epaper kpkpos 236 edisi senin 11 februari 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 238/ THN V 11 - 17 FEB 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

CAMAT PASIR LIMAU KAPAS DI-POLISIKAN • DI HALAMAN.10

PNS Mesum Dilantik Jadi Pejabat

Persyaratan KLB adalah adanya usul dari 2/3 pemegang suara (DPC dan DPD). Menurut Ahmad Mubarok, ini sangat sulit karena pendukung Anas sangat kuat di daerah.

Ini sepenuhnya bergantung pada Anas. Sejauh ini, Anas tetap yakin tak bersalah dalam kasus wisma atlet (tersangka Nazaruddin). Dia berpegang pada AD/ART.

BANDA ACEH - Setelah dihebohkan dengan pelantikan pejabat yang sudah meninggal dunia, Pemprov Aceh kembali dicibir karena mempromosikan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat kasus mesum sebagai pejabat di Badan Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (BPPD).

Berdasarkan informasi dihimpun, Jumat (8/2), PNS itu berisial MU alias HBU. Ia dilantik Gubernur Aceh Zaini Abdullah, sebagai pejabat eselon IIIA atau sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manuasia pada BPPD, sebuah instansi yang dibentuk Pemerintah Aceh khusus untuk mengurusi pemberdayaan pondok pesantren.

MU dilantik bersama 422 pejabat eselon II, III dan IV di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh pada 5 Februari lalu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur PEG 821.22/001/2013. MU yang merupakan PNS golongan IV/B sebelumnya bertugas sebagai staf di Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Provinsi Aceh.

Tentu pelantikan itu mengundang pertanyaan, pasalnya pemilik yayasan pendidikan di Kota Banda

Langkah SBY Langgar AD/ART

Ini bergantung pada perkembangan penyidikan di KPK. Menurut Sutan Bhatoegana (pengurus Demokrat), bila menjadi tersangka, Anas akan langsung diganti.

PENGAMBILALIHAN tugas dan wewenang Ketua Umum Partai Demokrat yang dijabat Anas Urbaningurm oleh Ketua Majelis

Tinggi Partai (MPT) SBY dinilai melanggar anggaran dasar dan rumah tangga (AD/RT) partai.

Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa menyebut pasal 13 ayat 5 yang mengatur jenis kebijakan strategis yang menjadi wewenang MPT Demokrat. ‘’Dalam AD/ART Demokrat, diatur tentang kebijakan strategis yang menjadi wewenang MPT. Namun, tidak termasuk mengambil alih tugas, fungsi dan wewenang ketua um-

NIAS UTARA–Dewan Pimpinan Daerah Public Nusantara Corruption Watch Kepulauan Nias telah mengirim surat kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dengan surat bernomor : 05/BPH/LSM PNCW/ XI/2012, mempertanyakan dasar hukum proyek P-APBD Nias Utara TA 2012 sebesar Rp22 Miliar yang disahkan oleh DPRD Nias Utara dalam rapat paripurna tanggal 2 November 2012 dijadikan kontrak tahun jamak.

Menurut Yulianus Harefa, salah satu proyek tahun jamak yang tertampung di dalam P-APBD Nias Utara TA 2012 yakni pembangunan kantor Bupati Nias Utara sebesar Rp3 Miliar yang mana berdasarkan informasi yang diperoleh LSM PNCW bahwa DPRD Nias Utara dan beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Nias Utara telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. Hasilnya, kementerian keuangan RI tidak memperkenankan proyek P-APBD Nias Utara TA 2012 dijadikan kontrak tahun jamak. "Karena selain batas waktu pelaksanaan yang sangat singkat, juga kontrak tahun jamak melanggar Peraturan Presiden (Perpres) RI, kecuali kegiatan non fisik," ujarnya.

Bahkan, ketika P-APBD Nias Utara TA 2012 dibahas DPRD • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

“Kepada saudara Anas Urbaningrum, saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum”.

“Saya sudah jelas tidak terlibat urusan hukum. Jangan asal tuduh, buktikan jika saya korupsi.”

Susilo Bambang Yudhoyono

Anas Urbaningrum

Tuduhan KPK Berkonspirasi

• LANJUT KE HAL. 2

Ketua DPRD Nias Utara Mulai Digoyang

um,’’ tegasnya, Jumat malam.

Dalam pasal tersebut, lanjutnya, kebijakan strategis yang menjadi wewenang MPT terdiri dari tujuh item. Pertama, penunjukan pasangan capres dan cawapres. Kedua, penunjukan calon pimpinan DPR dan alat kelengkapan fraksi Demokrat di DPR dan MPR. Ketiga, penentuan calon partai koalisi. Keempat, penentuan caleg DPR. Kelima, penentuan cagub dan

Jumat.

KPK hingga kini belum menyatakan secara resmi status Anas tersebut. Saat dikonfirmasi, dua Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dan Zulkarnaen belum mau berkomentar. "Saya no comment dulu soal itu," ujar Zulkarnaen.

Sementara pengacara Anas, Firman Wijaya saat dihubungi

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah meningkatkan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai tersangka.

KPK diduga menjerat mantan ketua Fraksi Partai Demokrat itu dalam kasus gratifikasi.

"Iya bukan Hambalang, tapi gratifikasi," kata sumber di KPK,

Wewenang Diambil SBY, Anas Santai

KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih wewenang Anas Urbaningrum di DPP. Anas coba menanggapi kebijakan SBY dengan tenang.

"Dia tidak kecewa, dia tenang dan santai," kata mantan pengurus PB HMI, Ramdansyah usai menjenguk Anas di rumahnya, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa. Menurutnya, Anas terlihat ceria saat ditemui pengurus Demokrat di kediamannya. "Begitu sampai, Pak Anas ketawa-ketawa saja," kata Saan.

Saan juga enggan berkomentar terlalu jauh mengenai isi

pidato SBY usai pertemuan yang di gelar di Cikeas, Bogor, Jumat malam. "Semua mengikuti aturan dan konstitusi partai," ucapnya.

Sementara itu, pernyataan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono soal penyelamatan partai, masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, SBY tidak secara terus terang memecat Anas Urbaningrum, tapi mengambil alih tugasnya sebagai ketua umum.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menilai, pernyataan SBY mengisyaratkan jika kekuatan Anas dan pengurus di DPP sudah tak ada lagi.

• LANJUT KE HAL. 2

mengaku belum menerima surat resmi penetapan kliennya sebagai tersangka. Akan tetapi, menurut Firman, kabar yang menyebut Anas telah ditetapkan sebagai tersangka syarat kepentingan politik. "Saya melihat ada atmosfer politik yang mencoba intervensi proses hukum," ujar dia.

Baginya, parameter hukum

untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus cukup jelas. Salah satunya, putusan pengadilan yang merupakan dokumen yuridis. Dalam putusan pengadilan terkait kasus Nazaruddin, tidak menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan Anas.

"Keputusannya kan jelas itu kan perbuatannya Nazar dan Neneng

yang selama ini nyebut Anas, penyebutan Anas adalah dendam politik saja. Buat saya proses hukum proses yang rasional, harus ada proses yang jelas," kata Firman.

Kasus gratifikasi yang menjerat Anas itu diduga adalah pemberian mobil Toyota Harrier dari mantan • LANJUT KE HAL. 2

Anas: Buktikan Jika Saya Korupsi!

TUDUHAN miring selalu muncul setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi menyasar politikus. Yang paling umum, komisi antirasuah dianggap tebang pilih.

Tudingan lain, penetapan seorang tersangka dinilai sebagai usaha pengalihan isu.

Kini teori konspirasi disuarkan begitu komisi itu menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka suap impor daging sapi.

Pernyataan yang dipekikkan Anis Matta, dalam penahbisannya sebagai presiden baru partai itu, sangat berbahaya. Ia menyebutkan, penangkapan Luthfi merupakan "konspirasi besar untuk menghancurkan PKS".

Ia seakan ingin menggiring persepsi bahwa partainya hanya korban dari kesewenang-wenangan KPK. Boleh jadi teriakan itu lebih diarahkan ke lingkup internal partai sebagai usaha konsolidasi. Sebagian besar kadernya tentu terpukul setelah partai yang mengusung slogan "bersih dan peduli" tersebut diterpa skandal korupsi. Maka, dimunculkanlah musuh • LANJUT KE HAL. 2

Sepakat Anas Tersangka

urusan pajak, urusan Lapindo, ada yang sebut urusan hambalang, banyaklah. Tapi disebutsebutkan bukan ukuran. Yang penting kerja keras," paparnya.

Sementara itu, saat ditanya soal keadaan internal Partai Demokrat, yang bergejolak, Presidium KAHMI ini menyatakan, jika itu adalah dinamika. "Tapi hal yang biasa saja," singkatnya.

Desakan agar Anas segera lengser setelah popularitas Demokrat merosot menjadi 8 persen berdasarkan survei Saiful Mujani Research Center (SMRC), beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut mantan Bendahara Umum Partai De-

SEDANG Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan sepakat menaikkan status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Namun belum dapat diputuskan dalam surat perintah penyidikan karena masih harus berdiskusi dengan pimpinan KPK lainnya.

"Yang ada di kantor ini hanya ada dua pimpinan, yaitu saya dan pak Zul. Jadi kita tidak dapat melakukan diskusi panjang untuk mengambil keputusan," kata Abraham Samad di kantornya, Jumat.

Menurutnya, masih banyak halhal yang perlu didiskusikan dan disinergikan dengan pimpinan KPK lainnya. Terutama terkait pengusutan kasus yang tidak mungkin bisa disampaikan ke publik. Sebab, kata dia, mekanisme pengambilan keputusan di KPK harus collective colegial. "Jadi sudah sepakat, tapi harus tanda tangan semua," ujarnya.

Abraham membantah tudingan KPK telah menggantung status hukum Anas Urbaningrum. Dia menegaskan keputusan untuk menaikkan statusnya masih

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

melibatkan sejumlah tokoh masyarakat Desa tersebut.

Namun masyarakat tidak menerima ganti rugi sepeserpun dan masyarakat juga tidak tau asal usul tanah, dan takut terjerat hukum dikemudian hari. Selain itu, hutan negara yang di SKGK kan Kades dijadikan konpensasi dengan jembatan yang dibangun Poktan Tani Amal Jaya. Sebagian besar masyarakat dan aparat desa menolak menanda tangani SKGK yang disodorkan aparat desa yang ditugaskan Darmawin.

PATAH– Jembatan Sei Tapah Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir, kini dalam kondisi Pembangunan Jembatan patah akibat dilalui truk angkutan kelapa sawit milik PoktanTani Amal Jaya. Sei.Tapah yang dibangun Poktan

Tani Amal Jaya, karena memiliki lahan perkebunan di seberang Sungai Tapah. Sementara satusatunya jalan pintu masuk ke lokasi kebun harus menyeberangi sungai. Sementara masyarakat tidak ada yang tinggal di kawasan Poktan Tani Amal Jaya.

Untuk memperlancar transportasi dari dan menuju lokasi, oleh Poktan Tani Amal Jaya membangun jembatan yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Namun, Jembatan yang dibangun tersebut tidak bertahan

KETUA Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersikukuh tidak terlibat dengan kasus pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya sudah jelas tidak terlibat urusan hukum. Jangan asal tuduh, buktikan jika saya korupsi," tegas Anas saat ditemui dalam acara Pelatihan Majelis Nasional Kahmi dan Forhati Nasional, JCC Senayan, Jakarta, Selasa malam.

Bahkan, Anas membantah jika dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Hambalang menjadi penyebab merosotnya elektabilitas Partai Demokrat.

"Kalau disebut kan itu hal yang biasa. Ada yang disebut

» Untuk Memperkaya Diri Sendiri PUJUD– PUJUD–Sekitar 1.000 hektar lebih hutan negara Desa Sei. Tapah, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir diduga ditukargulingkan Kepala Desa Sei.Tapah Darmawin kepada Kelompok Tani Amal Jaya (Poktan TAJ) Sei.Tapah. Tukar guling itu disinyalir hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Hutan Negara Ditukargulingkan Kades

H

UTAN negara yang ditukargulingkan Darmawin, mendapat kecaman dari aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Rohil (GPKDR). Sang Kepala Desa (Kades) dinilai telah 'menjual kepala' rakyatnya, demi untuk memperkaya diri sendiri.

Ironisnya, seperti temuan GPKDR, lahan yang ditukargulingkan dan diperjualbelikan adalah hutan negara.

Hasil investigasinya ke Desa Sei.Tapah belum lama ini,

Direktur LSM GPKDR Anirzam mengatakan, Kades Darmawin dalam aksinya menukar gulingkan 1.000 hektar hutan negara tersebut mengatasnamakan masyarakat Desa Sei.Tapah dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebanyak 500 buku SKGK. Per satu SKGK terdiri dari dua hektar. Demikian Anirzam melaporkan melalui hubungan seluler, Kamis.

Menurut Anirzam, penerbitan SKGK untuk mendapatkan tanda tangan masyarakat, Darmawin merekrut aparat desa, dan

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

• LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

TUDUHAN KPK BERKONSPIRASI..................................

• DARI HALAMAN. 1 bersama berupa teori konspirasi buat mencegah kerusakaan lebih besar.

Kebetulan Duta Besar Amerika Serikat Scot Marciel datang ke gedung KPK sehari sebelum penangkapan Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi.

Masalahnya, tak ada kaitan sama sekali antara kunjungan Marciel dan penangkapan Luthfi. Penyidik KPK sudah beberapa bulan mengintai kasus impor sapi. Mereka juga tak bisa dikendalikan oleh kepentingan pihak lain.

Tuduhan adanya konspirasi baru sedikit masuk akal bila komisi antirasuah menjerat Luthfi tanpa bukti. Nyatanya, penyidik memegang bukti yang kuat, antara lain sadapan komunikasi antara Fathanah dan Luthfi.

Tuduhan konspirasi itu juga terkesan asal saja dilempar. Tidak dijelaskan, KPK ditunggangi oleh siapa dan untuk apa. Kenapa pula petinggi PKS justru mendukung, dan tidak meneriakkan tudingan serupa, ketika komisi antirasuah menangkap tokoh dari partai lain? Propaganda yang ngawur itu amat berbahaya karena membodohi kader PKS dan sebagian publik yang kurang kritis. Sikap petinggi PKS itu juga bisa dianggap mengganggu ikhtiar memerangi korupsi.

Pemimpin PKS semestinya memusatkan perhatian pada perkara yang membelit Luthfi.

Dugaan patgulipat perizinan impor daging di Kementerian Pertanian telah tercium sejak dulu. Majalah Tempo bahkan telah dua kali menerbitkan laporan soal keterlibatan sejumlah petinggi partai itu dalam kisruh impor daging pada 2011. Dalam urusan ini, fulus diduga mengalir ke tokoh-tokoh penting partai.

Sayang sekali, mereka tidak segera berbenah begitu dugaan ini muncul ke publik pertama kali.

Jika serius hendak memerangi korupsi sesuai dengan slogan PKS, petinggi partai ini semestinya justru membantu komisi antirasuah.

Mereka bisa menyiapkan pelbagai data yang diperlukan guna membongkar praktek gelap dalam niaga sektor pangan ini. Apalagi Kementerian Pertanian, tempat kader PKS duduk menjadi menteri, juga menguasai aneka proyek lain yang rawan korupsi, antara lain pengadaan benih dan pupuk.

Tak perlu memekikkan tuduhan konspirasi, kecuali jika tokoh-tokoh partai itu menganggap publik dan kadernya sendiri bodoh.

Sebab, teori konspirasi umumnya tumbuh subur pada orang-orang yang enggan memanfaatkan akal sehat. (***)

Keterlibatan Suswono dalam Kasus Impor Daging JAKARTA–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnaen, mengatakan Menteri Pertanian Suswono punya peran besar terkait kasus pengurusan kuota impor daging sapi.

Menurut Zulkarnaen, Suswono merupakan pihak paling berwenang dalam menentukan perusahaan mana saja yang menjadi importir daging sapi.

"Dari sisi kewenangan. Dia terkait kewenangangan di sana," kata Zulkarnaen di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat.

Zulkarnaen mengatakan penyidik menemukan kejanggalan dalam daftar harga daging sapi impor. Menurut Zulkarnaen, setiap importir mengajukan penawaran harga yang berbeda-beda. "Harga yang berbeda menjadi tanda tanya.

Ini bisa jadi bahan kajian. Jadi mugkin ada yang tidak benar.

Daging kan ada impotirnya. Ada biaya impor keuntungannya," terangnya.

Namun, Zulkarnaen belum bisa memastikan kapan Menteri Suswono dimintai klarifikasi. "Tergantung jadwal," katanya singkat.

Dalam kasus impor daging sapi, KPK menetapkan tersangka dan

menahan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, meski yang bersangkutan tidak berada di tempat peristiwa. Dia disangka terlibat transaksi suap antara koleganya, Ahmad Fathanah dengan dua petinggi PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa pekan lalu untuk pengurusan izin impor.

AMBIL ALIH PARTAI– Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers di Pendopo, Kediaman Pribadi, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2) malam.

Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih kewenangan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, di mana posisi Anas Urbaningrum tetap sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, namun demikian Anas dipersilakan untuk fokus pada dugaan kasus hukumnya yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

HUTAN NEGARA DITUKARGULINGKAN KADES.......

• DARI HALAMAN. 1 lama, kondisi Jembatan kini dalam keadaan patah, akibat dilalui kenderaan angkutan sawit milik Poktan Tani Amal Jaya.

Jembatan tersebut dibangun tahun 2004, sepanjang 40 meter.

Kebun sawit yang dimiliki Poktan Tani Amal Jaya diperkirakan sekitar 4.000 hektar. Untuk memperluas areal perkebunan sawit, Poktan Tani Amal Jaya mengincar kawasan hutan yang bersebelahan dengan Poktan Tani Amal Jaya yang luasnya sekitar 1.000 hektar.

Diinformasikan, Poktan Tani Amal Jaya hingga saat ini belum mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan. Informasi yang berkembang di desa tersebut, pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan Poktan Tani Amal Jaya, pemiliknya diindikaskan salah seorang oknum mantan Jenderal.

Masih kata Anirzam, tukar guling kawasan hutan negara yang dilakukan Darmawin menyalahi ketentuan Undang-

Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan yang dilakukan Poktan Tani Amal Jaya tidak prosedural, sesuai surat Menteri Kehutanan No.S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 Perihal Laporan penggunaan kawasan hutan yang Tidak Prosedural.

Dalam hal ini, mestinya Darmawin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dusun Sei.Tapah, melaporkan rencana Poktan Tani Amal Jaya membuka kebun di desa tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil. Namun, Darmawin lebih mementingkan pihak Poktan Amal Jaya dari pada masyarakat Sei.Tapah.

"Terkait pembukaan perkebunan yang berasal dari hutan negara oleh Poktan Tani Amal Jaya, LSM GPKDR akan melaporkan Poktan Tani Amal Jaya dan Kades Sei.Tapah ke instansi terkait termasuk, Polri, Kejaksaan, dan KPK agar para pelaku tukar guling hutan negara tersebut ditindak tegas," katanya.(PUR)

Mereka yang mengadakan transaksi suap itu lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan. Sebagai barang bukti, KPK menyita uang Rp1 miliar yang terdiri dari pecahan Rp100 ribu. Selain itu, di belakang jok mobil Ahmad Fatanah KPK mengamankan sejumlah buku tabungan dan beberapa berkas di kantong plastik hitam.(OZ/BBS)

ANAS JADI TERSANGKA GRATIFIKASI?................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Mobil itu diduga diberikan Nazaruddin pada tahun 2009, saat Anas masih duduk di DPR. Pemberian mobil senilai Rp650 juta ini

pernah diungkapkan oleh pengacara Nazaruddin, OC Kaligis.

Anas mulanya membantah tudingan pemberian Harrier ini. Dia

membantah bahwa mobil mewah berpelat nomor B 15 AUD itu miliknya. Namun, Polda Metro Jaya memastikan mobil tersebut merupakan

mobil Anas Urbaningrum. Belakangan, saat dicecar wartawan terkait pemberian mobil tersebut, Anas justru bertanya, "Apa salahnya?".

SEPAKAT ANAS TERSANGKA .....................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 membutuhkan diskusi dengan pimpinan KPK lainnya. "Kita lihatlah ke depan, mudah-mudahan satu dua (minggu) ke depan," katanya.

Sepanjang hari Jumat, dari pagi

hingga petang tersiar kabar jika Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai tersangka kasus Hambalang. Namun KPK membantah kabar yang beredar terkait penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, menegaskan informasi terkait penanganan perkara korupsi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh KPK tidak dapat dipastikan kebenarannya.

"Kedepannya saya kira temanteman media harus memahami bahwa informasi yang tidak dike-

luarkan secara resmi oleh KPK bernilai isu atau hoax. Itu yang perlu saya tegaskan disini," kata Johan, Jumat.

Menurut Johan, apabila ada informasi terkait penanganan perkara korupsi yang dilakukan KPK, akan disampaikan langsung oleh pimpinan KPK. Bukan melalui

pihak lain.

"Selama belum ada keterangan resmi dari KPK, belum ada pihak atau pimpinan KPK bicara terkait penangan perkara KPK, bisa dikatakan isu. Isu bisa bernilai tidak benar, hoax. Jadi yang kita umumkan tersangka hari ini ya tiga itu," tegasnya.(FR/BBS)

WEWENANG DIAMBIL SBY, ANAS SANTAI.............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 "Anas kekuasaannya dilucuti dan sekarang majelis tinggi yang berkuasa, bukan DPP lagi," kata dia, Sabtu pagi.

Menurutnya, SBY melucuti kekuasaan Anas dengan gayanya sendiri. "SBY itu kan tidak bisa yang langsung, dia sangat berdiplomasi dan berputar-putar," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, SBY memberi kesempatan kepada Anas untuk menyelesaikan masalah hukum dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek sekolah olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Melawan SBY Sementara pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana, menilai Ketua Umum Partai De-

mokrat, Anas Urbaningrum, sudah berani melawan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu, kata Tjipta, terlihat dari pernyataan Anas yang mengatakan bahwa kemerosotan elektabilitas Partai Demokrat bukan sematamata karena dirinya, namun juga dipengaruhi kinerja pemerintahan SBY selama dua tahun

terakhir.

"Anas sudah berani mengatakan begitu. Itu sama saja dia tuding SBY, 'Eh jangan salahkan saya dong elektabiitas turun, kinerja kamu (SBY) juga merosot'.

Artinya sumbangsih besar elektabilitas merosot bukan hanya Anas tapi juga SBY," kata Tjipta usai meluncurkan bukunya berjudul 'Bola Politik dan Politik Bola

Kemana Arah Tendanganya' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

Keberanian Anas lainnya, sambung Tjipta, saat Anas berani menuliskan ‘Politik Para Sengkuni’ di status Blackberry Messanger (BBM). "Artinya Anas menilai SBY terlalu banyak mendengar omongan orang-orang jahat di sampingnya," kata Tjipta.(TIM)

ANAS: BUKTIKAN JIKA SAYA KORUPSI!.................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mokrat yang juga terpidana suap

proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang, M. Nazaruddin, PT Adhi Karya (Persero) sebagai

kontraktor proyek Hambalang menggelontorkan uang Rp100 miliar.

Kata Nazar, Rp50 miliar digunakan untuk memuluskan keinginan Anas menjadi ketua

umum saat Kongres Demokrat di Bandung 2010 lalu. Sebagian lagi mengalir ke Senayan.(TIM)

PNS MESUM DILANTIK JADI PEJABAT...................................................................................................

TAHUN JAMAK– Salah satu proyek P-APBD Nias Utara TA 2012 yang sedang dikerjakan sampai saat ini yakni pembangunan jalan di Kecamatan Lahewa Timur senilai Rp2,4 Miliar.

KETUA DPRD NIAS UTARA MULAI DIGOYANG................................

• DARI HALAMAN. 1 sebagian anggota dewan tidak setuju untuk dijadikan kontrak tahun jamak, tetapi entah apa yang merasuki pikiran oknum ketua DPRD Nias Utara sampai menyetujuinya.

Di sisi lain, dampak dari disetujuinya proyek P-APBD Nias Utara dijadikan tahun jamak tidak tertutup kemungkinan terjadi korupsi berjamaah, karena dengan tidak diputusnya proyek maka denda maupun jaminan pelaksanaan tidak disita. Bahkan disebutsebut proyek P-APBD Nias Utara TA 2012 sulit dibatalkan karena ada isu yang menyebutkan bahkan sebelum proyek ini disahkan dewan, konco-konco bupati telah menerima Dana Taktis (DT) dari

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

rekanan yang diarahkan proyek.

Kemudian, indikasi lain yang menyebutkan dana proyek PAPBD Nias Utara TA 2012 telah diblokir dan dijadikan pekerjaan tidak sempat bayar, sehingga pekerjaan dianggap 100 persen per 31 Desember 2012. "Kasus ini hendaknya menjadi PR pihak aparat penegak hukum di daerah ini untuk menyelamatkan uang negara," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Kabupaten Nias Utara, Rasali Zalukhu yang dihubungi melalui ponselnya, Selasa, mengatakan pihaknya menyetujui pelaksanaan proyek P-APBD Nias Utara TA 2012 dijadikan kontrak tahun jamak karena telah ada penyelarasan dari pemerintah Kabupaten Nias dan pemerintah pusat.(TIM)

• DARI HALAMAN. 1 Aceh pernah terlibat kasus mesum.

Dia ditangkap Wilayatul Hisbah (polisi syariah) bersama seorang perempuan bukan muhrimnya berinisial LS (23) di sebuah kamar rumah kecantikan di Jalan Pembangunan, Peunayong, Banda Aceh, pada 5 November 2012 sekira pukul 18.30 WIB. Rumah kecantikan itu sendiri pernah disegel karena sering disalahgunakan sebagai lokasi mesum. Belakangan dibuka kem-

bali dan saat itulah MU tertangkap basah dalam sebuah razia penegakan syariat Islam. Meski sudah dinyatakan melanggar Qanun Syariat Islam tentang khalwat/ mesum, MU yang dikenal sering mengisi ceramah-ceramah agama dan dekat dengan pejabat Pemkot Banda Aceh, luput dari hukuman cambuk.

Kepala BPPD Aceh, Rusmiadi membenarkan MU alias HBU sudah dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pembinaan SDM di badan tersebut. Bahkan MU sudah

dua hari masuk kerja dan mengikuti pengajian rutin di kantor itu, sejak dilantik.

“Tapi kami tidak pernah mengusulkan dia,” katanya saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya.

Rusmiadi mengakui latar belakang MU yang pernah terlibat mesum. Untuk itu, dia sudah menyampaikan keberatannya atas penempatan MU di instansi yang dipimpinnya kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Baperjakat Aceh

selaku pihak yang bertanggungjawab atas penunjukkan ini.

Sebelumnya, Rusmadi sudah mengusulkan beberapa nama untuk mengisi beberapa jabatan di BPPD ke BKPP dan Baperjakat termasuk untuk kursi Kepala Bidang Pembinaan SDM yang sejak tiga bulan silam kosong. “Tapi nama yang saya usulkan bukan dia, saya tidak tau mungkin ini kecolongan,” sebutnya.

Dengan latar belakang yang buruk, MU dinilai tak cocok mengisi jabatan di BPPD. “Dia

tidak cocok dengan kondisi ini.

Seharusnya yang ditempatkan disini orang-orang terpandang, karena kita sehari-hari berhadapan dengan pimpinan-pimpinan pesantren,” kata Rusmiadi.

Menurutnya dalam penunjukkan MU, BKPP dan Baperjakat tak pernah berkonsultasi dengannya. Untuk menghindari polemik, Rusmiadi berjanji akan meminta MU untuk tidak berdinas dulu sambil menunggu keputusan baru dari BKPP terkait penolakan diajukannnya. (OZ/BBS)

LANGKAH SBY LANGGAR AD/ART ..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 cawagub dalam pilkada. Keenam, menyusun rancangan AD/ART serta program kerja lima tahun untuk ditetapkan dalam kongres. ‘’Karena tidak diatur, pengambilalihan itu melanggar AD/ART,’’ tegasnya.

Sementara SBY mengatakan, pengambilalihan ini sebagai solusi yang dia sebut upaya penyelamatan

partai. Dalam solusi itu, SBY mengatakan kalau peran pengorganisasian partai berada dalam kendalinya selaku Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Elemen-elemen utama partai, utamanya Fraksi Partai Demokrat DPR, DPD dan DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung pada Majelis Tinggi partai," jelas SBY dalam keterangan persnya, di Puri Cikeas Bogor

Jawa Barat, Jumat malam.

Sebelumnya, dalam aturan partai, DPD dan DPC berada langsung di bawah kendali Ketua Umum DPP dalam hal ini Anas Urbaningrum.

Begitu juga F-PD DPR, dimana fraksi merupakan kepanjangan tangan DPP di DPR. SBY juga menjelaskan, walau Anas merupakan Wakil Ketua Majelis Tinggi, di mana SBY

sebagai ketuanya, namun Anas diminta fokus pada persoalan dugaan hukum di KPK. SBY juga menegaskan, keputusan ini merupakan keputusan final. Mutlak harus dijalankan.

Siapa yang keberatan, maka SBY meminta kader tersebut untuk mundur.

"Keputusan mutlak diindahkan dan dijalankan, dan jika tidak dijalankan akan diberi sanksi.

Termasuk yang tidak nyaman akan elektabilitas menurun dan atau tidak suka dengan kebijakan dan penyelamatan yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, untuk meninggalkan partai disertai ucapan terima kasih," jelas SBY. Keputusan ini diambil setelah pertemuan oleh Majelis Tinggi diperluas. Sebab, hadir juga dari unsur menteri dari Demokrat dan Ketua Fraksi PD.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

NASIONAL

Gubernur Riau Jadi Tersangka Tiga Korupsi KASUS PAJAK SBY– Mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi ujukrasa di Tol Reformasi, Makassar, Sulsel, Rabu (6/2). Dalam aksinya mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut transparansi kasus pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta pejabat negara lainnya yang dinilai dapat merugikan negara.

KPK Didesak Usut Pajak Keluarga Presiden SBY

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengusut penggelapan pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Desakan itu dilontarkan puluhan pengunjuk rasa, yang tergabung Majelis Kedaulatan Republik Indonesia, Aktivis Petisi 28, Indonesia Police Watch (IPW), dan mahasiswa Sulawesi di Jakarta. Mereka menggelar aksi demo di depan gedung KPK Jakarta, Senin pekan lalu.

"Usut pajak SBY dan keluarganya dulu sebelum usut partai-partai politik, selesaikan dulu masalah dugaan penggelapan pajak biar masyarakat juga sejahtera," teraik Ratna Sarumpaet, tokoh pergerakan wanita dalam orasinya.

Sarumpaet menilai banyak pesoalan mengenaskan yang dialami masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak akan terjadi jika pajak dilakukan secara benar. "Lho anehnya, besaran pendapatan yang dapat dikenai pajak SBY dan keluarga dinilai tidak masuk akal. Kemana uangnya? Pak SBY, masih banyak rakyat yang tidak mampu, yang menderita," teriaknya.

Fuad Bawazier, aktivis Petisi 28 menilai KPK tidak peka dengan masalah data pajak keluarga Presiden SBY. Petisi 28 menduga ada kepentingan politis di balik bocornya data-data pajak keluarga SBY. "Kenapa ini sampai bocor? Berati negara gagal menjalankan fungsinya. Kami mendesak KPK mengusutnya dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan menjadi komoditas untuk menekan lawan politik," tegas mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto.

Fuad menduga ada penyalahgunaan pajak. Padahal pajak itu sumber penerimaan negara. Tak boleh dicampur-

adukkan dengan masalahmasalah seperti itu. "Bocornya data pajak keluarga SBY ini seperti menggunakan modus saling bongkar. Ada yang balas dendam, ini hancurhancuran. Rahasia negara tidak ada lagi," ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menuntut agar Presiden SBY melakukan klarifikasi terkait bocornya data pajak. SBY harus mengambil sikap. "Atau pihak istana harus segera memberi klarifikasi dan penjelasan atas dugaan penyimpangan pelaporan pajak sebagaimana yang ditulis Jakarta Post," kata Bambang dalam siaran pers.

Bambang juga mendesak Dirjen Pajak wajib menjelaskan kepada publik mengapa data pajak yang masuk dalam kategori rahasia negara dan dilindungi UU itu bisa bocor. Juga segera menerbitkan surat perintah pemeriksaan agar jika tidak ditemukan adanya penyimpangan.

"Dirjen Pajak harus mengumumkan ke publik untuk membersihkan nama presiden dan keluarganya," ujarnya.

Cek Laporan Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan KPK siap menangani dugaan skandal pajak di keluarga Presiden SBY, jika ada laporan dugaan tindak pidana korupsi mengenai kasus itu ke KPK. Komisi akan menindaklanjutinya ke proses penyelidikan, setelah melakukan validasi data dan informasi dalam laporan dimaksud.

"Kita akan cek dulu laporannya. Tentu akan ada proses telaah apakah ini masuk domain KPK atau tidak," kata Johan.

Menurutnya, tidak semua urusan pajak merupakan kewenangan KPK untuk mena-

nganinya. Jika kasusnya seperti Tommy Hindratno, yang menerima suap dari perusahaan wajib pajak, hal itu merupakan kewenangan KPK dan akan menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jika unsurnya adalah pidana pajak, pihak yang berwenang adalah Polri. Jadi jika ada laporan akan ditelaah dan divalidasi benar atau tidak laporan itu, apakah proses dilaporkan itu masuk dalam kewenangan KPK atau tidak," paparnya.

Kasusnya Pelaporan pajak tahunan Presiden SBY beserta kedua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro Yudhoyono, menimbulkan tanda tanya.

Dalam dokumen yang menunjukkan Surat Pemberitahuan (SPT) SBY dan kedua anaknya, berhasil didapatkan oleh surat kabar nasional tersebut, tidak menyebutkan detail sejumlah penghasilan yang didapatkan sepanjang tahun 2011.

Keaslian dokumen itu dibenarkan oleh sejumlah sumber yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. SPT tahun 2011 yang dimasukkan pada kuartal pertama tahun 2012 tertulis, SBY disebutkan memperoleh penghasilan Rp 1,37 miliar selama setahun sebagai presiden dan tambahan Rp 107 juta dari sejumlah royalti.

Dalam dokumen itu juga terungkap pada tahun 2011, SBY membuka sejumlah rekening bank yang total nilainya mencapai Rp 4,98 miliar dan 589.188 dolar AS atau sekitar Rp 5,7 miliar (kurs Rp 9.600 per dolar AS). Dalam

SPT itu tak disebutkan detail dari mana sumber keuangan itu.

Agus Yudhoyono (34), dalam SPT tahun 2011 ia menyebutkan memperoleh penghasilan tahunan Rp 70,2 juta.

Agus adalah seorang perwira di Kostrad di Jakarta.

Dokumen pajak itu juga memperlihatkan, Agus membuka empat rekening bank berbeda dan sebuah akun deposito dengan total Rp 1,63 miliar.

Tak ada informasi di dokumen mengenai sumbersumber dana tersebut dan pada bagian pendapatan tambahan, termasuk istri Agus, Annisa Pohan, dibiarkan kosong.

Agus terdaftar sebagai pembayar pajak sejak tahun 2007 namun baru memasukkan SPT pada tahun 2011.

Ibas memberikan penjelasan, berdasarkan undang-undang, hanya perwira tinggi militer yang wajib melaporkan sumber kekayaan mereka. Ibas, yang menggambarkan dirinya sebagai pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, mengaku selalu konsisten memasukkan pelaporan pajak ke KPK sejak tahun 2009.

Berdasarkan SPT tahun 2011, Ibas memperoleh pengasilan Rp 183 juta sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Ia juga memiliki investasi sebesar Rp 900 juta di PT Yastra Capital, deposito sebesar Rp 1,59 miliar, dan uang tunai totalnya mencapai Rp 1,57 miliar.

Ibas tidak menyebutkan dalam SPT pendapatan lainnya seperti pembayaran dividen, donasi, saham ataupun jenis investasi lain. Ia memiliki total aset sebesar Rp 6 miliar seperti yang tertulis dalam SPT tahun 2010 termasuk sebuah Audi Q5 SUV dengan harga Rp 1,16 miliar.(ENDY)

JAKARTA - Dibutuhkan waktu setahun lebih untuk menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau.

Proses penetapan Rusli, memang butuh waktu panjang sekaligus melelahkan.

Namun, akhirnya terjadi pada Jumat pekan lalu, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan status Rusli.

Bahkan tak tanggung-tanggung ada tiga dugaan kasus korupsi yang menjeratnya.

“Ada tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani pimpinan KPK pada Jumat 8 Februari 2013,” tandas Juru Bicara KPK, Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Jumat petang.

Kasus pertama, politisi Partai Golkar melakukan korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau.

Rusli diduga menerima sejumlah hadiah dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON melalui eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas yang telah duduk sebagai terdakwa. "Rusli dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," papar Johan.

Perkara kedua, lanjut Johan, terkait perubahan perda yang sama. Hanya berbeda peran, yaitu diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau. Penyidik menemukan dua alat bukti cukup berkaitan dengan kasus pembahasan Perda, yang terkait dengan tersangka Faizal Azwan dan M Dunir, atas nama Rusli.

"Dia juga dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terkait pemberian sesuatu," katanya.

Perkara ketiga, terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) tahun 2001-2006 di Pelelawan, Riau. Dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menambahkan meski Rusli sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi Rusli akan

dijatuhi hanya satu pidana.

“Dalam hukum kita dikenal dengan concursus realis, ada di Pasal 65 KUHP,” katanya.

Terkait terdapat beberapa perusahaan yang diduga menikmati ‘uang haram’ dalam penerbitan izin usaha penebangan hutan, Zulkarnain mengatakan akan mendiskusikannya di dalam penyidikan.

Diskusi termasuk apakah uang yang dinikmati para perusahaan tersebut akan dirampas oleh negara atau tidak. Padahal, dalam vonis mantan dua pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) majelis telah merampas aset yang dianggap berasal dari korupsi yang dinikmati oleh para perusahaan. “Kita lihat di penyidikan,” sambungnya.

Terkait biaya sosial yang timbul akibat korupsi, Zulkarnain mengatakan, kemungkinan akan dimasukkan ke dalam hal-hal yang memberatkan ke pelaku.

13 Tersangka Dalam kasus suap PON, Rusli Zainal memang kerap diduga kuat terlibat. Dugaan tersebut, terungkap ketika jaksa penuntut umum dari KPK memutar bukti sadapan telepon di dalam sidang. Bahkan, seorang saksi dari PT Adhi Karya bernama Dicky mengungkapkan pernah menyerahkan uang Rp 500 juta ke kediaman Rusli Zainal.

Dalam surat dakwaan milik terdakwa mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, yang dibacakan dalam persidangan di Pekanbaru, Riau Selasa (30/10/12), secara jelas telah disebut Rusli menerima uang senilai Rp 500 juta dan menyetujui uang suap senilai lebih dari 1 juta dollar Amerika Serikat kepada anggota Komisi X DPR. Suap tersebut untuk meminta dana APBN menyangkut kekurangan dana stadion utama PON senilai Rp 290 miliar.

Jaksa KPK, Agus Salim saat membacakan dakwaan mengungkapkan peristiwa berawal pada Oktober 2011.

Di mana, Lukman selaku Kepala Dispora Riau melaporkan kepada Rusli bahwa proyek stadion utama PON kekurangan dana Rp 290 miliar untuk membayar utang kontrak pembangunan stadion utama Rp 165 miliar dan utang kontrak infrastruktur stadion utama senilai Rp 125 miliar.

Jaksa meminta dana APBN, Rusli Zainal mengajak Lukman dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau SF Haryanto bertemu Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Setya Novanto di Gedung DPR. Di mana, diduga untuk meminta tambahan dana tersebut.

Dalam kasus PON Riau, KPK sudah menetapkan 13 orang tersangka. Empat orang telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau, yaitu, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero. Keduanya divonis masing-masing dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Sedangkan, M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan.

Dua orang terdakwa lainnya, yaitu Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas. Di mana, keduanya masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Riau.

Berdasarkan kabar terakhir, Taufan Andoso Yakin dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Pekanbaru, Selasa (15/1).

Hutan Pelalawan Terkait kasus kehutanan Pelalawan nama Rusli juga kerap disebut. Kasus tersebut bermula pada dispensasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada 12 perusahaan di Riau. Dalam kasus Pelalawan diduga negera dirugikan negara hingga mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 3 triliun.

Kasus ini sendiri merupakan hasil pengembangan dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) bagi 12 perusahaan di Pelalawan.

Kasus Pelalawan itu, sudah menjerat mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar.

Bahkan, KPK kemudian sudah menetapkan tersangka lain yakni, mantan Bupati Siak Arwin AS, mantan Bupati Kampar Burhanuddi Husein, mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003 Asral Rahman, mantan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 20032004 Syuhada Tasman, dan Mantan Kadishut Riau Suhada Tasman. Mereka sebelumnya sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Riau, terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau Januari 2012, Suhada Tasman menyatakan Rusli Zainal yang menyetujui dan mengesahkan 6 RKT IUPHHK/HT perusahaan.(ENDY)

memberikan uang kepada Bupati Buol untuk mendapat surat rekomendasi PT CCM padahal PT HIP yang masih dalam satu kelompok perusahaan sudah mendapat HGU seluas 22 ribu hektar sehingga melanggar peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 tahun 1999.

"Ketentuan itu areal HGU maksimal adalah 20 ribu hektare. Jadi pemberian uang kepada Amran tidak sepatutnya dan dilakukan dengan kesengajaan supaya mendapat surat rekomendasi," jelas hakim.

Majelis juga menganggap telepon pada 20 Juni 2012 oleh terdakwa, bukanlah basa-basi atau etok-etok seperti dalam pledoi

terdakwa karena dalam pembicaraan itu terdakwa meminta agar Amran membuat surat karena terdakwa keberatan dengan PT Sonokeling.

Pikir-pikir Usai majelis hakim menutup persidangan, pemilik Grup Berca mengatakan pikir-pikir.

"Yang mulia saya pikirpikir," kata Hartati usai pembacaan putusan. Ketua Umum Walubi juga memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan pengobatan. Tidak jelas Hartati mengidap penyakit apa. Hartati hanya meminta selama di penjara nanti bisa melakukan pengobatan secara rutin.

Tetapi, menurut Hakim Ketua Gusrizal, setelah

putusan dibacakan, majelis hakim sudah tidak berwenang terhadap Hartati. "Sejak perkara ini diputus, kewenangan hakim hilang. Lebih baik saudara (Hartati) koordinasi dengan penuntut umum, kalau memang mendesak," kata Hakim Ketua Gusrizal.

Namun Denny Kalimang, Kuasa hukum Hartati mengajukan banding atas putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Kami akan banding.

Karena banyak hal yang menjadi dasar diajukannya banding itu di antaranya karena majelis hakim menilai status mantan Bupati Amran saat menerima uang tetap sebagai penyelenggara negara," katanya. (ENDY)

» Kasus Suap Bupati Buol

Divonis 32 Bulan, Hartati Murdaya Nangis JAKARTA - Pengusaha wanita, Siti Hartati Murdaya Poo menangis, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Juga menjatuhkan pidana denda sebesarRp 150 juta, jika tidak sanggup membayar diganti kurungan selama tiga bulan.

Bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, dinilai terbukti melakukan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) lahan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan merampas uang lebih dari Rp 200 juta, yang disita dalam perkara ini.

Hartati terbukti bersalah

sesuai Pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal pasal 64 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHPidana, kata Ketua Majelis Hakim Ketua Gusrizal Lubis, Senin pekan lalu.

Pertimbangan hal memberatkan, perbuatan Hartati mengakibatkan tidak meratanya iklim investasi di wilayah Timur Indonesia, dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal meringankan buat istri

konglomerat Murdaya Poo itu adalah berjasa membangun perekonomian daerah, sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK pada 14 Januari lalu. Saat itu, jaksa menuntut Hartati dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa tahanan, dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai mantan anggota Komisi Ekonomi Nasional (KEN) tersebut terbukti memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara yaitu Bupati Buol, Amran

Batalipu, supaya berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian uang Rp 1 miliar melalui Arim dan Yani dan Rp 2 miliar melalui Yani dan Gondo kepada Amran Batalipu membuktikan unsur menjanjikan sesuatu telah terpenuhi. Pemberian uang digunakan untuk mendapatkan surat rekomendasi dalam pengurusan hak guna usaha PT Citra Cakra Murdaya (CCM) yang masih satu kelompok perusahaan PT Hardaya Inti Plantation (HIP) untuk lahan seluas 4.500 hektare yang telah ditanami dan sisa lahan seluas 50 ribu hektare.

Tindakan Hartati

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

SUMUT

Mafia Diduga Bermain Dalam Kelangkaan Elpiji 3 Kg SIMPANG EMPAT–Gas elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram mengalami kelangkaan di sejumlah daerah di Sumut khususnya di Asahan, Tanjungbalai, Batubara dan Labuhanbatu beberapa minggu terakhir. Kelangkaan disinyalir distribusi gas yang di selewengkan alokasinya dan dikomersialkan oleh mafia gas.

“Kita menerima laporan dari masyarakat bahwa gas bersubsidi itu sangat langka diperoleh. Di duga kelangkaan ini permainan mafia gas yang melakukan penimbunan, menjualnya keluar daerah dan mengkomersialkan gas bersubsidi tersebut," kata anggota DPRD Asahan Warisno kepada wartawan, Selasa pekan lalu.

Warisno yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Asahan itu menyatakan, kelangkaan ini sangat meresahkan masyarakat. Gas saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam rumah tangga, khususnya untuk keperluan memasak yang sebelumnya menggunakan minyak tanah.

“Masyarakat sudah bersedia beralih dari penggunaan minyak tanah ke gas ternyata

malah sulit memperolehnya.

Sama seperti kelangkaan memperoleh minyak tanah sebelumnya. Kalau begitu, untuk apa dilakukan konversi minyak tanah ke gas jika masyarakat dibuat repot,” katanya.

Menurutnya, akibat kelangkaan tersebut harga jual gas elpiji mengalami kenaikan. “Informasi dari masyarakat, harga jual yang biasanya Rp 13 ribu menjadi Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu, kondisi ini sangat meresahkan. Sebab sudah mahal, barangnya pun langka," katanya lagi.

Wakil Rakyat asal daerah pemilihan Kecamatan Air Joman dan Tanjungbalai ini menambahkan, masyarakat juga mengalami kerugian karena isi tabung gas yang diperjual belikan sering berkurang. Dari 3 kilogram menjadi 2,2 kilogram.

Kecamatan yang sangat parah kelangkaannya adalah Kecamatan Simpang Empat.

Padahal di situ ada satu agen dengan kuota yang besar yakni PT Cahaya Insani Gas. Paling tidak dalam seminggu dua kali jatah elpiji subsidi masuk, ratusan tabung. Na-

mun anehnya agen bernomor NRAP 11.4.076 dan beralamat di Jalan Pasar II Dusun 14 itu selalu mengaku stoknya kosong sewaktu warga dan pemilik kedai pengecer langganannya hendak membeli.

Kabar yang berkembang di kalangan warga setempat, sang agen menjualnya kepada seorang spekulan yang menjual kembali ke daerah Leidong di Kabupaten Labura.

Warisno mengharapkan PT Pertamina Persero UPS I Medan dan Pemkab Asahan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera mencermati kondisi ini. Menurut dia, SKPD tersebut perlu turun tangan untuk mengatasi kelangkaan dan dugaan pengurangan isi tabung.

“Kita minta pihak-pihak terkait jangan ‘tidur’ dan berdiam diri menyikapi kelangkaan dan mahalnya gas elpiji bersubsidi tersebut.

Sebab saat ini masyarakat sudah resah hingga dikhawatirkan akan membuat kemarahan rakyat," katanya. Dia juga mendesak agar izin agenagen elpiji nakal seperti itu dicabut bila terbukti berbuat curang dan melanggar aturan.

Kabag Perekonomian dan Kadisperindag Dipanggil Ketua dan anggota komisi B DPRD Kota Tanjungbalai memanggil Kabag Perekonomian dan Kadis Perindag Kota Tanjungbalai, Hariadi dan Nedi Hamlet serta anggotanya terkait kelangkaan gas LPG 3 Kg subsidi rumah tangga. Dalam rapat yang di pimpin Ketua Komisi B, Hj Artati diketahui bahwa dewan sudah banyak menerima keluhan masyarakat atas kelangkaan gas yang mengakibatkan naiknya Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan pemerintah. HET sebesar Rp 12 750 per tabung di pasaran mencapai Rp 18 hingga Rp 20 ribu per tabung.

“Kenapa gas bisa langka dan harga jadi tidak terkendali, apakah dinas terkait tidak melakukan pengawasan. Sudah lama di keluhkan masyarakat namun sampai saat ini masih berlangsung."

Hariadi mengaku sudah berulang kali melakukan teguran kepada agen gas tapi masih saja terjadi. Dikatakannya, ada 4 agen gas LPG subsidi rumah tangga di kota ini, yaitu PT Anurah TJ, UD Lina,

UD Alimin dan UD Sentosa.

Dua di antaranya belum memberikan laporan pangkalannya, UD Lina punya 31 pangkalan dan UD Alimin 22 pangkalan.

Hariadi beralasan sudah menyurati dua agen itu, namun data pangkalannya belum diserahkan dan jatah tabung gas LPG 3 Kg untuk Kota Tanjungbalai sebanyak 80. 640 dan di potong 20 persen oleh Pertamina. Hakim Tjoa Kin Lie, anggota komisi B mengatakan kelangkaan dan naiknya harga gas ini di duga ada konspirasi. Dewan meminta Kabag Perekonomian dan Kadis Perindag melakukan koordinasi dan membentuk tim melakukan pengawasan serta pendataan.

“Dinas tidak punya data, bagaimana melakukan penertiban? Kalau memang gas untuk masyarakat itu kurang nanti ,bisa kita bantu untuk memintanya ke Pertamina Medan," kata ketua komisi.

Sementara Hariadi, dia terus berdalih gas subsidi rumah tangga langka karena banyak permintaan untuk di pakai keperluan pesta dan boat nelayan.

Usai rapat dia mengaku akan memanggil pihak agen.(HER)

karena di nilai asal asalan.

"Capek betul melewati jalan ini, udah jalannya licin, berlumpur sehingga tak bisa jalan kereta. Hancurlah kereta ku. Tak mungkin proyek pengerasan jalan ini sesuai anjuran, baru selesai di kerjakan namun sulit untuk di lalui?" kata mahasiswa asal Kisaran ini.

Sementara Abdul Rahman salah seorang perangkat kepenghuluan menilai pengerjaan yang di lakukan rekanan sarat dengan korupsi. Indikasi

terlihat dari pengerjaan sebelumnya yang lebih baik.

"Hajab betul pengerjaan proyek ini tanah, kerikilnya lebih banyak tanahnya bagai mana mau bagus. Proyek sebelumnya yang pengerjaannya lebih bagus, batunya lebih banyak tapi tak di terima Dinas PU," kata Abdul, Jumat pekan lalu.

Sebelumnya Abdul Rahman maupun penghulu setempat mengucapkan terima kasih kepada pemrov Riau

yang telah melaksanakan pembangunan jalan layak serta berharap agar pihak terkait khususnya Dinas PU Riau segera merehap ulang pekerjaan kontraktor karena di nilai kurang maksimal.

Komentar dari sumber terpercaya mengatakan, pembangunan jalan di daerah memang dekat dengan korupsi karena sedikitnya pemantauan. "Saya tau siapa pemborongnya, kalau tak salah orang Baganbatu, Bustamam

namanya kawan dekat Bupati Rohil. Jadi sulit untuk memprospeknya," kata sumber. Dia berharap bupati Rohil menyurati Pemprov Riau terkait pengerjaan tersebut dan bila ditemukan unsur korupsi segera melaporkanya ke pihak terkait atau langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Supaya KPK yang melakukan penyidikan terhadap proyek bermasalah ini. Biar rekanan tidak enaknya sendiri," kata sumber lagi.(ULIL)

Proyek Jalan Lintas Pesisir Kubu Sarat Penyimpangan ROHIL - Proyek jalan lintas pesisir yang menghubungkan Kecamatan Kubu menuju Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (rohil) Riau, berupa pengerasan awal terindikasi menyimpang. Buktinya, proyek yang sumber dananya berasal dari APBD tingkat I 2012 ini baru hitungan hari selesai di kerjakan kualitasnya mulai memburuk.

Fakta lapangan, ketika musim hujan awal Februari lalu, jalan sepanjang 2,5 kilometer yang menelan dana miliaran rupiah ini seharusnya mudah untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat karena sudah dilakukan pengerasan. Namun kenyataannya tidak, pengguna jalan roda dua harus turun kaki untuk melalui jalan tersebut. Salah seorang pengguna jalan, Arwin Pradoki sangat kecewa atas pengerjaan yang dilakukan rekanan

Kinerja Kepala UPT Pendidikan Dinilai Bobrok SEI KEPAYANG - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Barat (SKB) Kabupaten Asahan, Dra Nikmah terkesan tidak bertanggungjawab dengan tupoksi yang di amanahkan kepadanya. Salah satu contohnya adalah jarang berada di kantor saat jam kerja. Dua pekan terakhir, tak kurang lima kali di sambangi kantornya, Nikmah tetap tak pernah di temui.

Stafnya mengatakan yang bersangkutan sedang tugas lapangan tanpa bisa menjelaskan dalam rangka apa dan di mana lokasi persisnya. Akibatnya, para kepala sekolah dan guru yang punya urusan dan keperluan dinas dengannya kecewa karena sulitnya bertemu.

Informasi di dapat, Nikmah sudah lama menempati jabatannya bahkan sebelum Sei Kepayang di pecah menjadi tiga kecamatan dan

saat Bupati Asahan masih di jabat Almarhum Drs H Risuddin. Dugaan kuat, lima tahun duduk di jabatan cukup empuk membuatnya jenuh dan berimbas pada kinerjanya yang dinilai bobrok.

Dunia pendidikan di Kecamatan SKB tak henti di rundung masalah, seperti pelaksanaan proyek-proyek fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Swakelola Bidang Pendidikan di sekolah-sekolah yang serampangan dan asal jadi, pungutan tak jelas payung hukumnya, penggunaan dana BOS yang tidak transparan dan lain-lain.

Karenanya banyak pihak mendesak Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dan Kadis Pendidikan Asahan Drs H Ismail agar mencopot Nikmah dari jabatannya karena tidak dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik dan bertanggungjawab. (HER)

2 Tersangka Korupsi Lahan Sirkuit Harus Ditahan MEDAN–Pengamat sosial Universitas Sumatera Utara Wara Sinuhaji, meminta pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera menahan dua tersangka kasus korupsi peralihan aset milik Pemprovsu berupa lahan di kawasan Jalan Pancing yang diperjual-belikan kepada pihak PT Mutiara Development selaku pengembang.

"Kedua tersangka sudah seharusnya segera ditahan guna kepentingan penyidikan. Lewat keterangan keduanya nanti, bisa saja muncul tersangka baru, baik itu dari kalangan birokrasi maupun pihak pengembang itu sendiri," kata Wara Sinuhaji, Jumat (8/2).

Sebelumnya, Kejatisu sudah menetapkan kedua tersangka, yakni Supriadi, mantan Kepala Cabang PT Pembangunan Perumahan (PP) dan Daryatmo selaku Direktur PT Pembangunan Perumahan.

Wara Sinuhaji meyakini pihak Kejatisu mampu mengusut tuntas kasus jual beli lahan ini dan mampu membongkar mata rantai manipulasi yang dilakukan oknum-oknum birokrat yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

Kepada pihak Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut yang sebelumnya diberi kewenangan Pemprovsu untuk mengelola lahan itu untuk dijadikan sarana olah raga, Wara Sinuhaji meminta agar

tetap mempertahankan lahan tersebut lantaran dinilai cukup bermanfaat bagi masyarakat Sumut.

"Kita berharap pihak IMI Sumut mempertahankan hak pengelolaan lahan tersebut yang diberikan Pemprovsu kepada mereka.

Apalagi lahan itu untuk digunakan sebagai sarana olah raga," kata Wara Sinuhaji.

Sebelumnya, Kejatisu melansir kalau perkembangan penyelidikan atas jual beli lahan itu sudah ditingkatkan menjadi penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Menurut Kajatisu Noor Rochmad, tidak menutup kemungkinan tersangka lainnya akan bertambah. Sebab saat ini pihak Kejatisu masih terus melakukan pengembangan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi baik dari pejabat BPN maupun pejabat di Pemprovsu dan pihak pengembang.

“Penyidikan masih berjalan. Kemungkinan bakal ada tersangka lainnya soal adanya dugaan gratifikasi oleh pihak PT Mutiara Development,” pungkasnya.

Kasipenkum Kejatisu, Marcos Simaremare, menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa 16 orang saksi. Hanya saja dia tidak menyebutkan identitas saksi yang telah diperiksa. Dia beralasan belum mengantongi data dari tim penyidik.(AND)

KY Investigasi Perubahan Status Tahanan Koruptor MEDAN -- Komisi Yudisial (KY), Kamis pekan lalu mendatangi Medan untuk melakukan investigasi dan pengumpulan data terkait sidang perkara dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Deli Serdang. Kasus ini menyeret dua orang terdakwa, masing-masing Kadis PU Deli Serdang, Faisal dan bendaharanya, Elfian.

Informasi yang dihimpun, tim KY terdiri dari empat orang langsung datang ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta, Medan tempat kedua terdakwa ditahan, sebelum dialihkan menjadi tahanan rumah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Metode investigasi dengan cara undercover dan ini dibenarkan Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Yudisial, Suparman Marzuki saat dikonfirmasi wartawan via seluler.

Suparman mengatakan, tim tersebut bertugas mengumpulkan data-data terkait terdakwa Faisal dan Elfian serta ada beberapa masalah lain yang tak mau dirincinya.

"Ada beberapa masalah yang tidak bisa saya buka.

Salah satunya adalah masalah Faisal dan Elfian.

Tidak bisa dipastikan berapa lama tim di sana, tergantung kebutuhan," katanya dari seberang. Dia menambahkan, KY mendatangi Medan bukan yang kali pertama.

Kepala Rutan Tanjung Gusta Medan, Tony Nainggolan yang dikonfirmasi juga membenarkan kedatangan tim KY. Mereka meminta dokomen-dokumen terkait Faisal dan Elvian serta menanyakan Standar

Operasional Prosedur (SOP).

Sementara itu, menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, kedatangan KY ke Medan untuk merespons surat mereka.

Kepala Divisi HAM dan Tipikor LBH Medan, Ahmad Irwandi Lubis mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan KY. Apalagi, menurutnya, perkara ini sudah menjadi perhatian publik sebab pengalihan penahanan kedua terdakwa diduga melanggar kode etik hakim yang menyidangkan.

Untuk diketahui, kedua terdakwa berubah menjadi tahanan rumah setelah dijemput perwakilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Lubuk Pakam pada Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Tapi hal ini dibantah oleh Karutan Tanjung Gusta yang menyatakan penjemputan dilakukan

perwakilan jaksa pada Rabu (9/1/2013).

Dharmabella Timbaz, selaku tim penyidik perkara ini mengatakan, permohonan kedua terdakwa ke majelis hakim karena alasan sakit. Mantan Kasi Pidsus Kejari Medan ini menyatakan seharusnya penetapan tersebut dibacakan di depan umum oleh majelis hakim.

"Saya dapat informasi penetapannya diserahkan setelah satu jam selesai sidang. Biasanya penetapan dibacakan di persidangan.

Kami terima kabar penetapan pada siang hari.

Itu kewenangan hakim dan kami hanya menjalankan.

Kalau masalah pelaksanakan penetapan, kami hati-hati, kalau kami tahan-tahan nanti HAM alasannya. Selesai urusan administrasinya di Rutan sekitar pukul 00.30 WIB," jelasnya.

Juru bicara PN Medan, Achmad Guntur sebelumnya pernah menunjukkan surat yang dikeluarkan RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam yang menerangkan kedua terdakwa didiagnosa menderita nyeri pada ulu hati, muntah, badan lemas (dyspepsia), dan diajurkan untuk opname. Surat dokter itu ditandatangani dr Frans Sihombing.

Kata Guntur, penetapan pengalihan tidak harus dibacakan di persidangan, kecuali jika akan menahan orang. Kedua terdakwa dan Agus Sumantri selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Deli Serdang diduga melakukan korupsi sebesar Rp 105,83 miliar dari Rp 178 miliar yang bersumber APBD tahun 2010.

Modusnya, Faisal berinisiatif mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas PU dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola. Ini dilakukannya dengan alasan untuk menerapkan pola partisipatif, efisiensi waktu dan dana, serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola anggaran, hutang dan piutang di Dinas PU. Padahal, menurut jaksa, terdakwa mengetahui untuk mengalihkan kegiatan bersifat tender menjadi swakelola, harus melalui perencanaan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kemudian diajukan ke badan legislatif (DPRD) untuk dibahas dan mendapat persetujuan.

Selain itu, Faisal juga menggunakan anggaran tahun 2010 tersebut untuk membayar kegiatankegiatan pada tahun anggaran sebelumnya, yakni

2007 hingga 2010. Dia juga menunjuk perusahaanperusahaan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga mengurangi pendapatan negara dari pajak.

Dan Elfian, selaku bendahara pengeluaran, memproses pencairan anggaran yang diperuntukkan membayar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, dan kegiatan swakelola tersebut tanpa disertai alat bukti yang sah dan lengkap.

Sementara, Agus Sumantri selaku (BUD) memproses pencairan dana yang di ajukan Elfian.

Proses keluarnya dana APBD menjadi uang yang diproses terdakwa Elfian menjadi dasar bagi Agus Sumantri untuk menerbitkan SP2D. (MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata; Edis Manurung (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

LIPSUS

Diduga Korupsi, Aspri Plt Gubernur Jadi Pesakitan

Asisten Pribadi (Aspri) Plt Gubernur Sumut, Ridwan Panjaitan resmi menjadi tahanan Dit Reskrimsus Polda Sumut. Tersangka dugaan korupsi sebesar Rp 13 miliar di Sekda Biro Umum Pemprovsu ini di tahan pasca mangkir dari panggilan pertamanya sebagai tersangka pada Senin pekan lalu.

RIDWAN sempat mangkir ketika di panggil kembali pada Selasa pekan lalu, namun memenuhi panggilan keesokan harinya. Dia tiba di Mapolda Sumut jelang tengah hari dan menjalani pemeriksaan hingga sore hari. Sebelum memasuki sel, dia menjalani pemeriksaan kesehatan hampir setengah jam. Setelah itu, di dampingi penasehat hukumnya Doddy Arifin, dia menuju ruang tahanan sementara. Dia tak memberikan keterangan apa pun saat ditanyai, terlihat pasrah.

Kasubbid PID Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan mengatakan, Ridwan akan menjalani masa penahanan selama 21 hari dan pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan di limpahkan ke kejaksaan.

Menurutnya, keterlibatan Ridwan dalam dugaan korupsi tersebut karena terjadi ketekoran kas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Pemprovsu

Tahun Anggaran 2011 periode 1 Januari sampai 30 Juni 2011.

Perbuatan ini dilakukan saat Kepala Biro Umum/ KPA di jabat H Ashari Siregar SH (Alm) dan Aminuddin SH yang saat ini sudah ditahan dan sedang menjalani persidangan.

Penetapan Ridwan sebagai tersangka adalah atas aliran dana sebesar Rp 407.500.000 yang digunakannya untuk memperkaya dirinya sendiri.

Barang bukti yang berhasil disita adalah 7 lembar kwitansi tanda pengembalian uang dari bendahara pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Provsu.

Kerugian diperkirakan Rp 407.500.000 tapi belum dilakukan audit oleh BPKP Pemprovsu. Penyidik sudah memeriksa 40 saksi di antaranya Aminuddin SH, Asrul, Hj Nurlela, Mulyadi dan Suherman. Para saksi dalam keteranganya memperkuat keterangan Ridwan. Penetapan status tersangka Ridwan adalah hasil gelar perkara dan pemeriksaan terhadap tiga

orang saksi ahli.

Ridwanakan di jerat Pasal 2 ayat 1 subs Pasal 3 UU RI No.20 tahun 1999 sebagaimana di atur dalam UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dua Kali Mangkir Prajabatan Kordinator Aliansi Masyarakat Patuh Hukum (Ampuh) Syarif Lubis menilai, Gatot tidak berani memecat Ridwan sebagai asisten pribadinya karena jika dipecat akan membongkar semua rahasia pribadinya.

Ridwan Panjaitan diangkat sebagai PNS Badan Pembinaan Masyarakat (Bapemmas) di Jalan H M Yamin Medan 2010 lalu dengan NIP19820414201001108.

Sebelumnya, dia hanya honorer yang mengikuti Gatot saat menjabat wakil gubernur.

Masalah muncul ketika Ridwan diketahui dua kali

Ridwan Bukan Aspri PLT Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho ST membantah kalau Ridwan Panjaitan merupakan asisten pribadi (Aspri) atau sekretaris pribadi (Sespri)-nya.

Ditegaskannya, kalau yang dimaksud pemberitaan Sespri sebagai ajudan, maka ajudannya adalah Fuad Damanik dan Tengku Husairi.

"Ajudan saya saat ini ada dua yakni Fuad Damanik dan Tengku Husairi, sebelumnya adalah Hedra Siregar," jawab Gatot saat ditanya wartawan. Ditanya apa sebenarnya jabatan Ridwan Panjaitan, Gatot mengatakan dia pernah menjadi staf pribadinya pada 2008 lalu.

"Beliau dulu adalah staf pribadi saya ketika proses Pilgubsu 2008 lalu. Setelah menjabat Wagub atau pun Plt Gubsu, ajudan saya adalah Hendra Siregar dan saat ini adalah Fuad dan Husairi," jawabnya.

Menurutnya, Ridwan memang pernah beberapa tahun bertugas sebagai staf administrasi surat-menyurat di ruang wakil gubernur.

Setelah menjadi CPNS, Ridwan ditempatkan sebagai staf Bapemas Provsu dan diperbantukan di bagian protokol. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provsu, Pandapotan Siregar membenarkan pernyataan Gatot.

“Tidak ada istilah Aspri ataupun Sespri dalam struktur kepegawaian.

Kalau di maksud ajudan, juga tidak benar karena Ridwan bukan ajudan.

Statusnya adalah staf pada bagian protokol,” kata Pandapotan.

Dijelaskannya, sejak di angkat sebagai CPNS, Ridwan di tempatkan di Bapemas Provsu kemudian diperbantukan ke Bagian Humas Pimpinan, Keprotokolan, dan Telekomunikasi. Dia juga sudah mengoordinasikan kepada Kepala Bapemas

Provsu untuk mengembalikan Ridwan ke penempatannya semula.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapemas Salman Ginting mengakui per tanggal 4 Februari 2013 Ridwan dikembalikan penugasannya sebagai staf Bapemas Provsu.

Dikorbankan?

Sejumlah mahasiswa menduga pelaku korupsi sebenarnya bukan asisten pribadi Gatot Pujo Nugroho, tapi polisi harus melakukan mengembangkan terhadap keterlibatan Gatot sebagai atasan kegubernuran.

"Tidak mungkin seorang asisten pribadi berani korupsi kalau tidak diperintah bos-nya. Logika ini harus dikembangkan penyidik," kata Sarman, mahasiswa perguruan tinggi swasta di Medan. Aspri mengambil uang perjalanan karena perintah Gatot. "Jadi Gatot mengorbankan anak buahnya sebagai tumbal," tuturnya.(and)

tidak mengikuti ujian prajabatan PNS tapi masih menjadi PNS Pemprovsu dan menjabat sebagai Aspri Gatot.

“Kalau Gatot memang mau lurus dan benar-benar bersih menjalankan pemerintahan yang di amanatkan padanya, dia harus berani memecat Ridwan yang telah mangkir dua kali dalam ujian pra jabatan,” kata Syarif.

Indikasi Gatot tidak pantas duduk menjadi orang nomor satu di Sumut semakin kuat karena tidak paham peraturan dan Undang-Undang. Sementara Kepala Bapemmas Sumut, Rusli Abdullah mengatakan dirinya tidak berkompeten mengusulkan pemecatan terhadap Ridwan.

“Pemecatan bukan wewenang saya, kita hanya melanjutkan surat usulan dari BKD untuk meminta CPNS mengikuti pendidikan ke Diklat,” kata Rusli.

Ridwan diketahui dua kali tidak mengikuti pra jabatan yaitu pada 30 November 2010 dan 2011. Berdasarkan PP No.53 tahun 2010 tentang PNS, Ridwan telah melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai CPNS. (HOC)

PERIKSA GATOT PULUHAN massa Dewan Penyelamat Sumatera Utara (DPSU) berdemo di Polda Sumut meminta polisi tidak takut dan segera memeriksa Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho yang di yakini terlibat dugaan korupsi APBD Pemprovsu TA 2011 sebesar Rp13 miliar.

DPSU menyerahkan data-data dugaan keterlibatan Gatot yang diterima langsung Dirreskrimsus Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho.

Keyakinan bahwa Gatot telibat berdasarkan keterangan mantan bendahara Biro Umum, Aminudin yang kini dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Medan yang menyatakan dana banyak mengalir ke atasan melalui Aspri Gatot,

Ridwan Panjaitan.

Selain terlibat dugaan korupsi, massa meminta Polda Sumut memeriksa Gatot karena dianggap telah mengangkangi Surat Edaran (SE) Mendagri tentang mutasi pejabat Eselon II yang di duga terjadi KKN alias politik uang dan penggunaan anggaran tidak trasparan.

Keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.821.23/433/2013 tidak sesauai dengan mekanisme serta bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri No 800/5335.SJ tertanggal 29 Oktober 2012 dengan melantik 15 pejabat baru eselon II di jajaran Pemprovsu.

Kemudian, penggunaan anggaran Biro Umum Setda Provsu untuk kebutuhan wakil gubernur dan Plt gubernur Sumut periode 2009-2014 APBD TA 20102011 tidak transparan dan di duga telah diselewengkan.

Adanya praktek ketidaksesuaian dengan azas kepatutan.

Tak Mampu Peraturan Pemerintah Nomor.53 tahun 2010 telah dikangkangi oleh Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot pujo

Nugroho dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Nurdin Lubis.

Pasalnya, masuki tahun ketiga, keduanya tidak mampu menerapkan peraturan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Ridwan Panjaitan.

Bukti ketidakmampuan keduanya terlihat dengan keberadaan Ridwan yang hingga kini belum pernah mengikuti pra jabatan.

Padahal, dalam PP No.53 tahun 2010 diterangkan bahwa CPNS yang tidak mengikuti prajabatan selama dua tahun berturutturut dikenakan sanksi pemecatan.

Ridwan sudah tiga kali tidak mengikuti pra jabatan sebagai persyaratan CPNS untuk menjadi PNS, yaitu 2010 hingga 2012. Terakhir Ridwan menolak mengikuti prajabatan karena diminta untuk potong rambut plontos oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Mangasi Mungkur.(PKC)

dengan kasus dugaan korupsi di Biro Umum Setdaprovsu.

“Sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, pos pengeluaran banyak dan masing-masing pos mempunyai KPA. Hasil audit BPKP akan menentukan di pos mana saja yang mengakibatkan kerugian negara. Kita lihat saja nanti hasil audit BPKP,” katanya.

Ketika ditanya apakah mantan Kepala Biro Umum Razali Sos akan dipanggil untuk dimintai keterangan, Sadono mengatakan, bahwa Razali termasuk yang telah diperiksa.

Kasus dugaan korupsi di Biro Umum Pemprovsu ditangani Tipikor Poldasu terkait adanya dugaan korupsi anggaran rutin pada APBD 2011 di Biro Umum

Setdaprovsu.

Sejumlah anggaran itu di alokasikan antara lain untuk membayar tagihan papan bunga, uang kain, katering di rumah makan, tiket pesawat dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) pegawai di Pemprovsu yang telah lama tertunggak.

Akumulasi anggaran diduga diselewengkan cukup fantastis, yaitu sekitar Rp 25 miliar. Selain itu, ada juga sinyalemen yang menyebutkan bahwa sejumlah anggaran yang diduga tidak wajar Biro Umum sarat “mark up” dan belum disetorkan pajaknya.

Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengenai dugaan korupsi yang menyebut-nyebut katerlibatan namanya itu.

Ridwan Tidak Sendiri PRAKTISI hukum dan penggiat anti korupsi di Medan mendesak Polda Su mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ridwan Panjaitan. Polda juga diingatkan jangan tebang pilih untuk menindak secara hukum dan jangan bertindak karena adanya intervensi.

Menurut praktisi hukum Abdi Nusa Tarigan SH, ditangkapnya Ridwan ada indikasi penipuan. Apa lagi disebut-sebut yang diselewengkan adalah biaya perjalanan dinas Gatot sebesar Rp1,4 miliar.

Sementara Ahmad Fadli Roza SH menegaskan, Polda Sumut jangan tebang pilih untuk menindak secara hukum. Masyarakat mengkhawatirkan adanya intervensi pihak lain yang tujuannya hanya ingin menjatuhkan nama baik Gatot.(FER)

Prosesi Penangkapan Ridwan RABU, 23 Januari sekira pukul 13.00 WIB, redaksi KPK Pos menerima informasi bahwa pada hari itu Ajudan Gubsu akan ditangkap. “Siang ini ajudan Gubsu bakal di tangkap tim dari Poldasu,” begitu informasi yang masuk.

Ketika ditanya ajudan Gatot yang mana dan siapa namanya, dan apa kasusnya, si pemberi informasi tak merinci. Hanya disebutkan, tim segera ke kantor gubsu di Jalan Diponegoro Medan.

“Segeralah meluncur ke sana,” kata si pemberi informasi singkat. Menerima informasi ini, dua wartawati KPK Pos diperintahkan meluncur ke TKP. Apa yang terjadi?

Ternyata yang ditangkap bukan ajudan Gatot.

Melainkan Ridwan Panjaitan, asisten pribadi pelaksana tugas (Plt)

Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumatera Utara menangkap Ridwan di depan kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, sekira pukul. 16.30 WIB. Kemudian terduga kasus korupsi itu diboyong ke Mapoldasu untuk diperiksa.

Ridwan ditangkap karena sebelumnya pihak kepolisian sudah melayangkan dua kali surat panggilan kepadanya untuk diperiksa dalam kaitan biaya perjalanan dinas Gatot Pujo Nugroho saat menjabat wakil gubernur 2008-2010 dan pelaksana tugas Gubernur Sumut menggantikan Syamsul Arifin.

Diperkirakan besar biaya perjalanan dinas Gatot yang diselewengkan Ridwan mencapai Rp 1,4 miliar.

Pihak kepolisisan menjemput paksa Ridwan karena tidak memenuhi panggilan kedua. Ridwan mulai diperiksa pukul 19.00 wib hingga pukul 03.00 wib, Kamis dini hari dengan 30 pertanyaan seputar dugaan korupsi dana APBD TA 2011 di Biro Umum. Menurut hasil audit BPKP dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 13 miliar.

Direskrimsus Poldasu, Kombes Drs Sadono Budi Nugroho mengatakan, Ridwan ditangkap karena tidak beritikad baik memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi. “Karena tidak datang memenuhi panggilan kedua hingga pukul 00.00 WIB kemarin malam untuk diperiksa, polisi terpaksa membawanya secara paksa,” jelasnya.

Namun, usai diperiksa, Aspri Plt Gubsu itu tidak ditahan karena statusnya masih sebagai saksi. Kombes Nugroho mengatakan, Ridwan dijemput paksa karena tidak menghadiri panggilan kedua padahal keterangannya sangat dibutuhkan karena dia dinilai sebagai “kunci” dugaan korupsi Rp 13 miliar di Biro Umum Setda Provsu.

“Pekan depan Ridwan akan diperiksa kembali dan dilakukan gelar perkara sekaligus menentukan statusnya,” kata Nugroho Sadono saat itu.

Pada pemeriksaan lanjutan pekan depan, kata Sadono, status Ridwan sudah ditentukan. Bahkan kemungkinan besar bisa menjadi tersangka dan akan dilakukan penahanan.

Mengingat keterangan terdakwa Aminudin

(mantan bendahara biro umum) dan Neman Sitepu (mantan Plt kabag rumah tangga) dalam persidangan di pengadilan Tipikor Medan, mereka menyebut, banyak uang diterima Ridwan Panjaitan. Di duga untuk pribadinya sebesar Rp 400 juta. Artinya, Ridwan salah seorang kunci dugaan korupsi Rp 13 miliar.

Aminudin dan Neman Sitepu juga mengaku, banyak aliran dana sampai ke pimpinan melalui Ridwan Panjaitan. Dan secara bersamaan pula Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Provsu, Fery Tanjung juga diperiksa sebagai saksi.

Namun, pemeriksaannya duluan selesai Ridwan Panjaitan diperiksa.

Sebelumnya, Poldasu telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi, terkait

(FER)

KPK POS

6

» Main HP Saat Pelantikan

Istri Kadis Koperasi Dilantik Ulang JAMBI–Perasaan campur aduk dirasakan Hj Harmadely disaksikan Kepala BKD, Asisten III beserta pejabat di lingkungan Sosnakertrans Provinsi Jambi. Pelantikan ulang Selasa (5/2) di ruangan kerja Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar hanya seorang diri.

Anehnya saat pelantikan Hj. Harmadely tertangkap memainkan ponsel saat tengah diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Gubernur, Kamis (31/1).

Harmadely akan dilantik menjadi Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi.

Namun, menurut Kepala BKD Provinsi Jambi Ambo Tuo pelantikan itu batal, sehingga dilakukan pengambilan sumpah ulang.

Wakil Gubernur Jambi mengatakan dalam zaman modern, apalagi telepon selular (HP) sangat diperlukan untuk komunikasi. Tetapi kita harus mengetahui penempatan penggunaannya teknologi tersebut. Apalagi pada pelantikan, semua mata menuju kepada siapa yang di lantik, siapa pejabat yang melantik perlu dihargai dan harus menjaga etika.

“Dan sebelum acara dimulai, kan sudah diperingati

dan diberitahu protokoler, HP harus dimatikan, ini sudah jelas,”paparnya.

Sementara itu Kepala BKD Provinsi Jambi, Ambo Tuo menjelaskan walaupun masih baru dalam memimpin BKD, tetapi pejabat eselon II, III dan IV sudah mengetahui penggunaan HP pada masa pelantikan harus dimatikan atau hanya nada getar saja.

Hj. Harmadeli sendiri mengetahui kesalahannya dan ternyata dari 140 pejabat yang dilantik, ternyata ada

kawan Harmadeli turut main HP. Kawannya tersebut cepat-cepat mematikan atau menyembunyikan HP, tapi Harmadeli akhirnya tertangkap tangan.

“Awalnya, ia di Dinas Pendidikan. Nah, dipelantikan kemarin, dia dimutasi dan dilantik ke Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi,” kata Ambo Tuo. Pengambilan sumpah ulang sendiri, menurut Ambo Tuo akan dilakukan langsung Wakil Gubernur Jambi. “Pel-

antikan kemarin batal karena ketahuan main HP. Makanya diambil sumpah ulang besok (hari ini, red) di ruangan Wakil Gubernur,” sebutnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Harmadely menjabat sebagai Kasi PAUD di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Dalam palantikan Kamis (31/1) lalu, dirinya dilantik untuk menjadi Kasi pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi.(INRO)

Pergantian 422 Pejabat tak Efisien BANDA ACEH - Pelantikan 422 pejabat baru eselon II, III, dan IV yang dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Selasa (5/2) lalu di Anjong Mon Mata, mengundang kritik. LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, terlalu banyak menarik orang kabupaten/kota untuk ditempatkan sebagai pejabat provinsi, sangat tidak efisien dan efektif.

“Alasannya, PNS dari daerah ke provinsi, maupun pejabat provinsi yang baru dilantik, belum bisa dipastikan kinerjanya bagus, sehingga ia akan menjadi beban dan belanja rutin pegawai provinsi jadi membengkak,” ungkap Koordinator MaTA, Alfian, Kamis (7/5) di kantornya seusai diskusi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Aceh 2010-2012.

Berdasarkan penelusuran MaTA, dalam pelantikan 422 pejabat eselon II, III, dan IV tersebut, sedikitnya 132 orang pejabat di provinsi tergusur, karena jabatan mereka diduduki PNS dari kabupaten/ kota. Jumlah pegawai provin-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

si pun jadi bertambah.

Sementara kemampuan PNS yang ditarik ke provinsi juga belum teruji dan terukur, apakah mereka bisa lebih baik daripada PNS provinsi yang telah dilengserkan dari jabatan eselon II, III, dan IV itu.

Selain itu, PNS dari kabupaten/kota yang baru dilantik menjadi pejabat eselon III dan IV di provinsi, harus dikarantina dulu di Kantor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh, supaya tahu sistem pelaksanaan dan pelaporan APBA selama ini.

Belum lagi terjadi penambahan pegawai di provinsi, karena banyak PNS dari kabupaten/kota yang ditarik ke provinsi. “Kondisi ini otomatis membebani belanja pegawai, sehingga makin membangkak,” ujarnya.

Menurut Alfian, untuk pegawai provinsi yang telah mencapai 8.900 orang, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus mengalokasikan anggaran belanja pegawai provinsi tahun ini sebanyak Rp 1,621 triliun. Jumlah itu sudah jauh di atas pagu

dana alokasi umum (DAU) yang akan diterima dari pusat sebesar Rp 1,092 triliun.

Jika pada akhir tahun nanti, kata Alfian, seluruh pagu belanja pegawai yang dianggarkan terealisir, maka 65 persen atau senilai Rp 529 miliar dana PAD yang diperoleh digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan belana pegawai. Alasannya, karena target PAD tahun 2013 ini sama seperti tahun 2012, yakni Rp 804,284 miliar.

Pagu belanja pegawai yang ditetapkan tahun ini Rp 1,621 triliun itu saja, menurut Alfian, sudah hampir mendekati pagu belanja modal Rp 2,229 triliun dan barang jasanya Rp 5,3 triliun. Jadi, jika Pemerintah Aceh tak ekstrahati-hati mecermati jumlah pegawainya, maka beban belanja pegawai tahun depan bisa melonjak di atas total pagu belanja tahun ini yang sudah sangat tinggi.

Melantik pejabat sekaligus dalam jumlah 422 orang, menurut Alfian, juga bukan langkah yang andal. Penelitian terhadap daftar PNS

yang hendak dilantik jadi kurang teliti. “Karena terlalu banyak yang dilantik, sehingga PNS yang telah meninggal setahun lalu pun masuk dalam daftar SK pengangkatan pejabat yang dilantik gubernur,” katanya.

Lolosnya nama PNS yang sudah almarhum ke dalam daftar yang di-SK-kan Gubernur Aceh untuk dilantik sebagai seorang pejabat, bukanlah masalah kecil. Begitu pandangan Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Isra Safril.

Menurut Isra, bila gubernur tak segera mengambil tindakan tegas terhadap Kepala BKPP Aceh tersebut, maka publik akan menilai apa yang didengungkan gubernur selama ini hanya sebuah slogan kosong. “Saat melantik pejabat eselon II November tahun lalu, Gubernur Aceh berjanji jika dalam masa enam bulan seorang pejabat yang dilantik itu berkinerja buruk, maka segera diganti. Ini sudah terbukti Kepala BKPP berkinerja jelek, apa tetap dipertahankan?” gugat Isra.(SER)

Masjid Raudhatul Islam Segera Dibangun di Lokasi Semula

Walikota Serahkan Hadiah Registrasi Penduduk

MEDAN –Masjid Raudhatul Islam di Jalan Putri Hijau Gang Peringatan Kelurahan Silalas , Kecamatan Medan Barat yang sempat dirubuhkan akan dibangun kembali di lokasi semula dengan luas sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. Sebagai tahap awal pembangunan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan akan melakukan pengukuran hari ini, Selasa (5/2). Selanjutnya, Kamis (7/2), dilakukan peletakan batu pertama untuk dimulainya pembangunan.

Demikian disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM ketika memimpin rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan yang dihadiri Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang, Dandim 0201/BS Letkol Inf Hendriyadi dan Ketua DPRD Medan Amiruddin, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta, Forum Alinasi Umat Islam, pihak PT Jatimasindo serta sejumlah pimpinan SKPD di Balai Kota Medan, Senin (4/2).

Menurut Wali Kota, rapat yang digelar petang ini merupakan lanjutan dari rapat yang telah dilakukan di Mapolresta Medan beberapa waktu lalu. “ Masalah Masjid Raudhatul Islam disepakati akan dibangun kembali di

TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe MHum, menyerahkan sertifikat dan hadiah kepada para juara lomba pelaksanaan registrasi kependudukan Tahun Anggaran 2012, di lapangan upacara Pemko setempat, Senin (4/2).Hadiah dan sertifikat itu, diserahkan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai No 470/203/K/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Registrasi Penduduk seTanjungbalai yang dilaksanakan pada bulan oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Juara pertama untuk tingkat kecamatan yakni Kecamatan Sungai Tualang Raso yang dipimpin Camat Pahala Zulfikar SSTP MSi, juara II dan III masing-masing Kecamatan Datuk Bandar pimpinan Herry Gunawan SSos dan Kecamatan Teluk Nibung pimpinan Haikal Akmal SSos. Sedangkan juara pertama untuk tingkat kelurahan yakni Kelurahan Beting Kuala Kapias dibawah pimpinan AN, juara II dan III masing-masing Kelurahan Pantai Burung pimpinan Mahyuni Z Bugis SSTP dan Kelurahan Sijambi pimpinan Edy Mulyani. Selanjutnya, juara harapan I, II dan III yaitu kelurahan Sejahtera piminan Asmah Syam Sinaga, kelurahan Karya piminan Julham 1SSos dan kelurahan Pulau Simardan pimpinan Ahmad Azhar SSos.(HER)

tempat semula dengan luas sesuai dengan sertifikat.

Dana pembangunannya berasal dari pihak PT Jatimasindo sebagian, tentunya Pemko Medan ikut membangun serta umat Islam yang ingin beramal di sana. Sebab, ada rencana masjid akan dibangun 2 tingkat. Jadi besok (hari ini) Kadis Perkim akan mengukur ke sana dan direncanakan Kamis ini akan dilakukan peletakan batu pertama,” kata Wali Kota.

Untuk pembangunan masjid kembali, Wali Kota menyerahkan kepada Forum Alinasi Umat Islam yang diantaranya diwakili Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut Sudirman Timsar Zubil dan Ustad Indra Suheri selaku sekretaris apakah pembangunannya diserahkan kepada pemerintah atau BKM Masjid Raudhatul Islam.

Ketua MUI Kota Medan Prof Dr M Hatta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas prakarsa yang dibangun Wali Kota bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan. Termasuk, sangat mengapresiasi pernyataan Wali Kota yang menegaskan tidak akan adalagi peruntuhan masjid di Kota Medan. “Dengan begitu tidak akan terjadi konflik lagi,” harap Hatta.(VIN)

Peranan MUI Sangat Kuat Dan Strategis

Walikota T Balai Atur Pemasangan Alat Peraga Kampanye TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai melalui suratnya Nomor : 270/1739/Peman/2013 tertanggal 28 januari 2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU, mengatur pemasangan alat peraga kampanye Pilgubsu 2013.

Ketua Panitia Pengawas pemilihan Umum (Panwaslu) Tanjungbalai Dedy Hendrawan kepada wartawan, Rabu (5/2) mengatakan, berdasarkan surat Walikota Tanjungbalai tersebut, pihak panwaslu beserta aparat pemerintah terpaksa mengambil tindakan membersihkan seluruh alat praga yang dipasang.

Dijelaskan, dalam surat Walikota Tanjungbalai yang ditujukan kepada KPU dengan jelas diatur tentang tempattempat kampanye, serta pemasangan alat praga kampanye Pilgubsu tahun 2013.(HER)

MEDAN - Kota Medan sebagai Kota multikultural menjadikan kedudukan, fungsi dan peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tentunya sangat penting dan strategis terutama untuk menjamin kehidupan umat beragama dan kehidupan sosial yang semakin baik ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM pada saat membuka Rapat Kerja daerah (Rakerda) ke-VII tahun 2013, Kamis (7/2) di aula pertemuan MUI Kota Medan Jalan Amaliun Medan, acara ini dihadiri Polresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang, Kepala kantor Kementerian Agama Kota Medan Drs H Iwan Zulhami, Sekda Medan Ir Syaiuful Bahri MM, dan sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan.

“MUI merupakan pilar pokok dalam membangun kerukunan, sikap-sikap toleransi, keterbukaan baghkanmengisis bagian penting dalam membangun komunikasi, dilaog-dialog sosial kemasyrakatan dan keagamaan, sehingga memiliki visi sama dalam memelihara, meningkatkan

kualitas kehidupan sosial keagamaan dari semua kelompok agama,“ ujar Rahudman.

Dikatakannya, secara umum situasi dan kondisi ketentraman umum dan ketertiban masyarakat Kota medan saat ini dalam keadaan baik dan kondusif, kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan berjalan sangat dinamis dengan kerukunan dan toleransi yang tinggi satu dengan yang lain, namun disisi yangf sama juga kita harus tetap memiliki kemampuan diteksi dini guna mengatisipasi dan mewaspadai setiap potensi gangguan dan provokasi kehidupan umat beragama, karena kehidupan sosial keagamaan merupakan sayarat fundamental dan pokok bagai kita untuk bisa mempercepat dan meperluas pembangunan kota.

Sementara itu menyinggung pembanguna Masjid raya Kota Medan, rencana ini sudah ada dikonsultan, ditata dulu, dikonsultasikan dan dilihat dulu gambarnya sehingga nantinya pembangunan ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang karena ini menjadi ikon Kota Medan, dan anggaran untuk ini tidak selesai satu APBD.(VIN)

» Wali Kota: PAD dari Pajak & Retribusi

Seharusnya Rp.1,7 Triliun MEDAN - Jika mengacu dari potensi dan objek pajak yang dimiliki Kota Medan, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi yang diproyeksikan untuk Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan tahun 2013 sebesar Rp1,2 triliun dinilai masih terlalu kecil. Seharusnya, PAD dari sektor pajak dan retribusi yang layak itu sebesar Rp1,7 triliun atau Rp1,8 triliun. Karenanya, Wali Kota optimis Kadispenda yang baru dilantik M Husni SE MSi mampu merealisasikan target guna mendukung jalannya pembangunan di Kota Medan.

“Target Rp1,2 triliun ini saya kira masih terlalu kecil jika dibandingan dengan potensi dan objek pajak yang dimiliki Kota Medan saat ini. Menurut saya, target PAD yang layak dari sektor pajak sebesar Rp1,7 trilun atau Rp1,8 triliun. Jadi saya optimis target itu dapat dipenuhi. Untuk itu Dispenda di bawah kepemimpinan

M Husni harus mampu melakukan maving guna melakukan ekstensifikasi atas potensi dan objek pajak yang ada,” kata Wali Kota ketika menghadiri acara silaturahmi dan syukuran di halaman Dispenda Kota Medan, Senin (4/2).

Selain itu, lanjut Wali Kota, bagi wajib pajak (WP) yang sudah ada harus dikejar dan dilakukan intensifikasi sehingga dengan penuh kesadaran untuk membayarkan pajaknya. Karenanya, perlu dibentuk tim terpadu yang melibatkan semua instansi guna mempercepat realisasi penerimaan pajak dan restribusi tersebut. Terutama, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengingat pembangunan di Kota Medan cukup pesat sekarang ini.

Wali Kota menjelaskan, saat ini banyak perumahanperumahan yang dibangun tidak sesuai dari PBB yang seharusnya. Sebab, penetapan PBB yang dilakukan hanya berdasarkan peruma-

han atau komplek yang dibangun. “Seharusnya PBB yang dikenakan berdasarkan rumah- perumah yang ada dalam perumahan maupun komplek tersebut. Jadi bukan perumahan atau kompeknya yang dikenakan PBB. Inilah yang harus kita intensifkan sehingga diperlukan tim terpadu untuk melakukannya,” ungkapnya.

Di samping PBB, Wali Kota juga ingin penerimaan dari pajak rumah makan, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan sejumlah pajak lainnya, termasuk pajak Air Bawah Tanah (ABT) yang selama ini belum maksimal digali diharapkan dapat lebih dimaksimalkan lagi. Untuk itu Wali Kota akan terus mendorongnya agar seluruh penerimaan dari sektor pajak dan retribusi ini masuk dalam kas daerah.

“Saya berharap M Husni selaku Kadispenda yang baru mampu merealisasikan target Rp.1,2 triliun ini.

Untuk itu dia harus melaku-

kan terobosan-terobosan dan melakukan sinergitas dengan instansi-instansi terkait. Salah satunya semua Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah saya tanda tangani, copy-nya harus dikirim ke Dispenda untuk selanjutnya ditetapkan PBB-nya,” jelasnya. Dihadapan Wakil Wali Kota Drs H Rahudman Harahap MM, Sekda Ir Syaiful Bahri, sejumlah pimpinan SKPD, camat seKota Medan, serta seluruh pejabat dan staf di jajaran Dispenda Kota Medan yang menghadiri acara silaturahmi dan syukuran tersebut, Wali Kota selanjutnya mengingatkan kepada pejabat yang mengelola PBB agar berhat-hati dalam menjalankan tugas. Sebab, jelas dia, sudah ada pengelolaan PBB yang ditarik pusat kembali akibat tidak mampu dan mendukung pembangunan di daerah.

“Jadi berhati-hatilah dan bekerja dengan baik. Kalau anda aneh-aneh, maka hasilnya akan aneh-aneh,” ujarnya mengingatkan.

Kepada Kadispenda, Wali Kota selanjutnya berpesan

untuk memberdayakan kepala UPT dengan baik dan harus bekerja dengan target.

Apabila bekerja tanpa target, maka hasilnya pasti tidak ada. Sedangkan kepada seluruh staf, Wali Kota berharap untuk menjadi staf yang baik.

Tanamkan komitmen, sebab dalam komitmen ada disiplin. Dari komitmen itulah akan menghasilkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan.

Sementara itu Kadispenda Kota Medan M Husni SE MSi dalam laporannya mengatakan, acara ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas amanah yang telah diberikan Wali Kota untuk memimpin Dispenda. Husni menyadari, amanah tersebut sangat berat karena Dispenda sebagai ujung tombak Pemko Medan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

Untuk merealisasikan target Rp1,2 triliun, Husni mengaku akan melakukan beberapa langkah seperti melakukan penguatan data

para wajib pajak. Diikuti dengan penguatan infrastruktur baik sarana dan prasarana serta SDM seluruh jajarannya. Sebagai contoh untuk mengoptimalisasikan penerimaan PBB, Husni mengungkapkan tenaga penilai yang dimiliki saat ini sangat terbatas.

Karenanya, perlu dilakukan pelatihan guna menambah tenaga penilai dalam rangka percepatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi.

“Kita akan menjadikan penerimaan PBB menjadi primadona dan potensi unggulan,” papar Husni.

Sebagai kota yang dinamis sehingga banyak sekali investasi yang terjadi baik di bidang properti, rumah makan, restoran dan hotel. Atas dasar itulah Husni akan menjadikan pertumbuhan itu sebagai sasaran untuk peningkatan penerimaan pajak. Karenanya, akan dilakukan penguatan-penguatan basis data sehingga akhirnya ditetapkan sebagai WP. “Kita tahu pendapatan itu merupakan hulu dari pendapatan daerah. Apabila hulunya macet, maka

hilirnya tidak akan jalan.

Jadi fungsi keseimbangan inilah yang akan kita jalankan dengan melakukan upaya-upaya percepatan sehingga hulu dan hilir terjadi singkronisasi agar pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Sebab, kita ketahui pendapatan yang tinggi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Terkait dengan target Rp.1,2 triliun, Husni sependapat dengan pernyataan Wali Kota bahwasannya nilai itu masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan potensi dan objek pajak yang ada saat ini. Ditambah lagi dengan trend perekonomian di Kota Medan terus meningkat, begitu juga dengan PDRB. “Jadi saya seteju dengan penryataan Pak Wali, seharusnya target PAD dari sektor pajak dan retribusi Rp.1,7 triliun.

Untuk itu saya akan berusaha melakukannya semaksimal mungkin, sebab indikator ke arah itu sangat memungkinkan. Jadi saya minta dukungan dan doa seluruhnya agar dapat mereali-sasikannya,”harapnya. (VIN)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

Audensi Pengurus DPC SPSI T.TINGGI–Walikota Tebing Tinggi, Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, didampingi Kabag Kesra, Kabag Infokom dan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja, menerima Audensi Pengurus DPC SPSI, Rahasyim Sitepu, yang juga merangkap Panitia Konfercab (Konfereansi Cabang) ke VII pada hari Kamis (31/01) di rumah Dinas Walikota jalan Sutomo No 13.

Walikota mengatakan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), diharapkan mampu berperan memelihara keseimbangan kepentingan antara para pekerja dan pengusaha, memelihara situasi dan kondisi yang kondusif serta senantiasa berkoordinasi dengan pihak pihak terkait.

Selain masalah kesejahteraan pekerja yang perlu diperhatikan juga adalah peningkatan skill para pekerja, dimana menghadapi serta mempersiapkan kemampuan sangat diperlukan dimasa mendatang menghadapi perkembangan zaman, katanya.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan rencana penyelenggaraan Konfercab SPSI sekaligus penyelenggaraan ulang tahun

SPSI yang ke -40, oleh Ketua Panitia, Dirmansu Sitompul, dimana penyelenggaraan konfercab dan ulang tahun SPSI tersebut akan diadakan pada anggal 21 februari 2013 di gedung Hj Sawiyah Jl Sutomo Tebing Tinggi.

Dirmansu Sitompul menambahkan, konfercab mempunyai thema “bersatu membangun solidaritas pekerja/ buruh’ serta dalam rangka mensukseskan dan pemantapan program kerja sekaligus persiapan menuju rekonsiliasi SPSI Se Indonesia”.

Untuk SPSI Tebing Tinggi yang wilayahnya juga mencakup dua Kecamatan, yaitu, Tebing Syahbandar dan Kecamatan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai. saat ini anggota SPSI Tebing Tinggi dan sekitarnya berjumlah lebih kurang 2000 orang pekerja terdiri dari 3 Serikat Pekerja (SPA) atara lain Federasi Serikat Pekerja Transport/ Tenaga Kerja Bongkar Muat (FSPTI-KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan (FSPPP-KSPSI). Federasi Serikat Pekerja Rook Tembakau Makanan Minuman (FSPRTMMKSPSI).(RS)

Ngogesa Ajak Warga Syukuri Hasil Panen Raya BABALAN–Kabupaten Langkat sebagai satu diantara lumbung pangan di Sumatera Utara dalam program bidang pertanian tanaman pangan memberikan alokasi anggaran yang cukup besar bagi peningkatan sektor pertanian.

Demikian dikatakan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH ketika datang melakukan panen raya dan pesta rakyat di Dusun Sendayan II Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan, Kamis (7/2).

Bupati Haji Ngogesa menyampaikan bahwa hasil panen besar yang didapat tidaklah semata karena keunggulan yang dimiliki tetapi tak terlepas andil campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan keberadaan petugas penyuluh lapangan pertanian yang menjadi bagian tak terpisahkan mendukung stock ketersediaan pangan di bumi Langkat.

“Untuk itu mari kita bersyukur untuk lebih memantapkan keimanan dalam diri” ujar Haji Ngogesa karena ditambahkannya dengan bekal iman seorang hamba akan mempertebal rasa syukurnya seraya menghimbau agar masyarakat petani tidak mengalih fungsikan lahan mereka dengan tanaman keras yang belum tentu membawa hasil yang lebih baik.

Kedatangan Bupati Langkat bersama ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa begitu antusias disambut oleh ribuan masyarakat yang menyesakan lokasi acara dengan persembahan Gon-

dang Panomu-nomuan dan tarian ala adat batak lainnya serta pemberian ulos, dalam kesempatan tersebut Haji Ngogesa juga menyerahkan bingkisan kepada para petani yang mendapat hasil panen besar serta cenderamata berupa 2.000 helai kain sarung.

Sebelumnya Bupati Langkat itu sempat meninjau hasil tenunan kain warga dan membuka dialog langsung dengan para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, pihaknya mengatakan akan berusaha terus meningkatkan fasilitas pertanian dan akses jalan agar warga disana dapat dengan mudah memasarkan dan meningkatkan hasil produksinya yang pada gilirannya akan membawa kesejahteraan.

Dirinya mengaku sangat merasa senang dan bahagia berada ditengah-tengah warga Sendayan yang penuh dengan keharmonisan dan hubungan kekeluargaan yang kuat, “Bukan pelekat sembarang pelekat, pelekat sudah beragi-ragi, Bukan melekat sembarang melekat, Melekat tak mungkin dipisah lagi” tutur Haji Ngogesa sedikit berpantun.

Sementara tokoh masyarakat setempat Osman Sitorus bersama Opu Rizki Sihombing mengungkapkan kegembiraan dan terima kasih mereka kepada Bupati Haji Ngogesa yang sangat peduli dan turut menyumbangkan dana Rp. 25 juta pada acara panen raya di lahan seluas ± 600 Ha itu.(JUL)

SUMUT

» Silaturrahim Akbar dan Maulid Nabi

Warga Tegal Sari Do’akan Chairuman-Fadly Menang MEDAN - Ketua DPW PPP Sumut yang juga calon Wakil Gubernur Sumatera Utara melakukan silaturrahim bersama warga Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Area dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, kemarin, di Gang Langgar.

Selain dihadiri ratusan warga, tokoh agama, pemuda juga tampak hadir pengurus DPW PPP Sumut, yakni Ahmadan Harahap, Faisal Hutabarat, Ketua DPC PPP Kota Medan, Wakil Sekretaris DPC PPP Medan Mursal Harahap dan pengurus PAC PPP kec.

Medan Area serta Tim Relawan Charly.

Pada kesempatan itu Fadly Nurzal menyampaikan terima kasih telah diterima bersilaturrahim. "Turun ke masyarakat bukan karena ada pilgubsu, tapi sudah saya lakukan sejak menjadi ketua DPW PPP Sumut,"jelasnya.

Turun ke masyarakat untuk mengetahui apa kebutuhan dan seperti apa kondisi masyarakat. "Sebagai anggota DPRD Sumut, saya harus bertemu masyarakat untuk mendapat informasi dan masukan untuk diperjuangkan di legislatif,"jelasnya.

Pada kesempatan itu Fadly menyampaikan, ia dan Chairuman datang dari kampung dan maju sebagai pasangan calon Gubsu dan Wagubsu bermodalkan pengetahuan sebagai anggota DPR RI dan DPRD Sumut.

"Kami mengusung program membangun dari desa, karena memang desa adalah hulunya pembangunan yang harus dibenahi dan disentuh dengan berbagai program pembangunan. Jika hulu pembangunan tumbuh dan maju, maka kota sebagai hilirnya akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa," jelasnya.

Sementara itu, ketua pani-

Ketua DPW PPP Sumatera Utara yang juga Calon Wakil Gubsu H Fadly Nurzal berpasangan dengan H. Chairuman Harahap Nomor Urut 3, saat menyampaikan sambutan pada silaturrahmi akbar dirangkai peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, di Gang Langgar, Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Area. tia M Amin Lubis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan suport dari Cwagubsu H Fadly Nurzal dalam menyemarakkan syair Islam.

Tokoh masyarakat Ali Aswan Siregar menyampaikan warga yang hadir pada acara insya Allah akan berjuang memenangkan ChairumanFadly. " Warga sebenarnya rindu terhadap para calon pemimpinnya. Dan baru pasangan nomor urut 3 yang mau datang menemui kami di Tegal Sari ini,"katanya.

Ali Aswan juga menyampaikan bahwa sekarang ini terjadi degradasi moral. Oleh karena upaya-upaya mengatasinya dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan agama Islam. "Pertahankan sikap turun ke masya-

rakat (blusukan), karena dalam demokrasi, suara rakyat yang menentukan," pesannya.

Sementara itu tokoh agama Tegal Sari ustazd Ade Pipan menyampaikan warga sangat berharap terjadi perubahan yang lebih baik dimasa yang akan datang, di bawah kepemimpinan Chairuman-Fadly, sebagai Gubsu dan Wagubsu periode 2013-2018.

Kata ustazd ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai aspirasi masyarakat. Pertama jika meminpin Sumut, jujurlah, karena dengan kejujuran masyarakat jadi makmur.

Dengan latar belakang agama yang kuat, kami yakin Fadly memiliki integritas keagamaan yang kuat.

"Jadilah Jokowinya Sumatera Utara, yang dekat

dengan warga dan jujur bersikap,"katanya.

Kedua, harus adil. karena adil akan melakukan pemerataan pembangunan. Ketiga jadilah pemimpin sejati. Bersikap sederhana dan merakyat dengan tetap menjalin silaturrahim dengan seluruh lapisan masyarakat.

"Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga pasangan Chairuman-Fadly diberi kesehatan dan kekuatan memimpin Sumut. Bukakan pintu hati seluruh masyarakat Sumut agar pada 7 Maret 2013 memilih nomor urut 3," diamini seluruh masyarakat yang hadir.

Pada kesempatan itu ketua DPW PPP Sumut menyerahkan tali asih kepada anak yatim bagian dari tanggungjawab PPP sebagai satu-satunya partai Islam.(RUD)

suara. Jadi jumlah 2.030.257 yang kita serahkan ini merupakan jumlah pemilih potensial di Kota Medan,” kata Wali Kota.

Mengenai kemungkinan adanya penambah terkait ada warga yang belum terdata, lanjut Wali Kota, akan segera dilakukan verifikasi kepada camat dan lurah.

Sebab, camat dan lurah yang lebih mengetahui apakah warganya belum terdata atau tidak. Jika itu telah dilakukan, maka tidak akan ada lagi warga yang mengeluh belum terdaftar sebagai pemilih.

Selanjutnya Wali Kota menjelaskan, DP4 yang diserahkan ini selanjutnya menjadi bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU Kota Medan melalui tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumunan daftar pemilihan sementara

(DPS) sampai akhirnya ditetapkan menjadi DPT (daftar pemilihan tetap).

“Itu sebabnya pemerintah daerah (Pemko Medan) telah berupaya secara sungguhsungguh untuk mempersiapkan data kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, merupakan perwujudan akuntabilitas dan aktualisasi dari kewajiban dan tanggung jawab moral untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu secara konsisten sebagai dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi,” jelasnya.

Menurut Wali Kota, penyerahan DP4 ini yang dilakukan hari ini tidak hanya Pemko Medan saja tetapi dilaksanakan secara serentak di 33 provinsi dan 491 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Sebab, penyerahan DP4 ini

T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan mengajak seluruh warga Tebingtinggi pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret 2013 jangan golput. Warga diharapkan memberikan hak suaranya secara Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) tanpa ada paksaan demi kemajuan Sumut mendatang.

"Masyarakat harus memilih untuk memberikan hak suaranya, masa depan Sumut tergantung dari suara masyarakat," kata Umar Zunaidi Hasibuan didepan ratusan warga di Kantor Kelurahan Mekar Sentosa Jalan Gunung Arjuna Kota Tebingtinggi, Jumat (1/2) dalam rangka Jumat Keliling (Jumling).

Umar Zunaidi meminta secara tegas kepada Camat, Lurah dan kepling agar tidak mendukung salah satu kandidat, harus bersikap netral tidak memihak. Masyarakat setempat jangan dipaksakan untuk memilih satu calon pasangan Cagubsu, karena itu dilarang.

"Saya minta jaga kenetralan, camat, lurah dan kepling, dilarang keras menghasut warganya untuk dipaksakan memilih satu kandidat cagubsu. Masyarakat harus diberi kebebasan untuk menyalurkan hak suaranya kepada lima pasangan cagubsu, yang terpenting jangan golput," kata Umar.(RS)

133 Guru Mengaji Disertifikasi

merupakan bagian tahapan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sementara itu Ketua KPU Kota Medan Dra Evi Novinda Ginting MSP mengatakan, pihaknya setelah menerima DP4 dari Wali Kota ini selanjutnya akan melakukan pencermatan. Artinya, DP4 itu akan dibandingkan lagi dengan DPT pada pemilu terakhir. Setelah itu barulah dilakukan pemutakhiran data pemilih yang seyogyanya akan berakhir pada Juni mendatang.

‘Itu belum lagi dalam penyusuan DPS dan DPT. Artinya waktu masih panjang bagi kita untuk mencermati dan memverifikasi. Inilah yang kita harapkan agar daftar pemilih yang dihasilkan nanti lebih akurat lagi,” harap Evi.(VIN)

T.TINGGI - Sebanyak 133 orang guru mengaji di Kota Tebingtinggi, mengikuti sertifikasi yang digelar Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) bekerjsama dengan Pemko Tebingtinggi yang dibuka Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP, Rabu (6/2) di gedung TC Sosial Jalan RSU Kota Tebingtinggi.

Kegiatan sertifikasi khusus bagi guru mengaji tersebut dilakukan dalam rangka program 'Gerakan Gemar Mengaji Ba'da (sesudah) Maghrib' yang dicanangkan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM. Turut hadir dalam acara pembukaan, Kakan Kemenag Kota Tebingtinggi H Hasful Husnain, Kabag Kesra Pemko Tebingtinggi Sahbana, Ketua dan pengurus LPTQ Kota Tebingtinggi antara lain HM Yusuf Rekso, M Hasbie Ashshiddiqi dan H Fadlan Syahputra Al Hafidz.

Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik mengatakan, kegiatan gerakan gemar mengaji ba'da sholat maghrib itu dilakukan agar anakanak generasi muda terhindar dari segala perbuatan yang tercela dan penyakit akhlak.

"Dengan mengaji Al Qur'an bisa mendidik agar anakanak dapat meningkatkan ketaqwaan dalam keimanan beragama," katanya.(RS)

Kalau mahasiswa itu berteriak tidak hanya di dengar oleh yang ada di wilayah Botomuzoi melainkan bergema diseluruh kepulauan Nias bahkan di seluruh Indonesia. Untuk itu lanjutkan perjuanganmu, dan saya menghimbau agar MHB jangan menjadi bagian dari masalah tetapi hendaknya menjadi bagian dari solusi.

Menyinggung sub tema natal pelajar dan mahasiswa “ mari kita hilangkan perbedaan diantara kita ” , Sub tema ini bagus tetapi lebih baik jika perbedaan itu dijadikan sebagai alat pemersatu untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat,ucap Wakil Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Kabu-

paten Nias.sembari mengatakan ada tiga hal yang membuat kita dewasa yakni kesabaran, ketulusan dan rasa syukur. Kemudian, tiga hal yang tidak pernah kekal yakni harta, jabatan, dan cinta manusia, dan ada tiga hal membuat kita berharga, komitmen, kerendahan hati dan kejujuran.

Sementara itu pendeta pembawa renungan, Pdt. Ekariani Lase,S.Th dalam khotbahnya perbedaan itu tidak bisa dihilangkan tetapi hendaknya perbedaan itu di jadikan sebagai penyempurnaan satu dengan yang lain.

Perayaan Natal diselingi dengan kegiatan dari mahasiswa, Pelajar SMP, SMA, SMK, OMK, dan dari berbagai elemen pemuda, berupa puji-pujian koor dan vocal group. (YAGI)

Jumlah Pemilih Kota Medan 2.030.257 Orang MEDAN - Jumlah pemilih di Kota Medan sesuai dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tercatat 2.030.257 orang. DP4 ini sudah akurat dan telah dikemas dalam bentuk compact disc untuk penyediaan data pemilih dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2014.

Hal ini terungkap ketika Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Dra Evi Novinda Ginting di Balai Kota Medan, Kamis (6/2).

“DP4 yang kita serahkan ini guna membantu KPU Kota Medan sejak awal untuk melakukan verifikasi terkait jumlah pemilih. Artinya, agar tidak terjadinya pemilih ganda ataupun penggelembungan

Walikota Tebingtinggi Ajak Warga Jangan Golput

» Dihadiri Berbagai Kalangan

Mahasiswa Botomuzoi Laksanakan Natal Bersama NIAS - Natal Pelajar dan Mahasiswa Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Aula Gereja ST.Paulus Muzoi,Minggu kemarin cukup meriah. Natal tersebut dihadiri Pelajar SMP, SMK, SMA, Mahasiswa, tokoh Agama, Tokoh Pemuda, tokoh Adat dan Anggota DPRD Nias, yang diprakrasai oleh Himpunan Mahasiswa Kecamatan Botomuzoi (HMB).

Ketua HMB, Antonius Halawa mengatakan HMB dibentuk sebagai wadah berhimpun mahasiswa untuk mengenal satu dengan yang lain, dan sebagai wadah untuk belajar berorganisasi.

Pada kesempatan itu ketua HMB juga menyinggung keprihatinan tentang

kerusakan jalan dari Botombawo menuju Kecamatan Botomuzoi.

HMB juga menilai pemerintah Kecamatan Botomuzoi kurang peduli terhadap keberadaan HMB yang mana setiap ada kegiatan pemerintahan

kecamatan ternyata HMB tidak dilibatkan. Antonius Halawa menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa agar menirukan ungkapan Sukarno mantan Presiden RI yang mengatakan ” Berikan kepada saya sepuluh orang saja Pemuda,

maka saya akan mengguncang Dunia” yang artinya betapa pentingnya para pemuda dalam pergerakan perjuangan dari berbagai sendi kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Anggota DPRD Nias, Darwins Zendrato dalam sambutannya menyampaikan rasa keperhatinannya terhadap perhubungan jalan dari Botombawo menuju Botomuzoi sesuai pernyataan Antonius Halawa Ketua HMB, namun beliau mengatakan bahwa pembangunan jalan dimaksud akan dilaksanakan pada tahun 2013 yang dimulai dari Botombawao, bukan dimulai dari tengah tertapi dimulai dari ujung.

Mantan Ketua Ikatan Sarjana Katolik Kabupaten

Nias, Samson S.Halawa, S.Pd,MH dalam sambutanya menyampaikan rasa kebanggaan terhadap HBM yang telah berbuat untuk kepentingan daerah Botomuzoi melalui kegiatan kerohanian. Walaupun banyak kelemahan namun katanya mari kita lihat kelebihan di dalam kekurangan. Lebih jauh menegaskan bahwa Mahasiswa tidak bisa dipandang sebelah mata.

Mahasiswa adalah kaum intlektual yang punya integritas dan berwawasan, ujar mantan Wakil Ketua KNPI Kab. Nias.

Saya mengajak temanteman mahasiswa dengan mengatakan bahwa teriakan mahasiswa itu melenting, membahana bahkan suara Mahasiswa itu adalah emas.

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Tingkatkan Kapasitas dan Sinergitas, KPK Pelatihan Bersama PENANGANAN tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime mutlak membutuhkan penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi. Sedangkan sinergitas antara penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi mampu mendorong percepatan pemberantasan korupsi.

Demikian disampaikan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam pembukaan ‘Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ hasil kerja sama KPK, Polda dan Kejati Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada 5 hingga 8 Februari 2013 bertempat di Hotel Grand Angkasa, Medan.(HUMAS)

Abstraksi Buku: Mega Skandal Korupsi di Indonesia KORUPSI adalah satu topik yang tiada henti dibicarakan.

Meski berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas tindak haram tersebut, akan tetapi korupsi masih saja terjadi. Kian meningkatnya jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum menjadi bukti betapa penyakit korupsi sudah sangat parah.

Nyata, korupsi sudah menggerogoti semua sendi bangsa ini.

Korupsi adalah satu kejahatan yang luar biasa dan merusak sendi-sendi bernegara. Bicara soal korupsi juga akan menyangkut bagaimana para elit di negeri ini berkolaborasi dalam mendesain bangunan sistem yang menunjang pemberantasan korupsi itu sendiri.

Hal ini mendorong Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi FH UGM untuk melakukan ikhtiar dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian atas kasus-kasus yang dianggap kontroversi dan menyita perhatian publik.

Salah satu wadah yang digunakan dalam mengkritisi isu-isu aktual tersebut adalah dalam bentuk Forum Expert Meeting (FEM). Di forum itulah, sejumlah tokoh antikorupsi dan akademisi dengan background keilmuan yang beragam disatukan guna mengkaji suatu permasalahan secara ilmiah, komprehensif, dan rekomendatif.

Buku ini merupakan wadah untuk menyebarluaskan hasil kajian ilmiah FEM ke publik.

Ada tiga topik yang dibahas dalam buku ini. Pertama, pendapat hukum FEM mengenai permohonan judicial review UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (KPK).

Kedua, eksaminasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/2006: Pengujian UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Ketiga pendapat hukum FEM terkait kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan impeachment Presiden. (KPK)

PELANTIKAN SEKJEN KPK– Ketua KPK Abraham Samad (kedua kiri) bersama Wakil Ketua KPK Zulkarnaen (kiri) memberi selamat kepada Sekjen KPK baru Anis Said Basalamah (keempat kanan) dan Direktur Penuntutan KPK yang baru Ranu Mihardja (kedua kanan) usai pelantikan di Auditorium Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/2). Sekjen KPK tersebut berasal dari jajaran Kementerian Keuangan, sementara Direktur Penuntutan sebelumnya menjabat Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

2012 Kinerja KPK Menapaki Roadmap ROAD Map mengarahkan KPK agar mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Selain memperbesar porsinya, KPK juga menjadikan pencegahan sejalan dengan upaya penindakan.

2012 berakhir. Selayaknya pergantian tahun seperti ini, tentu banyak yang bertanya mengenai capaian kinerja KPK di bawah kepemimpinan periode ketiga. Terlebih, inilah tahun pertama sejak KPK memiliki Road Map. Apakah sudah sesuai atau belum? Apakah memenuhi target kinerja yang dicanangkan atau tidak?

Tentu tak mudah menjawab. Alasannya jelas, karena menilai kinerja memang harus terlebih dahulu melihat arahan yang sudah diberikan, termasuk target kinerja yang dibebankan. Ibarat perjalanan, peta yang dibawa

kembali dibuka, disandingkan dengan langkah-langkah yang sudah dilalui. Kalau ada yang melenceng hendaknya dikembalikan lagi pada posisi yang benar. Kalau sudah sesuai, kinerja hendaknya kian ditingkatkan.

Bagi KPK, peta itu apalagi kalau bukan Road Map. Sesuai namanya, menurut Ketua KPK, Abraham Samad, Road Map KPK memang dimaksudkan sebagai petunjuk arah bagi pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang, yakni hingga 2023. Keberadaan Road Map KPK menjadi penting karena dokumen perencanaan yang ada selama ini, hanya mencakup strategi jangka menengah (Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana Kinerja dan Anggaran yang

berjangka waktu tahunan).

Dengan demikian, maka Renstra yang disusun harus pula berpijak pada Road Map yang ada, yang terdiri atas tiga etape. Yakni tahun 20112015, tahun 2015-2019, dan tahun 2019-2023. “Seluruh program kerja yang dibuat pun tak lepas dari arahan tersebut,” lanjutnya. Road Map, pada galibnya memang merupakan ikhtiar agar kinerja KPK lebih fokus pada sektor-sektor yang strategis dan kasus-kasus yang menjadi prioritas, sembari menyesuaikan dengan jumlah SDM yang terbatas. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi sebagaimana diamanahkan undang-undang bisa diemban dengan baik Secara garis besar terdapat dua hal penting dalam Road Map KPK. Pertama, national interest, yakni yang menjadi per-

hatian publik dan secara nasional. Kedua, adalah integritas nasional.

Dari dua hal tersebut, lanjut Abraham, dibuat turunannya sebagai acuan rencana kerja KPK. Antara lain yang termasuk national interest adalah ketahanan pangan plus (pertanian, perikanan, kehutanan), ketahanan energi/sumber daya alam (tambang, migas,kehutanan), revenue (sektor penerimaan negara melalui pajak), dan infrastruktur. Di dalamnya juga akan ada turunannya terkait pemerataan dan perbaikan kualitas pendidikan serta kesehatan dan fokus korupsi di aparat penegakan hukum.

National interest mencakup ketahanan pangan plus karena penyebab utama korupsi adalah “perut lapar”.

Dengan demikian, maka hampir di semua lini per-

tanian dan ketahanan pangan, sangat berpotensi terjadi korupsi. Sementara itu, national integrity, lebih bersifat jangka panjang. KPK tidak ingin apa yang dilakukan hanya berhenti pada penanganan kasus semata.

Untuk itu, KPK juga ingin menyasar program-program pembangunan integritas sehingga menjadi budaya bangsa Indonesia di masa depan. Target pencapaiannya adalah kenaikan nilai indeks persepsi korupsi (IPK), minimal satu poin per periode kepemimpinan.

Ya, seperti itulah KPK pada 2012. Dengan adanya Road Map, maka semakin memperjelas arah kinerja yang harus dilakukan. Pemberantasan korupsi semakin fokus dan efektif, seiring dengan keterbatasan SDM yang dimiliki.(KPK)

Sekolah Antikorupsi Aceh: Sekolah untuk Berpikir Merdeka SORE itu, kota Banda Aceh berlapis gerimis tipis. Di sudut sebuah warung kopi yang belum terlalu ramai, beberapa pemuda asyik membolak-balik halaman koran pagi dan beberapa orang lainnya asyik dengan gadget-nya. Warung kopi, menjadi rumah kedua bagi sebagian besar warga Aceh.

Bahkan seringkali, orang lebih mudah ditemui di warung kopi daripada di kantor atau tempat aktivitas lainnya. Tak pelak, warung kopi ini menjadi lokasi strategis yang dilirik oleh Sekolah Antikorupsi Aceh untuk melebarkan sayapnya. Di warung kopi inilah kemudian digelar diskusi-diskusi, kampanye dan pendidikan antikorupsi.

Ide ini awalnya digagas oleh Sekolah Antikorupsi Aceh yang telah bergiat dalam pendidikan antikorupsi sejak tahun 2010 silam.

Sekolah Antikorupsi ini diinisiasi oleh LSM GeRAK Aceh yang menyadari perlunya sebuah kaderisasi untuk terus berjuang melawan korupsi, khususnya di Aceh. Suhendri, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah Sekolah Antikorupsi Aceh menyatakan fenomena korupsi di Aceh saat itu dirasakan makin parah.

“Salah satu penyebabnya adalah kaderisasi gerakan antikorupsi di Aceh sangat rendah, tidak ada kader militan. Yang kami temui hanya kader-kader instan yang sering ikut demonstrasi tapi kemudian menghilang,” terang Suhendri.

Kondisi seperti ini yang semakin membulatkan tekat teman-teman LSM GeRAK Aceh untuk membentuk sekolah antikorupsi. “Tapi kami inginnya membuat

sekolah informal dan tidak menggunakan konsep training,” tambahnya.

Menurut Suhendri, sekolah demokrasi Jogja dan PUKAT UGM menjadi rujukan yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi di Aceh.

Siapa sangka, peminat sekolah antikorupsi ini makin hari semakin banyak.

Di tahun ketiga pendirian sekolah ini, sudah ada tiga angkatan yang dihasilkan.

Mulai dari jumlah murid hanya 15 orang, jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2012, sudah 83 orang lulus dari sekolah ini.

“Kami mengharuskan setiap calon siswa membuat makalah sebelum masuk sekolah ini. Begitu pula nanti sebagai syarat kelulusan, setiap murid harus membuat tugas akhir berupa laporan atau temuan kasus korupsi, yang kemudian diuji oleh tiga pengajar secara tertutup.

Nantinya kasus ini akan dibuka kepada publik melalui media massa,” tandasnya.

Sekolah Yang Terus Tumbuh Sekolah ini sekarang

memiliki 24 orang pengajar tetap dari beberapa instansi seperti BPKP, kepolisian, kejaksaan, beberapa LSM, dan pemerintah daerah Aceh. Periode penanganan kasus-kasus korupsi di Aceh oleh KPK. Wakil Ketua KPK Zulkarnain dengan sabar menjawab semua pertanyaan mereka dan bahkan memberi apresiasi atas kemauan siswa Sekolah Antikorupsi di Aceh untuk terus berjuang melawan korupsi. “Dengan keterbatasan yang ada, Anda semua mau terus berjuang melawan korupsi di Aceh. Ini sangat membanggakan,” tegasnya.

Ya, kondisi Sekolah Antikorupsi Aceh terkesan sangat sederhana. Bisa dibilang, belum ada fasilitas memadai untuk sebuah lembaga pendidikan. Mereka masih “numpang” di kantor GeRAK Aceh, LSM yang sekaligus inisiator sekolah ini. Siswa yang bersekolah di sini juga hanya dipungut biaya masuk Rp50 ribu.

Itupun dikembalikan dalam bentuk seragam berupa tshirt.

Meski begitu, sekolah yang pernah mendapatkan

Anugerah Seputar berencana untuk menjalin komunikasi lebih intens dengan pemerintah daerah.

“Kami pernah diminta membuat roadmap pencegahan korupsi di Aceh.”

Masih menyimpan banyak mimpi, kehadiran sekolah antikorupsi di Aceh sekolah adalah enam bulan sudah termasuk praktik lapangan. Mata kuliah yang diajarkan antara lain, Islam dan Pemberantasan Korupsi, Gender dan Korupsi, HAM dan Korupsi. Selain itu juga diajarkan beberapa pelajaran khusus, antara lain Dasar-dasar Akuntansi, Membaca Anggaran, Analisa Anggaran, dan Dasar-Dasar Teknik Investigasi Korupsi.

Saat berkunjung ke sana, suasana sore di rumah yang digunakan untuk markas LSM GeRAK Aceh ini tampak ramai. Beberapa siswa berkumpul untuk berdiskusi bersama Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

Mereka tampak antusias bertanya, sejauh mana Indonesia 2012 dari salah satu televisi swasta ini, tetap mengembangkan ide-ide kreatif untuk semakin memantapkan gerakan

antikorupsi di Aceh. Dengan motto “Belajar, Berjuang, Memberantas” mereka tidak pernah diam untuk terus menggerakkan roda dinamika perjuangan antikorupsi di Aceh.

“Beberapa alumni yang kembali ke daerah (di luar Banda Aceh) sudah banyak yang ingin mendirikan cabang sekolah antikorupsi ini. Kami sedang memikirkan ke arah sana,” kata Suhendri ketika ditanya mengenai pengembangan sekolah ini nantinya.

Selain itu, sekolah Antikorupsi juga ini sungguh menginspirasi. Gerakan yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat dan mereka pula yang memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan gerakan antikorupsi ini. Suhendri, beberapa teman GeRAK Aceh dan juga siswa sekolah antikorupsi ini seperti tak habis ide untuk menyelipkan gerakan antikorupsi di kegiatan yang dekat dengan masyarakat Aceh. Mereka saat ini memiliki Pojok Antikorupsi di beberapa warung kopi di Aceh.

Kini obrolan di warung kopi tak hanya kosong

belaka. Dari sini pula mereka memikirkan banyak ide untuk menghidupkan sekolah antikorupsi yang mereka sebut sebagai sekolah untuk berpikir merdeka.

Abraham menjelaskan bahwa pelatihan bersama ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

“Sinergitas dan kerja sama yang lebih efektif antara penegak hukum sangat dibutuhkan,” ujarnya di hadapan para peserta pelatihan yang terdiri atas penyidik dan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi (tipikor) pada Polda Sumut, Kejati Sumut, auditor BPK perwakilan Sumut, dan auditor BPKP perwakilan Sumut.

Melalui pelatihan bersama ini, lanjut Abraham, diharapkan menjadi media dan momentum untuk memperkuat persamaan persepsi dan menjadi jembatan untuk penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di lapangan. “Ego sektoral yang dapat menghambat penegakan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat terkikis,“ harapnya.

Abraham menambahkan, masalah lain yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi adalah harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan penanganan kasus korupsi, sementara harapan tersebut tidak diimbangi dengan kinerja para penegak hukum yang

optimal. Belum lagi, menurutnya, masih ada peraturan perundangundangan yang multi tafsir yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu, persamaan pemahaman dan peningkatan kompetensi serta kapasitas aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. “Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelatihan yang sama telah dilaksanakan sebanyak empat kali pada 2012, yakni di Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Timur dan Bengkulu. KPK secara intensif telah melaksanakan program koordinasi supervisi di bidang penindakan sebagaimana amanat UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaannya, tidak hanya terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan instansi dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Selain itu, melalui penyelenggaraan pelatihan bersama ini KPK mendukung pemerintah terkait suksesnya pelaksanaan Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang diantaranya ditujukan kepada Jaksa Agung dan Kapolri. (ACCH)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

Polres Nias, Kejaksaan dan Panwaslu Tandatangani Mou Gakkumdu GUNUNGSITOLI – Dalam rangka pelaksanaan penghadapi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang akan digelar pada tanggal 7 Maret 2013 di Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli, Polres Nias, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Panwaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman penempatan sentra Gakkumdu untuk penerimaan laporan terkait pelanggaran pemilu pada pelaksanaan Pilgubsu.

Acara penandatanganan Mou Gakkumdu tersebut, Polres Nias diwakili Kapolres Nias AKBP.Mardiaz Kusin Dwihananto, S.Ik, M.Hum, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli diwakili Kajari Gunungsitoli Edi Sumarno, SH, Panwaslu Kota Gunungsitoli diwakili oleh Ketua Panwaslu Budi Alamsyah Telaumbanua, Panwaslu Kabupaten Nias diwakili Ketua Panwaslu Atius Waruwu, Panwaslu Kabupaten Nias Barat diwakili Ketua Panwaslu Cakra Eli Gulo dan Panwaslu Kabupaten Nias Utara diwakili Ketua Panwaslu Saba’ati Lase.

Pada kesempatan itu, Kapolres Nias Mardiaz KD mengatakan penandatangan Mou antara Polres Nias, Kejaksaan dan Panwaslu adalah untuk menjalin kerjasama dan me-

nyamakan persepsi antara Polres Nias, Kejaksaan dan Panwaslu dalam pendirian Gakkumdu untuk tempat penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pilgubsu yang akan datang.

Nota kesepahaman penandatanganan Mou Gakkumdu adalah tentang tata cara penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pilgubsu, batas waktu dan tempat pemberian laporan terkait pelanggaran pemilu pada pilgubsu dan pelanggaran apa yang dapat diterima oleh Gakkumdu terkait pelanggaran pada pemilu Pilgubsu.

Turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli,Ketua KPU Kota Gunungsitoli Aroli Hulu, Ketua KPU Nias Barat Herman Zebua, Anggota KPU Kabupaten Nias Syahbadi Mendrofa dan jajaran Kapolsek di wilayah Polres Nias. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Gakkumdu yang dihadiri Panwaslu dan KPUD empat Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Polres Nias dilaksanakan di Aula Kamtibmas Polres Nias, Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis kemarin. (YAGI)

Syamsul Arifin Terancam Tak Mencoblos di Pilgubsu 2013 MEDAN - Mantan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dipastikan tidak akan ikut mencoblos dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013, jika tidak hadir pada saat hari pencoblosan berlangsung yakni 7 maret 2013 mendatang.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara tidak akan membawa kotak suara keluar dari wilayah Sumatera Utara pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut.

Komisioner KPU Sumut Bidang Logistik, Nurlela Johan menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa lalu .

"Kotak suara pencoblosan itu dilingkungan sumatera utara, gak ada aturan keluar jadi dari segi teknis sudah tidak memenuhi. Artinya kita tidak mungkin memfasilitasi membawa kotak suara itu ke Jakarta,” ujarnya.

Nulela menjelaskan,

KPU selaku penyelenggara pemilu memang diharuskan memfasilitasi seluruh pemilih yang terdaftar sebagai penduduk Sumatera Utara. Namun menurutnya, hal ini juga terbatas pada kemampuan mereka. Apalagi menurutnya hal ini juga diatur dalam peraturan.

Jika harus mengajukan pengecualian, Nurlela juga menilai hal ini tidak bisa dilakukan sebab akan menimbulkan kecemburuan bagi warga lain. "warga lain juga kan banyak yang seperti itu, kebetulan saja dia itu seorang tokoh, jadi dialah yang mengajukan permohonan agar bisa pulang untuk memilih," kata Nurlela menambahkan.

Gubernur Sumatera Utara non aktif Syamsul Arifin saat ini masih menghuni Rutan Salemba, Jakarta dalam kasus korupsi dana APBD Kabupaten Langkat periode 2000-2009 senilai Rp.10,7 miliar ketika menjabat sebagai Bupati Langkat. (RUD)

Bupati Yakin Tidak Ada Manipulasi Data BATUBARA - Bertempat di aula Bupati BatubaraLima Puluh,Kamis (7/2) Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM diwakili Asisten I H.Zulhendri SH menyerahkan DP4 Kabupaten Batubara kepada Ketua KPU Khairil Anwar SH. MSi diwakili Doni Husein Harahap SE dan Taufik Abdi Hidayat S.Sos. Penyerahan DP4 yang disaksikan Panwaslu Kab. Batubara Ali Umar SH, Muspida tersebut didahului penandatanganan Berita Acara penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)antara Bupati Batubara dengan Ketua KPUKabupaten Batubara.

Penyerahan data DP4 tersebut merupakan tahapan persiapan dalam rangka menyambut Pemilu 2014 mendatang.Untuk itu sebelum ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data oleh KPU bersama Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan penyerahan DP4 dari Pemkab Batubara ke-

pada KPU Kab.Batubara.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melalui asisten I H.Zulhendri SH mengatakan, tahapan ini merupakan tahapan penting dan strategis untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data, pengumuman DPS hingga pengumuman DP4 dimasing-masing daerah dalam menyongsong Pemilu 2014 nanti.

“Ini kita lakukan sebagai wujud akuntabilitas dan faktualisasi peran Pemda dalam mewujudkan demokrasi dan tata pemerintahan yang baik,”.

DP4 merupakan pemilihan data pemilih yang diusahakan seakurasi mungkin, untuk itu dilakukan sedikitnya sebanyak 3 kali proses pemutakhiran data berkenaan perubahan data penduduk terkait angka kelahiran,angka kematian, maupun kedatangan dan perpindahan penduduk sebelum proses pemutakhiran data ditingkat pusat. (SAH)

SUMUT

Fanatisme Agama Penting Pada Pilgubsu Ustazd M Tuah Sirait: Jangan Gadaikan Akidah dengan Materi MEDAN – Bagi Ummat Islam fanatisme agama tidak boleh dihilangkan, karena itu berhubungan dengan akidah.

Apapun aktivitas dalam hidup dan kehidupan ini, agama merupakan pedoman yang harus diikuti dan dilaksanakan.

Kalau ada orang yang mengatakan memilih pemimpin seperti pada pilgubsu nanti, jangan dikaitnya dengan fanatisme dan egoisme keagamaan, itu tidak benar dan jangan di ikuti.

Bagiamana mungkin kita ummat Islam meninggalkan ajaran dan aturan agama kita dalam memilih pemimpin.

Hal itu disampaikan alUstadz M Tuah Sirait, MA pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang dilaksanakan kelompok Perwiridan Zam-Zam, di Jalan Pengilar Kel. Ampal, Kec. Medan Amplas, kemarin malam.

Selain dihadiri ratusan anggata perwiridan dan masyarakat, turut hadir Ketua DPW PPP Sumut yang juga Calon Wakil Gubsu H. Fadly Nurzal yang berpasangan bersama H. Chairuman Harahap nomor urut 3. Juga hadir pengurus DPW PPP Sumut HM Darianto, Jon Masren Saragih, Faisal Hutabarat, termasuk pengurus DPC PPP Medan Mursal Harahap.

Lebih lanjut Ustazd Tuah menyampaikan, sebagai

MAULID NABI - Ketua DPW PPP Sumut yang juga Calon Wagubsu H Fadly Nurzal, yang berpasangan dengan Chairuman Harahap, saat menyampaikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, di Jalan Pengilar Kel.Amplas, Kec. Medan Amplas, kemarin. muslim sejati kita harus totalitas mengikuti perintah dan ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Alqur’ an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. ”Beribadah, bermu’amalah dan seluruh aktivitas wajib mengikuti Alqur’ an dan Hadis. Jangan kita menggadaikan keimanan hanya gara-gara materi,” pesan ustazd.

Pada kesempatan itu, alustazd menyampaikan bahwa saat ini iblis sudah berhasil memperdaya manusia, terutama ummat Islam. Ada tiga kemenangan iblis yang dipaparkan ustazd Tuah, pertama iblis berhasil mengubah

pemahaman agama manusia. Misalkan terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad, saat ini generasi muda Islam tidak lagi menjadi Nabi Muhammad sebagai idola.

Padahal Nabi Muhammad adalah panutan yang wajib ditiru dan diikuti, termasuk dalam memilih pemimpin.

Padahal Nabi Muhammad telah mengajarkan, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan di muka bumi adalah orang yang sholat, menunaikan zakat, dan menyerahkan hidupnya kepada Allah SWT," kata ustazd.

Kemenangan kedua ada-

lah iblis berhasil melumpuhkan otak manusia membahas agama. Indikasinya dapat dilihat banyak ummat yang enggan bahkan untuk membahas dan mendalami ajaran agamanya. Termasuk tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya.

Ketiga, iblis berhasil mengalahkan ilmuan manusia.

Keberhasilan iblis itu dapat dilihat dari semakin banyaknya ummat Islam yang beribadah dan bermualamah tanpa dibarengi ilmu pengetahuan agama. Contoh yang dekat dengan kehidupan kita adalah, banyak orangtua rela menghabiskan banyak uangnya untuk kebutuhan anaknya belajar bahasa inggris, tapi sangat sulit dan susah mengeluarkan uang untuk membayar guru mengaji Alqur’an.

Dibagian lain, Ketua DPW PPP Sumut yang juga calon Wakil Gubsu H Fadly Nurzal, S.Ag mengatakan gangguan terhadap ummat Islam sekarang ini datang dari masalah keagamaan dan budaya.

Gangguan keagamaan datang dengan munculnya ajaran sesat, orang yang mengaku nabi bahkan mengaku dirinya Tuhan. Seperti Lia Eden dan Ahmad Musadek juga gerakan ateis.

Gangguan budaya datang dari berbagai bentuk yang itu didukung perkembangan teknologi informasi dan era globalisasi. Kita merasa mi-

ris, melihat generasi muda menangis tersedu-sedu dan sangat kecewa, ketika pemerintah melarang Lady Gaga dilarang konser di Indonesia. ”Namun kondisi yang sama tidak terjadi, ketika Nabi Muhammad diolok dan diejek dengan karikatur,”ucapnya.

Terkait Pilgubsu 2013, Fadly Nurzal mengamini apa yang disampaikan ustazd M Tuah Sirait. Kata Fadly, dalam memilih pemimpin ummat Islam harus berperan aktif.

Bukan malah golput, hanya karena mengikuti propaganda yang sengaja dihembuskan kelompok tertentu. ”Sebagai ummat Nabi Muhammad, kita tidak boleh menyerahkan urusan kita kepada orang yang di luar kita, karena memang itu perintah Alqur’an,”ucap Fadly.

Oleh karena kita, Fadly mengajak seluruh ummat Islam agar kompak dan menguatkan barisan. Ingat sebut Fadly, kebersamaan dan kekompakan saat ini adalah barang langka yang ingin diambil kelompok lain dari ummat Islam.

Sebelumnya mewakili Lurah Amplas pada acara itu menyampaikan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan ke depan harus ditingkatkan. "Kegiatan seperti ini harus didukung seluruh pihak, kerena sangat bermanfaat bagi syiar Islam,"katanya. (MH)

Lima Kabupaten Di Sumut akan Percepat Pemilukada MEDAN - Plt Gubsu mengingatkan lima kabupaten di Sumut yang proses pilkadanya bertepatan dengan pemilu tahun 2014. Hal itu, diharapkan menjadi evaluasi bagi jajaran Pemrovsu . "Karena bertepatan pemilu ditingkat pusat dan daerah, maka pelaksanaan pilkada lima kabupaten itu dipercepat dan untuk itu pelaksanaanya menunggu Perpu.

Jadi kalau perlu ada penengasan surat permintaan atas nama pemprovsu ke Mendagri, akan kita buat guna untuk proses pemilukada di lima kabupaten di maksud," katanya.

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution menilai, serahterima DP4 dari pemprov kepada komisi yang dipimpinnya

itu adalah momentum sangat penting. "Itu adalah data peduduk potensial untuk pemilihan legislatif tahun 2014 dan untuk kepentingan pemilu presiden disamping pemilu Gubernur- dan wakil Gubernur yang semakin dekat," ujarnya.

Kita bersyukur, lanjutnya wilayah Sumut pemutahiran sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang bagian integral dari amanat kontitusi UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR DPRD dan yang mewajibkan pemerintah melalui kementerian dalam negeri pemerintah daerah melalui gubernur serta Bupati/ walikota untuk menyampaikan data DP4 kepada KPU provinsi dan KPU

kabupaten/kota. Karena, lanjutnya, kita tahu setelah ditetapkan partai politik sebagai peserta pemilu baru-baru ini, seluruh rangkaian pemilu sudah harus dilaksanakan termasuk didalamya pemutakhiran data pemilih.

Hal lain yang perlu disampaikan, lanjutnya, selain kita akan menghadapi pelaksanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumut 7 maret 2013 mendatang. Sesuai kententuan No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah khususnya pelaksanan pilkada yang berakhir kepemimpinanya pada tahun 2014, maka akan dilakukan percepatan di beberapa daerah.

"Maka untuk kemudahan itu,

harus ada peraturan pemerintah UU dalam rangka percepatan pilkada itu.

Karena seperti kita ketahui kondisinya di Sumut ada 7 wilayah kabupaten yang akan melaksana pilkada, ada dua di tahun 2013 yakni Kabupaten Batubara pada bulan November tahun 2013 dan Padang Lawas Utara pada bulan November 2013. Kedua daerah ini tidak memerlukan Perpu. Sementara 5 kabupaten lain seperti Deliserdang, Dairi, Langkat Tapanuli Utara, serta Padang Lawas itu terlebih dahulu menunggu Perpu penggati UU. KPU telah menyiapkan program dan alokasi anggaran pilkada yang dimasukakan dalam APBD 2013,"tutupnya. (RUD)

Ny. Hj. Evi Diana Dinobatkan Sebagai Bunda PAUD Sergai PANTAI CERMIN - Ketua Tim Penggerak PKK Serdang Bedagai (Sergai) Ny. Hj. Evi Diana Erry sekaligus anggota DPRD Provsu dinobatkan menjadi Bunda PAUD Kabupaten Sergai oleh Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Sergai.

Acara pengukuhan ini langsung dihadiri Bupati Ir. H. T. Erry Nuradi MSi, Rabu (6/2) di Open Stage Theme Park Pantai Cermin. Acara yang diawali dengan tari persembahan oleh anak-anak PAUD ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai, mewakili Kadisdik Provsu Bambang Siswanto, mewakili Ketua TP PKK Provsu Ny. Hera OK. Nazaruddin, mewakili Ketua HIMPAUDI Provsu Dra. Hj. Yulheni MPd, Ketua DPW Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Kadisdik H. Rifai Bakri Tanjung MAP, Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat seSergai, Ketua TP PKK Kecamatan, guru-guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK dan para pengawas sekolah serta anak didik PAUD Sergai.

Penobatan Bunda PAUD Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry sebelumnya telah ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi bersama 70 Bunda PAUD lainnya se-Indonesia bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Bulan Desember lalu.

Kemudian dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Sergai Nomor 70/420/Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pengukuhan Hj. Evi Diana Erry sebagai Bunda PAUD Kabupaten Sergai.

Pengukuhan Bunda PAUD Evi Diana ditandai dengan pemasangan

selempang Bupati HT. Erry Nuradi, pemberian buket bunga oleh 2 orang perwakilan anak didik PAUD serta penandatanganan berita acara pelantikan oleh HIMPAUDI Sergai.

Acara ini sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan HIMPAUDI Sergai oleh mewakili Ketua HIMPAUDI Provsu Dra. Hj. Yulheni MPd untuk periode 2012-2016.

Bupati Erry Nuradi memberikan ucapan selamat kepada Bunda PAUD dan pengurus HIMPAUDI yang baru dilantik dan mengatakan dalam sambutannya kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan PAUD di Sergai telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2001 bersama seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, organisasi dan masyarakat daerah ini.

HIMPAUDI dan Bunda PAUD menurut Bupati Erry merupakan wadah bagi pendidik/guru PAUD dalam mendidik anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa,

untuk itu diharapkan kedepannya HIMPAUDI bersama pemerintah dan stakeholder lainnya lebih intens dalam membantu keberadaan tenaga pendidik dan dunia kependidikan.

Kepada Bunda PAUD. Bupati Erry Nuradi berpesan kiranya amanah sebagi Bunda PAUD dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya sekaligus menjadi motor dan mendukung terhadap kebijakan dan pelaksanaan Program PAUD di daerah tanah bertuah negeri beradat ini, harap Bupati Erry.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili Ketua HIMPAUDI Provsu Dra. Hj. Yulheni MPd mengatakan bahwa bangsa yang berkualitas memerlukan pendidikan yang berkualitas sehingga mampu menindaklanjuti kepemimpinan bangsa ini. Perlu diingat agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah secara moral dan fisik, mental dan pengetahuan. Untuk menunjang itu semua, diperlukan guru dan pendidik

yang mempunyai sumber daya yang berkualitas.

Yulheni berharap seluruh pengurus HIMPAUDI dan Bunda PAUD Sergai adaptif dengan lingkungan sesuai dengan harapan menjalin kerjasama, baik dengan pemerintah maupun masyarakat dan LSM yang menangani anak usia dini.

Sementara itu Bunda PAUD Sergai Ny. Evi Diana Erry dalam sambutannya menjelaskan bahwa pembangunan bangsa itu dimulai dari pembangunan karakteristik generasi penerus yang dalam hal ini anak didik PAUD. Karena melalui pembangunan karakteristik seorang anak diajarkan tentang budi pekerti, moral yang baik sehingga ia dapat tumbuh secara sempurna kelak.

Dari beberapa penelitian, bahwa rentang usia 0-6 tahun merupakan waktu yang tepat dalam membentuk karakter seseorang yang disebut ”Golden Age,” papar Evi Diana.

Sebelumnya Ketua HIMPAUDI Sergai Ny. dr. Hj. Nora Violita Nasution Rifai menjelaskan ada lima alasan menjadikan Evi Diana dinobatkan menjadi Bunda PAUD. Pertama, atas kepeduliannya terhadap perkembangan anak usia dini Sergai, kedua, karena kepeduliannya dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

Hal ini terbukti adanya beberapa pembangunan gedung PAUD. Ketiga, diberikannya akte kelahiran gratis kepada anak didik PAUD, sedangkan yang keempat, kepeduliannya untuk memperhatikan perkembangan kesehatan dan gizi serta perawatan pengasuhan anak didik. Dan yang kelima dikarenakan keperduliannya untuk melaksanakan kesinambungan program anak usia dini di Sergai.(ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

PDAM Tirta Umbu Nias Terancam Pailit

PPL Harus Peka dan Netral BATUBARA - Petugas pengawas lapangan (PPL) desa diharapkan peka dan netral dalam bekerja menjalankan tugas serta wewenang sesuai koridor yang berlaku.

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Batubara Drs Ebson Amrin Pasaribu didampingi anggota Ali Umar SH dan Ade Sutoyo diruangan kerjanya Lima Puluh, setiap PPL bertugas mengawasi proses pemilukada di wilayah desanya masing-masing. Kepada seluruh anggota PPL untuk bersikap netral dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya pada pemilihan umum Gubernur/wakil Gubernur kepala daerah Provinsi Sumatera Utara 2013.

Dalam waktu dekat pelantikan PPL akan dilaksa-

nakan di setiap Kecamatan masing-masing,ini merupakan langkah panjang dari proses tahapan pemilukada.

PPL diharapkan akan menjamin pelaksanaan pemilukada yang baik dengan mengoptimalkan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan atau proses pemilu. Kepada PPL untuk mengadakan pengawasan terhadap perekembangan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. ”PPL juga diminta untuk berkoordinasi dengan semua pihak untuk menciptakan suasana aman dan nyaman serta kondusif dalam melaksanakan tugas kepengawasan serangkaian pelaksanaan pemilukada hingga tercapai harapan seluruh masyarakat,”tandasnya.(SAH)

Pemerintah Perhatikan Kehidupan Nelayan BATUBARA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu fokus program pemerintah pusat. Presiden melalui Keppres No. 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat, telah menugaskan kepada 12 Kementerian/Lembaga guna membuat langkah terobosan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Salah satu hasilnya,yakni Program Peningkatan Kehidupan Nelayan atau seringkali disebut sebagai Program PKN,hal ini dikatakan dirjen permodalan kementrian kelautan dan perikanan DR Ir Dedi Sutrisna MSi di aula Bupati Batubara-Lima Puluh, selasa (5/2) yang dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM,Muspida

dan pejabat lainnya, Camat, HNSI,kelompok nelayan se Batubara.

Melalui program ini diharapkan pendapatan nelayan dapat terus meningkat.

Program ini sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan yang berada disekitar Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

"Program PKN akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2014 dengan sasaran rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan,” tandasnya.

Hal-hal ini merupakan komitmen nyata pemerintah, bahwa sektor ini terus mendapatkan perhatian dan tidak semata menjadi tugas dari KKP. ”Tetapi juga secara sinergi didukung oleh sektor lain,”ucap H.OK Arya melalui asisten III H Azrai SH.(SAH)

2013, Prolegda Asahan akan Bahas 16 Ranperda KISARAN - Direncanakan sebanyak 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Asahan yang merupakan program legislasi daerah (Prolegda) akan dibahas pada tahun 2013.

Dari 16 ranperda tersebut, 12 merupakan usulan dari pihak Pemerinrtah Kabupaten (Pemkab) Asahan dan 4 dari pihak DPRD Asahan, diantaranya dari usulan Pemkab, Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Asahan, pembentukan badan usaha milik daerah Kabupaten Asahan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemkab, bantuan hukum dan beberapa ranperda lainya.

Sedangkan usulan dari pihak DPRD Asahan yakni system penyelenggaran pendi-

dikan, pembentukan produk hukum daerah, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tata cara penyusunan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Asahan. ” Sesuai keputusan DPRD nomor 23/K/DPRD/2012, maka 16 ranperda ditetapkan untuk dibahas pada tahun ini, “ sebut Kepala Bagian Hukum Setdakab Asahan, Syahrul Tambunan SH didampingi Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, Kamis, 31 Januari 2013 di Kantor Bupati Asahan.

Terkait anggaran untuk pembahasan ranperda tersebut, Syahrul menjelaskan APBD Asahan tahun 2013 telah menganggarakan sekitar Rp 100 juta lebih.” (IN)

SUMUT

NIAS - PDAM Tirta Umbu milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias terancam pailit diduga akibat biaya operasional tidak tertutupi.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan para pelanggan air bersih yang ada di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias terancam kesulitan air bersih beberapa bulan mendatang.

Informasi yang dihimpun pelanggan PDAM Tirta Umbu yang ada di Kota Gunungsitoli, pelayanan PDAM Tirta Umbu selama ini cukup bagus, walaupun sesekali mati.

Direktur PDAM Tirta Umbu, Bernandus Ndruru, SH kepada wartawan di ruang kerjanya di Jalan Tirta Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Rabu kemarin mengakui, jika dalam beberapa hari PDAM Tirta Umbu terpaksa mengurangi jam operasional pompa air yang ada di 5 titik sumber mata air.

Seperti yang ada di Binaka, Idanoi, Kalimbungo, Tumori, Moawo. ”Karena biaya operasional untuk menghidupkan 24 pompa air, yang ada di 5 titik tidak tertutupi,” katanya.

Kemudian, untuk menjaga agar air tetap mengalir ke rumah pelanggaran PDAM Tirta Umbu sehingga biaya operasional dapat tercukupi. Maka dilakukan langkah dengan merumahkan beberapa pegawai menghentikan subsidi ke Tirta Umbu Cabang Lahewa dan mengurangi jam operasional pom-

Direktur PDAM Tirta Umbu, BERNANDUS NDRURU, SH

pa.

Selanjutnya, kurangnya biaya operasional disebabkan oleh rendahnya tarif air bersih yang dikenakan PDAM Tirta Umbu kepada pelanggan, dimana tarif air bersih yang dialirkan kepada pelanggan dengan menggunakan pompanisasi hanya dikenakan sebesar Rp 750/ m3. Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan PDAM Tirta Umbu untuk biaya pompanisasi air dari sumber mata air ke keran milik pelanggan mencapai Rp2010/m3.

Pelanggan PDAM Tirta Umbu yang ada di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias hingga akhir tahun 2012 sebanyak 8500 pelanggan.

Sebanyak 90% pelanggan rumah tangga, selebihnya pelanggan sosial, industri kecil dan niaga khusus.

Akibatnya, omset PDAM pe rbulan hanya sebesar Rp200 juta sampai Rp 225 juta dari 8500 pelanggan yang ada di Kota Gunungsitoli dan Kabupaten Nias. Sedangkan untuk membayar rekening listrik dan membeli solar PDAM Tirta Umbu harus mengeluarkan dana Rp 115 juta sampai 125 juta.

“Tiap bulannya, dari 8500 pelanggan yang ada, PDAM Tirta Umbu mendapat omset sebesar Rp 200 juta sampai Rp 225 juta, itupun 30% masih belum dibayar atau pelanggan menunggak. Sedangkan pengeluaran untuk membayar rekening listrik dan membeli solar keperluan pompa, PDAM Tirta Umbu setiap bulan harus mengeluarkan dana sebesar Rp115 juta sampai Rp 125 juta, belum lagi untuk membeli obat kimia, perawatan pompa yang sudah tua dan membayar gaji karyawan,” terang Bernadus.

Untuk mempertahankan agar air PDAM Tirta Umbu tetap lancar, Bernadus telah mengusulkan kenaikan tarif air dari Rp750/m3 menjadi Rp 2250/m3 atau naik 150 %. ”Tetapi usul yang telah dilayangkan kepada badan pengawas sejak Februari 2012 lalu belum ditanggapi,” katanya.

Dia juga mengakui PDAM Tirta Umbu mendapatkan subsidi pada 2012 sebesar Rp 1 milliar, tetapi hanya dapat digunakan untuk pengembangan jaringan pipa dan

tidak diperkenankan digunakan untuk biaya operasional.

Elisabeth Y Halawa, salah seorang pelanggan PDAM Tirta Umbu mengakui semenjak Bernandus Ndruru menjabat Direktur PDAM Tirta Umbu tetap lancar dan pelanggan merasa puas. Tetapi belakangan ini air sering mati mungkin biaya operasional yang terbatas.

Menurutnya, sumber mata air yang dimiliki PDAM Tirta Umbu terdapat di 6 tempat yakni Desa Binaka, Desa Idanoi, Desa Sifalaete (Kalimbungo), Desa Moawo, Desa Tumori dan Desa Lasara. Dari keenam sumber mata air tersebut, 5 sumber beroperasi menggunakan pompanisasi dan 1 sumber mata air (Desa Lasara) menggunakan gravitasi.

Adapun tarif yang dikenakan oleh PDAM Tirta Umbu kepada para pelanggan tiap meter kubik air adalah: untuk pelanggan sosial dikenakan Rp 350/m3, pelanggan Rumah Tangga Rp 750/m3, pelanggan industri kecil Rp 1.150/m3, pelanggan Industri Besar (kosong) Rp 1.700/m3 sedangkan pelanggan Niaga Khusus (hanya ada 1 yakni Bandara Binaka) Rp 5.500/m3.

Jika dibandingkan tarif air yang dikenakan PDAM Tirtanadi Nias Selatan kepada pelanggan, tarif air PDAM Tirta Umbu masih rendah, dimana PDAM Tirtanadi Kabupaten Nias Selatan sesuai data yang diperoleh NBC dari nara sumber yang dapat dipercaya mengenakan tarif kepada pelanggan rumah tangga mulai dari pemakaian 1m310m3 dikenakan tarif Rp 900/M3, 11m3 -20m3 dikenakan tarif Rp 1.400/m3 dan 20 m3 keatas dikenakan tarif sebesar Rp 1.800/m3. (YAGI)

Bupati Langkat: Al-Hidayah Kawal Visi Religius Langkat STABAT - Kabupaten Langkat sebagai salah satu daerah yang berdasarkan surat dari Kemendagri mengalami percepatan Pemilihan Kepala Daerah, tentu itu membawa konsekuensi percepatan terhadap pertanggungjawaban, termasuk realisasi visi religius yang diemban.

Untuk itu diharapkan Al-Hidayah tetap mengawal jalannya visi lewat rangkaian program yang selama ini telah dilakukan.

Hal itu disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH melalui pidato tertulisnya dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. H. Amir Hamzah, M.Si ketika membuka festival Barzanji dan Marhaban DPD Pengajian Al-Hidayah Kab. Langkat di halaman Kantor Sekretariat Organisasi tersebut, Selasa (5/2).

“Terwujudnya Langkat yang religius bukanlah sebatas cita-cita, namun harus nyata adanya, sungguhpun dilakukan secara bertahap” ujar Amir menyampaikan pesan Bupati Ngogesa seraya menyampaikan bahwa hal terpenting adalah kebersamaan untuk tetap mendekatkan masyarakat terhadap agamanya serta mencintai seni budaya yang menjadi kekhasan Langkat.

Sementara Ketua TP.PKK Kab.

Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa yang hadir selaku penasehat berharap kegiatan tersebut memberikan bekas yang baik dalam mengenalkan sekaligus memotivasi remaja untuk cinta kepada seni budaya Islam, dirinya mengatakan kegiatan itu jangan sekedar menjadi syembara semata bakan tetapi harus memaknai arti dan hakekat marhaban dan lebih memahami sejarah kelahiran Rasulullah yang patut ditauladani.

Lebih lanjut Nuraida berharap kaum Ibu dapat mewariskan seni budaya Islam kepada generasi muda dilingkungannya masingmasing, “Dengan demikian, upaya menjadikan masyarakat Langkat yang religius secara bertahap dapat dilakukan” katanya.

Sementara Ketua Al-Hidayah Hj. Fadhilah Nasution menyampaikan terima kasihnya karena kepedulian dan banyak bantuan besar Bupati Ngogesa terhadap pengajian yang dipimpinnya itu sehingga diakuinya saat ini Al-Hidayah berkat bimbingan dari Bupati Ngogesa dan Ny. Hj. Nuraida serta tak terlepas dari bantuan Camat sebagai pembina pada wilayahnya masing-masing jama’ah Al-Hidayah bertambah banyak dan semakin solid.

Sebelumnya Ketua Panitia acara

FESTIVAL - Ketua TP.PKK Kab. Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa yang juga penasehat DPD Pengajian AlHidayah didampingi Ketua Al-Hidayah Hj. Fadhilah Nasution dan Ketua Panitia acara Hj. Amnah berjalan menuju lokasi acara festival Barzanji dan Marhaban DPD Pengajian Al-Hidayah Kab. Langkat di halaman Kantor Sekretariat Organisasi tersebut.

Hj. Amnah, M.Pd melaporkan kegiatan yang dirangkaikan dengan perlombaan Dai’ah dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut bertujuan diantaranya menumbuhkan rasa kepedulian terhadap seni budaya Islami, dijelaskan perlombaan tersebut yang dilaksanakan pada 2 tempat Gedung MABMI dan Al-Hidayah sendiri dan puncaknya peringatan Maulid di Masjid Asy-Syuhada diikuti oleh 23 group masing-masing 1 utusan dari Kecamatan untuk Barzanji dan Marhaban sedangkan Dai’ah 46 orang masing-masing 2

orang utusan dari 23 Kecamatan yang sebahagian besar pesertanya adalah para generasi muda.

Dijumpai disela-sela acara Sekretaris DPD Golkar Langkat H. Hasanuddin Nano yang meminjamkan bus Golkar sebagai sarana operasional dalam kegiatan mengatakan kegiatan tersebut menunjukan Langkat sebagai bumi religius sesuai visi Pemkab, “Mudahmudahan kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi Organisasi keagamaan lainnya” tutur Nano panggilan akrab tokoh masyarakat itu.

(JUL)

Bupati Berikan Penghargaan Pada 61 Orang Berprestasi SEI RAMPAH - Sebagai bentuk penghargaan atas peran maupun kontribusi berupa ide, tenaga dan kreatifitas dalam upaya memajukan pembangunan serta mengharumkan nama Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Pemkab Sergai memberikan penghargaan kepada masyarakat dan organisasi di daerah ini.

Bentuk apresiasi yang diberikan kepada enam puluh satu (61) orang dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi berupa sertifikat, uang perjalanan wisata rohani serta uang pembinaan.

Masyarakat maupun organisasi yang meraih penghargaan tersebut terdiri dari PNS, organisasi kemasyarakatan, pertanian, seni dan budaya, pariwisata maupun di bidang olahraga yang telah mengukir prestasi dari tingkat Propinsi Sumut dan tingkat nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi M.Si didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan turut dihadiri Kadis

Parbudpora Drs. Joni Walker Manik MM, Kaban BPMPD H. Ifdal Sos, M.AP, Kabag Kessos Ikhsan, AP dan Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, bertempat di aula Sultan Serdang kom-

pleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Selasa (5/2).

Dalam sambutan dan arahannya Bupati H.T. Erry Nuradi memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan.

Dan mengatakan pemberian penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dedikasi yang dilakukan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sergai sebagai Kabupaten terba-

SERTIFIKAT - Bupati Sergai didampingi Asisten Ekbangsos saat menyerahkan sertifikat penghargaan kepada masyarakat berprestasi kepada Wan Retno Manullang di aula Sultan Serdang Kantor Bupati Sergai Sei Rampah. Photo :ARM

ik dengan masyarakatnya yang Pancasilais, Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan, ungkap Bupati Erry.

Sebagai daerah pemekaran yang telah memasuki usianya yang ke-9, Pemkab Sergai terus berupaya mengembangkan diri dan menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu Kabupaten terbaik di Indonesia. Salah satunya dengan selalu memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berprestasi, jelas Bupati Erry.

Tidak banyak Kabupaten/Kota lain di Propinsi Sumut ini yang memberikan penghargaan dan bantuan bagi masyarakatnya yang berprestasi. Untuk itu, Bupati mengharapkan kepada seluruh pemenang untuk menjadi motivasi berbuat lebih baik kedepannya, karena mempertahankan lebih sulit dari meraihnya, pungkas Erry Nuradi.

Adapun masyarakat dan organisasi yang berprestasi dari unsur PNS yakni Drs. Indra Syahrin M.Si sebagai pemenang Piala

Citra Pelayanan Prima tahun 2008, Irwani Jamilah SH penerima penghargaan Kabupaten Layak Anak dan Penghargaan Parahita Eka Praya tahun 2012.

Dari organisasi kemasyarakatan yakni Wan Retno Manullang juara I Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Teladan tingkat Propinsi Sumut.

Sedangkan untuk bidang pertanian yakni Bungaria P. Sihaloho sebagai penyuluh THL-TB PP teladan tingkat nasional tahun 2012, kategori seni dan budaya diraih Kelompok Cermin Teater Juara I Festival Pertunjukan wilayah Regional Sumatera pada Pekan Informasi Nasional (PIN) tahun 2011 kemudian Ekin Tumanggor S.Pd Juara III tingkat nasional Festival Pertunjukan Rakyat tahun 2012.

Dibidang pariwisata Dira Arsani Hasibuan sebagai juara I Duta Pariwisata tingkat propinsi Sumut dan bidang olahraga diraih Turino Junaidi sebagai pelatih atlet berprestasi Juara I Tinju Amatir Ke-XVI di Jakarta.(ARM)

10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

SUMUT

SOAL PENYEROBOTAN LAHAN

Polresta Medan Camat Pasir Limau Kapas Dalami Di-Polisikan Kasus Perampokan MedanBinjai PANIPAHAN – Camat Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir M.Nasir SPd dilaporkan aktivis LSM PAD Riau Chairuddin, karena sang Camat dan perangkatnya diduga ikut menghalalkan penyerobotan lahan milik Sudirman Mandai alias Buyung Cs warga Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas.

MEDAN - Polresta Medan sedang mendalami kasus penangkapan oknum anggota TNI yang membawa granat bersama 3 rekannya yang terlibat dalam komplotan perampok di kawasan Medan-Binjai Km 14, Medan Sunggal, yang diringkus di Medan Sunggal, dinihari kemarin.

Sementara oknum TNI tersebut sudah diserahkan ke POM Dam. Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Moch Yoris Marzuki SIK menuturkan, kasusnya sedang dalam pemeriksaan anggota dan penyidik Sat Reskrim Polresta Medan. "Tiga tersangka masih kita periksa sementara oknum TNI AD, itu sudah kita serahkan ke POM TNI AD untuk selanjutnya yang bersangkutan diperiksa di Kodam Iskandar Muda atau pun di Kodam I BB dan itu intern TNI AD," akunya.

Sementara Kanit Reskrim Polsekta Medan Sunggal, Iptu Bambang G Hutabarat SH MH, Kamis, mengaku siap memberi informasi terkait kasus tersebut. "Polsekta Medan Sunggal memberikan semua data dan informasi yang diminta Polresta Medan dalam pengungkapan kasus tersebut," akunya.

Sekadar mengingatkan, Serda Supriadi, anggota TNI AD yang bertugas di Babinsa, Kodim 6104, Aceh Timur diringkus Unit Reskrim Polsekta Medan Sunggal di Jalan MedanBinjai KM 14, tak jauh dari Komplek Perumahan Padang Hijau.

Saat diringkus oknum TNI tersebut tidak sendirian. Turut ditangkap tiga rekannya, Aidil (34), warga Jalan Blibis, Kelurahan Klumpang Kebun, Klumpang, yang juga Sekdes Klumpang Kebun, Masdian (36), warga Dusun Xl, Desa Klumpang, Hamparan Perak dan Sandi Agusman (40), warga Klumpang Kebun, Desa Hamparan Perak, Rabu (6/ 2) pagi 03.00 WIB dan petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan para pelaku. (MBC)

Dalam laporannya, ternyata tidak hanya Camat yang dilaporkan ke Polres Rokan Hilir termasuk juga Plt Kepala Desa Sei. Daun M Khairuddin SSos serta aparat Desa Sei. Daun yang diduga terlibat dalam proses pengalihan lahan milik Bu-

yung Cs seluas 26 hektar kepada Sarman Damanik salah seorang pengusaha dari Labusel, Sumut.

Pengaduan ini, dilakukan karena tidak adanya penyelesaian dari pihak Camat Pasir Limau Kapas, dan Kades Sei. Daun, sehingga menimbulkan kerugian puluhan juta rupiah dari pihak Buyung Cs. Kendati Camat telah menyatakan lahan tersebut dalam 'status quo', namun Sarman Damanik masih tetap melakukan aktivitas di lahan milik Buyung Cs. "Selain itu, tanaman sawit milik Buyung dan pondok yang ada di atas lahan tersebut, juga ikut dirusak oleh Sarman Damanik. Kita telah adukan Camat dan Kades ke Polres Rohil, dengan harapan agar ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujar

Chairuddin, Kamis pekan lalu.

Menurut Chairuddin, alas hak yang dimiliki Buyung Cs berupa surat himas tebang, yang diterbitkan Kepala Dusun (Kadus) Kampung Baru Desa Sei.Daun Effendi M tahun 2007 lalu, sebanyak 13 surat, atas nama 13 orang masing-masing 2 hektar. Biaya yang dikeluarkan Buyung Cs untuk pengurusan surat tersebut untuk satu dikenakan biaya sebesar Rp1.600.000. Jumlah uang yang diterima Efendi M untuk biaya 13 surat sebesar Rp20.800.000.

Bukan itu saja, Buyung Cs juga dikenakan uang pancang sebesar Rp800.000 per pancang yang totalnya Rp10.400.000. Seluruh dana ini dibayar lunas oleh Buyung Cs kepada Effendi M. Atas dasar surat tersebut

Buyung Cs membuka kebun sawit dan membuat parit sebagai tanda batas dengan lahan masyarakat lainnya.

Sebelum melakukan penanaman dan membuat tanda batas, Buyung telah melapor kepada Kepala Dusun Kampung Baru, namun belakangan ini, Sarman Damanik mengklaim bahwa lahan yang ditanami sawit oleh Buyung Cs adalah miliknya.

Oknum yang dilaporkan diduga terlibat pengalihan lahan milik Buyung Cs kepada Sarman Damanik yakni Camat Pasir Limau Kapas, MNasir, Plt. Kepala Desa Sei. Daun, M Khairuddin, Kepala Dusun Kampung Baru Effendi M, Staf Kantor Camat Pasir Limau Kapas Rozali MT, dan Sarman Damanik, Iwan Syahputra Koto, Staf Kasi Pemerintahan Kantor Camat Khairuddin. (PUR)

Sidang Hakim Cantik Selingkuh Digelar Tertutup JAKARTA - Mejelis Kehormatan Hakim (MKH) menggelar sidang etik terhadap hakim wanita selingkuh berinisial ADA di Mahkamah Agung (MA), Kamis.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh itu berlangsung tertutup.

"Sidang dinyatakan tertutup untuk umum," kata Imam di Gedung MA Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 2/ 1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 23 ayat 4 UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial, menentukan bahwa sebelum Mahkamah Agung da/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim.

Sementara itu, juru bicara KY Asep Rahmat Fajar menegaskan, sidang terpaksa dilakukan secara tertu-

tup, sebabkan kasus yang menjerat ADA masalah asusila. "Khusus untuk kasus asusila, MKH selalu dijalankan secara tertutup, itu memang sudah dari dulu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Hakim ADA yang bertugas di Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, itu diduga berulang kali berselingkuh.

KY menunjuk empat komisioner untuk mengadili hakim ADA, yakni Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurrohman Syahuri, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Litbang Jaja Ahmad Jayus, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Ibrahim, dan Imam Anshori.

KY merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim ADA. Namun, Hakim ADA masih diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang MKH. Sidang hakim selingkuh itu mundur 14 hari ke depan. (BBS)

Korban Kebakaran Terimah Bantuan

LONGSOR - Lokasi longsor jalan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir menuju Kabupaten Labuhanbatu. (KPK POS/LIBERS)

Jalan Provinsi Longsor, Ancam Keselamatan TOBASA - Terkait dengan cuaca hujan yang berkelanjutan mulai dari Desember 2012 sampai Februari 2013, jalan Provinsi Sumatera Utara rawan longsor.

Liputan Wartawan KPK Pos, Kamis, jalan provinsi dari Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir (Km 27) menuju Kabupaten Labuhanbatu terjadi longsor sepanjang sepuluh meter pada ruas jalan, dengan kedalaman terjal tiga puluh meter, yang mengakibatkan ruas jalan tersebut semakin sempit dan rawan kecelakaan.

Diduga, terjadinya longsor dibeberapa titik ruas jalan Provinsi dari Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir menuju Kabupaten Labuhan Batu, akibat curah hujan, ditambah dengan truk pengangkutan balok kayu pinus yang beroperasi di Kecamatan Habinsaran dan Kecamatan

Borbor Kabupaten Toba Samosir. Diperparah lagi dengan banyaknya kendaraan pengangkut Kayu Balok Kaliptus milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Dampak dari banyaknya trck pengangkut balok yang melintas di jalan provinsi tersebut di sejumlah titik ruas jalan mengalami retak.

Seperti halnya ruas jalan provinsi dari Kecamatan Silaen menuju Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, tepatnya di daerah wilayah Desa Lumban Ruhab km 27, longsor yang sangat parah sudah terjadi sejak Desember 2012, dan sampai berita ini naik cetak belum ada tanda perbaikan dan penanganan rutin dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Bina Marga Provsu melalui Cabang UPT Bina Marga Tarutung, Anto Sipa-

yung yang bertugas di wilayah tersebut, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, mengatakan pihaknya berada di Medan. Sipayung mengatakan akan menghubungi rekannya yang berada di UPT Bina Marga Tarutung untuk turun ke lapangan.

Simanjuntak warga masyarakat setempat mengatakan, bilamana longsor tersebut tidak segera ditangani akan berakibat patal. Selain banyak kendaraan yang melintas di lokasi tersebut memang kondisi daerah ruas jalan provinsi dari Kecamatan Silimbat menuju Kecamatan Habinsaran rentan dengan longsor.

Ditambahkannya untuk penanganan penanggulanan longsor, menurutnya, perlu pelaksanaan pembuatan penahan bronjong di sejumlah titik rawan longsor.

Warga kecamatan Habin-

saran Kabupaten Toba Samosir Pardosi mengatakan, terkait banyaknya ruas jalan yang longsor, sangat berdampak pada perekonomian warga Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Nassau dan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Samosir.

Menurutnya, keadaan ruas jalan yang longsor sangat menghambat kelancaran lalu lintas, karena jalan tersebut adalah salah satu bagian dari kelancaran dalam hal memasarkan produk pertanian, seperti ubi, padi, dan pemasaran kepala sawit, dari Kecamatan Nassau menuju Siantar.

Diminta pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara agar meningkatkan pengawasan dan penanganan yang serius akan longsor yang terjadi di ruas jalan mulai dari Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir menuju Kabupaten Labuhan Batu. (BERS)

Gubernur Aceh Diduga Lantik Pejabat yang Sudah Wafat BANDA ACEH - Masyarakat Aceh tengah ramai membicarakan kabar dilantiknya pegawai negeri sipil (PNS) yang telah meninggal oleh Gubernur Zaini Abdullah.

Kabar yang beredar itu menyebut nama PNS yang telah almarhum itu masuk dalam daftar pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik, Selasa, 5 Februari 2013.

Nama pejabat itu adalah Rahmat Hidayat SH MHum. Rahmat yang sudah meninggal beberapa bulan silam dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota pada Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/ Kota Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Pelantikan yang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur PEG 821.22/001/2013 itu dipimpin langsung oleh Gubernur Zaini Abdullah di Aula Anjong Mon Mata Banda Aceh. Selain Almarhum, juga dilantik 442 orang

Gubernur Aceh Zaini Abdullah (paling kanan) lainnya untuk berbagai posisi.

Sebelum meninggal dunia, Rahmat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum dan Humas Setda

Aceh. Masuknya nama Rahmat dalam jajaran daftar pejabat yang dilantik diduga akibat kelalaian tim seleksi.

Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum dan Biro

Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim, membantah nama Rahmat masuk dalam daftar pejabat yang dilantik itu. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Aceh, kata Makmur, telah mencoret nama Rahmat, 30 menit sebelum pengambilan sumpah jabatan.

"Kabar yang beredar, orang heran saat namanya dipanggil pada pelantikan. Itu tidak benar," kata Makmur. Dia menambahkan, protokoler juga tidak memanggil nama Rahmat untuk dilantik.

Salah seorang warga Banda Aceh, Ferdian Ananda mengatakan, ia sangat menyayangkan perihal memalukan itu terjadi dalam pelantikan PNS tersebut.

"Itu bukti lemahnya kinerja dan tidak seriusnya mereka dalam melakukan tugas, apalagi tugas utama mereka yang harus teliti dalam mengayomi masyarakat," ujarnya.

BATUBARA - Syahril korban kebakaran warga desa Titi Payung, Air Putih, Kabupaten Batubara, menerima bantuan dari kepala sekolah SDN 014711 Sipare-Pare berupa uang Rp1.000.000, dua goni beras, empat kotak mie instan,satu kodi seng, Jumat (8/2).

Pada kesempatan penyerahan bantuan itu, Ida Bakri selaku kepala sekolah SDN 014711 juga meminta kepada Syahril, korban kebakaran dan keluarga untuk sabar menerima cobaan dan terus bekerjasama saling membantu untuk kebersamaan. ”Mari kita ambil hikmah dari musibah ini,” pungkasnya.

Atas nama keluarga, Syahril mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang telah diberikan. ”Kami sangat bersyukur atas semua bantuan yang diberikan Pemkab maupun masyarakat lainnya," ujar Syahril.

Dia mengaku sangat berharap kepada Pemkab untuk memberikan bantuan modal usaha sehingga mereka dapat berusaha kembali.

“Setelah bangunan rumah hangus terbakar kini saya sekeluarga sudah tidak punya apa-apa lagi, atas bantuan ini kami sangat berterimakasih,” tandas Sahril. (SAH)

Gedung SMPN 4 Habinsaran Terancam Longsor TOBASA - Gedung SMP Negeri 4 Habinsaran, kini menyedihkan, karena dikhawatirkan terancam longsor. Bukan tidak mungkin, jika longsor menerpa sekolah ini, akan terjadi musibah. Apalagi, jika bencana terjadi pada saat jam belajar.

Pantauan wartawan koran ini, Kamis (7/2), areal dan lokasi gedung ruang kelas SMP Negeri 4 Satu Atap Matio, Kecamatan Habinsaran rawan longsor dan erosi. Pasalnya, areal komplek sekolah tersebut lokasinya di perbukitan, ditambah dengan musim hujan lokasi gedung sekolah sering terjadi erosi, yang mengakibatkan lokasi bangunan terkikis.

Kepala Sekolah SMPN 4 Satu Atap Matio, Ramses Napitupulu, SPd ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (7/2), menyebutkan, berbagai usaha telah diupayakan untuk memajukan dan merawat SMPN 4 Habinsaran. Namun pihaknya menyadari, dengan keterbatasan anggaran, pihak sekolah tidak mampu merampungkan segala kekuradi unit sekolah yang dipimpinnya.

Ditambahkannya, kiprah SMPN 4 Satu Atap Ma-

tio Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, baru memiliki lima unit Ruang Kelas Belajar (RKB).

Bangunan untuk ruang belajar (romble) tersebut pada tahun 2009 sebanyak empat rombel dan tahun 2011 satu rombel.

Disinggung tentang keberadaan tenaga pendidik dan murid di SMPN 4 Satu Atap Matio, Kepala Sekolah Ramses menjelaskan, keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada enam orang, Guru Bantu Daerah (GBD) lima orang, Honor Komite satu orang, dan ditambah dengan honor Tata Usaha (TU) satu orang.

Berikut jumlah murid 154 orang untuk tahun ajaran 2012/2013.

"Dengan keterbatasan ruang kelas belajar (rombel) yang dimiliki, Kepala Sekolah mengambil kebijakan, dua unit ruang ruang kelas Sekolah Dasar, digunakan menjadi ruang kelas untuk SMP," jelasnya.

Harapan Kepala Sekolah, agar pihak yang berkompeten segara merealisasikan usulan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dua unit dan pembuatan dick penahan di belakang ruang kelas yang terancam longsor. (LIBERS)

TERANCAM - Areal gedung sekolah SMP N 4 Habinsaran yang terancam longsor.

11

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

Awasi Jajanan Anak Sekolah

Pengadaan Perahu Motor di Nias Utara Bermasalah NIAS UTARA - Proyek pengadaan 18 unit perahu bermotor yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2012 diperkirakan senilai Rp600 juta lebih yang dilaksanakan oleh CV Aligana diduga memakan bahan kayu sembarangan sehingga diduga terjadi mark up.

Ketua kelompok Haluan, Yaaro Gea alias Ama Ape yang di konfirmasi KPK Pos dikediamannya di Desa Siofabanua Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara mengatakan, perahu bermotor yang diserahkan dinas perikanan Kabupaten Nias Utara kepada kelompok nelayan terpaksa ditolak karena kayu yang dipergunakan untuk pembuatan bahan perahu tersebut diduga kayu lunak, sehingga tidak layak dioperasikan.

Menurut Yaaro Gea, selain bahan kayu yang dinilai tidak berkualitas biaya pembuatan perahu bermotor tersebut diperkirakan hanya sebesar Rp5.750.000/unit, yakni pengadaan mesin merk honda 5,5 PK Rp2.250.000/unit, alat tangkap ikan Rp850.000, fiber 1 buah Rp350.000, jangkar 10 kg Rp200.000, kemudian tali jangkar merek united 1 gulung Rp50.000, mata pancing 1 kotak Rp100.000, harga kayu bahan perahu

SUMUT

BERMASALAH - Perahu bermotor bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Utara, yang dinilai bermasalah. (KPK POS/YAGI) Rp1 juta dan upah kerja Rp500.000. kerjanya, Rabu, mengatakan kasus "Sehingga pembuatan perahu ini tersebut sudah dilimpahkan kepada diperkirakan seharga Rp33 juta lebih/ PPK, Sabar Jaya Telaumbanua. "Saya unit," katanya. menyarankan apabila kasus ini tidak "Dihimbau kepada Kejaksaan tuntas, laporkan saja kepada aparat Negeri Gunungsitoli agar mengusut penegak hukum," keluhnya. pengadaan perahu bermotor di KecaKepala Kejaksaan Negeri Gumatan Tuhemberua karena dinilai nungsitoli, Edi Sumarno SH MH terjadi korupsi keuangan negara yang ketika hendak dikonfirmasi tentang tidak sedikit jumlahnya, dan sampai dugaan korupsi pengadaan perahu saat ini perahu itu tidak kami manbermotor di Kecamatan Tuhemberua, faatkan," ucap Yaaro Gea. Selasa (5/2) sedang tidak berada di Kepala Dinas Kelautan dan Perikantor. Menurut staf, Kajari masih kanan Kab Nias Utara, Taruli Zega berada di luar daerah urusan dinas.

(YAN.Z/YAGI) yang dikonfirmasi KPK Pos di ruang

MEDAN - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan Dinas Kesehatan diminta melakukan razia makanan atau jajanan anak disejumlah sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk perlindungan terhadap anak dengan maraknya makanan di sekolah dengan menggunakan bahan berbahaya seperti borax, bahan pewarna, maupun pemanis buatan.

Menurut Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara Abubakkar Siddik, dalam menertibkan jajanan di sekolah itu BBPOM harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Medan ke lapangan untuk memantau makanan yang bermasalah.

“BBPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Sekolah harus bekerja keras menertibkan makanan dan minuman yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan siswa,” ujar Abubakkar.

Abubakar mengatakan, pihaknya tidak ingin mendengar adanya pelajar setelah meminum sirup dan makanan berupa bakso tiba-tiba mengalami kepala pening, perut mual dan muntah-muntah. “Ini menandakan makanan dan minuman yang dijual di sekolah itu mengandung bahan pengawet, harus dilarang BBPOM, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, karena

melanggar ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Abubakkar.

Ia menjelaskan, bahan pengawet pada minuman dan makanan tersebut, juga dapat mengakibatkan gangguan terhadap ginjal dan penyakit kronis lainnya.

Oleh karena itu, katanya, BBPOM, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan melarang penjual makanan di sekolah yang menggunakan bahan pengawet dan zat pewarna.

Selain itu, kesehatan para pelajar SD, SMP dan SMA tersebut harus dijaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perlindungan Konsumen. “Penjual makananan yang nakal menggunakan bahan atau zat berbahaya bagi kesehatan manusia itu, bisa dijerat dengan UU Nomor 8 Tahun 1995.Ini dilakukan untuk menyelamatkan para pelajar tersebut,” kata Abubakar.

BBPOM dan Dinas Kesehatan Medan juga perlu melakukan sosialisasi terhadap penjual makanan, dampak negatif atau bahanya menggunakan bahan pengawet tersebut. Dengan demikian, para penjual makanan tersebut dapat sadar dan tidak lagi memakai bahan pengawet yang bercampur bahan kimia itu. (VIN)

Polres Labuhanbatu Usut Kasus Penipuan Kasek SDN Janji RANTAUPRAPAT - Kasus penipuan yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 114381 Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Farida Hanum SPd alias Adek terus berlanjut.

Kasus penipuan ini telah dilaporkan ke Polres Labuhanbatu dengan laporan Polisi: STPLP/68/I/2013/SPK-C dan LP/82/I/2013/SU/RES-LBH tanggal 15-1-2013, tentang penipuan dan penggelapan Pasal 378 YO 372 KUHPidana. Dalam kasus ini terlapor adalah Farida Hanum alias Adek Kepala Sekolah SDN 114381 Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. "Kasus penipuan itu terus berlanjut," tegas Nurhaida sebagai korban penipuan dan penggelapan tersebut, Jumat lalu.

Farida Hanum SPd alias Adek yang dilaporkan ke Mapolres Labuhanbatu terkait penipuan yang dilalukannya kepada Nurhaidah Hasibuan sekitar Oktober 2011. Setelah dilaporkan ke Mapolres Labuhanbatu 15 Januari 2013, kemudian Farida mendatangi korban dan memberikan pengganti emas yang digelapkan. Namun emas 23 gram itu diserahkan ke Mapolres Labuhanbatu dan di jadikan barang bukti.

Keterangan di Mapolres menye-

butkan, sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Kepala Sekolah SD itu.

Dikatakan, pelapor juga sudah datang kepada penyidik minta agar berdamai namun pelapor tidak mau berdamai begitu saja, karena pelaku sudah menebar fitnah dan menebar isu menyesatkan bahkan melakukan penghinaan.

"Tapi karena belum ada yang bersedia menjadi saksi maka belum dilaporkan," jelas Nurhaida.

Penipuan yang dilakukan Farida Hanum SPd terjadi sekitar dua tahun silam. "Jika hutangnya saya minta, dia marah-marah dan mengancam. Bahkan dia mengatakan macam-macam kepada orang," ujar Nurhaida.

Menurut Nurhaida, kendati mendapat ancaman dan menerima katakata tidak senonoh dari Faridah, dia tetap sabar. "Dengan sabar saya memakluminya dan menunggu janjinya hingga sampai kami buat perjanjian," ungkap Nurhaida.

Soal hutang piutang itu juga sudah pernah dibuat perjanjian lewat Bendahara dan KUPT Dinas Pendidikan Bilah Barat, 5 Juni 2012. Ketika itu

Faridah berjanji akan mencicil ke bendahara selama 6 bulan, dan apabila juga tidak dibayarnya maka dia siap dilaporkan sesuai hukum yang berlaku.

Karena perjanjian yang dibuat tak juga dipenuhi, maka korban melaporkan Farida ke Mapolres Labuhanbatu. "Setelah dilapokan baru dia datang membayarnya. Bukan itu saja penipuan yang dibuatnya pada saya, tapi karena masih bisa ditangani Dinas kita maklumi," jelas Nurhaida.

Ketika hal itu dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu, Drs Iskandar terkait perlakuan Kepala Sekolah SDN 114381 Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu mengatakan, pihak dinas sudah mengetahui masalah itu. Namun yang bersangkutan belum ada melaporkan kepada kita, kalau memang polisi menjadikannya tersangka apalagi terpidana pasti kita tindak, yakinlah," ujar Drs Iskandar meyakinkan.

Kapolres Labuhanbatu melalui Humas AKP MT. Aritonang yang dimintai tanggapannya mengatakan, personil kita masih melakukan penyelidikan. "Laporan itu pasti ditindaklanjuti, sabar aja dan ikuti saja perkembangannya," jelas Aritonang. (HAH)

Polres Nias Tangkap Pemilik Narkoba di Perum Bea Cukai Gunungsitoli GUNUNG SiTOLI - Anggota Sat Narkoba Polres Nias berhasil menangkap dua orang pemilik Narkoba jenis sabu - sabu di perumahan Bea Cukai Kota Gunungsitoli, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Jum’at kemarin. Penangkapan ini dipimpin Bripka M Marpaung, Brigadir Dedi Zalukhu, Bripka Syukur Telaumbanua dan Briptu Arfan Lubis.

Tersangka Yudhistira Syahputra (30) dan Muhammad Rizki Fauzi (22) tertangkap tangan oleh aparat kepolisian yang menyaru sebagai pembeli dengan barang bukti berupa sabu - sabu yang diperkirakan beratnya mencapai

1 gram atau seharga Rp2 juta.

Penghuni perumahan Bea Cukai Rosmiati Pardede kepada wartawan mengatakan, kedua tersangka tinggal di perumahan Bea Cukai sejak tahun 2005 dan hanya membayar makan setiap hari kepada dia untuk dapat tinggal di tempat tersebut.

Dia juga mengaku tidak tahu menahu jika kedua tersangka yang merupakan warga Kelurahan Mandailing, Kecamatan Padang Hulu, Kabupaten Tebingtinggi itu memiliki Narkoba. Rosmiati mengakui, dirinya tinggal di perumahan Bea Cukai karena anaknya bekerja sebagai tukang sapu di Kantor Bea Cukai Kota Gunungsitoli dan pegawai Bea Cukai tidak ada

yang tinggal di perumahan tersebut, kecuali beberapa warga sipil yang bekerja sebagai tukang pangkas, penjual bakso dan penjual kain keliling.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kedua tersangka ditangkap ketika sedang melakukan transaksi dengan Polisi yang menyaru sebagai pembeli dan kedua tersangka saat ditangkap mengaku memiliki barang haram tersebut dari temannya untuk bayar utang.

Kini kedua tersangka sudah digelandang ke Mapolres Nias, Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli untuk penyelidikan lebih lanjut.

(YAGI)

46 Unit Ruko di Sidodame Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan kembali membongkar 46 unit bangunan rumah toko (ruko) di Perumahan Mega Town House 2 Jalan Sidodame persisnya persimpangan Jalan Sidomulyo, Kecamatan Medan Timur, Kamis. Pembongkaran dilakukan karena bangunan ruko tersebut tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

“Ini merupakan pembongkaran yang kedua kalinya, sebab 46 unit ruko ini telah kita bongkar beberapa waktu lalu karena dibangun tanpa SIMB. Ternyata pemiliknya tidak juga mengurus SIMB, sehingga dilakukan pembongkaran kembali. Apa yang dilakukan pemilik ruko jelas-jelas melanggar Perda Kota Medan No.9 Tahun 2002 tentang restribusi Izin Mendirikan Bangunan,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi. Ketika tiba di lokasi bangunan, ditemukan 18 unit ruko telah dibangun tingkat dua dengan kondisi bangunan rampung 40 persen. Sedangkan yang sisanya lagi masih belum bertingkat. Sementara itu sejumlah pekerja saat itu terlihat sedang asyik mengerjakan pekerjaannya masing-masing.Ali Tohar selanjutnya memerintahkan seluruh pekerja untuk menghentikan pekerjaan. Setelah itu mereka diminta untuk keluar dari bangunan, sebab puluhan anggotanya dibantu petugas satpol

PP, staf kelurahan dan Kecamatan Medan Timur akan melakukan pembongkaran.

Selang 15 menit kemudian, pembongkaran pun dimulai.

Fokus pembongkaran yang diinstruksikan Ali Tohar adalah dinding samping yang berbatasan langsung dengan Jalan Sidodame. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan martil besar. Usai membongkar dinding sampai lantai bawah, pembongkaran dilanjutkan dinding samping lantai dua. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar diawasi sejumlah aparat dari Polsekta dan Koramil setempat.

Selesai pembongkaran, Ali Tohar minta kepada pekerja untuk menyampaikan kepada pemilik bangunan agar segera mengurus SIMB ke-46 unit ruko tersebut.

Namun sebelum mengurus SIMB, pemilik bangunan terlebih dahulu harus mengurus perubahan peruntukan lantaran lokasi tempat berdirinya bangunan ruko bukan kawasan untuk ruko melainkan rumah tinggal.“Jika perubahan peruntukan tidak diurus, maka SIMB tidak dapat dikeluarkan karena kawasan itu peruntukannya bukan ruko melainkan rumah tinggal. Selanjutnya bangunan ini kita nyatakan stanvast. Artinya, tidak boleh dilakukan pembangunan kembali sebelum SIMB keluar. Untuk itu kita akan terus awasi, jika dilanggar langsung dibongkar!," tegasnya. (VIN)

Uang Bangunan Digelapkan DELITUA - Anto (33) warga Jalan Brigjend Katamso Medan, melaporkan karyawannya bernama Sandi (30), ke Mapolsek Delitua, karena telah menggelapkan uang perusahaan.

Sandi, penduduk Jalan Veteran Medan yang dilaporkan ke polisi, kini menghilang

entah kemana.

Untuk melengkapi pengaduannya, Anto membawa sejumlah saksi yang juga adalah karyawan di perusahaan panglong miliknya. Kini kasus penggelapan tersebut masih ditangani Polsek Delitua.

(CERIA)

Truk Melebihi Tonase Rusak Jalan Sipultak Dolok TAPUT - Puluhan truk pengangkut galian C dari desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara dituding sebagai penyebab utama kerusakan jalan desa dan kecamatan di wilayah itu. Jalan yang mengalami kerusakan cukup parah diantaranya terdapat di desa Sipultak Dolok dan Kecamatan Pagaran.

Pasalnya jalan Kecamatan yang dilintasi berbagai jenis truk memuat hasil sumber alam batu harang melintasi jalur jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan desa dan Kecamatan yang menjadi rute truk. Jalan kelas III dengan maksimal berat kendaraan yang melintasinya adalah 8 ton, sementara tonase truk melintas rata-rata 20 ton hingga 23 ton.

Anehnya, hal ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan masyarakat di sini sudah mengajukan keberatan, namun Pemkab Tapanuli Utara tidak pernah menggubris.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus mengambil tindakan atas galian C tersebut, sebab tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan truk yang kelebihan tonase yang mengangkut batu harang itu sudah sangat perah. Kalau dikaji, kemungkinan PAD (Pendapatan Anggaran Desa) tidak seimbang antara pendapatan dan pajak negara,” sebut T Sihombing seorang tokoh masyarakat kepada KPK Pos. T Sihombing mengatakan, hal ini juga telah dilaporkan kepada BPD (Badan Penyelenggara

Desa), namun hingga saat ini belum juga ada kemajuan yang berarti.

Ketika KPK Pos konfirmasi kepada pihak BPD, Selasa (5/1) dibenarkan, jalan yang rusak di desa itu akibat truk yang melintas melebihi tonase. Tokoh masyarakat dan Ketua BPD menilai, bahwa banyak armada telah dimodifikasi dengan menambah ukuran sisi kiri dan kanan yang akhirnya menambah muatan dalam satu armada.

Di samping muatan yang bertambah, terjadi pula lingkungan yang merugikan masyarakat di sekitar yakni kebisingan dan getaran yang ditimbulkan truk dengan ukuran besar serta polusi udara kotor, berlumpur di musim hujan dan berdebu di musim

kemarau.

Kondisi ini membuat kendaraan roda dua sangat sulit berjalan apalagi roda empat. Akibat kerusakan jalan, begitu juga udara berdebu berterbangan ke rumahrumah warga di sepanjang lintasan truk tersebut.

Masyarakat meminta BPD agar mendesak Pemkab Taput menertibkan penggunaan truk pengangkutan galian C itu. Selain itu pihak pengusaha angkutan galian C itu dan pihak pengusaha angkutan agar menggunakan angkutan sesuai dengan kelas jalan.

Karena menurutnya kegiatan tersebut menimbulkan dampak yang buruk terhadap masyarakat dan tidak sebanding dengan RUSAK - Jalan desa Sipultak Dolok Kecamatan Pagaran mengalami kerusakan yang parah kontribusi yang diterima oleh akibat tonase truk yang melintasinya melebihi kapasitas yang ditentukan. (KPK POS/SLBT) pemerintah. (SLBT)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

Cathinone, Sejenis Zat Alkaloid Aktif TULISAN ini dibuat untuk memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat awan mengenai zat bernama cathinone yang sekarang sedang ramai dibicarakan, baik di media cetak maupun elektronik setelah muncul berita dugaan adanya napza jenis baru tersebut pada pemeriksaan napza di rumah salah satu selebritas Indonesia.

Cathinone merupakan zat alkaloid aktif yang terdapat pada tumbuhan semak belukar bernama Khat (Catha edulis) dan hidup di Benua Afrika, khususnya negara Timur Tengah, Kenya, Somalia, Yaman dan Semenanjung Arab.

Biasanya di negara tersebut, sari zat dari tumbuhan ini dikonsumsi melalui bentuk minuman atau rokok. Cathinone bukan merupakan derivat atau turunan

BADAN Narkotika Nasional (BNN) terus mengembangkan kasus Raffi Ahmad yang menggunakan Cathinone, jenis narkotika golongan 1. Dan beberapa hari lalu, BNN menemukan ladang pohon Khat (bahan untuk pembuatan Cathinone) seluas dua hingga tiga hektar di Cisarua, Jawa Barat.

"Anggota kami bekerja sama dengan Polda Jabar, telah menemukan ladang pohon Khat di Cisarua seluas 2-3 hektar," ungkap Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Benny Mamoto pada acara Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di hadapan masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur.

Sebenarnya, Cathinone lebih berbahaya dibandingkan sabu-sabu maupun ekstasi. Efek samping menggunakan cathinone lebih dahsyat karena struktur dasarnya adalah methylene dioxy methacathinone (MDMA).

Cathinone sebenarnya bukan narkoba jenis baru dan justru lebih awal diketemukan oleh ahli di Eropa. Namun karena bahayanya, pengguna narkoba beralih menggunakan amphetamin derivat.

"Jadi kalau cathinone dari alam kemudian diisolasi, misalnya disubstitusi senyawa dasar cathinone, dengan gugus methil maka cathinone berubah menjadi metcathinone," kata Staf Ahli Kimia Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Mufti Djusnir Bahaya dari zat tersebut , psikoaktif. Risikonya, overdosis, kejang, kram dan berakhir dengan kematian.

Pengerebekan BNN di rumah presenter Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengindikasikan penggunaan ganja, ekstasi dan cathinone oleh tujuh orang yang berada di sana.

Lima orang menggunakan campuran ganja, ekstasi dan cathinone yakni K, N, MF, W, J dan yang murni gunakan zat turunan cathinone adalah Raffi dan RJ. Dibenarkan, bahan narkotika jenis turunan katinona yang diduga ditemukan di rumah Raffi Ahmad, berasal dari tanaman khat atau khat. Di kawasan Puncak, Bogor, pohon ini tubuh subur.

Seperti diungkapkan

dari unsur kimiawi kelompok zat amfetamin. Tetapi, efek terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh zat cathinone terhadap manusia sama seperti amfetamin yaitu berupa stimulan.

Dalam perkembangannya, cathinone dibuat sintetisnya berupa: methylenedioxypyrovalerone, mephedrone dan methylone oleh oknum. Sediaan tersebut kemudian diperjualbelikan sebagai zat stimulan baru. Efek stimulansia yang ditimbulkan oleh cathinone terhadap sistem saraf pusat berupa: peningkatan mood (suasana perasaan) sehingga menjadi happy (senang) dan euforia, bicara banyak, hiperaktif, penurunan nafsu makan, penghllang rasa lelah, peningkatan sosiabilitas, rasa sejahtera (well-being), empati, energi, peningkatan kemam-

pemilik kebun khat, Latifah (45), mengatakan, ada dua jenis khat: batang merah dan batang hijau.

Nilai jual pucuk daun khat merah jauh lebih mahal, harganya bisa mencapai Rp300 - Rp500 ribu per 2 kilogram.

"Setiap bulan atau sekali panen saya bisa menghasilkan Rp6,8 juta.

Saya jual ke turis Arab Rp500 ribu perkantong kecilnya.

Kalau kantong besar Rp1,2 juta.

Itu khat batang merah ya," kata Latifah.

Latifah bersama suaminya, Nanang alias Jack, mulai menanam pohon khat di atas lahan seluas 300 meter persegi sejak tahun 2005. Bibit pohon khat diperoleh dari rekan Jack yang berasal dari Timur Tengah. Dia berkebun khat setelah tahu harga jual daun yang mengandung katinona tersebut cukup mahal dan digemari turis asing asal Arab.

"Biasanya orang Arab yang mau beli suka datang ke sini. Kadang mereka memakanya di rumah saya.

Yang dimakan pucuknya dengan cara dikunyah lalu ampasnya dibuang. Tapi ada juga yang dimakan sebagai lalapan," kata Latifah.

Meski bernilai jual tinggi dan mudah membudidayakannya, Latifah mengaku tidak bisa setiap saat menjual daun khat. Dia baru bisa menjual ketika sedang musim liburan bagi turis asal Arab saja.

Padahal, sepekan sekali Latifah bisa memanen pucuk daun tersebut.

Sementara pakar kimia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Riyanto PhD menyebutkan, jika ditelusuri cathinone, satu zat yang ditemukan dalam penggerebekan di rumah artis Raffi Ahmad oleh Badan Narkotika Nasional bisa didapatkan melalui cara sintetik yang kemudian berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan.

Namun yang nonsintetik atau secara alami, cathinone terkandung dalam khat (Catha edulis Forsk) yakni tumbuhan semak yang banyak terdapat di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian jazirah Arabia.

“Daun khat sejak dulu dikonsumsi dengan cara dikunyah, dibuat jus, atau diseduh seperti teh oleh penduduk di wilayah itu.

Orang yang mengonsumsi tumbuhan tersebut akan merasa tenang dan bergembira,” katanya. (TIM)

puan libido seksual atau dorongan seks, dan peningkatan kapasitas bekerja.

Selain itu chatinone dapat memiliki efek halusinogenik dan menimbulkan ketergantungan.

Intoksikasi cathinone dapat menimbulkan efek serius berupa: halusinasi visual dan auditorik, waham kebesaran, depresi berkepanjangan, agitasi psikomotor sampai agresif luar biasa, panaoid berat, perilaku kekerasan terhadap diri atau orang lain, serta serangan panik berkepanjangan.

Sedangkan efek jangka pendek yang serius berupa: rasa cemas, insomnia, kehilangan nafsu makan, peningkatan alertness dan awareness, serta nosebleeds. Pada kasus penyalahgunaan parah dapat menyebabkan suatu kematian. Pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan perburukan memori jangka pendek, anhedonia, pikiran bunuh diri, perilaku bingung, perubahan emosi dan efek tole-

LIPSUS

ransi. Pada kondisi withdrawal (putus zat) dapat menimbulkan gejala berupa: insomnia, hambatan konsentrasi, craving, letargi ringan, mimpi buruk, dan slight trembling.

Secara neurobiologi, cathinone dapat meningkatkan jumlah neurotransmitter (hormone saraf) bernama dopamin pada jalur sinaptik katekolamin di otak. Selain itu, chatinone juga menimbulkan suatu peningkatan konsentrasi sinaptik dari neurotransmitter (hornon saraf) serotonin dan norepinefrin. Seperti diketahui, bahwa dopamin merupakan jenis neurotransmitter (hormone saraf) yang apabila jumlahnya meningkat pada jalur saraf dapat menyebabkan gejala psikotik seperti: halusinasi dan waham. Keadaan tersebut disebabkan oleh karena cathitone bekerja dengan cara menghambat ambilan kembali dari ketiga neurotransmitter (hornon saraf) tersebut ke dalam pre sinaps jalur informasi saraf.

Sejak bulan Oktober 2011, peredaran zat sintetik dari cathinone telah dinyatakan ilegal di Amerika Serikat. Upaya laboratorium dalam mendeteksi adanya zat cathitone pada individu yang diduga menyalahgunaan zat tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan dengan sediaan rambut atau darah dari individu tersebut.

Cathinone sekarang ini banyak disalahgunakan oleh individu di usia remaja sampai dewasa muda untuk urusan pekerjaan dan pembangkit semangat.

Dengan berkembangnya zat stimulan jenis baru yaitu cathinone di pergaulan remaja perkotaan sekarang ini. Program rehabilitasi untuk pemulihan pasien remaja & dewasa dari adiksi cathinone atau zat adikif lainnya perlu segera dilakukan.

Sebagai sebuah rumah sakit jiwa yang berdiri di kota besar seperti Jakarta, RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Grogol Jakarta memiliki program unggulan terkait bid-

ang napza tersebut. Terdapat dua unit di rumah sakit jiwa itu yang memiliki kepedulian terhadap pasien anak, remaja dan dewasa yang memiliki permasalahan adiksi, putus zat, intoksikasi, atau penyalahgunaan zat.

Unit tersebut bernama instalasi kesehatan jiwa anak & remaja dan bangsal peraawatan khusus napza.

Kehadiran layanan tersebut merupakan bagian dari Misi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Grogol Jakarta untuk menjadi pusat asesmen kesehatan jiwa yang konsen terhadap kesehatan jiwa perkotaan, khususnya permasalahan jiwa anak & remaja serta rehabilitasi pasien penyalahgunaan zat berbasis rumah sakit. Dengan demikian, masyarakat awam kini menjadi tahu bahwasannya rumah sakit jiwa juga memiliki layanan lain disamping perawatan terhadap pasien dengan gangguan jiwa berat (skizofrenia). (TIM)

BNN Tinjau Cisarua BADAN Narkotika Nasional (BNN), mengajak awak media untuk meninjau tanaman gat 'cathinone' di kawasan Kampung Pasir Tugu Selatan, Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Di tempat ini seorang warga RT 01/RW 05 Kampung Pasir, Puncak, Nanang Surata Wijaya (47), yang memiliki lahan seluas 300 meter yang ditanami gat.

Jack, sapaan akrab Nanang, mengatakan jika dirinya menanam tanaman jenis narkotika tingkat I tersebut sejak tahun 2005. Tanaman itu ditanam untuk dijual pada orang

Arab.

Menurut dia, ada dua jenis tanaman gat yang ditanamnya yakni yang berwarna hijau dan merah.

Namun orang Arab lebih suka yang berwarna merah. Turis asal timur tengah tersebut memakan gat layaknya lalapan sayur.

Sementara itu Kabag Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto juga sempat berbincang dengan Jack untuk memberikan edukasi pada warga bahwa tanaman gat mengandung zat adiktif yang tidak baik untuk kesehatan.

Sumirat menceritakan, tanaman

Kebun Khat di Puncak Diamankan DIREKTORAT Reserse Narkoba Polda Jawa Barat segera mengamankan kebun tanaman khat yang ditemukan di perkampungan kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Hafriono, mengatakan, pengamanan dengan garis polisi tersebut dilakukan karena tanaman kegemaran orang Timur Tengah tersebut positif mengandung zat katinona.

"Hasil pemeriksaan laboratorium Mabes Polri sudah keluar tanaman khat di Cisarua ini positif mengandung cathinone. Kami akan pasang garis polisi untuk pengamanan supaya tidak disalahgunakan dan untuk kepentingan penyelidikan," ujar Hafriono di kantornya, Selasa.

Hafriono mengatakan sejauh ini belum ada pasal perundangan yang jelas dan tegas terkait dengan larangan untuk tanaman khat maupun katinona yang dikandungnya. Namun, menurut dia, Undang-Undang Narkotika setidaknya sudah mencantumkan bahwa katinona termasuk zat adiktif golongan I. "Pemasangan garis polisi tidak

selalu harus berdasarkan pasal undang-undang atau adanya perkara hukum. Untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan, polisi bisa pasang garis polisi untuk pengamanan," kata dia.

Hafriono menambahkan, polisi hingga kini masih menyelidiki lebih lanjut temuan tanaman khat itu, termasuk penyelidikan untuk memastikan apakah tanaman khat Cisarua merupakan bahan untuk membuat obat haram yang ditemukan polisi saat menggerebek rumah artis Raffi Ahmad.

"Kami baru mendalami tanaman khat ini. Dan sejauh ini, di wilayah Jawa Barat penanaman khat ini baru ditemukan di Bogor," kata dia. Di kantornya, Hafriono sempat menunjukkan beberapa sampel tangkai tanaman khat berbatang merah dan hijau dari ribuan tangkai tanaman "teh Arab" yang ditemukan polisi di kawasan Puncak.

Di Cisarua, tanaman yang mulai naik daun sejak penemuan obat adiktif berbahan zat katinona di rumah artis Raffi Ahmad ini antara lain ditemukan di Desa Tugu Utara, Tugu Selatan, dan Desa Cibiru.

ini merupakan termasuk tanaman narkotika golongan I, sama seperti ganja. Tanaman ini masuk ke Cisarua sudah sejak 5 tahun lalu yang dibawa dari Yaman oleh seorang turis yang mampir.

"Lima tahun lalu dibawa turis dari Yaman dalam bentuk stek. Itu aslinya dari daerah panas, tapi di Cisarua tumbuh subur tanpa dirawat dan dipupuk. Dilarang ditanam karena mengandung zat berbahaya," jelasnya.

Tanaman ini dinikmati dengan cara mengunyahnya dan meresapi sari-sari daunnya. Yang dikonsumsi

merupakan daun muda pada tanaman tersebut.

Lebih lanjut, Sumirat mengatakan, secara kimiawi, tanaman ini adalah tanaman berbahaya. Efek jangka pendeknya, tanaman ini bisa mengakibatkan sulit tidur dan membuat jantung lebih cepat berdenyut.

Dalam jangka panjang, tanaman ini bisa membuat hancurnya gigi.

"Secara kimiawi tanaman ini berbahaya, efek jangka pendek sulit tidur dan mempercepat denyut jantung, sedangkan untuk jangka panjang, gigi akan hancur," jelasnya.

(TIM)

Orang Timur Tengah Senang Khat MENURUT seorang warga Kampung Tugu Pasir Selatan, khat sudah ditanam oleh warga tersebut sejak 2005. Dengan menanam khat tersebut, sang warga bisa mendapat untung sekitar Rp15 juta per bulan. “Tiap kali panen Rp3,3 juta.

Dalam sebulan bisa 4-5 kali panen,” kata Nanang, pembudidaya tanaman khat di lahan seluas 300 meter persegi di Cisarua, Puncak, Bogor, Selasa.

Karena kasus Raffi Ahmad tersebut, Nanang dan lahannya seluas 300 meter persegi ikut diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Kini, di sekitar lahan tersebut telah dipagari oleh garis polisi. Tanaman yang ditanam Nanang didapat dari temannya di wilayah Kampung Sampai, Cisarua. Kampung Sampai adalah salah satu daerah di Bogor yang banyak didiami oleh orang-orang Timur Tengah.

Pada tahun 2005, Nanang mendapat 5 biji dari temannya yang kemudian ia stek. Untuk membudidayakan tanaman khat tersebut, Nanang mengaku tidak perlu terlalu merawat dan memberikan obat hama karena ia hanya cukup mencabut rumput-rumputan di

antara tanaman asli Afrika tersebut.

Untuk memanen khat, Nanang hanya mengambil pucuk-pucuknya saja. Sementara untuk menjualnya, Nanang menaruh daun-daun khat tersebut dalam kresek ukuran kecil yang dihargai Rp200 ribu sampai ukuran kresek besar 5 kg dengan harga Rp1,2 juta. Pangsa pasar yang dipilih oleh Nanang terbilang tak sulit karena ia berprofesi sebagai seorang sopir travel yang melayani orang-orang Timur Tengah. Para pelanggan travel tersebut kebanyakan membeli daun-daun khat hasil panennya.

Menurut Nanang, orang-orang Timur Tengah sangat menyukai rasa daun khat yang segar. “Kata mereka rasanya segar. Mungkin obat kuat. Kalau orang sini nggak ada yang memakai. Kalau nyobain pernah, tapi ya nggak kerasa apaapa. Dibuat lalap bisa, makan pakai sambel bisa. tapi jarang di sini,” kata Nanang lagi. Setelah kasus Raffi Ahmad mencuat di media, Nanang terancam kehilangan penghasilan sampingannya.

Kini ia harus mengandalkan pekerjaan utamanya sebagai seorang sopir travel dengan gaji yang tidak menentu. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

SUMUT / ACEH

Kualitas Air dan Pengelolaan Makanan Diawasi RESMIKAN SEKOLAH - Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu disaksikan Ketua Mitsu PSP Fadjar Suhendra menandatangani prasasti pada peresmian pembangunan gedung sekolah plus tahap III Tunas Baru di Jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. (KPK POS/JUL)

Yaspend Tunas Baru Terima Sumbangan Bupati P.BARANDAN - Untuk kesekian kalinya kepedulian dan perhatian besar Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH pada kemajuan dunia pendidikan di Langkat terlihat pada saat peresmian pembangunan gedung sekolah plus tahap III yayasan pendidikan Tunas Baru di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan, Minggu.

Bupati Langkat secara pribadi menyumbangkan dana sebesar Rp50 juta untuk penunjang fasilitas pendidikan bagi sekolah bertaraf Nasional dengan penggunaan 3 bahasa sebagai alat komunikasi sehari-harinya yakni Bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin yang diterima oleh penasehat yayasan Simin.

“Keberadaan sekolah ini sejalan dengan visi masyarakat sejahtera Pemkab melalui peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Bupati Ngogesa seraya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak yayasan karena hal tersebut sangat membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat sekaligus mempersiapkan SDM generasi muda yang berkualitas yakni berilmu dan bermoral.

Lebih lanjut dirinya berharap kepada pihak yayasan bahwa sebagai sekolah unggulan tunas baru agar terus melakukan sejumlah inovasi dan kreasi bagi maju dan berkesinambungannya jati diri sekolah yang memiliki kekhususan tersendiri dalam mempersiapkan anak didiknya.

Sementara Fadjar Suhendra Ketua Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumut peduli sosial dan pendidikan (Mitsu PSP) mengungkapkan rasa haru dan bangganya terhadap Pemkab Langkat khususnya Bupati Ngogesa yang sangat peduli terhadap kemajuan

dunia pendidikan.

“Saya terharu Pak Bupati hadir langsung dan menyumbangkan dana pribadinya, ini dapat menjadi teladan bagi para donatur lain untuk ikut serta dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia,” katanya.

Ketua Panitia pelaksana acara Sutarno menjelaskan, gedung sekolah yang terdiri dari 4 lantai dengan 24 lokal termasuk TK, SD, SMP dan SMA tersebut pembangunan tahap III nya dimulai sejak Oktober 2010 dan baru selesai pada Juli 2012 lalu dapat terselesaikan karena merupakan sumbangan dari berbagai donatur termasuk Pak Bupati yang sangat peduli dan perhatian.

Oleh karena itu pihaknya menganggap peresmian pada hari tersebut adalah hari bersejarah bagi sekolah plus tunas baru sehingga pihak yayasan pun memberikan penghargaan kepada para donatur termasuk Bupati Ngogesa.

Dalam kesempatan tersebut pula orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu diminta untuk menandatangani prasasti dan pengguntingan pita sebagai tanda peresmian lembaga pendidikan tersebut.

Selanjutnya Bupati Ngogesa didampingi Asisten Ekbangsos yang juga Plt. Kadis P dan P Indera Salahuddin meninjau fasilitas sekolah dan sejumlah lokal sampai pada aula dan ruang metting yang ada dilantai 4 sekolah itu.

Hadir juga dalam acara Konjen Repulik Rakyat Tiongkok Yang Lin Cu, Anggota DPRD Sumut H. Yan Syahrin, Ka. BKD H. Amril, S.Sos, M.AP, Kabag Humas Rizal G. Gultom, Kabag Umum Rudi Kinandung, tokoh masyarakat stempat dan sejumlah donatur yang berasal dari berbagai daerah bahkan Jakarta. (JUL)

Pengajian Bulanan Bagi SKPD di Langkat STABAT - Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu mengatakan bahwa ajaran agama merupakan pedoman dalam kehidupan manusia agar dapat hidup teratur, harmonis serta bermartabat dalam mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Hal tersebut disampaikannya melalui arahan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan masyarakat H. Amir Hamzah saat membuka acara Orientasi dan Konsultasi Pengelola Badan Pembina Rohani Islam SKPD se- Kab.Langkat sekaligus pengajian gabungan yang berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati, Senin.

Lebih lanjut dibacakan Amir, Bupati Ngogesa berpesan bahwa norma-norma dan nilai nilai ajaran agama harus disikapi oleh setiap diri manusia untuk berupaya menjalan-

kan apa yang termasuk didalamnya. Namun dalam kenyataannya, sungguhpun dalam diri manusia terdapat dua kekuatan yang mengajak keinginan manusia untuk menjalankan perintah Ilahi dan pada sisi lain terdapat kekuatan yang mengajak manusia untuk cenderung berbuat kesalahan.

Sementara Ketua Panitia acara Ishaq Ibrahim menjelaskan, bahwa kegiatan seperti itu telah berlangsung selama 4 tahun yang beragendakan pengajian di setiap SKPD seminggu sekali secara bergilir dengan penceramah dari Fokkus Babinrohis Kab. Langkat.

Pengajian itu sendiri bertujuan untuk menjalin silaturrahim dan sebagai wahana peningkatan pemahaman agama bagi para peserta khususnya PNS yang tersebar diberbagai Instansi di Pemkab Langkat. (JUL)

CERAMAH - Para peserta pengajian gabungan SKPD di lingkungan Pemkab Langkat ketika mendengarkan ceramah dari narasumber di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin. (KPK POS/JUL)

KISARAN - Kedepan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan akan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kualitas air dan tempat pengelolaaan makanan (TPM). Hal ini nantinya didasari oleh peraturan daerah (Perda).

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan bahwa Pemkab Asahan telah

mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat yang dilihat dari aspek kesehatan. Tujuan dari aturan tersebut untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat Asahan yang mengkonsumsi air dan makanan yang dikelola masyarakat.

Kabag Humas mencontohkan tentang usaha pengelolaan depot air minum isi ulang di Kabupaten Asahan. Dengan aturan yang diusulkan maka Pemkab Asahan akan lebih mengawasi kualitas air

yang dijual oleh depot air isi ulang.

Kemudian makanan yang diproduksi oleh rumah tangga juga akan mendapat pengawasan dan pembinaan.

“Dengan diberlakukannya aturan tersebut, maka kualitas air dan makanan harus standart kesehatan, dalam hal ini pengawasan akan dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan,“ kata Kabag Humas, Jumat, di Kantor Bupati Asahan.

Dalam aturan tersebut Dinas akan mengawasi unsur zat logam dan bahan kimia lainnya yang tekandung dalam air dan mak-

anan.

Sebab bila unsur yang merugikan konsumen tersebut dijual oleh pengusaha depot air dan pengelola makanan, maka hal itu menyalahi aturan dan sanksinya usahanua akan terancam ditutup melalui pihak yang berwenang. ”Kita akan lakukan pembinaan dan pengawasan, namun kalau masih juga melanggar aturan, maka kita akan tindak tegas,“ kata Kabag Humas, sembari mengatakan aturan ini merupakan perwujudan visi Pemkab Asahan sehat.

(IN)

CAMAT B.BAYU:

"Harus Saling Memiliki" SERGAI - Pasca bangunan PNPMMp selesai dikerjakan baik itu leening maupun rabat beton harus ada langkah pro-aktif dari warga untuk merawatnya agar tidak cepat rusak. Ini harus dilakukan warga secara simultan demi keawetan bangunan. Demikian sambutan awal Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH pada acara Musyawarah Desa Serah Terima bangunan fisik Desa Bandar Magodang sekaligus pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Selasa (5/2), di Balai Desa setempat yang dihadiri Kades Burhanuddin, perangkat desa, BPD, LKMD pelaku PNPM dan lainnya.

Lakukan normalisasi jika parit tersumbat .Gotong royong harus ditingkatkan dengan demikian kita

DOKUMEN - Supinah (kiri) menyerahkan berkas dokumen LPj TPK kepada Kepala Desa Bandar Magodang disaksikan Camat Bintang Bayu Sariful Azhar SH.(KPK POS/ARM)

termasuk warga yang punya rasa memiliki. Harus disadari, dana dari PNPM di Bintang Bayu sangat kecil jika dilihat dari segi penduduk miskinnya. Maka kepedulian untuk meraih dana dari sana harus benarbenar diperhitungkan. Jika sudah terdanai jalankan dengan baik dan pelihara agar bagunan ini benarbenar dapat dinikmati, ujar Camat.

Sementara itu Burhanuddin

Kades Bandar Magodang mengapresiasi kinerja pelaku PNPM di desanya yang menurutnya telah bekerja cukup baik, dengan tetap memperhatikan semua aspek. "Ini semua buah kerja keras kita semua baik ditingkat kecamatan apalagi kabupaten. Rabat beton sepanjang 1000 Meter dan leening parit 716 Meter benar-benar dapat kita nikmati peruntukannya," kata

Burhanuddin.

LPj pengurus TPK yang disampaikan Supinah secara keseluruhan dapat diterima masyarakat. Di mana bangunan dimaksud menghabiskan dana Rp299.153.700 dengan rincian untuk belanja bahan Rp209.865.500, Alat Rp9,1 Juta, ongkos tukang Rp65,14 Juta dan Operasional TPK/UPK Rp14,9 Juta.(ARM)

Korban Banjir Sergai Terima Bantuan TEBINGTINGGI - Jebolnya tanggul Sei Sebaro Kecamatan Dolok Masihul pada, Rabu lalu, mengakibatkan luapan air dari tanggul tersebut menggenangi lebih dari seribu rumah penduduk, puluhan hektar lahan pertanian/persawahan serta infrastruktur sekolah di dua kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yaitu Kecamatan Dolok Masihul dan Tebingtinggi.

Untuk meringankan beban dan membantu para korban musibah banjir, Bupati Sergai Ir HT Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir H Soekirman meninjau langsung sekaligus kembali menyerahkan bantuan kepada para korban musibah banjir yang berada di posko tanggap darurat di Dusun II Desa Mariah Padang, Kecamatan Tebingtinggi, Jumat lalu.

Bantuan yang diserahkan berupa bahan logistik yang terdiri dari beras, mie instan, air mineral, ikan sarden dan perlengkapan tidur berupa matras dan tenda gulung.

Turut hadir anggota DPRD Provinsi Sumut Ny. Hj. Evi Diana Erry, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs. Jamal Agustar, Kadis Kadisosnakerkop H. Karno SH, MAP, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Camat Tebing Tinggi Drs. Ramadhan Purba.

Dihadapan para warga terutama yang mengalami musibah banjir tersebut, Bupati Erry Nuradi

SERAHKAN BANTUAN - Bupati Sergai Erry Nuradi didampingi Wabup Soekirman bersama dengan anggota DPRD Sumut Ny. Hj. Evi Diana Erry menyerahkan bantuan logistik dan perlengkapan tidur kepada pengungsi korban musibah banjir bertempat di posko tanggap darurat bencana di Dusun II Desa Mariah Padang Kecamatan Tebingtinggi, Jumat. (KPK POS/ARM) memberikan kata setawar sedingin agar senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan setiap jalan kehidupan manusia. "Karena bencana alam yang kita alami sepenuhnya berada diluar kendali kita, oleh karenanya hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sehingga kita diberikan ketegaran, kesabaran dan kekuatan dalam menjalani kehidupan dengan segala permasalahannya," ujar Bupati.

Disela-sela penyerahan bantuan tersebut, Bupati Erry Nuradi mengungkapkan ada 5 hal tindakan yang dilakukan Pemkab Sergai

dalam menangani korban bencana alam termasuk musibah banjir yakni SAR (Search and Rescue) yaitu dicari dan selamatkan dulu korban, kemudian tanggap darurat dengan menyediakan dapur umum, air bersih, selimut dan tenda serta pemberian obat-obatan/pemeriksaan kesehatan gratis kepada korban.

Sedangkan tindakan yang ketiga adalah rehabilitasi mempercepat perbaikan kembali sarana maupun prasarana yang rusak akibat banjir, kemudian tindakan keempat yaitu rekonstruksi (memperbaiki kembali) terhadap sarana

maupun prasarana yang rusak. Dan tindakan kelima yakni menggalakkan kembali budaya gotong royong untuk menciptakan lingkungannya masing-masing bersih dari sampah, jelas Erry.

Bupati Erry Nuradi dalam kesempatan tersebut kembali menghimbau kepada sesama warga mempererat tali persaudaraan, kekompakan bersama dengan jajaran pemerintahan di daerah ini untuk bahu-membahu dalam memperbaiki sarana dan prasarana akibat musibah banjir ini. Khususnya untuk membangun Kabupaten Sergai menjadi wilayah yang bersih dan hijau, mengingat musibah banjir yang terjadi karena perubahan iklim dan cuaca yang ekstrem serta tindakan membuang sampah sembarangan, jelas Bupati Sergai.

Sebelumnya Camat Tebingtinggi Drs. Ramadhan Purba melaporkan bahwa luapan banjir akibat jebol tanggul tersebut telah menggenangi rumah penduduk menimpa sebanyak 485 rumah penduduk dari 85 KK yang berada di Dusun II Desa Mariah Padang dan sebagai lokasi yang paling parah tergenang air banjir.

"Sehingga untuk itu meminta kepada Pemkab Sergai untuk segera merekonstruksi tanggul Sei Sebaro agar tidak terulang kejadian yang sama seperti saat ini," jelas Ramadhan Purba.(ARM)

Batara Oloan Lubis SH MH, APK Baru KS-Dunia SILAU DUNIA - Sebelumnya bertugas di Kebun Huta Padang Distrik Asahan, Batara Oloan Lubis SH MH terhitung Januari 2013 resmi menjadi Asisten Personalia Kebun (APK) Silau Dunia menggantikan Benny Arif Husni SH yang dimutasi ke Kebun Huta Padang.

Terkait perpindahan tugas ini, Jumat lalu, diadakan malam temu pisah di Balai Karyawan yang dihadiri Ir Junior Siagian (Manager KS-Dun), Askep Rayon-B Ir Ridwan Pasaribu, Askep Rayon-A Ir E Nasution, Ketua SP-Bun W Sidauruk, Papam, seluruh Karpim, Mandor, pengurus IKBI, BKAI-BKAK dan undangan lainnya.

Dalam acara tersebut Manager Ir Junior Siagian menegaskan, bahwa mutasi adalah hal yang biasa berlaku di PTP Nusantara3. Disebutkannya, hasil kerja APK Benny selama ini berjalan

dengan baik dan ditempat tugas yang baru diharapkan juga dapat memberikan yang terbaik sebagaimana yang dibuat di Silau Dunia. Junior juga berpesan kepada APK yang baru agar secepatnya beradaftasi dengan menjalin kerjasama dan meningkatkan hubungan positif dengan masyarakat sekitar kebun.

Sementara itu Benny dalam sambutan singkatnya mengatakan, kerjasama yang telah dibangun selama ini adalah suatu modal yang baik dan disampaikan terima kasih.

Selanjutnya Batara Oloan Lubis menambahi, apa yang sudah baik dilanjutkan dan mudah-mudahan kebun Silau Dunia lebih baik lagi.

Sebelumnya Ketua SP-Bun W.Sidauruk memberikan spirit kepada Benny, bahwa kerja yang dihadapkan dengan berbagai tantangan di Silau Dunia kiranya

menjadi cambuk untuk lebih baik di Huta Padang. Untuk pak

Batara semoga tidak ada menemui masalah yang berarti. (ARM)

CENDERAMATA - Manager Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian (kanan) menyerahkan cendramata kepada Benny Arif Husni SH disaksikan Ir R Pasaribu dan Ketua IKBI. (KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

Jangan Andalkan Menu Instan BATUBARA Masyarakat Batubara diminta untuk sadar memenuhi kebutuhan gizi. Dalam peringatan hari gizi nasional 2013 ini mengambil tema mengajak masyarakat untuk gizi seimbang menuju Batubara sehat sejahtera dan berjaya.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada hari gizi nasional di Puskesmas Labuhan Ruku, Talawi, yang dihadiri Plt Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho ST dan warga masyarakat. “Pemenuhan gizi itu kami tekankan pada makanan sehat dan alami jangan terlalu banyak mengandalkan menu instans,” ujarnya.

Menu makanan sehat tersebut seperti dikatakannya seperti beras, nasi jagung, ketela, singkong, berbagai jenis sayuran, buah dan susu.

Makanan sehat tersebut tidak hanya pada bahan saja, tapi juga proses pengolahanya. Karena itu makanan instan dalam kemasan jangan menjadi menu konsumsi utama.

“Rata - rata orang dewasa

harus memenuhi kebutuhan 2.500 kalori per hari, jadi ini perlu dimengerti masyarakat agar bisa tetap tumbuh sehat sejak dari kecil. ”Ada beberapa penyebab kurang gizi tersebut lebih karena faktor keluarga, turunan dan lingkungan. Sudah ada penanganan dengan makanan tambahan khususnya penambahan gizi,” pungkasnya.(SAH)

Pemukiman Warga Terendam BATUBARA - Pemukiman warga di Dusun II Desa Pelanggiran, Sei Suka yang sempat direndam genangan hujan, Senin sore, saat ini berangsur aman menyusul surutnya air dan cerahnya cuaca. Sutrisno SH salah seorang warga Desa Pelanggiran menjelaskan, dengan surutnya air, warga kembali dapat melaksanakan aktivitas kesehariannya.

Terutama membersihkan rumah, halaman dan kawasan pamukiman mereka. Saat hujan sehari sebelumnya, kawasan pemukiman warga terendam air sampai mencapai 2 meter, selain di halaman dan pekarangan, genangan air hujan tersebut juga masuk ke dalam rumah.

Kepala desa Pelanggiran Padang Siregar menjelaskan, air hujan tergenang akibat tumpatnya saluran parit pembuangan yang ada. Bukan hanya rerumputan menutupi saluran, tapi juga pasir dasar parit pembuangan

Warga Dihimbau Manfaatkan Posyandu BATUBARA - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara, Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho mengajak masyarakat, khususnya kaum ibu untuk memanfaatkan keberadaan Posyandu di lingkungan masing-masing guna memantau tumbuh kembang anak balita.

Pemantauan tumbuh kembang anak pada usia balita sangat penting, karena pada usia tersebut merupakan periode emas pertumbuhan anak. Hal ini dikatakannya pada saat mengunjungi posyandu mawar dusun III desa Sipare-pare- Air Putih, Rabu, didampingi ketua TP.PKK Batubara Ny Khadijah Arya SE, ketua Darma Wanita Ny Siti Aida Erwin SE dan anggota TP.PKK, Darma Wanita se Batubara.

Hingga kini pelayanan pemantauan tumbuh kembang anak balita yang mudah dijangkau masyarakat adalah posyandu.

Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan posyandu perlu ditingkatkan, terutama melalui kegiatan revitalisasi posyandu

BATUBARA - Sebanyak 800 lebih anakanak dari TK/RA/PAUD/ se Batubara mengikuti kegiatan manasik haji yang digelar di desa Brohol-Sei Suka, Selasa, yang dihadiri ketua TP.PKK Sumatera Utara Ny Sutias Handayani, Bunda PAUD Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE, ketua darma wanita Ny Siti Aida Erwin, anggota TP.PKK dan Darma Wanita se Batubara.

Ketua TP.PKK Sumatera Utara Ny Sutias Handayani mengatakan, latihan manasik haji bertujuan untuk menanamkan Keimanan dan ketagwaan anak - anak sejak dini."Terutama dalam menjalankan rukun Islam ke 5, yakni menunaikan ibadah haji yang diwajibkan bagi orang yang

TERENDAM- Pemukiman warga yang terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. (KPK POS/IST) yang ada naik puluhan senti meter. Bila tidak segera dikeruk, peristiwa serupa akan kembali terulang.

Selain di Pelanggairan, kawasan yang juga sempat ikut tergenang hujan adalah Tanjung Seri dan Tanjung

ruangan. Sejumlah tarif pelayanan dan sarana di RSUPM yang mengalami kenaikan seperti karcis pendaftaran pasien umum dari Rp10 ribu naik menjadi Rp15 ribu, ruang Rawat Inap Kelas III naik menjadi Rp80 ribu dari Rp24 ribu.

Sedangkan, tarif ruang rawat khusus seperti ICCU dan ICU naik menjadi Rp500 ribu, yang sebelumnya Rp225 ribu dan sejumlah ruangan lainnya juga mengalami kenaikan.

Kenaikan tarif ini juga, sambungnya lagi, berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan No. 4 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Bulan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSPM. "Soal tarif ini sudah disosialisasikan ke

Kasau. Demikian juga pinggir pantai, yakni, Pematang Sijago, Kuala Tanjung. Banyak tanaman sawit milik warga yang ikut terendam.

Demikian juga tanaman padi pada beberapa desa, seperti Titi Payung, Sipare-

pare, Tanah Merah dan ArasAir Putih ikut digenangi hujan. "Tapi sama seperti di kawasan Pelanggiran, sehari kemudian genangan air surut setelah cuaca membaik, kita berharap cuaca tetap bersahabat," pungkasnya.(SAH)

pegawai melalui surat edaran, sehingga para pegawai bisa memberitahukan kepada pasien," imbuh Edison.

Dikatakannya, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUPM sebagai sebuah BLUD, maka perlu dilakukan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan, penambahan peralatan kesehatan, dan penunjang medik serta peralatan yang menunjang operasional lainnya.

"Untuk meningkatkan itu semua membutuhkan dukungan sumber pembiayaan yang memadai," katanya.

Sejak diberlakukan tarif baru ini, maka tarif lama yang mengacu kepada keputusan Direktur RSPM No. 3540/974/VI/2008 tanggal 12 Juli 2008 tidak berlaku lagi.

"Baru ini tarif naik setelah lima tahun yang lalu. Tarif yang dibuat 2008 lalu itu dinilai belum mampu mengakomodir kebutuhan anggaran operasional rumah sakit, sehingga perlu penyesuaian tarif pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Disinggung mengenai pasien miskin, Edison menilai, kenaikan tarif ini tidak memberatkan warga miskin, karena hampir 95 persen pasien miskin berada di ruang kelas III memakai Jamkesmas, Jamkesda dan Medan Sehat.

"Kenaikan ini jangan dianggap memberatkan warga miskin. Ini merupakan dasar tagihan atau klaim kita ke Provinsi dan Medan untuk pasien kelas III, karena hampir 95 persen pakai surat miskin," katanya. (AND)

Jalan Deli Tua Menuju Namo Rambe Rusak Parah DELI SERDANG - Masyarakat Kecamatan Deli Tua, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang dan pengguna jalan, mengharapkan kepedulian Pemkab Deli Serdang memperbaiki jalan dari Pasar Deli Tua menuju Kecamatan Namo Rambe yang kini kondisinya sudah rusak parah.

Jalan kabupaten itu sangat meresahkan dan sulit dilalui, khususnya para pengendara sepeda motor dan mobil, yang hendak melintas harus ngantri

terlebih di persimpangan Pasar Deli Tua, yang jalannya menurun itu sudah sejak lama terjadi, namun belum ada perbaikan.

Warga mengungkapkan, jalan mirip kubangan kerbau itu selain sulit dilalui kendaraan, di sepanjang jalan rusak tersebut sudah banyak menimbulkan korban.

Para pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor kerab terjatuh akibat jalan berlubang dan bertu-

RUSAK - Para pengendara dari arah Pasar Deli Tua menuju Namo Rambe dan sebaliknya harus ekstra hati-hati melintasi jalan yang rusak parah. (KPK POS/IST)

yang saat ini menjadi program nasional.

"Untuk meningkatkan kemampuan kader posyandu dalam memberikan pelayanan maka TP.PKK Batubara perlu menggelar Kelas Kader Posyandu peduli tumbuh aktif," tandasnya.

TP.PKK Batubara sangat mendukung dan menyambut baik program TP.PKK Sumut seperti gerakan pengembangan posyandu peduli tumbuh aktif dan tanggap merupakan salah satu bentuk revitalisasi posyandu yang menekankan pada gerakan pemberdayaan keluarga dalam memantau serta memberikan pola asuh tumbuh aktif tanggap yang berkualitas pada anak balita. "Masyarakat terus menggalakkan gerakan pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan tanaman obat keluarga, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai apotik hidup sangat penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan keluarga," ucap Hj.Khadijah Arya.(SAH)

Ratusan Anak TK/RA Ikuti Manasik Haji

RSUPM Naikkan Tarif Layanan MEDAN - Terhitung 1 Februari, RSU Dr Pirngadi Medan (RSUPM) menaikkan tarif layanan. Hal itu dimaksudkan untuk mensubsidi silang biaya perawatan di kelas III dari keuntungan yang diperoleh dari kelas VIP, kelas I dan kelas II. Menurut Kasubag Hukum dan Humas RSUPM Edison Perangin-angin SH Mkes, RS Pemerintah tidak mengambil keuntungan dari pasien miskin, karena tujuan utamanya adalah sosial. "Karena itu untuk mensubsidi kelas III ini, RS mengambil keuntungan dari kelas VIP, I dan II. Istilahnya cross subsidi silang," ujarnya, Rabu.

Sejalan dengan kenaikan ini, lanjut Edison, sudah diselaraskan dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas di

SUMUT / ACEH / JAMBI

brukan karena saling menghindari lubang-lubang besar menganga di badan jalan."Kami mohon Pemkab peduli dengan kondisi jalan ini,"pinta warga saat ditemui andalas, kemarin.

Berbeda dengan Jamin (65), salah seorang warga Deli Tua Barat, kakek yang berprofesi petani ini mengaku pesimis terhadap Pemkab Deli Serdang untuk perbaikan jalan tersebut.

Pasalnya kondisi itu sudah puluhan tahun tidak ada pembenahan.

Menurutnya, Pemkab terkesan menganaktirikan kebutuhan masyarakat di daerah pengunungan. Itu sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat khususnya masyarakat di dataran tinggi, infrastruktur jalan di daerah itu selalu tertinggal dibanding daerah atau kecamatan lain di Deli Serdang.

Padahal, komoditi hasil pertanian lumbungnya ada di daerah dataran tinggi. Tetapi tidak sepadan dengan infrastrukturnya.

Pengamatan, jalan menurun di persimpangan pasar Deli Tua menuju Namo Rambe, kerusakan jalannya memang cukup parah, bahkan di kirikanan badan jalan terlihat tumpukan sampah. Sehingga badan jalan yang bisa dilalui kendaraan semakin menyempit, yang menjadi pemicu kemacetan arus lalu lintas. Kerusakan jalan juga terlihat mulai dari Simpang Pasar Deli Tua-Namo Rambe hingga tembus ke persimpagan Jalan Jamin Ginting Desa Sembahe. (CER)

mampu," ucapnya.

Dari Pelatihan ini anak - anak diajarkan tatacara manasik haji meliputi niat dan tata cara memakai pakaian, serta rangkaian melaksanakan rukun haji.

Kegiatan yang rutin digelar tiap tahun diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai ajaran Islam pada anak.

Sebagaimana layaknya jamaah haji di Mekkah, ratusan siswa TK/RA/PAUD, mengikuti satu demi satu tahapan rukun haji, di antaranya cara memakai pakaian, Towaf (mengelilingi ka’bah 7 kali), Melempar Jumroh, Sa’i lari-lari kecil dari sofa ke Marwa, dan diakhiri tahalul (memotong rambut). (SAH)

Ngogesa Ajak Masyarakat Gotroy BATANG SERANGAN - Setelah berlangsung 10 hari mulai, Senin pekan lalu, akhirnya Festival Muharram dan Tabligh akbar sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di lapangan bola kaki Kecamatan Batang Serangan ditutup Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Rabu (6/2).

Bupati Ngogesa mengatakan peringatan Maulid sesungguhnya memiliki keterkaitan dalam hal mengintropeksi diri terhadap kepedulian kita membangun diri, daerah dan generasi yang Qur’ani yang ketiganya membutuhkan kepedulian.

“Sebagai masyarakat yang beragama dan beriman, selayaknyalah kita selalu menebarkan kebajikan,” ujar Bupati seraya mengajak untuk menjadi pribadi yang mampu menjadi tauladan baik di keluarga maupun di tengah masyarakat.

Bupati yang hadir didampingi Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa turut menyumbangkan dana pribadinya sebesar Rp7 juta pada acara tersebut juga menghimbau untuk bersama membangkitkan semangat membangun daerah baik dari fisik maupun non fisik, seperti kebiasaan gotong royong (gotroy) memberikan partisipasi dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan rumah ibadah, sarana pendidikan agama dan umum sebagai wahana peningkatan sumber daya generasi kita.

Sementara Camat Batang Serangan Syaifullah SSTP MAP mewakili warganya mengungkapkan rasa gembiranya atas kehadiran Bupati Haji Ngogesa sungguhpun dalam keadaan yang kurang sehat.

“Ini merupakan wujud kecintaan Pak

Bupati kepada kita masyarakat di sini,” kata Syaifullah disambut aplaus seribuan masyarakat yang memadati lokasi acara.

Pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dan bantuan Bupati Langkat sehingga acara yang diadakan selain dalam menyambut hari jadi Langkat yang ke 263 pada 17 Januari lalu juga persiapan dalam menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dapat terlaksana.

Sebelumnya Ketua Panitia acara HM. Anshori Lubis melaporkan acara yang dilaksanakan selama 10 hari itu dikuti oleh 1.200 peserta dan keluar menjadi juara dan yang terbaik 200 peserta/group dari 15 cabang perlombaan diantaranya pembacaan Juz Amma tingkat SD putra dan putri, Adzan, Busana muslim, Marhaban, Nasyid, sepeda hias, Tilawah, Tartil, Fahmil, Syahril Qur’an serta Shalawat badar dan Dacil. “Kendati hampir setiap hari hujan turun, tetapi Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Haji Ngogesa juga menandatangani prasasti peresmian Kantor KUPTD P dan P Kecamatan Batang Serangan dan memberikan bingkisan 250 helai kain sarung bagi para pemenang lomba. Hadir dalam acara Asisten Ekbangsos Indera Salahuddin, Staf Ahli Bupati Eddy Dharma Tarigan, Ka. BKD H. Amril, Kabag Humas Rizal G. Gultom, Kabag Kessos H. Sujarno, Ustadz H. Azhari Rasyid sebagai pentausyiah, Ketua ICMI Langkat H. Syaiful Abdi dan tokoh agama serta masyarakat setempat . (JUL)

PUKUL BEDUG - Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu memukul bedug tanda ditutupnya acara Festival Muharram ke X dan Tabligh akbar sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung di lapangan bola kaki Kecamatan Batang Serangan, Rabu. (KPK POS/JUL)

KPKPOS

E D I S I 238 11 - 17 FEBRUARI 2013

KPK Cekal Komisaris & Dirut PT Indoguna Utama

HALAMAN 16

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengirimkan permintaan pencekalan kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan kasus dugaan suap kuota impor daging.

"KPK terhitung 5 Februari 2013 resmi menga-

jukan pencegahan ke Ditjen Imigrasi," ujar Juru bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jumat.

Menurut dia, permintaan cekal itu terhadap Komisaris PT Indoguna Utama, Soraya Kusuma Effendi, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabet Liman

dan Denny P Adiningrat dari kalangan swasta.

Ketiganya dicekal ke luar negeri hingga enam bulan kedepan. Ini dilakukan agar mereka berada di Indonesia saat keterangannya dibutuhkan KPK. Untuk kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka (IC/BBS)

Alasan Akbar Keluar dari Hanura JAKARTA - Akbar Faisal mengundurkan diri dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Apa alasannya?

"Saya memang selalu mengeluhkan jika angka survei yang selalu mencapai angka rendah. Saya bingung, partai yang bersih justru tidak mendapat respect dari masyarakat yang tercermin dari survey tersebut," ujar Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jumat.

Akbar pesimistis dengan Hanura yang tidak mengalami peningkatan. Sejak bergabung dengan Hanura, dirinya selalu berusaha agar partai bisa mendapat simpati rakyat.

Namun hingga menjelang Pemilu 2014 ini elektabilitas partai masih jauh dari harapan.

"Saya tidak tahu kenapa.

Kalau rakyat Indonesia betulbetul fokus, bahwa partai yang bersih itu yang dipilih, maka

seharusnya Hanura itu ada di posisi satu dari partai lain," jelasnya. Surat pengunduran dirinya sudah disampaikan kepada Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Namun dirinya keluar bukan karena hal itu saja.

"Sekali lagi ini hanya sebuah pilihan yang harus saya lakukan. Tidak ada sama sekali masalah di Hanura, itu partai solid. Tidak ada konflik di Hanura," katanya. (IC/BBS)

Beli 192 Rumah, Kepala Kepolisian China Dipecat BEIJING - Kepala kepolisian yang diduga menggunakan identitas palsu untuk membeli 192 rumah di sejumlah kota di Provinsi Guangdong dipecat dari jabatannya. Ia sebelumnya menjadi bulan-bulanan kemarahan publik di media sosial di tengah skandal korupsi yang kini banyak membelit pejabat China.

Zhao Haibin, seorang pejabat senior kepolisian di Lufeng di provinsi selatan Guangdong, dituduh oleh seorang pengusaha lokal menggunakan identitas palsu untuk bisa memiliki hampir 200 rumah. "Seorang pejabat polisi secara terbuka memiliki dua identitas dan menggunakannya untuk melakukan bisnis serta menipu orang lain.

Mengapa tidak ada penyelidikan terhadap kasus ini?" kata pengusaha lokal Huang Kunyi, seperti dikutip China Daily.

Xinhua melaporkan, Zhao mengakui memiliki ID ganda yang dikenal sebagai hukou dalam bahasa China, namun membantah memiliki 192 rumah. Ia dilaporkan mengelola properti itu atas nama adiknya.

Pihak berwenang mengatakan kepada Xinhua bahwa kartu identitas Zhao, yang juga seorang pejabat Partai Komunis setempat, telah dicabut dan bahwa ia telah diberhentikan dari jabatannya.

Kasus ini telah menarik respons tajam di situs jejaring sosial China. "(Saya) akhirnya menyadari bahwa di China,

properti selamanya hanya di tangan segelintir orang," seorang pengguna Sina Weibo, "Twitter" ala China, menulis.

Kasus ini menambah panjang jumlah pejabat tinggi China yang menggunakan ID palsu dan posisi mereka untuk berspekulasi di pasar properti China. Pada hari Senin, polisi menangkap Gong Aiai seorang pejabat bank di China yang diduga membangun kerajaan real estate senilai sekitar US$ 160 juta menggunakan ID palsu dan uang hasil korupsi.

Dijuluki "House Suster" oleh media China, Gong diduga menggunakan tiga kartu identitas palsu untuk membeli 45 properti di tiga kota, 41 di antaranya berada di Beijing.

(BBS)

KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA PINANG JALAN LINTAS SUMATERA-KOTAPINANG (SAMPING IMPALA MOTOR), DUSUN TELUK PINANG, DESA ASAM JAWA, KEC. TORGAMBA KAB. LABUHANBATU SELATAN TELEPON (0624) 95522, FAKSIMILE (0624) 95523