epaper kpkpos 241 edisi senin 4 maret 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WARGA PANDUMAAN-SIPITUHUTA JADI KORBAN PT TPL

Gus Irawan-Sukirman

Efendi-Jumiran Abdi

Chairuman-Fadly

EDISI 241/ THN V 4 – 10 MARET 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN.5

Amri-RE

Gatot-Erry Nuradi

Pilgubsu 2013 Diprediksi Dua Putaran

kolom REDAKSI

Pilkada Sumut 2013 PEMILUKADA Sumatera Utara, tinggal menghitung hari.

Pesta akbar lima tahunan rakyat Sumut ini akan digelar, Kamis, 7 Maret 2013 ini.

Berarti tinggal empat hari lagi.

Menghadapi pesta demokrasi ini, kelima pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, telah menandatangani deklarasi Pemilu damai selama penyelenggaraan Pilkada Sumut 2013.

Isi deklarasi tersebut menyatakan, siap terpilih dan siap tidak terpilih. Dalam deklarasinya kelima pasangan calon sepakat; “Bahwa kami akan patut dan taat kepada seluruh ketentuan perundangundangan yang belaku selama proses penyelenggaraan Pilkada Sumut tahun 2013".

Kelima pasangan calon juga berjanji menjunjung tinggi sportifitas, beretika dan akan berkompetensi secara sehat dan jujur.

Mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjaga suasana yang kondusif dalam pelaksanaan pilkada sumut. "Kami menyatakan siap terpilih dan siap tidak terpilih dalam Pemilukada Sumut,”

MEDAN - Pemilihan Gubernur Sumatera tahun ini diprediksi sangat sengit, dibanding pada pilgubsu lima tahun lalu. Hal ini karena kelima pasangan calon (Cagubsu dan cawagubsu) memiliki daya saing yang kuat di antara mereka. Namun demikian, pilgubsu tahun ini diprediksi bakal berlangsung dua putaran.

Prediksi ini disampaikan pengamat sosial politik Sumut, Warjio SS MA, Rafdinal SSos dan Maringan Panjaitan, kepada KPK Pos, kemarin, ketika kepada ketiganya ditanya tentang peluang kelima pasangan calon gubsu yang akan bertarung pada pilgusbu, Kamis, 7 Maret ini.

Warjio mengakui, pilgubsu tahun ini diprediksi sangat sengit dibanding pilgubsu lima tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan setiap pasangan calon memiliki daya saing yang kuat diantara mereka. Menurutnya, Gatot Pujo Nugroho berpeluang besar menang dalam pemilihan tahun ini. Namun demikian, besar kemungkinan pilgubsu kali ini terjadi dua putaran. Karena bisa saja terjadi, sebagai calon incumbent, Gatot yang berpasangan

dengan Tengku Erry Nuradi sulit untuk mendapatkan suara 31 persen.

"Jika terjadi dua putaran, maka menurut Warjio, yang berpeluang maju adalah Gatot-Erri (Ganteng) dan Gus Irawan Pasaribu yang berpasangan dengan Soekirman (GusMan)," ujar Warjio.

Warjio juga mengakui, tingkat partisipasi pemilih pun masih rendah. Hal ini lah yang menjadi faktor kenapa terjadi dua putaran, karena masih banyak yang tidak memilih. "Diperkirakan yang tidak memilih bisa mencapai angka 40 persen," ujarnya.

Senada dengan Warjio, pengamat sosial/politik lainnya, Rafdinal SSos juga mengakui,

Kata Mereka

Survey Membuktikan

!

PENGAMAT politik dan sosial di Medan menyebutkan pilgubsu 2013 diprediksi bakal dua putaran. Hal ini diperkuat dengan hasil survei dan poling Starberita.

31,2

22

11,3

13,5

22

% % % % % “Peluang incumbent lebih besar untuk memenangkan pemilihan.”

1

2

3

4

5

GUS MAN

ES JA

CHAR FADLY

AMRI RE

GAN TENG

Sumber Starberita.com

Calon Gubernur nomor urut 1 Gus Irawan dan nomor urut 5 Gatot Pujonugroho berkonvoi usai mengikuti Deklarasi Pilkada Damai di Lapangan Merdeka Medan, Sumut, baru-baru ini.

Pelantikan Batal, Ini Tanggapan Gatot

• LANJUT KE HAL. 2

Posisi Soekirman Enak Tenan...!!

DARI lima calon wakil gubernur Sumut (cawagubsu) yang maju pada pilgubsu 2013, Kamis (7/3) mendatang, sosok Soekirman berada di "atas angin".

Dikatakan di atas angin, karena seperti diprediksi para pengamat politik Sumut, pilgubsu 2013 ini bakal berlangsung dua putaran. Dan yang bakal bersaing di putaran kedua diperkirakan adalah pasangan Gatot Pujo Nugroho yang berpasangan dengan Erry Nuradi (Ganteng) dan pasangan Gus Irawan dan Soekirman (GusMan).

Ini artinya, Soekirman berpeluang besar menjadi Wakil Gubernur Sumut priode 2013 - 2018. Jika pasangan GusMan terpilih, maka Soekirman naik pangkat dari Wakil Bupati Sergai, menjadi Sumut2 (wagubsu). Namun, jika pasangan GusMan kalah dan yang terpilih adalah

• LANJUT KE HAL. 2

RAFDINAL

Pengamat Politik Sumut

• LANJUT KE HAL. 2

MEDAN - Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menyampaikan kekecewaannya atas pembatalan pelantikannya menjadi Gubsu defenitif. Apalagi undangan pelantikan yang disampaikan kepadanya untuk menghadiri acara tersebut sudah menyita masa kampanyenya.

"Saya dirugikan, harusnya

saya bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dalam kampanye untuk kepentingan 7 Maret mendatang," katanya ketika menggelar konferensi pers di Mess Pemprovsu, di Jalan Jambu, Jakarta, Kamis.

Gatot menjelaskan, Ia berangkat ke Jakarta pada pukul 07.00 WIB dengan

“Jika terjadi dua putaran, maka menurut Warjio, yang berpeluang maju adalah Gatot-Erri dan GusMan."

Warjio

Pengamat Politik Sumut

• LANJUT KE HAL. 2

Pilgubsu 7 Maret Diliburkan MENTERI Dalam Negeri menyetujui penetapan hari libur pada tanggal 7 Maret 2013 yang bertepatan dengan hari pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).

Pemungutan suara Pilgubsu akan digelar 7 Maret 2013.

Penetapan libur pada hari tersebut didasarkan pada permintaan Pemprovsu agar jumlah pemilih yang menggunakan hak

suara tidak terhambat oleh pekerjaan.

Sekda Pemprovsu Nurdin Lubis, menjelaskan penetapan hari libur iru atas dasar Keputusan Nomor 270-181 tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013, tentang penetapan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai hari yang diliburkan di Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis

tanggal 7 Maret 2013.

“Hal ini hendaklah difahami dan dipatuhi dan demikianlah diberitahukan kepada seluruh instansi pemerintah dan swasta serta seluruh masyarakat Sumatera Utara,” jelas Sekdaprovsu.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memperbaiki daftar pemilih tetap untuk pemilihan guber• LANJUT KE HAL. 2

» Soal Kasus Hambalang

Nazar, Ibas dan Gebrak Meja SBY

KPK Harus Segera Ungkap Keterlibatan Ibas PUTRA bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dituding menerima aliran dana senilai US$900 ribu dari proyek Hambalang.

Untuk mengungkap kebenaran tudingan itu, Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa pihak-pihak terkait. Antara lain mengorek keterangan dari Anas Urbaningrum dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin.

"KPK perlu secepatnya menelusuri kebenaran tudingan Anas tersebut dengan secepatnya memeriksa Anas untuk memperoleh keterangan resminya

» Ibas Yudhoyono

sebagai saksi yang mengetahui dan menyaksikan adanya pemberian uang tersebut," kata Martin, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, kata Martin, KPK perlu memeriksa Amir Syamsuddin yang disebut telah mengetahui aliran dana tersebut. Setelah itu, KPK meminta penjelasan dan mengkonfirmasi kebenaran ceritera tersebut kepada Nazaruddin yang disebut sebagai orang yang mengucurkan aliran dana kepada Ibas.

"Saya meminta KPK bersikap profesional dan proaktif menyikapi • LANJUT KE HAL. 2

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Kenapa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum selalu menyebut nama Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin ketika menyinggung dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas dalam kasus Hambalang?

K

ARENA, Amir ikut dalam rapat Dewan Kehormatan yang digelar pada Mei 2011.

Anas yang saat itu masih menjadi ketua umum, mengantarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang dipanggil Ketua Dewan Kehormatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Puri Cikeas Indah, Jawa Barat.

Secara langsung, Nazar meminta agar dirinya tidak dijadikan korban dalam kasus wisma atlet SEA Games.

Bahkan, ia menggertak dan mengancam SBY terkait kasus korupsi yang menyangkut elite partai, nama Ibas disebut menerima uang.

SBY kaget melihat sikap Nazar.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut membentak. "Saudara jangan mendikte, saya tidak bisa didikte!" tegas sumber menirukan pernyataan SBY.

Kemudian, SBY menantang Nazar untuk membongkar semua kasus. SBY meninggalkan ruangan dan “Saudara menyatakan rapat Dewan jangan Kehormatan mendikte, ditutup.

Sekarang, saya tidak Anas yang telah ditetapkan sebagai bisa ditersangka kasus pembangunan dikte!” kompleks ----------- olahraga di Hambalang, SBY Bogor, Jawa Barat, mirip Nazar. Ia tidak mau sendirian, ingin menyeret yang lain.

Yang membedakan Nazar dan Anas.

• LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

Pemkab Sergai Gelar Pelatihan Kompetensi Tutor PAUD PEGAJAHAN - Dalam upaya meningkatkan pendidikan anak pra sekolah, Pemkab Serdang Bedagai melalui Forum Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dan Universitas Negeri Medan (Unimed) mengadakan pelatihan bagi 185 tutor Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) dari 106 kelompok belajar PAUD se-Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD se-Kabupaten Sergai ini berlangsung dua hari dan dibuka secara resmi oleh Plh. Bupati Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Drs. M. Aladin Berutu bertempat di Gedung Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Kamis.

Turut hadir Wakil Ketua Forum PAUD Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Wakil Ketua Panitia Ny. Dra. Hj. Dewi Iriani Rapotan MPd, Camat Pegajahan Misran SE,

fasilitator dari Unimed dan Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal & Informal (BPPNFI) Regional I Medan, Ketua HIMPAUDI, Ketua Forum PAUD Kecamatan se-Sergai.

Plh. Bupati Sergai Haris Fadillah dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Aladin Berutu mengatakan pendidikan itu bukan saja pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA sederajat dan Perguruan Tinggi. Selain pendidikan formal tersebut ada juga pendidikan nonformal dan informal yang salah satunya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI). PAUDNI merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis karena diberikan pada usia emas (golden age) sebagai peletak dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya, ujar Plh. Bupati Sergai.

Dengan adanya program PAUD, anak usia dini di pedesaan yang sebagian besar tidak dapat mengikuti pendidikan jenjang pra seko-

Korupsi Bibit Bisa Menyeret Mentan JAKARTA–Pemeriksaan beberapa saksi terkait dugaan korupsi pengadaan bibit tanaman Hibrida oleh PT Sang Hyang Seri (SHS) di Kementerian Pertanian bisa saja merembet ke Menteri Pertanian Suswono.

Kejaksaan Agung menyatakan dalam proses hukum tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa Menteri Pertanian Suswono, dalam kasus yang menjerat perusahaan BUMN, PT SHS. Terlebih saat ini Kejagung gencar mengusut kasus tersebut dengan diperiksanya saksi-saksi terkait.

"Kemungkinan (memeriksa Suswono) ya mungkin, liat hasil perkembangan yang sedang kita tangani," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus, M Adi Toegarisman, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Adi menjelaskan, untuk saat ini, pihaknya masih akan menggali keterangan saksi-saksi yang terkait

langsung dengan program benih bersubsidi, Cadangan Benih Nasional (CBN), dan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

Soal penambahan tersangka baru, Adi mengaku belum dapat memastikan. Saat ini pihaknya baru menetapkan tiga tersangka yakni Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, Kaharuddin. Kedua yakni S Karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero). Serta H, Manajer Kantor Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Tegal.

Seperti diketahui kasus ini bermula saat Kementan melakukan program pembibitan tanaman hibrida di beberapa daerah seperti Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam penyidikan di setiap daerah itu diduga terjadi penggelembungan anggaran dan kerugian negara yang ditaksir sekitar puluhan miliaran rupiah dalam proyek tahun anggaran 2008-2012.(IC/BBS)

PILKADA SUMUT 2013........................

• DARI HALAMAN. 1 Masyarakat Sumut berharap, pelaksanaan Pilkada Sumut kali ini dapat terselenggara dengan baik, berjalan lancar dan sukses.

Sesuai ketentuan perundangan negara dan kearifan lokal.

Pilkada 2008 diharapkan bisa menjadi pengalaman pesta demokrasi, agar 2013 ini lebih baik lagi. Kita sudah pernah melakukan Pilkada Sumut secara langsung pada tahun 2008, dan berharap bisa dijadikan pengalaman.

Mari kita sambut pesta demokrasi ini dengan optimisme yang bermartabat, berbudaya, semangat berkebangsaan serta sikap saling menghormati. Masyarakat Sumut juga diminta untuk menggunakan hak pilihnya. Pilihlah pasangan calon yang terbaik dari lima pasangan calon yang baik.

Melalui kolom ini, kelima pasangan calon diingatkan, apabila menang, nyatakan kemenangan dengan santun.

Dan jika kalah, harus menerima kekalahan dengan lapang dada. (***)

POSISI SOEKIRMAN ENAK TENAN...!!.................................................

• DARI HALAMAN. 1 pasangan Ganteng, maka Soekirman tetap menang dan beruntung.

Soalnya, HT Erry Nuradi yang kini masih menjadi Bupati Serdang Bedagai, bakal menjadi Wakil Gubernur.

Sudah barang tentu, jabatan

bupati yang ditinggal Erry Nuradi akan digantikan Soekirman.

Paling apes, jika kedua pasangan ini (Ganteng dan GusMan) gugur di putaran pertama, maka Soekirman akan pulang 'kampung' dan tetap menjadi Wakil Bupati Sergai.

Enak tenan...!! (SF)

NAZAR, IBAS DAN GEBRAK MEJA SBY.............................................................

• DARI HALAMAN. 1 Nazar ceplas-ceplos, tidak sungkan menyebut nama seseorang, meskipun belum tentu terbukti kebenarannya.

Sedangkan, Anas belum mau membeberkan dugaan keterlibatan Ibas. Seperti statusnya di BlackBerry Messenger (BBM) kemarin 'Nabok Nyilik Tangan'.

Ia terkesan ingin membuat polemik, dengan menunjuk Amir yang pantas lebih dulu menjelaskan dugaan keterlibatan Ibas.

Anas menuding, Ibas pun membantah. Wajar hal itu terjadi.

Dulu, saat dituduh Nazar pun,

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Anas membantah. Bahkan, mantan Ketua Umum HMI tersebut mengeluarkan pernyataan menghebohkan "Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas".

Mana yang benar dan yang tidak, lebih baik diserahkan ke proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang jelas, sikap SBY yang menantang Nazar membuka kasus kader Demokrat, termasuk anaknya sudah tepat. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum.(FR/IC/BBS)

lah tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui pemberdayaan dan peningkatan jumlah kelompok-kelompok belajar terpadu di pedesaan.

Namun demikian kata Plh. Bupati Sergai, mengingat keterbatasan pemerintah maka kepada masyarakat juga sangat diharapkan peran sertanya untuk ikut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembentukan kelompokkelompok belajar di daerah masing-masing.

Melalui pelatihan Haris Fadillah ini menghimbau kepada para pendidik PAUD yang terdiri dari berbagai latar belakang agar terus menimba ilmu sebagai bekal pengetahuan tentang proses belajar mengajar di PAUD ini. Terlebih lagi keberhasilan Forum PAUD Sergai sebagai Juara II Pengelola PAUD di tingkat Nasional.

Kepada semua elemen masyarakat baik pemerintah, orang tua dan guru dituntut untuk bersama memberi perhatian kepada anak-

SEMATKAN– SEMATKAN Wakil Ketua Forum PAUD Sergai Ny. Hj. Imas Haris Fadillah disaksikan Plh. Bupati Sergai Haris Fadillah diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Aladin Berutu secara simbolis menyematkan tanda peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD seKabupaten Sergai. anak khususnya usia dini, harap H. Haris Fadillah.

Sementara itu Wakil Ketua Forum PAUD Ny. Hj. Imas Haris Fadillah dalam sambutannya menjelaskan bahwa anak usia dini merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak sehingga akan sangat berpengaruh kepada kecerdasan (intelengensia) anak.

Penyelenggaraan program PAUD ditujukan bagi keluarga yang

kurang mampu dipedesaan, untuk itu diharapkan agar pemerintah dan masyarakat selalu mendukung dan membantu penyelenggaraan program PAUD ini, ungkap Ny. Hj. Imas Haris Fadillah.

Di Kabupaten Sergai telah terbentuk 401 KBPT yang terdiri dari 79 kelompok yang diselenggarakan Forum PAUD dan 322 kelompok yang diselenggarakan masyarakat dengan jumlah murid

sebanyak 15.494 orang.

Sebelumnya Wakil Ketua Panitia Ny. Dra. Hj. Dewi Iriani Rapotan MPd melaporkan bahwa pelatihan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pendidik PAUD yang mengabdikan diri di 401 KBPT se-Sergai dengan membekali pengetahuan tentang metode dan teknis pelaksanaan proses belajar mengajar.

Materi pelajaran yang diberikan

kepada para tutor pada pelatihan itu yakni metode dan teknis pelaksanaan proses belajar mengajar bagi anak usia dini dengan fasilitator Dra. Nasria MPd, Dra. Damaiwaty Ray MPd, Dra. Kamtini M.Pd dan Drs. Husni Wardi Tanjung MPd dari Unimed serta Dra Ivo Yani MPd dan Dra. Syaibatul Aslamiyah PSi dari Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal – Informal (BPPNFI) Regional I Medan.(ARM)

GUSMAN VS GANTENG...................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 kelima pasangan calon sangat signifikan dan berimbang. Dilihat dari permukaan kelima pasangan mempunyai peluang yang sama.

Hanya saja, menurut Rafdinal, peluang incumbent lebih besar untuk memenangkan pemilihan.

Dari beberapa survey, pasangan Ganteng memiliki peluang besar untuk menang, karena faktor incumbent. Tidak hanya itu, pasangan tersebut juga memiliki fasilitas dan wakil yang mendukung.

Rafdinal juga memprediksi, pilgubsu tahun ini akan terjadi dua putaran. Karena tidak ada pasangan yang dominan. Dan yang akan masuk dalam putaran kedua adalah pasangan Ganteng - GusMan.

Namun demikian, kita tidak boleh menganggap enteng tiga pasangan lain. Yakni, Charly (Chairuman Fadly), Amri - RE dan ESJA (Effendi Simbolon - Jumiran Abdi).

Ketiga pasangan ini juga bisa membuat kejutan.

Dikatakan, pilgubsu tahun ini penuh dengan gengsi dan partisius, karena kelima pasangan calon mempunyai pengaruh lebih tinggi yang tentunya mengusung masyarakat.

“Golput tetap ada tetapi tidak tinggi. Tingkat partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 60 -70 persen. Karena kelima pasangan calon sudah cukup memobilisasi,” jelasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen, Maringan

Panjaitan mengatakan, pilgubsu tahun ini akan terjadi dua putaran.

Hal ini terjadi dengan adanya batas ambang minimal jumlah suara 30 persen.

"Pada pilgub yang lalu saja terjadi dua putaran dengan ambang batas minimal jumlah suara mencapai 25 persen. Bukan tidak mungkin pilgub tahun ini juga akan terjadi dua putaran," sebutnya.

Mantan anggota DPRDSU ini memprediksi, cagub dan cawagub yang masuk tiga besar yaitu pasangan GusMan, ESJA dan Ganteng. "Pasangan GusMan dan Ganteng atau pasangan GusMan dan ESJA yang masuk ke putaran kedua," tegas Panjaitan.

Baik Rafdinal dan Warjio berharap, Gubsu dan wakil yang akan terpilih nantinya harus meng-

utamakan infrastruktur sebagai jalan untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Reformasi birokrasi dalam melakukan pelayanan publik. Serta upaya peningkatan SDM masyarakat, pendidikan dan kesehatan.

Warjio menggaris bawahi, gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya, harus menjalankan visi misi mereka semasa kampanye. Meskipun visi misi mereka belum secara maksimal tetapi itu menjadi agenda wajib bagi mereka jika terpilih nantinya.

Lebih kritis disampaikan Panjaitan. Wakil Rektor III Universitas HKBP Nommensen mengatakan, kendati telah terpilih, salah satu pasangan ini adalah pilihan yang baik diantara calo yang ada.

Menurut Maringan, kelima

cagub dan cawagub belum ada yang mampu menyampaikan visi dan misi untuk memajukan Sumatera Utara secara global.

Sementara, demikian Maringan, ketiga calon yang akan masuk dalam putaran kedua pemilihan pilgub ini belum bisa masuk kategori untuk calon pemimpin yang benar-benar ingin memajukan Sumut. Adapun pelaksanaan pilgub ini dilakukan hanya untuk menjalankan sistem pemerintahan secara prosedural.

"Kelima cagub dan cawagub ini hanya bercita-cita jadi gubernur yang hanya ingin mendapatkan kehormatan dan kedudukan. Bukan untuk memberikan kontribusi secara maksimal untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat," tegasnya.(VIN/FER)

PELANTIKAN BATAL, INI TANGGAPAN GATOT....................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 menggunakan pesawat Lion Air. Namun setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, seorang staff menyampaikan adanya pembatalan atas permintaan DPRD Sumatera Utara. Namun, ia memilih untuk tidak langsung pulang karena disebut Menteri masih tetap akan melanjutkan pelantikannya.

"Dalam komunikasi tersebut disampaikan bahwa Mendagri masih berniat untuk melanjutkan

pelantikan," Gatot menambahkan.

Gatot menyebut, mereka baru berencana pulang setelah acara gladi bersih pukul 13.00 WIB batal digelar, namun sebelum pulang pihaknya ingin memastikan konfirmasi terakhir mengenai proses pelantikan.

"Ajudan saya meminta bersabar menunggu konfirmasi, tapi sampai jelang pukul 16.00 WIB, tidak kunjung ada konfirmasi," ujar Gatot.

Plt Gubsu Gatot Pujonugroho mencium aroma politis dalam

pembatalan pelantikannya.

Menurutnya pembatalan ini erat kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada di Sumut. "Apakah ini intrik seperti yang ada di politik, mudah-mudahan ini bukan bagian dari desain politik," kata Gatot.

Namun Gatot berkeyakinan bahwa pemilih di Sumut sudah cerdas, pembatalan itu sama sekali tak mempengaruhi diri dan pendukungnya serta tahapan Pilkada.

Ia juga belum mengetahui alasan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi membatalkan

pelantikan dirinya menjadi Gubernur Sumatera Utara definitif.

"Saya tidak tau alasannya dan saya tidak membaca surat tersebut," kata Gatot.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14/P Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi Gubernur dengan masa jabatan 2008-2013.

Gatot Pujo Nugroho dilantik menjadi Wakil Gubernur bersama dengan Syamsul Arifin sebagai Gubernur pada 16 Juni 2008.

Namun, Syamsul Arifin terjerat kasus hukum karena korupsi dan kedudukannya digantikan Gatot sebagai Plt sejak 21 Maret 2011.

Gatot kini mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sumut untuk periode 2013-2018, yang pelaksanaan pemungutan suaranya berlangsung, Kamis, 7 Maret 2013 ini.(SF/BBS)

PILGUBSU 7 MARET DILIBURKAN..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 nur dan wakil gubernur menjadi sebanyak 10.310.872 jiwa.

Melalui rapat pleno dengan KPU kabupaten/kota se-Sumut di Medan, Senin, terdapat penambahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.859 jiwa dari penetapan awal, yakni 10.295.013 jiwa.

Dengan penambahan DPT tersebut, KPU juga menambah jumlah tempat pemungutan suara menjadi 26.452 TPS dari jumlah awal sebanyak 26.443 TPS sesuai hasil rapat pleno lalu.

Sebelum penetapan jumlah DPT tersebut, seluruh kabupaten/ kota di Sumut mengumumkan hasil pemutakhiran datanya dan disesuaikan dengan hasil pemantauan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) masing-masing.

Setelah dievaluasi dan disesuaikan dengan pendataan Panwas-

lu, ditetapkan DPT di Kabupaten Asahan 489.064 jiwa (243.578 lakilaki, 245.486 perempuan, dan 1.798 TPS), Batubara 308.551 jiwa (laki 154.598, perempuan 153.953, 981 TPS), Dairi 194.504 jiwa (95.245 laki-laki, 99.259 perempuan, 650 TPS).

Berikutnya, Humbang Hasundutan 121.050 jiwa (59.690 lakilaki, 61.360 perempuan, 348 TPS), serta Deli Serdang 1.433.329 jiwa (710.706 laki-laki, 722..623 perempuan, 2.847 TPS) ditambah 3.570 pemilih di rutan dan lembaga pemasyarakatan.

Kemudian, Kabupaten Labuhan Batu 306.231 jiwa (153.906 laki-laki, 152.325 perempuan, 861 TPS), Labuhan Batu Selatan 186.854 jiwa (95.084 laki-laki, 91.770 perempuan, 545 TPS), Labuhan Batu Utara 236.337 jiwa (118.496 laki-laki, 117.841 perempuan, 818 TPS).

Selanjutnya, Langkat 750.636

jiwa (375.137 laki-laki, 375.499 perempuan, 1.687 TPS), dan Karo 263.328 jiwa (127.983 laki-laki, 135.345 perempuan, 603 TPS).

Setelah itu, Kabupaten Mandailing Natal 285.009 jiwa (136.878 laki-laki, 148.131 perempuan, 733 TPS), Nias 92.233 jiwa (43.785 lakilaki, 48.448 perempuan, 284 TPS), Nias Barat 52.403 jiwa (24.311 lakilaki, 28.092 perempuan, 181 TPS), Nias Selatan 227.013 jiwa (112.105 laki, 114.908 perempuan, 1.000 TPS), dan Nias Utara 86.815 jiwa (42.505 laki-laki, 44.310 perempuan, 269 TPS).

Daerah lain, Kabupaten Padang Lawas 150.656 jiwa (74.312 lakilaki, 76.344 perempuan, 484 TPS), Padang Lawas Utara 151.809 jiwa (75.470 laki-laki, 76.39 perempuan, 588 TPS), Pakpak Bharat 27.922 jiwa (13.862 laki-laki, 14.060 perempuan, 101 TPS), Samosir 94.221 jiwa (46.180 laki-laki, 48.041 perempuan, 326 TPS), dan Ser-

dang Bedagai 464.076 jiwa (231.362 laki-laki, 232.714 perempuan, 1.147 TPS).

Adapun Kabupaten Simalungun 628.050 jiwa (310.692 laki-laki, 317.358 perempuan, 1.494 TPS), Tapanuli Selatan 194.589 jiwa (95.653 laki-laki, 98.936 perempuan, 635 TPS), Tapanuli Tengah 211.188 jiwa (104.950 laki-laki, 106.238 perempuan, 531 TPS), Tapanuli Utara 205.746 jiwa (100.126 laki-laki, 105.620 perempuan, 626 TPS), dan Toba Samosir 123.339 jiwa (60.010 laki-laki, 63.329 perempuan, 448 TPS).

Sementara itu, di Kota Medan sebanyak 2.121.551 jiwa (1.051.

975 laki-laki, 1.069.576 perempuan, 3.942 TPS), Binjai 180.602 jiwa (87.838 laki-laki, 92.764 perempuan, 398 TPS), Gunung Sitoli 84.475 jiwa (41.172 laki-laki, 45.303 perempuan, 228 TPS).

Padang Sidempuan tercatat 147.659 jiwa (70.340 laki-laki,

77.319 perempuan, 512 TPS), Pematang Siantar 188.471 jiwa (90.480 laki-laki, 97.991 perempuan, 469 TPS), Sibolga 69.028 jiwa (34.333 laki-laki, 34.695 perempuan, 183 TPS), Tanjung Balai 111.966 jiwa (56.129 laki-laki, 55.837 perempuan, 354 TPS), dan Tebing Tinggi. 120.167 jiwa (58.711 laki-laki, 61.456 perempuan, 381 TPS).

Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution mengatakan bahwa perbaikan dan perubahan DPT tersebut dilakukan setelah adanya masukan dan saran dari berbagai pihak, termasuk Panwaslu dan tim pemenangan masing-masing pasangan cagub dan cawagub.

Pihaknya sengaja memplenokan perbaikan DPT itu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tersebut seperti Panwaslu dan tim pemenangan.(SF/BBS)

KPK HARUS SEGERA UNGKAP KETERLIBATAN IBAS......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tudingan Anas ini, tanpa mengabaikan inti persoalan pokok dari kasus yang sedang melilit Anas terkait dugaan kasus korupsi di proyek Hambalang," tegas Martin.

Lebih lanjut Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra menegaskan, KPK harus proaktif dalam menuntaskan kasus Hambalang meski melibatkan

putra Presiden. Menurutnya, dalam memberangus para koruptor, KPK harus tidak pandang bulu. "Karena kasus ini sudah terlalu lama menjadi berita yang menyandera bangsa ini, tanpa dipengaruhi opini-opini politik yang memiliki kepentingan yang sempit dalam kasus ini," tegasnya.

Sementara itu, KPK mengaku belum tahu mengenai data aliran duit proyek Hamba-

lang yang mengalir ke politikus Partai Demokrat Edi Baskoro alias Ibas Yudhoyono. "Saya belum dapat informasisoalitu.Sejauh ini yang saya tahu, belum ada," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat menggelar jumpa pers, Kamis.

Jika data yang dimaksud ada, Johan mempersilakan pihakpihak yang bersangkutan melaporkan ke KPK. "Karena tentu harus divalidasi, data itu benar atau tidak. Bernilai benar

atau tidak. Kan bisa saja data itu tidak benar," katanya.

Sebelumnya, Ibas disebut menerima aliran duit proyek Stadion Hambalang. Berdasar data yang diperoleh, Ibas tercatat dua kali menerima uang dari Hambalang. Pertama, Ibas tercatat menerima uang senilai US$900 ribu dalam dua kali transaksi, yakni pada 29 April 2010 dan 30 April 2010.

Ibas bukan satu-satunya

politisi Partai Demokrat yang terseret kasus Hambalang.

Koleganya yang lain juga sudah ikut terseret. Misal mantan menteri Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Andi dituding menyalahgunakan kewenangan sehingga proyek single year itu menjadi proyek jamak. Sedangkan Anas dituding menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier.(FR/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

NASIONAL

Hampir 3.000 Anggota DPRD Terjerat Hukum JAKARTA - Sejak dihelat pemilukada pada 2004, hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kota/kabupaten di seluruh Indonesia terjerat hukum.

Tindak pidana korupsi mendominasi kasus hukum yang menjerat anggota DPRD. Sebanyak 431 anggota DPRD provinsi terjerat kasus hukum. Berdasarkan surat izin pemeriksaan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir 2012, sebanyak 137 (35,49 persen) orang diperiksa kepolisian dan 294 orang (64,51 persen) diperiksa kejaksaan. Dari 431 kasus, sebanyak 83,76 persen terjerat kasus

korupsi, dan lainnya kasus pidana, pemerasan, dan perzinahan.

Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang terseret kasus hukum lebih besar lagi mencapai 2.545 orang. Namun, hingga kini aparat kepolisian dan kejaksaan baru memeriksa 994 orang saja.

Dari 2.545 anggota dewan, terdapat 1.050 orang (40,07 persen) teridentifikasi kasusnya adalah korupsi. Dengan kata lain, selama delapan tahun terakhir, setidaknya 2.976 anggota dewan terjerat kasus hukum yang didominasi kasus korupsi.

"Jumlah data itu terus bertambah karena anggota

dewan yang tersangkut kasus hukum, ada saja setiap harinya," kata Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek, Kamis pekan lalu.

Untuk kepala daerah, kata dia, sejak diberlakukannya pemilukada langsung hingga awal 2013, kepala daerah yang terbelit kasus hukum mencapai 291 orang. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya akibat terlibat praktik tindak pidana korupsi.

Sesuai analisis dan kajian tim Kemendagri, kata Reydonnyzar, salah satu alasan maraknya anggota dewan dan kepala daerah tersangkut kasus hukum lantaran pelak-

sanaan pemilukada langsung.

Model rekrutmen terbuka, alias siapa saja bisa menjadi anggota dewan dan kepala daerah membuat orang terjerumus melakukan pelanggaran.

Apalagi dana kampanye untuk pencalonan sangat tinggi, sambungnya, sehingga biasanya mereka bakal mencari cara untuk mengembalikan modalnya. Menurut Reydonnyzar, artis, pengusaha, alim ulama, sejauh mendapat dukungan parpol bakal bisa mencalonkan diri dalam pemilihan langsung.

"Meski populer, namun minim kapasitas, kapabilitas dan kualitas, serta integritas

bisa terpilih menjalankan pemerintahan di legislatif dan eksekutif," ujarnya.

Salah satu solusi yang ditawarkan Kemendagri untuk mengatasi maraknya praktik korupsi tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada terkait pemilihan gubernur oleh DPRD. Selain bisa menghemat biaya, juga meminimalisasi pelanggaran politik uang yang dilakukan anggota DPRD provinsi.

Adapun karena tidak ingin mencederai pelaksanaan otonomi khusus, kata Reydonnyzar, pemilihan bupati/wali kota tetap dipilih rakyat dengan mekanisme kontrol ketat.(ROL)

KPK Benarkan Anas Terima Gratifikasi Mobil JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan penerimaan gratifikasi yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum adalah berupa mobil.

Pernyataan ini menguatkan nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang menyebut Anas menerima mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya selaku pemenang proyek Hambalang. “Salah satu hal yang disangkakan pada AU adalah Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11, di antaranya adalah mobil,” ujarnya, Selasa pekan lalu.

Kedua pasal tersebut mengatur tentang penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara. Dalam kasus ini, Anas diduga menerima mobil tersebut ketika masih menjabat sebagai anggota DPR. Anas pernah menjadi anggota Komisi X DPR periode 2009-2010.

Menurut Johan, yang diterima Anas tidak hanya mobil.

Gratifikasi, kata Johan, tidak hanya berupa barang, tapi juga berupa uang. Ketika ditanya lebih lanjut jumlah nilai uang yang Anas terima, Johan enggan mengungkapkan.

Berdasarkan hasil penelusuran SH, selain menerima mobil, Anas juga diduga menerima Rp 100 miliar. Uang dan mobil tersebut diberikan melalui perusahaan Nazaruddin yang bernama Permai Grup.

Diduga, perusahaan tersebut menjadi “pengumpul” uang dan barang untuk diberikan kepada Anas. Salah satu perusahaan yang “urunan” memberikan uang dan mobil tersebut adalah PT Adhi Karya.

Siapa pemberi mobil atau uang untuk Anas, kata Johan, sedang diusut. Sementara itu, pemeriksaan saksi-saksi untuk Anas juga belum dijadwalkan. Pihak-pihak yang hingga kini diperiksa merupakan saksi untuk tersangka Deddy Kusdinar dan Andi Mallarangeng.(SH)

DIPERIKSA KPK– Anggota DPR Benny K Harman usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (28/2). Politisi tersebut diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pengadaan simulator SIM.

Timwas Century Cecar KPK Soal Boediono JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk Kasus Bank Century, Fahri Hamzah mencecar KPK soal keterkaitan Wakil Presiden Boediono dalam Kasus Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.

"Mengapa hingga kini Wakil Presiden Boediono tidak dikaitkan dalam kasus ini.

Padahal, saat dana talangan Bank Century dikeluarkan, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia," kata Fahri di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Pernyataan tersebut dia sampaikan pada rapat Timwas Century DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung MPR/ DPR, Jakarta.

Rapat tersebut digelar dalam rangka mendengarkan 'progress report' KPK dalam menangani kasus Century.

Dia mengkritisi sikap KPK yang dinilai tidak tegas dalam memeriksa dan memastikan keterkaitan Wapres Boediono dalam kasus itu.

"Kita tidak bicara soal politik karena Pak Boediono bukan orang politik. Apa karena dia tidak terkait? Harus dijelaskan itu kenapa bisa tidak terkait. Atau apakah dia warga luar biasa?," kata Fahri.

Dia juga mempertanyakan penyebab lambannya penanganan kasus Bank Century oleh KPK. Menurut dia, pergantian pimpinan di KPK sudah terjadi tiga kali, namun penanganan terhadap kasus Bank Century belum juga rampung.

"Kasus ini sudah berlangsung selama masa tiga pimpinan KPK, tidak termasuk Pak Antasari, karena pada saat kasus ini mencuat Pak Antasari ditangkap diganti Pak Tumpak. Kasus ini sudah mengalami tiga sampai empat pimpinan ini lama sekali," ujarnya.

Fahri berpendapat, jika cara-cara penanganan terhadap kasus Century diubah oleh KPK, kasus tersebut bisa dengan cepat diselesaikan oleh lembaga anti-korupsi itu.

"Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red) sudah sangat komprehensif maka KPK sebagai koordinator pemberantasan korupsi suka atau tidak suka harus menghargai BPK yang hasil auditnya dipakai sebagai sumber utama," katanya.

Politisi PKS itu mengaku khawatir kalau tindakan KPK dalam mengusut kasus Bank Century itu gagal yang dapat berdampak sistemik dalam penanganan kasus itu secara keseluruhan.

Fahri juga menyatakan kecurigaan bahwa KPK tengah mencari alasan mengenai adanya krisis ekonomi saat dana talangan Bank Century dikucurkan.

"Apa mau cari argumen ada krisis ekonomi? Sehingga apa yang dilakukan BI, LPS, KSSK, menjadi sah? Apa tujuan (pencairan dana Century) jadi menghalalkan segala cara?" kata Fahri.

Pada kesempatan itu, Timwas Century juga membahas rencana untuk menghadirkan

mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Anas mempunyai kunci untuk membuka simpul dan hipotesis Kasus Century ini.

Kami tentu masih membutuhkan informasi yang lebih sahih agar semuanya terangbenderang dan tidak menjadi misteri," kata anggota Timwas Century DPR Hendrawan Supratikno.

Senada dengan Fahri, Hendrawan juga mengkritisi kinerja KPK yang dinilai mulai menurun dalam menangani Kasus Century, khususnya usai rapat terakhir dengan Timwas pada 20 November 2012.

"Semakin mendekati 'epicentrum gempa atau tsunami' Century, KPK sepertinya mulai agak ragu-ragu," katanya.

Oleh karena itu, dia pun menegaskan bahwa PDI-P memberikan dukungan total kepada KPK untuk menuntaskan Kasus Century. "Penyelesaian kasus ini sangat penting agar tidak menjadi beban sejarah," ujar Hendrawan.(SP)

» Selingkuh

KPK Minta Seluruh Pihak Lapor Korupsi Istri dan Anak SBY JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan berbagai pihak untuk melapor mengenai adanya indikasi korupsi yang melibatkan istri dan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

"Siapapun. Sekecil apapun informasi yang muncul akan divalidasi KPK," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Senin pekan lalu.

Ia menegaskan, sekalipun Ani serta Ibas merupakan keluarga dari Presiden SBY,

namun hal itu tidak membuat gentar KPK. “Siapapun itu, kedudukannya di depan hukum sama," kata Johan.

Johan menambahkan, pihak akan menelusuri keterlibatan Ibas dan Ani, asal laporan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang valid.

"Tetapi asal dasarnya ada bukti-bukti bukan berdasarkan pernyataanpernyataan belaka," Kata Johan.

Ibas memang sempat dikabarkan menerima aliran dana dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad

Nazaruddin. Kabar ini beredar di jejaring sosial Twitter dari akun AbimanyuAbiputro, beberapa hari lalu, Minggu (10/2/2013).

Akun tersebut memberikan bukti foto yang disebutnya laporan keuangan perusahaan Muhammad Nazaruddin yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, putra SBY yang akrab dipanggil Ibas itu menerima USD900 ribu di kurun waktu 18 Januari-29 Desember 2010.

Selain Ibas, Nazaruddin juga mengalirkan dana ke

mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, sebesar USD500 ribu untuk satu proyek. Aliran dana itu dialirkan dalam waktu yang sama dengan Ibas.

Selain itu, berdasarkan pemberitaan salah satu media nasional, kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Nazaruddin, sesaat sebelum eks Bendum Demokrat itu melarikan diri ke luar negeri, 23 Mei 2011. Menurut sumber media itu yang kala itu menyaksikan pertemuan tersebut, Presiden SBY sangat marah, sampai dua kali menggebrak meja.

Gebrakan yang pertama, setelah Nazar mengatakan bahwa Edhie Baskoro pernah menerima uang darinya yang diambil dari kas partai. Gebrakan kedua, yang menyebabkan meja terpelanting, dilakukan sesudah Nazaruddin menyebutkan Ani Yudhoyono pun menerima uang darinya 5 juta dollar Amerika yang berasal dari kas Demokrat, dan merupakan pemberian Pertamina.

Hingga berita ini diturunkan, Aktual.co masih berusaha menghubungi Edi Baskoro dan pihak Istana Negara. (AKC)

Korupsi, Tiga Pejabat Kemenag Jadi Tersangka JAKARTA– Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium untuk madrasah tsanawiyah dan aliyah di Kementerian Agama (Kemenag).

“Mereka ada tiga tersangka baru, yakni Dr Affandi Mochtar bekas Sesditjen Kementerian Agama, Firdaus Basuni,merupakan bekas PPK, dan Rizal Royhan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata Direktur pe-

nyidikan (dirdik) M Adi Toegarisman di Kejaksaan Agung, Rabu pekan lalu.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan menetapkan dua orang tersangka terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah se-Indonesia di Kemenag yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saefuddin, dan Konsultan Tehnologi Informasi, Ida Bagus Mahendra Jaya Marta.

(HBIT)

Pengurus Korupsi, Parpol Bisa Dibubarkan JAKARTA - Kasus dugaan korupsi melibatkan banyak pengurus Partai Demokrat (PD) sebelum mereka mundur dari jabatannya.

Sebut saja Nazarudin (Bendahara Umum), Angelina Sondakh (Wakil Sekretariat Jenderal), Andi Mallarangeng (Sekretaris Dewan Pembina), Hartati Murdaya Poo (Anggota Dewan Pembina), dan terakhir Anas Urbaningrum (Ketua Umum), sebetulnya membuka peluang partai itu untuk dibubarkan.

Menurut peraturan perundang-undangan, parpol bisa dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan MK itu sebagaimana diatur pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Salah satu alasan parpol dapat dibubarkan oleh MK adalah apabila kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Aturan itu merujuk Pasal 68 ayat (2) UU No.24/2003 tentang MK jo pasal 2 huruf b Peraturan MK No.12/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Pada UU No 2/2008 tentang Partai politik sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 2/2011 pun diatur larangan itu.

Jadi, karena kegiatan korupsi dilingkungan PD dilakukan oleh para pengurus inti partai, maka hal itu bisa dikualifikasikan sebagai kegiatan korupsi yang dilakukan oleh parpol secara kelembagaan.

"Itu tidak bisa lagi disebut sebagai kegiatan korupsi oleh individu atau perseorangan parpol," ujar Said Salahudin, Koordinator Sigma dalam rilisnya di Jakarta, Senin pekan lalu.

Sejarah mencatat, sejumlah parpol pernah dibubarkan akibat ulah pengurus dan anggotanya. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), misalnya, dibubarkan karena pemimpin-pemimpinnya dianggap turut serta dalam pemberontakan PRRI dan Permesta.

Begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena pengurus dan anggotanya dituduh ingin merobohkan pemerintahan yang sah melalui jalan kekerasan.

Artinya, pembubaran parpol selalu terkait dengan kegiatan yang dilakukan para pengurus dan anggota parpol bersangkutan. Sehingga, ketika pengurus inti PD terlibat dalam sejumlah kasus korupsi, maka partai tersebut sesungguhnya layak dibubarkan.

Namun, terdapat kendala untuk membubarkan PD. Sebab, menurut Pasal 68 ayat (1) UU MK, permohonan pembubaran parpol hanya bisa diajukan oleh Pemerintah.

Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol.

"Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," ujarnya.

Kalau saja hal itu bisa direalisasikan, saya yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita.

Oleh karena itu, saya kira sudah saatnya UU Parpol dan UU MK, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol harus direvisi dan dibuat lebih tegas lagi.

Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal Pemerintah. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extraordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat.(METRO)

Ibas Terima 900 Ribu USD dari PT Anugrah Nusantara?

JAKARTA - Nama putera bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kembali disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik Muhammad Nazaruddin.

Nama Ibas tertera di dokumen yang diduga milik direktur keuangan PT Anugerah, Yulianis. Dokumen ini beredar di kalangan wartawan. Dari dokumen yang diduga merupakan rekap data keuangan PT Anugerah Nusantara, Ibas disebut menerima uang USD 900.000.

Aliran dana dari PT Anugerah Nusantara ke Ibas dilakukan melalui empat kali pengiriman. Pertama, Pada

tanggal 29 April 2010. Ibas menerima kiriman uang sebanyak dua kali yakni USD 500.000 dan USD 100.000.

Kedua, pada tanggal 30 April 2010 Ibas menerima dua kali pengiriman uang dari PT Anugrah Nusantara sebesar 200.000 USD dan 100.000 USD. Sebelumnya Ibas membantah isu tersebut. (baca Ibas: Seribu Persen Saya Tak Terima Dana Hambalang) Menurut Ibas, informasi yang bergulir seperti lagu lama yang kembali dimainkan. "Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang sehingga saya terpaksa harus mengulangi dan menegaskan kembali bahwa saya tidak mengetahui apa pun terkait dengan tudingan tersebut," kataya.(ROL)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

SUMUT

Asal Jadi, Rehab SDN Hilinakhe Dilaporkan GUNUNGSITOLI - Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas untuk 24 unit Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2012. Salah satunya sekolah yang menerimanya SD Negeri 070988 Hilinakhe, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, senilai Rp 388.865.000. Proyek ini dilaksankan secara swakelola oleh Kepala Sekolah Nehesi Zebua dan bendahara Yuniwati Zebua (istri kepala sekolah,red) di duga dikerjakan asal jadi.

Menurut tokoh masyarakat Desa Hilinakhe, TN Zebua yang dikonfirmasi mengatakan, pelaksanaan rebab berat gedung SDN Hilinakhe terkesan asal jadi yang mana terdapat beberapa dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut mulai papan royek belum dipasang semenjak kegiatan ini dilaksanakan sehingga masyarakat tidak mengetahui kapan dimulai dan selesainya pekerjaan, termasuk berapa pagu dana.

“Patut diduga oknum kepala sekolah melakukan hal ini sebagai upaya untuk mengelabui masyarakat, apalagi tim pelaksana kegiatan tidak difungsingkan karena dilakukan berdua dengan bendahara, Yuniwati Zebua yang juga sebagai istrinya.

Selanjutnya, kegiatan ini seyogianya sudah berakhir tanggal 23 Januari 2013 tetapi sampai saat ini masih berjalan tanpa batas, sementara dalam pemanfaatan dana APBN ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) ka-

tanya.

Dan yang lebih fatal, pada pekerjaan fisik ditemukan terjadi indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang mana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atap yang dipakai seyogianya genteng metal tetapi dirubah menjadi seng warna putih berukuran kurang lebih 6 meter yang diduga harganya lebih murah ketimbang seng genteng metal. Akibat perubahan itu rangka atap yang sebelumnya harus terpasang 12 batang ternyata berkurang menjadi 9 batang lagi.

Kemudian, dampak perubahan itu ternyata seluruh rangka atap yang menghubungkan ring balk disekeliling selasar (kaki lima) tidak terletak diatas ring balk dan sudah gantung, lalu untuk menutupi kesalahan ini ditumpang/ diganjal dengan kayu dan potongan rangka baja ringan.

Demikian juga kayu kusen jendela terlihat kayu yang tergolong lapuk dan telah dimakan rayap, ujarnya.

Selanjutnya, pada pelaksanaan rehab ringan diduga terjadi penyimpangan yakni atap seng yang sudah bocor diganti dengan seng bekas dari hasil bongkaran bangunan lama sehingga mutunya tidak terjamin. Bahkan,bahan bangunan dari bongkaran gedung lama tersebut pada hasil rapat komite dan tokohtokoh masyarakat telah disepakati akan dilelang dan dijadikan sebagai kas komite SDN Hilinakhe, tetapi bahan bangunan lama tersebut disinyalir telah di salahgunakan oleh Kepala Sekolah,kata TN.Zebua.

Kepala SDN Hilinakhe, Nehesi Zebua ketika di konfirmasi KPK Pos di lokasi proyek mengatakan kalau ada perubahan bestek atau volume pekerjaan maka konsultan pendamping (Dedi Muliana) yang bertanggung jawab karena dia yang merencanakan dan dia yang menyuplai bahan material atap, yang penting sudah ada petunjuknya bahwa siapa saja yang mempertanyakan tentang pelaksanaan kegiatan ini maka konsultan Dedi Muliana yang bertanggung jawab sepenuhnya ucap Nehesi.

Sementara itu, Ketua LSM Information Corruption Watch (ICW-Nias) Yaredi Zebua kepada KPK Pos mengatakan hasil investigasi yang dilakukan oleh LSM-ICW Nias tertanggal 12 Februari 2013 di SDN Hilinakhe menemukan dugaan penyimpangan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas di SDN Hilinakhe seperti atap yang dipasang bukan genteng metal, dll daan menurutnya, kasus ini telah ia laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli dengan tembusan Walikota Gunungsitoli, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Polres Nias, Kadis Pendidikan Provsu,dan konsultan pendamping Dedi Muliana dengan surat No.15/ICW/N/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Masih menurut Yaredi Zebua, dalam pelaksanaan kegiatan ini disinyalir terjadi pengurangan volume dan penggelembungan harga (mark up) sehingga terjadi kerugian negara dan sudah saat nya aparat penegak hukum segera melakukan pengusutan agar oknum yang

terlibat baik kepala sekolah maupun konsultan di seret ke meja hijau dan pekerjaan yang diduga menyalahi bestek di bongkar saja,katanya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, Ekuator Daeli,ST yang di konfirmasi KPK Pos melalui ponselnya mengatakan kasus tersebut sedang dipelajari dan akan di tindaklanjuti.

Konsultan Pendamping, Dedi Muliana ketika di konfirmasi KPK Pos di kantornya di Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Gunungsitoli belum lama ini mengakui tidak ada yang mengatur pemutusan kontrak kegiatan ini,katanya. Namun anehnya, Dedi Muliana mengakui bahwa Kepala SDN Hilinakhe telah mengajukan perpanjangan waktu selama 30 hari kerja terhitung 23 Januari 2013 sampai 23 Februari 2013 ke pemerintah pusat. Lalu, kenapa Dedi Muliana mengatakan tidak ada yang mengatur kapan selesainya pekerjaan ini padahal kepala sekolah sudah mengajukan perpanjangan waktu, apakah kepala sekolah yang bodoh atau Dedi Muliana yang tak becus?

Dedi Muliana juga mengakui bahwa dia sudah menginstruksikan kepala seluruh kepala sekolah penerima bantuan rehab agar tidak melayani siapapun yang mempertanyakan tentang pelaksanaan dana swakelola kepada kepala sekolah dan sudah saya sarankan kalau ada yang menemui kepala sekolah, suruh saja kepada saya, ujar Dedi. Menurutnya, jangan seperti yang pernah dialami oleh Kepala SD Mali-

wa’a hanya gara-gara surat kaleng kepala sekolah dipanggil-panggil kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan menurut Dedi Muliana kejaksaan tidak berhak memanggilmanggil kepala sekolah karena saya yang bertanggung jawab, sehingga kalau kejari Gunungsitoli macam-macam maka saya tidak segan-segan melaporkan mereka ke staf kepresidenan di Jakarta, ujarnya berang.

Dedi juga memberitahukan bahwa dia satu-satunya yang ditunjuk oleh Universitas Negeri Medan (Unimed) untuk mewakili perguruan tinggi yang ada sebagai Koordinator konsultan pada kegiatan rehab ruang kelas dikepulauan Nias, dan kalau bukan karena usaha saya maka kegiatan ini tidak ada ujarnya sombong.

Kepala kerja rehab berat SDN Hilinakhe, Bazaro Zebua yang ditemui KPK Pos di lokasi proyek mengakui bahwa memang ada item pekerjaan yang berbeda dengan bestek dengan kata lain gambar yang ada di dalam bestek berbeda dengan yang dikerjakan dilapangan sehingga kami sebagai tukang merasa bingung Namun pada prinsipnya, kami sebagai tukang hanya berpedoman pada petunjuk yang disampaikan kepala sekolah dan konsultan di lapangan,ujarnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Edi Sumarno yang ditemui KPK Pos di ruang kerjanya menyarankan agar kasus ini dikonfirmasi melalui Kasi Intel Kejari Gunungsitoli,Rabani Halawa, SH jika sudah pulang dari luar daerah. (YAGI)

Pers Room Terbengkalai, Komisi A Panggil Humas Pemko BINJAI - Pers Room Pemko Binjai yang sudah lama di rehab dengan anggaran puluhan juta, saat ini terlihat semakin sempit dan menjadi gudang barang. Sehingga anggaran yang di alokasikan terkesan mubazir.

Fungsi humas juga tidak berjalan dengan baik. Humas terlihat dingin terhadap media karena sejak walikota saat ini menjabat, humas tak mampu menjembatani pertemuan dengan walikota dan insan pers. Walikota

Idaham juga pilih kasih dengan insan pers yang ada di Kota Binjai.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi A Irham P Pohan pada Jumat pekan lalu mengatakan, pihaknya akan memanggil humas untuk mempertanyakan anggaran yang sudah di alokasikan pada 2011 dan 2012 sebesar Rp 600 juta.

Humas Pemko Binjai Julfikar, pengganti Rusli, humas sebelumnya saat ditanyai soal anggaran ini menanggapinya biasa saja.(SBR)

Pejabat Eselon Menganggur di Dispenda BINJAI - Kepala Dinas Pendapatan dan Pasar Kota Binjai terkesan arogan terhadap jajarannya. Beberapa pejabat eselon di buat layaknya pengangguran, tidak di beri beban tugas sesuai Tupoksi. Malah tiga di antaranya tidak diberikan hak Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Direktur Eksekutif LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy mengaku dirinya kerab menjadi tempat tumpahan informasi, apalagi sewaktu menjabat Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kota Binjai. Menurutnya, sikap Kadis tersebut sulit di hilangkan. Buktinya, baru beberapa bulan dilantik sudah berseberangan dengan sekretarisnya, Drs Hendri.

Dia mencabut stempel tanpa pemberdayaan kemudian membuat usul pemindahan keluar dari Binjai dan di ganti dengan mantan Camat Binjai Selatan yang kini bernasib sama. Tidak lebih sebagai pajangan tan-

pa pemberdayaan tugas sesuai Tupoksi. Begitu juga dengan beberapa kepala bidang dan seksi lainnya.

Dampaknya, sejumlah pejabat eselon non beban tugas menjadi hambar datang menjalankan tugas dan hanya isi absen, duduk dan pulang yang tentu menimbulkan kejenuhan. Sementara moment ini di gunakan Kadis untuk mendepak sejumlah pejabat tersebut dengan dalih tidak bisa kerja. Moment ini juga dibuat alasan untuk tidak membayar TPP beberapa pejabat yang tidak di senangi yang seharusnya sudah dibayar pada Jum’at pekan lalu.

Nanda, salah satu pejabat eselon mengaku kecewa dengan perangai Kadis karena sudah tidak memberdayakan Tupoksi malah memusuhi bawahan. "Paling menyakitkan lagi, hak TPP kami beberapa orang justru di tahan tidak dibayar tanpa alasan yang jelas," katanya.SR)

Realisasi DAK T.A.2012 Disdikbud Sarat KKN

Sang Pjs Diduga Sulap Rumah Layak Huni ROHIL- Proyek pengerjaan rumah layak huni yang terletak di Sungai Jermal Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, di duga sarat dengan korupsi.

Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin ini seharusnya rampung di ahir tahun 2012 tapi hingga hari ini belum juga dikerjakan.

Usman Hasibuan, Kordinator Wilayah Sumbagut LSM Nusantara Corruption Watch menilai

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

apa yang dilakukan rekanan sangatlah menyimpang.

Seharusnya masyarakat mendapat jatah rumah tersebut dan sudah bisa menggunakannya.

"Dugaan berat ada unsur korupsi, seharusnya sebelum akhir Desember 2012 sudah rampung, tapi fondasi saja belum di buat," jelas Usman, Jumat pekan lalu.

Usman menambahkan, selain dirinya sangat kecewa terhadap rekanan, dia juga sangat bingung terhadap Pemkab. "Saya menilai ini

aneh. Rekanan belum merampungkan pekerjaannya tapi pihakpihak terkait seperti konsultan dinas perumahan maupun camat setempat diam saja. Ada apa sebenarnya," tanyanya.

Dia menghimbau agar pihak-pihak terkait tanggap terhadap bawahannya.

"Seharusnya Pemkab tanggap terhadap permasalahan ini. Apalagi saya dengar, ada sekelompok masyarakat yang keberatan

terhadap rumah layak huni tersebut dan sudah menyurati pihak tertentu.

Kalau ada dugaan unsur korupsi, Pemkab harus menyurati pihak Tipikor supaya di periksa, biar jadi pelajaran buat yang lain," katanya lagi.

Pjs Penghulu Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang di duga rekanan pengerjaan rumah layak huni tersebut saat di komfirmasi di kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

mengaku persoalan ini tanggung jawabnya.

"Rumah layak huni itu tanggung jawab saya menyiapkannya, dana baru masuk 40 persen. Sekarang naik batu, setelah itu siap kunci kemudian dua bijik fondasi. Itu perintah BPK," kata Amat Yasin, Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir. Di singgung soal kontrak tahun 2012, dia bilang itu luncuran namanya. "Itu tanggung jawab saya," ucapnya emosi.(ULIL)

AEK KANOPAN - Hasil investigasi LSM P3N Kabupaten Labura dan kontributor KPK Pos barubaru ini di berbagai wilayah Labura tentang kinerja, realisasi pembangunan dan rehap sekolah yang di talangi DAK T.A 2012 terlihat sangat memprihatinkan atau asal jadi.

Bahkan terjadi penyimpangan dari bestek atau RAB yang telah ditentukan. Contohnya, menurut bestek dan RAB meja siswa harus terbuat dari bahan kayu,ternyata yang ditemui di lokal (ruangan kelas) baru bagian atas meja terbuat dari tripleks tipis.

Serta kursi juga demikian terdiri dari bahan plastik yang tipis juga.

Diduga keras antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak Pengguna Anggaran maupun rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek sudah bekerjasama dalam penyalahgunaan bestek dan RAB demi meraup keuntungan yang lebih besar.

Temuan-temuan tersebut telah diutarakan Ketua LSM P3N Labura, T Sinaga kepada para kepala sekolah tentang kebenaran dan keabsahan mobiler yang ditalangi DAK T.A. 2012 sesuai dengan bestek maupun RAB. Dalam menyikapi konfirmasi dan investigasi pihak LSM dan kontributor media ini dari para kepala sekolah di simpulkan dari semua rehap DAK T.A.2012, Mujiono S.Pd selaku PPK telah membebani para pengguna anggaran DAK dengan menetapkan

pemotongan anggaran sebanyak 15 persen dari pagu anggaran ditambah pajak sebanyak 11,5 persen sehingga menyebabkan pekerjaan di setiap sekolah yang mendapat dana asal jadi atau amburadul.

Mujiono yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan akan melakukan cross chek ke setiap sekolah yang menyalahi bestek dan RAB. Jika benar, dia tidak segan mengembalikan dan tidak menerima hal itu baik berupa meja dan kursi yang terbuat dari plastik terhadap rekanan yang telah di sub kan oleh oknum kepala sekolah.

Lanjutnya, segala sesuatu di dalam penggunaan anggaran dari DAK apabila di temui kejanggalan yang tidak sesuai yang paling bertanggungjawab adalah kepala sekolah. Dia mengaku tidak pernah mengutip dana sebesar 15 persen dari pagu proyek.

"Saya hanya memantau saat turunnya dana melalui rekening setiap kepala sekolah yang mendapat dana talangan DAK agar menyetor pajak sebesar 11,5 persen dari pagu ke pusat melalui kantor pos terdekat di wilayah masing-masing," ujarnya.

Atas temuan tersebut, Ketua LSM P3N Labura berkomitmen di hadapan Mujiono bila tidak cepat di perbaiki seperti adanya sekolah yang tidak memiliki mobiler di mana data, nama dan alamat sekolah telah dilampirkan, LSM ini akan membawa temuan-temuan tersebut ke ranah hukum demi kemajuan pendidikan Labura.(TS/MSH)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

LIPSUS

Surat AMAN untuk PARA PIHAK Konflik Pandumaan Sipituhuta Posted about 18 hours ago | 0 comment Jakarta, 27 Februari 2013 Nomor : ……./PB-AMAN/II/2013 Lampiran : Perihal: Desakan Untuk Membebaskan Warga Adat Komunitas Pandumaan Sipituhuta dan Tindakan Khusus untuk Menyelesaikan Konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari di Tanah Adat Komunitas Pandumaan dan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara KepadaYth : 1 Menteri Kehutanan Republik Indonesia (MENHUT RI) 2. Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) 3. Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) 4.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) 5. Dewan Kehutanan Nasional (DKN) 6. Gubernur Sumatera Utara Dengan hormat, Tragedi penghancuran dan perampasan hak-hak masyarakat adat atas tanah adat kembali terjadi. Pada tanggal 25 dan 26 Februari 2013 telah terjadi penangkapan 31 warga masyarakat komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Penangkapan dan penyergapan dilakukan pada sore tanggal 25 Februari dan dini hari tanggal 26 Februari. Aparat keamanan memaksa masuk wilayah Pandumaan Sipituhuta dan melakukan penyisiran serta penangkapan terhadap warga. Penangkapan tersebut juga disertai tindakan penjarahan dan kekerasan perempuan dan intimidasi terhadap warga di kedua wilayah ini.

Konflik terbuka yang terjadi antara komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) telah terjadi sejak Juni 2009. Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta menolak wilayah adatnya digusur untuk kepentingan industri bubur kertas PT.TPL Tbk, karna di dalam wilayah adat tersebut terdapat Tombak Haminjon (hutan kemenyan) yang sangat penting bagi masyarakat. Hutan kemenyan tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga merupakan harga diri dan titipan leluhur yang menjadi salah satu identitas serta sumber penghidupan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.

Sejak konflik ini terjadi, belum ada penyelesaian yang jelas dari pemerintah, meskipun bentrokan yang telah berulang-ulang terjadi antaramasyarakatdenganperusahaanmaupundenganpihakkepolisian sudahmencapaitahapyangmemprihatinkankarenamelibatkankekerasan dan tindakan-tindakan tidak adil terhadap komunitas.

Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sudah melakukan pemetaan penentuan tapal batas yang hasilnya telah dikirimkan ke Kementerian Kehutanan melalui surat bupati no.

522/083/DKLH/2012 tanggal 25 Juni 2012, agar wilayah adat ini dikeluarkan dari konsesi PT.TPL dan kawasan hutan negara sesuai dengan keputusan DPRD no. 14/2012 tentang Rekomendasi Pansus SK 44/Menhut-II/2005. Namun hingga saat ini, belum ada kemajuan dari Kementrian Kehutanan terkait kasus ini.

Komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta merupakan anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kami mengutuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dan PT.TPL yang tidak menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.Tindakantindakan yang demikian tidak akan dapat menyelesaikan persoalan, bahkan dapat memicu konflik yang lebih luas.

Atas dasar ini, dan demi mencegah terjadinya konflik yang semakin parah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mendesak agar:MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA: Segera meninjau ulang, mencabut dan membatalkan Surat Keputusan dan atau surat/ijin konsesi yang diberikan kepada Pihak PT.TPL di wilayah adat areal tombak haminjon milik komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta ini; Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara tidak menerbitkan dan membatalkan Rencana KerjaTahunanTPL di atas wilayah adat milik komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta ini; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, mencabut surat keputusan perihal pertimbangan teknis atas perusahaan ini Agar Menteri Kehutanan menghentikan segala kegiatan/aktifitas TPL di areal tombak haminjon milik komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta, sampai ada keputusan atas sengketa ini; Menteri Kehutanan mengembalikan wilayah adat milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dengan mengeluarkan wilayah masyarakat adat 2 desa dari kawasan hutan negara maupun konsesi PT Toba Pulp Lestari,Tbk. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA : Segera membebaskan 31 warga komunitas Pandumaan dan Sipituhuta yang ditahan oleh Kepolisian Resor Humbang Hasundutan; Menarik aparat (Polisi dan Brimob) dari areal sengketa, dan menghentikan tindakan intimidasi dari aparat di Komunitas Adat Pandumaan dan Sipituhuta, serta di areal Tombak Haminjon; Mencegah terjadinya kekerasan dan mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik tanah adat di wilayah adat komunitas Pandumaan dan Sipituhuta; Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta serta menjamin keamanan tanah adatnya yang telah ratusan tahun digunakan sebagai sumber penghidupan dan identitas diri.

UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN (UKP4) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian konflik PT.TPL dan Komunitas Adat Pandumaan dan Sipituhuta yang telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang pasti.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNASHAM) Segera melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah adat komunitas Pandumaan dan Sipituhuta.

Segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mediasi konflik yang terjadi di wilayah adat komunitas Pandumaan dan Sipituhuta.

DEWAN KEHUTANAN NASIONAL (DKN) : mengeluarkan desakan kepada para pihak yang relevan untuk segera mengimplementasikan rekomendasi DKN berdasarkan temuan Team Investigasi pada tahun 2011, tentang penetapan wilayah konflik ini sebagai wilayah Status Quo. GUBERNUR SUMATERA UTARA : Segera melakukan koordinasi dan komunikasi antar dua belah pihak (PT.TPL dan Komunitas Adat Pandumaan dan Sipituhuta) untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mengambil kesempatan dari situasi ini, sehingga dapat mengganggu kestabilan dan situasi kondusif di Sumatera Utara; Segera memfasilitasiprosespenyelesaian konflik tanah adat komunitas Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. TPL dan pihak-pihak terkait.

Demikian surat ini kami disampaikan. Kami sungguh mengharapkan adanya suatu langkah konkrit untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Kami yakin dan percaya bahwa lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia, masih dapat kami andalkan untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami, ABDON NABABAN Sekretaris Jendral AMAN TEMBUSAN : Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Arsip Sumber : www.aman.or.id

» PT TPL Kembali Berkonflik

Warga PandumaanSipituhuta Jadi Korban PT TPL Sejak Januari 2013, warga dua desa, Pandumaan dan Sipituhuta sudah berjaga di hutan kemenyan mereka, pasca adanya informasi dari pihak kepolisian bahwa PT TPL sudah memperoleh Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2013 sekitar 3000 hektar di lokasi hutan kemenyan milik warga dua desa ini. Dengan RKT tersebut maka PT TPL akan segera melakukan aktifitasnya kembali di hutan kemenyan yang merupakan wilayah adat dan sumber hidup utama warga.

SETIAP kali ada pekerja PT TPL yang bermaksud melakukan penebangan di lahan, warga segera melarangnya. Namun para pekerja perusahaan ini masih tetap melakukan aktifitas penebangan dan penanaman mau pun pemupukan bibit eucalyptus yang segera di tanami para pekerja di lahan bekas penebangan.

Pada 25 Januari 2013, warga menyampaikan surat pengaduan ke Polres atas tindakan PT TPL yang masih terus melakukan penebangan di lahan, tepatnya di lokasi Dolok Ginjang. Atas pengaduan warga ini, pada 30 Januari 2013, Kapolres bersama Uspida Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan investigasi ke lapangan yang dilanjutkan dengan dialog (pertemuan) bersama warga di kantor

TPL sektor Tele.

Kesepakatan pada dialog ini: akan di adakan musyawarah bersama para pihak tentang rencana pihak PT TPL yang akan melakukan penebangan eucalyptus yang berada di wilayah adat warga dua desa tersebut.

Namun, musyawarah di maksud belum berlangsung, pada 21-22 Januari 2013 PT TPL melalui kontraktor (CV Rolan) sudah melakukan aktifitas kembali di areal Dolok Ginjang dan Aek Sulpi. Warga pun kembali melarang para pekerja ini, dan meminta para pekerja meninggalkan wilayah adat tersebut.

23 Februari 2013, 5 warga yang sedang bekerja di lahan mereka, hampir bentrok dengan para pekerja PT TPL. Karena kalah jumlah, warga dikejar oleh para pekerja namun berhasil

menyelamatkan diri dan pulang ke kampung.

24 Februari 2013, sekitar 25 warga kembali menyaksikan para pekerja melakukan aktifitas di lahan, yakni menanami areal bekas penebangan kayu tersebut dengan eucalyptus. Warga pun melarang para pekerja tersebut dan meminta agar pihak PT TPL menghormati kesepakatan yang sudah ada antara warga dengan pihak TPL, Polres, dan Uspida.

Namun para pekerja tidak mengindahkan dan tetap melakukan aktifitasnya.

Kronologis kejadian Senin pagi (25/2), sekitar 250 laki-laki pergi ke tombak di Dolok Ginjang karena informasinya PT TPL melakukan kegiatan menebang, menanam serta memupuk eukaliptus. Pukul 13:52, warga membunyikan lonceng gereja untuk

16 Warga Pandumaan Ditahan

Poldasu Didesak Cabut Izin PT TPL KONFLIK tanah adat di Desa PandumaanSipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kembali memanas. Polda Sumut menahan 16 warga setelah sebelumnya 31 warga ditahan di Polres Humbang Hasundutan.

Mangaliat Simarmata selaku Tim Pembela Masyarakat Korban PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) sangat menyayangkan tindakan yang dinilainya sewenangwenang ini, yaitu penangkapan warga oleh aparat kepolisian tanpa adanya surat penangkapan.

Menurut Mangaliat, pengerahan satuan Brimob dan personil dari Polres Humbang Hasun-dutan lebih condong menja-ga dan melindungi aktivitas PT TPL di lahan yang sedang berkonflik.

Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan kepolisian dalam menegakkan hukum.

Mangaliat berpendapat, jika penegakan hukum, terutama kepolisian, masih tetap

mempertahankan dan sarat dengan praktikpraktik arogan, ketidakprofesionalan, diskriminatif, dan polapola "centengnisasi", maka persoalan ini tidak akan pernah selesai secara tuntas dan adil.

"Saya bersama 14 orang lain yang bergabung akan melakukan pembelaan hukum terhadap warga yang ditahan. Kami akan bersama-sama ke Polda Sumut. Kami juga mengundang rekan-rekan pers dapat hadir," kata Mangaliat saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis pekan lalu.

Sebelumnya, 21 warga ditangkap Sat Brimob dan Polres Humbang Hasundutan pada Senin hingga Selasa kemarin.

Mereka ditangkap saat sedang berupaya menghentikan aktivitas PT TPL di tanah adat milik warga "Tombak Haminjon" (hutan kemenyan).

Konflik di hutan kemenyan seluas lebih kurang 4.100 hektare yang dimiliki dan digunakan

masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta secara turuntemurun sampai 13 generasi ini bukan yang pertama kali terjadi.

Namun, hingga kini belum ada penyelesaian yang melibatkan masyarakat adat secara penuh.

Cabut Izin PT TPL Ratusan massa dari puluhan lembaga di Kota Medan dan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumut, Selasa beberapa waktu lalu. Massa mendesak Polda Sumut mencabut izin PT TPL yang di tuding merampas tanah para petani di kawasan Desa Pandumean Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan (Humbahas).

Nico Silalahi, Koordinator Aksi Massa Sekber Reforma Agraria mengatakan, keberadaan PT TPL di nilai mengancam sumber penghidupan para petani.

"Polisi kami minta menyelesaikan konflik tanah dengan sikap netral," kata Nico.(MEI)

memberi kabar bahwa Roi Lumban Batu, warga Sipituhuta di tangkap Brimob.

Pukul 14.17, mobil Brimob beserta satu mobil polisi melintasi simpang Marade menuju lokasi konflik. Kaum ibu memberhentikan mobil tersebut dengan kayu.

Namun mobil Brimob tidak berhenti dan tidak memperdulikan aksi dan nyaris menabrak seorang ibu. Tiba-tiba terdengar suara seperti tembakan.

Akhirnya massa mundur dan mobil meneruskan perjalanan.

Pukul 15.20, informasi dari tombak bahwa 16 petani di tangkap Brimob.

Sempat terjadi kejarkejaran antara massa petani dengan mobil patroli dari arah Hutapaung, Desa tetangga Pandumaan. Mobil selamat dari kejaran massa dengan berbalik arah

melalui jalan lain.

Selasa pagi (26/2), kembali lima warga di tangkap polisi dan di tahan di Mapolresta Humbang Hasundutan tanpa alasan yang jelas. Penyisiran oleh Brimob juga dilakukan ke rumah-rumah warga.

Elemen masyarakat Sumut turut bersolidaritas kepada korban kesewenangwenangan polisi dan mendesak pembebasan 21 warga yang ditangkap.

Hentikan aktivitas PT TPL di tanah adat milik rakyat, tegakkan profesionalisme kepolisian, polisi seharusnya melindungi rakyat bukan menjadi ‘centeng’ perusahaan. Hentikan segala bentuk diskriminasi hukum dan mendesak pemerintah untuk melakukan penyelesaian konflik tanah di PandumaanSipituhuta dengan melibatkan rakyat secara penuh. (TIM KRONOLOGIS KSPPM/MEI)

Siaran Pers AMAN Jakarta, 26 Februari 2013.

Konflik lahan kembali terjadi di atas wilayah komunitas adat Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbahas, Provinsi Sumatera Utara (25/2). Konflik ini berawal dari kembali beraktifitasnya PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang melakukan penanaman eucalyptus pada wilayah Hutan Kemenyan daerah Dolok Ginjang.

Konflik tersebut mengakibatkan ditangkapnya 16 warga oleh pihak Kepolisian Sektor Humbang Hasundutan. Penangkapan terjadi setelah masyarakat setempat melakukan perlawanan terhadap PT. TPL. Sangat disesalkan, aparat keamanan terkesan melindungi dan berpihak kepada perusahaan.

Konflik yang terjadi di wilayah adat Pandumaan dan Sipituhuta memang bukankasus baru. Perlawanan telah dilakukan oleh komunitas adat setempat sejak tahun 2009, setelah perusahaan mulai pertama kali memasuki wilayah adat mereka.

Warga tidak menghendaki keberadaan perusahaan serta menentang keras proses perampasan tanah adat yang dilakukan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyesalkan kekerasan yangdilakukan oleh aparat

keamanan serta tindakantindakan PT. TPL yang tidak menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.

Hutan kemenyan tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga merupakan harga diri dan titipan leluhur yang menjadi salah satu identitas serta sumber penghidupan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. PT. TPL harus menghargai hak-hak masyarakat setempat.

Dini hari tadi sekitar 12.20 WIB (26/2), sekitar 7 truk aparat keamanan memaksa masuk wilayah Pandumaan dan Sipituhuta, serta melakukan penyisiran dan penangkapan warga. Sampai berita ini di publikasi, ketegangan masih terus berlangsung. Warga Pandumaan dan Sipituhuta terus berjaga-jaga di kampung dengan didampingi oleh AMAN Wilayah Taho Batak dan KSPPM. AMAN mendesak pihak kepolisian Resor Humbang Hasundutan untuk segera membebaskan 21 warga komunitas adat Pandumaan dan Sipituhuta yang ditahan serta mencegah terjadinya kekerasan dan mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. (AMAN)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

PNPM Upaya Pemerintah Bangun Kemandirian Masyarakat LANGSA–Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Demikian ditegaskan Walikota Langsa Usman Abdullah saat menyampaikan sambutannya pada acara Transparansi Hasil Kegiatan Ekonomi, Lingkungan, Sosial dan Pemberian Santunan Anak Yatim yang Dilaksanakan Oleh PNPM BKM Sejahtera Mandiri Gampong Seulalah Kecamatan Langsa Lama, Rabu (27/2).

Lanjutnya, penanggulan-

gan kemiskinan dapat dilakukan bila masyarakat memiliki kemauan untuk mengubah sikapnya dan memiliki keyakinan bahwa mereka mampu keluar dari belenggu tersebut.

Usman Abdullah berharap keberadaan program PNPM ini diharapkan dapat menjadi program yang benar-benar dapat memfasilitasi segala aspirasi masyarakat dari tingkat paling dasar. “Karena program ini sangat menuntut keterlibatan masyarakat sepenuhnya sebagai bagian pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan hasilnya dirasakan bersama” ucap Usman Abdullah.

Pada Kesempatan ini saya

juga ingin mengingatkan bahwa kegiatan PNPM akan berhasil ketika peran antara Konsultan pendamping, Aparat Kelurahan dan Kecamatan, Masyarakat penerima bantuan dengan kelompok Dinas Teknis Terkait yang melaksanakan program dapat bekerjasama dengan baik. “ Sistem managemen dan sistem administrasi yang diterapkan adalah sistem yang standard, dimana segala informasi dan proses pengambilan keputusan sampai pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif, dengan memberikan akses

kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan audit, bertanya dan atau menggugat pertanggungjawanban para BKM/ KSM/pengambil keputusan, termasuk ditataran masyarakat sehingga secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan” jelas Usman Abdullah.

Diakhir sambutannya, Walikota minta setiap Geucik di Kota Langsa agar menggunakan 5 panca inderanya dalam memantau kebutuhan masyarakat karena anda adalah perpanjangan tangan pemerintah yang berfungsi sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu tingkat RT/ RW.(BSO)

Malam Pisah Sambut Kajari Langsa LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah bersama Wakil Walikota Langsa Marzuki Hamid serta Sekretaris Daerah Muhammad Syahril dan jajarannya, Para Muspida dan Muspida Plus serta Tokoh masyarakat Kota Langsa, Selasa (26/2) menghadiri acara malam kenal pamit kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langsa bertempat di Aula sekretariat pemerintah Setempat.

Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Adonis, SH digantikan oleh Bapak Raden Miftahol Arifin, SH yang sebelumnya bertugas di Pulau Jawa, sedangkan Pejabat

Lama dimutasi sebagai kajari Cianjur Jawa Barat. Kajari yang lama bertugas di Langsa lebih kurang 4 tahun lebih.

Dalam kata-kata pamitnya Adonis memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Langsa, mungkin selama ia bertugas di Langsa banyak tindakan atau sikap yang tidak berkenan bagi masyarakat.

Lanjutnya, berkaitan dengan penegakan syariat islam di Langsa, Adonis sangat mendukung dan berharap kepada Kajari yang baru untuk terus aktif dalam proses menjalankan pro-

gram penegakan syariat islam tersebut.

Sementara itu Kajari Langsa yang Baru R. Miftahol Arifin menegaskan siap melanjutkan program yang telah dirancang oleh kajari sebelumnya. “Terutama tentang penegakan syariat islam, kami siap menyukseskan agenda tersebut,” ujar Miftahul.

Walikota Langsa Usman Abdullah dalam sambutannya mengucap selamat jalan kepada Kajari yang lama dan selamat datang kepada Kajari yang baru dan diharapkan nantinya bisa bekerja sama dengan Pemko Langsa dan jajarannya.(BSO)

DWP Aceh Timur Bentuk Kepengurusan Baru Bupati Aceh Tamiang menyemat tanda Jabatan datok penghulu dan penanda tanganan SK di Ruang Aula Kecamatan Seruway.

Bupati Lantik Sembilan Datok Penghulu di Seruway ACEH TAMIANG - Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Bumi Muda Sedia, H.Hamdan

Sati, ST melakukan pelantikan 9 Datok Penghulu, di laksanakan di Aula Kantor Kecamatan Seruway Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, selasa (26/2) pekan lalu.

Kesembilan Datok Penghulu yang di lantik tersebut adalah, 1. Kampung Peukan Seruway, yaitu Khairil Azman, Amd. 2.Kampung Binjai, Suhendri. 3. Kampung Perkebunan Gedung Biara, Sadikin. 4. Kampung Alur Alim, Dodi Hambali. 5. Kampung Sungai Kuruk Tiga, Riki Hamdani. 6. Kampung Sungai kuruk Dua, Ahmad hasan.

7.Matang Sentang, Bolmin. 8.

Kampung Tangsi Lama, Darmawan.9. Kampung Perkebunan Seruway, Muhammad.

Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Bumi Muda Sedia, H.Hamdan Sati dalam sambutannya mengatakan kepada sembilan Datok Penghulu yang baru di lantik, mengharapkan kesembilan Datok Penghulu dapat melaksanakan tugas-tugas dalam kemasyarakatan untuk memajukan pembangunan dan program-program kesejahteraan perekonomian hingga meningkat ekonomi warganya

dan tugas sebagai Datok Penghulu kewajibannya sesuai dengan Qanun-qanun Kabupaten Aceh Tamiang yang berlaku.

Acara pelantikan sembilan Datok Penghulu itu, juga di tandai dengan penyematan tanda jabatan sebagai datok Penghulu yang sah dan berlangsungnya acara tersebut juga turut hadir Kapolres Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani beserta Camat Seruway Astra dan sejumlah para undangan dari Muspida dan Muspika kabupaten Aceh Tamiang.(BSO)

Wabup Tinjau Aset Kabupaten Induk Di Kota Langsa LANGSA - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syama'un, Senin (25/2) memimpin langsung peninjauan aset aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berada di Kota Langsa. Peninjauan ini untuk mengecek secara lansung keberadaan aset aset tersebut terutama gedung gedung pemerintahan, rumah dinas dan juga tanah serta perlatan lainnya /mobiler yang ada pada dinas dinas tersebut.

Dalam peninjauan Wabup turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Bahrumsyah MM, Wakil Ketua DPRK Tgk Hasanuddin dan Mirnawati, juga para Asisten Setdakab masing masing Asisten I Adlinsyah, Asisten III Irfan Kamal, Juga tampak hadir Kepala DPKKD T Munzar SE beserta Kabid Aset Amirud-

din SE , Inspektur /Kepala Inspektorat Aceh Timur Muhammad SH MH ,Kabag Hukum Iskandar SH Kabag Pertanahan Marzaini, Kasubbag Humas Eddyanto SST dan lainnya.

Adapun sejumlah aset gedung pemerintahan Aceh Timur dan lainnya yang dikunjungi diantaranya Gedung Laboratorium Metrologi di Birem Puntong , Komplek Islamic Centre Seurriget , Rumah Dinas eks Transmigrasi Aceh Timur di Lr Kuburan Seuriget, UPTD LLK UKM Dinas Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Timur, Dinsosnaker Mobduk, Dinas Syariat Islam, PDAM ,Rumah Dinas Dishutbun, Badan Diklat / SKB BKPP, Dinas Perikanan Kelautan, Satpol PP dan WH,

Gudang Farmasi/obat Dinkes, Pendopo Meuligo dan lainnya.

Dalam kesempatan peninjauan aset aset Kabupaten induk ini, Wabup Syahrul Syamaun menekankan agar diselesaikan secara peraturan perundang undangan yang berlaku dan yang sudah beres bisa di serahkan langsung ke Pemko Langsa selaku daerah pemekaran.

Sementara itu , dari hasil kunjungan Wabup serta rombongan tim Aset Pemkab Aceh Timur ini dan Wakil Ketua DPRK beserta anggota, juga didapati sejumlah aset milik Pemkab Aceh Timur sudah ditempati oleh PNS Kota Langsa seperti di Komplek Islamic Centre padahal belum serah terima. Alasan para pegawai tersebut sudah ada izin dari Walikota Lang-

sa Usman Abdullah (Toke Su'um). Demikian juga rumah rumah dinas seperti di Kantor Dinas Syariat islam yang telah ditempati warga Langsa yang mengaku dirinya anggota PA dan sudah mendapat izin untuk tinggal ditempat tersebut dari Toke Su'um.

Ada juga sebagian Komplek Perumahan Dinas yang malah ditempati warga kampung bukan PNS Aceh Timur yang bekerja pada dinas terkait yang bertanggungjawab.

Mendapati hal ini wabup dan wakil ketua DPRK sempat kecewa karena belum serah terima tapi sudah ditempati pihak lain walaupun Pemko Langsa sendiri. "Ini kan aset masih dalam pembinaan Kabupaten Aceh Timur selaku kabupaten induk ,tegas Wabup dan Wakil Ketua DPRK. (BSO)

ACEH TIMUR - Tujuan akhir dari organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah untuk mensejahterahkan anggota-anggotanya, untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah dalam rangkan meningkatkan peran organisasi ini, hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, M.M. dihadapan para ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten tersebut dalam rangka pembentukan kepengurusan baru, bertempat di Gedung Serbaguna Setdakab Aceh Timur, rabu (27/2).

Pada kesempatan tersebut Sekda sebagai pembina Dharma Wanita Persatuan

Kabupaten Aceh Timur menekankan lima langkah pokok yang harus dilakukan organisasi yang terdiri dari istri Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan tersebut. Lima langkah itu adalah, perlu dilakukan resuffle, konsolidasi, perpaduan program Dharma Wanita dengan PKK, Action dan pembentukan Sekretariat.

Ketua DWP Aceh Timur sendiri tak lain merupakan istri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur, namun pada kesempatan tersebut belum sempatan hadir dikarenakan kesibukannya sebagai Guru di SMA Negeri 1 Medan, melalui Wakil Ketuanya, Ny. Dahlia Abd.

Munir berkesempatan memimpin rapat pembentukan kepengurusan Dharma Wanita priode yang baru dan selanjutnya akan membentuk tim panitia kecil untuk menyusun langkah-langkah dan program untuk kegiatan tahun 2013.

Selain itu Sekda juga meminta agar program-program Dharma Wanita dapat disinergiskan dengan program PKK, dan selanjutnya untuk mendata inventaris barang-barang di Sekretariat yang ada di gedung lama di Kota Langsa, juga meminta untuk efisiensi dan efektifitas anggaran, agar gedung Sekretariat DWP gabung dengan PKK.(BSO)

Seminar Perkembangan Industri Migas Nasional ACEH TIMUR - Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur ,Bahrumsyah MM, Rabu(27/2) sore membuka secara resmi Seminar dan Dialog Sehari Perkembangan Industri Migas Nasional yang dipusatkan di Aula Serbaguna Kecamatan Idi Tunong.

Kegiatan ini diikuti lebih kurang 400 mahasiswa Universitas Samudera (UNSAM) Langsa yang sedang melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan ini dan juga para Geuchik serta tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Tampil sebagai pemateri /Key Note Speaker DR Ibrahim Hasyim SE MM dari anggota Komite BPH Migas RI-Jakarta . Dalam seminar

ini juga tampak hadir Kepala Dinas Koperasi Perindustrian,Perdagangan dan UKM Aceh Timur Yusri SE, Camat Idi Tunong Sulaiman SAg, Kabag Humas dan Protokol, Samsul Qamal, Kasubbag Humas ,Eddyanto SST dan jajaran muspika daerah ini.

Sekda dalam sambutannya mengatakan kegiatan seminar ini sangat positif dan layak menjadi perhatian serius mahasiswa/i dan juga elemen masyarakat daerah ini. Aceh Timur dikenal sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan migasnya. Ini menjadi modal utama pembangunan bagi daerah ini.

"Manfaatkan peluang yang besar ini untuk anda anda bisa meraih pekerjaan dan

berkecimpung dalam sektor migas ini. Daerah luar dan juga perusahaan nasional serta asing saat ini melirik Kabupaten Aceh Timur dengan potensi migas ini.

Migas saat ini menjadi sumber energi dan juga sumber kehidupan bagi kita semua, 'sebut Sekda. Dengan Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) diharapkan kita masyarakat Aceh mampu berkiprah didaerah sendiri terutama dengan potensi migas ini."tutup Sekda.

Sementara Key note speaker DR Ibrahim Hasyim SE MM anggota BPH MIgas yang juga putra asli Idi Aceh Timur ini mengupas betapa besarnya potensi migas di Aceh Timur yang nantinya dapat menyokong potensi pembangunan daerah ini.(BSO).

» Wali Kota: PAD dari Pajak & Retribusi

120 Hari Kerja ‘UMARA’ LANGSA - Sejak dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Langsa Langsa periode 2012-2017, pasangan Tgk. Usman Abdullah, SE dan Drs. Marzuki Hamid, MM (UMARA) terus bergerak melakukan program dalam upaya mewujudkan perubahan Kota Langsa.

Banyak masalah mendasar yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya

antara lain, defisit anggaran, tingginya persentase belanja aparatur daripada belanja publik, minimnya capaian PAD, minimnya dukungan pemerintah terhadap program pro rakyat, seperti PNPM, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta rendahnya etos kerja dan kinerja PNS. Perlahan tapi secara pasti dalam rentang 120 hari kerja, kami terus bekerja

keras, berbagai persoalan dirumuskan untuk menyelesaikannya melalui berbagai terobosan yang diharapkan bisa membawa perubahan ke arah lebih baik.

Adapun terobosan yang dilakukan di antaranya, melakukan penghematan anggaran. Merampungkan dokumen perencanaan pembangunan Kota Langsa.

Menyusun APBK 2013 tepat waktu. Peningkatkan honor

aparatur gampong ditingkatkan.

Meningkatkan capaian PAD. Kualitas pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan RSUD serta Puskesmas semakin baik.

Perbaikan dan pengembangan infrastruktur PDAM dalam upaya peningkatan layanan air bersih. Fungsionalisasi dan pengembangan pelabuhan Kuala Langsa.

Pengembangan wilayah untuk kepentingan umum.

Penataan aset daerah.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penegakan syariat Islam dan dukungan proses penegerian UNSAM dan perubahan status STAIN Zawiyah Cot Kala menjadi IAIN, kawasan Merandeh ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi.

Terkait areal HGB PT Kopalmas di Kuala Langsa seluas 115 Ha terus diperjuangkan untuk dikembalikan ke Pemko Langsa. Pembangunan pasar Blok A dan eks. terminal lama.

“Inilah program prioritas masa kerja seratus dua puluh hari ini. Atas dukungan dan partisipasi semua elemen masyarakat kami mengucapkan terima kasih,”ujar Walikota.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

Panwascam B.Bayu: "Kapasitas Saya Undangan Maulid" SERDANG BEDAGAI Saya datang ke acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW beberapa waktu lalu di Halaman Mesjid Al-Muttaqin Desa Bintang Bayu, karena saya sebagai warga Desa Bintang Bayu. Bukan sebagai Ketua Panwascam. Jadi harus bisa dipilah-pilah dan jangan dikait-kaitkan.

Demikian tanggapan Amin Siregar Ketua Panwascam Bintang Bayu kepada KPK Pos Jumat (1/3) di kantornya menanggapi adanya pemberitaan media yang menyebutkan dirinya tenang-tenang, melilhat tokoh masyarakat Drs. Darwanto secara terbuka mengajak warga memilih pasangan nomor 5 Gatot-Erry.

Lebih lanjut dikatakannya, itu bukan acara pengajian Al-Hidayah, tetapi maulid desa. Kalaupun kapasitas saya sebagai Panwascam tidak serta merta kita memberhentikan acara, apalagi melarang orang yang sedang memberikan sambutan. Kalau ada pihak yang keberatan silahkan buat pengaduan ke Sekretariat secara tertulis, maka akan kita buat tindakan.

“Sekali lagi saya tegaskan, saya hadir sebagai warga biasa. Apakah ini dilarang,”ujar Amin. Bahkan sehari sebelum acara dimu-

lai, kita juga sudah mengingatkan tokoh masyarakat untuk menjaga sikap dan jangan berlebihan dalam memberikan sambutan.

Jadi tidak benar kita tenag-tenang, kita sudah ingatkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Harusnya wartawan juga pakai kode etik lah tanya dulu atau konfirmasi, apa kapaistas saya datang ke acara tersebut.

Sejumlah warga memberikan tanggapan hendaknya data yang diekpos itu akurat bukan opini.Yang hadir saat itu juga tidak sampai seribu orang dan pihak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA tidak ada memobilisasi siswa untuk datang.

Terlepas dari sambutan Darwanto, janganlah langsung memvonis Paswancam tidak menjalankan fungsinya.

Sementara itu Khalijah Ketua Al-Hidayah kepada KPK Pos mengatakan, acara itu bukan gawe Al-Hidayah, tapi BKM Mesjid AlMuttaqin Desa Bintang Bayu. Al-Hidayah tidak ada niat ikut-ikutan berkampaye. Saya tegaskan,Al-Hidayah ini ibarat minuman cendol yang isinya bermacammacam. Kita punya pilihan masing-masing terserah mau pilih yang mana. Kita tidak ada mengarahkan anggota ke salah calon.(ARM)

SUMUT

Walikota Medan Dukung Bedah Gereja MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan bedah gereja yang akan dilaksanakan panitia Perayaan Paskah Kota Medan Tahun 2013. Dengan bedah gereja yang dilakukan, maka para jemaatnya diharapkan dapat merasa lebih tenang dan nyaman pada saat menjalankan ibadah karena kondisi gereja jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Saya sangat mendukung

kegiatan bedah gereja ini,” kata Rahudman ketika menerima audiensi panitia Perayaan Paskah Kota Medan 2013 di Balai Kota Medan, Selasa (26/2).

Kepada Robinson Sitorus SH MH MM selaku Ketua Umum Perayaan Paskah Kota Medan Tahun 2013 didampingi Ketua Pelaksana Landen Marbun SH, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Drs Heri Zulkarnain beserta sejumlah pengurus lainnya, Wali Kota menjelaskan sebagai Wali Kota semua ag-

ama yang ada di Kota Medan, dirinya siap membantu perbaikan rumah ibadah. Hal itu dilakukan agar kehidupan beragama di ibukota provinsi Sumatera Utara ini menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya, Walikota mengusulkan agar Perayaan Paskah diisi seminar agama dengan mengundang seluruh tokoh-tokoh agama yang ada.

Dengan seminar ini diharapkan semakin mempererat kerukunan hidup beragama di Kota Medan yang selama ini

sudah terjalin dengan harmonis semakin harmonis lagi.

Ketua Umum Perayaan Paskah Kota Medan Tahun 2013 Robinson Sitorus SH MH MM menjelaskan, tujuan audiensi yang dilakukan ini untuk melaporkan setiap kegiatan kepada Wali Kota terkait dengan Perayaan Paskah yang akan dilaksanakan. Selain menggelar puncak Perayaan Paskah yang akan digelar di Pardede Hall pada 20 April mendatang, panitia juga melaksanakan serangkaian kegiatan.(VIN)

Bupati Nias Mutasi 146 Pejabat NIAS – Sebanyak 146 pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias dilantik Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan di lantai III Kantor Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan, Jumat, kemarin.

Turut hadir Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu,SH, MH, Sekda Nias, O’ozatulo Ndraha,BE, para pejabat lingkup Pemkab Nias.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan mutasi merupakan pembinaan dan pengembangan karir bagi PNS, khususnya meningkatkan kinerja pejabat di Pemkab Nias.“Setiap pejabat senantiasa akan dievaluasi kinerjanya menjamin pelaksanaan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Menurut bupati, dalam kehidupan organisasi mutasi atau rotasi jabatan hal yang wajar sebagai sebuah dinamika dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen dan kinerja. Karena itu mutasi ini haruslah dimaknai secara positif untuk memberhasilkan setiap program pemerintah daerah, bukan didasari kepentingan orang per orang.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Bupati berpesan agar kepercayaan yang telah diberikan hendaknya menjadi motivasi yang kuat untruk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan jabatan masing-masing seraya meningkatkan kinerja untuk memperbaiki citra PNS dimata masyarakat

yang pada gilirannya akan berpengaruh positif pada peningkatan dan perbaikan pelayanan publik,ujarnya.

Sedangkan pada akhir arahannya, bupati mengajak seluruh elemen untuk bersamasama membangun daerah Kabupaten Nias serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing.

Sementara itu, menanggapi pelantikan tersebut beberapa PNS di lingkungan Pemkab Nias mengatakan para pejabat yang dilantik diduga berasal dari keluarga dekat bupati dan Sekda Nias yang nota bene dari Kecamatan Gido (kampungnya bupati-red), apalagi tanpa dipungkiri Sekda Nias yakni besan bupati dan Kabid Mutasi adalah bupati dan seakanakan pejabat ini sedang menyusun barisan untuk menghadapi Pilkada yang akan dating,ujar sumber.

Herannya lagi, ada pejabat yang dilantik bupati yang selama ini berasal dari pejabat fungsional di Dinas Pendidikan Kab Nias justru dilantik menjadi pejabat struktural, padahal salah satu visi misi Drs Sokhiatulo Laoli ketika sebagai calon bupati Nias pada Pilkada sebelum jadi bupati yakni pejabat/pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan akan dikembalikan kehabitatnya masing-masing, tetapi apa buktinya janji itu hanya kebohongan belaka untuk meraih suara pada pilkada waktu itu,ucap sumber.(YAGI)

Bupati Hadiri Pelantikan IDI Cabang Nias NIAS - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M hadiri pelantikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nias, periode 2013-2016 bertempat di lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gunungsitoli, Jumat kemarin. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua IDI wilayah Sumatera Utara, Dr. Hendri Siregar dan dihadiri oleh pimpina daerah dan muspika sekepulauan Nias, Pimpinan se-Kepulauan Nias, Kepala Dinas Kesehatan/ Direktur Rumah sakit seKepulauan Nias, para Dokter Spesialis yang merupakan anggota IDI, para insane Pers dan undangan lainnya.

Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, pengurus yang lama telah berkonstribusi bagi kemajuan profesi dokter khususn-

ya di Kabupaten/Kota. “ Kami atas nama Pemda mengucapkan selamat kepada Ketua IDI beserta rombongan bahwa saudara-saudara dapat segera bekerja, berkarya dan melakukan yang terbaik demi mendorong kemajuan pelayanan kesehatan di kepulauan Nias,ujarnya.

Menurut bupati, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia dalam suatu wadah bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, sebagaiman sumpah dokter Indonesia serta memenuhi kode etik kedokteran Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1950 dan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan

rakyat Indonesia, mengembangkan ilmu kesehatan serta Iptek Kedokteran, membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Sumbangan yang positif terhadap pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan khususnya di kepulauan Nias sangat diharapkan dari segala profesi di bidang kesehatan. Demikian juga profesi dokter merupakan profesi yang sangat strategis dalam pembangunan kesehatan. Bahkan,dewasa ini ilmu pengetahuan bidang kedokteran semakin berkembangan sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi, namun di sisi lain, tuntutan akan pelayanan kesehatan yang

bermutu semakin meningakat. Dan hal itu merupakan tantangan profesi dokter saat ini, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diharapakan dokter lebih professional lagi.

Pada kesempatan itu bupati berpesan bahwa banyak pekerjaan rumah yang segera diurai ditindak lanjuti, dan dilakukan oleh keluarga besar IDI cabang Nias. Pihaknya sangat mengharapkan jajaran pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Nias periode 2013-2016 dapat bergerak cepat, tanggap, responsive untuk merancang berbagai program kerja guna memastikan berjalan optimalnya peran-peran dokter di tengah masyarakat.(YAGI)

Camat Bintang Bayu Hadiri Pelantikan Ketua KPPS SERGAI - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH, Selasa (26/2) pekan lalu di Aula Kantor Kepala Desa Siahap menyaksikan pelantikan 65 Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Bintang Bayu dan Serba Jadi.

Acara tersebut dihadiri Anggota KPU Sergai Badrun,

Dipl,Ek dan seluruh anggota PPK termasuk dari Kecamatan Kotarih dan Silinda’.

Selain pelantikan juga dilaksanakan Bimbingan Tekhnis Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan naskah pelantikan.

Pengambilan sumpah dilakukan Ketua PPS Ujung

Negeri Kahan,Kecamatan Bintang Bayu H.Sugiono, S.Pd. Usai pelantikan,Camat Bintang Bayu Sariful Azhar, SH menegaskan, sebagai panitia, KPPS harus mampu menjunjung tinggi netralitas dan menjalankan tugas secara propessional.

Meski banyak tantangan dan rintangan dalam me-

ngemban amanah ini, semua anggota KPPS bisa bekerja sama dengan baik.Terkait dengan bimbingan tekhnis, camat meminta semua peserta mengikutinya dengan serius.Kalau saat ini memang belum ditemui hambatan yang berarti,namun permasalahan bisa saja ditemui pada saat hari H-nya.(ARM)

Pilgubsu Disosialisasikan di Nias NIAS – Sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 dihadiri Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli yang dilaksanakan di lantai 3 kantor Bupati Nias, kemarin yang dihadiri oleh Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, Sekda Nias,O’ozatulo Ndraha, Ketua KPU Kabupaten Nias, Pdt Ketua Panwaslu Kabupaten Nias, Atius Waruwu, Pejabat teras Pemkab Nias, Camat se-Kabupaten Nias, personil Tim Desk Pilgubsu/ cawagubsu.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota merupakan agenda pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun. Dan, pemilihan kepala daerah secara langsung juga merupakan suatu wujud pengakuan dari negara atas hak dan partisipasi politik masyarakat untuk memilih pimpinan daerahnya yang akan mengemban tugas selama lima tahun kedepan.

Dikatakan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi Sumatera Utara maka pada hari kamis, 7 maret 2013 diharapkan seluruh warga mayarakat di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah terdaftar sebagai pemilih akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara masa jabatan tahun 20132018.

Secara khusus saya menghimbau kepada segenap jajaran pemerintah Kabupaten Nias, agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, karena suara anda sangat menentukan dalam memilih pemimpin di wilayah Provinsi Sumatera Utara kurun waktu lima tahun kedepan dan secara umum, beberapa pemilihan tersebut telah terlaksana dengan aman, tertib dan lancar. Keberhasilan itu merupakan hasil yang dicapai atas kerja keras, komunikasi dan koordinasi yang baik diantara semua pihak yang terkait, termasuk di dalamnya segenap masyarakat Kabupaten Nias.

Diharapkan kepada para peserta sosialisasi dan para segenap PNS di lingkungan Pemkab Nias agar senantiasa menjunjung tinggi netralitas PNS dalam pelaksanaan setiap tahap pemilihan umum Gubernur/ Wakil gubernur Sumut. Dan, kepada Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Nias agar senantiasa menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seraya menghimbau warga masyarakat di wilayah kerjanya untuk menggunakan hak pilihnya 7 maret 2013. Demikian juga kepada segenap personil Tim Desk Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Sumut di Kabupaten Nias, senantiasa berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, diantaranya KPU Kabupaten Nias, Panwaslu Kabupaten Nias dan Tim Desk Pilkada Provinsi Sumatera Utara. sehingga pesta demokrasi imi berlangsung lacar khususnya di wilayah Kabupaten Nias.(YAGI)

» Dihadiri Berbagai Kalangan

AMPES Desak Gubernur Tunda Pilkada Kota Subulussalam SUBULUSSALAM - Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) meminta kepada GUBERNUR ACEH agar pilkada Kota Subulussalam ditunda.

Pasalnya Kota Subulussalam saat ini mengalami devisit anggaran, jika pilkada dipaksakan 2013 akan merugikan masyarakat.

Agenda MTQ Provinsi Aceh Ke XXXI di Subulussalam membutuhkan anggaran APBK yang sangat besar. Bila pilkada 2013 terlalu dipaksakan, maka akan mengurangi anggaran pemerintah terhadap belanja publik seperti anggaran untuk

Ratusan massa AMPES melakukan aksi demo di depan gedung DPRK Subulussalam mendesak Gubernur Aceh menunda Pilkada Kota Subulussalam.

Tampak Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala sedang mendengarkan pernyataan sikap AMPES.

pendidikan 20 % yang diamanakah undang undang tidak tercapai.

Anggaran kesehatan 10% tidak tercapai juga anggaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penanganan kasus giji buruk mengakibatkan kematian, banyaknya perumahan kumuh tidak layak huni dan tertundanya program universitas di Kota Subulussalam mengakibatkan putra/putri tidak bisa bersaing dengan daerah lain.

Akibat lain jika dipaksakannya pilkada 2013, dana TC PNS dipotong dan gaji honorer belum dibayar dengan alasan untuk

memenuhi dana MTQ. “Pelaksanaan pilkada dan MTQ Provinsi Aceh sangat dipaksakan di Kota Subulussalam mengakibatkan terpaksa munculnya pengutipan-pengutipan,” terang AMPES melalui press relisnya diterima media ini.

Ratusan massa dari berbagai desa beraksi mulai pukul 10.00 WIB membawa poster dan spanduk berisikan protes terhadap pelaksanakan pilkada yang dipaksakan. Saat massa menggelar orasi di depan gedung DPRK Subulussalam, ruas jalan di sekitar lokasi demo lumpuh total. Meski demikian aksi yang mendapat pengawal ketat dari aparat kepolisian

ini berjalan lanjar dan damai.

Berdasarkan amat koran ini warga meneriakkan Allahu Akbar dan membentangkan spanduk bertuliskan dengarkan suara rakyat pak Gubernur, Tunda Pilkada karena rakyat butuh kesehatan bukan pilkada.

Beberapa orator demo, seperti Edi Sahputr S.Sos, Justri Brutu, Juliadin, secara bergantian mengatakan tahapan Pilkada Kota Subulussalam yang disusun Komisi IndependenPemilihan (KIP) harus ditunda.

Menuut pengunjukrasa belum saatnya Pilkada dilaksanakan karena masih banyak kebutuhan rakyat

yang belum terpenuhi.

Ditambah lagi, kondisi keuangan Pemko Subulussalam dalam kondisi deficit.

Jika tetap dipaksakan maka rakyat yang akan mananggung penderitaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala dan Ketua Komisi A Sarifuddin Padang dan beberap anggota dewan menerima pernyataan sikap pengunjuk rasa. Pianti mengungkapkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada belum disyahkan. Pihaknya akan menahan rancangan anggaran pilkada dan akan segera menyampaikan pernyataan sikan AMPES ke gubernur.(KAR)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 241 4–10 MARET 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Menggugat Subjektivitas Penahanan MASALAH penahanan adalah hal yang paling menarik untuk dibahas dalam sebuah diskusi, baik dalam ranah formil maupun sekedar obrolan ringan di warung kopi. Taruhlah sebuah wacana kritis di dalam benak anda tentang pertanyaan spontan seorang ibu yang kebetulan di warungnya saya sering duduk sambil menyeruput secangkir kopi. "Pak, kok itu pencuri sendal doang sampe ditahan, tapi si anak menteri yang nabrakin orang ampe mati gak ditahan-tahan?"

Ya. Memang logika berpikir masyarakat kita sekarang seakan disuguhi dengan pemandangan nyata akan vulgarnya ketimpangan penegakan hukum yang dijalankan oleh institusiinstitusi berlabel "penegak hukum". Pertanyaan sang ibu penjaga warung tersebut mungkin sama dengan pertanyaan banyak orang yang masih terheran-heran akan peristiwa yang terjadi belakangan ini, apa bedanya seorang sopir angkot dengan anak pejabat di mata hukum?

Kenapa dua orang yang diduga melakukan perbuatan pidana, anggaplah perbuatan yang sama dan dikenai pasal yang sama, yang satu bisa ditahan yang satu lagi bisa tidak ditahan? Jawabannya cuma satu, karena “alasan subjektivitas”.

Syarat Penahanan dalam KUHAP Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Advokat sendiri walaupun berlabel "penegak hukum" berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak memiliki wewenang penangkapan dan penahanan sebagaimana penegak hukum lainnya.

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan.

Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang dapat dilakukan penahanan.

Syarat ini disebut sebagai syarat objektif penahanan.

Jika syarat objektif ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur, lain halnya dengan syarat subjektif penahanan yang diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa "Perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" Rumusan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak

pidana inilah yang merupakan syarat subjektif penahanan. Kenapa disebut subjektif? Karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian subjektif alias sepihak dari tiap-tiap penegak yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dalam praktiknya, penerapan syarat subjektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya,jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subjektif penahanan. Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (grey area) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan.

Jatuhnya syarat subjektif penahanan ke dalam wilayah abu-abu inilah yang berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh para penegak hukum yang takluk pada kekuatan uang, ataupun kuasa dan pengaruh. Pejabat yang berwenang akan dengan mudahnya secara sepihak dan subjektif menilai seorang tersangka ataupun terdakwa bisa atau tidak bisa ditahan berdasarkan penilaian sepihaknya atas alasan subjektivitas penahanan. Di wilayah subjektivitas ini pun sering ditemui banyak terjadi transaksi jual beli wewenang penilaian subjektif dari pihak penegak hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dari penilaian subjektivitas para penegak hukum tersebut.

Polisi misalnya akan dengan mudah memutuskan bahwa seorang tersangka pencuri ayam bisa ditahan karena selain memenuhi syarat objektif (pidana pencurian), juga telah memenuhi syarat subjektif, yakni kekhawatiran adanya pelaku akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti. Walaupun sebenarnya orang tersebut selalu koperatif memenuhi wajib lapor, dan tidak memiliki gelagat untuk mengulangi tindak pidana ataupun menghilangkan barang bukti.

Pengujian terhadap Subjektivitas Penahanan KUHAP sendiri sebenarnya telah memberi peluang bagi para pihak untuk menguji sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan melalui proses praperadilan (vide Pasal 77 KUHAP), namun sayangnya dalam praktik yang berjalan selama ini, keberatan terhadap syarat subjektivitas penahanan tidak pernah dapat diterima sebagai alasan untuk mengabulkan praperadilan. Syarat subjektivitas penahanan merupakan jurisdiksi mutlak yang dimiliki oleh penegak hukum yang tidak dapat diganggu gugat sedikitpun.

Pertimbangan putusan perkara praperadilan karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2012 yang lalu misalnya memberi gambaran atas pertimbangan hukum hakim praperadilan yang menyatakan bahwa, "Sependapat dengan dalil termohon yang menyatakan penyidik berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif penahanan.

Meski selama pemeriksaan pemohon bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri, syarat subjektif penahanan tidak dapat diuji di dalam forum praperadilan".

Jecky Tengens SH, pembela umum LBH Mawar Saron

KPK Bentuk Tim Komite Etik terkait Dugaan Kebocoran Draf Sprindik PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan rapat pimpinan terkait penyikapan atas terjadinya peristiwa dugaan pembocoran draf surat perintah penyidikan (sprindik). “Berdasarkan hasil rapat, telah diputuskan untuk dibentuk Komite Etik yang tugas pokoknya untuk menelusuri, mencari keterangan, dan memeriksa siapapun, yang tujuannya untuk menemukan person-person yang bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku dugaan perbuatan pembocoran draf sprindik tersebut,” papar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, saat melaksanakan konferensi pers, Senin pekan lalu, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

“Rapat tersebut merujuk kepada Undang-Undang KPK dan Peraturan Pimpinan KPK tentang Kode Etik KPK, serta mempertimbangkan bahwa kasus pembocoran draf sprindik tersebut harus dan perlu untuk dilakukan pengusutan secara objektif, transparan, dan akuntabel,” lanjut Busyro.

Berdasarkan surat keputusan (SK) pimpinan KPK, Komite Etik dibentuk dengan format 5 orang, yakni 2 orang internal KPK dan 3 orang dari pihak eksternal. Pihak internal terdiri atas unsur pimpinan KPK, dalam hal ini Bambang Widjojanto, dan unsur penasihat KPK, yakni Abdulllah Hehamahua. “Lalu, ditambah tiga orang unsur dari luar, yaitu

Abdul Mukti Fajar (akademisi), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK),” papar Busyro.

Menurutnya, SK tersebut berlaku sejak tanggal 22 Februari 2013. “Berdasarkan surat ini, tiga nama yang kami pandang memiliki integritas dan kredibilitas tersebut telah dihubungi dan Alhamdullah mereka memiliki komitmen yang cukup tinggi kepada KPK. Mereka dengan senang hati dan merasa terhormat diberi tugas dan amanat menjadi anggota Komite Etik,” lanjut Busyro.

“Kami menyerahkan kepada komite etik untuk melaksanakan tugas yang kami berikan

secara objektif, transparan, dan akuntabel”.

Sementara itu, Abdullah Hehamahua menjelaskan, di KPK terdapat dua macam kode etik, yakni kode etik pegawai dan kode etik pimpinan. “Kalau pegawai melakukan pelanggaran kode etik, maka yang memprosesnya adalah pengawas internal, kemudian dibentuk DPP (Dewan Pertimbangan Pegawai) sebagai majelis pemeriksaan yang hasil keputusannya diserahkan kepada pimpinan untuk dieksekusi,” ungkap Abdullah. Sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan, lanjutnya, akan diproses oleh komite etik yang terdiri atas unsur pimpinan, penasihat, dan

eksternal KPK yang memiliki integritas.

“Tim Komite Etik dugaan pembocoran draf sprindik ini, insya Allah hari Rabu, 27 Februari 2013, akan menggelar rapat pertama dengan agenda bertemu dengan pimpinan dan penyusunan agenda pemeriksaan,” terangnya.

Abdullah berharap, dalam waktu satu bulan tim Komite Etik sudah bisa menemukan kesimpulan, sehingga kemudian kesimpulan itu merupakan sanksi sesuai dengan hasil temuan. “Mudah-mudahan dalam waktu sebulan itu Komite Etik sudah bisa menyampaikan kepada publik sebagai tanggung jawab akuntabilitas terhadap masyarakat,” tandasnya.(HUMAS)

KOMITE ETIK– Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat Komite Etik KPK di Jakarta, Rabu (27/2). Anies ditunjuk sebagai Ketua Komite Etik KPK dalam rapat perdana yang digelar terkait penyusunan agenda pemeriksaan terkait mencari pelaku pembocoran draf surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum.

Kerahasiaan Bank Bisa Diterobos Terkait Harta Bersama RAUT wajah Magda Safrina nampak sumringah usai pembacaan putusan pengujian Pasal 40 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Gedung MK, Kamis (28/2). Magda senang permohonannya terkait aturan kerahasiaan bank dikabulkan sebagian oleh MK. Dengan putusan MK ini, Magda kini memiliki alas hak untuk mengakses rekening bank atas nama suaminya yang menyangkut harta bersama.

Permohonan pengujian ini memang diajukan Magda karena dirinya tidak diizinkan oleh pihak bank untuk mengakses rekening keluarga atas nama suaminya. Kala itu, Magda dalam proses perceraian dengan suaminya.

“Putusan MK tadi sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Setelah ini, mungkin saya akan mensomasi bank setelah

putusan ini dimuat dalam berita negara,”kata Magda usai sidang pembacaan putusan di MK. Selain terkait kasus pribadi, Magda berharap putusan MK ini menyudahi sikap bank yang selama ini melarang seorang istri mengakses rekening harta bersama atas nama mantan suaminya tidak terjadi lagi.

Biasanya, kata dia, situasi seperti ini merugikan pihak istri.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Mahkamah beralasan harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 1 huruf f

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 huruf f itu menyebutkan, “harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

“Jadi, seluruh tabungan, deposito, dan harta benda dan produk perbankan yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau istri, berstatus sebagai harta bersama (gonogini) yang dimiliki bersama termasuk pemohon,” kata Hakim Konstitusi, M Akil Mochtar saat membacakan pertimbangan putusan.

Diakui Mahkamah, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank seperti ditentukan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Namun begitu, ketentuan itu telah

memberi pengececualian bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu.

Diantaranya, kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antar bank.

Karenanya, menurut Mahkamah, akan memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait harta bersama. Sebab, harta bersama milik suami dan atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya dan tidak boleh diambil sewenangwenang oleh salah satu pihak sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Atas dasar itu, Mahkamah berpendapat Pasal 40 ayat (1) perlu diberi penafsiran agar data nasabah bank tetap terlindungi kerahasiannya, kecuali mengenai hal-hal yang

telah ditentukan dan penafsiran Mahkamah. Sebab, jika ketentuan itu dibatalkan justru akan menimbulkan tidak ada perlindungan kerahasiaan bank yang berdampak ketidakpercayaan masyarakat dan merugikan perekonomian nasional.

“Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai ‘Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, dan kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian,” tegasnya.

Untuk diketahui, Magda Safrina sebenarnya juga memohon MK menguji Pasal 40 ayat (2). Namun, untuk pasal ini, MK menyatakan permohonan Magda tidak beralasan menurut hukum. (HOC)

KPK Bentuk Panitia Seleksi (Pansel) Penasihat KPK 2013-2017 MASA jabatan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini diisi oleh Abdullah Hehamahua dan Said Zaenal Abidin akan berakhir pada April 2013 mendatang.

Untuk mencari penggantinya, KPK telah memilih lima orang panitia seleksi (pansel) Penasihat KPK periode 2013-2017.

“Adapun penitia seleksi yang ditunjuk tersebut adalah Syafii Ma'arif (tokoh agama), Muchtar Pabottinggi (peneliti LIPI), Bibit Samad Rianto (mantan pimpinan KPK), Imam Prasodjo (sosiolog), dan Yunus Husein (mantan Ketua PPATK),” papar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Anies Basalamah, saat konferensi pers di gedung

KPK, Senin pekan lalu.

Imam Prasodjo yang dipercaya menjadi ketua pansel menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, cakupan tugas Penasihat KPK adalah memberikan nasihat, masukan, pertimbangan, serta penanganan perihal kode etik pimpinan dan pegawai sesuai dengan kepakarannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPK. “Kami diminta menyeleksi calon penasihat yang nanti melamar menjadi delapan orang. Dari delapan orang ini, pimpinan KPK akan menseleksi menjadi empat,” ujar Imam.

Mengenai kriteria kandidat yang dicari, Imam menjelaskan bahwa pansel

ingin mencari kandidat calon penasihat KPK yang memiliki integritas, kompetensi, independesi, dan kepemimpinan yang tinggi.

“Kemudian memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun pada hukum pidana, keuangan, dan perbankan, hukum tata usaha negara, dan hukum perdana; manajemen dan organisasi, psikologi organisasi, teknologi informasi, dan/atau sistem audit secara komulatif,” jelasnya.

Adapun persyaratan umumnya adalah usia minimal 50 tahun pada akhir masa kerja panitia seleksi, yaitu 7 mei 2013.

Kemudian persyaratan umum lainnya adalah berpendidikan minimal

setingkat sarjana atau strata satu, dan sudah tidak menjadi pengurus atau partai politik sedikitnya dalam lima tahun terakhir.

“Nanti secara detail akan diumumkan di website KPK,” lanjut Imam.

Menurutnya, tim seleksi akan berupaya keras menyeleksi kandidat yang memeiliki integritas dan kompetensi yang baik.

Namun yang paling penting juga adalah indepensi dan KPK memiliki penasihat yang tidak partisan. “Dengan demikian, penasihat yang terpilih akan memperkuat KPK sebagai lembaga yang bisa dipercaya publik,” tandas Imam.

Yunus Husein menambahkan, proses rekrutmen dan seleksi akan segera

dimulai dengan pengumuman yang segera dilakukan KPK melalui website dan iklan media massa. Pada tahap pendaftaran, calon kandidat diminta menyerahkan biodata dan makalah sekitar 5-10 halaman tentang tugas dan fungsi KPK. Tahap selanjutnya adalah seleksi administratif serta seleksi kompetensi dan integritas.

“Setelah diumumkan hasilnya, tahapan berikutnya adalah assesment lanjutan berupa pendalaman melalui wawancara dengan pansel, reviu makalah, penelusuran track record, penyampaian LHKPN, tes simulasi, dan tes kesehatan.

Tahap akhir adalah wawancara dengan pimpinan KPK,”ungkapYunus.(HUMAS)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

Bupati Asahan Buka Literacy Media KISARAN - Bupati Asahan melalui Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, M. Salim Msi membuka secara resmi kegiatan Literacy Media kepada Lembaga penyiaran dan masyarakat tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3&SPS) yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut), Selasa, 26 Februari 2013, diaula Melati Pemkab Asahan.

Dari amanat Bupati yang dibacakan Asisten III Pemkab Asahan mengatakan sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran di Negara kesatuan Republik Indonesia termasuk yang berkaitan dengan perilaku penyiaran serta isi siaran yang dipancarluaskan mellui medi penyiaran radio maupun televise.

Dalam aturan tersebut juga diamanatkan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran di Indonesia, dibentuk satu lembaga negara independen yaitu KPI. Dengan diselenggaranya acara literacy media yang dilakukan KPID Sumut kepada Lembaga Penyiaran dan Masyarakat tentang P3&SPS paptut diberikan apresiasi. “ Kami berharap P3 SPS dapat dilaksanakan para lembaga penyiaran dan masyarakat di Asahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan Pemkab berharap usia kegiatan ini terbentuk forum pemantau siaran di daerah sebagai perpanjang tangan dari KPID, “ kata Asisten III Pemkab Asahan sembari meminta kepada peserta untuk dapat disebarluaskan disemua lembaga penyiaran dan masyarakat dalam upaya menciptakan siaran yang sehat menuju masyarakat cerdas.

Setelah acara dibuka oleh Asisten III Pemkab Asahan, acara dilanjuti dengan pemberian materi oleh KPID Sumatera Utara (Sumut), yakni ketua KPID Sumut, Abdul Haris Nasution tentang keberadaan televise dan radio, kemudian anggota KPID Sumut, Mutia Atiqah juga memberikan materi tentang pe-

ngawasan isi siaran yang dilakukan oleh KPI dan Rachmad memberikan materi terhadap persoalan perizinan dipandu oleh moderator Parulian Tampubolon yang juga anngota KPID Sumut. Dan kemudian Acara juga dirangkai dengan dibukanya sisi tanya jawab, dan para peserta terlihat sangat antusia memberikan pertanyaan terhadap P3&SPS. Ketua KPID dalam kegiatan tersebut berharap kepada masyarakat Asahan lebih cerdas untuk menikmati siaran televise maupun radio, sebab masih banyak siaran-siaran yang tidak sehat ditayangkan oleh sejumlah media.“ Bila kita mengikuti siaran yang tidak standart, apalagi merusak pikiran masyarakat, lebih baik pidah cenel atau tukar siaran, “kata Ketua KPID Sumut, kepada sejumlah peserta, sembari mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan amanah dari Undang-Undang No.32 Tahun 2002, tentang penyiaran.

Dimana salah satu tujuannya adalah untuk melaksanakan wujud peran serta KPID Sumut dalam berfungsi mewadahi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dari acara tersebut para peserta terlihat sangat antusia memberikan pertanyaan terhadap P3&SPS, diantaranya dari unsur tenaga pendidikan mengatakan bahwa pihaknya sangat bersyukur dapat mendengar serta mendapat informasi tentang standart siaran.

“Artinya kami kini lebih mengetahui mana siaran yang layak ditonton dan yang tidak. Apalagi siaran tersebut dapat kita komplin ke KPID,” Kata Makmur dari bidang pendidikan.

Selain itu, peserta dari LPPL RSPD Asahan mempertanyakan tentang mekanisme ralat atau klarifikasi dalam suatu siaran serta bagaimana cara melakukan pengaduan terhadap siaran yang tidak standart. Peserta yang hadir Radio Suara Asahan, Radio Citra KIsaran Nada, Radio Salam, Mahasiswa, Pelajar, Guru, Tokoh Masyarakat dan Dharma wanita Pemkab Asahan. (IN)

PKK Muara Bungo Jambi Study Banding Ke Langkat STABAT - Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi yang diketuai oleh drg. Hj. Enny Wardhani Sudirman berkunjung ke Kabupaten Langkat dalam rangka tour sekaligus study banding tentang program pokja PKK, kehadiran isteri Bupati Muara Bungo beserta jajarannya itu disambut hangat oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa di Rumah Dinas Bupati, Kamis (28/2).

Suasana akrab langsung terjalin diantara kaum ibu tersebut, sambil mengenal satu sama lain kedua belah pihak juga saling tukar menukar pikiran dan ide tentang program kerja masingmasing, dalam kesempatan tersebut juga terjadi saling memberi cenderamata.

Hj. Nuraida yang juga Ketua Dekranasda Langkat itu memberikan seperangkat kerajinan hiasan meja makan khas masyarakat melayu seperti sarung tissue, tatakan gelas dan sarung botol air mineral serta sebuah kerajinan guci keramik asli produksi home industri asal Kecamatan Hinai.

Sementara Hj. Enny

menyerahkan sebuah kerajinan bunga pelastik dan sebuah pelakat yang menjadi icon Kabupaten Muara Bungo, dirinya mengatakan bahwa kedatangannya dan rombongan PKK serta kaum ibu pengajian yang bernama pengajian pendopo rumah dinas Bupati Muara Bungo selain study banding pokja PKK juga ingin melakukan wisata rohani ke perkampungan Babusallam dan Masjid Azizi, “Keberadaan Babusallam dan kemegahan Masjid Azizi cukup termahsyur sampai di daerah kami” katanya.

Rombonganpun dipandu Ketua TP.PKK Langkat Hj. Nuraida dan jajarannya mengunjungi Besilam dan bersilaturrahim dengan Tuan Guru Besilam Syekh H. Hasyim Al-Syarwani.

Lalu rombongan bertolak ke Masjid Azizi dan melihat dari dekat pusara makam Pahlawan Nasional T. Amir Hamzah dan Masjid bersejarah kebanggaan Langkat.

“Terima kasih atas sambutan dan perjalanan yang menyenangkan sehingga menambah pengetahuan kami” kata Hj. Enny (JUL)

SUMUT

Notaris Akui Surat Perjanjian Thamrin-Rolel dengan Pengusaha TANJUNGBALAI Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tanjungbalai Sapri,SH mengakui dan membenarkan adanya surat perjanjian antara H Zulkifli Batubara dengan H Thamrin Munthe MHum dan Rolel Harahap. Bahkan surat bernomor 919/W/ Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynoor SI/VIII/2010 tertanggal yang diduga kuat turut menandatangani 9 agustus 2010 itu surat perjanjian itu sebagai saksi. sudah didaftarkan ke 2010 pada tanggal 9 Agustus Kementerian Hukum 2010. “Surat perjanjian itu dan Hak Asasi tidakl termasuk akta notaManusia (Kemenkum ries, melainkan didaftarkan agar punya kekuatan hukum, dan HAM) RI. “Surat perjanjian antara H Zulkifli Batubara dengan H Thamrin Munthe MHum dan Rolel Harahap tersebut benar ada, dan telah saya bukukan dan daftarkan di Kemenkum dan HAM RI dengan nomor: 919/W/SI/VIII/

karena termasuk akta di bawah tangan,”terang alumni FH UMSU Medan itu.

Lanjutnya lagi, surat perjanjian itu bukan termasuk akta notaris, karena mereka sendiri yang melakukan serta membuatnya tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Setelah surat perjanjian selesai diperbuat, lalu mereka mendatangi saya meminta agar surat perjanjian itu dibukukan dan didaftarkan di Kemenkum dan HAM. Soal kebenaran tentang orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut, termasuk saksi-saksinya, saya tidak tahu.

Yang mendatangi saya untuk meminta surat perjanjian itu dibukukan dan didaftarkan adalah orang kepercayaan H Zulkifli Batubara,” kata Sapri, saat ditemui di kantornya, Selasa (26/2).

Saat ditanya pengakuan Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynor SE yang membantah ikut menandatangani surat perjanjian tersebut sebagai saksi. Sapri mengaku kurang tahu. ”Kalau tentang kebenaran dari saksi-saksi sebagaimana tertera dalam surat perjanjian itu, saya kurang tahu.

Karena saya tidak ikut

dan dilibatkan dalam membuat perjanjian itu. Saya hanya diminta untuk membukukan dan mendaftarkan perjanjian itu di Depkumham sesuai tugas saya sebagai Notaris dan PPAT,” beber sang notaris terkesan menutup-nutupi.

Pada kesempatan itu, Sapri menginformasikan sebelum surat perjanjian mencuat ke publik, telah dibatalkan kedua belah pihak.

Hanya saja Sapri mengaku kurang tahu kapan dilakukan pembatalan. ”Mereka yang tahu sehingga fotokopi surat perjanjian tersebut bisa beredar di masyarakat dan media massa,” sebut Sapri mengakhiri.

Seperti telah diberitakan, memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya, Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe dan Rolel Harahap disebut-sebut telah ‘menjual’ Tanjungbalai kepada seorang cukong saat

masa Pemilukada 2010 lalu.

‘Penjualan’ Tanjungbalai tersebut dituangkan dalam surat perjanjian dan didaftarkan ke Notaris dan PPAT Sapri SH, nomor:919/W/SI/ VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010.

Dalam surat perjanjian yang dilengkapi materai Rp6.000 ini disebutkan, pengusaha akan memberikan bantuan moril dan materil kepada pasangan ThamrinRolel untuk memenangkan Pemilukada 2010.

Imbalannya, jika keduanya menang, pasangan ini memberikan kontribusi kepada si pengusaha yang isinya terdiri dari tujuh poin.

Di antaranya memberikan proyek bernilai miliaran rupiah setiap tahun anggaran, memberi jatah alokasi CPNS, menempatkan kerabat sang pengusaha sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Kualo dan melibatkan sang pengusaha dalam pengambilan keputusan strategis. (HER)

Kementerian Kelautan Siapkan Program Berbasis Industri BATUBARA - Kementerian Kelautan dan Perikanan kedepan menyiapkan program baru berbasis industri dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan. Selain melakukan pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan langsung. Tidak saja di bidang peralatan, akan tetapi kepada kelompok maupun peningkatan SDM memberikan sekolah gratis kepada anak nelayan.

"Ini kita lakukan mengingat masih banyak nelayan membutuhkan perhatian pemerintah," tukas Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sharif Cicip Sutardjo dalam pertemuan dengan masyarakat dan nelayan di halaman gedung peninggalan sejarah Istana Raja-Limalaras-Tanjungtiram-Kab Batubara, Sabtu (23/2).

Kunjungan kerja ke Batubara katanya sudah lama ditunggu untuk bertemu menyapa dan menyalami masyarakat. Selain berharap mendapatkan bantuan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.

Sedangkan tahun sebe-

BUPATI Batubara ketika menerima sertifakat bantuan Rp7,8 miliar lebih dari Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Sharif Cicip Sutardjo dalam kaitan kunjungan kerja ke Batubara. (SAH) lumnya lanjut Cicip, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan sebesar Rp 5 miliar.Sedangkan kali ini sebesar Rp 7,8 miliar lebih kepada Pemkab Batubara dan diterima langsung oleh Bupati H OK Arya Zulkarnain, SH, MM. Bantuan tersebut meliputi untuk pengadaan peri-

kanan tangkap 20 paket, Pump perikanan budi daya 31 paket, pengadaan sarana dan prasarana (pasar), pengadaan mesin pembuat es satu paket, pembuatan bangsal pengolaan satu paket, boat pengawasan dan 541 kartu nelayan.Selain itu diserahkan kartu nelayan dan diterima oleh Ruslan warga Du-

sun VIII Desa Bogak, Kec Tanjungtiram,tandasnya.

Bupati H OK Arya Zulkarnain, SH, MM bergelar datuk setia amanah menyambut baik kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan RI ke Batubara untuk bertatap muka dengan masyarakat nelayan sekaligus menyalurkan bantuan.

Di samping melihat langsung potensi dan kondisi wilayah yang berhadapan dengan Selat Malaka. Kepada masyarakat H.OK Arya berharap tidak hanya mengolah ikan asin dan teri Medan saja,namun dapat mengolah lebih jauh sehingga perlunya anak daerah di sekolahkan sampai ke Sidoarjo Jawa Timur yaitu STP Jakarta dan APS Sidoarjo.

Nelayan boleh berbangga karena menjadi sasaran bantuan.Apa lagi melihat potensi Kec Tanjungtiram merupakan hasil perikanan tangkap dan pengelolah ikan utama di Batubara."Di sini potensi laut cukup besar memilikki panjang garis pantai 62 km,"ujar OK Arya.1/3 dari jumlah penduduk Batubara turun ke laut sebagai nelayan.Pemkab Batubara telah berusaha membangun membantu sarana dan prasarana dibutuhkan sampai kepada masalah pendidikan.

"Ini modal utama kami bisa menyekolahkan anak nelayan ke Sidoarjo dalam upaya membenahi sektor perikanan nanti di Batubara," ujarnya. (SAH)

Walikota Hadiri Sosialisasi Pilgub/Wagubsu GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase, M.Sp menghadiri sosialisasi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang dilaksanankan di aula Samaeri Lantai 2 kantor Walikota Gunungsitoli, kemarin.

Turut hadir Wakil Walikota Gunungsitoli, Aroni Zendrato, Kapolres Nias, AKBP Mardiaz K Dwihananto, Dandim 0213/Nias, Kejari Gunungsitoli, Edi Sumarno, Ketua KPU Kota Gunungsitoli, Aroli Hulu, Ketua Panwaslu Kota Gu-

nungsitoli, Budi Alamsyah, Sekda Kota Gunungsitoli, Firman Harefa, para pejabat Lingkup Kota Gunungsitoli, Camat/Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala SMA/SMK se-kota Gunungsitoli, Tim Desk Pemerintahan Kota Gunungsitoli dan sejumlah undangan lainnya.

Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya mengatakan sosialisasi ini sangat penting menjelang Pilkada tanggal 7 Maret 2013 mendatang. Dan sesuai Keputusan KPU Povinsi Sumatera Utara No.

01/KPPS/KPU-Provsu-002/2012, maka provinsi Sumatera Utara akan mengadakan pesta demokrasi pada hari kamis tanggal 07 Maret 2013, dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 20132018.

Untuk persiapan itu, pemerintah Kota Gunungsitoli telah membentuk tuim Desk Pemilukada Kota Gunungsitoli dengan fungsi dan tugas sebagaimana tupoksinya.

Diharapkan kepada semua pihak

agar mengetahui informasi yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta mempersiapkan diri untuk menyongsong pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Usai sambutan Walikota Gunungsitoli, dilanjutkan dengan penyampaian sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli dan Ketua Panwaslu Kota Gunungsitoli. (YAGI)

Tak Puas Dengan Gusman, Sembilan Parpol Berubah Dukungan BINJAI - Peran partai politik di kota binjai merasa ketidak puasan dengan para calon Gubsu yang mereka dukungan. Akibatnya beberapa partai politik yang ada di kota binjai menggambil sikap tegas mengalihkan dukungannya. Dimana sebelumnya mendukung Gusmen (Gus Irawan-Soekirman) beralih kepada ESJA (Efendi Simbolon –Djumiran Abdi).

Pengalihan sikap ini mendapat perhatian dari masyarakat, sebab sembilan DPC Partai di Kota Binjai memutuskan untuk menarik dukungan dari Cagubsu Gusman.

Ke-9 Partai itu adalah Partai Barisan Nasional (Barnas) di ketuai Mah Boby Aziz.

Partai Merdeka di ketuai Drs Wahyu Pranata, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) di ke-

tuai Yuslan Siregar, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) di ketuai Amsar, Partai Pemuda Indonesia (PPI) diketuai Iskandar.

Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) diketuai P.Siagian,Partai Persatuan Daerah (PPD) diketuai M. Nababan, Partai Kedaulatan (PK) di ketuai Rahmat Hidayat dan Partai Nasional Indonesia (PNI) diketuai Sahrul. Kesembilan ketua partai ini mendeklarasikan dukungan kepada ESJA, Rabu pekan lalu di Wisma Malioboro Binjai.

Dalam sambutan, Kordinator 9partai tersebut Ahmad Yanda Lubis didampingi Mah Boby Aziz, Drs Wahyu Pranata,Yuslan Siregar menyampaikan melalui pertimbangan matang menarik

dukungannya dari Cagubsu Gusmen, dan kemudian diberikan kepada pasangan ESJA. Lebih lanjut Ahmad Yanda mengatakan Lubis program kerja, visi dan misi pasangan ESJA sangat jelas dan tegas melakukan perubahan nyata

dalam pembangunan Sumut ke depannya.

“Dukungan kepada ESJA bukan kepentingan politik dan uang, tetapi dalam rangka mendukung perwujudan Sumatera Utara berwarna (bersih,berwibawa,sejahtera dan berguna),” terang Boby.

Sementara itu, Ketua DPC Partai PDI-P Kota Binjai Bob Andika Mamana Sitepu SH sangat apresiasi atas dukungan yang diberikan,semoga dengan dukungan yang diberikan dapat bekerja sama dalam pemenangan pasangan ESJA. (SBR)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

SUMUT

RE Nainggolan: Kepulauan Nias Layak Jadi Provinsi GUNUNGSITOLI - Nias merupakan daerah cukup luar biasa karena mempunyai potensi alam yang indah. Jangankan jadi provinsi, dijadikan satu negara, Nias sudah memenuhi persyaratan.

Pernyataan itu disampaikan Cagubsu Dr. RE Nainggolan MM yang juga mantan Sekda Provsu ini saat menyampaikan sambutan pada acara pengukuhan

tim pemenangan dan deklarasi pasangan Cagubsu dan Cawagubsu Drs. H. Amri Tambunan dan RE Nainggoaln MM, di aula STT Sunderman, Jalan Pendidikan Kel. Ilir Kec, Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, belum lama ini.

Dikatakan, sebelum pemekaran Nias menjadi 3 kabupaten dan 1 kota, ia adalah salah seorang pejabat Provsu yang men-

PNS Asahan Diminta Jaga Netralitas di Pilgubsu KISARAN - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Asahan dalam menyambut pesta demokrasi di Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk tetap menjaga kenetralitasan, hal ini sering ditegasakan oleh Bupati Asahan, baik secara lisan maupun tertulis.

Bupati Asahan meminta Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Asahan untuk menyurati seluruh pengurus dan anggota Korpri di Asahan tetap netral di pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu). Korpri Asahan langsung menyurati seluruh ketua Korpri di unit masing-masing untuk diteruskan kepada seluruh PNS yang tersebar di Asahan sebanyak 8.236 orang.

“Sesuai intruksi dewan penasehat dan dewan pengurus, kita sudah menyurati

kepada seluruh anggota Korpri Asahan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam Pilgubsu,” kata Ketua Korpri Asahan, Mhd Sofyan Yoga, kemarin.

Ketua Korpri didampingi sekretaris Korpri, Rahman Halim menjelasakan anggota Korpri tidak boleh terlibat secara langsung dalam struktur tim kampanye, ataupun tim sukses. Namun anggota Korpri dapat mengunakan haknya sebagai pemilih.

PNS harus independen menunaikan tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat.

Artinya harus senantiasa menjadi perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara di tengah-tengah masyarakat. “PNS harus netral dan jangan lupa PNS juga memiliki hak memilih.” kata Ketua Korpri.(IN)

Ketua DPRD Minta KomisiKomisi Salurkan Aspirasi Masyarakat BATUBARA - Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi mengatakan terbentuknya komisi-komisi diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersahuti, sehingga kinerja anggota dewan dapat lebih baik lagi.

Hal ini disampaikannya pada rapat paripurna DPRD Batubara di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, kamis (28/2) yang membahas tentang pemilihan ketua, anggota komisi serta pembentukan badan legislasi (Baleg) dan badan kehormatan dewan (BKD).

Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi dihadiri anggota DPRD Batubara,Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM,Muspida,kepala dinas badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara.

Komisi A, Ketua Nafiar MSi, Wakil Ketua Edy Nor ST, anggota H.Darius SH.MH, Rizky Aryetta SST, Ahmad Badri, H.Sutan Sitompul, Ahmad Darwin ST, Sahlan SH, Syahrianto Damanik, Hj Nurjannah.

Komisi B, Ketua Efendi Tanjung, Wakil Ketua Mora

Muda Harahap, Sekretaris H.Sabarudin Lc. Anggota Suharto BA,Suryadi SE, Aminudin, Buyung SH, Panahatan Pandiangan, Paijan MS, Hamonangan Simatupang AMd, Poltak Saragih SH. Komisi C. Ketua Al Asyari SAg.Msi, Wakil Ketua Beni Pius Sianturi S.Kom, Sekretaris Ir Kristian Manurung.

Anggota H.Dazanul Fadli Saragih SAg, Suriyono ST. MSi, Drs Syahroni, Martoyo, Syahrial Guci SH. Badan legislasi (Baleg), Ketua Hj Nurjannah, Wakil Ketua Suharto BA, Sekretaris Jalaluddin S.Sos, Anggota Ahmad Badri, Syahrial Guci SH, Mora Muda Harahap, Hj Nurjannah, wakil Suharto BA, anggota H.Dazanul Fadli Saragih SAg,Edy Nor, H.Sabarudin Lc, Syahrianto Damanik, Panahatan Pandiangan, Rizky Aryetta SST, H.Sutan Sitompul, Nafiar SPd.MSi. Ketua BKD Syahrianto Damanik, Wakil Ketua Paijan, Sekretaris Jalaludin S. Sos, anggota Hamonangan Simatupang, Paijan dan Aminuddin.(SAH)

ESJA dan PDI-P Laksanakan Pengobatan Gratis SERBAJADI – Pasangan Cagubsu dan Cawagubsu Efendi Simbolon Djumiran Abdi (ESJA) bersama partai pengusng PDI-P, melaksanakan pengobatan gratis kepada masyarakat. Pengobatan gratis pada 26 Februari lalu dilangsungkan di Kec. Serbajadi Desa Pulau Gambar Dusun VI. Acara itu dihadiri Cawagub Drs. H. Jumiran Abdi, Ketua DPC Kab.Serdang Bedagai Charry Zulmi, Ketua PAC Serbajadi Rosita Br.Tarigan beserta tim relawan Kec. Serbajadi Berlin Sembiring beserta undangan lainnya.

Jumiran Abdi dalam sambutannya mengajak masyarakat kerjasama membangun Sumut ke depan. Kami sebagai Cagub dan cawagub siap membenahi birokrasi, termasuk menyelenggarakan pendidikan gratis,” ujarnya.

Pantauan KPK Pos di lapangan, sekitar 400 orang yang mengikuti pengobatan gratis. Namun ada satu warga yakni Nawiraji, yang tak bisa ditangani pada kegiatan itu, sehingga tim medis menyarakan kepada Ketua PDI-P untuk segera dirujuk ke Rumah Sakit Bandung Medan untuk mendapat pengobatan yang lebih intensif.

Rosita sebagai PAC PDIP Kec. Serbajadi mengungkapkan, pelaksanaan pengobatan gratis ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan manfaat positif dari program ESJA. Terkait warga yang harus dirujukke rumah sakit Bandung Medan, Rosita menyarakan untuk segera mengurs surat-surat dan dokumen yang dibutuhkan melalui pemerintahan setempat.

“Setelah itu segera sampaikan ke PAC. Serbajadi agar diurus ke Tim Esja,” ujarnya. (SP)

desak dan mendukung dilakukan pemekaran Nias. Bahkan, sebelum menjadi calon Wagubsu, RE yang juga mantan Bupati Tapanuli Utara ini menuturkan sudah memiliki komitmen maju sebagai calon gubenur.

Tetapi setelah mengikuti beberapa tes calon di salah satu partai, dirinya malah ditinggalakan pada detik-detik terak-

hir pendaftaran.

Itu membuat RE sempat mengurungkan niat maju pada Pilgubsu, tetapi atas desakan teman-teman dan petinggi partai Demokrat, dirinya akhirnya mau menjadi orang nomor 2 berpasangan dengan Amri Tambunan.

Ia dan Amri juga membuat kesepakatan jika terpilih jadi Gubsu dan Wagubsu, mereka akan

menempatkan pejabat secara professional dan berimbang.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Dr Jonny Allen Marbun menyampaikan partai Demokrat memilih Drs. H Amri Tambunan dan DR RE Nainggolan MM karena diaggap mampu membangun Sumut untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi

lainnya di Indonesia.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli Drs. Martinus Lase MSp menegaskan Demokrat Kota Gunungsitoli harus memenangkan pasangan AmriRE. “Tidak ada warna lain yang lebih tinggi selain warna biru sehingga Amri-RE harus menang,” katanya.

(YAGI)

PAC PP Bt.Kuis Siap Rapatkan Barisan Dukung Cagubsu Nomor Urut 5 BATANG KUIS - Caretaker Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Deli Serdang Rabu (27/02) melakukan ferivikasi PAC (Pimpinan Anak Cabang) PP Kecamatan Batang Kuis lewat pertemuan yang diadakan di kantor PAC PP Bt.Kuis, di Desa Sena Kec.Bt.Kuis Kab.Deli Serdang.

Ketua Caretaker MPC PP Deli Serdang Mbelgah Tarigan, didampingi wakil ketua H. Syahbuddin, Sodi Keliat, dan Sekretaris Mhd. Yahya Nasution, SE dihadapan ratusan kader dan pengurus PP Kec.Bt.Kuis menyebutkan, “seluruh Kader PP harus tetap bersatu mewujudkan tujuan organisasi, aktif dalam melakukan berbagai kegiatan dan patuh terhadap AD/ ART organisasi”, tegas Mbelgah.

Kataya lagi, bila ada kader PP kita yang tidak aktif maka SK kepengurusan atau anggota patut di bekukan, namun kalau untuk PAC PP Bt.Kuis saya lihat saat ini begitu kompak dan selalu merapatkan barisan dalam satu tujuan, dan ini harus terus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, jelas Mbelgah.

Ketua Caretaker MPC PP Deli Serdang dalam pertemuan itu juga mengingatkan kembali kepada pengurus PAC untuk menjalankan intruksi ketua MPW PP Sumut Anuar Shah, SE agar mendukung pasangan Cagubsu nomor 5 Gatot Pujo Nogroho dan Tengku Erry Nuradi (GANTENG) dan mengumpulkan masa anggota PP pada kampanye GANTENG hari Sabtu tanggal 02 Maret nanti.

Ketua Caretaker MPC PP Deli Serdang Mbelgah Tarigan dan Ketua PAC PP Bt.Kuis Warsito alias Anto Lembu foto bersama dengan ratusan kader PP sembari mengacung lima jari ke atas. (FOTO:KPK POS/DEDY Z) Ketua PAC PP Bt.Kuis Warsito alias Anto Lembu dalam pertemuan itu mengatakan, “syukur alhamdulillah sampai saat ini para kader PP Bt.Kuis tetap kompak dan selalu aktif menjalankan fungsi organisasi dan tetap turut terhadap AD/ ART organisasi, dan itu semua atas kerjasama yang baik antara ang-

gota dan pengurus, dan kini seluruh kader PP di Bt.Kuis siap satukan tekad dan merapatkan barisan mendukung Cagubsu GANTENG nomor urut 5, dan kami siap berusaha mengumpulkan masa PP sebanyak-banyaknya dalam kampanye nanti”, jelas Warsito.

Usai pertemuan tersebut, pengu-

rus Caretaker MPC PP Deli Serdang memberi salam hangat kepada ratusan kader PP Bt.Kuis yang terlihat hadir begitu antusias dan semangat, kemudian foto bersama sambil mengangkat tangan dan mengacungkan lima jari sebagai tanda dukungan terhadap Cagubsu nomor urut 5. (DIZ)

KETUA DPRD LANGKAT :

Legislatif dan Eksekutif Patuhi Aturan Perjalanan Dinas LANGKAT - Ketua DPRD Langkat H. Rudi Hartono Bangun, SE, M.AP. mengingatkan semua anggota dewan dan pejabat Pemkab Langkat agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/ PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Demikian disampaikan saat Rapat Badan Musyawarah (Banmus) beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Gedung DPRD Langkat beberapa waktu yang lalu.

Seperti yang termaktub dalam pasal 1 Peraturan Menteri tersebut, yang dimaksud

perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Pada pasal 3 disebutkan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, yaitu hanya untuk kepentingan sangat tinggi dan prioritas berkaitan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi penggunaan belanja negara dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan.

Lebih lanjut Rudi

mengharapkan legislatif dan eksekutif mentaati dan mempedomani peraturan yang ada agar kesemrawutan administrasi keuangan di Sekretariat Pemkab dan Sekretariat Dewan tidak terulang kembali. Dalam aturan baru tersebut pemberian biaya perjalanan dinas tidak lagi dengan sistem lumpsum atau uang yang dibayarkan sekaligus. Tapi dengan sistem “at cost” atau biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran sah.

Banyak pejabat Pemkab Langkat dan Anggota DPRD mengembalikan uang yang telah terlanjur dipakainya, Tapi itu bukan karena korupsi, melainkan karena ketidak mengertian

dengan peraturan administrasi keuangan yang baru. Sebagai contoh Permendagri No. 16 Tahun 2013 yang mengatur sesuatu biaya berkaitan perjalanan dinas dibayar riil.

Ini baru diterima Sekretariat DPRD Langkat dari Jakarta pada 20 Februari 2013. Padahal, Permendagri No. 16/2013 tersebut telah diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2013. Akibatnya anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Langkat kerepotan menyesuaikan laporan keuangannya dengan peraturan Permendagri No. 16/ 2013 tersebut.

“Kita semua harus taat hukum.

Tunjukan bahwa Langkat adalah Kabupaten yang tertib hukum,” ucap Rudi Bangun.(Jul/A)

Pemkab Sergai Sosialisasi Perpres No 70 Tahun 2012 PANTAI CERMIN - Pelaksanaan barang/jasa pemerintah sampai saat ini masih banyak yang harus dibenahi. Selain proses pengadaan barang/jasa yang cukup memakan waktu, lemahnya daya saing nasional dan tata kelola pengadaan pengadaan yang kurang baik menyebabkan direvisi kembali peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) mengadakan sosialisasi dan pelatihan Perpres Nomor 70 tahun 2012 serta ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang secara resmi dibuka Plh. Bupati Drs. H. Haris Fadillah MSi bertempat di aula Theme Park Resort Pantai Cermin, Senin (25/2).

Dalam arahannya Plh. Bupati Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang dibiayai dengan APBN/APBD memerlukan pengawasan dan pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak agar pelaksanakan pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara transparan, akuntabel dan profesional, ujar Plh. Bupati H. Haris Fadillah.

Agar penggunaan keuangan negara berjalan

lebih efisien, efektif dan tepat guna, dihimbau kepada para peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Sehingga menghasilkan tenaga pengadaan barang/jasa pemerintah yang memiliki pemahaman dan keterampilan serta integritas sebagai media peningkatan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaran pengadaan barang/jasa secara berkelanjutan, pungkas Plh. Bupati

Sergai.

Acara yang dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 25 sampai 27 Februari 2012 ini diikuti 100 PNS dari seluruh SKPD se-Sergai.

Sebagai narasumber pada sosialisasi dan pelatihan ini Ir. Zulhenny Darwin dari Kasubbid Pelayanan Sanggah LKPP dan Ahmad Ferry Tanjung SH MKn dari Badan Diklat Keuangan Medan.(ARM)

SEMATKAN - Plh. Bupati Sergai secara simbolis menyematkan tanda peserta sosialisasi dan pelatihan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 serta ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah di jajaran Kabupaten Sergai. PHOTO: ARM

10

KPK POS E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

Status Kolam Renang Paradiso Dipertanyakan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM akan melihat status kepemilikan Kolam Renang Paradiso di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota Medan. Artinya, orang nomor satu di Pemko Medan ini ingin mengetahui siapa sebenarnya pemilik kolam renang yang merupakan hasil peninggalan sejarah Kesultanan Deli. Hal itu

dilakukan karena di tempat pemandian yang masuk dalam cagar budaya Kota Medan ini kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak terawat dengan baik.

“Saya ingin memperjelas status kepemilikan Kolam Renang Paradiso. Siapa pemilik yang sebenarnya, apakah Pemko Medan, Kesultanan Deli maupun pihak ketiga. Inilah yang harus kita

luruskan. Sebab, tempat ini saya lihat tidak tertata dengan baik. Padahal lokasinya tepat di tengah kota dan termasuk salah satu ikon Kota Medan,” kata Wali Kota ketika meninjau Kolam Renang Paradiso, Rabu.

Atas dasar itulah, tegas Wali Kota, siapapun nantinya yang menjadi pemilik Kolam Renang Paradiso secara sah, maka tempat yang dulunya

digunakan sebagai lokasi peristirahatan dan pemandian pihak Kesultanan Deli itu harus dirawat dan ditata dengan sebaik-baiknya demi kepentingan seluruh masyarakat.

Itu sebabnya dalam peninjauan yang dilakukan, Wali Kota sempat mencari informasi terkait kepemilikan Kolam Renang Paradiso dari salah seorang pria paro baya

yang mengaku sebagai pengawas tempat tersebut.

Selain itu Wali Kota juga melihat langsung kondisi kolam renang yang dulunya sempat menjadi salah satu tempat rekreasi paling primadona bagi warga Kota Medan tersebut. Selain konstruksi bangunan yang banyak membutuhkan perawatan, fasilitas pendukungnya juga sudah berusakan.

“Jadi tempat ini harus dirawat agar nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Hal ini penting agar para generasi muda mengetahui bahwa tempat ini merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di Kota Medan. Dalam upaya melestarikan tempat ini, maka kita harus tahu siapa sebenarnya pemilik Kolam renang Paradiso,”ungkapnya. (VIN)

Periksa Izin Bangunan di DAS Sungai Berderah MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan diperintahkan untuk segera memeriksa izin bangunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Berderah mulai hilir sampai hulu. Jika terbukti tidak memiliki izin, maka bangunan harus dibongkar.

Sebab, kehadiran bangunan-bangunan tersebut menyebabkan terjadinya penyempitan sungai. Akibatnya ketika hujan deras turun, sungai tidak mampu menampung debit air sehingga meluap dan menggenangi rumah warga di sekitar sungai.

“Kita melihat Sungai Berderah mengalami penyempitan, tidak ada lagi DAS di sini. Saya minta pertanggungjawaban Dinas TRTB Kota Medan untuk menjelaskannya kepada saya mengapa bisa masyarakat maupun mengembang mem-

bangung di DAS Sungai Berderah. Kalau tidak ada izin, harus dibongkar. Sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak ada izin dan memiliki sertifikat sah harus dibongkar,” tegas Wali Kota ketika meninjau Sungai Berderah di Jalan Asrama Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetia, Selasa.

Untuk itu Wali Kota akan segera membentuk tim yang ditugaskan melebarkan Sungai Berderah. Pelebaran yang akan dilakukan mulai dari hilir sampai hulu.

Menurut Wali Kota, langkah ini dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Medan bukan kepentingan pribadi dirinya. “Jadi saya minta kepada saudara-saudara pengembang, jangan asal membangun. Pikirkanlah lingkungan sekitarnya, bagaimana jika hujan turun apakah terjadi banjir atau

Bawa Shabu Pelayan K afe Masuk Rekomendasi Camat Tamora Bui SEI RAMPAH - Umi Kalsum alias Brenda (26), pelayan kafe warga Dusun II Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Sergai, Selasa sekitar pukul 17.00 WIB ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Sergai karena membawa barang haram jenis sabu.

Tersangka diciduk di Jalan Negara Desa Firdaus dekat salah satu SPBU. Dari tangan Brenda petugas mendapati sabu dibungkus plastik. Telepon gengam (HP) tersangka juga turut disita.

Kapolres Sergai melalui Kasubbag Humas AKP ZN Siregar menerangkan, Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Hendra menerima Informasi dari tokoh masyarakat bahwa tersangka diduga sebagai pemakai/kurir Narkoba.

Setelah menerima informasi tersebut, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Kaur Bin Ops Narkoba IPDA A Haidir Harahap SSos bersama personilnya Brigadir MHD Arifin Siagian menindak lanjuti Informasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan terhadap tersangka.

Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Brenda yang memiliki sabu di Jalan Negara Dusun Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, tepatnya didekat SPBU Firdaus. Dari tangan tersangka disita satu kantung plastik berisi sabu.

"Saat ini tersangka dan barang bukti diamankan Sat Narkoba Polres Sergai guna proses penyidikan dan pengembangan selanjutnya," jelas ZN Siregar.

Pelaku diancam hukuman minimal 4 tahun & maksimal 9 tahun penjara karena melanggar Pasal Narkotika Pasal 114 ayat 1 Sub pasal 112 (1) UURI No.35 thn 2009.

Dengan sengaja memiliki, menyimpan, memperjual belikan, memperdagangkan, bahan narkotika yang bukan hasil tanaman tanpa izin yang sah.(ARM)

wa itu disebutkan bahwa, pemohon (Bhatara Moedared) bersedia tidak akan membangun sebelum dikeluarkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan. Pemohon juga bersedia memasang plank IMB apabila surat IMB diterbitkan dan saat akan dimulainya pekerjaan.

Ternyata, isi beberapa poin tersebut memang sudah dilanggar pihak Direksi PTPNII dari awal. Bahkan Camat Tanjung Morawa serta Trantib Tg.Morawa E. Sihombing menyadari bahwa tembok yang dimaksud tersebut sudah terlebih dahulu selesai dibangun dan telah nyata melanggar Perda, namun rekomendasi tetap dikeluarkan.

Informasi selanjutnya tentang apakah Pemkab Deli Serdang melalui Dinas Cipta Karya berdasarkan rekomendasi itu telah mengeluarkan surat IMB tersebut kepada Bhatara Moeda atau belum?, hingga kini KPK Pos belum berhasil mencari tahu.

Camat Tg.Morawa yang ingin dikonfirmasi KPK Pos di kantornya, Rabu (27/2) tidak berada ditempat. Bahkan saat dihubungi melalui ponsel tidak diangkat dan di SMS (pesan singkat) tidak ada balasan. (DIZ)

Kekerasan Terhadap Anak di Medan dan DS Tinggi MEDAN - Anak masih menjadi kelompok yang rentan dari tindak kekerasan.

Pasalnya, berdasarkan catatan Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) sepanjang tahun 2012 tercatat ada 218 anak menjadi korban tindak kekerasan, pencabulan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya di Sumatera Utara.

“Dari data itu, Kota Medan merupakan daerah tertinggi terjadinya tindak

Wali Kota segera mengambil tindakan sehingga kawasan tempat mereka tidak digenangi air lagi.

“Ketinggian air sampai sepinggang orang dewasa.

Akibatnya, kawasan ini terputus karena tidak dapat dilalui, termasuk kenderaan roda empat. Bagaimana tidak banjir, sebab sungai mengecil dan ada bangunan di atas sungai,” papar salah seorang warga yang mengaku bernama H Sinaga dengan raut muka memelas.

Setelah mendengar keluhan warga dan menyaksikan langsung penyempitan sungai, Wali Kota selanjutnya memerintahkan Dinas TRTB untuk segera turun ke lapangan hari itu juga guna mengecek izin bangunan di sepanjang DAS. Sebab, dia ingin action dilakukan secepatnya agar rumah warga sekitar tidak lagi digenangi air. (VIN)

Garis Polisi di Daerah Rawan Bencana

Menyalah TAMORA - Pemerintah tingkat Kecamatan Tanjung Morawa yang berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang kini telah mewujudkan budaya tidak jujur dengan mengeluarkan surat rekomendasi aneh dan menyalah.

Berdasarkan data yang diperoleh KPK Pos di lapangan, surat rekomendasi yang ditandatangani Camat Tanjung Morawa tertanggal 30 Januari 2013 nomor 503/10 tentang permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan An. Bhatara Moeda Nasution, terlihat sudah tidak sesuai aturan.

Camat Tanjung Morawa Drs. Zainal Abidin Hutagalung menujukan surat tersebut kepada Bupati Deli Serdang c/q Kepala Dinas Cipta Karya Kab.Deli Serdang untuk kepentingan sdr. Bathara Moeda Nasution selaku Direksi Utama PTPN-II Tg.Morawa yang ingin mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan pagar tembok di sekeliling Kandir PTPN-II. Namun anehnya, rekomendasi tersebut dilakukan terhadap bangunan pagar tembok PTPN-II yang sudah selesai dibangun permanen pada tahun 2012 lalu. Padahal beberapa poin dalam surat rekomendasi Camat Tg.mora-

tidak!,” tegasnya.

Begitu tiba di lokasi, Wali Kota didampingi Asisten Pemerintahan Drs Musaddat Nasution, Kepala Bappeda Drs Zulkarnain MSi, Camat Medan Petisah Arrahman Pane dan Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP langsung menyusuri pinggiran Sungai Berderah persis di depan kantor perkebunan.

Selain melihat terjadinya penyempitan, di atas sungai juga berdiri bangunan. Akibatnya, begitu hujan turun maka arus air tertahan oleh bangunan tersebut.

Pemandangan itu sontak membuat wajah Wali Kota memerah lantaran menahan amarah. Apalagi setelah salah seorang warga setempat mengungkapkan, kawasan itu acapkali digenangi air apabila hujan deras turun.

Karenanya, dia mewakili warga sekitar berharap agar

TAPUT - Untuk mencegah terjadi kecelakaan di daerah rawan longsor dan bencana, Polres Tapanuli Utara memasang garis polisi di daerah-daerah rawan lalin.

Garis Polisi itu terutama dipasang di Jalinsum yang rusak atau tergerus air selama musim hujan tiba di wilayah Polres Taput. Pemasangan garis Polisi ini dilakukan atas perintas Kapolres Taput AKBP IKG Wijatmika SIK, yang tidak menginginkan di wilayahnya terjadi korban kecelakaan lalin.

Sementara itu Kapolres juga mengingatkanagar para pengemudi memperhatikan rambu-rambu lalin.

Pantauan awak koran ini, sejumlah Jalinsum di wilayah Taput banyak yang rusak dan tergerus air, sehingga sangat mudah terjadi longsor. Namun demikian, hingga berita ini naik cetak belum ada upaya perbaikan yang dilakukan.

Kepala UPT Bina Marga Tarutung ketika hendak diklarifikasi, sedang tidak berada ditempat. "Masalah jalan yang rusak tanyakan saja kepada Kepala UPT," saran seorang pegawai yang ditemui di kantor Bina Marga Tarutung.

Sementara itu, Ketua LSM LPK RI Tapanuli Utara Fulkan Tampubolon, mengharapkan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala UPT Masing-masing kabupaten/ kota agar memperhatikan jalan yang rusak. "Kita harapkan jangan sampai memakan korban jiwa baru diperbaiki," ujar Tampubolon. (SLBT)

GARIS POLISI - Seorang petugas Satlantas Polres Taput sedang memasang garis Polisi di daerah rawan kecelakaan. (KPK POS/SLBT)

kekerasan terhadap anak mencapai 72 korban, disusul Kabupaten Deli Serdang 29 korban dan Serdang Bedagai,” sebut Staf Divisi Anak dan Perempuan YPI, Mitra Lubis SH, Kamis.

Ditinjau dari pelaku, kata Mitra, ada 63 orang yang tidak dikenal merupakan pelaku kekerasan terhadap anak, kemudian pacar sebanyak 38 orang dan tetangga 30 orang. Untuk tingkat pendidikan, kata Mitra, tingkat SMA mencapai 74 korban, SMP 66 korban dan SD 36 korban. ”Usia yang paling rentan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dominan di usia 15-16 tahun mencapai 60 korban dan usia 17-18 tahun mencapai 56 korban,” ujarnya.

Mitra meyakini, kasus kekerasan yang menimpa anak masih sangat banyak dan tidak terungkap ke permukaan. Hal ini, katanya, tentu saja sangat mengkhawatirkan bahkan mengerikan, karena menimpa anak-anak yang notabenenya generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

ARAHAN - Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arip Budiman saat memberikan arahan.(KPK POS/ARM)

Kapolres Sergai Ajak Semua Pihak Jaga Situasi Kondusif SERGAI - Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arip Budiman SIK MH mengajak semua pihak baik tokoh Agama, Masyarakat dan Adat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka Pilgubsu 2013.

Ajakan tersebut disampaikan pada tatap muka jajaran Polres Sergai dengan para tokoh, Senin, di Aula Polres Sergai. Hadir juga Dandim 0204 Deli Serdang Letkol (Arh) Syaepul Mukti Ginanjar SIP, TNI, SKPD, Pengusaha, pihak Kajari Sergai, OKP, KNPI, KBPPP, KPU, dan Panwaslu.

Dalam sambutannya Kapolres memaparkan bahwasanya TPS Sergai terbagi dua daerah. Pertama, daerah Wilayah Hukum Polres Tebing Tinggi dan Wilayah Hukum Polres Serdang Bedagai yang terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduknya 512.494 Jiwa, dan jumlah Pemilih 331.774 jiwa, jumlah TPS 849, jumlah PPK 12, jumlah PPS 117 dan jumlah personil pengamanan dalam Pilkada Gubsu sebanyak 413 personil Polri dan TNI sebanyak 31 personil, Hansip/Linmas 1.700 orang. Jumlah kekuatan seluruhnya 2.144 Personil.

Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan berdasarkan Undang-

“Negara memiliki tanggungjawab penuh untuk menjamin kesejahteraan dan melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak-hak anak,” ungkap Mitra Sebagaimana amanat UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sambung Mitra, negara harus menjamin hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi setiap anak.

“Sudah begitu banyak undangundang beserta turunannya yang mencantumkan dan mengatur hak-hak anak, akan tetapi kenyataannya semakin banyak pula ditemukan anak yang berkonflik dengan hokum. Hal ini tentu saja mengundang pertanyaan kita semua, mengapa ini bisa terjadi pada generasi muda kita,” ujar Mitra mempertanyakan.

Kasus-kasus pencabulan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, eksploitasi, trafiking dan lainnya yang banyak menimpa anak-anak, tambah Mitra, harus segera dituntaskan dan menghukum pelakunya semaksimal

undang Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia.

Kemudian sesuai hasil Rapat Koordinasi Karo Ops Polda Sumut dengan para Kabag Ops sejajaran11 Oktober 2012 tentang kesiapan pengamanan dan pengajuan rencana kebutuhan anggaran pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Utara Tahun 2013 di wilayah hukum Polda Sumut.

Sementara itu Dandim 0204 Deli Serdang Letkol Syaepul Mukti Ginanjar, dengan tegas menyatakan, siapa pun yang terpilih dan yang tidak terpilih kita masih saudara dan apapun warnanya merah, putih, hitam, kuning, hijau, biru No 1, 2, 3, 4, 5 kita saling menghormati.

Ditempat yang sama tokoh masyarakat Halim menyebutkan, untuk pesta demokrasi Pilkada Gubsu tahun ini dia yakin berjalan dengan baik. Pesta demokrasi ini harus dinikmati dengan baik jangan karena ada lain pilihan kita menjadi kurang baik.

"Saya meminta kepada KPU sebagai wasit/juri dalam pertandingan diminta supaya adil. Apabila kurang adil akan menjadi rentan konflik begitu juga kepada Panwaslu," ujarnya.

mungkin, sehingga akan memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang yang mempunyai niat jahat, jangan sampai ada tebang pilih.

Sedang untuk anak sebagai pelaku, penanganannya diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan terbaru yakni UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistei Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan nantinya. “Dengan adanya undang undang ini, anak sebagai pelaku tetap mendapatkan pembinaan mental dan emosional agar dapat berkembang secara wajar,” harapnya.

Artinya, lanjut Mitra, pada tahun 2013 ini, harapan besar diletakkan pada semua elemen di atas agar tetap mengenali dan memenuhi tugastugasnya dalam mengawal perlindungan anak. “Karena kegagalan melindungi anak-anak akan mengancam pembangunan nasional dan menimbulkan efek negatif bagi kelanjutan cita-cita bangsa dan negara ini,”pungkasnya. (REL)

(ARM)

11

KPK POS E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

KRIMINAL

Pelihara Keamanan Demi Kelangsungan Pembangunan

Satpam SMA Mitra Inalum Tewas Dianiaya Perampok BATUBARA - Dua Satpam SMA Mitra Inalum, Kecamatan Sei Suka Batubara, dianiaya perampok, Rabu dinihari. Akibatnya seorang tewas dan seorang kritis. Korban yang tewas, Suradi (50), warga Desa Berohol Kecamatan Sei Suka.

Yang kritis, Safrizal (36), asal Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih.

Kepala SMA Mitra Inalum Drs M Nur MM saat dihubungi di kantornya mengaku adanya peristiwa tersebut.

Sekitar pukul 04.00 WIB, M Nur dihubungi Satpam SMA Negeri yang berdekatan, tentang adanya jeritan minta tolong dari komplek SMA Mitra.

Ketika sampai di sekolah, M Nur menyaksikan dua Satpam sudah terkapar di lantai tempat mereka selama ini bertugas.

Suradi tewas setelah bagian pelipis dan mulutnya luka parah diduga dipukul dengan benda keras. Sedangkan Safrizal sebelumnya sempat tidak sadarkan diri, juga mengalami luka di bagian kepala dan muka.

Safrizal kemudian dibawa ke RS PT Inalum di Tanjung Gading. Siangnya sadarkan diri, sedangkan Suradi diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan.

Setelah diselidiki, pintu belakang SMA Mitra rusak. Diduga dari pintu belakang itulah perampok yang ditaksir sekitar lima orang tersebut masuk ke komplek sekolah. Kemudian memukul dua Satpam yang dalam kondisi mengantuk, sambil merebahkan kepalanya ke meja, sekitar pukul 03.00 WIB. Perampok kemudian merusak pintu ruang Tata Usaha, ruang Kepala Sekolah dan ruang pimpinan Yayasan. Semua arsip di ruang Tata Usaha berserakan. Sedangkan di ruang kepala sekolah dan pimpinan Yayasan, kursi dan meja juga centang

perenang. Dari ruang Tata Usaha, perampok melarikan lima Laptop baru dan lama nilainya Rp16 juta.

Demikian juiga uang recehan hasil fotokopi sekitar Rp800 ribu turut hilang dilarikan perampok.

Diduga perampok menggunakan linggis merusak ketiga pintu ruang Tata Usaha, Kepala Sekolah dan pimpinan Yayasan di lantai satu komplek SMA Mitra Inalum itu.

M Nur juga mengatakan, satu unit sepeda motor milik Suradi yang juga turut dilarikan penjahat ditemukan di kawasan Desa Berohol. Diduga kehabisan minyak, sehingga penjahat meninggalkan sepeda motor korban.

"Karenanya kuat dugaan, pelaku tidak orang jauh," ucapnya.

Sementara Kapolsek Indrapura AKP Ramlan Siagian saat dihubungi terpisah mengaku adanya peristiwa tersebut. Satu helai kain sarung diduga milik perampok tertinggal di komplek sekolah disita. Sedangkan pelaku dalam pelacakan petugas.

(SAHREL)

Tingkat Perampokan di Labuhanbatu Tinggi RANTAUPRAPAT - Kapoldasu Irjend Kapoldasu Irjen (Pol) Drs H Wisjnu Amat Sastro SH didampingi Kapolres Labuhanbatu Labuhanbatu, AKBP Hirbak Wahyu Setiawan, meresmikan gedung TMC (Traffic Media Center) atau pusat manajemen lalu lintas Polres Labuhanbatu.

Peresmian ditandai dengan pelepasan selubung papan nama dan penguntingan pita Gedung TMC, Komplek Mapolres Labuhanbatu, Rabu.

Kapoldasu mengatakan, TMC ini merupakan satu-satunya yang ada di kabupaten/kota se-Sumatera Utara diluar milik Dirlantas Poldasu. “Oleh sebab itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIK dan Bupati Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan yang telah bersinergi membangun TMC ini”, kata Kapoldasu Selain meresmikan Gedung TMC, Kapoldasu juga melihat secara langsung kesiapan Jajaran Polres Labuhanbatu dalam mengamankan pelaksanaan Pilgubsu tanggal 7 Maret 2013 mendatang. “Dalam hal pengamanan tindak kejahatan dan pengaturan lalu lintas kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan personel kita yang terbatas di lapangan, tetapi harus didukung oleh teknologi,” ujarnya.

Dikatakannya, Labuhanbatu merupakan daerah tertinggi tingkat kejahatannya khususnya perampokan. Ini dapat dimengerti, karena daerah ini merupakan daerah yang makmur. Oleh sebab itu kami berharap masalah Kamtibmas jangan diserahkan sepenuhnya kepada Polri, tetapi dibutuhkan sinergisitas dan bantuan seluruh elemen masyarakat.

“Kami minta Kapolres untuk menciptakan Kamtibmas di daerah Labuhanbatu Raya agar menimbulkan kenyamanan investor dapat berinvestasi di daerah ini yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

PERESMIAN - Kapoldasu Irjen Pol Drs H Wisjnu Amat Sastro SH didampingi Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dan Kapolres AKBP Hirbak Wahyu Setiawan SIK menandatangani prasasti tanda diresmikannya pengoperasian Gedung TMC Polres Labuhanbatu. (KPK POS/HAH) pula,” pinta Wisjnu Amat Sastro.

Kapoldasu berharap gedung dan peralatan TMC tersebut dapat dirawat dengan baik. “Kita gampang membangun, tetapi tidak pandai merawatnya. Gedung ini dibangun dari uang rakyat, jangan sampai setelah diresmikannya TMC ini pelayanan malah tidak semakin baik,” tegasnya.

Bupati Labuhanbatu Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD yang didampingi Bupati Labura dan Labusel dalam sambutannya mengatakan, tingkat Lakalantas tahun 2013 sekitar 500 jiwa. Ini membuat kita miris, oleh sebab itu kami sangat mendukung program TMC yang dilakukan oleh Polres Labuhanbatu.

Dikatakannya, bantuan yang diberikan Pemkab Labuhanbatu tentunya tidaklah maksimal dalam pengadaan peralatan TMC ini disebabkan anggaran yang terbatas.

Sementara itu Kapolres AKBP

Hirbak Wahyu Setiawan SIK mengatakan, latar belakang dibangunnya TMC tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi wilayah kerja Polres Labuhanbatu yang begitu luas meliputi 3 kabupaten, sementara itu kondisi personel Polres Labuhanbatu sangat terbatas.

Disamping itu, kata Hirbak, perintah Kapolda agar setiap Kapolres dapat bekerja sama dan membantu Bupati dalam membangun daerah, khususnya dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif membuat kami terpacu untuk membangun TMC ini.

“Ancaman keamanan sebagai daerah penyangga Sumut yang berbatasan langsung dengan Riau tentu menimbulkan angka kriminalitas yang cukup tinggi berupa pencurian dengan kekerasan membuat jajaran Polres Labuhanbatu terus berupaya meningkatkan sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat di daerah ini,”katanya. (HAH)

Rizky Dianiaya Kelompok Geng Motor DELI TUA - Rizky Wijaya Tarigan (25) warga Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor, bersama dua temannya dianiaya geng motor di Jalan AH Nasution Medan, Jumat lalu. Ketiga korban menderita luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit.

Menurut keterangan diperoleh KPK Pos, pada Jumat petang pekan lalu, Rizky menerima telepon dari seseorang mengaku bernama Arif. Dalam percakapan telepon itu, Arif meminta agar Rizky datang ke Jalan AH Nasution untuk satu keperluan.

Menerima tawaran itu, Rizky kemudian bersama temannya Isak Putra

Silalahi dan Dedy Michael mendatangi lokasi yang ditetapkan Arif. Namun, tidak diketahui apa penyebabnya, setiba di lokasi Rizky dan dua temannya (Isak dan Dedy) langsung dianiaya sekawanan pria yang selama ini diketahui sebagai kelompok geng motor.

Satu diantara pelaku pengeroyokan diketahui Rizky bernama Rizal.

Akibat penganiayaan itu, Rizky dan kedua temannya menderita luka-luka.

Bagian muka lemban dan bagian pinggang nyeri, akibat dipukul dengan besi.

Setelah peristiwa ini, keesokan harinya, Sabtu, Rizky dan kedua temannya membuat pengaduan ke Pol-

SUMUT

sek Delitua.

Para tersangka kemudian diketahui masing-masing Suparayetno alias Nano (17) warga jalan Karya Bakti, Bayu Wahana aliasBbayu (17) warga jalan Karya Bakti, Mai Rizal Tanjung alias Rizal Ami (17) warga jalan Karya Bakri. Ketiga tersangka diketahui adalah kelompok geng motor dari SKM (Skandal Kota Medan).

Kapolsek Delitua AKP B Marpaung didampingi Kanit Reskrim Semion Sembiring membenarkan penangkapan ke tiga tersangka dan dua tersangka masih dilakukan pencarian.

(CERIA)

BATUBARA - Kabupaten Batubara memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan dan harus didukung demi kemajuan daerah. Di samping memelihara persatuan dan kesatuan antar sesama dalam menciptakan keamanan menjelang Pilgubsu.

Kapoldasu Irjend Wisjnu Amat Sastro SH mengatakan itu dalam kunjungan silaturrahmi sekaligus melihat kondisi keamanan di jajarannya menjelang Pilgubsu di Batubara, Kamis (28/2). "Kekayaan alam Batubara ini kita ketahui sebagaimana disampaikan Bupati H OK Arya Zulkarnain SH MM dalam paparannya sekilas pembangunan dilaksanakan maupun dalam perencanaan," ujarnya.

Kemajuan Batubara ini diakuinya tidak dapat dilihat dalam waktu cepat, melainkan memakan waktu panjang, minimal dalam jangka lima tahun pondasi didirikan baru terlihat. Seperti pengembangan Pelabuhan Global Hub direncanakan. Sehingga perlu diberikan dukungan. Di samping memelihara keamanan agar apa yang direncanakan berjalan baik.

"Ini semua dapat berjalan tidak terlepas adanya kerja sama dari semua pihak

maupun masyarakat baik di sisi keamanan,"ucapnya.

Terkait lahan dibutuhkan dalam pembangunan untuk selalu waspada agar tidak bermasalah baik itu untuk pertapakan perkantoran. Termasuk rencana pembangunan Polres Batubara sebelum dilakukan langkah sementara dilakukan pembenahan Mapolsek Lima Puluh sebagai mendukung kerja porsonel diturunkan.

Dalam kaitan Pilgubsu 7 Maret 2013 lanjut Kapoldasu, 16 ribu personel telah disiapkan untuk mengamankan jalannya Pemilu. Sedangkan Cagubsu/Cawagubsu untuk selalu mengingatkan timnya melakukan kampanye secara tertib.

Sebelumnya Bupati Batubara memaparkan sekilas potensi dan kondisi wilayah. Termasuk perjalanan pembangunan yang dilaksanakan maupun dalam rencana.Kedatangan Kapoldasu beserta Ketua Bhayangkari dan rombongan selain disambut bupati juga Ketua TP PKK, Hj Khadijah Arya, SE,Ketua DPRD, Selamat Arifin, SE MSi dan sejumlah Kepala SKPD di rumah dinas Bupati Batubara di Komplek Perumahan Kebun Tanah Itam Ulu (TIU), Kec Lima Puluh. (SAHREL)

Hati-hati Berlangganan Siaran Televisi Prabayar SINGKIL - Sejumlah pelanggan televisi prabayar di Aceh Singkil, akhir-akhir ini mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh pengelola hak siar. Pasalnya, sejumlah chanel favorit yang selama ini muncul diawal mereka berlanggan, tiba-tiba saja menghilang dari layar kaca televisi.

Padahal, mereka sudah membayar mahal untuk itu.

"Awal berlangganan, kita bisa menonton enam puluh siaran stasiun televisi dalam dan luar negeri. Tapi setelah enam bulan, hanya tinggal empat puluh lima stasiun, yang lain hilang," keluh Erwin, warga Singkil, yang mengaku harus membayar biaya berlangganan Rp90 hingga Rp135 ribu perbulannya untuk perusahaan televisi prabayar bernama Top TV. Demikian juga Firman, yang mengaku berlangganan dengan perusahaan televisi prabayar Ok Vision, juga mengalami nasib yang sama.

"Saya mau berlangganan karena ada chanel olah raga dari mancanegara yang live setiap hari, tapi setelah tiga bulan siaran Eurosport, Fox Chanel dan HBO Sport justru menghilang. Alasannya, kalau mau nambah Rp45 ribu lagi baru bisa. Padahal dalam perjanjian, tidak ada klausul seperti itu," kata Firman, yang mengaku sudah tidak lagi berlangganan karena merasa diperas oleh perusahaan televisi pra bayar tersebut.

Menurut informasi yang diterima KPK Pos, kasus ini tidak hanya menimpa dua pelanggan tersebut. Diduga, ribuan warga di Aceh Singkil, dan juga daerah lainnya kemungkinan mengalami nasib yang sama. Tidak ada informasi, adanya upaya untuk membawa kasus berbau penipuan ini ke pihak berwajib. Kebanyakan pelanggan, justru lebih memilih untuk tidak berlangganan walau merasa dikerjain oleh perusahaan televisi prabayar tersebut. (AZT)

Dua Remaja Terlibat Narkoba Ditangkap ACEH TAMIANG - Sat Narkoba Polres Kabupaten Aceh Tamiang menangkap dua orang remaja diduga terlibat Narkoba yaitu jenis sabu-sabu yang sedang dilakukan di halaman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang, di kawasan Desa Bundar Karang Baru, Minggu pekan lalu.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondany melalui Kasat Narkoba, AKP Nitti Priyatno mengatakan hal ini, Selasa.

Menurut laporan Kasat Narkoba, kedua remaja tersebut, HF bin Jauhari, (17), pekerjaan tidak tetap dan RA bin Samsul

Bahri (17), pelajar kelas dua SMA Negeri.

Keduanya adalah dari warga dusun Suka Rakyat wilayah Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Kasat Narkoba mengungkapkan, penangkapan berlangsung di areal halaman belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang persis di dekat tribun bekas arena MTQ. Menurut Kasat Narkoba, pihaknya telah mengamankan sebanyak dua paket besar Narkoba jenis sabu-sabu seberat 9,78 gram sebagai barang bukti yang ditangkap dari tangan kedua tersangka. (BSO)

Guru PPL Cabuli Muridnya LANGSA - Setiap remaja menanjak dewasa mendambakan cita -cita untuk masa depan dalam kehidupannya. Namun sangat disayangkan jika dirinya ditimpa musibah pelecehan seksual. Inilah yang terjadi atas diri EW (15), siswi MTS MIM.P Kota Langsa.

EW dikabarkan menjadi korban pelecehan seksual seorang guru PPL. Orang tua korban melaporkan peristiwa perkosaan itu ke Polres Kota Langsa dengan Nomor Laporan Polisi LP/54/II/2013/Aceh/Res Langsa. Peristiwa yang dilaporkan tentang pemerkosaan yang terjadi, Kamis 24 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib. Tempat kejadian Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dengan terlapor RHM (21) yang beralamat Gp.Matang Seulimeng Kota Langsa.

Menurut Eka Priadi orang tua EW perkosan tersebut terjadi satu bulan yang lalu. Namun EW tidak memberitahukan

kepadanya. Baru diketahui ketika EW mengeluh sakit dan dibawa ke IGD RSUD kota Langsa, Senin (25/2). "Di rumah sakit lah baru EW mengakui telah terjadi tindakan pelecehan seksual dan setibanya di rumah EW baru mau bercerita dengan berlinang air mata," ujar ayah kandungnya. (BSO)

Camat dan Bupati Diminta Tindak Penghulu Teluk Piyai Pesisir ROHIL - Camat Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pjs Kelurahan Teluk Piyai Pesisir Amat Yasin, karena dinilai telah 'memeras' rakyatnya untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri.

Hal ini ditegaskan Camat Kubu Asrul SSos, ketika kepadanya diminta tanggapan mengenai prihal pembuat surat tanah yang terlalu mahal di Kelurahan Teluk Piyai Pesisir. "Nanti kita panggil sang Lurah," tegas Asrul melalui pesan singkatnya kepada awak koran ini.

Seperti diberitakan, Lurah

Teluk Piyai Pesisir Amat Yasin menetapkan biaya pembuatan surat tanah kepada warganya melebihi ketentuan yang berlaku. Untuk satu surat tanah mencapai Rp2,5 juta. Tentu tarif ini sangat memberatkan warga di sana.

Dilaporkan, seorang pejabat menerapkan surat tanah begitu tinggi sehingga mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan surat keterangan tanah dinilai perbuatan yang tidak terpuji. Selain menyengsarakan masyarakat, perbuatan itu juga diduga bertentangan dengan undang undang. Sebagai

mana terdapat dikitab Undang Undang Hukum Pidana pada pasal 423 KUHP yang isinya menjelaskan; Seorang pejabat memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu dapat diancam pidana penjara 6 tahun Ada juga terdapat pada pasal 425 KUHP ayat 1 yang menjelaskan: seorang pejabat bertugas meminta menerima, memotong pembayaran padahal diketahui tidak begitu adanya dapat diancam pidana penjara 7 tahun.

Sementara pada pasal 425

KUHP ayat 2 menjelaskan; Pejabat yang bertugas meminta menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya diketahui tidak begitu adanya juga dapat di ancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Sedang dalam Undangundang pemberantasan korupsi disebutkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau menyalah gunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dapat diganjar dengan hukuman penjara 4 tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Berlandaskan Undang Undang tersebut, warga berharap agar Pjs di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir dapat menurunkan tarif surat tanah tersebut. Warga juga berharap agar Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun memberi sanksi terhadap Pjs yang mempersulit urusan masyarakat.

Arwin Pradoki salah seorang yang mengajukan surat tanah mengatakan, sang Pjs Penghulu Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir telah meneken dan memberi Cap kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir tanpa menulis No Reg Tanah. Hal ini karena sang oknum Penghulu minta tambahan harga dari yang ditetapkan semula.

"Pjs Lurah Teluk Piyai Pesisir telah meneken dan memberi cap di atas surat tanah saya tapi tidak disertai No Reg karena Pjs minta tambah dari harga semula," kata Arwin.

(ULIL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

PADA hakikatnya, pegawai negeri sipil (PNS) memang diberdayakan untuk menjadi abdi negara dengan jumlah gaji dan sistem pekerjaan yang serba diatur oleh pemerintah selaku pengelola negara.

Yah, namanya saja ‘abdi’, maka wajib mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan negara yang di dalamnya dihuni oleh berjuta rakyat yang berbangsa.

Di Indonesia, nasib PNS, entah guru, staf pemerintahan, atau apapun jobnya, memang ditentukan oleh negara dalam hal gaji dan tatanan bekerja yang diatur sedemikian rupa.

Hanya saja, sebanyak apapun aturan yang diciptakan untuk para abdi negara ini, baik yang berstatus PNS, Polri, maupun TNI, tetaplah aturan biasa dan memang diciptakan untuk dilanggar.

Gambaran aparat negara di Indonesia yah sudah seperti itu. Pelanggaran sudah kerap terjadi setiap hari, baik dalam hal kedisiplinan kerja hingga penyelewengan uang negara (baca; korupsi).

Meski akhir-akhir ini dicerca, karena banyaknya PNS yang korup, ternyata PNS masih menjadi primadona bagi anak negeri dalam setiap penerimaan CPNS. Karena minimnya kuota, maka kolusi dan nepotisme yang dibalut dengan sogok pun harus terjadi. Itu bukan isu, tetapi sudah banyak terjadi di daerah-daerah.

Ironisnya, pengaturan porsi dan yang me-nerima sogok adalah pejabat berwenang. Tentu saja salah.

Dan yang menyogok pun salah.

Di beberapa instansi pemerintahan isu sogok bagi segelintir pendaftar merebak, baik di jajaran departemen dalam negeri, kejaksaan, TNI, dan Polri.

Karena model penerimaan yang dibangun secara amburadul, maka jangan heran jika dalam pengabdiannya, PNS terkadang mengkhianati rakyat dengan tindakan korup. Muncullah isu rekening gendut bagi PNS, Polri, dan beberapa aparat negara lainnya.

Selain soal korupsi yang sejak dulu banyak menjadi sumber penghasilan yang berlimpah, kali ini PNS dilarang berbisnis untuk menghindari timbulnya kecurigaan yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat.

Dengan kondisi ini, menjadi PNS sungguh dilema.

Ketika membeli sesuatu yang berharga mahal, tentu saja PNS dicurigai korupsi, entah mark up anggaran atau pencucian uang.

Dengan kondisi ini, menjadi PNS memang dibutuhkan integritas dan mental rela berkorban dan rela hidup sederhana. Loyalitas dan militansi terhadap kepentingan negara dan rakyat secara umum harus menjadi misi utama jika hendak menjadi abdi bagi negara.

Maka itu, jika ingin kaya, jangan menjadi PNS, karena kekayaan hanya milik pebisnis atau pengusaha.

(SF/BBS)

PEMERINTAH pusat mewacanakan untuk menghapus kewenangan kepala daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi Sofian Effendi (foto) menjelaskan, dicabutnya kewenangan penerimaan PNS dari pejabat tertinggi di suatu daerah ini karena maraknya praktek jual beli kursi PNS yang hingga saat ini tidak terhindarkan.

Dia mencontohkan, dalam satu kabupaten

kepala daerah meminta tambahan 2.000 pegawai.

Berdasarkan data yang dimilikinya, rata-rata pejabat daerah mematok suap Rp150 juta per orang agar diterima menjadi PNS. Sofian menjelaskan, dengan pundi sogokan yang mencapai miliaran rupiah ini, maka dalam satu periode penerimaan PNS tersebut kepala daerah mampu melunasi utang yang dia pakai untuk kepentingan kampanye. Sementara tahun berikutnya praktek suap yang masih terjadi disimpan sebagai keuntungannya pribadi, kelompok ataupun golongan.

"Jadi apa yang dia keluar-

kan sebagai bupati sudah terbayar di situ. Ini yang saya namakan ATM kepala daerah,” katanya ketika dihubungi, Rabu.

Mantan Rektor UGM ini menyatakan, kewenangan pejabat politik dalam pola perekrutan pegawai negeri juga karena alasan pegawai yang dipilih kebanyakan berdasar pertimbangan politik dan bukan diukur dari kompetensi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sofian menjelaskan, dengan adanya Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pemerintah pusat akan memberikan kewenangan penerimaan PNS pada

LIPSUS

sekretaris daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota dan sekretaris kementerian untuk tingkat pemerintah pusat.

Guru Besar Fisip UGM ini menjamin, penerimaan PNS model baru ini akan dengan mudah menghapus praktek suap PNS di daerah dan pusat.

Apalagi di RUU ASN juga akan membentuk komisi aparatur sipi negara yang akan mengawasi kinerja semua birokrat dan juga birokrasinya.

“Komisi ini juga yang akan mengawasi dengan ketat rekrutmen pegawai di semua jenjang. Mereka yang akan memastikan penerimaanya akan berdasarkan pertimba-

ngan objektif,” ungkap Sofian.

Sofian tidak menampik bahwa di semua lini formasi PNS selama ini diperjualbelikan. Kebanyakan praktik ini ialah untuk menutupi biaya menjadi kepala daerah. Dari laporan yang masuk ke tim independen penjualan formasi pertahunnya secara nasional mencapai Rp30-Rp35 triliun.

Konsultan Senior di United Nations Development Programme (UNDP) ini pun menerangkan, jika model penerimaan PNS tidak ada sogok menyogok maka PNS akan mempunyai idealisme, integritas dan loyalitas penuh kepada bangsa. (SF/BBS)

Sosok Menyogok Capai Ratusan Miliar RIBUAN PNS yang diterima pada penerimaan September 2012 diindikasi menyogok atau menyuap sehingga lolos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Setiap CPNS memberi antara Rp50 juta hingga Rp100 juta lebih. Belum lagi anak-anak pejabat, anggota DPR, politisi yang dengan mudah jadi PNS. Praktek suap menyuap ini juga diadukan ke Ombudsman dan ke Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Sogok menyogok dalam seleksi CPNS maupun menjadi anggota Polri dan TNI bukan rahasia umum lagi.

Bahkan sudah lama terjadi.

Kami sudah melakukan investigasi masalah ini di sejumlah daerah, dan ternyata benar terjadi penyogokan. Nilainya bervariasi, mulai Rp50 juta, Rp100 juta, sampai Rp200 juta. Kalau ditolal jumlahnya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah,” kata Direktur Eksekutif Go-

DANANG WIDOYOKO, Koordinator ICW verment Watch (Gowa), Andi W Saputra.

Bahkan, katanya, pada Pilkada dan apabila berhasil menjadi gubernur, walikota atau bupati, biasanya tim suksesnya akan dengan mudah diangkat menjadi PNS. Selanjutnya tim sukses yang diangkat ini akan menjadi calo CPNS berikutnya, sehingga dia bisa mengeruk keuntungan lebih banyak lagi.

“Dengan demikian, akan banyak anak-anak pejabat, anggota DPR dan politisi dengan mudah menjadi PNS. Bahkan politisi sering mengangkat anak buahnya untuk ditempat dibidang penyuluhan, pendidikan, pegawai pemda sehingga partainya bisa menerima setoran dari anak buahnya tersebut,” ungkapnya.

60 LAPORAN Dihubungi terpisah, Koordinator ICW, Danang Widoyoko mengemukakan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Ombudsman dan ICW, ditemukan ada sebanyak 60 laporan pengaduan yang berasal dari 7 Kantor Perwakilan Ombdusman di seluruh Indonesia. Dari ke 60 laporan tersebut, sebanyak lima laporan terkait adanya praktek kecurangan dan dugaan suap dalam seleski CPNS tahun ini.

Menurutnya, mekanisme seleksi CPNS yang hingga saat ini masih memakai metode manual.

Padahal untuk tes kompetensi seharusnya sudah memakai metode automatik dengan menggu-

nakan perangkat CAT (Computer Assisted Test). Sehingga pengadaan tenaga PNS bisa real time saat dibutuhkan.

“Dengan demikian proses seleksi CPNS tidak terkesan sebagai “proyek” semata. Karena kita tahu proses manual seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar, belum juga harus dikerahkan pihak aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya tes seleksi,” kata Danang.

ICW meminta agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk melakukan perbaikan pola dan mekanisme seleksi CPNS untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang masih terjadi, terutama pada tahap tes kompetensi bidang.“Juga hingga pengumuman yang dilakukan di masing-masing instansi yang berada diluar kontrol Kementerian PAN-RB,” tambahnya.

Menurut Danang, hasil investigas ICW kriteria penerimaan calon tidak jelas, sehingga ba-

nyak peserta yang mengeluhkan skor nilai tinggi tidak diterima, sementara skor nilai rendah justru diterima. Penetapan kualifikasi latar belakang pendidikan tidak jelas/pasti, Sehingga banyak peserta tidak diterima, padahal menurut kualifikasi pendidikan seharusnya diterima, karena peserta lain dengan kualifikasi pendidikan yang sama juga diterima.

Selain itu, Web tempat pengumuman kelulusan di Kementerian PAN-RB tidak memadai, sehingga pada saat pengumuman banyak kesulitan yang mengaksesnya.

Sementara itu, Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan atau Pengaduan, Budi Santoso mengatakan ada lima laporan praktek curang dan dugaan suap yang terjadi di empat wilayah yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Maluku dan Sulawesi Selatan meminta agar panitia memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan praktek tersebut. (SF/BBS)

Maaf PNS Ditolak !!

JUTAAN sarjana Indonesia dari berbagai bidang keahlian yang kini mendaftar di CPNS, namun yang diterima hanya beberapa persen dari jumlah yang ada. Sulitnya menjadi PNS kini telah disadari oleh para pendaptar yang kian berusaha mendapatkan pekerjaan diruang lingkup kepemerintahan.

Berbagai upaya kini telah dilakukan oleh para sarjana yang mendaptar, baik cara yang dilakukan dengan menggunakan pintu depan ataupun dengan pitu belakang. Mereka hanya beranggapan yang penting jadi PNS walaupun harus melalui pintu belakang dan mengeluarkan uang banyak.

Kalau seperti ini terus, lalu

seperti apakah negri ini ? apakah para PNS sadar bahwa dia telah membohongi dirinya dan negara ? sebenarnya apa yang diharapkan dari PNS sehingga banyak orang yang berani mengeluarkan uang jutaan ? jika memang melalui pintu belakang yang mahal, apa sudah pasti para CPNS menjadi PNS? Ya.., kalau pada CPNS saja banyak orang yang menggunakan jalan belakang sudah pasti Indonesia akan melahirkan koruptor terbaru yang lebih cerdik dan merekapun sudah pasti tidak sadar karena gaji dan tunjangan sangatlah menjanjikan sehingga yang mereka pikirkan bukanlah tanggug jawab tapi diri pribadi.

Banyak sekali orang-orang yang tertipu dalam bualan-

bualan para panitia CPNS yang tidak bisa dipegang sedikitpun sehingga banyak orang yang setres yang telah mengeluarkan uang banyak ternyata hasil yang diperoleh nihil.

Namun masyarakat Indonesia hingga kini masih tertidur, buta akan kekuasaan, rendahnya moral dan sosialisasi yang kurang. Uang masih dianggap oleh mereka menjadi Tuhan karena uang merupakan raja dunia, tidak sedikit orang yang bersendapat dengan hal tersebut. Padahal gaji dan tunjangan PNS sangatlah menjanjikan namun pegawai PNS masih saja melakukan caracara kotor.

Jika kita lihat, apakah sesuai gaji dan tunjangan PNS dengan hasil kerjanya ? Pemerintah dalam hal ini memang belum bisa menghasilkan yang memuaskan untuk rakyat.

Padahal pajak yang dibayar cukup mahal dan tidak pernah kurang dari tahun pertahun.

Saudaraku.., jika memang kau menginginkan menjadi PNS maka gunakanlah pintu depan dan jangan sampai terbelangkai akan kenikmatan dan kemewahan yang sifatnya hanyalah sementara.

Hal itu jika kita tidak kembalikan pada Allah pasti kita setres menghadapinya maka jangan pernah berpikir kenikmatan yang berada ketika menjadi PNS itu akan utuh selamanya. (SF/BBS)

Penerimaan CPNS 2013 Tetap Dibuka MESKI pemerintah belum memutuskan, apakah moratorium CPNS yang berakhir 31 Desember akan dilanjutkan atau tidak pada 2013, namun peluang adanya seleksi tetap terbuka. Hal ini tersirat dari pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar, yang mengisyaratkan rekruitmen CPNS akan tetap dilaksanakan tahun ini.

“Penerimaan pegawai berkisar antara 50 – 60 persen dari jumlah pegawai yang pensiun.

Jadi kalau ada 120 ribu PNS yang pensiun setiap tahun, maka kuota yang disediakan hanya sekitar 60 ribu saja,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Rabu.

Dia juga menekankan agar rekruitmen CPNS yang selama ini banyak diwarnai dengan KKN, segera ditinggalkan. Melalui analisa jabatan, sistim rekruitmen dan testing secara elektronik merupakan upaya meng-

hilangkan praktik-praktik KKN. Selama ini para pelaku KKN seperti dininabobokkan dengan iming-iming sejumlah uang yang diterimanya, tanpa berpikir telah merusak mental anak bangsa.

"Anak-anak tidak percaya lagi dengan ujian, tidak percaya dengan testing. Mereka berprinsip bahwa untuk jadi PNS bisa menitip kepada saudaranya," ujarnya.

Bukan saja dalam penerimaan CPNS lewat jalur umum, tetapi juga honorer, yang telah cukup lama menyandera manajemen kepegawaian. Adanya tenaga honorer tertinggal atau tercecer, menurut Azwar, merupakan bukti telah terjadi praktik KKN. “Saya minta kepada Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendidikan pegawai, setidaknya 12 hari dalam setahun,” tambahnya. Namun, diingatkannya agar Pemda juga memangkas anggaran pegawai menjadi sekitar 40 persen dari APBD. (SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

SUMUT / ACEH

TBSU Jadi Gedung Kesenian Medan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dengan tegas menyampaikan tekadnya untuk menjadikan TBSU menjadi Gedung Kesenian Medan yang akan digunakan para seniman untuk tempat berkesenian.

Tekad Rahudman ini disampaikan dihadapan seratusan seniman yang menghadiri Musyawarah Seniman Medan di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU) di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Senin.

Sebelum penetapan TBSU menjadi Gedung Kesenian Medan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan DPRD Medan, Wali Kota akan mendahuluinya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal). Dengan demikian penetapan tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Saya akan mendahului Perda dengan membuat Perwal. Dalam Perwal itu dinyatakan TBSU menjadi Gedung Kesenian Medan. Setelah itu gedung ini kita perbaiki, peralatannya dilengkapi agar para seniman dapat berkesenian dengan baik dan tenang di tempat ini,” kata Wali Kota yang langsung disambut tepuk tangan seratusan seniman ketika membuka Musyawarah Seniman Medan tersebut.

Pernyataan ini untuk menjawab sekaligus menepis rumor yang berkembang selama ini, di mana TBSU disebut-sebut akan diruislagh atau dijual sehingga menimbulkan keresahan di kalangan para seniman. Akibat rumor itu Wali Kota mengaku dirinya seolah-olah dituding sebagai tukang ruislagh.

“Akibat rumor dan pemberitaan yang berkembang selama ini, saya dituding seolah-olah tukang ruislagh.

Padahal harus dicatat, sudah berapa aset milik Pemko Medan yang telah berhasil saya selamatkan. Malah untuk mempertahankan aset, Kantor Wali Kota sempat diserang,” ungkapnya yang hadir didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan.

Karenanya, Wali Kota kembali menegaskan tidak akan pernah menjual atau-

pun merusilagh TBSU setelah pengelolaannya ditangani Pemko Medan. Pengambilalihan ini dilakukan karena lahan TBSU milik Pemko Medan. Apalagi, ungkapnya, sesuai dengan SK Gubsu No.247 Tahun 2001, TBSU telah diserahkan kepada Pemko Medan. Sebagai buktinya, orang nomor satu di Pemko Medan tersebut menunjukkan kepada para seniman berkas penyerahan tersebut.

Menurut Wali Kota, setelah Pemko Medan mengelola TBSU, maka anggaran perbaikan akan ditampung dalam P.APBD Tahun 2013 guna menjadikannya sebagai tempat yang benar-benar representatif untuk berkesenian bagi para seniman.

“Apabila tempat ini bukan kita yang mengelola, maka kita tidak dapat mengucurkan dana untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.

Untuk itulah Wali Kota ingin seluruh seniman bersatu dan tidak perlu memasukkan unsur politik di dalamnya. Justru dia mengajak semua untuk berpikir dan berbuat bersama-sama bagaimana membangun kesenian dan kebudayaan di Kota Medan agar menjadi lebih baik lagi.

Dihadapan para seniman, Wali Kota pun mengaku pihak Pemprovsu telah menemui dirinya terkait pengelolaan TBSU akan diambilalih Pemko Medan. Untuk sementara pihak Pemprovsu minta diberikan waktu, sebab di TBSU ada UPT Dinas Kebudayaan yang selama ini menangani tempat tersebut.

Rencananya, mereka akan dipindahkan ke Tapian Daya.

Sementara itu Yos Rizal Firdaus, salah seorang seniman yang hadir dalam seminar mengaku kegelisihan dirinya maupun para seniman lainnya sontak mencair setelah mendengar pernyataan langsung Wali Kota yang akan menjadikan TBSU sebagai Gedung Kesenian Medan. Sebab, Kota Medan sampai saat ini belum memiliki gedung kesenian. (VIN)

Lapangan Bola Abdi Praja Diresmikan MEDAN - Masyarakat Medan Tuntungan kini merasa gembira di mana selama ini merindukan lapangan sebagai sarana untuk berolahraga, kini sudah terwujud lokasinya berada di Jalan Bunga Turi II Kelurahan Sidomulyo Medan Tuntungan dan lapangan tersebut, Senin, diresmikan oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Lapangan Sepak Bola Abdipraja dan peresmian ini juga dirangkai dengan acara penutupan Pekan olahraga

KISARAN - Akibat dibukanya pintu bendungan Sigura-gura dan tingginya curah hujan, maka disejumlah daerah di Kabupaten Asahan mengalami banjir.

Diantaranya Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sei Kepayang dan daerah sekitaranya. Dengan kejadian tersebut, Pemkab Asahan turun ke lokasi titik banjir dan langsung mendistribusikan bantuan kepada korban banjir.

Dihari pertama, 21 Februari 2013, Pemkab Asahan menyerahkan bantuan berupa 5 ton beras, 300 kotak mie instan di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat yang diserahakan langsung oleh Wakil Bupati Asahan H Surya Bsc. Kemudian dihari kedua, 22 Februari 2013, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP kembali menyerahkan bantuan 3.300 butir telur dan 260 kotak mie instan di Desa Simpang empat dan Desa Sei Dua Hulu.

Selanjutnya dihari ketiga, 23 Februari 2013, yang kondisi banjir semakin meluas, Bupati Asahan bersama Wakil Bupati Asahan mengujungi lokasi banjir dan

BANTUAN - Korban banjir di Asahan terus menerima bantuan, salah satunya dari PMI. (KPK POS/DOK) memberikan bantuan ke Sei Kepayang serta Dusun di sejumlah Desa Sei Dua Hulu sebanyak 1.060 butir telur, 68 kotak mie instan, 320 kilogram serta puluhan gula.

“Selama banjir, masyarakat yang mengalami banjir tidak boleh lapar. Maka itu Pemkab Asahan selalu siap mendistribusiakan

kebutuhan makanan,” demikian kata Bupati Asahan yang didampingi sejumlah pejabat Pemkab Asahan, Sabtu.

Selain terus menditribusikan bantuan, Pemkab Asahan juga telah mendirikan sejumlah posko darurat, posko kesehatan, serta fasilitas kenderaan berupa mobil

dan perahu untuk masyarakat yang ingin mengungsi.

“Kami dari Pemkab Asahan akan terus memantau kondisi warga dan terus membantu kebutuhan warga. Dan kami berharap warga dapat bersabar dengan musibah yang diterima,” kata Bupati Asahan, seraya mengatakan bahwa kondisi banjir mulai meluas ke daerah sekitarnya, sehingga untuk Kecamatan Simpang Empat hampir seluruh dusun sudah mendapat banjir.

Selain itu bantuan juga datang dari PMI Sumatera Utara dengan memberikan bantuan 60 kotak Hygenkit, 25 buah terpal, 60 buah selimut dan 60 buah kelambu.

Kepala Desa Sei Dua Hulu, AR Nasution menjelaskan bahwa meluapnya sungai Asahan yang mengakibatkan sejumlah daerah di dusun Sei Dua Hulu terkena banjir dimulai pada, Kamis (21/2) sekitar pukul 06.00 Wib. Ketinggian air diperkirakan terus meningkat. ”Kini banjir sudah merata di Desa Sei Dua hulu,“ kata Kepala Desa Sei Dua Hulu, seraya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Asahan yang tanggap terhadap kondisi dialami warga.

Segala elemen membantu penanggulangan banjir ini, mulai dari Pemkab, TNI, PMI, Pramuka dan polisi.(IN)

Masyarakat Desa Gempa Berterima Kasih Pada Ngogesa HINAI - Dalam setiap kegiatan kita tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Untuk itu kebersamaan yang telah menguat sebagai bukti bahwa masyarakat kuat rasa silaturahim dan kepeduliannya akan pentingnya agama bagi kebaikan generasi.

Demikian dikatakan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH pada rangkaian acara tabligh akbar dalam peringatan maulid sekaligus penutupan MTQ serta festival seni budaya Islam seKecamatan Hinai di halaman Kantor Camat Hinai, Minggu.

“Kegiatan seperti ini, kesekian kalinya kembali menegaskan bahwa masyarakat Langkat mendukung visi religius,” kata Bupati Haji Ngogesa seraya menyampaikan dengan kesadaran bersama suasana religius akan melahirkan akhlak dan moral bagi kebaikan diri dan bangsa.

Bupati yang hadir bersama

HADIAH - Bupati Langkat didampingi Ketua TP.PKK Ny.Hj. Nuraida Ngogesa dan Camat Hinai Hj.Yushilda Usman menyerahkan hadiah bagi juara umum. (KPK POS/JUL) Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa itu juga mengapresiasi kegiatan yang dipelopori masyarakat, tokoh pemuda dan Pemerintah Kecamatan Hinai dan sempat menyerahkan hadiah kepada juara

umum pemenang berbagai perlombaan sekaligus memukul bedug sebagai tanda ditutupnya acara tersebut.

Sementara Camat Hinai Hj. Yushilda Usman menjelaskan se-

rangkaian kegiatan yang dimulai sejak awal Januari lalu selain memperingati hari jadi Langkat juga menyongsong 5 tahun kepemimpinan Bupati Haji Ngogesa yang genap 4 tahun pada 20 Februari lalu, pihaknya berharap event tersebut memberikan kesan untuk lebih mendukung Pemerintahan yang mapan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Yushilda juga menyampaikan titip salam dan rasa terima kasih warga Hinai khusunya Desa Cempa kepada Bupati Haji Ngogesa yang sangat tanggap dan peduli serta mengerahkan berbagai upaya membantu meringankan beban masyarakat ketika tertimpa musibah banjir beberapa waktu yang lalu.

Sebelumnya tausyiah diisi oleh Ustadz H. Baharuddin Damanik, hadir juga dalam acara Anggota DPRD Sumut Nurul Azhar Lubis, Sejumlah Ka. SKPD dan tokoh masyarakat setempat. (JUL)

OK Arya: PSI Wajib Dilestarikan

Kecamatan (Porcam-I) Medan Tuntungan dan penanaman bibit pohon di pinggir lapangan.

Walikota Medan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Pekan Olahraga Kecamatan ini merupakan yang pertama sekali, untuk itu diucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini, dan nantinya para atlit akan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pekan Olahraga Kota Medan (Porkot) pada Desember 2013 nanti.

(VIN)

BATUBARA - Pelaksanaan Pentas Seni Islam (PSI) berlangsung sukses dan ditutup oleh Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM di desa Padang Genting-Talawi. Kegiatan PSI positif dan perlu dilestarikan dalam upaya meningkatkan prestasi di bidang Seni Islam.

"Ini merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan dalam meningkatkan prestasi," tukas Bupati OK Arya Zulkarnain, gelar Datuk Setia Amanah ketika menutup secara resmi PSI yang dikaitkan dengan Peringatan Maulid Nabi Besar Muham-

mad SAW yang diselenggarakan oleh Persatuan Muda-Mudi Islam (PMMI) Desa Padang Genting dari 10 s/d 20 Februari 2013.

Apa lagi desa setempat mempunyai nilai historis dan salah satu sentra pengrajin songket Batubara kerap mendapat kunjungan dan menjadi tempat kunjungan pariwisata. Pemkab Batubara terus berupaya melakukan gebrakan di setiap sektor pembangunan dalam upaya mengejar ketertinggalan agar daerah yang dipimpinnya dapat sejajar dengan daerah lain di Sumut.

Di samping meminta partisipasi semua pihak dalam memelihara dan menjaga setiap pembangunan dilakukan maupun dalam tahap perencanaan.

Camat Talawi Abdul Latif Luthfi Panjaitan SSos menegaskan, pihaknya memberikan motivasi setiap kegiatan dan karya dilakukan masyarakat dalam upaya mewujudkan harapan bersama Batubara sejahtera dan berjaya.

Ketua panitia, Hasanuddin mengatakan, PSI diadakan Persatuan Muda-Mudi Islam Desa Padang Genting dan lapisan masyarakat sehingga

pelaksanaannya berjalan sukses.

"Ini semua tak terlepas kekompakan antar pemuda dan masyarakat saling bahumembahu dalam menyukseskan kegiatan. Kekompakan yang terbina selama ini dapat dijaga dan dipelihara secara baik dalam memajukan daerah," pungkasnya.

Selanjutnya Bupati OK Arya didampingi Kadisdukcapil M Nasir SSos, Kadiskanla, Ir Rinaldi, Camat Talawi, Luthfi, Kapolsek AKP H Matondang, Muspika, Kades Suhaimi Doyok dan undangan menyerahkan hadiah kepada pemenang yang dilombakan.(SAHREL)

Korban Banjir Warga Sei Suka Terima Bantuan

Ikajara Medan Jadi Duta Kebudayaan di China

BATUBARA - Sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK) korban banjir dusun II Desa Pelanggiran, Sei Suka Batubara menerima bantuan dari berbagai elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan Kab.Batubara juga manajemen Perusahaan Daerah Perkebunan Tanjung Kasau.

Camat Sei Suka Miarsih SH didampingi Kepala Desa Pelanggiran Padang Siregar SPd menjelaskan, Jumat, di ruang kerjanya, bantuan yang diterima para korban berupa sembako dan peralatan belajar berupa buku, alat tulis menulis untuk putraputri korban yang sedang mengikuti pendidikan.

Sedangkan sumber banjir, yaitu saluran air yang tumpat di Dusun II Planggiran sudah dibersihkan melalui gotong royong warga. Hanya saja pasir dan tanah dasar saluran masih perlu pengerukan melalui alat berat. Alat berat itu sedang diusahakan.

MEDAN - Ikatan Jaka dan Dara (Ikajara) Kota Medan menjadi duta kebudayaan di China, keberadaan Ikajara Kota Medan di China tersebut adalah untuk memenuhi undangan dari Persatuan Mahasiswa Indonesia China di Xiamen Fujian China, untuk mengikuti Festival Kebudayaan Indonesia, yang digelar pada 22 sampai 24 Maret 2013.

Hal ini disampaikan Koordinator Ikajara Kota Medan Mukhlis SH didampingi Kapala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs Busral Manan, Kabid Promosi Wisata Drs Agus Suryono, ketika beraudensi di Balai Kota Medan diterima langsung Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM didampingi Kadispora Medan Drs Abdul Azia, Rabu, di balai Kota Medan.

Dijelaskannya, Ikajara yang berangkat nantinya sebanyak 7 orang yakni Dwi Wuandari, Muhammad Yusuf Simatupang,Yudith AA Manurung, Tedy Suyanda, Ofalyn Oktaria Sitepu dan Ferry Yonanda Yusfik, serta

Sebelumnya, Dusun II Desa Pelanagagiran direndam banjir bandang akibat hujan deras selama 2,5 jam barubaru ini. Rumah dan peralatan belajar putra-putri warga ikut terendam dan rusak.

Demikian juga kawasan Dusun 1 Pelanggiran, sama seperti Dusun II, berada di sisi jalan lintas Sumatera, ikut direndam air hujan.

"Tapi volume air di Dusun 1 tidak seperti Dusun II sangat tinggi. Kini kedua dusun sudah aman," pungkas Padang Siregar SPd. Anggota DPRD Batubara Mora Muda Harahap SH mengingatkan kepada warga untuk selalu berhati-hati mengingat cuaca ekstrim yang tidak menentu. Warga dihimbau agar selalu bergotong royong dalam membersihkan parit atau goronggorong. "Jagalah kebersihan lingkungan sekitar kita," ucap politisi partai persatuan pembangunan.(SAHREL)

satu orang koordinator. Mereka ini sudah memilki prestasi baik nasional maupun Internasional seperti Ofalyn Oktaria Sitepu peraih Miss Toursm Internasional 2012 di Malaysia, dan Miss Crowning Clory Hair.

Menurutnya, kegiatan yang akan ditampil di sana adalah tarian kebudayaan yang ada di Sumatera Utara seperti tari Serampang 12, tarian Sigale-gale, fasion show busana adat kebuayaan 8 etnis, dan penampilan tersebut dengan target agar para wisatawan dari China datang berkunjung ke Sumatera Utara pada umumnya dan Kota Medan khsusunya, guna melihat kekayaan khasana budaya yang ada.

“Mereka akan berangkat pada 21 Maret dan acara akan dibuka pada 22 maret 2013,“ ujar Mukhlis.

Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam kesempatan itu mendukung kegiatan tersebut, dan dimintakan agar kesempatan ini dilaksanakan dengan sebaiknya. Ini merupakan

kesempatan yang sangat berharga, selain mempromosikan Sumatera Utara pada umumnya dan Kota Medan pada khususnya, juga mereka adalah duta dari Indonesia, untuk itulah dimintakan untuk menjaga nama baik

negara dan nama baik Kota Medan.“Kalian adalah merupakan duta bangsa, maka saya minta untuk menjaga nama baik bangsa, nama Sumatera Utara dan Kota Medan,“ ujar Rahudman (VIN)

IKAJARA - Wali Kota Medan Rahudman Harahap saat menerima Ikajara Medan. (KPK POS/DOK)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

Alat Peringatan Tsunami di Aceh Singkil Rusak SINGKIL - Dua unit alat peringatan gempa dan tsunami yang terteletak di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, saat ini terlihat dalam kondisi rusak.

Kerusakan pada alat yang dalam bahasa asing disebut Tsunami Early Warning System (TEWS) ini, diduga akibat tidak adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak terkait.

Ironisnya lagi, tidak diketahui instansi mana yang harus bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan ini. Hanya saja sejumlah warga yang mengatahui kerusakan alat deteksi tsunami ini, pun mengaku khawatir.

Alasannya, tentu saja mengingat kawasan pesisir Aceh Singkil termasuk dalam kategori daerah rawan gempa dan juga tsunami.

"Kita berharap, pihak atau dinas terkait sesegera mungkin memperbaiki alat yang rusak. Apalagi peralatan ini menyangkut keselamatan orang banyak, tidak boleh dibiarkan berlama-lama," kata Maskur, warga Pulau Banyak.

PELATIHAN - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan pelatihan dan lomba ketrampilan/kerajinan tangan. (KPK POS/YAGI)

Disporabudpar Nias Laksanakan Pelatihan

RUSAK - Alat peringatan gempa dan tsunami yang terteletak di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, saat ini rusak, akibat kurangnya pemeliharaan. (KPK POS/AZT) Amatan wartawan, Minggu pekan lalu, dugaan terjadinya kerusakan pada perangkat peringatan tsunami tersebut tidak jauh beda sebagaimana yang dilaporkan warga. Selain diselimuti karat, sejumlah alat seperti panel solar dan piring parabola yang mendukung pe-

rangkat tersebut selama ini, juga tidak lagi terlihat.

Demikian juga warna cat, mulai terlihat kusam dan terkelupas pada bangunan yang dibuat pasca bencana Gempa dan Tsunami AcehNias tersebut. Hingga berita ini terkirim, tidak ada informasi apakah usulan perbai-

kan sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Hanya saja, akibat kerusakan pada alat deteksi tsunami ini, telah menimbulkan rasa khawatir khususnya terhadap warga yang bermukim di kawasan pesisir pantai dan kepulauan di Aceh Singkil.

(AZT)

GAMKI Labuhanbatu Peduli Korban Kebakaran SEI BEROMBANG - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Kabupaten Labuhan Batu ( DPC GAMKI- Labuhan Batu), Beriman Panjaitan SH, memberikan bantuan berupa 54 sak beras dan 32 kotak mie instan untuk masyarakat korban musibah kebakaran di Sei Berombang, kecamatan Panai Hilir, Minggu.

Bantuan langsung diterima panitia Posko bantuan Camat Panai Hilir Gunawan

SHMK diwakili Sekretaris Camat Amirsyah Saragih Sp, dan unsur panitia lainnya.

Ketua DPC GAMKI Labuhanbatu dan unsur-unsur pengurus dan Ketua Pengurus Anak Cabang Gamki Panai Hilir, Punguan Silaban SH, secara bersama-sama menyerahkan bantuan ke Posko bantuan di daerah itu.

Beriman Panjaitan SH mengatakan, GAMKI Lab. Batu dan seluruh jajarannya

bersama masyarakat kristen yang ada di Rantauprapat dengan kebersamaan dan solidaritas memberikan bantuan kepada 124 KK korban kebakaran tersebut. Bantuan ini diberikan untuk mengurangi beban para korban.

Setelah menyerahkan bantuan, rombongan GAMKI Labuhanbatu, didampingi PAC GAMKI Panai hilir meninjau lokasi kebakaran serta mengunjungi beberapa korban dan memberikan

penghiburan dan semangat.

Beriman Panjaitan SH menghimbau Pemkab Labuhanbatu dan Pemprov Sumatra Utara untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap korban musibah kebakaran.

Panjaitan juga menghimbau terkait mengenai perumahan rakyat, kios-kios agar segera dibangun untuk menormalkan perekonomian warga yang mengalami musibah. (HAH)

IPQI Atim Minta Segera Laksanakan Musda LPTQ ACEH TAMIANG - Ikatan Persaudaraan Qari dan Qori’ah Indonesia (IPQI) Kabupaten Aceh Tamiang (Atim) meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk segera menyelenggarakan MUSDA (Musyawarah Daerah) LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’ an) Kabupaten Aceh Tamiang yang telah berakhir masa kepengurusan periode 2008 sampai 2013.

Hal ini dikatakan Ketua IPQI Kabupaten Aceh Tamiang Ahmad Nabawi Lc, Jum’at pekan lalu.

Tambahnya, berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 44 Tahun 2008 tanggal 21 Februari 2008 atau tanggal 15 Shafar 1429 H, periode kepengurusan

LPTQ Kabupaten Aceh Tamiang telah berakhir 21 Februari 2013. Sesuai dengan ketentuan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48 Tahun 1988, kepengurusan LPTQ di susun dalam Musyawarah yang melibatkan Stake holder LPTQ seperti LPTQ Kecamatan, Kementrian Agama, HIQQAH (Himpunan Qori dan Qori’ah), Madrasah Ulumul qur’an (MUQ) dan Dinas atau Instansi terkait seperti Dinas Syari’at islam serta asisten yang membidangi Kesra dan Agama di masing-masing Daerah.

Dengan berakhirnya kepengurusan LPTA Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2008 sampai 2013, maka tu-

gas LPTQ tidak lagi diemban oleh Organisasi LPTQ melainkan sudah kembali menjadi tugas Pemerintah Daerah sampai dilaksanakannya Musda yang memilih Ketua dan kepengurusan yang Defenitif.

Hal ini perlu dilakukan oleh Bupati Aceh Tamiang mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan Perhelatan MTQ Tingkat Provinsi Aceh ke XXXI di Kota Subulussalam. Guna mempersiapkan utusan Aceh Tamiang pada even tersebut, jangan sampai kepengurusan LPTQ menghambat proses pembinaan nantinya.

"Kami sudah melayangkan surat untuk mengusulkan dilaksanakannya Musda LPTQ Kabupaten Aceh Ta-

miang Nomor: 451.15/98/ 2013, " jelas Ahmad Nabawi.

Di hari yang sama Abdul Manan SAg Kabid Pengawasan di Dinas syari’at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, mengatakan bahwa LPTQ Kabupaten Aceh Tamiang selama ini tidak pernah melakukan kegiatan pembinaan.

Dikatakan, sudah saatnya dilakukan regenerasi dan penyegaran total agar LPTQ kembali ke hitthahnya sebagai lembaga pengembangan tilawatil Qur’an. "Memang benar menurut SK Bupati kabupaten Aceh Tamiang no 44 Tahun 2008 tanggal 21 Februari kepengurusan LPTQ telah berakhir dan perlu segera Musda LPTQ Kabupaten Aceh Tamiang untuk memilih ketua yang baru," ujarnya.(BSO)

Bupati: Pendidikan Sangat Fundamental BATUBARA - Pendidkan merupakan hal yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan merupakan faktor penentu perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Tidak itu saja, pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa.

Saat ini pemerintah kabupaten

Batubara sangat memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada untuk dikembangkankan kembali agar pendidikan di Batubara menjadi yang terdepan dalam pembangunan.

Bentuk perhatian ini khususnya tercermin dengan peningkatan anggaran yang dialokasikan bagi pendidikan sampai penyempurnaan berbagai regulasi yang berlaku untuk memajukan dunia pendidikan ini. Demikian

BANTUAN - Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain memberikan bantuan alat tulis, kepada siswa klas XII SMA, SMK, MA se Batubara. (KPK POS/SAHREL)

penegasan Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM pada pemberian bantuan alat tulis ballpoin, papan ujian, step kepada siswa kelas XII SMA/SMK/MA sederajat se Batubara.

Acara dilaksanakan di beberapa tempat yaitu SMAN I Lima Puluh, MAN Lima Puluh, SMK I Air Putih, SMA I Air Putih, dan SMK Budi Darma Indrapura. Pemkab Batubara memberikan konsentrasi penuh terhadap kemajuan dalam pembangunan bidang pendidikan di daerah ini, dan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang sangat diyakini dapat menjadi akselerator memajukan daerah," tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Drs Zainal Alwi MPd didampingi Kabid Dikmen Drs Ishak Liza MSi menjelaskan, sebanyak 4518 orang siswa akan mengikuti ujian nasional yang mana para siswa sudah dipersiapkan dengan beberapa kali tryout dan hasilnya cukup membanggakan.

"Kepada para kepala sekolah diharapkan agar bekerja secara ekstra untuk meningkatkan kwalitas pendidikan. Seluruh siswa yang mengikuti ujian mendapatkan bantuan tanpa ada terkecuali dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun," ucapnya.(SAHREL)

NIAS - Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan pelatihan dan lomba ketrampilan/kerajinan tangan bagi pemuda se Kabupaten Nias tahun 2013 yang dilaksanakan di Hotel Olayama, Gunungsitoli Senin.

Hadir pada acara tersebut, Kadis Porabudpar Kabupaten Nias, Drs Baziduhu Zebua, Kadis Perindagtamben Kabupaten Nias, Ingati Hura, Camat Hiliserangkai, Yanuari Mendrofa, Camat Hiliduho, Tohuzaro Harefa,Camat Sogaeadu, Blasius Laia.

Bupati Nias yang diwakili Staf Ahli Amosi Gea SH dalam arahannya mengatakan kegiatan pelatihan ini hendaknya dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Nias sehingga dapat menumbuhkembangkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga mengharapkan agar kegiatan ini senantiasa mendorong kemajuan sektor kepari-

wisataan di daerah ini.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Porabudpar Kabupaten Nias, Drs Baziduhu Zebua yang didampingi Ketua Panitia pelaksana, Kurnianus F Zebua SH mengatakan kegiatan pelatihan dan lomba ketrampilan/kerajian tangan ini berlangsung mulai dari tanggal 25 Februari sampai 1 Maret 2013.

Menurutnya, peserta kegiatan ini berasal dari Kecamatan Gido, Idanogawo, Botomuzoi, Hiliduho, Bawolato, Hiliserangkai. Dan bagi peserta yang berhasil dalam lomba akan mendapat hadiah dari panitia lomba.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan salah satu program Disporabudpar Kabupaten Nias yang bertujuan untuk membekali diri para pemuda didaerah ini sehingga lebih kretif lagi dalam berusaha.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yakni membuat assesoris seperti batu akik menjadi kalung,cin-cin,gelang, anting,dll.

(YAGI)

MTsN Manyak Payed Aktif Ikuti Kegiatan Ekstrakurikuler ACEH TAMIANG - Kegiatan yang banyak dilaksanakan oleh sekolah maupun Madrasah harus diberikan dorongan dan bimbingan penuh, karena setiap kegiatan ini dapat meningkatkan motifasi bagi siswa maupun siswi dalam belajar di tempat ia menimba ilmu dan bahkan akan diingat sampai kapanpun.

Begitu juga sama halnya dengan MTsn Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, banyak kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti baik dalam bentuk pelatihan maupun perlombaan.

Seperti yang diungkapkan Mukhtar SPd yang juga Waka Kesiswaan, sekolah ini mengikuti perlombaan yang diadakan oleh SMKN I Bendahara dan mendapatkan juara II bidang Kaligrafi oleh siswa bernama Muslim Ramadhan. Semua ini berkat bimbingan guru Siti Hajar SPdI, sedangkan pendamping oleh Guru Ainul Mardiah SPd. "Kedepan kita akan mempersiapkan

beberapa cabang yang menjadi andalan sekolah ini. Misalnya dari cabang MTQ dan Olah Raga," ujarnya.

Sedangkan beberapa waktu yang lalu siswa sekolah ini juga pernah mendapatkan 2 juara I MTQ (pa/pi) di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang. "Dalam persiapan menjelang Porseni nantinya akan kami persiapkan seni beladiri yang diikuti oleh 28 siswa, namun yang akan di bawa ke ajang Porseni hanya berjumlah 5 orang dan mereka sudah mengikuti latihan setiap Kamis dan Sabtu," terangnya.

Di tempat yang sama Kepala MTsN Manyak Payed Zainuddin SAg sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ekstrakurikuler ini, serta support dan bimbingan pada siswa. Dan kedepan akan di tingkatkan lagi khususnya di cabang seni dan olah raga.

"Walaupun sarana dan prasarana sangat minim namun kami tetap semangat serta kami meminta kepada semua pihak untuk mendukung," ucapnya. (BSO)

Warga Sungai Daun Dambakan Jalan SUNGAI DAUN - Masyarakat Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas sangat mendambakan jalan yang layak dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Alasannya karena dengan jalan yang layak, perekonomian masyarakat di daerah ini semakin meningkat.

Demikian dikatakan Sofyan Ung yang juga mantan Penghulu di Kepenghuluan Sungai Daun, Rabu pekan lalu.

"Kami atas nama seluruh masyarakat Sungai Daun sangat mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar kiranya dapat memperbaiki jalan utama menuju ke jalan lintas pesisir di ke penghuluan Sungai Daun," kata Sofyan Ung. Ia menyebutkan kalau jalan induk di Kepenghuluan ini baik tentu perekonomian masyarakat tidak terpuruk seperti sekarang ini.

"Tapi kalau jalan ini hancur perekonomian masyarakat sangat terpuruk,"

katanya, seraya menambahkan, sebelumnya jalan ini sudah pernah mendapat pengerasan, namun kita kembali rusak.

"Memang kami akui kalau jalan ini pada tahun 2009 sudah pernah mendapatkan pengerasan semenisasi, tapi dikarenakan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu maka jalannya seperti ini , tapi dengan demikian warga juga bersyukur karena pelaku dugaan korupsi tersebut telah dihukum.

Sofyan menjelaskan dirinya sangat perihatin terhadap masyarakat yang tinggal di Penghuluan Sungai Daun karena mobil pengangkut hasil bumi warga tidak bisa masuk ke area perkebunan warga.

Ketika ditanya apa pernah melakukan permohonan kepada pihak terkait ? Ia menjawab sudah sering.

"Kepada DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Dinas PU, tapi kami belum mendapat jawabannya. Buktinya jalan belum dibangun," tegasnya. (ULIL)

JALAN - Kondisi jalan di Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rohil yang belum mendapat perhatian. (KPK POS/ULIL)

E D I S I 241 4 - 10 MARET 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Penghulu Sei.Tapah dan Camat Dipanggil Pemkab PUJUD - Terkait “tukar guling” lahan kawasan hutan negara dengan jembatan yang dibangun Kelompok Tani (Poktan) Amal Jaya Sei Tapah Kecamatan Pujud, Penghulu Sei.Tapah Darmawin dan Camat Pujud Hasyim dipanggil Ass II yang membidangi Pemerintahan, Pemkab Rokan Hilir. Pemanggilan tersebut dilakukan atas laporan masyarakat Sei.Tapah kepada Bupati Rohil H.Annas Maamun belum lama ini.

Camat Pujud Hasyim ketika dihubungi KPK Pos melalui seluler beluma ini, mengakui adanya pemberitaan KPK Pos terkait dugaan tukar guling hutan negara dengan Jembatan. Namun ketika diminta waktu untuk konfirmasi terkait dugaan tukar guling hutan negara dengan Jembatan, Camat Pujud mengaku lagi me-

mimpin rapat di kantornya.

"Nanti saya hubungi kembali,” ujar Camat. Namun disayangkan janji Camat hanya tinggal janji. Ternyata hingga berita ini naik cetak, Camat Pujud belum juga menghubungi KPK Pos. Meski diupayakan menghubungi Camat melalui seluler, diterima jawaban di luar jangkauan.

Berdasarkan data yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, lahan hutan negara seluas 1.000 hektar yang dijadikan konpensasi, berdasarkan pernyataan tiga orang warga, yaitu Jumiran warga Jalan Kutilang Ujung Pekan Baru dan Adrus AD warga Desa Tanjung Medan. H. Adris Warga Desa Tanjung Medan Kecamatan Pujud.

Dalam pernyataan tiga warga tersebut mengku bahwa lahan seluas 1.000 hektar terse-

but milik Amal Susilo Bos Poktan Tani Amal Jaya diperoleh dari Pengurus Koperasi Wira Usaha Sungai Kuning pada tahun 2003 sebagai konpensasi pembuatan jembatan dan pembangunan jalan desa.

Pernyataan konpensasi tersebut didaftarkan pada Notaris Tito Utoyo SH Pekanbaru tanggal 18 agustus 2010.

Untuk memperkuat pernyataan yang ditanda tangani, Jumiran, Adrus AD dan H. Adris, pihak manajemen Poktan Tani Amal Jaya meminta alas hak tanah berupa SKGR dari Penghulu Sei. Tapah, biaya administrasi (Adm) atas pembuatan SKGR tersebut di tingkat Kepala Dusun dan RT/RW pihak Poktan Tani Amal Jaya diinformasikan dikenakan biaya sebesar Rp200.000/satu SKGR. Sedangkan SKGR yang diterbitkan diperkirakan seki-

LAHAN - Bagian lahan yang ditukarkan gulingkan Penghulu. (KPK POS/PUR)

tar 1200 SKGR. Biaya tersebut belum termasuk biaya penanda tanganan Penghulu Sei.Tapah Darmawin.

Anirzam Aktivis LSM GPKDR yang getol menyoroti kebijakan Darmawin mengatakan, dalam SKGR tersebut sebagai pihak pertama adalah masyarakat Sei.Tapah dan pihak kedua Poktan Tani Amal Jaya. "Ironisnya, masyarakat yang disebut-sebut sebagai pihak pertama tidak mendapat ganti rugi “sepeserpun” dari Poktan Tani Amal Jaya," ujar Anirzam.

Menurut Anirzam, pihaknya telah menyurati Ass II Pemkab Rohil agar Penghulu Sei. Tapah dimintai pertanggungjawaban, atas penerbitan SKGR tukar guling hutan negara dengan jembatan mengatasnamakan masyarakat. Masih kata Anirzam, pihaknya mendesak Bupati Rohil Annas Maamun menonaktifkan Darmawin dari jabatannya sebagai Pamong desa, karena Darmawin dinilai belum bisa dijadikan panutan, dikembalikan kepada jabatan lama sebagai Kepala Dusun.

Pantauan di lapangan, untuk melampiaskan ketidak puasan masyarakat terhadap kepemimpinan Darmawin terkait usulan SKGR yang tidak dikabulkan, Darmawin dimanfaatkan lawan-lawan politik H.Annas Maamun yang juga Balon Gubri 2013.

Masyarakat Sei.Tapah ramai-ramai memasang Baliho Balon Gubri Achmad di Kepenghuluan Sei.Tapah. Selain Baliho, Tim sukses Achmad membagi-bagikan ribuan Kalender kepada masyarakat.

"Tersebar rumor apabila Achmad terpilih menjadi Gubernur Riau periode 2013-2018 Darmawin akan dimejahijaukan," ujar Anirzam (PUR)

Polres Tanjungbalai "Main Mata” TANJUNGBALAI - Meski tiga orang pengurus DPP Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (APPIN) sempat ditahan yakni Ketua Umum Darwin SE, Sekretaris Jenderal Khairuddin Tambunan dan Bendahara Umum Amin Satiman, namun penahanan ketiganya akhirnya ditangguhkan.

Keterangan yang dihimpun, Selasa, sebelum dilakukan penahanan kepada ketiga pengurus Appin tersebut, pihak Polres Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perosedur dan peraturan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan tersebut membuktikan ketiganya diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana organisasi mencapai puluhan juta rupiah ketika menjabat sebagai pengurus teras DPP Asosiasi Nelayan Pengusaha Pukat Apung Tradisional Indonesia (ANPPATI) dan persoalan itu mengakibatkan ketiganya terpaksa dijebloskan ke dalam ruang tahanan Mapolres setempat.

Kuasa Hukum ketiga tersangka, Musa Setiawan SH kepada wartawan mengungkapkan, kasus yang menimpa ketiga kliennya itu menyangkut tuduhan penggelapan dana organisasi. Sementara menurut

penuturan mereka, dana honorer itu memang tidak diberikan kepada tiga orang dewan pembina ANPPATI waktu itu, hanya saja dialihkan untuk kepentingan membeli minyak operasional anggota.

Bahkan salah seorang klien yang ditahan yakni, Amin Satiman yang dikabarkan cukup banyak mengeluarkan uang pribadinya untuk menambah kepentingan pembelian minyak tersebut tetap dili-

batkan. "Namun, kita akan berupaya menempuh persoalan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku, dan saat ini ketiganya sementara penahanannya memang telah ditangguhkan oleh polisi," ungkapnya. (HER)

TUTUP - Kantor APPIN seminggu terakhir terlihat sering tutup pasca penangkapan tiga pengurus terasnya yang belakangan ditangguhkan polisi. (KPK POS/HER)

BOCOR - Kondisi kantor Guru SD Negeri No. 124540 Horisan Kecamatan Pagaran, yang bocor dan liput dari perhatian pemkab. (KPK POS/STB)

Ruang SDN Seperti Kandang Sapi PAGARAN - Seharusnya pemerintah pusat menggelontorkan anggaran biaya pendidikan dan perawatan gedung sekolah relatif lebih besar untuk daerah saat ini. Pasalnya, masih ada gedung SDN di daerah, terutama daerah terpencil, yang layaknya seperti kandang sapi.

Hal ini terjadi pada SD Negeri No. 124540 di desa Horisan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain anggaran pendidikan dan perawatan, sekolah ini juga mendapat dana Bansos (bantuan sosial) untuk anggaran 2012 sebesar Rp3,5 miliar. Namun sungguh miris, anggaran yang begitu besar tak mampu memperbaiki gedung sekolah yang

layaknya seperti kandang sapi.

Pantauan KPK Pos, satu ruangan yang kondisinya cukup parah yakni Kantor Kepala Sekolah SD Negeri 124540 Horisan. Ruang Kepsek ini mengalami kehancuran.

Atapnya sudah bocor, apalagi sekarang ini musim hujan, air masuk dan menggenangi ruangan.

Semua alat kantor basah, apalagi lantainya sudah kupak-kapik. Bahkan, ruangan ini jarang ditempati para guru. Padahal ruangan ini berfungsi sebagai ruang istirahat para guru.

Hasil investigasi KPK Pos, Jumat lalu, menunjukkan kondisi bangunan gedung bermaterial kayu tersebut, sepertinya luput dari perawatan dan di-

perkirakan sudah cukup lama. Akibat atap yang bocor dan lantainya kupak-kapik mengakibatkan kantor guru ini berdebu.

Seorang guru mengutarakan, buruknya kondisi ruang guru SD Negeri No. 124540 sudah berlangsung cukup lama.

Namun hingga saat ini belum juga dilakukan renovasi. Guru maupun murid merasa prihatin, atas kondisi ini. "Kami juga sangat mengkhawatirkan bangunan ini tibatiba runtuh," ujar seorang guru yang tak ingin disebut jati dirinya. Sementara Kepala SD Negeri No. 124540 meminta Pemkab Taput agar secepatnya merenovasi Kantor SD Negeri No.124540 ini. (SLTB)

Fila Florist Dilaporkan ke Polsek Medan Kota MEDAN - Pengusaha dan Ketua Asosiasi Pengusaha dan Perakit Papan Bunga (Asprabu) laporkan pengusaha papan bunga Fila Florist ke Polsekta Medan Kota dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan nomer STPL /328/II / 2013/ SU/ Polresta Medan / Sek M Kota, dalam kasus pencurian.

Aksi pencurian ini terungkap berkat adanya laporan satpam Universitas Sumatera Utara pada saat pelantikan Guru Besar di USU, Minggu lalu. Saat itu, satpam menghubungi pemilik papan bunga yang nomor telefonnya tertera di belakang papan bunga itu dengan nama Dilla Florist. Sementara sipengirim memesan papan bunga itu dari Fila Florist milik Firman yang beralamat di jalan Laksana Medan.

Mendapat laporan dari si Satpam, Suhendra pengusaha Dilla Florist langsung turun ke lokasi bersama anggotanya untuk mengetahui siapa pencuri yang mengambil papan bunga miliknya yang telah hilang 4 bulan lalu.

Sesampainya di USU, Hendra terkejut melihat papan bunga itu dan langsung menghubungi Basrun selaku ketua Asprabu tentang bunga papannya yang hilang dan telah ditemukan kembali.

Setelah mendapat informasi tentang si pengirim papan bunga, Hendra bersama rekannya langsung menuju ke Fila Florist di jalan Laksana.

Sesampainya di tempat itu, Hendra langsung mempertanyakan tentang papan bunga yang diduga telah dicuri Firman.

Mendapati cecaran pertanyaan dari Hendra, pemilik usaha Fila florist menjawab dengan enteng bahwa dia tidak tahu kalau papan bunga itu milik Hendra. "Saya membelinya dari seseorang dengan harga murah. Saya akan hubungi orang itu," begitu kata Firman.

Melihat begitu banyak orang yang mendatangi tempat usahanya menuntut penjelasan, Firman minta ijin untuk memanggil sipenjual papan bunga. Namun, sejak Firman pergi dirinya tak

pernah kembali lagi.

Karena merasa dibohongi akhirnya Hendra, ketua Asprabu dan pengusaha lainnya sepakat untuk melaporkan Firman ke Polsek Medan Kota dengan tudingan sebagai penadah.

"Selama ini kami sudah sering kehilangan papan bunga dan belum pernah kami laporkan karena kami tidak tahu siapa pencurinya," kata Basrun.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan nomer STPL /328/II / 2013/ SU/ Polresta Medan / Sek M Kota, Hendra kepada SPK Medan Kota AE Siregar menyatakan, papan bunga miliknya yang selama ini hilang sudah ditemukan dan Firman diketahui sebagai penadahnya.

Pihak polisi langsung langsung memproses dan segera ke TKP untuk melakukan pengembangan dan penangkapan penadah barang curian tersebut.

Sementara itu, barang bukti papan bunga yang telah ditemukan sudah diamankan di Polsekta Medan kota sebagai bukti.(FeR)

Polsek Medan Area Lamban Proses Kasus Penganiayaan MEDAN - Polisi jangan bermain-main dalam menangani pengaduan masyarakat, apalagi seperti kasus penganiayaan.

Soalnya, dikhawatirkan si korban atau tersangka akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal ini ditegaskan

Solihin, Jumat (1/3), pada wartawan terkait penganiayaan yang dialaminya di Polsek Medan Area.

Solihin mengungkapkan, jika emosi yang dibawakan sudah dibalasnya pengeroyokan yang dilakukan April Deo mahasiswa kedokteran di

UISU. "Kawan kawan saya sudah mengajak untuk balas dendam, tapi karena abang saya mengingatkan saya, hal itu tidak saya lakukan. Soalnya sangat geram, apalagi kasusnya diperlama-lama dan ditangguhkan penahanannya oleh Polsek Medan Area, sehingga

pelaku menunjukkan kepongahannya," ungkap Solihin.

Solihin menceritakan awal mula kejadian.

Karena pelaku selalu mengambil barangnya tanpa permisi dan ketika diminta selalu marahmarah, seperti pelaku mengambil helm dan berminggu minggu tidak

dikembalikan. "Kalau diminta di marah-marah, tiba-tiba saya melihat helm itu ada sama kawan yang lain," kata Solihin, seraya menambahkan, helm itu kemudian dikembalikan sipemakai.

Namun tak berakhir di situ. Deo yang menerima pengaduan temannya, kemudian menelpon

Solihin minta bertemu.

Tak berapa lama, Deo mendatangi Solihin di Warnet Lucky Net Jalan Megawati Medan. Di tempat ini, Solihin menjadi korban pemukulan.

Terang pemukulan ini tak diterima, kemudian Solihin melaporkan kejadian itu ke Polsek

Medan Area dengan Nomor: STPL:136/I/ 2013/sektor area. "Namun sudah satu bulan, kasusnya belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan," jelas Solihin.

Ketika hal ini beberapa kali di konfirmasi ke juper B.Pandiangan dikatakan masih dalam proses.

(HAH)