang tender.

“Dengan waktu yang singkat serta demi untuk menghindari terjadinya pemblokiran anggaran pada proyek tersebut, pihak rekanan memacu agar pekerjaan proyek selesai tepat waktu. Dapat kita duga pengerjaannya menjadi asal-asalan sehingga berdampak pada kualitas

mutu bangunan,” kata sumber.

Dia menambahkan, kondisi ini sangat rawan terjadinya korupsi, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pelaksanaan serah terima barang/jasa sebelum pekerjaan selesai dikerjakan.

Dahlan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor KIP Kota Langsa saat dikonfirmasi mengakui sampai berakhir tahun anggaran 2012, masih ada sejumlah pekerjaan proyek fisik yang

belum rampung dikerjakan.

"Memang kontrak sudah berkhir tapi kami melakukan perpanjangan waktu (adindum) sampai Februari 2013.

Karena proyek bersumber dari APBN 2012 maka kami terpaksa pergi ke pusat untuk menanyakan masalah pembangunan kantor yang belum rampung dikerjakan. Menurut pihak KPU pusat pembangunan harus diselesaikan pada Februari 2013 agar dapat digunakan," kata Dahlan. (BSO)

Kepsek 014739 Talawi Diduga Selewengkan Dana Bos BATUBARA - Kepala SDN 014739 Dahari Selebar Talawi Masdurah di duga selewengkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar puluhan juta, kata Direktur Eksekutif Lembaga Independen Peduli Masyarakat Indonesia Kabupaten Batubara, Muhammad Tumiren SH, Jumat pekan lalu.

Menurutnya, dalam pengelolaan dana Kepsek tidak

mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah sehingga kebutuhan siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar terkendala dan menyebabkan pendidikan terhambat dan tertinggal. Dinas pendidikan perlu melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas kepada Kepsek yang juga jarang di tempat pada saat jam dinas.

Salah seorang guru yang

namanya minta tidak dipublikasikan menjelaskan bahwa sama sekali para dewan guru tidak pernah di ajak bermusyarawah dalam pengelolaan dan penyaluran dana ,usulan-usulan dewan guru dan komite selalu di abaikan padahal usulan untuk kepentingan siswa agar siswa menjadi cerdas dan bermoral.

Anggota DPRD Batubara, H Dazanul Fadli Saragih SHi

Suami Kepsek Intervensi Proyek DAK SEI KEPAYANG - Rustam, suami dari Muslimah, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 017127 Desa Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, terindikasi melakukan intervensi pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) di sekolah istrinya. Buktinya Rustam memecat Syahrial, kepala tukang yang mengerjakan proyek dengan kegiatan rehab tiga ruang kelas padahal dia membuat ikatan kerja dengan Muslimah untuk proyek DAK swakelola itu.

Syahrial mengatakan, awal Desember 2012 dia menjalin ikatan kerja dengan Muslimah untuk jasa merehab tiga ruang kelas dengan perjanjian upah sebesar Rp18 juta. Namun dibelakang layar dia sepakat hanya menerima Rp 15 juta, artinya ada penggelembungan nilai upah kerja yang dilakukan Muslimah.

Setelah tiga minggu kerja dan proyek menurut konsultan sudah mencapai progress 30 persen, tiba-tiba Syahrial dipecat. Bukan oleh Muslimah tapi Rustam.

Alasannya, Syahrial bekerja terlalu telaten dan boros dalam memakai material.

Syahrial mengaku dalam bekerja ia memang mengutamakan kualitas

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

mengatakan bahwa dewan guru dan komite harus mengetahui penggunaan dan penyaluran dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sangat di sesalkan Kepsek menggunakan dana tidak tepat sasaran. Komite sekolah merupakan wakil masyarakat yang pengangkatannya melalui pemilihan.

"Oleh karenanya, dalam melakukan pemilihan komite

pilihlah orang yang benarbenar mengerti dan paham akan pendidikan. Jangan dipilih komite yang ditunjuk kepala sekolah karena besar kemungkinan akan terjadi korupsi dan kolusi yang berakibat dilakukannya penyelewengan. Sangat disesalkan ada komite yang mendapat bagian dari dana BOS. Kita akan panggil semua pihak terkait," kata Fadli. (SAH)

Basyrah Lubis Buron

agar bangunan tersebut dapat bertahan lama dan menjaga nama baiknya sebagai tukang professional yang telah ia lakoni puluhan tahun.

Namun metode kerjanya ini dianggap Rustam merugikan istrinya karena akan mengurangi keuntungannya. Pemutusan kerja sepihak itu sangat merugikan Syahrial karena nilai upah dari progress 30 persen tidak dibayar Muslimah secara penuh. "Kalkulasi upah yang belum dibayar Muslimah sebesar Rp 3 juta dan sampai sekarang belum diselesaikan,” kata Syahrial pada Rabu pekan lalu.

Akibatnya Syahrial dikejar-kejar anggotanya yang menuntut upah mereka dibayar. Berulangkali dia menagih kepada Muslimah namun hasilnya nihil.

Bahkan beberapa hari lalu dia mendapat telepon bernada intimidasi dari seorang oknum TNI-AL yang mengaku bertugas di Pangkalan Utama TNI-AL di Surabaya yang merupakan putra Muslimah. ”Saudara jangan membuat orang tua saya pusing. Ingat itu baik-baik!” kata oknum aparat itu melalui selulernya seperti ditirukan Syahrial.

Saat akan dikonfirmasi pada Kamis pagi pekan lalu, Muslimah tidak berada di sekolahnya. Begitu juga dengan atasannya langsung, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Barat, Dra Nikmah. Saat di sambangi di hari yang sama ke kantornya yang berada di Desa Sei Serindan, Nikmah juga tidak berada ditempat.

(HER)

MEDAN - Petugas Ditreskrimsus Polda Sumut mengaku kehilangan jejak mantan Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis, tersangka kasus dugaan korupsi proyek multiyears Pemkab Palas yang bersumber dari APBD TA 2009, senilai Rp9 miliar.

Hilangnya jejak Basyrah setelah sempat menjalani pemeriksaan dua kali dan tidak memenuhi panggilan untuk pemeriksaan lanjutan dengan alasan sakit. Alhasil, ia pun ditetapkan masuk dalam daftar buronan Poldasu.

"Kita sedang buron dia.

Beberapa tempat yang kita curigai sebagai persinggahanya seperti di Mangga Dua Jakarta dan daerah lainnya sudah didatangi, namun yang bersangkutan tidak ada.

Tim khusus sudah kita bentuk mengejar tersangka korupsi proyek multiyears tersebut," terang Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, kepada wartawan, Kamis pekan lalu.

Dijelaskannya, Basyrah Lubis menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Jumat (21/12) sekira pukul 18.30 WIB hingga 20.45 WIB didampingi pengacaranya Benny Harahap. Kemudian, pemeriksaan kedua dilakukan pada Rabu (26/12). Namun, usai diperiksa, yang bersangkutan sakit dan minta opname.

Lalu, sambungnya, saat penyidik Subdit III/Tipikor hendak melakukan penahanan, tersangka Basyrah Lubis ternyata telah melarikan diri.

"Kita lakukan pemang-

gilan namun tidak dipenuhi.

Bahkan pemberitahuanpun tidak ada, karenanya kita buron Basyrah Lubis," pungkas Sadono.

Nazri Ditahan Sementara itu nasib berbeda dialami mantan Direktur Utama PD Pembangunan Binjai, Nazri Kamal. Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, Kamis (10/ 1) sore resmi menahan Nazri Kamal atas tuduhan melakukan korupsi dana penyertaan modal PD Binjai TA 20062009 senilai Rp2,3 miliar.

Hal itu dikatakan Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho kepada wartawan. "Mulai pukul 17.00 WIB tadi, dia resmi kami tahan," terang Sadono.

Sadono menambahkan, dalam aksinya tersangka melakukan peminjaman dana kepada pihak ketiga sebesar Rp1 miliar tanpa seizin Wali Kota dan DPRD Binjai.

Pinjaman uang tersebut juga tidak pernah masuk ke kas PD Pembangunan Binjai, tetapi beban pembayaran pinjaman tersebut ditanggung pada APBD Binjai.

Dalam kasus ini, tambah Sadono, Nazri Kamal dijerat pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat 2 Perda Nomor 12 Tahun 2005 Jo Pasal 2 dan 3 UU No 31/1999 tentang Korupsi, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

"Kita masih telusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan ada orang lain," timpalnya.

(AND)

ada pengungkapan kasus korupsi Pihaknya akan melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga audit yang berdasarkan laporannya akan ditindak lanjuti dengan pengumpulan barang bukti dan melakukan penyelidikan terhadap kasus yang sarat dengan KKN. Dia bilang, dalam pengungkapan kasus korupsi pihaknya tidak akan tebang pilih terhadap para pelakunya.(BSO)

Pengawasan BP dan DPRD Dipertanyakan BINJAI - Kesungguhan Badan Pengawas (BP) Perusahaan Daerah dan Komisi C DPRD Kota Binjai melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Binjai dinilai sangat memprihatinkan.

Keengganan lembaga pengawas ini patut dipertanyakan, di duga ada keterlibatan kolusi atau tekanan oknum penguasa atas kebijakan yang pantang dibantah.

Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai, Gito Affandy pada Rabu pekan lalu mengatakan, pihaknya melihat kiprah BP dan Komisi C selama ini pasif dan terkesan takut masih tidak bergeser dari pola era kepemimpinan Ali Umri sehingga manajemen dibeberapa perusahaan milik negara tidak lagi sesuai aturan.

Seperti legalitas Direksi PD Angkutan Perintis sejak awal indikasi dugaan rekayasa persyaratan fiktif pada proses pengangkatan direksi oleh LSM Wanacakra sudah dilapor ke Asisten I selaku BP dan Komisi C DPRD Binjai melalui surat Nomor 168/ WCR-KB/PD.A/XI/2012 tanggal 8 November 2012 disusul surat nomor 176/ WCR-KB/PD.A/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ternyata diabaikan.

Indikator dugaan adalah rekayasa dokumen Pengangkatan Direktur PD Angkutan Perintis atas nama Ali Ahmad Nasution ST yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 10 Tahun 2007 tentang persyaratan khusus yakni rekomendasi pengalaman kerja bahwa oknum direksi mengantongi rekomendasi dari CV Angkutan Tunas Baru Kabupaten Deli Serdang selaku mandor trayek 006 jurusan Pinang Baris-Binjai dan Pinang Baris-Belawan selama tiga tahun dari tanggal 22 Agustus 2005 hingga 22 September 2008.

Hasil investigasi, oknum tersebut sebelumnya bekerja di Pabrik PT Kedaung dan biro jasa tenaga kerja serta membantu usaha wartel keluarga. Belakangan pada era Pemko Binjai (20102015) berubah profesi menjadi pemborong dan pengurus partai politik sementara kalangan sopir jurusan Pinang Baris-Belawan dan Binjai pada umumnya tidak mengenal oknum.

Banyak persoalan dan kebijakan diduga menyalah seperti empat sopir tiga di antaranya tidak memiliki SIM Umum dan seorang kondektur tanpa memiliki SIM merangkap sebagai sopir dan ini sudah disampaikan kepada Kapolres dan Kasat Lantas Polres Binjai pada Desember lalu yang menurut Kasat Lantas akan ditindak lanjuti.

Tentang operasional angkutan hampir setiap hari minggu dan hari libur umum kendaraan jarang ada di pangkalan karena lebih mengutamakan carteran, tidak

memprioritaskan kebutuhan transportasi masyarakat.

Dari 11 unit setidaknya 6 unit harus ada dilapangan melayani kebutuhan masyarakat. Tidak diketahui peran BP dalam pemeriksaan rutin terkait soal rental.

Setidaknya BP harus jemput bola tidak menunggu laporan dan honor yang dinikmati harus diselaraskan dengan tanggung jawab moral sehingga tidak terkesan menelan gaji buta.

Dalam suratnya, LSM Wanacakra juga memaparkan keberadan 11 unit armada yang pengoperasiannya kurang maksimal dengan pegawai administrasi sebelumnya 8 orang ditambah 3 orang menjadi 11 orang serta menambah sopir dan ini langkah pemborosan menambah beban perusahaan. Tidak diketahui alasan rekrutmen namun disebutsebut atas persetujuan BP maupun Komisi C sementara banyak contoh seperti Aliong atau Mbolekong yang memiliki puluhan unit armada angkutan umum cukup dengan dua atau tiga orang kerani.

Menyusul pengajuan penyertaan modal atau hibah sebesar Rp 1,7 miliar pada RAPBD TA 2013 untuk pembelian mobil Armada roda 6 sebanyak dua unit dengan plafont harga Rp 400 juta per unit, untuk roda 4 sebanyak tiga unit dengan plafont harga Rp 300 juta per unit dan informasi terakhir menambah usul untuk rehab sebesar Rp 720 juta atas 6 unit kenderaan masingmasing Rp120 juta per unit.

"Hal ini sudah kita sampaikan kepada Ketua TAPD dalam hal ini Sekdako Binjai dan Ketua DPRD Binjai serta Banggar Legislatif karena perusahaan tersebut membutuhkan pengelolaan yang profesional bukan jorjoran anggran," kata Gito.

H.Zulkarnain D Lubis, Ketua DPRD Binjai mengaku telah mendisposi surat yang dilayangkan LSM Wanacakra ke Komisi C namun sejauh ini tiap dikonfirmasi memilih bersilat lidah ketimbang mengambil tindakan sesuai dengan tuntutan peratura sementara Sekdako Binjai ikut bungkam.

Pasca awal kepemimpinan Idaham-Timbas jajaran Direksi PD Pembangunan yang ditetapkan melalui seleksi fit and profertest dengan mudah ditendang tanpa perlawanan padahal jajaran direksi berlatar belakang ahli ekonomi dan manajeman berasal dari BPKP, mantan calon walikota dan tokoh politik ekonom namun tidak punya arti.

Lebih satu tahun PD Pembangunan yang sudah menelan biaya penyertaan modal APBD lebih Rp 20 miliar dikelola secara pribadi oleh oknum kroni Walikota Binjai yang di angkat tanpa melalui prosedur dan menjalankan aktivitas kantor pribadi bukan kantor perusahaan yang merupakan asset perusahaan.(SBR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan, Ramli Sirait; Buyung Esdi Sipahutar (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).

•

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

Dana Aspirasi Dewan Pidie Membengkak DANA aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pidie tahun 2013 mencapai Rp 3.230.000.000,- Jumlah itu sangat membengkak bila dibandingkan dengan dana publik hanya 3,5 persen dari jumlah APBK Rp 900 miliar.Informasi yang berhasil dihimpun Rakyat Aceh, bahwa dana aspirasi dewan pada tahun 2011 hanya Rp 10 miliar, tahun 2012 hanya 600 juta.

Anehnya begitu kondisi keuangan Pidie normal, dana aspirasi dewan langsung membengkak yaitu Rp 3,23 miliar. Padahal dana aspirasi hanya kepentingan politik belaka.

Wakil Ketua DPRK Pidie Ir Muhammad Ali mengaku, dana aspirasi baru dua kali yaitu tahun 2012 dan tahun 2013.

Membengkaknya dana Aspirasi semata-mata untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah.

Masing-masing anggota dewan mendapatkan aspirasi Rp 300 juta, kemudian empat pimpinan dewan masing-masing Rp 500 juta "Ini khusus untuk menyahuti aspirasi masyarakat".jelasnya.

Tambah M.Ali, dana aspirasi tersebut timbul ketika anggota dewan melakukan Panitia Khusus (Pansus), ke kecamatankecamatan sehingga saat itu banyak pembangunan di gampong tidak tertangani.

Lalu dewan mengambil kebijakan dan mengusulkan dana aspirasi ke pihak eksekutif. "Jadi dengan dana ini lah kita bantu masyarakat," papar M.Ali. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Pidie, Ir Muhammad Ali menyatakan, Dana Aspirasi Dewan tahun 2013 Rp 300 juta/orang. Jumlah Rp 1,350 milyar empat pimpinan dewan masing Rp 500 juta.

Timbul aspirasi pada saat Pansus masyarakat menyampaikan ke dewan dan ada kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, yang tidak tertampung melalui APBK yang diajukan oleh Eksekutif maka anggota dewan mengakomodir permintaan masyarakat melalui dana Apirasi.

Cara mendapatkan dana apirasi masyarakat membuat usulan kepada dewan. Kegiatan fisik, saluran, jembatan gampong, jalan perkebunan dan usaha tani. Realisasi dana setelah di Qanunkan, baru dua tahun yakni 2012 dan 2013.

LIPSUS

DANA ASPIRASI BERPELUANG TERJADI KORUPSI POLITIK

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak Gubernur Aceh untuk tidak menyetujui dan mengalokasikan dana dan program aspirasi bagi 69 anggota DPRA. Ini penting dilakukan karena MaTA melihat dana dan program aspirasi tersebut berpeluang terjadinya korupsi politik. Sehingga nantinya akan dimanfaatkan oleh sejumlah dewan untuk pencitraan menjelang pemilu 2014. Dan juga dikhawatirkan dana dari program tersebut akan digunakan untuk mengisi kantong-kantong kampanye partai politik kedepan.

DALAM hal ini, Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh harus tegas untuk tidak menyetujui dana ini karena ketegasan tersebut akan menjadi bukti awal bahwa Gubernur Aceh benar-benar berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan ini sejalan dengan komitmen awal Gubernur Aceh menggandeng KPK untuk melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di Aceh. Tak hanya itu, MaTA juga meminta kepada Gubernur Aceh untuk menginstruksi kepada Bupati/Walikota agar membatalkan pengalokasian dana dan program aspirasi tersebut di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan catatan MaTA, sejak digulirkannya dana dan program aspirasi telah memicu permasalahan-permasalahan dalam penyalurannya. Sadar atau tidak, ketika mengusulkan dana aspirasi anggota dewan sedang menggadaikan makna hakiki Dewan Perwakilan Rakyat sebuah lembaga perwakilan rakyat. Dengan perilaku demikian itu, hampir dapat dipastikan bahwa dalam proses pembahasan anggaran, Anggota Dewan kehilangan daya kritisnya membahas programprogram yang diajukan Pemerintah Daerah karena adanya “tawar menawar” nominal dana aspirasi dengan nominal dana yang akan dikelola eksekutif.

Ada beberapa point penting, yang menjadikan kita dari elemen sipil tidak sepakat serta dengan terus menerus mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak mengalokasikan dana aspirasi bagi legislatif : Dana Aspirasi Menyuburkan Calo Anggaran. DPRA tak ubahnya menjadi calo anggaran yang legal bagi daerah pemilihannya. Masyarakat dari daerah pemilihan berlomba-lomba membuat proposal dan melobby anggota dewan dari daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh dana aspirasi.

Hanya segelintir orang yang memiliki “koneksi” dengan anggota dewan yang dapat memperlancar proses pengurusan dana aspirasi tersebut, dan kemudian adanya “fee” kepada calo-calo yang melakukan pengurusan tersebut. Besarnya dana aspirasi akan sangat ditentukan oleh kekuatan lobby dan akses para konstituen daerah pemilihan terhadap anggota Dewan.

Dana Aspirasi Memperbesar Jurang Kemiskinan Antar Daerah, Alasan Dana Aspirasi untuk memeratakan anggaran juga tidak masuk akal. Adanya dana aspirasi berdasarkan daerah Pemilihan,

justru akan memperlebar jurang kemiskinan antar daerah, karena anggaran hanya terpusat pada daerah-daerah yang banyak penduduknya (sesuai dengan proporsionalitas penentuan dapil) dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu, dana aspirasi juga menimbulkan kesenjangan di tingkat masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki koneksi dengan anggota dewan yang dapat mengakses dana aspirasi tersebut.

Dana Aspirasi mengacaukan Sistem Perencanaan Penganggaran dan Penganggaran. Jika pemerintah Aceh terus mengalokasikan dana aspirasi bagi dewan, hal ini akan melemahkan bahkan mengacaukan sistem perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) partisipatif yang telah dibangun selama ini. Dana asprasi yang dipegang kendali oleh Anggota Dewan akan menguntungkan orang-orang yang memiliki relasi dengan anggota dewan tersebut. sehingga kemerataan pembangunan yang diharapkan dengan adanya dana aspirasi adalah mimpi mustahil untuk diwujudkan. Sistem Perencanaan Penganggaran menggunakan pendekatan level Pemerintahan mulai dari Kab/kota, Propinsi dan Pusat.

Sementara dana aspirasi mempergunakan pendekatan daerah pemilihan yang tidak identik dengan sistem pemerintahan.

Dana Aspirasi Tidak Sesuai

dengan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja. Sejak tahun 2003 Indonesia memiliki UU No 17 tahun 2003 tentang Keuanan Negara, yang telah mengubah paradigma penganggaran dari sistem tradisional yang berorientasi pada input atau anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja.

Anggaran berbasis kinerja yang dimandatkan dalam UU ini adalah anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dengan adanya dana aspirasi yang dibagi rata menurut daerah Pemilihan, jelas bahwa anggota DPRA masih menggunakan paradigma lama anggaran yang hanya berorientasi pada input atau sekedar menghabiskan anggaran tanpa melihat kinerja yang akan dicapai.

Dana Aspirasi Tidak Memiliki Landasan Hukum. Jika dana aspirasi ini kembali dialokasikan pada APBA Tahun 2013, maka dapat dikatakan dana aspirasi ini merupakan dana illegal karena tidak memiliki dasar hukum. Pasal 17 ayat (2) UU No 17/ 2003 menyatakan Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah, tidak berdasarkan daerah pemilihan, oleh karena DPRA tidak memiliki instrumen perencanaan anggaran yang merupakan domain eksekutif.

DPR Tidak Memiliki Hak Budget. Anggota dewan yang seharusnya mengawasi anggaran rakyat yang dikelola eksekutif, namun kini malah ikut mengelola dana APBK. Mengelola disini tidak hanya memegang uang, namun menentukan penerima dan lokasi dana dikucurkan juga merupakan bagian dari pengelolaan anggaran.

Disini semakin jelas, bahwa anggota dewan selaku Legeslatif telah mengambil peran-peran Eksekutif.

Anggota Dewan di level Provinsi maupun Kabupaten/ Kota selama ini salah kaprah menyatakan memiliki hak budget.

Dari uraian beberapa alasan diatas, menunjukkan bahwa pengalokasian dana aspirasi sudah saatnya dihentikan. Disini kami melihat ada permasalahan penting yang harus segera di benah kedepan, diantaranya: PERTAMA; Kami dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) dengan tegas mendesak Gubernur Aceh untuk tidak menyetujui alokasi dana aspirasi bagi anggota DPRA.Hal ini menjadi sangat penting untuk titik awal pencegahan korupsi di Aceh sebagaimana yang di gaungkan oleh Gubernur Aceh di awal-awal pelantikannya. Jika Pemerintah Aceh, masih tetap mengalokasikan dana aspirasi bagi legislatif, hal ini akan sangat bertolak belakang dengan komitmen Gubernur Aceh yang mengajak Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) untuk melakukan langkah-langkah preventif (pencegahan) korupsi di Aceh. Sementara KPK sendiri saat berkunjung ke Aceh pada pertengahan November 2012 lalu dengan tegas menyatakan bahwa Dana Aspirasi itu dirancang hanya untuk mempermudah korupsi. Hal lain yang juga disampaikan KPK saat itu adalah sistem penggunaan dana aspirasi sangat lemah dan banyak masalah. Seharusnya ini menjadi pertimbangan Gubernur Aceh untuk menghentikan pengalokasian dana aspirasi bagi anggota DPRA. Sehingga semangat pemberantasan korupsi yang pernah di gaungkan oleh Gubernur tidak menjadi “isapan jempol” belaka.

KEDUA; Mendorong Anggota DPRA maupun DPRK untuk hadir dalam pelaksanaan MUSRENBANG di daerah konstituen dan mengawal usulan-usulan dari daerah konstituen. Masyarakat dapat mengusulkan usulan-usulannya melalui wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) baik di level Gampong, Kecamatan, Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. yang di selenggarakan eksekutif dalam hal ini Bappeda Kabupaten/ Kota maupun Provinsi. Dalam proses musrenbang tersebut dipadukan usulan antara proses partisipatif dari masyarakat, dengan perencanaan eksekutif (proses teknokratis).

Seharusnya anggota DPRA/ DPRK lebih memperkuat proses musrenbang tersebut dengan mengawal usulan-usulan masyarakat di wilayah konstituen dari level musrenbang gampong hingga kabupaten bagi anggota DPRK maupun pelaksanaan musrenbang di level provinsi bagi Anggota DPRA. Jika pengawalan usulanusulan dari daerah konstituen ini benar-benar dilaksanakan oleh Legeslatif, maka perencanaan yang lebih baik dan menyerap seluruh aspirasi masyarakat dapat terwujudkan. Dengan demikian tidak perlu adanya alasan untuk mengalokasikan dana aspirasi yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan daerah konstituen anggota dewan.

KETIGA; Kita mengharapkan BPK RI untuk melakukan audit khusus terhadap proyek-proyek yang di danai melalui dana aspirasi Anggota Dewan di Aceh. Audit khusus ini dirasa penting untuk melihat transparansi dan akuntabilas pengelolaan anggaran daerah. Karena selama ini banyak dana aspirasi yang disinyalir disalurkan kepada lembaga-lembaga fiktif dan penyalurannya yang tidak tepat sasaran.(NET)

10 Alasan Menolak Dana Aspirasi TUNTUTAN dana aspirasi untuk daerah Pemilihan Anggota DPR RI terus bergulir pada APBN 2011.

Sebelumnya pada APBN-P 2010, Komisi XI yang merasa berjasa meningkatkan estimasi penerimaan pajak, meminta jatah uang jasanya sebesar Rp 2 triliun untuk dijadikan sangu bagi daerah Pemilihannya. Tuntutan ini kembali berlanjut pada saat Fraksi Golkar memberikan tanggapan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokokpokok Kebijakan Fiskal tahun 2011 yang meminta alokasi dana pembangunan untuk daerah pemilihan sebesar Rp. 15 milyar per tahun per satu daerah Pemilihan Anggota DPR atau Total akan menguras APBN sebesar Rp 8,4 triliun.

Fraksi Golkar beralasan dana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota terpilih pada daerah Pemilihannya dan memeratakan anggaran pada wilayah yang sedikit atau tidak teralokasi oleh belanja Negara. Usulan Golkar semakin bergulir dan diamini oleh berbagai fraksi lain di DPR. Tuntutan ini jelas merupakan pork barrel yang dilegalkan. Oleh karena itu, SEKNAS FITRA

menolak pemberian dana aspirasi dengan10 alasan berikut : Dana Aspirasi Menyuburkan Calo Anggaran. DPR tak ubahnya menjadi calo anggaran yang legal bagi daerah Pemilihannya. Daerah akan berlomba-lomba datang ke Jakarta untuk melobby anggota DPR daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh dana aspirasi.

Peluang adanya kick back bagi anggota DPR sangat mungkin terjadi. Dimana terjadi pemotongan Dana Aspirasi bagidaerah pemilihan untuk menyetor kembali ke anggota DPR. Seharusnya DPR belajar dari kasus P2SEM di Jawa Timur, dimana uang pemberdayaan masyarakat berdasarkan rekomendasi DPRD ini, telah menjerah DPRD di Propinsi dan Kab/ Kota di Di jawa Timur, karena menerima kick back dana P2SEM. Dana Aspirasi Memperbesar Jurang Kemiskinan Antar Daerah, Alasan Dana Aspirasi untuk memeratakan anggaran juga tidak masuk akal.

Adanya dana aspirasi berdasarkan daerah Pemilihan justru akan memperlebar antara daerah miskin dan kayak arena

anggaran hanya terpusat pada daerah-daerah yang banyak penduduknya (sesuai dengan proporsionalitas penentuan dapil) dibandingkan daerah yang miskin. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62 persen akan memperoleh dana aspirasi Rp. 315 miliar, sementara Maluku yang angka Kemiskinannya 28,3 persen hanya mendapat dana aspirasi Rp 90 miliar. Jelas usulan ini bertentangan dengan Logika pemerataan yang diungkapkan DPR. Logika pemerataan seharusnya, semakin miskin daerah semakin besar alokasi anggaran yang dikucurkan. Dana aspirasi juga tidak akan menjawab persoalan kemiskinan dan kesejahtraan rakyat.

Besarnya dana aspirasi akan sangat ditentukan oleh kekuatan lobby dan akses para konstituen daerah pemilihan terhadap anggota DPR. Dana Aspirasi mengacaukan Sistem Perencanaan Penganggaran dan Perimbangan Keuangan.

Sistem Perencanaan Penganggaran menggunakan pendekatan level Pemerintahan mulai dari Kab/kota, Propinsi dan

Pusat. Sementara dana aspirasi mempergunakan pendekatan daerah pemilihan yang tidak identik dengan system pemerintahan. Data-data statistik seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pengangguran termasuk penentuan alokasi dana perimbangan mempergunakan pendekatan level pemerintahan. dengan adanya dana aspirasi akan semakin sulit diukur dampak suatu anggaran pada suatu daerah.

Dana Aspirasi Tidak Sesuai dengan Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja.

Sejak tahun 2003 Indonesia memiliki UU No 17 tahun 2003 tentang Keuanan Negara, yang telah mengubah paradigma penganggaran dari system tradisional yang berorientasi pada input atau anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang dimandatkan dalam UU ini adalah anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Dengan adanya dana aspirasi yang dibagi rata menurut daerah Pemilihan, jelas DPR masih

menggunakan paradigma lama anggaran yang hanya berorientasi pada input atau sekedar menghabiskan anggaran tanpa melihat kinerja yang akan dicapai.

Dana Aspirasi Bertentangan Dengan Azas Dana Perimbangan. Adanya dana aspirasi semakin menambah panjang deretan dana liar ke daerah yang tidak sesuai dengan azas dana perimbangan yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti diamanatkan UU No 33 tahun 2004. DPR tidak bisa serta merta mengalokasikan dana aspirasi sebelum melakukan perubahan pada UU No 33/ 2004.

Dana Aspirasi Menyebabkan Anggaran Tidak Efisien. Dana aspirasi menyebabkan fragmented budget dan menjadikan anggaran tidak efisien.

Misalnya Jawa Barat yang memiliki permasalahan angka kematian ibu tinggi, dengan 91 kursi memperoleh dana aspirasi Rp. 1,3 trilyun.

Seharusnya dengan menurut dapil, misalnya suatu propinsi seperti Jawa Barat yang terdiri dari 91 kursi akan memperoleh dana propinsi 1,3 trilyun. Dengan anggaran 1,3 trilyun seharusnya bisa

menyelesaikan masalah kematian ibu di Jawa Barat, namun karena 91 kursi dimiliki oleh partai berbedabeda maka penggunaan anggaran menjadi fragmented dan tidak efisien. sehingga nggaran yang besar tidak mampu menjawab persoalan yang ada.

Dana Aspirasi Tidak Memiliki Landasan Hukum.

Jika dana aspirasi ini jadi dialokasikan pada APBN 2011 maka dapat dikatakan dana aspirasi ini merupakan dana illegal karena tidak memiliki dasar hukum. Pasal 12 ayat (2) UU No 17/2003 menyatakan RAPBN disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, tidak berdasarkan daerah pemilihan, oleh karena DPR tidak memiliki instrumen perencanaan yang merupakan domain pemerintah.

DPR Tidak Memiliki Hak Budget. DPR selama ini salah kaprah menyatakan memiliki hak budget. Baik kosntitusi maupun UU N0 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPR tidak mengenal adanya hak budget bagi DPR. DPR hanya memiliki fungsi anggaran sebagaimana pasal 70 ayat (2) yang menyatakan, fungsi

anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden.

Jadi tidak ada hak DPR untuk memintah jatah alokasi anggaran dana aspirasi. Fungsi anggaran DPR seharusnya ditujukan agar RAPBN yang diajukan Pemerintah mencapai tujuan bernegara.

Dana Aspirasi Tidak Memberikan Insentif Politik Bagi DPR. Dana aspirasi tidak akan membawa insentif politik bagi DPR, karena toh DPR bukanlah eksekutor anggaran. DPR hanya bisa menggarkan dana aspirasinya untuk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Pusat atau daerah. Sehingga sulit bagi DPR untuk memperoleh insentif politik dari adanya dana aspirasi.

Dana Aspirasi Melanggengkan Status Quo. Menjelang Pemilu jelas dana aspirasi akan menjadi efektif sebagai pork barrel untuk menarik simpati Pemilih. Jelas ini akan menghasilkan kontestasi politik yang tidak sehat antara peserta Pemilu dan hanya memberikan peluang akan berkuasanya DPR yang status quo.

•

KPK POS

6

Bupati Aceh Tamiang Diminta Turun Ke Desa

ACEH TAMIANG –Komunitas intelektual masyarakat Aceh Tamiang meminta agar Bupati terpilih yang baru dilantik agar turun ke desa guna memahami hati nurani masyarakat.

Sejumlah tokoh masyarakat Aceh Tamiang menegaskan, siapapun yang terpilih menjadi Bupati tidak menjadi masalah, yang penting dipilih melalui mekanisme yang benar, dan merupakan hasil pilihan rakyat, atau bukan direkayasa.

Sementara itu Bupati terpilih pasangan Hamdan SatiIskandar, sejak dini harus mulai turun ke desa untuk melajutkan pembangunan. Terutama Pedesaan Kec. Manyak Payad Aceh Tamiang, dimana jalannya masih banyak berlobang dan susah dilalui kenderaan.

Selain memahami hati nu-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

rani rakyat, tambah tokoh masyarakat di Kecamatan Manyak Payed, Bupati terpilih juga harus rajin turun ke bawah. Harus mau datang ke desa-desa berdialog dengan masyarakat serta memahami kondisi desa setempat.

"Saya yakin, Pak Hamdan Sati-Iskandar senantiasa berupaya memehami kondisi

masyarakat diperdesaan Kecamatan Manyak Payed," lanjutnya.

Sementara itu dikatakan Wak Samaun dan Wak Yung kepada KPK Pos, Buapati Aceh Tamiang agar selalu menyiapkan diri untuk berperan aktif dalam pembangunan. Misalnya, melakukan berbagai kajian atau penelitian dan penyuluhan kepada masyarakat. Hal ini tentunya dimaksud untuk mencari dan menemukan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

"Pengkajian dan penelitian akan sangat berguna bagi Kabupaten dalam upaya merealisasikan program pembangunan di daerahnya,"

ujarnya.

Lanjut Wak Samaun dan Wak Yung, “kita sudah melihat di enam Kampung wilayah Kecamatan Manyak Payed, antara lain Kampung Aluer Sentang, Geudham, Raja Tuha, Tanjung Neraca, Dagang Setia dan Gelanggang Merak.

“Apalagi disaat sekarang ini, masyarakat di enam Kampung sedang menanam padi.

Tidak berapa lama lagi akan panen. Nah, kalau jalannya antara desa dan kota sulit dilalui bagaimana perekonomian masyarakat maju, dan itu akan menghambat lajunya perekonomian masyarakat itu sendiri,” tutur Wak Samaun dan Wak Yung.(BSO)

Sekda Aceh Timur Buka RPJMD 2012-2017 ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur diwakili Sekda Drs Bahrumsyah MM membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2012-2017, Rabu (9/ 1) di Aula Serbaguna ruang sidang A, Setdakab Aceh Timur di Idi, Rabu (9/1).

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan Musenbang RPJMD Aceh Timur merupakan wadah penyampaian aspirasi rencana program kegiatan prioritas pembangunan untuk menjawab isu-isu strategis. Dimana semua rencana program akan diajukan anggarannya di APBD untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun.

Adapun visi misi Aceh Timur, membangun tatanan kehidupan masyarakat Aceh Timur yang islami, bermartabat, adil dan demokratis berlandaskan UUPA sebagai wujud implementasi MoU Helsinki. Guna mewujudkan visi tersebut, kami telah menetapkan sembilan misi, yaitu menjalankan syariat Islam, meningkatkan pen-

didikan dayah/pesantren secara terpadu, menjaga keberlangsungan perdamaian, mengupayakan keberlanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

Selanjutnya mewujudkan good governance yang akuntable melalui penyelenggaraan pemerintahan aspiratif, partisipatif dan transparan.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. Memanfaatkan iptek, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam beragama, bernegara dan bermasyarakat.

Dalam musrenbang RPJMD ini bupati diwakili Sekda meminta agar seluruh peserta dapat bersama-sama merumuskan rencana pembangunan sesuai permasalahan dan skala prioritas kita.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Aceh Prof DR Ir Abubakar Karim MS diwakili Kabid Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Ir Hamdani MSi mengulas RPJM Aceh periode 2012-2017 telah menetapkan 10 program pembangunan yang menjadi prioritas.Yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, keberlanjutan perdamaian, dinul Islam, sosial, adat budaya, ketahanan pangan dan nilai tambah pertanian, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang terintegrasi, sumber daya alam berkelanjutan dan lingkungan hidup dan kebencanaan.

Sementara Kepala Bappeda Aceh Timur Ir Husni Thamrin MM melaporkan draf dokumen RPJMD 20122017 disusun Bappeda selaku koordinator dibantu perwakilan SKPD dan didampingi tenaga ahli. Kegiatan Musrenang RPJMD ini berlangsung sehari penuh dan diikuti peserta anggota DPRK, Kepala SKPK,Kabag dan instansi terkait,Camat, LSM Perguruan tinggi dan lainnya.(BSO)

Bupati: Wartawan Harus Membuat Berita Berimbang

Jalan di enam Kampung wilayah Kecamatan Manyak Payed keadaannya hampir semua seperti di Kampung Aluer Sentang ini.

Sertijab Sekretaris Daerah Aceh Timur Digelar ACEH TIMUR - Dalam suatu organisasi dan praktik birokrasi, pergantian pejabat struktural merupakan hal yang lumrah, sebagai kebutu-

han organisasi dan tuntutan pembangunan. Sekaligus wadah pengembangan karir bagi seorang pegawai negeri sipil.

Hal ini disampaiakan Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib usai melantik Sekdakab Aceh Timur Drs. Bahrumsyah, MM., menggantikan pejabat lama Syaifannur, S.H., M.M. Acara serah terima jabatan (sertijab) Sekdakab dilaksanakan di Aula Setdakab Aceh Timur, Selasa lalu.

Bupati menambahkan agar pergantian Sekda ini jangan ditafsirkan bermacam-macam. Momentum ini harus dilihat secara positif untuk kepentingan lebih besar,” paparnya.

Tuntutan dan perkembangan zaman menuntut sebuah perubahan sistem pelayanan kearah lebih baik. Untuk itu PNS sebagai ujung tombak dan garda terdepan melaksanakan perubahan kualitas pelayanan publik ke arah lebih kualitatif. Bupati juga me-

minta kepada PNS melakukan perubahan peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi.

Pada kesempatan itu Bupati atas nama pemerintah menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Sekdakab lama atas kinerja dan pengabdiannya selama in.

Juga mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Sekdakab baru dengan harapan dapat melanjutkan program yang telah diprogramkan.(BSO)

Annas Maamun Luar Biasa ROHIL–Salah satu politisi di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Riau, Amat Yasin S.Ag mengatakan dirinya sebagai Penghulu di Teluk Piyai Pesisir Kubu, akan berusaha sekuat tenaga memenangkan seorang vigur yang baik. Untuk ke depan dicontoh yang mempunyai kemampuan luar biasa dalam memimpin Kabupaten Rokan Hilir.

Siapakah dia? dia adalah seorang Pejabat yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Rokan Hi-

lir yaitu H. Anas Maamun. Hal ini dikatakan nya disela-sela aktifitasnya seusai sepulangnya dari kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

"Dalam masa kampanye nanti hendaklah kita berusaha memenangkan H.Anas Maamun sebagai Gubernur Riau 'bukan apa-apa H.Annas Maamun jam terbangnya memimpin pemerintahan di lebih jenius dan matang dibanding calon-calon lainnya," kata Amat Yasin. Ia menyebutkan, kalau Gubernur

Bupati Tinjau Lokasi Jalan Elak ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin. M.Thaib beserta kepala Bappeda, Ir. Husni Thamrin, Kadis PU, M.Yusuf Adam, ST beserta rombongan Senin pekan lalu meninjau lokasi pembukaan jalan Elak, Kota Idi. Direncanakan pembangunan jalan ini diawali dari Gampong Dama Pulo hingga kantor Camat Peudawa.

Survey untuk lokasi jalan elak ini langsung dilakukan oleh bupati Aceh Timur beserta rombongan dengan melewati jalan setapak dan pematang sawah milik masyarakat. Kata Bupati, dana Jalan Elak ini merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp15 miliar. Dialokasikan untuk pembebasan lahan, sedangkan pekerjaannya akan mempergunakan alat berat milik pemerintah daerah.

Diharapkan pengerjaan jalan segera dilaksanakan mengingat Idi saat ini menjadi ibu kota Pemkab Aceh Timur. Namun bupati berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar mendukung pembangunan Jalan Elak ini.

"Kita harapkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat,” ujarnya. (BSO)

Riau tidak mempunyai kemampuan luar biasa, bukan tidak mungkin Riau akan anjlok dimasa mendatang. "Lihat Rokan Hilir dulunya "tegas Yasin. "Sebelum Kabupaten Rokan Hilir mekar dari Kabupaten Bengkalis, pembangunan tidak seperti ini.

Berkat kinerja dan komitmen pembangunan H. Annas Maamun, Rokan Hilir semakin jaya,” ungkap Amat yang berprofesi sebagai seorang Ustadz ini.

Amat menambahkan kalau H.Annas dikatakan manusia

PGRI Langsa Dan Pustendik Kemendikbud Gelar Seminar Nasional LANGSA - Pengurus PGRI Kota Langsa merencanakan menggelar seminar nasional 26 Januari 2013 mendatang di Hotel Harmoni. Seminar ini mengambil tema pembinaan karir menyongsong berlakunya Permenag PAN dan RB tahun 2013. Tampil sebagai pembicara tunggal dari Pustendik Kemendikbud Prof. Dr. Ir. Suhardjono M.Pd, Dipl HE. Menurut ketua PGRI Kota Langsa Ir. Abdurrahman Ardo MM, peserta terdiri dari guru SD, SMP, SMA dan SMK Se-Kota Langsa, yang diharapkan akan menjadi guru profesional dan berkualitas.“Pada kegiatan itu para peserta dapat memperoleh nilai terbaik,”sebutnya.

Lanjut Ardo,untuk seminar ini panitia hanya membatasi seribu orang peserta saja, termasuk salah–satu Wakil Aceh Timur 150 orang, Aceh Tamiang 100 orang, dan juga hadir dalam acara ini Kadis Pendidikan Aceh Drs.H.Anas Madan M.Pd. (BSO)

luar biasa sangat masuk akal, karna dalam menyelami dunia politik ia vigur petarung tangguh dan hebat. Oktober 2012 saja, ia diangkat sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau.

Ketika ia memerlukan kedudukan itu untuk maju ke tahap calon gubernur, ia mampu memperoleh kedudukan itu. ”Inilah salah satu alasan kalau H.Annas Maamun cocok dijuluki manusia luar biasa,” puji Amat yang juga politisi partai Golkar ini.(ULIL)

KNPI Gelar Raker Tahunan ACEH TIMUR – DPD KNPIKabupaten Aceh Timur, Sabtu kemarin menggelar rapat kerja tahunan merumuskan kebijakan dan program setahun akan datang yang terukur dan rasional.

Dan juga menggagas pembangunan gedung pemuda (Young Center) Ketua DPD KNPI Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI, didampingi Sekretaris Bustami di sela-sela Raker di Aula Dinkes Aceh Timur di Idi Rayeuk mengatakan, Raker tahunan digelar untuk memantapkan langkah dan sasaran sesama pengurus untuk terus merekontruksi pembangunan pemuda. "Raker kita diikuti pengurus DPDuntuk dirumuskan program dan tanggungjawab kerja ke depan," kata Al-Farlaky. "'Kita sangat berharap impian ini akan terwujud," kata Iskandar.

Iskandar berharap, raker tahunan ini akan melahirkan ide- ide yang kreatif dan inovatif untuk melakukan program-program terbaik kedepan. Ia juga mengemukan pada raker tersebut menghadirkan pemateri mantan Ketua KNPI Kota Langsa, Sayid Abdurrahman yang juga Kepala Renbang PTPN 1 Langsa.

(BSO)

SINGKIL - Bupati Aceh Singkil H.Safriadi SH menghimbau wartawan di daerah ini membuat berita berimbang. Safriadi juga meminta agar insan pers yang ada di daerah ini mampu menyajikan berita berdasarkan fakta dan membangun.

"Sebagai dewan pembina, saya menghimbau rekan-rekan wartawan untuk bisa membuat berita berimbang serta mampu menjujung tinggi kode etik. Buatlah berita sesuai bukti dan fakta yang ada, tidak mengada-ada apalagi berdasarkan pesan-

an orang-orang atau kelompok tertentu," kata Safriadi.

Pernyataan ini, disampaikan Bupati Aceh Singkil, dalam pidato sambutannya dalam acara pengukuhan pengurus Persatuan Wartawan Aceh Singkil (Perwasi) masa bakti periode 2012-2015 yang digelar di Gedung Serba Guna,di Dusun Kurnia, Pulo Sarok, Singkil, Senin pekan lalu.

"Saya bukan pejabat yang alergi dikritik. Asalkan sesuai fakta, silahkan rekan-rekan wartawan menulisnya. Bahkan semua dinas, saya perintahkan untuk membuka in-

formasi seluas-luasnya tanpa harus ada yang ditutuptutupi," pungkas Safriadi.

Untuk pengurus Perwasi periode 2012-2015 ini,Fadly Hakim dikukuhkan sebagai, Suhardi J Padang,wakil ketua. Sedangkan seketaris Arief Helmy S.Pd. Selain bupati, juga terlihat hadir sejumlah undangan lainnya antara lain, Sekda Drs HM Yakob KS,Wakil Ketua DPRK Ir H Amirul M Bahar, Pasi Ops Kodim 0109 Singkil Kapten Inf G Amorogan,dan juga para SKPD serta ratusan undangan lainnya.(AZT)

Sekda Tekankan Lima Poin Penting Untuk PNS ACEH TIMUR - "Hilangkan rasa agkuh dan kepercayaan diri berlebihan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kita harus melihat serta instropeksi diri dari mana kita berada. Kita (PNS-red) ada dan bisa menjadi abdi negara karena masyarakat. Tanpa masyarakat, kita tak ada apa apanya.

Selaku PNS, kita sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah SWT dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, daerah kita, nusa dan bangsa. Kita telah diberi amanah dan kepercayaan, karenanya janganlah disia-siakan.

Demikian amanat Sekda Aceh Timur Drs Bahrumsyah MM saat apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh Timur di Idi, Kamis (10/1).

Apel pagi ini yang perdana bagi Sekda pasca dilantik Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M

Thaib, Selasa(8/1) lalu.

Lanjut Sekda, saat ini ada lima poin penting yang segera kita bangun dan perbaiki secara bersama-sama. Pertama penataan sistem dan organisasi dengan mengedepankan The Right Man and The Right Place.

Riak tentu ada, namun harus kita pahami, semua itu demi perbaikan kearah lebih baik. Kita juga dituntut terus belajar sehingga berdampak pada peningkatan SDM. Poin kedua adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) PNS. "Jangan ada yang mengatakan kita orang Aceh bodoh atau SDM rendah, karena pada kenyataannya banyak orang orang Aceh sukses di luar daerah bahkan manca negara. Yang terjadi saat ini kita kurang memahami tupoksi, serta pelaksanaan reward and punishment masih sangat kurang,'sebut Sekda.

Poin ketiga, penataan anggaran. Dana yang kecil harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

Poin ke empat, sarana dan prasarana masih sangat minim, untuk itu kita harus memanfaatkan sistem lingkungan.

"Kalau ada pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini, jangan kita tunda hingga besok.

Poin ke lima adalah pemberdayaan masyarakat. "Insya Allah jika lima poin penting ini kita laksanakan, maka prestasi akan menyertai kita, prestise akan datang dan nilai akan menghampiri kita,"tegas Sekda.

Karenanya marilah kita memacu prestasi, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Apel pagi dipimpin langsung Asisten II M Ikhsan Ahyat SSTP MAP dan dihadiri para Asisten serta Kabag dan Kasubbag serta seluruh PNS dilingkup Sekretariat Daerah.(BSO)

membuat sistem kerja seperti yang dilakukan dialokasikan untuk bantuan anak yatim. Ketua UPTD Darul Aman UPTD Karang Baru, guna meningkatkan mutu DWP Aceh Timur Ny Retno Andayani Syaifannur KetuaPanitiaNyDahlianimengucapkan Aceh Timur Kunker Ke pembelajaran bertaraf nasional,”ujarnya. (BSO) didampingi ribuanterimakasihataspartisipasisemuapihak. (BSO) Aceh Tamiang DWP Dinas Capil Juara ACEH TAMIANG - UPTD Darul Aman Aceh Masyarakat Peudawa Timur (Atim) melakukan kunker ke UPTD Lomba Menghias Nasi Syukuran 100 Hari Karang Baru Aceh Tamiang baru-baru ini.

Kunjungan dilaksanakan di SDN 1 Percontohan Tumpeng Karang Baru dengan tujuan melihat langsung ACEH TIMUR - Dharma Wanita Persatuan Kerja Bupati perkembangan pembelajaran yang diterapkan di UPTD. Acara itu dihadiri Kadisdik Atam Izwardi Sip, para Ka.UPTD,Ka.SDN,MSTN dan MIN se -wilayah UPTD Karang Baru dan pengawas.

Kadisdik Atam Izwardi menyatakan kunjungan ini merupakan silaturahmi antara saudara tua dan saudara muda. Dikatakannya pertemuan ini merupakan sebuah momen berharga guna meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Atim dan Atam.

Sementara itu, salah seorang Ka.UPTD Atam menyatakan kepada wartawan mereka senang adanya kerjasama dunia pendidikan dengan para Ka. UPTD Atim. Diharapkan dalam pertemuan ini lahir gagasan-gagasan yang mampu mewujudkan kualitas pendidikan di masing-masing daerah.

Pada kesempatan itu Ka.UPTD Darul Aman Hj.Cut Nurhayani, S.Pd mengatakan, kami akan

(DWP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur tampil sebagai juara pertama lomba menghias nasi tumpeng, yang digelar DWP Aceh Timur di Aula SKB Idi belum lama ini.

Pembagian hadiah pemenang dilakukan pada puncak Hut ke-13 DWP Aceh Timur, Kamis (28/ 12) pekan lalu di Aula Setdakab Idi. Pemenang kedua diraih DWP Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Hortikultura,Ketiga Dinas Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah.

Harapan I Dinas PU, Harapan II Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Harapan III Diskoperindag Aceh Timur. Hadiah diserahkan langsung Asisten III Setdakab A Munir SE MAP dan Ketua DWP Aceh Timur Ny Retno Andayani Syaifannur.

Memerihakan HUT ke-13 DWP juga dilaksanakan bakti sosial berupa santunan anak yatim dari kecamatan Birem Bayeun dan Sungai Raya. Dana yang terkumpul Rp15 juta

ACEH TIMUR - Seluruh masyarakat Peudawa Kabupaten Aceh Timur merasa beryukur, karena dipenghujung 2012, daerah mereka tidak lagi terjadi banjir. Bahkan boat-boat nelayan yang selama ini susah memasuki bibir Kuala Peudawa Puntong,kinisudahdapatmasuk.

Itu terjadi karena program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati AcehTimur,Hasballah Bin M.Thaib dan Syahrul Bin Syamaun.

Oleh karena itu, syukuran digelar dibibir pantai Kuala Peudawa Puntong dengan melaukan peusijuk kepada unsur Muspida dan Muspida Plus sekaligus kenduri.

Tokoh masyarakat Kec.Peudawa,Drs.Razali Usaman mengatakana atas nama seluruh warga masyarakat mereka berterima kasih atas program kerja 100 hari Bupati/Wakil Bupati yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.. (BSO)

•

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

SUMUT

Rekapitulasi Pilgubsu 2013, DPT Batubara 308.678 BATUBARA - Rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut 2013, Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 308.678 orang.

Pemilih laki-laki 154.640 orang dan perempuan 154.038 orang.

Keputusan ini diambil melalui rapat pleno KPU Batubara yang dilaksanakan di Lima Puluh, Sabtu (5/1). Rapat dipimpin ketua KPU Batubara Khairil Anwar SH.MSi, didampingi anggota Drs Azhar Tanjung MSi, Doni Husein Harahap SE, Taufik Abdi Hidayat S.Sos, Abdul Masri Purba S.Sos. Hadir juga ketua Panwaslu Batubara Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu, Ali Umar SH, Ade Sutoyo, tim kampanye pasangan calon gubernur/ wakil gubernur, PPK, Panwascam se-Batubara.

Ketua KPU Batubara Khairil Anwar SH.MSi melalui Drs Azhar Tanjung MSi mengatakan dasar hukum digelarnya rapat ple-

no terbuka rekapitulasi DPT Pilgubsu yaitu SK/ KPU Provinsi Sumatera Utara nomor 03/kpts/KPUProvsu-002/2012 tentang pedoman tekhnis pemutahiran data penyusunan dan penetapan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur/ wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2013. ''Rekapitulasi DPT Pilgubsu merupakan akumulasi dari seluruh rangkaian kegiatan pemutahiran data,penyusunan dan penetapan DPT yang dimulai dari data penduduk potensial pemilih pemilukada (DP4) yang diterimah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Karenanya melalui rapat pleno ini KPU Kab. Batubara sangat berharap masukan dan saran semua pihak baik dari stakeholder.

“Panwaslu Kab. Batubara, tim kampanye serta masyarakat guna suksesnya penetapan DPT di Kab. Batubara,” tandasnya.(SAH)

DPRD Minta RKA Setiap SKPD TANJUNGBALAI - Dalam rapat pembahasan R. APBD Tahun 2013. Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Tanjungbalai meminta kopi Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungbalai, Rabu (9/ 1) di ruang rapat DPRD. Leiden Butar-butar anggota banggar mengatakan, RKA itu perlu, tanpa RKA kami anggota dewan sulit untuk mengawasi program kegiatan dilakukan para SKPD terkait kegiatan barang dan jasa dilakukan SKPD oleh karan itu kami banggar DPRD meminta kopi RKA setiap SKPD.Hal ini ditegaskan Ketua Banggar DPRD Kota Tanjungbalai H. Romay Noor, SE

kepada semua SKPD Pemko hadir dalam rapat pembahasan R. APBD 2013.

Sekdakot Ir. Erwin S Pane, MM pimpinan banggar SKPD mengatakan, kalau memang diinginkan kopi RKA itu akan kita berikan dan nanti saya suruh semua SKPD menyiapkannya agar diberikan kepada dewan.

Ka. PPKA Sumiran,SH mengatakan RKA sudah termasuk di dalam buku APBD, namun DPRD tidak terima. Finilai penjelasan PPKA kurang tepat. Karena menurut Leiden, RKA terkait berkaitan program kegiatan barang dan jasa di setiap SKPD. Dari tahun ke tahun tender proyek atau barang dan jasa di SKPD terus terlambat, sedang pengesahan APBD pada Februari.(HER)

APBD Asahan 2013 Capai 1 T Lebih Disahkan KISARAN - APBD Asahan 2013 tersebut telah disahkan oleh DPRD Asahan dengan angka Rp 1.057.746.173.

975,68 melaui sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan dan wakil Ketua DPRD, Arief Fansuri, Dahrun Hutagaol dan Armen Simargolang dengan agenda penyampaian pendapat akhir delapan fraksi yang menyetujui Rancangan APBD Asahan 2013, Senin, (7/1).

Sebelum disahkan, kedelapan fraksi rata-rata memberikan saran dan kritikan kepada Pemkab Asahan, di antaranya dari Fraksi Partai Golkar, Daliri meminta kepada penguna anggaran agar dapat mengunakan anggaran yang mengacu kepada efesiensi, efektif,

transparan dan akuntabilitas.

Begitu juga dengan fraksi Demokrat, Irwansyah Siagian meminta Pemkab Asahan lebih mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, khususnya pada sector pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai masih belum maksimal dilakukan serta perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam pelasananya.

Fraksi Nurani Keadilan, Syamsul Qodri Marpaung juga ikut memberikan masukan kepada pelaksanaan APBD 2013 mendatang yakni mengajak Pemkab dan DPRD agar dana annual fee dari PT Inalum segera dapat direalisasikan.(IN)

Pemko Kucurkan Dana Untuk 63 Pos Daya TANJUNGBALAI – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB kota Tanjungbalai, Hj. Delima mengatakan sebanyak 63 kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pos Daya, telah menerima kucuran dana.

Masing-masing akan menerima Rp10 juta.

“Berdasarkan SK Walikota, dana itu tanpa potongan. Disalurkan melalui lembaga keuangan yakni Bank Sumut”,katanya.

Pos Daya itu dibentuk masyarakat dan untuk masyarakat, sebagaimana harapan Pemko. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia maupun alam, untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Kepada masyarakat yang tergabung dalam Pos Daya, Delima menghimbau untuk merealisasikan kucuran dana sesuai dengan proposal yang diajukan. Sebab, Pemkot akan meminta pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana itu nantinya.(HER)

APBD 2013 Disahkan

Seluruh Fraksi Kritis Kinerja SKPD

Lomoris Simbolon saat di RS Sultan Sulaiman Sergai, dan pihak kepolisian mengamankan barang bukti di TKP.

Pasang Baliho ESJA

Wartawan Perjuangan Tewas Tersengat Listrik SEI RAMPAH - Lomoris Simbolon (34) warga Komplek Perumahan Gardena, Desa Firdaus, Kec Sei Rampah, Sergai tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat memasang baliho di depan kantor pemenangan Cagubsu nomor urut 2 Efendi Simbolon Jumiran Abdi di jalan Negara, Desa Firdaus, Kec Sei Rampah, Sergai Selasa (8/1) sekitar pukul 12:00 Wib. Keterangan yang diperoleh KPK Pos di lokasi kejadian menyebutkan, siang itu Lomoris yang juga wartawan harian Perjuangan terbitan Medan ini bersama ke enam rekannya mencoba mendirikan baliho Efendi Simbolon dan Jumiran Abdi yang berukuran 5 X 10 meter ini

tepat di depan kantor pemenagan nomor urut 2 itu.

Namun nasip apes terjadi baginya tiang baliho yang terikat dengan kawat itu lengket ke kabel listrik, saat tiang mulai berdiri hingga menyengat ke tujuhnya dan terpental ke tanah hingga seperti orang sedang kesurupan, Lomoris Simbolon yang tepat mengenai bagian kepalanya sempat terbatah-batah menghindari hingga dalam hitungan menit tubuhnya terjatuh ke tanah sambil memengangi kepalanya.

Mengetahui Lomoris terluka parah para rekan langsung melarikannya ke RS Sultan Sulaiman Sergai, namun nyawa ayah dua anak ini tidak bisa tertolong lagi dan

dirinya menghembuskan nafas terakhir saat menuju RS Sulatan Sulaiman Sergai itu.

Affan Antafif (48) warga Dusun VII, Desa Firdaus, Kec Sei Rampah, Sergai satu dari rekan lomoris kepada wartawan di lokasi mengaku tidak menyangka akan peristiwa yang menewaskan rekannya yang dikenal ramah dan suka bercanda. Saat mendirikan tiang baliho, ia tepat berada di belakang, saat tiang menyentuh kabel listrik tegangan tinggi menyenai kepala Lomoris Simbolon hingga dirinya sempat terjatuh pingsan. Almarhum Lomoris Simbolon dikebumikan diperkuburan Desa Priok Paya Lombang Kabupaten Serdang Bedagai Kamis (10/1)

“Kami ada tujuh orang mendirikan tiang baliho dari batang pinang yang terikat kawat tiba-tiba kami tersengat listirk. Namun kami semua tidak ada terluka parah, sedangkan Lomoris terluka bagian kepala,” ucap Affan Antafif.

Pihak kepolisian Sat Reskrim Polres Sergai mendapat laporan langsung turun ke lokasi kejadian, dan mengamankan barang bukti berupa baliho ukuran 5 X 10 meter.

“Saat ini pihak kita udah kelokasi kejadian dan melakukan olah TKP, dan mengamankan barang bukti berupa baliho pasangan calon Gubsu Efendi Simbolon dan Jumiran Abdi “ ucap Kasubag Humas Polres Sergai AKP. ZN Siregar.(ARM)

Jabatan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Diserahterimakan RANTAUPRAPAT - Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH menyerahterimakan Jabatan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dari pejabat lama H Mahini Rizal ST kepada pejabat baru H Mas’ud ST, Selasa kemarin, di aula Dinas Cipta Karya dana Tata Ruang, Jalan WR Supratman Rantauprapat.

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi dan Ekbang H Burhanuddin SH, Kepala BKD Aswad Siregar SE MAP, Kaban Kesbangpol Linmas H Hasnul S Sos dan para PNS di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Ali Usman mengatakan, pergantian dalam jabatan adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi pemerintahan. Pergantian ini, katanya, merupakan moment sebagai upaya untuk memantapkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam rangka memberikan penyegaran yang memang sangat diperlukan guna menciptakan pola kerja yang lebih efektif dan efisien serta tepat guna.

2013 Anggaran Raskin Madani Turun TANJUNGBALAI - Penerima manfaat jatah beras miskin (raskin) madani di Kota Tanjungbalai pada tahun Anggaran 2013 menurun."

Turunnya penerimaan manfaat raskin madani untuk mengakomodir masyarakat yang ditarik haknya mendapatkan jatah raskin tersebut.

Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M.Hum di Gedung Dewan Senin (7/13) mengatakan, data program raskin sebelum pendataan program perlindungan sosial (PPLS) 2011 penerima manfaat raskin di Tanjungbalai 10.145 Rumah Tangga Sasaran (RTS) .Bahkan, sesudah pendataan PPLS penerima manfaat raskin bertambah menjadi 11.794 RTS atau naik sebesar 13,98 persen. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Tanjungbalai Ir. Dahnil KaroKaro menyatakan, meski data penerima manfaat raskin madani 2013 tercatat menurun, akan tetapi jangan sampai menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. (HER)

Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru H Mas’ud usai serah terima jabatan di aula Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Diakuinya, bahwa imbas dari setiap pergantian dan serah terima jabatan adalah terjadinya perubahan-perubahan, baik dalam hal gaya kepemimpinan maupun kebijakan-kebijakan. “Orangorang bijaksana mengang-

Masyarakat Diminta Buka Bank Sampah TANJUNGBALAI - Masyarakat Kota Tanjungbalai harus dapat membuka bank sampah baik diwilayah kecamatan maupun kelurahan. Bank sampah merupakan satu upaya meningkatkan kebersihan lingkungn, disamping memiliki nilai ekonomis yang dapat menambah pendapatan masyarakat.

Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M.Hum dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Senin (7/13) mengatakan, terkait bank sampah, saat ini Pemko Tanjungbalai baru dapat membuat satu cabang di daerah Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Selain itu, juga dilakukan kerjasama dengan Politeknik Tanjungbalai (Poltan) membuat suatu alat inovasi baru yang dapat mendaur ulang sampah plastik untuk diolah menjadi cairan berupa bahan bakar minyak (BBM), gas dan minyak organik.

Menurut Walikota, tahun ini Pemko Tanjungbalai juga mengadakan perlatan mesin pengolah sampah an-organik, terutama sampah plastik yang diolah menjadi biji-biji plastik serta mempunyai nilai ekonomis tinggi dan otomatis dapat mengurangi volume

gap perubahan itu sebagai sesuatu yang wajar, ia tidak tersanjung bila suskes dan tak pula patah semangat ketika gagal”, kata Ali Usman.

Ali Usman menegaskan, satu hal yang penting dari sebuah pergantian jabatan adalah bagaim-

ana kita dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi kepentingan organisasi.

Untuk itu perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi, karena di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memang membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dengan banyaknya perkerjaan yang diemban. Ali Usman berharap adanya tim work yang dapat bergerak lebih cepat mengingat pekerjaan paling mendesak saat ini adalah pembangunan inprastruktur yang benar-benar mengacu kepada tata ruang, perlunya setiap pejabat mengerti dan paham serta cepat menyampaikan data dan informasi di lingkup masingmasing kepada pimpinannya.

Diakhir sambuatannya Ali Usman mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama atas darma baktinya selama ini dan kepada pejabat yang baru selamat bertugas dan dapat menyesuaikan diri ditempat yang baru.(HAH)

T.TINGGI - Enam Fraksi DPRD Kota Tebing Tinggi sepakat Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2013 sebesar Rp466,288 milyar disahkan menjadi Perda APBD 2013. Pengesahan itu dilakukan pada sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik, di ruang sidang utama DPRDTebing Tinggi, kemarin.

Dalam pendapat akhir, Fraksi PDIP, Fraksi Karya Amanat Peduli Bangsa, Fraksi PIB, Fraksi Demokrat, Fraksi Bersatu dan Fraksi Golkar senada mengkritisi masalah pendidikan, kesehatan, peningkatan usaha kecil menengah, perhubungan dan bidangbidang lainnya. Fraksifraksi lainnya juga menyampaikan tanggapan bernuansa mengkritisi kinerja SKPD. Disebutkan pendapatan pada 2013 ditargetkan sebesar Rp 466.288.

499.000. Jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp318.215.080.000 pendapatan bertambah Rp 148.073.419.000 atau naik 31,76 %. Adapun pendapatan itu terdiri dari PAD Rp36.219 miliar, dana perimbangan Rp421,839 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang syah Rp8.229. 580.000. Secara garis besar PAD 2013 ditargetkan bertambah Rp36.219.050.000 atau naik 20,10 persen jika dibadingkan 2012 lalu.

Dipaparkan, belanja langsung dipergunakan untuk belanja pegawai Rp11.873.128.000, naik 12,21 persen dari 2012 lalu. Belanja barang dan jasa Rp130.209.317.700, atau naik 29,09 persen dari 2012. Sedangkan belanja modal Rp97.254.577.700, naik 78,99 persen dari tahun 2012 lalu.

Menurut Walikota Tebing Tinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, penyusunan APBD 2013 ini berpedoman pada kerangka ekonomi makro, RPJMD Kota Tebingtinggi 2011-2016 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada kesempatan itu, Umar juga mengucapkan terimakasih karena DPRD. Pada kesempatan itu walikota juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun bersama-sama demi terselenggaranya tugas pemerintahan daerah. sehingga program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD 2013 dapat dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna. (RS)

laki. Faktanya usia harapan hidup perempuan PPAKB Tebingtinggi relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (RS) Walikota Puji HM Said Peduli Lansia T.TINGGI - Minimnya perhatian pemerintah Bupati Asahan dan Hj. Ani Idrus maupun elemen masyarakat kepada warga TANJUNGBALAI - Pendiri Harian Waspada HM lansia (lanjut usia) merupakan realita. Tanpa Serahkan Bantuan Said dan Hj. Ani Idrus telah memulai dakwah tindakan responsive dipresiksi kesehatan dengan tulisan (bil kitabah) sejak 66 tahun lalu. mental Lansia akan semakin buruk. Mengan- Kepada Empat SKPD sampah yang dihasilkan setiap harinya. (HER)

Demikian Wali Kota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe M.Hum dalam sambutannya pada kegiatan Road to Dakwah 66 Tahun Harian Waspada di Masjid Raya Sultan Ahmadsyah, Kota Tanjungbalai, Selasa (8/1) malam.

Dikatakan Wali Kota, menyampaikan ajaran Islam (dakwah) itu ada tiga macam di antaranya dakwah dengan lidah (bil lisan) seperti ceramah, dakwah dengan perbuatan (bil hal) dan dakwah dengan tulisan (bil kitabah).“ Di usia ke 66 tahun,Waspada telah melakukan tiga dakwah, dengan lisan, perbuatan dan tulisan.

Di sela-sela sambutannya, Walikota mengisahkan nostalgia dirinya dengan Waspada. Dikatakan, orang tuanya Yamin Munthe (alm) sejak dulu sudah menjual koran dan agen surat kabar nomor satu Berastagi.(HER)

tisipasi itu, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB) Kota Tebingtinggi membentuk Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia (LPPLU).

Pembentukan LPPLU dihadiri 40 lansia tergabung dalam 14 organisasi se Kota Tebingtinggi, di Aula Kantor PPAKB Jalan KL Yos Sudarso Tebingtinggi, Selasa (8/1).

Kakan PPAKB Tebingtinggi drg Dina Kamarina mengatakan, strategi pembentukan komunitas LPPLU akan dibentuk dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga ke level kota.

MenurutDina,pembentukanKPPLUmengacupada pasal 27 ayat 2 dan 34 UUD 1945. Keberadaan UUD No: 6/1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial dan PP No. 42/1982 tentang pelayanan sosial bagi fakir miskin serta UU No 4/1997.

Sementara itu, Hj Sri Kurnianingsih Umar Zunaidi mengatakan, populasi perempuan lanjut usia lebih besar dibandingkan lansia laki-

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan bantuan kepada empat satuan kerja perengkat daerah (SKPD) yang bertujuan untuk kelancaran pekerjaan dimasing-masing unit kerja.

Bantuan yang berasal dari anggaran bantuan daerah bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara dan Dana alokasi Khusus Kementrian Lingkungan Hidup berupa satu unit alat berat buldoser dan tiga truk mobil sampah untuk dinas Tata Kota, satu unit alat berat eskavatot untuk Dinas Pekerjaan Umum, satu unit mobil truk Pol PP dan mobil metreologi Bantjana Patakaran untuk Dinas Perindustrian dan Perdaganagan.

Bupati Asahan berharap semua bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh masing-masing SKPD, seperti eskavator dapat digunakan ketika terjadi bencana alam.(IN)

•

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta yang di jatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap Angelina Sondakh. Vonis ini dinilai jauh dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar uang pengganti Rp 32 miliar.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melakukan analisis terhadap nilai kerugian negara akibat korupsi atau penyalahgunaan wewenang jabatan terkait dua proyek di Kemenag. KPK sudah meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan dengan tersangka Ahmad Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Ditjen Binmas Islam Kemenag.

Jakarta Masih Terkorup di Indonesia PEMPROV DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok memang agak berbeda dan unik, hanya saja terburu-buru bila mengatakan Jakarta saat ini tidak korup dengan masa jabatan yang belum genap 100 hari, seperti ungkapan Wakil Gubernur yang mengatakan Jakarta Korup itu pada tahun yang lalu. Berarti maksudnya di era kepemimpinan kepala daerah DKI Jakarta sebelumnya.

Di lingkungan pemda DKI Jakarta mungkin masuk akal, bila semasa jabatan kepala daerah DKI Jakarta yang hampir seratus hari, Ahok bisa menyimpulkan Jakarta tidak korup lagi. Bagaimana tidak, diawal-awal Jokowi langsung berembuk dan meminta KPK memantau jajarannya beberapa waktu yang lalu. Pastinya oknum-oknum korup di Pemda pasang kuda-kuda dan lebih ngeri untuk melakukan korupsi. Semua yakin untuk lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ruang untuk korupsi bagi mereka yang berjiwa korup jadi menciut saat ini.

Mengecilnya ruang dan kesempatan korupsi di Jakarta bukan hanya disebabkan kepemimpinan baru Pemprov DKI Jakarta. Itu pun berkat dukungan masyarakat yang makin sadar hukum dan para penggerak anti korupsi yang dipelopori KPK membuat celah dan kesempatan korupsi menjadi kecil, apalagi KPK terdapat di kota yang sama di Jakarta ini. Tapi, seperti yang dikutip, bahwa Jakarta masih menjadi kota terkorup di Indoenesia (tv.detik.com).

Tidak bisa Jakarta dikatakan tidak korup pada kepemimpinan kepala daerah yang baru ini, sebabnya Kota Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia. Didalamnya terdapat kotak-kotak kewenangan, serta otonomi yang tidak terkait dengan Pemprov Kota Jakarta, meskipun berada di area kota Jakarta. Tidak mungkin Pemprov DKI Jakarta masuk ke salah satu departemen yang menjadi kewenangan seorang Menteri, kecuali hanya di lingkungan dinas saja. Apalagi kotak yang memiliki garis komando seperti kepolisian atau TNI, pastinya tidak dalam ruang lingkup wewenang Pemprov DKI Jakarta, kecuali koordianasi. Demikain pula departemen-departemen lainnya seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementrian Agama, serta departemen-departemen lainnya yang berlokasi di DKI Jakarta ini. Artinya, kemungkinan terjadinya korupsi di Jakarta tidak selalu bisa terkontrol oleh Pemprov DKI Jakarta yang baru ini.

Untuk gebrakan-gebrakan dilingkungan yang menjadi otonomi Kepala daerah yang baru, Jokowi dan Ahok pastinya sudah membuat mereka takut dan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Mulai dengan pembenahan sistim kerja, pakaian kerja, disiplin dan kualitas kerja sudah banyak perubahan meski mereka baru menjabat kurang dari 100 hari.

Jakarta masih jadi kota terkorup lalu lintasnya jelang 100 hari kerja kepala daerah DKI Jakarta, Jokowi dan Ahok, belum terurai dan terselesaikan. Yah, pastinya macet itu korup (corrupt) yang berarti kacau..Artinya Jakarta belum

terbebas dari masalah korup untuk lalu lintasnya, makanya beberapa ide seperti ganjil genap digelontorkan dan akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

Untuk kependudukan pun, Jakarta masih yang terkorup di Indonesia. Penyebab utamanya tentu oleh urbanisasi akibat daya tarik metropolis kota Jakarta. Sangat luas dampak urbanisasi itu, baik dilihat dari sisi sosial, budaya dan ekonomi. Pelik, bila memikirkan korupnya kependudukan di Jakarta ini. Hal yang wajar, bila Jakarta menjadi kota terpadat di antara kota-kota besar lainnya di Indonesia. Semua hal dan kesempatan yang mereka butuhkan ada di Jakarta yang sarat dengan multi fasilitas dan kesempatan, meskipun itu dikolong jembatan atau bantaran kali.

Korup lainnya adalah banjir yang selalau terjadi di DKI Jakarta ini, meskipun sudah banyak cara untuk mengatasi banjir ini. Untuk masalah yang satu ini bisa dibilang bukan kesalahan kepala daerah yang memimpin. Seyogyanya terjadi akibat perbuatan manusia yang memiliki kebiasaan buruk dan tidak perduli lingkungannya sebagai penyebab utamanya.

Melihat kali atau sungai sepertinya gatal, jika tidak buang sampah kedalamnya.

Memperluas lahannya menjorok kearah salauran air, sehingga saluran air menjadi lebih sempit atau hal-hal buruk yang umum terjadi dilakukan oleh mereka yang tidak sadar dampaknya kan menimbulkan banjir.

Semangat kerja dan ide kepala daerah baru, Jokowi dan Ahok memang perlu apresiasi dengan positif, dan bukan terlalu banyak mengatakan "bagus", "keren" atau "hebat", tapi dibibir saja. Budaya unggah ungguh umumnya palsu alias jendol dibelakang.

Coba saja lihat berapa kali Ahok marah dalam suatu pertemuan dan tidak ada jawaban atau bantahan, bukannya kalau tidak bersalah dan merasa benar harus memberikan jawaban dan klarifikasi? Kelakuan dan kebiasaan penjilat dipertontonkan, akhirnya tidak ada kontrol untuk keputusan yang belum tentu benar semua itu. Mungkin Ahok akan senang, bila saat dia marah ada yang instruksi atau klarifikasi.

Ini juga budaya korup dari bawahan Pemprov DKI Jakarta, asal bapak senang lah.

Untuk kasus korupsi yang berhubungan dengan uang di Pemda DKI Jakarta selama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru memang belum ada, bukannya tidak ada. Saat ini Pemda DKI Jakarta menjadi neraka bagi mereka yang terbiasa pungut sana pungut sini. Namun, Pemprov DKI Jakarta yang baru juga harus berani menyelidiki kemungkinankemungkinan korupsi sebelum masa jabatan mereka berdua, agar tidak ada pelaku baru semasa kepemimpinannya.

Restorasi korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sangat diperlukan, agar Jakarta lebih maju kedepannya. Disamping korup masalah keuangan, masalah urbanisasi dan lainnya pun perlu restorasi yang serius, karena mereka saling terkait satu sama lain.(GEMANTIK)

Apresiasi Pelapor Gratifikasi, KPK Berikan Penghargaan KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi yang telah menunjukkan integritas dalam pelaporan gratifikasi. Penyerahan penghargaan dilakukan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Bambang Widjojanto berdasarkan kategori kementerian/lembaga/ LPND, BUMN/BUMD, dan pegawai negeri atau penyelenggara negara, Selasa pekan lalu di Gedung KPK. Untuk tingkat kementerian/lembaga/LPND, penghargaan diberikan kepada Kementerian Keuangan, yang telah melaporkan gratifikasi sepanjang 2012 dengan sejumlah 29 laporan, 15 di antaranya telah ditetapkan menjadi milik negara. Sementara pada tingkat BU-

MN/BUMD, penghargaan diberikan kepada Bank Jabar Banten (BJB) yang pada 2012 telah melaporkan sebanyak 334 laporan, dengan penetapan menjadi milik negara sebanyak 36 laporan.

Pada kategori individu pegawai negeri/penyelenggara negara, penghargaan diberikan kepada pegawai P3DI Setjen DPR RI, Yuni Sudarwati, yang menyampaikan pelaporan gratifikasi dengan jumlah terbanyak, yakni 6 pelaporan dan seluruhnya telah ditetapkan menjadi milik negara.

Selain itu, KPK juga memberikan penghargaan kepada individu pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi berdasarkan nilai gratifikasi yang dilaporkan. Untuk nilai

gratifikasi terbesar, penghargaan diberikan kepada anggota DPR RI (namanya diminta tidak ditulis) yang telah melaporkan gratifikasi sebesar Rp 700 juta rupiah dan telah ditetapkan menjadi milik negara. Sementara, penghargaan dengan nilai gratifikasi terkecil tahun 2012 diberikan kepada Regina, pegawai Bank BJB KCP Pangandaran Kab. Ciamis, yang telah melaporkan gratifikasi senilai Rp 47 ribu.

“Penghargaan ini ditujukan sebagai bahan pembelajaran dan keteladanan bagi individu, pihak, atau instansi lain untuk lebih meningkatkan budaya, sistem, dan perilaku antisuap dalam bentuk pelaporan gratifikasi,' ungkap Adnan Pandu Praja.

Melalui pemberian peng-

hargaan ini, Adnan menjelaskan bahwa KPK ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa gratifikasi termasuk dalam kategori suap, yakni terkait jabatan dan dalam rangka melawan kewajiban dan tugasnya (konflik kepentingan), tidak mengenal jumlah minimal. “Berapa pun nilai gratifikasi merupakan suap walau hanya Rp 47 ribu. Itu tidak diperbolehkan, wajib dilaporkan!” tegasnya.

Selain itu, dapat terlihat juga bahwa gratifikasi dalam jumlah besar (Rp 700 juta) tetap dilaporkan ke KPK. Hal ini menunjukkan bahwa anggapan bahwa pelapor cenderung melaporkan gratifikasi dalam jumlah kecil terpatahkan. “Ada pelapor yang mempunyai integritas

dan melaporkan pemberian gratifikasi tersebut ke KPK,” ucap Adnan. Menurutnya, tahun 2012 KPK menerima sebanyak 1.158 laporan gratifikasi. Sebanyak 237 laporan di antaranya telah ditetapkan dengan SK penetapan pimpinan KPK. Gratifikasi merupakan salah satu dari tujuh delik korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Adanya berbagai kepentingan individu/kelompok dalam setiap peristiwa yang berhubungan dengan jabatan dapat menimbulkan perilaku-perilaku koruptif.

“Perilaku koruptif ini dapat dicegah dengan menerapkan nilai integritas secara berkesinambungan,” tandas Adnan.(HUMAS)

Ketua Panitia Tahun Kebenaran, Nancy Sunarno yang juga Koordinator Research and Victims Support Asia Justice and Rights menunjukkan stiker kampanye untuk deklarasi Tahun Kebenaran di Palu, Sulawesi Tengah, barubaru ini. Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), tahun 2013 akan dideklarasikan sebagai Tahun Kebenaran dengan mendorong negara mempetanggungjawabkan kekerasan yang pernah dilakukan karena kebenaran adalah masa depan.

Hutang Kasus dan Kejahatan Rezim Korup PERBAIKAN - Kualitas penegakan hukum pada 2013 harus dilanjutkan dengan sikap dan tindakan tegas dalam menyikapi sejumlah kejahatan besar terhadap negara dan rakyat.

Untuk itu, Saya mengimbau KPK, Polri dan Kejaksaan Agung memrioritaskan penanganan kasus yg tertunggak di 2012. Antara lain, kasus Century dan Hambalang di KPK. Kasus Andi Nurpati di Kepolisian dan kasus Dugaan pencucian uang dari penggelapan dana nasabah Antaboga Delta Securitas dan Bank Century oleh PT GNU yg kini mayoritas sahamnya dimiliki PT Ancora milik Gita Wiryawan di Kejaksaan Agung.

Lebih dari itu di tahun 2013 kita juga berharap KPK, Polri dan Kejaksaan mulai menjamah kasus2 penggelapan pajak, pencurian BBM bersubsidi dan bersinergi memerangi penetrasi sindikat kejahatan narkotika internasional ke dalam negeri.

Perbaikan Kualitas REZIM korup otomatis melekat pada administrasi pemerintahan siapa pun jika terus membiarkan besar kejahatan terhadap rakyat dan negara. Rakyat melihat pemerintah dan penegak hukum belum 'all out' atau tidak maksimal memerangi kejahatan pencurian BBM bersubsidi, penggelapan pajak, praktik kartel dalam pengelolaan bahan pangan rakyat, hingga meluasnya skala kejahatan narkotika di dalam negeri yang dibangun oleh sindikat kejahatan internasional.

Padahal, empat model kejahatan ini berskala sangat besar, baik dilihat dari aspek kerugian material yang harus ditanggung negara, maupun kerusakan sosial yang harus ditanggung rakyat.

Kerugian negara dan rakyat akibat pencurian BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi dan penggelapan pajak mencapai puluhan hingga ratusan trilyun rupiah setiap tahunnya.

Praktik kartel dalam pengelolaan komoditas pangan rakyat sudah menyengsarakan jutaan keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.

Kegagalan membendung penetrasi sindikat kejahatan narkotika internasional ke dalam negeri nyata-nyata sudah membunuh masa depan jutaan remaja Indonesia.

Karena itu, perbaikan kualitas penegakan hukum pada 2013 harus dilanjutkan dengan sikap dan tindakan tegas dalam menyikapi sejumlah kejahatan besar terhadap negara dan rakyat.

Untuk itu, semua institusi penegak hukum negara, meliputi Polri, Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus didesak untuk memrioritaskan penanganan kasus penggelapan pajak, pencurian BBM bersubsidi, praktik kartel pengelolaan komoditas pangan rakyat, serta bersinergi memerangi penetrasi sindikat kejahatan narkotika internasional ke dalam negeri.

Sejauh ini, berbagai kalangan berpendapat bahwa pemerintah dan penegak hukum kurang peduli dan tidak all out dalam memerangi empat kejahatan besar ini. Padahal, ekses empat kejahatan besar ini luar biasa terhadap rakyat. Korban kejahatan narkotika dan pencurian BBM bersubsidi tetap saja rakyat, tetapi perlindungan pemerintah dan penegak hukum masih sangat minimal. Kenaikan harga komoditas pangan yang dikendalikan oleh kartel menyebabkan jutaan anak kekurangan gizi.

Sikap kurang peduli pemerintah dan penegak hukum itu tak bisa ditutuptutupi lagi, karena sudah dibuktikan oleh rapuhnya soliditas pemerintah dan penegak hukum. Contoh paling gamblang terlihat pada perbedaan menyikapi kejahatan dan perilaku penjahat narkoba. Penegak hukum all out memerangi sindikat internasional

kejahatan narkoba, tetapi sikap pemerintah justru sebaliknya. Pemberian remisi dan grasi terhadap penjahat narkoba menjadi bukti rapuhnya soliditas pemerintah-penegak hukum.

Pada kasus pencurian BBM bersubsidi, baik sikap pemerintah maupun penegak hukum sama-sama sangat memprihatinkan.

Bukan hanya minimalis, tetapi mulai muncul kesan di ruang publik bahwa pemerintah dan penegak hukum melakukan pembiaran. Mengapa dibiarkan? Karena ada oknum penguasa dan oknum penegak hukum mengambil untung dari kejahatan besar ini. Sikap minimalis pemerintah dan penengak hukum dinilai aneh , karena kasus ini menimbulkan kerugian negara puluhan trilyun setiap tahunnya.

Begitu juga menyikapi kejahatan penggelapan pajak. Praktik kejahatan penggelapan pajak sudah dibahas puluhan kali di ruang publik. Pun sudah digambarkan dengan jelas bahwa pengggelapan pajak itu dilakukan oleh mafia pajak, bukan individu seperti terpidana Gayus Tambunan.

Tetapi, pendekatan terhadap kejahatan yang satu ini masih saja kasus per kasus.

Penegak hukum belum pernah mendalami bagaimana peradilan pajak dipraktikan.

Beberapa bulan lalu, presiden memerintahkan pihak berwenang untuk menyelidiki ada tidaknya kartel kedele. Apakah penyelidikan telah dilaksanakan? Oleh siapa dan seperti apa hasilnya? Tidak ada yang tahu karena tidak pernah jelas. Pun, presiden sendiri tidak pernah menagih apakah perintahnya telah dilaksanakan? Tidak ada yang peduli. Semuanya bersikap minimalis dan cenderung membiarkan kejahatan-kejahatan besar ini terus berlangsung.

Kalau terjadi pembiaran seperti itu, sudah pasti para pelaku kejahatan besar itu tidak sendirian menikmati

hasil kejahatannya. Dia pasti berbagi dengan oknum regulator yang memberinya akses untuk melakukan kejahatan besar itu. Perilaku birokrasi yang demikian mempertontonkan rezim yang korup. Sulit membantah anggapan ini, karena buktinya sudah lebih dari cukup.

Reduksi Kerusakan KPK telah memulai perbaikan kualitas penegakan hukum dalam kasus Hambalang, kasus Century dan kasus simulator SIM. Rakyat akan menilai perbaikan kualitas penegakan hukum itu belum lengkap jika Polri, Kejaksaan dan KPK tetap tidak peduli pada kejahatan besar seperti pencurian BBM bersubsidi, tidak 'all out' memerangi sindikat intersional kejahatan narkotika dan kejahatan penggelapan pajak serta kartel-kartel yang mengendalikan harga dan perdagangan komoditas pangan.

Memang, sejumlah kasus dari kejahatan-kejahatan besar ini sudah diungkap.

Tetapi, para pelakunya tergolong kelas teri. Dalam kasus pencurian BBM bersubsidi, pelaku yang ditangkap umumnya kelas penadah ribuan liter BBM. Anehnya, baik pemerintah maupun penegak hukum terkesan tidak ingin tahu penyebab kebocoran BBM bersubsidi yang mencapai 30 persen per tahunnya itu Padahal, kalau dampak kejahatan-kejahatan besar itu dirinci, akan muncul potret kerusakan yang sangat menakutkan. Masa depan negara belum akan cerah seperti yang sering digambarkan pejabat pemerintah saat ini. Bahkan sebaliknya, rakyat kebanyakan barangkali sudah kehabisan kata-kata untuk sekadar mendeskripsikan skala Keruskan moral yang sedang dialami sebagaian warga negara. Misalnya, virus korupsi sudah menjangkiti berbagai kalangan, termasuk oknum penegak hukum sendiri maupun oknum politisi.

Kalau perlusan perilaku

korup tidak bisa dibendung secara sistematis., bagaimana mungkin masa depan bangsa akan cerah.

Bentuk lain kejahatan terhadap rakyat adalah fakta tentang perilaku korup yang sudah melanda sektor swasta. Perilaku korup itu ditandai dengan meluasnya budaya sogok di dunia kerja swasta. Anakanak muda calon pekerja harus mengeluarkan uang sogok jutaan rupiah untuk mendapatkan pekerjaan.

Mekanaisme outsourcing di Indonesia ternyata tidak menjadikann perilaku dunia kerja semakin profesional.

Kalau kontrak kerjanya ingin di perpanjang, si calon pekerja dipaksa menyediakan lagi uang sogok untuk tim yang merekrut mereka.

Indonesia sebenarnya sudah dalam status darurat narkoba karena jutaan kaum muda sudah terjebak dalam pengguaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Setiap hari, selalu saja ada anak-anak muda yang tercatat sebagai korban tewas akibat penyalahgunaan obatobatan terlarang. Faktafakta tentang persoalan ini pun sudah berulangkali dikedepankan di ruang publik. Tujuannya tentu saja agar semua pihak peduli.

Tetapi, nyatanya, tak banyak yang prihatin dengan fakta ini. Mungkin, karena Indonesia saat ini tidak punya sosok berkaliber negarawan.

Negarawan sejati akan melihat semua kerusakan sosial itu sebagai ancaman bagi masa depan bangsa.

Negarawan sejati bukan hanya cinta negaraya, tetapi juga peduli pada masa depan segenap warga bangsa. Sulit menjadikan Indonesia negara yang kompetitif, jika kerusakan pada sejumlah aspek penting, utamanya moral dan nasionalisme, tidak segera diperbaiki.

Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI / Presidium Nasional KAHMI 2012-2017

•

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

P3NTR Se-Deli Serdang Siap Menangkan Chairuman-Fadly MEDAN - Calon Wakil Gubsu yang juga ketua DPW PPP Sumut H.Fadly Nurzal, S.Ag secara tegas menyatakan kebulatan tekad mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 3 Chairuman Harahap dan Fadly Nurzal, pada Pilgubsu 2013.

Kebulatan tekad itu ratusan Petugas Pembantu Pencatat Nikah Thalak dan Rujuk (P3NTR) disampaikan pada acara silaturrahim yang dilaksanakan di Asrama Haji Medan, Rabu (9/1).

Para P3N menyampaikan dukungan diberikan kepada pasangan Chairuman-Fadly, karena pasangan nomor urut 3 ini merupakan pasangan calon yang memiliki komitmen membenahi kualitas ummat Islam. Saat ini, P3NTR yang terjun langsung bersama dengan ummat mengetahui betul seperti apa kondisi ummat Islam. ”Kami melihat, pengamalan dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam sudah mulai luntur, untuk itu perlu dorongan dari pemerintah dalam rangka mengungatkan posisi ummat Islam melalui P3NTR,”kata para P3NTR. Alasan lain para P3NTR mendukung pasangan Chairuman-Fadly, karena pasangan ini berani melakukan kontrak politik kepada rakyat, ketika menjadi Gubsu dan Wagubsu periode 2013-2018 akan memberikan yang terbaik kepada rakyat. ”Pasangan yang berani melakukan kontrak politik adalah pasangan yang benar-benar berkomitmen membangun kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang akan melayani bukan menguasai rakyat,” ucap mereka.

Pada kesempatan itu para P3NTR juga mengajukan beberapa saran dan pertanyaan terkait visi misi serta program yang akan dilaksanakan ketika diberi amanah memimpin Sumatera Utara. Seperti perhatian kepada mujahid-mujahid ummat Islam di antaranya P3NTR dan lainnya.

Seruan para P3NTR untuk mengajak ummat menjadi pemilih cerdas dan tidak golput pada pilgubsu 2013, menurut Fadly hal yang saat tepat. Karena memang kebanyakan orang-orang golput datang dari kelompok ummat Islam dan itu pasti merugikan kita. Oleh karena itu, Fadly sangat mengharapkan seruan tidak golput itu harus terus kumandangkan.

Termasuk seruan untuk baikot money politikpada pilgubsu 2013.

Terkait beberapa harapan para P3NTR, Fadly menyebutkan ia tidak berani berjanji. Tapi Fadly menegaskan sepanjang ada aturannya, saya akan berjuang keras untuk memperhatikan para P3NTR dan termasuk seluruh ummat Islam. Disinggung soal adanya persepsi bahwa P3NTR sama dengan buruh lepas. Fadly secara tegas mengatakan orang yang memililki anggapan seperti itu, layak kita mohonkan kepada Allah agar diampuni dosanya dan diberi taufik dan hidayah. ”Pernyataan itu tidak manusiawi,”tegas Fadly.

Hadir pada kesempatan itu, ratusan P3NTR se kabupaten Deli Serdang, Pengurus DPW PPP Sumut Faisal Hutabarat dan koordinator Tim Relawan Charly (Chairuman-Fadly), Mursal Harahap dan undangan lainnya. (RUD)

Walikota Jawab Sorotan Lima Fraksi TANJUNGBALAI - Atas sorotan 5 fraksi DPRD terhadap kinerja Walikota dan SKPD kota Tanjungbalai, Senin (7/1) dalam sidang paripurna DPRD. Walikota Tanjungbalai DR. Drs. H. Thamrin Munte, M. Hum menjawab berbagai sorotan lima fraksi. Fraksi PAMB DPRD disampaikan Hj. Nessy Ariani Sirait, terkait asumsi penurunan APBD tahun 2013.

Masalah turunnya seluruh pendapatan daerah, tetapi Pos PAD dan Pajak naik sebesar Rp 103, 0 M atau 1, 45 % dan Pos Retribusi naik sebesar Rp 281, 6 M atau 2, 19 %. Dana perimbangan DAU naik sebesar Rp 55, 5 M atau 15, 04 %, DAK sebesar Rp10,4 M atau 36, 76 % atas koordinasi antara Pemerintah Propinsi untuk bantuan keuangan dana BDB pada Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp60 M. Tetapi dana itu belum dapat dimasukan pada R.APBD tahun 2013 diakibatkan Pagu APBD Pemerintah Propinsi Sumut belum final, perkiraan APBD tahun 2013 sebesar Rp 535 M, akan terus kita upayakan. Terkait RSU Paru di jalan Kartini Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar tetap berjalan, karena keterbatasan dana proses bangunannya dilakukan secara bertahap.

Kelanjutan bangunan RSU pada 2013 direncanakan bantuan dana dari Propinsi dan Pusat. Ini merupakan dari hasil Musrembang dan reses DPRD dan untuk dana pemeliharaan jalan tetap dipergunakan untuk jalan berlobang-lobang dengan menggunakan hotmix maupun base couse jalan. Tidak benar dana perawatan jalan itu dikatakan tidak jelas peruntukannya, dana program posdaya tidak

sepenuhnya terserap.

Dikatakan Walikota, dari 150 lingkungan hanya 63 kelompok posdaya pada 14 Desember 2012 sesuai kesepakatan dicairkan 150 kelompok.

Terkait pergantian jabatan SKPD karena keterbatasan PNS, tetapi pergantian itu melalui evaluasi kemampuan PNS walaupun kompetensinya kurang memadai dan Walikota mengucapkan terima kasih atas penyampaian Fraksi PPB DPRD. H. Hamdayani, mengenai lambannya penyerapan anggaran 2012, kami akan terus berupaya agar penyerapannya lebih baik.pada tahun berikutnya, dana sertifikasi guru sudah dianggarkan, tetapi lamban mencairkannya dan dana Anual Fee tidak dianggarkan pada APBD 2013 karena sudah 3 kali belum terealisasi.

Terkait banyaknya Rekening Pemko Tanjungbalai diberbagai Bank, dikatakannya untuk menumbuh kembangkan Bankbank yang ada di daerah dan mendapat jasa giro.

Surya Darma, AR dari fraksi PDI. Perjuangan DPRD, terkait tentang lelang/tender yang terlambat, Walikota mengatakan, untuk tahun 2013 tender/lelang proyek akan disesuaikan dengan jadwal sehingga kegiatan pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu.dan mengenai galian C sepanjang Sei Silau telah mengganggu kenyamanan masyarakat, izinnya dari Propsu dan Rekom BLH dengan dasar dokumen UKL/UPL maupun Amdal dan akan ditertibkan.

Untuk pembuatan Akte Kelahiran dikeluhkan masyarakat melali proses sidang PN, kita koordinasi akan anggarkan dana untuk itu tahun 2013.

(HER)

SUMUT

Di Binjai, Kebijakan dan Penempatan Jabatan akan Diprotes BINJAI - LSM Wanacakra Kota Binjai dalam waktu dekat akan surati Sekdako Binjai yang baru dilantik (3/12) lalu untuk menyampaikan protes tentang penempatan jabatan struktural dan fungsional.

Alasannya selama kepemimpinan Idaham-Timbas diduga banyak menyalahi aturan.

Langkah ini dilkakukan Wanacakra terkait isu akan dilakukan putaran mutasi jabatan disemua esselon pada Januari, dan mulai mengundang keresahan kalangan birokrat. “Khususnya yang tidak memiliki hubungan dekat dengan oknum penguasa maupun kronikroninya,” ujar Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy.

Protes antara lain menitik beratkan kepada penempatan jabatan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Tanah Tinggi, Camat Non STPDN dan penempatan Jabatan Kepala Sekolah

yang disinyalir main Abrakadabra serta dugaan pembuatan dokumen (SPJ) palsu pada Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait realisasi Anggaran P.APBD TA 2012 yang kegiatannya baru dikerjakan Selasa (8/1) bertepatan dengan pengesahan APBD 2013.

Dikatakannya, pengangkatan dr.Mellyani br Bangun dengan pangkat Golongan III/d junior sebagai Plt Kadis Kesehatan (Esselon II/b) sudah 6 bulan dipastikan melanggar ketentuan terlebih bawahannya memiliki pangkat/golongan IV. Diketahui, dr. M br Bgn saat diimpor dari langkat diawal Kepemimpinan Idaham-Timbas masih berpangkat Gol III/c. Lalu dilantik sebagai kabid Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan baru mengikuti pendidikan PIM III akhir 2012. Saat ini ia sudah menduduki posisi jabatan esselon II sebagai Plt Dinkes dengan Gol III/c yang masih tergolong junior.

Merebak isu oknum Plt akan didefinitifkan sebagai Pj. Kepala Dinas pada putaran Januari ini. Kalangan PNS Dinas Kesehatan mengakui peran dr. M br Bgn seperti mendapat backup.

Jangankan Sekda dan Komisi A DPRD pun tidak berani mengusiknya. Ini terbukti dengan pelaksaan kegiatan pertemuan Lintas Sektor/ Program yang dibiayai dana P-APBD 2012 baru dilaksanakan Selasa pekan lalu.

Kuat dugaan dokumen pada tutup anggaran akhir tahun per Desember 2012 atas kegiatan yang menelan biaya cukup besar tersebut diduga dipalsukan meliputi pengajuan pencairan sampai pada SPJ sebab kegiatan baru dikerjakan belakangan setelah ganti tahun di aula ruangan kepala Dinas.

Ironisnya disaat R-APBD 2013 diparipurnakan, pengesahannya Selasa lalu, oknum Plt Dinkes diduga berusaha menyalip proses pengesahan dengan menyodorkan rencana anggaran Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) lebih Rp100 juta ditangani Muk yang bukan Kepala Seksi Bidang itu. Tidak diketahui apakah sudah diterima DPRD karena belum diperoleh konfirmasi.

Menyusul dasar pengangkatan dr.Arlina sebagai Kepala Puskesmas Tanah Tinggi dan penobatan sebagai dr Teladan. Ini juga akan diper-

tanyakan, sebab oknum ini belum memiliki reputsi dan disinyalir jarang ngantor karena kesibukan praktik pribadi.

Soal dugaan penyimpangan anggaran yang berkaitan dengan pasien rawat inap dan klaim dana jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.

Termasuk realisasi meubiler pada Dinas Kesehatan dari sektor DAK yang tidak tertutup kemungkinan akan menyeret salah satu oknum anggota DPRD di Komisi B juga akan diklarifikasi untuk diteruskan ke ranah hukum.

Ketidak mampuan dr M br Bgn menerapkan disiplin terhadap volume kehadiran oknum Kepala Puskermas Tanah Tinggi menyusul staf Seksi Kesehatan Ibu dan anak (KIA) berinisial IYT, M.Kes yang sudah hampir satu tahun tidak pernah ngantor dengan dalih cuti melahirkan, anak sakit dengan hak TPP diterima penuh tanpa sentuhan PP 54 juga menjadi salah satu materi.

Rencana klarifikasi juga diarahkan kepada jabatan Camat Non STPDN yang tidak sesuai dengan apa yang disuarakan Walikota Binjai diawal Kepemimpinannya

Camat harus berlatar belakang pendidikan STPDN namun Camat Binjai Barat Drs.A.R Non STPDN sudah dilantik lebih awal menyusul 4 Camat lainnya dari unsur STPDN yang kemudian 4 Camat tersebut ditendang.

Yang sangat riskan, PNS jebolan S.3 (SD-SMP-SLTA) yang baru diangkat sebagai Sekcam Kecamatan Binjai Timur baru dua bulan telah menggegerkan kalangan Birokrat karena tiba-tiba dikatrol menjadi Camat Binjai Utara dan ini sudah main akal akalan tidak lagi mengacu kepada tatanan Peraturan. Katanya Walikota berlatar belakang birokrat murni kog lebih parah dari Ali Umri,celoteh para pejabat tersingkir.

Menyusul Pasca mutasi jabatan 108 Guru/Kepala 4 Agustus 2011 yang menuai protes yang berdampak dengan tidak normalnya proses belajar mengajar termasuk mutasi susulan yang identik dengan pola 108 Guru/Kepala Sekolah turut akan diklarifikasi kepada Sekdako Binjai H.Elyuzar Siregar, SH yang pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Kita tunggu saja,tegas Gito pasti (SBR)

Natal Bersama Pemkab Nias dan Gereja-Gereja Sukses NIAS - Perayaan natal bersama pemerintah Kabupaten Nias dan gereja-gereja di Kabupaten Nias tahun 2012 yang dilaksanakan di lapangan pekan Botombawo Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias disambut meriah oleh ratusan masyarakat.

Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli, MM dalam arahannya mengatakan, perayaan natal bersama pemerintah Kabupaten Nias dan gerejagereja di Kabupaten Nias tahun 2012 merupakan salah satu aktualisasi iman kristen, pengakuan dan rasa syukur atas kemurahan Tuhan yang telah di terima selama ini.

Menurut Bupati, tema ini sangatlah mudah dimengerti, akan tetapi menjadi bagian yang perlu kita renungkan bersama, sejauh mana firman ini telah kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. secara tegas kita diperintahkan oleh tu-

han untuk bekerja, berkarya dan melayani. kita juga hanya diberi kesempatan yang sangat terbatas yaitu hanya pada saat masih siang. artinya kita sebagai ciptaan tuhan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana talenta kita masingmasing dalam kurun waktu yang telah disediakan Tuhan.

Dikatakan, keberhasilan yang kita raih selama ini merupakan akumulasi dukungan dan kebersamaan dari unsur muspida Kabupaten Nias, pimpinan gereja-gereja, pimpinan agama, pimpinan organisasi dan para tokoh serta seluruh masyarakat Kabupaten Nias. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi positif dalam mewujudkan masyarakat kabupaten nias yang maju, mandiri dan sejahtera.

Selain itu, kita patut ber-

syukur kepada Tuhan bahwa dalam tahun 2012, begitu banyak persoalan dan tantangan telah dapat kita lalui, demikian juga beberapa rencana program yang akan kita laksanakan pada tahun mendatang telah kita agendakan, dan keberhasilan program menjadi target kita bersama, perubahan dan pembaharuan terhadap sikap dan perilaku pemerintah dan masyarakat menjadi sangat menentukan. dan kita berharap kiranya pada tahun 2013 mendatang, Tuhan senantiasa meridhoi dan memberkati kita.

Pada kesempatan itu, Bupati Nias menyampaikan pesan-pesan natal kepada seluruh hadirin dan masyarakat kabupaten nias sebagai berikut :Marilah kita berkarya, bekerja dan melayani sesuai tanggungjawab yang telah diberikan tuhan kepada kita masing-masing.,Marilah

kita senantiasa memperbaharui persepsi, sikap dan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh yesus kristus yang telah lahiri sebagai juru selamat dunia.,Marilah kita memanfaatkan kesempatan yang masih tersedia untuk mewujudnyatakan eksistensi kita sebagai terang dan garam dunia, marilah kita tingkatkan kebersamaan dalam pelayanan dan kepedulian terhadap sesama umat manusia.

Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Natal Bersama Pemerintah Kabupaten Nias dan Gereja-Gereja Di Kabupaten Nias Tahun 2012, dr.

Idaman Zega melaporkan dalam rangka perayaan Natal Bersama tahun 2012 beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain kunjungan sosial ke Panti Asuhan Kinderdorf di Desa Hiliweto dan Panti Asuhan Yekhebed di Desa Lolozasai

ANGGOTA DPRD DELI SEDANG, HASAIDIN DAULAY :

Kita Bertanggungjawab Menangkan Chairuman-Fadly di Deli Serdang HAMPARAN PERAK - Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Dewan Penasehat DPW PPP Sumut H. Hasaidin Daulay, menegaskan, seluruh pengurus dan kader PPP berkewajiban memenangkan Pasangan Chairuman-Fadly pada pilgubsu 2013 mendatang. ”Saya tidak mau mendengar ada kader yang tidak bekerja untuk kemenangan pasangan nomor urut 3 Chairuman-Fadly,”katanya saat menyampaikan sambutan pada acara temu pengurus, kader dan simpatisan PPP di Dusus Sidodadi Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, kemarin.

Disebutkan Hasaidin, kewajiban itu lahir karena Ketua DPW PPP Sumut sebagai kader terbaik PPP saat ini, maju sebagai Calon Wakil Gubsu. Ini merupakan sejarah dan langkah baru bagi PPP, sehingga momentum Pilgubsu ini harus diperjuangkan untuk menghantarkan Fadly Nurzal menjadi Wakil Gubsu bersama Chairuman Harahap sebagai Cagubsu.

Oleh karena itu, kita semua harus bersatu dan bergandeng tangan, memperkuat jaringan dan memperbanyak silaturrahim kepada masyarakat. Sehingga kita mampu meyakinkan masyarakat, bahwa pasangan Chairuman-Fadly, benarbenar menjadi pilihan untuk memimpin Sumatera Utara 5

datang ke depan. ”Sebagai pengurus dan kader, kita tidak boleh cengeng apalagi hanya bisa menunggu perintah. Sebagai aparatut dan pimpinan partai sesuai tingkatan, kita harus bergerak dan turun ke tengah-tengah masyarakat,”imbuhnya sembari menyebutkan kedatangan H Fadly Nurzal ke daerah kita ini, membuktikan bahwa Fadly Nurzal peduli pada nasib kita.

Sementara itu, Calon Wakil Gubsu yang juga ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, pada kesempatan itu menengaskan PPP sampaikan kapanpun akan teguh berjungan demi kepentingan ummat Islam. Karena itu pula, PPP tidak akan pernah mengubah Islam sebagai azas partai. ”Banggalah menjadi pengurus dan kader PPP, karena dipundak kita ada kepentingan besar dari seluruh ummat Islam,”katanya.

Fadly juga mengungkapkan, kondisi ummat Islam saat ini sedang dalam persoalan besar, dimana terjadi berbagai propaganda untuk menghancur Islam, baik dari dalam maupun dari luar Islam. Oleh karena itu, Islam harus bersatu, kompak serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat. ”Ummat Islam terus disudutkan dengan munculnya nabi palsu, ajaran sesat, tororis

dan sebagainya,”ucapnya.

Dari sisi politik, seperti menjelang Pilgubsu saat ini terus didengung-dengungkan golput dengan hasutan bahwa tidak akan ada perubahan, menggunakan hak suara atau tidak menggunakan hak suara alias golput. Padahal issu sengaja dihembuskan dan sasaran utamanya adalah ummat Islam. ”Ingat jadilah pemilih cerdas dan jangan golput, sebab itu akan merupakan proses pembangunan di Sumatera Utara,”jelasnya.

Sebelumnya ketua panitia temu kader dan simpatisan Syarifuddin menegaskan, sebagai kader dan simpatisan partai, kami siap mendukung dan memenangkan H Fadly Nurzal menjadi Wakil Gubsu periode 2013-2018. Tapi kami dan seluruh masyarakat juga mohon perhatian terkait sengketa lahan yang sampai saat ini belum selesai. ”Masyarakat butuh bantuan dan dukungan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan tanah. Dan kami yakin Chairuman-Fadly dapat menyelesaikannya,” ucapnya.

Acara itu dihadiri ribuan kader, simpatisan dan masyarakat, termasuk pengurus DPW PPP Sumut Faisal Hutabarat, pengurus DPC PPP Deli Serdang, koordinator Tim Relawan Charly Mursa Harahap dan tim relawan Charly. (MH)

Kecamatan Gido, Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) bertempat di Gereja Sungai Yordan (AFY) Tetehosi Kecamatan Idanogawo, kunjungan sosial dan berbagi kasih dengan Hamba Tuhan yang sakit, kunjungan sosial/berbagi kasih dengan Lanjut usia dan Penyandang cacat berat.

Kemudian, melaksanakan lomba paduan suara anat kecamatan yang memperebutkan tropy bergilir Bupati Nias, dan lomba vocal group antar SMA/SMK memperebutkan tropy bergilir Wabup Nias yang dilaksanakan di Gedung Nasional Gunungsitoli.

Sementara itu pada pelaksanaan ramah tamah tahun baru 2013 bertempat di pendopo, selasa kemarin sukses. Hadir unsur Muspida Kabupaten Nias, para kepala SKPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya. (YAGI)

PPP Sumut Peringati Harlah Ke-40 Bersama Anak Yatim MEDAN - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperingati Hari Lahir (Harlah) Ke-40 tahun 2013 dengan melakukan makan bersama anak yatim piatu, di Yayasan Panti Asuhan Pulo Brayan Medan, kemarin. ”Ini memang sudah menjadi tradisi yang dibangun DPW PPP Sumut, bahwa peringatan Harlah dan kegiatan-kegiatan PPP harus selalu dekat dengan ummat. Langkah di ambil karena memang PPP lahir, tumbuh dan besar bersama ummat,”kata ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag yang juga Calon Wakil Gubsu periode 2013-2018 saat menyampaikan sambutan memperingati harlah ke 40 tahun 2013.

Disebutkan Fadly, kalau ditarik pada manusia, usia 40 tahun adalah usia matang. Demikian juga PPP, selam 40 tahun perjalanan dipentas politik di Indonesia tentu sudah matang dengan dinamika politik yang terjadi. PPP dulu pernah ditindas pengusaha, PPP pernah menjadi pimpinan di negeri sebagai Wakil presiden, PPP juga pernah menjadi idola ummat Islam.

Oleh karena itu, tegas Fadly sudah saatnya seluruh pengurus dan kader PPP bangkit dan bekerja keras demi menyelamatkan kepentingan ummat Islam. Ia menambahkan, sesuai dengan tema “Memperkokoh Rumah Besar Umat Islam” yang ditetapkan pimpinan pusat PPP, peringatan Harlah ke-40 tersebut juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan Rakyat.

Lebih jauh Fadly mengingatkan kepada seluruh pengurus dan kader PPP di Sumatera Utara agar bekerja lebih efektif. Artinya pekerjaan yang siasia dan tidak bermanfaat harus segera ditinggalkan. ”Jangan lagi kita mengurus pengurus, tapi kita harus lebih banyak mengurusi kepentingan ummat, sehingga PPP kembali mendapat tempat di hati ummat Islam,”tegasnya.

Diungkapkan Fadly, peringatan puncak Harlah PPP Ke-40 untuk Sumatera Utara akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013, dipusatkan di Kabupaten Asahan. Untuk itu berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan. Seperti mengungjungi para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pondok pesantren, temu ummat dan berbagai kegiatan lainnya. (RUD)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

Bupati Labura Hadiri Sertijab Sekda AEK KANOPAN - Sesuai surat perintah Nomor:800/ 0031/2013 dan Keputusan No.821.23/405/2013 Gubernur Sumatera Utara dan menindak lanjuti surat Bupati Labuhanbatu Utara No.800/2032/BKD/2012 dan No.800/2033/BKD/ 2012 tanggal 8 oktober 2012 perihal pemberhentian dan penghunjukan Plt Sekda Kab.Labuhanbatu Utara (Labura), Selasa kemarin dilaksankan serah terimajabatan (sertijab) di ruang Aula kantor Bupati Kab.Labura.

Dalam keputusan Plt Gubsu tersebut ditetapkan pemberhentian H.Amran SH, M.Hum dari jabatan Sekda Labura dan mengangkat Drs. Edi Sampurna M.Si sebagai Plt Sekda Labura. Hadir pada acara itu Wakil Bupati H. Minan Pasaribu,SH.MM para pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Labura.

Dalam arahannya Bupati Labura H.Khairuddin Syah Sitorus SE mengajak para pemimpin instansi lebih ber-

sinergi menjalankan tugas dan amanah untuk membangun Labura. Pelantikan ini biasa untuk penyegaran,apalagi H.Amran Matondang memasuki usia purnabakti (pensiun).

Selanjutnya H.Amran Matondang mendapat pujian dari Bupati atas kontribusi yang diberikan selama ini untuk PNS/non PNS di lingkungan Labura, sehingga memiliki SDM handal serta memiliki nilai disiplin tinggi dan tanggung jawab kuat.

Walaupun memangku jabatan baru sebagai staf pada Pemkab Labura.

Bupati sangat mengharapkan masukan dan ide demi menyongsong kemajuan keprofesionalan aparatur negara khususnya para Korpri kab.Labura.

Selain memasuki masa pensiun penetapan Sekda defenitif adalah keputusan Gubsu. “Artinya Edi Sampurna masih tetap memangku jabatan Kepala BPMD Kab. Labura,” ujar Bupati. (TS)

Ketua PN Gunungsitoli Diganti NIAS – Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimutasikan dari pejabat lama Edison,SH,MH kepada yang baru, Lucas Sahabat Duha, SH,MH,yang dilaksanakan di kantor Bupati Nias, Rabu (9/1).

Ketua DPRD Nias, Sokhizanolo Zai,SE dalam sambutannya mengatakan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara dinamis dalam era reformasi saat ini maka dengan sendirinya telah mendorong perubahan paradigm penyelenggaraan pemerintahan di berbagai aspek termasuk di bidang penegakan supremasi hokum dan keadilan.

Dikatakan, dengan semakin kompleksnya berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, hukum dan keadilan menjdi panglima dan muara seluruh penyelesaian permasalahan berkaitan dengan tindakan hokum yang terjadi.

Diharapkan agar semua elemen masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa tanggungjawab penegakan supremasi hukum tidak semata menjadi beban institusi Negara seperti lembaga pengadilan, tetapi menjadi tanggungjawab kolektif seluruh warga Negara.

Kami menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah kepemimpinan saudara Edison,SH,MH

cukup komunikatif dengan DPRD Kabupaten Nias selama ini dan hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten Nias khususnya, dan kami yakin sepenuhnya bahwa saudara Lucas Sahabat Duha,SH,MH dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hokum dan keadilan di daerah ini,katanya.

Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli,MM pada sambutannya mengatakan temu pisah ini merupakan bentuk penghargaan dan terima kasih pemerintah Kabupaten Nias kepada saudara Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Edison,SH, MH yang telah memberikan pengabdiannya di Kepulauan Nias.

Dan, acara ini sekaligus dirangkaikan dengan penyambutan dan forum perkenalan unsure Muspida Kabupaten Nias kepada Ketua PN Gunungsitoli yang baru saudara Lucas Sahabat Duha,SH,MH yang telah dilantik pada tanggal 4 Januari 2013 kemarin.

Dikatakan, mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam suatu organisasi ,dan hal ini semata-mata terjadi agar sebuah organisasi dapat semakin tumbuh berkembang serta selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lingkungannya. (YAGI)

SUMUT

Sejumlah Oknum PNS Deli Serdang Terlibat Dukungan Politik DELI SERDANG - Pencalonan Drs. Amri Tambunan sebagai Cagubsu 2013 ternyata mengakibatkan sejumlah oknum PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Deli Serdang mengangkangi sebuah peraturan pemerintah, sehingga menimbulkan opini di tengah-tengah masyarakat bahwa telah terjadi otoriter kekuasaan.

Informasi diperoleh wartawan di lapangan, terdapat sejumlah oknum PNS melakukan praktik dukungan/kampanye politik untuk mendukung Amri Tambunan sebagai Cagubsu. Minggu (6/1) seorang pejabat Kasi Trantib Kecamatan

Percut Sei Tuan, H Irsyam Nasution SH dihadapan ratusan warga Desa Bandar Klippa dengan tegas menghimbau warga untuk memilih Cagubsu Amri Tambunan pada Pilkada Sumut 7 Maret mendatang.

"Masyarakat Percut Sei Tuan mesti bertekad hantarkan Amri Tambunan menjadi Sumut-1. Sebab, Amri Tambunan selama ini telah banyak berbuat untuk masyarakat. Amri Tambunan berbuat hanya untuk kepentingan masyarakat," demikian sebahagian ungkapan Irsyam yang dikutip wartawan saat menghadiri sosialisasi Cagub Amri Tambunan di Desa Bandar Klippa, kemarin.

Selain itu, seorang oknum PNS yaitu Camat Tanjung Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung belum lama ini, meminta kepada sejumlah

awak media untuk mencari komentar dukungan sejumlah tokoh atau paguyuban-paguyuban yang ada di Tanjung Morawa demi mengangkat Cagubsu Amri Tambunan agar diterbitkan di surat kabar.

Menurut informasi diperoleh, masih banyak lagi keterlibatan oknum PNS di jajaran Pemkab Deli Serdang. Di antaranya sejumlah Camat dan Kepala Dinas disinyalir semua ikut terlibat dalam dukungan politik terhadap atasannya.

Bahkan dimulai dari mencetak baleho sampai pemasangan tanda gambar disepanjang jalan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua LSM PHP (Perjuangan Hukum dan Politik) Deli Serdang, Reza AlAnsyori Siregar, SH mengatakan, oknum PNS yang terlibat dukungan politik telah melanggar PP

No.53 Thn 2010 tentang kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin.

Lanjutnya, pasal 4 peraturan tersebut dijelaskan, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, kepada anggota keluarga maupun masyarakat.

“Kalau sudah ada sejumlah oknum PNS yang terlibat dukungan politik, harus ada tindakan dan sanksi tegas. Semua pihak diminta memperhatikan oknum PNS yang memberi dukungan,” sebut Reza kepada KPK Pos di Percut Sei Tuan, Minggu (06/01). (DIZ)

Panwaslucam Kabupaten Nias Belum Menerima SK NIAS – Terkait kisruh tentang perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) Kecamatan se-Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten Nias beberapa waktu yang lalu.

Sampai hari ini Surat Keputusan (SK) pengangkatan Panwascam seKabupaten Nias masih belum diserahkan tanpa alasan yang jelas.

Sumber dari salah seorang Panwascam Kecamatan yang tidak disebut namanya mengatakan sampai saat ini kami tidak dapat melaksanakan tugas sebagai panwaslu di kecamatan. Sebab Panwaslu Kabupaten Nias belum menyerahkan SK pengangkatan. Akibatnya, kegiatan yang semestinya sudah lama berjalan sesuai tahapan pemilukada seperti kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) terpaksa tertunda. Ketika ditanya kepada Panwaslu Kabupaten Nias, mereka mengatakan sibuk urusan ke panwaslu Provinsi.

Dikatakan, terlambatnya penyerahan SK diduga karena adanya permasalahan sewaktu perekrutan Panwaslucam se-Kabupaten Nias terindikasi terjadi kecurangan.

Kasusnya sudah dilaporkan sejumlah elemen masyarakat, LSM dan calon Panwaslucam kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara,

Yanuari Mendrofa

Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu dan DPRD Kabupaten Nias tertanggal 10 Desember 2012.

Kemudian, sejumlah peserta Panwaslu Kecamatan yang diluluskan Panwaslu Kabupaten Nias seperti Aliyudin Lawolo dari Kecamatan Somolo-molo tidak memiliki KTP dan Akta Kelahiran. Sehingga patut diduga terjadi kecurangan dalam melengkapi administrasi. Padahal dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Bab V pasal 85 huruf g untuk menjadi anggota panwaslu harus dibuktikan dengan KTP. Demikian juga Eduar Mendrofa,SH sebagai peserta dengan nilai terendah pada saat ujian tertulis.

Bahkan mengikuti ujian susulan,

...menyayangkan perbuatan Panwaslu Kabupaten Nias yang tidak mengedepankan peraturan perundangundangan dalam perekrutan panwaslucam se- Kabupaten Nias justru diluluskan. Termasuk penetapan Seven Riang Lase yang masih berstatus anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Dahana Kecamatan Bawolato sampai saat ini malah diluluskan menjadi Panwascam. Ini menandakan Panwaslu Kabupaten Nias tidak teliti, objektif dan selektif merekrut Panwascam di Kabupaten Nias.

Arelius Zebua, salah seorang peserta yang dikalahkan mengatakan ia merasa heran saat dilaksanakan tes wawancara oleh ketua kelompok kerja Panwaslu Kab Nias, Syukur Mendrofa,SE,MM. Kepadanya ditanyakan saya siapa saja teman dekat di antara enam calon panwascam Kecamatan Idanogawo? lalu ia jawab, semua

temanku, tetapi pertanyaan bapak tidak logis karena melenceng dari materi wawancara tentang penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam UU nomor 15 tahun 2011, katanya.

Sementara itu, Yanuari Mendrofa, aktifis LSM ICW Sumut wilayah Nias yang diminta tanggapannya belum lama ini di Gunungsitoli mengaku sangat menyayangkan perbuatan Panwaslu Kabupaten Nias yang tidak mengedepankan peraturan perundangundangan dalam perekrutan panwaslucam se- Kabupaten Nias, dimana kin menuai protes dari berbagai kalangan. Baik dari Panwaslu yang kalah maupun elemen masyarakat dan LSM, katanya.

LSM ICW mengharapkan kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI agar meninjau kembali kinerja Panwaslu Kabupaten Nias.

Sehingga pemilihan Gubsu/ Wagubsu terlaksana jujur adil sesuai harapan masyarakat. Kepada penegak hukum diharapkan untuk menelusuri dugaan pemalsuan akta kelahiran dan KTP yang dilakukan sejumlah Panwascam yang diluluskan Panwaslu Kab Nias.

(Yagi)

Wali Kota Larang FKUB Terlibat Politik Praktis MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM minta agar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan tetap menjaga independensinya. Artinya, FKUB jangan terlibat dalam politik praktis.

“FKUB Kota Medan harus independen dan tidak terlibat dalam politik praktis. Sehingga FKUB akan tetap dicintai seluruh umat,” kata Walikota ketika membuka acara Refleksi Akhir Tahun dan Rapat Kerja Daerah FKUB Kota Medan di Garuda Plaza Hotel, kemarin.

Dijelaskan Wali Kota, situasi politik di Kota Medan jelang pelaksanaan Pilgubsu 2013 semakin memanas sehingga perlu disikapi.

Termasuk FKUB Kota Medan.

Setiap terjadi gesekan kecil di tengah masyarakat harus secepatnya diselesaikan agar tidak berkembang.“Jadi FKUB harus netral,” ujarnya.

Kata Walikota, ia dan seluruh unsue Forum Koordinasi Pemerin-

tah Daerah (FKPD) Kota Medan telah bersinergi mencegah terjadinya gesekan-gesekan maupun konflik horizontal karena semakin tingginya suhu politik. Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Acara itu dihadiri Wakil Wali H. Dzulmi Eldin, Sekda Syaiful Bahri, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta, Ketua FKUB Kota Medan Drs Palit Muda Harahap, Kepala Kementrian Agama Kota Medan Iwan Zulhami, Badan kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Medan, Walubi Medan, Keuskupan Agung, parisada Hindu dharma Indonesia dan majelis Tinggi agama Konghucu Indonesia Kota Medan.

Ketua FKUB Kota Medan menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi seluruh kegiatan sekaligus mengetahui apakah kegiatan berhasil atau tidak. “Dari hasil evaluasi dan perenungan yang dilakukan, kita ingin meningkatkannya lagi. Hal ini kitab lakukan semata-mata dalam rangka merajut kerukunan umat beragama di Kota Medan,” jelas Palit.

Menyikapi permintaan Wali Kota agar FKUB tetap menjaga idenpendensinya, Palit mengaku seluruh pengurus FKUB telah sepakat untuk netral dalam Pilgubsu 2013.

“Kami sepakat tidak ikut dalam politik praktis dalam rangka Pilgubsu 2013. Jadi kita netral dan independen sajalah,” tegasnya. (VIN)

Ibu Cawagubsu Bantu Warga Penderita Kanker Payudara MEDAN – Ibu Calon Wakil Gubsu Lilia Widyastuti Fadly Nurzal mengaku sangat prihatin mellihat kondisi Ibu Wijayanti (40) Warga Jalan Veteran Dusun Manunggal Gg Pribadi Kab. Deli Serdang, yang mengidap penyakit kanker payudara. ”Sebagai seorang wanita, saya turut merasakan derita yang dialami Ibu Wijayanti,”tuturnya kepada wartawan usai mengujungi dan menyerahkan bantuan, kemarin di kediman Ibu Wijayanti.

Kata Lilia, ia mendapatkan informasi tentang Ibu Wijayanti dari temantemannya. Disebutkan, Ibu Wijayanti sudah menderita kanker selama tiga tahun, karena kekuaraan biaya, Ibu Wiyanti belum mendapatkan penanganan medis sebagai mestinya. ”Begitu mendapat informasi itu, saya merasa terenyuh dan merasa iba. Lalu saya bersama relawan Charly bergerak menjenguk Ibu Wijayanti

sekaligus memberikan bantuan,”ungkapnya.

Ketika ditanya wartawan bagaimana cara mengetahui kanker payudara. Ibu Lilia Widya Astuti yang akrab disapa Ibu Lili menyebutkan, bagi masyarakat awam penyakit kanker memang agak sulit mendeteksinya. Padahal tanda awal dari kanker payudara adalah ditemukannya benjolan yang terasa berbeda pada payudara.

Jika ditekan, benjolan ini tidak terasa nyeri.

Awalnya benjolan ini berukuran kecil, tapi lama kelamaan membesar dan akhirnya melekat pada kulit atau menimbulkan perubahan pada kulit payudara atau puting susu. ”Saya menyarankan kepada kaum ibu-ibu agar lebih peka dan segera melakukan pemeriksaan ke dokter, jika terdapat benjolan pada payudara,”ucapnya.

Pada kesempatan itu, Ibu Lili juga memberikan motivasi kepada Ibu Wijayanti, agar

tetap tabah dan jangan putus asa. ”Ibu harus tetap berusaha sedaya mampu untuk kesembuhan, karena Allah tidak akan memberikan beban yang tak bisa dipikul hambnya,”kata Ibu Lili.

Sementara itu, Ibu Wijayanti mengisahkan, ia mengetahui ada benjolan di payudaranya setelah melahirkan anak yang keempat. Waktu itu, ia langsung menyanakan munculnya benjolan itu kepada salah seorang kakaknya. Tidak berapa setelah itu, benjolan semakin besar dan kini sudah semakin parah. ”Sudah tiga tahun saya mengidap penyakit ini, berobat ke dokter sudah dilakukan sesuai kemampuan keuangan.

Termasuk juga melakukan pengobatan alternatif, tapi tidak juga sembuh, ”kata sembari menahan sakit.

Diungkapkan Wijayanti, lendir dan darah sering keluar dari payudaranya, apalagi ia dalam keadaan banyak pikiran. ”Maklum lah bu, saya terus memikirkan nasib

keempat anak saya,”istri dari Renald tersebut.

Saat berkunjung, Ibu Lili

didampingi temannya Ibu Dewi, koordantor Tim Relawan Charly ( Chairuman-Fadly) dan

Sekretaris PAC PPP Medan Marelan Ustad Ibnu Affan Harahap. (RUD)

BANTU WARGA - Ibu Calon Wakil Gubsu Lilia Widya Astuti Fadly Nurzal (kiri) saat berbincang dan menyerahkan bantuan kepada Ibu Wijayanti (tengah) penderita kanker payudara, kemarin.

10

KPK POS E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Jalan Lintas Barat Menunggu Korban

KORBAN - Jalan lintas Pantai Barat yang berada di Desa Jambur Baru siap menunggu korban apabila tidak dilakukan perbaikan. (KPK POS/TH)

PANYABUNGAN - Seringnya terjadi longsor di wilayah Pantai Barat, Kabupaten Madina membuat beberapa titik jalan provinsi rusak parah, dan siap menunggu korban dari kerusakan jalan tersebut. Karennya, diminta pada Dinas Jalan Jembatan Provinsi agar melakukan perbaikan untuk menghindari terjadinya korban.

Salah seorang sopir truk Rudy yang selalu melintasi jalan Pantai barat tersebut meminta agar Dinas Jalan Jembatan Provinsi untuk melakukan perbaikan, mengingat apabila terus dibiarkan maka otomatis jalan tersebut akan bertambah parah dan siap untuk menelan korban jiwa.

Saat ini kondisi jalan tersebut sudah semakin parah akibat terjangan longsor dan menyebabkan badan jalan semakin menyempit.

"Kita para sopir truk sangat mengharapkan dilakukanya perbaikan supaya para sopir yang melintas di jalan tersebut aman

Galian C BAP Penangkapan Bot Apung di Sei Tiga Nelayan Lengkap Asahan Makin Marak TANJUNGBALAI - Pihak Pemprovsu abaikan permohonan dari Pemko Tanjungbalai untuk menertibkan aktivitas Galian C di sepanjang Sungai Asahan dan Sei Silau. Bahkan aktvitas Galian C kian marak. Kondisi itu menjadi perhatian serius bagi Pemko Tanjungbalai.

Untuk itu, pemko sedang membahas berapa alokasi dana untuk penertiban Galian C. Demikian dikatakan Wali Kota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe MHum, Selasa.

Menurut Thamrin, penertiban akan dilakukan bila kegiatan pemetaan wilayah sungai sudah dilakukan.

Thamrin mengatakan, diharapkan dalam waktu dekat pemetaan sudah selesai dilakukan agar secepatnya bisa dihitung berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk penertiban itu. Dijelaskan Thamrin, aktivitas galian C di Pasar Benteng Pantai Elang Kelurahan Sirantau dinilai merusak benteng panahan banjir yang dibangun Pemprovsu. Bahkan, kegiatan penambangan pasir ilegal itu diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan di sepanjang 4 Km Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Kita sudah berulang kali menyurati Pemprovsu terkait dengan keberadaan galian C di sepanjang DAS Sei Silau Kota Tanjungbalai, agar menutup kegiatan itu, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” kata Thamrin.

Bahkan Thamrin mengaku dirinya sudah menyaksikan sendiri benteng penahan banjir rusak akibat penambang pasir. Benteng yang dibangun menggunakan dana APBD Sumut itu menjadi sempit akibat terkikis air dari semburan mesin penyedot pasir.

Pembangunan benteng sebagai tanggul di Pantai Elang ini, dilakukan untuk menjaga agar luapan air Sungai Silau tidak masuk atau melimpah ke wilayah pemukiman penduduk.

Karena Kota Tanjungbalai pernah dilanda banjir besar akiat tanggung benteng Sungai Silau jebol, hingga 45 persen wilayah kota tergenang air.

“Saya melihat kerusakan itu sudah di atas ambang kewajaran, saya perintahkan sekdakot agar menutup kegiatan galian C itu dan segera mengirim surat ke Pemprovsu karena telah terjadi kerusakan lingkungan,” tambah Thamrin.(HER)

BAGANSIAPIAPI Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penangkapan Bot Apung, milik nelayan sudah lengkap, dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Ujung Tanjung.

Kasus ini merupakan pelimpahan dari Sat Pol Air Rokan Hilir (Rohil).

"Seyogianya hari ini (Kamis-red), tersangka menjalani sidang perdana, namun karena tersangka tidak hadir, sidang ditunda Kamis depan.

Ketidakhadiran tersangka dikarenakan ketiganya tidak ditahan. Kecuali tersangkanya ditahan, kapan saja Kejaksaan bisa menghadirkan tersangka," ujar Arwin Adinata SH Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Kamis pekan lalu di ruang kerjanya.

Menurut Arwin, perkara penangkapan terhadap tiga bot apung milik nelayan tersebut diperiksa oleh Satpol Air Rokan Hilir terkait Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bot apung tersebut kadaluarsa. Bot tersebut ditangkap saat melaut, sesuai keterangan Nahkoda dan ABK. Sebelumnya perkara ini ditangani Kasi Pidsus, Kejari

Rohil, I Wayan Riono SH. "Beliau selama satu setengah bulan mengikuti diklat, baru seminggu ini kembali ke Rohil. Penyerahan berkas perkara ke PN menunggu Iwayan Riono selesai diklat.

Sekarang, Wayan lagi ada tugas ke Kejaksaan Tinggi Riau, penyerahan berkas ke PN 3 hari yang lalu dan tinggal menunggu sidang," katanya.

KTU, Kesyahbandaran Bagansiapiapi, Alfian ketika dikonfirmasi KPK Pos belum lama ini, membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga bot apung milik nelayan.

Kasus ini sudah lama, sekitar tiga bulan yang lalu.

Dibenarkan, para nelayan ditangkap akibat SPB nya sudah kadaluarsa. Sedangkan SPB berlaku selama 1 X 24 jam. Jika dalam kurun waktu 1 X 24 jam tidak berlayar, maka perwira bot apung tersebut wajib melaporkan ke Syahbandar agar SPB tersebut diperbaharui kembali.

Alfian mengakui bahwa penangkapan terhadap Nahkoda dan ABK pihaknya juga dimintai keterangan oleh Mabes Polri. "Dalam perkara tersebut, saya diperiksa sebagai saksi ahli,” Alfian menjelaskan.

Masih kata Alfian, perairan Bagansiapiapi, tergantung pasang surut air. Pasang

surut sangat menentukan.

Para nelayan berlayar mengikuti pasang surut laut.

Bisa saja pada saat proses pengurusan SPB, air laut lagi surut, tentu nelayan tidak bisa melaut. Selain itu, pasang surut di perairan Bagansiapiapi kerap berubah-ubah, sehingga menjadi kendala para nelayan untuk melaut.

"Selain harus mengikuti pasang surut air, terkadang ABK yang tidak lengkap, atau perwiranya yang belum siap dan perbekalan belum ada. Sementara itu pemberlakuan SPB waktunya ditentukan," ungkapnya.

Bot apung yang ditangkap yaitu, Mulia Harapan No Lambung 820, Hasil Lestari No, Lambung 135, Aneka Hasil Laut No, Lambung 824.

"Sejak bot tersebut berurusan dengan Sat Pol Air, pihak Syahbandar tidak pernah mengeluarkan SPB," ucapnya.

Tiga nelayan yang dijadikan tersangka oleh Sat Pol Air Rokan Hilir, Wirawan (63) warga Jalan Sedar Bagansiapiapi, Hocui Liong (56) warga Jalan SGB Bagansiapiapi, Kim Ling (52) warga Jalan Perniagaan Bagansiapiapi. Keterangan yang dihimpun KPK Pos dari ketiga tersangka tersebut, Kamis pekan lalu, di Bagansiapapi mengatakan, bahwa mereka ditangkap Mabes Polri masih dalam alur sungai bukan di

laut.

Pada saat penangkapan SPB belum kadaluarsa. Penangkapan oleh Mabes Polri hanya perbedaan waktu pemberangkatan. Ditanya soal pemanggilan PN Rohil para tersangka saat dikonfirmasi mengaku belum ada panggilan PN Ujung Tanjung. “Kami hanya dipanggil pak Hadi ke kantor jaksa.

Karena pemilik bot tidak ikut, kami disuruh pulang oleh pak Hadi," kata tersangka. ”Mana pemilik kapal?," tanya pak Hadi ketika itu.

Hadi juga menegaskan, pemilik kapal harus hadir. Demikian para tersangka menirukan ucapan Hadi. Diakui tersangka, hingga saat ini belum ada panggilan sidang dari PN. Pengusiran terhadap tiga tersangka oleh oknum Kejaksaan Rohil disikapi aktivis LSM Pemantau Aset Daerah (PAD) Chairuddin yang jadi tersangka adalah ABK dan Nahkoda, kenapa justru pemilik kapal diharuskan datang ke Kejaksaan?.

Kasus ini, kan sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan tersangkanya sudah jelas. "Kenapa pemilik kapal dipaksakan untuk datang ke Kejaksaan?. Ada apa ?. Aturan dari mana yang dipakai oleh oknum Jaksa tersebut," ujar Chairuddin dengan nada bertanya. (PUR)

Terkait KP USU, Hakim Lakukan Sidang Lapangan PANYABUNGAN - Meski Bupati Mandailing Natal M.Hidayat Batu-bara SE mencabut izin perkebunan sawit seluas 10.000 hektare milik KP USU yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis, namun Koperasi Pengembangan USU (KP USU) tetap terus melakukan kegiatan.

Hal ini terlihat ketika dilakukanya sidang lapangan oleh Hakim Tata Usaha Negara Medan pada, Jum,at (4/1) di lokasi pengembangan KP USU tersebut yang berada di kecamatan Muara Batang Gadis yang terdiri dari 4 Desa yang menjadi wilayah kerja dari KP USU tersebut.

Menurut Ketua Hakim Yarwan SH didampingi hakim anggota Hardoyo dan Joko, sidang lapangan ini dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mencari kebenaran material. Baru kemudian dilakukan pemanggilan saksi-saksi pada waktu persidangan.

Kades Tabuyung Majeli lubis yang dimintai keterangannya terkait keberadaan KP USU, mengatakan, bahwa masyarakat hingga saat ini tetap menolak keberadaan KP USU di wilayah

dalam perjalanan. Kerawanan jalan tersebut terjadi sebulan terakhir yang disebabkan oleh bencana longsor yang menghantam Jalan lintas Pantai barat di beberapa titik," ungkap para pengemudi.

Bupati Madina M.Hidayat Batubara SE, melalui Kabag Humas dan Protokol Haposan Nasution meminta agar instansi terkait sesegera mungkin melakukan perbaikan mengingat jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat yang berada di wilayah pantai barat.

Lanjut Haposan, jika tidak dilakukan segera perbaikan dapat dipastikan jalan tersebut akan putus total dan menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi melalui jalan tersebut. "Disamping itu, cuaca yang labil saat ini, dihimbau kepada pengendara yang melintasi jalan pantai barat agar tetap berhati-hati karena hingga saat ini daerah tersebut rawan longsor," ungkap Kabag Humas. (TH)

Pulau Jalan Dibongkar Untuk Kepentingan SPBU BINJAI - LSM Wanacakra Kota Binjai menyurati pengusaha SPBU No.14 207 166 Jalan Medan Km.21 Tanah Tinggi, Kota Binjai, guna meminta penjelasan terkait dengan pembongkaran badan (pulau-red) jalan untuk kepentingan usahanya.

Surat dengan Nomor 176a/WCR-KB/Pj/XII/ 2012 tanggal 26 Desember 2012 telah disampaikan kepada pengusaha SPBU tersebut dengan lampiran foto tentang pulau jalan yang sudah dirubah sejak beberapa tahun lalu. Dan diduga belum memiliki izin dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I Jalan Sakti Lubis, Medan.

Dasar alasan menyurati pengusaha itu, menurut Direktur Eksekutif LSM Wanacakra, Kota Binjai Gito Affandy didasari informasi bahwa pembongkaran pulau jalan itu diduga belum memiliki izin dari Pemerintah Pusat atau Badan yang berwenang memberi izin untuk itu, sehingga perlu dilakukan klarifikasi.

Sedangkan dasar Hukum yang digunakan Wanacakra meminta penjelasan (klarifikasi) antara lain UndangUndang RI No.14 tahun 2008 tentang Keter-

bukaan Informasi Publik.

Di mana Hak Masyarakat untuk memperoleh Informasi publik dari Penyelenggara Pemerintah diatur pada Bab III dan Bab VIII dan UndangUndang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dasar pertimbangan, bahwa mekanisme merubah aset jalan Nasional yang berkepentingan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat kemudian pemerintah daerah melalui rapat gabungan instansi terkait.

Setelah dipandang layak kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk memperoleh ijin dari Kementerian PU atau yang berwenang untuk itu.

Setelah izin diperoleh yang bersangkutan (pemohon) dapat merubah fisik sesuai permohonan, dikecualikan untuk kepentingan emergency seperti Rumah Sakit, kepentingan umum dan kepentingan Nasional masuk kategori prioritas dan tidak untuk kepentingan bisnis pribadi.

Hingga berita ini naik cetak, pengelola SPBU belum memberi jawaban klarifikasi. "Kita akan membuat tingkatan status selanjutnya," papar Gito.

(SBR)

Sabam Nyambi Jadi Jurtul Togel SIDANG - Hakim Tata Usaha Negara Medan saat melakukan sidang lapangan untuk mencari kebenaran material. (KPK POS/TH) tanah ulayat, karena sampai saat ini KP USU tidak pernah punya niat baik untuk memberikan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja mereka.

Hal ini dibuktikan dengan belum adanya plasma kepada masyarakat dan sudah 12 tahun lebih masyarakat terus dirugikan atas keberadaan KP USU. "Meskipun nantinya dalam persidangan Tata Usaha Negara KP USU dimenangkan, masyarakat tetap menolak. Karena sudah jelas ijin mereka sudah dicabut oleh pemkab, toh mengapa hingga saat ini terus melakukan penanaman. Berarti dalam hal ini KP USU benarbenar tidak mentaati aturan hukum yang berlaku, " tegas Majeli.

Terkait adanya jalan yang katanya dibangun oleh KP

USU, menurut Majeli, merupakan pembohongan publik.

Karena sebelum KP USU berada di Kecamatan Muara Batang Gadis jalan tersebut telah dibangun oleh PT Keang Nam. "Jadi hingga saat ini hanya rugi yang terus dirasakan oleh masyarakat diempat desa ini," kata Majeli Lubis yang diamini aparat desa Singkuang II, Suka Makmur dan Manuncang.

Hal senada disampaikan Kades Manuncang Madoro Pulungan. Dibenarkan, saat ini KP USU masih terus melakukan penanaman, meskipun ijin mereka telah dicabut pemerintah. "Masyarakat diempat desa ini tetap menolak keberadaan KP USU, yang selama ini selalu melakukan pembohongan publik," tegas Madoro.

Anehnya, tambahnya,

bibit mereka tanami pada 26 Desember 2012 lalu dengan luas 170 Hektare merupakan bibit yang didatangkan dari Pekan Baru. Bukan bibit yang dibuat oleh KP USU itu sendiri.

Kadis Kehutanan dan Perkebunan Mara Ondak yang dikonfirmasi wartawan terkait persoalan KP USU mengatakan, KP USU telah melakukan penelantaran lahan izin lokasi dari tahun 1999 sampai Februari 2012.

Ini dapat dibuktikan dengan tidak seriusnya KP USU dalam membangun kebun karena sampai berakhir izin lokasi yang di SK kan oleh Bupati perolehan lahan hanya pembibitan saja seluas 32 Hektare dan sampai saat ini belum satu batangpun yang tertanam karena belum mencapai umur tanam. (TH)

TANJUNG BERINGIN Hasil bertani tak mencukupi kehidupan Sabam Pakpahan (31).

Karena tak mencukupi, ditambah harga-harga kebutuhan terus melonjak, maka warga Dusun III, Desa Tebingtinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, itu nekad mencari jalan pintas.

Sabam pun memulai profesi barunya sebagai juru tulis toto gelap (togel). Namun naas baginya, bukan penghasilan yang bertambah, justru Sabam harus meringkuk di terali besi. Ayah dua anak ini diringkus Satreskrim Polsek Tanjung Beringin, Kamis sekitar pukul 21. 00 WIB, di salah satu warung, saat sedang nulis togel.

Disebutkan, Sabam ditangkap berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut marak judi togel. Petugas yang mendapat info langsung

turun ke lokasi dan berhasli meringkus Sabam Pakpahan saat menunggu pasien di salah satu warung yang tak jauh dari rumahnya. Saat penangkapan Polisi menemukan barang bukti uang tunai Rp246 ribu.

“Baru dua bulan aku jadi jurtul. Aku gak tahu siapa bandarnya. Siwan yang ngambil rekapan togelnya. Panen masih lama, maka terpaksa jadi jurtul untuk tambahan biaya hidup,” Sabam menuturkan.

Kasubag Humas Polres Sergai AKP ZN Siregar kepada KPK Pos mengatakan, penangkapan tersangka jurtul berkat adanya informasi dari masyarakat.

"Tim Reskrim Polsek Tanjung Beringin langsung turun ke lokasi dan berhasil meringkus Sabam. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan,” jelasnya.(ARM)

11

KPK POS E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Pengguna Narkoba dan PSK Diamankan BATUBARA - Polsek Indrapura mengamankan seorang dari tiga tersangka pengguna sabu-sabu dari sebuah warung di Desa Sukaraja, Air Putih, Batubara.

Dua tersangka lainnya sempat meloloskan diri dan kini dalam pelacakan petugas.

Kapolsek Indrapura AKP Ramlan Siagian menyebutkan, tersangka yang diamankan, S alias A (19), asal Huta Bayu Simalungun. Tersangka ditangkap saat petugas patroli menaruh curiga aktivitas di warung tempat tersangka beraksi.

Polisi menyita alat penghisap sabu-sabu.

Setelah dimintai keterangannya di Mapolsek Indrapura, tersangka kemudian diserahkan ke Polres Asahan untuk pengu-

Pemuda Ditemukan Tewas Dalam Parit

DIINTEROGASI - Tersangka pembunuhan saat diinterogasi Kapolsek Dolok Masihul, AKP Zuhairi di Mapolsek setempat. (KPK POS/SP)

Perlu Biaya Kawin, Teman Sendiri Dibunuh DOLOK MASIHUL - Setelah hampir sebulan dilaporkan hilang, Marsudin (56), warga Dusun I, Kampung Mangga, Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang bekerja sebagai penjaga malam di show room Honda ditemukan tewas. Kuat dugaan, Marsudin dibunuh temannya sendiri, BR alias Buyung (38), warga Lingk.II, Pekan Dolok Masihul, Kecamatan yang sama. Korban dibunuh di dalam rumah tersangka.

Aksi sadis itu terungkap, Sabtu pekan lalu, sekira pukul 13:00 WIB setelah personel Polsek Dolok Masihul dipimpin Kapolsek, AKP Zuhairi dan Kanit Intelkam Aipda H.Pardede menemukan lokasi penguburan korban yang hanya berjarak belasan meter dari rumah tersangka.

Keterangan dihimpun menyebutkan, peristiwa tersebut berawal dari pengaduan pihak keluarga yang melaporkan kehilangan korban, pada Rabu, 12 Desember tahun lalu. Marsudin hilang sepulang bekerja sebagai petugas jaga malam di show room Honda di Lingk.II. Kel.Pekan Dolok Masihul dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 4436 NAB. Dikatakan, selama ini hubungan antara korban dan tersangka cukup baik. Keduanya merupakan teman

dekat. Bahkan tersangka BR sebelum bertugas jaga malam yang hanya berjarak belasan meter dari rumah tersangka selalu tidur lebih dahulu di rumah tersangka. Bahkan sebelumnya korban merupakan tetangga tersangka.

Setelah berita kehilangan korban, kecurigaan mengarah ke BR, namun berkat kelihaiannya dan tidak adanya barang bukti, akhirnya tersangka sempat terbebas dari tuduhan.

Selanjutnya, Jumat (4/1) adik korban, Rasid (51) warga Desa Karang Tengah, Kecamatan Dolok Masihul melihat telepon seluler abangnya dipakai tetangganya.

Setelah ditanya ternyata barang tersebut dibeli dari tersangka, BR seharga Rp200 ribu. Berbekal dari HP tersebutlah akhirnya Polisi mengamankan BH sekira pukul 20:00 WIB. Saat menjalani pemeriksaan awalnya tersangka tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah didesak dengan berbagai cara akhirnya tersangka mengaku, Sabtu (5/1) siang.

Berbekal keterangan tersangka, Polisi akhirnya menemukan mayat korban dengan kondisi mulai membusuk disebuah lubang sedalam satu meter lebih dengan posisi bagian kepala di bawah, berikut pakaian dan perlengkapan kerja korban. Selanjutnya mayat korban dievakuasi ke RSU Pringadi Medan untuk kepentingan outopsi.

Warga sekitar tak menyangka jika BR pelaku pembunuhan. Pasalnya, keduanya diketahui warga selama ini

sangat akrab. Bahkan tersangka BR juga tergolong pendiam.

Menurut pengakuan tersangka, aksi nekatnya membunuh korban, karena tersangka butuh uang untuk melangsungkan pernikahan dengan pacarnya warga Kisaran akhir Januari ini. Sedang gajinya sebagai buruh bangunan tidak mencukupi.

Diakui BR, sebelum menghabisi korban yang sedang tertidur lelap di rumahnya dengan menghantamkan bagian belakang dengan kapak dan tengkuk korban sebanyak tiga kali, dirinya terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis ganja.

BR juga mengatakan, setelah membunuh mayat korban diseret dan dikubur di lubang bekas softitang dengan sekop. Perbuatan keji tersebut dilakukan seorang diri, Rabu (12/12) dinihari sekira pukul 02:00 WIB. Kemudian siangnya tersangka langsung menjual sepeda motor ke Simalungun seharga Rp2,5 juta dan HP korban dijual seharga Rp200 ribu.

Sementara itu Kapolres Sergai, AKBP Arif Budiman SIK MH melalui Kapolsek Dolok Masihul, AKP Zuhari membenarkan peristiwa tersebut.

Dikatakan Kapolsek, sejak awal kecurigaan sudah mengarah ke tersangka. Berhubung belum ada bukti, pihak kepolisian tidak bisa menahan tersangka.

"Namun berkat penemuan HP korban, aksi pembunuhan tersangka terungkap. Tersangka berikut barang bukti telah diamankan," terangnya.(SP)

Polisi Grebek Sarang Judi Kampung Kubur MEDAN - Sarang judi jackpot di kawasan Kampung Kubur, Medan, digerebek petugas Unit Judi Subdit III Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumatera Utara, dengan dibantu puluhan personil Brimob, Kamis tadi. Alhasil, sembilan unit mesin judi jackpot, uang ratusan ribu dan ratusan koin diamankan petugas.

Wakil Direktur Reskrimum Polda Sumatera Utara, AKBP Wawan Munawar, yang didampingi Kasubdit III Umum Dit Reskrimum Polda Sumut, AKBP Andry Setiawan mengatakan, pihak kepolisian sebelumnya telah melakukan pengintaian selama satu minggu. "Setelah waktunya tepat, maka petugas kepolisian bersama personil Brimob langsung melakukan penggerebekan di dua tempat, di kawasan Jalan Taruma dan Jalan Zainul Arifin Kampung Kubur," ujar Wawan ketika memaparkan kasusnya di Gedung Reskrimum Polda Sumut.

Dari penggerebekan tersebut, lanjut Wawan, diamankan lima orang pemain dan satu orang penyedia tempat. "Dedi Sahputra (36) warga Jalan Sekip Gang

Sederhana, Medan Petisah, Ramlan (50) warga Zainul Arifin, Kamp Kubur, Yunus alias Yos (34) warga Jalan Taruma, Medan Petisah, Rizal (34) warga Jalan Taruma, Medan Petisah dan Ronald Hasibuan (39) Jalan Darussalam, Medan. Sementara penyedia tempat, yaitu seorang ibu rumah tang-

sutan lebih lanjut.

Sebelumnya, Polsek Indrapura juga mengamankan sepuluh wanita, pekerja seks komersial (PSK) dari beberapa warung di kawasan sama, dikenal dengan kawasan "Titi Putus". Identitas para PSK tidak jelas.

Setelah diberi bimbingaan dan peringatan di Mapolsek Indrapura, kesepuluh PSK itu kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Batubara untuk pembinaan lebih lanjut. "Razia melalui patroli akan terus dilakukan untuk pengamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)," ujar Kapolsek Indrapura AKP Ramlan Siagian. (SAHREL)

ga, Siti Rahma (29) warga Kampung Kubur," sebutnya.

Menurut Wawan, modus para pelaku yakni dengan cara menempatkan mesin jackpot di lorong-lorong jalan yang tempatnya strategis. "Tetapi tidak pada satu tempat saja, melainkan beberapa tempat atau lorong diletakkan mesin jakcpot tersebut," ucapnya sembari mengatakan, satu koin dihargai Rp1.000.

Lebih lanjut AKBP Wawan mengatakan, pihak kepolisian masih mendalami kasusnya. Karena kemungkinan masih ada tempat-tempat perjudian lain yang belum terungkap. "Sementara keenam tersangka akan dikenakan Pasal 303 KUHPidana dengan ancaman 10 tahun kurungan penjara," tukasnya.

Sementara itu saat diwawancarai, Siti Rahma mengaku baru dua minggu menjalani bisnis perjudian ini. Dia juga mengaku bisnis ini bukan milikinya semata dan ia hanya mengelolanya.

"Pemiliknya Raja warga Kampung Kubur," ucapnya tanpa menyebutkan secara detail identitas pemilik bisnis perjudian tersebut. (SBR)

BATUBARA - Ririn Handono (21), warga Desa Sei Simujur, Sei Suka, Batubara ditemukan tewas dalam parit Sei Serdang depan rumahnya, Rabu sekira pukul 13.00 WIB. Ririn ditemukan pertama kali oleh Suparno (51) warga yang saat itu melintas, dan langsung memberitahu keluarga dan selanjutnya ke Polsek Indrapura.

Kapolsek Indrapura AKP Ramlan Siagian dan jajarannya yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian

serta melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Dari keterangan ibu korban, Ririn selama ini mengidap penyakit sawan.

Sebelum ditemukan, ibunya memang mencari ke berbagai tempat karena sejak tiga hari sebelumnya, korban tidak pulang. Mengetahui putranya meninggal, ibunya pasrah dan jenazah korban disemayamkan di rumah duka untuk dimakaman.(SAHREL)

Dua Pengendar Ganja Diciduk DELITUA - Petugas Polsek Delitua berhasil menciduk dua pengedar ganja dari tempat berbeda, Sabtu malam. Pengedar ganja, Robin Ginting (28) warga Jalan Jamin Ginting kelurahan Kwala Bekala, diciduk Sabtu malam sekitar pukul 22.00 wib.

Dari tersangka petugas menyita barang bukti berupa 22 am siap edar, satu bungkus seberat 0,5 ons yang belum dipakai.

Sementara dari Suryadi (28) warga Jalan Besar Delitua gang Genteng Ujung, petugas menyita delapan paket besar seberat satu gram, enam paket kecil, bong,

pipet, mancis, sedotan, HP dan uang Rp100 ribu.

Petugas berhasil menangkap kedua pengedar itu, berkat informasi yang diperoleh dari masyarakat. Warga sudah lama resah melihat tingkah laku kedua pengedar barang haram itu. Kemudian melaporkannya kepada petugas.

Kanit Reskrim AKP Polsek Semion Sembiring membenarkan penangkapan kedua tersangka yang pada saat itu sedang menjual ganja. "Kini kedua tersangka diamankan berikut barang bukti," ucap Semion. (CERIA)

Jambret Tas Opung-Opung, Dua Pelaku Dihajar Warga FIRDAUS - Polsekta Firdaus Sei Rampah mengamankan dua orang pelaku jambret yang sempat babak belur dihajar warga, Rabu sekira pukul 12.30 WIB, di jalan pekebunan sawit Rambutan, Kecamatan Tebingtinggi-Sergai. Dua penjambret tersebut Idil (20), warga Jalan Bulian Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Tebingtinggi dan Duha Chaniago (19), warga Jalan Bawang Putih Kelurahan Bandar Sakti Kec. Bajenis Tebingtinggi.

Kedua pelaku rampok ini diringkus petugas setelah lebih dulu babak belur dihajar warga, karena tertangkap menjambret tas sandang milik Opung-opung yakni Sundurulli Br.Sitinjak (77) warga Dusun IV Sei Putih Desa Sei Belutu, Kec.Sei Bamban, Sergai.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, peristiwa perampokan ini berawal saat korban yang baru pulang belanja dari Tebingtinggi dengan mengendarai betor (becak motor-red) melintasi jalan perkebunan sawit Rambutan. Saat itu kedua pelaku yang sedang melintas dari arah yang sama mengendarai sepeda motor suzuki smash tanpa plat nopol, langsung merampas tas warna hitam milik korban.

Setelah berhasil merampok, keduanya melarikan diri ke arah Sei putih Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Bamban. Namun nasib sial menimpa pelaku. Sampai di tempat kejadian perkara (TKP), pelaku menabrak warga yakni Hari Sihotang (30) pengendara sepeda motor Honda Revo.

Warga yang melihat kejadian itu langsung mengejar pelaku yang lari ke arah pematang sawah. Pengejaran warga tak sia-sia, kedua pelaku jambret berhasil ditangkap dan langsung mengahajarnya. Semula warga tidak mengetahui kalau yang menabrak Hari Sihotang adalah pelaku jambret. Setelah mendapat kabar bahwa keduanya baru saja menjambret, maka secara beramai-ramai warga menghajar pelaku hingga babak belur.

Petugas Polsek Firdaus segera datang setelah mendapat informasi dari warga

dan langsung mengamankan tersangka dari amuk massa dan melarikan kedua pelaku ke RSU Melati Desa Pon. “Orang itu kencang kali naik kereta, terus menabrak warga dan lari ke arah sawa-sawah. Kami kejar dan dapat terus dipukuli massa. Rupanya dia baru saja menjambret tas opung-opung warga Desa kami. Warga pun semakin geram dan terus memukuli pelaku, nasib baik polisi datang kalau tidak sudah mati dibakar massa,” terang warga sekitar.

Sementara korban saat membuat laporan di Mapolsek Firdaus Sei Rampah mengatakan, ketika itu dirinya pulang dari Tebingtinggi naik becak motor. Untuk mencari jalan pintas mereka melewati jalan kebun sawit rambutan. Tau-tau tasku dijambret. Aku sudah tua tak bisa berbuat apa-apa," ujar Opung Sundurulli Br.Sitinjak.

Kapolsek Firdaus Sei Rampah AKP H Helmi Yusuf, membenarkan peristiwa tersebut. Kedua pelaku dan sepeda motor sudah diamankan. Kedua pelaku kita bawa ke RSU Melati Desa Pon, korban sudah membuat laporan ke Mapolsek guna proses lebih lanjut, " jelas Kapolsek. (ARM)

SEKARAT - Kapolsek Firdaus Sei Rampah AKP Helmi Yusuf melihat seorang pelaku sekarat yang dihajar warga di RSU Melati Desa Pon. (KPK POS/ARM)

PNS Pemkab Asahan Lakukan Test Narkoba

TEST URINE - PNS Pemkab Asahan melakukan test urine. (KPK POS/IMRAN)

KISARAN - Dalam upaya penanggulangan pemakaian narkoba di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bekerja sama dengan Badan Narkotika Kabupaten Asahan melakukan tes urine.

Tes yang digelar secara mendadak tersebut untuk tahap pertama dilakukan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan selanjutnya test akan dilakukan secara continue di seluruh satuan kerja perangkat daerah yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Tes narkoba melalui tes urine ini dilaksanakan bertujuan untuk menyikapi laporan masyarakat tentang PNS yang mengunakan

narkoba. “Bila ada PNS yang positif mengunakan narkoba, langkah pertama yang akan dilakukan adalah rehabilitasi dan dilakukan pencopotan jabatan. Dan bila PNS itu pengedar, kita akan lakukan pemecatan,” demikian Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP disela-sela pemeriksaan tes di Dinas PU Asahan, Jumat.

Dari puluhan PNS yang dilakukan tes, hasilnya delapan orang terjaring terindikasi penguna narkoba ringan. Dari delapan orang terindikasi tersebut, Bupati menyebutkan bahwa pihaknya akan memanggil secara khusus untuk dilakukan pembinaan, agar tidak

melakukan atau mengkomsumsi bahan-bahan yang dilarang tersebut. Sebab dari kedelapan orang tersebut memiliki tingkat alkohol berlebihan dan mengandung beberapa test yang lainnya.

“Ada delapan orang staf terbukti dalam test narkoba, namun masih tingkat ringan.

Dan mereka akan saya panggil untuk dilakukan pembinaan,“ kata Bupati Asahan, seraya mengajak seluruh PNS untuk menyayangi keluarga dan bertekad PNS Asahan kedepan bebas Narkoba.

Kepala Badan Narkotika Kabupaten Asahan, Zahara mengatakan, test narkoba ini dilakukan melalui test urine.

Dalam test akan diketahui enam

unsur yang terlarang, diantaranya coccain, amphetamine, metamphetamine, mordhine, marijuana, benzodiazepine. ”Hasil langsung diketahui, sebab kita mengunakan fast rapid test.

Dan hasilnya akan kita serahkan kepada Bupati Asahan,“ ujar Zahara sembari mengajak PNS Asahan untuk stop komsumsi Narkoba dan jangan coba Narkoba.

Selain seluruh staf dilingkungan PU dilakukan test, ternyata Bupati Asahan juga melibatkan seluruh kepala bagian (Kabag) di sekretariat Kantor Bupati Asahan dan dua Camat yakni Camat Kisaran Barat dan Timur untuk ikut dalam test, dan hasilnya negatif. (IN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

Isi Surat Edaran Larangan Mengangkang PEMKO Lhokseumawe mulai 7 Januari 2013 secara resmi mengeluarkan surat edaran mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan dewasa yang dibonceng sepeda motor.

Surat edaran tersebut ditandatangani Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Ketua DPR Kota Lhokseumawe Saifuddin Yunus, Ketua MPU Kota Lhokseumawe Drs.

Tgk H. Asnawi Abdullah, Ketua MAA Kota Lhokseumawe Tgk H Usman Budiman, tertanggal 2 Januari 2013.

Berikut isi surat edaran bernomor 002/2013 terkait ketentuan larangan tersebut: Untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari,

serta sebagai wujud upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah maksiat secara terbuka, maka dengan ini Pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe, agar: 1. Perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh lakilaki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (duek phang), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).

2. Di atas kendaraan baik sepada

LIPSUS

motor, mobil dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegangpegangan dan/atau cara-cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh; 3. Bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempattempat umum dengan memakai busana yang tidak menutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat Islam dan tata kesopanan dalam berpakaian;

4. Kepada seluruh keuchik, imum mukim, camat, pimpinan instansi pemerintah atau lembaga swadaya, agar dapat menyampaikan seruan ini kepada seluruh bawahannya serta kepada semua lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar mengatakan, surat edaran tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat tanggal 7 Januari 2013. Untuk tahap awal ini, ketentuan larangan itu khusus diwajibkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Lhokseumawe. (TIM/BBS)

PPP: Perda Mengangkang Terlalu Ekstrem

WACANA pelarangan duduk mengangkang bagi perempuan yang membonceng di sepeda motor di kota Lhokseumawe, Aceh, mendapat tanggapan pro dan kontra. Sebagian menolak bahkan mengecam wacana yang digagas Wali Kota Suaidi Yahya tersebut, namun ada pula yang setuju.

Kritikan tidak saja datang dari dalam negeri, khususnya Aceh, tapi berbagai tanggapan juga datang dari luar negeri. Ini artinya, kebijaksanaan Wali Kota Lhokseumawe, Suadi Yahya menjadi perhatian hangat dunia.

Setelah kebijaksanaan itu, sejumlah media online dari luar negeri ramai-ramai membahas peraturan memicu pro dan kontra tersebut. Sebut saja Guardian.co.uk. media online yang berbasis di Inggris itu menuliskan headline ‘Indonesian province moves to ban women from straddling motorbikes.

Dalam tubuh berita, Guardian menuliskan Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya berdalih

aturan itu untuk mencegah lekuk tubuh perempuan terlihat jelas kalau duduk ngangkang. ”Muslimah dilarang menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu melawan ajaran Islam,” katanya.

Media online Inggris lainnya, Dailymail.co.uk, tak ketinggalan membahasnya lewat judul “Islamic province bans women pillion passengers from straddling motorbikes to protect their 'morals' in Indonesia.”

Sementara itu, CNN menurunkan judul ‘Ban on 'straddling motorbikes' draws Indonesia outcry’. Berita CNN itu mengundang begitu banyak komentar. Tercatat saat berita ini diturunkan, sudah ada 774 ko-

mentar. Begitu pun dengan India Times yang menurunkan judul ‘Indonesian City Bans Women Straddling’.

Sementara dari dalam negeri muncul komentar, kebijaksanaan Wali Kota itu lelucon yang tak penting. Sebenarnya, menurut Syariat Islam perempuan tidak dilarang mengangkang.

Islam melarang membuka aurat, bukan mengangkang saat dibonceng di motor.

Pandangan ini disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menanggapi surat edaran dilarang mengangkang Walikota Lhoksumawe Suadi Yahya. "PBNU menilai perda dilarang mengangkang itu lelucon dan tidak terlalu penting," kata Said Aqil di kantornya, Jakarta.

Said Aqil menegaskan, hukum Islam tidak mempersalahkan perempuan mau mengangkang atau tidak. Menurutnya, hal itu adalah pilihan perempuan untuk bergerak sesuai kenyamanannya. "Menurut Imam, ketentuan aurat itu asal menutupi sampai di bawahnya

Jangan Kaitkan Larangan Mengangkang dengan Agama KETUA Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak mengaitkan landasan agama dengan larangan perempuan mengangkang saat dibonceng. Ia pun menyangsikan landasan pembuatan peraturan itu membawa ke arah yang lebih baik bagi kaum perempuan.

"Tidak ada tali-temali dengan agama, mungkin lebih bersifat adat istiadat," ujar Din, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Din menjelaskan, pada masa modern ini, kehidupan manusia pun banyak berubah. Ia merasa aturan yang ada jangan dibuat kaku.

"Apakah perempuan dengan tidak duduk ngangkang mana akan lebih baik. Hal-hal semacam ini jangan dibesar-besarkan," ucap Din. Ia meminta, Pemko Lhokseumawe segera melakukan pembicaraan dan pengkajian ulang soal anjuran larangan mengangkang bagi perempuan. "Jangan buat kegaduhan politik. Jangan dikaitkan dengan agama, masih banyak masalah masyarakat lain yang belum selesai," ucap Din. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya mengeluarkan surat edaran yang mengimbau kaum perempuan tidak duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor. Alasannya adalah untuk peningkatan dan mendukung syariat Islam yang telah ada qanunnya di Aceh.

Menurut Suadi, kaum perempuan yang duduk mengangkang saat dibonceng sepeda motor tidak sesuai dengan budaya Aceh yang Islami. "Sebenarnya budaya Aceh, bagi perempuan, kalau duduk di sepeda motor ini tidak boleh mengangkang, budayanya harus duduk menyamping," jelas Suadi.

Surat edaran berupa imbauan kepada warga Lhokseumawe, mulai berlaku sejak, Selasa (1/1/2013) lalu.

Sosialisasi pun dilakukan ke kecamatan hingga ke desa-desa.

Selama satu bulan ke depan, Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas surat edaran itu berdampak ke masyarakat. Jika dinilai baik, akan disahkan sebagai qanun.

Suadi mengklaim surat edarannya ini didukung masyarakat Lhokseumawe, setidaknya kalangan ulama di wilayah itu. Menurutnya, alasan yang berkembang di kalangan ulama Lhokseumawe menyebutkan, jika kaum perempuan duduk tidak mengangkang saat dibonceng di sepeda motor, terlihat karakter perempuannya.

"Kalau duduk mengangkang, itu kayak lelaki, kalau dilihat dari samping. Tapi, kalau duduk menyamping, ciri khasnya terlihat kalau itu perempuan," ujar Suadi. (TIM/BBS)

sikut dan lutut itu sudah cukup, dan berjilbab," tegasnya.

Kritikan juga diungkap Julia Ekawati (19), mahasiswi asal Kota Lhokseumawe. Julia menentang kebijakan tersebut.

Alasannya, peraturan itu bukanlah hal mendasar.

"Saya tidak setuju, karena memang tidak ada dasarnya.

Selain ini, terkait dengan keselamatan dan kenyamanan berkendara, hal seharusnya bukan hal urgen yang harus diatur oleh pak wali kota. Masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan," ujar Julia.

Hal senada juga diungkapkan Mia Emsa, Ketua Forum Komuniasi Laki-laki dan Perempuan (Forkolapan) Aceh.

Menurut Mia, setiap aturan yang akan diterapkan hendaknya didasarkan pada aturan pokok yang ada. Jika aturan ini menyangkut kepentingan publik, maka pemerintah harus terlebih dahulu menjaring aspirasi publik dan mengujinya.

"Jadi buat aturan itu tidak sembarangan, ada tata tertibnya juga, apalagi itu untuk

kepentingan publik," ujarnya.

Sementara itu, Nola Fajria (19), mahasiswi Lhokseumawe justru menyambut baik wacana ini. "Saya setuju karena ini memang sesuai dengan adat dan budaya masyarakat di Aceh.

Duduk mengangkang ada karena pengaruh modernisasi. Jadi tidak salah jika kita mengembalikan sikap sehari-hari ke budaya Aceh yang Islami," tegas Nola.

Sementara itu, pelbagai kritikan ditanggapi biasa saja oleh Suaidi. Menurutnya, kritikan adalah hal yang wajar berkembang di kalangan masyarakat.

"Banyak kritikan yang datang itu adalah hal yang wajar, mungkin karena mereka belum memahami hal ini. Justru dengan adanya aturan ini, kita bisa melihat perbedaan karakter perempuan dan laki-laki," ujar Suaidi.

Suaidi juga menambahkan, Pemkot Lhokseumawe akan menyebarkan informasi dan sosialisasi wacana peraturan ini kepada masyarakat pada bulan ini. (TIM/BBS)

Tanggapan Wali Kota Suadi Yahya APA yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan kebijakan pelarangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng dengan sepeda motor? Berikut ini wawancara dengan Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya (SY) yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar (DY), Jumat lalu, seperti dikutip Kompas.com.

SY: Ini adalah bentuk respons saya, atas keinginan para ulama yang tergabung dalam MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), dan juga MAA (Majelis Adat Aceh), yang menyampaikan perlunya melaksanakan Syariat Islam dan adat istiadat Aceh secara kaffah dan lebih baik.

Selain itu, kami juga ingin kembali mengangkat budaya dan adat istiadat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat yang mulai ditinggalkan. Dalam budaya Aceh itu dikenal dengan budaya malu. Salah satu bentuk dari budaya ini adalah kalau naik kereta (sepeda motor) duduknya menyamping bagi perempuan. Duduk menyamping ini tujuannya agar marwah dan martabat perempuan tetap terhormat di jalan raya, demikian pula dengan kemuliaannya. Kemuliaan wanita tak sama dengan laki-laki, memang harus berbeda. Jika duduk mengangkang, seakan-akan wanita itu seperti laki-laki, padahal keindahan dan kemuliaan wanita ada pada kelembutannya.

Selain itu, dengan duduk menyamping, wanita akan terhindar dari duduk peluk-pelukan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di atas sepeda motor. Selama ini kita lihat di jalan raya, banyak perempuan dan laki-laki yang duduk berpelukpelukan, padahal bukan muhrimnya. Ini tentu bertentangan dengan Syariat Islam dan adat istiadat budaya Aceh.

DY: Aceh sudah memiliki Qanun Syariat Islam. Artinya, kita harus menjalankan sebaik-baiknya, termasuk perlunya ketentuan penghormatan terhadap martabat wanita di jalan raya berupa larangan untuk duduk mengangkang saat dibonceng. Semestinya tak hanya di Lhokseumawe, tetapi seluruh Aceh pun demikian.

Apalagi di tengah situasi Aceh yang sedang krisis identitas ini.

Tanya: Kapan ketentuan ini akan diberlakukan?

SY: Terhitung tanggal 2 Januari 2012 lalu saya sudah menandatangani surat edaran mengenai larangan ini. Sifatnya sekarang ini adalah imbauan kepada masyarakat. Baru kemudian teguran di lapangan, baru kemudian tindakan. Setidaknya imbauan ini sampai dua bulan ke depan. Nanti setelah itu akan dievaluasi lagi, bagaimana perkembangannya. (TIM/BBS)

ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah (foto) menilai rencana pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan membakukan larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng di atas sepeda motor terlalu ekstrem. Dimyati melihat persoalan ini hanyalah sebatas kebiasaan yang tidak perlu diatur ke dalam legal formal.

"Memang naik motor itu harus ada adab, bagaimana naik kendaraan, yang begitu bisa dibuat dalam instruksi atau edaran atau bisa himbauan ulama bahkan MUI. Ini kan soal kebiasaan publik, common sense terlalu ekstrem dan genit kalau dibuat aturan," ujar Dimyati, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dimyati mengatakan, jika surat edaran larangan itu dijadikan perda, maka ada implikasi sanksinya ketika ada pelanggaran. Padahal, menurut Dimyati, posisi duduk di atas sepeda motor tidak perlu berlebihan diatur.

"Cukup himbauan saja karena ini urusan dengan Allah," imbuh Dimyati.

Menurut Dimayati, surat edaran yang dibuat Walikota Lhokseumawe itu seharusnya berisi himbauan, bukannya larangan. "Seharusnya dihimbau saja menggunakan pakaian rok panjang, atau baju muslim. Sehingga tidak usah diatur soal mengangkang atau tidaknya," katanya.

Di tempat terpisah Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriani, menilai, surat edaran yang dikeluarkan Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya agar perempuan yang dibonceng di sepeda motor dilarang mengangkang merugikan. Menurut dia, larangan itu menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan saat berada di ruang publik. Ia menuding, Suadi tengah melakukan pencitraan dengan adanya surat edaran tersebut.

"Kami sangat menyesalkan, lagi-lagi lahir kebijakan yang mendiskriminasi perempuan atas nama agama dan moralitas akibat Pemda (Lhokseumawe) yang mengada-ada, cari sensasi dan untuk pencitraan semata," kata Andy kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu.

Andy menilai, peraturan itu menunjukkan bahwa pemerintah setempat tidak tahu apa yang dibutuhkan perempuan Aceh saat ini. Menurut dia, perempuan Aceh sedang membutuhkan tiga dukungan mendasar. Pertama, perempuan Aceh membutuhkan dukungan dari pemda untuk pulih dari konflik berkepanjangan oleh kelompok separatis, yang berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pada 2005.

Kedua, lanjutnya, adalah pemulihan dari trauma atas bencana tsunami yang melanda Aceh pada 2004.

"Ketiga, perempuan di Aceh butuh sekali dukungan untuk pulih dari pemiskinan, juga dari berbagai tindak kekerasan," ujarnya.

Lebih jauh Andy menjelaskan, pemerintah Lhokseumawe mempunyai peran besar untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Untuk mewujudkannya, pemerintah setempat harus mengutamakan perbaikan layanan publik daripada membuat peraturan yang mendistorsi peran perempuan di ruang publik.(TIM/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

SUMUT / ACEH

Tigor: Pikun Tidak Ada Obatnya

PUKUL GENDANG - Sekda Surya Djahisa memukul gendang tanda dibukanya festival lagu pop melayu di Gedung MABMI Kab. Langkat, Rabu. (KPK POS/JUL)

Festival Pop Melayu Sambut Hari Jadi Langkat STABAT - Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Langkat yang ke-263 tahun 2012 panitia mengadakan acara dan kegiatan baik yang sifatnya sosial, keagamaan, pemberdayaan, pagelaran dan seni budaya, satu diantaranya adalah festival lagu pop melayu yang disambut antusias oleh warga.

“Pak Bupati sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini karena adat budaya merupakan hal yang harus dijunjung dan dihormati,”kata Sekda Drs. H. Surya Djahisa MSi menyampaikan pesan Bupati Ngogesa sesaat sebelum memukul gendang tanda dibukanya secara resmi festival tersebut di Gedung MABMI Kab. Langkat, Rabu.

Surya mengatakan Bupati Ngogesa yang bergelar Datuk Setia Abdi Negeri itu berharap masyarakat melayu terus memberikan kontribusi dalam membesarkan Langkat, untuk itu sangat diperlukan kebersamaan, saran beserta masukan

yang membangun untuk kejayaan tanah melayu bumi Langkat berseri.

Sebelumnya ketua panitia acara Drs. TM. Auzai yang juga Kadispora menjelaskan, festival lagu pop melayu dilaksanakan dengan tujuan selain menyambut hari jadi Langkat juga sebagai sarana menggali potensi seni dan budaya masyarakat khususnya pemuda yang disadari sebagaian besar dewasa ini mengalami pergeseran pemahaman tentang kebudayaan.

Festival diikuti 46 peserta masing-masing 2 orang peserta dari 23 Kecamatan seKabupaten Langkat yang harus membawakan 2 lagu dengan 2 judul lagu wajib yakni “Cindai” bagi peserta wanita dan “Kau Pergi Tanpa Relaku” bagi peserta laki-laki, serta 1 judul lagu pilihan dengan kriteria penilaian teknik vocal, penghayatan lagu, penampilan atau busana yang akan dinilai 3 orang juri Rijal Kesuma, Rudi Prawira dan Ferisa Isra Husaini. (JUL)

Hari Jadi Langkat Milik Masyarakat STABAT - Peringatan Hari Jadi Langkat ke-263 (17 Januari 1750 - 17 Januari 2013) dimeriahkan dengan pagelaran lintas etnis dan pelaksanaan zikir akbar yang akan menghadirkan ustadz kondang dari Jakarta.

“Sebagaimana harapan Bapak Bupati, kita yang terlibat agar memaksimalkan persiapan dengan sebaik-baiknya,” kata Sekda.

Kab. Langkat Surya Djahisa menyampaikan pesan Bupati Ngogesa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin. Lebih lanjut Surya mengatakan Bupati berharap hari Jadi Langkat tahun ini benarbenar milik masyarakat karena mempunyai makna penting sejarah berdirinya Kabupaten Langkat yang diawali dari pembangunan istana dengan membuka hutan oleh Raja Kahar keturunan Dewa Syahdan yang berdasarkan penelitian sejarah bertepatan tanggal 17 Januari 1750.

Ditempat terpisah Kabag

Kessos Sujarno yang juga Sekretaris Panitia menjelaskan beberapa kegiatan selain zikir akbar dan haflah Quran bagi 7.000 santri TPQ juga akan dilaksanakan pagelaran lintas etnis, festival kuda kepang, lomba karya tulis, festival lagu pop Melayu, festival lomba pop Batak, pestival lagu pop Karo, lomba baca puisi T.Amir Hamzah, lomba Tata Upaca dan Selawat Badar Selainjutnya pameran pembangunan dan bazaar selama seminggu. Pemberian santunan kepada anak yatim, dan lomba sepeda hias .

Puncak peringatan Hari Jadi Langkat akan diawali dengan sidang paripurna digedung dewan yang dihadiri para tokoh dan mantan bupati, mantan wakil bupati, mantan ketua DPRD, serta mengundang Gubsu dan beberapa kepala daerah tetangga yang dilanjutkan dengan resepesi di alun-alun T. Amir Hamzah. (JUL)

Sumut Antisipasi Virus Flu Burung MEDAN - Meski belum terjadi penyebaran penyakit flu burung (infeksi virus influenza H5N1) di Sumatera Utara (Sumut), namun Dinas Kesehatan Sumut bekerja sama dengan Dinas Peternakan lakukan antisipasi merebaknya virus tersebut.

Menurut Kabid Pengandalian Masalah Kesehatan Sumut, Sukarni, Flu burung (avian influenza) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan mamalia. Burung liar dan unggas domestikasi (ternak) dapat menjadi sumber penyebar H5N1. Di Asia Tenggara kebanyakan kasus flu burung terjadi pada jalur transportasi atau peternakan unggas alih-alih jalur migrasi burung liar.

Ia menambahkan, virus ini dapat menular melalui udara

ataupun kontak melalui makanan, minuman, dan sentuhan. Namun demikian, virus ini akan mati dalam suhu yang tinggi. Oleh karena itu daging, telur, dan hewan harus dimasak dengan matang untuk menghindari penularan. Kebersihan diri perlu dijaga pula dengan mencuci tangan dengan antiseptik.

Kebersihan tubuh dan pakaian juga perlu dijaga.Virus dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Bahan makanan yang didinginkan atau dibekukan dapat menyimpan virus. Tangan harus dicuci sebelum dan setelah memasak atau menyentuh bahan makanan mentah.

Menurut Sukarni, para petugas kesehatan juga melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dalam mencegah penularan flu burung. (SBR)

RANTAUPRAPAT - Pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian bingkisan kepada para lanjut usia (Lansia) mewarnai Peringatan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKLU) ke-12 di Kabupaten Labuhanbatu. Peringatan yang mengusung thema “Memperkuat Koordinasi Antar Instansi dan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia” itu dilaksanakan di Gedung Nasional Rantauprapat, Rabu.

Acara tersebut dihadiri para Lansia dari seluruh kecamatan di kabupaten Labuhanbatu yang berjumlah 120 orang. Hadir juga pada acara tersebut Dan Dim 0209 Letkol Inf Dwi Bagus Nugraha, Ketua Tim Penggerak PKK dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT, Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap, Asisten Administrasi Pemerintahan Drs H Sarbaini, Asisten Administrasi Ekbang dan Kesos H Buhanuddin SH, Asisten Administrasi Umum Elvin Riswan SE, para kepala SKPD, Persila (persatuan lanjut usia) serta Ketua dan Anggota Persit KCK dan Bhayangkari.

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD mengatakan, dibanding tahun lalu peserta yang hadir pada peringatan HUT Lansia kali ini jauh berkurang, mungkin disebabkan keterbatasan kesehatan yang sudah menurun, sudah renta atau mungkin sudah ada yang telah berpulang ke Rahmatullah.

Dikatakannya, jumlah Lansia di daerah ini akan semakin bertambah, karena usia harapan hidup menjelang tahun 2020 diperkirakan menjadi 70 tahun. Namun demikian, kata Tigor, kita sebagai anak yang memiliki orang tua yang telah lanjut usia hendaknya tidak mengurangi rasa sayang kita kepada mereka. Budaya kita sangat menghargai para leluhur. “Panti Werda kita jumlah penghuninya sangat sedikit, karena budaya kita

BINGKISAN - Bupati Tigor Panusunan Siregar menyerahkan bingkisan kepada salah seorang Lansia yang telah berusia 110 tahun, Pawirorejo dari Kecamatan Panai Hulu.(KPK POS/HAH) sangat menghargai orang tua. Bagi kita yang muda harus ditekankan, bahwa merawat orang tua itu merupakan kewajiban dan merupakan salah satu penghapusan dosa bagi kita,” kata Tigor.

Lebih jauh Tigor mengatakan, sebagai pejabat publik dipastikan tahun 2013 sarana untuk lanjut usia akan selesai dibangun di kompleks Stadion Bina Raga.

Bagi para Lansia dapat memanfaatkan lokasi itu untuk beraktivitas, apakah untuk kegiatan olah raga atau hanya sekedar menghilangkan kepenatan. “Di lokasi itu juga akan dibangun berbagai tempat untuk anak bermain, karena Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten yang telah menandatangani kesepakatan sebagai kabupaten layak anak,” ungkap Tigor.

Tigor juga meminta agar dalam pembuatan dokumen catatan sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan di RSUD

Rantauprapat dibuat tempat khusus bagi Lansia. Pihaknya juga pada tahun 2013 akan melakukan bedah rumah bagi para Lansia miskin. “Saya minta para camat untuk mendata para Lansia miskin di daerahnya masing masing agar dapat dilakukan bedah rumah kepada mereka,” kata Tigor.

Pada kesempatan itu Tigor memberikan tips bagi para Lansia supaya tidak cepat pikun. Pikun tidak ada obatnya, katanya, karena sampai saat ini ilmu kedokteran tidak menemukan obatnya.

Kita hanya dapat memperlambat kepikunan dengan empat langkah, yakni rajin membaca, lakukan olah raga jalan kaki secara rutin, banyak tersenyum dan mudah memaafkan orang lain.

“Dengan banyak membaca, apakah membaca Alqur’an, kepikunan dapat ditunda,” ujarnya.

Sementara itu Ketua LKLU Makmur Hasibuan, mengatakan, meningkatnya pembangunan di

daerah ini khususnya pembangunan di bidang kesehatan telah meningkatkan harapan hidup di daerah ini. Hal itu ditandai dengan meningkatnya harapan hidup dari 45 tahun pada tahun 1971 menjadi 68,7 tahun pada tahun 2011.

Dengan meningkatnya harapan hidup itu, katanya, maka dalam titik tertentu akan terjadi lebih banyak para Lansia dari pada usia muda, karena angka kelahiran juga sangat jauh menurun. Tingginya angka Lansia ini hendaknya jangan membuat para Lansia menjadi terlantar karena sudah tidak produktif.

Berkenaan dengan itu, diharapkan para lansia dapat meningkatkan kemampuan agar produktivitas di usia lanjut dapat terus terjaga. Disisi lain para anak hendaknya dapat memperhatikan para orang tua yang sudah lanjut usianya, karena para orang tua masih membutuhkan kasih sayang dari para anaknya.(HAH)

Pemkab Beri Pengobatan Gratis SEI RAMPAH - Seiring dengan bertambahnya usia Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang tepatnya jatuh pada 7 Januari 2013, dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi ke-9 Kabupaten Sergai ini, Pemkab Sergai mengadakan berbagai kegiatan yaitu bakti sosial, olah raga, festival pantun telangkai II dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini disampaikan Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi MSi melalui Kabag Humas Sergai Drs. H. Mariyono SP kepada wartawan di ruang kerja Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah Jumat.

Adapun tema yang ditetapkan pada peringatan hari jadi ”Dengan Hari Jadi ke-9 Kabupaten serdang Bedagai Kita Pererat Kekompakan Untuk Mensukseskan Pemilukada Sumatera Utara Tahun 2013”. Melalui tema tersebut, kita harapkan kekompakan dan kebersamaan yang selama ini sudah dibangun untuk memajukan daerah tanah bertuah negeri beradat, khususnya menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepada Daerah Sumatera Utara (Pemilukada Sumut) tahun ini diharapkan semua elemen masyarakat di Kabupaten dapat mendukung Pemilukada

dengan menjaga kekondusifan maupun keamananan daerah ini.

Rangkaian kegiatan diawali dengan gotong royong massal di seluruh kecamatan se-Sergai setiap hari Jumat sejak Desember 2012 yang lalu. Dilanjutkan dengan acara perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan sejak 3 hingga 5 Januari, diantaranya festival pantun telangkai II serta perlombaan olah raga catur, tenis meja, troup dan sepeda santai (fun bike).

Untuk kegiatan bakti sosial berupa pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu di seluruh Puskesmas se-Sergai.

Tepat pada puncak acara Gebyar Hari Jadi Kabupaten Sergai 7 Januari, secara khusus dilaksanakan tiga acara utama yakni apel bersama ribuan PNS termasuk guru dan tenaga medis se-Sergai setelah itu dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Sergai di gedung Dewan.

Sebagai wujud kebersamaan antara Pemkab Sergai dan masyarakat di Kabupaten ini, pada puncak acara Gebyar HUT Sergai diselenggarakan kegiatan kerohanian yang menghadirkan penceramah kondang dari Jakarta alUstadz Muhammad Nur Maulana

yang dikenal dengan Dai ”gaul” dan jenaka, di alun-alun lokasi eksMTQ Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, jelas Kabag Humas.

Beberapa rangkaian kegiatan turut menyemarakkan Hari Jadi ini, menurut Kabag Humas Mariyono dilaksanakan yang dapat dinikmati masyarakat luas dari sunat massal, pelayanan KB, donor darah, pemeriksaan kadar gula darah hingga dimeriahkan dengan

pameran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMN/ BUMD maupun pelaku UKM yang digelar sejak tanggal 7-9 Januari 2013.

Bupati HT Erry Nuradi menghimbau kepada seluruh masyarakat yang disampaikan melalu Camat agar ikut berpartisipasi melaksanakan berbagai kegiatan kemasyarakatan dan menyemarakkan peringatan hari jadi ini, tandas Mariyono.(ARM)

PIALA BERGILIR - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi menyerahkan Piala Bergilir kepada Ketua Panitia Nazwir Sulung untuk diperebutkan para peserta. (KPK POS/ARM)

Paket Sembako Untuk Warga Sergai SEI RAMPAH - Sebagai bentuk kepedulian dan meringankan beban masyarakat pasca musibah banjir beberapa waktu lalu yang terjadi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Pemerintah Kabupaten Sergai (Pemkab Sergai) melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Sergai kembali menyalurkan bantuan berupa paket sembako bagi masyarakat Kecamatan Sei Rampah yang warganya mengalami musibah banjir paling banyak.

Bantuan ini diserahkan Bupati Sergai Ir. HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir Soekirman yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Sei Rampah Desa Firdaus, Selasa, dan turut dihadiri Pelaksana Kepala BPBD Sergai Drs. Joni Walker Manik MM, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Ifdal SSos MAP, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon, Sekcam Sei Rampah Drs. Andi Ma’arif, para Kades dan ribuan

masyarakat penerima bantuan.

Penyerahan bantuan untuk Kecamatan Sei Rampah berupa 2.026 paket sembako untuk 6 desa se-Kecamatan Sei Rampah yakni untuk Desa Sei Rampah sebanyak 1.356 KK, 226 KK untuk Desa Pematang Ganjang, Desa Cempedak Lobang sejumlah 260 KK. Kemudian untuk Desa Sei Rejo sebanyak 108 KK, Silau Rakyat sebanyak 36 KK dan Desa Firdaus sejumlah 40 KK. Dalam setiap paket bantuan yang diserahkan terdiri dari 10 kg beras, 4 kg gula pasir dan 4 liter minyak goreng kemasan.

Bupati Erry Nuradi dalam sambutannya menjelaskan ada lima tindakan yang dilakukan pemerintah menangani musibah banjir tersebut yakni SAR (Search and Rescue) yaitu dicari dan selamatkan dulu korban, kemudian tanggap darurat dengan menyediakan dapur umum, air bersih, selimut dan tenda serta pemberian obat-obatan/pemeriksaan kesehatan secara

gratis kepada korban.

Sedangkan tindakan yang ketiga adalah rehabilitasi adalah mempercepat perbaikan kembali sarana maupun prasarana yang

rusak akibat banjir, kemudian tindakan keempat yaitu rekonstruksi (membangun kembali) terhadap sarana maupun prasarana yang rusak. (ARM)

SEMBAKO - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman, Pelaksana Kepala BPBD Sergai Drs. Joni Walker Manik, MM dan Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon menyerahkan paket sembako. (KPK POS/ARM)

15

KPK POS

Abrasi di Pulau Banyak Semakin Mengganas SINGKIL - Abrasi yang menggerus pantai Desa Pulau Baguk, di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, saat ini kondisinya semakin parah. Selain pemukiman penduduk, abrasi juga telah membuat jalan yang melingkari kawasan ini terancam putus.

Demikian juga sejumlah fasilitas milik pemerintah, mulai dari pelabuhan kargo, pelabuhan fery, hingga sekolah SMP satu-satunya yang ada di kecamatan tersebut, juga mulai terancam akibat abrasi.

Dihubungi Jumat pekan lalu, Camat Kecamatan Pulau Banyak, Safnil, mengaku lelah menghadapi persoalan abrasi ini. Pasalnya, dia bersama perangkat desa sudah berulang kali mengusulkan, agar persoalan yang menggerogoti wilayahnya ini bisa ditangani secepatnya.

"Sudah tiga tahun, setiap rapat Musrenbang kita usul.

Demikian juga dokumen hasil rapat, selalu kita kirim ke kabupaten. Tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan," kata Safnil dengan nada kecewa.

Safnil wajar kecewa, pasalnya dari lima kilometer pantai yang digerus abrasi, hanya dua ratusan meter yang baru dipasang batu

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

ABRASI - Kondisi pantai Desa Pulau Baguk yang tergerus abrasi. (KPK POS/AZT) pemecah ombak (break water) pada tahun 2012 lalu.

Break water berbiaya Rp1 Miliar ini, dipasang persis di belakang sekolah SMP-I, yang terletak di Desa Pulau Baguk.

Amatan wartawan Sabtu pekan lalu, keganasan abrasi ini telah membuat letak garis pantai dengan badan jalan hanya berjarak dua me-

ter. Demikian juga sejumlah fasilitas milik pemerintah lainnya seperti, pelabuhan fery, pelabuhan kargo dan juga perumahan penduduk yang berada di pesisir pantai ini, semuanya menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan.

Tidak diketahui, apa penyebab penanganan abrasai ini terasa begitu lambat.

Pembangunan Kesehatan Menunjukkan Kemajuan BATUBARA - Peresmian Klinik Kwala Tanjung-Indrapura-Air Putih sebagai wujud peran serta swasta dalam bidang pelayanan kesehatan, diharapkan memberikan kontribusi lebih signifikan bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Batubara yang kini sudah semakin baik.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas (dedicated program) Pemerintah Kabupaten Batubara. Kebijakan tersebut, didasarkan atas kenyataan bahwa bidang kesehatan merupakan bagian penting yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas, harkat dan martabat manusia dalam kerangka pembangunan seutuhnya. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada saat peresmian Klinik Kwala Tanjung-Indrapura-Air Putih, Senin, yang dihadiri Muspika, tokoh agama, masyarakat dan pemuda.

Pemerintah Kabupaten Batubara berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kesehatan melalui perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Berhasilnya pembangunan kesehatan, pada hakikatnya menuntut kerjasama yang lebih sinergis antara Pemkab, stake holders dan seluruh komponen masyarakat, serta tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat untuk membiasakan Pola Hidup Bersih dan Sehat. Pem-

bangunan kesehatan di Batubara menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, antara lain dapat dilihat dari indikator kesehatan pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu Angka Harapan Hidup (live expectancy). Keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut, tidak lepas dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin diseluruh Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.

Sejalan dengan upaya mewujudkan Batubara menjadi daerah yang representatif, kompetitif, komparatif dan sejajar dengan daerah lainnya, berdirinya klinik yang representatif merupakan hal yang menggembirakan dan tentu akan disambut baik oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, saya berharap dalam memberikan pelayanan perlu mencakup hal-hal pokok antara lain, menunjang program pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melaksanakan amanat sesuai dengan maksud didirikannya klinik Kwala Tanjung, mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya warga Batubara," ujar bupati. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dalam upaya kita bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat warga Batubara Khusus, tandasnya.(SAHREL)

Padahal sebagaimana pengakuan Safnil, setiap acara Musrenbang tingkat kecamatan, dokumen usulan penanggulangan abrasi ini selalu dikirim ke kabupaten.

"Saya tidak tahu, apakah dokumen itu dibaca atau tidak. Yang pasti, seperti anda lihat hasilnya hanya dua ratusan meter," pungkas Safnil. (AZT)

Pelatihan Pengrajin Tempurung Kelapa SEI RAMPAH - Dalam rangka mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kualitas souvenir rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) mengirim seorang pengrajin asal Sergai, Toga Sandi Safara Simarmata asal Kecamatan Pantai Cermin untuk mengikuti pelatihan membuat kerajinan rumah tangga dengan bahan dasar tempurung kelapa. Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Piring Sanden Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta pada 11-15 Desember 2012 lalu.

Demikian diungkapkan Ketua Dekranasda Sergai Ny. Hj. Evy Diana Erry yang disampaikan melalui Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP kepada wartawan di ruang kerja kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat.

Dijelaskan Evy Diana bahwa pelatihan ini sangat pen-

ting sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan bagi para pengrajin di Kabupaten Sergai dalam mencapai prestasi pengembangan usahanya khususnya pengelolaan souvenir maupun kerajinan dari tempurung kelapa.

Selain meningkatkan kemampuan dari para pengrajin, diharapkan juga dapat mendorong semangat kewirausahaan dari pelaku usaha kecil lainnya. Hasil dari produk kerajinan tersebut dapat dikenal secara luas untuk dijual pada pangsa pasar di dalam maupun di luar negeri, harap Evi Diana.

Lebih lanjut Evy Diana memaparkan, untuk menghasilkan produk kerajinan yang bermutu diperlukan ketekunan dalam pengerjaannya, sehingga dapat menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi dan mempunyai ciri khas dari Kabu-

paten tanah bertuah negeri beradat ini.

Selama ini tempurung kelapa dianggap sebagai limbah rumah tangga yang kurang mempunyai nilai guna atau hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku

pembuat arang. Namun ternyata bahan baku tersebut, dapat digunakan untuk menciptakan kerajinan yang unik dan bermanfaat bagi penggunanya serta dapat menambah penghasilan, ujar Evy Diana.(ARM)

CENDERAMATA - Ketua Dekranasda Sergai Ny.Hj.Evi Diana Erry menerima cenderamata berupa hasil kerajinan tempurung kelapa dari pengrajin Toga Sandi Safara Simarmata pada kunjungan study banding jajaran Dekranasda Sergai ke pengrajin tempurung kelapa“Batok Jogja� di Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta beberapa waktu lalu.

(KPK POS/ARM)

GUNTING PITA - Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi dr Agustina Pang dan pemilik klinik Kwala Tanjung, Indrapura melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya operasinal klinik.(KPK POS/ SAHREL)

Warga Panombean Terima LPj TPK BINTANG BAYU - Warga Panombean Kecamatan Bintang Bayu-Sergai secara keseluruhan menerima laporan pertanggung jawaban (LPj) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengerjaan fisik bangunan pengerasan jalan telford dan saluran pasangan batu (lening) yang bersumber dari dana PNPM-MP Integrasi tahun 2012.

Sikap warga tersebut tertuang pada acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST), Selasa lalu, di Balai Desa setempat. Hadir pada acara tersebut Kepala Desa Panombean Nurmaulina Lubis bersama unsur pemerintahan desa lainnya, Fasilitator Keuangan dan Tehnik,Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta pemuka masyarakat.

Diawal acara, Kepala Desa Nurmaulina Lubis menyampaikan terima kasih kepada TPK yang telah selesai melaksanakan pengerjaan fisik jalan telford dan lening di dusun. Pada MDST ini bertujuan untuk mendengarkan tanggapan warga apakah

hasil kerja dari TPK ini bisa diterima atau tidak. Ini adalah sebagai bahan evaluasi bagi semua pelaku PNPM-MP. Kepada tim 18 Kades juga tak lupa menyampaikan hal yang sama.

Sementara itu, Mahmudin ketua TPK dalam laporannya menjelaskan bahwa anggaran yang ada di TPK sudah habis. Ia merincikan bahwa sesuai RAB yang ada jalan telford seharusnya 550 Meter realisasinya 585 Meter. Begitu juga halanya lening 845 Meter dapat ditambah menjadi 856 Meter. Selain itu gorong-gorong yang direncanakan di dua titik menjadi 4 titik.

Dana yang tersedia, lanjut Mahmudin, Rp286.240.500 ditambah swadaya masyarakat. Untuk belanja bahan mengahabiskan dana Rp179.365.500 dan untuk penyediaaan alat Rp10,8 juta. Sementara untuk upah pekerja sebesar Rp81,7 juta ditambah operasional TPK Rp8 Juta dan UPK Rp5 Juta.(ARM)

Silaturahmi Dirut PTPN 1 Dengan Gubernur Aceh dan Kapolda LANGSA - Direktur Utama PTPN 1 Wargani, Selasa lalu, melakukan silaturahmi dengan Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah dan Kapolda Aceh di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Dirut PTPN 1 Wargani dalam kesempatan itu memaparkan profil perusahaan, kinerja PTPN 1 selama lima tahun, rencana pengembangan usaha PTPN 1 dan program peumakmue gampong.

Dalam pertemuan penuh keakraban itu, dari PTPN 1 dihadiri seluruh Komisaris yang dipimpin Prof. Syamsuddin Mahmud sebagai Komisaris Utama dan juga seluruh Direksi. Sedangkan Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah pada pertemuan ini didampingi Asisten II Sekda Aceh, Ir. HT Said Mustafa MM, Kepala BAPPEDA Aceh Prof. DR. Ir. Abubakar Karim MS, dan Kepala Dishutbun Aceh, Ir Fakhruddin serta beberapa staf Pemda Aceh.

Dalam silaturrahmi tersebut, Direktur Utama PTPN 1 menyampaikan secara detail kondisi PTPN 1, luas areal, Kinerja PTPN 1 selama 5 Tahun, rencana pengembangan perusahaan, termasuk program peumakmu Gampong dan program penggemukan sapi sawit.

Pertemuan silaturrahmi berlangsung secara terbuka dengan saling memberikan masukan baik dari PTPN 1 maupun dari jajaran Pemda Aceh termasuk Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah merespon baik apa yang disampaikan Direktur Utama PTPN 1.

Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah merespon dengan baik hal tersebut dengan membentuk Tim Revitalisasi

secara terpadu (sudah direalisasikan berdasarkan SK Gubernur No.525/ 674/2012) sesuai dengan tugas dan perannya. Tim akan bekerjasama dengan PTPN 1, Pemerintah Kota dan Instansi terkait untuk pelaksanaan program peumakmu gampong, Diakhir pertemuan tersebut, dalam kesimpulan yang dibacakan oleh Asisten II Sekda Aceh, Ir. HT. Said Mustafa MM menyatakan bahwa keberadaan PTPN 1 di Aceh cukup penting dalam rangka mendukung pembangunan di Aceh. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak agar PTPN 1 dapat berkembang.

Berkenaan dengan program peumakmu gampong, Pemda Aceh juga berkomitmen kuat membantu dan saling bersinergi dengan PTPN 1 untuk

keberhasilan program tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Pemda Aceh dan PTPN 1 sepakat untuk terus menindaklanjuti berbagai kegiatan yang akan bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan pengembangan usaha PTPN 1.

Pada hari yang sama, 8 Januari 2013, bertempat di Kantor Polda Aceh, Jajaran Direksi dan Komisaris juga mengadakan silaturahmi kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Herman Efendi yang didampingi Wakapolda dan beberapa Perwira Menangah Polda Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Direksi dan Komisaris PTPN 1 bersama dengan Kapolda Aceh berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah terjalin cukup baik antara Polda Aceh dan PTPN 1.(YANTO)

SILATURAMHI- Dirut PTPN 1 Wargani dan seluruh Komisaris saat bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah. (KPK POS/IST)

TERIMA LPJ - Kades Panombean Nurmaulina Lubis (kiri) menerima berkas pertanggung jawaban dari Ketua TPK Mahmudin pada MDST, Selasa. (KPK POS/ARM)

Yatim Piatu Terima Bantuan PT Inalum BATUBARA - Pimpinan PT Inalum menyerahkan bantuan kepada 130 anak yatim piatu di Gedung MPH Tanjung Gading, Sei Suka Batubara, Senin. Penerima bantuan berasal dari 19 desa pada empat wilayah kecamatan Medang Deras, Sei Suka, Air Putih, Limapuluh.

Direktur Umum dan SDM PT Inalum Ir H Nasril Kamaruddin MBA diwakili Deputi General Manager M Rozak menjelaskan, penyerahan bantuan tersebut merupakan salah satu bukti kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan sekaligus bentuk rasa syukur memeriahkan HUT ke 37, 6 Januari 2013.

Bantuan yang diberikan jangan dinilai dari sisi jumlahnya, tapi nilailah dari keikhlasan pemberi menyerahkannya sebagai wujud dan bentuk nyata kepedulian kepada lingkungan. Di sisi lain, bantuan tersebut diharapkan bermanfaat sekaligus meringankan beban kehidupan penerima yang juga sebagai upaya megikat tali kasih

antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

"Mudah-mudahan berkat doa restu dan dukungan masyarakat perusahaan menjadi lebih baik lagi sehingga mampu berbuat lebih banyak bagi kepentingan semua pihak di masa akan datang," pungkasnya.

Kepala Dinas Sosial Batubara Drs Aladin MSi memberi apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Inalum yang secara kontinu memperlihatkan bukti dan wujud nyata kepeduliannya kepada lingkungan. Aladin mengharapkan anak yatim benar-benar memanfaatkan bantuan untuk pendidikan.

"Tak ada orang tua, bukan alasan untuk tidak belajar. Jadikan bantuan sebagai motivasi dan daya dorong untuk terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan," ujar Kepala Dinas Sosial Batubara itu.

Selain penerima, acara turut dihadiri jajaran Muspika, kepala desa/kelurahan tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

(SAHREL)

E D I S I 234 14 - 20 JANUARI 2013

KPKPOS

Korupsi Diprediksi Marak Jelang Pemilu YOGYAKARTA - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Hifdzil Alim, memprediksi penggangsiran uang negara untuk kebutuhan sumbangan ke partai politik bakal marak selama periode 2013 hingga 2014.

“Sumbernya bisa muncul dari berbagai sektor pendapatan dan alokasi anggaran negara,” katanya ketika merilis laporan tren korupsi semester kedua 2012 di PUKAT UGM, Kamis.

Hifdzil menengarai gejala

awal upaya penggangsiran anggaran ini sudah muncul ketika SBY merevisi Peraturan Presiden Nomer 70 Tahun 2012 pada September 2012 lalu. Dengan revisi itu, batasan nilai pengadaan langsung dinaikkan dari Rp200 juta menjadi Rp5 miliar. “Aturan ini memperbesar peluang pengumpulan dana politik secara masif lewat korupsi pengadaan barang dan jasa,” kata dia.

Hifdzil menambahkan peluang untuk menggelembungkan

HALAMAN 16

kas partai juga bisa datang dari korupsi kader partai yang memiliki pengaruh di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hingga BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dia menjelaskan kekhawatiran ini makin besar karena selama ini publik tak banyak tahu profil ratusan BUMN dan BUMD kecuali perusahaan dengan nama besar saja.

“Menteri, kader partai, bekas petinggi polisi maupun militer,

kerap menjadi komisaris perusahaan negara seperti itu,” ujar Hifdzil.

Direktur Divisi Advokasi PUKAT UGM, Oce Madril, berpendapat bahwa aparat hukum harus rajin mengendus sumber sumbangan ke parpol dengan menganalisis profil kader penyumbang dan besaran nilai sumbangannya. Selain itu, kata dia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu lebih rajin memantau alur

kas partai politik untuk mendukung kemajuan penyelidikan dugaan korupsi.

Dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan memakai instrument UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjala kader parpol nakal. “Dugaan pencucian uang harus jadi pintu masuk.

Dana bermasalah sering datang dari proyek bermasalah juga,” kata dia.(IC/BBS)

Proyek Pagar SMK Negeri 1 Gido Diduga Langgar Perpres

DIRESMIKAN - Menteri BUMN Dahlan Iskan, TB Silalahi, Bupati Taput, Kapolres Taput foto bersama seusai menerima cendera mata berupa bulang bulang dari Masyarakat Taput. (KPK POS/ PARLINDUNGAN )

Bandara Silangit Dikelola PT Angkasa Pura II SIBORONGBORONG - Masyarakat di kawasan danau Toba patut berbangga, karena pengelolaan bandara Silangit resmi dikelola PT Angkasa Pura II, yang sebelumnya masih dikelola Kementerian Perhubungan. Peresmian itu langsung dihadiri Menteri BUMN Dahlan Iskan bersama Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti dan Direktur PT Angkasa Pura II, Tri S Sunoko, Jumat (11/1), di Bandara Silangit Kecamatan Siborongborong.

Acara ini disaksikan TB Silalahi, Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing, Bupati Humbahas Maddin Sihombing, Bupati Samosir, wali kota Siantar dan ratusan masyarakat Taput.

Tri S Sunoko dalam sambutannya mengatakan, pegelolaan operasional ini memberikan peluang untuk mengoptimalisasikan peran Bandara Udara Silangit guna meningkatkan akses perhubungan Udara.

“Peresmian ini merupakan tindak lanjut yang diharapkan dan menjadi momentum yang baik guna memperomosikan keberadaan Bandara Silangit dan masyarakat pengguna jasa penerbangan melalui Ban-

dara Silangit,” katanya.

Dia juga berharap kedepan bandara ini menjadi andalan di kawasan sekitar danau Toba agar mempermudah akses pengunjung yang praktis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan danau Toba. “Bandara Silangit bisa menjadi ujung Tombak perekonomian kawasan danau Toba yang dapat menginspirasi potensi lain yang belum muncul. Tapanuli Utara menyimpan banyak potensi sosial budaya dan ekonomi juga memiliki berbagai potensi dan sejarah yang dapat menjadi asset dalam mendukung sector pegembangan pariwisata dan menarik minat para wisatawan mencanegara maupun domestic,” imbuhnya.

Lanjutnya, kehadiran bandara Silangit diharapkan menjadi salah satu aset untuk pengembangan kepariwisataan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Program tahun 2013 sampai tahun 2015 akan dilaksanakan pembangunan perpanjangan landasan Bandara, pelebaran Runway, perluasan apron, pembangunan tower, pembuatan akses baik untuk kargo dan parking. Disisi

lain, kami menyadari tentu banyak hal-hal yang baru yang masih harus kami pelajari yang kiranya yang dapat bantuan dari semua pihak dalam pembangunan bandara ini kedepan,” pungkasnya.

Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti, juga berharap ke depan pasca peresmian pengelolaan ini, bandara Silangit diharapkan menjadi Bandara Internasional. “Harapan kami nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan danau Toba,” ujarnya.

TB Silalahi yang juga penasehat Presiden, dalam sambutanya mengatakan, bahwa hari ini bersejarah bagi masyarakat di kawasan danau Toba atas peresmian pegalihan operasional Bandara Silangit dari Kementerian perhubungan kepada PT Angkasa Pura II. “Kenapa hari ini saya katakan hari bersejarah, saya saksi hidup, lapangan Bandara Silangit ini salah satu bandara tertua di Indonesia akan tetapi juga lapangan terbang yang terlambat dibangun. Kenapa tertua, pada waktu perang dunia ke II tentara sekutu mengebom bandara Polonia sehingga Jepang memindahkan pesawat-

nya ke bandara Silangit ini,” ujarnya.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan dalam sambutanya, mengatakan secara geogarapis keberadaan Bandara Udara Silangit dapat dijadikan ujung Tombak dalam rangka perekonomian masyarakat sekitar serta promosi pariwisata yang ada di kawasan danau toba sekaligus melayani penerbangan komersial. “Bahwa saat ini panjang landasan Bandara 2400 meter leber 30 meter masih bisa landing pesawat Boeing 737 seri 500 dan mudah-mudahan tahun depan pesawat 737 seri 800 akan bisa landing di Bandara ini. "Untuk itu dengan diserahkannya Bandara ini kepada Angkasa Pura II, diharapkan dengan Angkasa Pura harus sinerji dengan pemerintah daerah dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan bandara ini kedepan,” ujar Dahlan.

Seusai acara, masyarakat Tapanuli Utara memberikan cendera mata berupa bulang bulang kepada Menteri BUMN, dan juga cendera mata berupa ulos kepeda Dirjen Perhubungan dan Direktur Angkasa Pura II. (PR)

Camat B.Bayu: Awasi, Nilai dan Puji SERGAI - Pelaksanaan program PNPM-Mp yang digulirkan pemerintah adalah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dimana dibutuhkan sekali kepedulian tinggi untuk menjolok pembangunan itu sendiri. Artinya harus ada greget dari masyarakat untuk menjemput sendiri pembangunan yang dananya dari PNPMMp. Setelah kita dapatkan jangan lupa kita awasi, dinilai dan memuji jika pelaksanaanya berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH kepada masyarakat saat menghadiri musyawarah desa serah terima (MDST) bangunan fisik di Desa Saranggiting Hulu dan Dolok Masango, Jumat sore (11/1). Hadir pada acara tersebut Fasilitator Tehnik, UPK, Kepala Desa, BPD, Tim Pemantau, Tim 18, KPMD dan masyarakat.

Sariful menambahkan, apa yang dikerjakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam hal pegerjaan fisik harus diawasi masyarakat terlebih tim pemantau. Dalam pengawasan tersebut kita harus memberikan penilaian apakah hasil kerja TPK dapat diterima.

"Dan jika dapat diterima kita juga jangan lupa untuk memujinya dengan ucapan terima kasih karena mereka telah bekerja keras selama ini," ujar Camat.

Sariful juga menekankan bahwa bangunan yang telah dikerjakan adalah milik masyarakat yang pemeliharaan-

nya juga dari masyarakat.

"Kita jangan hanya membangun tapi harus juga merawatnya bisa lewat gotong royong.

Jangan biarkan bangunan tanpa adanya perawatan," tandas Sariful.

Kepala Desa Saranggiting Hulu Ronly Sipayung dikesempatan tersebut meminta masyarakat untuk menghargai hasil kerja TPK yang menurutnya telah bekerja dengan baik yang menyebabkan desa Saranggiting Hulu lebih baik dari sebelumnya. Tentu di sana sini masih ada yang kurang karena TPK bukan orang yang paling sempurna. Namun harus kita lihat, sesuai proposal panjang lening hanya 972 meter, namun

bisa bertambah menjadi 1060 Meter. Kekurangan dari pelaku PNPM jangan menjadikan kita tidak kompak.

Ditempat terpisah Kades Dolok Masango Najaruddin mengisahkan kalau tahun 2009 saat program PNPM bergulir di Kecamatan Bintang Bayu masyarakat belum kompak dan tingkat partisifasinya rendah hingga desa tidak terdanai. Belajar dari kegagalan tersebut masyarakat dan pemerintah desa bangkit dan mulai terdanai tahun 2010. "Harus diakui baru Desa Dolok Masango yang didanai PNPM tiga kali berturut-turut.

Ini semua berkat kerelaan berjuang dan kekompakan

kita. Saya apresiasi hasil kerja keras pelaku PNPM terutama TPK," ujarnya.

Ketua TPK Saranggiting Hulu Erwanto dalam LPJ-nya menjabarkan dana yang diterima dari Unit Pengelola Kegiatan sebesar Rp183.778.000 dengan rincian belanja alat Rp8,75 Juta, upah pekerja Rp79,77 Juta, operasional UPK dan TPK Rp14,33 Juta.

Sementara Muchlisin Ketua TPK Dolok Masango dalam LPJ nya mengatakan dana yang diterima Rp266.624.100, belanja alat Rp9,35 Juta, bahan Rp182,84 Juta, upah Rp61,75 Juta dan Ops UPK dan TPK Rp13,05 Juta.(ARM)

TERIMA - Camat Bintang Bayu, T.Sariful Azhar SH menerima dokomen dari Ketua TPK disaksikan Kepala Desa Dolok Masango.(KPK POS/ ARM)

NIAS - Meski Tahun Anggaran 2012 telah berakhir per 31 Desember 2012, namun sejumlah proyek di Kabupaten Nias yang belum selesai masih dikerjakan di lapangan, diduga belum diputus kontrak. Salah satunya, proyek pembangunan pagar yang berlokasi di SMK Negeri 1 Gido Kabupaten Nias, yang disebut-sebut bernilai Rp700 juta.

Hasil pantauan KPK Pos di SMK Negeri 1 Gido, Kamis, beberapa orang pekerja sedang menyelesaikan plesteran dinding pagar, pengecatan tembok, dan penyisipan pondasi pagar, bahkan terlihat pula besi pagar yang belum dipasang.

Sejumlah warga setempat yang ditanyai KPK Pos mengatakan, hal ini dianggap sebagai proyek siluman karena semenjak dimulai tidak pernah dilihat papan proyek di lokasi. Padahal menurut ketentuan yang tertera dalam Peraruran Presiden Nomor 54 tahun

2010, papan proyek dipasang di lokasi pekerjaan agar mudah dilihat masyarakat.

Di sisi lain, diduga dengan tidak dipasangnya papan proyek SMK Negeri 1 Gido, maka sebagai unsur kesengajaan dari pihak rekanan untuk mengelabui masyarakat tentang siapa pimpinan pelaksana proyek, berapa jumlah pagu dana, dan yang lebih disembunyikan kapan berakhir pekerjaan karena hal ini sangat berpengaruh dan berdampak negatif terhadap perusahaannya ke depan alias “black list“.

Kemudian, dengan tidak diputus proyek SMK Negeri 1 Gido, maka menjadi tanda tanya besar dari kalangan kontraktor yang lain di Kabupaten Nias karena ada indikasi “pilih kasih“ dan pekerjaan dianggap 100 persen per 31 Desember 2012. Padahal proyek masih jalan. Tidak tertutup kemungkinan dengan tidak dilakukan pemutusan kontrak, maka terdapat kerugian Ne-

gara yang tidak sedikit nilainya.

Pengawas proyek dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Ziliwu saat di hubungi melalui ponselnya mengatakan proyek SMK Negeri 1 Gido sudah selesai dikerjakan.

Demikian juga ketika dihubungi pelaksana proyek, S. Zai mengatakan sudah seminggu proyek itu siap. Untuk memastikan pernyataan kedua oknum tersebut, KPK Pos turun ke lokasi proyek, dan ternyata masih ada beberapa orang pekerja di lapangan berikut bahan-bahan proyek seperti semen ada di base camp.

Kadis Pendidikan Kab Nias, Drs Firman Yanus Larosa, MAP yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan mungkin pekerjaan tersebut finishing, dan menyarankan hubungi Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kab Nias. Ketika Kabid Sarpras Tema Telaumbanua dihubungi, ponselnya sedang tidak aktif. (TIM)

Evaluasi Camat Tj Morawa Kesemrautan Pasar Tak Kunjung Teratasi TJ. MORAWA - BUPATI Deli Serdang Drs. H. Amri Tambunan diminta oleh masyarakat Tanjung Morawa harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Tg. Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung yang kian dinilai tidak becus menjalankan tugas.

Kejenuhan masyarakat terhadap Camat Zainal Abidin akibat ketidakmampuannya mengatasi kesemerautan pasar/pajak Tanjung Morawa pekan, setiap hari masyarakat pengguna jalan harus selalu menahan amarah karena kemacetan jalan yang disebabkan para PKL dan Betor selalu memenuhi sisi jalan, akibatnya aktivitas warga lainnya menjadi terganggu, bahkan berdampak peningkatan stres kepada masyarakat.

“Tahun demi tahun satu persoalan seperti ini tidak tuntas diatasi, kenapa tidak ada tindakan yang bijaksana dalam menanganinya, dan ini sudah jelas suatu pembiaran, kita minta Bu-

Camat Tg. Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung pati Deli Serdang segera melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh aparat pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa”, tegas salah seorang masyarakat Tg. Morawa Setia Budi, S.Pd kepada KPK Pos, Senin (07/01).

Pantauan KPK Pos di lapangan, kesemerautan kota dan pasar/pajak Tanjung Morawa sudah berlangsung lama, dari tahun sebelumnya hingga sudah berganti-ganti Camat, namun persoalan tersebut tak teratasi, walau sempat ada tinda-

kan upaya penertiban pada tahun sebelumnya dari pihak Trantib, namun sifatnya hanya sementara, bahkan kini seperti ‘isapan jempol belaka’.

Camat Drs. Zainal Abidin Hutagalung melalui Sekcam Mahmuddin Siregar, S.Sos kepada KPK Pos Senin (07/01) mengatakan, “pananganan PKL di sepanjang jalan pekan dan pajak Tg.Morawa perlu adanya relokasi, namun hal itu perlu juga dikaji ulang, dan lebih jelasnya silahkan tanya Trantib karena saya belum begitu kali ditugaskan Camat karena kondisi saya yang masih sakit ini”, ujar Mahmuddin Siregar saat ditemui diruang kerjanya.

Sementara itu, mengenai alasan akan membahas relokasi PKL di Tg.Morawa pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah disampaikan Camat Zainal kepada sejumlah wartawan, namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada implementasi yang jelas. (DIZ)

SOAL PUNGUTAN PPJ

Pemko Medan - PT PLN Tandatangani Kerjasama MEDAN - Pemko Medan dengan PT PLN Persero menandatangani kerjasama tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pembayaran rekening listrik, kemarin di Balai Kota Medan.

Dari Pemko Medan ditanda tangani Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, dari PT PLN Persero adalah Manager PT PLN Area Medan Ir H Abdul Haris Nasution, dan Helfberd Tampubolon sebagai Manager PT PLN Area Lubuk Pakam.

Perjanjian ini sebagai dasar melakukan pemungutan dan penyetoran PPJ dan pembayaran rekening listrik, dengan tujuan menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD). Draf perjanjian kerjasama ini sebanyak 7 exemplar terdiri dari 13 pasal.

Dikatakannya, kerjasama ini juga termasuk sewaktu-waktu mati lampu, harus selalu di koordinasikan dengan Pemko Medan. Juga lampu jalan harus diawasi karena kalau siang lampu hidup tentu merugikan kita.

Ditambahkannya, adanya terjadi kelebihan pembayaran dari PLN didalam pembayaran PPJ yang disetorkan ke kas Pemko Medan yang jumlahnya kurang lebih Rp 117 juta, ini akan segera dikembalikan kepada pihak PLN, jadi kelebihan yang dibayarkan PLN kita kembalikan kepada PLN, dalam hal ini tidak ada yang dirugikan.

Selain itu juga Pemko Medan akan menambah lokasi penerangan jalan terutama didaerah yang bebas pohon, seperti Jalan Juanda. (VIN)