epaper kpkpos 236 edisi 28 januari 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

SEKDA KOTA BINJAI DIMINTA MUNDUR

kolom REDAKSI

Mengawasi Kampanye Partai KOMISI Pemilihan Umum semestinya membuat aturan main soal kampanye lewat media.

Aturan ini amat perlu karena KPU telah menetapkan 10 partai politik yang berhak berlaga dalam Pemilu 2014. Partai-partai itu tentu akan berupaya berkampanye dengan berbagai cara, termasuk melalui media.

Sesuai dengan

K R I M I N A L

MEDAN–Praktisi hukum dan penggiat anti korupsi di Medan mendesak Poldasu agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ridwan Panjaitan, Asisten pribadi (aspri) Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Poldasu juga diingatkan jangan tebang pilih untuk menindak secara hukum. Poldasu jangan bertindak karena adanya intervensi, tapi bertindaklah karena ingin menegakkan hukum. Poldasu harus jeli

• LANJUT KE HAL. 2

» Ketua DPRD Nias Utara:

NIAS UTARA - Pelaksanaan proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2012 senilai Rp22 miliar diduga telah menyalahi Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena pelaksanaannya secara tahun jamak.

Ketua DPD Kabupaten Nias Utara, Rasali Zalukhu (foto) yang di konfirmasi KPK Pos melalui

“Disinyalir, Ridwan tidak bekerja sendiri dan kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Ini menjadi tugas kepolisian untuk mengungkapnya.”

KUBU–Pembangunan Los pasar tradisional Kubu di lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar (DKPP) Rokan Hilir tahun anggaran 2012 berukuran, 30 meter x 40 meter dengan konstruksi beton, alokasi biaya sebesar Rp1,2 miliar lebih dinilai beberapa kalangan terlalu mahal.

“Diduga dalam perencanaan pembangunan los pasar tradisional tersebut terjadi persekongkolan antara pihak DKPP Rohil dengan pihak Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Rohil • LANJUT KE HAL. 2

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya kerjasama yang dilakukan oknum aparat pemerintah dengan Ridwan Panjaitan.

Harapan ini disampaikan praktisi hukum di Medan, Abdi Nusa Tarigan SH dan Ahmad Fadli Roza SH secara terpisah kepada KPK Pos, Kamis pekan lalu, menyikapi kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Ridwan Panjaitan, Asisten Pribadi Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho.

Menurut Praktisi Hukum Abdi

Nusa Tarigan SH, ditangkapnya asisten pribadi Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho ada indikasi penipuan. Apa lagi disebut-sebut, yang diselewengkan Ridwan adalah biaya perjalanan dinas Gatot yang mencapai Rp1,4 miliar.

"Dalam hal ini Poldasu harus jeli melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya kerjasama yang dilakukan aparat pemerintahan dengan Ridwan Panjaitan," tegas

HARI Rabu (22/1), sekitar pukul 13.00 WIB, Redaksi KPK Pos menerima informasi, bahwa pada hari itu Ajudan Gubsu Gatot Pujo Nugroho akan ditangkap. "Siang ini ajudan Gubsu bakal ditangkap Tim dari Poldasu," begitu informasi yang masuk.

Ketika ditanya ajudan Gatot yang mana dan siapa namanya, dan apa kasusnya, si pemberi

informasi tak merinci. Hanya disebutkan, tim segera ke kantor gubsu di Jalan Diponegoro Medan. "Segera lah meluncur ke sana," kata si pemberi informasi singkat. Menerima informasi ini, dua wartawati KPK Pos diperintahkan meluncur ke TKP. Apa yang terjadi..? Ternyata

• LANJUT KE HAL. 2

Ridwan Ditangkap, Gatot Masih Bungkam

• LANJUT KE HAL. 2

Ahmad F adli Fadli Roza Praktisi Hukum

TERANCAM–Lahan persawahan yang terancam gagal panen di Dusun Siturituri Desa Lobusiregar II Kec Siborongborong, Tapanuli Utara.

• LANJUT KE HAL. 2

Terlalu Mahal Pembangunan Los Pasar Tradisional Kubu

28 JAN - 3 FEB 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

• DI HALAMAN. 7

Kata Mereka

P-APBD Nias Utara TA 2012 Dijadikan Tahun Jamak

EDISI 236/ THN V

"Dalam hal ini Poldasu harus jeli melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya kerjasama yang dilakukan aparat pemerintahan dengan Ridwan Panjaitan."

Abdi Nusa Tarigan Praktisi Hukum

Irigasi Tersendat, Ratusan Hektar Sawah Terancam Gagal Panen TAPUT–Sedikitnya seratus hektar lahan sawah milik petani desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, nyaris terancam gagal panen akibat tersendatnya sarana irigasi.

Pantauan wartawan KPK Pos di lapangan, kurangnya perhatian Pemkab Tapanuli Utara melalui dinas Pekerjaan Umum terhadap perencanaan irigasi Aek Mabar Siturituri, membuat petani di sana gelisah. Pasalnya, saat ini kondisi lahan sawah terancam gagal panen.

Padahal bila dicermati, sumber

pokok dari dusun Parhasioran, Dusun Siturituri, dusun Simarompuompu, dusun Banjar Silom, dusun Parsuratan, dusun Sigambogambo dan umumnya desa Lobusiregar II mengandalkan penghasilan dari bertani.

Mayoritas penduduk Lobusiregar II sumber pendapatannya dari hasil pertanian komoditi padi, kopi dan tanaman palawija lainnya.

Dengan jumlah penduduk 325 Kepala Keluarga tersebut, jelas • LANJUT KE HAL. 2

» Kapolda Aceh Irjen Herman Effendi LANGSA - Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Herman Effendi dengan tegas mengatakan, tidak ada ampun bagi siapa pun orangnya yang terlibat dalam Ilegal Logging (pembalakan liar) di Aceh.

Baik itu para personil TNI - Polri yang turut serta membeking aksi pembalakan liar akan kita tumpas dan proses sesuai hukum yang berlaku.

Tidak Ada Ampun Bagi Pelaku Illegal Logging PENEGASAN ini disampaikan Kapolda saat melakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi di Mapolres Kota Langsa, Rabu pekan lalu. Turut hadir dalam kunjungan itu Karosarpras Polda Aceh, Kombes Pol Dedi Kusnadi, Kabid Propam, Kombes Pol Agung Setyadi, Karo SDM Polda Aceh Komber Pol Sarono MH. Dir Binmas, Kombes Pol Agus Nugroho SH MH, Kapolres Kota Langsa AKBP Hariadi SH Sik, Danrem Lilawangsa, Kolonel TNI Abdurahim Siregar, Kaminvetcad Kodam I/ IM

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Kapolda Aceh Irjen Drs Herman Effendi dan Kapolres Kota Langsa AKBP Hariadi Sik SH saat ditanya wartawan di halaman Polres Kota Langsa.

Kolonel Kav. Hendrawan, Dandim 0104 / Atim Letkol Inf Muhammad Hasan dan Unsur Perwira di jajaran TNI-Polri.

Dikatakan Kapolda, kasus korupsi dan pembalakan liar adalah satu paket menjadi skala prioritas tugas pokok Polda Aceh bersama aparat TNI untuk memberantas pelaku-pelakunya.

“Kalau tidak kita lakukan penumpasan dan penindakan, para pelaku Illegal logging itu akan terus berupaya melakukan pengerusakan hutan di kawasan hutan lindung,” tegasnya.

Untuk itu, terang Kapolda, saat ini berupaya untuk menekan para aksi pelaku Illegal logging itu. Hal ini kita sudah sampaikan keseluruh personil Polri dan TNI. Sejauh ini ada dua hal tindakan yang kita lakukan yakni melakukan pendekatan preventif yang sudah kita sampaikan kepada Kapolsek, Danramil dan Camat-camat untuk sama-sama memantau setiap gerakan aksi pelaku Illegal logging tersebut.

"Di samping itu juga kita akan • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

KPK Bakal Sita Seluruh Aset Djoko Susilo JAKARTA–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan lembaganya bakal menyita seluruh aset milik Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Aset yang dimaksud di antaranya sejumlah rumah mantan Kepala Korps Lalu Lintas itu di sejumlah daerah.

"Seluruh aset yang secara hukum dimiliki yang bersangkutan akan dimintai pemblokiran," ujar Abraham seusai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban banjir, di kantornya, Rabu.

Djoko adalah tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang proyek simulator kemudi di Korp Lalu Lintas.

Djoko dikenal memiliki banyak aset berupa rumah, di antaranya di Jalan Langenastran Kidul nomor 7, Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton Yogyakarta, di kawasan Laweyan, Solo, serta di Jalan Raya Lewinanggung, pinggiran Depok, Jawa Barat.

Djoko terakhir melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dua tahun lalu senilai Rp5,62 miliar.

Pundi-pundi itu terdiri atas barang tidak bergerak sebesar Rp4,6 miliar, harta bergerak Rp775 juta, serta giro Rp237 juta.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, menyatakan lembaganya sedang melacak aset-aset yang diduga berasal dari hasil korupsi

P-APBD NIAS UTARA TA 2012 DIJADIKAN TAHUN JAMAK.............

• DARI HALAMAN. 1 ponselnya, Selasa, membenarkan bahwa proyek P-APBD Nias Utara tahun anggaran 2012 dilaksanakan secara tahun jamak, karena menurut Pemkab Nias Utara telah ada penyelarasan antara pemerintah Kabupaten Nias dan pemerintah pusat.

Ketika ditanya, apakah ada bukti autentik kepada DPRD yang diserahkan oleh Pemkab Nias Utara yang memperbolehkan pelaksanaan proyek P-APBD Nias Utara Tahun anggaran 2012 diperkenankan dilaksanakan secara tahun jamak, sementara dalam Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 dan Perpres RI nomor 70 tahun 2012 proyek tahun jamak tidak dibenarkan kecuali hal-hal tertentu.

Menurut Rasali Zalukhu, ketika dilaksanakan pertemuan antara DPRD Nias Utara dengan Pemkab Nias Utara telah dijelaskan bahwa mereka (Pemkab Nias Utara) telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga tidak ada halangan untuk PAPBD Nias Utara dijadikan tahun jamak.

Tokoh masyarakat Nias Utara, Y.Hulu yang dikonfirmasi KPK Pos kemarin mengatakan, keberanian Pemkab Nias Utara menjadikan PAPBD Nias Utara TA 2012 men-

jadi tahun jamak merupakan perbuatan melawan hukum karena sengaja mengangkangi peraturan yang ada, sehingga wajar penegak hukum mengusut kasus ini.

"Saya menilai bahwa pemerintahan Kabupaten Nias Utara yang dimekarkan tahun 2009, kondisinya sudah mulai bobrok, sehingga wajar kalau menyandang nomor urut tiga di Sumut yang berpotensi terkorup versi LSM Fitra," katanya.

Menyangkut pelaksanaan proyek P-APBD Nias Utara TA yang dilaksanakan secara tahun jamak, menurut Y.Hulu, hal itu terkesan dipaksakan karena Pemkab Nias Utara sudah mengetahui bahwa tahun anggaran 2012 akan berakhir 31 Desember 2012, tetapi kenapa dilaksanakan tender proyek bulan November 2012 ?

Menurut saya, demikian Y Hulu, di balik permainan ini disinyalir ada sejumlah oknum tertentu baik dari kalangan birokrasi maupun oknum dewan yang memanfaatkan situasi ini karena mereka disebut-sebut mempunyai jatah proyek, termasuk Dana Taktis (DT) yang sempat dipungut kepada rekanan sehingga apabila proyek P-APBD batal dilaksanakan, maka dipastikan banyak yang ribut, ujarnya.(YAGI/ YAN.Z)

MENGAWASI KAMPANYE PARTAI....................................................

• DARI HALAMAN. 1 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu, kampanye dini sebetulnya dilarang.

Kampanye melalui media massa, baik elektronik maupun cetak, hanya bisa dilakukan mengikuti jadwal kampanye resmi, yakni selama 21 hari menjelang masa tenang. Ini berarti memasang iklan lewat media pun baru bisa dilakukan pada Maret sampai April 2014.

Masalahnya, jauh hari partai-partai kerap berkampanye secara terselubung lewat televisi.

Bahkan, sebelum ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu pun, banyak partai sudah berkampanye.

Ketimbang melarang tapi kemudian diabaikan, KPU lebih baik mengatur kampanye melalui media di luar waktu 21 hari itu. Ini akan memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu.

Tak adanya aturan kampanye itu membuat banyak tokoh partai melakukan kampanye dini.

Misalnya lewat iklan ucapan selamat memperingati hari besar nasional atau keagamaan. Ada yang berpendapat hal ini bukan kampanye melainkan kegiatan individu. Namun cara ini tetap bisa mendongkrak popularitas partai yang dipimpinnya.

KPU justru membiarkan ketidakadilan terjadi bila tidak mencegah praktek kotor itu. Partai politik yang memiliki dana berlimpah akan berupaya memasang iklan terselubung. Adapun partai yang kekurangan duit akan gigit jari. Ketimpangan juga semakin tak terelakkan karena ada pemimpin partai yang menjadi pemilik stasiun televisi. Ia bisa seenaknya

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

setiap hari tampil di televisi untuk meningkatkan elektabilitas partainya.

Komisi Penyiaran Indonesia semestinya berperan pula dalam urusan ini. Lembaga ini bisa memberikan sanksi, termasuk terhadap lembaga penyiaran yang menggunakan medianya sebagai corong kampanye. Masalahnya, KPI terkesan lepas tangan.

Menurut Peraturan KPI Nomor 2/P/KPI/03/2012, program siaran iklan kampanye tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Tentu, yang dimaksudkan sebagai "lembaga yang berwenang" itu adalah KPU. Benar lembaga ini harus mengatur ketentuan kampanye, termasuk kampanye lewat media.

Hanya, Komisi Penyiaran semestinya peduli pada urusan penyalahgunaan stasiun televisi yang memakai frekuensi publik untuk kepentingan partai.

KPU dan KPI justru perlu duduk bersama untuk membuat aturan mengenai kampanye politik lewat media elektronik. Soalnya, ada aspek yang memang masuk wilayah KPU. Tapi ada pula yang semestinya diatur KPI. Apalagi Komisi Penyiaran berhak memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang nakal, mulai dari sanksi pembekuan siaran hingga pencabutan izin siaran.

Adapun KPU lebih berhak mengatur perilaku peserta pemilu dalam berkampanye lewat media, terutama televisi.

Tanpa aturan yang jelas, tokoh partai politik akan seenaknya berkampanye di televisi miliknya sendiri, seperti yang terjadi selama ini. (***)

bekas Gubernur Akademi Kepolisian Tersebut. Namun, hingga saat ini belum satu pun aset, kecuali rekening, yang disita komisinya.

Abraham mengisyaratkan lembaganya sudah mengantongi data tentang aset-aset jenderal bintang dua itu. "Jumlah hartanya belum kami hitung secara keseluruhan," ujar dia. "Jumlah sementara tidak hafal persisnya."

Ia menambahkan, pemblokiran aset seorang tersangka menjadi hal yang lumrah di komisinya. "Saat seseorang menjadi tersangka, akan menyusul penyitaan, pencekalan, dan pemblokiran aset-aset tertentunya." (BBS)

Tersangka kasus korupsi pengadaan simulator SIM, Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo tiba di KPK, Jakarta, Senin (14/1). KPK menetapkan mantan kepala korps lalu lintas (Korlantas) Kepolisian RI tersebut sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pencucian uang.

TERLALU MAHAL PEMBANGUNAN LOS PASAR TRADISIONAL KUBU ........................................

• DARI HALAMAN. 1 untuk membengkakkan biaya pembangunan los pasar tersebut,” ungkap salah seorang warga Kubu yang tidak ingin disebut jari dirinya, menyampaikan ke KPK Pos, Selasa pekan lalu.

Kepala Dinas KPP Rohil Suwandi saat diupayakan untuk konfimasi via seluler, Rabu pekan lalu, terkait dugaan penggelembungan biaya pembangunan los pasar tradisional Kubu tidak bisa

ditemui. Melalui hubungan seluler Suwandi menjawab lagi rapat.

Belum lama ini, Kadis KPP Rohil Suwandi saat ditemui di Bagansiapiapi mengakui bahwa DKPP Rohil pada tahun anggaran 2012 membangun sejumlah pasar bertingkat di sejumlah Kecamatan.

Di antaranya pembangunan pasar bertingkat Desa Bangko Sempurna, Desa Bangko Jaya dan Desa Labuhan Tangga, dan Pasar Bertingkat Jalan Sotong Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko. Empat lokasi

pasar bertingkat yang dibangun DKPP Rohil diperkirakan menelan biaya sebesar Rp18 miliar.

Selain pembangunan pasar bertingkat DKPP Rohil juga membangun los pasar tradisional di beberapa Kecamatan, seperti los pasar tradisional Kubu, los pasar Pekaitan, los pasar Rantau Kopar, los pasar Sinaboi dan los pasar Rimbo Melintang.

Aktivis LSM PAD (Pemantau Aset Daerah) Chairuddin saat dimintai komentarnya terkait

menjamurnya pembangunan los pasar di sejumlah Desa dan pembangunan pasar bertingkat di Rokan Hilir mengatakan, masyarakat berharap agar pembagunan pasar bertingkat dan pembangunan los pasar di sejumlah kecamatan dapat difungsikan secara baik, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pedagang musiman. “Sehingga pembangunan pasar yang nota bene menggunakan uang rakyat itu, tidak terjadi pembubajiran,” ujar-

nya.

Menurut Chairuddin, hasil pantauan di lapangan, ada dua unit los pasar tradisional Panipahan dengan konstruksi beton bertulang diperkirakan 1 unit bangunan los berukuran 20 x 30 meter, dibangun menggunakan dana APBD tahun 2006. “Namun sejak los pasar tersebut selesai dibangun, hingga saat ini tidak difungsikan, alias mubajir, kondisi bangunan los pasar tersebut memprihatinkan, dalam keadaan rusak,” tandasnya. (PUR)

RIDWAN PANJAITAN TAK SENDIRI ........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Tarigan, seraya menambahkan, apalagi disebut-sebut Gatot belum mengetahui hal itu.

Menanggapi diperiksanya orang dekat Gatot, praktisi hukum Ahmad Fadli Roza SH menegaskan, Poldasu jangan tebang pilih untuk menindak secara hukum.

Isyarat yang disampaikan Fadli

kepada jajaran Poldasu ini, karena masyarakat mengkhawatirkan adanya intervensi pihak lain yang tujuannya hanya ingin menjatuhkan nama baik Gatot. Padahal kasus ini sudah terjadi pada saat Syamsul Arifin masih menjabat Gubernur Sumatera Utara. Mengapa kasus ini tidak terungkap bersamaan dengan terungkapnya kasus Syamsul Arifin. "Dalam mengungkap

kasus Syamsul Arifin mengapa KPK yang lebih proaktif sementara Poldasu berdiam diri..?," tanya Fadli.

Dalam kasus ini, Fadli mengimbau pihak Poldasu jangan bertindak karena adanya intervensi tapi bertindaklah karena ingin menegakkan hukum. "Disinyalir, Ridwan tidak bekerja sendiri dan kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Ini menjadi tugas kepo-

lisian mengungkapnya," kata Fadli.

Selanjutnya Abdi Tarigan mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan Gatot hanya dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk merusak citranya pada Pilkada tahun ini. Walaupun biaya perjalanan Plt Gubsu digunakan untuk kepentingannya, namun belum tentu Gatot mengetahui secara keseluruhan anggaran

tersebut walaupun itu atas perintah Gatot sendiri.

Kejadian ini tentu saja dikaitkan sebagian orang terkait pencalonan Gatot pada Pilkada gubsu tahun ini.

"Dalam hal ini, Poldasu harus independen dan tidak hanyut dalam politik kotor. Soal penegakkan hukum itu sah-sah saja, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan koridornya," kata Abdi.(FER)

RIDWAN DITANGKAP, GATOT MASIH BUNGKAM ................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 yang ditangkap bukan ajudan Gatot. Melainkan Ridwan Panjaitan, asisten pribadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumatera Utara menangkap Ridwan di depan kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Rabu (23/1) sekira Pukul.

16.30 wib. Kemudian terduga kasus korupsi itu diboyong ke Mapoldasu untuk diperiksa.

Ridwan ditangkap, karena sebelumnya pihak kepolisian sudah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Ridwan untuk diperiksa dalam kaitan biaya perjalanan dinas Gatot Pujo Nugroho saat menjabat wakil gubernur 2008-2010 dan pelaksana tugas Gubernur Sumut menggantikan Syamsul Arifin.

Diperkirakan besar biaya perjalanan dinas Gatot yang diselewengkan Ridwan mencapai Rp1,4 miliar. Pihak kepolisisan

menjemput paksa Ridwan Panjaitan karena tidak memenuhi panggilan kedua Ridwan mulai diperiksa pukul 19.00 wib hingga pukul 03.00 wib, Kamis dini hari dengan 30 pertanyaan seputar dugaan korupsi dana APBD TA 2011 di Biro Umum. Menurut hasil audit BPKP dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp13 miliar.

Direskrimsus Poldasu, Kombes Drs Sadono Budi Nugroho SH mengatakan, Ridwan ditangkap karena tidak beritikad baik memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi.

"Karena tidak datang memenuhi panggilan kedua hingga pukul 00.00 WIB kemarin (Selasa-red) malam untuk diperiksa, polisi terpaksa membawanya secara paksa," jelasnya.

Namun, usai diperiksa, Aspri Plt Gubsu itu tidak ditahan karena statusnya masih sebagai saksi. Kombes Nugroho

mengatakan, Ridwan dijemput paksa karena tidak menghadiri panggilan kedua padahal keterangannya sangat dibutuhkan karena dia dinilai sebagai "kunci" dugaan korupsi Rp13 miliar di Biro Umum Setda Provsu.

"Pekan depan Ridwan akan diperiksa kembali dan dilakukan gelar perkara sekaligus menentukan statusnya," kata Nugroho Sadono.

Pada pemeriksaan lanjutan pekan depan, kata Sadono, status Ridwan sudah ditentukan.

Bahkan kemungkinan besar bisa menjadi tersangka dan akan dilakukan penahanan. Mengingat keterangan terdakwa Aminudin (mantan bendahara biro umum) dan Neman Sitepu (mantan Plt kabag rumah tangga) dalam persidangan di pengadilan Tipikor Medan, mereka menyebut, banyak uang diterima Ridwan Panjaitan. Bahkan, diduga untuk pribadinya sebesar Rp400 juta. Artinya, Ridwan salah seeorang kunci dugaan korupsi Rp13 miliar.

Bahkan, Aminudin dan Neman Sitepu juga mengaku, banyak aliran dana sampai ke pimpinan melalui Ridwan Panjaitan. Dan secara bersamaan pula Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Provsu, Fery Tanjung juga diperiksa sebagai saksi. Namun, pemeriksaannya duluan selesai Ridwan Panjaitan diperiksa.

Sebelumnya, Poldasu telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi, terkait dengan kasus dugaan korupsi di Biro Umum Setdaprovsu.

“Sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, pos pengeluaran banyak dan masing-masing pos mempunyai KPA. Hasil audit BPKP akan menentukan di pos mana saja yang mengakibatkan kerugian negara. Kita lihat saja nanti hasil audit BPKP,” katanya.

Ketika ditanya apakah mantan Kepala Biro Umum Razali Sos akan dipanggil untuk dimintai keterangan, Sadono mengatakan, bahwa Razali termasuk yang

telah diperiksa.

Kasus dugaan korupsi di Biro Umum Pemprovsu ditangani Tipikor Poldasu terkait adanya dugaan korupsi anggaran rutin pada APBD 2011 di Biro Umum Setdaprovsu.

Sejumlah anggaran itu dialokasikan, antara lain untuk membayar tagihan papan bunga, uang kain, katering di rumah makan, tiket pesawat dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) pegawai di Pemprovsu yang telah lama tertunggak.

Akumulasi anggaran diduga diselewengkan cukup fantastis, yaitu sekitar Rp25 miliar. Selain itu, ada juga sinyalemen yang menyebutkan bahwa sejumlah anggaran yang diduga tidak wajar Biro Umum sarat “mark up” dan belum disetorkan pajaknya.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengenai dugaan korupsi yang menyebut-nyebut katerlibatan namanya itu.(FER)

IRIGASI TERSENDAT, RATUSAN HEKTAR SAWAH TERANCAM GAGAL PANEN ......................

• DARI HALAMAN. 1 pihak terkait perlu menanggapi dengan serius.

Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing yang dikenal dengan 'Bapak Pembangunan' dan semangat peduli terhadap pertanian, selalu memotivasi kehidupan masyarakat di Pemkab Tapanuli Utara. Yang menjadi masalah, sudahkah dinas terkait maksimal menjalankan program visi dan misi beliau?

Liputan wartawan KPK Pos,

Kamis (24/1) di desa Lobusiregar II sejumlah jaringan irigasi kurang mendapat perhatian. Masalah penanganan pembangunan, ditambah lagi dengan dugaan dusun Siturituri sepertinya belum merasakan kemerdekaan dalam hal pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Dusun Siturituri desa Lobusiregar II Kecamatan Siborongborong dengan jarak sekitar tiga kilometer dari lokasi Kecamatan belum tersentuh pembangunan.

Poltak Silitonga warga dusun

Siturituri desa Lobusiregar II sewaktu dikonfirmasi mengatakan; “Kami sebagai warga dusun Siturituri sangat mengharapkan pembangunan daerah ini, terutama pembangunan irigasi/tali air Aek Mabar dan pembangunan infrastruktur jalan dari dusun Parhasioran menuju dusun Siturituri”.

“Seumur hidup saya dan seingat saya jalan menuju Siturituri belum pernah dijamah pembangunan berupa perkerasan jalan,” sebut Poltak dengan harapan, Pemkab Tapanuli Utara dan Dinas Terkait

membagi pembangunan ke Siturituri.

Maruhum Siahaan Kepala Desa Lobusiregar II ketika dikonfirmasi, Kamis, mengatakan berbagai upaya telah dilaksanakan untuk pengembangan desa Lobusiregar II dan mengajukan beberapa usulan dalam rapat koordinasi di Kecamatan Siborongborong. Ditambahkannya, mulai tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 pihaknya selalu menyampaikan usulan untuk pembangunan irigasi Aek Mabar Siturituri. Terakhir dalam Musrenbang

di Kecamatan Siborongborong, pihak DPRD dari Dapil II sudah merespon dan segera realisasi tahun 2013.

Maruhum Siahaan menambahkan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pembangunan irigasi Aek Mabar Siturituri karena menurutnya, irigasi tersebut sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, berikut pekerjaan perkerasan jalan menuju dusun Siturituri desa Lobusiregar II, katanya dengan tegas dan penuh harapan.(LIBERS)

TIDAK ADA AMPUN BAGI PELAKU ILLEGAL LOGGING...................................................................

• DARI HALAMAN. 1 melakukan Patroli dan Razia rutin terhadap kayu-kayu yang merupakan hasil pembalakan liar itu di areal hutan. Untuk refresifnya kita akan melakukan penegakan hukum,” tegas Kapolda.

Di samping itu Kapolda juga menekan pentingnya Binmas di lingkup kerja satuan-satuan di daerah, dan kita harus kenal seluruh perangkat di Gampong dan Desa di mana kita bekerja jangan cuek saja, hal itu mana bisa kita kerjakan sendiri tanpa bekerja sama, dengan perangkatperangkat yang ada di lingkup kita bekerja.

"Ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan sendiri, seperti pola segi tiga, pola penegakan hukum refresif dalam penanganan gangguan-gangguan keamanan dalam dan luar, seperti pencurian, kecelakaan dll. Maka dari itu tugas aparat Kepolisian tidak bisa sendiri harus bekerja sama dengan seluruh perangkat yang ada di daerah itu,” terang Kapolda.

Sebagai rasa kebanggaan bahwa aparat Kepolisian di Polres Langsa yang aktif bekerja sama dengan perangkat dan elemen yang ada disatuannya bekerja, Kapolda memberikan beberapa pertanyaan kepada personil dengan menyebutkan perangkat-perangkat yang

selama ini berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok Polri.

Dalam kesempatan itu juga, Kapolda memberikan reward kepada personil yang bisa menjawab siapa saja perangkat yang di kenal di lingkup kerja dalam kesatuaanya.

Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH Sik dihadapan Kapolda Aceh memaparkan situasi umum wilayah hukum Polres Langsa, susunan personil, persenjataan, penindakan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi selama medio 2012 lalu dan mendukung program Syariat Islam yang digalakkan di Aceh.

“Untuk pengungkapan kasus yang ada di Polres Langsa yang

menduduki peringkat tertinggi adalah curanmor sebanyak 160 kasus, curat sebanyak 134, narkoba sebanyak 130, penggelapan sebanyak 93, penipuan 80 kasus, dan perjudian sebanyak 54 kasus. Sedangkan yang lain seperti pemerkosaan persentasenya kecil. "Khusus kasus narkoba, Polres Langsa menduduki peringkat teratas untuk pengungkapan paling tertinggi kasus narkoba tahun 2012,” katanya.

Sementara Letkol Inf. Muhammad Hasan ketika ditemui Wartawan mengungkapkan, kerja sama sinergisitas antara TNI-Polri juga kita bangun dengan memprogramkan tiga hal pokok yakni, memberantas

narkoba yang kian marak di Aceh, untuk menurunkan angka kecelakaan dan penangkapan peredaran senjata-senjata illegal.

Pada kesempatan itu, sebelumnya Kapolda juga menyempatkan diri berkunjung ke Kantor Walikota Langsa untuk silaturrahmi dengan Tgk. Usman Abdullah SE sekaligus dengan Muspida, Muspika serta element masyarakat, alim ulama dan tokoh masyarakat Kota Langsa.

Kemudian dilanjutkan ke Makodim 0104/ Aceh Timur, bertatap muka dengan jajaran Makodim Langsa, selanjutnya mengunjungi Batalyon 111/ KB Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. (BSO)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

NASIONAL

Rizal Mallarangeng: Anas Urbaningrum Di Balik Kasus Hambalang JAKARTA–Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kembali disorot. Sorotan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Yang menyorot Rizal Mallarangeng, adik kandung mantan Menpora Andi Mallarangeng.

"Terus terang, Anas Urbaningrum berada di balik kasus dugaan korupsi Hambalang. Hal ini, sesuai dengan audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mudah-mudahan setelah ini, KPK bisa me-

ngejar siapa yang sesungguhnya koruptor dan mengambil uang negara. Itu dilakukan oleh PT Adhi Karya dan Mahfud Suroso (Dirut PT Dutasari Citralaras)," tegas Rizal kepada wartawab di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (25/1).

Rizal datang ke KPK untuk mendampingi adiknya Andi Zulkarnain (Choel) Mallarangeng, yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Mallarangeng.

Rizal menganjurkan supaya KPK memulai penyidikan Hambalang dari markup (penggelembungan harga) yang dilakukan oleh PT

Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras selaku subkontraktor pelaksana dari proyek Hambalang. Sehingga, bisa sampai kepada aktor utama kasus Hambalang, yaitu Muhayat dan Anas Urbaningrum.

"Kami anjurkan ke KPK, jika mau menelisik mulainya dari mark up dan korupsi yang dilakukan Adhi Karya dan Dutasari. Sesuai audit BPK. Dari situ, dia pasti akan berkembang ke Muchayat dan Anas," tegas Rizal.

Rizal menilai Muchayat, mantan Deputi BUMN Bidang Usaha Jasa Lainnya juga diduga terlibat dalam konglalikong proyek pem-

bangunan pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Muchayat juga Wakil Presiden Komisaris Utama Bank Mandiri diduga ikut andil dalam mengatur perusahaan BUMN yang memenangkan proyek Hambalang.

Dugaan keterlibatan Muchayat, karena merupakan ayah kandung dari Munadi Herlambang yang merupakan pimpinan PT Dutasari Citralaras yang merupakan perusahaan subkontrak dengan nilai terbesar, yaitu lebih dari Rp 300 miliar. Di mana, lebih besar dibandingkan kontraktor utama. "Dia (Muchayat) ini kan bosnya BUMN konstruksi," papar Rizal.

Dikatakan, hasil audit tahap pertama BPK terungkap kerugian negara dari proyek Hambalang sebesar Rp 234,6 miliar. Terdiri Rp 116,930 miliar, merupakan selisih pembayaran uang muka yang dilaksanakan (Rp 189, 450 miliar) dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 (Rp 72,520 miliar).

Sedangkan, Rp 126,734 miliar yang merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari pemahalan mekanikal elektrikal sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur sebesar Rp 51,010 miliar, urai Rizal.(ENDY)

PEMERIKSAAN CHOEL MALLARANGENG– Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng (kiri) didampingi kakanya Rizal Mallarangeng (kanan) ketika memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (25/1). Choel merupakan adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek sarana olahraga Hambalang dengan tersangka Andi Alfian Mallarangeng dan Deddy Kusdinar.

KPK Kembali Periksa Gubernur Riau Rusli Zainal JAKARTA - Gubernur Riau Rusli Zainal kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan terkait kasus dugaan penyuapan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru Riau, tahun 2012.

Politisi Partai Golkar datang ke Gedung KPK Jakarta, Jumat (25/1) sekitar pukul 09.10 WIB, dan keluar sekitar pukul 15.22 WIB. Selama hampir 7 jam, Gubernur Riau menjalani pemeriksaan. "Saya diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka anggota DPRD Riau," papar Rus-

li Zaenal yang mengenakan batik cokelat.

Ketujuh tersangka anggota DPRD, Adrian Ali (Partai Amanat Nasional), Abu Bakar Siddik (Partai Golkar), Zulfan Heri (Partai Golkar), Syarif Hidayat (Partai Persatuan Pembangunan), Tengku Muazza (Partai Demokrat), Mohammad Roem Zein (Partai Persatuan Pembangunan), dan Turoechman Asy'ari (PDI-Perjuangan).

Gubernur Riau membantah terlibat dalam kasus korupsi suap PON tahun 2012.

Juga membantah menerima suap dari pembahasan Perda itu. "Saya tidak ikut memerintahkan. Kan, sudah terbukti dari putusan terhadap terpidana yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap). Karena itu, saya membantah terlibat," tandasnya.

Padahal dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Taufan Andooso, Wakil Ketua DPRD Riau menyebutkan Gubernur Riau menyetujui uang lelah Rp 1,8 Miliar, yang diberikan pihak Dispora kepada anggota DPRD Riau, untuk membahas revisi Perda No 6/2010?

"Oh nggak ada perintah saya.

Kan dua orang sudah divonis, sudah inkrahct kan, " paparnya.

Ditegaskan kembali kehadirannya di KPK pada hari ini

untuk melengkapi berkas perkara milik tujuh orang tersangka dari DPRD Riau.

"Keterangan saya, sama seperti terhadap tiga tersangka sebelumnya. Saya masih berstatus saksi," katanya sambil meninggalkan kantor KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan Rusli Zainal diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tujuh anggota DPRD) Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Benar, KPK periksa Gubernur Riau, kapasitas sebagai saksi untuk tujuh tersangka anggota DPRD Provinsi Riau," tuturnya.

KPK menilai kasus ini akan terus berkembang dan tidak berhenti pada penetapan tujuh tersangka dari anggota DPRD Provinsi Riau itu. "Proses penyidikan, tidak mengarahkan kepada siapapun, tergantung temuan penyidik KPK," jelasnya.

Dakwaan Jaksa Dalam kasus ini, nama Gubernur Riau, Rusli Zainal diduga kuat terlibat. Dugaan itu, terungkap ketika jaksa penuntut umum dari KPK memutar bukti sadapan telepon di dalam sidang. Bahkan, seorang saksi dari PT Adhi Karya bernama Dicky mengungkapkan pernah menyerahkan uang Rp 500 juta ke

kediaman Rusli Zainal.

Dalam surat dakwaan milik terdakwa mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, yang dibacakan dalam persidangan di Pekanbaru, Riau Selasa (30/10/12), secara jelas disebut Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dollar Amerika Serikat kepada anggota Komisi X DPR. Suap tersebut untuk meminta dana APBN menyangkut kekurangan dana stadion utama PON senilai Rp 290 miliar.

Dalam dakwaan Jaksa dipaparkan peristiwa berawal pada Oktober 2011. Lukman selaku Kepala Dispora Riau melaporkan kepada Gubernur Rusli bahwa proyek stadion utama PON kekurangan dana Rp 290 miliar untuk membayar utang kontrak pembangunan stadion utama Rp 165 miliar dan utang kontrak infrastruktur stadion utama senilai Rp 125 miliar.

Untuk meminta dana APBN, Gubernur Rusli mengajak Lukman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau SF Haryanto bertemu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Setya Novanto di Gedung DPR. Di mana, diduga untuk meminta tambahan dana dari APBN

sebesar Rp 290 miliar.

Dalam kesaksian Lukman Abbas di suatu persidangan salah satu tersangka kasus ini, untuk memuluskan APBN ini mereka diberi Rp 9 miliar lebih dalam bentuk dollar ke Kahar Muzakkir anggota Komisi X DPR RI Partai Golkar.

13 Tersangka Dalam kasus PON Riau, KPK sudah menetapkan 13 orang tersangka. Empat orang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau, yaitu, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero. Keduanya divonis masing-masing dengan pidanaa penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Sedangkan, M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan. Dua orang terdakwa lainnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau. (ENDY)

» Hukuman Kian Membekak

Nazaruddin Meradang, Ketua KPK Senang JAKARTA - Keadilan semakin jauh dari Muhammad Nazaruddin. Upaya kasasi yang ditempuhnya kandas secara menyakitkan.

Lantaran hukuman yang diterima mantan bendahara umum Partai Demokrat, tambah membengkak.

Mahkamah Agung (MA) justru memperberat vonis untuk terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games, dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara.

Putusan kasasi itu, membuat mantan anggota DPR komisi III meradang.

Sebaliknya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku senang. "Alhamdulillahiraobbilalamin.

Karena memang itu yang kita inginkan dari koruptor," tegas Abraham Samad saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).

Dalam amar putusan

kasasi yang dibacakan hakim MA yang dipimpin Artidjo Alkostar dengan dua hakim lainnya, Mohammad Askin dan M.S. Lumi pada Selasa (22/1) mengungkapkan Nazaruddin juga dikenakan biaya tambahan denda dari Rp200 juta menjadi Rp300 juta.

Majelis kasasi sepekat terpidana Nazaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Jika pada pengadilan judexfactie (pengadilan yang memeriksa fakta), Nazaruddin hanya terbukti menerima suap saja. Namun MA yakin, Nazaruddin juga aktif melakukan pertemuan-

pertemuan," sambungnya.

Dengan putusan ini, secara otomatis mengugurkan vonis yang telah dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Nazaruddin terbukti melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

Dieksekusi Juru Bicara KPK Johan Budi S.P menjelaskan KPK segera mengeksekusi putusan kasasi Nazaruddin. KPK juga akan mengembangkan kasus yang dikuak dari perkara korupsi Wisma Atlet SEA Games.

"Segera setelah menerima petikan putusan kasasi, kami akan melakukan eksekusi," kata Johan.

Dikatakan, meski pihak Nazaruddin akan melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK), namun eksekusi bisa langsung dijalankan. KPK juga menilai putusan kasasi MA

yang menggunakan pasal 12b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengatur tentang penerimaan suap aktif sudah tepat.

Pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, mengaku kecewa atas putusan MA. "Harusnya MA mengurangi hukumannya, Nazaruddin kan sudah bongkar semua kasus korupsi. Bahkan, kini kasus yang dibongkar Nazaruddin sedang diusut KPK, namun kenapa masih dihukum berat," tegas Elza.

Seharusnya, lanjut Elza, KPK memberikan apresiasi ke Nazaruddin. "Jika beralasan lari ke luar negeri, ini kan nggak masuk akal.

Nazaruddin lari karena mau berobat dan tidak boleh pulang," paparnya sambil menambahkan berencana mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).

Pakar hukum UIN Syarif

Hidayatullah, Andi Syafrani menjelaskan, baik ada PK atau tidak, sebenarnya putusan kasasi sudah dengan sendirinya incracht. Dengan kata lain, PK tidak akan mempengaruhi eksekusi.

Pengajuan PK saat ini sudah sangat dibatasi oleh Mahkamah Agung (MA).

Mengingat banyaknya perkara yang menumpuk dan bahkan seringkali terjadi ada PK di atas PK. ’’Hal inilah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jadi hemat saya, segera eksekusi saja,’’ sarannya.

Nazaruddin terjerat perkara suap Rp4,6 miliar terkait proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang, senilai Rp191 miliar.

Nazaruddin dituding menerima suap yang diberikan PT Duta Graha Indah, karena perusahaan tersebut mendapat proyek berkat campur tangan Nazaruddin.(ENDY)

Banding Miranda S Goeltom Diabaikan Pengadilan Tinggi JAKARTA - Upaya Miranda Swaray Goeltom, terpidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) tahun 2004 mengajukan banding agar hukumannya dapat dikurangi ternyata kandas. Pengadilan Tinggi Jakarta mengabaikan upaya mantan Deputi Gubernur Senior BI tetap dihukum 3 tahun penjara.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Miranda 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Miranda dinyatakan bersama dengan Nunun Nurbaetie Daradjatun terbukti menyuap anggota DPR agar memilihnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta," kata Achmad Sobari selaku Ketua Majelis Hakim dengan anggota yakni Hakim Asnahwati, Moch Hatta, HM As'adi, Al Ma'ruf, dan Sudiro, saat memberi keterangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (23/1).

Majelis Tinggi, lanjut Sobari, dalam memori banding tidak menemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. "Ini inti amar putusan pengadilan Tipikor terhadap banding Miranda," kata Ahmad.

Dalam putusan yang dibuat tanggal 13 Desember 2012 lalu, juga memeritahkan agar Miranda tetap berada di tahanan. "Majelis tingkat pertama telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dengan cermat dan berdasarkan alat bukti yang cukup sah," sambungnya.

Kasasi Kuasa Hukum Miranda, Andi Simangungson menegaskan Miranda Swaray Goeltom bakal mengajukan kasasi terkait ditolaknya banding putusan "Kami nyatakan kasasi. Memori kasasi sedang dalam penyusunan dan pendaftaran," kata Andi.

Andi menilai alasan penolakan banding terlalu normatif. Padahal, dalam memori banding terdapat banyak hal baru, tentang adanya kekeliruan yang dilakukan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara dugaan suap cek perjalanan sebanyak 480 lembar.

Dalam memori kasasi, Andi akan menuangkan adanya kekeliruan dalam memutus perkara baik di pengadilan tingkat pertama dan kedua. "Tindakan yang dilakukan Nunun itu berdiri sendiri dan enggak melibatkan Ibu Miranda," sambungnya.(ENDY)

Al Quran Dikorupsi, Dua Pejabat Kemenag Dicekal JAKARTA–Kasus korupsi pengadaan penggandaan kitab suci Al Quran dalam APBN-Perubahan 20112012, terus berjalan. Setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka pejabat Kementrian Agama (Kemenag), kini keduanya dicekal pergi ke luar negeri.

Mereka, Ahmad Jauhari, Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam nonaktif juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dan, Abdul Karim sebagai sekretaris di Ditjen Bimas Islam nonaktif.

"Sejak 16 Januari, KPK mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk dua nama yaitu Ahmad Jauhari dan Abdul Karim terkait penyidikan Al Quran, keduanya merupakan pegawai Kemenag," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (21/1).

Johan melanjutkan keduanya dicegah bepergian ke luar negeri selama enam

bulan ke depan. Dalam kasus ini, Jauhari sebagai pejabat pembuat komitmen proyek diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Kerugian negara dalam pengadaan Al Quran tahun 2011 dan 2012 ini diduga mencapai Rp 14 miliar. Proyek pengadaan Al Quran 2011 menelan biaya Rp 20 miliar, kemudian pada 2012 nilai proyek sekitar Rp 55 miliar.

"Penetapan Jauhari sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan penerimaan suap terkait kepengurusan anggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kemenag yang menjerat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Zulkarnaen Djabar beserta putranya, Dendy Prasetya," tandas Johan.

Kini, Jauhari telah dinonaktifkan dari Kemenag. Dia dan Abdul Karim dinonaktifkan karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi internal Kemenag.(ENDY)

Bank Mandiri Dikorup, Dua Karyawan Dituntut 7 Tahun JAKARTA–Terdakwa Syofrigo dan Muhammad Fajar Junaedi, dua karyawan Bank Mandiri dituntut selama tujuh tahun penjara, juga denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Keduanya juga dituntut mengganti uang Bank Mandiri yang digelapkan dengan cara pembobolan rekening untuk memperkaya diri sendiri. Syofrigo diwajibkan membayar uang Rp 1,333 miliar dan Junaedi Rp 1,940 miliar.

"Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Juga bersama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri dan menempatkan, mentransfer, menukarkan, mengubah bentuk yang merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan," papar Jaksa Rudy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/1).

Jaksa mengungkapkan, Syofrigo selaku karyawan Kantor Pusat Bank Mandiri dan M Fajar Junaedi, selaku

karyawan Bank Mandiri cabang Juanda, Bogor, terbukti membobol Bank Mandiri dengan cara melakukan akses ilegal terhadap rekening milik Bank Mandiri dan melakukan pemindahbukuan ke rekening yang sudah disiapkan oleh terdakwa Fajar Junaedi.

Syofrigo dan Fajar Junaedi bertemu di kantor Bank Mandiri cabang Juanda dalam acara sosialisasi produk perbankan pada 2008.

Tiga tahun kemudian, mereka bertemu lagi saat mengambil uang di ATM di Bank Mandiri Juanda. Saat itu, keduanya merasa kecewa dengan perlakuan manajemen di kantor masingmasing. Mereka kemudian mencari cara untuk mendapatkan tambahan uang.

Keduanya sepakat untuk meretas sistem dalam Bank Mandiri. Syofrigo bertindak sebagai peretas sistem.

Dengan cara itu, Syofrigo bisa mengambil dan memindahkan uang Rp5,922 miliar dari rekening suspend aplikasi deposit Bank Mandiri.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

SUMUT

Proyek Lapen Antar Desa Dipertanyakan

Kadisdik Terindikasi Selewengkan Dana Rehab PALUTA - Rehabilitas gedung sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terindikasi diselewengkan, tidak sesuai petunjuk pelaksana dan teknis. Pasalnya, dana swakelola 2012 yang naik 12 persen tersebut di mitrakan ke sejumlah pihak yang di anggap tidak ber-

kompeten seperti oknum wartawan.

Salah satu ketua komite sekolah yang tak ingin namanya disebut mengatakan, rehab sekolah yang harusnya melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) malah membuat mereka jadi penonton. "Maklumlah,

Pak Hajairin Hasibuan dan Umar Pohan kan saudara bupati," kata sumber pada Jumat pekan lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Paluta, Hajairin Hasibuan ketika dikonfirmasi selalu tidak berada di tempat karena menurut stafnya ke luar kota dan tidak bisa dihubungi via seluler.

Kerangka Jembatan Berkarat TANJUNGBALAI - Bangunan kerangka besi amutmen untuk fondasi selebar 4 x 8 meter untuk Jembatan Muara Sungai Selat Tanjung Medan, Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, telah di makan karat karena di duga besi yang digunakan adalah besi murahan Non Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Kota Tanjungbalai, Rudi Rinaldi di lokasi proyek pada Rabu pekan lalu mengatakan, proyek berbiaya Rp 10,974 miliar yang dikerjakan rekanan PT Muslimas Abadi Jaya (MAJ) sejak Agustus 2012 sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian.

Pengamatan di lapangan, dari tiga fondasi jembatan yang dikerjakan, baru satu siap di kerangka namun belum di cor beton padahal sudah lima bulan pekerjaan ini dilaksanakan.

Pembuatan kerangka fondasi itu sempat dihentikan Dinas PU Tanjungbalai. Informasi yang di dapat karena bangunan kerangka fondasi tidak sesuai bestek. Fondasi ketinggiannya hanya 0,1 meter, belum di ketahui pasti apakah sudah ditambah ketinggian tersebut oleh PT MAJ. Saat di lokasi proyek, para pengawas dari Dinas PU tidak ada di lokasi, hanya pekerja hingga informasi yang aktual terkait pembangunan jembatan tidak di dapat. Para pekerja terlihat melakukan

Begitu pula dengan Bupati Paluta, Drs Bachrum Harahap yang terkesan tidak perduli dengan permasalahn ini.

Akibatnya rehab yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan malah jadi terkesan asal-asalan dan memungkin terjadinya kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Seperti penggunaan bahan yang tidak sesuai standar dan perubahan RAB oleh konsultan tanpa diketahui pihak sekolah.

Sumber meminta penyidik untuk mengusut kasus ini, khususnya dana block grand dan DAK 2012 karena sangat merugikan masyarakat dan dunia pendidikan.(TUK))

Proyek Tanah Timbun tak Sesuai Spesifikasi

pekerjaan secara asal -asalan.

Tiang panjang beton fondasi seharusnya 7 tiang satu baris, di duga hanya ditanam 5 tiang. Kerangka besi cor beton tidak di ikat dengan las dan di duga besi hanya dilempit hingga disangsikan kekuatannya.

Sementara besi kerangka fondasi beton yang belum di cor beton sudah di makan karat sebab tidak di tutup dan hampir setiap hari di siram air hujan, pasang surut sungai, serta panas matahari. Proyek yang habis masa kontraknya pada 31 Desember 2012 lalu, sejak Kamis dua pekan lalu telah kembali dikerjakan.

Informasi yang di dapat dari Sekretaris Dinas PU Tanjungbalai, Susanto SE atas keterlambatan itu rekanan

dikenakan denda.

Tenaga Tehnik LSM Grakindo Tanjungbalai Rahdiansyah Pane ST mengatakan proyek itu akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Mulai material rangkaian besi kerangka jembatan yang kurang standar, kerangka besi cor beton kebanyakan diikat kawat daripada las, sangat dikhawatirkan kekuatannya. Menindaklanjutinya, LSM Grakindo sudah mengambil sampel dan sedang melakukan analisa tentang kekurangan dan kelemahan pembangunan jembatan dan akan membuat laporan ke kejaksaan terkait dugaan penyimpangan pekerjaan yang dilakukan PT MAJ yang di sinyalir dimiliki kontraktor "black list" dari Asahan berinisial Ir PS.(HER)

BINJAI - Proyek tanah timbun di Jalan Sibolga, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan saja yang di kerjakan CV Mikro Teknik untuk pembangunan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan tiba-tiba menarik perhatian banyak kalangan karena lahan yang awalnya bekas kuburan tua tiba-tiba memiliki sertifikat kepemilikan dan dibeli oleh Pemko Binjai seharga ratusan juta rupiah.

Pembelian atau ganti rugi lahan yang menurut masyarakat sekitar sudah puluhan tahun tak bertuan dan merupakan peninggalan bekas kuburan zaman 'tengku-tengku' itu tiba-tiba menjadi mega proyek dengan kucuran APBD 2012 sebesar 952.967.000. Maka keabsahan kepemilikan sertifikat patut dipertanyakan.

Pada pemberitaan sebelumnya di Desember lalu, proyek ini dinilai asal jadi dikerjakan. Buktinya, tanah timbunan mulai terlihat menurun sejak Januari 2013. Saat meratakan oleh alat berat, Beko tak sanggup berjalan karena terpendam akibat tanah turun sehingga pekerjaan terhambat.

Kepala bidang hukum dan perundang-undangan Gapensi Kota Binjai, Ir Ucok Haiedir pada Rabu pekan lalu mengatakan, nilai kontrak proyek ini termahal pasca penimbunan dengan Leiding Sektor

Dinas PU Kota Binjai. Dia membenarkan tanah timbun yang dikerjakan CV Mikro Teknik mulai terlihat penurunan karena penimbunan tidak dilakukan secara layer atau lapis per lapis dan pemadatannya hanya memakai alat Buldozer saja tanpa Stump Wales dan ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknik.

"Dari gambar tanah, di duga pihak rekanan tidak melaksanakan pemadatan sehingga di pastikan lokasi proyek akan terjadi penurunan sebanyak 20 persen. Ini menjadi bukti negara di rugikan 20 persen dari dana Rp 952.967.000.

Banyak proyek 2012 yang tak siap dikerjakan seperti Pajak Bundar, Pujasera RTH dan tanah timbun. CV atau PT yang mengerjakan harusnya masuk daftar hitam," kata Ucok.

Sambungnya, banyaknya proyek 2012 yang tak silesai dan di kerjakan asal jadi, di duga karena panitia dan Kadis terkait 'ada main' dengan para pemborong.

Harusnya Pemko Binjai melaporkan CV atau PT yang sudah masuk daftar hitam ke LKPP atau LPSE Nasional.

"Banyak pemborong atau mitra kerja Pemko ada main ke panitia saat evaluasi.

Saya siap membuktikan perusahaan mana yang tak berkualitas yang ada di Binjai dan saya minta penegak hukum menindak lanjuti kerugian negara ini," tegasnya.(SBR)

Proyek 2012 Diduga Untuk Keuntungan Pribadi PALUTA - Proyek 2012 berupa peningkatan Jalan Marlaung mulai Desa Menanti sampai Desa Menaritua, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) di perbatasan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) senilai Rp 985. 600.

000 dengan Pelaksana Proyek CV Rahmat Kurnia disinyalir menyimpangan dan dikerjakan asal-asalan.

Proyek yang dimulai September dan selesai Desember 2012 itu, baru beberapa minggu telah mulai rusak kembali. Tepatnya antara

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Desa Jambutonang – Desa Menaritua, di beberapa titik terlihat genangan air serta perekat batu atau aspal terkelupas sehingga dengan jelas terlihat batu yang menjadi fondasi badan jalan berserakan.

Sisi badan jalan juga terlihat pecah di beberapa titik, padahal jalan ini hanya dilalui kendaraan masyarakat yang mengangkat hasil pertanian. ”Sepertinya pembangunan jalan senilai ratusan juta hanya untuk dinikmati beberapa minggu saja, sama juga

tidak dibangun," ujar Alwi Pohan warga setempat pada Jumat pekan lalu.

Demikian juga peningkatan jalan jurusan Simpang Sipupus - Batu Gana Kecamatan Padang Bolak Julu dengan volume hotmix 3.955 meter dan nilai kontrak sebesar Rp 4.874.390.000 yang dikerjakan PT Dwi Tunggal Perkasa bersumber dari APBN sudah mulai rusak. Jalan yang di bangun belum sebulan tersebut hotmix-nya sudah retak, terindikasi volume pekerjaan di kurangi yang seharusnya ketebalan hotmik

pada RAB 5 centi meter menjadi kurang lebih 1 centi meter atau setebal bungkus rokok.

Nasib proyek PNPM juga tak jau berbeda, pembangunan MCK dengan alokasi dana sebesar Rp 170.025.650 di Desa Padang Manjior, Kecamatan Portibi terkesan amburadul.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, selain plafon hampir lepas, lantainya berantakan tanpa di plester dan tidak menyediakan tempat penampungan air sehingga MCK tak bisa di manfaatkan.

Permainan-permainan ko-

tor dalam pelaksanaan proyek T.A 2012 di lingkungan Pemkab Paluta sepertinya terorganisir mulai dari pemborong, pengawas hingga panitia lelang.

Di perkirakan hampir 80 persen proyek di Pemkab Paluta terkesan asal-asalan.

Beberapa pengamat dan masyarakat menduga proyek yang berasal dari pajak masyarakat tersebut hanya menjadi objek mencari keuntungan antara pejabat dan pengusaha demi keuntungan pribadi tanpa berdampak buat masyarakat.(TUK)

TAPUT - Perbaikan jalan yang menggunakan APBD 2012 sebesar Rp 300 juta antara Desa Lubis di Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menuju Desa Nagasaribu, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang ± 1000 meter dan lebar 3 meter serta mendek pinggiran ± 6 meter sebelah, pengaspalannya terkesan asal jadi.

Lapisan pengaspalan (Lapen) yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan kontraktor pelaksana CV Saudara Putra dalam jangka 78 hari selesai dikerjakan.

Ternyata, masih terdapat lobang-lobang, kemungkinan karena aspalnya asal jadi, sistem deb sepanjang 6 meter pun sudah retak, tanah timbunan belum diratakan sampai sekarang, alasannya untuk menjaga longsor.

Pantauan di lapangan, terlihat alat berat stom walls untuk meratakan susunan batu namun penyusunan batu kurang merata pada bagian-bagian tertentu. Indikasinya untuk mengurangi bahan dalam Lapen agar mendapat untung sebesar-besarnya. Jumat pekan lalu, pengawas lapangan bermarga Sitohang saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah menyuruh meratakan timbunan dan menghubungi pihak pemborong. Masyarakat mencium aroma suap yang dilakukan pemborong kepada Dinas PU. Untuk peningkatan jalan sangat signifik PPTK (Proyek Pelaksana Teknik Kegiatan) masyarakat meminta penegak hukum mengusut proyek tersebut untuk meluruskan pembangunan yang sesuai peruntukannya.(SLBT)

Oknum Geuchik Terindikasi Selewengkan Dana BKPG LANGSA - Dana Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) 2012 di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, terindikasi di selewengkan oleh oknum Geuchik Gampong Sidodadi, Rahmat Hidayat. Juga terlibat Ketua TP – BKPG, Eka Saputra serta Direktur BUMG Maju Bersama, Eko Harianto.

Bantuan dana BKPG sebesar Rp 65.550.000 dengan perincian, saluran beton cair dengan panjang 50 meter dan lebar 0,5 meter, serta tebal 10 centi meter sebesar Rp 8.830.000. Saluran drainase beton cor dengan panjang 60 meter, lebar 0,5 meter dan tebal 10 centi meter seharga Rp 10.600.000. Talut drainase dengan panjang 16 meter, tinggi 1,5 meter dan tebal 20 centi meter sebesar Rp 9.420.000. Penyertaan modal dana BKPG Maju bersama adalah 50 persen dengan rincian, modal Waserba sebesar Rp 15.200.000,

usaha perbengkelan Rp 11.

500.000, Posyandu Rp 5 juta dan bantuan pendidikan sebesar Rp 5 juta.

Ketua LSM Cakra Donya Provinsi Aceh menjelaskan, untuk pendirian BUMG sudah ada landasan hukumnya yaitu UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa (Gampong), Rabu pekan lalu. Di tempat terpisah, LSM Topan RI melalui Direktur Khusus Bidang Penyelamatan Aset Negara DPD Kota Langsa, Zulfadli mengatakan pembentukan BUMG ditetapkan dengan Resam Gampong yang mengatur tentang tujuan dan sasaran, syarat pendirian, permodalan, kepengurusan, tugas dan wewenang pengurus. Mekanisme pengembalian dan pembagian keuntungan serta beberapa ketentuan lainnya yang dapat mendukung BUMG berjalan secara profesional.(BSO)

Proyek Lapen 2012 Asal Jadi TOBASA–Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Toba Samosir (Tobasa) Tahun Anggaran 2012 seperti pengerjaan Lapisan Pengaspalan (Lapen) terkesan asal jadi dan kualitasnya di ragukan. Contohnya proyek Lapen di Desa Sibodiala, Kecamatan Tampahan, yang belum lama selesai dikerjakan sudah kupak-kapik di beberapa titik ruas badan jalan.

Kuat dugaan hal ini akibat kurangnya pengawasan Dinas PU. Kabid Jalan Dinas PU Tobasa yang dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Senin pekan lalu mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti dan sidak ke lapangan dan semua pekerjaan yang rusak akan diperbaiki kembali. Dia menambahkan, pihaknya belum membayar dana perawatan sebesar 5

persen dari nilai kontrak sebesar Rp 400 juta.

Lemahnya peraturan yang tertuang dalam Keppres No.80 tahun 2003 tentang Barang dan Jasa tak menjamin perbaikan kualitas. Setiap tender yang dilaksanakan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi dan di ikuti perusahaan penyedia jasa konstruksi, ternyata masih berpihak kepada penawaran terendah bukan kepada tawaran yang memungkinkan.

Bayangkan bila tawaran melebihi 20 persen dari Pagu Dana (PD) yang di sediakan, bagaimana sebuah pembangunan akan berkualitas sementara dana yang digunakan sangat minim, belum lagi pengeluaran yang tak terduga. Keppres No.80 menjadi regulasi tumpang tindah yang pro dan kontra khususnya bagi para rekanan.(LIB)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

LIPSUS

Pengawasan Diperketat BERTEPATAN dengan pembukaan Rakernas MA di Manado pada 29 Oktober 2012 lalu, jajaran lingkungan pengadilan khususnya hakim mendapatkan kado istimewa yakni ditekennya Rancangan PP yang mengatur kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Pada hari itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung. PP bernomor 94 Tahun 2012 itu ditandatangani pada 29 Oktober 2012.

MA berharap dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, kinerja para hakim di empat lingkungan peradilan dapat lebih ditingkatkan dan tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Ahmad Kamil menegaskan meski kenaikan tunjangan dan gaji hakim, MA meminta semua jajaran lingkungan pengadilan tetap memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim empat lingkungan peradilan.

“Setelah kenaikan gaji ini kemarin saat Rakernas, pimpinan MA merapat dan sepakat untuk memperkuat pengawasan di seluruh jajaran empat lingkungan pengadilan.

Ke depan, jika hakim yang melanggar/menyimpang tidak ada toleransi lagi, kita malu sebetulnya (kalau masih ada hakim yang menyimpang, red),” kata Kamil di Gedung MA. Ia mengatakan memperkuat pengawasan ini dalam bentuk pengawasan yang ketat atasan terhadap bawahannya (pengawasan melekat). Misalnya, jika hakim terkena sanksi karena melakukan pelanggaran, atasannya akan dipertimbangkan untuk dikenai sanksi pula.

“Pengawasan yang efektif adanya built in control dari dalam, jika ada bawahannya yang berbuat, atasannya akan dipertimbangkan untuk dikenai sanksi juga,” tuturnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, presiden, DPR, dan KY yang sejak awal telah bersama-sama memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ini.

“Kenaikan gaji dan tunjangan hakim ini harus bisa menjadi garis batas untuk menghapus perilaku buruk yang dilakukan oknum hakim.

Pimpinan MA berharap tidak ada lagi hakim menyimpang,” tegasnya.

Dalam Lampiran PP itu disebutkan tunjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp40,2 juta dan hakim pemula (masa kerja 0 tahun) untuk pengadilan Kelas II sebesar Rp8,5 juta.

Lalu, hakim pemula (pratama) untuk pengadilan Kelas IA sebesar Rp11,8 juta.

Sedangkan gaji pokok hakim pemula golongan IIIa sebesar Rp2,064 juta, sehingga take home pay gaji hakim pemula sekitar Rp10,5 juta.

Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar menyambut baik keluarnya PP mengatur take home pay hakim pemula berkisar Rp10,5 juta hingga Rp45 juta bagi hakim paling senior. Meski demikian, dia berharap kenaikan gaji tersebut harus diimbangi dengan performance yang baik dari para hakim.

“Kenaikan ini harus diimbangi performance (kinerja) dari aspek peningkatan kualitas dan integritas yang ditunjukan dari perilaku dan putusanputusannya,” kata Asep.

Terlebih, kata Asep, PP itu para hakim diberikan tunjangan lain, seperti fasilitas tempat tinggal (perumahan), tranportasi, jaminan keamanan.

“Diharapkan luluasan fakultas hukum terbaik semakin tertarik untuk mendaftar sebagai hakim di masa mendatang. Tentunya, hal ini harus dibarengi pula dengan pembenahan sistem manajemen SDM yang baik dari mulai rekrutmen, pembinaan, pengawasan hakim,” tambahnya.

(HUKUMONLINE.COM)

Hak keuangan hakim ad hoc diperbarui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.5 Tahun 2013.

Perpres tentang pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ad hoc itu ditetapkan Presiden pada 10 Januari 2013 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin pada 11 Januari 2013.

HAKIM ad hoc yang dimaksud berada pada Pengadilan Tipikor, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan Pengadilan Perikanan.

Lahirnya Perpres ini sekaligus membatalkan tiga Perpres sebelumnya.

Ketiga Perpres itu adalah Perpres No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.86 Tahun 2010.Perpres No.96 Tahun 2006 tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.20 Tahun 2011.

Kemudian, Perpres No.23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak Lainnya Bagi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.87 Tahun 2010.

Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 5 Tahun 2013 menyatakan, hakim ad hoc adalah hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Mereka diangkat untuk jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Adapun hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc diatur pada Pasal 2, terdiri dari tujuh hal. Berupa, tunjangan serta rumah negara. Mereka juga diberikan fasilitas transportasi, dan jaminan kesehatan.

Ditambah lagi biaya perjalanan dinas, juga uang penghargaan.

Mengenai tunjangan hakim ad hoc, menurut Pasal 3, hak tersebut diterima setiap bulan.

Besaran tunjangan dibedakan masing-masing pengadilan dan sudah termasuk pajak penghasilan. Hakim ad hoc yang berasal dari pegawai negeri dan menerima tunjangan tapi tidak berhak atas tunjangan jabatan struktural maupun fungsional dari instansi asal.

Mengenai penghargaan, Pasal 7 menyatakan diberikan pada akhir jabatan sebesar dua kali besaran tunjangan. Apabila belum sampai akhir jabatan, maka penghargaan diatur sebagai berikut.

Mengutip situs Sekretariat Kabinet, tunjangan hakim ad hoc menurut Perpres No.5 Tahun 2013 PENGADILAN TIPIKOR Tingkat Pengadilan

Besaran Tunjangan

Tingkat Pertama

Rp 20.500.000

Tingkat Banding

Rp 25.000.000

Tingkat Kasasi

Rp 40.000.000

PHI Tingkat Pengadilan

Besaran Tunjangan

Tingkat Pertama

Rp 17.500.000

Tingkat Kasasi

Rp 32.500.000

PENGADILAN PERIKANAN Tingkat Pengadilan

Besaran Tunjangan

Tingkat Pertama

Rp 17.500.000

Sampai dengan 1 tahun, menerima 0,2 kali uang penghargaan. Lebih dari 1–2 tahun menerima 0,4 kali uang penghargaan. Masa jabatan lebih dari 2-3 tahun, menerima 0,6 kali uang penghargaan. Masa jabatan 3-4 tahun mendapatkan 0,8 kali uang penghargaan. Melebihi 4-

Jimly: Catatan Buruk Hakim Ad Hoc MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai penangkapan dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjadi catatan buruk keberadaan hakim ad hoc. Jimly meminta agar kasus itu menjadi bahan evaluasi bagi Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim ad hoc.

"Semula kita berharap hakim ad hoc menjadi spirit baru yang dimasukkan ke dalam dunia kehakiman karena sebelumnya dunia kehakiman kurang bisa dipercaya. Sekarang justru hakim ad hocnya yang kaya gitu," kata Jimly.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berkerjasama dengan Mahkamah Agung menangkap hakim Kartini Juliana Magdalena Marpaung yang bertugas di Semarang dan hakim Heru Kisbandono yang bertugas di Pontianak. Mereka ditangkap seusai upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dengan barang bukti uang tunai Rp 150 juta.

Jimly mengatakan, hakim seharusnya menjadi pihak yang terdepan dalam memberantas korupsi. Jika dunia peradilan ingin dipercaya masyarakat, kata dia, maka pembersihan harus dimulai dari hakim.

"Kalau hakimnya bisa

kurang dari 5 tahun memperoleh 1 kali uang penghargaan.

Hak akan uang penghargaan tidak diberikan jika hakim ad hoc pernah terkena sanksi administratif berat. Atau sanksi pidana yang diancam dengan hukuman minimal lima tahun penjara. Demikian dinyatakan Pasal 7 ayat (5).

Hak para hakim ad hoc ini diberikan sejak dilantik. Kepada mereka yang telah dilantik sebelum Perpres ini berlaku, hak mereka diberikan terhitung sejak mulai berlakunya Perpres.

Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengatakan meningkatnya gaji hakim ad hoc diharap bisa meningkatkan profesionalitas dan integritas dengan mematuhi kode etik dan pedoman perliaku hakim. “Ini juga menjadikan peristiwa hakim yang telah berbuat unprofesional sebagai pelajaran untuk menuju peradilan bersih dan bermartabat,” katanya.

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Jakarta, I Made Hendra, menyambut baik Perpres No. 5 Tahun 2013 tersebut. Namun,

Dinamika Hakim HAKIM karir adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Sedangkan Hakim Ad Hoc adalah hakim pada pengadilan khusus di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun yang baru diakui negara hakim ad hoc adalah Hakim Ad Hoc HAM, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc Perikanan, Hakim Ad Hoc Pajak dan Hakim Ad Hoc PHI. Dari segi kesejahteraan, Hakim Ad Hoc jauh mendapat fasilitas yang lebih baik dari hakim karir.

Padahal Hakim karir dari segi sejarah, jauh lebih dulu keberadaannya.

Hakim Karir telah diakui keberadaannya oleh Undang-undang sebagai Pejabat Negara.

Sebagai pejabat negara tentunya hakim karir mendapat fasil i t a s s e p e rt i P ro t o ko l e r, Jaminan Keamanan, Jaminan Kesehatan, Fasilitas rumah dinas dan mobil dinas dan gaji beserta tunjangan.

Namun fasilitas tersebut masih diupayakan oleh Mahkamah Agung RI melalui tim Kecil yang telah dibentuk yang terdiri dari Pemerintah, KY dan MA. Dalam menjalankan tugas kedinasan, hakim

dipercaya, tidak ada gunanya membayar (sogok) jaksa, membayar advokat dengan cara yang tidak benar. Jadi terpulang kepada hakim," kata Jimly.

Jimly menambahkan, penangkapan itu menjadi bukti ada kelemahan dalam proses rekrutmen hakim non karir.

Untuk itu, proses seleksi selanjutnya harus lebih ketat.

Seperti diberitakan, operasi gabungan itu merupakan evaluasi terhadap pengadilan tipikor yang berusia setahun. Kartini adalah hakim ad hoc angkatan pertama yang direkrut pada 2009.

Heru adalah hasil perekrutan hakim ad hoc angkatan ketiga yang ditempatkan di Pontianak. Kartini diketahui beberapa kali memberikan vonis bebas dalam kasus korupsi.(KOMPAS.COM)

Tak Jamin Menghilangkan Suap KENAIKKAN gaji hakim pada 2013 memang disambut gembira oleh kalangan hakim. Namun, kenaikan gaji tersebut dinilai tidak menjamin para hakim tidak menerima suap atau gratifikasi dari pihak-pihak berperkara.

Penilaian itu tidak datang dari pengamat atau kalangan luar pengadilan. Penilaian itu justru disampaikan oleh Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko, dalam perbincangan dengan Kompas. Hal senada juga diungkapkan oleh Juru Bicara Komisi Yudiasial, Asep Rahmat Fajar.

"Kalau misalnya 1 Januari 2013, gaji hakim dinaikkan dua

kali lipat, siapa yang berani menjamin mereka tidak terima suap," ungkap Djoko, yang merangkap sebagai juru bicara lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini.

Menurut Djoko, persoalan suap di kalangan hakim sangat terkait dengan integritas yang bersangkutan. Tuntutan manusia yang makin meningkat dan tak ada puasnya sangat memengaruhi hal tersebut.

Sementara itu, Asep mengungkapkan bahwa kenaikan gaji memang bukan satu-satunya elemen untuk mengurangi tindak suap-menyuap di kalangan hakim. Oleh karena itu, kenaikan

hingga kini belum ada sosialiasi dari lembaga yang berwenang terkait dengan Perpres yang baru ditandatangani pada 10 Januari 2013 lalu itu. “Pasti bersyukur, karena ada perhatian dari pemerintah kepada kami,” ujarnya saat dihubungi hukumonline.com.

Meski begitu, pelaksanaan Perpres ini diyakininya tak akan langsung terjadi. Sebelumnya harus ada Surat Keputusan (SK) dari MA terkait dengan pelaksanaan Perpres ini.

BagiMade, salah satu tunjangan yang penting adalah tunjangan kesehatan.

Dia menjelaskan, selama bertugas menjadi hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, seringkali harus pulang malam untuk memeriksa perkara. Selain banyaknya perkara yang masuk, jumlah personil hakim dan ruangan yang terbatas menjadi alasan menumpuknya penanganan. “Yang paling penting itu tunjangan kesehatan, karena saya pernah beberapa kali diopname menggunakan uang sendiri, lama-lama tekor juga,” kata Made. (Hukumonline.com)

gaji itu harus dibarengi dengan penyempurnaan sumber daya manusia (SDM), seperti sistem perekrutan dan sistem karier hakim. "Pengawasan juga perlu dioptimalkan. Namun, harapan KY dengan kenaikan gaji tersebut, minimal salah satu elemen sudah terbenahi sehingga

diharapkan ada perbaikan kinerja dan perilaku hakim," ujar Asep.

Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Agustus lalu, Presiden menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menaikkan gaji PNS dan hakim. Dalam pertemuan antara pimpinan MA,

karir mesti mutasi antar daerah secara berkala setiap 3 s/d 4 tahun.

Dibandingkan dengan Anggota DPRD dan pejabat setingkat eksektuif seperti Bupati/Walikota/ Gubernur, tentunya fasilitas yang dimiliki oleh hakim karir berbeda. Bagi kalangan legislatif dan eksekutif kunjungan ke luar negeri merupakan hal yang biasa. Sedangkan bagi hakim karir, untuk mendapatkan fasilitas sebagai pejabat negara aja belum dapat.

Hakim Ad Hoc tentunya berhak mendapatkan gaji dan tunjangan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam suatu pernyataan anggota KY, pernah dinyatakan bahwa pendapatan hakim ad hoc dan hakim karir sebaiknya sama.

Karena resiko dalam menjalani pekerjaan sama. Tentunya bedanya adalah dal a m p e n a n g a n perkara, hakim ad hoc adalah hakim yang menangani perkara jenis tertentu, sedangkan hakim karir adalah hakim yang menangani perkara sesuai dengan kewenangan pengadilan Negeri, Agama, TUN dan Militer.

Diharapkan agar pembuat kebijakan lebih serius dalam memberikan fasilitas, gaji dan tunjangan kepada hakim ad hoc dan hakim karir.

(LANKA/KOMPASIANA)

Komisi Yudisial, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta perwakilan Sekretariat Negara (Setneg), pemerintah menyepakati kenaikan gaji dan tunjangan untuk hakim. Gaji hakim terkecil dengan masa kerja nol tahun akan menjadi Rp 10,6 juta.

Persoalan kesejahteraan hakim tersebut memang dipersoalkan oleh hakim-hakim muda yang menamakan diri Hakim Progresif.

Beberapa waktu lalu, mereka mengancam mogok sidang karena penghasilan mereka tidak mencukupi untuk membiayai hidup dan kebutuhan lainnya. Perjuangan itu boleh dikatakan berhasil dengan adanya upaya pemerintah dan MA, didukung institusi lainnya, dalam meraih perbaikan kesejahteraan tersebut.

(KOMPAS.COM)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

APBK Aceh Timur 2013 Disahkan ACEH TIMUR - DPRK Aceh Timur akhirnya menyetujui R-APBK Aceh Timur TA 2013 menjadi APBK Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 senilai Rp 881.194.929.597,90- dalam Rapat Paripurna Dewan, Senin kemarin di Ruang Sidang A DPRK Aceh Timur di Idi. Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRK, Tgk Alauddin serta dua pimpinan DPRK lainnya dan pihak eksekutif ,Bupati Aceh Timur diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Bahrumsyah MM. Hadir dalam paripurna ini jajaran muspida, para Asisten, Kepala SKPK,Kabag dijajaran setdakab dan Camat.

Rincian RAPBK yang ditetapkan jadi Qanun adalah Pendapatan Rp881.194.929.

597,90, Belanja Rp881.194.

929.597,90. Belanja tidak langsung Rp536.970.811.

PNS Setiap Jum’at Laksanakan Pengajian

Bupati Kabupaten Aceh Tamiang sedang menyerahkan hadiah kepada Pemenang Kelompok Tani.

Bupati Bantu Traktor Untuk Petani

ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati ST, dalam rangka kunjungan ke Desa Lubuk Punti Kecamatan Manyak Payed, untuk memberi penilaian dan hadiah bagi para kelompok tani yang memang dalam pencapaian berpotensi yang terbaik, tahun 2012 yang akan diberi bantuan Traktor Tangan kepada petugas penyuluh pertanian terbaik ,BPPP kecamatan yang terbaik, dan juga bagi kelompok wanita tani yang terbaik juga di Desa Lubuk Punti, Kecamatan Manyak Payed Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati Bumi Muda sedia kabupaten Aceh Tamiang

dalam sambutannya mengatakan, untuk terwujudnya memantapkan pertanian di Aceh Tamiang dibutuhkan pemantapan system petugas penyuluhan, disamping itu juga dukungan teknis dan diharapkan mampu menjadi suatu peningkatan produksi pertanian.

Pertanian di daerah Aceh Tamiang memang sudah turun – menurun pola tanam – menanam padi yang tidak serentak dan pemupukan tanaman seadanya sehingga hasilnya tidak maksimal, Ujar Bupati.

Karena dalam pertanian ini, BPPP agar lebih baik memaksimalkan pemberian pe-

nyuluhan guna mendukung program peningkatan produksi beras secara nasional khususnya di kabupaten Bumi Muda Aceh Tamiang untuk kategori penyuluh yang paling baik : Bambang Sudiantoro Kecamatan Manyak Payed, Kiki Hermawan Kecamatan Rantau, Dian Mayasari Kecamatan Karang Baru, dan Kategori kelompok muda: Kecamatan Bandar Pusaka dan kategori kantor BPPP terbaik di kecamatan bendahara , kecamatan Rantau dan kecamatan Seuruway, sedangkan untuk wanita tani kelompok tani warahmah Kecamatan Banda Mulia, serta Nilam Sari kecamatan Sekrak

dan Bungoeng Seulang kecamatan Banda Mulia.

Sambutan Camat Manyak Payed, Ahmad Yani dalam laporannya menyampaikan areal lahan pertanian di kecamatan Manyak Payed seluas 5.491 Ha dimana dari 5.251 Ha merupakan lahan tadah hujan, dan 240 Ha dialiri irigasi sederhana. Warga setempat mengharap dukungan pemerintah membantu adanya pengairan yang terbaik, terlebih juga di Kecamatan Manyak Payed agar lahan tidak dialih fungsi karena hasil pertanian di Kecamatan Manyak Payed merupakan salah satu lumbung penghasil pangan Aceh Tamiang. (BSO)

Peresmian Lokal Baru Madrasah Di Peureulak ACEH TIMUR - Madrasah merupakan alternatif bagi para anak didik dalam menutupi kekurangan menerima ilmu pendidikan agama diluar sekolah dasar, untuk itu harus didukung keberadaannya agar generasi muda tidak kekurangan pemaham tentang ilmu agama Islam, hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs, H. Ibnu Sa’dan , M.Pd saat meresmikan pemakaian gedung baru Madrasah Diniyah Nakhoda Khalifah, di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Minggu (20/1) pagi.

Madrasah Diniyah Nakhoda Khalifa sendiri sudah ada sejak tahun 1984 lalum namun sempat mengalami kepakuman pada tahun kedua keberadaannya, namun para tokoh masyarakat melalui mantan Kepala KAU Kec. Peureulak masa itu, Tgk. M. Yahya Jalil serta dukungan masyarakat laing kembali mengaktifkan madrasah ini pada tahun 1992 dan tetap eksis hingga saat ini. Menurut Pimpinan Madrsadah Dniyah Nakhoda Khallifah, Drs. Isa Iba, madrasah ini telah bany-

ak melahirkan santriawan/ santriwati handal yang telah mengharumkan nama daerah hingga ketingkat nasional, seperti Nasruddin, S.Pd, M.Pd yang pada kesempatan tersebut didaulat untuk membaca Kitab Suci Al Qur’an dan beberapa orang lainnya yang telah menyelesaikan sarjananya diluar negeri.

Gedung baru madrasah ini merupakan sumbangan dari Kanwil Kemenag Aceh, dengan jumlah bangunan sebanyak dua lokal, adapun besar bantuan yang diberikan senilai Rp. 150 Juta. Menurut Ketua Pembangunan Madrasah Diniyah Nakhoda Khaliffah, H.M. Usman Yakob Dana tersebut dirasa belum cukup untuk membangun dua lokal tersebut, namun panitia pembangunan tidak patah arang hanya berharap bantuan dari berbagai pihak. “ dana bantuan tersebut belum dirasa cukup untuk membangun dua lokal ini, namun demikian kami berterima kasih kepada Kakanwil Kemenag Aceh yang telah membantu untuk pembangunan gedung ini, kami juga melibatkan swadaya masyarakat yang

924,90 dan Belanja langsung Rp344.224.117.673.

Dalam pendapat akhir Fraksi Partai Aceh dibacakan Tgk Kamaruddin, meminta agar eksekutif memprioritaskan kehidupan masyarakat miskin melalui percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. In penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Aceh juga menyatakan RAPBK Aceh Timur 2013 sudah sesuai aturan dan dapat disahkan menjadi qanun. Sehigga diharapkan eksekutif segera menindaklanjutinya dengan mempercepat proses pelaksanaannya.

Fraksi Partai Demokrat, melalui juru bicara Syahrizal menyatakan dapat menyetujui RAPBK ini menjadi APBK. Namun Fraksi Partai Demokrat meminta agar ek-

bersama-sama untuk mengerahkan tenaga dan upaya menghadirkan gedung ini sekaligus menyiasati menutupi kekuarangan dananya,” jabarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Aceh Timur yang diwakili Camat Peureulak, Drs. Faisal Hasan mengatakan bahwa di era global saat ini, dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan yang semakin berat serta kompleks, untuk itu diperlukan upaya yang keras dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki pengetahuan dasar agama yang kuat, beliau sangat mendukung adanya madrasah seperti yang ada di Peureulak ini dan diupayakan akan ditambah di tiap-tiap gampong keberadaannya.

Kakanwil Kemenag Aceh juga memberi masukan kepada Pemerintah Aceh Timur yaitu, untuk mengadakan Gerakan Maghrib Mengaji (Gemar Mengaji) yang telah di cetuskan oleh Gubernur Aceh pada masa kepemimpinan Irwandi Yusuf, dan juga agar Bupati Aceh Timur

membuat satu instruksi yang mengharuskan masyarakat dan warung-warung untuk tidak menyalakan televisi pada saat maghrib namun diharuskan mengaji sampai dengan waktu isya tiba.

Menyahuti permohonan Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Besar Peureulak yang berharap agar Kanwil Kemenag Aceh dapat memberikan bantuan bagi pembangunan masjid tersebut yang diperkirakan membutuhkan biaya Rp. 5 Milyar lagi, “Insya Allah kedepan akan kita usahakan dapat memberikan bantuan pembangunan masjid ini, melalui anggaran APBN maupun APBA,” ujarnya.

Madrasah Diniyah ini sendiri berada dilokasi Mesjid Besar Peureulak dan dengan adanya pembangunan dua lokal ini berarti telah menambah lokal yang ada sebelumnya guna menampung sedikitnya 420 santri, 34 pengajar yang menghidupi operasional kegiatannya dari SPP bulanan yang bervariasai mulai dari Rp10.00 s/d Rp. 25.000 dan khusus bagi anak yatim dibebaskan dari pungutan tersebut.(BSO)

ACEH TIMUR - Pemerintah Aceh telah mendeklarasikan pemberlakuan Syariat Islam sejak sebelas tahun lalu. Alasannya untuk mengisi penyelenggaraan keistimewaan yaitu penyelenggaan kehidupan beragama, adat, penyelengaan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Guna memenuhi maksud itu, Pemkab Aceh Timur mengeluarkan instruksi kepada seluruh PNS untuk melaksanakan pengajian setiap hari jum’at. Juga melaksanakan program pendataan anak fakir miskin untuk mengikuti sunatan masal.

Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, M. Ikhsan Akhyat, S.STP, M.Ap di dampingi Asisten AdministrasiUmumSetdakab,AbdulMunir,S.E.,M.Ap saat dikonfirmasi tentang intruksi tersebut diruang kerjanya, kemarin mengatakan program dan instruksi ini dilakukan untuk meningkatkan ketaqwaan PNS dan melaksanakan syariat Islam di Aceh. Untuk Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas akan menggelar pengajian setelah selesai pelaksanaan shalat Jum’at di Mesjid Agung Darussalihin, Idi. Sementara program sunat massal akan dilakukan di tiap-tiap Kecamatan yang dananya dari APBK.(BSO)

sekutif terus meminimalisir defisit anggaran. Juga diharapkan seluruh SKPK yang berpotensi menggenjot Pandapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menggali lebih baik lagi.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur diwakili Sekda Bahrumsyah MM mengingatkan seluruh jajaran SKPK, dengan disahkannya APBK 2013 berarti efektifitas melaksanakan kegiatan relatif panjang.

Karena itu, kami harapkan untuk segera menyelesaikan kewajiban, mulai dari penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPK), Usulan Penerbitan, SPD, pengajuan SPP serta menyampaikan SPJ agar benar tepat waktu.

Sekda juga menyampaikan terimakasih atas kerja keras anggota DPRK dan seluruh jajaran eksekutif dalam atas kerja kerasnya.(BSO)

Bupati dan Sekda Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah.

H. M. Thaib dan Sekda Drs. H. Bharumsyah, MM. Rabu (23/1) pagi, menghadiri peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW (Maulid) tiga kecamatan wilayah barat Aceh Timur. Dalam kunjungan itu Bupati dan Sekda menyatuni ratusan anak yatim.

Bupati Rocky menghadiri Maulid di Masjid Al - Ikhlas Kecamatan Nurussalam dan Kecamatan Darul Falah, sementara Sekda, Drs. Bahrumsyah, M.M., menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Kubra Kuta Binje, Julok.

Di Kecamatan Nurussalam Bupati sempat menyerahkan santunan kepada

ratusan anak yatim.

Selanjutnya Bupati dan rombongan berangkat ke Pesantren Tgk HM. Nur (Abu Keniree) di Gampong Ulee gajah, Kec. Darul Falah.

Disana Bupati disambut ulama Aceh Timur Abu Keniree dengan acara peusijuek.

Sedangkan Sekda Aceh Timur Drs. Bahrumsyah, M.M., bersama rombongan menghadiri acara Maulid di Masjid Al Kubra Kuta Binje Julok. Momen santunan anak yatim merupakan tradisi memperingati Maulid Nabi setiap tahun diwilayah Aceh Timur. Menurut Camat Nurussalam Zainuddin,S.Sos, selain acara kenduri, santunan anak yatim salah satu acara rutin memperingati maulid. (BSO)

Pemkab Aceh Timur Gelar Rapat Koordinasi ACEH TIMUR - Pasca dilantik menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur lebih kurang sepuluh hari yang lalu, Drs. Bahrumsyah, M.M., untuk pertama kali mengumpkan seluruh bawahannya yang berada di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan para Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, hal ini dilakukannya untuk mengadakan rapat kerja koordinasi dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung di gedung serbaguna Setdakab setempat, jum’at (18/1) pagi.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dalam menjalankan program-program kerja sesuai dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur priode 2012-2017, selain itu dia juga meminta jajarannya untuk memahami kondisi saat ini dengan harapan akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, “Kita harus

mengikuti gerak dan langkah atasan, karena masingmasing pemimpin mempunyai karakter yang berbeda maka dari itu kita harus memahami karakter atasan kita dengan demikian kita akan mampu menciptakan keselarasan dalam melaksanakan program kerja,” ujarnya.

Pada rapat tersebut Sekda berharap banyak kepada para Camat untuk lebih meningkatkan perannya, sebagaimana diketahui Kecamatan merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten juga sebagai ujung tombak dan pada kecamatan juga telah dilimpahkan tugas dan wewenang Pemerintahan Kabupaten, dikarenakan Kecamatan berada pada garda terdepan dalam melaksanakan program-program pimpinan.

“Camat sebagai pejabat yang telah dilimpahkan tugas dan wewenang Bupati harus lebih menguasai lapangan daerahnya, dari itu Camat harus bekerja tanpa mengenal batas waktu dan selalu dalam keadaan siap

siaga melayani masyarakatnya, maka dari itu sudah selayaknya Camat berdomisili di daerahnya masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu dia juga meminta agar para Camat menjaga perfomance Kecamatan, baik buruknya Kecamatan merupakan cermin dari Pemerintah Kabupaten, kepada para Kepala SKPK beliau menegaskan untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kedisiplinan serta memberdayakan bawahannya. Guna meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut Pemkab setempat akan kembali melaksanakan apel pagi dan sore hari di seluruh jajarannya.

Selain di hadiri Sekda dan Kepala SKPK serta para Camat, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan, Muhammad, S.H., M.H., Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, M. Ikhsan Akhyat, S.STP, M.Ap dan Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Abdul Munir, S.E., M.Ap. (BSO)

» Siraman Rohani Jangan Hanya di Ibu Kota Kecamatan

Para Dai Harus Sampai Ke Daerah Terisolir BAGANSIAPAPI - Konsep pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan tersebut menitik beratkan pada sektor pembangunan perekonomian.

“Hanya saja, pembangunan bidang ekonomi dan keagamaan harus sejalan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kesejahteraannya membaik sementara hati sanubari masih kurang dibidang agama, juga bisa kacau kata Bupati Rokan Hilir

H. Annas Maamun dalam sambutannya pada saat acara pengukuhan pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Rokan Hilir, Rabu pekan lalu di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi.

Oleh karenanya lanjut Bupati, siraman rohani bidang keagamaan yang dilakukan para mubalig maupun mubalighoh, perlu terus ditingkatkan. Kegiatan siraman rohani jangan hanya berada di ibu kota Kecamatan, harus menjangkau sampai kedaerah terisolir terutama didaerah

pesisir pantai sangat memerlukan siraman rohani khusunya dibidang keagamaan ujarnya Untuk itu MUI Rohil memiliki peranan yang cukup besar dalam memberikan pemahaman tentang keagamaan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat selain bisa meningkatkan perekonomiannya juga dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban rutin misalnya, seperti melakukan ibadah ”Kita sudah merencanakan membangun masjid diselurh Kecamatan dan Desa.

Bagaimana untuk memakmurkannya. Jelas ini perlu peran serta dari kalangan MUI kata Bupati.

Selain itu MUI Rohil perlu memikirkan bagaimana pemerataan dalam menyebarluaskan siraman rohani kesemua daerah terutama didaerah tepencil, memerlukan siraman rohani dari pada pendakwah “Kegiatan dakwah yang dilaksanakan selama ini, terkadang tidak sampai ketempat tempat yang terpencil umumnya dilaksanakan dipusat-pusat perkotaan. Tapi

didaerah terpencil tidak pernah ujar Bupati.

Acara pengukuhan ini dihadiri Ketua MUI Riau Prof Dr H.Mahmudini MA, Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan dan Sekda Rohil Drs H Wan Amir Firdaus Msi serta sejumlah Kepala Dinas dan jawatan dilingkungan Pemkab Rokan Hilir. Sementara itu Pelantikan pengurus MUI Rohil masa bakti 2012-2017 tersebut dilakukan oleh ketua MUI Riau Prof Dr H Mahdini SH sebagai Ketua MUI Rohil Drs H Wan Achmad Syaiful Msi.(PUR)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

SUMUT

Tanjungbalai Realisasikan Pembangunan Sanitasi dan Stasiun Damkar TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai, H. Thamrin Munthe mengatakan, sepanjang tahun 2010 hingga 2012, Pemko telah merealisasikan 5 unit Sanitasi, dan stasiun pemadam kebakaran (Damkar).

“Lima unit sanitasi yang telah dibangun, berlokasi di Kelurahan, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau, Semulajadi, Pasar Baru dan Muara Sentosa. Sedangkan stasiun Damkar berlokasi di jalan Arteri”, katanya.

Dia menjelaskan, pada tahun 2013 ini, Pemkot juga akan membangun 7 unit sanitasi di lokasi berbeda.

Diharapkan pembangunannya bisa bermanfaat bagi masyarakat, untuk dapat

Bupati Sergai Minta PNS Profesional dan Proporsional

lebih memiliki gaya hidup sehat.

“Untuk memudahkan pelayanan secara cepat, dalam waktu dekat stasiun Damkar akan segera dipindahkan ke stasiun yang telah selesai dibangun,” katanya lagi.

Pemkot, sambungnya, terus berupaya membenahi baik dari segi peralatan dan armada Damkar. Ansuransi kepada personil Damkar, Pol PP dan Kesbangpol Linmas, juga sedang diupayakan.

“Untuk jaminan ansuransi kepada personil ketiga instansi itu, saat ini Pemko sedang melakukan koordinasi dengan pihak Jamsostek,” katanya.(HER)

SEI RAMPAH - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si sebagai salah seorang putra dan tokoh Melayu Sumut turut hadir pada acara kunjungan silaturrahmi dengan masyarakat Melayu se-Kota Medan dan sekitarnya. Kunjungan silaturrahmi beberapa keluarga melayu antara lain Gerakan Angkatan Muda Melayu Indoinesia (GAMI), Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI), Laskar Melayu Hang Tuah (LMHT), Himpunan Wanita Melayu Indonesia (HWMI), Forum Komunitas Masyarakat

Melayu, MABIN, Melayu PATEN Centre dan Asosiasi Kelompok Usaha Tani dan Nelayan (Akutan) diterima langsung Plt. Gatot Pujo Nugroho, ST di Gubernuran Medan, Selasa (22/1).

Plt. Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan silaturrahmi ini adalah bentuk perhatian Pemprovsu terhadap etnisetnis di Sumut khususnya etnis Melayu. Mengingat Sumut merupakan daerah multi etnis dengan berbagai suku dan budayanya, untuk itu diperlukan adanya ajang

silaturrahmi demi mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan khususnya masyarakat Melayu di Sumut.

Kehadiran masyarakat Melayu yang tergabung dalam berbagai organisasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi sekaligus masukan dan bimbingan bagi Plt. Gubsu dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan, harap Gatot.

Dalam kesempatan yang sama Bupati Sergai HT. Erry Nuradi mengungkapkan

bahwa dalam menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut dihimbau kepada seluruh masyarakat Sumut khususnya masyarakat Melayu agar selalu menjaga kekondusifan dalam mensukseskan proses Pilkada Maret mendatang.

Dengan pelaksanaan Pemilukada yang lancar diharapkan agar menghasilkan pimpinan arif, bijaksana dan amanah untuk memimpin Sumut lima tahun mendatang, pungkas Erry Nuradi.(ARM)

BINJAI - Direktur Eksekutip LSM WANACAKRA Gito Affandy Meminta kepada Sekdako Untuk mundur dari jabatannya karena tak mampu tegakkan PP 13 tahun 2002 kepada koran ini kamis pekan lalu di ruang kerjanya.

"Selaku Pemimpin Tertinggi Eksekutif, Sekretaris Daerah Kota Binjai yang juga Ketua Baperjakat jika tidak mempunyai nyali keberanian menegakkan Peraturan sebaiknya mundur dari jabatan. Sikap menutup mata dan telinga terhadap kritik/saran untuk mengaminkan selera pimpinan, tanpa kontrol merupakan sikap tidak terpuji.

Kembali ditegaskan Direktur Eksekutif LSM WANACAKRA Kota Binjai Gito Affandy menyikapi kiprah Sekdako Binjai H.Elyuzar Sire-

gar,SH yang dilantik (3/12) lalu yang menurutnya sama sekali enggan merespond setiap konfirmasi yang bersifat kritik dan selalu memilih tutup mulut kendati persoalan yang disampaikan sangat signifikan terindikasi penyimpangan.

Berbagai persoalan kerab dikonfirmasi via telphone selurer maupun SMS dan pada umumnya tidak direspon, kecuali yang bersifat ringan non kontrol cepat ditanggapi. Menyikapi itu Wanacakra menyampaikan kritik dan saran tertulis melalui surat No.179/WCR-KB/Pk/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 guna meminta Penjelasan/Klarifikasi terutama soal penempatan jabatan yang menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2002 (Perubah-

an) Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

Seperti jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai (Eselon II.b) dipercayakan kepada dr.Mellyani br Bangun dengan pangkat Golongan Penata Tk.I III/d junior sebagai Plt tanpa melihat kelulusan Diklat PIM. Sebagaimana diatur dalam PP No.13 Tahun 2002 (Perubahan) atas PP.No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural cukup jelas pada pasal 3 ayat (1 dan 2 ).

Jenjang eselon dr.Mellyani yang memiliki Pangkat/Gol Penata Tk.I III/d sama sekali tidak berhak menduduki jabatan eselon II.b sebab jabatan itu hak PNS pangkat/Gol Penata Tk.I IV/b atau setingkat

dibawahnya Pembina IV/a untuk promosi jabatan. Bukan ini saja, era Kepemimpinan Idaham-Timbas dalam menempatkan kebanyakan main sabur tidak lagi menggunakan etika Peraturan dan tidak diketahui bobot tanggung jawab Baperjakat. Ini sudah kelewatan memang, sesal Gito.

Untuk membenarkan Ungkapan Gito Affandy koran ini jumat pekan lalu mencoba klonfirmasi kepada Sekdako. "Ternyata Pak Sekda tidak berada di tempat,” kata salah satu stafnya kepada koran ini.

Lalu koran ini mencoba menanyakan pada asisten III Drs T.Syahruddin di ruang kerjanya. Anehnya begitu KPKPos datang Pak Asisten berdiri hendak keluar sambil buruburu berjalan mengatakan ia dipanggil Wakil Walikota.(SBR)

SEI RAMPAH – menghadapi Pilgubsu 2013 ini, Bupati Serdang Bedagai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi minta seluruh PNS bersikap profesional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. PNS sebagai pelayan masyarakat harus dapat menempatkan diri pada posisi terbaik dalam memberikan teladan sekaligus pembelajaran politik di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu ditegaskan Bupati Sergai pada upacara hari kesadaran nasional 2013 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati di Sei Rampah,baru-baru ini Lebih lanjut dikemukakan Bupati, PNS tidak boleh berlaku diskriminatif di tengahtengah realitas politik yang berbeda, karena keberagaman dan perbedaan akan memberikan nuansa tersendiri dalam tatanan kehidupan demokrasi.

Bekerjalah demi kepentingan masyarakat, berikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi. “PNS harus berada diseluruh kepentingan masyarakat, itulah profesionalisme,” kata Bupati.

Dihimbau kepada PNS tetap konsisten melaksanakan tufoksi sebagai amanah dari masyarakat sesuai proporsi masing-masing.

Mengerjakan tupoksi secara profesional akan menciptakan keseimbangan dan sinergi positif serta harmonis dalam mewujudkan 5 butir visi Sergai. Yakni menjadi kabupaten terbaik di Indonesia dengan masyarakatnya yang pancasilais, religius, modern, kompetitif dan berwawasan lingkungan.

Dinilai berhasil dalam memimpin tanah bertuah negeri beradat dalam kondisi yang kompak dan kondusif selama dua periode, Bupati dan Wabup Sergai masing-masing menerima kepercayaan untuk ikut dalam kancah Pilgubsu 2013.

Namun hal ini diharapkan tidak menimbulkan riak-riak perbedaan memicu konflik di tengahtangah masyarakat.

Bupati minta seluruh PNS di Sergai secara bersama-sama saling bahu membahu menyukseskan pelaksanaan Pilgubsu 2013 dengan mempertahankan harmonisasi dan suasana kondusif di tengah-tengah masyarakat.(ARM)

ini salah satunya membuka lapangan kerja, harap Erry Nuradi.

Dalam rangka pengembangan sektor Industri di daerah ini, Bupati Erry mengharapkan para investor khususnya dari Swiss dapat mendirikan industri-industri baru khususnya yang berbahan baku karet dan coklat untuk memproduksi berbagai produk turunannya di daerah ini, harap Bupati.

Dubes Swiss Heinz Walker-Nederkoorn saat diterima Bupati Erry Nuradi, mengungkapkan bahwa pihaknya berharap agar melalui perikanan yang tumbuh dengan baik akan dapat mempererat hubungan antar bangsa termasuk antara pemerintah Indonesia,

Provinsi Sumatera Utara khususnya Pemkab Sergai.

Dubes Swiss Heinz Walker merasa terhormat telah dapat diterima Pemkab Sergai. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Swiss kami menyampaikan terima kasih atas penerimaan Pemkab Sergai” katanya seraya menambahkan, Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk kedua negara serta kehidupan industri masingmasing, ujar Heinz Walker.

Swiss sebagai negara industri yang terkait dengan perkembangan dunia saat ini berharap kerjasama antara Swiss dan Kabupaten Sergai dapat terus berlanjut serta berkembang di sektor lainnya di masa mendatang, pungkas Heinz Walker. (ARM)

Wabup Sergai Terima Audensi Guru PAUD SEI RAMPAH - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan Kakan Kesbangpol Linmas Drs. Ramses Tambunan, menerima audensi belasan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 4 kecamatan. Yakni kecamatan Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Sei Rampah di ruang rapat Wakil Bupati di Sei Rampah, Rabu lalu Dalam audensi itu, juru bicara rombongan guru PAUD Nurul Hasanah menyampaikan aspirasi kepada Wabup agar memberikan perhatian khususnya mengalokasikan anggaran dari APBD maupun anggaran pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan PAUD. Bantuan itu untuk peningkatan aktivitas belajar dan bermain seperti ruang belajar layak dan nyaman buat anak didik, buku pelajaran tambahan dan permainan edukasi serta pen-

ingkatan sumber daya manusia tenaga pengajar.s Menanggapi aspirasi tersebut, kata Wabup tidak dapat dipungkiri PAUD merupakan pendidikan mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. “Juga dalam pembentukan karakter dini yang sangat mempengaruhi masa depan mereka, bangsa dan negara,” ungkap Wabup.

PAUD sendiri tidak ditekankan semata kepada pemberian pengayaan pengetahuan anak, tetapi lebih diarahkan kepada pengembangan potensi dan daya kreatifitas. Tentu saja hal yang sangat penting adalah pada pembentukan sikap mental dan kepribadian anak yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama.

Pada kesempatan itu Wabup minta para guru PAUD ikhlas memberikan pendidikan kepada anak didik.

“Karena suatu kebanggaan kita sendiri apabila anak didik kita berhasil di masa depan,”pungkas Wabup.(ARM)

Pemko Tak Maksimal Alokasikan APBD 2012 TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjung Balai pada tahun anggaran 2012 telah membuat catatan negatif, karena tidak mampu membelanjakan anggaran sebesar Rp 62 miliar. Itu bermakna, APBD 2012 yang hampir Rp 470 M, tidak dapat dialokasikan dan dioptimalkan demi kepentingan pembangunan.

Padahal, diketahui masyarakat masih banyak memerlukan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan di daerah mereka.

Diakui, Musrenbang yang dilaksanakan dengan dana cukup besar itu, menyimpang dari keinginan masyarakat. Sedangkan, aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah selalu tertuang dalam Musrenbang tersebut.

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Kota Tanjung Balai,Dahnil KaroKaro kepada wartawan di ruang kerjanya,Rabu(23/

1).Menurut Dahnil, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Pemko Tanjung Balai tahun 2012 sebesar Rp 62 M itu, dikhawatirkan akan terancam tidak mendapatkan penerimaan dana bantuan daerah bawahan (BDB) dari Pemprov sumut sekitar 2,98 % (Rp 12 M).

Sedangkan APBD Kota Tanjung Balai untuk tahun 2012 juga tidak dapat disalurkan sekitar Rp 50 M."Apakah ini hanya politik sisa lebih atau clearing bank yang terlalu banyak digunakan Pemko Tanjung Balai ?,"tanya Dahnil.

Dengan SiLPA yang begitu besar tidak dapat dimanfaatkan Pemerintah Kota Tanjung Balai,Dahnil menilai kinerja Pemko Tanjung Balai sangat mengecewakan dan tidak maksimal dalam sudah membangun insfrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.(HER)

Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si bersalaman dengan tokoh masyarakat Melayu se-Kota Medan dan sekitarnya usai acara kunjungan silaturrahmi di Gubernuran Medan, Selasa (22/1).

Bupati Sergai Hadiri Silaturrahmi Masyarakat Melayu

Sekdako Binjai Diminta Mundur

Bupati Terima Audensi Dubes dan Investor Swiss SEI RAMPAH - Kabupaten Sedang Bedagai (Sergai) sebagai kabupaten pemekaran yang memiliki berbagai potensi dan daya tarik baik segi pariwisata, perikanan, perkebunan dan pertanian juga industri menarik perhatian para investor untuk menanamkan modal khususnya di sektor industri di daerah ini. Salah satu potensi yang menonjol dapat terlihat dari hamparan hijau lahan pertanian yang membentang disepanjang wilayah Sergai yang menjadikan daerah ini sebagai lumbung beras di Sumut dan mendapat penghargaan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Bupati Serdang Bedagai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si menyerahkan cenderamata kepada Duta Besar (Dubes) Swiss H.E. Heinz Walker-Nederkoorn usai acara kunjungan silaturrahmi di JW. Marriot Hotel Medan, Selasa (22/1). beberapa waktu yang lalu.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry

Nuradi, M.Si didampingi Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala saat menerima

kunjungan Duta Besar (Dubes) Swiss H.E. Heinz WalkerNederkoorn dan Presiden Direktur PT. Aquafarm Nusantara Freek Huskens beserta rombongan di JW. Marriot Hotel Medan, Selasa (22/1).

Lebih lanjut disampaikan sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai tentunya daerah ini mempunyai potensi baik perikanan dan kelautannya maupun pariwisatanya.

Dalam sektor perikanan, daerah tanah bertuah negeri beradat ini mempunyai industri pengekspor ikan seperti PT. Aquafarm Nausantara, sementara untuk sektor pariwisata, Sergai memiliki banyak objek wisata salah satunya Theme Park Pantai Cermin.

Sedangkan untuk sektor perkebunan, daerah ini memiliki lima perkebunan besar yang menghasilkan karet, coklat dan palm oil seperti PTPN, PT. Socfindo dan PT. PP. Lonsum, papar Bupati HT. Erry Nuradi.

Untuk itu, Bupati HT. Erry Nuradi mengharapkan pertemuan ini sebagai wadah silaturrahmi untuk mengembangkan potensi baik sumber daya alamnya maupun menarik investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan sektor industri ini diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan perekonomian yang akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanah bertuah negeri beradat

KPK POS

13

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melawan upaya hukum kasasi Miranda Swaray Goeltom, terpidana suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004. Kontra kasasi menjadi upaya hukum KPK dalam mempertahankan keyakinannya ihwal keterlibatan Miranda dalam kasus tersebut.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan banding terhadap vonis Angie. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, putusan MA terhadap Nazaruddin menambah keyakinan KPK bahwa rumusan tuntutan yang menjadi dasar dalam kasus Angie punya dasar legitimasi yang kuat. Putusan itu akan meningkatkan keyakinan dan moralitas penindakan di KPK karena konstruksi dan argumen hukumnya di akomodasi benteng terakhir penegak keadilan. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK lain mengatakan, Pasal 12 Huruf b yang diterapkan MA sudah sesuai dengan peran aktif Nazaruddin. Putusan MA untuk perkara Nazaruddin di harapkan menjadi yurisprudensi permanen.

Tak Bayar Pinjaman, Pengusaha Divonis Korupsi IMPIAN seorang pengusaha untuk memperluas jangkauan usahanya harus kandas. Pasalnya, sang pengusaha, Budiyanto Kurniawan sementara ini harus menerima kenyataan bahwa dirinya divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk dipenjara selama enam tahun.

Atas vonis ini, terdakwa, tim penasihat hukumnya dan tim penuntut umum Kejaksaan masih pikir-pikir. Jangka waktu untuk pikir-pikir selama tujuh hari. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim belum sesuai dengan tuntutan yang diharapkan penuntut umum, yakni divonis selama delapan tahun penjara.

Hukuman enam tahun dijatuhkan majelis hakim lantaran Budiyanto terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Selain pidana penjara, terdakwa Budiyanto juga dipidana denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Dalam putusannya, majelis juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,6 miliar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menurut Hakim Ketua Tati Hardianti, jika dalam satu bulan uang pengganti belum dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun.

Kasus ini bermula dari kedatangan rekan sewaktu terdakwa masih Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bernama Frederik. Dalam pertemuan itu, keduanya berkomunikasi mengenai membuat perusahaan kantong plastik. Namun, terdakwa Budiyanto merasa tak memiliki dana.

Akhirnya, Frederik bersama ibunya yang bernama Farida memperkenalkan terdakwa ke Edi Samsidi dan seorang General Manager Relationship PT BNI 46 Tbk, Yulianto. Dari Yulianto, terdakwa mengetahui syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kredit.

Atas pengetahuan itu, terdakwa menyanggupi seluruh syarat yang diajukan.

Saat mengajukan pinjaman, terdakwa memalsukan

identitasnya dengan mengganti nama menjadi Setiabudi Hartono. Tercatat pula, setiabudi menjabat sebagai Direktur Utama PT Lapindo Poli Plas Internasional yang terletak di Cibitung, Jawa Barat. Meski menggunakan nama palsu, pihak BNI tetap menyetujui pinjaman kredit terdakwa. Alhasil, terdakwa memperoleh pinjaman kredit sebesar Rp 26 miliar.

Namun, penggunaan uang kredit sebesar Rp26 miliar oleh terdakwa tak seluruhnya diperuntukkan untuk usaha.

Sebagian besar di antaranya digunakan terdakwa untuk membeli sejumlah properti, seperti tanah, rumah dan mobil hingga seluruhnya berjumlah Rp14,3 miliar. Beberapa miliar lainnya digunakan oleh Frederik dan Farida.

Untuk pembayaran cicilan kredit ke BNI dilakukan terdakwa hanya selama lima bulan. Mulai dari April hingga Agustus 2008. Sedangkan sisanya, tak dibayarkan lagi oleh terdakwa. Pihak BNI 46 beberapa kali menghubungi terdakwa agar membayar sisa cicilan. Namun, terdakwa tak bisa lagi dihubungi hingga akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

“Dapat disimpulkan aset berupa properti dan mobil tidak sesuai peruntukannya untuk pengembangan usaha plastik di PT Lapindo, sehingga memperkara diri terdakwa dan orang lain,” ujar Hakim Anggota Slamet Subagyo saat membacakan analisa yuridis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa pekan lalu.

Menurut anggota majelis hakim Sofialdi, akibat perbuatan terdakwa tersebut BNI 46 dirugikan Rp19,4 miliar. Kerugian BNI 46 ini merupakan kerugian negara.

Ia mengatakan, perbuatan terdakwa tersebut tak dilakukan sendiri. Melainkan, terdapat perbuatan dari beberapa orang lainnya.

Seperti perbuatan Frederik dan Farida yang menyarankan untuk mengajukan pinjaman ke BNI 46. Perbuatan keduanya masuk dalam kategori sebagai otak pelaku. Sedangkan terdakwa dan dua orang lagi, Edi Samsidi serta Yulianto merupakan pelaku turut serta yang melakukan tindak pidana.

(HUKUMONLINE.COM)

Rubrik KPK

KPK dan Komisi Yudisial Perbarui Nota Kesepahaman KPK dan Komisi Yudisial (KY) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penandatanganan dilakukan Ketua KPK Abraham Samad dan Ketua KY Eman Suparma di Kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya Jakarta, Rabu dua pekan lalu.

Sebelumnya, KPK dan KY telah menjalin kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga melalui penandatanganan MoU pada 1 Februari 2007 dan berakhir pada 2010.

“Kami sepakat memperbarui kesepahaman tersebut untuk meningkatkan kerja sama

dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dengan KY,” papar Abraham.

Abraham meyakini, agar berhasil dalam pemberantasan korupsi, maka harus dilakukan melalui serangkaian upaya yang terintegrasi, intensif, efektif, dan berkesinambungan antara penindakan dan pencegahan.

“Untuk itu, KPK dan KY sejak tahun 2007 sudah menjalin kerja sama untuk menjalankan strategi dan upayaupaya pencegahan dengan memanfaatkan kewenangan yang ada dengan melakukan berbagai kerjasama dalam melaksanakan strategi preventif (pencegahan) tersebut,” paparnya.

“Adapun ruang lingkup kerja sama saat ini antara KPK dan KY meliputi infor-

masi /data; tata kelola yang baik; pendidikan/pelatihan dan sosialisasi; kajian/penelitian; dan narasumber atau tenaga ahli,” lanjut Abraham.

KPK dan KY dapat saling memberikan informasi/data dalam mendukung tugas dan kewenangan masing-masing dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, terutama dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Pelaksanaan permintaan atau pemberian informasi/ data dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing pihak dan sesuai dengan peraturan perundangundangan,” papar Abraham.

Sementara itu, kerja sama dalam penerapan tata kelola yang baik dalam rangka pen-

cegahan tindak pidana korupsi meliputi pembangunan sistem integritas; sistem pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); Program Pengendalian Gratifikasi; Whistleblower's System; Program Pemantauan Peradilan Tindak Pidana Korupsi; dan program/kegiatan lain dalam rangka penerapan tata kelola yang baik.

Abraham menilai, KPK dan KY merupakan mitra strategis dalam optimalisasi dan efektifitas pemberantasan korupsi, menjaga kehormatan, dan martabat hakim sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. ”Transparansi dan akuntabilitas peradilan tidak saja

menjadi tanggung jawab hakim dan penegak hukum lainnya atau KY saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengawasinya,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Abraham menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan KY dan jajarannya karena telah membangun dan membina jaringan kerja dan komunitas atau Posko Pemantau Peradilan di berbagai Daerah. “Bahwa dalam percepatan pemberantasan korupsi, khususnya dalam rangka menegakan martabat dan kehormatan hakim, kerjasama ini menjadi sangat penting,” ucapnya.

“Besar harapan kami bahwa kerja sama strategis ini hendaknya mampu memicu perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik,” tandas Abraham.(HUMAS)

BANTUAN KORBAN BANJIR– Ketua KPK Abraham Samad (kiri) usai menyerahkan bantuan kepada sejumlah karyawan yang menjadi korban banjir di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1). KPK menghimpun sumbangan sukarela yang diberikan kepada korban banjir di Jakarta serta sejumlah karyawan KPK yang turut merasakan dampak banjir tersebut.

Kejaksaan Akui Legal Standing LSM KEJAKSAAN seringkali menjadi pihak termohon dalam praperadilan yang diajukan LSM pegiat anti korupsi. Sebut saja Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Gorontalo Corruption Watch (GCW).

MAKI beberapa kali mempraperadilankan penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Kejaksaan. Sementara, Hajar Indonesia, Lepas, dan PPMI sempat mempraperadilankan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah walau akhirnya tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan selalu berdalih permohonan tidak dapat diterima karena LSM bukan merupakan “pihak ketiga berkepentingan” sebagaimana diatur Pasal 80 KUHAP. LSM dianggap tidak memiliki legal

standing atau kedudukan hukum karena hakim praperadilan seringkali mendefinisikan pihak ketiga berkepentingan sebagai korban atau pelapor.

Persepsi ini juga sering digunakan Kejaksaan ketika menghadapi praperadilan yang dimohonkan LSM. Namun, dengan adanya putusan MK yang menolak uji materi mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, tafsir pihak ketiga berkepentingan diperluas menjadi masyarakat yang dalam hal ini bisa diwakili LSM. Putusan itu membuat Kejaksaan mulai mengubah pandangan mengenai pihak ketiga berkepentingan.

Wakil Jaksa Agung Darmono akhirnya mengakui legal standing LSM dalam mengajukan praperadilan. “Ya, kalau itu sudah menjadi putusan MK, harus kita patuhi. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat,” katanya, Selasa pekan lalu.

Senada, Kepala Pusat Penerangan Hukum

Kejagung Setia Untung Arimuladi juga mengatakan sependapat dengan putusan MK. “Prinsipnya sependapat, terutama terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bisa saja pihak ketiga dalam hal ini adalah LSM atas nama masyarakat,” ujarnya.

Namun, putusan MK tersebut sepertinya tidak berpengaruh pada padangan hakim di pengadilan. Selain karena Mahkamah Agung (MA) belum mengeluarkan peraturan atau surat edaran untuk menyamakan persepsi hakim, MA juga masih memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menafsirkan pihak ketiga berkepentingan.

Pandangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang tidak bisa disalahkan. Sebab, hingga kini MA belum merasa perlu mengeluarkan PERMA ataupun SEMA untuk mengukuhkan legal standing LSM. Pertimbangan untuk menerima atau menolak legal standing LSM masih

diserahkan pada otorisasi hakim praperadilan.

Selama ini, KUHAP tidak mengatur secara jelas makna pihak ketiga berkepentingan. Akibatnya, makna pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP menjadi multitafsir, sehingga ada sebagian hakim yang mengakui kedudukan hukum LSM, banyak pula hakim yang tidak mengakuinya.

Salah satu contoh hakim yang mengakui legal standing LSM adalah hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Pada 13 Desember 2011, dalam putusannya, hakim mengakui legal standing GCW, bahkan mengabulkan permohonan praperadilan GCW untuk membuka kembali penghentian penyidikan kasus korupsi Fadel Muhammad.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ini dikuatkan oleh pengadilan di tingkat banding.

Dikabulkannya praperadilan GCW inilah yang menjadi alasan Fadel Muhammad mengajukan

permohonan uji materi ke MK. Fadel mempermasalahkan pendefinisian pihak ketiga berkepentingan yang tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Nyatanya, MK menolak permohonan uji materi Fadel dan memperluas tafsir pihak ketiga berkepentingan. Pihak ketiga berkepentingan tidak hanya diartikan sebagai korban maupun pelapor, tapi masyarakat luas, dalam hal ini bisa diwakili sekumpulan orang/LSM yang memiliki tujuan sama demi kepentingan umum.

Putusan MK ini tentu membawa angin segar bagi para pegiat anti korupsi, seperti ICW dan MAKI. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah mengapresiasi putusan MK dan berharap ke depan, tidak ada lagi perbedaan pandangan hakim di seluruh Indonesia mengenai tafsir pihak ketiga berkepentingan.

(Hukumonline.com)

bersejarah.

“Selama ini saya tidak melihat adanya upaya yang konkret dari pemerintah untuk melindungi dan melestarikan gedung-gedung penegakan hukum,” ujarnya kepada hukumonline.

Jangankan gedung yang punya nilai historis dengan penegakan hukum, gedunggedung bersejarah pun acapkali menjadi korban untuk kepentingan bisnis.

Menurut Prof. Mardjono, persoalannya bukan karena ketiadaan peraturan yang melindungi. Tetapi lebih pada upaya membangun kesadaran akan pentingnya melestarikan peninggalan sejarah sebagai refleksi realitas yang bisa diambil pelajaran dari masa lalu, khususnya sejarah penegakan hukum.

Sebagian mereka sudah dilestarikan dan dijadikan cagar budaya tanpa mengidentifikasi khusus sebagai lembaga hukum.

Misalnya, gedung Musium Sejarah Jakarta, yang dibangun pada 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoen Coen.

Gedung ini pernah dijadikan sebagai kantor Raad van Justitie, disamping fungsi utama sebagai balaikota. Raad van Justitie.

Menurut Mr. R. Tresna, dalam bukunya Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (1957), Raad van Justitie adalah badan peradilan tingkat pertama dan terakhir untuk pegawai dan serdadu Belanda.

Sebagaimana diuraikan Tresna, struktur pengadilan bentukan Hindia Belanda juga ditemukan di berbagai daerah, dan tentu saja punya gedung historis yang mungkin sebagaian besar sudah lenyap.(HUKUMONLINE.COM)

Menggugah Kesadaran atas Nilai Historis Gedung Hukum BERUNTUNGLAH kita memiliki pelaku sejarah yang mau menceritakan kembali apa yang mereka alami, dengar, dan lihat. Seberuntung itu pula kita memiliki komunitas historia dan ahli sejarah yang mau menelusuri bukti-bukti kesejarahan untuk diperlihatkan kepada generasi kini.

Dari dokter Firman Lubis, misalnya, kita tahu gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di depan Taman Suropati pernah dijadikan sebagai lokasi sidang sejumlah tokoh yang dituduh terlibat peristiwa Gerakan 30 September 1965.

“Pengawalan cukup ketat, antara lain dengan memarkir beberapa kendaraan lapis baja di muka gedung Bappenas,” kenang Guru Besar

FKUI itu. ‘Di luar gedung disediakan beberapa pengeras suara sehingga orang-orang yang berkumpul di sekitar Taman Surapati dapat mendengarkannya,” tulis Firman dalam bukunya ‘Jakarta 1960-an: Kenangan Semasa Mahasiswa (2008).

Tentu saja bukan hanya Firman yang punya jasa mengingatkan sejarah gedung-gedung di Ibukota.

Jasa rohaniwan Adolf SJ Heuken bisa dibilang sebagai orang yang sangat berjasa menceritakan kembali kisah gedung-gedung historis di Batavia. Dalam beberapa kesempatan ia mengkritik pemerintah daerah yang gampang membongkar gedung bersejarah.

Komunitas-komunitas historia juga punya agenda rutin memperkenalkan gedung-gedung bersejarah

kepada generasi muda. Napak tilas ke gedung-gedung bersejarah itu bukan hanya melihat nilai historis gedung, tetapi juga tokoh dan lembaga di balik gedung tersebut.

Tetapi nyaris tak pernah secara khusus bernapak tilas ke gedung-gedung penegakan hukum. Padahal ini penting untuk menjawab, misalnya, dimana pertama kali kantor advokat berdiri di Jakarta, atau dimana letak pengadilan pertama? Mahkamah Agung termasuk lembaga yang beberapa kali memuat foto gedung lamanya dalam laporan tahunan. Gedung lama Mahkamah Agung di kompleks Kementerian Keuangan sekarang masih berdiri kokoh.

Ketika hukumonline melakukan penelusuran ke

lembaga-lembaga hukum tidak mudah menemukan dokumentasi itu. Selain karena pejabat yang bertugas tak tahu persis, buku yang mendokumentasikan sejarah gedungnya pun sulit didapatkan. Mungkin juga karena jejak gedung lama sudah tak ada sama sekali. Kalaupun ada, uraiannya tidak mendetil sebagaimana layaknya sejarah gedung Mahkamah Konstitusi, atau sejarah kubah gedung DPR. Advokat, yang oleh UU No. 18 Tahun 2003 dinyatakan sebagai penegak hukum, juga kurang memiliki rekaman perjalanan gedung organisasinya. Kantor-kantor firma hukum pada masa-masa awal Republik sedikit disinggung dalam buku Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan

dan Perubahan (1990).

Minimnya catatan histiros gedung hukum tak lepas dari penghargaan kita terhadap arsip. Tengoklah arsip-arsip lama di pengadilan yang ditumpuk begitu saja tanpa menggunakan sistem pengarsipan nasional. Padahal setiap lembaga berkewajiban mengamankan, melindungi dan melestarikan arsip yang penting bagi kepentingan nasional.

Kurang Perhatian Perhatian terhadap gedung hukum bersejarah diakui Prof.

Mardjono Reksodiputro, sangat minim. Tokoh pendidikan hukum yang kini menjabat sebagai Sekretaris Komisi Hukum Nasional (KHN) ini berpendapat kurangnya pelestarian gedung hukum tak lepas dari minimnya perhatian pada pelestarian gedung-gedung hukum yang

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

Banggar Pending 30 Pos Dana Di Dinas PP dan KB TANJUNGBALAI - Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Tanjungbalai, Rabu (16/1) kemarin dalam pembahasan R.APBD Tahun 2013 pending sebanyak 30 dana Pos Anggaran Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) tahun anggaran 2013. Ini terungkap dalam pembahasan Banggar Legislatif dan Eksekutif.

Dalam pembahasan R. APBD Tahun 2013. Kadis Hj. Delima, S.pd dan kabidnya mengajukan berbagai Pos dana kegiatan sebanyak 30 pos kegiatan, tetapi 30 pos kegiatan itu banyak yang tumpang tindih.

Diantaranya, kegiatan pembinaan TKW/Traffiking, KDRT, Pembinaan siswa berprestasi 40/orang, Pembinaan usaha ibu rumah tangga serta lainnya.

Dari berbagai dana pos kegiatan disampaikan Kadis Perempuan dan KB tersebut mendapat protes dari anggota banggar DPRD Leden Butar-butar dan

Zainuddin, Ainul Fuad, Ridwan, serta Hamdayani.

Mereka banggar itu mengatakan, bahwa berbagai dana pos kegiatan Dinas Perempuan dan KB tersebut sebagian dananya ada di dinas lain.

Untuk itu anggota banggar DPRD meminta pada pimpinannya supaya menunda pos dana kegiatan yang terkesan tumpang tindih itu, sudah ada pos anggarannya di dinas lain, kembali diposkan dinas KB, kesannya dana tersebut sia-sia, untuk itu anggota banggar DPRD minta pos dana kegiatan dinas KB tumpang tindih supaya dipending.

Pimpinan banggar DPRD Surya Darma, AR saat dikonfirmasi wartawan usai pembahasan membenarkan, bahwa semua pos dana anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB karena tumpang tindih dipending. "Sekitar 30 pos dana kegiatan didinas itu kita pending, karena tidak tepat sasaran,”katanya.(HER)

Panwas : Warga Jangan Takut Adukan Pelanggaran Pilgubsu MEDAN - Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Sumut melalui Divisi Pelanggaran dan Penindakan Panwaslu Sumut Ahmad Solihin SH, mengimbau masyarakat Sumatera Utara untuk jangan takut melaporkan setiap bentuk pelanggaran pilgubsu. Baik pelanggaran tersebut ditemukan menjelang maupun disaat kampanye Pilgubsu, hingga kegiatan hari H pencoblosans.

Hal tersebut disampaikan Solihin bersama Ketua Panwaslu Sumut David Susansto SE, di kantor Panwaslu, Jalan Darussalam, Jum’at (25/1).

"Laporkan bila menemukan pelanggaran ke Panwaslu terdekat, jangan takut. Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran ke Panwaslu melalui bukti tulisan, foto dan rekaman atau video. Kemudian masyarakat yang akan memberikan aduan harus melengkapi data beserta copy KTP. Masyarakat dapat juga melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu yang berada di setiap kecamatan", tambah Solihin. Bentuk pelanggaran yang biasanya terjadi antara lain, melakukan kampanye di tempat ibadah, seperti

Chairuman-Fadly: Pelayanan Kesehatan Wajib Ditingkatkan MEDAN - Calon Gubernur Sumatera Utara, H Chairuman Harahap yang berpasangan dengan H. Fadly Nurzal menegaskan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus ditingkatkan dan dilaksanakan secara merata. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sesuai dengan semakin meningkatnya anggaran untuk itu bidang kesehatan.

“Tidak boleh ada terjadi perbedaan atau pilih kasih dalam pelayan kesehatan kepada warga yang tinggal di perkotaan, maupun di pelosok pedesaan,” tegas Chairuman, di Medan barubaru ini.

Menurut Chairuman, pemerintah bersama DPR RI setiap tahun terus berupaya membahas dan meningkatkan alokasi anggaran untuk menambah berbagai fasilitas kesehatan di setiap provinsi di tanah air ini.

Bahkan, katanya, pemerintah tahun ini mengalo-

kasikan sebesar Rp31 triliun melalui APBN untuk Kementerian Kesehatan. Anggaran untuk pembangunan kesehatan itu ditambah lagi dengan APBD masing-masing provinsi serta kabupaten/kota.

Peningkatan anggaran pembangunan kesehatan tersebut, lanjut dia, tentunya harus diimbangi dengan optimalisasi pelayanan kesehatan pada masyarakat tanpa membedakan latar belakang status sosial dan ekonomi mereka.

“Jangan karena pasiennya orang miskin, lalu hanya diberikan pelayanan seadanya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi,” ujar Chairuman.

Lebih lanjut Calon Gubernur (Cagub) Sumut ini mengatakan, tekad dan komitmennya akan mendorong percepatan pemerataan pembangunan di provinsi berpenduduk sekitar 13 juta jiwa itu, salah satunya di bidang kesehatan. Optimali-

sasi pembangunan di bidang kesehatan harus terus dilakukan secara berkesinambungan, karena kesehatan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat.

Salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan, pihaknya akan menjadikan pembangunan kesehatan di pedesaan sebagai salah satu program prioritas.

Upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan itu, katanya, merupakan bagian dari program membangun dari desa yang akan direalisasikan ChairumanFadly jika mereka nantinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumut melalui Pilkada pada 7 Maret 2013.

Dia menilai, sarana infrastruktur di sejumlah desa di Sumut, termasuk pusat pela-

yanan kesehatan dan jalan raya masih perlu dibenahi agar desa-desa di provinsi ini tumbuh dan berkembang secara baik.

“Infrastruktur di bidang kesehatan dan jalan raya di pedesaan harus dibangun secara baik dan berkualitas, sehingga akan berdampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat,”ujarnya.

(RUD)

Yayasan Nur Ibrahimy Gelar Lomba Pildacil

mesjid, gereja atau wihara, lokasi pendidikan dan pelayanan masyarakat, seperti sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas.

Kemudian keterlibatan PNS dalam kampanye pemenangan salah satu calon, dan menempelkan alat peraga kampanye di sejumlah pohon.David Susanto juga berharap masyarakat Sumut dapat menyelamatkan Pilgubsu dari segala bentuk kecurangan dan pelanggaran.

Dibgaian lain Panwaslu Sumut juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjebak dalam "money politic" selama proses kampanye dan penyelenggaraan Pilgubsu pada 7 Maret mendatang.

Pimpinan Panwaslu bagian umum, Ester Ritonga mengharapkan masyarakat Sumatera Utara dapat bijak dalam memilih pemimpin. "Stop money politik dalam bentuk apapun", ujar Ester di ruangan Ketua Panwaslu.

Ester yakin masyarakat Sumaterra Utara sudah lebih pintar dalam menentukan sikap. "Pilihlah pemimpin yang bijak untuk masa depan Sumatera Utara yang lebih cerah,” ujarnya. (MH)

Kekayaan Pasangan Cagubsu Diumumkan 15 Pebruari MEDAN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara akan mengumumkan jumlah harta kekayaan lima pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, pada 15 Februari 2013.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Irham Buana Nasution di Medan, Jumat kemarin. “Pengumuman itu akan dilakukan setelah ada verifikasi dan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas jumlah harta kekayaan yang dilaporkan,”kata Irham Buana kepada wartawan.

Berdasarkan komunikasi yang dilakukan selama ini, tim dari KPK akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap harta kekayaan lima pasangan cagub dan cawagub Sumut tersebut pada 14-15 Februari. Secara teknis, proses klarifikasi dan verifikasi mengenai jumlah harta kekayaan itu tergantung dari kebijakan tim yang akan diturunkan KPK. Anggota KPU dan Panitia Pengawas Pemilu

SUMUT

(Panwaslu) Sumut akan mendampingi tim dari KPK tersebut yang akan mendatangi tempat tinggal seluruh pasangan cagub dan cawagub. Setelah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi, baru KPK mengumumkannya agar masyarakat mengetahui jumlah kekayaan lima pasangan calon tersebut. “Rencananya, sebelum masa kampanye sudah diumumkan,” katanya.

Selain tim verifikasi, kata dia, KPK juga akan menurunkan empat direktur di bagian pencegahan pada akhir Januari 2013 untuk memberikan edukasi tentang komitmen antikorupsi dan penggunaan dana kampanye.

Dalam kegiatan itu akan dilakukan juga deklarasi antikorupsi dan penandatanganan pakta intergitas seluruh pasangan calon untuk tidak melakukan korupsi jika mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Sumut. Pilkada Sumut akan diikuti lima pasangan Calon Gubsu dan Calon Wagubsu.

(RUD)

RANTAUPRAPAT - Dalam rangka memperingati maulid nabi Muhammad SAW, Yayasan Nur, Ibrahimy gelar lomba Pildacil. Pesertanya siswa mulai tingkat TK, MDA, MTS dan Aliyah berjumlah 228 peserta. Acara dilaksanakan di pelataran halaman sekolah dihadiri orangtua murid, ketua dan sekretaris yayasan serta tokoh agama dan para alim ulama Labuhanbatu, Kamis, (24/1).

Ketua Panitia Drs. Zulkarnaen Nasution mengatakan lomba Pildacil ini dilaksanakan sesuai petunjuk pengurus sekolah yayasan. Momen ini kita laksanakan bersamaan dengan bulan maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 24 Januari 2013. “Acara dilangsungkan selama dua hari 2425 Januari 2013,”katanya.

Diungkapkannya, kegiatan ini merupakan support sejak sedini kepada siswa sehingga ke depan diharapkan para siswa lebih berani tampil dan percaya diri.

Sekretaris Yayasan Drs. Abd Hamid Zahit dalam kata sambutannya mengatakan perlombaan ini kita laksana-

kan dirangkai dengan penyambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Kita manfaatkan waktu libur untuk mengadakan perlombaan gelar lomba Pildacil sekaligus mencoba keberanian dan kebolehan anak-anak tampil di hadapan public,”ujarnya.

Bukan itu saja lanjutnya, ke depan lomba ini akan kita adakan antar sekolah. Bagi pemenang panitia mempersiapkan tropy serta uang pembinaan dari sekolah.

Selanjutnya kata Hamid yang dikenal sebagai ustad kondang ini, menghimbau seluruh sekolah sejajaran Kemenag Kabupaten Labuhanbatu, mari kita manfaatkan waktu libur membuat kegiatan, khususnya di hari-hari besar Islam. Tujuannya untuk memperkenalkan hari-hari besar agama Islam kepada para generasi muda. Termasuk dalam upaya membentengi mereka dari arus era globalisasi yang semangkin canggih ini.

“Jika sejak awal kita kenalkan nilai dan ajaran agama Islam kepada mereka, saya yakin mereka akan

Sekretraris Yayasan Drs. H. Abd.Hamid Zahid, para Guru dan dewan juri ketika memberikan Kata sambutanya kepada para peserta lomba Pildacil Tingkat Sekolah. memiliki pegangan hidup yang kuat. Anak-anak juga dapat memilah mana yang baik dan buruk,”ungkapnya.

Bupati Labuhanbatu, melalui Kabag Humas Abdulrahman Hasibuan kepada KPK Pos mengatakan rasa salut dan bangganya kepada sekolah Nur Ibrahimy. Teruma kepengurusaan yaya-

san. Katanya sekolah ini patut dicontoh sekolah lain, sebab disamping manajemennya cukup baik, sekolahnya bersih, dan muridnya banyak berhasil melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahkan telah banyak yang berhasil menjadi TNI, POLRI, Dokter, dan lain-

nya.

Lebih lanjut Abdurrahman menjelaskan sekolah yayasan ini sering melaksanakan kegiatan posisif.

Antara lain mengadakan perlombaan Hafiz Qur’an, Pildacil dan ini kesemua memiliki manfaat sangat besar kepada anak-anak didik. (HAH)

Bupati Sergai Lantik 22 Pejabat Eselon II dan III SEI RAMPAH - Dalam rangka proses regenerasi dan kaderisasi organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kompetensinya, Bupati Sedang Bedagai (Sergai) Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi melantik 5 pejabat Eselon II dan 17 Pejabat Eselon III untuk ditempatkan di beberapa Satuan Kerja Daerah (SKPD) di daerah ini.

Pelantikan pejabat Eselon ini dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks kantor Bupati Sergai, Jumat (18/ 1) dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Ir. H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati dan para Kepala SKPD serta undangan lainnya.

Lima orang pejabat esselon II yang dilantik adalah Drs. Rachmad Karo-Karo yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Drs. Herlan Panggabean sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Kadis Parbudpora) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Kemudian Drs. Joni Wal-

ker Manik yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Kadis Parbudpora dan Drs. Djamal Agustar dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan menjadi Kepala Pelaksana BPBD Sergai serta Drs. Darwin Sitepu, MAP sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Sergai menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan.

Sementara 17 Pejabat Eselon III yang dilantik antara lain Drs H. Mariyono SP menjadi Kabag Perekonomian Setdakab Sergai, Dra Indah Dwi Kumala yang untuk kedua kalinya menjabat sebagai Kabag Humas Setdakab Sergai, Drs. Nasrul Aziz Siregar menjadi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal, Kabag Organisasi Henry Suharto, SH dan Asrul Rasimin SH, MM sebagai Pj. Kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset.

Bupati Sergai dalam sambutan mengatakan pelantikan kali ini bagian dari tour of duty dan tour of area dan merupakan hasil penilaian serta pengawasan terhadap kinerja para pejabat. Khususnya Eselon II dan III, sehingga dirasa perlu dila-

UCAPAN SELAMAT - Bupati Sergai didampingi Wabup memberikan ucapan selamat kepada Drs.Joni Walker Manik usai dilantik di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (18/1). (Photo :ARM) kukan rotasi guna penyegaran.

Lebih lanjut dikatakan Bupati sebagai PNS profesional dibidangnya, para pejabat dituntut tidak jemu meningkatkan kemampuan dan keahlian serta pengetahuan, demi meningkatkan kapasitas dan prestasi kerja agar memenuhi target-target yang ditetapkan.

“Dalam melaksanakan tupoksinya sehari-hari, para pejabat harus menjadi lini terdepan menunjukkan prilaku PDLT (prestasi, dedi-

kasi, loyalitas dan tidak tercela),” kata Bupati.

Diingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik, setiap kinerja akan tetap dievaluasi, disiplin dan kinerja serta kehadirannya.

Untuk itu harus memacu diri agar lebih disiplin dan meningkatkan kinerja di masing-masing unit kerja karena tanpa disiplin mustahil kita dapat mencapai visi dan misi kabupaten tanah bertuah negeri beradat yang kita cintai ini.

Enam pedoman yang di-

minta Bupati agar dilaksanakan saat mengemban amanah yakni menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab, penyelesaian yang sempurna atas setiap tugas-tugas, ketajaman dalam menganalisa persoalan, disiplin dan loyal terhadap pimpinan, kerja sama dalam pengembangan jaringan kerja dan mendorong terlaksananya segala program kerja yang direncanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ditetapkan.

(ARM)

KPK POS

9

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

POLITIK

SUMUT

Musrenbang Harus Mampu Ubah Mindset Masyarakat BINJAI - Daya nalar lapisan masyarakat Kota Binjai terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat minim. Hal ini diakibatkan tidak adanya sosialiasi Undang-Undang dan Peraturan itu kepada masyarakat.

Pandangan ini dikemukakan Direktur Eksekutif LSM WANACAKRA Kota Binjai Gito Affandy Jumat pekan lalu kepada koran ini. "Terkait pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan Pemko Binjai dari waktu ke waktu tidak dipahami masyarakat sehingga masyarakat lebih banyak mengamini apa yang diputuskan pemerintah.

Untuk itu kata Gito perlu dilakukan upaya pencerahan Pemko Binjai sehingga mindset masyarakat dapat diubah.

Bahkan bukan tidak mungkin kebanyakan Masyarakat yang tidak tahu apa fungsi dan tugas wakil rakyatnya.

Menurut Gito, ada bebera-

pa Undang-Undang dan Peraturan yang wajib diketahui masyarakat. Antara lain Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum, Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa peran masyarakat diatur pada Bab VI pasal (8-9), Undang Undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Dengan pemahaman Undang-Undang dan Peraturan tersebut, maka Kota Binjai dapat segera berubah menjadi kota mungil, yang penuh suksesi bebas dari kemiskinan ditopang dengan berbagai bidang yang patut dijadikan Kota percontohan dengan komdisi Masyarakat yang dominan cerdas,� tegas gito.(SBR)

Walikota Hadiri Pelantikan GP-TENDIK Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Kepengurusan Gabungan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (GP- Tendik) Indonesia Kota Tanjungbalai masa bhakti 2012-2017 dilantik di pendopo rumah dinas Walikota Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (22/1).

Pelantikan yang dipimpin Ketua DPD GP-Tendik Provinsi Sumatera Utara Drs FJ Pinem M.Sc MPd dan Sekretaris Abdul Latif SPd, dihadiri Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M.Hum, Ketua DPRD H Romaynoor SE, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), tokoh agama dan masyarakat Kota Kerang.

Pelantikan GP-Tendik ini juga diisi seminar sehari yang diikuti sekitar 500 peserta dengan menghadirkan nara sumber Prof DR Abdul Munir MPd Guru Besar Unimed dan DR Marzuki Lubis SH MHum Dosen Kopertis Wilayah-I. Susunan pengurus GPTendik masa bhakti 20152017 Ketua Deddi Anshari SPd MSi, Wakil Ketua Sunar SPd, Drs Andika Cahyadi

MPd, Drs H Fachri Sinaga, Sekretaris Aminullah B Aly Harahap SPd dan Bendahara Dra Rosmina MM. Kepengurusan ini juga dilengkapi dewan penasihat dan ketuaketua bidang seuai AD/ART GP-Tendik Indonesia.

Ketua GP-Tendik Tanjungbalai Deddi Anshari Spd dalam sambutannya menyatakan, kehadiran GP-Tendik di Tanjungbli bukanlah menjadi saingan bagi organisasi profesi sejenis lainnya seperti PGRI dan AGBI, tetapi dapat menjadi sebuah kemitraan dan pembelajaran dalam menampung, menyahuti, sekaligus mewujudkan aspirasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe MHum mengatakan, perubahan sosial begitu deras ditambah lagi pengaruh nasional dan internasional semakin mengkhawatirkan. Tentunya, tenaga pendidikan memiliki tanggungjawab yang sangat berat dan harus mampu menyahuti berbagai hal yang lebih sinergis mengatasi tantangan tersebut." ungkapnya. (HER)

ILPPD Pemkab Asahan 2012 Diapresiasi KISARAN - Dibawah kepemimpinan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dan Wakil Bupati,H Surya Bsc terhitung sudah kedua kalinya menggelar kegiatan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau disebut ILPPD. Kegiatan tersebut sangat mendapat respon yang positif dari seluruh elemen masyarakat.

Di antaranya respon positif tersebut terungkap dari seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Daerah pemilihan IV, Drs Bustami HS yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Asahan terhadap ILPPD kepada masyarakat merupakan hal yang sangat luar biasa. “Apresiasi yang tinggi bagi Bupati Asahan yang berani menyampikan hasil pembangunanya ke publik secara terbuka. Dan kita harapkan kepala daerah yang lain berani menyampaikan hasil pembangunannya melalui ILPPD kepada masyarakat, apalagi hal ini merupakan kewajiban kepala daerah,“ demikian kata Bustami HS saat memberikan sambutnya disela-sela mengikuti ILPPD Asahan di Gedung Olahraga Kisaran, baru-baru ini.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD

Sumut, Muslim Simbolon mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Bupati Asahan merupakan perwujudan pemerintahan yang jujur dan transparan dan akuntabel, namun diminta kepada Bupati Asahan untuk tetap menerima saran dan kritikan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, agar kedepan pembangunan Asahan lebih baik.

Selain itu, Muslim juga meminta Bupati Asahan terus melakukan ILPPD tersebut kepada masyarakat, apalagi ILPPD Kabupaten Asahan ini baru pertama dilakukan di Sumut, Bupti juga harus terus melakukan pengawasan sehingga masyarakat juga dapat mengawasi semua kegiatan pembangunan di daerah masing-masing.

Dihadapan ribuan masyarakat yang memenuhi Gedung Olah Raga (GOR) Kisaran, Bupati Asahan menjelaskan tujuan kegiatan tersebut yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tahun 2012 sekaligus sebagai bahan masukan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya. (IN)

(Kiri) KUNKER - Bupati Sergai didampingi Wabup dan Sekdakab saat menerima kunjungan kerja study banding Pemkab Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat H.T.Rizal Nurdin kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah. (kanan) PHOTO BERSAMA - Bupati Sergai didampingi Wabup dan Sekdakab photo bersama dengan rombongan pejabat Pemkab Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Photo :ARM

Pemkab Pulang Pisau Kunker ke Sergai SEI RAMPAH - Dua puluh lima pejabat Pemkab Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipimpin Sekdakab Drs.Junaidi Akik, Jumat (18/1) kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka study banding ke Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Kunker ini diterima Bupati Sergai Ir. HT. Erry Nuradi, M.Si didampingi Wabup Ir. H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, Asisten Pemerintahan Umum Rudy Sitorus SH, Kepala Bapeda Ir. H. M. Taufik Batubara, M.Si serta Kabag Pemerintahan dan Kerjasama H. Chairin F. Simanjuntak, S.Sos, MM di ruang rapat H. T. Rizal

Nurdin kompleks kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Pimpinan rombongan Sekdakab Pulang Pisau Drs. Junaidi Akik didampingi Ketua Komisi III DPRD Ade Haryo kepada Bupati Sergai menjelaskan tujuan kunker untuk saling tukar menukar informasi juga melihat langsung keberhasilan-keberhasilan program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).

Menurutnya, Sergai sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran dan masih berusia muda tapi dari data maupun informasi, perkembangan pembangunan daerah ini pesat sehingga perlu diadopsi

untuk bahan pembanding. Apalagi sebagai kabupaten pertama di Sumut yang telah melaksanakan program PATEN. Menyambut para tamunya, Bupati mengucapkan selamat datang.

Juga menjelaskan potensi sumber daya alam di Sergai yang dimekarkan 2003 ini.

Dijelaskannya, sejak memiliki Bupati dan Wabup defenitif 2005, Sergai terus meningkatkan pembangunan di berbagai sector. Pertanian, pariwisata, perikanan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Untuk menggali potensi sumber daya, jajaran pemerintahan terus menggalang kebersamaan dengan mas-

yarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk program PATEN, Sergai telah melaksanakannya sejak 2009 sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjutnya, daerah yang Bupati dan Wabupnya sama-sama maju pada Pilgubsu 2013 mendatang selalu menghimbau seluruh PNS dan masyarakat agar selalu menjaga kekondusifan.

Diakhir sambutannya Bupati berharap dengan adanya kunker Pemkab Pulang Pisau ke tanah bertuah negeri beradat ini, dapat menjadi wadah saling bertukar ilmu dan pengalaman satu sama lainnya.(ARM)

Camat Dorong Kades Gudang Garam Calon Lagi BINTANG BAYU - Pembangunan yang hampir merata disemua dusun Desa Gudang Garam dan itu baru satu periode kepemimpinan Purwono menjabat kepala desa bagaimana kalau beliau menjabat hingga dua periode.Apakah ini perlu kita lanjutkan...? seru Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar,SH dihadapan puluhan warga Gudang Garam.

Sontak seruan sang camat disambut warga lanjutkan.Demikian situasi yang terekam wartawan KPK Pos saat acara Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) bangunan fisik saluran parit dari dana PNPM-Mp Integrasi yang dirangkai dengan acara musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2013 di Balai Desa Gudang Garam.

PNPM integrasi sangat berbeda dengan PNPM reguler yang berdasarkan perengkingan.Integrasi ini berdasarkan kepintaran dan kepandaian pihak yang terkait dalam hal ini juga kepala desa dalam memberikan loby-loby di kabupaten dalam kegiatan musyawarah antar kecamatan.Ini tidak terlepas dari kelihaian kepala desa.Ini sangat menjadi tuah bagi Desa Gudang Garam,ujar Camat me-

muji.

Seterusnya kita harus lebih guyub agar apa yang tersimbol di PNPM itu yakni gabungan dari beberapa lidi yang menjadi kuat membuang sampah juga menjadi sikap dan sifat warga Gudang Garam.Bukan masyarakat saja tapi semua pihak baik Kades,LKMD, BPD dan Prangkat Desa harus guyub, Sementara itu sebelumnya, Kepala Desa Gudang Garam,Purwono dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada tim pelaksana kegiatan (TPK) yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaannya.Selanjutnya kita juga harus bersyukur,desa kita sudah tiga kali didanai PNPM baik Reguler maupun Integrasi.Tahun 2009 desa kita mendapat dana untuk pembuatan sumur bor didusun III, dimana selama ini kita sangat kesulitan untuk masalah air.Dan seiiring waktu dari iuran pengambilan air minum kita sudah menyimpan keuntungan 1,5 Juta.

Tahun 2011 kita kembali menerima dana dari PNPM untuk pembuatan saluran parit sepanjang

TERIMA BERKAS - Kades Gudang Garam Purwono (kanan) menerima berkas Lpj TPK dari Dani disaksikan Camat Bintang Bayu. (ARM) kan dengan biaya 300 Ribu.

1600 Meter.Terakhir 2012 kita Sementara itu,Ketua TPK Dani kembali terdanai lewat PNPM Setiawan dalam laporannya memaIntegrasi untuk pembuatan saluran parkan,bahwa dana yang diterima parit sepanjang 1123 Meter.Selain 267.645.800.Untuk fisik dari dana PNPM,lanjut Purwono 254.264.500 yang terdiri dari bahan dana alokasi desa (ADD) tahun 162.646.00,belanja alat 1.128.500 2012 juga sudah dikerjakan yakni dan upah 90.490.000.Kemudian untuk perehaban teras kantor Ke8,29 Juta untuk operasional TPK pala Desa,pembuatan bak penamdan 5,35 Juta untuk operasional pungan air dan menempah pentas UPK,terang Dani.(ARM) dan teratak yang nantinya disewa-

Walikota Sibolga Kunker di Nias NIAS - Walikota Sibolga, Drs. HM. Syarfi Hutauruk didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Sibolga, anggota DPRD Kota Sibolga Jamil Zebua Tumory, Pimpinan Cabang PT. ASDP Sibolga, EN. J, K. Gulo, S.Ag, Kadishub Kota Sibolga Drs. S. Ziliwu, Mewakili Kadishub Provinsi Sumatera Utara, N. Dolok Pasaribu melaksanakan kunjungan kerja di kabupaten Nias, Sabtu kemarin.

Dalam kunker tersebut walikota Sibolga beserta rombongan mengadakan peninjauan di pantai Bozihona Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias untuk melihat secara langsung rencana pembangunan pelabuhan Nias apakah layak dijadikan sebagai jalur transportasi laut antara Sibolga ke Nias.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Nias diwakili oleh Wabup,Arosokhi Waruwu,SH.MH, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias,Sawato Mendrofa, Kadishub Kabupaten Nias dan Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Nias kunjungi Pantai Bozihona dalam rangka pembangunan jalur transportasi laut.

Walikota Sibolga yang dikonfirmasi wartawan di pendopo Gunungsitoli usai meninjau pantai Bozihona mengatakan dalam membangun pelabuhan ASDP di Kabupaten Nias terlebih dahulu dilakukan penelitian study kelayakan, baik itu ketinggian gelombang, kedalaman laut, arah angin, letaknya strategis secara ekonomis sehingga cocok dijadikan sebagai tempat pelabuhan,ucap Hutauruk yang mantan anggota DPR RI ini.

Walikota Sibolga Drs HM Hutauruk saat berada di pantai Bozihona di Kab Nias untuk Kunker. (Foto KPK Pos Yamobaso Giawa)

Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Nias, Pemerintah Kota Gunungsitoli, dan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan agar bekerja sama menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat agar pembangunan pelabuhan ASDP di Nias dapat terwujud ke depan dan dengan terjalinnya kerjasama ini maka Pemko Sibolga tetap memberikan dukungan kepada Pemkab Nias sehingga tranportasi laut sebagai tempat penyeberangan bagi masyarakat baik dari Nias ke Sibolga maupun dari Sibolga ke Nias segera terwujud,katanya.

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH.MH pada kesempatan itu mengharapka kepada ASDP yang bertugas di daerah ini hendaknya melakukan penelitian, mensurvei lokasi agar tidak ada kendala ke depan apabila pembangun pelabuhan ASDP di Bozihona segera terealisasi,katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Sawato Mendrofa mengatakan pantai Bozihona ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat pelabuhan ASDP karena selain letaknya cukup sentral dan strategis dan juga gelombang lautmya mendukung,ujarnya.

Anggota DPRD Kota Sibolga yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar Kota Sibolga Sedangkan menurut Jamil Zebua Tumory mengatakan Kabupaten Nias ini sangat layak untuk dibangun pelabuhan ASDP karena masyarakat Nias mayoritas melakukan penyeberangan lewat jalur laut, dan terbukti pada hari natal dan tahun baru penumpang cukup membludak sehingga kapal ASDP yang ada selama ini sering kewalahan untuk menyeberangkan penumpang antara SibolgaGunungsitoli,ujarnya.

(YAGI)

10

KPK POS E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Yuni Pengusaha Asal Kota Pinang Tewas Serobot Lahan Masyarakat Diduga Dibunuh Suami PANIPAHAN - SD, seorang pengusaha asal Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan (Labusel) serobot lahan milik Sudirman Mandai alias Buyung Cs warga Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir.

BATUBARA - Seorang ibu rumah tangga, Yuni (30), warga Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi, Batubara ditemukan tewas di rumahnya, Senin. Kematian korban membuat saudarasaudaranya di Desa Bagan Dalam Tanjung Tiram curiga dan segera membawanya ke Puskesmas Labuhan Ruku. Saudara korban memperoleh informasi dari suami korban S. Korban ditemukan tewas pukul 07.30 WIB, Senin.

Setelah diperiksa, banyak bekas lembam pada beberapa bagian tubuh wanita beranak satu ini.

Apalagi setelah sampai di Puskesmas, suami korban S hilang melarikan diri.

Petugas Puskesmas Labuhan Ruku, Agus yang memeriksa melihat, ketiak dan bahu kiri korban memar dan biram. Demikian juga bagian kiri-kanan punggung dan kepala korban. Dari hidung dan mulut Yuni juga keluar darah. Diduga sebelum tewas, Yuni dianiaya lebih dahulu dengan benda keras.

Diduga pelaku pemukulan, suaminya sendiri. Warga sekitar rumahnya sering mendengar jeritan Yuni dipukul suami. Apalagi suami Yuni, S, lari setelah korban sampai di Puskesmas Labuhan Ruku.

Dugaan saudaranya semakin kuat, S terlibat dalam kasus kematian istrinya itu. Polsek Labuhan Ruku terpaksa membawa korban ke RS Pematang Siantar untuk melakukan otopsi agar penyebab kematian korban diketahui.

Tokoh masyarakat Talawi, Khairul Amri meminta kepada Kapolsek Labuhan Ruku dan jajarannya untuk secepat mungkin menangkap pelaku pembunuham sadis dan biadab itu.

"Kuat dugaan pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabusabu. Apabila tertangkap segera diproses dan diberikan hukuman yang seberatberatnya," tandasnya.(SAHREL)

"Lahan milik Sudirman Mandai Cs terletak di Dusun Kampung Baru Kepenghuluan Sei. Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas diperkirakan seluas 26 hektar terdiri dari 13 orang masingmasing pemilik memiliki luas lahan 2 hektar, diperoleh secara sah," ujar Chairuddin Jumat pekan lalu di dumai.

Menurut Chairuddin, di atas lahan Sudirman Cs tersebut telah ditanami sawit dan sejumlah bangunan rumah. "Oleh SD bekerjasama dengan ISK merusak tanam dan bangunan rumah kelompok Sudirman Mandai yang ada di atas lahan tersebut," ujar Chairuddin selaku penerima kuasa Sudirman Cs Menurut Chairuddin, penyerobotan lahan dan pengrusakan tanaman, dan bangunan telah dilaporkan Sudirman Mandai ke Penghulu Sei Daun, dan Camat Pasir Limau Kapas. Oleh Camat lahan tersebut dinyatakan “status kuo”. Artinya para pihak yang bersengketa dilarang untuk mengerjakan lahan tersebut menunggu penyelesaian. Namun pihak SD tidak peduli dengan la-

rangan Camat tersebut, tanaman dan rumah diluluhlantakkan SD. Terkesan adanya pembiaran, terhadap aktivitas yang dilakukan SD di atas lahan Sudirman Cs. "Lahan seluas 26 hektar milik Sudirman Mandai Cs, sebelum dilakukan penanaman sawit dibuat parit sebagai batas lahan tersebut.

Selain itu surat rekomendasi sebagai alas hak yang diterbitkan Kepala Dusun Kampung Baru Effendi M, juga telah dimiliki Sudriman Cs," katanya Biaya yang dikeluarkan oleh kelompok Sudirman Cs per pancang (2 hektar) sebesar Rp2,3 juta. Uang ini digunakan Kepala Dusun untuk biaya alat berat dan biaya administrasi penerbitan Surat Kepal Dusun.

Untuk penyelesaian lahan milik Sudriaman Cs, Chairuddin telah menyurati Camat Pasir Limau Kapas, dan Penghulu Sei. Daun. "Jika permasalahan lahan milik Sudirman Cs di Kecamatan tidak bisa diselesaikan maka permasalahan ini, kami akan menempuh jalur hukum, secara perdata kami gugat ke Pengadilan, secara pidana akan kami adukan ke Polres Rohil di Ujung Tanjung," ujar Chairuddin.

Plh. Penghulu Sei. Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Amat saat diupayakan untuk konfirmasi melalui pesan singkat, Jumat pekan lalu, terkait penyerobotan lahan, dan pengrusakan tanaman sawit milik Sudirman Mandai, namun tidak ada jawapan. (PUR)

SPBU solar non subsidi milik Akiat yang berada di Desa Sei Nangka, Asahan. (KPK POS/HER)

SEI KEPAYANGI - Lim Chiang Kiat alias Akiat diduga adalah salah seorang mafia penyeleweng BBM subsidi jenis solar yang cukup terkenal di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai. Gudang penimbunannya berada di Desa Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat.

Kegiatan ilegalnya itu sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa pernah ditindak aparat penegak hukum.

Modus Akiat mendapatkan solar subsidi dari SPBU-

Hewan Ternak Semakin Mengganggu di Singkil SINGKIL - Keberadaan hewan ternak di Aceh Singkil, akhir-akhir ini semakin kerap mengganggu kenyamanan warga. Selain menyuguhkan pemandangan tak sedap, hewan ternak ini juga dilaporkan kerap menjadi biang keladi kecelakaan lalu-lintas di daerah tersebut.

Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang ternak ini pun terkesan tidak mampu untuk menimbulkan efek jera buat pemilik ternak.

Demikian juga pihak Satpol-PP yang diberi tanggung jawab untuk mengawal Qanun ini, juga terkesan tidak punya nyali untuk menertipkan ternak ini. Ada dugaan, ketidak tegasan inilah yang membuat ternak berkeliaran di daerah ini semakin menjadi-

SPBU di kawasan Asahan dan Tanjungbalai adalah dengan merekayasa surat rekomendasi pembelian solar dari aparat pemerintahan.

Mulai dari Kepala Desa/ Lurah, Camat hingga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Dalihnya adalah solar untuk kebutuhan kapal-kapal nelayan kecil.

Dan terkadang juga menggunakan mobil dan truk yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat ratusan liter. Solar yang

jadi.

H Arifin SPd, Kepala SatpolPP Aceh Singkil, yang dihubungi KPK Pos, Rabu pekan lalu, justru berkelit atas tudingan tersebut.

Arifin beralasan, selain sarana dan anggaran yang kurang memadai, pasal-pasal dalam Qanun tersebut juga dinilai ikut jadi biang masalah.

"Sangsi yang diatur dalam Qanun tersebut lemah dan tidak menimbulkan efek jera. Kita sudah usul ke Banleg di DPRK, agar Qanun ini direvisi dengan sangsi yang lebih tegas. Tapi sampai hari ini belum dilakukan.

Terus terang, kalau tidak direvisi kita tinggal capeknya saja," pungkas Arifin, tanpa merinci pasal dan ayat mana saja yang lemah.

Alasan ini tetap saja ditolak oleh warga. Mereka berpendapat, kelemahan isi Qanun tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bisa menindak pemilik ternak. "Yang diperlukan di sini ketegasan dan tindakan, bukan soal qanunnya direvisi atau tidak.

Direvisi sekalipun, kalau tidak ada aksi ya juga percuma," kata Warno (43), warga Desa Tulaan, yang mengaku pernah tertabrak ternak.

Pantauan wartawan, hewan ternak yang berkeliaran di Aceh Singkil, akhir-akhir ini semakin menjadi-jadi. Ternak yang

dibeli dengan rekomendasi bodong itu dibawa dalam puluhan jerigen dalam satu becak barang bermotor dan mobil pick up. Bahkan ditengarai beberapa oknum aparat ikut melangsirnya dari SPBU menuju gudangnya yang berada di pinggir Sungai Asahan tersebut.

Selanjutnya solar subsidi itu dijual Akiat ke kapalkapal besar dan beberapa pabrik yang berada di seputaran DAS Sungai Asahan dengan harga non subsidi

umumnya didominasi jenis lembu ini, tidak hanya menghiasi jalanjalan umum. Perumahan warga, bahkan sejumlah perkantoran milik pemerintah, juga terlihat dijadikan tempat merumput oleh hewan ternak ini.

Pemandangan tak sedap ini, sempat tertangkap oleh KPKPos saat menjambangi kantor BPBD Aceh Singkil, Jumat pekan lalu.

Enam ekor lembu milik warga setempat, terlihat parkir di

berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter. Untuk tameng usaha ilegalnya itu Akiat menggandeng primer koperasi dari satu angkatan TNI dimana plangnya terpampang di depan SPBU nya tersebut.

“Aparat penegak hukum di Tanjungbalai Asahan khususnya kepolisian terkesan mandul dalam penegakan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas tersebut,” kritik penggiat LSM Grakindo Asahan Yoseph Suroso.(HER)

beranda kantor tersebut.

Parahnya lagi, hewan ini tidak hanya sekedar merumput, juga terlihat membuang kotoran berupa urine dan tinja.

Ironisnya, walau meninggalkan bau tak sedap, tidak ada upaya dari penghuni kantor tersebut untuk mengusir hewan ini. Ada kemungkinan, faktor ketidak pedulian ini pula yang membuat pemilk ternak juga semakin acuh terhadap keberatan warga. (AZT)

BERKELIARAN - Hewan ternak yang dibiarkan lepas di Singkil sering menimbulkan lalin. (KPK POS/AZT)

Polsek Lima Puluh Ringkus Spesialis Curanmor BATUBARA - Polisi meringkus dua pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Limapuluh. Penangkapan dipimpin Kepala Tim Aiptu P Tamba.

Kapolres Asahan AKBP Yustan Alpiani SIK SH MHum melalui Kapolsek Limapuluh MA Ritonga SH menjelaskan, Selasa, pelaku berjumlah tiga orang. Dua orang diringkus, dan seorang lagi berhasil melarikan diri. Kini masih dalam pengejaran polisi. Kedua pelaku diringkus, Minggu malam, masing-masing R (29) warga Tanjung Tiram, Batubara, dan A (35) asal Medan Marelan yang sudah menetap di Kampung Lalang, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara.

Kedua pelaku diringkus saat beraksi di lokasi parkir pesta bazar di Desa Sumber

Padi. Dari keterangan kedua tersangka, mereka sudah delapan kali beraksi di lokasi yang berbeda-beda.

Kendaraan hasil curian, mereka jual ke Kota Medan, kepada salah seorang penadah berinisial P yang saat ini menjadi target kepolisian. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Satria FU BK 2144 VAL, satu kunci T yang digunakan untuk melakukan aksinya, dan satu unit Honda Revo. Kini kedua pelaku meringkuk di ruang tahanan Polsek Limapuluh, dan terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. MA Ritonga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memarkirkan sepeda motor dengan menggunakan kunci ganda untuk mengantisipasi aksi pencurian.

(SAHREL)

Satpol PP Binjai Pilih Kasih Tertibkan PKL BINJAI - Pedagang kaki lima (PKL) yang sehariharinya berjualan di atas bahuh jalan sekitar Jalan Sudirman dan juga sekitar Jalan Bangkatan Binjai yang sering disebut pajak kaget, mengeluh karena petugas Satpol PP dalam melakukan penertiban terkesan pilih kasih.

Pantauan, tidak semua PKL yang berjualan di sekitar jalan itu ditertibkan, sehingga para pedagang harus sigap untuk main kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Menurut Ag (38) bersama rekan-rekannya sebagai PKL mengeluh kepada koran ini, Rabu pekan lalu, tentang sikap Satpol PP yang terkadang pilih kasih dalam penertipan.

"Kami menduga, penertipan yang dilakukan Satpol PP Kota Binjai ada kaitan dengan pengutipan liar terhadap para pedagang, makanya terjadi pilih kasih," ujarnya.

Di tempat terpisah Ketua LSM Opas Kota Binjai Julkifli angkat bicara. Dia sangat menyesalkan sikap Satpol PP Kota Binjai yang melakukan pilih kasih ter-

hadap pedagang. "Kalau itu benar terjadi, saya minta kepada pak Walikota menindak tegas petugas Satpol PP yang melakukan pengutipan liar," tegasnya.

Menurut Julkifli, oknum Satpol PP diduga melakukan pengutipan kepada pedagang yang berada di Sky Cros dan yang berada tepat dibawah bangunan Sky Croos.

"Para pedagang tak berani mengelak ketika petugas Satpol PP mendatanggi mereka," ujar Jul. Kakan Satpol PP Kota Binjai Syahrial SH membantah tentang adanya kutipan liar itu. "Tidak benar ada pilih kasih penertiban terhadap PKL," kata Syahrial melalui ponselnya, seraya menambahkan, "jika ada anggota saya yang melakukan pengutipan tolong bilang sama saya, langsung saya tindak," ujarnya.

Dikatakan, masalah PKL sudah ada Perdanya yang dikeluarkan Pihak Pemerintah Kota Binjai dengan Nomor.3 tahun 2006 dan juga Perwal atau peraturan walikota dengan Nomor. 551-873 tahun 2009. (SBR)

Honor Koordinator Jurnalis "Dimainkan" PANYABUNGAN - Kabag Humas dan Protokol Pemkab Madina Haposan Nasution tidak melaksanakan kegiatan honor koordinator Wartawan. Hal ini terbukti honor tersebut hingga akhir 2012 tidak kunjung diberikan, sementara sudah jelas bahwa kegiatan tersebut diperuntukkan bagi wartawan.

Pengakuan sejumlah wartawan, mereka tidak pernah satu kalipun menerima honor koordinator jurnalis meskipun ditampung pada APBD tahun anggaran 2012. "Kita sangat menyesalkan tingkah Kabag Humas dan protokol beserta Kasubag Humas," ungkap sejumlah wartawan yang enggan ditulis namannya.

Karenanya, diminta kepada Bupati Madina M Hidayat Batubara SE agar secepatnya mencopot Kabag Humas dan Protokol beserta Kasubag humas yang telah memakan hak wartawan yang sudah jelas ditampung dalam anggaran 2012.

Kepada inspektorat Pemkab Madina, didesak agar melakukan audit terkait anggaran honorarium Ko-

ordinator Jurnalis pada bagian humas dan protokol.

Bila perlu dana untuk wartawan tersebut dikembalikan pada wartawan jangan dimakan oknum yang sengaja ingin mengelabui wartawan dengan memberikan penjelasan yang tidak masuk akal.

Sebelumnya KPK Pos dan rekan wartawan lainnya telah melakukan konfirmasi tertulis kepada kabag humas terkait kegiatan honorarium Koordinator Wartawan pada 7 Januari 2013 dan kegiatan lain. Namun hingga berita ini naik cetak kabag humas tidak memberikan jawaban secara tertulis.

Secara lisan kabag humas dan protokol serta Kasubag humas memberikan keterangan terkait kegiatan tersebut.

Mereka mengatakan tidak satu pun wartawan yang menerima anggaran tersebut, karena anggaran untuk honorarium koordinator jurnalis tersebut telah digunakan untuk pelatihan jurnalis. Pelatihan Jurnalis tersebut sesuai dengan DPA hanya untuk 50 orang saja, namun yang hadir 98 orang. (TH)

11

KPK POS E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Tiang Listrik Tumbang, Tak Ada Hubungannya Dengan Program Kerja Bupati

PTPN 2 “Kongkalikong” Dengan Dinas Cipta Karya TAMORA - Direksi PTPN 2 Tanjung Morawa (Tamora) disinyalir ‘kongkalikong’ dengan pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Deliserdang mengenai proses izin mendirikan pagar tembok di lingkungan Kandir (Kantor Direksi) PTPN 2 Tamora, yang panjangnya sekira 1.000 meter terletak di Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang.

Dugaan adanya permainan antara Direksi PTPN 2 dengan Dinas Cipta Karya DS itu, setelah pengakuan Humas PTPN 2, Rahmuddin yang menyatakan izin bangunan tembok lingkungan Kandir PTPN 2 sedang diproses. Pengakuan Rahmuddin dibenarkan pula oleh Kasi Perizinan Dinas Cipta Karya Deliserdang, Sahlan.

“Ya, memang benar pihak Direksi PTPN 2 Tg.Morawa sedang mela-

kukan proses perizinan bangunan pagar tembok, dan dapat lebih saya pastikan, per-izinan tersebut sudah terdaftar di kantor Dinas Cipta Karya,” ujar Sahlan kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui via ponsel, Senin.

Sementara itu, menanggapi penjelasan pihak Direksi PTPN 2 dan Dinas Cipta Karya DS tersebut, Kasi Trantib Kecamatan Tg.Morawa E. Sihombing kepada wartawan, Senin sore (21/01) menjelaskan, “Sampai hari ini, pemerintahan Kecamatan Tg. Morawa belum ada memberi rekomendasi proses perizinan pagar tembok PTPN 2, dan kalau belum ada rekomendasi dari kami, maka proses perizinan atau pendaftaran ke Dinas Cipta Karya tidak mungkin bisa,” tegas Sihombing.

Sebelumnya, E. Sihombing sudah mendapat penjelasan dari Satpol PP Deliserdang, bahwa berdasarkan keterangan humas PTPN 2 kepada petugas Satpol PP Deliserdang, bahwa izin bangunan tersebut sedang diproses, bahkan proses izin itu di-

akui pihak Dinas Cipta Karya kepada Satpol PP DS. “Saya mencurigai ada kongkalikong antara PTPN 2 dengan Dinas Cipta Karya Deliserdang, kalaulah proses perizinan tersebut sudah masuk ke Dinas Cipta Karya, sementara pemerintahan Kecamatan belum ada memberi surat rekomendasi, berarti indikasi kuat telah terjadi pemalsuan surat rekomendasi kami yang dilakukan diantara kedua belah pihak tersebut," sebut Sihombing.

Pantauan KPK Pos, bangunan pagar tembok Kandir PTPN 2 di Tg.Morawa sudah rampung dikerjakan sekitar dua bulan lalu dan terlihat begitu megah.

Namun izin bangunannya hingga kini tak pernah ada. Sementara itu Trantib Tg.Morawa bersama Satpol PP DS rencananya akan membongkar tembok tersebut, namun berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan kemarin, pihak Direksi PTPN 2 akan datang ke kantor Camat Tg.Morawa membicarakan mengenai masalah izin tersebut. (DIZ)

ANGGOTA DPRD DS IMRAN OBOS SE:

PTPN 2 Harusnya Memberi Contoh TAMORA - Ketidakpatuhan pihak direksi PTPN 2Tanjung Morawa terhadap Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Deliserdang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai proses izin mendirikan sebuah bangunan, patut dikatakan telah menciderai nama baik pemerintah, terutama dikalangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Demikian dikatakan Imran Obos SE selaku angggota DPRD Deliserdang kepada KPK Pos baru-baru ini di kediamannya di Tanjung Morawa. Hal ini dikatakan Imran menanggapi pagar tembok yang telah dibangun megah di lingkungan Kantor Direksi PTPN 2 tanpa ada izin dari pihak terkait.

“Sebagai salah satu perusahaan yang merupakan bagian dari BUMN, mestinya pihak PTPN 2 memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Sebab, dengan ketaatan mematuhi

Perda, hal itu dapat mendukung kelancaran pembangunan daerah setempat,” lanjut Imran Obos lagi yang juga selaku ketua DPD PAN Deliser-

dang.

Imran Obos menegaskan agar pemerintah bertindak tegas. Jangan ketika masyarakat kecil yang melanggar Perda sangat cepat sekali ditindak dengan menggerakkan Satpol PP. "Sedangkan ketika kalangan elit yang melanggar Perda, kesannya malah terlihat lambat dan seakan penuh kelonggaran maupun toleransi," terangnya.

Imran selaku anggota DPRD DS dari Komisi D ini juga berharap tidak ada tebang pilih dalam memberi sanksi terhadap siapa saja yang melanggar peraturan.

"Kredibilitas pemerintah dalam hal ini sangat dinilai, dikarenakan pihak yang melanggar Perda merupakan salah satu perusahaan BUMN yang nota bene bagian dari pemerintah," sebut Imran Obos yang akrab disapa Obos ini. (DIZ)

Cekcok Dengan Istri, Oknum Polisi Gantung Diri MEDAN - Seorang oknum Sabhara Polresta Medan, Brigadir Andreas Hutabarat (35), ditemukan tewas tergantung di rumah orangtuanya di Asrama Polisi Pasar Merah, Medan, Rabu. Diduga korban nekat bunuh diri karena cekcok dengan istrinya.

"Tadi pagi ditemukan pertama kali oleh ayahnya. Ayahnya mau membangunkan tapi korban tidak keluarkeluar dari kamar. Begitu pintu didobrak, Andreas sudah tergantung," kata Kapolsek Medan Area Kompol Rama S Putra.

Tubuh Andreas menggantung dengan leher terikat dengan tali nilon warna kuning.Tali itu terikat di plafon kamar.

Menurut Rama, lidah Andreas menjulur. Kemaluannya juga mengeluarkan sperma. "Dari hasil olah TKP dan keterangan keluarga, dia diduga meninggal karena bunuh diri. Jenazahnya ke RSUD Pirngadi Medan untuk divisum luar," jelas Rama.

Dia belum bisa memastikan motif bunuh diri Andreas. Polisi masih menyelidiki semua dugaan, termasuk

kabar mengenai cekcok yang terjadi antara Andreas dengan istrinya.

"Masih kita lidik dululah pastinya," ungkapnya.

Warga sekitar yang ditanyai wartawan memang menyatakan Andreas tidak akur dengan istrinya.

Bahkan pasangan yang dikaruniai seorang anak ini belakangan tidak tinggal serumah.

"Memang mereka kurang akur, padahal baru nikah," kata seorang warga yang tidak mau menyebutkan nama.(STB)

ACEH TIMUR - Tumbangnya tiang listrik PLN ke badan jalan sehingga menghambat lalu lintas kendaraan baik dari arah Medan maupun Banda Aceh, tak ada hubungannya dengan program kerja Bupati Aceh Timur.

Sebagaimana diketahui, Minggu (20/1) pagi jalan lintas negara Medan – Banda Aceh di gampong/desa Alue Bu, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur mengalami kemacetan total. Beredar isu, di tengah-tengah masyarakat bahwa tumbangnya tiang listrik PLN tersebut karena adanya galian parit/drainase yang merupakan program seratus hari kerja Bupati/Wakil Aceh Timur.

Menyikapi isu tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah MM, didampingi Kabag Humas dan Protokol, Syamsul Qamar ditemui d iruang kerjanya, Senin, mengatakan, bahwa tumbangya tiang listrik tersebut bukan dikarenakan program seratus hari kerja Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur. “Program kerja seratus hari dilaksanakan di daerah pedalaman tepatnya di gampong-gampong di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur. Program kerja ini tidak mengambil lokasi di jalan negara, karena itu saya tegaskan penyebab tumbangnya tiang listrik PLN itu bukan akibat dari program kerja seratus hari Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur,” tegasnya.

Keterkaitan program seratus hari kerja Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur dengan rubuhnya tiang listrik PLN ini tidak lepas dikarenakan di pinggir jalan lintas atau tepat di bibir tiang listrik PLN berdiri, dilakukan pengerukan tanah untuk membuat drainase/parit agar air yang selama ini menggenangi kawasan tersebut dapat mengalir dan tidak lagi menimbulkan

Anggota DPRD, Tentara dan PNS Ditangkap Main Judi PALAS - Sungguh memalukan. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut, tertangkap tangan saat bermain judi. Turut diamankan juga seorang anggota TNI, seorang PNS dan seorang pejabat desa.

Hingga, Kamis (24/1), Kepolisian Sektor (Polsek) Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, masih memeriksa para tersangka. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Padang Bolak, Iptu Sugiri menyatakan, saat ini hanya tersangka warga sipil yang masih ditahan. Sementara yang tentara sudah diserahkan ke polisi militer Subdenpom I/3 Psp di Kota Padang Sidempuan. "Karena statusnya anggota TNI, yang satu orang maka kita serahkan kepada polisi militer, sedangkan yang lainnya masih kita tahan," kata Sugiri kepada wartawan di Padang Bolak.

Penangkapan itu berlangsung, Rabu

yang harmonis antara mantan Penghulu maupun oknum pengusaha yang berinisial ACN yang berasal dari Panipahan yang ingin bercocok tanam kelapa sawit di areal hutan bakau tersebut.

Samsuar menambahkan bahwa adanya salah seorang perangkat Kepenghuluan yang bersedia mengungkapkan pernyataan bahwa dirinya benar telah pernah menanda tangani surat keterangan tanah yang disodorkan oleh AD untuk menanda tangani surat tanah sebanyak 24 pancang pada 3 Juli 2011 yang diduga berat terdapat di areal hutan bakau.

"Waktu itu dia tidak mengetahui peraturan kawasan hutan bakau tapi dikarenakan tanggung jawab sang Penghulu dia bersedia menanda tangani surat keterangan tanah

tersebut," kata Samsuar.

Maka itu, Samsuar DK meminta agar pihak pengusaha yang telah menduduki kawasan hutan untuk segera membongkar tanaman sawit mereka dan menanaminya kembali dengan kayu bakau. Selain perbuatan tersebut bertentangan dengan UU NO 41 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 50 ayat 3 hurup C para pelakunya juga diancam 5 sampai 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Perambahan hutan bakau itu dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya erosi dan abrasi di daerah pantai di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas maupun di pantai Kepenghuluan Sungai Daun yang akhirnya akan merugikan tanaman pertanian masarakat pada umumnya.

(ULIL)

(23/1) sekitar pukul 22.00 WIB. Bermula dari razia rutin yang dilakukan polisi untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor dan narkoba di sekitar Peranginan, Kecamatan Padang Bolak.

"Kemudian kita peroleh informasi, sekitar satu kilometer dari lokasi razia ada orang main judi, kemudian kita kembangkan informasi dan ternyata benar, lalu kita amankan para tersangka," kata Sugiri.

Masing-masing atas nama, Amas Muda Siregar, yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Golkar DPRD Paluta, kemudian Kopral Kepala (Kopka) L. Nainggolan yang bertugas di Koramil 10 Barumun Tengah, Ahmad Kamil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Paluta, dan Kennedy pejabat Desa Bahal Batu. "Barang bukti yang diamankan, dua set kartu remi dan uang enam ratus ribu rupiah," kata Sugiri. (STB)

Kejagung Ringkus Buron BPR Jambi JAKARTA - Pelarian Dewi Andalinda, buron kasus korupsi dana pemberian kredit Bank Tanggo Rajo di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tahun 2006/ 2007 yang merugikan negara Rp800 juta berakhir sudah. Dewi Rabu siang pekan lalu diringkus Satgas Intelijen Kejaksaan Agung di Cirebon.

"Satgas Kejagung berhasil mengamankan DPO asal Kejati Jambi, Dewi Andalinda pekerjaan wiraswasta," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi di kantornya, Rabu.

Dewi ditangkap di Jalan Raya Klayan, Gang Ki Durmin, RT 01/RW 03 Cirebon, pukul 13.40 WIB. Sebelumnya, suami Dewi yang juga buron, yakni Isman Ismail, Selasa (20/11) lalu telah tertangkap terlebih dulu di Kota Padang, Sumatera Barat.

Keterlibatan Isman Ismail, dan Dewi

Hutan Bakau Terancam Punah di Pasir Limau ROHIL - Hutan bakau yang tumbuh di pesisir pantai Selat Malaka di daerah Kepenghuluan Pasir Limau Kapas sampai Kepenghuluan Sungai Daun Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan dengan Labuhan Batu sebelah timur terancam punah dan habis.

Demikian diungkapkan Ketua LSM Forum Komunikasi Penegak Keadilan (FKPK) Samsuar DK Paranginangin kepada wartawan di sela-sela aktivitasnya di Pasir Limau Kapas berapa waktu yang lalu.

Samsuar menuturkan hutan bakau yang tumbuh di pesisir pantai Selat Malaka hampir punah akibat dirambah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terjadinya perambahan hutan tersebut di duga atas kerja sama

genangan air baik di rumah warga dan badan jalan negara tersebut.

Sementara Manajer PLN Rayon Idi Rayeuk yang masih dalam wilayah kerja PLN Aceh Timur, Ridwan Salam saat dikonfirmasi mengenai hal dimaksud mengatakan, bahwa tumbangya tiang listrik tersebut bukan dikarenakan program seratus hari kerja Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur.

“Tumbangnya tiang listrik minggu lalu bukan disebabkan kegiatan program kerja Bapak Bupati, namun dikarenakan adanya pengerukan tanah di pinggir jalan negara yang dilakukan masyarakat dan terlalu dekat dengan pondasi berdirinya tiang listrik, sehingga terjadi pengikisan pada tanah sekitar pondasi tiang listrik tersebut, dan ditambah lagi malam hari turun hujan di kawasan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut Ridwan Salam juga mengatakan, dia cukup mengetahui bahwa program kerja Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur tidak ada yang mengambil lokasi di jalan negara melainkan di daerah pedalaman dalam Kabupaten Aceh Timur.

Dia juga menambahkan bahwa sedikitnya 17 tiang listrik yang terbuat dari beton tersebut tumbang/roboh ke tengah badan jalan dan 13 diantaranya patah.

Dampak dari pengerukan drainase yang dilakukan masyarakat itu awalnya untuk memperlancar jalan air, karena apabila musim hujan tiba badan jalan dan rumah warga di kawasan simpang tiga Alue Bu digenangi air.

Namun tidak dinyana berharap untuk kebaikan malah mendapatkan musibah lainnya. Tumbangnya tiang listrik tersebut menyebabkan terjadi pemadaman listrik di kawasan tersebut. (BSO)

Andalinda pada kasus di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) karena keduanya meminjam uang tanpa melalui prosedural sebesar Rp800 juta. Pengucuran pertama uang diberikan kepada Dewi tanpa agunan kepada Bank BPR. Belum selesai pembayaran, uang kembali dipinjam atas nama Isman Ismail.

Kejadian itu berlangsung 2007. Tiga pejabat Bank Tanggo Rajo saat itu, Justus Pasaribu, Heru Rinaldi, dan Rahmidawati, menyetujui pencairan uang. Ketiganya telah ditahan. Saat kasus terjadi, Justus menjabat sebagai direktur utama di Bank milik Pemkab Tanjung Jabung Barat. Heru, menjabat kabag kredit dan Rahmidawati, menjabat sebagai accounting officer (AO).

Pasangan suami istri tersebut terancam hukuman penjara minimal empat tahun (BBS)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

Empat Pukat Gerandong Dibakar INILAH awal dari peristiwa penyerangan Mapolres Langkat.

Pada mulanya, empat pukat gerandong dibakar, tiga disita, dua perahu nelayan tradisional tenggelam ketika terjadi keributan antara massa nelayan tradisional dan pihak pukat gerandong di perairan Kwala Gebang, Kabupaten Langkat, Senin (21/ 1) pagi. Aksi tersebut membuat perairan Langkat mencekam.

Menurut Presedium Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Regionan Sumatera Tajruddin Hasibuan, dua perahu motor nelayan tenggelam dan belum ditemukan akibat ditabrak pukat gerandong.

Menurut Hasibuan, pembakaran empat pukat gerandong dipicu kekesalan nelayan tradisional kepada pihak berwenang karena belum ada upaya maksi-

mal menertibkan pukat gerandong yang masih bebas beroperasi di wilayah tangkap nelayan tradisional.

Padahal, ujar Hasibuan, Keppres No. 39/1980 tentang jaring pukat trawl dan Permen No. 2/ Men/2011 tentang jalur penangkapan ikan, sudah jelas diatur tentang larangan berikut sanksinya. ‘’Nelayan menilai, bebasnya

LIPSUS

beroperasi kapal grandong akibat lemahnya kontrol dari aparat berwenang,’’ kata Hasibuan dan mendesak pihak berwenang segera membebaskan para nelayan yang ditangkap. ’’Pol Air harus fair dalam melihat kasusnya, jangan dilihat dari akibat tetapi dari sebabnya juga harus diusut,’’ tegasnya.

Sementara, Kasat Pol Air Resort Langkat, AKP Suwito Widodo, mengatakan, berkaitan dengan insiden ini, pihaknya mengamankan dua puluh orang diduga terlibat dalam pembakaran pukat. Namun, Widodo, belum mau mempublikasikan identitas warga nelayan yang diamankan. ‘’Kami masih mela-

kukan pendataan,’’ kilahnya.

Secara terpisah, kandidat Gubsu Dr H. Chairuman Harahap SH MH menyayangkan terjadinya peristiwa ini.

Menurut mantan Kejatisu ini, semestinya jenis pukat gerandong jangan lagi beroperasi di kawasan tempat nelayan kecil biasa mencari ikan untuk menafkahi keluarganya.

“Mestinya para melayan modal besar jangan lagi memasuki daerah tangkapan nelayan tradisional yang bermodal kecil,” tegas anggota DPR RI ini.

Dia mengimbau para pengusaha pemilik kapal tangkap seperti pukat gerandong untuk mematuhi aturan dan kesepa-

katan mengenai zona tangkap ikan di laut. “Kasus ini mesti diselesaikan dengan cara yang benar, jangan sampai merugikan nelayan kecil,” katanya.

Menurut informasi, pukat yang dibakar massa disebutsebut milik seorang pengusaha, Sinken, warga Perairan Serapuh ABC Kecamatan Tanjungpura.

Kapal tersebut dilaporkan tenggelam bersama sejumlah peralatan melaut yang turut menjadi puing.

Sedangkan dua perahu nelayan tenggelam akibat ditabrak pukat gerandong. Hingga kini, belum diketahui bagaimana nasib nelayan yang perahunya tenggelam. (TIM)

NELAYAN Langkat mengamuk. Entah apa dan siapa pemicunya, tiba-tiba nelayan yang duduk tenteram di halaman Mapolres seperti 'membabibuta'.

Polisi yang bertugas di depan pintu gerbang Mapolres Langkat secara tiba-tiba diserbu sekitar seribu pengunjuk rasa berasal dari nelayan dan keluarga mereka yang ditahan.

Massa melempari batu dan kayu ke arah petugas.

Akibatnya, lima petugas luka-luka akibat lemparan batu. Bahkan tangan seorang anggota Brimob luka terkena sabetan pisau.

Korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif.

Peristiwa ini sebenarnya tak perlu terjadi, jika pihak aparat di sana lebih tanggap menyikapi tuntutan para nelayan. Nelayan, tidak hanya di Langkat, di mana pun berada, rindu akan kedamaian. Namun para nelayan akan semakin beringas, jika aspirasi mereka terkesan telah 'dipermainkan'. Kesabaran ada batasnya. Jika kesabaran sudah hilang, maka yang terjadi anarkis.

Mereka (nelayan) tak lagi memikirkan buruk baiknya.

Itulah yang terjadi di Langkat, Selasa sore pekan lalu.

Kemarahan nelayan Langkat itu dipicu alotnya dialog 10 perwakilan mereka dengan Wakapolres Langkat yang menuntut pembebasan 23 warga yang ditahan sehari sebelumnya terkait pembakaran dua kapal Pukat Gerandong di Perairan Kwala Gebang.

Peristiwa pembakaran itu sendiri dipicu ketidak tanggapnya aparat atas tuntutan para nelayan.

Berulangkali nelayan di perairan Kwala Gebang melaporkan kepada pihak

terkait tentang semakin ganasnya pukat Gerandong beroperasi di perairan zona tangkapan nelayan tradisonal.

Tapi, tuntutan para nelayan tidak ditanggapi, sampai terjadi pembakaran.

Akibat pembakaran dua kapal Pukat Gerandong, 23 nelayan di Kwala Gebang ditangkap. Penangkapan ini juga dinilai oleh nelayan

sebagai tidak adil. "Kenapa hanya nelayan yang ditangkap. Pengusaha yang jelas-jelas bersalah dibiarkan bebas?," begitu protes warga nelayan.

Pasca pembakaran sebelumnya, ada dua kapal nelayan ditabrak pukat.

"Kami minta pengusahanya menanggulangi. Mungkin, kalau kemarin Pol Airud tidak lalai atau mau saja

tanggap dengan informasi diberikan warga peristiwa ini tidak perlu terjadi," urai warga di antaranya Buhari, Ramli dan Nazaruddin Boy seraya menegaskan pertemuan serupa membahas pukat tidak hanya sekali dilakukan.

Sementara Kadiskanla Pemkab Langkat Ali Mukti Siregar mengakui, permasalahan sama sudah dibahas

sejak medio April 2011 lalu.

Melalui beberapa pertemuan akhirnya dari pertemuan 17 Oktober 2012 disepakati pukat ditarik, dua kapal dilarang dan diteruskan kepada pengusaha.

Sebenarnya, antara nelayan dan pengusaha di Kwala Gabang sudah lama bertikai. Nelayan di sana merasa dirugikan atas

beroperasinya pukat Gerondong yang memangsa ikan-ikan di wilayah tangkapan nelayan tradisional. Nelayan tradisional yang sudah lama 'tertindas', kehidupannya makin memprihatinkan.

Menyikapi kehidupan nelayan Kwala Gebang, Sugiono anggota DPRD Langkat didampingi beberapa sejawatnya dari

Pertemuan Lintas Instansi ENTAH dari mana asalnya, tibatiba petugas Kepolisian yang berjaga di pintu Mapolres kena lemparan. Melihat kejadian ini warga histeris dan panik. Lemparan berlanjut, dan akhirnya ada anggota Kepolisian yang kena sabetan senjata tajam.

Untuk meredam situasi yang tak menentu, petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Namun massa yang jumlahnya seribuan semakin beringas dengan kembali menyerang polisi dengan batu dan kayu. Ratusan petugas gabungan dari Polres Langkat, Polres Binjai dan Brimob berhasil menangkap 55 pengunjuk rasa.

Sebenarnya, sebelum kejadian, perwakilan nelayan, polisi, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) serta anggota DPRD Kabupaten Langkat mengadakan pertemuan di aula Mapolres Langkat. Pertemuan lintas instansi itu guna membahas pemicu pembakaran dua pukat gerandong dan diamankannya 23 nelayan oleh polisi.

Penyampaian aspirasi perwakilan nelayan ditujukkan kepada Diskanla Pemkab Langkat serta Sat Pol Airud Polres Langkat, coba disikapi Waka Polres Langkat Kompol Drs Syafwan Khayat SH MHum berjalan lancar.

Wakapolres selaku pimpinan rapat mewakili Kapolres Langkat AKBP L Eric Bhismo yang berada di Kwala Gebang sebagai lokasi pembakaran pukat, dengan santun dan tegas mempersilakan perwakilan nelayan berkeluh kesah sampai terjadi pembakaran.

Pertemuan diwarnai pengusiran terhadap dua pengurus Kesatuan Nelayan Tradisionil Indonesia (KNTI) oleh perwakilan nelayan, sekaligus mengancam mundur dari rapat jika keduanya tidak dikeluarkan. Alasan pengusiran, perwakilan warga menilai, lembaga dimaksud tidak ada memberikan kontribusi apapun kepada mereka.

"Mohon dengan sangat, agar pihak yang tidak diinginkan segera meninggalkan aula," tegas Wakapolres yang diduga sebelumnya juga sudah menerima

masukan dari Kepala Satuan (Kasat) Intelkam Polres Langkat AKP Hasril.

Setelah kedua pengurus KNTI keluar, kemudian rapat dimulai lagi. Saat itu beberapa perwakilan di antaranya Buhari, M Jari, Rusdi, Aswin dan Yusni Farida (mewakili istri 23 nelayan yang diamankan) memohon Polres Langkat membebaskan rekanrekan mereka yang saat itu diamankan di Mapolres Langkat.

Tak hanya itu, permintaan lainnya meminta pengusaha pukat menanggulangi semua kerusakan, disebabkan peristiwa terjadi sebelumnya. Poin penting harus disikapi polisi ataupun Diskanla, yakni memberangus pukat gerandong.

Masih dalam pertemuan, perwakilan nelayan juga sayangkan Sat Pol Airud Polres Langkat karena disinyalir tidak mengindahkan laporan warga maupun organisasi yang dipercayakan perpanjangan tangan Pol Airud mengenai riak beroperasinya pukat.

Pada saat itu, Kompol Revol

dari DitPol Airud Polda Sumut menegaskan, semua masukan warga nelayan terkait kelalaian Pol Airud Polres Langkat akan disikapi tegas kemungkinan sanksi pencopotan jabatan.

"Semua masukan tertuang dalam pertemuan akan disikapi, pimpinan meresponnya dan mungkin sanksi tegas diberikan.

Kurangnya sosialisasi sepertinya bagian permasalahan. Biasanya alasan diperoleh dari pemberi izin kalau nelayan mengajukan satu izin per satu kapal tapi

seharusnya dilakukan cek fisik," beber Revol disambut aplaus warga nelayan.

Serangan Batu Wakapolres Langkat Kompol Drs Safwan Khayat SH MHum seusai bentrok menjelaskan, pihaknya yang berjaga lengkap dengan tameng di pintu masuk Mapolres terlebih dahulu menerima serangan lemparan batu warga yang berkonsentrasi di luar.

Akibatnya, kata Wakapolres, petugas merasa terdesak mele-

Komisi I (Bidang Hukum), Komisi II (Bidang Kesra) dan Komisi IV (Bidang Lingkungan dan Pembangunan) berpendapat kedua pihak (nelayan dan pengusaha-red) sama-sama salah.

Namun, menurutnya, dari keadaan itu idealnya bukan hanya warga pembuat onar diamankan, pengusaha melanggar aturan juga harus ditindak.

Dinas terkait semestinya berperan aktif apalagi ketentuannya sudah diatur sesuai Kepmen disertai Permen bahkan surat edaran bupati.

"Dengan sangat kami mohon dan harap polisi memaklumi dan membebaskan warga, ini sudah berulangkali namun kenapa dinas tidak mengawal ketentuan itu sekaligus menggandeng aparatur terkait dalam permasalahan ini, misalnya patroli bersama kan anggarannya dapat diajukan," sesal Sugiono sekaligus mempertanyakan pengusaha yang belum hadir.

Ketika pertemuan memasuki jeda, sembari menunggu kehadiran pengusaha disebut-sebut, H Syailendra, perwakilan nelayan memohon dapat bertemu dengan 23 nelayan diamankan.

Lagi-lagi permintaan disanggupi Wakapolers, entah siapa yang memulai tiba-tiba saja ribuan warga di antaranya perempuan dan anak-anak histeris, karena terjadi lemparan ke polisi yang berjaga dilengkapi tameng hingga terjadi bentrok.

Inilah pemicu bentrokan sore itu, sehingga sedikitnya 55 nelalyan Kwala Gebang yang diduga sebagai pelaku pengrusakan ditangkap.

Upaya membebaskan 23 orang nelayan yang ditangkap sebelumnya menjadi buyar.

Bukannya pembebasan yang diterima, malah yang ditangkap bertambah menjadi 78 orang. Malang nian nasib nelayan tradisional ini. (TIM)

paskan tembakan peringatan untuk menghalau massa yang seakan tidak terkendali lagi.

Dia heran, suasana yang begitu kondusif sebelumnya berubah menjadi liar dan beringas serta terjadi ketika pihaknya bersama perwakilan nelayan akan melihat 23 warga yang diamankan.

Wakapolres menambahkan, kasus pembakaran masih dalam penyelidikan, sedang dari 23 yang diamankan masih diperiksa dan dimintai keterangan serta belum ditahan.

Dijelaskan, semula para perwakilan nelayan dengan para pengusaha sudah ada kata sepakat untuk menyelesaikan kasus ini.

Tiba-tiba para pengunjuk rasa secara spontan menyerang Polres Langkat tanpa diketahui masalah sebenarnya. Sedangkan masalah itu sudah dibahas di aula Mapolres Langkat dengan perwakilan nelayan, polisi, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla), anggota DPRD Kabupaten Langkat serta camat.

Namun, petugas berhasil mencegah dan pihaknya masih terus melakukan proses pemeriksaan terhadap 55 warga yang diamankan pasca-bentrok diduga bermaksud mencari provokator. (TIM)

KPK POS

14

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

ANEKA

SUMUT / ACEH

BUPATI ASAHAN INGATKAN:

Jangan Alihkan Bantuan Kepada Pihak Lain KUKUHKAN - Wabup Sergai Soekirman yang juga Ketua Komda Lansia Kabupaten Sergai didampingi perwakilan Kementerian Sosial RI Dra. Agustina Kaban MSi dan Kadis Sosnakerkop Sergai Karno Siregar secara resmi mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pemerhati Lansia/Jompo dan kepengurusan Komda Lansia Kecamatan se-Kabupaten Sergai. (KPK POS/ARM)

Pengurus Komda Lansia Terbentuk di 17 Kecamatan SEI BAMBAM - Wakil Bupati Sergai Soekirman selaku Ketua Komda Lansia Sergai kembali melantik Komisi Daerah Lansia untuk 4 Kecamatan yakni Pantai Cermin, Dolok Merawan, Tebingtinggi dan Silinda. Dengan pelantikan ini, berarti seluruh (17) Kecamatan di Kabupaten Sergai telah memiliki pengurus Komda Lansia. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Karyawan PTPN 3 Kebun Rambutan Desa Sei Bamban Estate, Kecamatan Sei Bamban, Kamis.

Acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Komda Lansia Kecamatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan Lembaga Pemerhati Lansia/Jompo tingkat Kabupaten Sergai.

Turut hadir mewakili Kementerian Sosial RI Dra. Agustina Kaban MSi, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Jamal Agustar, Kadis Sosnakerkop Sergai H. Karno SH MAP, Kaban BP2AKB Irwani Jamilah SH, mewakili Manager PTPN 3 Rambutan, pengurus Lembaga Kesejahteraan Lansia/Jompo Kota Binjai dan para Lansia seSergai.

Dalam arahan dan bimbi-

ngannya Wabup Soekirman mengatakan kegiatan temu ramah Komda Lansia yang rutin dilaksanakan tiga bulan sekali ini, diharapkan bagi pengurus yang telah terbentuk di tiap Kecamatan khususnya dan pengurus Komda Lansia tingkat Kabupaten umumnya mampu menjadi wadah nyata untuk berkiprah dalam usaha memberdayakan dan menjembatani kebutuhan serta kepentingan para lansia.

Secara khusus Soekirman menghimbau kepada Lembaga Pemerhati Lansia dalam melaksanakan peranannya agar memiliki responsifitas tinggi terhadap kaum lansia dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya Ketua Panitia Kadis Sosnakerkop Sergai H. Karno SH MAP melaporkan tujuan acara ini menciptakan terwujudnya sinergisitas penanganan lansia di Kabupaten Sergai antar kecamatan, lintas sektoral, perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD yang ada di tanah bertuah negeri beradat ini.

Kegiatan temu ramah Komda Lansia ini disemarakkan dengan pelayanan kesehatan gratis dan atraksi senam dari kaum lansia.(ARM)

Acara Pisah Sambut Dandim 0204/DS TEBINGTINGGI - Pisah sambut Dandim 0204/DS dari Pejabat Lama Letkol SRH Wawik Dwinanto SSos Msi, kepada pejabat baru Letkol ARH Syaeful Mukti Ginanjar SIP, bertempat di gedung balai Kartini Kota Tebingtinggi, Senin. Acara dihadiri Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, wakil Walikota Tebing Tinggi, H Irham Taufik SH MAP, Bupati Serdang Bedagai, H T Erry Nuradi, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama Kota Tebingtinggi, Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, H Johan Samose SE MSP, Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi, Ny Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi, Camat, para Kepala SKPD dan Lurah.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Letkol AR Wawik Dwinanto S Sos MSi, atas dukungan yang diberikan ke-

pada Pemerintah Kota Tebingtinggi serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Selanjutnya Walikota mengucapkan selamat jalan disertai permohonan maaf lahir bathin atas segala kesilapan yang mungkin pernah terjadi sepanjang kebersamaan mereka.

Jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi senantiasa siap menjalin hubungan kerjasama yang baik dan mendukung pelaksanaan tugas - tugas jajaran DanDim 0204/DS sehingga mampu memberi kontribusi bagi kehidupan masyarakat Kota Tebingtinggi. Letkol ARH Syaeful Mukti Ginanjar SIP, dihunjuk sebagai Dandim 0204/DS yang baru mulai mengembang tugas barunya Walikota mengucapkan selamat datang. Semoga kerjasama dalam membangun Kota Tebingtinggi yang aman dan tentram dapat tetap terpelihara di hari-hari yang akan datang. (RS)

KISARAN - Dalam peringatan hari Nusantara ke 13, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan bantuan perikanan kepada masyarakat nelayan, Senin, di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut.

Bupati mengatakan, bantuan yang diserahkan nantinya dapat dijadikan modal dalam meningkatkan pendapatan dan diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan, dijaga, dirawat, bahkan dikembangkan seoptimal mungkin serta tidak mengalihkan bantuan kepada

pihak lain.

Dihari nusantara tersebut, Bupati mengingatkan kembali akan konsep wawasan nusantara sebagai Negara kepulauan, laut yang berada di antara ribuan pulau dinyatakan sebagai laut nusantara dan merupakan wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring hari nusantara, Pemkab Asahan akan terus berupaya seoptimal mungkin untuk dapat memberikan pembinaan SDM dan bantuan peralatan dan teknologi sektor perikanan kelautan kepada masyarakat. “Semua yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan pro-

duksi nelayan dan penangkapan ikan di pesisir Asahan sehingga kesejahteraan nelayan dapat tercapai,“ kata Bupati Asahan kepada para nelayan.

Sementara itu, laporan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan, M Syarief menjelaskan pada tahun 2012, pemerintah telah memberikan bantuan Rp11 miliar lebih kepada masyarakat nelayan Kabupaten Asahan. Diantaranya penyerahan bantuan mesin pencetak pelet, bantuan benih ikan, mesin kapal, mesin pengering ikan, bantuan kapal 30 unit, alat tangkap dan beberapa bantuan lainnya.

Peran Orang Minang di Tebingtinggi Cukup Besar TEBING TINGGI - Sejarah keberadaan suku Minang di kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, sama usianya dengan kota tersebut.

Bahkan jauh sebelum kota Tebingtinggi berdiri, orang Minang sudah ada di daerah ini. Itu sebabnya watak orang Minang dikenal berjiwa perantau tak lekang dengan pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.

"Masyarakat Minang harus terus memberikan kontribusi besar terhadap kota Tebingtinggi,” hal ini diungkapkan Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan pada acara pelantikan pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Kota Tebingtinggi, di Balai Kartini, Sabtu malam.

Masih menurut Umar, bahwa sejarah membuktikan di mana saja orang Minang berada, di situ pula denyut kegiatan ekonomi muncul dan berkembang. Tak salah jika di Tebingtinggi orang Minang mengambil peran penting dalam berbagai aktivitas dan memberikan warna tersendiri bagi kota Tebingtinggi.

Honor THL Tebing tinggi Dinaikkan TEBING TINGGI - Pemko Tebingtinggi, tahun 2013 menaikkan pendapatan bagi Tenaga Honor Lepas (THL) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp5.000/hari atau Rp150.000/bulan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteran bagi para pekerja tersebut.

"Dengan dinaikkannya upah itu, tentu ada juga peningkatan terhadap kebersihan Kota Tebingtinggi yang dilakukan Tenaga Harian Lepas DKP Tebingtinggi," kata Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, pada acara sosialisasi

PELANTIKAN - Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melantik pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Kota Tebingtinggi, di Balai Kartini. (KPK POS/RUBEN "Lemang misalnya, yang jadi ikon kota, merupakan produk panganan yang dihasilkan eteketek Minang. Bahkan, hingga kini selera makanan warga Tebingtinggi, umumnya selera makanan Minang,” bebernya.

Hadir Ketua BM3 Sumut H Syahruddin Ali SH MSI dan jajaran

unsur Muspida Kota Tebingtinggi, mantan Walikota Ir Abdul Hafiz Hasibuan dan mantan Ketua DPRD HM Syafri Chap serta ratusan warga Minang kota itu.

Ketua BM3 Syahruddin Ali dalam sambutannya berharap Ormas BM3 akan menjadi sarana pemersatu bagi masyarakat Minang

SOSIALISASI - Walikota Tebingtinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, pada acara sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang digelar PT Jamsostek Cabang Tanjung Morawa bekerjasama dengan DKP Tebingtinggi, Selasa. (KPK POS/RUBEN) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang digelar PT Jamsostek Cabang Tanjung Morawa bekerjasama dengan DKP Tebingtinggi, Selasa, di GOR Martabe Jalan Gunung Lauser Tebingtinggi.

Wali Kota juga menjelaskan, jaminan pelayanan sosial itu ada 2, yakni jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan sosial kesehatan. Digelarnya sosialisasi jamsostek ini dengan tujuan rekrutmen terhadap ratusan THL DKP Tebingtinggi untuk masuk sebagai peserta Jamsostek.

Sedangkan untuk penghunjukkan

tempat tujuan berobat bagi peserta Jamsostek khususnya bagi THL DKP, Walikota menghimbau kepada PT Jamsostek nantinya dapat melakukan koordinasi dengan RSU Dr Kumpulan Pane Tebingtinggi..

Sementara itu, Kacab PT Jamsostek Tanjung Morawa, Krista M Siagian, pada sosialisasi itu memaparkan, bahwa ada 4 jenis program Jamsostek ; 1.

Program jaminan kecelakaan kerja (JKK), yaitu jaminan kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan rehabilatasi bagi tenaga kerja yang mengalami

PNPM Gelar Lomba Balas Pantun

HUT ke - 6 Bintang Bayu Semarak

TAMIANG - Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Aceh Tamiang, menggelar lomba balas pantun antara kecamatan guna melestarikan budaya Tamiang di Aula SKB Karang Baru, Selasa pekan lalu.

Kepala BPM Aceh Tamiang, Drs Tarmihim dalam sambutan pembukaan lomba-lomba pantun, mengatakan, balas pantun sebagai salah satu ruang belajar masyarakat. Di mana para pelaku memperlihatkan kapasitasnya dalam membalas pantun antara kecamatan pelaku program PNPM. “Di aceh Tamiang pantun merupakan komunikasi warga masyarakat Tamiang pada umumnya," ujarnya.

Untuk itu, sebut Tarmihim, pantun hendaknya menjadi salah satu media di dalam menyampaikan informasi pro-

SERGAI - Ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah memadati pelataran kantor camat Bintang Bayu guna meyemarakkan peringatan Hari Jadi Kecamatan Bintang Bayu Bayu ke-6, Minggu pekan lalu.

Acara yang diawali dengan pelepasan peserta jalan santai berhadiah yang diikuti berbagai kalangan umur juga dihadiri Kapolsek Kotarih AKP M Robianto, Kacabdis Bintang Bayu H.Bahtiar Ritonga SPd, Kacabdis Tebing Syahbandar H.Sunaruddin SPd dan undangan lainnya.

Usai pelaksanaan jalan santai acara dilanjutkan dengan doa yang dibawakan Kepala Kantor Urusan Agama Bintang Bayu Agus Salim SAg dan penyerahan hadiah dan trophy kepada juara turnamen sepak bola masingmasing juara 1 Kes.Kacabdis/ guru, juara 2 Kes.Kantor camat

gram PNPM dan BKPG yang sedang berjalan di setiap kecamatan. Disamping itu budaya melayu di negeri Muda sedia.

Pantun, juga berfungsi untuk mengkomunikasi arti tujuan, manfaat dan hasil PNPM kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui media komunikasi lokal. Disamping membangun opini publik yang mampu menggugah kesadaran dan produktif masyarakat dari tingkat kabupaten dan Desa.

Sebelumnya, ketua panitia Drs.Aiyub dalam laporannya menyampaikan, peserta lomba pantun dari kecamatan karang baru, Seruway, Rantau, Sekrak, Bandar Pusaka, Tenggulun,dan Banda Mulia, Bendahara, dan manyak payed serta kejujuran muda. “Setiap kecamatan terdiri dari empat orang, tema pantun mengenai pembangunan,” ujarnya. (BSO)

Bantuan berasal dari beberapa sumber dana, diantaranya APBD Asahan, Dana Lokasi Khusus (DAK), Bantuan daerah Bawahan (BDB), APBN melalui tugas pembantu (TP) dan ada juga melalui pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan melalui PUPM perikanan budidaya.

Acara dirangkai dengan, peresmian pondok wisata kuliner di Kecamatan Silau Laut yang merupakan bantuan dari APBN TP, oleh karena itu diharapkan pondok dapat bermanfaat dan dikelola dengan baik agar dapat meraih minat pengujung untuk berwisata ke daerah tersebut. (IN)

dan Kes.Perangkat Desa juara 3.

Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH dalam sambutannya berharap kedepan Serdang Bedagai akan lebih jaya dan maju dalam hal pembangunan dan demikian pula halnya Kecamatan Bintang Bayu yang memasuki usia ke-6 tahun.

"Dihari jadi ke -6 ini tentunya masih banyak kekurangan ditemui di sana sini meski pembangunan yang diberikan Pemkab Serdang Bedagai terus berjalan seiiring waktu," ungkap Sariful Azhar.

Untuk menutupi kekurangan tersebut kita harus tetap lebih kompak dalam semua hal termasuk dalam memeriahkan acara-acara seperti ini, ujar camat.

Kekompakan, kebersamaan dan kerjasama jangan pudar apalagi sampai hilang, terlebih jelang pilgubsu yang tinggal beberapa saat lagi. "Kita jaga

kekondusifan yang selama ini sudah kita rasakan. Pilihan boleh berbeda tapi jangan sampai membuat kita berpecah-pecah," sebut Sariful mengakhiri.

Sebelum acara lucky draw

Kota Tebingtinggi. Diharapkan, keberadaan BM3 dapat lebih memaksimalkan adat budaya Minangkabau di kota Tebingtinggi.

“Seperti landasan budaya Minang adat bersendi syara. Syara bersendi kitabullah, maka harus dijadikan sebagai parameter dalam kehidupan masyarakat Minang di mana pun berada, termasuk di kota Tebingtinggi,” tukasnya.

Susunan pengurus BM3 Kota Tebingtinggi yang dilantik, Ketua Umum dr Vive Kananda Sp THT, Sekretaris Umum Drs Syafrial Firdaus, Bendahara Umum Sri Imbang Jaya AP, dibantu sejumlah wakil ketua bidang dan wakil sekretaris bidang beserta puluhan anggota seksi.

Acara dimeriahkan pagelaran tari-tarian Minangkabau oleh BM3 Sumut yang banyak membuat warga yang hadir berdecak kagum dan rindu pulang ke kampung halaman.

Di antara tari dan nyanyi itu, yang paling menarik perhatian adalah tari piring dengan menginjak kaca pecah. (RS) kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja 2. Program jaminan hari tua (JHT) yaitu, program jaminan hari tua diselenggarakan dengan system tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Sedangkan manfaat jaminan hari tua sesuai iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan.

3. Jaminan kematian (JK) yaitu,jaminan kematian dibayar kepada ahli waris tenaga kerja dari peserta yangf meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja sebagai tambahan bagi jaminan hari tua yang jumlahnya belum optimal.

4. Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yaitu, iuran memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar kepada tenaga kerja dan keluarga maksimum 3 orang anak.

Acara sosialisasi itu ditandai dengan pemberian bantuan tong sampah sebanyak 35 unit dari PT Jamsostek kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dan diserahkan langsung oleh Kacab PT Jamsostek kepada WaliKota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, dan selanjutnya bantuan tong sampah itu diserahkan WaliKota kepada Kadis DKP Tebingtinggi, Hj Rusmiaty Harahap ST.( RS)

dimulai dikesempatan tersebut Camat melakukan pemotongan tumpeng dan diserahkan kepada H.Abdul Hamid tokoh masyarakat Bintang Bayu dan Serdang Bedagai.(ARM)

TUMPENG - Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH menyerahkan potongan tumpeng kepada tokoh masyarakat H.Abd Hamid disaksikan Mulayanto (paling kiri) Ketua Asosiasi Kepala Desa pada acara syukuran HUT Bintang Bayu ke-6.(KPK POS/ARM)

15

KPK POS

PTPN 1 Gelar Pasar Murah BUMN Peduli LANGSA - PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) kembali menggelar pasar murah BUMN peduli di tiga Kabupaten/Kota (Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur) dalam rangka menyambut Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1434 H, yang launching perdananya dipusatkan di lapangan bola Desa Bukit Pala Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Senin lalu.

Program ini sebagai wujud kepedulian BUMN terhadap masyarakat di lingkungan BUMN, yang merupakan kegiatan rutin tahunan Kementerian BUMN. Dalam hal ini, PTPN 1 diunjuk sebagai koordinator pelaksana untuk semua BUMN yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

Kegiatan Pasar Murah BUMN Peduli ini didukung oleh 13 BUMN yang ada di Provinsi Aceh yaitu : PT PIM, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Askes, PT Pertamina, PT Angkasa Pura II, PT Bank Mandiri, PT Telkom, PT Pelindo, PT PNM, PT Pegadaian dan PT. Perkebunan Nusantara I (Persero) sebagai koordinator BUMN wilayah Aceh.

Total penyaluran untuk seluruh Aceh Tahun 2013 direncanakan sebanyak 97.740 paket. Di mana 1 pa-

PASAR MURAH - Suasana Pasar Murah yang diadakan PTPN 1. (KPK POS/YANTO) ket terdiri dari 5 Kg beras, 2 Kg gula pasir dan minyak goreng 2 Kg dengan total nilai Rp.9,7 Miliar dan disubsidi oleh BUMN sebesar 70 persen (Rp6,84 Miliar).

Khusus PTPN 1, total jumlah paket yang rencananya dipasarkan di 3 Kabupaten/kota (Aceh Timur, Aceh Tamiang & Kota Langsa) berjumlah 43.740 paket.

Setiap paket masing-masing terdiri dari 5 Kg beras, 2 Kg gula pasir dan minyak goreng 2 Kg dengan nilai Rp100.000/paket, namun harga jual untuk masyarakat sebesar Rp.30.000/ paket. Dalam hal ini BUMN mensubsidi sebesar 70 persen dari harga pasar pada saat ini.

Pada tahun 2012 kegiatan

yang sama program BUMN peduli juga dilakukan oleh PTP Nusantara 1 dengan jumlah 18.000 paket pada bulan September 2012, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H dan diseluruh Provinsi Aceh yang didukung oleh 13 BUMN pada saat itu sebanyak 81.000 paket.

Dalam pelaksanaan launching perdana Pasar Murah BUMN Peduli 2013 di Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, pihak PTPN 1 dihadiri Ramadhan Ismail (Direktur SDM & Umum) didampingi Sekretaris Perusahaan dan pejabat teras setingkat kepala bagian.

Dalam sambutannya Ramadhan Ismail berharap agar kegiatan semacam ini

akan terus bergulir dan dilaksanakan setiap tahun dengan harapan dapat membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ramadhan Ismail juga menyampaikan agar panitia benar-benar melakukan tugas pendistribusiannya dengan baik agar semua masyarakat yang membutuhkan mendapat bagian secara merata.

Dalam kesempatan ini pihak Pemkab Aceh Timur dihadiri Wakil Bupati Aceh Timur dan jajarannya, Wakapolres Aceh Timur, Camat Ranto Peureulak, seluruh unsur muspika kecamatan Ranto Peureulak, seluruh Geuchik / kepala desa Kecamatan Ranto Peureulak dan masyarakat setempat. (YAN/BSO)

Malam Budaya Hari Jadi Langkat Sita Perhatian STABAT - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Langkat ke263 selain disemarakkan dengan pameran pembangunan pada siang hingga malam hari, juga ditampilkan malam pagelaran budaya etnis yang berlangsung sejak tanggal 17 s/d 20 Januari 2013 yang terkonsentrasi di Alun-alun T. Amir Hamzah.

“Antusias masyarakat menyaksikan pagelaran budaya cukup tinggi, dibuktikan pada setiap malamnya selalu membludak memenuhi Tribun Alun-alun ini,” kata Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang hadir pada malam pagelaran budaya, Sabtu.

Disela-sela acara Bupati Ngogesa menjelaskan bahwa pemkab Langkat tidak membeda-bedakan warga masyarakat yang beraneka ragam

suku bangsa dan agama.

Kebersamaan sangat kondusif sehingga keberhasilan kabupaten Langkat meraih prestasi adalah merupakan kerjasama semua komponen bangsa yang turut membangun Langkat.

Bupati yang hadir didampingi seluruh Kepala SKPD, tokoh masyarakat H. Hasanuddin Nano dan para ketua perhimpunan etnis diantara-

nya Ketua Margasilima M. Yamin Sembiring, Ketua Hikma H. Amril Nasution, Ketua himpunan masyarakat Minang Asri Chan tanpa sungkan langsung turun ke panggung berbaur dengan para penari begitu dipersilahkan oleh masyarakat etnis untuk menari bersama dan tampak beliau bersuka cita dengan pengisi acara dan masyarakat pengunjung di

malam tersebut.

Menariknya Bupati Ngogesa melantunkan sebuah lagu etnis Karo setelah diminta oleh para pengisi acara. Seketika hal itu menjadi perhatian seluruh pengunjung yang memadati Alun-alun Amir Hamzah.

Zuhri (30) tahun salah seorang pengunjung yang sengaja datang dari Kota Medan bersama isteri dan seorang anak balitanya saat ditanyai mengaku terhibur dengan acara budaya tersebut. ”Wah..., kegiatan seperti ini kan jarang-jarang, apalagi semua budaya etnis bisa kita lihat.., salut buat Langkat khusunya Pak Bupati," ujar warga yang berdomisili di Jalan Sei Batang Hari Medan ini seraya tersenyum. (JUL)

Peureulak Juara Umum MTQ Polres Atim ACEH TIMUR - Dengan adanya event Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke - III Polres Aceh Timur dapat meningkatkan kemampuan serta mendidik anak-anak di kabupaten ini untuk terus terpacu lebih sukses dalam ajang yang lebih besar lagi.

Hal ini dikatakan Kepala Kepolisian Resor Aceh Timur, AKBP Muhajir SIk pada acara penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke-III Polres Aceh Timur, Rabu malam, di halaman Mesjid Babu Taqwa yang berada di kawasan Mapolres.

Dalam MTQ Ke- III Polres Aceh Timur kategori yang diperlombakan adalah beregu putra dan putri. Kapolres Aceh Timur pada kesempatan itu juga mengatakan kedepannya akan menam-

bah lagi kategori yang akan diperlombakan dalam ajang yang sama. “Insya Allah pada tahun-tahun mendatang kita akan tetap menyelenggarakan MTQ ini, dan kita akan menambah kategori dalam pelaksanaanya disaat ini hanya ada kategori beregu/duet putra/i. Semoga di tahun depan akan kita ikutkan juga kategori Syar’il Qur’an untuk lebih menyemarakan MTQ di tahun mendatang,” ujar Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIk. Sementara itu dalam sambutan sekaligus menutup kegiatan MTQ KeIII Polres Aceh Timur, Bupati Hasballah Bin M. Thaib diwakili oleh Wakil Ketua MPU Kabupaten Aceh Timur, Tgk. Azhar BTM mengatakan, Kitab Suci Al Qur’an merupakan petunjuk dan

HADIAH - Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIk SH menyerahan hadiah kepada pemenang MTQ. (KPK POS/BACHRUNY SITOMPUL)

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

berita menggembirakan bagi umat Islam, serta memberi ketakwaan kepada umat muslim kepada Allah. “Dengan mencintai AL Qur’an kita dengan sendirinya akan mencintai Nya, maka dari itu kita harus berpedoman kepada ayat-ayat yang terkandung di dalam Al Qur’an, selama kita berpedoman dan berpegan pada Al Qur’an dan Hadist kita tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan ini,” ujarnya.

Keluar sebagai pemenang dalam MTQ Ke-III Polres Aceh Timur malam itu adalah : A. Golongan Putra I. M.Ikhsan/Hasanuddin utusan Polsek Peunaron. II.M.Faisal/Zubir Rolhani utusan Polsek Peureulak. III. Azhar/ Maulidin utusan Polsek Idi Rayeuk.

B. Golongan Putri I.Hikmatun Nazila/Hikmatul Husna utusan Polsek Peureulak. II. Hidayatul Ila/Shella Safira utusan Polsek Ranto Peureulak.

III.Nurul Hidayah/Irawati utusan Polsek Peunaron.

Sedangkan keluar sebagai juara Umum yang mendapatkan piala bergilir Kapolres Aceh Timur adalah utusan dari Polsek Kecamatan Peureulak.

Piala Bergilir tersebut diterima langsung oleh Kapolsek Peureulak. Selain menerima trophy juga menerima kado kenang-kenangan dari pengusaha Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera berupa cincin emas yang diserahkan langsung oleh pemimpin Toko tersebut, H. Faisal.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres Aceh Timur, Wakil Bupati Aceh Timur, Unsur Muspida Plus, Kepala Dinas/Badan dan Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta Unsur Muspika dalam wilayah Kabupaten tersebut.(BSO)

PTPN 1 Tingkatkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan LANGSA - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat.

PKBL/CSR dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/ MBU/2007 tentang PKBL. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyisihan laba BUMN untuk pendanaan Program PKBL maksimal 2 persen dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan 2 persen dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

PTPN 1 (Persero) sebagai BUMN telah melaksanakan Program Kemitraan dengan usaha kecil sejak tahun 1990. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terus ditingkatkan di PTPN 1 sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial BUMN terhadap masyarakat.

Dari tahun 1990 sampai 2012 PTPN 1 telah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp28,38 Miliar. Program kemitraan sampai dengan 2012 telah disalurkan kredit lunak kepada 1.154 unit UKM di Provinsi Aceh dengan nilai Rp13,66 Miliar yang terdiri dari berbagi sektor usaha, industri kecil 104 unit, perdagangan 673 unit, pertanian 9 unit, peternakan 22 unit, perkebunan 4 unit, perikanan 14 unit dan jasa 328 unit.

Program Bina Lingkungan PTPN 1 dari tahun 1990 sampai bulan Desember 2012

dana yang disalurkan sebesar Rp14,72 Miliar, terdiri dari bantuan/hibah senilai Rp7,73 Miliar dan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.360 Ha dengan nilai Rp6,99 Miliar untuk 20 Koperasi Pondok Pasantren (Kopontren) di Aceh, 4 Perguruan Tinggi, 5 SMK Pertanian, 1 sekolah Unggul dan 4 Kelompok Masyarakat.

Pada program bina lingkungan/CSR, bantuan/hibah yang disalurkan meliputi, bencana alam, Pendidikan/Pelatihan, Kesehatan, Sarana Umum, Sarana Ibadah, dan Pelestarian Alam.

Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan PTPN 1 menindaklanjuti surat keputusan Menteri BUMN tentang Penanaman 1 Miliar pohon. PTPN 1 tahun 2011 telah melakukan penanaman 20.000 bibit mangrove mengambil lokasi di daerah pesisir pantai Kota Langsa yaitu di daerah Kuala Langsa. Selanjutnya 10.000 bibit trembesi dan mahoni dengan lokasi penanaman di sisi jalan lintas timur Sumatera mulai perbatasan Sumatera Utara–Aceh (Aceh Tamiang) sampai perbatasan Aceh Timur - Aceh Utara.

Pada tahun 2013 ini PTPN 1 akan terus melaksanakan program-program CSR, dengan menggelar pasar murah sebanyak 43.740 paket yang diperuntukan untuk masyarakat sekitar lingkungan BUMN, akan melakukan kembali program 1 miliar pohon, yang merupakan lanjutan pada tahun 2011, serta rencana memberikan bantuan beasiswa selama setahun bagi anak-anak berprestasi dari mulai tingkat SLTP, SLTA dan Universitas.(YAN/BSO)

SAKSIKAN - Sejumlah Direksi PTPN 1 dan Pemkab Aceh Timur. (KPK POS/YANTO)

Rumah Layak Huni Tetap Komitmen Pemkab STABAT - Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Langkat akan tetap diupayakan untuk terus digulirkan melalui berbagai program yang dimungkinkan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun dukungan para pengusaha dan pimpinan BUMN. “Pemkab tetap berkomitmen untuk terbangunnya rumah layak huni,” ujar Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH pada kegiatan penyerahan dana sharing APBD bagi 379 MBR kelulusan akhir keputusan Kementerian Perumahan Rakyat di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Ngogesa meminta pihak swasta maupun perusahaan BUMN agar dapat menyisihkan sebagian dana keuntungan berupa CSR untuk dapat membantu meningkatkan percepatan ketersediaan rumah layak huni. Dikatakannya peran semua pihak termasuk kejujuran masyarakat yang mendapatkan bantuan agar mempergunakan dana sesuai dengan peruntukannya, sangat menentukan keberhasilan program ini.

Sebelumnya Staf Ahli Bidang Pembangunan Drs. Eddy Dharma Tarigan MSi selaku penyelenggara kegiatan melaporkan secara keseluruhan program Kemenpera di Langkat masing-masing untuk tahun 2011 sebanyak 700 rumah sementara tahun 2012 dari usulan 1.130 lulus 1.128 MBR yang telah dan akan menerima dana sebesar Rp. 6.000.000,- per MBR. Bagi 1.000 MBR diberikan dana sharing dan sisanya diupayakan pada tahun 2013 sesuai kemampuan anggaran.

Eddy juga menyampaikan terima kasih atas peran serta dan dukungan moril maupun materil kepada TPM dan UPK yang lebih mengedepankan jiwa sosial

dalam mensukseskan program tersebut, karena minimnya honorarium yang mereka terima.

Salah seorang MBR Ngatimin dalam kesempatan itu mewakili rekan-rekannya penerima dana sharing menyampaikan terima kasih atas kepedulian Bupati.

“Kami berharap program ini tetap diteruskan agar saudara-saudara kami yang belum dapat bagian kelak dapat merasakannya juga,” katanya sembari menyanjung dan meminta Ngogesa untuk bersedia tampil kembali memimpin masyarakat Langkat di periode kedua.

Hal yang sama dirasakan juga oleh Ramini (45), dirinya tak dapat menyembunyikan rasa haru dan syukur atas apa yang telah Bupati berikan, sambil meneteskan air mata ia sedikit menceritakan kesedihannya “ Dulu, jika hujan turun masak harus ditutupi tampah, kalau tidak kemasukan air, tidur pindah – pindah karena bocor, binatang lipan dan kodok suka masuk ke rumah, Pak” kata ibu rumah tangga tersebut, tetapi lanjutnya setelah mendapatkan bantuan hal itu tidak terjadi lagi Pada acara tersebut penyerahan dana sharing lanjutan yakni masing-masing untuk Kecamatan Bahorok 52 orang; Kecamatan Salapian 45 orang; Kecamatan Selesai 1 orang; Kecamatan Binjai 7 orang; Kecamatan Stabat 40 orang; Kecamatan Secanggang 23 orang; Kecamatan Wampu 20 orang; Kecamatan Padang Tualang 19 orang; Kecamatan Gebang 1 orang; Kecamatan Sei Lepan 14 orang; dan Kecamatan Besitang 60 orang.

Sementara Kecamatan Brandan Barat 97 orang penyerahannya akan dilakukan kemudian.

Hadir sejumlah kepala SKPD dan seluruh Camat yang menjadi lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2012, TPM dan UPK serta undangan lainnya. (JUL)

BERSAMA - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu didampingi Staf Ahli Bid. Pembangunan Eddy Dharma Tarigan dan Kabag Perekonomian H. Syahrizal diabadikan bersama MBR penerima dana sharing APBD di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu. (KPK POS/JUL)

E D I S I 236 28 JANUARI - 3 FEBRUARI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Bos Pabrik Tekstil Jadi Buronan SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah menetapkan status buronan terhadap Presiden Komisaris PT Delta Merlin Dunia Textile (DM Dunitex) Sumitro (44 tahun). Ia ditetapkan masuk dalam daftar orang yang dicari karena tak memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Tengah.

Polisi melayangkan panggilan terhadap Sumitro karena pengusaha tersebut menjadi tersangka dalam kasus pelanggaran hak cipta kain grey rayon milik PT Sri Rejeki Textile (PT Sritex). “Kami sudah melakukan pemanggilan beberapa

Penjara Sukamiskin yang minim fasilitas

JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Endang Sudirman, mengatakan para narapidana koruptor penghuni lapasnya mengeluhkan minimnya fasilitas. Satu dari keluhan-keluhan mereka adalah tak adanya televisi.

"Fasilitas di dalam tidak seperti di tempat lain, televisi juga tak ada," katanya saat ditemui di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat.

Endang menyebutkan, saat ini ada 225 koruptor yang menempati lembaga pemasyarakatan tersebut.

Mereka masih menjalani program pengenalan lingkungan karena baru saja dipindahkan. Terpidana korupsi ini berbaur dengan 225 napi pidana umum yang masih menghuni di penjara tersebut.

Wakil Menteri Hukum dan HAM

Denny Indrayana sebelumnya telah melarang penghuni Sukamiskin untuk membawa televisi. Ini berbeda dengan tempat tahanan lainnya, seperti Cipinang. Di sana, para tahanan boleh membawa sebuah televisi, asal ukuran layarnya tak lebih dari 14 inci.

Diberitahukan, belasan pejabat dan mantan pejabat yang terjerat perkara korupsi, masih antre untuk dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Para koruptor tersebut sekarang ini masih dipenjara di Lapas Kelas II-A Bojonegoro.

Para koruptor yang menunggu antre itu, di antaranya dua mantan manajer tim sepak bola Persibo Bojonegoro: Abdul Cholik (asisten manajer bidang administrasi) dan Imam Sardjono (asisten manajer bidang teknik), yang sudah dipen-

jara, Rabu, 28 November 2012.

Keduanya divonis dalam perkara korupsi dana Persibo.

Ada juga mantan Bupati Bojonegoro Mohammad Santoso, 70 tahun, terpidana kasus korupsi APBD Bojonegoro tahun 2006-2007 senilai Rp 6 miliar. Juga mantan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Bojonegoro, Moh Zaenuri, yang divonis penjara dua tahun, atas perkara korupsi dana bantuan sosial dari APBD Bojonegoro tahun 2007. Untuk kasus ini, yang bersangkutan masih menunggu proses eksekusi (penahanan) yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

Selain itu, ada juga 12 kepala desa di beberapa desa di Bojonegoro yang juga terjerat perkara Program Nasional Agraria (Prona). Modusnya berupa pungutan liar dengan membebankan biaya kepengurusan serti-

fikat pada masyarakat dengan besaran sekitar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per orang. Sebagian besar terdakwa divonis satu tahun penjara.

Di luar itu, ada beberapa orang yang statusnya masih tersangka, yaitu mantan Sekretaris Kabupaten Bojonegoro Bambang Santoso(64), tercatat sebagai tersangka perkara korupsi dana sosialisasi tanah di Blok Cepu sebesar Rp3,8 miliar. Juga anggota DPRD Bojonegoro Nurhadi, yang terjerat perkara korupsi bersama istrinya, Munjiatun. Suamiisri ini, terjerat perkara korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) senilai Rp127 juta.

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Nusirwan Sahrul, sejumlah orang yang terjerat perkara korupsi memang sudah ada yang berkekuatan hukum tetap dan belum. (FR/BBS)

Kader Partai Segel Kantor Demokrat Riau PEKANBARU - Seratusan kader Partai Demokrat, Jumat (25/1) sore, mendatangi Kantor DPD I Demokrat Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Para kader itu berdemo sekaligus menyegel kantor itu.

Aksi penyegelan Kantor DPD I Demokrai itu dilatarbelakangi ketidakpercayaan seratusan kader terhadap kepemimpinan Mambang Mit sebagai Ketua Demokrat Riau.

"Kita tidak percaya dengan kepeminpinan Mambang Mit. Kita dukung diadakan Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musdalub)," kata Arsi Idris mantan Ketua PAC Demokrat Payung Sekaki Pekanbaru.

Setelah melakukan aksi demo, massa langsung melakukan aksi penyegelan Kantor DPD I Demokrat dengan mengunakan rantai dan gembok. Setelah itu, mereka juga memasang spanduk bertuliskan mosi tidak percaya dengan Mambang Mit yang kini menjabat Wakil Gubernur Riau di sepanjang pagar.

"Mambang Mit saat ini hanya sibuk sosisialisasi terkait pencalonannya untuk Pilkada Riau. Dia tidak mendengar aspirasi kader dari arus bawah," tambah Bambang mantan Ketua PAC Sukajadi Pekanbaru.

Dipukul Sandal, Istri Wakil Walikota Lapor ke KPAI MAGELANG - Istri Wakil Walikota Magelang, Rubaidah, melaporkan suaminya, Joko Prasetyo ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumat.

Joko Prasetyo diduga memukul Rubaidah dengan sandal kulit di depan kedua anaknya pada 9 November 2012. Alasannya sangat sepele, saat itu Rubaidah ingin membaca pesan Blackberry suaminya yang diduga dari wanita idaman lain. Saat itu juga Rubaidah diusir dari rumah dinas dan rumah pribadi mereka.

"Selama satu tahun ini ada beberapa perubahan perilaku dari suami saya yang mulai main tangan dan kasar. Padahal sampai sekarang saya masih sah sebagai istri beliau," kata Rubaidah di Wahid Institute, Jakarta, Jumat (25/1).

Tak hanya itu, pada 13 November 2012, suaminya mengambil paksa kedua anaknya ketika mereka sedang tertidur pulas sekitar pukul 22.00. "Bella (12) dan Aulia (6) diambil

paksa. Tiba-tiba suami saya datang marah-marah dan berteriak sampai semua tetangga menyaksikan kejadian itu," katanya.

Sampai saat ini, Rubaidah mengaku belum bertemu sama sekali dengan Bella dan Aulia.

Bahkan pihak sekolah melarang Rubaidah menemui mereka. "Kepala sekolah juga melarang saya menemui mereka di sekolah. Saya sudah putus asa," ujar Rubaidah.

Rubaidah menegaskan tidak ada motif lain dari pengungkapan masalah ini. Ia hanya ingin bertemu dengan anakanaknya. "Saya tidak mendapatkan keadilan untuk diri saya dan anakanak. Beliau dengan terang-terangan membawa perempuan ke rumah dinas," kata dia.

Ia juga menduga suaminya telah menyalahgunakan kekuasaan dengan menekan banyak pihak. Akhirnya pihakpihak yang awalnya mendukung langkah Rubaidah perlahan mundur.

(SF/VN/BBS)

Kader Demokrat Riau saat melakukan aksinya. (KPK POS/ILUSTRASI) Usai berdemo dan menyegel Kandor DPD mereka membubarkan diri dan

mengancam akan berdemo saat acara Silatda Demokrat di Pekanbaru pekan depan yang

kemungkinan akan dihadiri Ketum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. (SF/BBS)

Sumpah Pocong di Bali

Menuai Kritik DENPASAR - Tokoh masyarakat Bali menyoroti wacana sumpah cor terkait tuduhan korupsi di lingkungan kampus IHDN Denpasar. Tokoh masyarakat Bali yang juga pinisepuh Perguruan Sandhimurti, Gusti Ngurah Harta menyatakan, Dirjen Bimas Hindu seharusnya turun tangan mengatasi masalah di lembaga pendidikan agama Hindu ini.

Ngurah Harta menyayangkan adanya konflik di tubuh lembaga pendidikan Hindu seperti IHDN. "Saya merasa heran, di lembaga pendidikan agama muncul masalah seperti ini, tidak mencerminkan kearifan orang beragama, amat kita sayangkan. Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus Yudha Triguna, sebagai pembina harusnya turun tangan untuk menegur dan menjewer, bukannya

kali tapi dia tak memenuhi panggilan itu,� kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Djihartono di Semarang, Jumat.

Sumitro diduga melakukan perbuatan melanggar hak cipta dengan memproduksi kain grey berpita kuning milik PT Sritex. Polisi juga telah menetapkan Ny. Indriati (ibunda Sumitro) sebagai tersangka.

Saat ini, polisi juga belum mengetahui keberadaan Indriati. Beberapa waktu lalu, penyidik telah memeriksa Soemitro dan Indriati tapi saat itu statusnya masih sebagai saksi. (FR/BBS)

malah mengompor-ngompori Pembantu Rektor I IHDN dengan memanggilnya ke Jakarta. Ini ada apa?" ujar Turah sapaan akrab Ngurah Harta, ditemui di rumahnya di Denpasar, Jumat.

Menurut Ngurah Harta, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama, Prof Dr Ida Bagus Gde Yudha Triguna, seharusnya bisa menjadi pembina lembaga pendidikan Hindu.

"Harusnya dia bisa sebagai bapak. Tapi nyatanya dalam kasus ini dia tidak bisa bersikap. Oleh karena itu Menteri Agama harus ambil sikap, ini karena Dirjen Bimas Hindu tidak bisa ambil sikap dalam mengatasi persoalan ini," tegasnya.

Terkait sumpah cor ini, Ngurah Harta mengaku sebenarnya dulu sudah pernah dilontarkan oleh Dirjen Bimas Hindu Ida Bagus

yudha Triguna yang menantang Acarya Yogananda atau Alit Bagiasna untuk melakukan sumpah cor.

"Waktu itu Yudha Triguna menantang Acarya untuk sumpah cor, terkait tudingan korupsi yang dialamatkan kepada Yudha Triguna. Namun saat Acarya Yogananda menyanggupi, malah Yudha Triguna yang tidak ada respon. Ini artinya apa?," paparnya.

Ngurah Harta menjelaskan, sumpah cor menggunakan matram Sang Hiang Aricandana. Yang kena sumpah cor, dampaknya minimal 2

tahun sudah terbukti dan berlaku 7 keturunan. "Itu resikonya berat, ini sebabnya kenapa orang sangat ngeri dengan sumpah cor," jelasnya.

Sementara terkait larangan sumpah cor di Pura Besakih, Ngurah Harta menyatakan ini sebagai hal yang lucu. "Di Bali ada banyak persoalan yang lebih penting, tapi kenapa persoalan sumpah cor dilarang di Besakih, sementara persoalan lain seperti soal konflik lahan tanah kuburan dan konflik adat lainnya tidak bisa diselesaikan. Ini sangat lucu," tutupnya. (BBS)

Istri Gus Dur Setuju Hukuman Mati Pemerkosa JAKARTA - Istri mendiang mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah, setuju dengan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. "Saya memang orang yang tidak suka ada hukuman mati, tetapi saya melihat penderitaan korban pemerkosaan," ujarnya di Wahid Institute, Jakarta, Jumat.

Shinta mengatakan, pelaku pemerkosaan setidaknya dihukum seumur hidup. Hukuman itu merupakan alternatif yang tepat. "Penderitaan korbannya terasa seumur hidup," ucapnya.

Pembahasan mengenai hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan muncul pertengahan bulan ini akibat adanya pernyataan kontroversial dari calon hakim

agung, Daming Sunusi, saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Daming berkelakar, hukuman mati tidak perlu dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan karena pelaku dan korban sama-sama menikmati ketika diperkosa.

Candaannya yang kelewatan itu menuai hujatan berbagai pihak.

Tidak hanya dicoret dari kandidat hakim agung, kini ia terancam diberhentikan sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Palembang oleh Mahkamah Agung.

Adapun hukuman mati menjadi kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia.