epaper kpkpos 242 edisi 11 maret 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PEMBATASAN IZIN AJANG PUNGLI BARU

EDISI 242/ THN V 11 – 17 MARET 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN.3

Kinerja KPU Sumut Dipertanyakan dibeberapa TPS yang tampak lenggang tanpa dipadati para pemilih untuk memberikan suaranya.

Tidak sampai di situ, setelah hasil suara dikumpulkan.

PESTA rakyat sudah selesai.

Pemungutan suara berjalan aman, tertib dan kondusip. Namun kemeriahan tidak terlihat di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Ini terbukti

kolom REDAKSI datang memilih, tetapi banyak juga rakyat yang tidak terdaftar sebagai peserta pemilu. Rakyat tidak mendapat surat undangan dari tiap-tiap kabupaten/kota di mana mereka tinggal.

Terhitung hampir 50 persen lebih rakyat Sumut tidak mengunakan hak suaranya alias golput.

Golput bukan hanya disebabkan banyak rakyat yang tidak

Berdasarkan temuan KPK Pos di Kabupaten Deli Serdang banyak warga yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih.

Ida, warga Kabupaten Deli

Serdang ini mengaku ingin sekali ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan memimpin Sumut lima tahun • LANJUT KE HAL. 2

» Penyebab Tingginya Persentase Golput

Golput Mendominasi PESTA demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 20132018, selesai sudah. Berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survey menunjukkan pasangan nomor urut 5 Gatot - Erry sementara unggul dari pasangan lainnya.

Namun, disisi lain seperti pilgubsu dan pemilihan sebelumnya, dominasi golput alias yang tidak menggunakan hak pilih belum tergoyahkan. Bahkan diprediksi, angka golput pada pilgubsu tahun ini akan melampaui angka golput pada pilgubsu 2008 silam.

Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai penyelenggaran Pilbgsu memperkirakan jumlah partisipasi masyarakat pada Pilgubsu 2013 mencapai 5060 persen. Pernyataan itu disampaikan ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH menjawab pertanyaan soal pelaksanaan Pilkada yang dilangsungkan, Kamis (7/3).

"Persentase masyarakat diperkirakan di kisaran 50-60 • LANJUT KE HAL. 2

» Sutan Bhatoegana

MEDAN–Pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018, usai sudah. Berdasarkan hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survey menunjukkan pasangan nomor urut 5 Gator-Erry sementara unggul dari pasangan lainnya.

Namun, disisi lain sungguh sangat memprihatinkan, tingkat partisipasi pemilih turun drastis. Jumlah golput sangat signifikan. Angka sementara mencapai 50 persen lebih, bahkan bisa menembus angka 60 persen.

Dekan Fisipol Universitas Sumatera Utara Prof.Badaruddin mengatakan, tingginya persentase golput pada Pilgub tahun ini • LANJUT KE HAL. 2

PKS: Rakyat Sumut Kritis dan Cerdas KEMENANGAN pasangan calon gubernur (cagub) incumbent Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi (Ganteng) dianggap sebagai kemenangan rakyat.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menilai kemenangan Ganteng karena kecerdasan rakyat Sumut yang tidak terpengaruh dengan kasus korupsi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Kata Mereka "Kurangnya sosialisasi pendataan dari pihak partai dan juga adanya sikap apatis dan krisis kepercayaan pada cagub dan cawagub dari masyarakat"

PROF DR BADARUDDIN Dekan Fisipol USU

“Jangan mengangkat calon yang trade record-nya sudah buruk dan bermasalah dengan hukum. Ini juga salah satu faktor penyebab tingginya persentase golput pada pilgub tahun ini”

MARASAMIN RITONG A SH RITONGA

Ketua Ikatan Advokat Medan

• LANJUT KE HAL. 2

Versi Hitung Cepat LINGKARAN SURVEY INDONESIA (LSI)

1 2

GUS IRAWANSUKIRMAN EFENDI SIMBOLONJUMIRAN ABDI

3

CHAIRUMANFADLY

4

AMRIRE

5

GATOT PUDJONUGROHOTENGKU ERY NURADI

19,48 % 26,87 % 9,15 % 12,46 % 32,05 %

PUSKAPTIS 1

GUS IRAWANSUKIRMAN

2

EFENDI SIMBOLONJUMIRAN ABDI

3 4 5

CHAIRUMANFADLY AMRIRE

20,35 % 25,69 % 8,35 % 12,04 % 33,57 %

Banyak pihak jengah dengan aparat kepolisian dan TNI. Pasalnya, kedua institusi aparat keamanan ini bukan membuat ketertiban melainkan melakukan penyerangan. Sungguh, aparat penegak hukum ini dinilai telah memberikan contoh yang sangat buruk kepada masyarakat.

Ingat bahwa bentrok kedua institusi aparat keamanan ini sudah berungkali terjadi. Bahkan, untuk meminimilisir peristiwa itu, kedua pihak telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), atau nota kesepahaman. Namun,

MoU itu justru diabaikan atau tidak efektif.

Pertikaian antara personil TNI dan Polri terjadi karena: Pertama, salah satu dari kedua lembaga ini masih diunggulkan dalam sistem politik, ada perasaan superioritas.

Sehingga, aturan hukum yang dibuat oleh salah satu lembaga keamanan itu diremehkan.

Kedua, problem di sistem politik yang masih mengakomodasi superioritas TNI dalam sistem politik sehingga tidak tunduk pada sistem hukum, termasuk yang paling remeh, yaitu berlalu lintas.

LINGKARAN SURVEY INDONESIA (LSI)

1

GUS IRAWANSUKIRMAN

2

EFENDI SIMBOLONJUMIRAN ABDI

4

AMRIRE

5

GATOT PUDJONUGROHOTENGKU ERY NURADI

pemeriksaan yang dilakukan Panwaslu di 6 Kecamatan se Kota Tanjungbalai yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota.

“Temuannya terdapat di seluruh Kecamatan yang ada, yaitu Teluk Nibung, Sei Tualang Raso, Tanjungbalai Utara, Tanjungbalai Selatan, Datuk Bandar Timur, serta Datuk Bandar,” katanya. Menurut Dedi, sesuai Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, • LANJUT KE HAL. 2

Rakyat Jenuh Terlalu Banyak Memilih

22,81 % 23,15 % 8,95 % 11,73 % 33,30 %

CYRUS NETWORK

3

PANITIA Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungbalai menemukan fakta yang cukup mencengangkan.

Dari seribuan lebih anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 100 orang di antaranya diyakini sebagai anggota Partai Politik yang berkuasa di kota itu.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menganggu independensi para anggota KPPS dalam bertugas.

Ketua Panwaslu Kota Tanjungbalai Dedi Hendrawan Panjaitan SH, mengatakan, temuan ini merupakan hasil

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai telah terjadi penurunan minat pemilih di beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada) beberapa tahun belakangan ini.

Artinya, angka golongan putih (Golput) yaitu warga yang tidak menggunakan hak pilihnya meningkat. Hal itu kemungkinan terjadi karena banyaknya pemilihan yang dilakukan selama lima tahun tersebut.

"Ada kecenderungan menurun beberapa tahun ini.

Mungkin dikarenakan jenuh terlalu banyak memilih," kata Gamawan di kantor Kemdagri,

GATOT PUDJONUGROHOTENGKU ERY NURADI

CHAIRUMANFADLY

Anggota Partai Jadi Petugas KPPS

» Gamawan Fauzi Jumat (8/3).

Ia menjelaskan, dalam masa lima tahun, warga melakukan empat kali pemilihan yakni

Inilah Orang Bertopeng di Demokrat JAKARTA - Mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Demokrat M.Rahmad, loyalis Anas Urbaningrum, mendapat serangan balik dari loyalis Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana, loyalis SBY itu menuding M Rahmad, salah seorang yang menggunakan topeng ketika di Demokrat.

Dia dinilai Sutan hanya berpurapura kader tetapi perilaku sebenarnya tidak di Demokrat. Penegasan Sutan ini sebagai balasan terhadap M Rahmad yang sebelumnya mengatakan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat.

"Inilah orang-orang yang saya bilang pakai topeng. Sekarang dia buka topeng dia, inilah orangnya.

Makanya PD jangan menerima lagi orang yang pakai topeng," kata Sutan saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (8/3).

Menurut Sutan, masih banyak orang-orang yang seperti Rahmad.

Menggunakan topeng, berpurapura baik tapi ternyata perilakunya seperti ini.

"Masih banyak yang punya topeng (di Demokrat). Zaman sekarang jangan pakai topeng.

Orang sekarang yang jadi pemimpin jangan pakai topeng, lain di hati lain di mulut lain perilaku. Benar juga lagunya Peterpan. Negara ini rusak karena gara-gara banyak

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Adanya perlawanan terhadap pembahasan RUU peradilan militer memberikan kontribusi terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan dua angkatan ini.

Seperti diberitakan, Markas Polres OKU dibakar oleh sekelompok anggota TNI Yonarmed 15. Sekitar 90 prajurit TNI itu datang dengan membawa sepeda motor.

Menurut Kepolisian, awalnya akan ada aksi damai terkait kasus anggota TNI Pratu Heru yang tertembak beberapa waktu lalu oleh anggota Polres OKU. Namun, aksi kemudian tidak

terkendali.

Setidaknya empat polisi mengalami luka tusuk karena insiden ini. Salah satunya adalah Kepala Polsek Martapura AKP Ridwan, yang kritis karena luka tusuk. Korban lain masih dalam pendataan. Massa juga merusak mobil polisi, dua pos polisi dan sub sektor setempat.

Mustinya, para aparat hukum yang terhormat itu sadar bahwa hidupnya dibiayai oleh negara dengan uang rakyat. Begitu pula dengan seluruh fasilitas Polri

» TNI vs Polri

Kau Memulai, Kau Mengakhiri...

JAKARTA - Penyerangan oknum Tentara Nasional Indonesia terhadap Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menjadi preseden buruk seakan premanisme sudah merasuki institusi yang terhormat itu.

Bangunan dan kendaraan terbakar ketika terjadi pembakaran Mapolres OKU di Ogan Komering Ulu, Sumsel, Kamis (7/3). Sedikitnya empat anggota polisi luka tusuk serta sejumlah kendaraan hangus terbakar.

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

• LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

Pertina Kota Gunungsitoli Siapkan Tiga Petinju GUNUNG SITOLI - Menghadapi kejuaraan daerah (Kejurda) tinju amatir tingkat Sumatera Utara yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 19 sampai 23 Maret 2013 di Stabat, Kabupaten Langkat, Pertina Kota Gunungsitoli mempersiapkan 3 orang petinju yang akan mengikuti kejurda akbar tersebut.

Menurut Ketua Pertina Kota Gunungsitoli, Theodore Hulu SPd yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa, mengatakan Pertina Kota Gunungsitoli yang dibentuk bulan Agustus 2012 yang lalu, kini sedang berbenah diri untuk mengembangkan olahraga tinju di Kota Gunungsitoli, sehingga dapat melahirkan atlit tinju profesional di daerah ini, bahkan kalau tidak ada aral melintang Theodore Hulu akan bersama-

sama dengan tim mengikuti kejurda tersebut.

Dikatakan, untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan dan prestasi yang dicapai para atlit tinju di Kota Gunungsitoli yang telah dibina oleh pelatih selama beberapa bulan terakhir, maka dalam waktu dekat Petina akan mengirimkan 3 orang atlit tinjunya untuk mengikuti kejurda di Stabat masing-masing Alfatar Zebua kelas 56 kg, Ardin Zebua kelas 60 kg, dan Ciptakarya Zebua kelas 81 kg dari sasana Bintang Remaja Gunungsitoli,ujarnya.

Pelatih tinju dari Sasana Bintang Remaja Gunungsitoli, Martinus Zebua yang dikonfirmasi mengatakan para atlit tinju yang akan mengikuti kejurda tinju di Stabat nanti sudah siap bertarung dan menyangkut persiapan baik mental

KINERJA KPU SUMUT DIPERTANYAKAN................................

• DARI HALAMAN. 1 kedepan. Hanya saja niat Ida tidak bisa tersalurkan dikarenakan dirinya tidak memiliki undangan untuk hadir di TPS yang sudah ditentukan.

Lain Ida, lain juga Udin. Warga yang masih satu Kabupeten dengan Ida ini mengaku menerima surat undangan untuk mencoblos. Hanya saja Udin sama sekali tidak berminat hadir ke TPS untuk mengunakan hak suaranya dalam Pemilu tahun ini.

Hal ini disebabkan Udin tidak tahu siapa yang akan dipilihnya.

Lelaki berbadan jangkung ini mengaku sama sekali tidak mengenal sosok para calon yang akan dipilih.

"Ini surat undangan saya mbak, tapi saya tidak mau nyoblos karena saya tidak kenal dengan mereka-mereka yang mencalonkan itu. Jadi untuk apa saya datang ke TPS kalau saya sendiri saja tidak tau siapa yang mau saya coblos," ujarnya.

Pemilihan gubernur dan wakilnya kali ini cukup mencengangkan banyak pihak. Pasalnya, angka golput masih sangat tinggi dan ini tidak menunjukkan demokrasi di tengah masyarakat.

Penyebab tingginya angka golput pun menjadi pertanyaan. Dimana dan apa penyebabnya. Apakah KPU Sumut harus ikut bertanggungjawab dalam hal ini. Dan haruskah kinerja KPU Sumut dipertanyakan? (VIN)

GOLPUT MENDOMINASI....................

• DARI HALAMAN. 1 persen. Namun, angka pastinya bisa dilihat saat rekapitulasi penghitungan suara nantinya," begitu kata Irham.

Dijelaskan Irham menurunnya partisipasi masyarakat dipengaruhi banyak faktor.

Namun, ia membantah kalau tidak terdistribusinya formulir C6 atau undangan pencoblosan sebagai penyebabnya.

"Kalau saya tidak melihat itu.

Bukan semata-mata karena tidak terdistribusinya C6, menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat,"ucapnya.

Pantauan awak media ini di beberapa TPS yang ada di kota Medan dan di daerahdaerah, angka golput lebih tinggi dan dominan dibanyak TPS. Diketahui, jumlah pemilih di setiap TPS berkisar antara 300 pemilih sampai 550 pemilih. Namun yang menggunakan hak suara hanya berada di kisaran 200 orang untuk TPS yang jumlah pemilihnya mencapai 550

pemilih.

Bahkan ada yang mencapai 70 persen.

Rendahnya minat masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya ini, menurut warga dikarenakan mereka sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji semua calon.

Mereka beranggapan semua retorika yang disampaikan selama kampanye hanya isapan jempol saja alias jual kecap. Jadi lebih baik mereka kumpul sama keluarga mumpung hari libur.

Ini membuktikan, rakyat kita makin apatis dan pesimis, terutama generasi muda.

Beragam alasan yang diutarakan. Mereka berpendapat, memilih/tidak memilih hasilnya serupa, tiada perubahan. Kehidupan mereka sama. Kondisi provinsi ini akan tetap begitu-begitu saja. Tidak ke TPS, tiada pengaruh apapun, toh pemilukada tetap berjalan. Siapapun yang menang, bagi mereka tidak menjadi soal. Inilah kenyataan yang terjadi. (***)

INILAH ORANG BERTOPENG DI DEMOKRAT .....................................

• DARI HALAMAN. 1 yang pake topeng," jelas ketua Komisi VII DPR itu.

Pasca mundurnya Anas Urbaningrum, Sutan melihat memang banyak yang terlihat menyerang

SBY. Padahal, sebelumnya mereka menghormati SBY. Bagi Sutan, inilah orang yang menggunakan topeng. "Banyak orang yang caricari kesalaan Demokrat, dan SBY sekarang membuka topengnya," ucapnya.(FR/BBS)

RAKYAT JENUH TERLALU BANYAK MEMILIH..............................

• DARI HALAMAN. 1 pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan DPR/ DPRD/DPD, dan pemilihan bupati/walikota. Bahkan juga ada pemilihan kepala desa.

Semuanya itu menyita perhatian dan waktu masyarakat serta menghabiskan banyak biaya negara.

Untuk itu, ia berharap agar DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilukada mengenai pemilihan kepala daerah serentak dilakukan secara bersamaan di suatu provinsi sementara untuk pemilihan Presiden bisa dipisahkan.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

"Dengan pemilu serentak, misalnya di sebuah provinsi, seluruh kabupaten/kota secara serentak melaksanakan Pilkada, tentunya akan menghemat banyak biaya dan efisiensi waktu," jelas mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Menurutnya, dengan pemilu serentak, lebih efisien, petugasnya bisa sekali saja, pendistribusian kotak dan surat suara bisa sekaligus, anggaran bisa ditekan hingga 30-40 persen.

Sementara partisipasi pemilih akan meningkat karena ada dua kepentingan, gubernur dan bupati/walikota. Sistem ini sudah diterapkan di Sumatera Barat, tutup Gamawan. (SP/BBS)

maupun fisik dalam keadaan fit sehingga mereka tidak diragukan lagi untuk tampil dan tidak akan merasa gentar menghadapai lawan-lawannya di atas ring, ujar Martinus Zebua yang mantan juara I pada kelas layang pada kejuaraan tingkat Tapanuli tahun 1993.

Dikatakan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pelatih maupun para pembina tinju Kota Gu-

nungsitoli selama ini, bahwa para atlit yang akan mengikuti kejurda ini nantinya diharapkan akan mendapat medali karena persiapan yang dilakukan sudah matang dan latihan yang sudah maksimal, serta dukungan maupun dukungan pemerintah Kota Gunungsitoli sangat besar terhadap perkembangan dunia tinju di Kota Gunungsitoli, katanya. (YAGI)

Toluto Support Siswa Hadapi UAN MUARA–Bupati Taput, Torang Lumban Tobing gelar temu pendidikan guna mensupport siswasiswi pelajar SMP, SMK dan SMA se Kecamatan Muara untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) yang akan datang. Kegiatan temu pendidikan tadi dilakukan pada dua tempat, SMP N 2 dan SMA N 1 Muara, Jumat (8/3, dihadiri orang tua siswa, Uspika Muara, SKPD, tokoh masyarakat dan agama disana.

Toluto dalam arahanya di SMP N 2 Aritonang, berharap siswa sedini mungkin menjauhi narkoba.

“Pada orang tua kami harap agar berperan aktif memotivasi anak agar lebih giat belajar guna menghadapi kompetisi UAN kedepan.

Bagi siswa juga diharapkan agar lebih fokus pada bidang study bahasa inggris mengingat Muara adalah daerah tujuan wisata di Taput,” katanya.

Bersamaan, guru dan siswa sepakat agar Pemkab dapat menambah guru bidang study bahasa Inggris untuk merefleksikan keinginan tadi. “Disamping penambahan guru bidang study bahasa

inggris, kami juga berharap agar Bupati kiranya dapat memperbaiki kantor kepala sekolah serta melengkapi moubilernya, karena kondisinya sudah kurang layak,” ujar Junus Sihombing kepala sekolah SMP N 2 Aritonang.

Sementara, SMP N 3 Hutaginjang melalui kepala sekolahnya, Jentrio Harianja, dikesempatan itu berharap agar difasilitasi dengan air bersih. “Kondisi selama ini sekolah kami hanya mengandalkan air hujan, jadi untuk kenyamanan proses belajar hendaknya pemkab dapat memfasilitasi itu,” serunya.

Di sana, diakhir acara, Toluto merealisasi motivasi dengan pemberian buku tulis pada sisiw-siswi berprestasi yang barengi pemberian cindra mata lain oleh anggota DPRD Taput dan Uspika Muara.

Tempat berbeda, di SMA N 1 Muara justru Toluto disambut dengan tarian kreasi siswa. “Muara adalah wisata alam andalan Taput, dan kami siap melakukan lobby pada kementrian terkait guna mewujudkan ini. Kepada Dinas PUK agar segera berbenah untuk

memuluskan jalan menuju kecamatan Muara ini. Pada camat juga diharapkan agar fokus menggiatkan gotong royong guna membenahi draninase kiri-kanan jalan untuk mengantisipasi genang air di badan jalan,” tukasnya.

Katanya lagi, tahun ini juga Taput akan memulai pembangunan SMA unggulan di andalan Taput di Tarutung. “Bergiatlah belajar agar siswa-siswi disini nantinya menjadi salah satu penghuni SMA unggulan tadi, proses seleksi disana murni, dan bukan bernuansa KKN, jadi mereka yang cerdas dan pintarlah yang bisa masuk disana,” pungkasnya.

Terkait hancurnya jalan menuju Muara menuai kritikan dan tokoh masyarakat, Oloan Siregar. “Pada Bupati kami berharap agar lebih selektif menempatkan rekanan di perbaikan jalan menuju Muara ini, masa umur perbaikan jalan hanya satu bulan, setelah itu kembali hancur tanpa ada garansi disana, sehingga apa yang diharapkan mewujudkan Muara sebagai wisata alam Taput menjadi lebih baik,” sebutnya.(PR)

APATIS DAN KRISIS KEPERCAYAAN.......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 banyak faktor penyebabnya. Antara lain kesalahan pendataan, kurangnya sosialisasi tentang pendataan dari pihak partai juga adanya sikap apatis dan krisis kepercayaan pada cagub dan cawagub dari masyarakat.

Hal ini, kata Badaruddin, terlihat di TPS pada saat pemilihan, begitu juga pada saat penghitungan suara. Minimnya minat dan perhatian masyarakat untuk hadir pada saat penghitungan suara sudah menunjukkan apatisnya masyarakat terhadap ke lima calon ini.

Dalam hal ini, kata Badar, golputlah pemenangnya.

Kedepannya, kata Dekan Fisipol ini, untuk mengurangi persentase golput, partai harus mencalonkan sosok calon seperti Jokowi. “Alasannya, saat ini figur seperti Jokowi yang yang diinginkan masyarakat yang benarbenar berpihak dan mengetahui keinginan rakyatnya,” kata Badar.

Sementara praktisi hukum Marasamin Ritonga SH menuturkan, pilgubsu ini menyangkut etika politik rakyat. Jika rakyat salah memilih calon pemimpin apalagi pemimpin itu terindikasi bermasalah dengan hukum maka akan terjadi pencintraan kepada rakyat.

“Rakyat harus cerdas dan jangan sampai kecolongan seperti yang

menimpa Syamsul Arifin yang terjerat hukum karena menyalahgunakan anggaran pemerintah,” kata Ritonga.

Pengamat hukum yang juga ketua ikatan advokat Medan ini mengimbau agar kedepannya parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat harus memperhatikan trade record calonnya. “Jangan mengangkat calon yang trade recordnya sudah buruk dan bermasalah dengan hukum. Ini juga salah satu faktor penyebab tingginya persentase golput pada pilgub tahun ini,” tuturnya.

Tingginya angka golput pada Pilgubsu tahun ini mengartikan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam berdemokrasi. Disamping itu, sosialisasi KPU Sumut juga masih harus dipertanyakan. Artinya sosialisasi yang disampaikan ternyata tidak memberikan efek atau manfaat yang baik sehingga masyarakat pemilih banyak yang golput. Hal ini disampaikan praktisi hukum Irwandi Lubis SH. Menurutnya, sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran. Ini terbukti dari tingginya angka golput yang mencapai 50 persen lebih.

Menurut Wandi, pemilihan tahun ini relatif berlangsung aman, tertib dan kondusif. Hanya saja suara golput yang mencapai 50 persen lebih cukup mengecewakan.

Karena hal ini tidak diharapkan.

KPU Sumut harus mengevaluasi kinerja mereka kenapa hal ini bisa terjadi. "Hampir setengah masyarakat Sumut tidak memilih.

Untuk itu kinerja KPU Sumut harus juga dievaluasi untuk mencari tau penyebab kenapa angka golput tinggi," ujarnya.

Dengan terpilihnya pasangan Gatot-Erry, Wandi memberikan apresiasi dan ucapan selamat, karena sudah memenangkan hati rakyat Sumut. Wandi pun mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada pasangan terpilih tersebut. Karena menurutnya suara rakyat adalah suara tuhan. Tidak itu saja, Wandi pun mendukung semua kinerja yang akan dilaksanakan pasangan tersebut.

Berdasarkan pantauan KPKPos di beberapa TPS yang ada di kota Medan, angka golput lebih tinggi dan dominan dibanyak TPS. Di ketahui, jumlah pemilih di setiap TPS berkisar antara 300 pemilih sampai 550 pemilih.Namun yang menggunakan hak suara hanya berada di kisaran 200 orang untuk TPS yang jumlah pemilihnya mencapai 550 pemilih.

Bahkan ada yang mencapai 70 persen. Rendahnya minat masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya ini, menurut warga yang menolak menyebutkan namanya dikarenakan mereka sudah tidak

percaya lagi dengan janji-janji semua calon. Mereka beranggapan semua retorika yang disampaikan selama kampanye hanya isapan jempol saja alias jual kecap. Jadi lebih baik mereka kumpul sama keluarga mumpung hari libur.

Seperti di TPS 42 dan TPS 44 Jalan Sunggal. Di kedua TPS ini jumlah pemilih yang menolak memberikan suaranya alias Golput lebih banyak dibanding yang memilih. Di TPS 44 pemilih yang memberikan suara mereka hanya 99 orang, sehingga penghitungan suara dilakukan tidak sampai setengah jam. Begitu juga dengan TPS 42, Golput lebih banyak dari yang memberikan suara.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan mahasiswa yang tinggal di kawasan Jalan Pancing, banyak yang memilih golput. Menurt pengakuan para mahasiswa tersebut, mereka terpaksa golput karena malas pulang ke kampong halamannya hanya untuk memilih. Selain malah pulang, ada juga mahasiswa yang mengaku tidak menggunakan hak pilih, karena banyak tugas perkuliahan.

Seperti inilah realiatas masyarakat yang sudah jenuh dan bosan dengan pelaksanaan suksesi kepemimpinan secara langsung. Ditambah lagi pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat seringkali setelah terpilih melupakan

atau tidak sedikit yang menindas masyarakat yang memilihnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai penyelenggaran Pilbgsu memperkirakan jumlah partisipasi masyarakat pada Pilgubsu 2013 mencapai 50 - 60 persen. Pernyataan itu disampaikan ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH menjawab pertanyaan wartawan soal pelaksanaan Pilkada yang dilangsungkan, Kamis (7/3).

"Persentase masyarakat diperkirakan di kisaran 50-60 persen.

Namun, angka pastinya bisa dilihat saat rekapitulasi penghitungan suara nantinya," ungkap Irham.

Dikatakannya, angka pasti dari seberapa besar angka partisipasi masyarakat terhadap Pilkada ini belum bisa diungkapkan KPU dalam waktu dekat ini. "Kita akan melihat secara keseluruhan dari suara yang sah, tidak sah, kemudian rusak dan lainnya. Yang sekarang dilakukan lembaga survei kali ini merupakan suara sah saja," ungkapnya.

Dijelaskan Irham menurunya partisipasi masyarakat dipengaruhi banyak faktor. Namun, ia membantah kalau tidak terdistribusinya formulir C6 atau undangan pencoblosan sebagai penyebabnya.

"Kalau saya tidak melihat itu. Bukan semata-mata karena tidak terdistribusinya C6, menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat,"ucapnya.(FR/MH/VIN/SF)

PKS: RAKYAT SUMUT KRITIS DAN CERDAS...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 "Kita bersyukur dan berterima kasih kepada warga Sumut. Ternyata mereka sangat kritits dan cukup cerdas, mereka tidak bisa terpengaruh dengan isu-isu yang menyudutkan PKS," kata Hidayat, di Jakarta, Jumat (8/ 3).

Selain itu, kata Hidayat, kemenangan Ganteng juga atas kerja keras seluruh kader partai

pimpinan Anis Matta itu. "PKS masih solid, PKS tidak sesuai dengan pernyataan para pengamat. Ternyata itu disalahkan, menunjukkan bahwa rakyat cukup kritis dan cerdas," jelas Hidayat.

Sementara itu, Ketua tim sukses pemenangan Gatot Pujo Nugroho - T Erry Nuradi, Ikrimah Hamidy, bersyukur pasangan yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

tersebut menang.

Berdasarkan penghitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia, Kamis (7/3), pasangan nomor 5 tersebut mendapat 32,93 persen suara. Komisi Pemilihan Umum Sumut belum menghitung manual. Namun, dengan kemajuan teknologi, hasil pemilihan umum kepala daerah bisa diketahui lebih dulu.

Biasanya tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat

lembaga survei.

“Harapan besar agar pembangunan di Sumut makin maju dan menyejahterakan adalah amanah yang mesti diemban Gatot dan Erry selama lima tahun ke depan,” ujar Ikrimah di media center Gatot Pujo Nugroho-T Erry Nuradi di kawasan Juanda, Medan.

Ikrimah meminta kader PKS dan partai pendukung tetap bersiaga di tempat masing-

masing karena penghitungan resmi belum dilakukan. Anggota DPRD Sumut tersebut optimistis Gatot dan Erry menang.

“Metode ilmiah berbagai lembaga ini tidak mungkin dapat membohongi rakyat, tapi kita tetap bantu KPU untuk menyelesaikan tugas penghitungan hingga penetapan pemenang nanti, jadi kader harus tetap mengawal suara rakyat Sumut,” ujarnya. (SF/BBS)

ANGGOTA PARTAI JADI PETUGAS KPPS..............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tepatnya di pasal 53 dijelaskan, ada 9 syarat yang harus terpenuhi bagi warga yang mencalon jadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Adapun persyaratan dimaksud, yakni: Warga negara Indonesia, berusia paling rendah 25 tahun, taat kepada Pancasila sebagai

dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi saat dimintai komentarnya mengaku ,munculnya temuan adanya kader parpol yang menjadi anggota KPPS cukup mencengangkan.

Apalagi, hal itu terjadi pada harihari terakhir menjelang digelarnya pemungutan suara pilgubsu.

Kondisi ini menurutnya cukup mengkhawatirkan, karena bisa mempengaruhi indepensi para anggota KPPS yang nota bene kader parpol, yang pada akhirnya bisa bermuara pada munculnya kecurangan dalam proses

pemungutan, dan penghitungan suara di TPS. “Ini cukup mengagetkan.Kami beserta beberapa teman sesama pengurus parpol lainnya akan menginvestigasi persoalan ini.

Dan jika benar, akan kita persoalkan keKPUD Kota Tanjungbalai,” ujar sang politisi ini.(HER)

KAU MEMULAI, KAU MENGAKHIRI.........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 yang dibakar. Ingat bahwa kita masih menghadapi keterbatasan anggaran negara untuk Kepolisian sehingga belum dapat membangun fasilitas di seluruh daerah yang representatif.

Bahkan, ada Kantor Polda yang belum bisa dibangun.

Untuk itu, mustinya personil TNI jangan pernah merusak fasilitas negara.

Jika aparat TNI tidak terima

dengan tewasnya rekannya, mereka harus tetap menyerahkannya kepada proses hukum. Jika ada pelanggaran hukum yang menyangkut anggotanya, sebaiknya diselesaikan menurut mekanisme hukum di pengadilan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan dan pengadilan jalanan yang brutal itu.

Bagaimanapun, peristiwa pembakaran Polres Ogan Komering Ulu (OKU),

Sumatera Selatan, oleh aparat TNI, adalah bukti ketidakharmonisan hubungan TNI dan Polri. Masyarakat amat prihatin atas peristiwa itu lantaran menyangkut harkat dan martabat negara. Peristiwa tersebut, menunjukkan masih tingginya ego sektoral masingmasing institusi.

Maka, kedua institusi itu yakni TNI dan Polri harus mengusut tuntas akar masalah dan melakukan tindakan tegas kepada

siapa saja yang terlibat tindak pidana itu. Tindakan tegas diperlukan agar peristiwa serupa tidak terulang. “Premanisme semacam itu sangat memalukan, biadab dan merendahkan derajat institusi TNI maupun Polri, maka tidak boleh terulang,” kata Ray Rangkuti, pengamat politik.

Oleh sebab itu, jalan keluar dari kemelut ini adalah pelakunya harus dihukum sesuai aturan main yang berlaku. Di samping itu, pengunggulan dari salah satu

lembaga aparat tersebut harus ditiadakan. Artinya, superioritas TNI yang merasa paling kuat, atau Polri yang merasa berposisi langsung di bawah presiden, juga harus diakhiri.

Karena personil TNI dan Polri yang memulai, maka kedua institusi itu pula yang kini harus mengakhiri. Seperti lagu dangdut berpesan, ‘kau yang memulai, kau yang mengakhiri’. Ini penting, demi martabat dan harga diri. (BBS/FR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

NASIONAL

Korupsi Hambalang, Peran 10 Anggota DPR Ditelusuri JAKARTA - Korupsi Hambalang kian berkembang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun turun tangan dengan menelusuri serta konfirmasi terhadap 10 anggota DPR. BPK merahasiakan identitas sekaligus partainya.

"Kami sudah menelusuri juga meminta konfirmasi dari sekitar sepuluh anggota DPR, yang berada di komisi yang menyangkut penentuan kebijakan terkait proyek Hambalang. Juga ingin tahu proses penganggaran proyek Hambalang, terutama menyangkut perpindahan mekanisme single budget menjadi multiyears," tegas anggota BPK Ali Masykur Musa di Jakarta, Senin pekan lalu.

Masykur menegakan BPK tidak dalam posisi melihat penelusuran orang per orang, namun menyangkut siapa pelaksana dari pemenang tender, dalam hal ini KSO Adhi Karya dan yang kedua siapa yang menjalankan di subkonnya. "Dan masalah ini sudah memasuki audit investigatif tahap kedua," tambah mantan wakil ketua umum PKB. Fokus BPK menyangkut dua hal. Pertama, menyelesaikan seluruh sampling proyek yang belum tertampung dalam pemeriksaan audit tahap pertama.

"Sampling dari pemeriksaan (audit) yang pertama itu, kan, belum menampung semua angka seluruh proyek yang ada," ucap mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Kedua, lanjut Masykur, menyangkut berapa kerugian negara akibat kasus Hamabalang. Masalah ini akan diputuskan dari proses pemeriksaan ditahap kedua.

"Namun, BPK belum bisa memprediksi kapan audit tahap kedua bakal selesai.

Yang jelas BPK terus melakukan pemeriksaan kepada pihak yang mengetahui penganggaran di DPR," katanya sambil menambahkan pengambilan keputusan di DPR juga menjadi data, baik data politik atau data anggaran.

Ali enggan berspekulasi apakah dalam penelusuran tersebut terdapat nama Edhie Baskoro Yudhoyono atau tidak. "Saya tidak dalam posisi melihat penelusuran orang per orang. Tapi menyangkut mengenai siapa pemenang tender, dan yang menjalankan sub kontraktornya," tambah Ali. Tahap Pertama Audit investigatif BPK

pora mengajukan permohonan revisi RKA-KL tahun 2010 pada tanggal 16 November 2010, sehingga diduga melanggar PMK 69/PMK.02/ 2010 dan 180/PMK.02/ 2010.

Keenam, Permohonan kontrak tahun jamak. Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari menpora sehingga diduga melanggar PMK 56/ PMK.52/2010. Juga Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian serta pengawasan sebagaimana dimaksud PP 60 tahun 2008.

Ketujuh, Izin kontrak tahun jamak. Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan dirjen anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang secara bersama-sama meskipun diduga melanggar PMK 56/PMK.02/2010 antara lain tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Juga, Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga. dan RKA-KL kemenpora 2010 (revisi) yang menunjukkan kegiatan lebuh dari satu tahun anggaran belum ditanda-

tangani oleh dirjen anggaran.

Kedelapan, Persetujuan RKA-KL tahun anggaran 2011, mengingat Dirjen anggaran menetapkan RKA-KL Kemenpora tahun 2011 dengan skema tahun jamak sebelum penetapan proyek tahun jamak disetujui. Dirjen anggaran diduga melanggar PMK 104/PMK.02/2010.

Kesembilan, soal Pelelangan. Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora. Sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2003. Lantas Menpora membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora tersebut dan tidak melakukan pengendalian dan pengawasan melainkan diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Diduga melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Selain itu, Proses evaluasi dan prakualifikasi dan teknis terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan P3SON Hambalang (bukan) dilakukan oleh panitia pengadaan melainkan diatur oleh rekanan yang direncanakan akan menang. Sehingga diduga melanggar Keppres 80 tahun 2008.

Hal ini diduga melanggar PP 29 tahun 2000 dan Keppres 80 Tahun 2003. Kesepuluh, Pencairan anggaran tahun 2010. Saat itu Kabag Keuangan Kemenpora menandatangani dan menerbitkan surat perintah membayar (SPM). Meskipun surat permintaan pembayaran (SPP) belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga diduga melanggar PMK 134 /PMK.06/ 2005 dan Perdirjen Perbendaharaan PER 66/PB/2005.

Kesebelas, Pelaksanaan pekerjaan konstruksi. KSOAW menyubkontrakkan pekerjaan utamanya (konstruksi) kepada perusahaan lain.

Sehingga diduga melanggar keppres 80 tahun 2003.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi pada proyek pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang itu. Untuk keperluan pengusutan ini, BPK sudah menyerahkan hasil audit tahap pertama atas proyek Hambalang. Dua tersangka yang sudah ditetapkan KPK adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan politisi Demokrat Andi Mallarangeng. (ENDY)

Buktikan itu. Saya juga tidak sembunyisembunyikan. Uangnya berapa, kapan, di mana?

Yang jelas dong," ungkapnya serius.

Polri tak mempersoalkan Pemeriksaan terhadap Nanan, Mabes Polri tidak mempersoalkan. "Polri menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Lagipula, Nanan diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku mantan Irwasum yang dinilai mengetahui seputar pengawasan proyek simulator," tandas Kabareskrim Sutarman di gedung DPR, Rabu pekan lalu.

Sutarman menjelaskan, anggaran Polri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Proyek simulator disebutsebut berasal dari PNBP. Anggaran Polri dari PNBP, sebenarnya sudah dibahas dengan Komisi III. "Tapi hanya menetapkan jumlah, tidak secara detailnya. Iya dibahas, targetnya," ucap Sutarman.

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Kakorlantas Djoko Susilo bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka. Djoko yang kini menjabat sebagai Gubernur Akpol diduga menyalahgunakan

kewenangannya dalam pengadaan simulator kendaraan roda dan roda empat di Korlantas tahun anggaran 2011.

Selain Djoko, KPK juga telah menetapkan mantan Waka Korlantas Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukotjo S Bambang sebagai tersangka.

KPK memperkirakan kerugian negara dalam mencapai Rp 100 miliar.

Keterlibatan Djoko mulai terungkap setelah adanya laporan Bambang. Direktur Utama PT Inovani ini sebenarnya tengah menjalani hukuman karena melakukan penipuan dan penggelapan dana pada proyek yang sama. Djoko diduga menerima suap Rp2 miliar untuk memuluskan PT Citra Mandiri sebagai pemenang tender.

Belakangan setelah diselidiki, Djoko juga diduga telah menggelembungkan dana pembelian simulator motor Rp34,99 juta per unit dan simulator mobil Rp 176,142 juta per unit dari proyek senilai total Rp 196,87 miliar.KPK memperkirakan kerugian negara dalam proyek simulator mencapai Rp 100 miliar. (ENDY)

Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Gerrmak), berunjukrasa dengan menggantung boneka di Tol Reformasi Makassar, Sulsel, Rabu (6/3). Mereka mendesak KPK untuk memenjarakan semua tersangka dalam kasus korupsi Hambalang termasuk Anas Urbaningrum dan Andi Alifian Mallarangeng serta mendesak KPK untuk menuntaskan kasus skandal Bank Century. tahap pertama ditemukan 11 pelanggaran proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Temuan tahap pertama sudah disampaikan ke wakil rakyat saat rapat dengan pimpinan dan anggota DPR, akhir Oktober 2012.

Dalam laporannya, BPK berkesimpulan terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek triliunan rupiah itu. Menyebut mereka-mereka yang melanggar, BPK mengklasifikasikannya dalam 11 kategori proses.

Pertama terkait Surat Keputusan (SK) Hak Pakai.

Dimana Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tanggal januari 2010 bagi Kemenpora atas tanah seluas 312.448 m2 di desa Hambalang. Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya patut diduga palsu.

Juga Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN atas perintah Sestama BPN menyerahkan SK hak pakai bagi Kemenpora kepada IM tanpa ada surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak, sehingga diduga melanggar kep ka.

BPN tahun 2005 jo kep. Ka. BPN 1 tahun 2010.

Kedua, Izin lokasi dan site plan. Bupati Bogor menandatangani site plan meskipun Kemenpora belum/tidak me-

lakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON Hambalang, sehingga diduga melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diduga melanggar Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 tahun 2009 tentang Pedoman Pengesahan Master Plan, site plan dan peta situasi.

Ketiga soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor menerbitkan IMB meskipun Kemenpora belum melakukan studi Amdal terhadap proyek pembangunan P3SON sehingga diduga melanggar Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung.

Keempat, berkaitan dengan masalah Pendapat teknis.

Dimana, Direktur Penataan dan Lingkungan Kementerian PU memberikan pendapatan teknis yang dimaksud dalam PMK 56/PMK.02/2010, tanpa memperoleh pendelegasian dari Menteri Pekerjaan umum sehingga diduga melanggar Permen PU Nomor 45 tahun 2007.

Kelima, Revisi RKA-KL tahun 2010. Saat itu, Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang menyetujui memberikan disperisasi perpanjangan batas waktu revisi RKA-KL tahun 2010 dan didasarkan pada data dan informasi yang tidak benar, yaitu Sesmen-

» Korupsi Simulator SIM

KPK Periksa Wakapolri JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM, merambat ke petinggi Polri. Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna pun diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan jenderal bintang tiga itu sebagai saksi untuk tersangka mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo.

Selain Nanan, KPK juga memeriksa AKBP Teddy Rusmawan, pemimpin Bank BCA Cabang SCBD Djunaedi Arifien, dan Vendra Wasnury dari pihak swasta.

Rabu pekan lalu, Nanan datang ke KPK pukul 09.30 WIB, dengan mengenakan seragam lengkap dan dikawal tiga ajudannya.

Pemeriksaan selama 9,5 jam, tak membuat Wakapolri loyo. Malah usai menjawab pertanyaan penyidik KPK, Nanan tetap melayani pertanyaan wartawan.

"Saya diperiksa KPK seputar pre-audit saat menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Pre-audit atau perencanaan audit merupakan bagian dari proses audit internal, yang menjadi tugas pengawasan internal.

Sebagai Irwasum, saya merasa perlu pre-audit sebelum pengguna anggaran.

Dalam hal ini Kapolri, menandatangani penetapan

pemenang lelang pengadaan proyek simulator di Korlantas," jelasnya.

Pre-audit yang dilakukan pengawas internal Polri, tujuannya untuk memastikan pengadaan barang/jasa sudah sesuai ketentuan yang berlaku. “Sebetulnya, preaudit ini malah bisa memperjelas apakah tugas pengguna anggaran (PA) membuat tanda tangan telah sesuai temuan pre-audit,” tegas Nanan Namun, sambung dia, Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah maupun Perpres No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres No 54 Tahun 2010 ternyata tidak mengenal pre-audit. Pasal 1 angka 11 hanya mengatur tugas pengawasan melakukan audit, review, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan tugas organisasi.

Dalam Pasal 116 diatur pula Kementerian/Lembaga wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan, serta menugaskan aparat pengawasan internal melakukan audit sesuai ketentuan. Pre-audit yang dilakukan memang tak sesuai dengan ketentuan Perpres No 54 Tahun 2010, katanya sambil menolak

pre-audit menyalahi aturan.

Selain tugas pokok yang diatur dalam Pasal 8 Perpres No 54 Tahun 2010, pengguna anggaran juga dapat membentuk tim teknis.

“Supaya PA yakin sebelum teken. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Setelah ditelusuri, Perpres No 54 Tahun 2010 memang mengatur pembentukan tim teknis oleh pengguna anggaran. Pasal 8 ayat (2) menyatakan, apabila diperlukan pengguna anggaran dapat menetapkan tim teknis atau tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes.

Sesuai penjelasan Pasal 8 ayat (2) Perpres No 54 Tahun 2010, tim teknis dimaksud adalah tim yang dibentuk untuk membantu pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat, peneliti pelaksanaan kontrak, dan lain-lain, sambung Nanan.

Nanan yang pernah menjadi calon kapolri membantah terima uang terkait proyek simulator SIM. "Tunjukkan ke saya, siapa yang ngasih, kapan, di mana. Saya pusing juga, kapan menerima uangnya?

Pembatasan Izin Ajang Pungli Baru MEDAN -Kebijakan pembatasan pengurusan izin masuk di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan menjadi ajang pungutan liar (pungli) baru yang meresahkan pelaku usaha dan masyarakat.

Wakil Ketua Kadin Medan Drs. Suladji kepada wartawan di Medan kemarin, mengatakan semakin sulitnya pengurusan izin usaha seperti HO gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan beberapa izin lainnya yang diserahkan ke BPPT tersebut.

Suladji menjelaskan, sebelumnya pengurusan izin di BPPT tidak dibatasi dan dipersiapkan loket untuk mengurus izin secara langsung kepada pengusaha yang datang dan satu lagi dikhususkan untuk pihak ketiga selaku pepranjangan tangan pengusaha dan dilengkapi dengan surat langsung dari perusahaan.

Saat itu, loket yang diperuntukan bagi pengusaha tidak berfungsi karena pengusaha sebagian besar tidak punya waktu dan mewakiklinyanya kepada pihak ketiga.

Sedangkan untuk loket pihak ketiga, ditentukan saat itu untuk 60 izin yang masuk setiap hari.

Untuk menciptakan uang masuk, lalu dilakukan pembatasan izin mulai 60, menjadi 50, turun lagi menjadi 40, 30 dan terakhir 20 izin yang masuk setiap hari.

Sedangkan izin atau 20 nomor itu dikuasi oleh oknum preman yang setiap hari mangkal di Lantai II kantor BPPT atau di atas gedung Dispeenda Medan.

Pada saat sebelumnya, Kepala Badan merasa tidak terima uang masuk

karena langsung dilakukan oleh pihak ketiga dan menuding mereka calo.

Sejak nomor pengurusan izin dikuasi oleh oknum preman itu, masyarakat atau pelaku usaha tidak bisa lagi bisa mengurus izin secara langsung dan harus membeli nomor antara Rp300.000 sampai8 Rp400.000. " Itu belum membayar tarif retribusi izin yang mau diurus," tegas Suladji sembari menambahkan setiap hari nomor ini dikuasi preman dan tidak ada kesempatan bagi pemohon walaupun datang berulang-ulang.

Ironisnya, ditengah situasi ini pelaku usaha dan masyarakat bisa menghubungi orang dalam yang diistilahkan melalui jalan tol dan izin cepat diselesaikan dengan tarif tinggi dan mahal tergantung izin usaha dan jenis perusahaan besar atau kecil. " Pembatasan izin masuk di BPPT ajang kolusi dan pungli baru.

Praktek ini harus segera dibongkar agar tidak merusakn kinerja Walikota Medan yang saat ini giatgiatnya membenahi pelayanan public khususnya di BPPT itu." beber Suladji lagi.

Ketua Komisi C DPRD Medan Ahie, SH ketika dikonfirmasikan tentang praktek pungli dengan modus pembatasan izin di BPPT Medan, sangat mengecamnya. Apalagi, jelas Ahie sudah ada kebijakan Walikota Medan bahwa pengurusan izin seperti SIUP dan TDP serta beberapa izin lainnya, tidak dikenakan retribusi lagi alias gratis.

“Kami akan sidak ke instansi itu dan melihat secara langsung dugaan praktek penyimpangan dalam pengurusan izin itu,” tegasnya.(VIN)

KPK: Media Berperan Berantas Korupsi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai media massa memiliki peran yang sangat penting, dalam mengawal proses penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi yang tengah berjalan.

"KPK tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan sejumlah pihak, masyarakat juga peran media sangat penting," papar anggota Tim Seleksi Penasihat KPK, Bibit Samad Riyanto pada diskusi bertajuk 'Peran Media Dalam Pemberantasan Korupsi' di Gedung Dewan pers, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Peran lainnya, media dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Pengawasan itu meliputi proses penanganan laporan masyarakat, pencegahan dan penindakan korupsi.

“Kita sangat terbuka dengan media. Silakan media mengkritisi setiap ditemukannya indikasi penyimpangan pelaksanaan tugas KPK,” ungkap mantan pimpinan KPK. Dilanjutkan media tetap perlu memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pers. Rambu-rambu itu di antaranya UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bibit menilai masih ada perbedaan pandangan di masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Malah, belum semua kalangan masyarakat sepakat korupsi adalah tindak kejahatan. Juga sebagian orang menganggap korupsi sebagai kebiasaan juga ditafsir sebagai

managemen baru kejahatan.

"Sebagai kebiasaan ini yang merusak moral bangsa, sementara jika negara merasa dirugikan ini sudah masuk tahap manajemen," ujarnya.

Menurut Bibit, penyebab munculnya tindakan kejahatan korupsi terjadi jika bertemunya unsurunsur niat, kemampuan melakukan, kesempatan dan target yang cocok. Di matanya, korupsi ibarat bongkahan es, penyebabnya jauh lebih besar dan sulit diberantas daripada aksinya.

"Jika KPK sendiri yang memberantas, kami akan babak belur," sambungnya.

Anggota Dewan Pers Wina Armada menambahkan liputan seputar isu tindak pidana korupsi memerlukan pemahaman hukum yang cukup. Bahkan, liputan korupsi banyak menggunakan istilahistilah teknis hukum.

Karenanya, wartawan harus membekali dirinya dengan pemahaman hukum yang memadai.

“Untuk membekali dirinya, wartawan perlu mempelajari mengenai hukum agar tidak salah dalam memberitakan. Ini penting agar pemahamannya mengenai korupsi cukup memadai dan tidak salah dalam memberitakan kepada masyarakat,” ujar Wanda.

Hal lain, lanjut Wina, wartawan juga perlu memahami asas praduga tidak bersalah. Sejatinya asas ini tidak menghalagi pers dalam mengungkapkan fakta.

“Yang tidak boleh itu memberikan stigma kepada kepada orang yang diduga korupsi,” tambahnya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

SUMUT

Pemasangan Paving Block SMPN 10 T Balai Terbengkalai TANJUNGBALAI – Proyek pemasangan paving block di SMP Negeri 10 Tanjungbalai sampai saat ini masih terbengkalai. Proyek yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Kota Tanjungbalai T.A 2012 itu baru mulai dikerjakan pada Januari 2013 lalu dan hingga sekarang belum selesai. Pengerjaan proyek juga terkesan asal jadi dan tidak mencantumkan plank proyek.

Kepala SMP Negeri 10 Kota Tanjungbalai Yusilawati S.Pd, Rabu pekan lalu mengakui, dirinya tidak bertanggung jawab jika kelak proyek tersebut bermasalah.

“Saya sendiri pun tidak mengetahui berapa anggaran proyek itu. Pihak sekolah hanya sebagai penerima saja,” katanya pada Jumat pekan lalu.

Dijelaskannya, semula proyek itu ada berdasarkan dari permintaan pihaknya yang direalisasikan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Hanya saja menurut Yusilawati, sejak awal proyek pemasangan paving block itu dikerjakan, pihaknya telah merasa terganggu.

“Kondisinya seperti itulah, pemasangannya pun berge-

lombang. Begitu juga dengan pengerjaan drainase yang belum selesai dikerjakan mereka,” katanya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

sebagai leading sector seharusnya melakukan pengawasan terhadap proyek pemasangan paving block yang masih terbengkalai itu.

Dari penelusuran dilapa-

ngan, proyek sejenis ada dipuluhan sekolah disegala tingkatan dan hampir 50 persen belum selesai dikerjakan. Informasi yang didapat di kalangan Dinas Pendidikan Kota

Tanjungbalai semua proyek itu dikerjakan kontraktor asal Kisaran yang diduga telah diblacklist di Kabupaten Asahan, diduga keras bernama Ir. H. Panusunan Siregar, M.Sc.(HER)

Aparat Hukum Diminta Tindak 'Kontraktor Siluman' ACEH TIMUR - Proyek pembuatan jalan Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur anggaran tahun 2012 bersumber dana dari APBA sebesar Rp4.622.705.000,- miliar dengan nomor kontrak 08/SPPK/ PBI/DPC/APBA/V/2012, diduga keras di mark-up oleh "kontrator siluman". Pasalnya, dari awal pengerjaannya hingga kini proyek Jalan dimaksud belum juga di Aspal.

Pelaksana pekerjaan proyek tersebut adalah PT Rahifa Seca Utama, Pengawas Kunsultan yakni PT. Maxi Tech Utama Indonesia, dengan rincian proyek, yakni Volume Lapisan Aspal Beton (Laston) AC-BC, dan dikerjakan mulai tanggal 04 Mei 2012, selesai dikerjakan menurut kontrak kerja tanggal 05 Desember 2012 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Banda Aceh.

Proyek tersebut yang diperkirakan lebih kurang sepanjang 6 Kilometer di dalam kontrak kerja seharusnya dilakukan Lapisan Aspal Beton (Laston) AC-BC, kemudian kalau kita lihat yang dikerjakan kontraktor itu

sangat amburadul atau “dugaan pekerjaannya asal jadi”, ternyata dilihat dilapangan hanya dihampar batu koral sebesar mangga bahkan lebih dan dicampur pasir yang matrialnya berasal dari sungai Tamiang dibeli dari masyarakat setempat dengan harga Rp10 ribu.

Investigasi wartawan di lapangan, Selasa tiga pekan lalu, sekitar pukul 14.00. WIB, memang benar proyek pembuatan jalan Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur hanya dikerjakan penghamparan batu mangga bercampur pasir dari sunagai Tamiang, karena pada saat itu masyarakat setempat juga mengakui dengan hal tersebut, bahwa tidak ada dilakukan pekerjaan itu menggunakan Beskos yang dibeli dari pabrik (AMP) penggilingan batu pecah.

Abdul Muin alias pak Win, warga setempat, dihari sama kepada wartawan mengatakan, warga didesa tersebut juga merasa heran dalam pekerjaan pembuatan jalan yang katanya dalam Plang pekerjaan proyek ditulis dengan

Volume Laston AC-BC. "Tentunya kami warga juga tidaklah bodoh-bodoh kali kalau untuk mengartikan Laston, Laston jelas artinya Lapisan Aspal Beton, jadi kalau itu yang mereka buat di dalam kontrak kerja mengapa PT. Rahifa Seca Utama tidak melakukan sesuai dengan kontrak yang ada, ini malah pekerjaannya dihampar dengan batu mangga bercampur pasir dari sungai," ungkap Abdul, Jumat pekan lalu.

Abdul mengatakan, sebelum tinggal di Kecamatan Simpang Jernih, dirinya sudah bekerja Aspal ikut Kontraktor di Langsa selama 10 tahun yang lalu, tetapi pekerjaan yang dia lakukan pada saat itu tidak seperti pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Rahifa Seca Utama.

"Mana ada batu koral dan batu kerikil dicampur pasir yang dikerjakan untuk dasar pondasi jalan, karena sebelumnya jalan disini memang sudah bagus, mengapa tidak langsung di Beskos untuk penguatan pondasi jalan. Kalau seperti ini mereka lakukan tentunya jalan tersebut nan-

Jalan Lahewa Timur-Alasa Rencananya Tanpa Bahu Jalan NIAS UTARA–Perencanaan proyek lanjutan pembangunan/ peningkatan jalan ruas dari Ibukota Kecamatan Lahewa Timur menuju Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara yang bersumber dari dana PAPBD Tahun Anggaran 2012 senilai Rp2.496.434.000, yang dikerjakan oleh CV Kurnia Utama, mengecewakan masyarakat.

Pasalnya, jalan yang dibangun tersebut tidak memiliki bahu jalan sehingga sangat rentan dengan kecelakaan akibat badan jalan yang sangat sempit.

Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Nias Utara,Y.Zega kepada wartawan di Nias Utara, Rabu kemarin. Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara hendaknya sebelum mengalokasikan suatu pembangunan harus melakukan perencanaan yang matang dan bukan asal-asalan.

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tinya tidak bertahan lama dan cepat hancur," sebut Abdul Muin.

Ditambahkan Abdul, warga mengharapkan kepada pengguna anggaran agar pelaksanaan proyek yang didanai dari APBA Provinsi Aceh supaya tidak dikerjakan asal jadi. Karena dana proyek tersebut memakai uang negara.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, lanjut Abdul, diduga terjadi indikasi penyelewengan dan Mark-Up. Dan diduga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek tersebut bekerjasama dengan kontraktor untuk melakukan korupsi.

“Saat ini batu koral dan kerikil serta pasir yang ditimbun ke badan jalan itu sudah banyak yang hilang tergerus air dibeberapa tempat yang rawan becek. Padahal belum lama dikerjakan, tentunya kita sangat menyayangkan bisa terjadi seperti ini. Sementara anggarannya cukup besar. Tidak hanya itu ada juga beberapa bangunan Pelat Beton pun tidak tuntas dikerjakan sehingga warga sulit melintas. Kalau mau ke Kota Kualasimpang Aceh Tamiang saja terpaksa kenderaan roda

dua warga disorong karena sulit dilalui akibat hancurnya jalan tersebut bagaikan kubangan Kerbaus,” ungkap Abdul Muin.

Sementara, Ketua LSM Cakra Donya Banda Aceh, Syofian Sori, S.Sos kepada wartawan mengatakan, indikasi kerugian negara yang cenderung berlanjut, maka aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan Penyidikan dan Pencegahan, untuk menarik kembali uang negara yang diduga telah diselewengkan serta menghentikan berlangsungnya dugaan aksi KKN baru.

Dari hasil analisis Syofian Sori, S.Sos, proyek Jalan di Kecamatan Simpang Jernih itu diduga kuat melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 revisi Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah.

Diwaktu yang sama, wartawan telah melakukan konfirmasi kepada (PPTK) PU Aceh Timur agar memberikan penjelasannya seputar persoalan diatas. Karena dalam hal ini sangat disayangkan, sampai sekarang belum ada jawabannya.(BSO)

Pihak SD Masehi Diduga Gelapkan Dana Bansos

Apalagi jalan yang dibangun tersebut merupakan jalur transportasi yang melintasi dua Kecamatan di Kabupaten Nias Utara, bukan perhubungan jalan antara desa ke desa.

"Bahkan sepengetahuan saya, tidak pernah saya melihat proyek pemerintah yang dibangun tanpa memiliki bahu jalan, tetapi saya kurang tahu entah apa alasan dinas terkait meniadakan perencanaan bahu jalan di proyek ini. Padahal, masih ada lagi tanah untuk dijadikan pelebaran jalan," ujarnya, Jumat pekan lalu.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada salah tukang di lokasi proyek mengakui, sebagian besar badan jalan yang dibangun ini tidak ada bahu jalan tetapi langsung ke parit dengan alasan masyarakat yang ada di lokasi tidak memperbolehkan tanahnya yang ada di depan rumah diambil untuk dijadikan pelebaran jalan, katanya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) PU Kabupaten Nias Utara, Onahia Telaumbanua, ST, MT ketika di konfirmasi melalui ponselnya sedang tidak aktif.(YAGI)

DELITUA–Dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk SD Masehi Delitua sampai saat ini belum diterima para orangtua murid.

Pasalnya dana yang diperuntukan bagi SD dimaksud diduga keras telah di mark-up pihak sekolah. Informasi yang berhasil dihimpun beritamedan. com, adapun buku pelajaran/ buku cetak yang diterima para murid disekolah tersebut terlihat usang,bahkansebagianbukusudah tidak layak pakai (sobek-red).

Ironisnya, setelah para murid/siswa dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar tersebut, maka buku yang diterima harus dikembalikan ke pihak sekolah.

Dan, jika salahsatu buku ada yang hilang, pihak walimurid diwajibkan untuk menggantinya dengan berupa uang sebesar Rp50 ribu dengan di fotocopy Rp75,ooo.

Kejadian tersebut sudah lama berlangsung, dan hingga saat ini, pihak sekolah dimaksud mengutip uang sebesar Rp.10 ribu per siswa.

Selain itu, para murid yang menuntut ilmu di Sekolah Dasar (SD) Masehi banyak yang pindah dari sekolah tersebut.

Alasannya, Kepala Sekolah (Kepsek) SD Masehi, Inganta Pulungan Samura, S.Pd tergolong seorang Kepsek yang berprilaku kasar, angkuh dan sombong.

"Kepala sekolah itu sangat angkuh, kasar dan sombong, bang," ungkap salah seorang wali murid, yang takut namanya diketahui.

Adapun dana yang diperolah dari pemerintah untuk SD Masehi, yakni, dana Bos Reguler, Bos Buku, BSM APBD, BSM APBN,Donatur,Dana OrangTuaAsuh, dan dana Beasiswa Berprestasi.

Sementara rincian uang masuk sekolah, yakni tahap uang sekolah Rp6.060,00 x 6 = Rp36.360,000, dana bos Rp32.

625,000 x 2 = Rp65.250,000 dengan total Rp101. 610,000. Sementara, tahap uang keluar, yakni, Honor Rp4.893,000 x 6 bulan = Rp29.358,000, Tunjangan Rp1.608,250 x 6 bulan = Rp9.649,500, Mengawasi/koreksi Rp765.000 x 2 = Rp 1.530.

000, Uang Lelah Rp3.870,000 x 2 = Rp15.240.000, Transport Dinas Rp2.560,000x2 = Rp5.

120,000. dan lain-lain.(CER)

Kejari Binjai Dilaporkan ke Komisi Ombudsman BINJAI - Karena dianggap tidak maksimal dan diduga sarat dengan gonjang ganjing dalam menangani perkara dugaan penyalahgunaan penyaluran dana BOS Pendidikan Kota Binjai Triwulan III Tahun Anggaran 2011, kinerja Kejaksaan Negeri Binjai kembali dilaporkan ke Komisi Ombudsman.

Jauh sebelumnya Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan NAD melalui suratnya No.0134/SRT/0051.

2012/ mdn/VIII /2012 tanggal 31 Agustus 2012 telah memberitahukan kepada LSM Wanacakra tentang kinerja Kejari Binjai menangani Pengaduan LSM WANACAKRA No.143/WCR-KB/ Lap/III/ 2012 tanggal 12 Maret 2012 Perihal dugaan Penyalahgunaan penyaluran Dana BOS sesuai Laporan Hasil Pelaksana Tugas Kejari No.R-25/ N.2.11/06/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu).

Hingga saat ini, penanganannya masih jalan ditempat bahkan disinyalir tersusupi oleh kepentingan oknum tertentu untuk melemahkan proses Hukum sehingga LSM Wanacakra mengambil langkah mendesak Komisi Ombudsman untuk dapat lebih memprioritaskan pengawasannya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Binjai.

Surat LSM Wanacakra No.189/WCR-KB/Lap-BOS/ III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan NAD memaparkan tentang langkah yang ditetapkan Kejatisu sebagai tindak lanjut audensi Wanacakra bersama Guru/Kepala Sekolah pada 25-10-2012 lalu sehingga Kejari Binjai kembali melakukan proses perkara yang

sudah mengendap di Kejatisu.

Juga dilaporkan yambahan 17 Sekolah yang kuat dugaan terindikasi praktik serupa seperti 8 sekolah yang dilaporkan dengan modus yang sama membuat laporan (SPJ) penyaluran dana BOS triwulan III (Juli-September) Tahun Anggaran 2011 dengan indikator fiktip menanda tangani kegiatan/penyaluran dana yang kegiatannya sudah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah terdahulu.

Tindakan tsb terindikator pemalsuan data dan merugikan keuangan Negara tulis surat itu.

Turut dilaporkan pulbaket terhadap 8 Guru/Kepala Sekolah oleh Tim Intel Kejari Binjai (18-12-2012) merupakan proses yang diulangulang dan mengabaikan Laporan Hasil Pelaksana Tugas No.R-25/N.2.11/06/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang dilaporkan kepada Kejatisu menyusul Pulbaket lanjutan dengan mengambil keterangan pihak terkait salah satunya Manager BOS Dinas Pendidian Drs.H.Syahri Ginting yang menurut Syahri Gtg dirinya mendapat arahan dari Kasi Intel Kejari Binjai untuk mengumpulkan SPJ penyaluran BOS triwulan I dan II Tahun tahun 2011 (JanuariJuni) dari 8 Sekolah.

Dalam suratnya, Wanacakra menjelaskan apa yang ditekankan Kasi Intel kejari kepada Manager BOS tidak bersentuhan dengan substansi yang dilaporkan dan sisinyalir ada kekuatan politik pihak tertentu yang kepanasan dan diduga telah menerobos wilayah Hukum untuk mencari titik lemah 8 Guru/Kepala Sekolah yang diajukan sebagai saksi kunci laporan LSM Wanacakra No.143/ WCRKB/Lap/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.(ST)

Warga Desa Tanjung Mangendar Pertanyakan Dana Bansos 2012 AEK KANOPAN - Sekelompok masyarakat Desa Tanjung Mangedar Kecamatan Kualuh Hilir, beberapa waktu lalu mendatangi Kantor DPDLSM Pemerhati dan Pengawasan Pendidikan Nasional (P3N) Kabupaten Labura, Jalan Jalinsum Si Dua-dua Aek Kanopan. Kedatangan sekelompok masyarakat, yang diterima secara langsung oleh Ketua DPD LSM P3N, T. Sinaga, guna melaporkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Dinas Dikbud Kabupaten Labura.

Salah seorang dari kelompok itu, berinisial SP (46) memaparkan telah terjadi penyelewengan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Aanggaran 2012 di SD Negeri 117518 yang dikelolah oleh Kepala Sekolah (Kepsek) D.S, Jumat pekan lalu.

Adapun laporan tersebut untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan kelompok masyarakat ini yang telah pernah dipertanyakan langsung di kantor Kepsek. Namun, Kepsek dimaksud menjawab bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang anggaran dana Bansos tersebut.

"Yang bertanggungjawab penuh tentang proyek Bansos itu adalah para Petinggi di Dinas Dikbud," ujar Kepsek yang enggan menyebutkan nama maupun inisial para pejabat di maksud.

Kemudian atas uraian SP, tujuan lainnya adalah agar pihak Dinas Dikbud maupun Kepsek sendiri mempertanggungjawabkan Dana Talangan Bansos 2012 senilai Rp260 juta yang tertulis di plank proyek saat itu.

Sebab dari hasil akhir didapati hingga kini, hanya 1

Ruang Kelas Baru (RKB) yang berdiri. Namun dilihat dari hasilnya, tidak mungkin 1 unit RKB menghabiskan dana sebesar Rp260 juta.

Maka atas laporan kelompok masyarakat ini, melalui survei dan hasil investigasi dilapangan oleh tim DPD LSM P3N terungkap informasi dari kepsek SD N 117518, hingga saat ini dana yang diterimanya melalui nomor rekeningnya hanya Rp140 juta. "Memang sesuai dengan petunjuk awal, saya akan mendapat anggaran sebesar Rp260 juta.

Tapi, tiba-tiba saja yang ditetapkan untuk menggunakan dana Rp140 juta," ujar Kepsek.

Namun yang janggal dirasakan, Kepsek tidak dapat memberikan bukti dana masuk serta setor pajak saat itu terhadap oknum LSM seperti ada disembunyikan alias sudah di doktrin.

"Tetapi Kepsek mempertegas kelebihan dari Rp260 juta yang dipergunakan hanya Rp140 juta sisa Rp120 juta adalah tanggungjawab pihak Pejabat Dinas Dikbud seperti yang menangani Bansos 2012 H.S dan E.M," ujarnya, atas penuturan pihak LSM P3N ini pada wartawan media ini.

Sebab lanjutnya, untuk pemotongan pajak dan lainlain bagi petinggi Dinas Dikbud sudah diambil dari Rp120 juta. "Ya merekalah yang bertanggungjawab," katanya.

Maka atas lanjutan dari pengaduan kelompok masyarakat itu terhadap DPD LSM P3N, akan segera memohon kepada Kejatisu untuk mengusut secara tuntas aliran penggunaan dana Bansos T.A 2012 khususnya di Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labura.(TS/MSH)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

LIPSUS

DEMOKRAT KETAKUTAN

Sejumlah kader Partai Demokrat, baik di daerah maupun pusat, menjadi “langganan” penegak hukum khususnya dalam hal korupsi. Partai yang baru mengibarkan benderanya tahun 2004 ini telah banyak menelurkan koruptor, baik yang putusannya berketetapan hukum maupun dalam proses banding.

PALING anyar adalah mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum.

KPK menjeratnya dengan pasalpasal gratifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Anas disebut menerima mobil Toyota Harrier dan diduga menerima sejumlah uang proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya.

Nama Anas pertama kali disebut mantan Bendahara Umum M Nazaruddin di pelariannya. Tak hanya Anas, Nazaruddin juga menyebut nama Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012 untuk kasus yang sama. Andi, yang belakangan mundur dari jabatan menteri dan partai, disangkakan pasal melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Angelina Sondakh adalah kader Demokrat perempuan pertama yang diputus bersalah melakukan korupsi di pengadilan tingkat pertama. Angelina bisa bernafas lega setelah majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhinya hukuman selama 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut agar Angie dihukum 12 tahun dan mengembalikan kepada negara uang sebesar Rp 12 miliar dan US$ 2,35 juta. Saat ini Angie masih berstatus terdakwa, karena baik Angie maupun KPK mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Nazaruddin, kader Demokrat yang boleh dibilang sebagai “ember bocor” kasus-kasus korupsi di tubuh partai penguasa ini. Sejak anak buahnya di Permai Grup, Mindo Rosalina Manulang, tertangkap tangan sedang bertransaksi suap bersama pengusaha Moh El Idris dan mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Nazaruddin tidak berhenti menunjuk siapa saja yang melakukan korupsi.

Dia makin berani mengoceh sejak dirinya ditetapkan menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet.

Meski menjadi buronan internasional, Nazaruddin tidak takut mengungkapkan koleganya di Demokrat yang tersangkut korupsi.

Tidak hanya di kasus Wisma Atlet, tapi juga melebar ke Hambalang dan proyek-proyek lain di Kemenpora dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Dari mulutnya, KPK berhasil

mengusut dugaan korupsi di megaproyek Hambalang yang bernilai total Rp 2,5 miliar. Di kasus ini, muncul nama-nama yang dicurigai ikut terlibat meski aparat penegak hukum belum memastikan status hukum mereka, bersih atau terlibat.

Proyek Listrik Sebut saja Mahyuddin, Ignatius Mulyono, Mirwan Amir, dan Ibas.

Nama kader lain juga sempat disebut-sebut dalam persidangan dan pemeriksaan, meski tidak

dalam konteks kasus Wisma Atlet atau Hambalang. Mereka adalah Saan Mustopa dan Sutan Bhatoegana.

Keduanya disebut dalam persidangan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Proyek ini melibatkan perusahaan bodong milik Nazaruddin dimana istrinya, Neneng Sri Wahyuni, sebagai tersangka.

Di kasus dugaan penerimaan suap terkait pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON), satu kader Demokrat yakni Tengku Muhazza menjadi tersangka. Dalam kasus ini, lebih dari 11 orang dari kalangan Politisi, Swasta, dan Birokrat telah ditetapkan KPK menjadi tersangka Jauh sebelum kasus-kasus hasil ocehan Nazaruddin, sejumlah kader Demokrat pun terjerat kejahatan kerah putih di berbagai proyek pemerintah. Amrun Daulay, anggota DPR periode 2009-2014 ini merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor senilai Rp 25 miliar. Saat kasus ini meruak, dia masih menjabat sebagai Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.

Gubernur nonaktif Bengkulu

Agusrin Najamudin tersangkut dugaan korupsi dana pajak senilai Rp 21 miliar. Namun, diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di mana saat itu Syarifuddin Umar yang menjadi ketua majelis hakim. Putusan itu menimbulkan pro dan kontra. Sebab, Agusrin diputus hakim yang belakangan berkasus dengan KPK atas dugaan penerimaan suap.

Tercatat ada sembilan nama lama kader Demokrat yang terjerat korupsi. Sukawi Sutarip, mantan Walikota Semarang terlibat dugaan penyimpangan APBD 2004. Mantan Wali Kota Bukit Tinggi Djufri terjerat kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD dan pul kendaraan sub dinas kebersihan dan pertamanan kota Bukit Tinggi.

Andrias Palino Popang, mantan Wakil Wali Kota Bupati Tana Toraja, terlibat kasus korupsi APBD Tana Toraja 2003-2004 senilai Rp 1,9 miliar.

Mantan Bupati Lampung Timur Satono diduga melakukan penyimpangan dana APBD periode 2005-2008.

Anggota DPR As’ad Syam terjerat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungai Bahar saat dirinya menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi. Lewat perannya dalm proyek senilai Rp 4,5 miliar, As’ad divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

Anggota DPR Yusran Aspar tersandung korupsi biaya pembebasan tanah kompleks perumahan PNS. Korupsi dia lakukan ketika dia masih menjabat sebagai Bupati Panajam, Pser Utara, Kalimantan Timur periode 2003-2008. Dia dihukum 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Sarjan Tahir, anggota DPR RI tahun 2004-2009, terlibat dalam kasus dugaan suap alih fungsi hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Siapi-api. Dia divonis 4,5 tahun penjara. Bupati Situbondo, Jawa Timur, periode 2005-2010, Ismunarso terlibat kasus korupsi APBD Kabupaten Situbondo 2005-2007 seniali Rp 43 miliar. Dia divonis sembilan tahun penjara.(SINARHARAPAN)

Buktikan Ibas Terima Dana Hambalang KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang untuk membuktikan tudingan bahwa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) Yudhoyono menerima aliran dana proyek Hambalang. Namun, dalam menindaklanjuti dugaan itu, KPK diminta bertindak profesional dan netral.

Tantangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie kepada pers di Jakarta, Jumat, menanggapi pernyataan analis politik dan hukum The Indonesian Reform, Martimus Amin, yang mendesak KPK agar segera menetapkan Ibas sebagai tersangka baru kasus Hambalang.

Informasi tentang keterlibatan Ibas ramai dibicarakan publik setelah Anas Urbaningrum mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Anas diduga mengetahui banyak soal dugaan korupsi Ibas dan pertemuan yang membahas soal itu di kediaman pribadi SBY di Cikeas beberapa waktu lalu. Anas sendiri memberi sinyal siap memberikan keterangan mengenai hal itu.

Belum lama berselang terungkap juga dokumen laporan keuangan PT Anugerah Nusantara milik M Nazaruddin.

Dokumen itu menyebutkan bahwa Ibas menerima uang 900 ribu dolar AS. Dana itu diterima Ibas dalam empat tahap.

"Saya tidak percaya begitu saja pada rumor itu dan hanya akan melihat hasil penyelidikan KPK. Jadi, kalau memang KPK menganggap data itu penting, tinggal tindak lanjuti saja," kata Marzuki.

Dia memastikan bahwa dalam penyelidikan dugaan aliran dana kepada Ibas, KPK tidak akan mendapat tekanan ataupun intervensi dari siapa pun, termasuk dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Saya yakin Pak SBY tidak akan mengintervensi KPK. Bangsa ini tidak akan baik kalau curiga dari pagi sampai sore," kata Marzuki.

Sebelumnya, Martimus Amin meminta KPK menetapkan Ibas sebagai tersangka kasus Hambalang. Desakan itu dia sampaikan karena dia menilai KPK lamban dalam menindaklanjuti kasus itu meski bukti keterlibatan Ibas sudah sangat kuat.

Martimus juga mengatakan, berdasarkan abstraksi hukum dengan perbandingan tuduhan gratifikasi terhadap Anas Urbaningrum, pembuktian kasus yang diduga melibatkan Ibas juga lebih valid dan konkret.

"Kita cuma mengkhawatirkan, jika skandal kejahatan yang diduga melibatkan keluarga Cikeas tidak diusut segera, publik makin jengah dengan tontonan anomali politik dan hukum ini, dan akan menjadi gelombang

protes dan peradilan rakyat," ujarnya.

Sementara itu, KPK menyatakan tidak akan menghentikan penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan proyek Hambalang. "Tanggapan saya terhadap pernyataan yang dikatakan pengacara Anas, KPK tidak bisa menghentikan penyidikan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, kemarin

menyerahkan surat kepada pimpinan Komite Etik dan pimpinan KPK agar proses penyidikan kepada Anas ditunda, mengingat masih berlangsung penyidikan soal pembocor draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama tersangka Anas Urbaningrum.

"Kami minta penyidikan ditunda sementara sampai Komite Etik menghasilkan keputusan, demi integritas KPK," ujar Firman. Namun Johan mengatakan bahwa apabila sudah ke tingkat penyidikan, kasus tidak dapat dihentikan.

KETUA DPR RI Marzuki Alie berpendapat bahwa Tim Pengawas DPR untuk Kasus Century tidak perlu melakukan pemanggilan terhadap Anas Urbaningrum karena dapat dianggap melanggar keputusan paripurna.

"Untuk apa panggil Anas? Kami harus melaksanakan keputusan paripurna. Kecuali Timwas Century ingin melanggar keputusan paripurna, kami kan melaksanakan keputusan paripurna yang merupakan keputusan tertinggi di DPR. Jangan disimpangsiurkan," kata Marzuki ketika ditemui di Gedung Nusantara II MPR/DPR di Jakarta, Selasa.

Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu beranggapan bahwa wacana pemanggilan Timwas Century terhadap Anas Urbaningrum diiringi dengan munculnya orangorang yang mengaku tahu tentang arah aliran dana dari Bank Century, seperti mantan Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution.

Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menilai bahwa pemanggilan oleh Timwas Century terhadap Anas tidak sesuai dengan mekanisme yang ada karena Timwas tersebut dibentuk untuk mengawal proses penegakkan hukum, bukanlah untuk mencari fakta hukum.

"Jangan menduga-duga. Timwas Century bekerja berdasarkan keputusan paripurna dalam mengawal proses penegakan hukum. Jadi, tidak ada kaitan lagi dengan Anwar Nasution. Kaitannya mengawal penegakan hukum karena DPR sudah menyerahkan kepada putusan paripurna," ujarnya.

Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengisyaratkan akan membuka sejumlah kasus, salah satunya Bank Century. Oleh karena itu, Timwas Century di DPR berencana menjadwalkan pemanggilan Anas yang dianggap memiliki banyak informasi tentang skandal yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun itu.

Pada kesempatan lain, anggota DPR yang termasuk dalam Timwas Kasus Bank Century Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Timwas tersebut berencana untuk segera melakukan pembicaraan dengan Anas Urbaningrum terkait dengan pernyataannya mengenai informasi dugaan keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Century.

"Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat (M. Rahmat, red.) juga mengatakan bahwa Anas mengetahui banyak informasi terkait dengan kasus Century. Anas sebagai petinggi partai pasti tahu persis seluk-beluk kaitan kasus Century dengan Partai Demokrat.

Itu sebabnya kami (timwas) nanti akan mengadakan rapat dengan Anas," kata Hendrawan.(SUARAPEMBARUAN)

"KPK tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Kalau menghentikan penyidikan, kami melanggar undangundang," katanya.

Johan menjelaskan bahwa penyidikan untuk Anas masih berjalan. Sekarang, menurutnya, masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

Salah seorang yang sudah dipanggil KPK sebagai saksi Anas adalah anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono. Dia mengaku dimintai tolong oleh Anas Urbaningrum untuk mengambil surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait proyek Hambalang.

Johan menuturkan, proses kerja Komite Etik tidak memengaruhi penyidikan kasus Hambalang. "Jadi, proses di Komite Etik itu lain. Proses pro yustisia terhadap Hambalang dengan tersangka Anas di tempat lain. Jangan dicampuradukkan.

KPK tidak mungkin menghentikan proses penyidikan," katanya.

Dalam kasus Hambalang, Anas disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman bagi pelanggar pasal itu adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun dan denda sampai Rp 1 miliar.

Informasi menyebutkan, KPK menduga Anas menerima hadiah barang dan uang saat dia menjabat sebagai anggota Komisi X DPR yang antara lain membawahi bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Selain mobil Harrier, mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin

meyakini, ada penyerahan uang Rp 100 miliar dari PT Adhi Karya untuk Anas melalui orang dekat Anas, Machfud Suroso, yang juga Komisaris PT Dutasari Citralaras (perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang).

Namun Anas telah membantah pernyataan Nazar itu.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mendukung Komite Etik KPK untuk bekerja menuntaskan kasus kebocoran (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Dia berharap semua pihak menunggu hasil kerja Komite Etik dan tidak justru berspekulasi mengenai kasus bocornya draf sprindik itu.

"Jangan berandai-andai.

Biasakan tidak berandai-andai.

Semua harus pasti supaya rakyat tidak bingung," kata Djoko.

KPK resmi membentuk Komite Etik sejak 22 Februari 2013 terkait dengan pembocoran draf sprindik atas nama Anas Urbaningrum. Komite Etik beranggotakan lima orang, dua dari unsur internal KPK dan tiga dari luar KPK. Unsur internal adalah pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan penasihat KPK Abdullah Hehamahua.

Sedangkan unsur eksternal terdiri dari Abdul Mukhtie Fajar (mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), dan Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK).

Komite Etik akan menentukan sanksi bagi pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik dengan membocorkan draf sprindik atas nama Anas Urbaningrum. Kalau terbukti bersalah, pimpinan KPK bisa saja diberi surat peringatan terakhir atau pemberhentian sementara.

"Semua tergantung Komite Etik," kata Hehamahua. (Suarakarya)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

Pembukaan Lk-II HMI Cabang Langsa Tingkat Nasional LANGSA - Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Mamid, MM, Kamis (7/3) membuka secara resmi Latihan Kepemimpinan (LK-II) Tingkat Nasional yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa, di Aula Sekretariat Pemko Langsa.

Ketua Umum HMI Cabang Langsa Rahmadhani mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Senior Course (SC) dan LKK. “Kegiatan ini merupakan rutinitas setiap kader HMI yang ingin menambah wawasan ke HMI-annya,” ujar Rahmad.

Lanjutnya, training ini akan berlangsung dari 7 s/d 13 maret, diikuti kader-kader HMI dari berbagai cabang di Indonesia.

“Dengan mengikuti training ini, diharapkan para kader dapat meningkatkan pengetahuannya serta berguna bagi umat,” ujar Rahamd.

Hal senada ditegaskan Ketua Badko HMI Aceh, Zainal Fikri dan Ketua KAHMI Kota Langsa Khairurradi Ibrahim, S.Pd. Mereka sangat berharap kader HMI dapat mengikuti training dan mengambil intisari yang disampaikan para pemateri. “Keberhasilan seor-

ang kader dalam mengikuti latihan ini dapat dilihat dari perubahan sikap, perilaku dan moral yang lebih baik,” jelas Khairurradi.

Sementara itu Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Mamid, MM, yang juga merupakan Alumni HMI berharap para kader HMI dapat bekerjasama dengan Pemko Langsa dalam penegakan syariat Islam.

“Semoga para kader-kader HMI, terutama yang berada di Kota Langsa untuk dapat memberikan contoh yang baik serta sesuai syari’at, baik dalam bersikap maupun dalam berpakaian,” pinta Marzuki Hamid.(BSO)

Warga lima Kecamatan mengatasnamakan KAMSA mengelar demo meminta agar Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2013.

500-an Massa KAMSA Gelar Demo Tandingan

SUBULUSSALAM - Aksi demo yang dilakukan lima ratus massa Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA) mengatasnamakan lima kecamatan di depan kantor DPRK Subulussalam dikawal ekstra pihak kepolisian polres Aceh Singkil. Pengamanan langsung dipimpin Wakapolres Kompol Juprisan Pratama Ramadhan Nasution dibantu Polisi Pamong Praja.

Aksi berlangsung Senin pekan lalu mendesak DPRK agar segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan Walikota Subulussalam. Dan meminta agar Pilkada segar dilaksanakan tahun 2013 ini.

Aksi pendukung pilkada KAMSA mulai sejak pukul 09.00 WIB dengan titk kumpul di lapangan Beringin Subulussalam. Dari lapangan Beringin, massa berjalan kaki

menuju Gedung DPRK melintasi Jalan Teuku Umar. Meraka mengusung sejumlah spanduk dan poster berisi tuntutan agar pilkada tetap dilaksanakan 2013, sebagaimana dijadwalkan Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Beberapa poster demonstran tertulis, ‘’Ketua DPRK tidak konsisten dengan keputusannya”,“DPRK, Dengarkan aspirasi Rakyat Jangan Hanya Memakan Gaji Buta “,“pak Gubernur Aceh Dengarkan Suara Rakyat!, serta tulisantulisan yang berbentuk dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada 2013.

Massa melalui juru bicaranya Naswardin, Arifin Berutu, Hakiman Kombih secara bergantian berorasi. Pendemo berteriak memanggil para wakil rakyat agar mau keluar menampung aspirasi mereka. Dalam orasinya, massa

KAMSA minta Pilkada Kota Subulussalam wajib digelar selambat-lambatnya Oktober 2013.

Koordinator Lapangan (Korlap) KAMSA Naswardi Lingga menegaskan ada segelintir kelompok yang ingin menuntut penundaan Pilkada demi kepentingan politik seseorang. Padahal, tidak ada satu alasan kuat untuk menunda Pilkada Subulussalam. Apalagi, lanjut Naswardi, dana Pilkada Rp6 milliar telah dibahas dan disahkan eksekutif bersama legislatif.

Orator KAMSA menuding Aliansi Masyarakat Peduli Kota Subulussalam (AMPES) yang melakukan demo dan mengklaim pelaksanaan MTQ Provinsi ke-XXXI di Subulussalam merugikan masyarakat karena menelan biaya besar ada pembodohan. “MTQ adalah program Pemerintah

Aceh, kita harus bersyukur Subulussalam dipercaya sebagai tuan rumah,” terangnya.

Setelah beberapa jam melakukan orasi di depan gedung DPRK, tiga anggota DPRK Jamasa Cibro, H. Mukmin Pardosi dan H.Sugito mengatakan pihaknya tidak ada hak menunda Pilkada.

“Pada dasarnya mereka mendukung pelaksanaan Pilkada 2013 ini,”kata Cibro.

Begitu juga H.Mukmin Pardosi mengaku merasa heran dengan ada tuntutan masyarakat untuk menunda Pilkada. Sedangkan dananya telah tersedia Rp.6 milyar.

Karena itu pihak yang berkomponen melaksanakan Pilkada agar jangan menunda, sehingga masyarakat jadi tenang. H.Sugito mengatakan tidak ada aturan memerintahkan penundaan Pilkada Subulussalam.(KAR)

PKK dan DWP Bahas Program Kerja ACEH TIMUR - Dalam upaya peningkatan peran dan eksistensi kaum perempuan dalam mendukung pembangunan Aceh Timur Tahun 2013, akan dilakukan pemaparan program kerja. Ini penting mengingat selama ini kedua organisasi perempuan ini berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Timur, Fitriani D. Hasballah saat pemaparan program kerja PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Aceh Timur, (5/2) di Gedung Serbaguna setempat.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK, Tujuan kegiatan untuk menyatukan dan menyelaraskan program kerja.

“Diharapkan mulai hari ini PKK dan DWP dapat menyelaraskan program kerja guna mendapatkan hasil maksimal,” ujarnya.

Selain itu juga Ketua PKK meminta mitra kerja lebih responsif menyikapi program kerja kedua organisasi perempuan tersebut. Ini mengingat banyaknya tugas PKK dan DWP dalam pemberdayaan masyarakat.

Hadir Sekdakab Aceh Timur selaku Pembina DWP, Drs. Bahrumsya MM. Dimana pada kesempatan itu Sekda menekankan kepada seluruh SKPK untuk mendukung program kerja PKK dan DWP. “PKK merupakan ujung tombak di masyarakat, Dhar-

Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Aceh Timur saat memberikan sambutannya dihadapan peserta. ma Wanita Persatuan walau kegiatannya internal namun Action dari program-programnya dapat ditujukan kepada masyarakat dan memposisikan diri mendukung program kerja PKK,” ungkap Sekda.

Sekda meminta PKK,

DWP dan Dinas terkait melakukan koordinasi guna mencari kesepakatan pelaksanaan program kedua organisasi tersebut. “Kesemua tugas dalam program yang disusun, dapat dilaksanakan bila ada keselarasan dan kerjasama,” katanya.(BSO)

» Wali Kota: PAD dari Pajak & Retribusi

Bahas Pelabuhan Kuala Langsa Walikota Ke Istana Presiden LANGSA- Wakil Walikota Langsa di Kantor Sekretariat KNPI Kota Langsa menjelaskan hari ini Walikota Usman Abdullah, SE berada di Istana Presiden RI mengikuti kegiatan Strategic Policy Discusion (SPD). Keberangkatan itu berdasarkan undangan Staff Prsiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah terkait optimalisasi fungsi Pelabuhan Kuala Langsa dan percepatan pembangunan.

“Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai mengundang Walikota dan Kepala Bappeda Kota

Langsa,”jelasnya.

Selain Walikota Langsa, juga diundang Guberbur Aceh, Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4), Sekjend Kementerian Perdagangan, Sekjend Kementerian Pertanian, Sekjend Kementerian Pekerjaan Umum, Sekjend Kemeterian Kehutanan, Sekjend Kemeterian Kelautan dan Perikanan, Sekjend Kemeterian Perhubungan, Sekjend Kemeterian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekjend Kementerian Kesehatan, Sekretaris meneteri PPN/Bappenas.

Sekjend Kemeterian Pendidikan Nasional, Dirjend Perdagangan Luar

Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dirjend Perhubungan Laut Kemenhub RI, Deputi Pembangunan Daerah Khusus Kementerian PDT, Kepala Badan Karantina Kemeterian Pertanian RI, Dirut PT.Pelindo I ( persero) dirut PLN (persero), Bupati Gayo Luwes, Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Tamiang, Bappeda Provinsi Aceh, Bappeda Gayo Luwes, Bappeda aceh Timur, Bappeda Kota Langsa, Bappeda Kab. Gayo Luwes, Bappeda Kab. Aceh Timur, Bappeda Aceh Tamiang Beberapa topic yang dibicarakan antara lain mewujudkan pembangunan berbasis kewilayahan

(Sumatera) sesuai RPJMN 2010-2014 dan percepatan pembangunan yang diamanatkan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta hasil koordinasi pada Raker Pembangunan Wilayah Timur Aceh 7 Februari 2012 di Kota Langsa.(BSO)

Sekda Aceh saat memimpin Rakor dengan jajaran kesehatan, Rabu (6/3/) kemarin di Aula serbaguna Idi.

Pemimpin Harus Peka Buka Pengabdian Kepada Publik ACEH TIMUR- Seorang pemimpin harus peka dengan segala situasi dan mampu memenej organisasi serta staf. Apalagi pelayanan dan dinamika mayarakat tidak pernah berhenti. Karena itu pemimpin harus membuka pengabdiannya kepada masyarakat sepanjang hari.

Demikian antara lain arahan Sekdakab Aceh Timur Drs Bahrumsyah MM saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas se-Aceh Timur, Rabu (6/3) di Aula Serbaguna Aceh Timur Idi. Kata Sekda, pemimpin yang baik, harus peka terhadap segala situasi, mau membuka ruang kepada

publik serta cerdas, cepat dan cermat menentukan sikap.

Khusus kepada jajaran kesehatan, ini harus dimiliki dan diaplikasikan secara nyata.

Jajaran kesehatan dituntut memperhatikan empat point penting dalam kapasitas selaku abdi negara dan masyarakat. Yakni kedisipilinan dan pembinaan PNS, keseragaman pakaian dinas, kebersihan lingkungan kerja serta pribadi dan pemerataan pegawai dilingkungan kerja masing masing.

Khusus pemerataan pegawai, jangan sampai terjadi penumpukan pegawai di Puskesmas tertentu, sementara di puskesmas lain kurang. Apalagi untuk ka-

wasan puskesmas puskesmas wilayah timur, dari Idi hingga Kecamatan Birem Bayeun yang memang menjadi favorit saat ini. "Tolong Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas mengaturnya kembali,”pinta Sekda.

Sekda juga meminta pimpinan berpedoman pada Renstra SKPK sesuai visi misi daerah yang mengacu pada visi misi propinsi dan nasional. Dalam Rakor ini juga diadakan dialog dan tanya jawab. Hadir Pj Kadinkes Aceh Timur Kamarullah SKM MSi, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Syamsul Qamal, Kasubbag Humas Eddyanto SST dan pejabat terkait lainnya.(BSO)

Suami Berjudi, Ibu-ibu Demo ke Kantor Bupati SINGKIL - Seratusan ibuibu dari Desa Siompin, Kecamatan Suro, Aceh Singkil, dengan membawa serta anak-anaknya, Kamis (7/3) siang berdemo ke Kantor Bupati Aceh Singkil. Menamakan diri Gerakan Antimaksiat Siompin (Gamis), mereka menuntut Pemkab setempat memberantas judi dan minuman keras yang marak di daerah itu.

Dari Siompin ke kantor bupati yang terletak di Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, para pengunjuk rasa menempuh jarak sekitar 50 kilometer. Mereka naik dua truk dan selebihnya naik sepeda motor. Dalam aksi itu mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan gayang judi dan miras. Mereka juga menjerit-jerit histeris saat menyuarakan tuntutannya “Suami kami tidak mengurus lagi anak-anak. Suami kami sibuk berjudi. Duit habis dipakai untuk pasang togel. Ke mana WH, Satpol PP, dan Pak Polisi,” teriak seorang orator dari kalangan pengunjuk rasa.

Niat mereka datang jauhjauh adalah untuk bertemu langsung dengan Bupati Aceh Singkil, Safriadi SH, menyuarakan tuntutannya.

Teriakan histeris kaum ibu itu

kian menjadi-jadi saat diberi tahu bahwa Bupati Safriadi tak berada di kantor. Bupati saat itu sedang menghadiri Musdalub Partai Golkar di Kota Baharu.

Sekda Aceh Singkil, HM Yakub KS coba menemui pengunjuk rasa. Tapi saat ia mulai berpidato, justru diteriaki massa, tanda penolakan. Kaum ibu itu bahkan mengusir Camat Suro, Samsuddin, yang datang ke teras kantor bupati tempat pengunjuk rasa berkumpul.

Mereka tiba pukul 10.00 WIB. Selesai beberapa orang berorasi, semuanya duduk di halaman kantor bupati.

Mereka mengatakan tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Bupati Safriadi.

Mendengar itu, Wakil Bupati Dulmusrid datang menemui demonstran. Tapi ia mengalami nasib serupa dengan Sekda. “Karena Ibuibu tidak mau menerima saya, jadi saya mohon diri,” ujar Dulmusrid Para pengunjuk rasa melanjutkan orasinya minta judi togel, kim, biliar, dan tuak di daerah mereka segera ditumpas. Mereka klaim judi dan tuak itu sebagai penyebab para suami jarang pulang ke rumah dan mengabaikan kewajiban sebagai suami dan ayah.

Unjuk rasa itu dikoordinir Ramli Manik, didampingi mahasiswa, antara lain, Jirin Capah (Ketua Himapas), Idir Ali Angkat, Nazar, dan Alam.

Menariknya, unjuk rasa itu diisi dengan aksi teatrikal kaum ibu. Mereka lakonkan praktik judi dan mabuk-mabukan yang dilakukan para suami. “Berantas judi! Kami akan menginap di kantor bupati kalau belum bertemu bupati. Kami juga akan unjuk rasa dengan membawa lebih banyak lagi peserta, jika judi tidak diberantas,” teriak Nurmala, koordinator lapangan unjuk rasa.

Sekitar pukul 14.15 WIB, polisi akhirnya bernegosiasi dengan pengunjuk rasa.

Barulah massa dari Gamis itu bersedia tuntutannya ditampung Wakil Bupati Dulmusrid. Tapi mereka mematok syarat, lapak-lapak judi harus ditertibkan segera.

Bila tidak, maka jangan salahkan masyarakat akan bertindak sendiri.

Wakil Bupati menegaskan, segera turun ke lapangan memberantas perjudian siapa pun pemilik dan pelakunya. “Tolong masyarakat membantu,” tukasnya. Usai mendengar tanggapan Wakil Bupati Aceh Singkil itu, kaum ibu tersebut langsung membubarkan diri.(SI/MH)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

Ketua MUI: Semua Pihak Terima Hasil Pilkada MEDAN–Setelah pelaksanaan Pilgubsu yang memenangkan pasangan Gatot dan Tengku Erry alias Ganteng hitung versi cepat (quic count).

Gatot Pujo Nugroho bersilahturahmi dengan para ulama di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, kemarin.

Gatot mengucapkan terimakasih kepada para ulama yang menurutnya berjasa besar sehingga proses Pilkada Sumut berjalana kondusif, aman dan lancars.

Gatot disambut Ketua MUI Sumut Abdullahsyah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut, Abdul Rahim, dan para pengurus MUI Sumut. "Mudahmudahan hasil pilkada ini menjadi modal bagi Sumut untuk lebih baik ke depan. Selama proses Pemilukada berlangsung, tidak ada konflik horizontal. Ini bagian dari peran serta tokoh agama, adat dan budaya,"kata Gatot.

Gatot di daampingi Kadis Komimfo Sumut Jumsadi Damanik, SH,

Mhum Kepala Badan Kesbangpolinmas Sumut Eddy Sofyan, dan Kepala Biro Sosial Shakira Zandi.

Sementara itu, Ketua MUI Abdullahsyah mengharapkan agar segenap umat Islam serta ormas di Sumut dapat menerima hasil pilkada sebaik-baiknya. "Syukur alhamdulillah, keberhasilan ini patut disyukuri.

Umat Islam dihimbau dapat terima hasil pilgubsu dengan sebaikbaiknya. Semua ormas, ulama, suku bangsa dan agama kiranya dapat menerima hasil dengna ikhlas dan baik," ujar Ketua MUI. Abdullahsyah juga mendoakan agar pemimpin terpilih dapat mengayomi seluruh masyarakat dan agama di Sumut. Dia berharap agar semua ormas, suku, dan agama menerima hasil keputusan nantinya dengan ikhlas dan bangga. Sikap legowo menurutnya akan menjadi contoh teladan bagi segenap pemimpin.(MH)

Dzulmi Eldin : Peran UMKM Sangat Dominan Serap Tenaga Kerja MEDAN -Usaha mikro kecil dan menengah sangat penting kedukannya dalam perekonomian daerah, dengan jumlah lebih kurang 242.890 UMKM di Kota Medan, peran UMKM sangat dominan terutama dalam menyerap angkatan kerja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi jumlah pengusaha mikro kecil dan menengah mencapai 99,8 persen dari total usaha yang ada di Kota Medan, hal ini artinya jumlah UMKM mencapai hampir 500 kali lipat dari jumlah usaha besar.

Hal ini dikatakan Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi pada acara perekrutan dan seleksi UKM dalam carrefuor capasity building programyang digelar di Pusat Cikal Inkubator USU, Selasa (5/3), acara ini dihadiri Ketua LP3M Edison Purba, Ketua Yayasan Sahabat Cipta Aldi S, Pimpinan PT Carrefour Hendri Ardinto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Drs Masri.

Dikatakannya, namun tercatat, kontribusi UMKM terhadap total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan diperkirakan baru mencapai 39,8 persen, sedangkan usaha besar mencapai 60,2 persen, hal tersebut menunjukkan kuatnya sektor usaha besar, dan masih terbatasnya sektor UMKM, keterbatasan UMKM disebabkan masih kurang optimalnya sistem produksi, manajeman dan akses pasar yang lebih luas.

Ditambahkannya, untuk itu kita juga perlu

mengembangkan sinergitas yang semakin kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat luas dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian sektor UMKM, dan kita yakin melalui seleksi ini akan dapat menghasilkan UKM yang kreatif dan inovatif melalui binaan Cikal USU ini, untuk itu mari kita satukan tekad membangun partisispasi pelaku UMKM dalam pembangunan kota.

Rektor USU Prof DR Syahril Pasaribu mengatakan, kegiatan ini adalah merupakan wujud peran USU sebagai lembaga pendidikan untuk peduli dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutam para UKM, peran USU melalui pusat Cikal Inkubator mulai terasa di masyarakat, semoga kedepan peran ini terus meningkat dan terus berkembang lebih luas lagi didalam rangka memberikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan para UMKM khsusunya.

Sebelumnbya, Direktur Pusat Cikal Inkubator USU Prof DR Rita Dalimunte melaporkan, kegiatan ini adalah untuk merekrut dan menseleksi guna mencari sebanyak 100 UKM terbaik dimana UKM tersebut harus sudah melakukan usahanya sedikitnya selama satu tahun, memiliki jiwa interpreneurship untuk medapat kesempatan berperan serta dengan pihak carrefour, dan kegiatan ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan antara Cikal USU dengan Yayasan Sahabat Cipta.(VIN)

SUMUT

Walikota Gunungsitoli Lantik Pejabat Eselon II GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase,MSP melantik 17 pejabat eselon II di lingkungan Pemko Gununsitoli. Pelantikan diadakan di lantai 2 kantor Walikota, Jumat (8/3). Turut hadir Wakil walikota Gunungsitoli, Drs Aroni Zendrato, Sekda, Drs Firman Harefa, Spd,Msi, Kajari Gunungsitoli, Edi Sumarno,SH, Dan Dim 0213/Nias, rohaniawan serta undangan lainnya Dalam sambutannya walikota mengatakan, mutasi merupakan promosi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka tugas-tugas kedinasan serta pembinaan dan pengembangan karir bagi PNS. Terutama meningkatkan kinerja pejabat di lingkungan Kota Gunungsitoli sesuai evaluasi yang diawali penyampaian permintaan dan pertimbangan Gubsu.

Bagi organisasi ini wajar sebagai dinamika yang terus dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas manajemen dan kinerja. Karena itu harus dimaknai secara positif untuk memberhasilkan setiap program, bukan didasari atas kepentingan orang per orang.

Walikota berharap pejabat yang baru dilantik agar amanah atas kepercayaan yang diberikan negara. Juga dituntut menjadi panutan, motivator dan rekan kerja yang baik bagi bawahan serta mampu menempatkan diri dalam interaksi

sosial kemasyarakatan.

Adapun pejabat yang dilantik masing-masing, Talizokho Halawa,SH (Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli), Drs Oimonaha Waruwu (Asisten bidang pemerintahan dan Kessos), Kurnia Zebua,SE (Asisten Bidang pembangunan dan perekonomian), Drs Martin Itali Zendrato,MSP (Pj.Asisten Bidang Umum), Faoziduhu Telaumbanua, S.Pd (Staf Ahli Walikota

Bidang Pembangunan), Drs Basrah Zebua (Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan), Sorayana Zebua,SE (Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan).

Drs Sozisokhi Lombu, M.Pd (Kepala BPBD), Drs Arham Dusky Hia,M.Si (Pj.Kepala BPM, pemberdayaan perempuan, KB dan Pemdes), Drs Sinema Gulo (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Abdul Majid Caniago,SE

( Pj Kadis Perindag,koperasi dan UMKM), Ampelius Nazara, ST Pj. Kadis PU).

Mei Linda Rostanti Larosa, ST ( Pj Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu), Drs Fauduasa Hulu ( Kadis Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Drs Radius Ndruru (Staf Setda Kota Gunungsitoli), Fuliaro Zendrato,SE ( Staf pada Satpol PP), Ir Ignasius Harefa (Staf Setda Kota Gunungsitoli).(YAGI)

Drs. Jhoni Walker Manik.,MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala yang dan para rohaniawan.

Lebih lanjut dikatakan Bupati sumpah/janji PNS mengandung lima nilai penting, yakni setia kepada Pancasila, UUD, Negara, dan Pemerintah. Ini perlu mendapat penegasan bahwa kesetiaan harus diaplikasikan dalam menjalankan tugas sebagai PNS. Kedua melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian. ketiga menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintahan serta martabat PNS yang berazaskan pada professional, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela.

Keempat harus bisa memegang rahasia yang menurut sifat atau perintahnya

H.OK Arya Harapkan AMPI Berbuat Banyak Bagi Masyarakat

harus dirahasiakan, karena PNS adalah penyelenggara Negara. Kelima seorang PNS harus bekerja dengan jujur, karena kejujuran landasan melaksanakan tugas dan aktifitasnya.

“Diharapkan PNS dapat melaksanakan tugas pengabdian optimal dengan tetap meningkatkan etos kerja serta mengedepankan pelayanan publik yang prima,” ujar Bupati.

Di sela–sela acara Bupati Sergai meminta lima PNS untuk mengucapkan Panca Prasetya Korpri. Sebelumnya Kepala BKD Drs. H. Ahmad Zaki, MAP menyampaikan dari 364 orang PNS yang telah diambil sumpah/janji merupakan CPNS yang diangkat mulai dari tahun 2010 dan 2011.(ARM)

menyampaikan pesan-pesan pribadi kepada keluarga besar dan kerabat terdekat yang menemani dan mendampingi seharian.

Acara salaman membuat suasana rumah Chairuman menjadi haru karena tangis mata beberapa orang.

Gus Irawan juga mengucapkan selamat kepada Gatot Pujo Nugroho atas kemenangan pasangan nomor urut 5 itu. "Hasilnya sudah bisa kita prediksi, walaun belum ada hasil akhir, namun saya ingin mengucapkan selamat kepada pak Gatot dan pasangannya," kata Gus Irawan dalam keterangan

persnya di Gus Center, di Jalan Pattimura Medan, hari ini.

Gus menambahkan meskipun tidak menjadi orang nomor satu di Sumut tetap melakukan pembangunan Sumut sejahtera.

Sebab, ia dan timnya memiliki keyakinan membangun Sumatera Utara tidak hanya bisa dilakukan dengan menduduki kursi pemerintahan. "Untuk itulah makanya saya meminta seluruh simpatisan dan relawan saya agar mengawal juga keberlangsungan Pilgubsu ini dengan menjaga kondusifitas," ujar Gus menambahkan.(MH)

Pemkab Sergai Ambil Sumpah/Janji 364 PNS gan masyarakat luas harus mendapatkan prioritas utama bagi PNS. Hal ini disampaikan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi dalam arahannya usai mengambil sumpah/janji 364 orang PNS di lingkungan Pemkab Sergai yang dilalksanakan di aula Gedung Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun (YAPIM) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Selasa (5/3).

Turut hadir, Wabup Ir. H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah Msi, Staf ahli Bupati bidang Pembangunan Drs. Rachmad Karo-karo, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs. Herlan Panggabean, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sergai Drs H. Ahmad Zaki MAP, Kadis Parbudpora

MEDAN–Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM bersama istrinya Hj Yusra Siregar menggunakan hak pilihnya pada Pilgubsu 2013 di TPS 41 di halaman Griya Dome Jalan T Amir Hamzah Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kamis (7/3). Selain Walikota, Sekda Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM didampingi istri dan seorang putrinya juga menggunakan hak suaranya di TPS yang sama.

Sementara itu Wakil Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin Msi bersama istri Rita Maharani beserta kedua anaknya T Edriansyah dan Chairani Mozasa mencoblos di TPS 45 berlokasi di Perumahan Citra Wisata Jalan Karya Wisata Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, tak jauh dari tempat tinggalnya.

Kepada wartawan, Walikota berharap Pilgubsu 2013 di Kota Medan berjalan dengan lancar dan aman. “Harapan kita dan harapan masyarakat, khususnya warga Kota Medan agar Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih merupakan yang terbaik dan visioner dalam rangka melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan di Sumatera Utara,” kata Wali Kota. (VIN)

BATUBARA–Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM,yang diwakili Kepala dinas perhubungan Drs Asmunan MSi mengatakan Suatu Organisasi akan berjalan dengan baik, jika memiliki aturan dan ketentuan yang mengikat seluruh anggota organisasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan kekuatan sebuah organisasi.

“Ukir karya nyata untuk bangsa, bukan sekedar karya kata” ujar Arya dihadapan kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Acara pembukaan Musyawarah Daerah ke-VII AMPI Batubara di RM Barokah, Simpang Kwala Tanjung-Sei Suka dihadiri Ketua DPD AMPI Sumut H.M. Syaf Lubis, Ketua Caretaker AMPI Batubara H.Anwar RD dan pengurus rayon AMPI se Sumut.

Sekretaris DPD Golkar Batubara Selamat Arifin SE.MSi yang juga ketua DPRD Batubara menyampaikan agar AMPI menyusun program kerja sederhana tetapi dapat dilaksanakan dengan baik. Golkar siap dijadikan tempat pembelajaran bagi kader-kader AMPI untuk mematangkan kepribadian, ketrampilan, menjaga sikap dan membentuk pemikiran.

Sementara Ketua DPD AMPI Sumut HM. Syaf Lubis melalui H.Anwar RD menyampaikan apresiasi kepada Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM. “Kawal program pemerintahan dengan baik, jaga keutuhan NKRI menuju masyarakat sejahtera dan berjaya,”ucapnya.

Ketua terpilih DPD Rayon AMPI Kab.Batubara priode 2013-2018 OK Rangga Ramadia Krisna ST.Msi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM.(SAH)

Bupati Sergai saat mengambil sumpah/janji PNS di lingkungan Pemkab Sergai, di aula Gedung Yayasan Pendidikan Indonesia Membangun (YAPIM) Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Selasa (5/3).

SERGAI - Pengambilan sumpah/ janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu kewajiban, karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1975 tanggal 23 Juni 1975 tentang sumpah/janji (PNS). Selanjutnya diperkuat PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Sumpah/janji PNS merupakan salah satu bukti konkrit perekatan religius dan moralitas terhadap Tuhan yang Maha Esa serta terhadap bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Hal ini harus dimaknai bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan urusan pemerintah yang bersentuhan secara langsung terhadap kepentin-

Walikota Medan Memilih di TPS 41

» Dihadiri Berbagai Kalangan

Chairuman dan Gus Ucapkan Selamat Pada Gatot MEDAN - Hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan hari ini oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Cagubsu dan Cawagubsu nomor urut 5, Gatot Pujo HT Erry Nuradi (Ganteng), unggul dalam perolehan suara sementara, 32,10 %.

Meski belum secara resmi diumumkan KPU Sumut, namun pasangan itu dianggap telah memenangkan Pilkada Sumut 2013.

Setelah bersama keluarga besar dan kerabat terdekat Chairuman, anggota DPRRI itu mengakui kekalahan sementara dari hasil itu.

Chairuman memutuskan untuk menelfon Gatot untuk menyampaikan selamat.

"Inilah yang menjadi pilihan

rakyat Sumatera Utara," kata Chairuman kepada Gatot di rumah pribadinya di Medan.

Dalam percakapan yang kadang serius, kadang canda tawa, Chairuman mengakui kekalahan

sementara ini. "Saya bersama pak Fadly menyampaikan selamat atas hasil quick count sementara ini. Mudahmudahan Sumatera Utara kita lebih baik ke depan.

Tentu pengalaman yang lalu buat adinda ke depan lebih baik. Serta bagaimana misi kami tentu adinda bisa bawakan perubahan paradigma yang kita inginkan agar Sumatera Utara lebih baik, pemerintahannya lebih baik, lebih melayani, pembangunan infrastruktur kita.

Dan membangun dari desa jangan lupa," pesannya sambil tersenyum.

Sebelumnya, Chairuman

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 242 11–17 MARET 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Koalisi LSM Persoalkan Kewenangan Banggar DPR KEWENANGAN Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak tepat.

Sebab, pembahasan APBN atau APBN Perubahan membuka ruang bagi DPR untuk mencuri uang rakyat atas nama undangundang. Seperti, membahas proyek-proyek (baru) negara melalui pembahasan APBNP yang menguntungkan partai politik.

Hal itu bisa dilihat dari beberapa kasus yang dilakukan politisi melalui kewenangan yang terkesan konstitusional, seperti kasus Wisma Atlet, Kemendiknas, Pengadaan AlQur’an. Padahal, Banggar hanya memilki kewenangan untuk mensinkronisasi hasil pembahasan komisi terkait alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian atau lembaga.

Atas dasar itu, Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara menggugat kewenangan itu melalui pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke MK. Tercatat sebagai pemohon yakni ICW, YLBHI, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC), PUSAKO Universitas Andalas, dan PUKAT UGM. Spesifik, mereka menguji delapan pasal yakni Pasal 104 dan Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf e, Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (5), Pasal 71 huruf g, Pasal 156 huruf a, b, dan c angka 2, Pasal 161 ayat (4), (5) UU MD3 dan Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara. Mereka menilai pasalpasal membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi setiap kali pembahasan anggaran oleh DPR. Para pemohon mengharapkan MK mengoreksi pasal-pasal itu, terutama pada bagianbagian yang memiliki potensi korupsi tinggi. Sebab, banyak kasus korupsi yang dilakukan anggota Banggar atau politisi di DPR sebagai pembahas anggaran.

“Ada norma-norma yang harus dikoreksi, salah satunya kami ingin ekstrimnya ‘membubarkan’ fungsi Banggar.

Pembahasan anggaran atau belum dibahas cukup dilakukan perwakilan komisi yang ditunjuk, Banggar tidak boleh membahas ulang, sehingga tidak terjadi lagi kebocoran atau pembahasan di ruang gelap di

DPR,” kata kuasa hukum para pemohon, Febri Diansyah di Gedung MK, Jumat pekan lalu.

Karena itu, pemohon meminta MK membatalkan dan menafsirkan pasal-pasal dalam kedua undang-undang itu atau dinyatakan konstitusional bersyarat. Misalnya, Pasal 104 sepanjang frasa “yang bersifat tetap” dan Pasal 105 ayat (1) sepanjang frasa “pada permulaan masa keanggotaan DPR dalam UU MD3 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 107 ayat (1) huruf e UU MD3 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang memenuhi syarat Banggar tidak mempunyai kewenangan membahas RAPBN yang belum dibahas komisi-komisi terkait di DPR dan kementerian atau lembaga.

Koordinator Bidang Politik ICW, Abdullah Dahlan menilai ada ruang diskresi sangat besar terjadinya penyimpangan jika kewenangan Banggar tidak ditafsikan secara jelas. Misalnya, kewenangan Banggar menentukan aspek “satuan 3” yang penting untuk diperjelas.

“Kita minta adanya perubahan Banggar tidak lagi bentuk badan permanen, tetapi seharusnya sifatnya ad hoc, dibentuk insidentil ketika ada pembahasan anggaran saja,” kata Dahlan.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam menambahkan lembaga ad hoc ini harus kembali diterapkan untuk mencegah terjadinya pembahasan proyek di luar putusan final yang dihasilkan oleh Komisi. Dia menilai ada beberapa proyek yang seringkali masuk dalam pembahasan di Banggar yang sebelumnya tidak pernah dibahas di Komisi.

“Kita berharap melalui pengujian undang-undang ini, bisa hilangkan pola-pola seperti itu. Jika tidak setiap tahun APBN kita akan dijarah para elit yang tidak bertanggung jawab,” tudingnya.

Ditegaskan Arif, Banggar itu hanya bekerja ketika pembahasan rancangan APBN dan APBN perubahan, tidak berfungsi secara terus menerus.

Namun, ketika nantinya Banggar bersifat ad hoc, setiap komisi berhak merekomendasikan anggotanya untuk duduk di dalamnya. Meski begitu, proses pembahasan tetap harus terbuka.

“Pembahasan anggaran itu tetap bisa diakses publik, jadi ada transparansi ketika tahap pembahasan.”(HUMOL.COM)

Mahasiswa Jurusan Bea dan Cukai STAN Belajar tentang Gratifikasi di KPK KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan mahasiswa Program Diploma Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dalam rangka belajar tentang pemberantasan korupsi, terutama bidang gratifikasi. Acara yang berlangsung pada Jumat (8/3), di Auditorium KPK ini diikuti oleh sebanyak 103 orang mahasiswa yang tergabung dalam Korps Mahasiswa Bea dan Cukai (KMBC). Rombongan diterima oleh Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Harismoyo Retnoadi dan Masagung Dewanto.

Wakil Ketua Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) KMBC, Pramaditya, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program dari KMBC

STAN. “Selain kegiatan internal berupa nonton bareng film dokumentar dan diskusi, ada dorongan dari pihak kampus untuk mengadakan kegiatan kuliah lapangan di luar, sehingga kami memutuskan untuk ke KPK,” paparnya.

Kegiatan ini, lanjut Pramadiya, bertujuan agar mahasiswa bea dan Cukai STAN dapat memperdalam ilmu tentang pemberantasan korupsi secara langsung dari KPK, terutama terkait praktik yang berpotensi terjadi di Bea Cukai, salah satunya gratifikasi. "Sehingga kami dapat mengetahui seluk beluk lebih jauh tentang gratifikasi, terutama ketentuan dan proses pelaporannya, sehingga kami aman dan terbebas dari praktik gratifikasi. Kami berharap ilmu yang diperoleh dari KPK dapat diaplikasikan

di lapangan kelak," kata pramaditya.

Sementara itu, Harismoyo Retnoadi dalam paparannya mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. ”Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” paparnya.

Peraturan yang mengatur gratifikasi adalah Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo

UU No. 20/2001, yang menyatakan bahwa seetiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. “Namun pasal tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK,” lanjutnya.

Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

“Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi,” tandas Harismoyo.(HUMAS)

antikorupsi,” jelasnya.

KPK telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan pendidikan antikorupsi, di antaranya dengan membuat modul pendidikan antikorupsi pada 2007 yang kemudian disempurnakan dan diserahkan kepada kementerian terkait. “Namun, ternyata tidak cukup hanya melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga pada 2011 KPK mengevaluasi dan membuat panduan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan,” lanjut Ryan.

Menurutnya, penyeleng-

garaan pendidikan antikorupsi di sekolah menyangkut tiga pilar yang harus dipenuhi, yaitu menyentuh manajemen sekolah, memperkaya modelmodel pembelajaran, dan melibatkan partisipasi masyarakat sekolah (komite sekolah), sehingga semua stakeholder pendidikan harus terlibat. “Pilar-pilar hal tersebut akan berjalan jika ada atap yang menaunginya, yakni karakter sekolah atau karakter yang sedang dibangun sekolah. Dalam hal ini sembilan nilai antikorupsi harus menjadi dasar,” jelasnya. Nilai antikorupsi yan dimaksud

adalah sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, peduli, tanggung jawab, disiplin, dan jujur.

Keteladanan merupakan kunci dalam penerapan nilainilai antikorupsi yang menjadi atap dalam penerapan pendidikan antikorupsi.“Kuncinya adalah membangun keteladanan, sehingga output dan outcome-nya membentuk zona integritas sekolah, yaitu kawasan bagaimana nilai-nilai integritas dan antikorupsi terimplementasi secara menyeluruh, holistik, dan paripurna, dan aplikatif,” tandas Ryan. (HUMAS)

PENANGANAN tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime mutlak membutuhkan aparat penegak hukum (apgakum) yang profesional dan berintegritas tinggi. Sedangkan sinergitas antara penegak hukum dalam melakukan upayaupaya pemberantasan korupsi mampu mendorong percepatan pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam pembukaan ‘Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ hasil kerja sama KPK, Polda dan Kejati Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 5 - 8 Maret 2013 bertempat di Swiss-belhotel Danum, Palangkaraya.

Abraham menjelaskan bahwa pelatihan bersama ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Sinergitas dan kerja sama yang lebih efektif antara penegak hukum sangat dibutuhkan,” ujarnya di hadapan para peserta pelatihan yang terdiri atas penyidik dan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi (tipikor) pada Polda Kalteng, Kejati Kalteng, auditor BPK perwakilan Kalteng, dan auditor BPKP perwakilan Kalteng.

Melalui pelatihan bersama ini, lanjut Abraham, diharapkan menjadi media dan momentum untuk memperkuat persamaan persepsi dan menjadi jembatan untuk penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di lapangan.

Abraham menambahkan, masalah lain yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi adalah harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan penanganan kasus korupsi, sementara harapan tersebut tidak diimbangi dengan kinerja para penegak hukum yang optimal. Belum lagi, menurutnya, masih ada peraturan perundang-undangan yang multi tafsir yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu, persamaan pemahaman dan peningkatan kompetensi serta kapasitas aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. “Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya, pelatihan yang sama telah dilaksanakan sebanyak empat kali pada 2012, yakni di Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Timur, Bengkulu dan 1 kali pada Februari 2013 di Provinsi Sumatera Utara. KPK secara intensif telah melaksanakan program koordinasi supervisi di bidang penindakan.(HUMAS)

Youth Anti-Corruption Network dan The World Bank Institute. Lomba ini merupakan wadah para pemusik untuk melawan korupsi.

Sebagai salah satu pemenang kompetisi ini, Simponi akan bergabung dengan lebih dari 1.500 aktivis seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam 3rd Voices Against Corruption Forum.

Pada acara yang akan digelar pada November, lagi-lagi mereka berkesempatan menyuarakan semangat antikorupsi lewat musik. “Sebenarnya kami ingin ikut tahun lalu. Tetapi urung karena tidak ada persiapan matang,” kata Rendy Ahmad, vokalis Simponi. Video yang diproduksi WatchdoC Indonesia dengan sutradara Dandhy D. Laksono itu berhasil menyisihkan 75 video dari 35 negara. Dalam video berdurasi 4:13 menit itu, Vonis bercerita tentang konflik realitas sejarah pemuda masa kini. Mereka membandingkan kisah patriotik para pendiri

bangsa yang di usia muda berbenturan dengan realitas pejabat dan politikus masa kini yang ternyata malah korup.

“Kalau dulu para pendiri bangsa kita divonis karena membela bangsa, sedangkan kini tokoh muda kita divonis karena korupsi. Keduaduanya sama-sama divonis, namun yang satu membanggakan, sedangkan satu lagi memalukan,” ujar Rendy.

Video ini, kata Rendy, menjadi alat untuk menjaga mimpi terwujudnya negeri yang terbebas dari korupsi, sekaligus mengajak anak muda untuk bersama-sama memerangi korupsi.

“Kita mau lagu ini menjadi motivasi bahwa korupsi harus diberantas.

Lihat saja, banyaknya rakyat miskin, pengangguran, dan lainnya, itu semua karena korupsi,” jelasnya. Benar, semua memang karena korupsi.

Simak saja penggalan lirik Vonis: Semua karena korupsi/ Negeri kaya anak kurang gizi/ Rakus pejabat politisi/Bangsa kaya, anak tak sekolah.(ACCH)

Guru PKN seKabupaten Sukabumi Belajar Antikorupsi di KPK AUDIENSI MGMP PPKN Sukabumi 02Sebanyak 90 guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP ) Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) seKabupaten Sukabumi bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk belajar tentang KPK dan pendidikan antikorupsi. "Materi pelajaran PKN salah satunya membahas tentang KPK sehingga kami ingin tahu segala hal tentang KPK. Selama ini kami hanya tahu luarnya saja," ucap H. Mansur, perwakilan para guru sekaligus Pengawas Pembina Kabupaten Sukabumi. Rombongan diterima oleh Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Ryan Harviansyah Utama, Kamis (6/3), di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta.

Dalam paparannya, Ryan menjelaskan bahwa undangundang tentang KPK menyebutkan bahwa KPK menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. “Munculnya pembahasan tentang pemberantasan korupsi dalam pelajaran PKN merupakan salah satu cara untuk mengenalkan di awal tentang pendidikan

KPK- PoldaKejati Kalteng Pelatihan Bersama

Sindikat Musik Penghuni Bumi: Musik Antikorupsi MENURUT Mul, begitu dia akrab dipanggil, Simponi menganggap bahwa musik bisa menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan berbagai pesan sosial. Sebab, pesan itu akan mengalir dengan sendirinya di sela-sela dentuman alat musik dan suara sang penyanyi. Melalui cara itu, para pendengar akan memahami secara perlahan pesan yang disampaikan, tanpa merasa digurui atau pun dipaksa.

Antikorupsi sendiri, hanya satu dari sekian banyak pesan sosial yang mereka sampaikan. Selain itu, lanjut Mul, Simponi juga pernah mengangkat isu lingkungan hidup, persamaan gender, kekerasan atas nama agama, HAM, dan perdamaian.

Melalui berbagai kegiatan musik itulah, Simponi secara perlahan mulai menunjukkan eksistensinya.

Didirikan sejak 28 Oktober 2010, di Depok, komunitas ini pun pada akhirnya dikenal sebagai komunitas musik yang peduli terhadap persoalan bangsa.

Uniknya, personel

Simponi yang terdiri atas Rendy Ahmad (pemeran Arai di film Sang Pemimpi) pada vokal dan gitar, Bunky (gitar), Fani (gitar), Etta (bass), Mimi (keyboard/ vokal), Imron (drum) dan Abuy (perkusi) berasal dari band yang berbeda dan genre musik yang berbedabeda pula. “Simponi memang unik dan terbuka untuk siapa saja. Di sini ada band pop, alternatif, reagae, bahkan ada kelompok teater dan tari,” ungkap Mul. Semangat Tinggi Semangat adalah modal penting bagi Simponi. Ini bukan omong kosong, karena mereka sudah membuktikan sendiri. Tak lama setelah komunitas ini lahir misalnya, mereka bertekad untuk menggelar “proyek” Rock N’ Green Tour. Tanpa mendapat dukungan sponsor, Simponi melakukan kampanye penyelamatan lingkungan hidup selama 82 hari di 82 sekolah. Dan untuk membiayai kegiatan tersebut, Simponi pun meminta dukungan publik melalui jejaring sosial dan

milis. “Ada yang nyumbang mulai 10 ribu sampai 10 juta,” ungkap Mul. Hasilnya memang cukup menggembirakan. Proyek perdana yang ditujukan untuk memperingati 82 tahun Sumpah Pemuda itu pun, pada akhirnya bisa dibilang sukses. Tak kurang 7.188 pelajar, mahasiswa, dan santri di Jabodetabek, Bandung, dan Lampung terlibat pada acara ini.

“Selama dua jam mereka kita suguhi materi kampanye, video, tanya jawab, dan pertunjukan musik,” ujar Mul. Tidak hanya itu. Melalui melalui modal tekad dan keyakinan, aksi mereka pun berbuah pada pengakuan

Museum Rekor Indonesia (MURI). “Penghargaan rekor MURI menjadi bonus bagi kami,” kata Mul. Setelah sukses menggelar proyek perdana itulah, Simponi kemudian mulai menggarap isu korupsi. Isu ini diangkat karena korupsi menjadi salah satu isu sosial yang penting untuk diketahui oleh anak muda.

“Kami melihat korupsi hampir selalu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai macam persoalan yang ada,” kata Mul. Ia mencontohkan, ketika berbicara isu pemanasan global, penyebabnya adalah kerusakan lingkungan yang terjadi karena adanya suap

menyuap pengurusan izin, pembalakan liar, dan lainlain. Demikian juga ketika berbicara isu pendidikan, kesehatan, dan isu lainnya.

“Di situ pasti ada praktik korupsinya,” tandasnya.

Berangkat dari kesadaran inilah, mereka pun lantas menyelenggarakan roadshow “Kejujuran” dengan menggandeng KPK dan ICW. Kegiatan yang berisi penyuluhan kejujuran, integritas, dilaksanakan di lima sekolah di Jakarta.

Selesai acara tersebut, mereka melanjutkannya dengan kampanye “Berani Jujur, Hebat”. Acara yang juga hasil kerjasama dengan KPK, ICW, dan Club Speak itu diselenggarakan di tujuh kota.

Pengakuan Internasional Tidak cuma di Indonesia.

Selain itu, Simponi juga menyuarakan semangat ini ke dunia internasional.

Melalui lagu dan video klip berjudul “Vonis,” mereka berhasil meraih peringkat kedua dunia dalam ajang Fair Play Global Music Video Competition yang diselenggarakan oleh JMI Foundation, The Global

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

Di Binjai TPS Sepi, Minat Pemilih Hanya 55 Persen BINJAI - Pantauan koran ini Kamis pekan lalu dalam pemungutan suara Pilgubsu 2013 khusus di kota binjai sangat sepi. Hampir seluruh TPS mulai pukul 08.00 Wib terlihat lengang.

Kehadiran masyarakat Binjai ke TPS di perkirakan hanya kisaran 55 persen.

Seperti TPS yang sempat di datangi koran ini yaklni seperti TPS 5 di Kel Timbang Langkat. Dari 525 pemilih terdaftar hanya 178 orang yang datang hingga pukul 11.30 Wib. Begitu juga di TPS 7 Kel. Dataran Tinggi, pemilih yang menggunakan hak suara hanya 128 dari 358 pemilih terdaftar. Di TPS VIII Kel. mencirim dari 347 pemilih terdaftar hanya 143 orang yang sudah memberikan hak suara hingga pukul 12.00 Wib. Menanggapi minimnya kehadiran masyarakat ke TPS, Ketua KPUD Kota Binjai Agus Susanto SH kepada koran ini mengakui bahwa tingkat partispasi masyarakat hadir di TPS sangat rendah. Sampai penutupan pencoblosan, Agus perkirahkan tingkat ke hadiran hanya 55 - 60 persen.

Dikatakannya, KPU sudah meantau beberapa TPS. Memang tingkat kehadiran masyarakat sangat minim.“Namun bukan berarti sosialisasi penyelenggara Pilgubsu kurang,” ujarnya.

Di Tempat terpisah ketua DPRD Sumut H.Saleh Bangun, juga terlihat memberikan hak suaranya di TPS 1 Kel Jati Karya Lk 1 Kec. Binjai Utara. Saleh datang ke TPS bersama seorang petugas keamanan rusmahnya.

Ketika ditanya dengan kondisi TPS, Saleh Bangun mengatakan memang sangat sepi masyarakat yang hadir ke TPS. “Saya terkejut ketika tadi sampai ke TPS, kok sepi kali,” ucapnya.

Apakah karena Pilgubsu, karena dalam Pilkada Walikota/Bupati, saya melihat antusias masyarakat begitu tinggi, paparnya.

Terkait perolean suara, Saleh mengatakan siapapun yang terpilih, pihaknya menerimanya. Karena menurutnya dalam pertandingan pasti ada menang dan kalah. "Jadi siapapun yang terpilih kita terima dengan besar hati," ujar saleh. (SBR)

Pilgubsu di Nias dan Taput Aman Terkendali NIAS – Pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 di Kepulauan Nias yakni di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kamis (7/3) berjalan lancar,aman dan terkendali.

Berdasarkan pementauan wartawan KPK Pos pada pilkadasu tersebut hamper tidak ada masalah, namun yang sangat mengecewakan bahwa di lima daerah kabupatan/Kota di Kepulauan Nias hanya berkisar 40-50 persen masyarakat yang memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sedangkan 50 persen selebihnya lebih memilih golongan putih (Golput).

Dari berbagai sumber yang dihimpun KPK Pos di Nias menyebutkan masyarakat malas pergi ke TPS untuk mencoblos salah satu calon karena di samping kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga masyarakat lebih memilih menderes karet daripada memilih calon gubernurnya kecuali kalau ada iming-iming dari tim sukses (TS) baru mereka datang ke TPS, karena selama ini sudah membudaya permainan seperti ini di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak bisa dipungkiri,ujar sumber.

Herannya, ada salah satu TPS yang ada dilingku-

ngan Kota Gunungsitoli dengan jumlah pemilihnya terdaftar sebanyak 140 orang ternyata yang datang dan memberikan hak pilihnya cuma 14 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan,ucap sumber.

Sementara itu berdasarkan hasil sementara yang berhasil dikumpulkan wartawan KPK Pos kemarin bahwa dari 10 juta lebih jumlah pemilih di wilayah Sumatera Utara dan diantaranya lima kabupaten/ kota daerah pemilihan di kepulauan Nias dengan 2,9 persen jumlah pemilih yang terdaftar. Dan, dari 5 pasang calon Gubsu/Wagubsu di Kepulauan Nias itu ternyata pasangan calon nomor urut 2 (Effendi Simbolon dan DJumiran Abdi) menang telak di Kepulauan Nias dengan jumlah suara 65 persen, di susul pasangan nomor urut 4, pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 5 dan nomor urut 3. Taput Kondisi yang sama juga terjadi di Tapanuli Utara dimana pelaksanaan Pilgubsu aman dan lancar.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara dari Desk Pilgubsu Taput Kamis (7/3) pasangan Esja unggul jauh yakni meraih 43.049. Disusul Amri-RE 21.424, Gusman 11.712, Ganteng 2.129 dan Chairuman-Fadly 1.829. Sementara tingkat kehadiran pemilih ke TPS 70-80 persen(YAGI/SLBT)

GATOT NYOBLOS. Calon Gubernur Sumut nomor urut 5, Gatot Pujo Nugroho didampingi istrinya Sutias Handayani menggunakan hak pilihnya saat melakukan pencoblosan Pilgub Sumut di TPS 50 Kel Sunggal, Medan, Sumut, Kamis (7/3).

Pilkada yang diikuti lima pasangan Cagub dan Cawagub Sumut periode 20132018 tersebut digelar serentak di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 10.310.872 pemilih.

SUMUT

Asahan, Batubara dan Labura Suara ‘Ganteng’ Tertinggi KISARAN - Dari hasil perhitungan desk pilkada Kabupaten Asahan, pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi (Ganteng) nomor urut 5 meraih suara terbanyak yakni 108.325 atau 42,45 persen.

Diposisi kedua, ada pasangan Gus Irawan PasaribuSoekirman (Gusman) 58.623 atau 22.97 persen. Selanjutnya Chairuman-Fadly 33.236 suara atau 13.02 per-

sen. Diikuti Efendi SimbolonDjumiran Abdi (Esja) 30.789 atau 12.07 persen dan AmriRE 24.206 atau 9.49 persen.

Kabupaten Asahan memliki daftar pemilihan tetap sebanyak 489.064 pemilih.

“Dari hasil Desk Asahan, pasangan nomor 5 tertinggi,”demikian disampaikan Kabag Humas Setda Asahan, Zainal Arifin SH di Kantor Bupati Asahan, Kamis, (7/3).

Kabag Humas mengatakan dari penghitungan suara di TPS VIII Kelurahan Mekar Baru, Kisaran Barat yang merupakan TPS Bupati Asahan, pasangan Ganteng unggul.“ Sekitar pukul 09.15 wib

Bupati dan keluarga menggunakan haknya di TPS tersebut dan di TPS itu pasangan nomor 5 unggul, “ kata Kabag Humas. (IN) Sementara itu, di Kabupaten Batubara pasangan Ganteng juga unggul dari pasangan yang lain. Hasil perhitungan sementara pasangan nomor 1 memperoleh 27.207suara, nomor 2 20.207, Nomor 3 memperoleh 11.580, Nomor 4 meraih 8.208 suara dan nomor 5 memperoleh 75.051 suara.

Di Desa perkebunan Tanah Itam Ulu (TIU) Lima Puluh, TPS I, tempat Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain

SH.MM beserta keluarga mencoblos Gusman meraih 21 suara, Esja 23, Charly 14, Amri-RE 11 dan Ganteng mendapat 83 suara. Di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II B Labuhan Ruku-Desa Pahang Talawi, Gusman 58 suara, Esja 26, Charly 15, Amri-RE 38 dan Ganteng 68 suara.

Ketua KPU Kab. Batubara Khairil Anwar SH.M.Si didampingi anggota Taufik Abdi Hidayat S.Sos mengatakan tingkat partisipasi peserta pemilih masih sangat kurang. “Padahal KPUD melakukan sosialisasi cukup maksimal kepada masyara-

kat,”ucapnya.

Ketua tim pemenangan Ganteng Kab.Batubara Ahmad Muhktas didampingi H.Sabarudin Lc menjelaskan kemenangan Ganteng adalah kemenangan masyarakat Batubara.

Di Labuhanbatu Utara (Labura) Ganteng tetap teratas dalam raihan suara. Berdasarkan pengamatan dan informasi dihimpun di lapangan, khususnya lima kecamatan. Yakni Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Aek Natas, NA IX-X dan Kualuh Leidong diperkirakan Ganteng mengantongi suara di atas 50 persen. (IN/SAH/MSH)

Bupati Langkat Nyoblos Di TPS VII Sei Limbat SELESAI - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH didampingi isteri Hj. Nuraida bersama ketiga putra-putrinya menggunakan hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) VII Dusun V Desa Sei Limbat yang berlokasi di Balai pertemuan Kantor Desa setempat, Kamis (7/3) pagi. Kedatangan Bupati Haji Ngogesa bersama keluarga tepat pada pukul 10.00 WIB, tanpa menunggu cukup lama dalam antrian berbaur dengan warga lainnya mereka langsung mendapatkan giliran untuk memberikan hak suaranya dengan nomor urut 206 pada bilik suara yang telah tersedia.

Setelah memberikan hak suara dan menandai tangannya dengan tinta Bupati Langkat itu meninjau dan melihat-lihat kesiapan PPS dan situasi keamanan yang berjalan pada TPS yang berada tepat disamping Kantor Desa Sei Limbat, secara kebetulan hadir Ka. Biro Perencanaan Poldasu Kombes Pol Drs. James Umboh, AKBP Teguh dan Kabag Ops Polresta Binjai Kompol Adnan yang merupakan tim pengawas Pilgubsu Binjai-Langkat.

Bupati Langkat bersama istri saat berada di bilik suara pada TPS VII Dusun V Desa Sei Limbat yang berlokasi di Balai pertemuan Kantor Desa Tampak juga dilokasi Camat Selesai Ikhsan Afrija, Kades Sei Limbat Syamsul Bahri dan Ketua Panwas Masdiyanto, Menurut informasi dari PPS TPS tersebut jumlah pemilih yang memiliki hak

suara adalah 592 jiwa, hingga sampai TPS ditutup pada pukul 13.00 WIB diketahui sejumlah 478 pemilih yang datang mencoblos dan tersisa 114 jiwa yang tidak memilih sehingga jumlah masyara-

kat yang menggunakan hak suaranya 80, 74 %.

Sekdakab Langkat Drs. H. Surya Djahisa M.Si dan keluarga memberikan hak suaranya di TPS XIV di Komplek perumahan Pemda Kwala Bingei

kemudian dengan didampingi Camat Stabat Drs. M. Noerta dan Kapolsek Stabat AKP. Zulkarnaen melakukan peninjauan di beberapa TPS yang ada di kecamatan Stabat dan Wampu.(JUL)

Pilgubsu 2013 Tak Diminati Masyarakat MEDAN – Pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018, telah selesai. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survey menunjukkan pasangan nomor urut 5 Gator-Erry sementara unggul dari pasangan lainnya.

Namun, disisi lain seperti pilgubsu dan pemilihan sebelumnya, dominasi golput alias yang tidak menggunakan hak pilih belum tergoyahkan. Bahkan diprediksi, angka golput pada pilgubsu tahun ini akan melampaui angka golput pada pilgubsu 2008 silam.

Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebagai penyelenggaran Pilgubsu memperkirakan jumlah partisipasi masyarakat pada Pilgubsu 2013 mencapai 50- 60 persen.

Pernyataan itu disampaikan ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution SH menjawab pertanyaan wartawan soal pelaksanaan Pilkada yang dilangsungkan, Kamis (7/3).

"Persentase masyarakat diperkirakan dikisaran 50-60 persen. Namun, angka pastinya bisa dilihat saat rekapitulasi penghitungan suara nantinya," ungkap Irham.

Dikatakannya, angka pasti dari seberapa besar angka partisipasi masyarakat terhadap Pilkada ini belum bisa diungkapkan KPU dalam waktu dekat ini.

"Kita akan melihat secara keseluruhan dari suara yang sah, tidak sah, kemudian

rusak dan lainnya.Yang sekarang dilakukan lembaga survei kali ini merupakan suara sah saja," ungkapnya.

Dijelaskan Irham menurunnya partisipasi masyarakat dipengaruhi banyak faktor. Namun, ia membantah kalau tidak terdistribusinya formulir C6 atau undangan pencoblosan sebagai penyebabnya. "Kalau saya tidak melihat itu. Bukan sematamata karena tidak terdistribusinya C6, menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat,"ucapnya.

Sementara itu berdasarkan pantauan KPKPos di beberapa TPS yang ada di kota Medan, angka golput lebih tinggi dan dominan dibanyak TPS. Di ketahui, jumlah pemilih di setiap TPS berkisar antara 300 pemilih sampai 550 pemilih.Namun yang menggunakan hak suara hanya berada di kisaran 200 orang untuk TPS yang jumlah pemilihnya mencapai 550 pemilih.

Bahkan ada yang mencapai 70 persen. Rendahnya minat masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya ini, menurut warga yang menolak menyebutkan namanya dikarenakan mereka sudah tidak percaya lagi dengan janji-janji semua calon. Mereka beranggapan semua retorika yang disampaikan selama kampanye hanya isapan jempol saja alias jual kecap. Jadi lebih baik mereka kumpul sama keluarga mumpung hari libur.

Seperti di TPS 42 dan TPS 44 Jalan Sunggal. Di kedua

TPS ini jumlah pemilih yang menolak memberikan suaranya alias Golput lebih banyak dibanding yang memilih. Di TPS 44 pemilih yang memberikan suara mereka hanya 99 orang, sehingga penghitungan suara dilakukan tidak sampai setengah jam. Begitu juga dengan TPS 42, Golput lebih banyak dari yang memberikan suara.

Sementara itu berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan mahasiswa yang tinggal di kawasan Jalan Pancing, banyak yang memilih golput. Menurt pengakuan para mahasiswa tersebut, mereka terpaksa golput karena malas pulang ke kampong halamannya hanya untuk memilih. Selain malah pulang, ada juga mahasiswa

yang mengaku tidak menggunakan hak pilih, karena banyak tugas perkuliahan.

Seperti inilah realiatas masyarakat yang sudah jenuh dan bosan dengan pelaksanaan suksesi kepemimpinan secara langsung. Ditambah lagi pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat seringkali setelah terpilih melupakan atau tidak sedikit yang menindas masyarakat yang memilihnya.

Pilgubsu 2013 Sepi Peminat Pemilihan gubernur sumatera utara telah berlangsung namun kenyataan pada saat pemilihan berlangsung animo masyarakat sangat minim sekali. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat untuk datang ke TPS.

Hal ini dikatakan ketua panitia TPS Kelurahan Helvetia Tengah Deddy Hasibuan yan mengatakan dari 548 orang daftar pemilih, yang ikut melakukan pencoblosan hanya 233 orang.

Dan pada saat penghitungan suara yang hadir hanya para panitia saja.

Saat ditanya siapa pemenang di TPS 26 dan 27, Deddy mengatakan pemenangnya adalah Effendi Simbolon dan Djumiran Abdi. Hal ini terlihat dari data bahwa jumlah suara yang memilih Esja 157 orang.

Dan pemilihan tahun ini aman namun tidak ada peminatnya. Setelah mencoblos masyarakat langsung pulang meninggalkan TPS, kata Deddy.(MH/FeR)

MENCOBLOS - Cawagubsu H Fadly Nurzal, S.Ag didampingi istri Lilia Widyastuti saat memberikan hak suara pada pilgubsu 2013.

Cawagubsu Fadly Nurzal melakukan pencobosan sekitar pukul 09.30 Wib, di TPS 9 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor.

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

Bupati: Raker Percepat Penyelesaian Masalah NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laoli membuka pelaksanaan Rapat Kerja pemerintah Kabupaten Nias Semester I tahun 2013 yang dilaksanakan di Lantai 3 aula kantor Bupati Nias, kemarin. Hadir juga Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, Sekda Nias, O.Ndraha, staf ahli, Asisten, Sekretaris DPRD Kabupaten Nias, Taogoli Zebua, Inspektur, Samson Laoli, para kepala SKPD, Kabag lingkup setda Nias, camat se-Kabupaten Nias, dan para nara sumber.

Bupati Nias mengatakan Raker dilaksanakan dalam rangka percepatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah terkait tugas dan fungsi, koordinasi dan pembahasan rencana kebijakan, serta menemukan solusi atas permasalahan/ kendala yang dihadapi SKPD. “Ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk kembali merapatkan barisan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di tahun anggaran 2013,”kata Bupati.

Bupati berharap dalam pelaksanaan Raker Pemerintah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan peningkatan pelaksanaan tugas dan

fungsi. Juga meningkatkan kinerja msing-masing SKPD unit kerja di lingkup Pemkab Nias.

Dikatakan, mengawali tahun anggaran 2013 banyak tugas pemerintahan yang harus segera diselesaikan.

Perlu juga dicatat bersama, bahwa masih ada pekerjaan tahun anggaran 2012 yang masih terbengkalai dan belum selesai.

Disebutkan Bupati, penyebab terjadi karena kekurangtanggapan dan ketidakseriusan bawahan menyelesaikan tugas atau kurangnya sense of responsibility terhadap tugas atau pekerjaan.

Ataupun kurangnya motivasi kerja, sehingga merasa puas dengan hasil pekerjaan tanpa adanya peningkatan.

Kabag Humas dan Keprotokolan Setda Nias Manotona Harefa, menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Bupati No.130/24/K/2013 tentang pembentukan tim pelaksana Raker Pemkab Nias. SK Bupati No.103/0515/ADPEM tanggal 20 Februari 2013 dan pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintahan Kabupaten Nias di laksanakan satu hari penuh (YAGI).

Persiapan Caleg 2014 Golkar Batubara Gelar Orientasi Fungsionaris BATUBARA - DPD II Partai Golkar Batubara melaksanakan Orientasi Fungsionaris, Sabtu (2/3) di RM BarokahSimpang Kwala Tanjung-Sei Suka.Kegiatan diikuti 143 peserta kader partai berlambang pohon beringin ini. Orientasi langkah untuk mempersiapkan calon legislatif (caleg) dalam Pemilu 2014.

Wasekjen DPP Partai Golkar Doli Indra Tanjung saat membuka acara mengatakan pada peserta orientasi agar benar-benar mempersiapkan diri sejak dini untuk terjun dalam arena Pemilu 2014.

“Moto kita tidak berubah: suara golkar,suara rakyat.

Kalau moto ini dihayati dan dilaksanakan, saya yakin golkar Batubara akan berhasil meraih suara yang lebih banyak nantinya dalam Pemilu 2014,” ujarnya.

Kader Golkar agar membantu Pemkab Batubara.

237 Kades Terima ADD dan TPPAPD SERGAI - Dalam kurun waktu 9 tahun setelah dimekarkan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) sentantiasa berupaya meningkatkan alokasi dana guna menunjang pembangunan di desa. Sejak 2007, tercatat desa di Sergai telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp15,7 Milyar dan terus meningkat setiap tahunnya, sampai 2013 sebesar 21,5 Milyar.

Melalui penyaluran ADD ini, diharapkan dapat membiayai operasional kegiatan pemerintahan desa yaitu belanja aparatur desa dan Badan Permusyawarahan Desa (BPD), kegiatan pemberdayaan seperti PKK, LKMD, PAUD, peningkatan SDM, posyandu dan pembangunan infrastrukur pedesaan dalam skala kecil. Salah satu wujud pembangunan skala kecil adalah dengan membangun maupun merenovasi kantor desa sebagai salah satu ikon atau ciri khas desa masing-masing.

Hal ini diungkapkan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir. H. Soekirman dalam sambutannya pada acara peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dirangkaikan penyerahan secara simbolis ADD tahap I dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPPAPD), bulan Januari tahun 2013. Acara dilaksanakan di aula YAPIM Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Senin (4/ 3).

Penyerahan ADD dan TPPAPD kepada 237 Kepala Desa (Kades) secara simbolis diberikan kepada 17 kades dari 17 kecamatan se-Kabupaten Sergai turut dihadiri Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Ifdal S.Sos, MAP, Kadis PPKA H. Agus Tripriyono SE, MM, Kakan Kesbanglinmas Drs. Ramses Tam-

SPPT PBB - Bupati Sergai didampingi Wabup menyerahkan SPPT PBB dan buku DHKP PBB tahun 2013 kepada Camat Bintang Bayu T.Sariful, SH di aula YAPIM Desa Pon Kecamatan Sei Bamban. Photo:ARM bunan, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Pemjas H. Charin F.S. S.Sos, MM, Kabag Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi Risdawati SE, MSi, mewakili Kepala Cabang Bank Sumut dan BNI Sei Rampah, para Camat dan seluruh Kades se-Kabupaten Sergai.

Lebih lanjut dikatakan Bupati dengan pengalokasian dana ADD yang terus meningkat menunjukkan keseriusan Pemkab Sergai bersama seluruh jajaran pemerintahan desa dan kepercayaan pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan mulai dari tingkat desa.

Dengan kucuran dana yang terus bertambah tersebut, maka tidak ada lagi alasan bila ada yang mengatakan tidak ada pembangunan di pedesaan di Kabupaten Sergai, karena semua desa di daerah ini telah mendapatkan alokasi dana desa secara khusus untuk belanja

pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur skala kecil.

Diharapkan Bupati, ADD yang sudah dikucurkan supaya dikelola dengan benar, tepat sasaran dan efisien. Selain itu penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, hukum serta dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. “Semua kegiatan yang didanai ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa,” tegas Bupati Erry.

Sementara TPPAPD yang diserahkan pada kesempatan yang sama kepada seluruh kades dan aparat pemerintahan desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan aparat desa seperti Kades, Sekdes, Kaur, Kepling dan kadus sekaligus jadi stimulus (triger)

untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan bagi masyarakat desa.

Daerah pertama di Sumut menyerahkan SPPT PBB dan DHKP Bupati didampingi Wabup Soekirman menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB) tahun 2013 kepada 17 Camat se-Kabupaten Sergai.

Disampaikan Bupati d iantara 15 kabupaten/kota se-Sumut yang telah mengelola sendiri PBB-nya, Sergai merupakan daerah pertama yang melaksanakan acara serah terima SPPT PBB. Ini diharapkan dapat memacu kita semua untuk dapat bekerja maksimal mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6 milyar. (ARM)

Pelantikan Kades Berjalan Lancar “Untuk rakyat,semua kita harus bersatu. Saya yakin, dibawah kepemimpinan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM daerah ini akan lebih maju. Apalagi ia ketua DPD Partai Golkar Batubara,”pungkasnya.

Ketua panitia Orientasi Fungsionaris Ir H.Lokot Ridwan Batubara M.Si mengatakan, kegiatan itu diikuti unsur Wantim, DPD II, PK, an organisasi sayap dari Batubara, Asahan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai dan Simalungun.(SAH).

Hanura Kecam Tindakan Satpol Pp Binjai BINJAI - DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Binjai mengecam keras tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai yang dinilai tidak mengetahui peraturan menertibkan atribut Partai. Sebab Atribut partai Hanura secara semena-mena di pulau jalan Sudirman hingga T.A. Hamzah ditertibkan dengan berdalih merujuk Peraturan Walikota Binjai.

Demikian diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura Kota Binjai,Legianto Spd didampingi Sekretaris Leriadi S.Sos.I dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hanura Kota Binjai Minggu, pekan lalu kepada koran ini di Sekretariat DPC Partai Hanura Jalan Candra Kirana Binjai dihadiri Ketua Umum H.Wiranto SH. Dikatakan Legianto, tindakan personil Satpol PP Binjai menertibkan atribut partainya telah mengundang

SUMUT

perhatian masyarakat. Imbasnya DPC Partai Hanura Binjai dituding melanggar peraturan dan menimbulkan imege buruk. Padahal sejumlah personil Satpol PP itu dinilai tak mengetahui peraturan, karena yang harus ditertibkan atribut Pilgubsu, bukan atribut partai.

Ditambahkan Leriadi, pihaknya memasang atribut untuk menyambut Ketua Umum Partai Hanura, H.Wiranto SH yang berkunjung. Ini biasa dilakukan partai politik, kok malah partai kami ditertibkan. “Sementara yang melanggar peraturan tidak ditertibkan, datanya ada sama kita,”terang Leriadi.

Lebih lanjut dikatakan Leriadi, permasalahan ini akan dibawa ke jalur hukum sambil menunggu perintah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sumut.

Tindakan itu adalah perbuatan tidak menyenangkan bagi Partai Hanura. (SBR)

TAPUT - Camat Pagaran Apdippuan Hutabarat melantik Bornok Sihombing menjadi Kepala Desa (Kades) Sibaragas Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara, belum lama ini. Dalam pidatonya Camat meminta Kedes terpilih hendaknya berpihak pada masyarakat dan merangkul seluruh eleman. Namun tetap tegas demi membangun Desa Sibaragas.

“Sejak hari ini anda bukan milik satu kelompok tapi milik seluruh masyarakat. Saudara harus sumpah dan janji untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan adil berdasarkan UndangUndang Dasar (UUD). Sumpah janji itu disaksikan tokoh agama, masyarakat, BPD dan masyarakat,”ujar Apdippuan Pelakasanaan serah terima jabatan (sertijab) Kades lama kepada kades baru diiringi lagu dari ibu-ibu PKK Sibaragas.

Kemudian dilanjutkan dengan sertijab Ketua PKK Desa Sibaragas.

B. Simamora mewakili para Kades yang ada di Kecamatan

Pagaran mengutarakan pemimpin akan kesulitan melaksanakan tugas jika tidak mampu bekerjasama dengan seluruh masyarakatnya. Karena itu harus diupa-

yakan kerjasama dalam rangka sama membangun desa dan meningkatkan program pemerintah.

Pantauan KPK Pos prosesi

pelantikan berjalan lancar.

“Syukur acaranya terlaksana baik, padahal kami was-was melihat cuaca yang sudah mendung,”ujar para undangan. (SLBT)

PELANTIKAN - Camat Pagaran Adippuan Hutabarat saat melantik Bornok Sihombing menjadi Kepala Desa Sibaragas yang dilaksanakan baru-baru ini.

Camat Bawalato dan Botomuzoi Sertijab NIAS – Bupati Nias Sokhiatulo Laoli melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Camat Bawalato dari Pejabat lama Waozatulo Harefa kepada pejabat baru Elisama Gea, S Sos. Sertijab dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, Jum’at (22/2).

Turut hadir Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, Sekda Nias O’ozatulo Ndraha, para Staf Ahli, Asisten, para Kepala SKPD, unsur Muspika dan pimpinan jabatan di Kantor Kecamatan Bawalato, Para Kepala Desa se-Kecamatan Bawalato, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.

Bupati Nias dalam arahannya

mengatakan, sertijab merupakan tindak lanjut dari pengambilan sumpah/janji dan pelantikan jabatan struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Nias barubaru ini.

Dikatakan, serah terima jabatan bukan kepentingan individu atau golongan tertentu, tetapi pemenuhan kepentingan organisasi agar percapaian tujuan yang dicanangkan dapat berjalan efesien dan efektif. “Penataan aparatur Pemkab Nias merupakan penataan organisasi pemerintah sesuai kompetensi personalia dan meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang bersih, efesien dan berorientasi,

melayani dengan motto membangun tanpa korupsi,”ujarnya.

Harapan kita semua pada pemerintah saat ini adalah adanya perubahan dan tercapainya pelayanan yang benar-benar menyentuh masyarakat Nias. Tentu didasarkan pada pemerintah yang melayani dengan hati tulus dan ikhlas, tanggap terhadap keluhan masyarakat, profesional dalam tatakelola pemerintahan dan efesien dalam bekerja.

Bupati juga menyampaikan ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat kecamatan Bawalato atas dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di Kecamatan

Bawalato dan kepada Pejabat lama Drs.Wa’ozatulo Harefa dengan pengabdian loyalitas serta komitmen atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selama ini. Kepada Pejabat baru mengucapkan selamat bertugas.

Setelah sertijab Bawalato camat Bawalato dilanjutkan dengan Sertijab Camat Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias dari Pejabat lama Elisama Gea, S.Sos kepada Pejabat baru Manati Zendrato dan selanjutnya serah terima jabatan Camat Botomuzoi Kabupaten Nias pejabat lama Drs.Gelifati Waruwu kepada pejabat yang baru Yuwanman Lase, SH. (YAGI)

Plt.dr. Kadis Kesehatan: Puskesmas Jangan Copy Paste BINJAI – Plt Kadis Kesehatan Kota Binjai dr.Melyani Bangun memiliki program pelayanan di Puskesmas. Pelayanan terhadap masyarakat di Puskesmas yang ada di kota Binjai harus lebih baik,”ujarnya koran ini Rabu pekan lalu di ruang kerjanya.

Dikatakannya dalam penertiban absensi PNS yang bertugas di seluruh Puskesmas kota

binjai, dr.melyani harus disiplin. "memang begitu berat menciptakan para pegawai disiplin dalam bekerja agar pelayanan Puskesmas berjalan lebih baik. Saat ini jumlah puskesmas 26 di lima kecamatan, Puskesmas induk 8 dan 18 pustu di 37 kelurahan.

Kita ingin para pegawai Puskesmas jangan hanya copy paste saja. Harusnya mempunyai

program baru sehingga masyarakat mau datang berobat. “Kalau masalah obat-obatan Puskesmas Induk sudah mempunyai obat paten, dokter lengkap dan laboratrium darah, USG hamil,”jelasnya.

“Saya mengharapkan seluruh Puskesmas bisa melayani masyarakat semaksimal mungkin,”ujarnya. (SBR)

10

KPK POS E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

BERDALIH PARTISIPASI PELAKSANAAN MTQ

Oknum Camat Pungli Para Kades TANJUNGBALAI Ridwan SH, oknum Camat Tanjungbalai Kabupaten Asahan terindikasi melakukan ‘pungutan liar’ (pungli) terhadap delapan Kepala Desa (Kades) yang berada dijajarannya.

Dalihnya dengan modus dana partisipasi dalam pelaksanaan MTQN dan Festival Nasyid Tingkat Kecamatan Tanjungbalai Tahun 2013.

Kegiatan syiar keagamaan itu sendiri telah selesai dilaksanakan dan ditutup pada, Sabtu malam lalu,

yang mengambil lokasi di Desa Sei Apung.

Beberapa Kades mengaku dimintai sang oknum Camat sebesar Rp1 juta perorang.

Dengan jumlah delapan Desa di kecamatan yang dipimpinnya, Ridwan meraup dana segar sebesar Rp8 juta.

Tak pelak, para Kades merasa keberatan meski tak berani menolak “kebijakan” sepihak Ridwan tersebut.

Meski mereka mendapat kucuran dana Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya, namun mengeluarkan uang sebesar itu cukup memberatkan para pamong desa itu.

Wartawan koran ini coba menyambangi kantor Ridwan yang berada diteritorial Kota Tanjungbalai tepatnya

diJ alan Besar Teluk Nibung, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Selasa (5/3) pagi.

Namun yang dituju tidak berada di kantornya.

Menurut seorang staf di situ, Ridwan belum masuk.

Disaat itu pula kembali informasi berharga didapat.

Ternyata bukan hanya para Kades yang dimintai ‘dana partisipasi’ itu, tetapi juga para Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) di Kantor Camat Tanjungbalai tersebut. Besarnya Rp100 ribu perorang.

Dengan jumlah lima orang Kasi dan tiga orang Kasubbag, total dana yang kembali diraup Ridwan adalah sebesar Rp800 ribu.

Menanggapi hal tersebut

legislator Partai Hanura dari dapil Asahan 4 (Kec.Tanjungbalai, Air Joman dan Silo Laut) di DPRD Kabupaten Asahan Warisno SH mengaku geram.

Menurutnya anggaran pelaksanaan program Pengembangan Iman dan Takwa (Imtak) berupa kegiatan MTQN Tingkat Kecamatan setiap tahunnya telah ditampung dalam APBD. Namun ia mengaku tidak ingat berapa besaran anggarannya. Karenanya anggota Banggar Legislatif itu menyarankan agar pihakpihak yang telah menjadi korban aksi pungli oknum Camat tersebut agar segera membuat pengaduan kepihaknya agar DPRD dapat

segera menerbitkan rekomendasi kepada Bupati Asahan untuk memberikan sanksi dan mencopot Ridwan dari jabatannya.

“Kalau mau sedikit ekstrim, para korban pungli yang diduga dilakukan oknum Camat itu segera saja membuat pengaduan kepihak kepolisian agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi para Camat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama,” saran Herman Ngateman, aktivis LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Kabupaten Asahan.

(HER)

Kadispenda Binjai Dilaporkan ke Menteri BINJAI - Setelah sukses merajai jabatan dan sikap arogan terhadap bawahan tanpa perlawanan, oknum Kadispenda Pasar Kota Binjai T SH menambah point mengusir pedagang kecil Pasar Tradisional Rambung melalui surat pemberitahuan pengosongan No.511-1082 tanggal 25 Februari 2013, yang isinya sungguh tidak beretika.

Direktur LSM Wanacakra Kota Binjai Gito Affandy kepada koran ini, Kamis pekan lalu, melaporkan kelakuan T SH ke Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan RI, Walikota dan Ketua DPRD Kota Binjai. Soal ditanggapi atau tidak, itu kembali kepada moral pejabat. "Namun yang pasti, nasib pedagang kecil harus ada yang memperhatikan dan menjembataninya untuk memperoleh perlakuan yang adil dan wajar," tegas Gito.

Lokasi Pasar Tradisional Rambung di atas tanah pemerintah dibangun oleh pengembang tahun 2002. Bahkan pernah over hand dan hingga saat ini belum diserahterimakan kepada Pemko Binjai, karena terbengkalai dan belum diketehaui bagaimana pertanggung jawaban pengembang yang sudah menerima panjar pembelian kios/stand dari pedagang kecil.

Sejauh ini diketahui, kios/

stand pada posisi strategis banyak dikuasai orang-orang berduit termasuk oknum pejabat Pemko Binjai, oknum Wakil Rakyat dengan cara mencatut nama Isteri, anak, cucu, famili. Herannya, orang-orang ini bisa langsung mengantongi Kartu Penyewa (KP) yang dikeluarkan oleh Pemko Binjai.

Sedangkan pedagang murni terpaksa menyewa kepada pemilik hingga bertahun tahun yang akhirnya diusir oleh Kadis Pendapatan dan Pasar.

Keterbengkalaian serupa juga terjadi di dua pasar tradional lainnya Berngam dan Tunggurono yang akhirnya hancur menjadi puing karena tidak ada yang berjualan. Sebab pemilik kios/ stand strategis umumnya bukan pedagang disusul Pasar Sky Croos yang menelan biaya APBD lebih Rp21 miliar juga terlantar.

Laporan LSM Wanacakara No.188/WCR-KB/Psr. Rmbg/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan RI, Walikota Binjai dan Ketua DPRD Kota Binjai berharap agar dapat memberi pengayoman serta prioritas kepada sejumlah pedagang murni yang sudah menjalankan aktivitasnya di Pasar Tradisional Rambung selama lebih 6 tahun. Terutama masalah penampungan semen-

tara maupun jaminan untuk memperoleh tempat usaha setelah pembangunan Pasar Rambung selesai.

Pembangunan kembali Pasar Rambung yang dananya bersumber dari Menteri Perdagangan diharapkan tidak lagi membunuh pedagang usaha kecil menengah (UKM) dengan memprioritaskan pedagang UKM murni terutama yang sudah menjalankan aktivitasnya bertahun tahun. "Dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi rebutan oknum-oknum tertentu yang ingin memonopoli kepemilikan kios/ stand," kata Gito Affandy.

Dalam suratnya Wanacakra juga memberi catatan atas keterbengkalaian tiga Pasar Tradisional yakni Berngam, Tunggurono dan Rambung. Sesuai MOU bah-

wa Pemko Binjai tidak rugi, perbankan tidak rugi, pengembang tidak rugi dan lalu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pedagang yang sudah membayar panjar pembelian yang kemudian kios/stand tersebut dihancurkan?.

Tentang surat perintah pengosongan yang diklaim Wanacakra tidak beradat, dapat dilihat dari isinya yang mencerminkan sikap tidak manusiawi merendahkan pedagang tanpa mengawali kalimat “Dengan Hormat” lazimnya surat resmi.

Dalam suratnya, Kadis juga melakukan kelalaianyang dinilai fatal dan harus menjadi perhatian pihak terkait.

Dalam suratnya Wanacakra juga memaparkan proses pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusuna-

wa) di komplek Pasar Rambung yang dibangun tahun 2012. Ratusan kios/stand telah dihancurkan oleh Pemko Binjai secara sepihak.

Sepatutnya Pemko Binjai memberi pengayoman kepada pedagang yang telah membayar panjar kios/stand kepada pengembang.

Langkah yang diambil Pemko Binjai terkait pembangunan Rusunawa dan pembongkaran sejumlah kios/ stand yang pada umumnya sudah diklaim oleh pedagang berdasarkan pembayaran panjar kepada pengembang, menurut Gito, ini tidak boleh dilihat dengan sebelah mata dan kekuasaan. Sebagai penguasa setidaknya harus menghargai Masyarakat kecil yang sepanjang waktu menjadi bulan bulanan rezim. (SBR)

TRADISIONAL - Salah seorang pedagang kali lima sedang berjualan di pasar tradisional. (ILUSTRASI)

Polisi Segera Periksa Pjs Penghulu Teluk Piyai Pesisir ROHIL - Kepala Kepolisian Resot Kabupaten Rokan Hilir AKBP Tonny Hermawan R SIK melalui Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kubu AKP J. Banjar Nahor SH segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

"Apabila ada pihak yang melapor merasa keberatan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir yang mematokkan biaya untuk pembuatan surat keterangan tanah yang dinilai sangat tinggi, maka terlapor segera diperiksa," tegas Kapolres Rohil AKBP Tonny Hermawan R SIK melalui Kapolsek Kecamatan Kubu AKP J.Banjar Nahor SH di Mapolsek di Kecamatan Kubu, Senin pekan lalu, menanggapi pemberitaan KPK POS pada edisi sebelumnya.

"Kita akan segera melakukan pemanggilan terhadap Penghulu apabila ada pihak keberatan yang melapor," tegas Kapolsek.

Ia mengatakan pihaknya dalam menjalankan tugas di Kabupaten Rokan Hilir tidak akan pandang bulu dalam mengungkap setiap kasus hukum yang ada.

"Mau Penghulu, mau apa dia, apabila terbukti melanggar hukum tetap kita panggil untuk proses lebih lanjut. Tapi harus ada pihak pelapor, kalau tidak ada yang melapor, ya bagaimana," jelas Kapolsek.

Disebutkan, untuk melakukan pemanggilan terhadap Penghulu dalam proses penyidikan pihaknya terlebih dahulu harus meminta ijin kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu kepada Bupati.

"Untuk memanggil dalam proses penyidikan kami harus permisi dahulu kepada atasannya seperti Bupati. Tapi kalau memang itu diperlukan kami akan menyurati pihak Bupati, laporlah bawa berkasnya," kata Kapolsek.

Seperti diberitakan KPK POS sebelumnya, Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir telah menetapkan biaya pembuatan surat ta-

AHMAT YASIN nah yang dinilai terlalu tinggi, sehingga sangat menyulitkan masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh surat keterangan tanah di daerah itu.

Arwin Pradoki salah seorang yang mengajukan permohonan untuk pembuatan surat keterangan tanah sangat kecewa terhadap Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir karena tidak membuat No Reg terhadap surat yang telah ia bayar. Tetapi, karena sang Penghulu minta tambah dari harga semula, ia harus rela memiliki surat tanah tanpa No Reg menunggu mendapatkan uang tambahan.

Ada lagi seorang warga yang bernama Surawan.

Dia kecewa karena surat yang telah dibuatnya dengan membayar uang senilai Rp2,5 juta kepada Penghulu, namun surat tanah tersebut ditolak oleh pihak bank karena tidak laku sebagai boroh pinjaman uang.

Ada lagi seorang yang mengajukan surat tanah bernama Eriz Danima. Warga ini juga sangat kecewa karena Pjs Penghulu Teluk Piyai Pesisir telah menanda tangani dan memberi cap Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir terhadap surat tanahnya namun Sang Penghulu belum menetapkan No Reg nya.

Pjs Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir saat ingin dikonpirmasi KPK POS tentang pemberitaan ini terkesan bungkam. Dihubungi melalui ponselnya tidak diangkat, di sms tak di balas. (ULIL)

Mantan Kepsek SD Favorit Tunas Barelang Angkat Bicara BATAM - Kebenaran pasti akan mewujudkan keadilan bagi yang benar-benar menjalankannya.

Demikian yang dialami oleh Mantan Kepala Sekolah SD Favorit Tunas Barelang Elisabeth Funay (EF) saat menjabat Kepala Sekolah.

Meskipun permasalahan yang hadapinya sangat meresahkan dan kinerjanya juga terganggu, namun EF begitu optimis dan penuh keyakinan bahwa cepat atau lambat permasalahan itu akan terjawab.

Saat EF sebagai Kepala Sekolah SD Favorit Tunas Barelang dilaporkan oleh Agustien Hartoyo Lumbangaol (AHL) alias Marbun mantan Ketua Komite di sekolah tersebut kepada Polresta Barelang Kota Batam, atas tuduhan bahwa EF melakukan pemalsuan tanda tangan AH pada LPJ Dana BOS Periode Januari 20102011.

Kemudian Polresta Barelang melimpahkan kasus tersebut pada Polsek Batu Aji untuk ditindaklanjuti. Polsek Batu Aji memanggil EF dan AH untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut. EF dan AH memenuhi panggilan Penyidik Polsek Batu Aji. Sebagai terlapor, EF memberikan keterangan atas permasalahan tersebut. Dalam pernyataannya EF mengatakan, terpaksa melakukan perbuatan tersebut disebabkan AH saat itu selaku Ketua Komite berulang-ulang dihubungi dan dimohonkan agar datang ke sekolah untuk menandatangani LPJ tersebut, karena LPJ harus segera diserahkan pada Dinas Pendidikan.

Namun AH tidak pernah menanggapi dan memenuhi panggilan EF serta tidak mendatangi sekolah bertemu sampai LPJ Dana BOS tersebut diserahkan EF pada Dinas Pendidikan.

Saat melakukan pengaduan pada Polresta Barelang Kota Batam, AH turut menyerahkan beberapa lembaran sebagai bukti pemalsuan tanda tangannya yang merupakan dasar pengaduannya.

Penyidik Polsek Batu Aji dalam penyidikannya langsung mendatangi Sekolah SD Favorit Tunas Barelang dan melakukan pemeriksaan secara mendetail atas perbuatan EF. Polsek Batu Aji diberi ijin oleh Pengadilan Negeri Kota Batam tertanggal 22 September 2012 untuk melakukan

penggeledahan di sekolah SD Favorit Tunas Barelang dan Dinas Pendidikan untuk menemukan berkas yang ditudukan pemalsuan tersebut.

Penyidik Polsek Batu Aji dalam pemeriksaan yang dilakukan, tidak menemukan lembaran sebagai bukti pemalsukan tersebut. Meski demikian, Polsek Batu Aji tetap berupaya dengan cermat membuktikan kebenaran atas pengaduan AH pada keterangan di BAP termasuk berkas bukti perbuatan EF dari AH sendiri.

Kapolsek Batu Aji Kompol T.Turnip SH dengan tegas menugaskan bawahannya agar secepatnya kasus tersebut diselesaikan. Atas perintah Kapolsek, Penyidik Polsek Batu Aji segera mengirimkan berkas sebagai bukti yang diserahkan AH ke Laboratorium Forensik Polri Medan, agar dapat membuktikan kebenaran atau keabsahan bukti tersebut.

Pada tanggal 31 Mei 2012, Penyidik Polsek Batu Aji menerima hasil dari Laboratorium Forensik Polri Medan mengenai jawaban berkas yang dikirimkan. Jawaban yang diberikan Laboratorium Forensik Polri Medan, tidak dapat membuktikan bahwa berkas itu palsu atau tidak sebab berkas yang diberikan itu ternyata foto copy, sehingga pihak Laboratorium meminta agar mengirimkan yang aslinya untuk diteliti kembali.

Dengan hasil tersebut Penyidik Polsek Batu Aji, kembali memanggil AH untuk meminta dan menyerahkan laporannya yang asli. Sampai Penyidik Polsek Batu Aji mengeluarkan tujuh kali SP2P terhadap AH untuk menyerahkan yang asli, namun hingga saat ini AH tidak dapat menyerahkan aslinya.

Kapolsek Batu Aji Kompol T Turnip SH di ruang kerjanya menyatakan, seluruh upaya untuk menyelesaikan kasus ini telah diupayakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun AH sebagai Pelapor tidak bisa memberikan bukti asli yang diminta untuk memperkuat laporannya. "Karena itu, Polsek Batu Aji tidak bisa melanjutkan pengaduan AH karena AH tidak memberikan data/fakta yang benar atau asli," tegasnya.

Menurut pengakuan EF, bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 pukul 11.30 wib di lokasi TK Tunas Barelang, EF didatangi beberapa Warta-

GEMBIRA - Anak-anak Sekolah Dasar di salah satu sekolah bersukaria. (ILUSTRASI) wan dengan mempertanyakan kebenaran kasus Dinas Pendidikan. Namun upaya itu tidak tersebut. Saat menghadapi Wartawan, EF merasa menjadi kenyataan karena tujuannya bersifat aneh dan curiga karena berkas dokumen Dana negatif dan tidak membangun.

BOS tersebut ada di tangan wartawan itu. EF Hasil penelusuran awak Media ini di Perguruan merasa ada seseorang yang mengambil berkas SD Favorit Tunas Barelang, tidak terlihat seperti itu dari ruang kerjanya. Kecurigaan itupun sudah apa yang pernah diutarakan oleh AH pada Media disampaikan EF pada Pihak Polsek Batu Aji di lain yang mempublikasikan tentang Perguruan SD depan AH, namun AH hanya bungkam saja.

Favorit Tunas Barelang dan juga EF mantan Selain itu menurut EF, selaku Ketua Komite kepala sekolah saat itu dan saat ini menjabat di sekolah AH tersebut kurang memberikan sebagai wakil yayasan di perguruan tersebut. perhatian dan selalu mencari-cari kesalahan baik Perguruan SD Favorti Tunas Barelang lokasidari guru-guru maupun dari kepala sekolah. AH nya jauh dari keramaian kota. Tempatnya selalu membuat hal-hal yang kurang terpuji. nyaman belajar, mutu pendidikan cukup baik.

Seperti AH pernah memprovokasi dan mengajak Kualitas pendidiknya berstandard. Anak didiknya para guru SD Favorit Tunas Barelang untuk juga mampu bersaing dengan anak didik sekolah melakukan demo berupaya agar Dana BOS lain, dan perguruan ini menerapkan disiplin ilmu diberhentikan di SD Favorit Tunas Barelang. sesuai dengan yang diprogramkan oleh EF menduga, AH melakukan ini untuk memPemerintah. Jadi apa yang pernah dipublikasikan perburuk citra Perguruan SD Favorit Tunas mengenai Perguruan Favorit Tunas Barelang Barelang, agar perguruan ini mendapat penilai beberapa waktu yang lalu sehingga sempat yang buruk baik dari masyarakat maupun dari dihebohkan itu tidak benar. (DS)

11

KPK POS E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

KRIMINAL

SUMUT

Kacabdis Lahusa Nisel Ditahan

Walikota Dukung Pembongkaran Eks TPI

NISEL - Kejaksaan Negeri Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan menetapkan Kacabdis Lahusa SA mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lahusa sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Opresional Sekolah (BOS) TA. 2010/ 2011 sebesar Rp550 Juta.

Sesuai hasil ekspose Kejari Telukdalam dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum lama ini, ternyata ditemukan adanya kerugian Negara.

Penetapan SA sebagai tersangka juga diperkuat dengan keterangan beberapa orang saksi yang diperiksa penyidik.

GUNUNGSITOLI - Walikota melalui Asisten-I Bidang Pemerintahan Sekda Kota Gunungsitoli Kurnia Zebua SE mengatakan, atas nama pemerintahan Kota Gunungsiotoli mengucapkan terimakasih kepada warga pemilik/penghuni eks TPI dan sekitarnya atas inisiatif masing-masing membongkar sendiri bangunan-bangunan yang ada di lokasi eks TPI, Pelabuhan Lama dan Muara Kali Nou yang hampir 80 persen telah dibongkar walaupun masih ada yang bertahan.

Hal itu dikatakannya kepada wartawan didampingi Kepala Satpol PP Kota Gunungsitoli, Kasubbag Dokumentasi dan Keprotokolan Humas Setda Kota Gunungsitoli, kemarin.

Dijelaskan, sesuai dengan sosialisasi tahap akhir di ruang samaeri lantai 2 kantor Walikota Gunungsitoli Januari lalu bahwa bagi pemilik/penghuni TPI dan sekitarnya diberikan batas waktu sebulan lamanya dengan ketentuan, jika tidak dihiraukan Pemko Gunungsitoli bersama Tim Terpadu Penegak Perda Kota membongkar langsung secara paksa dengan menurunkan alat-alat berat.

"Sehingga Kacabdis Lahusa SA mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lahusa, kita tetapkan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan,” ujar Kajari Telukdalam melalui Kasi Intel Nixon Andreas Lubis SH, di ruang kerjanya, Selasa.

Tersangka SA yang tersandung dalam kasus korupsi, sudah beberapa kali dipanggil, tapi tidak memenuhi panggilan. SA selama ini tidak proaktif dalam memenuhi panggilan. Malah, SA melalang buana entah ke mana selama satu bulan lebih.

Pada Selasa (5/3) tersangka memenuhi panggilan ke Kejaksaan Negeri Telukdalam, sehingga SA diperiksa secara intensif dan akhirnya langsung ditahan. SA diperiksa dari Jam 10.00 s/d 16.30 wib dibawa langsung ke Gunung Sitoli dengan pengawalan ketat memakai tiga mobil.

Kasus ini juga, kata Nixson, masih terus dalam pengembangan penyidikan. “Tidak tertutup kemungkinan, akan ada tersangka lain. Bahkan, saksi-saksi yang diperiksa bisa jadi tersangka. Kita tunggu hasil pengembangan penyidikan lanjutan,” ujarnya.

Dengan terbongkarnya kasus ini, terangnya, diharapkan agar hal ini

DITAHAN - Tersangka SA (pakai helm) yang ditahan pengawalan ketat. (KPK POS/DUHA) menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi lain yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan Hasil pantau awak media ini, beberapa kejadian aneh terjadi saat tersangka hendak diboyong ke mobil tahanan. Di antaranya, ada seorang wanita menjerit histeris saat tersangka diboyong dan sejumlah keluarga tersangka juga menghalangi awak media yang ingin mengabadikan peristiwa itu.

Selain itu, saat tersangka keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan helm, sehingga wajahnya tertutup.

Dilaporkan, selain SA, ada beberapa pejabat yang juga diperiksa terkait kasus dugaan korupsi ini. Diantaranya Kabid dikdas Dinas Pendidikan Nisel Philianus Telaumbanua SPd dan Kontraktor asal Hibala Timo Manao.

Seperti diketahui, sebelumnya, pihak Kejari Telukdalam, telah melakukan penggeledahan sekaligus menyita sejumlah dokumen yang ber-

hubungan dengan SPJ Dana BOS di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nisel. Bahkan Kantor SMP Negeri I Lahusa digeledah oleh Tim Kejari Telukdalam di komandoi langsung Kasi Intel Nixon Lubis SH. Terpisah, tokoh pemuda Nias Selatan Ampuni Dachi yang merupakan salah seorang yang peduli pemberantasan korupsi, mengapresiasi pihak Kejari Telukdalam terkait keseriusan lembaga penegak hukum tersebut membongkar sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di Nisel.

Namun, pihaknya berharap agar prestasi yang gemilang tersebut terus berlanjut sehingga memulihkan kembali kepercayaan masyarakat Nisel khususnya terhadap Kejaksaan Negeri Telukdalam yang selama ini sudah mulai pudar. Kendati begitu, pihaknya, siap mendukung Kejari Telukdalam membongkar dugaan korupsi diduga merajalela di Kabupaten Nisel. (DUHA)

Tim Terpadu Penegak Perda Kota Gunungsitoli dari Satpol PP Gunungsitoli bersama anggota Polres Nias, Anggota TNI AD/AL, anggota Denpom Nias, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, dan sejumlah instansi terkait melakukan pendataan sekaligus membersihkan puing-puing bangunan yang telah dibongkar oleh pemilik/penghuni TPI dan sekitarnya.

Menurut Kurnia Zebua di lokasi ini akan dibangun pembuatan jalur hijau dan tempat-tempat jajanan. Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyiapkan regulasi untuk pendataan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kota Gunungsitoli sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 Daerah Otonom dan Pendataan RT/RW Kota Gunungsitoli.

"Rencana RTRW ini akan dimulai dalam bulan ini, dan diharapkan pendataan jalur terbuka hijau dan penataan jantung Kota Gunungsitoli sebagai sentral lima Kabupaten dan satu Kota dapat selesai akhir tahun 2013 yang biayanya dari APBD Kota Gunungsitoli," ujarnya. (YAGI)

Dua Anggota Polres Sergai Dipecat SEI RAMPAH - Dua personel Polres Sergai berpangkat bintara, masing masing Brigadir Dedek Adianto yang terlibat kasus narkoba dan Bripda Noviandi kasus disersi, dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH).

Pemberhentian terhadap kedua mantan anggota Polri tersebut sesuai Keputusan Kapoldasu Nomor:kep/125/ 129/II/2013, dan dibacakan dalam upacara bendera tanpa dihadiri keduanya, Senin.

Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH usai upacara mengaku, telah berulang kali mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, kendati telah diperingatkan, tetapi masih ada anggota atau personel yang melanggarnya.

“Saya berharap tidak ada lagi pemecatan bagi personel dijajarannya, mengingat mereka yang dipecat pada umumnya masih berusia muda dan masih bisa

mengabdi dua puluh tahun lagi di kepolisian. ”Saya tidak menginginkan pemecatan terhadap anggota atau personel lagi.

Pada umumnya anggota yang dipecat terlibat kasus narkoba, bahkan dari catatan telah tiga personel yang dipecat, sehingga total selama saya menjabat sebagai kapolres ada lima personel yang kembali ke masyarakat sipil. Umumnya mereka yang dipecat terlibat kasus narkoba. Saat ini saja ada enam personel yang dilakukan rehabilitasi di Lido,” ungkapnya.

Selain upaya pembinaan persuasif yang dilakukan Kapolres terhadap anggotanya, juga dilakukan tes urine. Akan tetapi untuk melakukan tes urine, menurut orang nomor satu di Polres Sergai tersebut, tidak dijadwalkan kapan waktunya, akan tetapi dilakukan spontan, sehingga mereka yang menggunakan dapat terdeteksi dan upacara pemecatan tidak perlu terulang kembali.(STB)

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Langkat STABAT - Menyahuti UU.RI No. 7 Tahun 2012 dan Inspres No. 2 Tahun 2013 tentang penanganan ganguan keamanan dalam Negeri maka Pemerintah Kabupaten Langkat perlu merespon dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, pada acara sosialisasi Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin.

“Hal ini penting kita lakukan secara sistematis dan terencana baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadiya konflik meliputi penghentian dan pemulihan pasca konflik,” kata Bupati Ngogesa.

Dia mengajak untuk menguasai peraturan, mengedepankan aspek hukum dalam mengambil tidakan yang tepat, cepat, tegas dan proposional dengan tetap menghormati norma dan adat istiadat setempat. Selain itu menjunjug tinggi nilai hak azasi manusia, membuka akses komunikasi

seluas-luasnya sehingga dapat mendeteksi dini gejala negatif serta mengambil langkah pencegahan yang mungkin akan timbul di masyarakat.

Dirinya juga berharap Pembentukan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial harus mempedomani beberapa aspek diantaranya mengutkan sinergi dan kerja sama antara instansi sipil, TNI/POLRI serta seluruh elemen masyarakat.

“Mari kita kuatkan tekat untuk memelihara kondusifitas Langkat, mampu mendewasakan masyarakat sehingga Tim ini tidak bekerja sendiri melainkan atas dorogan dan partisipasi penuh elemen masyarakat,” ajak Bupati.

Dandim 0203 Lkt Lekol (Inf) Tri Saktiawan menyampaikan bahwa dengan banyaknya kejadian konflik sosial di wilayah Negara maka dikeluarkanlah UU No.7 Thn 2012, untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah yang nantinya diharapkan dapat berkerja sama secara terpadu untuk menangani tibulnya

potensi konflik yang timbul dimasyarakat.

Sementara Kapolres Langkat AKBP L. Eric Bhismo, SIK yang hadir bersama Kapolresta Binjai AKBP Musa Tampubolon SIK menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Camat, Kapolsek dan Danramil serta para aparatnya di wilayah Kecamatan yang telah tanggap dan peka terhadap kerja sama dalam pengantisipasi dan penangulangan sedini mungkin terhadap terjadinya konflik sosial yang timbul di masyarakat khususnya di Kecamatan.

Sebelumnya Kabag OPS Polres Langkat Kompol Suyadi memaparkan tentang peta penanggulangan konflik sosial yang ada di Langkat.

Dijelaskan bahwa ada 31 potensi konflik, 4 konflik mengenai Ipoleksosbud dan 27 konflik mangenai masalah Sumber Daya Alam dan pihaknya mengharakan agar masalah konflik yang timbul dimasyarakat untuk diselesaikan di tangkat Desa/Kelurahan. (JUL)

Sabu Senilai Rp11 M Disimpan di Perut MEDAN - Bandar narkoba menjadikan momen Pilgubsu untuk memasok sabu ke Indonesia. Faktanya, beberapa jam jelang pencoblosan dibuka di TPS, bandar narkoba nekat memasok sabu seberat 1,2 Kg ke Indonesia dari Malaysia menggunakan pesawat Air Asia di Terminal Kedatangan Internasional, Rabu malam.

Informasi yang diperoleh, petugas Security Bandara Polonia berhasil menggagalkan peredaran sabu asal Malaysia.

Rencananya, sabu seberat 1,2 Kg itu akan diedarkan di Medan.

"Sabar dulu karena masih dilidik dan harap dimengerti. Bukannya tak mau bagi data dan kronologisnya karena kita sudah berjanji dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Lagi pula polisi minta agar tak diberitahukan data-datanya. Hari Jumat kita berikan pers lirisnya kepada kawan-kawan media dan harap maklum yah bang," kata Kepala Kasie Penindakan dan Penyelidikan Bea &

Cukai Bandara Polonia Medan, Fathoni, via telepon selulernya, Rabu malam.

Sementara itu, Kepala Pos Polisi Bandara Polonia Medan, Aiptu S Sihombing juga menuturkan hal serupa. Disebutkan, tersangka sempat dibawa ke RS Elisabeth Medan.

"Sabu dimasukkan ke perut dan terpaksa dibawa ke RS Elisabeth untuk mengeluarkan sabu-sabu itu. Yang ditangkap itu informasi sementara itu kurir," pungkasnya.(MBC)

KETERANGAN - Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH memberikan keterangan kepada wartawan tentang dipecatnya dua personel Polres Sergai. (KPK POS/DOK)

Pembunuhan Bidan Nurmala Libatkan Banyak Pihak MEDAN - Penembakan yang menewaskan Nurmala Dewi Tinambunan alias Dewi (30) melibatkan banyak pihak. Selain pengusaha, pembunuhan ini juga melibatkan oknum polisi dan TNI, hingga penjual martabak.

Otak pelaku pembunuhan ini, Idawati boru Pasaribu (70) alias Nenek merupakan pengusaha ekspedisi di Batam. Rini Dharmawati alias Cici (40) dan suaminya Julius alias Yus (40) merupakan pengusaha salon di Batam.

Sedangkan Brigadir Gunita Bakhtiar (32) dan Bripda Aulia Pratama Zulfadlil (22) merupakan personel Polda Sumbar. Iin Dayana (26) dipastikan sebagai mantan Polwan yang pernah bertugas di Polda Sumut.

Eksekutor dalam pembunuhan ini, Rizki Darma Putra Gope (23) adalah pengangguran. Sedangkan Ashari alias

Ari (18) yang menyimpan barang bukti, merupakan penjual martabak.

Seorang oknum TNI di Sumbar berinisial M diduga juga terlibat. Dia menyediakan pistol untuk pembunuhan ini.

"Untuk kawan-kawan dari institusi lain sudah kami koordinasikan. Sedangkan untuk polisi yang terlibat diproses sesuai hukum berlaku," jelas Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, Rabu.

Wisjnu memaparkan, para pelaku dikenakan pasal yang berbeda-beda.

Pasalnya sesuai dengan peran masingmasing. "Pasalnya beda-beda. Ada 340, 338, ada yang kena Pasal 55 KUHP," jelas Wisjnu.

Seperti diberitakan, polisi sudah berhasil mengungkap pembunuhan bidan Nurmala Dewi Tinambunan alias Dewi (30), delapan orang ditangkap. (FR/BBS)

Kakek Cabuli Dua Bocah SD MEDAN - Sungguh biadab.

Seorang kakek yang sudah renta, tega-teganya mencabuli dua bocah Sekolah Dasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, si kakek bernama Nasrun (73) itu harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Medan Kota.

Kakek Nasrun diketahui sebagai penduduk Jalan Tapian Nauli Gang Sehata, Kecamatan Medan Kota. Dia tega mencabuli dua bocah SD yang masih duduk di bangku kelas 1 dan IV secara bergiliran. Untuk memuluskan aksi biadab tersebut, kakek yang bertugas sebagai penjaga rumah

ibadah di Jalan Air Bersih itu kerap mengiming-imingi korbannya dengan uang dan ancaman untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua bocah.

Cilakanya lagi, perbuatan yang tak patut ditiru itu dilakukan di kamar mandi tempat kerjanya. Beruntung, korban yang merupakan warga Jalan Air Bersih Medan, secara tak sengaja menceritakan nasib yang dialaminya kepada tetangga hingga tersangka diserahkan ke Mapolsek Medan Kota, Senin malam.

"Sudah kita amankan,

sekarang tersangkanya sedang kita periksa," kata Kapolsek Medan Kota, Kompol Hotman Sinaga, Selasa.

Orang tua salah satu korban, Fatimah (40) ditemui di Mapolsek Medan Kota usai melakukan visum terhadap putrinya menuturkan, kedua korban sering melaksanakan sholat di rumah ibadah yang dijaga tersangka.

Setelah selesai, tersangka secara bergantian memanggil korban diimingi uang Rp1.000 lalu dibawa ke kamar mandi.

Begitu mencabuli korban, tersangka mengancam agar

tidak menceritakan perbuatan biadabnya. "Besoknya, giliran korban yang satunya lagi diajak tersangka ke kamar mandi," kata Fatimah.

Menurut Fatimah, perbuatan tersangka terungkap setelah salah seorang korban membeberkan perbuatan cabul tersebut kepada tetangga, Jumat pekan lalu. Selanjutnya disampaikan ke orang tua korban hingga tersangka diamankan warga lalu diserahkan ke Mapolsek Medan Kota. "Setelah diamankan warga, tersangka langsung diserahkan ke kantor polisi," kata Fatimah. (FF)

TERSANGKA - Nasrun, tersangka pencabulan dua bocah SD saat berada di Mapolsek Medan Kota. (KPK POS/DOK)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

LIPSUS

BRIGJEN BOY RAFLI AMAR Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri TUNTUTAN agar kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri dievaluasi makin menguat. Rabu dua pekan lalu, sekitar 200 orang memadati aula gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka sepakat agar satuan yang dibentuk khusus untuk menangani terorisme itu dibubarkan.

"Densus 88 telah banyak sekali melanggar hak asasi manusia. Tidak ada transparansi dan tidak bisa dikritik," ujar Wakil Ketua Komnas HAM M. Nurkhoiron dalam diskusi yang bertema Bubarkan Densus 88 itu.

Selain Komnas HAM, datang juga sebagai pembicara Achmad Mihdan dari Tim Pengacara Muslim, Ismail Yusanto dari Hizbut Tahrir Indonesia, dan ulama-ulama dari Poso.

Menurut Nurkhoiron, Komnas HAM masih melengkapi data tentang berbagai pelanggaran Densus 88. "Kami masih mencari bukti-bukti, sehingga bisa menunjukkan juga kepada pihak kepolisian dan seluruh pihak yang berwenang bahwa kesalahan Densus 88 ini perlu segera diselesaikan bahkan diakhiri," katanya.

Saat ini, data yang masuk sudah 80 persen. "Di Makassar ada penembakan, padahal korban sama sekali tidak menunjukkan perlawanan, ditembak di depan masjid," katanya.

Nurkhoiron mengaku sedang menelusuri bukti yang disampaikan informan. "Kami juga menyimpan video yang merekam anakanak seusia 17-an, disuruh telanjang dan disuruh lari, kemudian di tembak dari belakang. Ini akan saya usut apakah valid atau rekayasa," bebernya.

Achmad Michdan dari TPM menambahkan, selama ini pelanggaran Densus 88 hanya ramai sesaat di media. Namun tak pernah ada tindak lanjutnya. "Perilaku Densus juga bebas kritik karena sistemnya yang rahasia dan tertutup," katanya.

Dia mencontohkan berbagai kasus salah tangkap yang terjadi.

Yang paling baru, saat TPM membebaskan tiga terduga teroris yang diciduk di Jakarta pada Oktober 2012 lalu. "Setelah mereka bebas, petugas yang salah menangkap tidak ada sanksi apapun.

Padahal, yang ditangkap sudah trauma dan namanya hancur di masyarakat," katanya.

Ismail Yusanto dari Hizbut

Tahrir Indonesia menyebut Densus tidak independen dan penuh agenda pesanan asing. "Mereka mengerjakan proyek terorisme ala Amerika Serikat," katanya.

Dimintai tanggapan soal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar mempersilahkan masyarakat menyampaikan kritiknya. "Prinsipnya Densus maupun satuan lain sama. Ada tata aturan dan kode etik yang kalau itu dilanggar bisa diproses secara internal maupun pidana," katanya.

Namun, dari hasil evaluasi selama ini kinerja Densus dinilai wajar. "Tidak ada pelanggaran.

Karena itu, jika ada yang merasa dirugikan silakan melapor sesuai prosedur,"katanya.

Tentu saja, wacana pembubaran Densus 88 yang belakangan ini kencang dikoarkan sejumlah pihak, mendapat penentangan keras dari Polri.

Menurut Korps baju coklat itu, bubarnya Densus 88 malah akan menyebabkan situasi di bumi Indonesia semakin kacau, khususnya mengenai pengendalian keamanan.

Bahkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Sutarman menyakini, jika

detasemen yang sudah 10 tahun bergelut dengan terorisme ini dibubarkan, ledakan bom tak akan jarang terjadi di Indonesia. “Bila benar Densus 88 harus bubar, mungkin bom demi bom akan mewarnai Indonesia lagi seperti beberapa tahun silam,� ujar jenderal bintang tiga ini.

Bukan maksud menakut-nakuti Sutarman mengatakan hal tersebut. Faktanya, kata Sutarman, hanya Densus 88 yang selama ini fokus menangani terorisme menjadi dasar pernyataannya tersebut. Segala rencana, upaya intelegensi hingga taktik dalam membasmi teroris sudah matang dikuasai detasemen antiteror ini.

Sehingga, tak berlebihan menurutnya jika tanpa Densus 88, niscaya kepolisian akan sering kecolongan oleh peristiwa bom yang dilakukan teroris.

Pria yang pernah menjadi ajudan mantan presiden Gus Dur ini pun tegas mengatakan, bubarnya Densus 88 adalah kemunduran bagi upaya Negara dalam menangani teroris. “Densus 88 bubar teroris menang. Jadi jangan masyarakat terpancing oleh isu-isu yang membuat Densus 88 layak dibenci,� kata dia. (FR/BBS)

Ansyaad Mbai:

Harusnya Teroris yang Disuruh Bubar..........

ANSYAAD MBAI Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Ansyaad Mbai tak setuju tentang tuntutan pembubaran Densus 88.

Tuntutan itu dinilai salah kaprah.

"Itu salah kaprah, harusnya teroris yang disuruh bubar. Densus hadir karena adanya terorisme, penjahatnya Densus atau teroris? Akhirnya rakyat yang jadi bingung, negara tidak boleh kalah melawan terorisme," ujar Ansyaad Mbai dalam diskusi BNPT di Warkop Phoenam, Rabu.

Menurut Ansyaad, langkahlangkah pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme

mendapat pujian di dunia internasional. Cara-cara penanggulangan terorisme di Indonesia masih menjunjung tinggi supremasi hukum, meskipun seringkali dianggap keji.

"Cara-cara Densus 88 itu masih sangat lembut pakai senjata, bandingkan dengan Yaman yang menggunakan rudal atau Pakistan yang menggunakan pesawat tempur untuk membasmi teroris. Di Indonesia masih pakai polisi, Kopassus belum turun tangan. Langkah kita dipujipuji dunia kok tiba-tiba disuruh bubarkan," tambah Ansyaad.

Ansyaad menyayangkan sikap beberapa tokoh yang mengatasna-

makan ormas-nya dengan menggunakan data-data yang tidak valid.

Foto dan video yang beredar di khalayak, lanjut Ansyaad, merupakan gambar lama di tahun 2007.

Ansyaad meminta para tokoh yang menuntut pembubaran Densus bersikap obyektif dengan mempercayakan proses hukum para teroris di pengadilan.

Mantan Kapolda Sumut ini juga menyebutkan peristiwa aksi-aksi teror yang terjadi di beberapa daerah, seperti Poso, Solo, Bima dan Makassar, saling terkait satu sama lainnya dan berangkat dari ideologi radikalisme. (FR/BBS)

Kontrol Ketat Densus 88 LAPORAN Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsudin ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 Anti Teror di Poso, Sulteng harus disikapi secara serius. Selama ini tak ada pengawasan yang ketat terhadap Densus 88.

"Laporan tersebut merupakan bukti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 mulai bermunculan dan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM serius," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane (foto), dalam siaran pers, Sabtu.

Selama ini, menurut Neta, sebe-

narnya sudah banyak keluhan publik terhadap sikap dan perilaku Densus 88. Antara lain anggota Densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang sebagai aparat penegak hukum yang melumpuhkan tersangka untuk kemudian dibawa ke pengadilan.

"Sehingga, apa yang dilaporkan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut adalah sebuah wujud keresahan dari tokoh Islam yang harus disikapi secara serius agar ada pembenahan di manajemen Densus 88," katanya.

Selain itu, laporan tersebut harus membuat Polri, Pemerintah, dan Komisi III DPR membuat sistem

kontrol yang jelas terhadap kinerja Densus 88. Selama ini praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja Densus.

"Di sisi lain sikap parno sebagian masyarakat terhadap isu-isu terorisme seakan memberi legitimasi kepada Densus untuk berbuat apa pun.

Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Sebab siapa pun di negeri ini, termasuk Densus 88 tidak boleh bersikap semena-mena," ingatnya.

IPW juga mendesak petugas Densus yang melakukan penyiksaan di Poso segera diadili karena melakukan tindak pidana penyiksaan. Jika tak ada kontrol yang lebih baik, IPW mendesak Densus 88 dibubarkan.

"Banyaknya keluhan terhadap sikap dan perilaku anggota Densus ditambah makin surutnya isu-isu terorisme, IPW menilai sudah saatnya Densus 88 antiteror dibubarkan," desak Neta.

Jika suatu saat ada isu teror, cukup Brimob yang turun tangan. Dalam Rakernis Brimob di Pusdik Brimob di Watukosek, Jatim pada akhir Februari 2013, Indonesian Police Watch yang diminta memberikan pembekalan kepada para kasat Brimob dari seluruh Indonesia, mengusulkan dan mendesak agar Densus 88 dibubarkan serta dilikuidasikan ke dalam Brimob, tandasnya. (FR/BBS)

Keberadaan Densus 88 Dibutuhkan POLRI menegaskan tak akan membubarkan Densus 88 Anti Teror, meskipun muncul desakan pembubaran pasukan elite antiteror tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Polisi, Boy Rafli Amar mengatakan, sesuai visinya, Densus dibentuk untuk menciptakan kondisi Indonesia yang bebas teror, termasuk memberantas aksi teroris.

"Jadi kalau Densus 88 anti teror dibubarkan, terus siapa yang akan menghadapi ancaman teroris, siapa?" kata Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin.

Boy juga mengatakan mengenai rekaman video yang menunjukan kekerasan orang berseragam, belum diketahui secara pasti apakah pelakunya merupakan anggota Densus 88. "Belum tentu personil Densus.

Bisa jadi bukan Densus malah," ungkapnya.

Ditegaskan Boy, saat ini keberadaan Densus 88 Anti Teror cukup dibutuhkan.

Menurutnya beberapa aksi teror, baik pelaku bom atau pelaku perakitan bom telah banyak yang digagalkan oleh Densus 88.

"Sudah puluhan bom yang diamanakan dan diungkap densus dan tidak meledak.

Artinya sudah berapa orang yang diselamatkan Densus? Bayangkan kalau bom itu meledak. Kalau Densus dibubarkkan yang melindungi Indonesia ini siapa," ujar Boy. Menurutnya, Densus dibangun dalam suasana bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman setelah bom bali 1 yang menewaskan 200 orang lebih. "Apakah kita bubarkan? Perlu dipikirkan masak-masak karena Densus diperlukan untuk mengawal bangsa bebas dari ancaman terorisme." (FR/BBS)

HUKUM ANGGOTA YANG TERLIBAT KEKERASAN KOMPOLNAS mendesak Polri untuk menegakkan HAM dan menghukum semua anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan di Poso.

"Pimpinan Polri harus menghukum semua anggotanya, tanpa terkecuali terkait kasus kekerasan di Poso yang terjadi dalam bukti video tersebut," kata Komisioner Kompolnas, M Nasser, Selasa.

Nasser yakin dalam memutuskan kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian, Mabes Polri akan bekerja secara transparan. "Polri pasti dapat lebih transparan dan terbuka soal apa yang dikerjakan kita dukung dan pantau terus," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh Ormas Islam mendatangi Mabes Polri. Mereka mendesak Kapolri untuk mengusut kasus kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 Antiteror. Kedatangan sejumlah tokoh disertai bukti berupa video kekerasan yang dilakukan orang berseragam polisi. (FR/BBS)

Terduga Teroris Disiksa dengan Sadis....

KETUA Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama sejumlah pimpinan Ormas Islam telah menyerahkan video aksi kekerasan yang diduga dilakukan oknum Densus 88 terhadap tersangka teroris saat pemberantasan terorisme.

Menurut Din, video itu diterimanya sekitar pekan lalu. Hanya saja siapa pengirim dan dimana lokasinya belum diketahui.

Untuk itu dia menyerahkan penanganannya kepada Mabes Polri.

"Tidak tahu. Justru kami dikirimi oleh orang yang tidak dikenal. Dalam video itu, kapan dan dimana ya tidak jelas. Sudah seminggu lalu," kata Din Syamsuddin usai menemui Kapolri, Kamis.

Terkait isi video itu, Din

DIN SYAMSUDDIN Ketua Umum PP Muhammadiyah menggambarkannya berupa penyiksaan yang teramat sadis terhadap tersangka

terorisme. Sehingga mereka menyimpulkan tindakan itu sebagai pelanggaran HAM

berat.

"Ada penyiksaan terhadap teroris, tersangka, dan luar biasa penindasannya. Diikat kaki tangganya, ditembak, diinjak injak dan ada bernada nuansa keagamaan. Anda kan mau mati beristigfhar lah. Itu ajaran agama mana. Yang paling penting Bapak Kapolri respon positif dan kami hargai," tutur Pria Kelahiran Sumbawa Besar itu.

"Saya kira MUI sepakat Densus 88 harus dievaluasi bila perlu dibubarkan, tapi diganti dengan sebuah lembaga dengan penegakan baru bersama sama berantas terorisme karena teroris itu musuh bersama," kata Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Mabes Polri.

Menurut Din, kemungkinan video aksi kekerasan oleh

oknum Densus 88 terhadap tersangka terorisme itu sudah banyak beredar. Bahkan dia mendapat kabar bahwa video itu sudah ada di tangan anggota DPR, dan Komnas HAM. "Semua sudah punya. Tapi itu bagi saya tidak penting barbuknya, tapi yang penting respon Kapolri. Yang menjadi konsen kami, pemberantasan teroris itu dikaitkan dengan agama. Itu yang menurut kami stigmasisasi terhadap Islam. Jika sudah terjadi seperti itu, apa yang sudah kami bangun roboh," tegasnya.

Din juga menekankan bahwa semua pihak sangat setuju mendukung pemberantasan terorisme karena merupakan musuh bersama, musuh rakyat dan

negara serta musuh agama.

Namun dalam penanganannya jangan sampai melanggar hukum dan HAM. Setelah bertemu Kapolri, pimpinan Ormas Islam ini mengaku Jenderal Pol Timur Pradopo berjanji akan segera menindaklanjutinya. Karena di video itu terdapat gambar orang yang mudah dikenal dan ditelusuri.

"Dan beliau (Kapolri) sangat sangat komit untuk menindak anggotanya sendiri.

Tapi yang paling penting ke depan jangan terulang lagi.

Tindakan Densus 88 jangan terulang lagi, jangan over akting dan berlebihan apalagi melakukan pelanggaran HAM. Tidak mungkin penegak hukum malah melanggar hukum," tegasnya. (FR/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

SUMUT / ACEH

Tugas Pemadam Kebakaran Sangat Strategis

AUDENSI - Bupati Langkat Ngogesa saat menerima audiensi panitia Kejurda tinju elite Piala Bupati Langkat ke-II tahun 2013 di Rumah Dinas, Stabat, Selasa. (KPK POS/JUL)

Pertina Gelar Kejurda Tinju Piala Bupati Langkat STABAT - Dalam rangka persiapan pelaksanaan kejuaraan daerah tinju elite Sumatera Utara yang akan memperebutan Piala Bupati Langkat ke-II tahun 2013, panitia pelaksana telah melakukan berbagai persiapan rapat.

Hal itu terungkap saat digelarnya rapat yang berlangsung di Rumah makan Kedaton jalan Suadirman Kel. Perdamaian Stabat, Senin.

Sebelumnya Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut yang tentunya tetap dengan mematuhi aturan-aturan yang ada.

“Senantiasa koordinasi dengan Pengurus Pertina Sumut untuk mematangkan pelaksanaan,” kata Bupati

saat menerima audiensi panitia, Selasa lalu.

Bupati Langkat juga berharap kesungguhan panitia dalam merencanakan kejuaraan tersebut Karena kejuaraan ini akan diikuti oleh Pertina Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara dan provinsi lain.

Ngogesa pun menyampaikan terima kasihnya kepada Ketua dan Pengurus Pengkab Pertina Langkat yang telah peduli membina dan membangun Tinju di Kabupaten Langkat untuk kemajuan dunia olah raga khusunya peningkatan prestasi para atlit.

Kejurda ini digelar di Gedung Serba Guna (GOR) Stabat pada 19 s/d 23 Maret 2013 mendatang.(JUL)

TANJUNG BALAI - Pemko Tanjungbalai beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan jajarannya memperingati Hari Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-94 bertempat di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Senin.

Mendagri Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum mengatakan, peran satuan tugas pemadam kebakaran sangat strategis dalam pembangunan perekonomian daerah sebagai perwujudan perlindungan bahaya kebakaran terhadap aset masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dan aset nasional terhindar dari bencana dan kebakaran.

Institusi pemadam kebakaran berperan pada penyusunan perencanaan pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap akses dan perlindungan kebakaran disetiap pembangunan pemanfatan tata ruang sesuai fungsi penggunaannya. Sebagai mana kita ketahui, perkembangan pembangunan daerah kota dan kabupaten di Indonesia semakin pesat di setiap pelosok negeri. Asas pemerataan pembangunan yang kita terapkan dari waktu kewaktu semakin mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia," katanya.

Mendagri menegaskan, kepala daerah selaku penanggungjawab utama penanggulangan kebakaran

di daerah melakukan peningkatan kapasitas institusi pemadam kebakaran dalam pengurangan resiko kebakaran disetiap tahapan manajemen kebakaran, baik pada pra kebakaran, waktu kejadian kebakaran, pasca kebakaran dengan mengedepankan tindakan preventif daripada responsif.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pemda dalam penyelenggaran pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seba-

gian besar institusi pemadam kebakaran kabupaten/kota kondisinya masih memprihatinkan. Antara lain jumlah dan kompetensi aparatur damkar dan Sarpras yang tidak optimal untuk melakukan pengurangan risiko kebakaran.

Kemudian, waktu tanggap darurat kebakaran satgas damkar tiba ditempat kejadian tidak lebih dari 15 menit dengan cara mendekatkan pos pelayanan pemadam kebakaran di wilayah potensi

kebakaran, serta peningkatan jumlah aparatur satgas damkar memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 6 orang untuk setiap 1 unit mobil damkar.

Disamping meningkatkan jumlah mobil damkar minimal 1 unit untuk setiap penduduk maksimal 25.000 jiwa, ditambah perbaikan gizi petugas siap siaga, perlindungan diri satgas damkar dari hempasan api dan kesejahteraan satgas damkar.(HER)

Dandy Bintang Idola 2013 dari Langkat

TROPHY - Camat Bintang Bayu Sariful Azhar menyerahkan trophy juara umum kepada Kepala Desa Bandar Magodang Burhanuddin.(KPK POS/ARM)

Bandar Magodang Juara Umum MTQ & FSN Ke-5 Bintang Bayu BINTANG BAYU - Kafilah Desa Bandar Magodang berjumlah 21 orang terdiri dari 10 peserta musabaqah dan 11 lainnya tergabung Grup Nasyid AR-Rahman berhasil menyabet sembilan nomor dari lima katagori yang diperlombakan pada MTQ ke-5 Kecamatan Bintang Bayu memperebutkan Tropy Camat Bintang Bayu yang dipusatkan di Masjid Nurul Iman Bandar Pinang Kebun Minggu.

Atas raihan tersebut Bandar Magodang menjadi juara umum. Pelaksanaan MTQ itu sendiri berjalan sukses dan meriah jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini terlihat dari desain rangkaian acara yang dibuat.

Kafilah dan rombongan dari berbagai intansi melakukan pawai ta’aruf dengan mengambil start dari pelataran Balai Karyawan Kebun Bandar Pinang Estate tempat ber-

langsungnya FSN. Tiba di lokasi Kantor Pos Polisi semua peserta pawai mendapat penghormatan dari Camat Bintang Bayu T.Sariful Azhar SH, Kacabdis H.Bahtiar Ritonga SPd dan unsur pejabat kecamatan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Camat Sariful Azhar memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mensukseskan kegiatan tahunan tersebut.

Kepada pihak Kebun Bandar Pinang Estate camat menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam penyediaan tempat.

Terkait MTQ, Sariful Azhar berharap akan terjaring bibitbibit yang berkualitas dan akan mampu bersaing dengan peserta dari kecamatan lain pada MTQ & FSN tingkat kabupaten pada 25 sampai dengan 28 Maret tahun ini di Kecamatan Pegajahan. (ARM)

Bantuan Kepada Korban Puting Beliung PEGAJAHAN - Keluarga korban bencana alam angin puting beliung yang menimpa tiga desa yakni Desa Sukasari, Pegajahan dan Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menerima bantuan material bangunan yang langsung diserahkan Bupati Sergai HT Erry Nuradi.

Bantuan bahan-bahan bangunan berupa seng, kayu broti dan paku berbagai jenis dan ukuran diserahkan secara simbolis oleh Bupati didampingi Wabup Soekirman kepada Katmila, Subandi dan Rakut didampingi Kades Sukasari Kartimin di aula Kantor Kepala Desa Sukasari Kecamatan Pegajahan, Selasa.

Hadir juga dalam kesempatan itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Ben-

cana Daerah (BPBD) Sergai Drs. H. Djamal Agustar, Camat Pegajahan Misran SE, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan keluarga korban bencana.

Wabup Soekirman dihadapan keluarga korban penerima bantuan melalui kata-kata setawar sedinginnya mengatakan bahwa bencana alam yang menimpa keluarga kita seperti yang terjadi di tiga desa Kecamatan Pegajahan ini bukanlah kehendak umat manusia melainkan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karenanya dalam menerima cobaan ini, kepada para keluarga korban diminta untuk tetap bersabar dan tawaqal serta dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

(ARM)

STABAT - Dandy putra asli daerah Langkat berkat talenta dan potensi yang ada pada dirinya berhasil lolos pada babak audisi dan berhak maju pada babak Grand Final Bintang Idola 2013 setelah lulus berdasarkan hasil penjurian yang dilakukan Event Manager Cinema Entertainment dan Team dari SIS Production.

Hal tersebut terungkap ketika pelajar kelas 2 di SMP Negeri 1 Stabat yang memiliki nama lengkap Dandy Al Hazmi itu berkunjung ke rumah dinas Bupati Langkat, Senin, sebelum keberangkatannya mengikuti rangkaian acara workshop atau pembekalan materi, latihan koreografer dan penjurian untuk persiapan menuju babak spektakuler atau malam grand final.

Anak yang tinggal di Dusun Hilir pasar I Stabat lama ini datang ditemani Kepala Sekolahnya Gito dan orang tuanya Saifuddin berniat meminta bimbingan, arahan dan do’a dari Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Mendengar kabar tersebut Bupati terlihat gembira dan sangat

Aparatur Birokrasi Merupakan Motivator Reformasi BATUBARA - Aparatur birokrasi merupakan inisiator, motivator, regulator sekaligus pelaku refor-

merespon serta mendukung prestasi yang dicapai pelajar SMP yang masih berusia 13 tahun itu. “Tetap semangat, tampilkan yang terbaik, bawa kembali marwah Langkat ke tingkat Nasional seperti berbagai bintang yang berasal dari Langkat sebelum ananda,” katanya memberi nasehat dan semagat kepada Dandy.

Selain memberikan bantuan moril dan materil dengan sejumlah dana sebagai bekal Bupati Langkat meminta Dandy tetap menjaga nama baik Langkat dan memperkenalkan martabat bumi Langkat berseri yang telah banyak menuai prestasi dimanapun berada.

Dandy yang pernah menjadi juara I lomba lagu pop Melayu pada hari jadi Kabupaten Langkat tahun 2012 lalu sebelumnya mengikuti audisi yang digelar oleh Blitz Cinema dengan penjurian dari Benny Evevt Manager dan Afdhal seorang bintang iklan dan sinetron serta SIS Production yang kemudian memutuskan dirinya berhasil lolos pada babak grand final icon model’s dan bintang FTV di Bintang Idola 2013. (JUL) masi. Oleh karenanya reformasi birokrasi menjadi subjek dan sekaligus objek keberhasilan reformasi itu sendiri. Seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Batubara tanpa terkecuali, baik pimpinan satuan kerja, pimpinan unit kerja maupun staf mari kita menyatukan draf langkah kita untuk mengukir sejarah tinta emas di Kab.Batubara Demikian Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM yang diwakili sekdakab T.Erwin

IDOLA - Bupati Langkat Haji Ngogesa saat menerima kehadiran Dandy Bintang Idola 2013 dari Langkat di Rumah Dinas Bupati, Senin. (KPK POS/JUL) SE pada saat apel gabungan di halaman kantor Bupati Batubara, Lima Puluh, Senin.

Implementasi reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan, pemerintah daerah diminta untuk menyusun standard operasional prosedur (SOP) pada masingmasing SKPD yang meliputi identifikasi kebutuhan SOP, analisis kebutuhan SOP, penulisan SOP, Verifikasi dan ujicoba SOP, sosialisasi, pelatihan dan pemahaman,penerapan serta monitoring

dan evaluasi.

SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedurprosedur operasional yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan berjalan secara efektif, standar dan sistematis.

Pemkab Batubara telah melaksanakan bintek SOP yang pesertanya berasal dari seluruh SKPD. Pimpinan SKPD agar membuat SK tim penyusunan SOP dan rancangan kebutuhan SOP (SAHREL)

Paiman : "Alhamdulillah, Terima Kasih Ya Allah...."

BAHOROK - Di tengah luapan kegembiraan dan antusiasme masyarakat Kecamatan Bahorok pada malam acara puncak sekaligus penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke 46 dan Festival Seni Nasyid Nasional (FSN) ke 42 tingkat Kabupaten Langkat adalah Paiman seorang petani berusia 48 tahun tidak menyangka dirinya memperoleh paket umroh langsung dari Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

“Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekiMu melalui kemuliaan hati Pak Bupati,” ucapnya bersyukur penuh haru ketika duduk terdiam di sebelah anaknya yang berhasil meraih juara sebagai Qoriah terbaik pada acara penutupan MTQN dan FSN di Lapangan Bola Kaki Pekan Bahorok, Sabtu malam.

Pria yang berdomisili di Desa Banyumas Kecamatan Stabat ini terlihat tak mampu menyembunyikan kebahagiaan dalam dirinya atas keberhasilan anaknya Eva Irmayanti yang mampu menjuarai MTQN cabang Tilawah

Remaja Putri dengan nilai 96,2 sehingga menjadi Qoriah terbaik.

Sementara anak gadisnya Eva hanya duduk terdiam tak mampu berkata apapun sambil sesekali mengusap air matanya menahan rasa haru dan kebahagiaan atas apa yang telah bisa ia persembahkan bagi orang tuanya dan mengangkat nama baik keluarganya.

Diketahui sebelumnya pada

saat acara pembukaan MTQN 27 Februari yang lalu Bupati Haji Ngogesa secara pribadi berniat akan memberangkatkan umroh bagi orang tua Qori terbaik yang akan keluar menjadi juara pada ajang tersebut, karena Haji Ngogesa menilai bahwa keberhasilan sang anak tidaklah lepas dari pembinaan dan cara orang tua mengasuh dan membimbing anaknya.

Oleh karenanya hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat patut disyukuri, selain itu salah seorang Qori terbaik lainnya Amar Akbar asal kontingen Kecamatan Hinai yang berhasil menjuarai cabang Tilawah dewasa putra dengan nilai 96,6 juga diberikan paket umroh oleh PT. Elsasya Utama Langkat yang terletak di Jalan Sudirman Stabat. (JUL)

UMROH - Bupati Langkat Haji Ngogesa bersama Qori terbaik Eva Irmayanti dan Amar Akbar, Paiman orang tua Eva serta Camat Hinai Hj.Yushilda yang berhasil meraih juara umum pada malam penutupan MTQN ke 46 dan FSN ke 42 di Lapangan Bola Kaki Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok, Sabtu malam. (KPK POS/JUL)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

RSUD Batubara Siap Melayani Pasien

PTPN I Salurkan Kredit Lunak Untuk 1.163 Unit Usaha LANGSA - Sebagai salah satu perusahaan perkebunan milik Negara yang berada di Provinsi Aceh, PTPN I (Persero) saat ini sedang berusaha bangkit dan mengejar laba kembali.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2006, perusahaan mengalami kerugian yang mencapai nilai Rp64 miliar. Di mana salah satu penyebabnya adalah konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Bumi Aceh.

Untuk mengejar target yang ingin dicapai, saat ini PTPN I sedang berbenah diri dengan melakukan berbagai upaya untuk penyehatan perusahaan.

Dan yang paling penting saat ini PTPN I sedang melakukan peremajaan tanaman (replanting) sebagian besar tanaman yang telah tua dan renta.

Walau pun kondisi PTPN I

yang belum begitu menggembirakan, namun perusahaan tetap komitmen untuk terus membangun tanggung jawab terhadap stakeholder.

Sejak tahun 1996 sampai tahun 2012 telah melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Aceh dalam berbagai bentuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Untuk program kemitraan, PTPN I telah menyalurkan pinjaman kredit lunak sebesar Rp13,7 miliar untuk 1.163 unit usaha di berbagai wilayah di Aceh, terdiri dari sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, pekebunan, perikanan dan jasa.

Sedangkan untuk Bina Lingkungan telah dilaksanakan berbagai program kegiatan seperti, bantuan untuk korban bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengem-

bangan sarana dan prasana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam. Jumlah dana yang telah disalurkan sejak 1996 sampai tahun 2012 sebesar Rp30,8 miliar.

Begitu pula untuk pengembangan masyarakat atau Community Development PTPN I telah memberikan bantuan senilai Rp6,7 miliar kepada Kopontren/Kopermas/Universitas/ SMK dan SMU yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh dengan pola pembangunan kebun kelapa sawit, sejak dari persiapan lahan sampai dengan tanaman menghasilkan.

Aceh Utara adalah kabupaten yang paling besar mendapatkan manfaat dari program kemitraan dan bina lingkungan dari PTPN I. Sebanyak 15 koperasi pesantren mendapatkan bantuan Community Development dengan bantuan sebesar Rp2,4 miliar untuk areal tanaman kelapa sawit seluas

492 ha tersebar di antaranya di kecamatan Panton Labu, Lhok Sukon, Cot Girek.

Adapun Bina lingkungan di Kecamatan Cot Girek telah dilakukan sejak tahun 2008. Sampai tahun 2012 kecamatan ini telah memperoleh manfaat sebesar Rp365.700.000. Bantuan yang diberikan seperti pembangunan pagar measjid, bak wudhu, pembuatan lapangan badminton, bantuan seragam peserta MTQ juga penyaluran pasar murah BUMN Peduli.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan PTPN I ini tentunya belum dapat memuaskan semua pihak. Tetapi manajemen terus berusaha meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mencapai hasil yang terus meningkat dan dana CSR yang digulirkan kepada stakeholder pada masa yang akan datang dengan nilai nominal yang lebih besar, seiring dengan peningkatan kinerja perusahaan. (YANTO)

Tiga Mobil Operasional untuk Dukcapil Labura AEK KANOPAN - Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddinsyah Sitorus SE menyerahkan tiga unit mobil operasional kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Ducapil) Bahman SH, saat apel gabungan di halaman kantor bupati, Senin.

Bantuan ini bersumber dari dana DBD Provinsi Sumut.

Dalam arahannya, bupati mengajak para SKPD dan PNS dapat bekerja sungguhsungguh dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, titik beratnya pada pelayanan masyarakat, cepat tanggap dan cepat berbuat.

Untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada posisi ke 2 dalam melakukan pelayanan perekaman e-KTP tahap dua tahun 2012.

"Saya imbau kepada masyarakat pemula yang sudah wajib KTP agar melakukan perekaman e KTP, karena secara reguler petugas e KTP tetap melakukan perekaman disetiap kecamatan," ujar bupati.

Bupati berharap, ada bantuan tiga unit mobil dari dana DBD Provinsi Sumatera Utara ini dapat meningkatkan operasional dinas Ducapil, jalin hubungan dengan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk melaksanakan sidang lapangan, agar anak-anak Labuhan-

batu Utara tidak ada lagi yang tidak memiliki akte kelahiran. "Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui dana DBD memberikan tiga unit mobil operasional, manfaatkan mobil ini secara maklsimal," tandas bupati.

Bupati menyerahkan juga

bantuan dari dana APBN kepada Badan Penanggulangan bencana alam Drs Abi Yoso berupa 3 alat komunikasi, 3 genset, 3 tenda pengungsi, 1 water tretmen, 1 tenda posko, 12 tenda keluarga dan 1 perahu karet bermesin dengan total dana sebesar Rp853 juta. (MSH)

BATUBARA - Sudah enam bulan Direktur RSUD Batubara dr Muhammad Nizar dilantik oleh Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM. Dia diamanahkan untuk memangku jabatan sebagai Direktur di RSUD Batubara untuk melayani masyarakat Batubara guna mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rumah sakit kebanggaan pemerintah Kabupaten Batubara itu sudah berfungsi maksimal dan diresmikan oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Utara DR Rahmat Shah yang juga anggota DPD RI. "Tidak ada pasien yang tidak mendapatkan perawatan. Semua pasien diberikan perawatan tanpa dipungut biaya," ujar Direktur RSUD Batubara dr Muhammad Nizar menjelaskan di ruang kerjanya, Senin. RSUD Batubara sudah melakukan perawatan kepada setiap pasien, disamping itu penataan struktur organisasi terus dilakukan agar semakin baik.

Anggota DPRD Batubara H.Sabarudin Lc mengatakan bahwa upaya Pemkab Batubara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus lebih baik lagi. Jangan ada lagi warga yang sakit yang tidak berobat, kita merasa bangga atas upaya Pemkab Batubara yang dengan cepat mengoptimalkan pelayanan di RSUD Batubara.

Masyarakat juga harus memberikan support agar RSUD Batubara dapat berbuat yang terbaik bagi masyarakat.

Apalagi jalan menuju ke lokasi RSUD Batubara dalam waktu dekat akan dibangun secara permanen dimulai dari Simpang Dolok menuju simpang Limau Manis.

"Kami juga sangat menyesalkan atas komentar-komentar yang negatif dari warga yang mengaku tokoh masyarakat terhadap RSUD Batubara. Kami mengingatkan warga masyarakat agar jangan mudah terprovokasi isu-isu yang menyesatkan," pungkas politisi PKS ini. (SAHREL)

SIAP MELAYANI - RSUD Batubara yang berada di Jalan Datok Kuba Desa Kwala Gunung-Limapuluh, Kabupaten Batubara, sudah berfungsi maksimal dan memberikan pelayanan kepada pasien. (KPK POS/SAHREL)

MTQ dan Festival Nasyid se Kecamatan Asahan Berakhir KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan secara serentak menutup kegiatan musabaqah tilawatil Quran (MTQ) dan festival nasyid tingkat Kecamatan se Kabupaten Asahan.

Dari 25 Kecamatan di Asahan, pentupan kegiatan tersebut dilakukan oleh sejumlah pejabat eselon II Pemkab Asahan dan pejabat lainnya. Sedangkan Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menutup acara di Kecamatan Air Batu, Sabtu Malam.

Dalam amanat Bupati Asahan dibacakan Wakil Bupati Asahan dan juga dibacakan sejumlah pejabat lainnya mengatakan, bahwa MTQ dan Nasyid adalah program Pemkab Asahan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Untuk festival nasyid memiliki peran ganda yaitu sebagai wadah berkesenian dan media pencerahan. Nasyid diharapkan sebagai media kesenian akan mampu memenuhi sekaligus memacu kreatifitas masyarakat dan wadah menuangkan inovasi religi yang dapat dinikmati

masyarakat. Syair yang dilantunkan berfungsi sebagai sarana dakwah, mengajak masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama sekaligus berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan masyarakat di Asahan.

“Atas nama Pemkab Asahan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, semoga kita dapat menanamkan kesadaran untuk berprilaku sesuai nila Al Quran sekaligus menjaga kemurniannya. Begitu juga dengan nasyid yang memiliki peran sebagai wadah berkesenian,“ demikian Wakil Bupati Asahan saat menutup kegiatan tersebut.

Wakil Bupati Asahan juga meminta kepada peserta untuk terus berjuang dan mengasah kemampuan, sebab bagi yang menang akan bertanding di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada akhir Maret 2013 mendatang. “Harapan kita akan lahir duta-duta dari Kabupaten Asahan untuk melanjutkan MTQ dan festival Nasyid di tingkat Provinsi,” kata Wakil Bupati Asahan. (IN)

Pelatihan Bordir dan Bantuan Sarana Usaha di Asahan

MOBIL - Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddinsyah Sitorus secara simbolis menyerahkan tiga mobil dari bantuan dana DBD Provinsi Sumatera Utara yang diterima Kadisdukcapil H Bahman SH. (KPK POS/IST)

Kapal Cepat Feri 'Kenangan 3' Sandar di Kuala Langsa LANGSA - Perjuangan yang begitu panjang untuk mengurus trayek Feri Pulau Penang - Kuala Langsa (PenangLangsa-red) yang dimulai sejak setahun lalu, kini telah menjadi kenyataan.

Kapal feri Kenangan 3 jurusan Pulau Penang - Kuala Langsa, sandar di dermaga Pelabuhan Kuala Langsa, Senin lalu. Pelayaran perdana ini mengakut 50 orang penumpang terma-

suk Wakil Walikota Langsa, Drs. Marzuki Hamid MM. Selain itu tampak juga pimpinan perusahaan Katatrade SDN BHD Malaysia, Kaoychee Beng, (pengusaha Malaysia), pengusaha Penang Port H. Ohid bin H. Mansyor, Managing Direktor Katatrade SDN PHD, Mataritan. Kedatangan Kapal Feri yang bernomor IMO : 8958784 tersebut beserta rombongan disambut

PERDANA - Pelayaran perdana feri Kenangan 3 dari Penang- Kuala Langsa. (KPK POS/DOK)

Tarian Ranup Lampuan.

Kedatangan Kapal Feri itu disambut Walikota Langsa, Usman Abdullah SE, Sekretariat Daerah M. Syahril SH MAP, Kelapa Dinas/ Badan dan masyarakat Kota Langsa serta persembahan Tarian Ranup Lampuan.

Walikota Langsa mengatakan, sandarnya feri Kenangan 3 merupakan suatu perwujudan dari keseriusan Pemko Langsa dalam merealisasikan pengembangan Kuala Langsa dan sebuah kebanggaan dengan terwujudnya kedatangan kapal feri dari Malaysia di Kota Langsa.

"Dihaharapkan ini berkelanjutan sehingga bisa mengajak rekan-rekan pelaku bisnis untuk memajukan Kota Langsa yang lebih baik kedepan dan akan mendapat manfaat bagi masyarakat Aceh, baik yang mau berobat, kuliah, berniaga, melancong dan sebagainya, papar Usman Abdullah, jika banyak yang menggunakan jasa feri maka kedepan akan menghidupkan kembali Kuala Langsa," tambahnya lagi.

Saat dikonfirmasi Wakil Walikota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM menjelaskan, pelayaran mulai dari Penang, Kamis dan berangkat ke Penang dari Kuala Langsa, Sabtu.(BSO)

KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka acara pelatihan membordir dan sekaligus menyerahakan bantuan sarana usaha kepada 48 peserta yang terdiri dari 3 Kecamatan di Hotel Sabty Garden, Kisaran, Rabu Dalam arahan Bupati bahwa kegiatan tesebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terhadap masyarakat serta merupakan salah satu bukti bahwa dinas terkait dengan LPKS benar-nenar melakukan kegiatan bermanfaat untuk masyarakat.

Bupati Asahan juga meminta kepda peserta yang mengikuti pelatihan bordir untuk terus dimotivasi dalam menjalankan usahanya, apalagi setiap peserta mendapat bantuan sarana usaha seperti mesin bordir. “Saya minta dinas terkait ataupun pihak yang memberi motivasi untuk diberi arahan yang baik bagi mereka, agar usaha membordir yang dilakukan bisa terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan keejahteraan keluarga,“ demikian Bupati.

Adapun motivasi yang diberikan kepada peserta sangat penting, sebab bila kegiatan membordir tersebut tidak diha-

yati dengan sungguh-sungguh, maka bantuan yang diserahkan akan sia-sia dan tidak bermanfaat. Salah satunya berikan peserta motivasi bagaimana cara pemasaran, karenahal ini merupakan tantangan yang akan dihadapi peserta.

Dipenghujung sambutannya, Bupati berharap usai pelatihan, akan banyak kelompok-kelompok membordir tumbuh dan terbentuk di daerah masing-masing serta dapat memberikan pembinaan dari semua pihak sangat diharapkan agar kelompok yang baru tumbuh dapat tetap bertahan. “Hemat saya, kalau mau memasarkan usaha bordir, penuhi dulu kebutuhan di sekitar lingkungan dan kalau sudah terpenuhi, barulah pasarkan keluar lingkungan terdekat. Tidak usaha sampai keluar negeri dulu,” kata Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Asahan, Edi Pauja Lubis SH melaporkan bahwa pelatihan membordir tersebut dilakukan selama satu hari diikuti oleh 48 peserta dari 3 Kecamatan yakni Kecamatan Sei Dadap, Air Batu dan Aek Kuasan. Dan setiap peserta diberikan 1 unit mesin bordir yang bersumber dari dana APBD Asahan. (IN)

Pembangunan Rusunawa Pemkab Asahan Dimulai KISARAN - Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kabupaten Asahan dimulai, ditandai dengan pemasangan pertama tiang pancang yang disaksikan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc, Jumat.

Bupati Asahan dalam arahanya berharap proyek pembangunan rusunawa yang terletak areal eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Bakrie Sumatera Plantation (BSP) dapat selesai tepat waktu. Dan direncanakan sembilan bulan pembangunan rumah untuk masyarakat Asahan tersebut sudah selesai.

“Saya sangat berharap kepada seluruh pekerja untuk dapat bekerja dengan baik, agar pembangunan rusunawa tersebut

bertahan lama, apalagi rusunawa dibangun untuk kepentingan masyarakat Asahan dalam hal kebutuhan tempat tinggal,“ demikian Bupati Asahan saat meninjau lokasi pembangunan rusunawa.

Untuk mewujudkan pembangunan rusunawa ini diperlukan tekad bersamasama antara pemerintah daerah dan masyarakat, begitu juga dengan pihak DPRD Asahan. ”Kami ucapkan terimakasih kepada DPRD Asahan yang telah mendukung pembangunan rumah ini dan ucapan yang sama kepada pihak Bappeda yang bekerja keras mengurusi adiministrasinya,“ kata Bupati, seraya meminta kepada pekerja untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan.mar mandi, dapur dan ruang jemuran.(IN)

E D I S I 242 11 - 17 MARET 2013

KPKPOS

Legalitas Lahan Poktan TAJ Pujud Dipertanyakan PUJUD - Legalitas kepemilikan lahan Kelompok Tani (Poktan) Tani Amal Jaya (TAJ) seluas 1.000 hektar, terletak di Desa Sei.Tapah Kecamatan Pujud, Rokan Hilir yang diperoleh dari Koperasi Wira Usaha Sungai Kuning (WUSK) tahun 2003 lalu, merupakan “Kawasan Cadangan Lindung Gambut” Sei. Tapah Pujud, Rokan Hilir.

Peralihan kepemilikan lahan ini dipertanyakan Ma’aruddin aktivis LSM IPSK3RI Tanah Putih dan Tanjung Medan Rokan Hilir.

Menurut Ma’aruddin melalui hubungan seluler, Jumat pekan lalu, mengatakan aktivitas Poktan Tani Amal Jaya membuka kebun di daerah tersebut hingga saat ini, diduga kuat belum mengantongi izin operasional pembukaan kebun dan pelepasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI, maupun dari Pemkab Rokan Hilir.

Meski kasus ini telah

dilaporkan LSM IPSTK3 RI ke Pemkab Rokan Hilir namun, hingga saat ini, laporan tersebut belum ditanggapi. "Terkesan adanya pembiaran terhadap aktivitas Poktan Tani Amal Jaya," ujar Ma’aruddin Ma’aruddin putra kelahiran Tanjung Medan Pujud mengetahui banyak terkait pembukaan kebun sawit oleh Poktan Tani Amal Jaya di Sei. Tapah.

Luas lahan perkebunan yang dimiliki Poktan Tani Amal Jaya diperkirakan sekitar 3.000 hektar. Awalnya lahan seluas 3000 hektar itu, kawasan hutan lindung bergambut, disulap menjadi perkebunan sawit.

Sementara itu anggota Poktan Tani Amal Jaya hingga saat ini tidak jelas, karena tidak satupun masyarakat diikutsertakan sebagai anggota. Poktan Tani Amal Jaya membuka kebun diduga mengatas namakan Kelompok Tani, namun pada perakteknya pemiliknya hanya beberapa orang saja. "Mestinya pihak aparat setempat baik Camat maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohil mempertanyakan pihak Poktan Tani Amal Jaya terkait aktivitas Poktan Tani Amal Jaya," ujarnya.

Ada beberapa kejanggalan atas perolehan lahan seluas 1.000 hektar oleh Poktan Tani Amal Jaya yang diperoleh atas penyerahan Koperasi WUSK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Adrus AD warga Dusun I Tanjung Medan RT/RW 01/02 Kepenghuluan Tanjung Medan Pujud.

Adrus mengetahui dengan benar penyerahan lahan seluas 1.000 hektar terletak di Kepenghuluan Sei.Tapah Pujud oleh Koperasi WUSK kepada Amal Susilo di atas kertas bermeterai cukup tertanggal 12 November 2003 lalu.

Hal yang sama juga dinyatakan H.Adris warga Dusun I Tanjung Medan RT/RW 01/02 Kepenghuluan Tanjung Medan, serta Jumiran warga Jalan Kutilang Ujung RT/RW 03/06 Pekanbaru. Pernyataan ditanda tangani dihadapan Notaris Tito Utoyo SH di Pekanbaru, di atas kertas bermeterai cukup tertanggal 19 Agustus 2010.

"Yang menjadi pertanyaan perbedaan tanggal, dan tahun penyerahan oleh Koperasi WUSK kepada Amal Susilo jaraknya siknifikan, 7 tahun... ada apa ?," ujar Ma’aruddin balik bertanya.

Pernyatan yang dibuat Adrus AD, H.Adris serta Jumiran merupakan pembohongan publik, yang sengaja diciptakan atas dasar rekayasa pihak Amal Jaya.

Selain itu sambung Ma’ruddin dasar penyerahan tersebut dilakukan sepihak oleh Pengurus Koperasi WUSK tanpa persetujuan anggota, sedangkan luas lahan 1.000 hektar yang merupakan aset Koperasi dimiliki atas nama 500 anggota Koperasi WUSK. Penyerahan Aset tidak segampang “membalikkan telapak tangan”. Jika benar lahan 1.000 hektar tersebut benar milik Koperasi WUSK penyerahan tersebut harus melalui rapat anggota yang notabene pemilik lahan, dengan alasan alasan yang jelas. Penyerahan tersebut tidak dibenarkan, karena merugikan anggota koperasi. Sedangkan lahan 1.000 hektar yang diserahkan Koperasi WUSK itu, merupakan konpensasi atas Jembatan yang dibangun Poktan Tani Amal Jaya sementara lahan seluas 1.000 hektar yang dijadikan konpensasi adalah kawasan hutan lindung ber gambut Katanya (PUR)

Hari H Pencoblosan Cagubsu dan Saksi Pakai Baju Kampanye MEDAN – Calon Gubernur Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu dan istrinya Asrida Murni menggunakan baju seragam yang selama ini digunakan selama kampanye saat memberikan hak suaranya, Kamis (7/3).

Gus dan keluarganya mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 Komplek Perumahan Setia Budi Indah, Jalan Kasya Raya II, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal lengkap menggunakan baju bermotif batik kombinasi biru, putih dan orange yang merupakan identitas calon gubernur yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra itu.

Calon Gubernur Chairuman Harahap memprotes aksi Gus Irawan tersebut. "Itu sebuah pelanggaran terstruktur, masif dan terencana. Sebab Gus Irawan dan saksi-saksinya menggunakan baju yang dipakainya untuk kampanye, yang dikategorikan sebagai alat peraga atau identitas calon. Bahkan baju itu pula yang dipakainya (Gus Irawan dan Soekirman) di foto kertas

GUSMAN NYOBLOS. Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Gus Irawan menggunakan hak pilihnya saat melakukan pencoblosan di TPS 58 Kel Tanjung Rejo, Medan, Sumut, Kamis (7/3) surat suara," kata Chairuman.

Chairuman mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap.

"Semua pasangan calon gubernur dilarang menggunakan atribut yang dipakai selama kampanye sesuai peraturan KPU. Kami mematuhi aturan itu. Tapi ada pasangan calon yang melanggar. Kami mendesak

KPU segera mengumumkan pasangan tersebut didiskualifikasi," ujar Chairuman.

Bukan hanya Gus Irawan yang memakai baju bermotif batik khas tim kampanye dan para pendukungnya. Pantauan di TPS IV, Jalan Gwangju Medan, saksi untuk pasangan nomor urut 1 tersebut memakai baju batik yang sudah identik

dengan Gus Irawan-Soekirman itu.

Beberapa saksi di TPS komplek perumahan tempat Gus mencoblos juga menggunakan baju batik handalan pasangan Gus- Soekirman yang akrab disapa pasangan Gusman. Seperti terlihat di TPS 59, TPS 57, TPS 50. Bahkan di TPS IV Bangun Sari, Deli Serdang atau sekitar 18

kilometer dari Medan.

Mananggapi hal ini, Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution menyatakan Gus Irawan Pasaribu telah melakukan pelanggaran dengan mempengaruhi pemilih saat akan mencoblos.

"Tidak dibenarkan itu dan sudah melakukan pelanggaran karena sudah mempengaruhi para pemilih," kata Irham.

Namun anggota KPU Turunan Gulo berpendapat lain. "Sepanjang tidak menggunakan nomor urut urut pasangan calon di seragam kampanye, itu tidak pelanggaran. Itu sama persis saat calon gubernur Joko Widodo dan wakilnya menggunakan seragam baju kotak-kotak termasuk saksi mereka di TPS," kata Gulo.

Menurut sejumlah warga tindakan yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 dan para saksinya, tidak hanya melanggar aturan.

Tapi juga telah membuktikan kepada masyarakat, bahwa pasangan ini tidak siap bersaing secara fair. Tindakan itu juga merupakan bentuk pembodohan kepada public.

“Kalau pada pencalonan saja tidak jujur, bagaimana setelah memimpin pasti curang.

Cocoklah pasangan itu tidak terpilih, kalau tidak hancur masyarakat Sumut,”ujar seorang warga yang tak mau disebutkan namanya. (MH)

HALAMAN 16

Wiranto Klaim Hanura Bebas Korupsi JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto meyakini partainya akan menuai kesuksesan di Pemilu 2014. Pasalnya Partai Hanura dianggapnya adalah satusatunya partai politik bersih dan bebas korupsi.

"Dari awal Hanura telah melakukan model perubahan yang disatukan dengan hati nurani," ujar Wiranto dalam acara Rapimnas Srikandi Hanura di Hotel Royal Kuningan, Jumat.

Menurutnya, bentuk perubahan yang ditawarkan oleh Partai Hanura adalah Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Bahkan dengan perjuangan itu Partai Hanura mendapat banyak predikat dari Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) sebagai partai yang

bersih.

"Dari NGO luar negeri, ICW bahkan dari Seskab pun mengatakan bahwa Hanura bersih dari korupsi. Itu modal yang baik bagi kita. Dan marilah kita bangun Indonesia yang bersih dengan hati nurani," tandasnya. (SF/BBS)

Kinerja Kejaksaan Belum Maksimal JAKARTA - Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menilai, kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga penegak hukum masih belum maksimal. Padahal harapan masyarakat terhadap kejaksaan untuk menjadi lembaga hukum yang kuat, masih tinggi.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Halius Hosen, saat peluncuran Penelitian Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Agung, Jumat.

"Opini yang terbentuk di tengahtengah masyarakat dimana kejaksaan belum mampu memenuhi aspirasi dan rasa keadilan," kata Halius Hosen di Kejaksaan Agung

(Kejagung), Jumat.

Menurutnya, anggaran dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan faktor utama dan penting dalam upaya perbaikan kinerja kejaksaan kedepan.

Biaya yang sesuai dan SDM berkualitas pada akhirnya akan berdampak besar pada kejaksaan.

"KKRI dan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice) bersepakat untuk melakukan penelitian yang pada akhirnya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk menentukan besaran biaya penanganan perkara tindak pidana umum, serta arah dan kebijakan pengembangan SDM kejaksaan kedepan," jelasnya.

(SF/BBS)

Solidaritas Warga Langsa Terhadap Pengungsi Rohingya Tinggi LANGSA - Rasa solidaritas dan kemanusiaan dari masyarakat Kota Langsa dan Aceh Timur terhadap keberadaan pengungsi Rohingya Myanmar yang saat ini di karantina di SKB atau Badan Diklat BKPP Aceh Timur di Langsa dalam sepekan terakhir ini terlihat cukup tinggi.

Hal ini terlihat dari banyaknya bantuan yang mengalir kepada pengungsi imigran Rohingya Myanmar ini, baik dalam bentuk sandang, pangan dan lainnya. Hingga saat ini, hampir setiap hari ada saja warga masyarakat yang memberikan bantuan untuk pengungsi ini seperti makanan, minuman, pakaian baru dan layak pakai, perlengkapan shalat hingga kepada perlengkapan kaum perempuan dan balita.

Bahkan ada juga bantuan dari pedagang sayur di pusat pasar Langsa yakni sayur mayur yang dikirimkan ke posko penampungan untuk dimasak oleh panitia di dapur umum.

Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin yang bersama timnya ikut mendampingi

dan mengadvokasi imigran Rohingya ini kepada Kasubbag Humas Setdakab Aceh Timur, Eddyanto SST, Kamis, di Badan Diklat BKPP Aceh Timur di Langsa membenarkan tingginya rasa solidaritas masyarakat terhadap para imigran ini.

"Ini sungguh luar biasa ,karena masyarakat Aceh Timur dan Langsa cukup antusias dalam membantu saudara-saudara muslim tersebut.

Meski bantuan juga ada datang dari pihak imigrasi, UNHCR, IOM, Pemkab Aceh Timur, Pemko Langsa dan FPRM serta elemen lainnya, namun bantuan dari individu dan kelompok masyarakat ini patut diapresiasi tinggi," sebutnya.

Malah kondisi ini sebutnya lebih baik dari kasus yang sama yang terjadi pada tahun 2009 lalu di mana warga Rohingya juga terdampar di Idi Aceh Timur akibat menyelematkan diri dan mengungsi dari kejaran penguasa mereka.

"Alhamdulillah, hingga hari ini, penangangan pengungsi yang telah diambil alih pihak imigrasi Langsa ini cukup baik, tidak ada pengungsi yang kekurangan makanan dan lainnya. (BSO)

Perampok Bersenpi Gasak Pengusaha Pinang BATUBARA - Enam pria tidak dikenal (OTK), merampok pengusaha pinang, Linawati (33) di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras Batubara, Kamis sore. Dalam aksinya penjahat menggunakan pistol.

Keterangan dihimpun wartawan menyebutkan, sore itu, Linawati pulang dari BNI Kuala Tanjung. Sampai di depan komplek gudangnya di Desa Lalang, Linawati distop beberapa OTK dan langsung melepaskan tembakan.

Korban terkejut dan tidak mampu berbuat banyak. Sementara supirnya, Anto dijaga ketat oleh kawanan penjahat.

Salah seorang di antara penjahat langsung mendekati Linawati

dan minta uang yang diambilnya dari BNI. Linawati pasrah menyerahkan uang Rp35 juta yang diambilnya dari bank tersebut. Setelah itu, kawanan penjahat pergi mengendarai tiga sepeda motor berboncengan. Korban sempat trauma atas peristiwa tersebut.

Polsek Pagurawan dikoordinir Kapolsek AKP M Sirait dan stafnya kini sedang melakukan pelacakan kasus itu. Sehari sebelumnya, juga terjadi perampokan yang mengakibatkan tewasnya seorang Satpam SMA Mitra Inalum. Belum dipastikan apakah penjahat kedua kasus tersebut sama. Kasus ini sedang ditangani petugas Polsek Medang Deras dan Indrapura. (SAHREL)

Peringatan Maulid Nabi di SMAN 2 Langsa LANGSA - Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap masyarakat yang melaksanakannya. Dari peringatan Maulid yang dilaksanakan menunjukkan rasa kecintaan terhadap Rasulullah SAW yang cukup tinggi.

“Setidaknya dengan peringatan Maulid Nabi akan memberikan

pengetahuan kita terhadap perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, instansi, pemerintah maupun disekolah,” papar Walikota Langsa, Usman Abdullah saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMAN 2 Langsa, Rabu lalu.

(BSO)