epaper kpkpos 240 edisi senin 25 februari 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

DUGAAN KORUPSI PLTA ASAHAN III

25 FEB - 3 MARET 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN.4

Anas: Ini Baru Permulaan

kolom REDAKSI

Mengusut Menteri Pertanian dianggap berlebihan.

Kritik seperti inilah yang justru tak masuk akal karena semua orang sama kedudukannya di muka hukum.

Keterangan Suswono amat diperlukan untuk memperjelas peran para tersangka kasus impor daging. Mereka antara lain mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan rekannya, Ahmad Fathanah, yang telah ditahan KPK. Fathanah ditangkap basah karena menerima duit Rp1 miliar dari bos PT Indoguna-perusahaan importir daging sapi.

Uang pelicin diduga akan

TAK SEPANTASNYA politikus menekan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang membongkar skandal impor daging sapi. Siapa pun yang mengetahui atau terlibat dalam urusan ini mesti diperiksa. Tidak ada alasan pula mengistimewakan Menteri Pertanian Suswono yang jelas berada di tengah pusaran impor daging.

Suswono akhirnya memang memenuhi panggilan KPK kemarin.

Tapi keberatan atas pemeriksaan ini sempat disampaikan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera. Pemanggilan Pak Menteri sebagai saksi

K R I M I N A L

EDISI 240/ THN V

KETUA Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, prahara yang menimpa dirinya setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK bukanlah akhir dari segalanya.

"Barangkali ada yang berpikir ini adalah akhir dari segalanya.

Hari ini saya nyatakan: ini baru permulaan. Ini adalah awal sebuah langkah berat," kata Anas dalam jumpa persnya di kantor DPP Partai Demokrat, di Jalan Kramat Jakarta, Sabtu.

"Ini baru halaman pertama.

Masih banyak halaman berikutnya yang akan kita buka

dan baca bersama untuk kebaikan."

Anas berpidato dengan mengenakan jaket biru Partai Demokrat. Suaranya tenang.

Anas menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menambahkan, bahwa dia akan tunduk pada

proses hukum yang berlaku. Tapi dia menggunakan kalimat-kalimat bersayap.

"Ini bukan tutup buku. Ini pembukaan halaman pertama.

Saya yakin halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama," katanya. "Buku-buku itu jangan

dipahami dalam perspektif yang ngeres. Tapi yang kronstruktif, kemaslahatan dan perbaikan yang lebih besar."

Dalam awal pidato Anas juga mengatakan dia seperti tak diharapkan di Partai Demokrat.

JAKARTA – Dunia maya gempar, begitu KPK menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olah Raga Nasional Hambalang.

Banyak warga yang mengaitkan kabar ini dengan pernyataan Anas tentang digantung di Monas, bila ia menjadi tersangka.

Seperti diberitakan, 9 Maret

2012, Anas sesumbar. Ketika itu dia mengatakan dirinya siap digantung di atas Monumen Nasional (Monas) jika terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

"Yakin, kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," ujar Anas ketika itu.

Kini, Anas sepertinya harus menjelaskan kembali pernyataan itu. Pasalnya KPK telah menjerat

Anas dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan bukti-bukti yang ada, ditemukan dua alat bukti yang cukup, dan disimpulkan bahwa saudara AU diduga melanggar pasal tadi disampaikan,” kata Juru bicara KPK, Johan Budi di gedung KPK, Jumat malam.

Sementara itu, di mikroblog-

ging Twitter, banyak warga yang meneriakan agar Anas segera merealisasikan ucapannya. "Benaran!!! Gantung di monas gantung monas," tulis seorang warga Twitter.

"Hayoo Mas Anas, mau gantung diri sendiri apa digantungin kita di Monasnya," tulis pemilik akun lainnya.

Sementara diakun faceboknya, Jumat malam tertera kalimat;

”Nabok nyilih tangan”. Jika diartikan, akun ini berarti, nampar minjam tangan orang. Tidak disebutkan, tangan siapa yang dipinjam.

Namun jelas yang ditampar adalah Anas.

Sedang anggota tim penasihat hukum Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu menegaskan, kliennya akan bersikap kooperatif dalam penyi-

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Proyek Rehab BNPB Tobasa Terkesan Asal Jadi TOBASA–Sejumlah proyek rehabilitasi/rekonstruksi daerah irigasi yang ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Toba Samosir T.A 2012 diduga bermasalah dan terkesan asal jadi.

Diantaranya, seperti pengerjaan proyek Daerah Irigasi sungai Silimbat Toruan, Kecamatan Sigumpar berbiaya Rp400 juta dan Daerah Irigasi Aek Simare Kecamatan Laguboti berbiaya Rp228, baru beberapa bulan selesai dikerjakan bangunan dick penahan tampak sudah retak-retak.

T Manurung (43) salah seorang warga Silimbat kecamatan Sigumpar ketika dijumpai awak koran ini baru-baru ini, mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan proyek tersebut karena kualitas bangunanya sangat diragukan.

“Lihat aja sendiri, pondasi dick nya saja tidak dibuat, mana

ada bangunan yang tidak mempunyai pondasi. Pondasi itu kan yang paling utama. Kalau seperti ini keadaannya bangunan itu akan cepat tumbang,” tandas T Manurung.

Apalagi, lanjut Manurung, lambat laun jika sungai Silimbat meluap otomatis dick tersebut akan dihantam air dan lambat laun permukaan bangunan akan terkikis sehingga akan cepat tumbang, karena pada awalnya bangunan dick nya tidak mempunyai kaki pondasi.

Keraguan warga terhadap bangunan tersebut cukup bukti, sebab sekitar tanggal 24 November 2012 lalu, sebulan selesai dikerjakan sekitar lima meter bangunan dick tersebut pernah tumbang, namun sudah diperbaiki. “Itulah yang menandakan bangunan itu tidak dikerjakan sesuai dengan

Anas Harus Bongkar Kasus IT KPU

• LANJUT KE HAL. 2

Masyarakat Sei Tapah Sampaikan Mosi Tak Percaya PUJUD–Diperkirakan 220 orang warga dari berbagai elemen masyarakat Desa Sei Tapah, Kecamatan Pujud, Rokan Hilir menanda tangani mosi tak percaya terhadap Darmawin, Penghulu Desa Sei.Tapah.

Mosi tak percaya itu disampaikan masyarakat Desa Sei Tapah secara tertulis 7 Oktober 2012 lalu kepada Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun.

Isi surat tersebut mendesak Bupati Rohil mencopot Penghulu Desa Sei.Tapah Darmawin dari jabatannya sebagai Penghulu Desa Sei Tapah.

Surat yang dikirim masyarakat ke Bupati Rohil diterima staf Sekretariat Daerah Pemkab Rokan Hilir Kiswanto tanggal 18 Oktober 2012.

Namun hingga saat ini, desakan masyarakat tersebut belum

JANJI Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang akan digantung di Monas jika melakukan tindak pidana korupsi terkait Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bisa saja dibatalkan.

Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul berpendapat, janji Anas untuk digantung di Monas bisa dimaafkan asalkan dia mau bekerja sama untuk membongkar kasus korupsi yang lebih besar yang dia ketahui.

"Saya mengimbau Anas untuk membongkar kasus korupsi lainnya, karena mungkin saja masyarakat memaafkannya," kata Chudry saat diskusi di Polemik Sindo Radio bertema 'Anas Bikin KPK Panas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu.

Dikatakannya, “maaf” dari masyarakat juga pernah terjadi kepada mantan Bendahara Umum PD Muhammad

juga ditanggapi.

"Darmawin dinilai warganya sebagai pamong desa hanya mementingkan kelompok, keluarga, dan pribadinya dengan tujuan untuk memperkaya diri tanpa memperdulikan masyarakat dan lingkungan," ujar salah seorang warga Sei Tapah pada saat menyerahkan copy surat “Mosi Tak Percaya” kepada KPK Pos Kamis pekan lalu, seraya meminta untuk tidak disebutkan jati dirinya di koran ini.

Darmawin dinilai masyarakat sebagai sosok pemimpin yang arogan, sombong dan angkuh. Tak hanya itu, bahkan Darmawin dituding menipu masyarakatnya sendiri, dengan meminta tanda tangan masyarakat untuk menerbitkan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

HIKAYAT

• LANJUT KE HAL. 2

ANAS

DI KASUS HAMBALANG Hampir dua tahun kasus Hambalang diperiksa KPK. Namun baru dua orang menjadi tersangka.

Bagaimana status Anas Urbaningrum?

2012.

AGUSTUS 2011 Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin saat pelarian menyebutkan Anas tersangkut kasus Hambalang "Ada dana Rp100 miliar dari proyek Hambalang untuk pemenangan Anas sebagai Ketum Kongres Mei 2010"

DESEMBER 2011 KPK mulai menyelidiki dengan memeriksa 50 saksi di antaranya petinggi Adhi Karya, selaku pelaksana poryek, Anas dan beberapa anggota DPR "Penyelidikan hambalang grafiknya meningkat. Ada progres," kata Ketua KPK Abraham Samad, 30 April 2012

19 JULI 2012 KPK menetapkan Deddy Kusdinar, pejabat pembuat komitmen sebagai tersangka.

"Tinggal menghitung hari," kata Abraham Samad, Oktober

6 DESEMBER 2012 Menpora Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka.

7 FEBRUARI 2013 Tim penyidik untuk kesekian kalinya menggelar paparan kasus Hambalang tidak dihadiri Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Anas diduga dijaring pasal gratifikasi dengan pemberian Toyota Harrier.

8 FEBRUARI 2013 Beredar sprindik yang menyatakan Anas menjadi tersangka. Ia dijerat Pasal 11 UU pemberantasan Korupsi. Sprindik yang belum bernomor dan tanggal diteken Abraham Samad.

22 FEBRUAR 2013 KPK melalui Jubir Johan Budi menetapkan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus Hambalang sekaligus cekal kepada yang bersangkutan.

Demokrat Mulai Ditinggalkan PENETAPAN Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberi resonansi politik di internal Partai Demokrat yang luar biasa. Bagaimana masa depan Partai Demokrat?

Ada dua kelompok di internal Partai Demokrat dalam menyikapi penetapan Anas sebagai tersangka. Ada yang senang ada pula yang sedih. Mereka yang senang berasal dari kelompok yang tidak suka dengan Anas.

Adapun mereka yang sedih, tentunya dari para loyalis bekas Ketua Umum PB HMI itu.

Pasca-penetapan Anas sebagai

tersangka ini dipastikan akan ada perubahan di jajaran elit di internal Partai Demokrat.

Kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung Anas di Partai Demokrat bakal menarik diri dari kepengurusan. Tidak sekadar itu, sejumlah tokoh Partai Demokrat dipastikan mundur dari Partai Demokrat.

"Saya menyiapkan surat pengunduran diri dan dan saya akan sampaikan ke DPP," ujar M Rahmad, Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat.

Langkah M Rahmad ini dipastikan bakal diikuti • LANJUT KE HAL. 2

» Jadi Caleg, Perlu Uang Banyak JAKARTA–Tak bisa dipungkiri dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), para calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan modal besar untuk mendapatkan satu kursi di DPR maupun DPRD. Hal ini diamini oleh politikus Partai Demokrat (PD) yang merupakan pemenang Pemilu 2009 lalu.

Jika Terpilih, Gimana Kembalikan Modal MENURUT Ketua DPP PD, Gede Pasek Suardika, perlunya modal besar bagi setiap caleg supaya setelah menjadi anggota dewan mereka bekerja murni untuk rakyat bukan kepada pemodal.

"Dalam konteks kemandirian finansial (mempunyai modal) ini seorang caleg bisa memenej dirinya dan jangan sampe jabatan DPR menjadi job seeker," kata Pasek, usai diskusi bertemakan 'Idealisme Parpol Dalam Memilih Caleg Profesional' di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat.

Sementara, Direktur

» Pramono Anung dan Gede Pasek Suardika Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini mengatakan, popularitas dan uang merupakan

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

modal utama caleg untuk meraih suara masyarakat dalam Pemilu 2014.

"Mesin partai saat bekerja menjelang pencalegan, cukup

realistis kalau penentuannya nanti perlu popularitas dan uang bagi caleg," jelasnya.

Perlunya uang banyak bagi seorang caleg ini, kata dia, dikarenakan sistem mekanisme terbuka dengan suara terbanyak pada Pemilu 2014 mendatang.

Kinerja anggota DPR saat ini dinilai masih jauh dari memuaskan. Masyarakat kemudian berharap kualitas dari para legislator Senayan di masa mendatang bisa lebih baik dalam melayani rakyat.

Sedang Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mengatakan

butuh pendanaan yang mahal bagi seorang calon anggota legislatif (Caleg) agar terpilih menjadi anggota DPR. "Pendanaan mahal sehingga yang pertama kali dipikirkan ketika terpilih (menjadi anggota DPR) bagaimana kembali modal," kata Pramono dalam diskusi di gedung DPR RI Jakarta, Kamis.

Berapa besar dana yang dibutuhkan seorang caleg agar terpilih, Pramono tidak menguraikan. Politisi PDIP ini mengatakan, pengeluaran keuangan yang besar bagi caleg tidak lepas dari menguatnya ideologi pasar yang terjadi di

lapangan ketika seorang caleg berkampanye.

"Ini tergantung pada keinginan pasar. Tidak ada partai ideologi kuat. Misalnya ketika Caleg turun ke pemilih dan menceritakan soal Empat Pilar dalam berbangsa dan bernegara maka masyarakat akan menjawab apa ini," kata Pramono.

Menurut dia dengan sistem Presidential Terbuka yang diterapkan saat ini maka akan tambah membuat masyarakat pragmatis dan mau tidak mau caleg yang terpilih adalah yang populer dan bermodal besar. (BBS)

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 240 25 FEBRUARI- 3 MARET 2013

Megawati: Saya Tak Urusi Partai Tetangga JAKARTA–Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dia enggan mengurusi partai-partai rivalnya yang saat ini tengah terbelit kasus korupsi. Dalam sebulan terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua ketua umum partai politik sebagai tersangka.

"Saya enggak mengurusi tetangga karena sudah repot mengurus partai sendiri," kata Megawati singkat di kantor DPP Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu.

Ketua umum pertama yang ditangkap KPK adalah Luthfi Hasan Ishaaq dari PKS, yang

diduga terlibat suap penetapan kuota impor daging sapi. Yang teranyar adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang di Bogor.

Megawati hanya berpesan bahwa sebagai sesama warga negara Indonesia seharusnya kasus korupsi yang menimpa petinggi PKS dan Partai Demokrat itu dijadikan sebagai momentum keprihatinan dan berbenah diri.

"Kita ini mau jadi bangsa dan negara yang baik atau nanti akan menjadi sesuatu yang tidak menggembirakan," Mega mempertanyakan. (BBS)

ANAS HARUS BONGKAR KASUS IT KPU...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Nazaruddin, saat dia membuka semua kasus korupsi yang diketahuinya.

Menurutnya, beberapa kasus korupsi besar yang harus diungkap Anas yakni dugaan manipulasi data IT KPU pada Pemilu 2009 dan Bank Century.

"Manipulasi IT KPU dan Century merupakan kasus besar.

Hambalang hanya lah kasus biasa

yang menjadi jalan pembuka," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan jika Anas berani membongkar dua kasus tersebut. Selain mendapatkan maaf dari masyarakat agar tidak digantung di Monas, dia juga akan mendapatkan “bintang jasa”. "Kata orang Anas banyak memegang kartu, dia harus membongkar dan bisa saja mendapatkan penghargaan," tambahnya.(SF/BBS)

MENGUSUT MENTERI PERTANIAN...........................................

• DARI HALAMAN. 1 diberikan kepada Luthfi Hasan.

Orang tentu bertanyatanya, apa kaitan petinggi PKS tersebut dengan impor daging? Benar, saat itu Luthfi merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ia duduk di Komisi VIII, yang tak ada sangkut-pautnya dengan Kementerian Pertanian, instansi yang mengelola impor daging.

Itulah pentingnya memeriksa Suswono, yang juga kader PKS. Janganjangan, aliran duit ke Luthfi berkaitan pula dengan penyalahgunaan wewenang yang mungkin dilakukan oleh Menteri Pertanian atau anak buahnya. Apalagi dikabarkan bahwa KPK memiliki rekaman percakapan antara Suswono dan Luthfi pada hari ketika Fathanah ditangkap. Sebulan sebelumnya, sang Menteri juga bertemu dengan kalangan importir daging, termasuk PT Indoguna, di Medan.

Sesuai dengan UndangUndang Nomor 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, impor daging memang menjadi urusan Menteri Pertanian.

Diatur dalam Pasal 36, impor ternak atau produk ternak bisa dilakukan jika kebutuhan di dalam negeri tak mencukupi. Nah, ketentuan

ini diatur lebih lanjut lewat Peraturan Menteri Pertanian.

Boleh saja Suswono berdalih bahwa penentuan kuota impor daging dibicarakan bersama menteri lain. Masalahnya, kemungkinan penyelewengan bukan terjadi saat penentuan total kuota, melainkan ketika membagi kuota itu kepada para importir. Pembagian jatah buat importir ini jelas dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP).

Surat izin impor hanya bisa dikeluarkan Kementerian Perdagangan setelah importir menyerahkan RPP. Di dalam surat rekomendasi itu sudah ditetapkan secara terperinci, dari jumlah daging hingga waktu impor. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2011 bahkan ditegaskan bahwa RPP diterbitkan oleh Dirjen Peternakan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Itu sebabnya Suswono layak diperiksa. Sudah lama pula orang mengeluhkan tingginya harga daging, yang boleh jadi akibat permainan kalangan importir rekanan Kementerian Pertanian. Publik justru akan mempertanyakan bila KPK tidak mengusut Menteri Pertanian. (***)

ANAS MENGUNDURKAN DIRI–Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (23/2). Anas Urbaningrum menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menyusul penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang.

ANAS: INI BARU PERMULAAN .................................................................................................................. dan merdeka. Selamat berjuang kepada para kader demokrat."

Anas Urbaningrum resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Proses ini dia tempuh untuk memenuhi pakta integritas partai yang dia teken pekan lalu. "Kebetulan isi pakta

• DARI HALAMAN. 1 "Kongres itu ibarat bayi yang lahir, Anas ibarat bayi yang lahir tidak diharapkan," katanya lagi.

Dalam penutup pidatonya dia menyatakan, "Saya akan melepas jaket ini menjadi manusia bebas

integritas itu sesuai dengan etik pribadi saya. Sehingga saya memutuskan untuk berhenti jadi Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Anas.

Anas meminta maaf kepada partai karena hanya bisa menjabat sampai Februari 2013.

"Tidak ada rencana saya untuk

berhenti pada tahun 2013," kata Anas. Proses ini, ujar Anas, dilakukan atas standar etik pribadi yang dia terapkan. Selain itu, Anas mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat yang selama ini mendukungnya.

"Singkat kata, terima kasih untuk semuanya," ujar Anas.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini berharap, meskipun tidak lagi menjabat dalam struktural partai, persahabatan dan persaudaraan dengan kader Demokrat bisa terpelihara. (BBS/SF)

MONAS MENANTI ANAS.................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 dikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Bahkan, jika putusan pengadilan nantinya menyatakan kliennya bersalah dan sudah berkekuatan tetap (inkrach), Anas siap digantung di Monas. "Itu kan kalau sudah inkrach. Kita lihat saja bagaimana nanti KPK akan malu sendiri," kata Carrel, di Jakarta.

Dia meyakini, penetapan tersangka Anas Urbaningrum oleh KPK bernuansa politik, dan hal itu dapat dibuktikan di Pengadilan Tipikor kalau yang bersangkutan

tidak terbukti menerima gratifikasi sebagaimana sangkaan KPK. "Menurut saya ini adalah politik, akan kami buktikan di pengadilan," katanya.

Anas Orang Baik Apa kata orang-orang dekat Anas menyikapi rasa penasaran masyarakat ihwal realiasi janji Anas tersebut? Abdul Kholik, teman seperjuangan Anas di Pengurus Besar HMI membelanya. Kata dia, Janji Anas untuk digantung di Monas jika terbukti turut menikmati uang dari proyek Hambalang merupakan keyakinan Anas benar-benar tidak bersalah.

"Itu justru sebuah tekad ke-

yakinan bahwa beliau tidak terlibat, ini hanya politik yang dibungkus hukum. Orang-orang di partai ingin menggusur Anas," kata Kholik di kediaman Anas di Kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu.

Mengenai sosok Anas, di mata Kholik merupakan orang yang sederhana dan tidak pernah membuat konflik dengan orang lain.

Kholik mengaku tidak percaya dengan penetapan status Anas menjadi tersangka.

"Saya enggak percaya beliau seperti itu. Beliau orang baik, mudah akrab dengan kawan, tidak menciptakan musuh, gak banyak

tingkah," imbuh Ketua HMI bidang Pembangunan Nasional periode 1997-1999 ini.

Menyusul penetapan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK bakal menelusuri aset miliknya.

"Prosedur yang dilakukan KPK apabila menangani kasus bila sudah ada penetapan tersangka yang dilakukan penyidik KPK adalah melakukan aset tracing," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Sabtu.

Selain itu, terang Johan, lembaganya juga akan meminta bantuan pi-

hak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri apakah ada transaksi mencurigakan yang dilakukan mantan Ketum PB HMI tersebut. "Kedua langkah tersebut yang akan ditempuh KPK setelah penetapan ini," kata Johan.

KPK menjerat Anas dengan menggunakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU no 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia diduga menerima hadiah atau janji saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. (ENDY/SF)

DEMOKRAT MULAI DITINGGALKAN.......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Juru Bicara KPK Johan Budi mengumumkan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

"Saya tidak nyaman lagi di Partai Demokrat. Ini bukan penegakan hukum. Tapi penzaliman. KPK tidak lagi independen," ujar Tri saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

gelombang besar dari para pendukung Anas di seluruh Indonesia. Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto mengatakan, dirinya mundur dari Partai Demokrat sesaat setelah

Tri menyebutkan dirinya juga secara otomatis menarik formulir pencalegan dalam Pemilu 2014 mendatang. Bagi dia, tidak penting menjadi wakil rakyat jika situasi di internal tidak nyaman. "Buat apa menjadi anggota DPR, saya punya

KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN KEC. SERBA JADI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TURUT BERDUKA CITA ATAS MENINGGALNYA

KHAIRUDDIN, S.PD

TUTUP USIA 51 TAHUN (PENGAWAS TK/SD)

Meninggal dunia hari Selasa,19 Februari 2013 Dikebumikan hari Rabu, 20 Februari 2013 di TPU Muslim Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul– Serdang Bedagai.

Semoga amal ibadah Almarhum diterima Allah SWT Dan keluarga yang ditinggalkan semoga tabah menghadapi musibah ini dari

NASUM,S.PD

ROSLINA SARAGIH,S.PD

JHONSON MUNTHE,S.PD

NGEJIN PERANGIN-ANGIN,S.PD

IRWANTO,S.PD

IKWANUL ERWIN HSB

JUNAIDI S.SOS

HENDRA NAWATI TARIGAN, A.MA. PA

BUDIMAN SAMOSIR

DARMA SETIAWAN

J A F A R

SAIFUL ARDHI

KACABDIS PLS

STAF STAF

PENGAWAS PLS

STAF STAF

PLS

BENDAHARA STAF STAF

idealisme. Nyawa pun akan saya wakafkan," beber Tri yang pernah masuk penjara saat Pilpres 2004 membela SBY itu.

Sikap yang dilakukan Tri Dianto ini bisa saja bakal diikuti pimpinan Partai Demokrat lainnya yang diidentifikasi sebagai loyalis Anas. Sikap para pendukung Anas ini dipicu dari pemamahan para loyalis bahwa Anas tengah didzalimi. Lebih dari itu, loyalitas yang terbentuk dari fungsionaris Partai Demokrat ini merupakan buah konsolidasi Anas di internal Partai Demokrat sejak terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Mei 2010 lalu.

Anas Urbaningrum secara faktual telah mengkonsolidasikan seluruh jaringan dan kekuatan Partai Demokrat. Pelembagaan Partai Demokrat secara baik telah dilakukan oleh Anas selama dua tahun terakhir ini.

Tantangan terberat bagi Partai Demokrat pasca penetapan Anas sebagai tersangka adalah, mengkonsolidasikan kondisi internal. Tak bisa dimungkiri, efektivitas mesin Partai Demokrat selama ini dikarenakan langkah Anas yang rajin melakukan konsolidasi di daerahdaerah. Sayangnya, langkah ini tak diikuti oleh elit Partai Demokrat lainnya.

Misi penyelamatan Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi Partai SBY dipastikan tak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Seusai penetapan Anas yang diikuti penonaktifan dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan menimbulkan komplikasi di internal yang tidak sederhana.

Mengulang sukses saat Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 lalu dengan mengandalkan figur SBY dipastikan tidak lagi mudah.

Alih-alih penyelamatan partai terjadi, kondisi Partai Demokrat diprediksikan justru kian carutmarut.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta seluruh kader Partai Demokrat untuk tetap solid dan bersatu setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menjadi tersangka kasus Hambalang. Ibas juga meminta agar seluruh kader berdoa agar Anas diberikan ketabahan dan kekuatan.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat bersabar, Istiqomah dan bersatu menanggapi masalah dan musibah ini. Intinya, ini semua merupakan musibah atas berbagai musibah terdahulu yang ada di Demokrat," ujar Ibas di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Ibas meminta KPK untuk objektif dan transparan dalam menyelesaikan kasus Hambalang. ?"Apapun itu kita hormati segala keputusan KPK, tentunya kita berharap mereka benar-benar objektif dan transparan dalam menyelesaikan masalah Hambalang ini secara clear dan fair," terang Ibas.

Ibas menegaskan, DPP PD akan membahas dan menunggu arahan langsung dari ketua Majelis Partai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kami yakin akan ada solusi terbaik yang akan dilakukan oleh ketua MTP untuk kebersamaan dan kebesaran PD ke depan," tambahnya.

Ke depan, Ibas juga mengatakan, akan mengawal proses hukum yang dijalankan Anas Urbaningrum."DPP akan terus mengawal proses hukumnya, mengikuti secara seksama proses hukum dan memberikan bantuan hukum yang maksimal jika dibutuhkan." (FR/BBS)

PROYEK REHAB BNPB TOBASA MASYARAKAT SEI TAPAH SAMPAIKAN MOSI TAK PERCAYA...........................................................

TERKESAN ASAL JADI.......................

• DARI HALAMAN. 1 Mosi tak percaya yang disam- seenak “perutnya“, tanpa mus- Sei.Tapah tidak merasa simpati. jelasan dari Camat," ujar Jasmuddin.

• DARI HALAMAN. 1 gambar atau speks,” tandas Manurung, sembari mengatakan sejauh ini bangunan tersebut beberapa titik sudah retak-retak.

Sama halnya dengan pengerjaan proyek DI (daerah irigasi) Aek Simare Kecamatan Laguboti. Kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai gambar atau spesifikasi Rencana Anggaran Bangunan (RAB), dan dalam hal ini pengawas tidak menjalankan fungsinya.

Berdasarkan investigasi di lapangan, seluruh bangunan dick penahan daerah irigasi Aek Simare yang berbiaya Rp228 juta tersebut tidak memiliki kaki pondasi, ketebalan tembok ada yang hanya 30 cm hingga 35 cm, dengan

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ketinggian tembok ada yang 1,5 meter hingga 2 meter.

Ironisnya, letak bangunan dick beberapa meter ditempel di atas bronjong lama atau yang sebelumnya sudah ada di lokasi. Sementara urukan tanah kembali tidak diratakan, yang seharusnya diratakan sejajar dengan tembok.

Kemudian, pipa rembesan air sama sekali tidak dibuat, dan kemiringan tembok hanya 10 derajat yang seharusnya kemiringannya minimal 30 derajat.

Kepala Dinas BNPB Toba Samosir, Bongit Simanjuntak ketika dikonfirmasi secara tertulis pada Desember 2012 lalu tentang proyek dimaksud, hingga berita ini diturunkan tidak mau menjawab.

(LIBERS)

Surat Keterangan Gangti Rugi (SKGR) atas 1.000 Ha hutan negara terletak di Desa Sei.Tapah.

Ironisnya, hutan negara seluas 1.000 hektar tersebut ditukargulingkan dengan Jembatan milik Kelompok Tani (Poktan) Tani Amal Jaya Sei.Tapah.

Sebagai konpensasi atas jasa Poktan Tani Amal Jaya membangun jembatan di desa Sei. Tapah. Sedangkan masyarakat di iming -imingi akan diberikan sagu hati atas SKGR tersebut ternyata hanya kamuflase. Masyarakat merasa dikibuli SKGR yang terlanjur ditanda tangani, diminta untuk dibatalkan namun oleh Darmawin permintaan masyarakat tersebut tidak diindahkan.

paikan secara tertulis itu ada sembilan tuntutan. Diantaranya; 1).

Darmawin menjabat sebagai Pamong Desa Tidak bisa dijadikan pengayom, dan tauladan oleh masyarakat. 2). Darmawin tidak memiliki ide membangun desa.

3). Darmawin selama menjabat sebagai Penghulu Sei.Tapah tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul, di masyarakat. Bahkan cenderung mengkotak-kotakkan masyarakat, yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan keresahan di tengah - tengah masyarakat kepenghuluan Desa Sei.Tapah.

4). Darmawin sebagai Pamomg Desa tidak menunjukkan sebagai pemimpin yang demokratis. Kepemimpinan Darmawin diktator.

Mencopot Kepala Dusun RT/Rw

yawarah, dan demikian juga sebaliknya menunjuk Kepala dusun RT/ RW juga atas seleranya, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan tokoh masysarakat, dan tokoh agama setempat.

5). Darmawin sebagai pamong desa tidak menunjukkan keseriusan membangun desa, seperti permohonan masyarakat untuk memperbaiki jalan desa yang dibiayai melalui swadaya masyarakat tidak mendapat dukungan dari Darmawin. Padahal perbaikan jalan tersebut tujuannya untuk memperlancar arus transportasi dari dan menuju desa Sei.Tapah yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat sekitar Desa Sei.Tapah.

6). Atas dasar prilaku buruk Darmawin tersebut masyarakat

Dapat dibuktikan, beberapa dusun tidak memiliki kepala dusun dan RT/RW sebagai protes terhadap kebijakan yang salah yang dilakukan Darmawin selama menjabat penghulu. Oleh karenanya masyarakat Sei.Tapah menyurati Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun untuk mencopot Darmawin dari jabatan Sebagai Penghulu Desa Sei.Tapah.

Kabag Humas Pemkab Rohil Jasmuddin ketika dihubungi melalui hubungan seluler, Jumat pekan lalu, terkait tukar guling hutan negara seluas 1.000 hektar dengan jembatan milik Poktan Tani Amal Jaya, belum berkenan memberikan keterangan. “Saya tanyakan dulu ke Camat Pujud. Sabar nanti saya kabarin setelah mendapat pen-

Hanya saja, tersiar kabar bahwa tukar guling tersebut mendapat persetujuan Bupati Rohil H Annas Maamun.

Anirzam aktivis LSM GPKDR mendesak Bupati Rohil H.Annas Maamun menanggapi “Mosi Tak Percaya” yang disampaikan masyarakat Desa Sei.Tapah. Anirzam berharap agar Bupati segera mengambil tindakan tegas terhadap penghulu Sei.Tapah Darmawin yang telah mengelabui masyarakatnya sendiri.

Anirzam juga mendesak Inspektorat Pemkab Rohil untuk mengusut dan meminta pertanggungjawabakan kepada Penghulu Desa Sei.Tapah terkait tukar guling hutan negara dengan jembatan Poktan Tani Amal Jaya.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 240 25 FEBRUARI- 3 MARET 2013

SUMUT

Oknum Dinas PU Terindikasi Mark up Proyek ACEH TAMIANG - Oknum di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bumi Muda Sedia, Kabupaten Aceh Tamiang terindikasi melakukan mark up bersama kontraktor yang melaksanakan program pembangunan infrastruktur di Desa Negara Alur Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Hal ini di ungkap koordinator aksi demo masyarakat Desa Alur Mentawak, Hafrizal Roji di depan kantor

Dinas PU, Rabu pekan lalu.

Massa juga mendatangi DPRK Aceh Tamiang namun tidak ada yang melayani, akhirnya ratusan orang itu menuju ke kantor bupati yang di terima Wakil Bupati Iskandar Zulkarnain. Oknumoknum di Dinas PU membeli proyek kepada panitia tender dengan cara membayar 10 persen uang muka dari total paket anggaran yang akan di tender.

"Anggaran proyek sangat

banyak, tapi oknum pejabat di Dinas PU bersama panitia tender menjual paket proyek kepada kontraktor hitam yang menyetor uang muka untuk mendapatkan proyek.

Akibatnya, banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan sebab semen yang seharusnya 10 sack menjadi 5 sack karena kontraktor sudah banyak mengeluarkan uang sogokan,” ujar Hafrizal yang tak satu pun dari Dinas PU Menang-

gapinya.

Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta bupati segera melanjutkan pembangunan jalan dan pengaspalannya yang amboradul pekerjaannya di seluruh wilayah Desa Mentawak selambat-lambatnya 2013 ini harus selesai. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, Puskesmas dan lampu jalan juga harus di bangun. Serta melakukan pemekaran kam-

pung Seumadam Dusun Mentawak menjadi wilayah kesatuan Kampung Mentawak, Kecamatan Kejuruan Muda.

Wakil Bupati meminta kepada para pendemo mengirimkan lima orang utusan di dampingi kepada desa (Datok Penghulu) kampung Alur Mentawak untuk datang ke kantor bupati pada Senin pekan ini guna membicarakan program pembangunan di Desa Alur Mentawak.(BSO)

12 Saksi Diperiksa Terkait Korupsi Tirtanadi MEDAN - Hingga kini, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu telah memeriksa 12 orang saksi untuk mengusut korupsi penagihan rekening air di PDAM Tirtanadi dan pembayaran gaji 480 karyawan fiktif di Koperasi PDAM Tirtanadi Medan sebesar Rp 3 miliar lebih.

Meski demikian, pihaknya belum bisa menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Memang kita belum mengarah pada pemeriksaan tersangka, tetapi bisa saja nanti setelah pemeriksaan 12 saksi ini ada tersangka diluar saksi yang sudah kita periksa,” terang Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho, kepada wartawan, Jumat pekan lalu.

Disinggung mengenai apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal, Sadono mengaku hingga saat ini pihaknya belum pernah melakukannya. “Yang kita periksa masih bawahannya semua. Tetapi, kalau nanti sudah ada hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta alat bukti yang dibutuhkan, maka kita akan menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Sadono.

Menurutnya, pertambahan pemeriksaan saksi itu dilakukan karena penyidik merasa masih ada alat bukti yang diperlukan. Sehingga pada pemeriksaan berikutnya penyidik sudah dapat menentukan siapa yang bakal jadi tersangka. “Penambahan pemeriksaan saksi itu dilakukan karena kita menilai masih ada yang perlu dilengkapi alat bukti dan keterangan saksinya. Nah, dari sini kita bisa beranjak menuju pemeriksaan tersangka, tetapi setelah adanya hasil audit dari BPKP,” terangnya.(AND)

Bupati Diduga Lakukan KKN PALUTA–Pembangunan dan pelebaran jalan serta drainase di sepanjang Jalan Lintas Gunung Tua Padang Sidimpuan di duga merupakan kegagalan Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Bachrum Harahap. "Terindikasi juga bupati melakukan KKN," kata Mauliddar Siregar, Selasa pekan lalu.

Menurut Mauliddar, bupati layak di penjarakan karena banyak masalah di Paluta khususnya jalan dan drainase yang sudah tiga tahun belum dikerjakan sehingga merugikan warga. Terutama di wilayah Simpang Portibi di jalan lintas Gunung Tua Padang Sidimpuan sepanjang 200 meter yang terbengkalai.

“Bagaimana warga tidak kesal melihat kinerja bupati dalam

penganggaran proyek nilai anggaran ratusan juta yang peruntukannya untuk pembangunan drainase dan pelebaran jalan tahun anggaran 2011 dari APBD daerah dan provinsi. Tapi sampai tiga tahun berjalan hingga kini belum juga selesai. Warga menilai dana tersebut sudah dikorupsi bupati," ungkap Mauliddar.

Ditempat terpisah, Pahrurroji Siregar S.Sos yang menjadi korban pelebaran jalan dan rumah serta isinya dibongkar habis tanpa ganti rugi pada 2011 mengatakan hingga saat ini drainase belum juga di kerjakan. Begitu juga dengan DS, warga Lingkungan I, Simpang Portibi, mengungkapkan kebenciannya kepada Pemkab Paluta yang di sinyalir

korupsi sehingga merugikan warga karena menimbulkan banjir setiap hujan.

Plt Kadis PU Paluta, Edi Saleh Lubis saat dikomfirmasi membenarkan proyek pembangunan pelebaran jalan dan pembangunan Drainase sepanjang 200 meter kiri kanan di Simpang Portibi, Kecamatan Padang Bolak, belum juga dikerjakan akibat dana sudah di masukkan ke kas daerah.

Akibatnya, Dana tersebut tidak bisa dipakai kalau tidak ada petunjuk dari atasan. Pada 2011 sudah cleer pelaksanaannya tapi akibat dari warga ada yang setuju dan tidak setuju maka pembangunan ini terbengkalai.(DATUK)

POLDASU BIDIK BUPATI TOBASA

Dugaan Korupsi PLTA Asahan III MEDAN - Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran pelepasan lahan akses menuju Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III di Dusun Batumamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), yang diduga melibatkan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak.

Dua orang warga yang mengaku sebagai pemilik lahan yang dibebaskan telah dimintai keterangan untuk memperkuat bukti adanya dugaan korupsi dalam kasus tersebut. “Warga yang mengaku sebagai pemilik lahan sudah kita periksa,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho kepada wartawan, usai salat Jumat di kantornya.

Dari keterangan kedua warga tersebut, Sadono mengaku bahwa kasus tersebut sudah ada unsur pidananya.

“Terang ada pidananya.

Karena mereka menggu-

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nakan dokumen illegal dan sudah mengarah ke pidana,” ungkapnya.

Namun, ia enggan menjabarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut dengan alasan untuk kepentingan penyidikan. “Yang jelas untuk memperkuat pembuktian penyidik tentang adanya dugaan korupsi itu,” bebernya.

Disinggung apakah kedua warga tersebut akan dijadikan tersangka karena turut serta memanipulasi status kepemilikan lahan hutan lindung tersebut, Sadono mengaku pihaknya berfokus untuk mengincar orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut.

“Tidak, yang ‘dipetik’ adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus itu,” ujar Sadono.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Drs. Sadono mengaku telah meningkatkan kasus dugaan korupsi anggaran pelepasan lahan akses menuju Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III di Dusun Batumamak, Desa Meranti Utara,

Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang diduga melibatkan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak ke tahap penyidikan.

Selain Bupati Tobasa bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tobasa diduga memanipulasi status lahan akses menuju PLTA Asahan III itu dari hutan lindung menjadi berstatus hutan rakyat, Rp3,8 miliar dari Rp17 miliar uang yang dikucurkan PLN untuk pembebasan lahan tersebut, diketahui masuk ke rekening pribadi Kasmin Simanjuntak.

Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Pol Drs Sadono Budi Nugroho kepada wartawan membenarkan bahwa dari data yang diperoleh, dana yang masuk ke rekening Kasmin Simanjuntak sebesar Rp 3,8 miliar dari Rp 17 miliar yang berasal dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) TA 2011.

"Kita juga sudah dapat bukti adanya dugaan manipulasi status lahan dari hutan lindung menjadi hutan rakyat. Bahkan, ada

lahan dibuat atas nama orang lain, padahal statusnya hutan lindung," terang Sadono.

Berdasarkan bukti yang diperoleh, kata Sadono, pengusutan kasus dugaan korupsi pelepasan lahan akses menuju PLTA Asahan III di Tobasa, sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kemarin, statusnya sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan karena diduga kuat ada kerugian negara," jelasnya.

Dengan status penyidikan, tambah Sadono, berarti ada calon tersangka. Namun, Sadono belum bersedia membuka identitas calon tersangka. Hanya saja, berdasarkan rekening yang didapat dari aliran dana, ada ke Bupati Tobasa.

Sadono mengakui, mantan pegawai bagian keuangan Pikitring Suar Wilayah I, Lasmaria Sitorus dan Kurniawan Tanjung, sudah diperiksa karena mengetahui pemberian dana pelepasan lahan tersebut.

"Dari 10 saksi yang dipanggil, dua orang sudah diperiksa sedangkan yang lainnya akan diperiksa

secara bertahap," imbuh Sadono sembari menambahkan akan memanggil pihak Kementerian Kehutanan untuk mengetahui secara pasti status lahan tersebut sekaligus penyidik akan melakukan koordinasi dengan BPKP agar melakukan audit untuk mengetahui kerugian negara.

Sebelumnya diperoleh informasi, PT PLN mengucurkan dana Rp17 miliar untuk pelepasan lahan seluas 9 hektare, yang menurut Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak untuk mengganti kerugian kepada pemilik lahan.

Padahal, lahan tersebut merupakan hutan lindung.

Peletakan batu pertama pembangunan akses berupa base camp dan jalan sudah dilakukan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak pada tahun 2011.

Sedangkan pembangunan PLTA di Kabupaten Asahan hingga kini belum dimulai karena air terjun yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik terutama jalan menuju lokasi, berada di kawasan hutan lindung.(AND)

Tersangka Korupsi Bansos Terus Bertambah MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan penanganan perkara tindak pidana korupsi Bantuan Sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah menyeret 12 orang tersangka dimana beberapa di antaranya sudah disidangkan, belum berhenti.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Marcos Simaremare, mengutarakan pihaknya akan terus mengamati perkembangan perkara ini melalui persidangan dengan terdakwa-terdakwa terdahulu, dimana jika muncul fakta baru dan merupakan fakta hukum tentu akan ditindak lanjuti.

"Kalau fakta-fakta dipersidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka itu bisa menjadi dasar penyidik untuk mendapatkan informasi awal lagi. Untuk mengungkapkan seorang menjadi tersangka ada aturan hukum berdasarkan KUHP," urainya pada Jumat pekan lalu.

Ia pun mengungkapkan hingga saat ini penyidik baru menetapkan 12 orang tersangka. Lanjut Marcos, alasan penyidik lebih banyak melakukanpemeriksaan terhadap penerima, dikarenanya merekalah yang lebih banyak berhubungan dengan staf atau penghubung di kantor pemprovsu.

Fakta baru juga terungkap, bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, dua penerima Bansos masingmasing Imom Saleh dan Aidil Agus, mempunyai korelasi dengan tersangka sebelumnya yaitu Sakhira Zandi dan Ahmad Faisal.

"Khusus dua tersangka

yang dari LSM itu, mereka menyebutkan berhubungan dengan Sakhira Zandi dan Ahmad Faisal. Mereka berempat ini dalam pemeriksaan ditemukan ada kerjasama dan dana bansos yang bisa dicairkan ketika itu senilai Rp2,4 miliar pada tahun 2011," ujarnya.

Ditanya belum ditahannya Sakhira Zandi hingga saat ini, Marcos berpendapat, terdapat beberapa pertimbangan. Di mana dalam ketentuan KUHP ada alasan untuk menahan dan tidak menahan.

"Alasan menahan itu kan adanya kekhawatiran seseorang melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti. Sementara ini penyidik menemukan indikasi itu terhadapnya," ujarnya.

Lanjut Marcos, di tingkat penyidikan belum ditahannya Sakhira Zandi masih dianggap koperatif untuk membuka kasus tersebut.

"Nama lain saya ga tau.

Isi BAP ga bisa dibuka," urainya saat ditanya apakah ada nama lain yang terlibat dari pemeriksaan Sakhira Zandi selama ini.

Meski demikian, Marcos berpendapat pihaknya sendiri sebenarnya sudah ada memegang beberapa nama baru sebagai penghubung terealisasinya dana Bansos tersebut.

Tetapi katanya, konteks penghubung di sini belum ada kaitannya dengan penetapan tersangka. "Penghubung itu pun harus kita lihat kualitasnya. Kalau Adi Sucipto dia kan jelas penghubung dan peserta dari Bansos," urainya.(AND)

Syawaluddin Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara MEDAN - Syawaluddin selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Sekda Pemprovsu dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen SH MH selama dua tahun enam bulan penjara karena diduga terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu Tahun Anggaran 2009 yang merugikan negara Rp1.452.750.000 pada persidangan perkara pidana khusus di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat pekan depan.

Selain dituntut penjara, terdakwa juga dituntut pidana denda sebesar Rp 50juta subsider tiga bulan penjara dan memerintahkan agar membayar uang pengganti sebesar Rp 145juta dengan dengan ketentuan bila tidak dapat menbayar maka hukuman penjara ditambah satu tahun.

"Meminta pada majelis hakim agar menjatuhkan vonis selama dua tahun enam bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 3 jo 18 UU Korupsi jo pasal 55 KUHPidana," ucap Netty didepan majelis hakim yang diketuai Jhonny Sitohang SH MH. Dalam perkara ini jaksa menyatakan terdakwa melakukan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 250 juta dari total keseluruhan Rp 1.452.750.000 sementara terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 105juta. Sisanya dikorupsi oleh Adi Sucipto (berkas terpisah).

"Dia sudah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 105 juta pada waktu pihak inspektorat memeriksanya. Dia ini sama-sama lakukan korupsi sama Adi Sucipto," terang Netty.

Dalam dakwaan Jaksa Netty menyatakan Syawa-

luddin yang mengelola khusus belanja bantuan sosial belanja hibah bersama Adi Sucipto selaku penerima dan perantara penerima dana bansos (berkas terpisah) melakukan pemotongan 50 hingga 60 persen terhadap yayasan penerima dana bansos.

Tercatat ada 17 proposal yang diurus oleh terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Syawaluddin (berkas terpisah) dan Masrizal. Ke17 proposal yang diurus terdakwa antara lain, Yayasan Perguruan Al Jihad (dua kali), Yayasan Islam Al Jihad, Yayasan Perguruan Khairani (dua kali), Yayasan Pendidikan Al Hikmah, Panitia Renovasi Pembangunan Mesjid Istiqomah.

Selanjutnya Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hasanah, Yayasan Pendidikan Persiapan Bangsa, MTs Darul Ulum, Yayasan Pendidikan Mekar Sari, Yayasan Pendidikan Taruna Karya, Yayasan Pendidikan Istiqomah, SMP Langkat Binjai, TBM Harapan Pertiwi, Panitia Pembangunan Mesjid An Nawawi.

"Namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya penyimpangan dimana sebagian dari pemberian dana bansos tersebut terindikasi disalahgunakan.

Adanya pemberian dana bansos dengan menggunakan dokumen yang tidak sah untuk kelengkapan persyaratan pencairan bansos, adanya potongan atas pencairan dana bansos dan adanya pemberian dana bansos lebih dari satu kali," ujar Netty.

Usai sidang majelis hakim menunda sidang pada Rabu (27/2) dengan agenda mendengar pembelaan terdakwa.

(AND)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

13

E D I S I 240 25 FEBRUARI- 3 MARET 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan memeriksa Menteri Pertanian Suswono pada Senin pekan ini. Suswono akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq.

2. Kejaksaan Agung segera mengeksekusi Komjen Purn Susno Duadji menyusul sudah diterimanya salinan putusan kasasi yang tetap menghukum mantan Kabareskrim Polri itu dengan tiga tahun enam bulan penjara.

Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, KPK- CIDA Apresiasi Pemkab Pinrang Bangun Pusat Pelayan Publik KPK dan Canadian International Development Agency (CIDA) mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Pinrang untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dalam peluncuran Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP).

Secara resmi P3KP diluncurkan pada Senin (18/ 2) bertempat di Gedung Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang, Jl. Sukawati No. 40 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Adnan berharap pembangunan P3KP di Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas proses. Masyarakat akan dimudahkan dalam proses layanan dengan biaya yang semakin terjangkau. “Dengan penyederhanaan proses dalam satu atap dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas proses, diharapkan pengguna layanan tidak perlu lagi membayar lebih, sehingga dapat dicegah terjadinya kegiatan-kegiatan koruptif seperti pungli, suap, maupun pemerasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adnan menambahkan, peningkatan kualitas layanan publik dapat mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak daerah atas kegiatan ekonomi masyarakat dan bukan dari retribusi daerah atas pemberian layanan perijinan/non-perijinan yang nilainya kecil-kecil. “Bila upaya di Kabupaten Pinrang ini berhasil mengangkat tingkat kehidupan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Daerah akibat berkembangnya perekonomian masyarakat, diharapkan upaya serupa akan dilakukan oleh daerahdaerah lain di sekitarnya” tegas Adnan.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu peserta dalam program Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS). KPK

bersama CIDA melalui program SIPS berusaha membangun sistem agar peluang terjadinya korupsi bisa dihindari. Program SIPS menghasilkan sesuatu yang konstruktif untuk memperbaiki sistem sehingga bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. SIPS sendiri merupakan program kerja sama antara KPK dan CIDA untuk mendorong percepatan upaya pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prinsip dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dalam berbagai layanan publik di kedua provinsi tersebut.

Keduanya menjadi pilihan lokasi dalam pelaksanaan program ini karena berdasarkan hasil Survei Integritas (SI) KPK pada 98 instansi tingkat pusat dan daerah yang dilakukan pada 2009, skor integritas Pemprov Sulsel menduduki urutan terendah, kemudian diikuti Pemprov Sulut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upayaupaya khusus untuk mendorong perbaikan-perbaikan di daerah tersebut. Melalui pemilihan berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif terhadap 20 daerah yang mengajukan aplikasi untuk ikut serta dalam kegiatan ini, KPK memilih dan memutuskan 10 pemerintah daerah yang menjadi mitra dan target SIPS, yaitu 5 Instansi pemerintah di provinsi Sulawesi Selatan dan 5 instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun instansi pemerintah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Sangihe.(HUMAS)

Rubrik KPK

KPK Gelar Diskusi Media Terkait Komoditas Daging Sapi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin menggelar diskusi media yang membahas berbagai masalah terkini, terutama untuk peningkatan kapasitas awak media dalam peliputan terkait korupsi. Kali ini KPK menggelar diskusi dengan mengangkat tema “Kajian Kebijakan Tata Niaga, Daging Sapi sebagai Komoditas Strategis”, yang menghadirkan Pakar Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis Pangan Bustanul Arifin, Pakar Sistem/ Peneliti PSDSK Nugroho Ananto, dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu (19/2) di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta.

Dalam paparannya, Busyro Muqoddas menjelaskan bahwa daging sapi merupakan salah satu dari lima komoditas pangan selain beras, kedelai, jagung, dan gula yang ditetapkan sebagai komoditas strategis oleh pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. “Dalam RPJMN tersebut, produksi daging sapi ditargetkan tumbuh 7,30% per tahun. Penetapan ini merupakan wujud dari prioritas pemerintah dalam menunjang ketahanan dan swasembada pangan, terutama dikarenakan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia,” papar Busyro.

Namun, menurutnya, daging sapi ternyata juga rawan korupsi, termasuk tata niaga daging sapi yang cenderung lemah dalam keberpihakan pada peternak lokal, contohnya kenaikan harga yang cenderung merugikan konsumen tetapi juga tidak memberikan keuntungan yang nyata kepada peternak lokal. Selain itu, ditambah juga dengan adanya berbagai komponen biaya, seperti pungutan resmi dan tidak resmi, serta biaya transportasi yang tinggi. “Faktor lain yang juga turut mendongkrak harga adalah banyaknya pelaku pasar sejak dari sentra produksi dan konsumsi sehingga menyebabkan makin lebarnya margin. Di sisi lain, kenaikan harga tersebut justru tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak,” lanjut

DISKUSI MEDIA– Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kanan), Pakar kebijakan niaga komoditas strategis pangan Bustanul Arifin (tengah) dan Pakar sistem dan peneliti PSDSK Nugroho Ananto pada diskusi Media Paparan Kajian Kebijakan Tata Niaga Daging Sapi Sebagai Komoditas Strategis di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/2). Diskusi tersebut membahas permasalahan daging sapi sebagai komoditi strategis.

Busyro.

Busyro menjelaskan, setidaknya ada enam modus atau area yang rawan terhadap korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi, yang diklasifikasikan berdasarkan berbagai pengaduan masyarakat yang datang ke KPK pada periode 2005-2012 atas dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi. Modus tersebut adalah penggelapan impor sapi/daging sapi, impor sapi atau daging sapi fiktif, penyalahgunaan dana bansos sapi, penyalahgunaan prosedur importasi daging sapi, mark-up impor sapi, dan suap proses impor sapi.

Menurut Busyro, hal tersebut terjadi akibat masifnya masalah di sektor daging. Dalam satu dekade, ada indikasi pembiaran by design. “Akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, upaya pemerintah mencapai swasembada daging sapi melalui berbagai

program sejak 2000 belum menunjukan hasil. Padahal total anggaran program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) yang dialokasikan dari APBN 2009-2014 mencapai Rp 18,7 triliun,” papar Busyro.

Lebih jauh, Busyro menyebutkan adanya fenomena penyumbatan distribusi. Suatu kebijakan yang didesain untuk mengerdilkan daya saing peternakan lokal, karena dagingdaging yang beredar di Jakarta sudah ditentukan melalui unsur kartel. "Bisnis bidang ini sudah dimiliki kartel, termasuk importasi daging dari luar negeri juga ada kaitannya dengan kapiltalisme asing. Sehingga hak peternak yang seharusnya dilindungi negara malah kena kartel asing," ujarnya.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya fakta dagingdaging dari daerah tidak bisa sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah pasokan daging un-

tuk bisa sampai ke Jakarta.

“Lima rumah pemotongan hewan (RPH) dibiarkan nganggur selama lima tahun. Ini by design, akibatnya ada kelompok penguasa bisnis daging," tegas Busyro.

Kelemahan dalam kebijakan tata niaga komoditas sapi itu harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “KPK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi, di antaranya Perbaikan kebijakan importasi yang lebih transparan dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada peternakan lokal; Pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk kelancaran distribusi sapi dan daging sapi; penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, revitalisasi fungsi pasar ternak, dan RPH sebagai penunjang dalam tata niaga dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam tata niaga,” tandas Busyro.

Nugroho Ananto menambahkan, walaupun swasembada daging sapi telah ditetapkan sebagai program nasional, namun belum seluruh kementerian dan lembaga yang terkait mencantumkan sebagai program/kegiatan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

“Swasembada daging sapi memerlukan kebijakan tataniaga yang kondusif, selain itu keseimbangan supply-demand, dan koordinasi tingkat kebijakan juga merupakan hal yang penting dan besar pengaruhnya,” papar Nigroho.

Menurutnya, swasembada daging sapi memerlukan prasyarat utama, yakni integrasi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam swasembada daging sapi; penataan peran kelembagaan dan koordinasi pelaksanaan program, dan pengembangan kapasitas dan peningkatan sarana prasarana yang harus menjadi fokus utama pemerintah. (HUMAS)

Abraham Samad Lantik Sekretaris Jenderal dan Direktur Penuntutan KPK KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melantik dan mengambil sumpah dua pejabat baru di lingkungan KPK. Keduanya adalah Sekretaris Jenderal, yakni Annies Said Basalamah, dan Ranu Mihardja sebagai Direktur Penuntutan. Pelantikan yang dilangsungkan di Auditorium KPK, Jumat (8/2), ini dihadiri oleh pejabat struktural dan pegawai KPK. Turut hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, serta beberapa undangan lainnya.

Sebelum dilantik menjadi Sekjen KPK menggantikan Bambang Saptopratomo Sunu yang telah memasuki masa

pensiun, Annies Said Basalamah yang lahir di Banyumas, 1 Oktober 1960, menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksaan Kementerian Keuangan. Pria yang yang pernah mendapatkan penghargaan Satyalaksana Karya Satya XX dari Presiden RI ini menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntanasi Negera-STAN (1988) dan Commerce/Master of Bussines Administration Saint Mary's University (1993).

Sementara itu, Ranu Mihardja yang lahir di Bandung pada 12 Desember 2012, sebelum dilantik menjadi Direktur Penuntutan KPK merupakan Asisten Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Tinggi Jakarta (2012), Inspektur Muda Intelejen dan Tindak Pidana Khusus pada Inspektur II JAMWAS (2012), dan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang sejak 2010. Peraih penghargaan Satyalaksana Karya Satya XX dan Satyalaksana Karya Satya X ini memperoleh sarjana hukum dari Universitas Pasundan Bandung (1988) dan magister humaniora dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta (2004).

Dalam sambutannya, terkait posisi Sekjen, Abraham Samad mengatakan bahwa hingga saat ini KPK terus membangun dan mewujudkan organisasi yang kuat guna membangun keorganisasian dan

keuangan serta menciptakan keunggulan KPK. Untuk menduduki jabatan ini, lanjutnya, terpilihlah figur yang layak dan memiliki kemampuan yang mencakupi untuk memimpin jabatan tersebut. "Banyak tugas menanti Sekjen baru, yakni pembangunan gedung baru, perekrutan, dan pelatihan skill penyidik KPK, serta tugas-tugas pokok lain," kata Abraham.

Pesan tentang adanya pekerjaan berat juga disampaikannya kepada Ranu Mihardja. Menurut Abraham, selain melakukan koordinasi terhadap para penuntut, Direktur Penuntutan KPK bertanggung jawab terhadap urusan administrasi surat penuntutan hingga eksekusi

putusan pengadilan. "Kita punya budaya hukum yang berbeda dengan lembaga atau instasi lain. Sekecil apapun kelalaian di KPK, itu merupakan kesalahan besar di KPK," tuturnya.

Abraham melanjutkan, korupsi saat ini telah menjadi musuh utama bangsa Indonesia dan berkorelasi dengan masalah sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, dan utang luar negeri, sehingga korupsi telah lama menyandera bangsa ini. “Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab stakeholder, dengan dukungan civil society, dan masyarakat," lanjutnya.(HUMAS)

menemukan adanya fakta daging-daging dari daerah yang tidak bisa sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah pasokan daging untuk bisa sampai ke Jakarta.

Menurutnya, lima Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dibiarkan menganggur selama lima tahun.

"Jadi ada apa ini? Ini by design. Akibatnya ada kelompok penguasa bisnis daging," ujar Busyro.

Temuan tim Litbang KPK itu juga sejalan dengan upaya penindakan yang dilakukan KPK. Terbukti beberapa waktu lalu, melalui operasi tangkap tangan, penyidik berhasil menangkap empat orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di

Kementerian Pertanian.

"Jadi nama-nama tersangka kasus (suap impor sapi) tandem dengan kajian kami. Tanpa laporan masyarakat pun kami juga bisa bergerak," ujar Busyro.

Menurut guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tersebut, kelemahan dalam kebijakan tata niaga komoditas sapi itu harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

KPK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, revitalisasi fungsi pasar ternak dan RPH sebagai penunjang dalam tata niaga dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam

tata niaga. "Ini akan kami sampaikan kepada Presiden dengan bahasa yang sopan.

Meski sedang disibukkan dengan urusan partainya, tapi dalam waktu satu setengah tahun ini saya yakin ada yang bisa dilakukan," ujar Busyro.

Sementara itu, berkaitan dengan kesulitan untuk meminta keterangan Ridwan Hakim sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kuota impor daging sapi, KPK sangat mengharapkan peran ayah Ridwan, Hilmi Aminuddin.

Dia meminta Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera tersebut untuk membujuk putranya agar memenuhi panggilan hukum tersebut.

"Seharusnya tidak perlu ribut-ribut. Tinggal bapaknya, Ustad Hilmi

Aminudin, memanggil anaknya kembali dari luar negeri untuk menghormati hukum," ujar Busyro.

Juru bicara KPK, Johan Budi SP menyatakan penyidik sudah melayangkan kembali surat panggilan untuk Ridwan agar bisa dimintai keterangannya pada Senin minggu depan.

"Surat sudah dikirimkan hari ini. Dijadwalkan hari Senin untuk diperiksa," kata Johan Budi.

Ridwan diduga telah membekingi Sengman Tjahja, pengusaha properti asal Palembang, yang memasok daging impor untuk kepentingan PT Indoguna Utama. Setelah Sengman dikenalkan kepada ayahnya, Hilmi Aminuddin, Sengman memiliki akses masuk ke Kementerian Pertanian.(SK/21213)

Enam Titik Penyelewengan Ditemukan KOMISI Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi pada perdagangan komoditas sapi dan daging sapi.

Hal itu merupakan hasil kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK yang disampaikan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Rabu pekan lalu.

Berdasarkan pengaduan masyarakat sepanjang periode 2005-2012, KPK mengklasifikasi enam modus dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi. Keenam modus tersebut yaitu penggelapan impor daging sapi, impor daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur impor daging sapi, penyalahgunaan dana bantuan sosial

(bansos) ternak sapi, dan suap proses impor daging sapi.

"Ini terjadi akibat masifnya masalah di sektor daging. Dalam satu dekade, ada indikasi pembiaran by design," kata Busyro Muqoddas dalam paparan diskusi.

Meskipun pemerintah telah menargetkan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) dengan dana sebesar Rp 18,7 triliun yang dialokasikan melalui APBN 2009-2014, namun kebijakan tata niaga komoditas daging sapi itu tidak mencerminkan keberpihakan kepada 6,2 juta peternak sapi lokal.

Busyro menyebutkan adanya fenomena penyumbatan distribusi daging sapi dan sapi.

"Suatu kebijakan yang

didesain untuk mengerdilkan daya saing peternakan lokal, karena dagingdaging yang beredar di Jakarta sudah ditentukan melalui unsur kartel. Jadi bisnis bidang ini sudah dimiliki kartel dan termasuk importasi daging dari luar negeri juga ada kaitannya dengan kapitalisme asing.

Sehingga hak peternak yang seharusnya dilindungi negara malah diberikan kepada kartel asing," ujar Busyro Populasi sapi potong berdasarkan data yang diperoleh KPK per wilayah di Indonesia mencapai 93 persen.

Menurut Busyro, dengan jumlah tersebut seharusnya bisa mencukupi kebutuhan daging dalam negeri. Tapi faktanya, pemerintah tetap melakukan impor.

Kajian KPK juga

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

Enam Modus Korupsi Penyelundupan Daging Impor JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan enam modus tindak pidana korupsi perdagangan komoditas sapi dan daging sapi. Keenam modus itu, penggelapan impor daging sapi, impor daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur impor daging sapi, penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) ternak sapi, dan suap proses impor daging sapi.

"Hal ini terjadi akibat masifnya masalah di sektor daging. Dalam satu dekade, ada indikasi pembiaran by design," ungkap Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, dalam paparan diskusi soal korupsi di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Busyro melanjutkan meski pemerintah menargetkan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK), dengan dana sebesar Rp 18,7 triliun, yang dialokasikan melalui APBN 2009-2014. Tapi kebijakan tata niaga komoditas daging sapi, tidak mencerminkan keberpihakan kepada 6,2 juta peternak sapi lokal.

Suatu kebijakan yang didesain untuk mengerdilkan daya saing peternakan lokal, karena daging-daging yang beredar di Jakarta sudah ditentukan melalui unsur kartel. "Jadi bisnis bidang ini sudah dimiliki kartel, termasuk importasi daging dari luar negeri juga ada kaitannya dengan kapitalisme asing. Sehingga hak peternak yang seharusnya dilindungi negara malah diberikan kepada kartel asing," ujar Busyro.

Populasi sapi potong berdasarkan data yang diperoleh KPK per wilayah di Indonesia mencapai 93 persen. Dengan jumlah tersebut seharusnya bisa mencukupi kebutuhan daging dalam negeri.

"Faktanya, pemerintah tetap melakukan impor," jelasnya.

Kajian KPK juga menemukan adanya fakta daging dari daerah yang tidak bisa sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah pasokan daging untuk bisa sampai ke Jakarta.

"Lima Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dibiarkan menganggur selama lima tahun. Jadi ada apa ini? Ini by design. Akibatnya ada kelompok penguasa bisnis daging," tandas Busyro.

Menurutnya, kelemahan kebijakan tata niaga komoditas sapi, harus segera ditindaklanjuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi, diantaranya

Busyro Muqoddas penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, revitalisasi fungsi pasar ternak dan RPH sebagai penunjang dalam tata niaga dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam tata niaga.

"Ini akan kami sampaikan kepada Presiden dengan bahasa yang sopan.

Meski sedang disibukkan dengan urusan partainya, tapi dalam waktu satu setengah tahun ini saya yakin ada yang bisa dilakukan," ujar Busyro.

Cermati Permainan Parpol Ditempat terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK mendalami adanya dugaan permainan partai politik tertentu dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

"ICW menduga, proyek itu merupakan 'kaplingan' partai politik tertentu," kata anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, di Jakarta, Selasa pekan lalu, Diteruskan, pengurusan kuota impor daging melibatkan pihak swasta, DPR, dan Kementerian Pertanian. Peran Luthfi Hasan adalah calo yang menghubungkan antara pihak swasta dengan kementerian terkait. "Posisi Luthfi Hasan kan bisa dikatakan calo, penghubung antara swasta dengan kementerian. Dan ada kemungkinan parpol lain terlibat," ujarnya.

Kasus korupsi suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Presiden PKS yang juga anggota Komisi I DPR Luthfi Hasan Ishaaq, dua direktur PT Indoguna Utama yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, serta orang dekat Lutfi, Ahmad Fathanah.

Pada pemeriksaan pertama Jumat dua pekan lalu, Ridwan mangkir dari pemeriksaan KPK. Bahkan Ridwan diketahui pergi keluar luar negeri pada 7 Febuari 2013 atau sehari sebelum resmi dicegah Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. (ENDY)

NASIONAL

KPK Sita 10 Bangunan Milik Irjen Pol Djoko Susilo JAKARTA- "Tanah dan Bangunan ini Telah Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, dengan tersangka Irjen Pol. Djoko Susilo".

Papan pengumuman dengan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpampang di depan rumah di Jalan Prapanca Raya nomor 6, Jakarta Selatan.

Papan informasi ini menandakan aset milik Irjen Pol. Djoko Susilo, tersangka tindak pencucian uang disita KPK, karena diduga hasil korupsi. Pemasangan papan itu berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.sita-01/01/ 01/2013, tanggal 9 Januari 2013 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita-13/01/01/2013, tertanggal 31 Januari 2013.

Rumah mewah dengan pintu Kayu Jati setinggi dua meter itu, merupakan satu dari 10 aset bangunan yang disita KPK. Sebelumnya KPK juga menyita rumah mantan Gubernur Akpol yang lain yang tersebar di Jakarta, yakni rumah di Jalan Cikajang di Jakarta Selatan, Jalan Elang Mas di Tanjung Mas, Jakarta, kemudian di kawasan Pesona Kayangan Depok,

Irjen Pol Djoko Susilo Jawa Barat Selain itu, dua rumah di Solo, beralamat di Jalan Samratulangi nomor 16, RT 01 RW 07 Manahan, Banjarsari dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sondakan Solo, Jawa Tengah. Satu rumah di Semarang beralamat di Jalan Bukit Golf, kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Dan tiga rumah di Yogjakarta, di Jalan Patehan Lor No. 34 dan 36, di Jalan Langenastran Kidul No. 7 Yogyakarta yang disita KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi, mengatakan penyitaan ini bersifat sementara agar tidak terjadi perpindahan kepemilikan atau Jual

beli terhadap rumah tersebut. "Kita sita sementara untuk tidak dilakukan perpindahan kepemilikan jual beli," kata Johan di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Selain itu, lanjut Johan, penyitaan itu dilakukan dalam rangka penyidikan kasus TPPU agar harta yang diduga milik jenderal bintang dua ini, tidak berpindah tangan. "Saya belum tahu nilai dari aset-aset yang telah disita KPK," katanya.

Dipertanyakan Juniver Girsang, tim pengacara Irjen Pol Djoko Susilo mempertanyakan KPK menyita sejumlah aset miliknya. Penyitaan ini, tidak logis karena banyak aset-aset mi-

lik Djoko tidak berhubungan dengan kasus tersebut.

"Kami mempertanyakan penyitaan aset milik klien kami DS, karena pasal yang dikenakan semula adalah dugaan korupsi Simulator.

Kemudian dikenakan lagi pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ujar Juniver Girsang, Rabu pekan lalu.

Padahal, kataya, kasus Simulator tersebut terjadi pada tahun anggaran 2010 - 2011, dimana aset-aset kliennya banyak yang disita tidak terkait langsung dengan apa yang dikenakan oleh KPK tersebut.

"Banyak aset-aset kilen kami dibawah tahun 2010 yang disita, padahal kasus Simulator tersebut terjadi pada tahun 2010 -2011," ujarnya.

Juniver menilai KPK tidak logis menyita sejumlah aset Djoko Susilo dan pihak KPK pun belum mengklarifikasi penyitaan tersebut kepadanya sebagai kuasa hukumya.

"Belum diklarifikasi ke kami sebagai kausa hukum yang seharusnya KPK mengklarifikasinya dulu," ujarnya.

Kendati demilikian, lanjut Juniver, pihaknya akan berencana melakukan upaya hukum terhadap penyitaan sejumlah aset tersebut setelah bertemu dengan kliennya yang kini di tahan di Rumah Tahanan KPK di Guntur Jakarta Selatan. "Kami akan menanyakan ke klien kami dulu, setelah itu kami akan melakukan upaya hukum," ujarnya. Namun, ia belum menjelaskan upaya hukum tersebut. (ENDY)

Korupsi, Lima Operator Seluler Dilaporkan Kejagung JAKARTA - Realisasi Implementasi Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (RIP-KKN) melaporkan lima operator seluler ke Kejagung. Laporan itu karena menjalankan kerjasama berbau korupsi seperti yang diterapkan Indosat.

"Jika kerjasama Indosat dan IM2 dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 1,3 triliun, maka kerjasama kelima operator dengan 16 ISP juga dapat dikategorikan sebagai korupsi," tandas Kuasa hukum LSM RIP-KKN Rolas Budiman Sitinjak di Jakarta, Senin pekan lalu.

Penghitungan LSM RIP-KKN, lanjut dia, kerjasama kelima operator dengan 16 ISP merugikan negara sekitar Rp Rp16,8 triliun.

“Dasar penghitungan kami sebagaimana BPKP menghitung kerugian negara terhadap kerjasama Indosat dan IM2. Mereka juga tidak membayar BHP setiap tahunnya seperti IM2,” tandas Rolas.

Dijelaskan, kewajiban membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) hanya dibebankan kepada pemegang pita frekuensi 2.1 Ghz, bukan kepada ISP. "Jika menggunakan kacamata penyidik Kejakgung, seharusnya kerjasama ke-

lima operator dengan 16 ISP diperlakukan sama dengan Indosat dan IM2," katanya.

Ke-16 ISP diantaranya CBN, Centrin Online, Cepatnet, Indonet, AT&T LSP, Sistelindo, BizNet, Central Online, IPNet, Jalawave, Radnet, IM2, Quasar, Andalas Internet, dan Lintasarta, juga tidak membayar BHP sejak 2004 sampai sekarang.

"Kami minta penyidik mengusut kerjasama kelima operator itu.

Nah, ini ada beberapa perjanjian, antara lain Indosat dengan CBN, IM2 dengan Mobile-8, terus yang lebih lucu lagi Bakrie yang tidak ada izin ISP, tapi dia punya penyelenggara internet. Kok tidak diapaapakan? Tapi, kerjasama IM2 dengan Indosat diacak-acak. Ini persamaaan di depan hukumnya bagaimana?” ujarnya.

Rolas melengkapi laporannya dengan 14 bundel dokumen, seperti UU Telekomunikasi, PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, serta sejumlah Kepmen dan Permerkominfo terkait penggunaan pita 3G. Selain itu, ada pula White Paper BHP Pita Frekuensi Ditjen Postel tahun 2009 untuk FWA.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi belum bisa menanggapi banyak. Juga belum bisa menanggapi pertanyaan mengapa penyidik tidak menyidik kerjasama kelima operator dengan 16 ISP karena perkara korupsi bukan merupakan delik aduan. “Nanti saya cek dulu,” tuturnya.

Empat tersangka Penyidik Kejakgung menetapkan empat tersangka dalam kasus penyalahgunaan frekuensi 2.1 Ghz milik Indosat. Dua diantaranya adalah korporasi. Indosat dan IM2 diduga menikmati keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto dan mantan Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam.

Perkara Indar tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, sedangkan perkara Johnny masih di tahap penyidikan. Indar didakwa menyalahgunakan frekuensi 2.1 Ghz milik Indosat bersama-sama Johnny (Dirut Indosat periode 2007-2009), Harry Sasongko (Dirut Indosat periode 2009-2012), dan mantan Wadirut Indosat Kaizad Bomi Heerje.

Indosat mendapatkan izin pe-

nyelenggaraan setelah memenangkan tender jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2.1 GHz melalui jaringan 3G. Sebagai salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi, IM2 hanya dapat melaksanakan kegiatan menggunakan jaringan tertutup sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001.

Lantaran ruang lingkup pelayanan terbatas, IM2 bekerjasama untuk menggunakan frekuensi 2.1 GHz/3G milik Indosat. Namun, kerjasama tersebut dipersoalkan karena Indosat dilarang mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pihak lain tanpa seizin Menteri. Kerjasama ini juga dinilai tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Peraturan Menkominfo No. 7 tahun 2006.

Sejak naskah kerjasama pertama kali ditandatangani, 24 November 2006 hingga 2011, IM2 maupun Indosat mendapat keuntungan Rp1,483 triliun. Sementara, biaya up front fee yang dibayar sekali dimuka untuk masa izin 10 tahun, serta BHP pita frekuensi selama 10 tahun sebesar Rp 1,358 triliun.

(ENDY)

Kebijakan Baru SIM Rawan Pungli

Pengadilan Tipikor Jakarta Bebaskan Hotasi Nababan

JAKARTA - Kebijakan baru memperpanjang SIM mendapat reaksi. Suara miring pun bergeming, dengan munculnya budaya lama yakni membuat SIM dengan cara tembak bakal merebak. Bahkan dikhawatirkan akan berkembang pungutan liar (pungli) yang kembali terjadi. Karena calo-calo SIM kian giat berkeliaran sekaligus kongkalikong dengan petugas SIM. "SIM tembak itu bukan masalah baru lagi, tapi masalah yang sudah membudaya dan sampai sekarang praktik itu masih berkelanjutan. Karena harus menyogok, biaya membuat SIM sangat tinggi," papar Bonyamin Roman, dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Jakarta Kamis pekan lalu.

Dicontohkan pengurusan SIM C seharusnya sekitar Rp 125 ribu, bisa jadi mencapai Rp 500 ribu. Biaya membuat SIM A akan lebih tinggi lagi. "Sehingga munculah praktek pungli, suap yang kian marak," tegasnya.

Bonyamin melanjutkan untuk mengatasi praktik suap dalam pembuatan SIM harus dilakukan perubahan pada sistem pembayarannya. "Untuk membuat SIM, pembayarannya tidak boleh cash lagi. Harus lewat bank. Dan saat tes ujian di setiap area dipasang CCTV," katanya lagi.

Soal, siapa paling bertanggung jawab soal masalah pungli tersebut, menurut Bonyamin,

JAKARTA - Terdakwa dibebaskan dalam kasus korupsi, kembali terjadi. Kini pertama kali dalam sejarah berdirinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Terdakwa Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) tak terbukti menyewakan pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737500 pada 2006, seperti dakwaan jaksa Kejaksaan Agung.

"Menyatakan terdakwa Hotasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan," papar ketua majelis hakim Pangeran Napitupulu saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Selasa pekan lalu.

Majelis Hakim juga meminta agar Hotasi mendapat pemulihan nama baiknya. Padahal, dalam sidang sebelumnya Jaksa menuntut agar Hotasi dihukum penjara selama empat tahun ditambah denda Rp 500 juta, yang bisa diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Dari fakta persidangan, lanjut majelis hakim, perbuatan Hotasi tidak ada yang mengarah pada menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG) dalam penyewaan dua jenis pesawat Boeing tersebut.

Hingga kini dua pesawat belum diterima PT MNA, namun Hotasi telah mengikuti prosedur dalam menyewa dan bayar security deposit senilai 1 juta dolar AS kepada TALG melalui kantor pengacara Hume & Associate. "Malah perbuatan itu dilakukan secara transparan, hati-hati, beriktikad baik, tak

ya jelas jabatan yang paling tinggi. Dalam hal ini Dirlantas Polda Metro Jaya yang sedang menjabat.

Namun untuk lebih baiknya, pihak Profesi dan Pengamanan (Propam) bisa terjun langsung kelapangan. Menyelidiki, apakah hal itu memang keputusan sepihak Kasi SIM? Atau memang ada perintah Langsung dari Dirlantas, Kapolda atau yang lebih tinggi.

Seperti halnya Peraturan

Kapolri No.9 Tahun 2012 mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang di sana disebutkan bahwa perpanjangan SIM harus mengikuti tes lagi.

"Nah kalau aturan itu jelas, meski juga mengandung unsur negatif pada praktiknya nanti.

Karena rawan KKN, Pungli dan menyuburkan praktik percaloan. Sementara SIM tembak, ini sangat jelas memperkayasa sekelompok orang saja," ucapnya. (ENDY)

ada konflik kepentingan, sejalan tata kelola perusahaan yang baik," tambah hakim.

Majelis hakim juga melihat adanya fakta yang menunjukkan PT MNA sampai kini mengupayakan agar TALG mengembalikan security deposit, yang dibayarkan setelah perusahaan asing itu tidak mampu mendatangkan pesawat yang dijanjikan kepada PT MNA. Bahkan PT MNA melakukan upaya gugatan kepada Alan Messner dan Jon C Cooper dari TALG. Gugatan itu pun dimenangkan di Pengadilan Negeri Kolombia, beberapa waktu lalu. "Karenanya Majelis hakim tidak melihat adanya niat dari terdakwa untuk memperkaya TALG, dengan membayarkan security deposit 1 juta dolar AS. Sehingga, unsur menguntungkan diri sendiri suatu koorporasi tidak terbukti menurut hukum," ujar hakim Pangeran.

Diapresiasi Putusan bebas terdakwa Hotasi diberi apresiasi oleh Komisi Yudisial (KY). "Kami yakin hakim Tipikor yang membebaskan terdakwa Hotasi dengan pertimbangan hukum yang jernih. Jadi hakim tak perlu takut membebaskan terdakwa jika memang dakwaan jaksa tak terbukti di persidangan,” ucap Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh.

Imam melanjutkan selama ini memang, banyak sorotan jika hakim memutus bebas terdakwa.Menurut Imam,selama ini ada persepsi yang salah, hakim takut membebaskan terdakwa karena khawatir diperiksa KY. “Itu tidak benar, apapun putusannya KY tak akan persoalkan dan menghormati putusan tersebut,” harapnya.

Sebaliknya, Indonesia Corruptipon Watch (ICW) menilai perlu dilakukan eksaminasisasi berkaitan dengan putusan bebas. Dan ini tugas Kejaksaan Agung untuk melakukan eksaminisasi.

"Langkah itu perlu dilakukan agar dapat melihat secara komprehensif apakah kasus tersebut masuk ranah perdata atau pidana. Pada intinya kita harus realistis melihat vonis yang dijatuhkan oleh PN Tipikor Jakarta,” tegas Emerson F Juntho, anggota Badan Pekerja ICW. Dikatakan, ICW berjanji akan menelusuri kelemahan dari putusan bebas itu.KY harus mendalami kalau ada indikasi pelanggaran etika yang dilakukan hakim.

Catatan ICW, sudah ada 50 terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia. Surabaya menduduki peringkat paling atas dengan membebaskan 25 terdakwa. (ENDY)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

LIPSUS

‘Wakil Rakyat’ Tidak Mewakili Rakyat BANYAK yang gerah dengan kegaduhan politik kita akhirakhir ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, berubah menjadi perwakilan kepentingan elit-parpol. Akibatnya, kegaduhan di parlemen itu, sekalipun sangat gaduh, tak ada hubungannya dengan persoalan rakyat.

Muncul pertanyaan, anggota DPR itu sebetulnya mewakili siapa: Rakyat atau Partai Politik-nya?

Banyak yang bilang, DPR hanya mewakili kepentingan partai politiknya. Sementara, kita tahu, kebanyakan partai politik di Indonesia memang dibangun sekedar untuk “kuda tunggangan” bagi si pemilik partai untuk mencapai kepentingannya.

Dan parahnya lagi, sebagian besar parpol di Indonesia dimiliki atau dikuasai oleh kaum kaya atau

pengusaha (plutokrat).

Seharusnya, kalau kita bicara sistem keterwakilan, maka anggota DPR itu tidak lebih dari delegasi-delegasi rakyat. Namun, dalam sistem keterwakilan saat ini, posisi anggota DPR sebagai wakil rakyat telah berubah menjadi jabatan politik yang eksklusif dan terpisah dari rakyat. Sistem kapitalisme telah mereduksi sistem keterwakilan menjadi agenda penyerahan suara setiap lima tahun sekali.

Dalam sistem keterwakilan borjuis, rakyat menunjuk wakilnya lima tahun sekali melalui kertas suara dalam pemilu. Ketika masih musim kampanye, calon wakil rakyat ini sangat aktif mendatangi rakyat. Mereka mengumbar janjijanji kampanye setinggi gunung.

Biasanya, kalau rakyat tidak terpikat, calon wakil rakyat itu meng-

gunakan uang untuk membeli suara rakyat.

Namun, begitu mereka terpilih sebagai wakil rakyat, mereka pun mulai lupa pada janji-janji kampanyenya. Aura anti-rakyat pun segera muncul. Mereka pun akan kembali pada gaya-hidup asli mereka yang elitis. Jarak antara wakil rakyat dengan pemilihnya pun makin renggang. Mereka pun memasang tembok-tembok birokratis untuk menjauh dari rakyat.

Akhirnya, makna “wakil rakyat” kehilangan esensinya. Hal ini terjadi karena beberapa hal: Pertama, demokrasi keterwakilan borjuis menempatkan mandat itu sebagai mandat individualis yang eksklusif. Akibatnya, begitu mereka terpilih, wakil rakyat itu seakan terpisah dan tidak ada kontrol rakyat/pemilih.

Kedua, banyak kandidat wakil

rakyat yang diusung oleh partai politik di daerah pemilihan tertentu tidak berasal dari daerah tersebut. Akibatnya, banyak pemilih tidak mengenal dari dekat calon-calon wakil rakyat itu. Pemilih tidak mengetahui secara mendalam latar belakangnya dan rekam jejaknya. Ini seperti membeli kucing di dalam karung.

Ketiga, sistem keterwakilan borjuis menempatkan para pemilih seolah-olah mentrasfer kekuasaan mereka kepada wakilnya.

Akibatnya, begitu selesai memberikan suara, maka seolah-olah kekuasaan rakyat itu beralih ke tangan wakil rakyat terpilih. Dan selanjutnya, wakil rakyat itu bebas bertindak apapun dengan mengatas-namakan rakyat.

Keempat, sistem keterwakilan borjuis menempatkan jabatan wakil rakyat seolah-olah sebagai

jabatan professional: mendapatkan gaji, diikat dengan standarstandar formal, dan lain-lain.

Kelima, aktivitas wakil rakyat di dalam parlemen tidak dipandu oleh suara atau kehendak konstituennya. Sebaliknya, mereka dipandu oleh kepentingan partaipolitiknya masing-masing. Akibatnya, hampir semua kebijakan dijalankan oleh wakil rakyat itu adalah instruksi partai, bukan kehendak rakyat.

Keenam, hak recall tidak diberikan kepada rakyat atau pemilih, melainkan dimiliki oleh partai politik. Akibatnya, ketika seorang wakil rakyat melenceng dari kewajibannya, rakyat tidak punya kekuatan untuk mengganti wakil rakyat itu. Hak itu dimonopoli oleh partai politik.

Ketujuh, tidak ada mekanisme bagi rakyat untuk meminta lapo-

ran kerja-kerja dan tanggungjawab dari wakil-wakilnya. Memang ada yang disebut masa reses, tetapi biasanya anggota DPR menggunakannya untuk sekedar tebar pesona di daerah pemilihannya.

Karena makna “wakil rakyat” sudah terdegradasi, tak heran kinerja mereka pun sangat buruk.

Kita juga tidak perlu heran mengapa DPR dinyatakan sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Kita juga tak perlu heran mengapa mereka tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat.

Justru, karena kita faham dengan kegagalan sistim keterwakilan borjuis itu, kita perlu kembali untuk mempelajari dan mengembangkan konsep-konsep demokrasi yang pernah dianjurkan oleh para pendiri bangsa kita.

(BERDIKARIONLINE.COM)

Ketika Anggota DPR Doyan Bolos BERITA dari gedung parlemen tidak pernah mengenakkan. Bayangkan, aktivitas parlemen kita hampir negatif semua: korupsi, video porno, tidur saat sidang, datang terlambat, mafia anggaran, produk UU tidak pro-rakyat, hambur-hamburkan uang atas nama studi-banding, hidup mewah, dan lain-lain.

Sekarang datang lagi kabar tidak mengenakkan: suka bolos saat sidang. Soal kebiasaan membolos, ini bukan perkara baru.

Kebiasaan anggota DPR membolos saat sidang sudah sering diulas media massa.

Pada tanggal 23 Oktober 2012, misalnya, ketika DPR menggelar Rapat Paripurna untuk membahas sejumlah RUU, sebanyak 260 anggota DPR absen alias tidak mengikuti sidang. Yang terparah, pada sidang Paripurna 14 November 2011, hanya 88 anggota DPR yang hadir dan 472 orang membolos. Lalu, pada 12 Februari 2012, saat Sidang Paripurna pembahasan penanganan terorisme, ada 233 anggota DPR yang tidak hadir.

Yang ironis lagi, sekalipun mereka rajin membolos, pembayaran gaji mereka tetap lancar. Bahkan, kabarnya ada anggota DPR yang membolos hingga 7 bulan, tetapi pembayaran gajinya terus mengalir.

Angelina Sondakh, anggota DPR dari Partai Demokrat yang tersandung korupsi, masih menikmati gaji Rp 15,9 juta sebagai anggota DPR. Karena bolos itu sudah jadi “tradisi” di DPR, maka dipergunakanlah sistem absensi dengan finger print scanner. Namun, akal bulus anggota DPR lebih canggih dari alat tersebut. Mereka mengisi absensi sebelum sidang dimulai, tetapi segera nyelonong keluar begitu sidang mau dimulai.

Ada lagi manipulasi absensi. Inilah yang dilakukan politisi Partai Demokrat sekaligus anak Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang hanya menandatangani absensi kemudian pergi. Ini tindakan manipulatif: tanda-tangan penanda kehadiran ada di absensi, tetapi secara fisik tidak hadir. Ini sama saja dengan memanipulasi ketidakhadiran dengan tanda-tangan.

Untunglah, tindakan Ibas ini tersebar luas. Ibas, yang baru saja meneken “fakta integritas” yang dirumuskan ayahnya, menjadi subjek hujatan publik di berbagai jejaring sosial. Ini membuat kepercayaan publik terhadap partai demokrat jatuh ke titik nadir. Partai Demokrat jatuh dalam krisis!

Lalu, seakan hendak merendam kecaman publik, Ibas menyatakan mundur sebagai anggota DPR. “Secara resmi saya mundur dari keanggotaan saya sebagai anggota DPR. Saya akan konsentrasi untuk menjalankan tugas sebagai Sekjen Partai Demokrat,” ujar Ibas. Benar-benar sebuah lelucon murahan!

Yang tidak disadari oleh anggota DPR pembolos, termasuk Ibas, adalah kehadiran mereka di parlemen sebagai perwakilan dari rakyat. Di tangan mereka

ada mandat rakyat. Kalau mandat itu tidak dijalankan, berarti mereka telah menghianati rakyat.

Tapi, mau diapakan lagi, demokrasi keterwakilan borjuis memang sengaja menyingkiran rakyat. Ketika musim kampanye pemilu, mereka berlomba-lomba mengklaim diri sebagai calon “wakil rakyat”. Namun, begitu berkuasa, tindakan politik mereka tidak selaras dengan kehendak rakyat.

Menghadapi tingkah laku DPR yang suka membolos ini, yang produk kebijakannya selalu bertolakbelakang dengan kepentingan luas rakyat, maka tidak ada jalan lain selain memperkuat kontrol rakyat terhadap perwakilannya.

Pertama, menuntut anggota DPR untuk membuat laporan kerja tertulis mengenai pekerjaannya kepada konstituen. Pelaporan itu harus dilakukan secara reguler, setidaknya 6 bulan sekali, dalam sebuah forum terbuka dengan massa pemilihnya.

Mekanisme pelaporan tertulis ini akan menjadi forum evaluasi: apa saja yang dikerjakan oleh anggota DPR bersangkutan selama 6 bulan, apa sikap mereka terhadap berbagai regulasi atau kebijakan politik, seberapa jauh tindakan DPR bersangkutan mengartikulasikan suara pemilih, dan lain-lain.

Kedua, memberikan hal recall atau cabut mandat kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Artinya, rakyat bisa mencabut mandat wakilnya (anggota DPR) kapan saja jika dirasa anggota DPR bersangkutan sudah tidak selaras dengan kehendak rakyat.

Selama ini hak recall berada di tangan parpol.

Akibatnya, ketika ada anggota DPR bermasalah, dia hanya diganti rekan separpolnya. Seolah-olah kesalahan anggota tersebut adalah personal. Padahal, tindakan seorang politisi selalu mencerminkan parpolnya. Akhirnya, hak recall di tangan DPR itu hanya seperti “menggilir kesempatan”.

Kalau hak recall di tangan rakyat, maka terserah rakyat.

Bisa saja nanti pengganti DPR yang dicopot itu adalah peraih suara terbesar di bawahnya di daerah pemilihan tersebut.

Sehingga, sebagai konsekuensinya, bisa saja penggantinya adalah orang parpol lain. Ini bisa jadi pelajaran bagi parpol yang lalai.

Ketiga, menciptakan sebuah mekanisme untuk menempatkan DPR hanya sebagai “pembawa proposal dari rakyat”. Mekanisme ini memaksa DPR bekerja berdasarkan panduan dari proposal rakyat tersebut.

Selama ini, kebanyakan anggota DPR bekerja tanpa panduan atau agenda politik yang jelas. Sebagian besar mereka menjadi anggota DPR karena mimpi menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Dengan menempatkan “DPR sebagai pembawa proposal rakyat”, kita memaksa DPR bekerja di bawah panduan rakyat. Yang tidak sanggup akan menyingkir atau disingkirkan oleh rakyat.

(BERDIKARIONLINE.COM)

APAKAH dengan melihat gaji besar anggota DPR tanpa perlu banting tulang memeras keringat tidak mendorong Anda untuk menjadi anggota dewan tsb. Gus Dur bilang DPR itu seperti taman kanak-kanak, lain pihak bilang itu dewan penipu rakyat, jadi tak perlu berbekal banyak pengetahuan, karena yang penting pandai berkaok-kaok dan cerdas serta efektif keruk fulus. Ayo, ayo calonkan diri dan mobilisasi sahabat bin konco kenalan, kekasih, tetangga dsb untuk mendukung pencalonan Anda. Kursi empuk pembawa rejeki menunggu Anda. Semoga Anda sukses.

INI RINCIAN PENGHASILAN ANGGOTA DPR Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR, total take home pay untuk anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan gaji untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Total take home pay anggota DPR yang merangkap ketua alat kelengkapan adalah Rp 54,9 juta, dan untuk anggota DPR yang merangkap anggota alat kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagi pembanding, gaji dari anggota DPR tahun 2004 - 2009 gaji bulanan Rp 46.100.000. Namun ditambah biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13, setiap anggota DPR RI per tahun kira-kria mencapai Rp 1 miliar per tahun.

Berikut Rincian Gaji DPR RI Masa Bhakti 2004 - 2009 Rutin perbulan meliputi : Gaji pokok : Rp 15.510.000 Tunjangan listrik : Rp 5.496.000 Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000 Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000 Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000 Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000 Total : Rp 46.100.000/bln Total per tahun : Rp 554.000.000 Masing-masing anggota DPR menda-

Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009 A. GAJI POKOK DAN TUNJANGAN 1. Rp 4.200.000/bulan 2. Tunjangan a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan c. Beras Rp 30.090/jiwa/ bulan d. Keluarga: Suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln) Anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/ bulan) e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813 C. BIAYA PERJALANAN 1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing 2. Uang harian: a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari 3. Uang representasi: a. Daerah Tingkat I Rp 400.000 b. Daerah Tingkat II Rp 300.000 (keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyakbanyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)

patkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin.

Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

Gaji ke-13 : Rp 16.400.000 Dana penyerapan (reses) : Rp 31.500.000 Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika ditotal selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000 setahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu: Dana intensif pembahasan rancangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU Jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 milyar. Data tahun 2006 jumlah per tahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000.

B. PENERIMAAN LAIN-LAIN 1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan 2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan 3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000 4. Pansus Rp 2.000.000/undang- undang per paket 5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan) 6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/ per periode D. RUMAH JABATAN 1. Anggaran pemeliharaan - RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/ tahun - RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/ tahun 2. Perlengkapan rumah lengkap E. PERAWATAN KESEHATAN UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN 1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes) - Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.

- Jangkauan pelayanan nasional: Diprovider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.

2. UANG DUKA : - wafat (3 bulan X gaji) - tewas (6 bulan x gaji) 3. BIAYA PEMAKAMAN RP 1.050.000/ORANG F. PENSIUNAN 1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan 2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/ bulan.

(Sumber/dokumentasi tribun/diolah)

KPK POS

6

POLITIK

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

Sekda Resmikan Kemukiman Lhok Tujoh Darul Ihsan

ACEH

Walikota Langsa Serahkan Bantuan Beras LANGSA - Walikota Langsa, Tgk. Usman Abdullah, SE, Selasa pekan lalu di Aula Sekretariat Kantor Camat Langsa Barat, menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat yang berdomisili di Gampong Lhok Banie Relokasi dan Teulaga Tujoh.

RESMIK AN - Pembukaan selubung papan nama kemukiman Lhok Tujoh dan Pj RESMIKAN Mukim Lhok Tujoh, Abubakar saat dilantik. (Foto KPKPOS, Bachuny Sitompul) ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib diwakili Sekda Bahrumsyah MM, Rabu (20/2/) meresmikan Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan yang dipusatkan di Aula PKK Kecamatan Setempat. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Kemukiman Lhok Tujoh oleh Sekda Aceh Timur didampingi Camat Darul Ihsan Fakhrurrazi dan Tgk H Abdul Wahab.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga melantik dan mengambil sumpah Pj Mukim Lhok Tujoh, Abubakar.

Bupati Aceh Timur dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda menyatakan hari ini di Kecamatan Darul Ihsan telah terukir sejarah baru dengan lahirnya kemukiman Lhok Tujoh. Ini merupakan perwujudan dari MoU dan UUPA No 11 Tahun 2006 .

Lahirnya pemerintahan Mukim Gampong ini merupakan keinginan dari masyarakat. Kita semua dalam rangka peningkatan penye-

lenggaraan tugas-tugas pemerintahan gampong,, pembangunan serta pembinaan masyarakat diharapkan dapat menjadi pelopor peningkatan kemajuan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dengan terbentuknya mukim Lhok Tujoh, maka Kecamatan Darul Ihsan yang semula hanya memilik satu mukim saat ini sudah mempunyai dua mukim yaitu mukim Keudee Dua dan Mukim Lhok Tujoh.

Lanjut Bupati, pembentukan mukim ini telah tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2011. Mukim Lhok Tujoh ini terdiri dari gabungan delapan gampong masing masing Meunasah Aron, Seunebok Aceh Baro, Lhok Dalam,Seuneubok Teungoh, Lhok Meuree,Lhok Leumat, Panton Merbo, Seunebok Kulam.

Hadir dalam kegiatan ini para Kepala SKPK, Kabag di setdakab,Camat dan tokoh masyarakat lainnya. (BSO)

Kadis Sosial Kota Langsa Drs. Musyidin Budiman dalam arahannya menyatakan bantuan diberikan karena masyarakat di daerah itu sejak beberapa pekan terakhir tidak bisa melaut akibat cuaca buruk dan tingginya gelombang air laut.

Lanjutnya, adapun jumlah beras yang diserahkan sebanyak 5.000 ton. Sebanyak 3000 ton diperuntukkan bagi masyarakat Telaga Tujoh dan sisanya dibagikan untuk Gampong Lhok Banie.

Mursyidin berharap bantuan beras dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. “ Pada saat penyerahan nantinya agar dipilih yang benar-benar berhak menerimanya” ucap Musyidin.

Hal yang sama ditegaskan Walikota Langsa bahwa masyarakat jangan melihat jumlah bantuan yang diberikan. Namun bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warganya.

“Diharapkan bantuan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu

BANTUAN BERAS - Walikota Langsa, Tgk. Usman Abdullah SE menyerahkan Beras bantuan kepada masyarakat Telaga Tujoh yang berdomisili di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat. (Foto KPKPOS, Bachuny Sitompul) bantuan ini juga untuk menutupi kekurangan jatah raskin di Langsa,” ujarnya.

Usman Abdullah juga mengharapkan agar para

Aceh Timur Akan Verifikasi Tenaga Non PNS

yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia. Tugasnya yang diemban PKS, pengawas atau pemantau tindakan-tindakan negatif yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya di laporkan kepada Guru. Sedangkan, perluasannya pada bidang lalu lintasan, dimana seluruh anggota PKS Wajib mengetahui peraturan lalu lintasan.

Kapolres juga saat melakukan penandatanganan MoU dan fakta integritas penerimaan Brigadier Polri 2013.

Hariadi menegaskan, proses rekrutmen tahun 2013, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (Betah).

Jadi masyarakat jangan terpengaruh bujuk rayu oknum-oknum tertentu yang mengaku bisa meluluskan menjadi anggota polisi.

(BSO)

Sekda Temu Ramah Dengan Insan Pers

TEMU RAMAH - Sekda Aceh Timur temu ramah dengan kalangan wartawan.

ACEH TIMUR - Guna meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan insan pers, Sekda Aceh Timur Drs. Bahrumsyah, MM melaksanan temu ramah dengan Insan Pers, bertempat di Gedung Sekda setempat, Selasa kemarin.

Acara ini baru pertama kali digelar sejak Drs. Bahrumsyah, MM., dilantik menjabat Sekda pada 8 Januari lalu.

Dalam kesempatan itu Sekda mengatakan ada dua alasan kepulangannya ke Aceh Timur. Yakni waktu yang tepat membalas hutang budi kepada pemkab yang memberikan bea siswa kepadanya pada masa Bupati Alm. TM. Bahrum. Kemudian atas permintaan Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M. Thaib untuk membantu menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Sebagaimana diketahui Bahrumsyah marupakan asli putra Aceh Timur, yang lama berkarier di Pemko Sibolga, Medan, Deli Serdang, Pemrov Sumut dan Kementrian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam kesempatan terse-

but Sekda mengatakan lima sektor andalan mendasar Aceh Timur mengacu pada misi dan visi Bupati dan Wakil Bupati.

Yakni, pendidikan, kesehatan, kehutanan, pertanian dan perencanaan. “Tahun pertama dan kedua, Bupati memprioritaskan lima sektor unggulan.

Bukan berarti sektor yang lain tidak diunggulkan,” jelasnya.

Beliau menambahkan program-program pemerintah daerah tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah semata, perlu dukungan masyarakat dan media. Kerjasama ini merupakan bukti keberhasilan dan pengalaman saat berkarier di Sumatera Utara. “bila ingin mencapai kemajuan pegangan yang sangat penting adalah informasi, karena dengan informasi kita dapat mengetahui segala sesuatunya,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga digelar sesi tanya jawab antara Sekda dengan insan pers. selain itu Sekda memberikan kesempatan kepada kepala dinas untuk memberikan pemaparan masing-masing program kerjanya. (BSO)

VERIFIKASI - Aceh Timur melakukan verifikasi terhadap tenaga non PNS. (Foto KPKPOS, Bachuny Sitompul) ACEH TIMUR - Dalam rangka mewujudkan pegawai yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan peninjauan kembali (verfikasi) terhadap pegawai-pegawai honorer, kontrak dan bakti yang terdapat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur. menindak lanjuti hal dimaksud Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggelar Rapat Validasi Tenaga Honorer, Kontrak dan Bakti di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah setempat, Kamis (14/2) siang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, M.M. bertidak sebagai pimpinan rapat menegaskan, agar data tenaga honorer, kontrak dan bakti ini jangan ada yang di tutup-tutupi agar mendapatkan hasil yang maksimal, “kami minta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar jangan ada yang memanipulasi data tenaga honor, kontrak dan bakti yang berada di bawah naungan instansi saudara-saudara, apabila tidak bekerja laporkan tidak bekerja jangan disembunyikan, karena nantinya saudara yang akan mempertanggung jawabkan data ini,” tegasnya.

Tenaga Honorer yang telah masuk dalam Katagori I dan II tidak termasuk dalam pendataan verfikasi dan validasi yang akan dilakukan, dikarenakan telah masuk dalam data Badan Kepegawain Negara. Sekda menam-

rangka membangun Kota langsa serta mewujudkan Kota Langsa yang Islami dan berperadaban.

(BSO)

Tata Ruang Kota Sungai Raya Perlu Dibenahi

Polres Langsa Bentuk PKS Tingkat SMP dan SMA LANGSA - Polres Langsa menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembentukan Patrol Keamanan Sekolah (PKS) ditingkat SMP dan SMA dengan instansi terkait.

Langkah ini juga bagian dari proses rekrutmen Brigadir Polri. Acara dilaksanakan Senin pekan lalu di Aula Mapolres Langsa.

Penandatanganan itu dihadiri kapolres Langsa AKBP Hariadi dan jajarannya serta kadis Pendidikan, Jauhari Amin. Kadis Kependukan dan Catatan Sipil Aji Usmanuddin, Kepala Kementrian Agama Yunus Ibrahim, Kadis Kesehatan Syarbainii, Wakil Ketua PWI Ray Iskandar, Ketua MPU, Hasan Kasyim.

Kapolres Langsa mengatakan, PKS salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler

Geuchik saling berkoordinasi dengan perangkat Gampong serta dengan masyarakatnya demi menjaga kekompakan dalam

bahkan pendataan ini perlu dilakukan guna untuk mengetahui mana yang benar-benar melaksanakan dan menjalankan tugas, “memang pendataan ini terasa kejam, namun sebenarnya mereka lah yang kejam kepada kita karena telah di beri gaji namun mereka tidak pernah masuk kerja,” tambah Sekda.

Sementara itu Sekda menanggapi isu yang beredar bahwa dengan pendataan ini akan dilakukan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurutnya hal itu tidak benar adanya namun sebaliknya bagi mereka yang tidak masuk kerja dan melaksanakan tugas akan diberhentikan, hal ini mengingat volume tenaga kerja di Pemkab Aceh Timur telah berlebih dari yang dibutuhkan sehingga menambah pengeluaran APBK Aceh Timur.

Pada kesempatan tersebut seluruh SKPK dalam Kabupaten Aceh Timur menyerahkan data tenaga honorer, kontrak dan bakti untuk diserahkan pada Tim Verfikasi Pegawai Kontrak yang telah ditetapkan sesuai dengan SK Bupati Aceh Timur Nomor: 800/55/ 2013 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Sekda memberikan tenggang waktu seminggu untuk perbaikan data yang telah diserahkan.

Hadir dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPP, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan para Camat dalam Kabupaten Aceh Timur. (BSO)

ACEH TIMUR - Kebersihan dan kerapian tata ruang Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur terutama yang berada di lintas jalan Sumatera, Medan – Banda Aceh merupakan cerminan dari Kabupaten Aceh Timur, hal ini pernah dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten setempat pada saat rapat dengan jajaran Instanti dalam Pemerintah tersebut. Untuk menindak lanjuti apa yang pernah disampaikan itu, Sekdakab Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, M.M., mengunjungi Kecamatan Sungai Raya, kamis (14/2).

Kunjungan beliau diawali ke Kantor Camat Sungai Raya guna bertatap muka dengan Muspika, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan jajaran Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Kecamatan dimaksud.

Dalam kesempatan itu Sekda mengatakan bahwa kita harus bersama-sama membangun Aceh Timur, “untuk membangun Aceh Timur diperlukan kerja keras, mengingat anggaran daerah kita belum memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat maka dari itu diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diadakan sesi tanya jawab antara Jajaran Pemerintah Daerah dengan masyarakat di Kecamatan itu, menyangkut dengan Kebersihan dan Tata Kota Kecamatan yang terkesan semerawut. Dimana pihak Kecamatan melalui Camatnya, Drs. M. Nasir M Nur, merencanakan pemindahan lokasi peukan yang digelar setiap hari

minggu, dan juga meminta agar tenaga kebersihan diberdayakan dari masyarakat Kecamatan itu.

Sementara salah Tokoh Masyarakat yang berhadir meminta agar peukan tidak dipindah lokasi namun cukup digeser lebih kedalam dari lokasi selama ini, pasar ikan perlu di relokasi, adanya upaya pengaturan tata ruang kota dan ketertiban pedagang, masalah batas Kecamatan, pembersihan sungai sepanjang 2 KM, dan pembuatan jalan di TK Putra Labuhan Keude.

Menyahuti aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Raya, Sekda berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin dengan melibatkan dinas-dinas terkait yang nantinya akan melaksanakan program kerja tersebut, selain itu juga beliau meminta Camat untuk mengadakan rapat dengan unsur-unsur terkait dan memberikan waktu seminggu untuka mendapatkan hasil dari rapat tersebut.

Selanjutnya Sekda beserta rombongan diantaranya, Asisten Pemerintahan, Kepala Badan Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran, Kasat Pol PP dan WH, Kepala KP2T, Kabag Perekonomian, Kabag Hukum dan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur menuju Kota Kecamatan Sungai Raya dan dilanjutkan menghadiri Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W. di Mesjid Baitul Muttaqin, Gampong Bayeun Kecamatan Rantau Selamat.

(BSO)

Kesadaran Dimulai Dari Diri Sendiri ACEH TIMUR - Melalui Apel Hari Kesadaran Nasioanal yang diperingati setiap bulannya diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dan kedisiplinan Aparatur Pemerintah, selain itu hendaknya meningkatkan disiplin dan etos kerja sehingga mampu bekerja secara profesional dengan menghayati Panca Prasetya KORPRI yang merupakan janji atau tekad seluruh anggotanya.

Hal ini disampaikan Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten setempat pada saat Apel Hari Kesadaran Nasional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Senin (18/ 2) di Halaman Pusat Pemerintahan Kabupaten itu.

Selanjutnya Bupati dalam amanatnya juga mengatakan, bahwa pradigma kepemerintahan saat ini menempatkan birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, maka dari itu aparatur pemerintah merupakan pelayan dan fasilitator yang baik untuk mencapai tujuan nasional yaitu, melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterah-

APEL - Sekda Aceh Timur pimpin apel.(Foto KPKPOS, Bachuny Sitompul) kan masyarakat.

Beliau juga meminta kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian, “ memasuki pertengahan triwulan ke satu, saya minta perhatian saudara-saudara untuk menjalankan pemantauan dan pengendalian secara berjenjang terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,”.

Apel Kesadaran Nasional yang diikuti ribuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berjalan khidmat, walau sempat mendapat perhatian serius dari Sekretaris Daerah karena masih pelaksnaannya

masih molor dari waktu yang telah ditetapkan, “hendaknya di bulan mendatang kita dapat melaksanakan Apel Hari Kesadaran Nasional sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, jangan seperti saat ini masih molor dari jadwal yang telah diatur panitia, kedepan jangan ada lagi PNS yang masih duduk dikantor, didalam bus semua harus sudah siap di lokasi upacara, karena kesadaran harus dimulai dari diri kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu juga, beliau menuntut aparatur pemerintah untuk bersikap dan berprilaku ramah, santun dan mengayomi dan jauh dari sikap arogan serta menang sendiri dengan demikian akan mendekatkan hubungan emosional antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Apel Kesadaran ini seharusnya diperingati setiap tanggal 17 tiap bulannya namun karena bulan ini jatuh pada hari minggu maka digeser pada hari ini, Kegiatan bulanan ini juga dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur. (BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

25 Kecamatan di Asahan Selesai Gelar Musrenbang KISARAN - Sebanyak 25 Kecamatan di Kabupaten Asahan telah selesai melaksanakan musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan musrenbang dihadiri langsung oleh tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan.

Tim Pemkb Asahan yang langsung mengikuti terdiri dari enam kelompok, yakni Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, Asisten II dan Asisten III. Masing-masing tim mendapat jadwal untuk mengujungi musrenbang Kecamatan, sehingga dalam tempo lima hari musrenbang Kecamatan selesai diikuti oleh tim Pemkab Asahan.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan bahwa pelaksanaan musrenbang dimulai pada hari Senin, 11 Februari 2013 dan berakhir Jumat, 15 Februari 2013. Kegiatan musrenbang tingkat Kecamtan yang dilaksanakan bertujuan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipasi dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan sehingga menjadi satu usulan yang terpadu untuk dibahas ditingkat selanjutnya. “ Dari musrenbang inilah nantinya dasar pembangunan di Wilayah Asahan, “ kata Kabag Humas, Sabtu, 16 Februari 2013.

Kabag Humas menyebutkan bahwa disetiap kunjungan tim Pemkab Asahan, Bupati Asahan melalui amanatnya mengingatkan beberapa program ditahun 2014.

Diantaranya program lanjutan pekerjaan yang belum selesai tahun 2012 dan belum terakomodir pada tahun 2013. Kemudian usulan harus realitis, usulan harus merata.

Artinya dalam mengusulakan rencana pembangunan banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi ketika ada hal-hal yang berkembang dan sangat penting diharapkan menjadi prioritas untuk dimusyawarahkan. “ Dalam waktu dekat musrenbang ini nantinya akan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten Asahan, “ kata Kabag Humas. (IN)

Pemkab Asahan akan Perdakan Karang Taruna KISARAN - Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Asahan yang juga Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP berjanji akan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) ke pihak legislative. Hal ini disampaikan dihadapan 2.500 lebih pengurus Karang Taruna yang baru dikukuhkan di Gedung Olah Raga Kisaran, Sabtu, 16 Februari 2013.

Kesriusan usulan Ranperda tersebut terlihat saat Bupati Asahan memerintahkan asisten II Pemkab Asahan untuk mengagedakan Perda untuk Karang Taruna. “ Biar ranperda cepat dibuat, saya minta coba ikuti perda Karang Taruna daerah lain yang telah selesai, “ kata Bupati.

Selian itu Bupati menjelaskan bahwa hampir 50 persen program Karang Taruna sudah ditampung dalam APBD Asahan tahun 2013 atau sekitar Rp 500 juta dana dialokasikan untuk kemajuan Karang Taruna Asahan. Dan diminta Karang Taruna Asahan untuk kedepan dapat membuat program Jamborer Karang Taruna di Asahan. Bupati juga meminta kepada seluruh pengurus Karang Taruna yang baru dilantik untuk selalu menghadirkan kebaikan dan kemajuan masyarakatnya, serta melahirkan ide-ide cemerlang untuk mewujudkan visi dan misi Pemkab Asahan.

Ketua Karang Taruna Sumut, Solahuddin berharap Karang Taruna Asahan dapat mempertanggung jawabkan semua program kerja yang dilahirkan, begitu juga dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah. Semakin banyak anggaran yang dialokasikan, maka Karang Taruna harus semkin hati-hati mengunakan anggran tersebut. “ Gunakan anggaran itu dengan transparan. Saya tidak mau Karang Taruan pidah kantor kejaksaan, “ kata Ketua Karang Taruna Sumut, sembari menginformasikan bahwa Karang Taruna memiliki program bedah rumah, namun bedah rumah diproritaskan kepada anggota yang rumahnya layak dibedah.

Sementara itu, Esmar Siagian Ketua Karang Taruna Asahan yang lama meminta kepada pengurus yang baru mulai dari Kabupaten hingga Desa untuk meukung penuh program Pemkab Asahan, sebab banyak program Pemkab yang dapat dimanfaatkan oleh Karang Taruna.

Ketua Karang Taruna terpilih, Yasir Ul Hahue dan sekretaris Nuzli Lazwardi mengtakan bahwa dikepemimpinan mereka Karang Taruna siap membantu mewjudkan visi dan misi pemkab Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri.

(IN)

SUMUT

Bupati Langkat : Dewan Hakim Harus Peduli Generasi Penerus STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengapresiasi para dewan hakim yang dinilai sangat peduli terhadap seni baca Al-Quran dan cabang MTQ lainnya, sungguhpun kepedulian terhadap seni baca AlQuran dari hari ke hari dirasa mengalami kemerosotan.

“Kita sangat khawatir kalaukalau generasi penerus nantinya jauh dari al-Quran,” kata Bupati Haji Ngogesa dalam arahan tertulisnya yang disampaikan melalui Sekda Surya Djahisa pada acara pembukaan pembinaan Dewan Hakim MTQ Kabupaten Langkat tahun 2013 di Aula PKK Stabat , Selasa (19/2).

Untuk itu Bupati Haji Ngogesa mengajak agar masyarakat, para alim ulama terlebih guru-guru taman pendidikan Al-Quran secara bersama-sama dengan Pemerintah dapat mencari, memunculkan ide serta gagasan supaya dapat lebih me-

BERI ARAHAN - Sekda Langkat Surya Djahisa menyampaikan arahan Bupati Haji Ngogesa pada acara pembukaan pembinaan Dewan Hakim MTQ Kabupaten Langkat tahun 2013 di Aula Gedung PKK. ngembangkan ilmu membaca Al-Quran khusunya bagi generasi penerus bangsa.

Pada sisi lain Bupati Haji Ngogesa mengatakan bahwa melalui kegiatan tersebut, kiranya dapat memberi pengala-

man dan tukar menukar informasi tentang bagaimana cara memberikan penilaian untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar sehingga kemudian dapat dikembangkan ilmunya di Kecamatan dan Desa dalam

wilayah Kabupaten Langkat.

Bupati Langkat itu juga sangat berterima kasih kepada para nara sumber baik yang berasal dari Propinsi Sumatera Utara maupun yang berasal dari Kabupaten Langkat, Pihaknya berharap para narasumber dapat mentransfer ilmu dan pengalaman kepada calon Dewan Juri yang akan mengikuti pembinaan itu dan kepada para peserta Bupati berharap dapat mengikuti kegiatan itu dengan sunguh-sungguh.

Sebelumnya DPRD Langkat melalui Komisi II. H. Arba’i Fauzan menyambut baik terlaksananya acara pembinaan Dewan Hakim MTQ se-Kabupaten Langkat, dirinya mengatakan kegiatan MTQ adalah salah satu upaya untuk mensyiarkan agama Islam dari Kota sampai ke desa atau sebaliknya, untuk itu pelaksanaan MTQ sangat baik dan sesuai dengan

visi religius Bupati Langkat.

Sementara Ketua Penyelenggara Sujarno melaporkan bahwa tujuan dilaksanakan Pembinaan Dewan Hakim MTQ untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman bagi para calon Dewan Hakim MTQ, baik di tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten, mengamankan persepsi dan menyeragamkan unsur penilaian MTQ menuju terwujudnya objektif dan kualitas penilaian.

Peserta berasal dari 23 Kecamatan masing-masing 5 orang Dewan Hakim Tingkat Kabupaten dan dari unsur LPTQ tingkat Kabupaten, Hadir juga pada acara Asisten Ekbangsos. dr. Indra Salahuddin, Ketua TP-PKK Langkat Ny.Hj. Nuraida Ngogesa, Ketua DWP Langkat Ny.Hj. Khairul Bariah Surya dan pengurus serta undangan lainnya. (JUL)

Kapolresta: Junjung Tinggi Komitmen Netralitas PNS dan TNI/Polri T. TINGGI - Kapolresta Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi Sik mengingatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI dan Polri untuk tetap menjunjung tinggi komitmen bersikap netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara pada 7 Maret 2013 mendatang.

“Saya mengingatkan kepada kita semua untuk menjunjung tinggi komitmen netralitas dari segala bentuk kegiatan politik praktis khususnya menyongsong pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil

gubernur Sumatera Utara pada 7 Maret 2013 mendatang, pelihara kebersamaaan, tingkatkan soliditas dan solidaritas sesama kita”, demikian pesan Kapolresta Tebingtinggi saat membacakan sambutan tertulis Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan pada upacara gabungan PNS, TNI, POLRI, Senin (18/2) di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi.

Selain mengingatkan untuk menjunjung tinggi netralitas dalam Pilgubsu 7 Maret mendatang, Kapolresta Tebing-

tinggi juga menyampaikan bahwa seluruh anggota kepolisian hanya memiliki kepentingan untuk mengawal suksesnya Pilgubsu.

“Peraturan dan perundangan telah menetapkan bahwa seluruh anggota Polri tidak mempunyai hak memilih, sebab keberpihakan kepada salah satu calon pasangan atau partai politik akan mencederai keharusan Polri dalam menjalankan tugas”, pesannya.

Selain itu, netralitas dikalangan TNI juga merupakan amanah dan pelaksanaan refor-

Kadis Pertamanan Kota Medan Lantik Eselon IV MEDAN - Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Ir H Zulkifli Sitepu, MM atas nama Walikota Medan Drs Rahudman Harahap, MM, Selasa (19/2), sore sekitar pukul 16.00 Wib, melantik empat orang pejabat struktural tingkat eselon IV di Dinas Pertamanan Kota Medan. Acara pelantikan pejabat yang wewenangnya baru pertama kali ini diserahkan Walikota kepada bawahannya itu dilaksanakan di Gedung Kantor Dinas Pertamanan Kota Medan, lantai dua Dinas Pertamanan Kota Jalan Pinang Baris Medan.

Adapun ke empat orang pejabat yang baru dilantik, sesuai surat keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/185.K/2013 yakni, Rudi Hartono Manurung menjadi Kepala Seksi (Kasie) Pengawasan Penerangan dan Listrik, Asril Nasution sebagai Kasie Pengawasan Reklame,

Irhamuddin Nasution sebagai Kasie Sektor A Bidang Penerangan dan Suryadi sebagai Kasubbag Kepegawaian. Prosesi pelantikan yang dihadiri hampir seluruh jajaran staf dan para kepala bidang dan Saib Reza selaku Sekretaris di Dinas Pertamanan Kota Medan itu, tampak berlangsung dengan sederhana dan singkat.

Sebelum pengambilan sumpah dan janji jabatan dilakukan, Zulkifli Sitepu didampingi sekretaris dan dua orang rohaniawan dari agama Muslim dan Kristiani terlebih dahulu meminta kesiapsediaan para bawahannya itu apakah siap menerima amanah jabatan yang dipercayakan oleh atasannya. Dengan nada serentak mereka mengucapkan kalimat 'Siap Pak"! Selanjutnya, Zulkifli meminta ke empat pejabat eselon IV tersebut menandatangani

fakta integritas dan dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan dan sumpah jabatan.

Dalam sambutannya, mantan Kadis Informasi dan Komunikasi Medan yang baru sekitar dua minggu ini dipercayakan oleh Walikota Medan memimpin dinas teknis pertamanan itu, mengharapkan kepada seluruh bawahannya, khusunya pejabat yang baru dilantik dapat bekerja maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasannya dan juga demi kepentingan warga kota medan.

"Jabatan yang dipercayakan kepada saudara-saudara ini bukan merupakan sebuah hadiah semata. Tapi, melainkan sebuah amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh atasan demi menunjang program dan kinerja yang lebih baik ke depan," jelas Zulkifli.

(VIN)

Perbedaan Bukan Penghambat Namun Perekat PANTAI CERMIN - Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) bersama ribuan masyarakat Tionghoa Sergai merayakan Tahun Baru Imlek 2564 yang dipusatkan di kawasan obyek wisata bahari Pantai Pondok Permai Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Minggu sore (17/2).

Perayaan Tahun Baru Imlek 2564 Kabupaten Sergai diwarnai dengan pemberian 1000 bingkisan imlek dan tali asih kepada warga kurang mampu.

Kegiatan anjangsana Imlek merupakan salah satu upaya Pemkab Sergai dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan

Adat Istiadat China.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir. H. Soekirman dalam sambutannya pada anjangsana Imlek 2564 yang turut dihadiri Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sergai Budi Sumalim SE, Pembina Yayasan Sehati Pantai Cermin, Pembina Yayasan Sosial Muara Sutra Sei Rampah, Pembina Setia Dharma Bakti Perbaungan, Ketua FKUB Sergai, para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Sergai, pengusaha tionghoa Sergai serta ribuan undangan.

Lebih lanjut, Bupati HT. Erry

Nuradi mengatakan bahwa perayaan yang digelar dengan nuansa kekeluargaan ini merupakan wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan yang ada.

Hendaknya perbedaan yang ada dapat dijadikan sebagai perekat agar selalu bergandengan tangan dan bekerjasama untuk membangun tanah bertuah negeri beradat ini, ujar Bupati Erry Nuradi.

Keberhasilan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan yang telah diraih daerah ini hendaknya dapat menjadi cambuk kemajuan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sergai yakni mewujudkan Kabupaten Sergai sebagai kabupaten terbaik dengan masyarakat yang pancasilais, religius, modren, kompetitif dan berwawasan lingkungan. (ARM)

masi internal TNI sesuai dengan UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI. “Melalui peraturan ini, TNI dituntut agar senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari sistem kenegaraan. Pihak TNI akan mengamankan pelaksanaan Pilgubsu guna aman, lancar, tertib dan luber (langsung umum bebas dan rahasia)”, imbuhnya.

Kapolres Tebingtinggi juga berpesan bahwa mensukseskan Pilgubsu bukan tugas satu pihak saja melainkan seluruh

lapisan masyarakat. “Kesuksesan Pilgubsu merupakan tugas kita bersama dan seluruh lapisan masyarakat. Kita harus memiliki tekad untuk mewujudkan suksesnya Pilgubsu tahun 2013 ini”, demikian pesan Kapolres Tebingtinggi.

Apel gabungan yang diikuti oleh jajaran PNS Kota Tebingtinggi, Polres dan TNI itu diawali dengan pengibaran bendera merah putih dan pengucapan UUD 1945, Sapta Marga, Tri Brata dan Panca Prasetya Korpri.

(RS)

PKK Kota Medan Peringatan Maulid Nabi MEDAN - Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini nantrinya kiota semua dapat menyegarkabn kembali spirit keagamaan, sehingga keagungan dan keindahan Islam akan terus memancarkan bagi kehidupan dalam spectrum yang lebih luas, selain itu juga menmgukuhkan kesadaran umat untuk meneruskan perjuanagn Nabi, yakni menyebarkan dakwah Islam yang mengajarkan perinsip keimanan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, misalnya dengan aktifitas yang baikdan bermanfaat.

Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Rahudman

Harahap MM dalam sambutannya pada acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, 1434 H yang digelar PKK dan Dharma Wanita Kota Medan, Rabu (20/2) di Pendopo rumah dinas Walikota Medan.

Dikatakan, acara seperti ini sering kita lakukan, tetapi menghjadirkan para ibu kepala lingkuinghan jarang sekali, sehigga acara ini menjadi special, kira btau para ibu kepling ini punya kesibukan, tetapi dengan niat ihklas dan tulus mau mendengarkan tausiah yang akan di sampaikan oleh ustadz, semoga nantinya dapat dipedomani didalam kehidupan. (VIN)

Rektor USU Lantik 1.505 Wisudawan MEDAN - Rektor USU Prof Syahril Pasaribu melantik 1.505 orang wisudawan lulusan Universitas Sumatera Utara Periode II TA 2012/ 2013 di Auditorium USU, kemarin.

Lulusan yang dilantik terdiri dari 195 orang lulusan Program Pascasarjana, 5 orang Program Magister dan Pendidikan Dokter Spesialis, 34 orang Program Pendidikan Spesialis, 18 orang Program Dokter Jenjang Magister, 434 Orang Pendidikan Profesi, 725 orang dari Program Sarjana dan 94 orang Program Diploma.

Dalam sambutannya, Rektor USU Prof Syahril Pasaribu menyampaikan, Universitas Sumatera Utara saat ini tengah membuka kesempatan kepada siswa/siswi terbaik di tingkat SMTA sederajat untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan Strata 1 di USU melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 yang dilaksanakan secara serentak dan terpusat secara nasional.

Rektor juga menjelaskan, SNMPTN merupakan upaya implementasi bagi integrasi sistem pendidikan khususnya pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi serta untuk mendorong tersedianya data sekolah dan prestasi siswa di Indonesia secara lengkap.

Oleh karena itu Panitia Pusat mengembangkan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang merupakan salah satu komponen seleksi untuk dapat diterima di PTN (Perguruan Tinggi Negeri).

Selanjutnya Rektor mengingatkan agar Pengisian PDSS yang dilakukan oleh sekolah harus dilakukan secara jujur dan bebas manipulasi.

Dengan demikian akan diperoleh data yang benar dan akurat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, sebutnya. (VER)

119 Hari Petugas akan Amankan Pilgubsu T.TINGGI - Selama 119 hari 273 personel Polres Tebingtinggi akan bertugas mengamankan seluruh tahapan pelaksanaan Pilgubsu. Hal itu diungkapkan Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK saat menjadi pimpinan upacara Operasi Mantap Praja Toba Tahun 2013 di Lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Minggu (17/2).

Pada pelaksanaan Pilgubsu 7 Maret mendatang, menurut Kapolres Tebingtinggi, dimung-

kinkan akan dihadapi berbagai persoalan yang disebabkan karena latar belakang aspirasi politik yang berbeda, agama, etnis, budaya dan kepentingan lainnya. Karena itu dia berpesan kepada petugas pengaman Pilgubsu untuk mencermati seluruh potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilukada nantinya.

“Mulai dari masa kampanye tanggal 18 Februari sampai tanggal 3 Maret, masa tenang dan hari H 7 Maret, kemudian dilanjutkan penghitungan suara

tanggal 8 - 15 Maret, hingga masa penetapan pasangan terpilih tanggal 17 Maret dan pelantikan calon Gubsu dan Cawagubsu terpilih tanggal 16 Juni mendatang. Kesemuanya terhitung 119 hari lamanya petugas pengaman akan bekerja. Kegiatan pada masingmasing tahapan pemilu kada tersebut harus dicermati betul dan diantisipasi pengamanannya dengan baik”, imbuh Kapolres.

Situasi yang tidak kalah rawannya menurut Kapolres

adalah pada tahapan penetapan dan pengumuman hasil Pemilukada, “Pada tahapan itu memungkinkan akan terjadi chaos dan gagalnya pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja untuk bertindak cerdas dan memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang

ada”, pesannya.

Di akhir paparannya, Kapolres menjelaskan bahwa kekuatan personel yang dilibatkan dalam tugas pengamanan Pilgubsu secara keseluruhan di Sumatera Utara berjumlah 63.637 personel. Terdiri dari, Polri 14.573, TNI 2.700 dan Linmas 46.364. Dimana kesemua personel itu akan melaksanakan pengamanan pada 26.443 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT

mencapai 10.296. 013 orang dari jumlah penduduk Sumut berjumlah 15.977. 383 jiwa.

Tampak hadir dalam gelar Operasi Mantap Praja Toba itu, Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH, MAP, Wakil Ketua DPRD H. Amril Harahap, mewakili Ketua Pengadilan Negeri, Komandan CPM Lettu Zulkifli, Danramil 13 Tebingtinggi Kapt Inf Budiono, Ketua KPUD Wal Asri, Ketua Panwaslu serta masing-masing perwakilan dari tim kampanye kelima pasangan calon. (RS)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

SUMUT

Visi Misi Cagubsu

Hanya Indah di Atas Kertas dan Nyaman Didengar MEDAN - Dari sisi materi, tak satu pun visi misi dari Cagub-Cawagubsu 2013 yang mereka sampaikan di rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (18/2) yang menarik dan layak ditonjolkan. Isinya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya berubah soal redaksi dan data-data saja.

Hal ini disampaikan Arifin Saleh, S.Sos, MSP, pengamat social politik dari Fisip UMSU kepada wartawan Senin (18/2) di Medan.

Visi misinya tak membumi.

Hampir semua terkesan di awangawang. Indah di atas kertas dan nyaman didengar. Tapi saya yakin untuk merealisasikannya tidak akan segampang penyampaiannya, tandas Arifin.

Visi misi kemarin lanjutnya juga seolah-olah berlomba memaparkan misi dan program yang meninabobokkan dengan pemilihan kalimat dan kata-kata seindah mungkin. Jadi, kesan yang timbul pun justru permainan katakata. Kalau itu, ahli-ahli bahasa dan tukang karang pun bisa mela-

PKB Minta Gusman Perhatikan Nelayan TELUK MENGKUDU - Ratusan massa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Serdang Bedagai memadati lapangan kaum muslimin Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu dalam rangka silaturahmi partai dengan Cagubsu Gus Irawan Pasaribu.

Pada kesempatan tersebut ketua Partai Kebangkitan Bangsa kabupaten Serdang bedagai, Safaruddin Yus yang juga akrab disapa Udin Sirip selaku pemekarsa kegiatan tersebut menyampaikan Komitmen PKB Sergai dalam mengusung Cagubsu yang mempunyai visi dan misi yang jelas berpihak kepada petani dan nelayan.

"Delapan puluh persen yang hadir pada hari inimerupakan kader PKB Sergai ditambah dengan tokoh agama dan masyarakat, warga PKB Sergai komit mendukung cagubsu yang mempunyai visi dan misi jelas berpihak petani dan nelayan seperti cagubsu nomor urut 2" ucap Udin Sirip.

Masih kata Udin Sirip, saat ini banyak calon yang memanfaatkan nelayan dan petani menjadi objek politik dan mengaku merakyat.

Namun kenyataanya tidak demikian. "Kalau nanti abang (gus irawan-red) terpilih, tolong diperhatikan nelayan dan petani. Masalah trawl yang tak kunjung selesai,” ujarnya.

Sementara itu Gus Irawan Pasaribu dihadapan ratusan massa PKB Sergai mengatakan misi Sumut Sejahtera merupakan program kesejahteraan masyarakat Sumut.

"Sumut sejahtera bagi nelayan adalah nelayan terproteksi dari masalah, misalnya tentang trawl.

Hal itu akan diantisipasi dengan melakukan komukasi kepada pihak berwenang,” kata Gus. Kedua, Sumut sejahtera bagi petani ketika petani bercocok tanam telah tersedia benih unggul yang disubsidi pemerintah. Kemudian panen akan dilakukan penstabilan harga dimana akan menguntungkan para petani tersebut itu juga kalau eksekutif lebih berperan.

Ketiga, peningkatan modal bergulir bagi pelaku UKM dilakukan Bank Sumut. Latar belakang program tersebut diaplikasikan pada program Sumut sejahtera, baru kelompok yang sudah dijangkau program pendampingan dan pemberdayaan.

Kegiatan dibuka dengan pembacaan doa oleh Ustad Zarksih BA, dilanjutkan laporan ketua panita Ahmad Sudiar S.Ag. Hadir ketua DPW PKB Sumut Hance Silian, Ketua PKB Sergai Safaruddin Yus, Sugito mewakili PAN Sergai, mewakili tokoh agama Zarkasi BA, serta DPK PKB se- Serdang Bedagai.

(ARM)

kukannya, ujar Arifin lagi.

Menurutnya, pada kandidat sepertinya lupa untuk lebih menekankan koordinasi dengan Pemkab dan Pemko yang ada di Sumut. Sebab, harus disadari bahwa saat ini kewenangan daerah lebih banyak ada pada bupati atau walikota, bukan gubernur. CagubCawagubsu itu sepertinya mau jalan sendiri, mereka lupa bahwa di daerah kabupaten/kota ada juga orang yang berkompeten dan berwenang untuk mengurus daerah dan rakyatnya. Mengapa bukan koordinasi dengan orang-orang daerah tingkat dua itu yang lebih ditekankan? ujar Arifin dengan nada tanya.

Arifin takut jika nanti rakyat atau sekelompok masyarakat di daerah tingkat dua mengalami masalah, gubernurnya justru lepas tangan, dengan menyatakan bahwa tanggung jawab mengurus rakyat dan sekolompok masyarakat yang bermasalah itu ada pada bupati/walikota. Dan dia punya alasan untuk menyatakan seperti itu. Padahal, ketika kampanye gubernur justru mengatakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. ”Jadi masyarakat harus jeli melihat dan mencermati visi misi itu,” jelasnya.

Dari pemaparan visi-misi tersebut, muncul kesan, apa yang disampaikan para cagubsu tersebut, cenderung normatif dan kurang fokus pada adanya solusi nyata dan realistis, dalam mengatasi berbagai persoalan di Sumatera Utara.

Misalnya, empat kandidat (No 1, 2, 3 dan 4), pada umumnya sependapat menyoroti berbagai permasalahan dan kelemahan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara, yang sama-sama berkesimpulan pelaksanaan pembangunan di daerah ini belum memuaskan.

Sebaliknya, pasangan no 5 (incumbent) Gatot Pujonugro-Tengku Erry Nuradi (GanTeng) menyampaikan sejumlah keberhasilan pembangunan di Sumatera Utara. “Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 terlihat sangat baik.

Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sumut selalu berada di atas capaian nasional,” katanya.

Secara umum, kelima pasangan cagubsu itu sama-sama sependapat, perihal perlunya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara serta percepatan pembangunan di sektor infrastruktur, dan mewujudkan

pemerintahan yang bersih (clean government).

Nah, dalam hal inilah, kita menilai sejumlah tawaran visimisi dan program yang disampaikan kelima cagubsu tersebut, masih cenderung terlalu normatif, serta terkesan bombastis dan sukar diwujudkan dalam waktu dekat. Apalagi, sebagaimana disayangkan Anggota DPRD Sumut Muslim Simbolon MA, semua cagubsu tidak ada yang menawarkan solusi riil, terkait dengan peningkatan anggaran pembangunan melalui APBD. “Bagaimana mungkin program yang ditawarkan itu bisa diwujudkan, jika tidak didukung ketersediaan anggaran memadai,” katanya.

Memang selama ini, keterbatasan anggaran acapkali menjadi dalih bagi Pemerintah Provinsi dalam upaya merealisasi sejumlah program pembangunan, utamanya yang bersifat jangka pendek dan mendesak, untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks demikian, kita berharap hendaknya berbagai program dan visi-misi yang disampaikan cagubsu hendaknya lebih realistis dan tidak sekadar normatif dan indah dalam teori.

Usung Isu Kesejahteraan

Lima pasangan calon Gubsu/ Wagubsu yang akan bertarung dalam Pilgubsu 7 Maret 2013 kompak mengangkat isu kesejahteraan dalam sidang paripurna DPRD Sumut penyampaian visimisi calon, di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan Empat pasangan calon menyatakan persoalan kesejahteraan masih sangat memprihatinkan dan perlu penanganan serius.

Pemerintahan saat ini dinilai belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, meskipun Sumut memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.

Tidak jauh berbeda, pasangan Effendi-Jumiran, juga menempatkan persoalan peningkatan kesejahteraan, penegakan hukum dan keadilan dan visi-misinya.

Caranya dengan meningkatkan program pemberantasan korupsi, pungli, pembalakan liar, perdagangan manusia dan mendorong penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Pasangan Chairuman-Fadly bertekad menjadikan Sumut sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Salah satunya dengan menjadikan masyarakat yang pancasilais, religius, modern, miliki keberdayaan yang tinggi,

Plh Bupati Sergai

ARAHAN - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi menyampaikan arahan saat memimpin upacara kesadaran nasional jajaran PNS Pemkab Sergai di halaman kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (18/ 2). Photo :ARM genap warga Sergai. Dengan bentuk kerja yang demikian diharapkan dapat dijadikan sebagai strategi sosial dalam rangka membangun masyarakat. Dengan suasana kebersamaan dan kekompakan bersama rakyat diharapkan hasil pembangunan yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Sergai sekaligus sebagai langkah pemberdayaan masyarakat secara optimal, ungkap Haris Fadillah.

Netralitas PNS Menjelang pelaksanaan pemilukada Gubsu dan Wagubsu 7 Maret mendatang, Plh Bupati Sergai Haris Fadillah minta kepada seluruh aparat PNS di daerah ini secara bersama-sama dapat menyukseskan agenda politik Sumut ini menempatkan diri secara netral, tepat dan profesional dengan menjaga suasana damai dan kondusif untuk mendukung pelaksanaan pemilu damai di tanah bertuah negeri beradat ini.

Netralitas merupakan sebuah keharusan, untuk itu ditegaskan

kepada seluruh PNS agar tidak terlibat di dalam politik pilkada seperti kampanye dan bentuk dukungan lainnya kepada salah satu calon kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 53 tahun 2013 tentang disiplin PNS pada pasal 4 butir 15, tegas Haris Fadillah.

Pada pilkada mendatang, Plh Bupati menghimbau jajarannya untuk menggunakan hak pilih masing-masing secara bijak dan memberikan penilaian objektif berdasarkan prestasi dan kemampuan calon serta menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Menutup arahannya, Haris Fadillah menyimpulkan 5 hal untuk dicermati para PNS di jajaran Pemkab Sergai yakni konsisten memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan profesionalisme, merakyat dan melayani publik, mensukseskan Pilgubsu 2013 serta menjaga kekompakan bersama.

(ARM)

FKPD Bahas Persiapan Pilgubsu dan Penanganan Bencana Alam SEI RAMPAH - Dalam rangka menjaga situasi dan kondisi daerah yang kondusif guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu Gubsu dan Wagubsu periode 2013-2018 yang akan berlangsung 7 Maret mendatang. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai menggelar rapat membahas persiapan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengamanan daerah, hingga penanganan masalah bencana alam daerah.

Pembahasan Pilgubsu dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (15/2). Turut dihadiri Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si, Wabup Ir. H. Soekirman, Wakil Ketua DPRD MY. Basrun, Dandim 0204/DS Letkol Arh Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman S.IK, Kapolres Tebing Tinggi

AKBP Andi Rian Djajadi S.IK, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para Kepala SKPD, Unsur FKPC, Perwakilan PN LPakam, KPUD dan Panwaslu Sergai.

Dalam kesempatan, Bupati Sergai mengungkapkanPilgubsu membawa dampak di tengah kehidupan sehingga rentan konflik sosial. Karenanya diperlukan sinergi seluruh elemen khususnya dari unsur FKPD agar saling berkoordinasi dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini.

Selain itu Bupati menambahkan salah satu indikatornya pelaksanaan Pilgubsu berjalan sukses adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat menjadi pemilih. Untuk itu dihimbau kepada KPU, seluruh camat maupun lurah/kades terus mengintensif-

(MH)

Terciptanya Lapangan Kerja Masyarakat Lebih Sejahtera

PNS Diminta Konsisten Berikan Pelayanan Terbaik SEI RAMPAH - Apel kesadaran nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan di jajaran jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) harus memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja dan disiplin kerja para PNS sebagai aparatur pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Sergai.

Sebagai aparatur pemerintahan sekaligus pelayan masyarakat, PNS dituntut untuk tetap konsisten dan konsekwen dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan kinerja yang baik dan cerdas. Dengan pelayanan publik yang optimal dan prima akan sangat berguna dalam memberikan daya dukung untuk membangun energi positif bagi seluruh komponen masyarakat.

Hal ini dikemukakan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi dalam arahannya saat memimpin upacara kesadaran nasional di halaman Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (18/2).

Drs. H. Haris Fadillah MSi merupakan Plh Bupati Sergai dan Wakil Bupati selama cuti masa kampanye sejak 18 Februari s/d 3 Maret 2013. Lebih lanjut Plh Bupati mengingatkan para PNS agar terus bekerja keras diimbangi bekerja cerdas, ikhlas, selaras dan bekerja tuntas. Salah satu langkah yang diambil dalam bekerja dengan cerdas ini adalah menerapkan koordinasi lintas sektoral agar pekerjaan efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan.

Kekompakan dapat dilaksanakan dengan bentuk kerja yang merakyat dan melindungi se-

keunggulan kompetitif, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta berdaulat tinggi.

"Prioritas kebijakan, yaitu di bidang ekonomi dan pemberdayaan rakyat, yakni berupa perbaikan infrastruktur ekonomi, pertanian, pengangguran dan pembukaan lapangan kerja," ujar Chairuman. pasangan Amri-RE Nainggolan juga menjanjikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program strategis, di antaranya mengembangkan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Di bidang olahraga, pasangan calon yang diusung Partai Demokrat ini mendorong peningkatan prestasi, sehingga Sumut bisa masuk rangking 5 besar pekan olahraga nasional.

Sementara nomor urut 5 Gatot-Erry Nuradi menyatakan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah membaik dibanding periode sebelumnya, namun masih akan ditingkatkan. Demikian juga indikator kesejahteraan masyarakat yang lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan.

kan sosialisasi,” jelas Bupati.

Ketua KPUD Sergai melaporkan, warga yang masuk DPR berjumlah 463.507 orang dan 1.148 TPS di 17 Kecamatan se-Sergai.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan bahwa distribusi logistik untuk keperluan pemilu sudah hampir seluruhnya diterima. Selain itu dijelaskan sistem penyampaian hak pilih berbeda pada Pilgubsu sebelumnya. KPUD tidak menerbitkan kartu pemilih, namun formulir undangan pemilih.

Disamping itu turut dibahas mengeni penataan terhadap baliho maupun poster dari para Cagubsu/Cawagubsu sehingga perlu koordinasi yang baik antara Pemkab Sergai, KPU dan Panwaslu untuk menetapkan dimana zona kampanye dan jalan-jalan protokol untuk lokasi kampanye. (ARM)

BATUBARA - H.Zulhendri SH agar lebih serius menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Batubara sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera,hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH. MM diwakili sekdakab T. Erwin SE pada saat pelantikan pejabat eselon II,III,IV di aula Bupati Batubara-Lima Puluh, yang dihadiri asisten, staf ahli, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara. H.Zulhendri SH menggantikan H. Sakti Alam Siregar SH. Mari kita perbaharui tekad dan semangat dalam mengemban tugas,evaluasi kerja yang telah dilaksanakan, apakah kita menyadari dan mengetahui kelemahan dan kekurangan. Sewajarnya kita membenahi diri dan bertekad untuk menghasilkan karya yang lebih baik serta berusaha untuk menghindari dan tidak mengurangi kekeliruan dan kesalahan yang terjadi sebelumnya sehingga hasil yang dicapai akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Penggantian pejabat merupakan hal yang biasa dimana kemampuan kerja, loyalitas, akhlak dan moral yang ditunjukkan merupakan salah satu ukuran dalam me-

ningkatkan karir PNS yang selanjutnya akan membawa promosi.Kepada yang dilantik agar dapat memelihara amanah ini dengan baik, tingkatkankan kwalitas kerja dan kerjasama dengan mitra kerja maupun bawahan.

Bulatkan tekad untuk memperbesar rasa tanggung jawab, bekerja lebih keras dan meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik,bermutu, inovatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat, tandasnya.

Pejabat lainnya yang dilantik dr Hj Mastiana Harahap M.Kes menjabat kepala dinas kesehatan, Drs Zulkifli Batubara kabag humas DPRD Batubara, Fakhri Harahap sebagai Sekretaris Disperindagkop UMKM, Hanafi SH Sekretaris Dinas Perhubungan, Norma Deli Siregar SE Sekretaris Dispora, Amirudin Sekretaris Dinas Perkebunan, Khaidir Rahman AKS Kabid Dinas Sosial, Ir Mulyono Kabid dinas PU,Rati Juniarti Kasie Dinas Kesehatan, Fatimah Zahara SE, Kasie dikantor lurah Siparepare-Sei Suka,Muliadi SE, Lulu Villa Verde SP, Kasie di kantor Lurah PagurawanMedang Deras. (SAH)

Peringati Maulid Kompi-B Yonif 122/TS Gelar Berbagai Kegiatan DOLOK MASIHUL - Guna menyemarakkan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, jajaran Kompi-B 122-TS mengadakan berbagai macam kegiatan diantaranya lomba azan tingkat dewasa dan anak-anak, serta lomba baca surah-surah pendek Al-Qur'an.

Puncaknya diisi ceramah agama Al-Ustad H.Mulkan Azima dari Kodya Tebing Tinggi. Hadir Komandan Kompi (Danki-B) Kapten Inf Andi Irawan, Lettu Inf Boiman Danton-II Kipan C Yonif 122/TS, Kades Dolok Manampang Edi Resmanto, tokoh agama, para prajurit beserta istri dan sejumlah anak yatim.

Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Prada M Fazri dengan saritilawah Sela Resky Paradipa. Kapten Inf Andi Irawan pada kesempatan itu mengatakan, kegiatan ini berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, dimana diisi kegiatan lomba azan tingkat dewasa diikuti prajurit dan anak-anak. Selain itu lomba baca surat-surat pendek Al-Qur'an turut meramaikan peringatan maulid ini.

Ide ini sudah lama ada na-

mun baru saat ini terlaksana.

Selain itu,untuk peningkatan syiar agama juga telah dibentuk BKM yang ketuannya Lettu Inf Boiman.Kedepan diharapkan setiap kegiatan keagamaan lebih fokus lagi dan melibatkan semua pihak termasuk kaum ibu.

Ditambah, saat ini prajurit Yonif 122/TS turut dalam grup marawis Nurul Anwar Dolok Masihul dan sudah pernah tampil pada event tertentu di Serdang Bedagai. ”Mari kita terus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan syiar agama dan selanjutnya memakmurkan masjid bersama-sama,”ujar Andi Irawan.

Sementara itu Kepala Desa Dolok Manampang Edi Resmanto dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kegiatan yang diadakan Yonif 122/TS dimana menurutnya ini sesuai dengan paradigma baru TNI yang nantinya akan memberikan sudut pandang positif dari masyarakat.

Selanjutnya Ustad Mulkan Azima dalam tausyiahnya menitik beratkan tentang pengendalian diri dan ke ikhlasan dalam beramal. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

SUMUT

Pers dan Pemerintah Saling Bersinergi

TEMU PERS - Dialog dengan suasana akrab terjalin Eriantoni pada acara temu Pers yang digelar antara Pemkab Langkat dan sejumlah wartawan di Pressroom Kantor Bupati Langkat.

Kabag Humasy Sergai Tutup Pelatihan Wartawan SIMALUNGUN - Setelah tiga hari sejak 15 s/d 17 Februari berlangsungnya kegiatan pelatihan jurnalistik unit Pemkab Serdang Bedagai di Hotel Patra Jasa Resort Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, akhirnya resmi ditutup oleh Kabag Humasy Setdakab Sergai, Dra. Indah Dewi Kumala pada minggu lalu.

Pelatihan yang diikuti 80 wartawan baik cetak, elektronik dan on line berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan. “Semoga pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh bagian humas Setdakab Sergai selama tiga hari ini bermanfaat bagi para wartawan unit pemkab dari media harian, televisi sampai dengan online, mudahmudahan materi yang didapat bisa diimplementasikan dalam menjalankan pekerjaan sebagai jurnalistik dengan berpedoman kepada undang-undang No. 40 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008, agar watawan unit pemkab lebih matang dan menjadi jurnalis yang professional dalam menyampaikan berita,”sebut Kabag.

“Insya Allah jika umur panjang tahun depan kembali pelatihan jurnalis ini kita ajukan menjadi program tiap tahun dan mudah-mudahan disetujui kembali untuk digelar,” lanjut Kabag.

Pelatihan selama tiga tersebut dibimbing oleh ahli dari PWI Sumut.

(ARM)

D

ari sejumlah tokoh yang hadir yang hampir mewakili seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Padanglawas yang tinggal di Labuhanbatu, dan tampak juga tokoh centralistik dan kharismatik Dr. Tigor Panusunan Siregar, SPpD yang merupakan Bupati Labuhanbatu mendukung sepenuhnya Dr Alwi Mujahid Mujahid Hasibuan, MKes menjadi Bupati di Kabupaten Padang Lawas. Ia adalah anak ke 7 dari 8 orang bersaudara, ayahnya Alm. H. Muhammad Yusuf gelar Tongku Imom Hasibuan Mantan DPRDGR tahun 1955 s/d 1971 di Tapanuli Selatan juga lepasan Pesantren Mustopawiyah Purba Baru sementara Ibundanya Hj Siti Romala Daulay yang telah berumur 85 tahun

hadap pemberitaan-pemberitaan yang disajikan” ujarnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Bakohumas Sura Ukur dibahas mengenai pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga dengan narasumber Kadispora TM. Auzai didampingi Kabid Kepemudaan Khairul Amri, Kabid Olahraga Sunardi dan Kabid Sarana & Prasarana Olahraga Richaldunsyah serta Sekretaris Syaiful Aman.

Pada pemaparannya diakui bahwa anggaran pembinaan bagi olah raga di Kabupaten Langkat sampai sekarang masih sangat minim sehingga tak dapat berbuat banyak dalam hal pembinaan, tetapi pihknya selalu berusaha mencari dana sharing dan bantuan baik dari pusat, organisasi yang membidangi keolah ragaan serta donatur-donatur yang peduli terhadap kemajuan

dunia olah raga.

“Walaupun begitu kami terus berupaya untuk melakukan pembinaan, sehingga bisa melahirkan bibit- bibit atlit yang potensial dan berprestasi,” kata Auzai seraya memaparkan tentang potensi dan prestasi olahraga yang telah dicapai selama kurun waktu tiga tahun terakhir serta berharap adanya partisifasi dari dunia usaha untuk ikut dalam pembinaan dan pengembangan olah raga.

Mantan Kakan Sosial itu juga mengajak kerjasama dan kemitraan yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan para wartawan, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Langkat tetap berjalan dengan baik.

Sementara Kabag Humas Rizal Gunawan Gultom yang baru saja menjabat kurang

lebih 2 mingguan berharap pola kemitraan dan silaturrahim yang selama ini terjalin sangat baik dapat terus meningkatkan, dirinya berharap pada rekan-rekannya pihak pers untuk dapat mengingatkan, memberi saran masukan bahkan kritik agar tidak salah dalam mengambil langkah dan kebijakan.

Beberapa wartawan mempertanyakan rencana pelaksanaan PORKAB yang sampai sekarang belum juga dilaksanakan padahal PORKAB strategis sebagai sarana pembinaan menuju PORWILSU dan PORDASU, begitu juga Irfan kontributor Trans TV Langkat yang memberikan saran untuk lebih meningkatkan ekspose terhadap putra daerah yang memiliki prestasi sehingga dapat lebih mengharumkan nama Langkat.

(JUL)

Pengusaha Wajib Perhatikan Keselamatan Kerja BATU BARA - Pengusaha harus dan wajib memperhatikan keselamatan kerja, hal itu dikemukakan oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM usai Upacara Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan Pernyataan Dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2013, di lapangan sepakbola PT Socfindo Perkebunan Tanah Gambus-Lima Puluh.

H.OK Arya menyatakan bahwa dirinya mengatakan seluruh pengusaha harus dan wajib memperhatikan keselamatan kerja. “Tadi juga dikatakan ada Program Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI), zero accident. Kita harapkan itu jadi perhatian khusus oleh Daerah.

Tugas kita Pemerintah Daerah termasuk Dinas Tenaga Kerja di daerah adalah memperhatikan keselamatan kerja,dari sisi apa pun sebab ada persyaratan-persyaratan dari segi keselamatan kerja,misalnya di suatu tempat atau wilayah, lokasi, apa itu pabrik dan

Tokoh Masyarakat Dukung Alwi Mujahid Jadi Balon Bupati RENCANA pelaksanaan pemilukada Kabupaten Padang Lawas yang akan dilaksanakan September 2013 salah satu balon Bupati Dr Alwi Mujahid Mujahi Hasibuan, MKes bertemu muka dengan tokohtokoh perantauan di Labuhanbatu di kediaman Sahbela Hasibuan Jl Sempurna /gg Buntu nomor 1 Selasa (19/2).

STABAT - Pola kemitraan yang selama ini telah berjalan baik antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan insan Pers diharapkan terus berjalan semakin baik dan terus meningkat serta selalu berkoordinasi dalam segala hal yang diperlukan agar tak terjadi salah persepsi dan komunikasi.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris PWI Langkat Eriantoni pada acara temu Pers yang digelar antara Pemkab Langkat dan sejumlah wartawan di Pressroom Kantor Bupati Langkat, Selasa (19/2).

Pihaknya mengatakan agar komunikasi terus dijalankan secara aktif untuk dapat meningkatkan koordinasi, mengambil langkah-langkah baik dalam pemberian opini terhadap masyarakat, “Jangan kita buat masyarakat bingung ter-

dan sampai sekarang tinggal di Sialambue Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Tokoh yang mengharapkan Dr Alwi Mujaid Hasibuan menjadi Bupati Palas untuk priode 20132015 yang tinggal di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu seperti Sahbela Hasibuan gelar Tongku Raja Muda Hasibuan, Tongku Pulungan, H. Ali Raya Hasibuan, H Paminpin Nst, H. Haidir Hrp, Parenta Hasibuan, Saipul Zuhri Lubis, dan ratusan tokoh lainnya mengungkapkan harapan dan keinginannya serta rasa bangga dan syukurnya kebersediaan untuk pulang kampung dan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padanglawas yang tampak selama ini sangat tertinggal bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Sumatera Utara.

Alwi Mujahid Hasibuan mengungkapkan dalam setiap usai sholat saya berdoa, bila niatan saya ini baik ya Allah beri saya kekuatan, rahmat, petunjuk serta ridhomu akan tetapi apabila tidak baik maka tunjuki saya untuk menghentikannya. ”Sampai saat ini tandatanda menghetikannya itu tidak ada sampai sekarang bahkan dukungan terus bertambah serta percaya diri makin kuat,” ungkapnya.

Dr Tigor Panusunan Siregar SPpD yang juga

Bupati Labuhanbatu mengatakan, saya sangat mendukung rencana Alwi Mujahid Hasibuan maju menjadi salah satu balon Bupati Padang Lawas.

Karena saya sudah tahu ketulusan dan kemampuannya serta kepemimpinannya tidak diragukan membawa perubahan di Padang Lawas. ”Dengan kehadiran dan dukungan saudarasaudara, saya yakin Insya Allah niatan saudara kita ini akan tercapai" ujar Tigor Sementara Hasanuddin Hasibuan mengatakan dengan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki, diharapkan dapat memajukan Kabupaten Padang Lawas untuk mengimbangi kemajuan yang terjadi di Labuhanbatu. ”Seorang dokter sangat memahami apa obat yang bisa mengobati orang sakit,” ungkapnya.

Dukungan diamini, tokoh yang hadir seperti Tongku Pulungan, H. Ali Raya Hasibuan, H Paminpin Nst, H. Haidir Hrp, Parenta Hasibuan, Saipul Zuhri Lubis dan tanpa Dalihan Natolu Padang Lawas yang ada di Rantauprapat.

Dari informasi yang didapat pemilu Kada Kabupaten Padang Lawas akan dilaksanakan pada September 2013 dengan jumlah pemilih 149.286 dan 481 TPS sesuai berita acara KPU Padang Lawas nomor : 17/KPU-PL/002964962/I/2013.

(HAH)

sebagainya. Apabila mengerjakan sesuatu kesematan kerja diutamakan. ”Pidato Menteri Tenaga Kerja itu menjadi perhatian kita bersama, terutama para pengusaha di daerah,” jelasnya.

Sebelumnya saat upacara H.OK Arya selaku Inspektur Upacara membacakan dan menyampaikan sambutan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI, Drs.H.Muhaimin Iskandar, M.Si tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan Pernyataan dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2013.

H.OK Arya menyatakan K3 pada 12 Januari 2013 merupakan tahun keempat bangsa Indonesia berjuang, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mendukung cita-cita besar Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.372/Men/XI/2009. “Saudara-saudara sekalian di penghujung tahun 2011 tepatnya tanggal 26 November 2011 kita semua tersentak atas runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 20 orang dan harta benda. Salah satu penyebab ke-

jadian ini adalah pelaksanaan K3 pada pekerjaan perawatan kurang memadai.

Kejadian ini harus kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa. Oleh karena itu saya sebagai pemegang Policy Nasional K3, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menghimbau semua pihak harus lebih meningkatkan K3 mulai dari perencanaan, pembuatan/pemasangan, pengoperasian/ pemakaian dan pemeliharaan.

Termasuk terhadap seluruh peralatan produksi dalam upaya menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja, maupun masyarakat sebagai konsumen barang atau jasa hasil produksi atau sebagai pengguna sarana dan fasilitas umum,”.

Berdasarkan laporan ILO, setiap hari terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal ± 6.000 kasus, sementara di Indonesia setiap 100.000 tenaga kerja terdapat 20 orang fatal akibat kecelakaan kerja, maka tingkat keparahan kecelakaan kerja diseluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya masih cukup tinggi.

Kalkulasi ILO tentang kerugian akibat kecelakaan kerja di Negara-negara

berkembang mencapai 4% dari GNP. Ini adalah angka yang cukup besar yang memerlukan perhatian serius oleh pihakpihak yang terkait dalam proses produksi. Untuk itu saya harapkan kepada para pengusaha dan tenaga kerja hendaknya lebih banyak mengambil inisiatif dalam meningkatkan kinerja K3 di tempat kerjanya masing-masing.

Selain itu saya harapkan juga hendaknya K3 diintegrasikan pada setiap jenjang manajemen perusahaan melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja, menekan tingkat keparahan dan yang selalu kita dambakan bersama yaitu pencapaian kecelakaan nihil”.

Pada tanggal 16 Oktober 2012 saya telah meluncurkan program ”Saya Pilih Selamat” sebagai ajakan meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan dan pentingnya berperilaku aman. Untuk itu kami mengajak seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat bergerak dan bertindak menjadikan program ”Saya Pilih Selamat” menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan budaya K3. Ikon tersebut hendaknya kita dengungkan setiap hari agar memotivasi kita dalam berperilaku selamat,” tandasnya. (SAH)

49 Pejabat Eselon IV Sergai Dirotasi SEI RAMPAH - Dalam rangka proses regenerasi dan kaderisasi organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan SKPD, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) diwakili Sekdakab Drs. H Haris Fadillah M.Si secara resmi melantik 49 pejabat struktural eselon IV di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (15/2).

Para pejabat yang dilantik di beberapa SKPD dan Kecamatan serta Kelurahan diantaranya Ihsan Azhari S.Sos M.SP menjadi Pj. Kepala Subbagian Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat, Mindo Hasian Nauli, S.Pi menjadi Pj. Kepala Seksi Pemberdayaan Pantai, Pesisir dan Kelautan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Meliyati Meliala menjadi Pj. Kepala Subbidang Diklat Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sergai.Drs. Maratua menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Satpol PP, Jumarianto SAP menjadi Pj. Kepala Subbidang Kesejahteraan, Penghargaan dan Tanda jasa pada BKD, Ekin Tumanggor menjadi Kepala Seksi Pengembangan Budaya dan Pengelolaan Museum pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (Disparbudpora).

Selanjutnya Dewi Oktaviani ST menjadi Pj. Sekretaris Lurah Tualang Kecamatan Perbaungan, Hotna Hasian Hasibuan ST menjadi Pj. Kepala Subbagian Pelayanan Umum pada Sekretariat Kecamatan Tanjung Beringin, Riza Kurniawan, SE menjadi Pj. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan pada Sekretariat Kecamatan Teluk Mengkud dan Jalison Purba, SE sebagai Pj. Kepala Subbagian Pelayanan Umum pada Sekretariat Kecamatan Bandar Khalipah.

Bupati Sergai diwakili Sekdakab mengatakan pelantikan ini sebagai bentuk penilaian dan pengawasan dalam bentuk reward dan punishment terhadap kinerja para pejabat eselon IV. ”Disamping itu dirasa perlu untuk dilakukan sejumlah rotasi dan pergantian sebagai bentuk penyegaran guna mengurangi kejenuhan yang dialami apabila seseorang menduduki jabatan dalam suatu periode waktu tertentu, ujar Bupati.

Bupati melanjutkan pelantikan pejabat struktural suatu kegiatan yang

TANDA JABA JABATTAN - Bupati Sergai diwakili menyematkan tanda jabatan kepada Lurah yang baru dilantik pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan 49 Pejabat Eselon IV lingkungan Pemkab Sergai di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (15/2). Photo : ARM dilaksanakan secara kontiniu bagian dari rangkaian kegiatan manajemen kepegawaian dalam rangka pengembangan SDM aparatur yang profesional. ”Seorang pejabat dituntut untuk terus dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian agar dapat memenuhi target-target yang telah ditetapkan,” ungkap bupati.

Beberapa pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugas menurut Bupati Sergai Erry Nuradi yakni pertama menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam keberhasilan melaksanakan tugas. Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sangat diharapkan dukungan integritas yang tinggi sehingga dapat direfleksikan dalam bentuk tanggung jawab penyelesaian yang sempurna.

Ketiga, dalam menjalankan tugasnya seorang pejabat dituntut untuk mempunyai kemampuan, ketajaman menganalisa persoalan serta objektivitas dan keterampilan sehingga dapat mengatasi setiap bentuk persoalan yang ada.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sergai juga mengingatkan bahwa mas-

yarakat Sumut umumnya dan Sergai khususnya akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumut pada 7 Maret mendatang, untuk itu Erry Nuradi mengharapkan peran aktif jajarannya dalam mensukseskan pesta demokrasi tersebut. ”Mari mengajak keluarga dan masyarakat di turut aktif menggunakan hak pilihnya,” harap bupati.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menghimbau seluruh pejabat yang telah dilantik mampu menjadi barisan terdepan dalam melaksanakan tugastugas pelayanan kepada masyarakat.

Kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan pemerintah jangan disia-siakan, karena apabila mampu mengemban amanah dengan baik maka tidak tertutup kemungkinan dipertimbangkan kembali untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar..

Pelantikan ini turut dihadiri Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Asisten Admum H. Rapotan Siregar SH, MAP, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Rachmad Karo-karo, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai.

(ARM)

10

KPK POS E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

Kakek 90 Tahun Ditikam Di Rumahnya

Perubahan Lalin di Binjai Bukan Solusi

TANJUNG BERINGIN Amran alias Kacil (90) menderita luka di perutnya akibat ditikam OTK (Orang Tidak Dikenal) saat tidur di rumahnya di Dusun 2, Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Sergai, Senin sekira jam 02.00 wib.

Menurut sumber, kakek yang sudah sakit-sakitan itu lagi tidur dengan istrinya Juliah (45) dan adik kandungnya Safihah (50). Tiba-tiba masuk OTK ke dalam rumahnya, tanpa basa-basi OTK tersebut langsung menikamkan pisau ke arah perut kakek tersebut.

Setelah menikam, OTK langsung kabur dengan cara manjat dinding dapur rumah korban. Melihat darah keluar dari perutnya korban langsung teriak minta tolong. Tetangga korban yang mengetahui kejadian

Syafrizal alias Izal itu langsung berhamburan mendatangi rumah korban. Setelah pintu dibuka warga langsung melihat korban sudah terpakar dengan berlumuran darah, bahkan darah segar tersebut membasahi kelambu.

“Kami tahu ketika mendengar ka-

kek itu minta tolong kemudian kami mendatangi rumahnya, kami lihat kakek itu sudah terkapar berlumuran darah,” papar beberapa warga.

Tidak satupun warga mengetahui awal kejadian itu. Pasalnya korban merupakan orang miskin dan juga sakit-sakitan sehingga warga tidak mengetahui apakah kakek tersebut mempunyai musuh. “Kalau dibilang perampokan dia miskin, dibilang punya musuh dia sudah tua dan sakit, kalau gak teriak kami gak tau kakek itu ditikam orang,” terang warga.

Sementara itu Kades Bagan Kuala Sahroni di lokasi mengatakan, pelaku penikaman belum diketahui karena tidak ada satupun warga mengetahui kejadian itu, sementara istri dan adik korban tidak mengetahui jelas siapa pelaku yang menikam korban. “Informasinya pelaku masuk dan keluar dengan cara memanjat dinding dapur rumah korban yang terbuat dari tepas,” papar Kades.

Dari hasil peyelidikan dan investigasi aparat Polsek Tanjung Beringin selama 11 jam, akhirnya berhasil meringkus tersangka Syafrizal alias Izal (21) warga Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin-Sergai. Penangkapan terhadap tersangka berkat informasi masyarakat yang melihat gelagat tersangka mencurigakan. Masyarakat langsung melaporkan hal ini kepada aparat kepolisian. Mendapat laporan Kapolsek Tanjung Beringin AKP A.Barus memeritahkan personilnya Ipda Sahnan Siregar beserta anggota untuk meringkus tersangka di rumahnya.

Kabag Humas Polres Sergai AKP ZN. Siregar Saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Sergai, berupa satu buah batang bambu dan satu baju garis putih coklat guna pengusutan lebih lanjut jelas Kabag Humas Polres Sergai. (ARM)

Kantor Dinsosnaker & Koperasi Sergai Disantroni Maling

BARANG BUKTI - Personel Polres Sergai membawa barang bukti brankas yang dirusak pelaku ke Mapolres, Jum’at. (KPK POS/ARM)

Camat dan Lurah Aktifkan Kembali Siskamling MEDAN - Wali Kota Medan Rahudman Harahap bekerjasama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan, terutama Polresta Medan, Polres Pelabuhan Belawan dan Dandim 0201/BS membentuk Tim Terpadu Penanganan Keamanan dan Konflik Sosial.

Pembentukan tim ini untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Hal ini terungkap dalam acara sosialisasi Inpres RI No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Kantibmas Dalam Negeri di Aula Gedung Dekolah Polisi Negara (SPN) Sampali Jalan Bhayangkara Medan, Rabu.

“Sosialisasi yang digelar ini sebagai penjabaran Inpres RI No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Dalam Negeri. Kalau kita perkecil penanganan konflik di daerah, terutama Kota Medan,” kata Wali Kota.

Artinya, jelas dia, Polri, TNI dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dengan membentuk satu tim. Tim ini sesuai dengan Instruksi Presiden diketuai Wali Kota untuk kota, sedangkan wakil ketua 1 Kapolresta Medan dan Kapolres Pelabuhan Belawan. Sedangkan wakil ketua 2 adalah Dandim 0201/BS. Selanjutnya, tim seperti ini harus dibentuk sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menurut Wali Kota, tim ini dibentuk dalam rangka mempersatukan persepsi atau bersinergi untuk menyikapi setiap konflik sekecil apapun yang timbul di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu Wali Kota juga menegaskan, camat dan lurah untuk segera mengaktifkan kembali siskamling di wilayahnya masingmasing.

Dia minta pembentukan siskamling harus selesai bulan ini. Jadi tidak ada alasan bagi camat dan lurah untuk tidak menghidupkan kembali siskamling. Saya minta Maret ini, pembetukannya sudah selesai,” tegasnya. (VIN)

SEI RAMPAH - Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Serdang Bedagai, Jumat dini hari sekitar pukul 03.30 WIB, disatroni kawanan maling. Dua unit brankas milik kantor ini dirusak. Selain itu kawanan yang diduga lebih dari seorang juga memasuki kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (BP2A & KB) yang berlokasi di Dusun 6, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Sergai.

Walau pelaku berhasil membuka kedua brankas secara paksa, tetapi uang Rp100 tidak diambil. Pada brankas kedua, pelaku juga tidak mengambil uang yang berada di dalam sebanyak Rp9 juta. Diduga sebelum pelaku memasuki ruang brankas yang berada di lantai atas, persisnya di ruang Kepala Dinas Sosnaker & Koperasi, Karno Siregar,

para pelaku masuk melalui lantai satu dan beraksi dengan terburu buru.

Mulai dari lantai satu setiap ruangan pelaku menyisir dengan membuka secara paksa pintunya atau dicongkel dengan alat sejenis linggis. Buktinya saat di lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh Polres Sergai semua berkas berserakan dan meja serta pintu terbuka.

“Hanya dua unit laptop yang hilang, sedangkan uang yang ada di dua brankas tidak berhasil diambil. Buktinya uang sebanyak Rp9 juta dan Rp100 aman berada ditempatnya,” ujar Karno saat di temui di ruangan kerjanya.

Ditambahkannya, diduga karena kelelahan para pelaku mengambil tiga botol minuman ringan di lemari pendingin yang berada di ruangan kerjanya dan

menyisakan tiga botol kosong di lantai bawah.

Atas kejadian tersebut, sang Kadis melalui stafnya telah melaporkannya ke Polres Sergai untuk ditindak lanjuti guna mengungkap para pelakunya. Sementara itu, penjaga malam di kantor tersebut, Risdianto (26), mengakui tidak mengetahui kantor yang dijaganya dimasuki maling, karena saat itu sedang tidur. “Aku gak tahu malingnya masuk, tahunya pukul 6.00 pagi ketika bangun tidur,” ujarnya.

Personel Polres Sergai yang mendapat laporan langsung turun ke TKP guna melakukan penyelidikan, setelah meninjau beberapa ruangan selanjutnya polisi membawa brankas yang sempat dicongkel dan jerjak yang dibuka serta tiga botol kosong minuman ringan ke Mapolres Sergai. (ARM)

LSM PHP DS Kirim Surat Ke Menteri BUMN DELI SERDANG - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) Kabupaten Deli Serdang melapor kepada Menteri Negara BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas temuan di salahsatu perseroan BUMN yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Ketua pengurus PHP Kabupaten Deli Serdang Dedy Irawan Ziliwu SH didampinggi Sekretarisnya Julham SH kepada wartawan, Kamis, menyebutkan, laporan dikirim melalui surat ke Menteri BUMN dan KPK terkait adanya temuan di perseroan perkebunan milik BUMN di Tanjung Morawa yang telah melanggar peraturan daerah. "Sebagai salahsatu BUMN mereka telah mencoreng wibawa dan integritas pemerintah dihadapan masyarakat,” sebutnya.

Surat Pemberitahuan dan Laporan tertanggal 15 Februari no-

mor 01/PHP/Kab.DS/02/13 yang ditujukan ke Menteri Negara BUMN dan KPK, dikirim melalui Pos, pada Rabu (20/02). Sebagian isinya disebutkan bahwa Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara-II (PTPN-II) yang berada di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa, Km 16,5 telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang No.6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu.

Dijelaskan, pihak PTPN-II membangun tembok megah mengelilingi Kantor Direksi (Kandir) PTPN-II dengan panjang sekitar 1000 M dan tingggi 3 M berbentuk permanen. Namun, setelah bangunan tersebut selesai sekitar 5 bulan lalu, diketahui tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Deli Serdang.

Akibatnya, bangunan pagar tembok yang diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah ter-

sebut menjadi masalah. Bahkan tembok yang dibangun tersebut terancam dibongkar oleh Dinas terkait sebagai mana diatur dalam Perda Deli Serdang tentang Perizinan Tertentu yang lebih rinci didalamnya diatur mengenai IMB. Pelangggaran Perda No.6 Tahun 2011 oleh pihak PTPN-II, menimbulkan penilaian bahwa ada itikad tidak baik dalam pembangunan tembok megah tersebut.

“Kita harapkan juga kepada KPK melakukan pemeriksaan terhadap PTPN-II mengenai dibangunnya pagar tembok Kandir PTPN-II yang disinyalir tidak dilakukan secara transfaran," tegas Dedy.

Diharapkan Menteri BUMN segera meninjau integritas kinerja pihak Direksi PTPN-II yang telah memberi contoh tidak baik kepada masyarakat karena melangggar sebuah Perda yang dapat merugikan pendapatan daerah,” ungkap Dedy. (DIZ)

BINJAI - Untuk mengatasi kemacatan Lalin (Lalu Lintas) di inti Kota Binjai, pemerintah kota berencana akan merubah jalur Jalan Jendral Sudirman manjadi satu arah. Rencana ini sudah dibahas dalam rapat gabungan Bakortib dipimpin Asisten I Pemerintahan Kota Binjai beberapa waktu lalu dan hingga saat ini belum ada keputusan dan tidak diketahui kapan rapat susulan dilaksanakan.

Jalan Jend.Sudirman Kota Binjai masih terus diwarnai dengan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas serta perparkiran yang tidak menentu sehingga tidak ada lagi kenyamanan bagi pengguna jasa lalu lintas disana. Penataan Tata Ruang gedung yang peruntukannya berdampak kepada kemacetan dan kesemrawutan Kota merupakan akar masalah sehingga upaya untuk merubah jalur menjadi satu arah diyakini tidak akan merubah keadaan.

Direktur LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy sebagai salah satu unsur elemen masyarakat yang ikut dalam rapat Bakortib belum lama ini dipimpin Asisten I Pemerintahan dengan nara sumber Kepala Dinas Perhubungan, Bappeda dan Kasat Lantas diikuti beberapa instansi terkait lainnya, mengakui perubahan lalin itu tak akan menyelesaikan masalah.

Dalam rapat tersebut Wanacakra memberi pandangan bahwa akar penyebab masalah adalah keberadaan pusat-pusat perbelanjaan, panglong, perbengkelan, gedung pusat kegiatan sosial, perkantoran seperti Bank dan sekolah serta tidak terkendalinya jumlah becak bermotor (betor). "Inilah penyebab utamakemacetan Jalan Sudirman," tegas Gito.

Dikatakan, dengan rencana perubahan arus lalu lintas menjadi satu arah, posisi titi kembar yang terletak diujung jalan Jenderal Sudirman sebagai gerbang keluar masuk ke jantung Kota akan terlihat mati dan mubazir dan sebagai pemisah jalan terlihat tidak bermanfaat.

Dalam pertemuan itu Wanacakra memberi pandangan bahwa untuk merubah arus lalu lintas pada inti Kota menjadi satu arah perlu dipertimbangan dengan membuat terobosan-terobosan dalam bentuk penertiban terhadap akar masalah dengan sebuah perencanaan yang matang dan dikuatkan melalui Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban pemindahan semua badan usaha seperti pusat perbelanjaan, panglong, perbengkelan gedung kegiatan sosial, perkantoran dan sekolah untuk tidak berada di jantung Kota. (SBR)

Jalan Aek Siranda Hancur RANTAU PRAPAT - Warga di Kelurahan Siringo-ringo, Kabupaten Labuhanbatu mengeluh, karena jalan Aek Siranda di daerah itu saat ini rusak berat. Kerusakan ini akibat truk dengan melebihi tonase bebas melintas di jalan kabupaten tersebut.

Sedikitnya tiap hari 10 truk melebihi tonase melintas di jalan Aek Siranda menuju gudang CV Budi Jaya. Warga mengajukan protes atas kerusakan jalan yang dilakukan truk pengakut bahan milik CV Budi Jaya itu. Warga meminta agar Dinas Perhubungan Kabuhanbatu mengambil

tindakan tegas atas ketidak becusan perusahaan swasta tersebut. Warga juga bertanya,apakah truk tronton roda 10 dibenarkan melintas di Jalan Aek Siranda?.

Tokoh masyarakat di sana mempertanyakan, karena di persimpangan jalan menuju Aek Siranda sudah ada rambu-rambu truk 8 ton dilarang masuk. Tapi ironisnya, truk tronton yang mengakut barangbarang milik CV Budi Jaya bebas masuk. Diduga CV tersebut sudah memberikan upeti kepada oknum petugas, sehingga bebas keluar masuk jalan Aek Siranda.

(HS)

Wabup Paluta Caci-Maki Wartawan PALUTA - Wakil Bupati Padang Lawas Utara H Riskon Hasibuan mencaci maki seorang wartawan terbitan Medan. Dengan nada tinggi, wartawan tersebut nyaris menjadi sasaran amukan sang Wabup, kemarin.

Sikap tidak terpuji yang beraroma intimidatif ini terjadi saat wartawan menghungi Wabup lewat ponsel ingin klarifikasi seputar kabar penangkapan anak kandungnya yang ramai diberitakan di berbagai media.

"Terserah kau saja mau bagaimana, buat saja sesukamu, " kata riskon dengan nada tinggi.

Dalam percakapan lewat telepon itu, Riskon tidak terima atas pemberitaan dan menuding wartawan menyebarluaskan tentang kabar penangkapan anaknya RIH (27) kepada seluruh media di Paluta dan memuat di jejaring sosial Fa-

cebook.

"Saya sudah tahu kau orang yang sudah menyebar luaskan informasi itu, terserah sesuka-suka kau aja," ujarnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Jurnalis muda Independent Paluta Ongku Harahap mengecam keras tindakan Wakil Bupati Paluta H Riskon Hasibuan yang mencaci maki jurnalis. Ia menganggap, sikap Riskon itu merupakan bentuk intimidasi terhadap profesi jurnalis.

"Ini merupakan kekerasan terhadap jurnalis," katanya.

Menurutnya, sebagai pejabat publik tidak pantas keluar kata-kata kasar. Hal itu sama saja melecehkan profesi jurnalis. "Jika ada pihak yang keberatan dengan pemberitaan silahkan ajukan hak jawab atau hak koreksi yang sudah diatur di UU Pers bukan mencaci wartawan," tegasnya. (DATUK)

Dua Polisi Tertimpa Dahan Pohon Masih Dirawat MEDAN - Dua dari tiga anggota Satlantas Polresta Medan yang mengalami luka cukup serius akibat tertimpa dahan pohon mendapat perhatian serius Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Kedua korban yang kini dirawat di RS St Elizabeth Medan, Senin, dibesuk Rahudman, didampingi Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi beserta Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM. Kedua petugas itu masingmasing Aiptu A Malau dan Aiptu Sihombing. Musibah itu dialami ketika keduanya tengah mengikuti apel pagi di halaman Pos Lantas Lapangan Merdeka.

Sedangkan seorang lagi anggota Satllantas Polresta Medan yakni Brigadir Bambang yang juga ikut tertimpa dahan pohon, telah diperolehkan pulang usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Malahayati Medan.

Sebelumnya, korban sempat tak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di tubuhnya.

“Atas nama Pemko Medan,

saya menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa tiga anggota Satlantas Polretsa Medan ini dan kita siap membantu biaya pengobatannya. Mudahmudahan ketiga petugas kita ini cepat sembuh sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya kembali,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, musibah yang terjadi ini memang tidak disangka. Sebab, setiap paginya petugas menjalani apel di tempat tersebut. Apel itu rutin dilaksanakan sebelum mereka menjalankan tugas.

Orang nomor satu di Pemko Medan itu juga menemui istri korban yang menanti dengan penuh kecemasan. “Ibu bersabar ya, bapak sedang menjalani perawatan. Kita siap memberikan bantuan sepenuhnya agar bapak cepat sembuh dan dapat bertugas kembali,” ujar Wali Kota sambil mengusap bahu wanita paro baya yang tak kuasa menahan tangisnya tersebut.

(VIN)

DIRA WAT - Korban tertimpa dahan pohon sedang dalam perawatan. (KPK POS/IST) DIRAW

11

KPK POS E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

Polres Tg Balai Amankan 6 Kg Sabu TANJUNGBALAI - Personil Sat Narkoba Polres Tanjungbalai dan pemilik 6 kilogram sabu yang ditangkap di Stasiun bus KUPJ Tour di Tanjungbalai, Senin, sempat baku tembak. Namun saat penggerebekan itu, teman tersangka berhasil kabur dari kepungan petugas.

Kapolres Tanjungbalai AKBP ML Hutagaol Sik dalam keterangan persnya di Aula Polres Tanjungbalai, Rabu malam, mengatakan, dalam penangkapan tersangka pengedar sabu di stasiun KUPJ Tour sempat terjadi kontak senjata antara tersangka dan polisi. Menurut ML Hutagaol, tersangka yang diamankan tersebut merupakan anggota sindikat pengedar narkoba internasional.

Sedangkan identitas tersangka yang diamankan Sofyan alias Jalal (33), penduduk Awe Geteh, Dusun Geudong Mane, Desa Cot Aneuk, Kecamatan Peusangan Si-

blah Kreung, Kabupaten Bireun, Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Sementara barang bukti yang diamankan berupa sabu-sabu seberat 6 kg. Selain sabu-sabu tersebut, petugas juga menemukan narkoba jenis lainnya seperti 25 butir ekstasi, 20 butir happy five serta 1 bungkus heroin.

ML Hutagaol mengakui, hanya ada satu penangkapan kasus sabu-sabu pada, Senin tersebut yakni di stasiun bus KUPJ Tour dan pelakunya adalah sindikat peredaran narkoba Internasional. ”Hanya ada satu tersangka dan satu penangkapan pada hari Senin tersebut dengan barang bukti 6 kilogram kasar sabu sabu yang dimasukkan kedalam 11 buah kemasan terpisah,” tegasnya.

Seperti diketahu, Sofyan alias Jalal, warga Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang ditangkap membawa 6 kg sabu-sabu di

Pemko Beri Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Warga Kota Tanjungbalai, khususnya dari golongan kurang mampu tahun ini akan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) dari pemerintah setempat. Bantuan hukum tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerataan dan pemenuhan hak asasi warga tidak mampu.

Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe MHum di gedung dewan, Senin, mengungkapkan, pemberian bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan, pemeratan dan pemenuhan hak-hak asasi, agar terbebas dari ketidak berdayaannya di dalam masalah hukum (equality before the law).

“Ketidakberdayaan masyarakat kurang mampu selamna ini disebabkan ketidakmampuan membela diri sesuai hukum, di samping kurangnya pengetahuan hukum yang mengakibatkan warga sering berada pada posisi yang kalah atau terkena hukuman," ungkapnya.

Dikatakannya, penegakan hukum (law enforcement) menjadi tekad Pemko Tanjungbalai untuk mewujudkannya, sebab diberbagai perundang-undangan yang ada terdapat pengaturan akan hal ini yang dijadikan sebagai asas penyelenggaraan/menjadi tujuan pengaturannya.

"Pemberian bantuan hukum ini menjadi tanggungjawab negara kepada setiap warganya, sebagai konsekuensi dari ketentuan UUD 1945 yang menegaskan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum," kata Walikota.

Menurut Walikota, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan didepan hukum. (HER)

Luaskan Lahan Parkir, Trotoar Dibongkar MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan antara lain Kepala Dinas Bina Marga Khairul Syahnan ST, Kepala Dinas Perkim Gunawawan Surya ST, Camat Medan Sunggal Syahrul Rambe dan lainnya meninjau pembongkaran trotoar jalan di Jalan Setia Budi depan Yayasan Syaifatul dan Jalan Merak Jingga, Selasa malam. Pembongkaran ini adalah untuk melebarkan ruas jalan sekaligus memperluas lahan parkir.

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam kesempatan itu menjelaskan, kita melihat trotoar tersebut tidak dimanfaatkan, seperti trotoar yang ada di Jalan Setia Budi persis di depan Yayasan Syaifatul, dan trotoar ini kita manfaatkan agar nantinya kenderaan yang menajemput dan mengantar anak sekolah dapat parkir yuang selama ini parkir di pinggir jalan, sehingga nantinya dapat mengurangi kemacatan.

“Jadi trotoar ini kita bongkar lalu kita aspal, sehingga nantinya kemderaan pengantar anak sekolah dapat parkir dengan bagus tidak mengganggu arus lalulintas , apa lagi ini merupakan kawasan yang cukup padat,“ ujar Rahudman.

Menurutnya, trotoar ini dinilai tidak bermanfaat, untuk itulah dimanfaatkan untuk lahan parkir, selain itu juga parit yang ada di pinggir jalan yang sebagaian belum di pasang coper slad, nantinya akan dipasang coper slad, sehingga nantinya memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki dan kenderaan yang parklir. (VIN)

Stasiun Bus KUPJ Tour Tanjungbalai diduga sebagai pengedar sabu antar negara. Itu dikatakan Kasat Narkoba Polres Tanjungbalai AKP Novie Ardhie, Selasa.

Novie membantah jika pihaknya ada menangkap dua pria asal Aceh didua lokasi berbeda.

Menurutnya pihaknya hanya ada menangkap pelaku pembawa sabu seberat 6 kg di lokasi Stasiun Bus KUPJ Tour di Jalan Sudirman KM 2,5, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar. “Pada hari itu (Senin-red), kami hanya ada melakukan satu kali penangkapan dalam kasus sabu-sabu yakni yang TKP-nya di stasiun KUPJ Tour saja. Dalam penangkapan itu, kami berhasil menyita barang bukti yang diduga sabu-sabu seberat 6 kilogram dan seorang tersangka warga Aceh. Selain penangkapan yang di stasiun KUPJ Tour, saya tidak tahu,” tegas Novie. (HER)

SABU - Tersangka dan barang bukti sabu seberat 6 kg saat pemaparan kasus di Polres Tanjungbalai. (KPK POS/HER)

Kades Hilizoliga Terancam Dipidanakan NIAS SELATAN - Kepala Desa Hilizoliga Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan YH dilaporkan di Polres Nias Selatan, diduga telah memalsukan surat keterangan palsu yang mengatasnamakan pengurus gereja Pentakosta Indonesia (GPI ) Hilizoliga Resort Lolowa’u Wilayah Nias Selatan tentang kematian Elia Halawa.

Bahkan surat keterangan itu telah dipergunakan YH bersama keluarganya pada gugatan perdata No.52/PDT/G/ 10/2012 di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Menurut pelapor, Sokhinafao Halawa alias Ama Warni yang dikonfirmasi KPK Pos belum lama ini mengatakan, YH sudah dilaporkan ke Polres Nias Selatan sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/ 201/XII/2012/SU/SPK ”A”/Res-Niasel tanggal 28 Desember 2012 tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Surat Keterangan dimaksud telah digunakan oleh Famomaha Halawa, Y. Halawa (Kades Hilizoliga), dkk secara bersama-sama sebagai alat bukti pada suratnya di Pengadilan Negeri Gu-

Pelapor Sokhinafao Halawa nungsitoli, untuk membantah gugatan perdata Melawan Hukum No.52/PDT/ G/2012 . Akibat perbuatan tersebut, Kades Hilizoliga dkk terancam Hukuman Pidana dan diduga melangar KUHP Bab.XII psl.263 tentang pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan dengan ancaman hukuman selamalamaya enam tahun penjara.

Menurut Elisama Halawa alias Ama Yana kepada KPK Pos kemarin, terungkapnya pemakaian surat keterangan palsu ini berawal ketika Yamonaha Halawa sebagai tergugat I dan Yasmani Halawa tergugat II membuat

surat keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 30 Oktober 2012 ditanda tangani Yamonaha Halawa (tergugat/ juga sebagai Kades Hilizoliga),Famomaha Halawa, Sokhizanolo Halawa, Buala Zaro Halawa, Wa’ozatulo Halawa, dan Fatiasa Halawa.

Dalam surat keberatan itu terlampir surat keterangan kematian Elia Halawa yang dikeluarkan oleh pengurus gereja Pentakosta Indonesia (GPI ) Hilizoliga Resort Lolowa’u Wilayah Nias Selatan yang ditanda tangani guru jemaat Sokhinafao Halawa.

Dikatakan, ketika dipertanyakan kepada guru jemaat Pentakosta Indonesia (GPI ) Hilizoliga Resort Lolowa’u Wilayah Nias Selatan Sokhinafao Halawa tentang keabsahan surat tersebut menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat keterangan No. 56/ GPI/HLZ/2012 tanggal 20 Mei 2012 tentang kematian Elia Halawa.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Hilizoliga menyebutkan apabila kejadian ini benar maka Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dacki segera mengevaluasi kinerja Kepala Desa Hilizoliga karena tidak menjadi panutan masyarakat, sedangkan kepada Kapolres Nias Selatan diharapkan segera mengusut tuntas tentang pemalsuan tanda tangan dan pemakaian surat palsu ini sehingga menjadi efek jera terhadap yang lain,katanya. (TIM)

Dana Perawatan Mobil Dinas Camat di Asahan Disunat TANJUNGBALAI - Dana perawatan rutin mobil dinas para Camat seKabupaten Asahan diduga disunat pihak Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).

Hal ini terkuak dari pengakuan Camat Tanjungbalai Ridwan yang mengatakan pihaknya hanya menerima Rp13 juta untuk Tahun Anggaran (TA) 2011 lalu.

Masalah timbul karena dalam buku APBD Kabupaten Asahan TA 2011 yang dikuatkan lewat LKPJ Bupati Asahan TA 2011 yang telah diterima dan disyahkan DPRD itu jelas tercantum pos anggaran dimaksud sebesar Rp23 juta per mobil dinas. Pengakuan yang diterima Camat Tanjungbalai

Ridwan dengan yang dianggarkan resmi terjadi selisih Rp10 juta. Itu baru untuk satu mobil dinas Camat.

Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Asahan Nazaruddin Siagian terkesan menghindar saat akan dikonfirmasi.

Ditemui di kantornya, sang pejabat awalnya mengaku bukan Kadis di situ.

Namun belakangan dari ucapan beberapa staf yang membenarkan saat ditanyai wartawan, Nazaruddin terlihat malu kebohongannya terbongkar. “Itu angka nominal yang di APBD dan LKPJ salah tulis,” jawabnya ketus.

Saat ditanyakan lebih lanjut mengapa kesalahan itu bisa terjadi berkelanjutan, Nazaruddin tidak menjawabnya. Belakangan dia ngeloyor pergi meninggalkan wartawan. ”Maaf ya, saya dipanggil Sekda. Kapan-kapan

kita cerita lagi,” katanya seraya buruburu keluar.

Terpisah anggota DPRD Asahan Warisno merasa heran dengan pengakuan Nazaruddin yang mengaku terjadinya salah tulis dalam pencantuman anggaran di APBD dan LKPJ Bupati. ”Sangat tidak masuk akal bila kesalahan yang sama bisa berlanjut dalam dokumen yang berbeda apalagi untuk kategori dokumen penting seperti itu.

Kita akan periksa kembali dan melakukan crosscheck kepada para Camat tentang realisasi anggaran perawatan rutin mobil dinas yang mereka terima.

Perbedaan angka nominal ini masalah serius dan bila benar berarti telah terjadi tindakan penyunatan dan itu tergolong korupsi,” terang legislator dari Partai Hanura itu panjang lebar. (HER)

Diduga Sarang Prostitusi, Lokasi TPI Akhirnya Dibongkar GUNUNG SUTOLI - Diduga sebagai tempat prostitusi selama ini, lokasi bekas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang merupakan tempat tinggal sebagian masyarakat korban gempa bumi tektonik tahun 2005 yang lalu yang berada di Jalan Lagundri Gunungsitoli dibongkar setelah diberikan tenggat waktu selama 1 bulan oleh pemerintah Kota Gunungsitoli terhitung 17 Januari 2013 dan akhirnya dibongkar, Sabtu.

Pada pembongkaran tersebut turut dihadiri unsur Muspida Kota Gunungsitoli dan masyarakat termasuk pemilik warung yang berada di lokasi itu. Memang pada acara pembongkaran itu sedikit terjadi insiden kecil yang menuntut untuk bertahan sebelum mereka mendapatkan fasilitas di tempat lain. Namun kejadian itu dapat diatasi oleh anggota Satpol PP Kota Gunungsitoli dibantu oleh petugas keamanan.

Walikota Gunungsitoli sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi di lokasi TPI bersama unsur Muspida Kota Gunungsitoli beserta pemilik kedai yang ada di tempat itu dan menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2013 di lokasi ini akan dibangun taman dan tempat jajanan dengan tujuan agar Kota Gunungsitoli yang diharapkan akan menjadi Kota Samaeri terlihat indah dipandang mata, apalagi lokasi TPI selama ini rawan kasus tindak pidana sehingga tidak kondusif lagi, katanya.

Salah seorang ibu rumah tangga yang dikonfirmasi KPK Pos usai acara pembongkaran dilaksanakan mengatakan, program Pemerintah Kota Gunungsitoli harus kita dukung.

"Di sisi lain kami merasa kecewa kepada Pemko Gunungsitoli karena tidak memperhatikan memberikan jalan keluar sebagai alternatif untuk menampung kami sementara waktu," ujarnya.

Sementara itu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kota Gunungsitoli merasa bersyukur setelah lokasi TPI dibongkar pemerintah Kota Gunungsitoli karena selama kurun waktu 8 tahun tempat ini dijadikan masyarakat sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, sering membuat orangtua yang ada anak gadisnya yang berasal jauh dari Kota Gunungsitoli untuk dijadikan pelayan di warung remang-remang ini yang ada di lokasi TPI. (YAGI)

Ketiga Kalinya Dinas TRTB Bongkar Ruko di Jalan SM Raja MEDAN - Untuk ketiga kalinya Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar bangunan toko (ruko) rumah berlantai tiga di Jalan Sisingamangaraja, persisnya di sudut Gang Mandailing Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Kota, Selasa. Selain menyimpang dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah dikeluarkan, bangunan tersebut juga terbukti melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB)/ Roilen Jalan Sisingamangaraja dan Gang Mandailing.

“Pemilik bangunan benar-benar bandel. Pada pembongkaran yang kedua, kita telah menyatakan bangunan ini stanvast.

Artinya harus dikosongkan dan tidak boleh dilakukan pembangunan. Namun pemilik bangunan tidak peduli dan tetap melanjutkan pembangunan. Karenanya, kita datang untuk melakukan pembongkaran yang ketiga kalinya,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pemanfa-

taan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi. Adapun penyimpangan SIMB yang dilakukan, jelas Ali Tohar, pemilik bangunan melakukan penambahan unit bangunan tanpa melalui mekanisme peraturan yang berlaku. Sebab, berdasarkan SIMB No.648.1/1298 tanggal 11 Oktober 2012, jumlah bangunan ruko yang dibangun sebenarnya hanya 3 unit.

Namun ketika ditemukan di lapangan, jumlah bangunannya bertambah menjadi 4 unit.

Selain menyimpang dari SIMB, tambahnya lagi, bangunan juga melanggar GSB/Roilen Jalan Sisingamangaraja dan Gang Mandailing. Untuk Jalan Sisingamangaraja, GSB/Ropilen yang dilanggar lebih kurang 5 meter, sedang GSB/Roilen Gang Mandailing yang dilanggar lebih kurang 4 meter. “Jadi pemilik bangunan telah melanggar Perda No.9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,” tegasnya. (VIN)

BONGKAR - Dinas TRTB lakukan pembongkaran ruko.

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

BAGAIMANA orang-orang miskin mendapat pelayanan kesehatan yang begitu buruk dan tidak sedikit yang akhirnya meninggal dunia secara mengenaskan.

Para pejabat seringkali kalau dihadapkan kepada persoalan seperti ini berdalih bahwa itu hanyalah sebuah kasus. Mereka begitu percaya bahwa sistem sudah disiapkan dan berjalan. Padahal kenyataan sangat jauh berbeda dengan konsep pelayanan yang digariskan.

Mereka tidak pernah mau mencoba diam-diam melakukan pengecekan di lapangan. Kalau saja para pejabat mau merasakan bagaimana menjadi orang miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka baru akan merasakan bagaimana sakitnya tidak dilayani hanya karena miskin.

Sistem jaminan kesehatan masyarakat hanya baik di atas kertas.

Dalam pelaksanaannya masyarakat dihadapkan kepada kesulitan.

Apalagi ketika dihadapkan kepada

penyakit yang berat dan membutuhkan penanganan segera.

Permintaan akan perlunya deposit selalu menjadi persyaratan ketika kita masuk ke rumah sakit.

Setiap kali tindakan akan dilakukan, maka keluarga selalu dimintakan persetujuannya. Bahkan tidak jarang ada rumah sakit yang meminta keluarga korban untuk membeli sendiri obat yang dibutuhkan pasien.

Jangan tanya kalau pasien perlu dimasukkan ke ruang perawatan intensif. Bagi orang yang miskin begitu mudah pihak rumah sakit mengatakan ruang ICU penuh. Tetapi bagi mereka yang berada, tidak pernah kita dapati alasan ruang ICU penuh dan pihak rumah sakit selalu sigap untuk mengambil tindakan.

Negara tidak memiliki kepedulian kepada rakyat miskin. Empati birokrasi pemerintah sudah lama hilang. Ideologi yang berlaku telah berganti menjadi "keuangan yang maha kuasa". Segala persoalan baru

Beberapa Aturan Sangat Rumit ORANG miskin dilarang sakit. Apa benar..?. Lalu kenapa..?. Pasalnya, buat makan saja susah, apalagi buat berobat ke rumah sakit. Apa benar harus begitu?

Tidak!

Sebenarnya pemerintah juga memikirkan kesehatan orang miskin. Diadakannya berobat gratis untuk orang tidak mampu (keluarga miskin) tentu memang harus benar-benar untuk orang miskin.

Namun pada prakteknya, semua itu hanya sekedar hiburan saja. Saking gembiranya, orang miskin beramai-ramai sakit, masuk rumah sakit dan biayanya tetap mahal.

Nah lo, kok mahal? Bukannya gratis? Iya, tetapi, untuk gratis, beberapa aturan yang sangat rumit harus dilewati. Surat keterangan miskin dari Lurah, Surat-Surat lainnya yang tentu harus dipenuhi tentu memakan waktu yang lama. Sementara yang sakit harus diobati dan disembuhkan.

Tetapi, tidak semua menerapkan sistem yang serumit itu. Walaupun begitu, hanya sedikit saja yang punya kesempatan mendapat yang tidak rumit.

Jadi, intinya orang miskin itu harus sehat, kalaupun sakit ya paling masuk angin dikerik langsung sembuh. Atau sakit kepala, beli obat di warung, diminum langsung sembuh. Kalau mau sakit, lebih baik jadi orang kaya terlebih dahulu agar punya uang untuk berobat bahkan sampai ke luar negeri sekalipun tidak masalah.

Ketika menulis ini, saya sempat berpikir, janganjangan saya dianggap terlalu ekstrim. Tetapi, artikel ini tidak perlu pembuktian lagi. Karena kenyataan yang ada sudah menjadi bukti. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada mereka orang-orang miskin. (TIM)

Berobat ke Luar Negeri SUDAH jadi rahasia umum jika sebagian orang Indonesia memilih ke luar negeri untuk berobat. Putri Pariwisata 2012 Reinita Arlin Puspita mencoba mengidentifikasi tiga penyebabnya.

Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, Firmansyah Rahim, mengungkapkan bahwa dana Rp1,2 triliun dikeluarkan warga Indonesia untuk berwisata kesehatan dan kebugaran di luar negeri. Tampaknya, banyak hal sebagian warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri; akses mudah, informasi lebih banyak, fasilitas lengkap, serta kualitas pelayanan yang dianggap lebih baik.

Beberapa negara menjadi tujuan favorit, seperti Singapura, yang terkenal dengan fasilitas dan pelayanan pengobatan memadai. Akses orang Indonesia menuju Singapura pun mudah, dengan semakin banyak penerbangan menuju ke sana. Tujuan berikutnya adalah Korea, terutama untuk perawatan kecantikan. Negara ini memang terang-terangan mengembangkan wisata medis kecantikan, seraya menawarkan tur perjalanan untuk pasien dan keluarganya menikmati sudut demi sudutnya.

“Orang Indonesia lebih memilih berobat ke luar, jangan jadi halangan. Kita harus sama-sama membantu mempromosikan berbagai potensi wisata medis di Indonesia karena banyak juga warga Indonesia yang pergi ke luar negeri karena enggak tahu potensi wisata medis di Indonesia,” tutur Putri Pariwisata 2012 Reinita Arlin Puspita di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Arlin, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan agar Indonesia memiliki daya tarik wisata medis. Tiga hal terpenting, adalah jenis sarana, akses yang memudahkan, serta sumber daya manusia yang akan berhadapan langsung dengan para wisatawan.

“Wisata medis pasti enggak lepas dari atraksi, jadi harusnya kita buat paket pariwisata yang menarik sehingga wisatawan tidak akan merasa kebingungan ketika berobat di Indonesia. Akses menuju tempat pengobatan pun harus dipikirkan sehingga mereka dipermudah, biayanya menjadi lebih murah,” imbuhnya.

Sumber daya manusia pun menjadi faktor penting dalam mengembangkan wisata medis. Menurutnya, paramedis harus memiliki rasa sadar wisata jika pariwisata bermanfaat bagi perekonomian mereka.

Bila jalan pemikiran ini ditanamkan dengan baik, Arlin yakin mereka dengan sendirinya akan mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata medis.

“Para dokter dan perawat bertugas harus memberikan pelayanan yang ramah kepada pasien, yang sekaligus juga wisatawan. Selain itu, minimal mereka bisa berbahasa Inggris,” pungkasnya. (TIM)

bisa diselesaikan apabila ada uang.

Pemerintah pasti keberatan kalau dikatakan tidak memiliki lagi empati kepada rakyatnya.

Kalau memang pemerintah masih memiliki hati, maka pemerintah harus mencari tahu apa yang terjadi dalam dua kasus terakhir di Medan dan Pontianak. Bagaimana rakyat miskin sampai tidak mendapat pelayanan yang memadai, sehingga sanak keluarga mereka meninggal dunia.

Dua kasus di Medan dan Pontianak hanyalah puncak dari gunung es. Setiap hari kita bisa menemukan bagaimana rakyat miskin harus menderita ketika mereka hendak berobat ke rumah sakit.

Kita tahu bahwa rumah sakit bukanlah panti sosial. Agar rumah sakit bisa berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang profesional dibutuhkan modal. Bahkan modal itu harus bisa berputar agar rumah sakit bisa terus meningkatkan kualitas pelayanannya.

Hanya saja rumah sakit bu-

LIPSUS

kanlah juga mesin penghasil uang.

Rumah sakit tidak bisa hanya dijadikan industri yang memperkaya pemiliknya. Rumah sakit harus memiliki jiwa sosial dan peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan.

Rumah sakit tidak bisa tidak

peduli ketika ada orang yang sedang menderita. Rumah sakit harus merasa bersalah apabila ada pasien yang sampai meninggal, karena ketidakpedulian mereka. Mereka harus bertanggung jawab atas kematian yang diakibatkan kealpaan mereka.

Tanpa ada perubahan sikap dari kita dalam penanganan kesehatan masyarakat, maka kita akan terus melihat ironi-ironi seperti yang terjadi di Medan dan Pontianak. Kita akan ikut merasa teriris oleh penderitaan keluarga yang diperlakukan tidak manusiawi oleh rumah sakit.

Pejabat pemerintah harus menghentikan kebiasaan untuk berdalih.

Tidak bisa lagi hanya saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ironi ini tidak akan bisa terpecahkan hanya dengan saling menunjuk tanggung jawab.

Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk memperbaiki diri.

Bahwa negara memiliki tanggung jawab kepada kehidupan warganya. Kita sudah menyiapkan aturan perundang-undangan yang peduli kepada kesehatan rakyat.

Seluruh aparat harus terpanggil untuk melaksanakan semua kebijakan itu dengan sebaik mungkin.

Kita membutuhkan pejabat dan aparat yang mempunyai hati.

Kalau kita memiliki empati, maka kita akan peduli akan nasib sesama dan kita tidak pernah mau menelantarkan mereka. Karenanya, orang miskin sebaiknya jangan sakit. (TIM)

Mari Hidup Sehat SUDAH tidak bisa disangkal lagi, biaya kesehatan di Indonesia tidak bisa dibilang murah. Obat-obatan dan peralatan medis yang kebanyakan dari mancanegara semakin membuat harga obat dan perawatan rumah sakit semakin membumbung tinggi.

Akibatnya sungguh memilukan.

Banyak cerita tragis, terutama yang menimpa saudara kita yang tidak mampu membayar biaya perawatan rumah sakit. Dan, tidak sedikit, nyawa keluarga tercinta mereka meregang akibat tertunda mendapat perawatan karena kendala dana.

Cerita pilu datang dari Medan. Krispinaldi dan Roida Panjaitan harus kehilangan dua anak yang dicintainya.

Kisah bermula ketika kedua anaknya dirawat di sebuah rumah sakit dekat kediamannya karena terserang demam berdarah dengue. Setelah dirawat beberapa hari anak pertama, Daniel tidak tertolong jiwanya.

“Ketika anak saya meninggal dunia, hati saya hancur, dan saya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawa Rebecca,” ujar Roida sambil menangis. Dan, ternyata setelah dirawat selama 19 hari kondisi Rebecca tak kunjung ada kemajuan.

Maka Roida dan suaminya, Krispinaldi berupaya memindahkan perawatan anaknya, Rebecca ke rumah sakit lain.

Namun, usahanya itu tidak berjalan mulus, karena pihak rumah sakit minta agar mereka harus membayar biaya perawatan terlebih dulu. Ketika mereka sedang mengusahakan biaya perawatan itu, nyawa Rebecca meregang dan meninggal dunia menyusul kakaknya Daniel. Krispinaldi dan Roida yang ekonomi pas-pasan itu pun kembali harus menelan pil yg sangat pahit.

Pengalaman pahit dengan rumah sakit juga dialami pasangan Erwin Lubis dan istrinya Endriyana. Ketika bayi yang merupakan putra ketiga mereka lahir ternyata tidak sempurna yaitu tidak mempunyai dinding perut. Akibatnya, bayi yang diberi

nama Rizki itu perutnya makin membesar. Mereka pun dengan sekuat tenaga membawa anaknya untuk mendapatkan perawatan.

Namun, sejumlah rumah sakit di daerah Tangerang menolak dengan berbagai alasan seperti, kamar penuh, alat medis yang terbatas dan rumah sakit yang sedang direnovasi. Di tengah keputus-asaan itulah ada seorang wartawan yang peduli dan memberitakannya.

Erwin Lubis yang pedagang kelontong itu pun mendapat pertolongan dari dinas kesehatan setempat.

Namun, lagi-lagi karena terlambat mendapat perawatan, nyawa Rizki tidak tertolong. “Ya, saya sangat sedih, mengapa saya sebagai ayah tidak berdaya menolong anak saya,” ungkap Erwin Lubis sambil menangis tersedu.

Pengalaman memilukan juga dialami Siti Jaenab warga Cikupa, Tangerang, Banten. Kisah bermula ketika ia merasa perutnya mulas dan sedang di kamar mandi. Tak disangka-sangka ketika ia sedang buang hajat, ternyata ia melahirkan tiga bayi prematur di kamar mandi.

“Bahkan satu anak diantaranya kepalanya membentur lantai kamar madi,” ujar Jainab.

Bersama kakak iparnya, Ismail ia membawa anaknya ke rumah sakit terdekat. Jainab yang hanya pegawai buruh pabrik itu mengalami kesulitan ketika membawa anaknya ke rumah sakit.

Sebagian besar rumah sakit mensyaratkan pasien harus menyetor uang muka terlebih dahulu sebagai jaminan. Setelah melalui perjalanan berliku akhirnya ia berhasil menemukan rumah sakit yang tidak mensyaratkan membayar uang muka terlebih dahulu. Namun di rumah sakit ini peralatannya tidak lengkap, karena hanya mempunyai dua inkubator, atau pemanas bayi. Dengan terpaksa ia membawa satu anaknya yang tidak kebagian inkubator di rumah sakit pulang ke rumah. Ia pun

membuat inkubator buatan dengan memasang bohlam lampu listrik.

“Saya terinspirasi membuat inkubator buatan itu ketika melihat peternakan ayam,”kata Jainab memberi alasan. Namun, karena semua serba terbatas, bayi yang ia bawa pulang itu akhirnya meninggal dunia.

Maraknya kasus seperti ini membuat kita semakin prihatin. Sudah sangat diharapkan agar pemerintah segera turun tangan membantu mereka. Banyak di antara mereka ternyata tidak tahu program peme-

rintah Jamkesmas, atau Jaminan Kesehatan Masyarakat. Kebanyakan pemerintah baru turun tangan dan ramai-ramai mengulurkan tangan setelah kasus itu diangkat di media.

Sungguh sangat disayangkan !

Menonton Kick Andy Show.. sungguh mengharukan! Artikel ini adalah wawancara Andy dengan beberapa narasumber yang berkompeten dan narasumber yang bersedia membagi pengalaman pahitnya kepada seluruh bangsa Indonesia!.

(TIM)

Tarif Dokter Terkait di Awan Tinggi “Kalau di antara kita jatuh sakit….….lebih baik tak usah ke dokter…..Sebab ongkos dokter di sini……. terkait di awan tinggi…”

Sepenggal bait dari lagu lawas milik Iwan Fals di atas telah menggambarkan dengan sangat jelas kondisi pelayanan jasa medis di Indonesia saat ini. Walaupun lagu tersebut sudah sangat lama akan tetapi bait tersebut apabila direfleksikan dengan kondisi sekarang sangatlah konteks.

Frasa terkait di awan tinggi dapat disimpulkan bahwa terdapat biaya yang cukup besar untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak dasar setiap masyarakat yaitu kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan citacita bangsa Indonesia.

Akses kesehatan untuk rakyat diprivatisasi menjadi budak materil dan akhirnya memihak pada segelintir kaum yang memiliki modal atau kuasa terhadap faktor-faktor produksi. Hal ini diperparah dengan kondisi profesi dokter tidak lagi menjadi penganyom kesehatan untuk masyarakat yang sebenarnya dan dibias-

kan oleh kondisi materil bahwa pendidikan adalah investasi untuk mendapatkan return yang lebih banyak dari apa yang dikeluarkan selama pendidikannya.

Tidak jarang terdapat beberapa fakta di lapangan dokter dan perusahaan farmasi bekerja sama untuk menjual produk obatnya kepada pasien sehingga pasien tidak memiliki kuasa untuk memilih pengobatannya. Sekali lagi kesehatan menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh kaum yang memiliki

modal dan kuasa atas faktor-faktor produksi.

Paradoks ini memperjelas frasa ‘orang miskin dilarang sakit’ sebuah buku karya Eko Prasetyo yang memperlihatkan kondisi masyarakat miskin yang dipersulit aksesnya untuk mendapatkan kesehatan. Adanya peraturan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memberikan keleluasaan baik kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dengan sebaikbaiknya penyediaan jasa kesehatan bagi masyarakat seharusnya dapat mengakomodasi pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Faktanya Asuransi kesehatan (Askes) dan Jaminan kesehatan daerah yang diperuntukkan bagi rakyat kini menjadi lahan simulasi bagi para penguasa faktor-faktor produksi untuk memperbanyak modal mereka.

Perusahaan farmasi multinasional sangat sedikit perhatiannya pada pelayanan kesehatan rakyat. Bukan karena ilmu pengetahuan tak dapat menjangkaunya, tapi karena jasa kesehatan sudah di anggap menjadi komoditi pasar yang sangat menguntungkan.

Perusahaan Farmasi beralibi, mereka tidak mendapatkan balik bi-

aya atas investasi riset yang dilakukan. Tanggung jawab perusahaan farmasi adalah kepada para pemegang saham yang hanya menginginkan dalam laporan tahunan harus mendapatkan deviden bukan kepada proyek kemanusiaan.

Di kantor pusat berbagai perusahaan obat terkenal, poster humas memberikan gambaran bahwa perusahaan menaruh perhatian pada kemanusiaan dan berkomitmen untuk merawat mereka yang sakit. “Apa yang tidak mereka katakan adalah bahwa kemanusiaan mereka tergantung dari isi kantong si pasien.”

Demi kepentingan menjaga citra, sekarang mulai banyak perusahaan farmasi memberikan bantuan obatobatan dan program corporate social responbility (CSR). Mereka juga mendonasikan uang untuk berbagai insisiatif global.

Ironisnya, perusahaan farmasi tidak mau beranjak pada isu fundamental yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang seperti; akses untuk obat-obatan yang penting, isu hak paten dan, hak negara miskin untuk mengembangkan pengobatan alternatif.

(TIM)

KPK POS

14

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

Kadis Pendidikan Nisel Kunker di Hilimegai

KUNKER - Kadis Pendidikan Nias Selatan, Dra Magdalena Bago SPd MM MBA saat berkunjung di Kecamatan Hilimegai. (KPK POS/DERIS) NIAS SELATAN - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Dra Magdalena Bago SPd MM MBA berkunjung di Kecamatan Hilimegai Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Hilimegai dari pejabat yang lama, Bualasokhi Halawa SPd kepada pejabat baru, Foarota Waruwu SPd bertempat di gedung SDN Togizita, Rabu.

Hadir pada acara tersebut, Camat Hilimegai, Sukahati Halawa BA, Kapolsek Lolowa’u, Ipda Arif Harefa, Dan Ramil-10 Lolowa’u, Gulo, Kacabdis Onohazumba, Giawa serta undangan lainnya.

Kadis Pendidikan Nias Selatan dalam sambutannya mengatakan dalam rangka menunjang program pendidikan di Kecamatan Hilimegai, maka tahun 2013 hingga tahun 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan memberikan bantuan baik fasilitas gedung sekolah maupun penambahan tenaga pengajar.

Menurutnya, pada tahun 2013 akan diupayakan penambahan ruangan belajar melalui bantuan rehabilitasi berat gedung SMP Negeri Togizita sebanyak 7 lokal, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 2 DaoDao Saowo senilai Rp2 miliar, penambahan 3 ruang belajar SD Negeri Buluko, 2 ruang belajar SD Negeri Bawosalo’o Dao-dao, Rehab Gedung SDN Togizita 4 lokal.

Pada kesempatan itu kadis mengatakan anggaran untuk penambahan ruang belajar maupun pembangunan unit sekolah baru tersebut nantinya bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan melainkan atas usaha dan perjuangan Kadis Pendidikan bersama Kepala Bidang Pendidikan Dasar Nias Selatan, Philipus Telaumbanua.

Selanjutnya Kadis akan

memberikan 2 orang tenaga honor di TK Togizita yang mana honor dari tenaga pengasuh itu dibayar oleh kadis dengan uang pribadi. Kemudian, Guru Bantu Daerah (GBD) tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nias Selatan yang diangkat tahun lalu yang jumlahnya lebih 1000 orang, sebagian akan dialihkan untuk mengajar di SMP agar proses belajar mengajar tetap lancar. "Bahkan pada tahun 2014 direncanakan akan diadakan penambahan guru SD yang diangkat melalui GBD," ujarnya.

Kepala SD Negeri 078551 Soledua Kecamatan Hilimegai, Foliaro Giawa yang turut hadir pada acara tersebut ketika dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, langkah dan terobosan yang dilakukan Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan selama ini dinilai cukup positif karena menyentuh kepentingan pendidikan di daerah ini. "Wajar kalau program kerjanya mendapat sambutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, salah satu programnya yakni pengadaan pendidikan sekolah gratis di daerah maupun luar daerah yang sedang berjalan saat ini," katanya.

Pada kesempatan itu, Foliaro Giawa meminta perhatian Kadis agar gedung SD Negeri Soledua dapat diprioritaskan mendapat penambahan ruang belajar, karena ruang belajar yang tersedia selama ini tidak dapat menampung murid yang berjumlah 228 orang. Misalnya kelas III terdapat 49 orang dan kelas IV 54 orang, akibatnya murid terpaksa duduk berdesak-desakan saat belajar.

Acara tersebut mendapat sambutan masyarakat karena selain sertijab yang dilaksanakan pada hari dan tempat yang sama, juga terlaksananya Musrenbang Kabupaten Nias Selatan yang baru pertama kali kegiatan seperti ini dilaksanakan Kecamatan Hilimegai setelah dimekarkan. (DERIS/YAGI)

Membangun Umat Tanggung Jawab Bersama

TAUSYIAH - Bupati Langkat bersama Ketua TP PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa saat hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar dan Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Pelayanan dan Informasi Haji terpadu di halaman Kantor Kemenag, Kamis. (KPK POS/JUL) STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, berbesar hati karena jajaran dan keluarga besar Kemenag Kabupaten Langkat terus- menerus dan tidak pernah berhenti untuk membantu pemerintah dalam menguatkan semangat maupun pesanpesan religius di Bumi Langkat Berseri.

“Mencotoh dan mentauladani prilaku kehidupan Rasulullah Muhammad SAW akan membawa kita menuju hamba yang taqwa,” kata Bupati Haji Ngogesa pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar dan pelatakan batu pertama pembangunan Gedung Pusat Pelayanan dan Informasi Haji terpadu di halaman Kantor Kemenag, Kamis.

Sementara Kakankemenag H.T. Darmansyah dalam

kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Haji Ngogesa yang begitu peduli dan bersimpati dalam pembangunan pembinaan Keagamaan di Bumi Langkat bertuah.

Para Jama’ah yang didominasi oleh IPHI dan Calhaj 2013 memberikan Infaq mereka termasuk Bupati Haji Ngogesa sehingga terkumpul dana sebesar Rp16 juta lebih ditambah sumbangan sebesar Rp10 juta dari BAZNAS Langkat yang merupakan Infaq PNS Pemkab Langkat.

Sebelumnya dilakukan pelaksanaan Dzikir akbar oleh Tim Dzikir Tazkira yang dipimpin oleh Al-Ustad Buya H. Amiruddin dilanjutkan dengan tausyiah yang mengkisahkan tentang kepemimpinan dan ketelaudanan Rasulullah sebagai pemimpin dimuka bumi. (JUL)

ANEKA

SUMUT/ ACEH

Pemko Minta TBSU Segera Dikosongkan MEDAN - Taman Budaya Sumatera Utara yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan tidak akan dialihfungsikan, meski gedung tersebut ingin diambilalih oleh Pemko Medan. Demikian ditegaskan Kabid Aset Pemko Medan, SI Dongoran kepada pengunjukrasa dari Aliansi Mahasiswa Penyelamat (AMP) TBSU di depan Kantor Walikota Medan, Rabu.

Menurut Dongoran, lahan atau tanah itu merupakan milik Pemko Medan. Dan, saat ini, lahan tersebut dibutuhkan Pemko Medan untuk menjadi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Medan. Karena itu, Pemko pun meminta kepada Pemprovsu untuk segera mengosongkan TBSU tersebut mulai 1 Maret 2013 mendatang.

“Pemko Medan bukan menutup TBSU itu, tapi hanya meminta kepada Pemprovsu untuk segera pindah dari lokasi itu. Yang kita maksud adalah agar para pegawai Pemprovsu keluar dan pegawai dari Disbudpar Kota Medan masuk ke lokasi itu. Kalau seniman, tetap bisa berkreasi,” jelas Dongoran.

Dongoran mengungkapkan, sebenarnya Pemko Medan sudah meminta agar pegawai UPT Taman Budaya Sumatera Utara pindah pada pertengahan tahun 2012 lalu.

Saat itu, Pemprovsu berjanji akan angkat kaki pada November 2012 lalu. Namun, hingga kini mereka belum juga pindah. “Karena itu, kita terpaksa melayangkan surat

DIRESMIKAN - Bupati Langkat saat meresmikan kantor Kades Buluh Telang. (KPK POS/JUL)

ke Pemprovsu untuk pindah paling lambat 1 Maret ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Penyelamat (AMP) TBSU ini melakukan unjukrasa di depan kantor Walikota Medan. Dalam orasinya, mereka

Walikota Resmikan Gedung Yayasan Sosial Sumber Bina Kasih

DIRESMIK AN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM meresmikan pemakaian DIRESMIKAN gedung aula Yayasan Sosial Sumber Bina Kasih dan Perguruan Budi Dharma di Jalan Veteran Kota Tebingtinggi.(KPK POS/RUBEN) TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM meresmikan pemakaian gedung aula Yayasan Sosial Sumber Bina Kasih dan Perguruan Budi Dharma di Jalan Veteran Kota Tebingtinggi, Senin. Peresmian ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita serta pemukulan gong bersama unsur Muspida setempat.

Peresmian gedung yang dirangkai dengan Perayaan Imlek Bersama itu turut dihadiri Kapolresta Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi Sik, Danramil 13 Kota Tebingtinggi Kapt Inf Budiono, Sekdako Johan Samose Harahap, Kabag Humas Pemko Ahdi Su cipto dan Ketua Yayasan Sosial Sumber Bina Bina Kasih, Arianto alias Asiong serta seluruh pimpinan SKPD sejajaran Pemko Tebingtinggi.

Dalam kesempatan itu Asiong, mengatakan, pembangunan gedung yayasan sosial sekaligus Perguruan Budi Dharma adalah salah satu wujud keikutsertaan pengusaha etnis Tionghoa dalam membangun Kota Tebingtinggi melalui investasi di bidang pendidikan.

“Yayasan Sosial Sumber Bina Kasih siap bekerjasama dengan Pem-

ko Tebingtinggi baik dibidang sosial maupun pembangunan dunia pendidikan. Saat ini Perguruan Budi Dharma telah menambah ruang belajar dari 9 unit menjadi 31 ruang kelas, sedangkan aula yang ada saat ini bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertemuan sosial kemasyarakatan," kata Asiong.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyambut baik pembangunan gedung aula serta penambahan ruang kelas Perguruan Budi Dharma Kota Tebingtinggi.

Namun, dia berharap agar Perguruan Budi Dharma tidak hanya milik masyarakat mampu saja.

“Pemko memberikan apresiasi kepada pengusaha yang menginvestasikan dananya buat kemajuan dunia pendidikan, namun kita berharap uang sekolahnya jangan terlalu mahal sehingga hanya anak orang kaya saja yang mampu bersekolah di Perguruan Budi Dharma ini," imbuhnya. Pada kesempatan itu, walikota juga menyampaikan bahwa pada tahun 2013 ini, bantuan dari Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan di Kota Tebingtinggi sebesar Rp90 miliar. (RS)

meminta agar Pemko Medan jangan mengalihfungsikan TBSU ini, karena itu merupakan rumah milik rakyat. “Jangan alihfungsikan TBSU itu, karena itu merupakan rumah kami,” kata juru bicara AMP, Joko Syahputra.

Meski Dongoran mengatakan tidak akan dialihfungsikan, tapi massa belum percaya. Akhirnya, perwakilan massa, Afrion pun disuruh berbicara langsung dengan Asisten Umum Pemko Medan Ikhwan Habibi. (VIN)

Pisah Sambut Kajari Stabat STABAT - Mantan Kajari Stabat Dr. H. Asep Nana Mulyana SH M.Hum mengakui bahwa dirinya banyak mendapat anugerah semasa menjabat sebagai Kajari Stabat dalam kurun waktu 11 bulan 4 hari di Kabupaten Langkat yakni satu diantaranya gelar Doktoral.

“Lidah bisa berkata lain tetapi hati tak dapat dibohongi,” kata Asep mengungkapkan kebahagiaan sekaligus rasa sedihnya akan meninggalkan bumi Langkat pada acara pisah sambut Kajari Stabat dari Dr. H. Asep Nana Mulyana SH M.Hum kepada Henderi SH MH yang berlangsung di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu.

Ucapan terima kasih juga disampaikannya karena kekompakan unsur Muspida dalam berkoordinasi menjalankan tugas di Langkat.

Sementara Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menilai se-

masa kepemimpinan Asep di jajaran Kejari Stabat telah banyak memberi arti penting bagi peningkatan Clean Government dan Good Government khusunya bagi jajaran aparat Pemerintahan Kepada Kajari yang baru Bupati Langkat berharap kehadirannya dapat lebih menjadikan Langkat sebagai bumi yang bermartabat khususnya dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat hukum Pemerintah, penegakkan keadilan serta wawasan masyarakat di bidang hukum.

Sebelumnya Kajari Stabat yang baru Henderi SH MH didampingi isteri mengungkapkan kegembiraan karena dirinya tidak menyangka baru saja tiba di Langkat tetapi sudah merasakan penyambutan dan suasana kekeluargaan yang erat. Acara tersebut juga diwarnai saling tukar-menukar cenderamata antara Bupati Haji Ngogesa dengan mantan Kajari dan Kajari yang baru. (JUL)

FOTO BERSAMA - Bupati Langkat Haji Ngogesa diabadikan bersama mantan Kajari H. Asep N. Mulyana beserta istri dan Kajari Stabat Henderi SH MH berserta istri pada acara pisah sambut Kajari di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu. (KPK POS/JUL)

Hendra Juara Umum Super Grass Track 2013 di Serba Jadi

JABA JABATT TANGAN - Ketua Bhaladhika Karya Kec.Serba Jadi M.Isyam menjabat tangan M.Hendra J RH sang juara umum.

SERBA JADI - Super Grass Track salah satu pertunjukan yang membidangi kegiatan olahraga yang disponsori Speeder Motor Sport Indonesia tahun ini dilaksanakan di komplek Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Kecamatan Serba Jadi selama dua hari yakni Sabtu dan Minggu (16 dan 17/2). Event tersebut dihadiri ratusan warga masyarakat dari berbagai daerah.

Muhammad Isyam selaku penyelenggara didampingi Nurhadi menjelaskan, pertandingan dibagi pada beberapa katagori yakni grass track senior dan junior, class bebek campuran senior dan junior, grass track pemula, class bebek standar campuran pemula, grass track lokal kecamatan, dan class bebek campuran camp novies. Lomba yang berlangsung seru mendapat pengamanan dari aparat polsek Dolok Masihul Bripka Sutarno dan dihadiri H.Roni dari pihak ponpes.

M.Isyam kepada KPK Pos di lokasi mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menjaring minat-

minat kaula muda khususnya remaja di Kecamatan Serba Jadi yang mencintai olahraga otomotif ini untuk lebih terarah dalam menyalurkan hobby. Diharapkan juga perhatian serius dari pihak berkompeten, dalam hal ini Pemkab Serdang Bedagai lebih memperhatikan dan bisa menyikapi bakat-bakat terpendam pemuda.

Adanya perhatian serius dari pemerintah terhadapa olahraga ini akan memperkecil tingkat kenakalan remaja dijalanan khususnya.

Sementara itu, H.Roni mengharapkan, dengan kegiatan ini bakat atau hobbi remaja dapat tersalur dengan baik, dan kebiasaan ngebut dijalani akan berkurang.Secara keseluruhan, acara ini sangat didukung oleh pihak Ponpes Salma AlFarisi. Adapun juara umum secara keselurahan adalah M.Hendra J RH asal Marindal dari team Badung Predator LBSL untuk katagori senior dan junior dan Putra asal Sei Wampu dari team NSR Wampu untuk class pemula. (SP)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

Sasana Tinju Data Tuwu G Sitoli Terima Bantuan

Penyerahan Aset Terkesan Formalitas

GUNUNG SITOLI - Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli Pinta Zebua Spd mewakili Walikota Gunung sitoli menyerahkan alat-alat olahraga tinju ke Sasana Datatuwu Kota Samaeri Kota Gunungsitoli di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dam Olahraga, Senin. Penyerahan itu diterima oleh Ketua Sasana Tinju Datatuwu Kota Samaeri, F Zebua dan dihadiri Pengurus KONI serta Pengurus Pertina Kota Gunungsitoli.

Menurutnya, alat-alat olahraga tinju yang diserahkan adalah pemberian saudara kita Torotodo Laoli yang telah berhasil dalam dunia tinju dan peduli olahraga tinju di daerah Nias. Beliau anggota Polri yang bertugas di Polres Sumatera Barat sekaligus mantan petinju Sasana Bhakti yang sekarang Sasana Datatuwu Kota Samaeri, saudara Torotodo Laoli yan berhasil di perantauan,” ujarnya.

Pemko Gunungsitoli merasa terpanggil untuk memberikan alat-alat tinju ke Sasana Datatuwu Kota Samaeri khususnya dan dibawah bendera Pertina Kota Gunungsitoli yang dibentuk kepengurusannya pada bulan Juli 2012, katanya.

Dengan bantuan ini diharapkan menjadi motivasi para atlet untuk lebih giat dan sungguh-sungguh dalam berlatih agar kedepan dapat tampil menjadi duta Pertina Kota Gunungsitoli ke tingkat Provsu bahkan nasional,” lanjutnya. (YAGI)

NIAS – Bupati Nias memimpin pertemuan tentang penyerahan aset dan dokumen daerah antara Pemerintah Kabupaten Nias dengan daerah otonom baru mengenai penyerahan personil, pengalihan aset ,pembiayaan dan dokumen (P3D) yang dilaksanakan di ruang oval lantai 3 kantor bupati Nias, Rabu.

Tim pelaksana, Fao’aro Lahagu SE yang juga sebagai Asisten perekonomian dan pembangunan setda Kabupaten Nias dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, UU RI Nomor 46 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, UU RI Nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan,penghapusan dan penggabungan daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan milik daerah.

Menurut Fao’aro Lahagu, tujuan pelaksanaan penyerahan personil, pengalihan aset, pem-

Peringatan Maulid Nabi di PTPN 1 Langsa

Wabup Nias Laksanakan Monitoring di Gido

LANGSA - Badan Dakwah Islam (BDI) PT Perkebunan Nusantara 1 (Persero) Langsa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1434 H dengan menghadirkan penceramah Drs H Ilyas Halim MPd berlangsung khidmad di Gedung Wisma Bina Warga PTPN I Langsa, Rabu malam.

Hadir seluruh direksi, pejabat teras beserta istri dan sekitar 300 karyawan kantor pusat dan kebun.

Dalam sambutannya Direktur Utama PTPN I, Wargani berharap agar peringatan Maulid dan Hari-hari besar keagamaan lainnya tidak hanya dijadikan rutinitas serimonial belaka, akan tetapi harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam keluarga maupun dalam pekerjaan.

Dirut juga mengingatkan bahwa sekarang ini banyak sekali tempat yang berenergi negatif dibandingkan dengan tempat-tempat yang berenergi positif.

Tempat-tempat yang berenergi positif membawa kita pada kebajikan, tetapi kalau tempat-tempat bernergi negative itu membawa kepada hal-hal yang buruk. Keadaan ini membuat masyarakat semakin bengis, gampang marah, sering demo dan mudah diadu domba.

“Kita saat ini terkepung dalam situasi yang tidak menentu,” tegas Wargani.

Ia mencontohkan betapa mudahnya orang terprofokasi. Unjuk rasa yang berujung anarkis. Antar masyarakat saling bermusuhan. Bahkan sekolahsekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan mendidik akhlak telah tertular energi negatif. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab semua ini?

“Saat ini kita seperti orang yang kehilangan contoh tauladan, padahal sesungguhnya contoh tauladan itu ada pada Rasulullah SAW. Hanya saja apa yang telah diajarkan Rasul itu kurang mencuat sekarang, tenggelam oleh popularitas kaum hedonisme,” jelas Wargani lagi.

Karenanya pada kesempatan ini Wargani mengajak semua keluarga besar PTPN I memanfaatkan momentum peringatan Maulid Nabi ini untuk terus membentuk energy positif dengan mencontoh suri tauladan Rasulullah.

Pada kesempatan yang sama penceramah ustad Drs H Ilyas Halim MPd dari Medan menyampaikan isi ceramahnya dengan tema menyikapi kehidupan saat ini setelah 13 abad masa kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW dan perlunya menjaga hubungan keharmonisan sesama umat beragama dan kerukunan dilingkungan keluarga.

(YANTO)

TANDA TANGAN - Walikota Gunung Sitoli Drs Martinus Lase MSP saat menandatangani penyerahan aset disaksikan bupati Nias Drs Drs Sokhiatulo Laoli MM. (KPK POS/YAGI)

NIAS - Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu SH MH melakukan monitoring di kantor yang baru yakni Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian yang berada di Desa Hiliweto Kecamatan Gido, Rabu.

Wabup saat berada di Kantor Dinas Pertanian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yakni daya listrik yang sudah terpasang hanya 450 watt sehingga tidak memungkinkan penggunaan peralatan elektronik secara bersamaan. Kemudian, akibat listrik yang sering padam, kelancaran tugas kantor terganggu.

Selain itu, berkas/dokumen dari kantor lama yang berada di Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya dipindahkan ke kantor baru karena dianggap masih belum aman karena anti maling jendela belum ada, sehingga masih ada pegawai yang bertugas di kantor yang lama, katanya.

Di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, beberapa hal yang

biayaan dan dokumen (P3D) bertujuan untuk melaksanakan penyerahan aset dan dokumen daerah Kabupaten Nias sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan

perlu menjadi perhatian yakni masalah kehadiran pegawai masih tergolong 50 persen, termasuk Kepala Sub Bagian Program merasa tidak sanggup melaksanakan tugas karena alasan tertemtu sehingga tugasnya ingin digantikan orang lain.

Kendala lain, daya listrik yang sudah terpasang hanya 450 watt sehingga tidak memungkinkan penggunaan peralatan elektronik secara bersamaan, air bersih kurang lancar dan jalan masuk ke kantor yang jaraknya kurang lebih 50 meter belum selesai.

Selanjutnya, di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian masalah kehadiran pegawai yang masih 80 persen, daya listrik yang sudah terpasang hanya 450 watt, jalan masuk ke kantor masih belum selesai, fax di kantor ini belum ada sehingga koordinasi dengan kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara tidak lancar. Selain itu, Satpol PP belum maksimal me-

pemerintahan daerah otonom baru.

Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam sambutannya mengatakan, penyerahan aset secara keseluruhan telah diserahkan, sedangkan kepada peme-

laksanakan tugas di kantor baru sehingga keamanan kantor belum terjamin.

Dalam monitoring tersebut Wabup menyimpulkan bahwa ketiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut yang selama ini kantornya berada di Kota Gunungsitoli dan pindah kantor di Kecamatan Gido yang berjarak kurang lebih 25 kilo meter dari Kota Gunungsitoli mengalami kendala dan perlu pembenahan yakni, penambahan daya listrik di tiga SKPG setidaknya 5000 watt, pemadaman listrik di kantor baru hendaknya dikurangi, perlu perencanaan untuk pengadaan 1 unit mesin genset yang bisa menyuplai arus listrik ketiga kantor baru tersebut.

Sedangkan jalan masuk ke kantor dinas kelautan dan perikanan serta jalan menuju kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias sejauh kurang lebih 50 meter sudah danggarkan di dalam APBD Nias Tahun anggaran 2013. (YAGI)

Bupati Resmikan Kecamatan Huruna NIAS SELATAN - Antusias masyarakat Kecamatan Huruna, Nias Selatan menyambut kedatangan Bupati Idealisman Dachi bersama rombongan dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, pada acara peresmian Kecamatan Huruna, Selasa lalu.

Sebelum acara di mulai tokoh masyarakat Kecamatan Huruna dan Camat Huruna Martinus Halawa beserta staf bekerjasama dengan panitia menampilkan beberapa kegiatan diantaranya olahraga bela diri (sile astana), pemberian sekapur sirih dan kalung bunga sekaligus penobatan nama kebesaran kepada Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dengan nama kebesaran “Balugu Samaeri Huruna dan Ny. Linda Idealisman Dachi dengan nama kebesaran “Futi Samaeri Huruna" Laporan Ketua Panitia pemekaran Ama Badia Halawa dan Ketua Panitia Peresmian Kecamatan Huruna Pdt. Rorogo Gulo mengatakan, atas nama masya-

rakat mensyukuri dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya Kecamatan Huruna dan Kepada Bapak Bupati Nias Selatan atas jerih payahnya dalam memperjuangkan 17 Kecamatan dan 105 Desa di kabupaten Nias Selatan. Dalam waktu sangat singkat, kurang lebih satu tahun setengah kecamatan baru ini terbentuk.

Di sela - sela acara Maena Khas Huruna dilaksanakan dan diikuti Bupati Nias Selatan didampingi Anggota DPRD Nias Selatan beserta rombongan.

Maena ini merupakan gerakan maena khas Kecamatan Huruna yang dipersiapkan oleh tokoh adat Kecamatan Huruna.

Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dalam bimbingannya menyampaikan, bahwa terbentuknya Kecamatan Huruna ini jangan ada kalimat atau kata kata yang mengatakan Kecamatan Huruna terbentuk karena saya atau Kecamatan Huruna

terbentuk karena usaha saya.

Sebaiknya tetap memupuk rasa kebersamaan baik tokoh masyarakat dan pemerintahan. Harapan kita kedepan Kecamatan Huruna ini bisa lebih maju atau setara dengan kecamatan lain yang sudah ada di kabupaten Nias Selatan.

Acara peresmian Kecamatan Huruna terlaksana dengan sukses.

Dihadiri Anggota DPRD Yurisman Laia SH, Wisnu Duha SH, Juluria Ley, Elisati Halawa, Karyaman Halawa, Asazatulo Giawa dan Siotarai Gaho, Assisten II Waruwu, Kaban Kesbangpol, Kadis Kebersihan Drs. Fanema Manao, Kapolsek Lolowau AKP K. Jaya Hia, Koramil Lolowau Kapten Hezaro Gulo, Camat Lolowau Sokhiato Mendrofa dan Tokoh adat, Tokoh masyarakat Ama Sediman Giawa, Ama Muslina Halawa, Ama Yudi Giawa, Ibu Ina Yusu Giawa, Ny Camat Huruna, Kades Sekecamatan Hurunan, seluruh masyarakat Kecamatan Huruna. (DUHA)

rintah Kota Gunungsitoli akan dilaksanakan secara bertahap ke depan sampai proses pemindahan ibukota daerah Kabupaten Nias.

Pada akhir sambutannya, bupati Nias mengharapkan ke-

sebagai tempat rekreasi sekaligus berolahraga,” kata Wali Kota ketika melakukan peninjauan, Selasa.

Ketika melakukan peninjauan, Wali Kota sangat mengapresiasi peralatan olarahraga yang telah disediakan di taman tersebut. Apalagi dia melihat beberapa warga tengah asyik mempergunakan peralatan olahraga tersebut.

Padahal sebelumnya di taman ini tidak ada peralatan olahraga yang layaknya ditemui di tempat-tempat fitnes tersebut.

Beberapa warga yang tengah memanfaatkan fasilitas peralatan olahraga menyampaikan ucapan terima kasih

Lomba Berhitung Cepat Pasti, Sukses LANGSA - Pada era modern seperti saat ini sedikit sekali kita melihat kepedulian mudamudi terhadap perkembangan generasi di bawahnya, terutama di bidang pendidikan.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disajikan sekelompok muda-mudi Kota Langsa yang tergabung dengan Persaudaraan Alumni SMA Negeri Tiga Langsa.

Merasa perduli dengan pendidikan terutama di bidang pelajaran matematika bagi adik-adiknya mereka memprakarsai gelaran lomba yang bertajuk Lomba Menghitung Cepat, bertempat di Gedung SMAN 3 Langsa, Minggu.

Perlombaan ini khusus diadakan untuk siswa SD (kelas 4, 5 dan 6), SMP dan SMA, pendaftarannya sendiri telah di buka pada 21 Januari s/d 15 Februari lalu. Tanpa diduga peserta antusias untuk mengikuti lomba yang baru pertama kali di gelar ini.

Menurut Ketua Pelaksana, Fauzi Fazhari, tujuan dari lomba ini adalah untuk memotivasi dan meningkatkan antusias siswa terhadap pelajarar berhitung. “Dengan acara ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan para siswa untuk mencintai dan menyukai mata pelajaran berhitung,” paparnya.

Lomba menghitung cepat ini di buka oleh Asisten II Sekretariat Kota Langsa, Saifuddin Razali, dan unsur Dinas Pendidikan Kota Langsa, H. Jalaluddin Raden MM. Dalam kesempatan tersebut Asisten II sangat merespon positif diadakannya lomba menghitung cepat ini. Dalam lomba ini bukan pemenang semata yang berhak menerima hadiah, na-

kepada Wali Kota, sebab usai jogging mengelilingi taman, mereka kini dapat melanjutkan dengan memainkan peralatan olahraga yang tersedia secara gratis.

Setelah mengelilingi taman, Wali Kota selanjutnya minta kepada Kadis Pertamanan segera menata pohon dan bunga yang ada. Selain itu seluruh tempat duduk dan pot-pot bunga yang sudah buram harus dicat agar lebih terlihat menarik. Kemudian seluruh lampu penerangan diperbaiki dan jika dirasakan kurang agar ditambah sehingga taman ini terlihat terang pada malam hari.

(VIN)

(YAGI)

Lomba Berhitung

Taman Ahmad Yani Jadi RTH MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM memberi waktu seminggu kepada Kadis Pertamanan Kota Medan Ir Zulkifli Sitepu untuk segera menata Taman Ahmad Yani. Diharapkannya, taman yang terletak di Jalan Sudirman ini akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang dapat dipergunakan masyarakat sebagai tempat rekreasi dan bermain sekaligus berolahraga.

“Saya minta dalam waktu seminggu ini Taman Ahmad Yani harus sudah berubah, tidak seperti ini lagi! Taman ini harus benar-benar menjadi ruang terbuka hijau yang dapat dipergunakan masyarakat

pada daerah otonom baru agar saling mendukung demi terwujudnya tujuan pemekaran daerah otonom dan tercapainya pembangunan serta kesejahteraan yang merata, sehingga dapat terhindar dari ego sektoral yang merupakan hal yang buruk bagi sikronisasi, dan mari menciptakan hal yang baru jangan justru memperebutkan yang sudah ada, ujar bupati.

Tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli, Drs Y.Mendrofa kepada KPK Pos mengatakan, penyerahan aset yang dilaksanakan belum lama ini di kantor Bupati Nias terkesan hanya formalitas karena hanya di atas kertas.

Sebaiknya bupati Nias “legowo” dan tidak perlu menundanunda penyerahan aset kepada daerah otonom baru terutama kepada Pemko Gunungsitoli supaya karena kalau tidak maka perkembangan Kota Gunungsitoli bisa terhambat. Dan apabila hal ini berlarut-larut maka tidak tertutup kemungkinan terjadi preseden buruk diantara kedua pemerintahan, sementara limit penyerahan aset sebagaimana undang-undang daerah otonom baru, sudah hampir habis, dan wajar kalau Pemko Gunungsitoli mendesak, ujarnya.

DIPERINDAH - Taman Ahmad Yani Medan di9jadikan ruang terbuka hijau. (KPK POS/DOK)

mun seluruh peserta mempunyai kesempatan membawa pulang hadiah kerumah masing-masing yang telah disediakan Panitia yaitu, Doorprize berhadiahkan handphone blackberry, samsung, dan lain-lain.

Untuk tingkat Sekolah Dasar keluar sebagai juara I, Muhammad Hafizh (SDN 11 Langsa), II, Muhammad Al Hazmi (SDN 5 Langsa) dan III, Rivaldo Wangsa (SDN 1 Langsa), sementara tingkat SMP juara I, Ulfatul Ulya (SMPN 3 Langsa), II, Bunga Rizki Ulfira (SMPN 1 Langsa), III Orina Ayunda (SMPN 1 Langsa) dan untuk SMA juara I diraih, Egi Atika Handayani (SMAN Unggul Aceh Timur), II Riezha Mutia (SMAN Unggul Aceh Timur) dan juara III, M. Agus Mauliza (SMAN Unggul Aceh Timur).

Para pemenang tingkat SMP dan SMA mendapatkan piagam penghargaan, uang tunai, paket liburan ke Pulau Sabang pada akhir liburan sekolah, sedangkan pemenang tingkat SD mendapatkan piagam, uang tunai dan voucher pulsa. Melihat tingginya animo siswa yang mengikuti lomba ini membuat panitia pelaksana berencana untuk menggelar event yang sama pada tahun mendatang. Lomba ini didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang serta diseponsori oleh PTPN I, Telkomsel, Sanggar Media Grafika, Indigo Studio, Bunda Sauna dan Spa, Lofty Distro, Surya Fhoto, 98,6 SCK FM, Teh Botol Sosro dan Tigas Comunity. (BSO)

E D I S I 240 25 FEBRUARI - 3 MARET 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Enam Desa di Kecamatan Singkil Terendam Banjir SINGKIL - Hujan dengan intesitas tinggi yang melanda sejumlah kawasan di Aceh Singkil, sejak sepekan terakhir, membuat dua sungai besar di daerah ini kembali meluap.

Kedua sungai tersebut masing-masing Lae Cinendang dan Lae Souraya, yang keduanya juga bermuara di Kecamatan Singkil.

Dari data yang dikutip KPK Pos pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, hingga Rabu (20/2) pekan lalu, tercatat sudah enam desa yang terendam akibat bencana banjir ini.

Ke-enam desa tersebut masing-masing, Desa Suka Makmur, Siti Ambia, Ujung Bawang, Pea Bumbung, Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia.

Dari enam desa ini, dua desa yang disebut terakhir tercatat paling parah menerima dampak akibat banjir ini.

Selain merendam ratusan ru-

mah warga, banjir juga dilaporkan sempat memutus akses menuju kedua desa ini selama dua hari.

"Benar itu terjadi pada hari Selasa dan Rabu, akibat ketinggian air mencapai satu meter. Tapi saat ini sudah pulih, dan sudah bisa dilewati kenderaan roda dua maupun empat," jelas Amir Hasan, Kepala BPBD Aceh Singkil, Jumat pekan lalu.

Amir juga memastikan, banjir yang berlangsung singkat ini tidak sempat menimbulkan korban jiwa. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan, diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Kerugian warga ini diprediksi muncul dari sektor pertanian seperti sawah yang rusak dan gagal panen serta ratusan ternak yang mati.

"Belum final, masih kita hitung, nanti akan kita beri datanya kalau sudah selesai. Pastinya kerugian yang timbul puluhan mungkin ratusan juta, nggak

Golkar Pasrahkan Aziz dan Bambang ke KPK JAKARTA - Partai Golkar tidak akan mengintervensi proses hukum terkait nyanyian M Nazaruddin atas dugaan keterlibatan Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo dalam kasus korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Ade Komarudin mengatakan, partainya menyerahkan proses hukum kedua kadernya itu kepada aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, Golkar tidak akan melakukan intervensi atas pemeriksaan Aziz dan Bamsoet (sapaan akrab Bambang Soesatyo).

"Kita serahkan semuanya pada mekanisme hukum yang berlaku, kepada KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Kita tidak akan melakukan intervensi apapun," tegas Ade, di Jakarta, Jumat.

Selain itu, lanjut Ade, partai pimpinan Aburizal Bakrie alias Ical itu akan melakukan klarifikasi kepada Aziz dan Bamsoet terkait nyanyian Nazar soal Simulator itu. "Saya sudah bicarakan dengan Pak Setya Novanto, kita akan lakukan pemanggilan. Kita akan undang beliau dari duduk permasalahan itu," kata Ade. Diberitakan sebelumnya,

eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin kembali melemparkan bola panas mengenai keterlibatan para anggota DPR mengenai kasus korupsi. Kali ini, Nazar menyebut tiga mantan koleganya di Komisi III (membidangi masalah hukum) DPR terlibat dalam kasus korupsi di proyek Simulator SIM. Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Nazaruddin pun mengakui bahwa dirinya hari ini diperiksa terkait kasus yang telah menjerat Djoko Susilo sebagai tersangka.

“Saya diperiksa soal Simulator,“ kata Nazaruddin, Kamis malam.

Dia pun menyebut, dua nama anggota komisi III DPR Fraksi Partai Golkar yakni Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin, terlibat.

Juga, Nazar menyebut anggota fraksi PDIP yakni Herman Heri. “Itu yang terlibat Azis Syamsuddin, Herman Heri dan Bambang Soesatyo,“ tegasnya. (IC/FR)

Dharma Wanita Labuhanbatu Peringati Maulid Nabi RANTAUPRAPAT - Diawali dengan pembacaan ayat suci Alqur'an oleh Ny. Mahyuni Burhanuddin, acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW digelar di ruang data dan karya kantor bupati, Rabu sore. Acara yang dirangkai dengan pelaksanaan arisan itu dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Sekretariat Daerah Ny Khairani Ali Usman, Asisten Administrasi Umum Elvin Riswan SE, para Kepala Bagian, kepala Sub Bagian, para Kepala Sub Bagian dan staf berlangsung khidmat.

Plt Sekdakab H Ali Usman Harahap SH dalam arahannya mengatakan, tujuan dari organisasi Dharma Wanita Persatuan ini adalah menjalin silaturrahim sesama istri PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, katanya, anggota Dharma Wanita Persatuan diharapkan dapat mendorong suami dalam bekerja. “Karier seorang suami sangat ditentukan oleh dorongan yang dilakukan oleh istri,” ujarnya.

Peran istri dalam lingkungan tempat tinggalnya juga sangat mempengaruhi konsentrasi suami dalam bekerja.

Oleh sebab itu istri seorang PNS diharapkan mampu menggantikan suami dalam bersosialisasi di lingkungan masing-masing.

mungkin ratusan ribu," lanjut Amir.

Catatan wartawan, banjir yang terjadi pekan lalu merupakan yang pertama awal tahun ini. Parahnya lagi, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memprediksi, bencana yang sama akan justru semakin akrab mendatangi ibukota kabupaten tersebut tahun-tahun mendatang.

Alasannya, pengalihan fungsi lahan dan juga perambahan hutan yang semakin tak terkendali di daerah ini. "Jadi, bukan karena faktor Kecamatan Singkil berada di hilir sungai yang membuat daerah ini kerap dilanda banjir.

Itu hanya salah satu penyebab saja, yang pasti selagi yang kita sebutkan tadi tidak bisa dihentikan oleh pemerintah setempat, jangan harap banjir ini menjauh dari Aceh Singkil," tandas Hari Budiman, staf Walhi Aceh, saat dihubungi KPK Pos Jumat, pekan lalu.

(AZT)

BANJIR - Jalan menuju Desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia yang terendam. Foto direkam Kamis pekan lalu. (KPK POS/AZT)

Mahasiswi Deli Husada Kehilangan Laptop dan HP

Oknum Guru PNS di Tobasa Tiga Bulan Bolos TOBASA - Salah seorang oknum guru PNS inisial HM sudah tiga bulan lebih tidak pernah menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar di SD Neg.No.178494 Harilogoan, Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir. Namun HM, tidak ditindak dan masih tetap menerima gaji.

Ironisnya, uang lauk pauknya tetap dicairkan juga. Baperjakat dalam hal ini terkesan tidak menjalankan fungsinya.

Kepala Sekolah SD Neg. 178494 Harilogoan yang tidak mau namanya dikorankan ketika dikonfirmasi KPK Pos baru-baru ini mengakui, bahwa oknum HM terhitung 1 November 2012 lalu sejak dia ditugaskan di sekolah tersebut hingga saat ini tidak pernah menjalankan tugasnya.

“Saya sudah pernah menegur dia secara lisan beberapa kali, agar dia melaksanakan tugasnya sebagaimana guru lainnya, namun dia tetap saja tak menggubrisnya,” terang Kasek SD Neg. 178494 Harilogoan.

Soal penggajianya, lanjut Kasek tersebut, sepengetahuannya hingga saat ini masih tetap diterimanya secara penuh tanpa ada pemotongan. Melalui berita ini, kepala sekolah tersebut berharap agar pihak UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Nassau dan Kepala Dinas Pendidikan Tobasa dapat memberikan sanksi yang pantas bagi HM.

Terpisah, Kepala Bidang Tenaga Pendidikan Diknas Tobasa R Sitompul ketika dikonfirmasi, Senin, di ruang kerjanya mengaku pihaknya belum mengetahui dan belum pernah menerima laporan dari kepala sekolah tersebut, bahwa HM beberapa bulan ini tidak pernah menjalankan tugas.

“Setiap PNS wajib melaksanakan tugas. Hal ini sudah diatur sesuai dengan PP No 53 tahun 2010, tentang disiplin PNS. Ada tahapan-tahapan dan jenis hukuman disiplin yang diterapkan kepada PNS,” ujar R Sitompul.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam menerapkan sanksi disiplin PNS ini, terlebih dahulu diketahui oleh Sekda, Inspektorat, dan BKD. Jadi, Tim inilah yang membuat keputusan dalam penerapan sanksi yang dilakukan terhadap PNS dimaksud.

Sekretaris Dinas Pendidikan Tobasa, Eston Sihotang pada kesempatan itu juga menanggapi, bahwa pihaknya akan segera menindak lanjuti informasi adanya oknum guru PNS yang lalai akan tugasnya tersebut.

“Hal ini tidak sepantasnya terjadi, seharusnya guru tersebut wajib menjalankan tugasnya selaku PNS. Seorang PNS wajib menjalankan tugasnya dimana pun dia ditugaskan, bukan malah meninggalkan tugas,” tandas Eston Sihotang.

(LIBERS)

DELITUA – Mahasiswa Deli Husada resah, karena belakangan ini laptop milik mereka sering hilang di asrama tersebut. Tercatat laptop yang hilang milik Rahima, merk Lenovo warna hitam. Selain itu, laptop merk Acer warna abu-abu milik Ester Siagian juga hilang.

Demikian juga laptop warna hitam merk Acer milik Fitri Tanjung juga raib dari dalam asrama. Selain laptop, maling juga menyantroni hand phone merk Nokia milik Tya Ningsih. Bahkan HP milik Hermida, milik Desi juga raib ketika berada di dalam asrama.

Kejadian ini terakhir terjadi pada

Selasa dini hari lalu. Ketika para mahasiswa terbangun, barang-barang mereka sudah tidak ada. Para mahasiswi melaporkan kecurian ini pada Polsek Delitua. (CERIA)

Dua Anggota DPR F-Demokrat Terancam Dipecat JAKARTA - Dua anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat terancam dipecat jika terbukti bermain pada anggaran bencana alam di Cianjur Jawa Barat.

Partai Demokrat akan memberikan sanksi tegas kepada dua kadernya di DPR yakni Anggota Komisi XI Soepomo dan Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro jika terbukti melakukan permainan dalam pembahasan dana bencana alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur.

"Siapapun juga yang disebut, termasuk juga tenaga ahli, termasuk juga yang melaporkan. Apapun kita dengarkan, bahwa ada indikasi sesuai dengan pakta integritas kita keluarkan (kalau terbukti). Kita konsisten," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie di Gedung DPR, Senayan, Kamis.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPR tengah menindaklanjuti adanya laporan tentang permainan anggaran di DPR. Laporan ini disampaikan oleh salah satu pegawai BPBD

Cinajur bernama Sukarya.

Dalam pengakuannya, Sukarya menyebut jika dirinya telah menyerahkan sejumlah uang kepada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Soepomo dan Wakil Ketua Komisi VIII, Gondo Radityo Gambiro. Uang tersebut diberikan lewat staf Tenaga Ahli (TA) masingmasing.

Dalam pemeriksaan di BK DPR, Staf TA dari Soepomo mengakui menerima uang tersebut. Bahkan dalam pemanggilan Anggota Komisi XI DPR Soepomo juga mengakui jika adanya permintaan bantuan dari BPBD Cianjur untuk pengurusan anggaran bencana di Kabupaten Cianjur. (IC/FR)

Pulau Berhala Lepas, Gubernur Minta Maaf ke Rakyat Jambi

Sementara itu Alustadz Darmansyah Siagian SAg dalam tausyiahnya menyampaikan, silaturahim merupakan bingkai dari Ummat Islam. Sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari, lalu ia mati, maka ia masuk neraka,” kata Darmansyah menyampaikan Hadis Riwayat Abu Daud.

Apakah kita sudah tergolong Ummat yang mencintai Allah dan Raslullah, setelah Rasulullah SAW meninggalkan kita sekitar 13 abad yang lalu. Darmansyah lalu menyampaikan sebuah hadis lagi yang artinya "Kalau benar kamu mencintai Allah maka ikutilah aku (Nabi Muhammad)".

Pada kesempatan itu juga dilakukan marzanji yang dipimpin oleh Ny Mahyuni Burhanuddin yang dirangkai dengan pembagian bunga rampai. (HAH)

JAMBI - Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta maaf kepada masyarakat Jambi karena status kepemilikan Pulau Berhala jatuh ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

"Kami sudah berbuat dan melakukan sebaik mungkin sejak lama.

Saya sebagai gubernur meminta maaf kepada masyarakat Jambi," kata Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus di rumah dinas gubernur, Jumat (22/2).

Dia menambahkan, Pemprov Jambi segera mendata seluruh aset Pemkab Tanjabtim maupun Pemprov Jambi di pulau yang berada di perairan Laut China Selatan itu.

Saat ditanya apakah akan melakukan upaya hukum terkait status Pulau Berhala, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, akan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu.

Selama bertahun-tahun, pulau seluas kurang lebih 50 hektar itu disengketakan antara Pemprov Jambi dengan Pemprov Kepulauan Riau. Kedua pemerintah daerah mengklaim memiliki bukti sahih baik sejarah maupun dokumen resmi atas keberadaan pulau berpenduduk sekitar 60 kepala keluarga itu.

Pada awal 2012, Kemendagri sempat menerbitkan keputusan resmi atas status Pulau Berhala yang resmi masuk wilayah Provinsi

Jambi di bawah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hanya saja, keputusan Mendagri nomor 11 tentang status Pulau Berhala itu kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Pemprov Kepulauan Riau.

Kamis 22 Februari 2013, MK resmi mengetok palu dan menyatakan, Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau berda-

sarkan data data dan dokumen yang diajukan.

Keputusan MK itu juga sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 mengenai pengujian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2012 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala yang sebelumnya menyebutkan masuk wilayah Tanjung

Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pulau Berhala terkenal dengan alamnya yang eksotis dengan pasir putihnya saat air surut. Pulau ini juga banyak terdapat beberapa benda sejarah peninggalan perang dunia maupun China. Pulau Berhala bisa ditempuh menggunakan kapal cepat sekitar empat jam dari Kota Jambi.

(SF/BBS)