epaper kpkpos 245 edisi senin 1 april 2013.

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

KETUA KPK MAU DIKUDETA

K R I M I N A L

1 – 7 APRIL 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN.3

Perjanjian Tidak Boleh Melawan Hukum

kolom REDAKSI

Ancaman Hukum Acara bagi KPK DEWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah, yang sedang membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mesti berhatihati. Salah satu pasal dalam rancangan itu yang isinya mengatur masalah penyadapan sangat berpotensi melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bila pasal ini lolos, KPK tak bisa lagi bebas melakukan penyadapan seperti dijamin oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Meski Undang-Undang KPK bersifat lex specialis, tidak terkena aturan KUHAP yang bersifat lex generalis, pencantuman pasal tersebut tetap berpotensi mengganggu KPK. Demi kepastian hukum dan menghindari gangguan terhadap KPK, rancangan itu semestinya diubah. Penyadapan boleh saja diatur dalam KUHAP, namun mesti dikecualikan bila menyangkut tugas KPK. Soal penyadapan diatur cukup terperinci dalam rancangan KUHAP itu. Pasal 83 ayat 1 menyebutkan, penyadapan melalui telepon atau alat komunikasi lain dilarang kecuali untuk tindak pidana serius.

Korupsi tergolong salah satu tindak pidana serius. Yang jadi masalah, ayat 3 pasal yang sama menegaskan bahwa penyidik yang hendak menyadap harus mengajukan permohonan izin tertulis ke hakim pemeriksa pendahuluan. Kalaupun izin diberikan, ini hanya berlaku selama 30 hari dan bisa diperpanjang maksimal satu kali.

Thamrin - Rolel Melanggar Hukum MEDAN - Perbuatan Thamrin Munthe - Rolel Harahap jelas telah melanggar hukum dan merugikan negara. Sebelum terpilih saja sudah berencana untuk merugikan negara, walaupun kontrak politik dibuat sebelum terpilih menjadi wali kota.

Apa yang dilakukan Thamrin dan Rolel yang kini menjadi Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungbalai jelas merupakan suatu penghianatan terhadap Rakyat Indonesia, khususnya warga Tanjungbalai. Ini sebagai bukti bahwa Korupsi sudah sedemikian sistematik dan terstruktur juga terencana.

Tanggapan ini disampaikan praktisi hukum Ahmad Fadhly Roza SH dan Erwin Asmadi SH serta penggiat anti korupsi Aliansi Sapu Bersih

Koruptor (ASBK), kepada KPK Pos secara terpisah di Medan, Jumat.

Kecaman itu disampaikan kepada KPK Pos menanggapi adanya surat perjanjian antara Thamrin - Rolel dengan seorang pengusaha di Tanjungbalai, saat pasangan itu (Thamrin-Rolel) ingin maju pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai 2010.

'Perjanjian haram' itu dilakukan • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Bupati Hidayat Batubara Didesak Mundur "Jelas tujuannya menjadi walikota hanya untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kemajuan masyarakat,"

» TAUFIK PANYABUNGAN – Kinerja Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hidayat Batubara SE dinilai tidak becus.

Selama menjadi bupati di kabupaten itu, Hidayat dituding arogan dan tidak memperdulikan nasib rakyat. Akibatnya, kini Madina semakin hancur.

Pemerhati sosial politik di Madina, Taupik mengakui, tindakan Hidayat saat ini benarbenar membuat masyarakat Madina gemas.

Sebagai bupati, Hidayat dinilai lamban dan tidak becus.

"Kini banyak persoalan yang melilit Madina. Semua ini dibiarkan Hidayat Batubara," ujar Taupik, putra asal desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing

Ahmad F Roza SH Praktisi Hukum

Erwin Asmadi SH Praktisi Hukum

Aksi demo menuntut Sumiran dicopot

Eks Napi Jadi Pejabat di Tanjungbalai

"Dalam hal ini aparat penegak hukum harus turun dan segera menindaklanjutinya sesuai diatur dalam UU No 11 Tahun 2004,"

• LANJUT KE HAL. 2

TANJUNGBALAI - Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 800/4329/SJ/tanggal 29 Oktober 2012 dengan tegas melarang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mengangkat pejabat yang pernah divonis bersalah (eks napi)dalam kasus korupsi terutama dalam jabatan struktural. Pemerintah Kota Tanjungbalai sampai kini tidak mematuhi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga banyak kalangan menilai Wali Kota Thamrin Munthe ‘kangkangi’ SE Mendagri tersebut.

Bahkan ironisnya, pejabat yang seharusnya menjawab terkait masalah itu, yakni Sekretaris Daerah Kota Erwin Syahrul Pane sebagai Ketua Badan Per-

timbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak mampu memberikan jawaban saat ditanya.

Tindakan mengangkangi SE Mendagri itu terbukti tidak dicopotnya pejabat eks narapidana (napi) kasus korupsi yang tetap dipertahankan jabatannya yaitu Sumiran yang saat ini masih menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (PPKAD).

Seperti diketahui, Sumiran merupakan terpidana kasus korupsi di PN Padang Sidempuan tahun 2004 saat • LANJUT KE HAL. 2

"Orang Pendek" Riau Adalah Orang Bunian?

MEDAN - Keberadaan "Orang Pendek" punya cerita tersendiri di berbagai daerah. Sama seperti kawasan lainnya, Riau juga punya kisah dan fakta menarik.

Menurut penelusuran ke sejumlah narasumber, keberadaan "Orang Pendek" di Riau memang diakui. Tapi, tak sedikit pula yang menyakininya sebagai mitos.

EDISI 245/ THN V

Seperti diungkapkan Ade, pekerja bangunan. Menurut pengakuannya, ia pernah melihat langsung "Orang Pendek" saat bekerja di kawasan hutan Zamrud, Kabupaten Siak, Riau.

"Kejadiannya sekitar tahun 2007. Waktu itu, saya diajak kawan bekerja membangun kantor Badan Otoritas Bersama (BOB)," kisahnya.

BOB merupakan perusahaan konsorsium PT Bumi Siak Pusako dan PT Pertamina Hulu yang mengeksplorasi kandungan minyak di kawasan Zamrud.

"Tempat kerja kami itu

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Warga suku Anak Dalam, Jambi berlokasi di dalam kawasan hutan. Setelah selesai kerja,

sekitar pukul 5 sore, kami pergi cari burung. Waktu

itulah, saya melihat orang pendek ini (di hutan). Mereka jumlahnya tiga orang," kata Ade. Saat itu, dia beserta keempat kawannya tidak berani mendekati "Orang Pendek" itu. "Kami terdiam, takut. Bola mata kami hanya melihat mereka melintas. Jalannya sangat cepat," kenang Ade. Dari sosok yang ia lihat, menurut Ade, ketiga orang pendek itu tingginya sekitar satu meter. "Mereka tidak memakai baju. Badannya dipenuhi bulu-bulu hitam," ujarnya.

• LANJUT KE HAL. 2

UNTUK memenuhi surat perjanjian "Haram" yang dibuat sebelum terpilih menjadi Wali Kota Tanjungbalai, Thamrin Munthe (setelah menjadi Wali Kota) melakukan penunjukan secara langsung pengerjaan sejumlah proyek di 'Kota Kerang' tersebut.

Nilai proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut terindikasi mencapai Rp9 miliar. Jumlah ini belum termasuk proyek Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan DAK di Dinas Pendidikan Tanjungbalai.

Menanggapi hal ini, praktisi hukum di Medan Irwandi Lubis SH mengatakan, penunjukan langsung itu menyalahi prosedur dan menyalahi aturan hukum tentang Kepres No.80 yang mengatur proyek tender barang dan jasa.

"Dengan adanya penun-

jukan langsung tersebut menandakan telah terjadi suap dan kongkalikong yang dilakukan Thamrin dan Rolel terhadap penunjukan proyek-proyek yang seharusnya ditenderkan," tegas Irwandi kepada KPK Pos di Medan, Jumat.

Untuk itu, Wandi meminta KPK agar turun langsung ke Tanjungbalai guna melakukan penyidikan dan penyadapan langsung. Karena patut diduga telah terjadi kongkalikong.

Terkait dengan perjanjian yang dibuat dihadapan akta notaris, Irwandi menjelaskan, bahwa perjanjian dengan akta notaris yang dilakukan Thamrin - Rolel tersebut jauh kualitasnya di bawah peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Apalagi • LANJUT KE HAL. 2

Perjanjian "Haram" Thamrin - Rolel ISI SURAT Perjanjian "Haram" Nomor : 1019/L/ SI/XI/2010 tanggal 19 November 2010, di antaranya sbb: Bahwa pihak pertama dalam hal ini Haji Zulkifli Batubara dan pihak kedua Thamrin Munthe dan Rolel Harahap, telah sepakat membuat suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Pasal 1; Bahwa pihak pertama berjanji kepada pihak kedua akan membantu pihak kedua dalam pelaksanaan pilkada Kota Tanjungbalai untuk Tahun 2010, baik secara moral maupun material.

Pasal 2; Bahwa apabila pihak kedua memenangkan pilkada Kota Tanjungbalai tahun 2010 ini, maka pihak kedua berjanji memberikan kontribusi kepada pihak pertama, yaitu : 1. Pihak kedua berjanji membantu pihak pertama

dalam segala urusan yang berkaitan dengan pemerintah Kota Tanjungbalai.

2. Pihak kedua berjanji membantu keluarga H. Zulkifli Batubara untuk dijadikan sebagai pengawas pada perusahaan daerah Air minum Tirta Kualo di Kota Tanjungbalai selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat sebagai pengawas, pegawai PAM Tirta Kualo dan Atau pegawai honor.

3. Pihak kedua berjanji membantu keluarga H. Zulkifli Batubara untuk dimasukkan ke Pemerintahan Kota Tanjungbalai sebagai pegawai negeri sipil dan/ atau pegawai honor.

4. Pihak kedua berjanji kepada keluarga H. Zulkifli Batubara untuk mendukung sepenuhnya apabila keluarga H.Zulkifli Batubara mencalonkan diri sebagai Ketua Kadin • LANJUT KE HAL. 2

Kini KPK Coba Dipreteli dari Dalam

» ABRAHAM SAMAD JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bahaya, sebab ada upaya keras dan sistematis untuk membungkam dan mengerdilkan lembaga itu.

Setelah berbagai upaya dari luar berhasil digagalkan, kini skenario pembungkaman KPK dilakukan dari dalam?

Rekayasa skandal Sprindik (surat perintah penyidikan) KPK untuk Anas Urbaningrum yang disebar ke publik antara lain oleh orang Istana, awal Februari lalu, merupakan bagian dari skenario licik untuk merusak KPK dari dalam, dengan sasaran menyingkirkan Abraham Samad.

Tidak ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan bahwa skandal beredarnya sprindik KPK aspal itu akan diarahkan untuk menembus jantung KPK: menyingrkirkan Ab-

raham Samad. Sebab meskipun secara organisasi keputusan KPK kolektif kolegial, tapi unsur Abraham Samad menjadi kunci keberanian KPK membidik korupsi di pusat kekuasaan.

Selain meningkatkan status skandal rekayasa bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun, Samad juga memainkan peran sangat penting dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh sentral di Partai Demokrat binaan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI. Ada upaya untuk menghentikan Abraham Samad untuk membongkar kasus-kasus besar.

Misalnya dalam kasus Century, Abraham Samad begitu progresif. Abraham • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

SAMBUNGAN

EKS NAPI JADI PEJABAT DI TANJUNGBALAI • DARI HALAMAN. 1

menjabat Kepala Bagian Keuangan Pemkab Mandailing Natal dan Edi Surya yang menjabat jabatan eselon III sebagai Kepala Bidang Pertamanan di Dinas Tata Kota dan Pertamanan.

Edi Surya merupakan terpidana korupsi di PN Tanjungbalai dalam kasus pengadaan kapal bantuan untuk nelayan APBD Tanjungbalai TA 2006.

Bila disimak secara seksama isi surat edaran (SE) Mendagri itu, bagi pejabat yang sudah terlanjur diangkat agar segera dicopot, karena surat edaran Mendagri tersebut berlaku surut. Tetapi ternyata, surat edaran yang telah disosialisasikan oleh Mendagri kepada seluruh pemprov, pemkab dan pemko sampai kini masih dilanggar oleh Thamrin Munthe. Hal ini terbukti dengan tidak dicopotnya kedua pejabat eks napi korupsi itu.

Diduga pelanggaran terhadap SE Mendagri itu 'ter-

paksa' dilakukan Thamrin karena terikat perjanjian dengan seorang pengusaha setempat bernama Zulkifli Batubara. Perjanjian yang dibuat sebagai imbalan atas bantuan dana kampanye Thamrin - Rolel pada Pilkada tahun 2010 lalu yang diberikan sang pengusaha sebesar Rp3 miliar.

Hasil penelusuran di lapangan, kedua pejabat itu ditengarai merupakan pejabat rekomendasi sang pengusaha sehingga Thamrin kukuh mempertahankan keduanya meski cacat hukum karena melanggar SE Mendagri tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai yang juga merupakan Ketua Baperjakat Erwin Syahrul Pane yang coba dikonfirmasi tentang hal itu seusai menghadiri acara Sosialisasi Peraturan KPU Nomor:07 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota Legislatif di Aula KPU Kota Tanjungbalai, Rabu (27/3) malam lalu, enggan berkomentar.(HER)

PERJANJIAN TIDAK BOLEH MELAWAN HUKUM..............................

• DARI HALAMAN. 1

perjanjian itu tidak boleh melawan hukum. Sementara perjanjian yang dilakukan Thamrin dan Rolel jelas-jelas perjanjian itu telah melawan hukum.

Perjanjian yang dilakukan Thamrin dan Rolel kepada salah satu pengusaha itu bisa diba-

talkan. Dengan mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan karena perjanjian itu telah mengangkangi dan melanggar undang-undang.

Untuk itu, Wandi menginginkan agar proyek-proyek yang dijalankan benar-benar dilakukan secara transparan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sekarang. (VIN)

KINI KPK COBA DIPRETELI DARI DALAM.....................................................

• DARI HALAMAN. 1

telah menegaskan menemukan adanya tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Centurry sebagai bank gagal dan sistemik.

Berbagai kalangan menilai, tatkala Komite Etik (KE) memeriksa kasus sprindik yang aspal itu, ada kesan hal itu akan dihujamkan ke dada Abraham Samad. “Sebab dari 5 anggota KE, dua tidak steril dari kasus Century, dua lagi tidak steril dari kekuasaan Istana, dan hanya satu yang betul-betul netral,” kata Ir Abdulrachim, mantan demonstran ITB 77/78 dan Adhie Massardi, mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur. Patut diduga ada upaya sistematis untuk meleng-

serkan Abraham Samad dari jabatan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui isu bocornya surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum.

"Ada upaya yang sistemik dan terstruktur ingin menyingkirkan Abraham Samad. Saya menangkap kasus itu ingin diarahkan dengan pelengseran Abraham Samad," kata Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani .

Kini publik sadar dan tahu, tanpa Abraham Samad, nasib KPK bisa tamat. KPK bisa akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Atau KPK berubah menjadi kucing, yang hanya bisa menakut-nakuti tikus kampung yang kecil. Padahal koruptor di negeri ini dari jenis beruang dengan kaki dan tangan bercakar kuat dan tajam. (IC/BBS)

ANCAMAN HUKUM ACARA BAGI KPK...........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Bukan kali ini saja ada undang-undang yang mencoba membatasi penyadapan oleh KPK. Lima tahun lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lolos dengan salah satu pasal--Pasal 34 ayat 1-menyebutkan soal penyadapan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal inilah yang kemudian digunakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat peraturan mengenai penyadapan, termasuk oleh KPK. Untunglah, pasal bermasalah itu digugat ke Mahkamah Konstitusi, diterima, dan dinyatakan tidak berlaku.

Memang ada argumen bahwa rancangan KUHAP itu tak perlu dicemaskan bakal melumpuhkan kewenangan KPK menyadap. Argumennya adalah, Undang-Undang KPK bersifat khusus, lex specialis.

Karena sifatnya ini, ia tidak terkena ketentuan dalam KUHAP yang bersifat umum, lex generalis. Hal ini dikenal sebagai asas lex specialis derogat legi generalis, yakni undang-undang yang bersifat khusus menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum. Karena UndangUndang KPK dibuat khusus untuk kasus korupsi, ia dianggap lex specialis.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Namun argumen itu juga bergantung pada interpretasi penyidik, penuntut, dan hakim. Dalam kasus sengketa pemberitaan, misalnya, meski sudah ada Undang-Undang tentang Pers yang bersifat lex specialis, beberapa kali digunakan ketentuan pidana umum. Dalam hal UndangUndang KPK, peluang penafsiran seperti itu makin terbuka karena masih ada lubang dalam pasal 12. Pasal yang mengatur masalah penyadapan ini ternyata tidak dibekali ketentuan terperinci mengenai tata cara dan prosedur penyadapan.

Lubang ini bisa dijadikan dalih bahwa masalah penyadapan dalam Undang-Undang KPK pun harus mengikuti ketentuan KUHAP yang bersifat umum.

Peluang bermain-main penafsiran hukum itulah yang harus dicegah. Yang bisa dilakukan adalah menambahkan pasal pengecualian dalam ketentuan KUHAP mengenai penyadapan. Harus ditegaskan bahwa pasal itu tidak berlaku bagi tugas penyadapan oleh KPK. Kalaupun tidak dimasukkan dalam salah satu pasal, pengecualian tersebut minimal dicantumkan dalam penjelasan. Tujuan pencantuman pasal itu adalah menutup peluang sekecil apa pun bagi mereka yang ingin mengusik kewenangan KPK menyadap. (***)

Pemkab Nias Peringati 8 Tahun Gempa Tektonik NIAS - Peristiwa gempa bumi tektonik yang meluluhlantakan Kepulauan Nias, 28 Maret 2005 meninggalkan kesedihan yang amat mendalam kepada keluarga korban.

Ratusan nyawa melayang, ekonomi menjadi lumpuh, rumah-rumah penduduk dan

fasilitas milik pemerintah serta harta benda lainnya hancur. Dan wajar kita peringati peristiwa tersebut setiap tahun.

Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli dalam peringatan 8 tahun gempa bumi di bumi Kepulauan Nias.

Menurut bupati, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk wujud dari rasa syukur atas pertolongan Tuhan kepada kita masing-masing.

Selanjutnya, peristiwa

gempa bumi, 28 Maret 2005 telah menporak-porandakan Pulau Nias. Kejadian ini mendapat perhatian dunia, sehingga misi kemanusiaan dari berbagai negara turun tangan memberikan berbagai bantuan untuk meringankan beban keluarga korban yang ditinggalkan seperti bantuan pangan, sandang.

Bahkan rekonstruksi rumah warga, jembatan, pembangunan jalan, rumah ibadah, rumah sakit umum, diperbaiki.

Pada kesempatan itu, Bupati Nias melaporkan bahwa secara geografis negara Indonesia merupakan daerah yang dikategorikan rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Nias merupakan daerah yang rawan bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami, dan tanah longsor, kekeringan.

"Sehingga selalu saja memberikan dampak kejutan

yang menimbulkan banyak kerugian baik jiwa maupun harta benda, apalagi tingkat kewaspadaan dan kesiapan baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam mengahadapi ancaman bahaya ini dinilai relatif masih rendah," katanya.

Menurutnya, upaya untuk mewujudkan pengurangan resiko bencana yang salah satunya adalah sosialisasi dan penyebarluasan informasi.

(YAGI)

THAMRIN - ROLEL MELANGGAR HUKUM.............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Thamrin - Rolel dengan seorang pengusaha Tanjungbalai yakni H Zulkifli Batubara dihadapan Notaris dengan Nomor: 919/W/SI/VIII /2010 tgl 9 Agustus 2010 dan Nomor: 1019/L/SI/XI/2010, tertanggal 19 November 2010. (baca isi perjanjian selengkapnya).

Praktisi Hukum Ahmad Fadhly Roza SH mengatakan, perbuatan walikota dan wakil walikota Tanjungbalai ini sudah merugikan negara. Sebelum terpilih sudah berencana untuk merugikan negara. "Jelas tujuannya untuk menjadi walikota hanya untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk kemajuan masyarakat," tegasnya.

Dikatakannya, perjanjian (kontrak politik) yang dibuat walikota dan notaris jelas melanggar hukum. Mengapa notaris mau membuat perjanjian yang melanggar hu-

kum..? Seharusnya notaris memberikan penjelasan kepada kliennya bahwa kontrak politik yang dibuat jelas melanggar hukum.

"Silahkan melakukan kontrak politik tapi untuk kemajuan masyarakat bukan kontrak politik yang justru mencederai keadilan masyarakat," ujar Fadhly.

Dengan adanya temuan ini, Fadhly menyarankan walikota dan wakilnya segera mundur karena tidak pantas menjadi pemimpin yang tujuannya hanya untuk mementingkan diri sendiri.

Fadhly juga meminta kepada kejaksaan dan KPK agar segera menindaklanjuti perkara ini.

"Begitu juga halnya kepada masyarakat untuk lebih proaktif melaporkan setiap persoalan yang timbul di Tanjungbalai, khususnya kasus korupsi yang dilakukan pejabat di daerah itu," pungkasnya.

Ditempat terpisah, prak-

tisi hukum kondang di Kota Medan, Erwin Asmadi SH, menyebutkan, harus dilihat dari bentuk perjanjiannya.

Biasanya, kata Erwin perjanjian yang dibuat akan terkait pada Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya syaratsyarat perjanjian dikatakan sah menurut hukum jika dalam perjanjian adanya kecakapan, kesepakatan, suatu sebab yang halal dan suatu hal tertentu. Dan dalam ketentuan pasal tersebut perjanjian yang ditentukan tersebut harus diperhatikan untuk kepentingan siapa.

Jika perjanjian (kontrak politik) yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, jelas ini sudah melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Junto UU No.21 Tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi yang isinya, pejabat tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang tentang pengadaan barang dan jasa.

Dikatakan, proyek senilai

miliaran rupiah secara prosedural haruslah melalui proses tender. Jika tidak dilakukan tender berarti pejabat yang terlibat wajib dipertanyakan.

"Dalam hal ini aparat penegak hukum harus turun dan segera menindaklanjutinya yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2004," sebutnya.

Perkara ini, tegas Erwin Asmadi SH, sudah bisa dikatakan perkara besar. Karenanya, perlu keseriusan aparat penegak hukum khususnya KPK untuk mengungkapnya dan menyeret siapapun yang terlibat sehingga tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Senada dengan Fadhly dan Erwin, Aliansi Sapu Bersih Koruptor (ASBK) Medan, juga mengecam tindakan Thamrin dan Rolel yang telah membuat 'perjanjian haram' tersebut.

Rudy S selaku Ketua ASBK dengan tegas menyatakan, apa yang dilakukan Thamrin dan Rolel saat ingin

maju pada Pemilukada lalu, merupakan suatu penghianatan terhadap Rakyat Indonesia, dan ini adalah satu bukti bahwa Korupsi sudah sedemikian sistematik dan terstruktur juga terencana.

Sekarang ini, demikian Rudi, tiada pilihan lagi putraputri bangsa ini harus melakukan Revolusi atau tetap mengemis dan menjual kehormatan demi sesuap nasi untuk pertahankan hidup, sebab kehidupan dan pekerjaan yang layak hanya milik keluarga pejabat dan pengikutnya.

"Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai adalah Koruptor. Dan Koruptor harus dihukum mati karena telah membawa Bangsa ini terpuruk dan hancur. Banyaknya hak-hak Rakyat yang telah mereka rampas demi kepentingan dan kekayaan mereka telah mengingatkan kita pada masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa luar kepada kita," pungkasnya.

(FER/RUD)

PERJANJIAN "HARAM" THAMRIN - ROLEL ..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Kota Tanjungbalai.

5. Pihak kedua berjanji membantu dan mendukung dengan mencalonkan nomor urut 1 (satu) keluarga H.Zulkifli Batubara dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Tanjungbalai untuk kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur.

6. Pihak kedua berjanji akan melibatkan pihak pertama sebagai penasehat dalam pengambilan keputusan

yang bertujuan untuk memajukan Kota Tanjungbalai.

7. Pihak kedua berjanji siap memberikan pekerjaan dan/atau Proyek kepada keluarga H.Zulkifli Batubara dan/atau anaknya senilai minimal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap tahunnya, selama pihak kedua sebagai walikota dan wakil walikota Tanjungbalai dengan ketentuan Fee tidak dipungut lagi.

Pasal 3; Surat perjanjian ini berlaku apabila pihak kedua benar memenangkan

pilkada Kota Tanjungbalai untuk periode 5 (lima) tahun dan termasuk juga kepada penggantinya.

Pasal 4; Apabila pihak kedua benar telah memenangkan pilkada Kota Tanjungbalai tahun 2010 dan sah diangkat sebagai walikota dan wakil walikota Tanjungbalai periode 5 (lima) tahun kedepan, ternyata pihak kedua tidak melaksanakan isi seluruh pasal dan point dalam surat perjanjian ini, maka pihak kedua harus dan wajib untuk mengganti se-

cara materi sebesar Rp5.000.

000.000 (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika.

Pasal 5; Pihak kedua akan menghibahkan sebesar 1 % (satu) persen untuk diberikan kepada H.Zulkifli Batubara selaku penasehat partai Golkar Kota Tanjungbalai dalam setiap pelaksanaan tender proyek diseluruh dinas yang menyelenggarakan se Kota Tanjungbalai dengan ketentuan bahwa apabila dalam pelaksanaan tersebut tidak melaksanakan transfaransi (kejujuran), maka pi-

hak kedua didenda sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

Demikian surat perjanjian ini kami perbuat. Surat perjanjian ini ditandatangani di atas materi 6.000 oleh Pihak Pertama H Zulkifli Batubara dan Pihak Kedua Thamrin Munthe (Calon Wali Kota Tanjungbalai) dan Rolel Harahap (Calon Wakil Wali Kota Tanjungbalai). Surat penjanjian ini juga ditandatangani empat orang saksi.

(TIM)

BUPATI HIDAYAT BATUBARA DIDESAK MUNDUR .............................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Natal.

Taupik mendesak agar Hidayat Batubara sebaiknya mundur dari jabatannya.

Selain tidak mampu membangun Madina lebih baik, gaya kepemimpinan Hidayat juga sangat menjengkelkan masyarakat. "Hidayat tak pantas jadi bupati. Sewajarnya yang layak jadi bupati

Madina adalah Dahlan Hasan Nasution. Dengan alasan, Dahlan Nasution sangat dekat dengan masyarakat," ujar Taupik lagi.

Menurut Taupik, selama setahun terakhir ini, kehidupan rakyat di Kabupaten Madina semakin menderita. Rakyat justru terus - menerus disuguhi kebejatan moral para politisi, hukum yang terbelit, pendidikan yang mahal, kesenjangan

hidup antar warga ke pemerintahan yang semakin tinggi.

Bahkan, begitu gampangnya berbagai kekayaan alam Madina dikelola asing tanpa memberikan kemakmuran bagi anak cucu kita nanti. "Ini semua terjadi selama kepemimpinan Hidayat di Kabupaten Madina," tegas Taupik.

Apa yang terjadi di Madina saat ini, demikian Taupik, mendorong rasa ketak-

sabaran rakyat untuk perubahan. Bila memang HB (Hidayat Batubara) tak bisa diharapkan dalam mengatasi karut - marut Kabupaten Madina, maka sebaiknya dia (HB) legowo dan mengundurkan diri dengan hormat.

Bukan tidak mungkin, kesabaran rakyat akan hilang dan rakyat akan menurunkan paksa HB. Dikatakan, beberapa hal

yang mungkin masih bisa diperbaiki apabila Dahlan Hasan Nasution (DHN) diangkat sebagai pemimpin Kabupaten Mandailing Natal.

Dikatakan, berulangkali masyarakat Madina menyampaikan usulan, namun tidak ditanggapi. Saran rakyat dianggap angin lalu, karena HB tidak punya niat baik membangun Madina.

(TH)

"ORANG PENDEK" RIAU ADALAH ORANG BUNIAN?........................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Dan, kaki mereka memang terbalik. "Jari kakinya menghadap ke belakang. Itu yang membuat kami takut dan bergeming," tukas Ade. Penelitian 1998 Juru Bicara WWF Riau, Syamsidar menyebutkan, bahwa cerita "Orang Pendek" ini pernah juga jadi pembicaraan kalangan masyarakat di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, yang juga disebut Bukit Tigapulah.

Taman Nasional ini terletak di provinsi Riau dan Jambi.

Taman seluas 143.143 hektar ini terdiri dari hutan hujan tropis, dan terkenal sebagai tempat terakhir spesies te-

rancam, seperti orangutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Sumatera, tapir Asia, beruang madu dan berbagai spesies burung yang terancam.

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh juga merupakan tempat tinggal bagi Orang Rimba dan Talang Mamak.

"Karena cerita ini pernah mencuat, pada tahun 1998, ada salah seorang peneliti datang untuk meneliti keberadaan orang pendek ini," papar Syamsidar, seperti dikutip VIVAnews.

Hanya saja, hasil penelitian tersebut tidak dipublikasikan karena peneliti gagal menemukannya.

Kisah lain menyebutkan, di

Riau "Orang Pendek" kerap dikaitkan dengan Orang Bunian. Namun, keberadaan Orang Bunian ini lebih kepada hal-hal mistis. Penasaran?

Bermula di dekat dusun Bagan Benio, Desa Tasik serai, Kecamatan Pinggir, Bengkalis, ada sebuah kawasan yang dinamakan Kampung Bunian.

Syahril (59) mengaku, memiliki banyak saudara di Bagan Benio. Nah, warga di dusun ini dulunya banyak berasal dari Kampung Bunian.

"Jadi, mereka bercerita pada saya, di Kampung Bunian, banyak lelaki remaja yang dilaporkan hilang. Konon katanya, mereka berkeluarga dengan Orang Bunian. Sete-

lah itu mereka hilang, dan tak pernah terlihat lagi," cerita Syahril.

Karena itu, lama-lama kelamaan warga resah dan sedikit demi sedikit berpindah ke Bagan Benio.

Sekarang Kampung Bunian itu, yang juga dikenal dengan Kampung Alai, menjadi kawasan hutan. "Kawasan hutannya berbeda dengan kawasan hutan lain. Lebih seram," ungkapnya.

Syahril menyebutkan, mengutip cerita mertuanya, ia pernah melihat Orang Bunian itu. "Kalau kita masuk ke hutan dengan niat tak baik, Orang Bunian itu akan sering menampakkan diri. Memberi petanda bahwa mereka ma-

rah," ujar Syahril.

"Termasuk juga kalau orang mandi telanjang di Sungai.

Orang Bunian akan menampakkan sosoknya," papar dia.

Menurut cerita mertuanya, lanjut Syahril, Orang Bunian tidak jauh berbeda bentuknya dengan manusia biasa.

"Hanya saja, mereka itu seketika bisa menghilang. Ini kadang yang membuat kita yang manusia biasa takut.

Karena mengira mereka hantu," ungkapnya.

Apakah "Orang Pendek" Riau memiliki kaitan dengan Orang Bunian? Meski secara perawakan berbeda, belum ada yang bisa memastikannya sampai saat ini.

(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

KORUPSI

KPK : Korupsi Hambalang Tidak Dipetieskan JAKARTA - Setelah menetapkan mantan Manpora Andi Alfian Mallarangeng serta mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, tiba-tiba Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) pindah ke lain korupsi.

Kasus Hambalang seolah-olah dipetieskan, tidak pernah disentuh lagi oleh lembaga antikorupsi ini.

Terbukti, kedua tersangka yang juga publik figur, hingga kini belum diperiksa bahkan dijebloskan ke penjara. Ada apa ini?

"Nggak ada apa-apa.

Penyidikan kasus korupsi Hambalang tetap berjalan, tidak dipetieskan. Terbukti, setiap hari, pemeriksaan terkait dua kasus tersebut terus dilakukan penyidik KPK. Jadi tidak benar jika dikatakan penyidikan dua kasus terkait Hambalang tidak berjalan," tegas juru bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dilanjutkan, KPK tetap fokus menangani kasus

Hambalang. Bahkan belum diperiksanya tersangka Andi Alfian Mallarangeng dan Anas Urbaningrum merupakan strategi penyidikan.

Dalam jadwal pemeriksaan KPK, pada Kamis pekan lalu tertulis terkait kasus dugaan korupsi Hambalang dengan tersangka Andi Alfian Mallarangeng dan Deddy Kusdinar dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi Purwadi Hendro Pratomo, Project Manager PT Adhi-Wika KSO. KPK menetapkan Andi Alfian Mallarangeng dan deddy Kusdinar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan proyek Hambalang sebesar Rp 2,5 triliun. Terhadap Andi dan Deddy diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga, menyebabkan kerugian negara.

Sedangkan, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang. Dan dijadwalkan pemeriksaan terhadap Wasith Suidy sebagai saksi untuk Anas Urbaningrum.

(ENDY)

KPK Temukan Bukti Penyuapan Wakil Ketua PN Bandung JAKARTA - Kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, terus berkembang. Perkembangan terbaru penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti penting. Bukti itu ditemukan saat penyidik Tim KPK menggeladah ruang kerja hakim Setyadi di PN Bandung, Senin malam.

Tim KPK menemukan uang ratusan juta rupiah bentuk dolar AS dan rupiah dalam yang dibungkus di beberapa amplop. Uang itu ada yang berada di dalam tas kulit berwarna cokelat dan ada yang dibungkus amplop cokelat besar, di dalam tas ditemukan amplop-amplop berisi uang dengan pecahan rupiah dan dolar AS. Rinciannya, amplop berisi uang Rp 279 juta, amplop berisi Rp 14 juta, amplop dengan jumlah Rp 15 juta, amplop dengan isi Rp 5 juta, amplop berisi Rp 6 juta, serta amplop uang berjumlah 5000 dolar AS dalam pecahan 100 dolar AS. "Amplop tersebut ada yang ada tulisannya dan ada yang tidak. Dan penemuan ini ada bukti-bukti kuat untuk pengembangan kasus (khususnya terhadap oknum yang belum ditetapkan sebagai tersangka)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di kantor KPK Jakarta, Rabu pekan lalu.

Mengenai asal usul uang itu, Johan menyatakan tim KPK melakukan masih penelusuran. KPK juga menemukan buku tabungan milik Setyabudi, sejumlah dokumen yang diantaranya berisi fotocopy keterangan salah seorang saksi kasus Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung dibawah sumpah, dan sebuah kwitansi pembayaran senilai Rp50 juta.

Tim KPK tak hanya menggeledah ruang hakim Setyabudi. Penggeledahan juga dilakukan pada enam tempat lain. Yaitu ruang kerja Ketua dan Panitera PN Bandung, rumah tersangka Herry Nurhayat, ruang kerja Herry selaku Kepala DPKAD Kota Bandung, ruang kerja Pupung, serta ruang kerja Walikota Bandung.

Dari ruang kerja Ketua PN Bandung, menurut Johan, tidak ditemukan sesuatu yang signifikan. Sementara, dari ruang kerja Herry, Pupung (staf Herry), dan Walikota Bandung Dada Rosada, penyidik menyita beberapa map berisi dokumen yang diduga terkait tiga tersangka, Herry, Asep Triana (AT), dan Toto Hutagalung (HT).

Hingga kini, penyidik

masih berupaya memanggil TotoHutagalung. Tersangka ini belum diketahui keberadaannya dan KPK yakin dia memiliki peran cukup penting dalam perkara suap ini.

Toto diduga menyuruh Asep memberikan uang Rp150 juta kepada Setyabudi. Saat pemberian uang, Asep terjaring operasi tangkap tangan KPK. Johan menyatakan, pemberian uang Rp 150 juta berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Bansos Pemkot Bandung tahun 2012 yang ditangani Setyabudi.

Selain menemukan uang Rp 150 juta, KPK menemukan lagi uang Rp 350 juta dalam mobil Asep. Penyidik tengah menelusuri untuk siapa uang Rp 350 juta itu akan diberikan.

Kemudian, untuk mendalami peran keempat tersangka, penyidik akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk Dada Rosada. Walikota Bandung ini dianggap mengetahui, melihat, atau mendengar sesuatu yang berhubungan dengan perkara. Agar Dada tidak berpergian ke luar neger, KPK mengajukan pencegahan sejak 22 Maret 2013.

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh berjanji akan mengusut jika ditemukan bukti adanya keterlibatan hakim lain dalam kasus suap tersebut.

"Kami memang mencurigai ada keterlibatan anggota hakim lain dalam kasus itu. Indikasinya dibuktikan dengan temuan uang sebesar Rp 350 juta di mobil, kemungkinan (uang itu) akan dibagikan kepada anggota-anggota majelis.

Lagipula putusan dibuat majelis, jadi kemungkinan tidak hanya Setyabudi yang terima suap," jelasnya.

Karena itu, pihaknya akan mengusut atau setidaknya mendorong KPK untuk periksa hakim anggota yang lain. "Tapi itu kami serahkan sepenuhnya ke KPK agar pengusutannya lancar," sambungnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang tersangka. Hakim Setyabudi sebagai penerima suap, tiga tersangka lainnya Herry, Asep, dan Toto. Setyabudi sudah mendekam di Rumah Tahanan KPK cabang Denpom Jaya, Manggarai, Jakarta Selatan. Asep dan Herry ditahan di Rumah Tahanan Klas I Cipinang cabang KPK. Untuk Totok belum ditahan lantaran pada saat OTT penyidik menduga Totok melarikan diri dan saat ini keberadaannya masih buron. (ENDY)

NASIONAL

Ketua KPK Mengaku Mau Dikudeta JAKARTA - Secara mengejutkan Ketua KPK Abraham Samad berteriak lantang.

Teriakan itu berkaitan dengan tudingan adanya upaya untuk melakukan kudeta terhadap dirinya.

"Sebab selama saya menjabat sebagai Ketua KPK, memang selalu berbicara lantang terkait pemberantasan korupsi besar, tanpa pandang bulu. Sehingga banyak yang tak suka terhadap saya," papar Abraham dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Selain itu, lanjut Abraham, adanya tudingan bahwa pelaku yang membocorkan surat perintah penyidikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum adalah salah satu unsur pimpinan KPK. Menurutnya, kasus kebocoran yang berujung pada ditetapkanya Anas sebagai tersangka adalah sebuah upaya rekayasa yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, yang dengan sengaja mengarahkan pelaku pembocor sprindik itu kepada dirinya.

“Kebocoran sprindik adalah skenario untuk menjatuhkan dan membungkam saya dari KPK,” tambahnya.

Sarifudin Sudding, anggota Komisi III DPR menilai pernyataan Abraham Samad bahwa dirinya mau dikudeta dari pimpinan KPK lewat kasus bocornya sprindik diyakini benar. "Samad pasti merasakan adanya goyangan tersebut sebelum menyampaikan ke publik. Saya kira

beliau tidak akan menyampaikan ketika tidak merasakan hal seperti itu," ungkap Sarifuddin di Jakarta pada Jumat pekan lalu.

Diakuinya, masih ada pihak-pihak yang belum menerima keberadaan Abaraham Samad sebagai ketua KPK. Bahkan KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad, berhasil mengungkap kasus-kasus besar. "Boleh jadi. Karena pada masa Abraham Samad, kasus Century sudah dinaikkan dari lidik ke sidik. Walaupun masih di tahap deputi (Bank Indonesia).

Tapi saya kira akan mengarah kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan DPR dalam Paripurna," urainya.

Bahkan, untuk pertama kali, menteri aktif dijadikan sebagai tersangka. Begitu juga top pimpinan di partai penguasa, ditetapkan sebagai tersangka. Partai lain juga kena, seperi Presiden PKS. "Banyak pihak tidak merasa nyaman di bawah kepemipinan Abraham Samad.

Maka akan mencari-cari celah untuk melemahkan dia," tutur Ketua DPP Partai Hanura ini.

Jurubicara KPK Johan Budi menegaskan upaya kudeta itu tak ada.

"Sebagai staf KPK, saya prihatin dengan kondisi seperti ini. Sebagian besar pegawai KPK pasti juga prihatin dengan kondisi ini," kata Johan Budi dalam jumpa pers di kantornya.

Menurut Johan, isu kudeta yang menyeruak di balik beredarnya surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum

sebagai tersangka Hambalang juga menjadi kekhawatiran sebagian besar pegawai dan staf di KPK. "Coba kalau ada yang mau mewawancarai pegawai, pasti akan sama seperti saya: prihatin," kata Johan Johan menengarai isu kudeta sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin KPK hancur. "Yang suka KPK digonjang-ganjing hanya koruptor," tutupnya.

Dia mengatakan, perbedaan pendapat adalah hal biasa, termasuk dalam eskpose perkara kasus korupsi.

Karenanya Johan justru meminta persoalan isu kudeta itu ditanyakan langsung ke Abraham Samad.

“Tolong jangan dikonfirmasi ke yang bersangkutan soal kudeta mengkudeta,” kata Johan.

Mendukung Upaya KPK Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Abraham Samad. Memang berbagai upaya mengerdilkan peran KPK agar pemberantasan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, terus dilakukan "Tak bisa dipungkiri upaya keras dan sistematis untuk membungkam dan mengerdilkan KPK terus gencar. Setelah berbagai upaya dari luar berhasil digagalkan, kini skenario pembungkaman KPK dilakukan dari dalam," paparnya dalam keterangan pers.

Rekayasa skandal sprindik (surat perintah penyidikan) KPK untuk Anas Urba-

Abraham Samad ningrum yang diserbar ke publik antara lain oleh orang Istana, awal Februari lalu, merupakan bagian dari skenario licik itu, tandasnya.

"Tidak ada keraguan sedikitpun bagi saya untuk menyatakan skandal beredarnya sprindik KPK aspal itu akan diarahkan untuk menembus jantung KPK: Abraham Samad. Sebab meskipun secara organisasi keputusan KPK kolektif kolegial, tapi unsur Abraham Samad menjadi kunci keberanian KPK membidik korupsi di pusat kekuasaan," ucapnya.

Selain meningkatkan status skandal rekayasa bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun, Samad juga memainkan peran sangat penting dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan tokoh-to-

koh sentral di Partai Demokrat binaan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI. "Saya percaya, oleh Komite Etik (KE) yang memeriksa kasus ini, sprindik aspal KPK itu akan dihunjamkan ke dada Samad. Sebab dari 5 anggota KE, dua tidak steril dari kasus Century, dua lagi tidak steril dari kekuasaan Istana, dan hanya satu yang betul-betul netral," katanya.

Padahal kita tahu, tanpa Samad, nasib KPK bisa tamat. Karena akan kehilangan trust masyarakat. Atau KPK berubah menjadi kucing, yang hanya bisa menakutnakuti tikus kampung yang kecil. Padahal koruptor di negeri ini dari jenis beruang dengan kaki dan tangan bercakar kuat dan tajam, tambahnya. (ENDY)

Laporkan Money Politik Dalam KLB Partai Demokrat JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Bali pada 30-31 Maret 2013, dikhawatirkan terjadi lagi praktek money politik seperti pada Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) menyarankan jika masyarakat, terutama peserta KLB memiliki informasi terkait adanya praktek money hendaknya segera dilaporkan KPK. "Kalau ada masyarakat yang punya informasi mengenai gratifikasi dan penggunaan uang negara untuk penyelenggara negara dalam KLB partai, ya silahkan dilaporkan ke KPK ," kata juru bicara KPK Johan Budi di kantor KPK Jakarta, Kamis pekan lalu.

KPK, lanjut Johan, tidak akan tinggal diam, jika ternyata ada indikasi money politik yang dilakukan atau dinikmati penyelenggara negera saat kegiatan partai politik berlangsung. "Jadi kalau ada uang negara digunakan oleh penyelenggara negara dalam acara partai, kami akan mengusutnya," tegasnya serius.

Dijelaskan, KPK memang tidak akan ikut campur mengawasi jalannya KLB Partai Demokrat, karena masalah itu adalah domain politik. Namun demikian, KLB hendaknya harus bebas dari praktik money politics.

Praktek money politik sempat merebak pada Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Praktek itu sudah menjebloskan beberapa petinggi Demokrat. Mereka dijebloskan KPK ke penjara karena dinilai menggunakan uang negara.

Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat juga Yulianis, bekas anak buah Muhammad Nazaruddin di Grup Permai, pernah memberi kesaksian membawa uang Rp 30 miliar dan 5 juta Dolar AS ke Kongres Partai Demokrat di Bandung. Uang itu dibawa dari Jakarta ke Bandung

Edi Baskoro Yudhoyono dengan menggunakan mobil boks, CRV, X-Trail, Fortuner, dan dikawal mobil polisi.

Uang itu disimpan di Hotel Aston. Beberapa pemilik suara dari beberapa DPC Demokrat pun mendapat jatah.

Di antara meraka ada yang mendapatkan 5.000 sampai dengan Rp 10.000 dolar AS. Uang itu diserahkan dengan menggunakan amplop.

Yulianis, juga menguatkan dan menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Ibas menerima aliran dana di Kongres Demokrat. Kata Yulianis, dalam persidangan kasus korupsi pengadaan laboratorium Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (Kamis dua pekan lalu) Edhie Baskoro menerima 200 ribu dolar AS. Tapi, pernyataan itu dibantah Ibas, panggilan akrab

Edhie Baskoro yang kini menjabat Sekjen Partai Demokrat. Bahkan melaporkan Yulianis ke Polda Metro Jaya.

Jangan Istimewakan Ibas Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mendesak Kepolisian Daerah Metro Jaya hendaknya tidak mengistimewakan laporan Ibas terkait tuduhan finah dan pencemaran nama baik yang dilakukan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis. "Polda Metro Jaya seharusnya menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Donal di Jakarta, Selasa minggu lalu.

Donal menyinggung surat edaran Bareskrim Polri bahwa jika ada kasus dugaan korupsi dan laporan pencemaran nama baik yang melibatkan para pihak yang sama, polisi harus menda-

hulukan penanganan kasus korupsinya. Aturan itu seharusnya menjadi pedoman penyidik Polda Metro Jaya.

Selain masih berproses di KPK, tambah dia, Kepolisian perlu melihat status Yulianis yang dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai saksi, seharusnya tidak bisa dilaporkan, apalagi diproses hukum. "Biarkan saja berproses di KPK benar atau tidak keterangan Yulianis. Sekarang kan sedang berproses, tidak boleh Yulianis dibungkam," tegasnya.

Jika penyelidikan tetap berjalan di Kepolisian, jelas mengganggu proses di KPK. Bahkan, menimbulkan kesan Kepolisian takluk dengan kekuasaan hingga melanggar aturannya sendiri.

"Jika Kepolisian bersikukuh melanjutkan penye-

lidikan, tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan," ucapnya.

Selain itu, masyarakat akan takut mengungkap kasus korupsi lantaran takut terjerat pencemaran nama baik.

"Pemberantasan korupsi akan selalu gagal ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Donal.

Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menambahkan sikap ksatria Presiden SBY dalam kasus yang ditudingkan anaknya Ibas diharapkan muncul dengan mempersilakan aparat penegak hukum mengusut dugaan penerimaan duit dari Nazaruddin.

"Perlu juga SBY memberi imbauan ke KPK untuk pemeriksa anaknya (Ibas Yudhoyono) biar tidak tersandera," paparnya.

Dilanjutkan KPK juga harus berani melakukan penyelidikan atas pernyataan Yulianis yang menyebut Ibas Yudhoyono menerima uang sebesar US$200 ribu dari Nazaruddin. "Kalau KPK tidak berani melakukan penyelidikan atas uang US$ 200 ribu ini, berarti KPK melakukan tebang pilih," tegas Uchok.

Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan pihaknya belum merasa perlu memanggil putra bungsu Presiden SBY itu ke KPK. "Saya informasikan, hingga hari ini kami masih belum memeriksa yang bersangkutan," ujar Johan.

KPK, kata Johan, sudah mendapatkan informasi dari Yulianis terkait dengan Ibas Yudhoyono. Johan mengatakan KPK saat ini tengah memvalidasi keterangan dari Yulianis. "Keterangan soal Yulianis sudah pernah disampaikan ke penyidik.

Tentu itu akan kami validasi dan sampai saat ini kami terus melakukan validasi," cetus Johan.

(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

KORUPSI

SUMUT

Digugat, KPU Sumut Siapkan Rp 1 Miliar

Dugaan Korupsi Pengadaan obat RS Haji Medan

Fraksi PKS Sumut Akan Panggil Mantan Plt Dirut MEDAN - Penuntasan kasus dugaan korupsi pengadaan obat paten senilai Rp 1,7 miliar dan lainnya di RS Haji Medan mendapat dukungan dari Fraksi PKS DPRD Sumut. Rencananya, dalam waktu dekat mantan Plt Dirut RS Haji Medan, akan segera dipanggil.

"Saya Raudin Purba dari Fraksi PKS, partainya Gubernur Sumatera Utara, Bapak Gatot Pujonugroho, mendukung birokrasi bersih di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Jika terbukti ada tindakan korupsi di RS Haji Medan, kita akan segera meminta kasus itu untuk dituntaskan," ujar Raudin Purba, Selasa pekan lalu.

Kemudian, kata Raudin, dirinya akan melanjutkan aspirasi dari LSM Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa) ke pimpinan DPRD Sumut.

"Saya juga minta dukungan dari adik-adik mahasiswa dari LSM Jaksa, untuk memberi data terkait dugaan korupsi di RS Haji Medan.

Jadi kami bisa memanggil mantan Plt Dirut RS Haji Medan, dan merkomundasikannya ke gubernur untuk

RS Haji Medan segera diganti dari jabatannya yang sekarang sebagai Kadis Kesehatan Sumut," ucap Raudin Purba.

Setelah aspirasinya diterima perwakilan DPRD Sumut, LSM Jaksa yang berjumlah puluhan massa dipimpin Syawal Harahap dan Anugrah Tampubolon, melanjutkan aksinya ke Kantor

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sebelumnya, LSM Jaksa juga melakukan aksi di Kantor Dinas Kesehatan Sumut, dan Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Namun di kedua kantor pemerintahan itu LSM Jaksa hanya diterima oleh seorang staf biasa.

Sampai di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, LSM Jaksa langsung berorasi dan membakar ban persis di depan pintu gerbang gedung masuk kantor kejaksaan.

Tak mau berlama-lama, LSM Jaksa langsung disambut petugas intelijen Kejatisu, Yos Tarigan dan kemu-

dian menjelasakan, bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi di RS Haji Medan, masih dalam proses dan dalam waktu dekat akan segera melakukan pemanggilan terhadap oknum terkait.

"Kasusnya masih dalam proses penyelidikan, dalam waktu dekat akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Jika fakta hukum sudah ada didapat akan segera kita tingkatkan status kasusnya. Bisa satu minggu, bisa satu bulan, atau mungkin bisa satu tahun," ucap Yos Tarigan kepada pendemo.

Usai menerima pengunjukrasa, terpisah Kasi Pidsus Kejatisu, Kurniawan SH kepada Wartawan mengatakan, dalam waktu dekat mantan Plt Dirut RS Haji Medan, dr Raden Roro Suriyanti Hartati segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Suratnya sudah siap tinggal menunggu tandatangan dan persetujuan pimpinan.

Mungkin dalam minggu ini sudah kita panggil, karena Pak Kajati baru balik dari Jakarta," ujar Kurniawan.

(TIM)

Kejatisu Terima Hasil Indikasi Retribusi Liar SIANTAR - Setelah memeriksa enam pejabat Dinas Pasar Pemerintah Kota (Pemko) yang identitasnya dirahasiakan, terkait indikasi retribusi liar terhadap pedagang Pasar Horas tahun 2012, Kejari telah mengirim hasil evaluasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Rabu pekan lalu.

Kasi Intel Agusalim Nasution SH MH, Kamis kemarin mengatakan, hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan terhadap tujuh pejabat Dinas Pasar sudah dikirim ke Kejatisu pada, Rabu lalu.

Dalam evaluasi berdasarkan rumbukan delapan jaksa, hasil evaluasi yang dikirimkan ke Kejatisu menyatakan bahwa tidak ditemukannya indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi (Tipikor).

Evaluasi yang ditembus ke Kejatisu, kata Agus, tidaklah menghentikan perkara dimaksud. "Kita tunggu instruksi dari Kejatisu.

Jika Kejatisu menyatakan ini harus segera diutus atau malah sebaliknya, Kejari harus turut perintah," ujarnya.

Terpisah, Kepala divisi HAM dan Tipikor LBH Medan Ahmad Irwandi Lubis saat dimintai pendapatnya mengatakan, setiap indikasi korupsi tidak bisa dikatakan murni tanpa ada indikasi. Sebab, pelapor ataupun informasi yang diperoleh Kejari sangat kecil kemungkinan untuk salah.

"Setiap kejaksaan negeri yang menyelidiki dan memeriksa kasus korupsi adalah bagian dari KPK. Jadi, setiap bidikan KPK sangat jarang lolos," ujarnya, seraya mengatakan, tidak percaya dengan hasil evaluasi tersebut.

Pasar Horas Siantar

Belum Terima Sementara, pasca dikirimnya hasil evaluasi pemeriksaan dugaan retribusi liar Dinas Pasar, hingga kini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum mengirim petunjuk atau imbauan ke Kejari Siantar.

Hal itu dijelaskan oleh Kasi Pidsus Mukharrom, Kamis kemarin, di ruang kerjanya.

Dikatakannya, jika pengiriman atau imbauan telah dikirim ke Kejari, dirinya pasti akan mengetahu hal itu. "Sejauh ini saya belum tahu.

Tapi jika kita (Kejari-red) mengirim hasil evaluasi, itu memang benar," ujarnya.

Sekedar mengingatkan, dalam pengusutan kasus ini, Kejari Siantar menugaskan 8 orang jaksa dari 3 divisi seksi yakni Seksi Intelejen, Seksi Pidana Umum di Kejari Siantar.

Jika ditemukannya unsur-unsur pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana korupsi,katanya, Kejari akan meningkatkan penanganan dan memproses sesuai aturan berlaku. "Enam orang pejabat Dinas Pasar telah kita periksa, antara lain, Sekretaris Dinas Pasar PN, Kabid Program AN, Staf pembukuan TI, Kabid Prasarana TI, Kasi Pengawasan ES, Kabid Keamanan dan Kebersihan ME," ungkapnya.

Dari enam pejabat Dinas Pasar yang telah diperiksa, Kepala Dinas Pasar Sertaulina Sari Girsang yang belum dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Siantar.

Mengenai apakah dilakukan pemeriksaan terhadap Kadis Pasar tersebut, Agussalim Nasution, SH, MH, enggan berkomentar banyak. "Semuanya bisa terjadi. Intinya, sekarang masih tahap evaluaisi," katanya.

(BMC)

MEDAN - Komisioner KPU Sumatera Utara, Nurlela Johan menyebutkan, mereka telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar guna menghadapi gugatan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgusu) 2013 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berbicara kepada wartawan di Medan, Jum'at pekan lalu, Nurlela menyebutkan dana tersebut diambil dari alokasi dana KPU yang telah dipersiapkan di awal penganggaran Pilgubsu.

“Memang sudah ada kita anggarkan pada saat pengusulan anggaran dulu,” kata Nurlela.

Nurlela menjelaskan, dana yang mereka persiapkan itu akan digunakan untuk beberapa item kegiatan seputar persidangan yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi.

Dana tersebut meliputi biaya akomodasi pengacara, penyusunan bukti dan berbagai hal lain yang mungkin dibutuhkan selama perkara tersebut berlangsung.

“Dana ini yang kita pakai untuk semuanya termasuk untuk pembiayaan

Nurlela Johan KPU Sumut pengacaranya,” tambah Nurlela.

Ditanya kemungkinan apakah dana tersebut menjadi jumlah akhir yang mereka persiapkan, Nurlela tidak mampu memastikannya. Sebab menurutnya, jumlah dana yang dikeluarkan untuk biaya berperkara itu masih menunggu materi gugatan yang akan mereka terima dari para penggugat.

“Skala gugatannya kan belum kita ketahui karena materinya juga belum sampai ke tangan kita, jadi belum bisa kita prediksi apakah dana tersebut cukup atau tidak,” ujarnya kemudian. (BMC)

Dugaan Korupsi di Bappedasu Terkuak MEDAN - Aroma korupsi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut (Bappedasu) mulai tercium, berbagai elemen masyarakat mulai turun kejalan meneriakkan agar semua pejabat di badan tersebut di tangkap dan di adili, serta mengembalikan semua uang negara yang telah dikorupsinya ke kas negara.

Seperti yang diteriakkan oleh Forum Rakyat Sumatera utara (Forsu) terkait adanya dugaan korupsi pada kegiatan penggunaan anggaran sembilan jasa konsultasi kurang lebih Rp 3 miliar pada APBN 2012.

"Kita minta aparat penegak hukum segera melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi di Bappeda Sumut untuk kegiatan penggunaan anggaran sembilan jasa konsultasi kurang lebih senilai Rp3 miliar, khususnya belanja jasa pihak ketiga dan belanja jasa konsultasi perencanaan kurang lebih Rp 3.149. 229.000 dengan 9 kontrak," terang Ketua Umum Forum Rakyat Sumatera (Forsu) Ahmad Faisal Nasution, Jum'at pekan lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan, lima dari sembilan jasa kontra jasa konsultasi tidak disertai dengan pertanggung jawaban yang jelas melanggar Keppres no-

mor 54 tahun 2010. Dari rincian belanja untuk konsultasi perencanaan masing-masing senilai Rp 2.

935.000.000 dengan realisasi senilai Rp 2.867.979.

000 dan Rp 300 juta dengan realisasi senilai Rp 281.

250.000.

"Dimana salah satu item pengeluarannya tidak memiliki bukti kwitansi, dan mengakibatkan kebocoran uang negara. Juga adanya ketidak sesuaian bukti invoice/kwitansi pembayaran dengan yang diterima pihak ketiga. Kami menduga lebih kecil diterima dibandingkan dengan bukti kwitansi pengeluaran," beber Faisal.

Menurutnya, hal tersebut sudah bisa menjadi salah satu dugaan mark-up dari sembilan kontrak jasa konsultasi tersebut.

Disamping itu, adanya biaya langsung personal senilai Rp2.057.700.000 dan biaya non personal Rp1.091.

529.000 yang dialokasinya untuk sembilan kontrak jasa tersebut. Tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung pengalokasian gaji dasar dari perusahaan masingmasing jasa konsultasi. Dan hal ini jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang penggadaan barang dan jasa.

(BMC)

Pendapatan Pajak Dinas Pertamanan Minim, Inspektorat Bungkam MEDAN - Aksi tutup mulut para pejabat di jajaran Pemko Medan sampai saat ini masih juga terjadi.

Padahal, didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah jelas-jelas dikatakan, setiap pejabat publik berkewajiban untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang bersifat umum kepada publik.

Namun lain halnya yang dilakukan oleh Inspektur pada inspektorat Pemko Medan, Parid Wajdi.

Mantan Asisten Kessos Pemko Medan ini tidak bersedia memberikan keterangan apapun alias bungkam ketika ditanya wartawan terkait minimnya pendapatan pajak reklame di Dinas Pertamanan Kota Medan.

Anehnya, ketika dihubungi wartawan lewat selular, Rabu pekan lalu, Parid mengatakan, diri-

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

nya sedang rapat bersama BPK RI perwakilan Sumatera. Namun, pantauan wartawan dilapangan, Parid terlihat di Kantor Walikota Medan, dan tidak terlihat ada tanda-tanda kesibukan serta kedatangan pihak BPK RI didekatnya.

"Aduh, saya sedang rapat pula ini dengan BPK RI," katanya, sembari mengatakan, kalau pertanyaan yang mau disampaikan oleh wartawan disampaikan lewat pesan singkat saja (SMS).

Akan tetapi, setelah ditanya lewat SMS, Parid juga tetap bungkam, tidak menjawab sampai berita ini diturunkan.

Padahal sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Medan mengatakan akan segera memerintahkan Inspektur untuk memanggil Kadis Pertamanan untuk mempertanyakan kenapa sampai terjadi minimnya pendapatan pajak reklame di

Dinas tersebut. Namun sepertinya Inspektur Kota Medan ini enggan untuk mengomentari persoalan itu.

Menyikapi hal itu, Ketua Jaringan Kerja Informasi Publik, Arief Budiman, sangat menyesalkan sikap dari Inspektur di Inspektorat Pemko Medan itu.

Seharusnya kata Arief, seorang pejabat publik tidak boleh menyembunyikan keterangan yang sifatnya memang harus diketahui oleh publik.

"Sikap inspektorat itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ada apa-apanya antara inspektur dengan Kadis Pertamanan, sehingga dia tidak mau memberikan keterangan sekaitan dengan pendapatan pajak reklame tersebut," ungkap Arief.

Oleh karena itu, Arief meminta kepada Walikota Medan untuk segera melakukan evaluasi terhadap para pejabat dijajarannya

yang tidak pernah mau memberikan keterangan, yang sifatnya agar diketahui oleh publik, seperti yang dilakukan oleh Inspektur di Inspektorat Pemko Medan dimaksud.

"Kalau seperti itu, Walikota harus melakukan evaluasi terhadap si Inspektur tersebut, karena apa yang dilaklukan oleh inspektur itu sudah melanggara UU RI nomor 14 tahun 2008, tentang keterbukaan publik," tegas Arief.

Sebelumnya, Kadis Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan, Muhammad Husni, ketika ditanya sekaitan dengan lemahnya pendapatan pajak yang dihasilkan oleh Dinas Pertamanan Medan mengungkapkan, pihaknya telah menyurati Kadis Pertamanan Medan, akan tetapi sampai saat ini Kadis Pertamanan belum juga bisa menggenjot pendapatan pajak reklame, padahal triwulan per-

tama sudah hampir habis.

"Kita sudah surati Kadisnya, tapi sampai saat ini pajak yang didapat baru 6 persen, padahal seharusnya pajak yang bisa diterima dari pajak reklame bisa mencampai 16 persen," ungkap Husni.

Menurutnya, kalau alasan lambatnya penerimaan pajak reklame tersebut karena ada pergantian blanko, itu bukan menjadi alasan.

Karena pergantian blanko tidaklah memakan waktu yang begitu lama.

"Pergantian blanko tidak bisa dijadikan alasan untuk mengejar taarget PAD dari Pajak reklame, karena kalau saja Kadis Pertamanan serius dan bersungguh sungguh menjalankan pekerjaannya, yaitu dengan menandatangani berkas izin yang masuk kemejanya, maka pendapatan pajak tidak akan ada kendala," sebutnya.

Anggota Komisi C DPRD Me-

dan, Ilhamsyah, sebelumnya juga telah mempertanyakan apa sebenarnya alasan Kadis Pertamanan tidak mennandatangani berkas izin reklame. Karena dari izin reklame itulah bisa mendongkrak pajak reklame sehingga nantinya target bisa tercapai.

"Apa alasannya tidak menandatangani izin, Kadis seharusnya peka. Angka 6 persen itu angka yang luar biasa, padahal sekarang ini triwulan pertama sudah hampir selesai, kenapa baru bisa 6 persen pencapaian pajak reklame?. Ini merupakan gambaran dari kemampuan Kadis Pertamanan," tegasnya.

Menurutnya, setiap pencapaian PAD, SKPD harus mempunyai teknis tertentu, dan bukan ada sesuatu hak yang dijadikan alasan untuk tidak tercapainya target pajak reklame tersebut," tandasnya. (BMC)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Suryono, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/ Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

KORUPSI

KPK Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Kehutanan

14 Perusahaan Penerima SVLK Diduga Terlibat Korupsi Kehutanan JARINGAN Pemantau Independen Kehutanan mempertanyakan sertifikat dalam sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) 14 perusahaan kehutanan di Provinsi Riau terkait dengan kasus korupsi kehutanan dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal.

"Ada indikasi 14 perusahaan itu terlibat korupsi yang melibatkan gubernur. Oleh karena itu, kami meragukan proses sertifikasi SVLK mereka," kata Koordinator JPIK Riau Zainuri Hasyim di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

SVLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu atau produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stakeholder) kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.

SVLK mengacu pada Permenhut No P.38/ Menhut-II/2009 yang diperbaharui dan ditetapkan melalui peraturan terbaru, yaitu P.45/ Menhut-II/2012.

Menurut Zainuri, kembali diperiksanya 14 perusahaan terkait dengan kasus korupsi kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal merupakan indikasi adanya ketidakberesan dalam tata kelola kehutanan di Riau.

Padahal, dari 14 perusahaan tersebut, ada tiga perusahaan yang mendapatkan sertifikat dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PKPHPL) dan tujuh perusa-

haan yang memperoleh sertifikat dalam verifikasi legalitas kayu (VLK).

Sebagian besar perusahaan tersebut tergabung dalam Asia Pulp & Paper (APP) grup.

Zainuri menyatakan, sejak 2010, JPIK Riau telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang akan melaksanakan penilaian terhadap SVLK, di antaranya adalah perusahaan PT Arara Abadi.

Dalam proses pemantauan, kami kesulitan memperoleh data dan informasi atas proses sertifikasi dan hasil atas sertifikasi tersebut.

Zainuri menambahkan, dari hasil pemantauan, terdapat permasalahan atas kinerja perusahaan, baik dari aspek prasyarat, ekologi, maupun sosial, yang belum tuntas dan terindikasi ditutupi oleh lembaga yang melakukan penilaian dan perusahaan yang dinilai.

"Indikasi atas adanya permasalahan atas kinerja perusahaan ini menguat saat KPK membuka kembali kasus ini," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan terkait dengan sertifikat SVLK yang diterima perusahaan ini harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya oleh perusahaan, tetapi juga lembaga sertifikasi atau penilai yang telah menerbitkan sertifikat tersebut.

"Komite Akreditasi Nasional dan Kementerian Kehutanan juga turut bertanggung jawab atas hal ini," ujarnya.

(AKTUAL.CO)

LIPSUS

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan. Sejumlah laporan kasus mafia hutan belum ditindaklanjuti secara serius.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho mengkritik terhentinya penanganan kasus korupsi kehutanan oleh KPK. Dalam kasus suap pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan, misalnya, KPK hanya berhenti pada Wandojo Siswanto, mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan dan anggota DPR RI Yusuf Emir

Faisal dan Bachtiar Chamsyah.

Padahal, ada dugaan kuat keterlibatan Menteri Kehutanan Saat itu, MS Kaban, yang menunjuk langsung rekanan PT Masaro Interkom sebagai perusahaan rekanan. KPK juga seolah membiarkan pemilik PT Masaro, Anggoro Widjojo, yang sekian lama buron, serta tidak menyentuh nama-nama pihak yang disebutkan terdakwa di persidangan seperti Suswono, Muchtaruddin, Muswir, dan Sujud Sirajuddin yang menerima aliran dana dari Yusuf Emir Faisal.

"KPK punya kecenderungan membongkar tetapi tidak menuntaskan," tukas Emerson dalam konferensi pers di Warung Daun Cikini, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain kasus SKRT, sejumlah kasus kehutanan yang ditangani KPK juga terhenti. Emerson

menyebut kasus Suap terkait pengalihfungsian hutan lindung seluas 7.300 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau dan pemerasan terhadap dua perusahaan PT Almega Goesystem dan PT Data Script terkait proyek pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan (Dephut). Juga, kasus penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan.

"KPK harus mendalami keterlibatan semua pihak yang diduga terkait," tegas Emerson.

Tuntutan serupa diungkapkan Koordinator Jikalahari Riau, Muslim. Dia menyebut hasil temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hutan mengenai janggalnya penerbitan SP3

terhadap 14 perusahaan yang diduga terlibat illegal logging di Riau. Kerugian negara akibat kekurangan penerimaan negara dari praktik pembalakan liar ini mencapai Rp 73,4 triliun.

Menurut Muslim, penghentian penyidikan terhadap 14 perusahaan ini janggal karena dari pantauan Jikalahari terhadap proses penanganan perkara, seluruh perusahaan tersebut terindikasi kuat melakukan penyuapan kepada kepala daerah untuk mendapatkan ijin pembukaan hutan.

"Tidak benar bahwa perusahaan tidak terlibat, karena justru perusahaan lah yang menentukan sistem pembayarannya," kata Muslim.

Koalisi Anti Mafia Hutan meminta KPK segera menuntaskan kasus korupsi di sektor kehutanan. "SP3 ini bisa dibuka kembali," tukas Muslim. (ICW)

12 K/L Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama SEBANYAK 12 kementerian lembaga (K/L) menandatangani nota kesepakatan rencana aksi bersama (NKB) tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, Senin tiga pekan lalu, di Istana Negara Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kedua belas K/L tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penandatanganan NKB adalah bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan. ”Rencana aksi bersama ini diharapkan dapat mendorong perce-

patan pengukuhan kawasan hutan Indonesia demi mewujudkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan,” ujar Ketua KPK Abraham Samad.

Abraham melanjutkan, dari pengalaman KPK melakukan pemantauan terhadap implementasi saran perbaikan oleh Kementerian Kehutanan sejak 2011 menunjukkan bahwa upaya Kementerian Kehutanan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan kehutanan belum cukup.

“Ada permasalahan-permasalahan mendasar terkait perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang penyelesaiannya bersifat terintegrasi dan perlu mendapat dukungan serta sinergi dari seluruh elemen Kementerian/Lembaga.”

Jelasnya.

Permasalahan mendasar tersebut, tambahnya, terkait harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam; inisiatif percepatan pengukuhan kawasan hutan yang berkepastian

dan berkeadilan; serta resolusi konflik agraria yang didasari pada prinsip keadilan, penghormatan dan hak asasi manusia atas kawasan hutan.

KPK menilai sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional. Total luas kawasan hutan mencapai 128 juta hektar, meliputi 70 persen wilayah darat Indonesia. Tekanan populasi yang mencapai 240.271.000 jiwa dengan pertumbuhan 1,13 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,2 persen per tahun mengakibatkan konflik dalam penggunaan ruang.

Sisa wilayah darat non kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor lain. Karena itu, peluang tumpang tindihnya kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non kehutanan sangat besar.

Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini menyebabkan tidak hanya terganggunya peri kehidupan bangsa

dari 31.000 desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan, tetapi juga pada komitmen nasional untuk membantu pengurangan emisi hingga 41 persen. Karenanya, KPK berharap penandatanganan NKB dapat menjadi pijakan bagi pihakpihak terkait untuk bersama-sama menuntaskan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola Kehutanan di Indonesia.

“Sehingga, pada akhirnya hutan sebagai sumber daya dan aset negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” tegas Abraham.

Penandatanganan NKB ini merupakan tindak lanjut dari seminar dan lokakarya (semiloka) ‘Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan’ yang diselenggarakan KPK pada akhir 2012 yang didasarkan pada hasil kajian KPK pada Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan pada 2010 tentang sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.

(KPK)

Koalisi Anti Mafia Hutan Menolak RUU Pemberantasan Perusakan Hutan KOALISI Anti Mafia Hutan menolak Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H), karena RUU ini mempunyai banyak cacat yang nantinya malah merugikan masyarakat. Koalisi menilai RUU ini berbahaya dan dikhawatirkan malah melindungi mafia hutan yang sesungguhnya.

Yance Arizona dari Epistema Institute yang juga tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, mengatakan, “Ketika kita bicara soal hutan, sebenarnya kita bicara soal 65-70 persen dataran Indonesia. Jumlah dataran Indonesia itu 190 juta hektar, sementara kawasan hutan itu jumlahnya 129 juta hektar. Jadi ini bicara lebih dari setengah republik,” Yance menekankan betapa besarnya persoalan hutan Indonesia, baru dari wilayahnya saja.

“Di dalam 129 juta hektar kawasan hutan itu ada 33.000 desa, ini pernyataan Menteri Kehutanan sendiri. Kira-kira ini jumlah 40 persen desa di Indonesia. Berarti ada 40 persen desa di Indonesia yang punya situasi terancam dengan adanya kawasan hutan. Kita tahu yang dimaksud dengan kawasan hutan di lapangan itu bukan kumpulan kayu saja. Tapi termasuk kawasan-kawasan yang dikuasai Kementerian Kehutanan.

Jadi kalau kita bicara perusakan hutan, ini dikhawatirkan bisa menjadi upaya Kementerian Kehutanan untuk mengamankan tanah-tanah yang menjadi otoritas atau aset mereka,” jelas Yance.

Kehutanan Indonesia menyimpan banyak luka memilukan. Dari tahun ke tahun, konflik-konflik kehutanan terus merebak. Sampai tahun 2012, terdapat 72 kasus konflik kehutanan yang melibatkan 1,3 juta hektar dari 129 juta hektar lahan hutan di 17 provinsi.

Berdasarkan data Paguyuban Petani Hutan Jawa (PPHJ), selama tahun 1999-2011 tercatat 34 petani meninggal dunia dan 73 petani luka-luka akibat ditembak dan dianiaya terkait konflik kawasan hutan.

Konflik-konflik ini terjadi akibat ketidakadilan dan ketidakpastian kepemilikan kawasan hutan. Salah satu pangkal persoalan adalah pengaturan hutan di UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

Tapi, alih-alih membereskan persoalan, pemerintah malah mengeluarkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) yang punya banyak cacat.

Pembahasan RUU ini pun terkesan diam-diam. Bahkan, para pegiat LSM baru mengetahui adanya RUU ini beberapa hari yang lalu. Selain tidak melibatkan publik dan prosesnya yang tertutup, isi RUU ini menimbulkan banyak persoalan yang bila jadi disahkan, akan memperparah silang sengkarut kehutanan.

Koalisi setidaknya mencatat sepuluh poin permasalahan dalam RUU P2H yang sedang dibahas dengan diam-diam di DPR ini.

Pertama, tidak jelasnya definisi “terorganisir” dalam pasalpasal RUU yang mengatur tentang kejahatan terorgansir. Ini dapat mengakibatkan kriminalisasi masyarakat lokal. “Bisa salah tafsir. Bukannya menangkap pembalak liar, bisa-bisa malah menangkap masyarakat adat.

Makna pembalakan sebagai ‘penebangan kayu tanpa izin’ ini, sempit sekali definisinya,” ujar Rakhma Mary dari Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

DD Shineba dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan, “Kami duga RUU P2H ini untuk memperkuat investasi sektor kehutanan dan melemahkan posisi masyarakat.

Karena kayu yang diatur dalam RUU ini, hanya yang diameter 10 cm. Misalnya kayu diameter 10 cm ini digotong dua orang, ini sudah dianggap kejahatan terorganisir.”

Kedua, tidak ada penjelasan mengenai definisi peladang tradisional sehingga membuat penerapan RUU ini tak jelas.

Ketiga, penjelasan makna “pembalakan liar” yang hanya

Koalisi anti mafia hutan dipersepsikan sebagai penebangan kayu tanpa izin. Padahal seharusnya, pembalakan liar ikut memasukkan pemanfaatan hasil hutan kayu di luar kawasan izin.

Di luar target volume yang diizinkan, dan dalam radius tertentu dari kawasan yang dilindungi.

Keempat, sistematika RUU yang tidak memisahkan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, padahal keduanya menyangkut rezim kebijakan yang tumpang tindih.

Kelima, sertifikasi kayu tidak dimasukkan sebagai upaya pencegahan pembalakan liar.

Keenam, adanya ketentuan “lelang barang bukti” dalam RUU ini yang membuka jalan bagi pencucian legalitas kayu, dimana kayu lelangan ini akan didapatkan perusahaan lagi dengan harga murah. Demikian juga barang bukti kayu tidak jelas akan diperuntukkan untuk kepentinngan siapa.

“Kayu-kayu ini bisa jatuh ke tangan-tangan perusahaan sebagai penadah. Nah, sebenarnya, untuk siapa RUU ini dimaksud?” tanya Rakhma heran.

Ketujuh. RUU ini masih menggunakan peta penunjukan sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan. “Hal ini tidak tepat, karena penunjukan kawasan hutan tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk memastikan kawasan hutan, sesuai dengan putusan MK No. 45 tahun 2012 yang membatalkan pasal ini. RUU ini jadi salah kaprah,” kata Rakhma lagi.

Kedelapan, tidak adanya pasal-pasal pidana yang dapat menjerat pelaku usaha perkebunan dan pertambangan yang telah melakukan operasi usaha tanpa izin yang sah/ lengkap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kesembilan, tidak ada pasalpasal pidana yang menjerat pejabat berwenang yang mengetahui namun membiarkan perbuatan di poin kedelapan.

Kesepuluh, pasal 53 di draf RUU P2H ini mengatur pembentukan Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, sebenarnya tanpa pembentukan lembaga ini, pemberantasan kejahatan kehutanan pun sudah ditangani institusi-institusi penegak

hukum yang telah ada selama ini, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. DD Shineba mempertanyakan pembentukan lembaga ini. “Ini patut diduga apa karena KPK akhir-akhir ini nyasar izin-izin hutan? Karena takutnya nanti, isu-isu di kehutanan ini nanti domain-nya lembaga ini dan KPK tidak bisa masuk. Ini tidak bisa dijawab Panja. Ini dipaksakan untuk segera terbit, dan justru menambah persoalan keruwetan agraria. Kalau ini tetap dikeluarkan, makin ruwet,” tegas DD. Emerson Yuntho dari ICW mengatakan bahwa Lembaga Pemberantasan Perusakan Hutan ini tidak diperlukan. “Di lembaga ini akan masuk polisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lembaga ini tidak dibutuhkan. Ada tidak ada RUU ini, pemberantasan kejahatan kehutanan sudah berjalan walau belum maksimal. Ini yang perlu kita waspadai. Bahwa janganjangan semangatnya itu bukan memberantas mafia hutan, tetapi melindungi mafia sesungguhnya.,” tukas Emerson.

Koalisi Anti Mafia Hutan menuntut agar pembahasan RUU P2H ini dihentikan, dengan segala kekurangan dan cacatnya. Ini bukan berarti koalisi setuju akan perusakan hutan. “Tapi poin kita adalah, bagaimana menyelesaikan akar persoalan. Yaitu, kepastian tentang kawasan hutan.

Sudah puluhan orang yang meninggal, ditembak dan dianiaya, karena konflik-konflik kawasan hutan,” kata Yance prihatin.

“Kawasan hutan di Indonesia belum pasti, karena baru 16% yang dikukuhkan dari 159 juta ha.

Masih ada judicial review UU No. 41 tahun 1999 berkaitan hutan adat dan masyarakat adat ke MK. Ada pembahasan RUU mengenai perlindungan masyarakat hukum adat. Harusnya ini semua selesai dulu. Baru langkah-langkah berikutnya,” tegas Rakhma Mary.

Koalisi juga menyerukan agar DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang salah satunya memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana bidang kehutanan.

“Kita ingin mendorong pemerintah dan DPR memprioritaskan revisi UU Kehutanan. Karena walaupun UU Kehutanan dibuat pada masa awal reformasi, tapi semangat represi Orde Baru masih ada. UU ini ‘kan dibuat sebelum amandemen UUD 1945. Sehingga perlu direvisi untuk disesuaikan dengan semangat konstitusi baru,” kata Yance lagi.

Koalisi Anti Mafia Hutan terdiri dari ICW, Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Epistema Institute, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sylvagama, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Sawit Watch, Indonesia Center for Environment Law (ICEL), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), dan PUSAKA. (ICW)

KPK POS

6

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

N A D SUMUT

POLITIK

Kelompok Tani Terima Bantuan 140 Hand Traktor

Bupati Hadiri Panen Perdana Kedelai

ACEH TIMUR - Setelah menghadiri Temu lapang dan panen kedelai di Desa Peunaron Baru Kecamatan Peunaron, Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib beserta rombongan bergerak menuju Kecamatan Peureulak Barat guna menghadiri Acara Penyerahan Hand Traktor kepada Kelompok Tani, Rabu (27/3) di Gedung Balai Penyuluh Pertanian yang berada di belakang Kantor Camat Peureulak Barat di Gampong Beusa Seberang.

Bupati Aceh Timur pada kesempatan tersebut menyerahkan secara simbolis hand traktor kepada 19 Kecamatan, dan pada arahannya Bupati mengatakan bahwa bantuan dari dana sosial ini merupakan jawaban atas doa para petani dan meminta kepada para kelompok tani yang menerima bantuan ini agar dapat menggunakan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, “bantuan ini tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin dan diserahkan kepada masyarakat atau petani yang membutuhkan agar tepat sasaran, kita harus bekerjasama dan saya akan berusaha bekerja keras untuk membangun daerah yang kita cintai ini sesuai dengan visi misi kami, yaitu menjadikan Aceh Timur menjadi daerah yang lebih maju dari segala bidang”, tegasnya.

Bupati juga menambahkan agar seluruh kelompok tani yang menerima bantuan ini dapat menjaga dan merawat bantuan tersebut, hal ini merupakan perhatian Menteri Pertanian kepada petani Aceh Timur dan pada tahun anggaran 2013 para petani Aceh Timur juga akan mendapat bantuan yang sama, “Insya Allah pada tahun ini juga kita akan mendapat bantuan berupa 8 unit traktor besar (4 WD) dan 2013 mendatang kita masih mendapat bantuan hand traktor.” (BSO)

Jangan Porakporandakan Setdakab ACEH TIMUR Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur Drs Bahrumsyah MM, Senin (25/3) pagi saat memberikan amanat pada pelaksanaan apel pagi dilingkungan Set Drs Bahrumsyah MM dakab Aceh Timur kembali mengingatkan dan mengajak jajaran PNS daerah ini untuk terus memupuk kedisiplinan.

"Pertahankan terus disiplin yang telah terbentuk sehingga kinerja dan pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat juga meningkat. Jika kedisiplinan ini tidak menjadi perhatian kita bersama, maka lingkup Sekretariat Daerah akan porak poranda, dan apakah ini yang kita inginkan? tanyanya dihadapan ratusan PNS setdakab yang melaksanakan apel pagi kemarin.

Lanjut Sekda, sebagaimana disampaikan kembali oleh Kasubbag Humas Setdakab Eddyanto SST saat ditanya wartawan terkait amanat pada pelaksanaan apel pagi tersebut, apakah level kita sebagai abdi negara dan masyarakat pada tataran level ortodok, tradisional atau modern.

Jika kita masih melanggar disiplin, berarti level kita belum bisa dikatakan pada level modern, karena pada level ini, PNS bekerja secara disiplin, profesional dan bertanggungjawab. Sekda juga menyayangkan masih adanya sejumlah PNS daerah ini yang masih bersifat ortodok alias belum sadar akan tanggungjawabnya selaku PNS, abdi negara dan masyarakat. (BSO)

ACEH TIMUR - Rombongan peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi) Malang dipimpin Dr.Ir. Moch. Muchlis Adie, MS mengunjungi Desa Peunaron Baru, Kec. Peunaron Kabupaten Aceh Timur, Rabu (27/3). Kunjungan tersebut dalam rangka temu lapang dan panen kedelai mendukung gerakan tanam kedelai nasional.

Sebagaimana diketahui, pertengahan Desember tahun lalu, Aceh Timur terpilih salah satu daerah pusat lokasi penanaman perdana kedelai secara nasional.

Dalam kurun tiga bulan pasca penanaman perdana oleh Menteri Pertanian, Gubernur Aceh, Bupati Aceh Timur kini siap dipanen.

Sebelum acara dimulai Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib didamping Kepala Balitkabi dan unsur Muspida setempat didaulat melakukan panen perdana. Bupati mengatakan, ia merasa baru melakuan penanaman kedelai bersama Menteri Pertanian, Gubernur Aceh dan lainnya. “Saya merasa kedelai ini baru saja ditanam tapi kini sudah siap dipanen,” ujarnya.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada para petani di Desa Peunaron karena telah bekerja keras sehingga menghasilkan kedelai yang terbaik di Indonesia. Bupati menambahkan 2014 Aceh Timur akan menerima bantuan dari Menteri Pertanian berupa bibit coklat untuk 200

Ha. Ia berharap seluruh pihak bekerjasama sehingga mampu membangkitkan perekonomian rakyat dan setelah masa panen ini petani akan menanam pagi gogo. Jenis ini dipilih karena bisa ditanam di darat.

Kepala Balitkabi mengatakan keberhasilan panen kedelai ini tidak terlepas dari keinginan yang kuat masyarakat Aceh Timur. “Menteri Pertanian sa-

ngat merespon keinginan dari masyarakat, sehingga memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat. “Diketahuai wilayah Aceh Timur merupakan daerah yang seubur,” paparnya.

Beliau juga menambahkan Menteri sangat mendukung mengembalikan Aceh sebagai kawasan swasembada kedelai nasional.

Menyikapi keinginan Pem-

kab Aceh Timur untuk mengembangkan lahan kedelai 18.000 ha, Kepala Balitkabi mengatakan tahun ini akan melakukan survey secara menyeluruh. Itu dilakukan sebagai bentuk respon Menteri Pertanian terhadap keseriuasan Pemkab Aceh Timur menunjang kebangkitan kedelai dengan program 2014 sebagai swasembada kedelai nasional.

Wagub: Pemilukada Merangin Aman dan Kondusif JAMBI - Guna melihat situasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Merangin yang dilaksanakan 25 Maret 2013, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi Jambi memantau beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Saat ditemui wartawan usia memantau di TPS 03 Kelurahan Pasar Atas Bangko Wagub mengatakan, hasil pengamatan dan laporan pelaksanaan pemilukada Merangin berjalan baik, kondusif dan harmonis. ”Alhamdullilah di Merangin ini berjalan lancar. Masyarakat terlihat ceria dan antusias. Ini luar bisa, semoga situasi yang aman dan

kondusif ini tetap terjaga,” ujar Wagub.

Dikatakan Wagub, setiap Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) baik Gubernur maupun Wakil Gubernur selalu turun ke lokasi bersama Forkompimda guna memantau kelancaran proses pemilihan. Pemantauan ini dilakukan karena Gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat.

Wagub juga menambahkan di semua pemilukada baik Gubernur maupun Wakil Gubernur selalu hadir. “Kita selalu memantau, dan alhamdulillah lancar semua. Kita berharap situasi seperti ini dipertahankan, karena demokrasi sudah berjalan,” jelas Wagub.

Sementara itu Danrem 042/ Gapu Jambi Kol. Inf. Eko Budi.

S mengatakan untuk penga-

manan pilkada di Kabupaten Merangin ini, TNI menurunkan 270 personil untuk membantu. “Semua personil yang ada di Kodim kita manfaatkan untuk mem backup tugastugas Kepolisian,” terang Danrem.

Wakapolda Jambi Kombes Pol Drs. Rachmat Fudail mengatakan untuk sementara kondisi pemilukada di Merangin berjalan kondusif, dan kesadaran masyarakat cukup tinggi. “Aparat telah disiapkan baik dari TNI maupun unsur masyarakat,” jelas Wakapolda.

Wakapolda juga menambahkan, Polda menerjunkan 600 personil untuk pengamanan Pemilukada, disamping seluruh kekuatan personil dari Merangin sendiri. “Bila sewaktu-waktu dibutuhkan lagi kekuatan, kita sudah siap,

nanti juga akan di back up TNI,” jelas Wakapolada lagi.

Adapun TPS-TPS yang dikunjungi Wagub beserta rombongan diantaranya adalah TPS 05 RT 03 Kelurahan Dusun Bangko dengan DPT (Daftar pemilih Tetap) sebanyak 470, kemudian TPS 3 RT 7 dan TPS 4 RT 7 Kelurahan Pasar dengan DPT 182. Kemudian juga TPS 3 RT 3 Kelurahan Pasar Atas dengan DPT 351, TPS 10 RT 10 Pematang Kandis dengan DPT 190 dan TPS 12 RT 12 Pematang Kandis dengan DPT 175 serta TPS 03 Tanjung Lamin Luar Kecamatan Pamenang Barat, dan suara (692 TPS), HARKAD Unggul dengan dengan memperoleh sebanyak 39 persen suara, NASA 24 persen, SYUFI 25 persen dan HAJI 12 persen. (INRO)

Lama ketika dikonfirmnasi KPK POS kamis membenarkan bahwa para Komdes PG Langsa Lama dan Langsa TImur telah membuat surat pernyataan sikap menolak ROsmaliah menjadi Caleg DPRK Langsa Priode 2014-2019 dengan bermacam alasan dan kami selaku pimpinan kecamatan PG akan meneruskan pernyataan sikap tersebut ke DPD I dan DPD II partai Golkar agar dapat ditindak lanjuti, demikian ungkap M. Nur selaku pimpinan sekretarisnya Budiono di sekretariat Pimpinan Kecamatan PG Langsa Lama.

(YAN)

(BSO)

Peluang Produksi Kedelai Masih Terbuka Lebar ACEH TIMUR - Peluang peningkatan produksi kedelai didalam negeri masih terbuka lebar. Produksi kedelai maih sangat mungkin ditingkatkan melalui peningkatan produktifitas maupun perluasan areal tanam.

Saat ini produktifitas nasional kedelai baru mencapai 1,3 ton/hektar dengan kisaran 0,6-2,0 t/h ditingkat petani, sedangkan ditingkat penelitian sudah mencapai 1,7-3,2 t/ha.

Aceh merupakan salah satu propinsi yang diharapkan menjadi andalan produksi kedelai nasional. Propinsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 20 persen dari produksi nasional.

Demikian Sambutan Kepala Balai Penelitian Tanaman Kacang Kacangan dan Umbi Umbian Kementerian Pertanian RI (Ka.Balitkabi) yang diwakili Kepala Seksi Pelayanan Tehnis Balitkabi, DR Yusmani Prayogo pada Lokakarya Peningkatan Produksi Kedelai Melalui Pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (PTT) di Hotel Khalifah Idi, Aceh Timur,

Sabtu (23/3) malam.

Seperti diketahui bersama, kebutuhan kedelai di Indonesia sebanyak 2 juta ton, sedangkan produksi di dalam negeri hanya 800-900 ribu ton dan kekurangannya masih impor.

Pada Tahun 1992, kita pernah swasembada kedelai dengan luas panen sekitar 1,7 juta hektar dengan produksi hingga diatas 1,7 juta ton.

Untuk mencapai swasembada kedelai tahun 2014, produksi kedelai harus ditingkatkan rata rata 20,05 persen setiap tahun dari produksi tahun 2009 yang baru mencapai satu juta ton, menjadi 2,7 juta ton pada 2014.

Karenanya, harap Yusmani Prayogo mari bersama sama kita sukseskan program swasembada kedelai di 2014 mendatang.

Dengan lokakarya ini juga bertujuan meningkatkan SDM para penyuluh dalam menerapkan tehnologi budidaya kedelai melalui benih berkualitas,varietas unggul, pengendalian OPT,panen dan pasca panen.

taan sikap menolak Rosmalia menjadi Caleg DPRK Langsa 2014-2019.

Sekitar tiga puluh komdes dari dua Kecamatan itu telah menanda tangani pernyataan sikap untuk diteruskan ke DPD I dan DPD II partai Golkar. Demikian ungkap beberapa komdes PG di berbagai Desa wilayah Langsa Lanma dan Langsa Timur ketika dikonfirmasi wartawan KPK POS jum’at kemarin.

Alasan penolakan tersebut secara garis besar karena disaat duduk sebagai anggota Dewan selama ini Rosmaliah selalu ber-

sebrangan dengan partai dalam mengambil kebijakan di DPRK Langsa.

Hendra salah seorang Komdes PG dari desa selalah Langsa Lama Jum’at kemarin mengatakan kepada KPK POS bahwa wajr-wajar saja apabila Komdes PG menolak Rosmaliah, karena pada pemilu legislative lalu (2009-20314) ia menghimpun timsesnya sendiri tanpa melalui komdes PG. Memang ia duduk sebagai anggota DPRK Langsa karena mendapat kuota kursi DPRK, namun pada saat itu apabila

Loka karya ini juga sebagai lanjutan dari gerakan launching tanam kedelai nasional yang telah dilakukan oleh Menteri Pertanian, Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Timur 15 Desember 2012 di Desa Peunaron Baru Kecamatan Peunaron.

Nantinya juga, 27 Maret 2014 akan dilakukan temu lapang petani dengan bupati Aceh Timur dilokasi yang sama.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un diwakili Kadis Pertanian dan Hortikultura ,Ir Anas Johan MM mengatakan bahwa daerah ini ,Aceh Timur sangat berpotensi bagi pengembangan kedelai baik dilahan kering maupun sawah tadah hujan.

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini selain Dr Ir Yusmani P MSi, juga dari Badan Litbang Pertanian serta BPTP Aceh seperti Ir Gatut Wahyu AS MP, Ir A Taufiq MS dan lainnya.

komdes PG ungkap semua kecurangannya bias-bisa ia batal duduk sebagai anggota dewan.

Namun ia diusung dari partai Golkar maka para Komdes PG tidak mempermasalahkian kecurangannya. Hal senada juga diungkapkan Agustina komdes Sidorjo.

Ir. H.T.Hidayat selaku ketua DPD II partai Golkar kota Langsa ketika hendak dikonfirmasi tentang hal ini kamis kemarin tidak berada di sekretariat DPD II PG di jalan A. Yani Kota Langsa.

Namun M. Nur selaku pimpinan Kecamatan PG Langsa

Utamakan Usulan Masyarakat bukan Individu atau Kelompok ACEH TIMUR - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama'un meminta kepada seluruh Kepala SKPK dan pejabat terkait lainnya yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Aceh Timur yang dilaksanakan, Senin (25/3) di Aula Serbaguna Setdakab Aceh Timur Idi. Musrembang harus benar-benar melaksanakan usulan-usulan yang menjadi prioritas dari masyarakat dan daerah bukan usulan atas kepentingan individu atau kelompok semata.

Mari kita secara bersama sama terus melakukan upaya upaya pembangunan di Kabupaten Aceh Timur melalui usulan usulan program dan kegiatan yang rasional dan bersifat membangun untuk mencapai suatu tingkat pembangunan yang ideal. Hal ini penting karena pembangunana diberbagai sektor di Kabupaten Aceh Timur sekarang ataupun masa akan datang harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

Usulan dari masyarakat harus diprioritaskan untuk dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, Propinsi dan Nasional sesuai tahapan dan aturan perundang undangan yang berlaku.

Saat membuka Musrenbang Kabupaten ini, Wabup Syahrul Bin Syama'un juga menekankan untuk program prioritas pada Tahun 2014 yaitu pertama bidang pertanian, meliputi peningkatan jaringan irigasi dengan pembangunan saluran beton atau sistem pompanisasi.

Kedua bidang perkebunan yaitu pembukaan areal perkebunan yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan pola PIR/Plasma atau dengan pola pemakmue gampong dengan mengikutsertakan perusahaan yang memiliki HGU wajib membantu 30 persen sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Selanjutnya ketiga , bidang kelautan dan perikanan dengan merehabilitasi areal tambak yang terlantar dan potensial. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan melakukan pengawasan terhadap batasan penangkapan wilayah penangkapan ikan,agar nelayan tradisional terlindungi sehingga dapat berusaha dengan nyaman.

Lanjut Wabup, informasi yang diterimanya dari Kepala Bappeda Aceh Timur, usulan dari masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan mencapai triliunan rupiah dengan persentase terbesar adalah usulan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur.

Hadir Sekda Aceh Timur Drs Bahrumsyah MM, mewakili dari Bappeda Aceh, Azwar S.Hut, Kepala Bappeda Aceh Timur Ir Husni Thamrin MM, para Asisten, Kabag, Kepala SKPK, Camat dan perangkat gampong serta elemen masyarakat lainnya.

(BSO)

Komdes Golkar Tolak Rosmaliah Jadi Caleg LANGSA - Setelah mengadakan rapat interen disekretariat Kecamatan Langsa Lama, Komisariat Desa (Komdes) Partai Golkar Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Timur sepakat menolak Rosmalia dicalonkan kembali sebagai Caleg DPRK Langsa Priode 2014-2019 dari dapil dua Kecamatan tersebut.

Kesimpulan Rapat yang berlangsung dua pecan lalu para Komdes Partai Golkar ( PG ) dari Langsa Lama dan Langsa Timur yang merupakan satu dapil pada pemilu legislative 2014 mendatang sepakat membuat pernya-

Staf Balai Penelitian tersebut, Prof. Dr. Marwoto mengatakan sangat puas dengan hasil yang dicapai petani Desa Peunaron. “ Dari beberapa daerah yang telah saya kunjungi, Kedelai Peunaron ini merupakan yang terbaik di Indonesia. “Saya bangga, sosialisasi semalam namun mampu menghasilkan kedelai yang bagus,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan dengan pencapaian yang telah di hasilkan para petani di Peunaron tersebut diharapkan dapat menciptkan bibit benih sendiri sehingga tidak tergantung dari daerah lain, dengan demikian diharapkan swasembada kedelai 2014 di Indonesia dapat tercapai.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan temu lapang, dimana para petani bertanya kepada Bupati perihal infrastruktur jalan yang saat ini dirasa menghambat untuk membawah hasil buminya keluar dari Kecamatan tersebut. Para petani juga meminta kepastian harga kedelai tetap stabil yang saat ini kisaran harga/Kg mencapai Rp. 4.000Rp. 6000. Menjawab pertanyaan para petani tersebut Bupati mengatakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan saat ini telah dikirim alat berat dua unit. Bupati berjanji ke depan ada empat kecamatan yaitu, Peunaron, Serbajadi, Simpang Jernih dan Pante Bidari yang menjadi prioritas perbaikan infrastruktur. (BSO)

KPK POS

7

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

POLITIK

Angkat Kadis PU Tanjungbalai yang Baru !

TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe didesak segera melakukan pengangkatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai yang baru.

Tujuannya agar ada yang mengisi jabatan yang ditinggalkan Ir H Abdul Azis MM yang telah dicopot Jumat (22/3) lalu.

Permintaan tersebut diungkapkan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Dedi Sanatra, ST,MT, Kamis (28/3).”Kita minta kepada Wali Kota Tanjungbalai agar segera melakukan pengangkatan pejabat Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai yang sejak seminggu lalu telah dibiarkan kosong karena pejabat lama telah dimutasikan menjadi staf ahli di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

Segeralah dilakukan pengangkatan pejabat yang baru karena itu sangat penting. Ini mengingat Dinas PU adalah SKPD di Pemko Tanjungbalai yang menyedot alokasi anggaran terbanyak dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang juga terbanyak pada tahun 2013 ini,” katanya.

Menurut Dedi,apabila pejabat Kepala Dinas PU yang baru tidak segera diangkat, dikhawatirkan akan memengaruhi kepada realisasi serapan anggaran pada tahun 2013 ini di SKPD tersebut. Jika hal itu terjadi, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat di Kota Tanjungbalai karena erat kaitannya dengan tertundanya ketersediaan sarana infrastruktur.

Sebelumnya,Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai H Ridwan Ritonga Amd juga telah berjanji akan segera melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Tanjungbalai terkait dengan pencopotan Kepala Dinas PU tersebut.

Fungsi Badan Pertim-

Dedi Sanatra,ST,MT bangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang dipimpin Sekdakot dan Kepala BKD lebih terkesan hanya perpanjangan tangan Walikota untuk kepentingan pribadi. Itu bias dilihat dari pencopotan Kadis PU yang dilakukan pada hari Jumat, lalu. Akan tetapi tidak ada pengangkatan pejabat baru yang definitip maupun penghunjukan pelaksana tugas,” kata Ridwan.

Oleh sebab itu,Ridwan berjanji dalam waktu dekat ini Komisi A DPRD akan melakukan pemanggilan terhadap Baperjakat untuk mempertanyakan masalah ini. Ridwan juga meminta kepada pegawai lainnya yang jabatannya tidak sesuai pangkat dan golongan, agar memberi tahu dirinya dan identitas mereka akan dirahasiakan. ’’Ini penting, sehingga tidak ada kesan kami mencari-cari kesalahan. Kami mengupayakan hal itu murni untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,” tegas Ridwan.

Sementara itu Sekdako Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul Pane MM mengaku pencopotan Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai tersebut dilakukan karena pejabatnya yakni Ir H A Azis MM mengundurkan diri dan jabatan yang ditinggalkannya sampai saat ini masih lowong. (HER)

SUMUT

Dirjen Bina Usaha Kehutan RI :

Desa Kuala Beringin Kawasan Hutan Lindung A.KANOPAN - Dalam rangka Koordinasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Labuhanbatu Utara kemarin di Aula SMA Negeri I Kualuh Hulu Aek.Kanopan, antara Dirjen Bina Usaha Kehutanan RI dengan Pemkab Labura berjalan baik.

Dalam pertemuan itu, masyarakat petani Labura yang sudah bertahun-tahun untuk memiliki SK dari Pemerintah dalam rangka mengolah hutan menjadi Hutan Produksi terealisasi.

Mewakili Pemkab Labura oleh Wakil Bupati Labura H.Minan Pasaribu SH,MM dihadapan Dirjen Bina Usaha Kehutanan RI Ir.Bambang

Hendrayono MM,serta rombongan mengatakan kegiatan ini salah satu program kerja dari Kementerian Kehutan RI. Salah satu tujuannya agar kawasan hutan dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kelompok tani menjadi lahan produksi atau HTR. Juga meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan.

Sejak Kab.Labura dimekarkan Tahun 2008 silam dari Kab.Labuhanbatu, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI no 44/ MENHUT II/2005 Tentang penunjukan Hutan Propinsi

Sumatera Utara, bahwa kawasan Hutan di Labura seluas 159.624,14 ha. Terdiri dari Hutan Lindung seluas 44.666,45 ha, Hutan Produksi seluas 72.406,90 ha, Hutan Produksi Terbatas 39,560,43 ha,Hutan Swaka Alam 997,34 ha,Hutan Persepsi 1993 ha.

Sebagian kawasan hutan itu telah dikelola perorangan dan perusahaan untuk tanaman produksi serta dihuni masyarakat. SK Menteri Kehutanan No.48/MENHUT/II/2010 dicadangkan Hutan Areal atau HTR seluas 6600 ha di Labura. Namun karena masih dulunya dari Kabupaten Induk yang direvisi menjadi kabupaten Labura mela-

Walikota: Sungai Dangkal, Ekonomi Tanjungbalai Terhambat TANJUNGBALAI - Pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai terhambat sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan di alur perairan Sungai Asahan. Meski sudah dilakukan pengerukan alur menelan dana Rp 30 miliar yang didanai APBN 2012, akan tetapi hasilnya belum menggembirakan.

Pantauan dilapangan selama ini sejumlah kapal kargo maupun kapal nelayan yang keluar masuk melalui alur perairan Sungai Asahan masih kesulitan, bahkan ada sebagian terpaksa menunggu air pasang laut baru bisa bertolak ke dalam maupun keluar.

Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe mengatakan, sedimentasi yang cukup tinggi dikawasan alur pelayaran Sungai Asahan menjadi pengambat dan kendala ter-

hadap kemajuan perekonomian maupun pembangunan di Tanjungbalai. "Hingga kini kapal-kapal yang keluar masuk melalui alur perairan tersebut masih dilanda kesulitan, sehingga arus perekonomian melalui jasa transportasi air terhambat dan berkurang. Walaupun pemerintah pusat sudah melakukan pengerukan disekitar alur tersebut tahun lalu, namun hasilnya belum menggembirakan." kata Walikota.

Walikota menjelaskan, beberapa hari lalu BPPT (Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi) sudah melakukan kajian tentang sedimentasi pasir di perairan Sungai Asahan dan pelabuhan. Kajian ini terlaksana dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemko

Tanjungbalai dengan BPPT berdasarkan No 17/KB/BPPTPemkot Tanjung balai /03/ 2012 dan No 050/4804 yang dilaksanakan tahun 2012.

Kajian yang dilakukan menggunakan angaran bersumber dari DIPA BPDPBPPT TA 2013 melalui program kajian keamanan dan kendala pelabuhan dan bangunan pantai pada tahun 2013 ini berusaha untuk membantu Pemko Tanjungbalai mengatasi permalahan tersebut.

BPDP-BPPT juga memiliki SDM yang cukup serta didukung sarana dan prasarana dan fasilitas laboratorium kolam gelombang, saluran gelombang, perangkat lunak pemodelan lingkungan pantai dan pelabuhan serta peralatan survey yang memadai untuk pelaksanaan kajian tersebut. (HER)

HUT AN BAK HUTAN BAKAAU - Hutan Bakau diSei Sembilang yang eksistensinya terancam akibat pembalakan liar. yaan Uneng. Dari informasi warga setempat kayu bakau hasil pembalakan liar itu diolah Uneng sendiri menjadi arang untuk seterusnya di-

bawa dan dijual keMalaysia.

Kepala Polhut Asahan TR Nainggolan,SH hari Rabu (27/3) saat akan dikonfirmasi tidak berada dikantornya.

Salah seorang stafnya mengatakan Nainggolan sedang ada urusan keluar.Saat dimintai nomor seluler atasannya itu sang staf enggan

memberikannya."Nanti saya dimarahi pula kalau memberikan nomor HP-nya kepada anda," elaknya.

(HER)

April, 283 Honorer K2 akan Ikuti Ujian CPNS TANJUNGBALAI – Sebanyak 283 tenaga honorer Kategori 2 di jajaran Pemko Tanjungbalai akan mengikuti ujian pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal ini sesuai surat edaran Pemko Tanjungbalai dengan nomor surat: 871/5712/BKD /2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Tanjungbalai Ir H Erwin Syahrul

Pane MM. Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanjungbalai Bastian S.Sos, Kamis (28/3) di kantornya. Bastian mengatakan, berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI nomor E.26-30/V.50-4/99 tanggal 19 Maret 2013 tentang penyampaian data tenaga honorer K2 diumumkan daftar nominatif tenaga honorer K2 di lingkungan Pe-

merintah Kota Tanjungbalai sebanyak 283 orang.

Sesuai surat edaran Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 05 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud tenaga honorer K2 adalah tenaga honorer yang penghasilanya dibiayai bukan dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD).

Dengan kriteria sebagai berikut, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja diinstansi pemerintah, masa kerja minimal 1 satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Bastian menambahkan, petunjuk itu berda-

masyarakat, baik bibit, pupuk serta pengolahannya, seluas 2 ha per kepalaKelularga (KK) dan dapat dikelola selama 60 tahun.Namun bukan menjadi hak milik.

Atas anjuran menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan melalui Dirjen tujuannya agar hutan bukan hanya milik pengusaha dan penguasa tetapi dapat juga dikelolah masyarakat agar menjadi pengusaha, untuk mendapatkan SK HTR dari Kementerian Kehutanan RI. Selanjutnya pemberian SK HTR susulan akan secepatnya jika verifikasisudahn selesai.

(MSH)

Camat Ajak Masyarakat Dukung Gotong Royong

Pembalakan Liar Hutan Bakau di SKT Tak Tersentuh Hukum TANJUNGBALAI - Aktivitas pembalakan liar (illegal logging) terhadap hutan bakau (mangrove) yang berada diratusan hektar bibir pantai diDesa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur (SKT) Kabupaten Asahan tak tersentuh hukum.

Padahal kegiatan yang jelas-jelas merusak ekosistem lingkungan itu sudah berlangsung satu tahun lebih.

Namun aparat hukum baik itu dari Polres Asahan dan Polisi Kehutanan (Polhut) Asahan tak pernah menindak perbuatan melanggar hukum itu.

Karenanya pantas diduga aparat terkait turut "kecipratan rezeki" dari pelaku pembabat hutan bakau tersebut.

Penelusuran dilapangan diketahui bos penjahat lingkungan diKecamatan SKT itu bernama Husni Thamrin alias Uneng,warga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Untuk pengamanan dan mengintimidasi warga setempat Uneng menempatkan beberapa centeng diareal pembalakannya yang dipimpin Darwin Damanik yang merupakan orang keperca-

lui surat Bupati Labura No. 522./252/dishut/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang luas kawasan HTR menjadi 19220 ha. Lokasinya terletak di Kec.Kualauh Hulu seluas 1250 ha, Kualuh Selatan 3120 ha, Aek Natas 9450 ha,Kec.NA IX-X 4000 ha, Kualuh Leidong 1000 ha.

Sementara itu Dirjen Bina Usaha Kehutanan RI Ir. Bambang Hendrayono MM menyatakan tujuan pemberian SK HTR agar Kelompok tani mengerjakan lahan hutan menjadi lahan produksi secara legal dari pemerintah. Program ini pertama kali di propinsi Sumut. HTR dikelola memlaui hibah pemerintah terhadap

sarkan surat BKN yang baru diterima 19 Maret 2013.

“Setelah menerima surat edaran dari BKN kita langsung sampaikan kepada Pemko Tanjungbalai melalui Sekdakot dan diumumkan agar bagi peserta tenaga honorer dapat memahami untuk mempersiapkan dirinya pada pelaksanaan ujian nantinya akan digelar yang rencananya menggunakan aula BKD Tanjungbalai,” katanya. (HER)

RANTAUPRAPAT - Dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan, camat Rantau Selatan Ikram Syahputra Nst dan jajaran staf dan pemerintahan giat melakukan gotong royong Jum'at Bersih dengan harapan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan juga mendukung program Adipura Kecamatan Rantau Selatan, demikian dikatakannya Jum'at 28/3 di sela-sela kegiatan gotong royong.

Dalam setiap kegiatan Jum'at bersih tampak 80 orang melakukan kegiatan gotong royong dari pegawai kecamatan dan kelurahan yang juga didukung dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kompi 126 dan Koramil.

Tampak para peserta gotong royong membersihkan sampah yang berserakan dan drainase jalan yang tersumbat serta melakukan pembersihan pada badan jalan. Pada Kesempatan itu Camat Rantau Selatan Ikram Syahputra Nst berharap agar kiranya masyarakan berperan serta menjaga kebersihan lingkungannya dan tidak membuang sampah sembarangan.

Dia berharap kesadaran yang tinggi kepada masyarakat agar kebersihan lingkungan ini betul betul diperhatikan dan dilaksanakan, sehingga kebersihan dan kenyamanan dapat kita nikmati bersama, ujar Camat yang proaktif di tengah masyarakat ini.

(RAIT)

H.Ridwan Rambe: Jabatan Adalah Amanah A.KANOPAN - Mengintip adanya sosok kebapaan sebagai pemimpin dan berwibawa melekat kuat dalam diri H.Ridwan Rambe M.Pd dibalut dengan peci hitam yang selalu melekat di kepala yang menandakan ciri khas adat budaya melayu diiringi dengan tutur kata yang lembut ramah dan hormat setiap menyapa orang.

Menurut informasi H. Ridwan Rambe dibesarkan di Desa Montong Kab. Labura lahir 08-08-1958 anak ke-2 dari 7 bersaudara Ibu Br.Nasution dan satu-satunya anak laki-laki mengawali karir dari tenaga pengajar sekolah dasar di salah satu desa di Aek Kota Batu Kec.NA IX-X Kab.Labura.

Hingga menjadi kepala sekolah dan di 2008 saat pemekaran Labura dari Kab.Induk (Labuhan Batu Raya) H.Ridwan Rambe oleh Pjs Bupati saat itu dihunjuk menjadi KCD (kepala Cabang Dinas) Pendidikan di Kec. Kualuh Selatan.

Tahun 2009 menjadi KCD di Kec.Kualuh Hulu (Aek Kanopan).

Menjelang pertengahan tahun 2010 diangkat menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Labura. kemudian ke Disporapar jadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Labura hingga akhir Maret 2013. Banyak sudah prestasi di ukir serta mendapat penghargaan atas jasa-jasa dari Pemerintah RI. Terbukti hingga saat ini Bupati KDH Tk II Kab. Labura masih membutuhkan karya dan kinerja H.Ridwan Rambe M.Pd kedepan sehingga ikut dilantik menduduki jabatan baru sebagai Kepala BKD Kab. Labura.

Atas keikut sertaan mantan orang nomor satu ini di Disdik Labura 90 persen bawahan dan stafnya merasa kehilangan akan sosok kebapaan dan kelembutan yang penuh perhatian ter-

H Ridwan Rambe hadap bawahan. Hal ini di utarakan berbagai staf, kabid hingga TKS di Kantor Disdik pasca pelantikan.

Dan atas pendapat para staf yang akan dibawahi H.Ridwan Rambe.M.Pd di pos barunya BKD mengatakan kami sangat bangga memiliki sosok pemimpin seperti beliau (H.Ridwan Rambe,MPd.red) yang juga salah satu kabid di BKD ikut mensupport.

Atas ucapan selamat dan dukungan serta do'a dari berbagai insan media terhadap H.Ridwan Rambe.

M.Pd dengan ramah mengatakan terimakasih dan mohon dukungannya serta saya siap selalu untuk dikritik asal tujuannya membangun ujarnya dan mari sama melangkah kedepan demi masyarakat Labura jangan melihat masa lalu tapi kita harus sama bekerja,” ujarnya lagi. eselon II yang dilantik berjumlah 13 orang, eselon 3 berjumlah 14 orang, eselon IV berjumlah 23 orang serta pejabat fungsional, pengawas dan kepala sekolah keseluruhannya berjumlah 21 orang sesuai Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara nomor: 821.24./ 479/BKD/2013 tanggal 26 Maret 2013 Pkl 13.00 yang mengambil sumpah dan janji langsung Bupati Kab. Labura H.Kharuddin Syah Sitorus SE dihadiri Wakil Bupati H.Minan Pasaribu SH,MM serta ratusan undangan memenuhi tempat di Aula Kantor Camat Kualuh Selatan jl.Jalinsum Damuli.

(MSH)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

SUMUT

Kabid PHI Disnakertrans Deli Serdang Berani Sembunyikan Informasi DELI SERDANG - Keterbukaan informasi publik yang diamanatkan dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 ternyata tidak dijalankan sepenuhnya oleh sejumlah jajaran pemerintahan Kabupaten Deli Serdang khususnya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Deli Serdang.

Selamat Arifin SE.MSi ketua DPRD Batubara saat memimpin rapat paripurna pembentukan Pansus Zona Tangkap.(SAHREL).

DPRD Bentuk Pansus Zona Tangkap BATUBARA - Fraksi-fraksi DPRD Batubara membentuk pansus Zona tangkap yang mana diharapkan Pansus dapat bekerja secara maksimal. Pansus hendaknya dapat bekerja sesuai aturan dan tahapan berdasarkan perundangundangan yang pada akhirnya dapat mewujudkan kehidupan nelayan yang sejahtera,makmur dan jaya.

Hal ini dikatakan ketua DPRD Batubara pada rapat paripurna digedung DPRD Batubara-Lima Puluh, rabu (27/3) dihadiri anggota DPRD Batubara,Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, muspida,sekdakab T.Erwin SE, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara.

Fraksi Demokrat DPRD Batubara melalui juru bicaranya H.Dazanul Fadli Saragih SAg mengatakan mengingat bahwa potensi sumberdaya laut Batubara yang sangat luas dikelilingi lautan, serta terdapat beranekaragaman ikan.

Juga terumbu karang yang dapat dilestarikan dan dijaga semua pihak. Salah satu faktor untuk menjaga keindahan dan potensi laut kita yaitu dengan membentuk Ranperda yang berdaya guna efektif dengan Ranperda zona tangkap.

Pembentukan pansus zona tangkap sangat dibutuhkan dalam membahas

nama Mardiah.

Safran saat ditemui wartawan, Senin (25/03) mengakui,“jumlah perusahaan Biro Jasa yang tercatat di Kabupaten Deli Serdang diperkirakan hanya 14 perusahaan Biro Jasa, dan selebih dari itu tidak masuk dalam catatan kami”, terang Safran.

Usai memberi tahu jumlah Biro Jasa secara lisan, Safran menganjurkan kepada wartawan untuk kembali datang

sahaan Biro Jasa di Deli Serdang, kini data yang dikeluarkan Mardiah disinyalir tidak akurat, bahkan diduga jumlahnya telah ditambah Mardiah saat akan mengeprint data tersebut. “inilah data biro jasa yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang bang, kalau mau data resminya saya tidak berani, telepon aja kalau begitu pak Safrannya”, ujar Mardiah menerangkan kepada wartawan.

Selanjutnya, saat wartawan kembali menghubungi Safran ke nomor ponselnya 081264408**, dirinya yang berada diluar kantor meminta wartawan untuk menunggu sejenak kedatangannya diruang kerjanya, dan ternyata yang diperintahkan Safran untuk menemui war-

tawan adalah seorang oknum wartawan dari media lain bermarga Harahap, dan oknum itu meminta kepada wartawan yang sedang menunggu Kabid untuk tidak mempersoalkan abangnya yang satu marga itu.

Atas insiden ini, Kabid PHI Disnakertrans Deli serdang Safran Harahap seakan ketakutan dan patut dicurigakan, ada indikasi kerjasama yang tidak baik antara Disnakertrans Deli Serdang dengan sejumlah pihak perusahaan Biro Jasa, dan atas hal ini diharapkan kepada Bupati Deli Serdang Drs. H. Amri Tambunan agar menindak bawahannya yang tidak memberi informasi secara terbuka dan telah adanya kejanggalannya dalam menjalankan tugas.(DIZ)

Dinas Pendidikan Asahan Selenggarakan OSN

Ranperda.

Fraksi PPP DPRD Batubara melalui juru bicaranya Suryadi SE menjelaskan pembahasan ranperda zona tangkap perlu dilakukan lewat pansus karena fraksi PPP memandang ranperda zona tangkap dibutuhkan masyarakat nelayan. Hukum laut internasional memberlakukan zona ekonomi ekslusif (ZEE) sehingga Indonesia khususnya Kab.Batubara memiliki wilayah laut lepas dan pantai yang sangat luas.

Dari sisi ekonomi sangat menguntungkan bagi Batubara.

Tetapi ini merupakan tantangan dan tanggung jawab kita, tidak saja kepada Pemkab Batubara untuk mengelola laut secara maksimal. Pengelolaan untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi tentunya kita mesti memakai tekhnologi pengelolaan laut sehingga potensi laut yang demikian besar dapat tereksplorasi dengan baik, tukasnya.

Pansus zona tangkap terdiri dari ketua Nafiar SPd MSi,wakil Mora Muda Harahap SH,sekretaris Rizky Aryetta SST, anggota Suharto BA,Efendi Tanjung,Ahmad Badri SH,Ir Edy Noor, H.Sabarudin Lc,H.Dazanul Fadli Saragih SAg, Hj Nurjannah Simanjuntak,Drs Panahatan Pandiangan.

(SAH)

Bupati: Selesaikan Ranperda Zona Tangkap Sesuai UU BATUBARA - Potensi sumber daya laut kita yang sangat besar menjadi alasan utama agar adanya aturan yang jelas mengenai zona tangkap. Kita harus memahami potensi yang besar sangat rentan terhadap konflik dan terjadinya pelanggaran dilaut andaikata tidak diatur secara jelas dan tegas. Oleh karenanya sangat diharapkan Ranperda zona tangkap dapat diselesaikan dengan mekanisme dan tahapan yang ada berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melalui asisten II H.Helman Herdadi SH.MAP ,pada rapat paripurna DPRD Batubara-Lima Puluh,selasa (27/3).Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE, MSi,dihadiri anggota DPRD Batubara,M uspida,asisten,kepala SKPD,Camat se Batubara.

Untuk membentuk

Seorang Kepala Bidang PHI (Pembinaan Hubungan Industrial) Disnakertrans Deli Serdang, Safran Harahap, berani menyembunyikan informasi kepada publik terkait jumlah/ nama-nama perusahaan Biro Jasa yang tercatat di Deli Serdang, bahkan dengan berbagai alasan, Safran yang jarang duduk di kantor ini, disinyalir mencoba melakukan rekayasa informasi melalui seorang stafnya ber-

ke kantornya esok hari bila ingin tahu secara mendetail jumlah informasi itu, sebab, alasannya, seorang stafnya bernama Mardiah yang memegang data itu sedang permisi sakit.

Kemudian Selasa (26/03), saat wartawan berhasil menemui Mardiah di ruang Kabid PHI Disnakertrans Deli Serdang, Mardiah langsung menelepon atasannya yaitu Safran, dan dari petunjuk Safran kemudian Mardiah mengeluarkan Laptop dari dalam lemarinya dan langsung mengetik lalu mengeprint nama-nama perusahaan Biro Jasa itu.

Alhasil nama-nama Biro Jasa yang sebelumnya disebutkan Safran berjumlah 14 perusahaan Biro Jasa, kini bertambah menjadi 23 peru-

Ranperda yang berdaya guna dan efektif tentu saja tidak mudah,banyak tantangan yang harus dihadapi agar regulasi ini sempurna.Kami berharap agar kita menggunakan aturan-aturan dari kementrian kelautan dan perikanan Republik Indonesia sebagai kementrian tekhnis yang mengatur masalah ini seperti, Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 2/tahun 2011 tentang jalur penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan peraturan tekhnis lainnya.

Dalam pembahasan Ranperda itu nantinya antara legislatif dan eksekutif agar dibahas secara detail pasalperpasal. “Sehingga peraturan daerah ini dapat menjawab permasalahan seluruh nelayan di Batubara tanpa melanggar peraturan-peraturan tekhnis yang lebih tinggi,”tukasnya (SAH)

KISARAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Sabtu (23/3) melaksanakan kegiatan OSN tingkat Sekolah Dasar.Kegiatan di buka oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Asahan Drs.Ismail bertempat di SDN 010086 Selawan dan Kegiatan yang sama juga di laksanakan serentak di kabupaten/kota Di seluruh IndonesiaDalam kata sambutannya kepala Dinas pendidikan kabupaten Asahan meminta agar masing-masing peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguhsungguh,percaya diri dan kompetitif.Peserta dengan pringkat terbaik dari kegiatan ini akan diikut sertakan dalam Kepala Bidang Pendidi-

kan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan HERLIS SPd menjelaskan bahwa OSN merupakan salah satu wahana bagi siswa guna menumbuh kembangkan semangat kompetisi akademik untuk mendorong keberanian bersaing secara sehat sekaligus meningkatkan kemampuan dalam bidang MIPA serta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Mata Lomba yang diperlombakan pada OSN ada 2 (Dua) mata pelajaran yaitu : Matematika dan IPA.Peserta OSN kabupaten Asahan tahun 2013 berjumlah 150 siswa SD Negeri / Swasta dari 25 kecamatan dengan naskah soal berasal dari Dirjen Pendidikan Dasar Kemen-

diknas. Pengawas ruang OSN berasal dari unsur pengawas menengah dan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.Adapun dana Dana kegiatan penyeleksian Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SD tahun 2013 bersumber dari APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan TA. 2013.

Sebelumnya pada tanggal 9 Maret 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan telah melaksanakan kegiatan OSN untuk tingkat SMP yang di laksanakan di SMPN 6 Kisaran dengan Jumlah peserta 376 siswa dengan 4 (empat) bidang mata Lomba.Untuk ringkat SMP ini team pengawas dan pengkoreksi berasal dari

Pengawas/panitia Provinsi sumatera Utara.

Pengumuman hasil seleksi oleh panitia OSN tingkat SD kabupaten Asahan setelah pengkoreksian lembar jawaban selesai untuk mata lomba Matematika Juara 1: Rotua Netania Marpaung dari SDN 014610 sei Renggas, kecamatan Kisaran Barat, juara 2:Ardian Chandra dari SD swasta Diponegoro Kecamatan Kisaran Barat dan juara 3:Aulia Ariza Panjaitan dari SDN 010027 simpang Empat Kecamatan simpang Empat.

Untuk Mata lomba IPA juara 1:Muhammmad Farhan dari SD Swasta Alwasliyah kisaran-Kisaran Barat.Juara 2;Kitri Srirejeki dari SDN 017973

Kisaran ,kecamatan Kisaran Barat,juara 3:Rahmad Ariza Panjaitan dari SDN 015917 sipaku Area Kecamatan Simpang Empat.Masing-masing peserta mendapat uang pembinaan dari panitia sebesar Rp.700.000, Rp.500.000, dan Rp.300.000, masing-masing tingkatan juara.Pemenang kegiatan ini akan mewakili kabupaten Asahan untuk OSN tingkat Provinsi pada tanggal 8 April 2013 Panitia mengharapkan Melalui lomba ini terpilihnya siswa - siswa terbaik yang menguasai bidang ilmu dasar Matematika dan IPA pada jenjang SD, sebagai embrio untuk dipersiapkan menjadi calon peserta olimpiade tingkat internasional.(BAL)

Terima Kunjungan Persekutuan Guru Melayu Negara Brunai MEDAN - Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota MedanDrs Ramlan Tarigan, Ketua PGRI Sumut Dra HJ Yustini Amnah Lubis, Sekretaris PGRI Medan Drs Abdul Rahman Siregar, menerima kunjungan Persekutuan Guru-Guru Melayu negara Brunai Darussalam, Selasa (26/3) dibalai Kota Medan.

Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesemapatan itu mengucapkan selamat dtang di Kota Medan, dia

juga berharap agar dalam kunjungan ini di Kota Medan para guru-guru Melayu Brunai Darussalam merasa betah dan nyaman, dan juga mempersilahkan untuk menikmati suasana Kota Medan yang memiliki sejumlah wisata, baik itu wisata kuliner maupuin wisata gedung tua seperti Istana Maimon dan lainnya.

Dikatakannya, semoga nantinya musyaray kerja para guru-guru melayu di Medan ini nantinya dapat memilih kepengurusan Persekutuan para GuruGuru dan dapat menyususn program kerjanya kedepan, selain itu juga dengan kinjungan ini, menjadi wadah bertukar ilmu dan

pengalaman dengan para guru yang ada di Kota Medan khsusunya dibidang pndidiakan dan proses mengjar dan belajar. “ Salah satu fokus pembangunannya Pemko Medan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itulah didalam upaya peningkatan pendidikan ini juga diiringi dengan peningkatan SDM para gurguru dan pemberain kesejahteraan para guruguru, “ ujar Dzulmi Eldin.

Presiden Persekutuan Guru-guru Melayu negara Brunai Darussalam H Antin Bin Ahad mengatakan, kunjungan ke Kota Medan adalah selain, melakukan musyawarah

pemilihan ketua baru, juga melakukan silaturahmi dengan para pengurus guru dan para guru di Kota Medan, untuk saling bertukar pengalaman.

Rombongan Persekutua Guru-guru Melayu neghara Brunai Darussalam terdiri dari dari 55 orang, dimana Persekutuan ini merupakan organisasi terbesar terdiri dari dari 45.000 anggota meliputi tiga PSM (perserikatan) yang membawahi, perserikatan para Pedagang, Perserikatan Pemuda dan Pemudi serta perserikatan para gugu-guru.

“Indonesia merupakan negara besar yang cukup luas dari Sabang sampai Marauke yang didalamn ya

terdiri dari gugusan pulau, dan kita semua ini merupakan negara serumpun dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu, “ ujar Antin Bin Ahad.

Ketua PGRI Kota Medan Drs Ramlan Tarigan menjelaskan, kunjungan para guru-guru Melayu negara Brunai Darussalam ini dari 23 sampa7 27 Maret 2013, selain melakukan musyawarat, juga melakukan city tour, kunjungan ke gubernuran dan melakukan kunjungan ke SMAN-I Jalan Cik Ditiro untuk melakukan silaturahmi dengan para guru disana dan melihat proses belajar dan mengajar.

(VIN)

Sejumlah Organisasi Islam Tolak RUU Ormas MEDAN - Ribuan massa Islam yang tergabung dalam sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Rabu (27/3) berunjuk rasa damai ke DPRD Sumatera Utara. Mereka menolak Rancangan UndangUndang (RUU) Ormas yang saat ini sedang dirumuskan (dibahas) DPR-RI dan pemerintah di Jakarta yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas.

Penolakkan Ormas Islam Sumatera Utara ini karena sangat dikawatirkan melalui RUU Ormas pemerintah kembali dalam perwujudan Orde Baru (Orba) dengan model terbaru sikap represifnya.

Selain itu para pengunjuk rasa menganggap RUU Ormas memiliki banyak kekurangan karena itu diperlukan adanya pembaharuan rumusan urgensi, argumentasi filosofis dan sosiologis terkait hubungan antara masyarakat dengan eksistensi NKRI. Menurut mereka, RUU

ormas kurang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke empat yang menegaskan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan.

RUU Ormas ini harus diganti dengan RUU masyarakat Madani.

Tatanan masyarakat madani lebih sesuai dan cocok dengan kepentingan dan visi kebangsaan

Indonesia yang berjiwa religius dan berbudi pekerti mulia.

Unjukrasa yang digelar Ormas Islam ini berjalan aman dan kondunsif, sebagian besar pengunjuk rasa (65%) adalah kaum wanita yang tergabung dalam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Sumatera Utara yang mengenakan busana putihputih.

Selain MHTI turut juga dalam aksi damai itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Utara, Majelis Mujahidin Indonesia Sumatera Utara, Laskar Pembela Islam (LPI), Front Pembela Islam (FPI), Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Utara dan berbagai Ormas Islam Lainnya.

Siapapun anda, ketika kumpul bersama dua orang atau lebih, memiliki kesamaan tujuan dan minat, maka anda wajib mendaftarkan komunitas, kelompok maupun organisasi anda ke Bupati, Walikota, Gubernur, atau Kementerian Dalam Negeri.

Bahkan, harus membuat akta notaris!

Tidak hanya itu. Menurut RUU ini, setiap komunitas/ kelompok anda harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), surat pernyataan tidak berafiliasi partai politik, untuk mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jika

tidak, maka anda dilarang beraktifitas.

Tidak hanya wajib daftar, semua organisasi, kelompok, atau komunitas di Indonesia juga bisa dibekukan bahkan dibubarkan dengan ukuran yang bisa di tarik-ulur oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Berorganisasi atau berkumpul merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali.

Jika ini merupakan hak, maka selayaknya negara/pemerintah memfasilitasi dan memberikan perlindungan, bukan memberikan batasan dan kewajiban yang memberatkan.

Awalnya, pembuatan RUU ini bertujuan untuk menindak organisasi pelaku kekerasan. Kita setuju. Tapi Indonesia sudah punya Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bisa menjerat pelaku kekerasan atau tidakan kriminal. Faktanya? Itu tak dilakukan. Karena memang masalahnya bukan pada Undang-Undang, melainkan penegakan hukum. (RUD/MH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

SUMUT

Pemko Medan Umumkan, 945 ARB Minta Golkar Proses Pencalonan Ngogesa Pegawai Honorer Kategori II MEDAN - Pemko Medan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengeluarkan pengumanan/uji publik daftar nama-nama tenaga honorer Kategori II Pemko Medan berjumlah 945 orang yang berasal dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan Kecamatan di lingkungan Pemko Medan. Nama-nama tenaga honorer Kategori II sudah dapat di dapat dilihat pada masing-masing SKPD maupun website Pemko Medan dengan alamat www.pemkomedan.go.id.

Menurut Kepala BKD Kota Medan Affan Siregar SE didampingi Kasubid Pengadaan dan Pensiun Pegawai Adrian saleh SE, dasar hukum penguman/uji publik daftar nama tenaga jonorer Kategori II Pemko Medan ini adalah Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2005 jo.

Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2007 jo. Peraturan pemerintah No.56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian, lanjut Affan, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.05 Tahun 2010, Affan menjelaskan, yang dimaksud dengan tenaga honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Adapun kriteria tenaga honorer Kategori II yang

dimaksud yakni diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minima 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.

Serta berusia sekurangkurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006,” kata Affan di Balai Kota Medan, Selasa (26/3).

Selanjutnya Affan mengungkapkan, adapun rekapitulasi tenaga honorer Kategori II di lingkungan Pemko Medan selengkapnya adalah Dinas Pendidikan sebanyak 883 orang, RSUD dr Pirngadi (19 orang), Dinas Kesehatan (5 orang), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2 orang), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (1 orang), Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat ( 2orang), Kecamatan Medan Selayang (7 orang), Kecamatan Medan Helvetia (5 orang), Kecamatan Medan Tembung (4 orang), Kecamatan Medan Marelan (4 orang).

Selain itu, tambahnya, Kecamatan Medan Belawan (2 orang), Kecamatan Medan Perjuangan (2 orang), Kecamatan Medan Maimun (2 orang), Kecamatan Medan Labuhan (1 orang), Kecamatan Medan Area (1 orang), Kecamatan Medan Kota (1 orang), Kecamatan Medan Deli (1 orang), Kecamatan Medan Deli (1 orang), Kecamatan Medan Tuntungan (1 orang), Kecamatan Medan Denai (1 orang) dan Kecamatan Medan Petisah (1 orang).

“Jadi total keselurahan pegawai honorer Kategori II di lingkungan Pemko Medan sebanyak 945 orang. Namanama yang dimaksud sudah dapat dilihat pada masingmasing SKPD atau wbsite Pemko Medan dengan alamat www.pemkomedan. go.id,” paparnya. (VIN)

Tenaga Honorer Segera Diangkat Menjadi CPNS RANTAUPRAPAT - Pemerintah dalam waktu dekat, segera mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pengangkatan itu sesuai PP Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, tanggal 16 Mei 2012.

Peraturan pemerintah itu ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan calon pegawai negeri sipil. “Ini berarti tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan APBD (tenaga honorer kategori I) diangkat menjadi CPNS formasi tahun anggaran 2012”, kata Sekdakab H Ali Usman Harahap SH. Hal itu disampaikannnya saat memberikan arahan dan bimbingannya pada apal gabungan di lapangan Diklat BKD, belum lama ini.

Ali Usman mengatakan, pada akhir 2012 lalu, tenaga honorer Pemkab Labuhanbatu kategori I yang telah lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melengkapi data administrasi untuk diangkat menjadi CPNS. Berkas tersebut telah dikirimkankan ke BKN Regional IV Medan untuk diproses mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Dari berkas itu, kata Ali Usman, kemungkinan masih terdapat kekurangan-kekurangan berkas/data administrasi yang harus kita penuhi.

Karena itu, diharapkan kepada kepala SKPD yang

memiliki tenaga honorer kategori I untuk menginformasikan dan memberi pengertian, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saat ini kita semua menunggu proses dari BKN dan diharapkan kesabaran tenaga honorer kategori I untuk menunggu proses tersebut.

Dijelaskan Ali Usman, untuk tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBD (tenaga honorer kategori II) dapat diangkat menjadi CPNS sesuai kemampuan keuangan Negara.

Tenaga Honorer Kategori II Pemkab Labuhanbatu yang datanya telah dikirim ke BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 600 orang, terdiri dari tenaga teknis, penyuluh, kesehatan dan guru.

Dalam waktu dekat, jelasnya, nama-nama tenaga honorer kategori II akan diumumkan dan diuji publik, untuk mendapat masukan dan respon dari masyarakat.

Oleh karena itu, diminta kepada kepala SKPD, agar jeli dan hati-hati mengeluarkan surat pernyataan aktif sebagai tenaga honorer.

Apabila tidak benar, kepala SKPD akan dijatuhi sanksi dan tentu dituntut secara pidana karena merugikan keuangan Negara.

Kata Ali Usman, dalam waktu dekat Pemkab Labuhanbatu akan membentuk tim monitoring pelaksanaan apel pagi dan apel sore. Tim monitoring bertugas mengevaluasi tingkat kehadiran PNS. Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Linmas akan ditugaskan untuk merazia PNS dan CPNS yang berada di luar kantor pada saat jam kerja. (HAH)

LANGKAT - Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB) menginstruksikan Ketua DPD Golkar Sumut Andi Ahmad Dara dan pengurus DPD lainnya untuk segera memperoses pemberkasan pencalonan Ketua Golkar Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH untuk menjadi calon Bupati Langkat periode 2014-2019 dihadapan kurang-lebih sepuluh ribuan masyarakat, kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin tersebut saat road show Ketum Golkar itu di lapangan sepak bola kampung baru Pangkalan Berandan Kecamatan Babalan, Rabu (27/3).

“Apakah Pak Ngogesa sudah banyak berbuat untuk rakyat?” teriak ARB bertanya pada sepuluh ribuan masyarakat yang menguningkan lapangan tersebut, “Apakah saudara setuju Pak Ngogesa kita calonkan kembali?” lanjut ARB bertanya yang langsung dibalas applause dan teriakan masyarakat yang mengatakan setuju.

ARB juga menjelaskan bahwa di tahun ini ada 6 program dari APBN yang akan dikucurkan ke Langkat berkat keuletan para kader Partai Golkar yang duduk di Legislatif memperjuangkan aspirasi masyarakat yakni pembinaan usaha bagi 150 wanita nelayan dengan dana Rp. 975 juta, program usaha mina pedesaan senilai Rp. 240 juta, pembinaan dan bantuan bagi 150 nelayan bernilai

Ketua Golkar Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyampaikan arahannya kepada sepuluh ribuan masyarakat, kader dan simpatisan Golkar saat mendampingi Ketum Golkar ARB di lapangan bola kaki Kampung Baru Pangkalan Berandan, Rabu (27/3).

1,5 M, pembuatan pabrik es mini Rp. 1,9 M, pembuatan pasar ikan senilai 946 juta dan pabrik pelet pakan ikan senilai Rp. 3,2 M. Dijelaskan juga apabila nanti dirinya dipercaya masyarakat untuk memegang amanah menjadi RI I maka akan diteraokan 4 kunci sukses yang 3 diantaranya diadopsi dari zaman Pemerintahan Presiden Soeharto yakni meninggikan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelaku dan hasil pembangunan, membuat jaminan sosial dan kesehatan serta menerapkan sistem Nasionalis globalisasi tentunya yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia.

Menanggapi dukungan yang diberikan oleh masyarakat nelayan dan pengurus Golkar Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Langkat ARB mengucapkan terima

kasih dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan dukungan tersebut bersama-sama demi Indonesia sejahtera, karena suara Golkar suara Rakyat.

Haji Ngogesa Sitepu mengatakan apabila dirinya telah dipercaya dan diberikan kesempatan untuk bersaing dan bertarung dalam Pemilukada Bupati oleh partai Golkar dirinya menyatakan kesiapan seraya mengucapkan Bismillah, “ Dengan Bismillah, Saya nyatakan siap” serunya disambut yel-yel yang mengatakan “Lanjutkan” terdengar keras dari kerumunan masyarakat.

Sebelumnya ARB saat tiba di Langkat langsung disambut Haji Ngogesa dipintu Kota Stabat bersama ratusan kader dan simpatisan yang menunggu, setelah diserahkan ARB pataka Golkar kepada Haji

Ngogesa, mereka langsung menerima pernyataan dikap himpunan abang tukang becak untuk siap mendukung dan memenangkan ARB sebagai RI I dan Haji Ngogesa Sitepu sebagai Langkat I untuk yang kedua kalinya, begitu juga halnya ketika sampai di pintu Kota minyak Pangkalan Berandan, keduanya bersama kader dan pengurus Golkar Sumut dan Langkat disambut ratusan abang becak yang menyatakan sikap mendukung mereka dan mengarak rombongan dengan menggunakan becak bermotor sampai ke lokasi acara, tampak hadir Anggota DPR RI yang juga kader Golkar Anton Sihombing, Leo Nababan, Eswin Sukardja, Ketua HWK Langkat Hj. Nuraida Ngogesa dan sejumlah petinggi serta kader Golkar Pusat, Provinsi dan Kabupaten Langkat. (JUL)

LIPPI Asahan: Minim Sosialisasi Penyebab Tingginya Angka Golput KISARAN - Pentas demokrasi penyelenggaraan pemilu kepala daerah Sumatera Utara baru saja selesai terselenggara sesuai dengan perintah amanat UU NO 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Hotel Grand Angkasa, Jalan Sutomo, Medan, Jumat (15/3/ 2013) di tetapkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi sebagai pemenang .Berdasarkan penghitungan akhir KPU, pasangan ini memperoleh suara sebesar 33 persen yakni 1.604.337 Total suara sah dalam Pilgub

yang berlangsung pada 7 Maret lalu, sebanyak 4.861.467 suara, dan suara tidak sah sebanyak 139.963 suara. Dengan demikian total partisipasi pemilih sebanyak 5.001.430 jiwa atau mencapai 48 persen dari jumlah pengguna hak pilh /DPT 10,310,872 suara.

Di Asahan didapati hasil pemutakhiran suara resmi oleh KPU Asahan pasangan ganteng memperoleh suara 109.433 disusul oleh pasangan Gusman 58.808 suara,charly 33.185 suara,ESJA 30.742 suara, dan Amri 23.990 suara dari kuantitas DPT(daftar pemilih tetap) 489.064. suara sah 256,158,suara tidak sah(batal) 7660.suara golput 225246. Dengan jumlah pengguna hak pilih 263,818 suara.

Dari statistik diatas , Tingginya

angka suara golput menurut pantauan LIPPI(LEMBAGA INDENPENDEN PEMANTAU PEMILU INDONESIA) ASAHAN dinilai karena kurangnya spirit KPU asahan dan segenap tim kampanye calon-calon pemimpin dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat Asahan , sehingga animo masyarakat cukup TIM kampanye dihari pemilihan,sehingga dapat mempengaruhi independensi dan objektif pemilih..

Cukup tingginya angka golput di asahan persentase 49% mengingat pemimpin-pemimpin terdahulu telah diketahui kualitas dan kuantitasnya yang kurang kepedulian terhadap masyarakat dipedesaan serta kebijakan(policy) tidak me-

nyentuh langsung kepada masyarakat asahan. hal ini mengakibatkan skeptisme dan pesimisme terhadap calon-calon pemimpin sumatera utara .

Ketua LIPPI ASAHAN, Satria Bakti Sihombing SH berpendapat untuk pemilu yang akan datang harus lebih dioptimalisasikan pendidikan politik dan sosialisasi secara efisien serta efektif dengan cara mensinergikan dan merevitalisasikan segenap unsur guna menstimulasikan animo masyarakat untuk memberikan hak suaranya, dengan itu LIPPI Asahan siap mendedikasikan dan bekerjasama dengan KPUD Asahan untuk mensukseskan pemilu 2014 Yang akan datang sesuai dengan amanat perundang-undangan berlaku. (BAL)

Sebanyak 8990 Siswa Asahan Siap Ikuti UN KISARAN - Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kopentensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tanggal 15 -18 April 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional akan melaksAnakan UN untuk tingkat SMA/MA/SMALB/SMK. Jumlah peserta UN kabupaten Asahan 8990 siswa yang terdiri dari; Tingkat SMA 4207 siswa terdiri dari jurusan IPA;2584 siswa dan jurusan IPS;1623 siswa,Tingkat MA 1516 siswa terdiri dari jurusan IPA;930 siswa , jurusan IPS;576 siswa dan Agama 10 siswa dan tingkat SMK di ikuti 3267 siswa UN di ikuti sebanyak 107 unit sekolah terdiri dari 41 sekolah tingkat SMA,20 sekolah SMK dan 37 Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Kepala Bidang Pendidikan menengah Dinas Pendidkan Asahan Drs.Mahmuddin Hasibuan menjelaskan Pelaksanaan UN 2013 ini akan mengalami perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya, variasi soal hanya ada lima kini menjadi 20 variasi soal dengan komposisi bibit soal yang semula soal mudah 10 persen, sedang

80 persen, dan sulit 10 persen, pada UN 2013 ini menjadi 10 persen soal mudah, 70 persen sedang, dan 20 persen soal sulit dengan kreteria kelulusan peserta didik UN nilai rata-rata dari semua nilai akhir (NA) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mayta pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol)

Bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan di sertai bukti yang sah akan mengikuti UN susulan yang di selenggarakan 22 - 25 April 2013.Bidang Studi UN untuk jurusan IPA terdiri dari;Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, kimia Fisika dan Biologi. Jurusan

IPS; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, ekonomi, sosiologi dan Giografi, Jurusan Keagamaam: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Matematika,Tafsir ,hadis Fikhi dan untuk SMK kejuruan; Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris, Matematika di tambah kopetensi keahlian.(BAL)

Walikota Dukung Pembukaan PPS UMSU MEDAN - Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menerima audiensi Majelis Pendidikan Tinggi Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Balai Kota Medan, Selasa (26/3). Selain bersilaturahmi, kunjungan dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi orang nomor satu di Pemko Medan untuk membangun Kota Medan, khususnya di bidang pendidikan.

Kehadiran Majelis Pendidikan Tinggi UMSU ini dipimpin langsung Rektor UMSU Drs Agussani MAP didampingi Mukhyansyah selaku Wakil Rektor I, Ahmad Sinaga (Wakil Rektor II), M Arifin (Wakil Rektor III), Lutfi Basir dan Akhmaluddin.“Sejalan dengan itu UMSU tentunya berupaya untuk

meningkat kualitas lulusan S1 dan S2, kita juga saat ini sedang membuka program pasca sarjana doctor,” kata Agussani.

Untuk itu, Agussani mengaku telah berusaha melakukan persiapan-persiapan, termasuk sarana dan prasarana pendukung. Ditambah lagi, mereka kini memiliki lahan lebih kurang 6.200 meter di Jalan Denai. Lahan itu rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan program pasca sarjana (PPS) dan doktor.

“Kita berharap, jika program doctor ini telah dibuka, Walikota menjadi salah satu mahasiswa pertama untuk dididik di program doktor di UMSU,” harapnya.

Walikota Medan didampingi Asisten Kesejahteraan Masyara-

kat Erwin Lubis, Kadis Pendidikan Drs Parluhutan Hasibuan, Kepala Balitbang Kota Medan Drs Hasan Basri MM sangat mendukung rencana Majelis Tinggi Pendidikan UMSU, terutama rencana dibukanya program doctor. “Jika program pasca sarjana doctor ini dibuka, saya akan menjadi salah satu mahasiswa,” kata Rahudman.

Selanjutnya, Wali Kota berjanji akan membantu seluruh proses perizinan terkait dengan pembangunan gedung baru untuk program pasca sarjana tersebut. Kemudian dia minta kepada Kepala Balitbang dan Kadis Pendidikan untuk melakukan kerjasama, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Medan. (VIN)

Gerindra Labuhanbatu Laksanakan Penjaringan Bacaleg RANTAUPRAPAT - Dalam rangka menyongsong Pemiu 2014 partai Gerindra Kabupaten Labuhanbatu melakukan seleksi Bakal Calon Legislative (BACALEG) yang berkwalitas Hotel Permata Land dari tanggal 25-26 Maret 2013, yang dibuka Dedi Arpan, Sos, baru-baru ini.

Ketua Panitia Penjaringan Bacaleg DPC Partai Gerindra Labuhanbatu Ali Akbar, Amd mengungkapkan, penjaringan balon caleg ini dilakukan untuk mencari calon legislatif DPRD Labuhanbatu yang berkualitas untuk maju pada Pemilu Legislatif 2014. Langkah ini menunjukkan Partai Gerindra adalah

partai rakyat, terbuka untuk pengurus, kader, simpatisan dan seluruh komponen bangsa.

“Ini adalah wadah perjuangan untuk bersama-sama memperbaiki kondisi bangsa menuju Indonesia Raya,” ungkapnya Ketua DPC Partai Gerindra Kabupateo Labuhanbatu Dedi Arpan, Sos mengatakan, kita membuka kesempatan pada publik menjadi bakal calon anggota legislatif.

Kebijakan ini, untuk membuat perubahan, jika orang baik-baik tak mau ikut politik, maka dunia politik akan dikuasai orang-orang berniat jahat dan mementingkan urusan pribadi.

“Kami tak ingin politik dijadikan sarana memperkaya diri dan korupsi. Politik harusnya bisa memperbaiki keadaan jika semakin banyak orang baik berkiprah di dalamnya, dan diharapkan perubahan mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan ini,” pungkasnya Dalam penjaringan bacaleg partai Gerindra, tampak antusias para peserta yang hadiri. Salah satu bacaleg Hasanuddin Hasibuan mengatakan, apa yang dilakukan Gerindra adalah seleksi awal, untuk melihat komitmennya memajukan partai dan mewakili masyarakat di legislatif," ujarnya singkat. (HAH)

10

KPK POS E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

KRIMINAL

SUMUT

Pemkab Rohil Tidak Serius Tangani Pengaduan LSM Perlahan BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) dinilai tidak serius menangani laporan masyarakat Desa Sei.Tapah terkait lahan masyarakat seluas 70 hektar yang dimasukkan dalam tukar guling lahan seluas 1.000 hektar sebagai konpensasi dengan Jembatan Sei.Tapah yang dibangun Kelompok Tani (Poktan) Tani Amal Jaya.

Pengaduan masyarakat dikuasakan melalui LSM Pemantau Korupsi & Penyelamat Harta Negara (Perlahan) Kab. Rohil Nomor : 04/DPD/LSMPerlahan/RHL/IX/12, tanggal 24 September 2012, Perihal Tindak Lanjut Surat DPP LSM Perlahan No.28/Mdn/DPP/PK& PHN/IX/12, dan Surat Susulan No.06-S03/DPD/ LSM-Perlahan/RHL/R/I/ 13, tanggal 23 Januari 2013 Perihal Segera Mengembalikan Lahan Milik Masyarakat Seluas 70 Hektar yang dikelola Poktan Tani Amal Jaya/ PT.Amal Jaya.

"Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Rohil, Penghulu Sei.Tapah dan PT.Amal Jaya/Poktan Amal Jaya. Namun, hingga saat ini, belum ditanggapi Pemkab Rohil," ujar Chairul Nasution Ketua DPD Perlahan Rohil melalui hubungan seluler, Rabu pekan lalu.

Menurut Chairul, lahan masyarakat yang masuk

dalam konpensasi tersebut dibeli dari Sarwedi dan Adrus Ad pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2008 atas nama Sugino 20 Ha, Sumarno 14 Ha, Sadino 12 Ha, Sutanto 8 Ha, Juhri, dan Suprayetno 12 Ha. Surat Ganti Rugi tersebut diterbitkan Kepala Dusun Bukit Nenas Kepenghuluan Kasang Bangsawan Pujud sebelum pemekaran menjadi Kepenghuluan Sei. Tapah.

Lahan seluas 70 hektar milik masyarakat yang telah memiliki SKGR tersebut oleh Penghulu Sei.Tapah Darmawin dimasukkan dalam konpensasi dengan Jembatan Poktan Tani Amal Jaya berukuran 2,5 meter X 30 meter.

"Penyerobotan lahan milik masyarakat seluas 70 hektar oleh Poktan Tani Amal Jaya tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan," katanya.

Masih kata Chairul, dalam surat tersebut pihaknya juga mendesak

ILUSTRASI - Warga menuntut lahannya dikuasai pengusaha kebun sawit.

Bupati Rohil H. Annas Maamun untuk menindak tegas terhadap penghulu Sei.Tapah Darmawin yang telah melakukan tindakan semena-mena dan menindas hak-hak atas tanah milik warga.

LSM Perlahan juga mendesak Dinas Kehutanan Rohil untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin pelepasan hutan dan izin peruntukan kawasan hutan yang dikelola Poktan Tani Amal Jaya/PT.Tani Amal Jaya dan mendesak Dinas Perkebunan terkait Izin Usaha pembukaan perkebunan dan mendesak BPN Rohil terkait HGU PT. Amal Jaya/Poktan Tani

Amal Jaya. "Diduga Kuat PT.Tani Amal Jaya/Poktan Tani Amal Jaya belum mengantongi izin," ujar Chairul.

Asissten I Pemkab Rokan Hilir H.Wan Rusli Syarif Ssos, ketika dikonfirmasi KPK Pos melalui hubungan seluler mengaku menerima tembusan surat atas pengaduan dari LSM Perlahan Rohil terkait lahan masyarakat yang masuk dalam konpensasi atas lahan seluas 1.000 hektar dengan jembatan Sei.Tapah.

Menurut Rusli Syarif surat LSM Perlahan diterimanya 1 bulan yang lalu, Pemkab Rohil belum

bisa memberikan keputusan, surat tersebut sedang dipelajari.

Disinggung soal pernyataan H.Adris, Adrus AD warga Desa Tanjung Medan Pujud terkait penyerahan Lahan hutan negara seluas 1.000 hektar oleh Koperasi Wira Usaha Sungai Kuning kepada Susilo Amal Bos PT. Tani Amal Jaya yang didaftarkan di Notaris Tito Utoyo SH Pekanbaru.

Tahun 2003 lalu, Rusli Syarif minta bukti pernyataan tersebut.

“Tolong berikan pernyataan tersebut,” ujar Rusli Syarif mengakhiri sambungan seluler. (PUR)

75 Tersangka Penganiaya Kapolsek Ditangkap SIMALUNGUN - Polisi bertindak cepat mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap Kapolsek Dolok

Pardamean Polres Simalungun, AKP A Siahaan. Siahaan tewas dihakimi ketika menggerebek praktik perjudian.

"Sudah 75 orang kita amankan.

Kita terus gali keterangannya," ujar Kapolres Simalungun AKBP Andi Syariful Taufik, Kamis.

Pelaku Pengeroyokan Bebas Berkeliaran MEDAN - Korban pengeroyokan mendesak Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan segera menangkap pelaku yang bebas berkeliaran di kawasan Jalan Ampera Medan.

Salah seorang warga Sukma mengungkapkan, bahwa kejadian pengeroyokon ini bermula pada, Minggu malam lalu. Di mana salah seorang anggota keluarganya bernama Reno Gozali pulang dari rumah kerabatnya. Namun belum sampai di depan gerbang, dia dihadang oleh A Cien dan 2 orang lainnya yang juga tetangga korban.

Pelaku, lanjut Sukma, mendesak korban untuk mengembalikan HP miliknya. Akan tetapi korban kebingungan dengan HP yang dimaksud oleh A Cien dan berniat untuk bertanya. Namun,

belum sempat korban bertanya, pelaku langsung menghajar Reno hingga babak belur dan tersungkur di dalam parit.

Mendengar suara gaduh, tetangga sekitar kemudian mencoba membantu melerai dan membawa korban ke rumah sakit untuk melakukan visum.

“Abang saya tidak mengetahui tentang handphone yang ditanyakan pelaku. Tapi tanpa sempat bertanya, pelaku langsung memukuli abang saya hingga babak beluar,” jelasnya, Kamis, seraya menambahkan bahwa pengeroyokan ini sudah 4 hari lalu kejadiannya. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Percut sei Tuan dengan nomor: STPL/862/K/III/2013/ Percut, tetapi sampai saat ini pelakunya belum juga ditangkap.

Sukma juga mengatakan bahwa bukti visum dan keterangan saksi sudah di BAP, namun hingga saat ini tidak mendapatkan jawaban.

“Sudah kami laporkan dan juga sudah 2 kali kami mengirim pesan singkat melalui SMS Center Polisi namun tidak juga membuahkan hasil, mau kemana lagi kami melaporkan nasib kami ini,” keluh Sukma.

Lebih lanjut Sukma mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap oknum Polsek Percut yang dinilai lamban dalam menangani kasus seperti ini.

“Sikap yang tidak profesional dan tidak mengayomi seperti ini yang kemudian membuat warga tidak lagi percaya pada proses penegakan hukum,” pungkasnya.

(REL)

Seperti diketahui, Kapolsek Dolok Pardamean Polres Simalungun AKP A Siahaan menggerebek kawasan perjudian di Desa Dolok Saribu, Kecamatan Dolok Pardamen, Simalungun, Rabu (27/3) malam. Kala itu Siahaan bersama tiga anak buahnya.

Para pelaku melarikan diri, namun sialnya oleh istri salah seorang pelaku, Siahaan meneriakinya maling. Bersama 3 anak buahnya, Siahaan berusaha kabur menggunakan mobilnya. Malangnya, mobil itu terperosok ke parit di Desa Buntu Bayu Pane Raja.

AKP A Siahaan terjebak dan langsung jadi bulan-bulanan warga.

Sedangkan tiga anggotanya berhasil menyelamatkan diri. Siahaan ditemukan tewas 50 meter dari lokasi dengan luka bekas tusukan di tubuh dan kepalanya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius mengatakan, polisi akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku. Hal ini harus dilakukan agar kejadian yang menimpa Siahaan tak terulang kembali.

"Kita sedang mencari siapa yang memprovokasi. Kita pakai jalur hukum. Masalahnya nyawa, siapa bertanggung jawab harus diproses," kata Suhardi.

(MC)

Pembentukan Polres Batubara Mendesak BATUBARA - Poldasu mempersiapkan 300 personil, syarat menyiapkan pembangunan sebagai mendukung pembentukan Polres Batubara, tahap awal ditempatkan di Polsek Lima Puluh.

"Ini sudah kita siapkan dengan menggeser 300 personil sebagai mendukung pembentukan Polres Batubara," tukas Karo Rena Poldasu, Kombes James Umboh dalam rapat koordinasi dalam rangka persiapan pembentukan Polres Batubara di aula paripurna DPRD Kab Batubara-Lima Puluh, Selasa.

Pembentukan Polres ini diakuinya tak terlepas dari keagresifan Kapoldasu Irjen Wisnu Ahmad Sastro SH memperjuangkan di Mabes Polri dan memenuhi syarat untuk dilakukan, di mana pembangunannya disiapkan.

Sedangkan di sisi Kamtibmas sepenuhnya merupakan tanggungjawab Poldasu. "Kita yakin pembentukan Polres Batubara ini dapat terwujud dan dilakukan dalam waktu dekat karena mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat," ujarnya sembari memberikan apresiasi terhadap hubungan Pemkab dan DPRD Batubara yang terjalin baik dalam membangun daerah.

Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM

menyambut baik pembentukan Polres, di mana investor-investor nantinya akan menanamkan modal ke Batubara lebih aman, seiring dengan perjalanan program MP3EI melalui pembangunan Pelabuhan Global Hub Internasional Kuala Tanjung oleh Pemerintah Pusat.

"Di sini keamanan merupakan skala prioritas dalam memberikan perlindungan bagi investor," katanya.

Pemkab Batubara juga telah menyiapkan lahan seluas tujuh haktare di Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh bersamaan dengan pembangunan kantor instansi vertical pemerintah lainnya. Sebelum pembangunan berjalan, tahap awal dilakukan pembenahan terhadap Polsek Lima Puluh, menjadi Polres sementara Batubara melalui dana hibah sebesar Rp1 M. "Menurut rencana pengerjaannya dimulai dalam April 2013," tukas OK. Ketua DPRD Kabupaten Batubara Selamat Arifin SE MSi mengajak semua pihak untuk mendukung terwujudnya Polres Batubara, terlebih lagi pihak perusahaan membantu dan memberikan pinjam pakai terhadap gedung/perumahan kebun yang tidak dimanfaatkan untuk dipakai personil polisi nantinya.(SAHREL)

Naikkan Pangkat AKP Andar Siahaan MEDAN - Forum Wartawan Polri (FWP) meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Kapolsek Dolok Pardamean, Polres Simalungun, AKP Andar Siahaan yang tewas dihakimi masyarakat saat menangkap pelaku judi toto gelap (togel) di Dusun Merek Raja Huta, Desa Butu Bayu Panei Raja, Kecamatan Dolok Pardamean. ”Sepatutnya Kapolri memberikan penghargaan istimewa kepada AKP Andar yang begitu berani dalam menjalankan tugas penegakan hukum, ini patut menjadi tauladan bagi insan Polri,” kata Sekretasis FWP Hasriwal AS dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Kapolri, katanya, harus lebih tegas dan berani membela anak buahnya yang di semena-menakan kelompok tertentu saat melaksanakan tugas penegakan hukum. ”Kapolri harus memiliki keberanian dan turun langsung memimpin anakbuahnya yang menepat tindak

kriminal saat bertugas. Kalau tidak, maka Korps Polri semakin dihabisi orang-orang yang tidak mau dihalangi dalam menjalankan aksi pelanggaran hukum,” ucapnya.

Bukan tidak mungkin, bila saja saat ini markas dan anggota polisi sudah menjadi sasaran tindak kekerasan dari kelompok kelompok tertentu akan terus berlanjut maka Polri tak lagi dianggap sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum. ”Akibatnya akan lebih fatal lagi pada penegakan hukum di tengah masyarakat dapat dipastikan tidak akan berjalan baik. Masyarakat akan lebih berani melawan polisi meski masyarakat itu melakukan pelanggaran hukum. Ini berakibat pada lembaga kepolisian yang tidak lagi memiliki kewibawaan dan penegakan hukum akan dipandang sebelah mata,” tegasnya.

Ironisnya, bila Kapolri tidak berani tegas maka kepercayaan anakbuah di lapangan dalam melaksanakan tugasnya akan setengah-setengah.(REL)

Galian C Ilegal di Lahan PTPN II Kembali Operasi TG.MORAWA - Ratusan warga komplek perumahan Taman Sari Dusun XII, Desa Banun Sari Baru, KecamatanTanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sejak, Selasa sore, melakukan pemblokiran jalan dengan membakar ban dan kayu guna menghadang puluhan tronton/inter cooler yang keluar masuk ke perkampungan warga.

Aksi ratusan warga ini dilakukan dengan spontan setelah warga mengetahui sekelompok preman kembali melakukan aktivitas pengorekan tanah galian C ilegal di lahan PTPN II dekat perkampungan warga tersebut.

Dalam aksi itu, pemerintahan Desa setempat tidak ada turun ke lapangan, dan sempat terjadi selisih paham ketika beberapa orang pengusaha galian C itu yang disebut-sebut merupakan preman mendatangi ratusan warga. Namun perselisihan yang dapat berujung kericuhan dan kekerasan dapat dihindari.

Ratusan warga yang

kebanyakan kaum ibu-ibu ini, saat ditemui KPK Pos di lapangan, meminta kepada para pelaku galian C itu agar segera menghentikan aktivitas galiannya dan jangan lagi beroperasi. Sebab, puluhan bahkan ratusan tronton yang keluar masuk mengangkut tanah galian C itu sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga, juga telah memperparah kondisi jalan yang kini terlihat semakin rusak.

“Kami minta jalan ini jangan lagi dilintasi mobil tronton dan itercooler pengangkut tanah dari galian ilegal itu, karena jalan kami jadi semakin rusak. Bahkan karena mobil-mobil tronton itu debu-debu berterbangan.

Semestinya pemerintah dan pihak kepolisian memperhatikan hal ini,” cetus salah seorang ibu-ibu yang enggan ditulis namanya saat diwawancara di lokasi pemblokiran.

Ratusan warga akhirnya meninggalkan lokasi pemblokiran jalan pada malam harinya

sekira pukul 21.30 Wib setelah diketahui alat berat galian C ilegal tersebut telah diangkat keluar oleh pihak pengusaha galian C pada malam itu juga.

Selanjutnya ratusan warga langsung menuju rumah Zainuddin kepala Dusun XII Desa Bangun Sari Baru di komplek perumahan untuk

mempertanyakan tanggung jawab Kepala Dusun sebagai pengayom masyarakat.

Sementara itu, Kamis (28/3), sejumlah titik jalan masih

DIBLOKIR - RATUSAN WARGA TERLIHAT SEDANG MELAKUKAN PEMBLOKIRAN JALAN DI DUSUN XII DESA BANGUN SARI BARU. (KPK POS/IST)

terblokir dengan bongkahan kayu. Untuk sementara galian C ilegal sudah berhenti, dan menurut warga ada kemungkinan aktivitas galian C ilegal itu akan berlanjut, karena belum ada tindakan tegas dari pihak terkait.

Tutup Mata Sebelumnya, Senin (25/3), puluhan ibu-ibu mendatangi kantor Camat Tanjung Morawa, dan mereka meminta kepada pihak Muspika agar segera mengambil langkah atas keresahan warga Dusun-XII Desa Bangun Sari Baru itu, karena jalan ke perkampungan mereka rusak. Juga diminta aktivitas galian C yang ada di perkampungan itu agar ditindak tegas.

Sementara itu, pantauan wartawan, pihak PTPN II juga tidak ada melakukan tindakan serius dalam hal galian C ilegal ini. Bahkan hingga, Kamis (28/ 3) Humas PTPN II terkesan menghindar ketika dihubungi wartawan. Diduga, PTPN II ada kerjasama dengan pihak galian C ilegal tersebut. (TIM)

11

KPK POS E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

KRIMINAL PEMASANGAN LISTRIK SYSTEM PULSA

Kolektor PLN Kutacane Pungli Masyarakat KUTACANE - Menyoal tuntutan pengembalian pungutan uang pemasangan listrik system pulsa secara paksa yang dilakukan oleh kolektor PLN Kutacane Amir Simanjuntak hingga mencapai jutaan rupiah, masyarakat minta agar pihak kepolisian dapat segera memproses yang bersangkutan sesuai hukum yang berlaku.

Jika Amir Simanjuntak tidak mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada gerakan masa ke kediaman Amir Simanjuntak dan ke kantor PLN Cabang Kutacane.

Oleh karena itu diharapkan kendaraan pihak kolektor agar mengembalikan uang hasil pungutan paksa pemasangan listrik system pulsa tersebut.

Demikian berbagai sumber yang dilansir Koran ini dilapangan. Sepertinya Amir Simanjuntak tak mau peduli seputar pemberitaan surat kabar menyangkut tindakan yang di lakukannya yang berbentuk pemerasan atau dan penipuan dalam hal tagihan biaya pemasangan listrik system pulsa sebesar Rp70.000/KK. Sementara ditempat lain Amir hanya memungut biaya sebesar Rp50.000/KK sudah termasuk pulsa Rp20.000. Dan perbuatan Amir Simanjuntak ini sama sekali tidak dibekali dengan surat perintah tugas dari kepala PLN Cabang Kutacane.

Sepertinya, Amir Simanjuntak kolektor PLN Kutacane yang berdomisili di Desa Gabungan Parsauran, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara, diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat disejumlah desa dalam kecamatan yang sama.

Pungutan liar pemerasan tersebut

Judi Togel dan KIM di Bintang Bayu Aman PERBAUNGAN - Pemberantasan segala bentuk judi baik Togel maupun KIM terus berlanjut di wilayah hukum Polsek Perbaungan. Kapolsek tidak pernah kompromi dengan kegiatan yang merusak segala sendi kehidupan masyarakat tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus 303 (judi) yang dituntaskan.

Satu persatu pelaku judi disikat seperti penangkapan terakhir senin lalu. Masyarakat Sukasari, Kecamatan Perbaungan yang merasa resah dengan tindak tanduk Sudirman Turnip (42) warga Dusun IV yang menjadi tukang tulis judi KIM, akhirnya melapor ke Kapolsek Perbaungan AKP dan langsung mendapat respon. Pelaku dicokok petugas, Senin malam pekan lalu.

Dari tangan tersangka berambut gondrong ini polisi menemukan barang bukti berupa uang kontan Rp81 Ribu, HP dan kertas rekapan berisi angka tebakan judi KIM. Kapolsek AKP Marluddin SAg yang

gencar melakukan pemberantasan judi saat itu menerima laporan masyarakat dan langsung memerintahkan Kanit Reskrim untuk turun ke TKP yang diinformasikan masyarakat. Kita sangat menentang bentuk perjudian baik Togel, KIM maupun Judi Kopyok. Itu sangat dilarang agama dan undang-undang. Untuk itu kami berharap masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perjudian.

Namun hal yang terjadi di Perbaungan sangat berbanding terbalik di wilayah hukum Polsek Kotarih, khususnya di Kecamatan Bintang Bayu. Judi togel dan KIM diduga aman-aman saja. Meski sudah banyak pelaku yang merasakan dinginnya penjara, namun masih ada saja pelaku lain yang terlibat.

Pembelian kupon judi togel/KIM sangat mudah ditemukan ibarat membeli kacang goreng. "Ayo Pak Kapolsek diberantas dong," demikian harapan warga masyarakat Bintang Bayu yang anti perjudian. (TIM)

Tiga Tempat Usaha Terancam Ditutup dilakukan AS dengan cara memasang listrik system pulsa seharga Rp70.000 termasuk pulsa Rp20.000. Sementara beberapa desa lainnya biaya pemasangan hanya Rp50.000 sudah termasuk pulsa Rp20.000. Perbedaan harga pemasangan listrik system pulsa inilah dikategorikan sebagai pungutan liar atau pemerasan dan penipuan yang dilakukan sang kolektor PLN Kutacane tersebut.

Bahkan ironisnya, pemasangan listrik system pulsa ini dilakukan oleh Amir Simanjuntak tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rumah.

Meteran dicabut dan dibawa pulang sendiri, lalu listrik system pulsa dipasang dengan tenggang waktu tiga hari. Apabila dalam tenggang waktu tiga hari biaya pemasangan tidak dibayar, listrik system pulsa itu dimatikan atau tidak diaktifkan.

Dengan demikian si pemilik rumah pun terpaksa membayarnya.

Pemasangan listrik system pulsa tersebut terindikasi mengarah ke

kasus pungutan liar atau pemerasan, karena diharuskan. Artinya, masyarakat desa dipaksa harus bayar Rp70.000, jika tidak listriknya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pemasangan dipaksa dan pembayaran pun dipaksa juga.

Pihak PLN Kutacane saat dihubungi sejumlah wartawan daerah mengatakan, pemasangan listrik system pulsa adalah merupakan program nasional. Dan petugas yang melakukan pemasangan harus dibekali dengan surat perintah tugas.

Mereka melakukan pemasangan listrik system pulsa setelah terlebih dahulu program ini disosialisasikan ke masyarakat. Pemasangan itu diprioritaskan kepada pelanggan yang mempunyai tunggakan. Sedangkan biaya pemasangan tidak ada target tergantung medannya di lapangan. "Hanya sekedar pengertian saja atau paling banyak Rp20.000/ KK," sebut sumber di PLN Ranting Kutacane. (HAMBA)

Oknum Guru Jadi Jurtul Togel PERBAUNGAN - Tergiur ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan menjanjikan, Timbul Efendi Butarbutar, warga Dusun II Titi Kuning, Desa Suka Mandi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang yang bekerja sebagai guru dengan status PNS nekat menjadi juru tulis (jurtul) judi togel.

Akibat ulahnya yang jelas melanggar hukum, aparat kepolisian Polsek Perbaungan, Sabtu pekan lalu, mengambil tindakan tegas dengan meringkus pelaku di Dusun Pasiran, Kelurahan Pekan Perbaungan, Kecamatan Perbaugan.

Keterangan diperoleh dari Kabag Humas Polres Sergai AKP ZN Siregar disebutkan, pelaku yang berstatus guru ditangkap petugas berkat adanya laporan dari masyarakat kepada Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin SAg tentang tindak tanduk Timbul yang menjadi jurtul togel di daerah Pasiran.

Atas informasi tersebut, Kanit Reskrim IPTU Ilham SSos bersama busernya melakukan penyelidikan dan langsung menggrebek pelaku setelah mendapat bukti pelaku sedang menulis. Dari tangan tersangka turut disita barang bukti berupa buku notes bertuliskan angka tebakan pasangan judi togel, uang tunai Rp45 ribu, HP dan alat tulis.

Kapolsek Perbaungan AKP Marluddin SAg mengatakan, tidak menyangka kalau tersangka adalah PNS. Sangat disayangkan, pelaku seharusnya menjauhi hal tersebut karena sebagai guru hendaknya menggerakkan masyarakat

SUMUT

MEDAN - Selama dua bulan melaksanakan operasi secara rutin, Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan tahun 2013 berhasil memperoleh pemasukan sebesar Rp401.690.773 dari sejumlah wajib pajak yang selama ini menunggak pajak. Selain itu Tim Terpadu juga akan mengambil tindakan tegas terhadap tiga tempat usaha sesuai dengan peraturan berlaku, karena terbukti tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak selama ini Demikian disampaikan Kadis Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan M Husni SE MSi didampingi Kasatpol PP M Sofyan dalam rapat tentang pemaparan hasil kerja Tim Terpadu Penegakan Perda yang dihadiri dari unsur Satpol PP, Dispenda, Disprindag, Dinas TRTB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Polresta Medan dan Kodim 0201/BS di ruang rapat Insepktorat Kota Medan, Selasa.

“Berkat kerja keras tim yang telah bekerja selama dua bulan, sejumlah wajib pajak telah melunasi tunggakan pajaknya.

Total pelunasan tunggakan yang kita terima sebesar Rp401.690.773,” kata Husni.

Menurut Husni, pelunasan tunggakan pajak sebesar Rp401.690.773 diperoleh dari 4 wajib pajak yakni Hotel El Bruba Jalan Perintis Kemerdekaan sebesar Rp31.690.492, Griya Dome Jalan T Amir (Rp33.285.614), Traveller Suite Jalan Listrik (Rp262.327.035) dan Hotel Sakura Jalan Prof HM Yamin (Rp74.468.632).

Selain itu, lanjutnya, ada 5 wajib pajak yang mendatangi Kantor Dispenda Medan dan membuat pernyataan bersedia membayar tunggakan pajak dengan jalan mencicil . Adapun kelima wajib pajak itu masing-masing Hotel Sunggal Jalan Gatot Subroto/Pantai Barat dengan jumlah

tunggakan sebesar Rp414.888.347, Hotel Labana Jalan Abdullah Lubis (Rp344.093.815), Hotel Royal Perintis Jalan Perintis Kemerdekaan (Rp134.666.449), Hotel Semarak International Jalan Sisingamangaraja (Rp972.775.154) dan R ACC Jalan Sisingamangaraja (Rp317.938.828).

Lebih menggembirakan lagi, ungkap Husni, sebanyak 7 perusahaan yang selama ini tidak terdaftar sebagai wajib pajak kini telah bersedia mendaftar sebagai wajib pajak setelah tempat usahanya didatangi tim. Ketujuh tempat usaha itu meliputi Rumah Makan (RM) Zam-Zam Jalan Sisingamangaraja, RM Kampung Halaman Jalan HM Jhoni, RM Ayam Kremes Jalan HM Jhoni, Yummy Food Court Komplek Asia Mega Mas, Waroeng Mas Anto Jalan Ring Road, Food Court Complek Medan Fair Lantai IV (mendaftar hanya KFC) dan Seribu Pulau Jalan Sekip.

Selanjutnya Husni menjelaskan, meski telah didatangi tim, masih ada tiga tempat usaha yang masuk kategori membandel karena tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku baik dari sisi perizinan maupun tunggakan pajak. Ketiga tempat usaha itu yaknik Ayam Penyet Jogya/IGa Iga Bakso Jalan Sakti Lubis dengan jumlah tunggakan sebesar Rp55.490.000, Paparonz Pizza Jalan Gajah Mada (Rp87.234.857) dan Batagor Ihsan Jalan Setia Budi (Rp98.339.293).

“Berdasarkan hasil keputusan dengan melibatkan instansi terkait ditambah dengan unsur dari Denpom, Kejari Medan, Kapolresta Medan serta Kopdim 0201/BS telah sepakat untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan berlaku.

Landasan utama kita melakukan tindakan tegas yakni terkait masalah perizinan.

Selain tidak memiliki izin, ketiga tempat usaha tersebut tidak membayar pajak,” ungkapnya. (VIN)

Ngisap Sabu, Edi Susanto Gol

Tersangka TEBB untuk menjauhi segala bentuk perjudian, bukan malah terlibat di dalamnya. Atas tindakannya tersangka melanggar pasal

303 KUHP diancam pidana penjara selama-lamanya 10 Tahun atau denda maksimal Rp25 Juta.(ARM)

SEI RAMPAH - Keasikan menghisap sabu, Edi Susanto (38) warga Dusun II, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa, diciduk aparat dari Sat Narkoba Polres Sergai. Penangkapan langsung dipimpin Kasat Narkoba AKP Hendra dan Kaur Bin Ops AIPDA Jhon Amri Samosir.

Kasubbag Humas Polres Sergai AKP ZN Siregar mengatakan, tersangka dibekuk petugas di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi KM 61-62 Sei Rampah, setelah sebelumnya dilakukan pengintaian berdasarkan laporan warga. Petugas yang mendapatkan informasi langsung melakukan pengintaian, dan setelah akurat baru dilakukan penangkapan.

"Dari tangan tersangka ditemukan barang bukti satu paket narkoba, dan 12 plastik tembus pandang. Dompet coklat dan HP tersangka juga kita amankan," ujar Kasubbag.

Tesangka dikenakan pasal Narkotika yakni pasal 114 ayat 1 Subsider pasal 112 ayat 1 subsider pasal 127 ayat 1 UU-RI No.35 Tahun 2009 dengan ancaman

hukuman minimal 4 tahun maksimal 9 tahun.(ARM)

BARANG BUKTI - Tersangka menunjukkan barang bukti disaksikan Kasubbag Humas AKP ZN Siregar.(KPK POS/ARM)

Truk Satpol-PP Kontra Vega-R, 4 Tewas 6 Luka-luka DOLOK MASIHUL - Tabrakan maut antara truk Satpol-PP Pemkab Simalungun BK 9385 T yang dikemudikan Hendra Raja Gukguk (27) dengan pengendara Sepeda Motor Vega-R, Rabu pekan lalu, di Jalan Umum Dolok Masihul - Tebing Tinggi, tepatnya di tikungan Blok IX Desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Sergai. Akibat tabrakan ini, empat orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Sedang truk dan sepeda motor hancur.

Informasi dari TKP disebutkan, pengendara Yamaha Vega-R BK 4696 NAG Jenni Manalu (23) datang dari arah Kota Dolok Masihul dan dari arah berlawanan truk Satpol-PP melaju kencang dari Tebing Tinggi.

Diduga tidak mampu mengendalikan dan menguasai laju kendaraan, langsung menabrak Jenni warga Batu 13 Kecamatan Dolok Masihul. Jenni sempat terseret hingga ke pinggir parit. Tiga orang tewas di TKP termasuk pengendara sepeda motar, lainnya pegawai Satpol-PP Bernard Prancis Batubara (26), Rapi Aman Girsang (30), dan Rico Tapati Butar -butar (27), meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit Kumpulan Pane Tebing Tinggi.

Sementara korban luka masing-masing Robi M Sibarani (34) Warga Jalan Sentosa Pematang Siantar, Poltak Saragih (27) warga Batu 3 Nagahuta Pematang Siantar, Amri Wariswan Lubis (21), Eko Saragih (24), Lihar-

do Sinaga (25), dan Diego Raja Gukguk (27). Kesemua korban luka adalah pegawai Satpol-PP dirawat di RS

Kumpulan Pane.

Kaposek Dolok Masihul AKP Zuhairi kepada KPK Pos mengatakan, pengemudi

truk Satpol-PP Hendra Raja Gukguk saat ini diamankan di Sat Lantas Polres Sergai untuk proses lebih lanjut.

Warga Manik Hataran Kecamatan Sidamanik dipersangkakan dalam perkara ini.

TABRAKAN MAUT - Mobil Satpol PP Simalungun yang tabrakan dengan sepeda motor Vega.Terlihat pada gambar truk dan sepeda motor yang rusak berat dan para korban. (KPK POS/ARM)

Kapolsek menambahkan, rombongan Satpol-PP disebutkan akan menuju Nagori Dolok Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun. "Ada acara Bupati Simalungun di sana," ujar Kapolsek sesuai penuturan Hendra.

Terpisah, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arif Budiman SIK meminta setiap pengendara untuk berhati-hati dan benar-benar menguasai serta memahami kondisi jalan.

Jangan ugal-ugalan di jalanan karena bisa membahayakan nyawa siapa saja. "Agar selamat taatilah peraturan lalu lintas dan sudah seharusnya menjadi pelopor keselamatan di jalan raya," ujar Kapolres.

(ARM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

PAKAR paranormal Permadi menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu repot-repot melakukan studi banding keluar negeri untuk mempelajari persoalan santet. Mereka cukup dengan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia untuk mempelajari persoalan santet itu.

"Buang-buang waktu dan biaya. Yang mau diterapkan di dalam undang-undang kan santet ala Indonesia, bukan ala barat. Tidak perlu itu melakukan kunjungan ke luar negeri hanya untuk mengetahui soal santet," katanya saat ditemui usai sebuah acara diskusi, Sabtu.

Kalaupun terpaksa harus belajar santet dari luar negeri, Permadi menambahkan, sebenarnya tidak perlu anggota DPR RI itu pergi keluar negeri. "Cukup dengan meminta tolong melalui KBRI yang ada di negara perwakilan yang akan dituju untuk mengkopi aturan yang berlaku mengenai ilmu hitam tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Permadi mengungkapkan, akan lebih bijak jika para anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. "Di setiap daerah itu kan punya dukun masing-masing dengan keahlian yang berbeda-beda. Belajar saja dari mereka langsung. Tidak perlu

itu keluar negeri," katanya.

Pengguna Harus Diadili Seharusnya, demikian Permadi, ada delik formil di dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur hukuman bagi para pengguna jasa santet. Sebab, menurutnya, selama ini masih jarang kasus kejahatan ilmu hitam yang turut menjerat orang yang meminta santet.

"Jangan hanya dukunnya saja atau orang yang mengaku-ngaku sebagai dukun yang ditangkap. Tetapi si pemohon yang meminta untuk melakukan santet itu juga harus dihukum," kata Permadi.

Ia menilai, orang yang menggunakan jasa santet sebagai otak kejahatan. Jika tidak turut diatur aturan bagi mereka, maka selamanya tidak akan pernah diproses.

"Harus adil dong. Jangan hanya dukunnya saja yang diadili. Tetapi yang menggunakan jasa santet itu juga harus diadili," katanya.

Dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1) mengatur bahwa Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa

kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Menanggapi tanggapan Permadi, anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah menepis bahwa kunjungan ke luar negeri itu tidak penting.

Menurutnya, kunjungan Komisi III perlu studi banding untuk belajar santet dari negara lain.

"Di Eropa itu banyak sekali kasus-kasus santet yang terjadi.

Oleh karena itu, sangat penting kita belajar ke sana," katanya.

Sementara itu, jika harus memanggil seorang pakar hukum maupun pakar paranormal dari negara luar yang telah menerapkan UU Santet, akan memakan biaya yang lebih besar daripada kunjungan keluar negeri. "Pasti biayanya lebih besar kalau kita mengundang mereka untuk datang daripada kita harus studi banding," sambungnya.

Lebih lanjut, kunjungan anggota dewan ke Eropa ini, kata Dimyati, nantinya tidak hanya akan membahas mengenai persoalan santet saja. "Masih banyak yang harus dibahas seperti UU penyadapan," katanya.

PASAL yang mengatur tentang santet dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dinilai rawan disalahgunakan.

Pembuktian yang hanya berdasarkan pada pengakuan bisa jadi menjadi salah satu celah untuk mengkriminalisasi seseorang.

"Menurut kami pasal itu tidak diperlukan. Sebab, selain sulit dalam pembuktian juga rawan disalahgunakan, mengkriminalisasi orang," ujar Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis.

Menurut Bambang, pembuktian perbuatan santet sulit dilakukan. Menurutnya, jika hanya pengakuan tanpa bukti hukum, tidak bisa diterapkan.

"Bukankah pengakuan juga bisa direkayasa dengan janji dan ancaman? Makanya, pasal santet sebaiknya tidak diterapkan karena tidak rasional," kata Bambang.

Politisi Partai Golkar ini menilai, perbuatan santet tidak akan bisa diterapkan dalam peraturan tertulis sampai kapan pun juga. "Yang bisa diterapkan adalah akibat perbuatannya," ucap Bambang.

Sedang pakar hukum dari Universitas Sumatera Utara, Dr Pedastaren Tarigan, berpendapat, tidak rasional

menjadikan santet sebagai delik sebab perbuatan itu merupakan fenomena kekuatan gaib dan akan sulit dibuktikan di ranah hukum pidana.

"Santet akan sulit dibuktikan dan begitu pula oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya," kata Pedastaren, di Medan, Kamis, menanggapi RUU KUHP yang diajukan pemerintah.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah yang telah memasukkan delik santet ke rancangan KUHP hendaknya mengkaji kembali dan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana. "Kita tidak ingin dengan diberlakukannya delik santet melalui KUHP dapat menimbulkan masalah sosial di kemudian hari atau banyak warga yang jadi korban fitnah, lalu menjadi terdakwa dan diadili," katanya.

Menurutnya, praktik santet sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi untuk membuktikan siapa pelaku ataupun korbannya sulit dibuktikan. Seorang penegak hukum, kata Pedastaren, tidak bisa menjadikan sebagai alat bukti pengakuan seorang pelaku supranatural (dukun) bahwa si B sakit dan ditemukan jarum di dalam perutnya akibat disantet atau diguna-guna oleh si A.

Bahkan, katanya, keterangan seorang penghayat supranatural juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menjerat, misalnya si A melakukan perbuatan melanggar hukum untuk diajukan ke pengadilan negeri.

Selain itu, Pedastaren juga melihat ancaman hukuman tersebut sulit diterapkan kepada pelaku santet atau dukun yang sengaja menyantet seseorang karena disuruh orang lain dengan imbalan berupa uang. Menurutnya, kasus kejahatan santetmenyantet sering terjadi di kalangan masyarakat akibat persaingan bisnis, jabatan, atau percintaan. Namun, karena menyangkut kekuatan gaib, sulit dibuktikan di ranah hukum. (SF/BBS)

(SF/BBS)

ADA - ada saja. Zaman kini semakin edan.

Di negeri sendiri 'gudangnya' santet, kok bisa-bisanya wakil rakyat berencana akan mencari tau soal santet ke luar negeri. Tak usah jauh-jauh ke Rusia, Inggris, Perancis atau Belanda, di Sumut dan dihampir seluruh daerah di negeri ini banyak diketahui orang-orang yang bergerak dibidang ilmu persantetan.

Kenapa harus ke luar negeri?. Alih-alih, disinyalir para wakil rakyat hanya ingin sekedar 'melancong' dengan tujuan melakukan study banding. Tentu saja, rencana kepergian wakil rakyat itu mendapat protes keras dari berbagai kalangan di negeri ini.

Seperti dikabarkan, mereka (anggota Komisi III DPR-RI) akan melakukan studi banding dalam rangka penyusunan RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP). Rancangan kedua RUU itu kini menjadi perdebatan lantaran ada sejumlah pasal kontroversial, mulai dari soal santet hingga penyadapan.

Apa yang menjadi perbincangan hangat itu diakui anggota Komisi III. Dimyati Natakusumah, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tak menampik bahwa kunjungan studi banding kali ini juga akan membahas dua pasal kontroversial tersebut.

"Jangan salah. Santet itu bagian daripada sihir. Sihir di zaman Nabi sudah ada, di negara luar sudah ada. Ini perlu pengaturan-pengaturan," ucap Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dimyati mengaku persoalan santet dan penyadapan itu sebenarnya bisa dipelajari melalui penelitian internet. "Tapi, kalau secara langsung kan lebih enak didengarnya dan akuntabel," ujar Dimyati.

Saat ini, kata Dimyati, banyak orang musyrik yang percaya dengan santet.

Dengan demikian, Dimyati mengaku persoalan santet harus segera diatur agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri.

Sementara terkait fungsi penyadapan, Dimyati mengatakan, studi banding ke negara-negara Eropa diperlukan untuk melihat bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan oleh para penegak hukum di negara-negara itu.

Rombongan akan dibagi ke dalam empat kelompok dan akan berangkat pada tanggal 14 - 16 April 2013. Setiap rombongan terdiri dari 15 orang. Menurut Dimyati, jumlah rombongan itu sudah termasuk para staf ahli.

Sedang Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, menya-

LIPSUS

takan, Komisi III berencana akan memanggil sejumlah paranormal untuk membahas persoalan pasal santet yang terdapat di dalam RUU Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Pemanggilan terhadap para paranormal tersebut lantaran selama ini santet selalu dikaitkan erat dengan mereka.

Selain paranormal, Komisi III berencana juga akan memanggil praktisi, akademisi, serta sejumlah LSM untuk membahas pasal kejahatan ilmu hitam yang saat ini RUU KUHP-nya tengah digodok oleh DPR RI. "Kemarin saya ketemu dengan Ki Joko Bodo (paranormal) dalam sebuah acara.

Bahkan, seorang praktisi pun kurang memahami RUU ini. Untuk itu, nantinya kita akan memanggil mereka untuk membahasnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam Rancangan UndangUndang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293. Berikut ini kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu: "(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga."

Sementara itu, dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet). (SF/BBS)

Jelang Pemilu, Perang Ilmu Hitam Marak PENGGUNAAN jasa orang pintar yang dapat menggunakan santet kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilu. Biasanya, penggunaan ilmu santet digunakan untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

"Banyak kalau sudah mau pemilu sekarang ini. Orang-orang pada datang ke dukun untuk dibantu biar bisa menang pemilu," katanya, Sabtu.

Tidak hanya di dalam dunia politik, Permadi menambahkan, penggunaan santet juga kerap dilakukan di dalam dunia olahraga.

"Misalnya dalam pertandingan bulutangkis antara Indonesia melawan Malaysia. Banyak itu orang Malaysia yang sengaja mendatangkan bomoh-bomoh (dukun), atau sebaliknya orang Indonesia yang mendatangkan dukun. Nanti, bomohbomoh dan dukun itu sama-sama akan perang santet selama pertandingan," katanya.

Kejahatan-kejahatan ilmu hitam dibahas dan diatur dalam Rancangan UndangUndang Kitab Umum Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap orang yang

berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam Pasal 293.

Apa yang dikemukakan Permadi benar adanya. Di saat menjelang Pemilukada ada beberapa pasangan calon yang pergi ke 'orang pintar' untuk menanyakan kemungkinan menang pada saat pemilihan.

Dari pengetahuan koran ini, jika sang calon tidak bisa langsung mendatangi 'orang pintar', paling tidak TS (Tim Sukses) yang bergerak mencari dukun.

Tentu saja, dukun-dukun yang katanya bisa mengetahui nasib sesorang itu, mendapat rezeki yang melimpah. Tarif untuk melihat nasib seseorang dibayar dengan kemampuan sang calon. Jika calonnya (pengguna) diketahui orang berada, maka tarif yang dikenakan lumayan besar.

Di sekitar Kota Medan, banyak tempattempat yang sering didatangi para pengguna. Ada di Pancurbatu, Delitua, Jalan Binjai dan di seputaran Kota Medan lainnya. (SF/BBS)

Santet Dikirim Lewat Getaran Gelombang KATA Santet: berarti Sayatan atau menyanyat tubuh dalam (Jeroan) dengan kekuatan ilmu hitam. Ilmu ini sangat terkenal dimasa lampau hingga sampai sekarang. Santet merupakan bentuk penggabungan antara kekuatan batin dan kekuatan alam ghaib yang diproses sedemikian rupa sehingga terbuntuknya energy yang besar. Dan dalam energy tersebut disalurkan pada sebuah media atau alat (sejenis benda kecil yang tajam) untuk niat yang jahat. Benda tersebut terselimuti oleh kekuatan energy sehingga terproses untuk tak tampak oleh mata kemudian barulah dikirimkan dengan bantuan makhluk halus

untuk mengirimkan kepada yang dituju.

Sebelum benda tersebut sampai kepada yang dituju, terlebih dahulu si dukun mengirimkan sinyal getaran gelombang yang berbentuk partikel sebagai penerobos benteng pertahanan. Selama kejiwaan dan fikiran yang dituju masih sehat maka akan sangat susah santet tersebut bisa masuk ke dalamnya. Karena aliran darah serta syaraf otak masih sinergis dengan kekuatan jiwa, sehingga memiliki aura positif yang besar dan membuat pertahanan secara alami. Santet merupakan kejahatan ilmu hitam yang paling atas tingkatanya d idaerah Indonesia khususnya di tanah Jawa.

Ciri-ciri orang yang terkena ilmu santet: - Rasa yang diderita datang pada jam tertentu atau kambuh hanya pada waktuwaktu tertentu saja - Penderita merasakan sakit yang nyeri sekali seperti ada benda menusuk di dalam anggota badan pada bagian organ-organ tertentu.

- Tidak berfungsinya salah satu otot maupun urat karena terasa kaku seperti diikat kuat.sehingga tidak mampu menggerakan atau merasakan lumpuh total - Merasakan bagian-bagian tertentu pada anggota tubuh terasa panas seperti terbakar api - Perut terasa mual dan mules seperti keracunan yang parah. (SF/BBS)

KPK POS

13

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

Rubrik KPK

Skandal Century Diboyong ke Arbitrasi Internasional

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyiapkan konsep untuk memberikan masukan kepada pemerintah guna menyempurnakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan KPK. Untuk itu, KPK akan mengajak kalangan masyarakat sipil dan kampus.

2. Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Polri dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo dilimpahkan ke penuntutan. Meski di limpahkan ke penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum berhenti menelusuri aset-aset milik mantan Kepala Korps Lalu Lintas dan Gubernur Akademi Kepolisian tersebut.

Diskusi Media Bahas Kewenangan Penindakan di KPK KOMISI pemberantasan Korupsi rutin menggelar acara diskusi media untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan wartawan yang bertugas di KPK tentang pemberantasan korupsi. Kali ini KPK menggelar diskusi media dengan tema “Kewenangan KPK dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan”, yang dibawakan oleh penyidik KPK, Novel Baswedan. Acara berlangsung pada Selasa (26/ 3), di Auditorium KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Dalam paparannya, Novel menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dalam pertimbangan Undang-Undang Tipikor, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

“Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa,” papar Novel.

Sesuai Pasal 38 ayat (1) UU KPK, segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana, berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. “Kewenangan ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor,” lanjut lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 ini.

Di KPK, lanjut Novel, pelaksanaan penyelidikan diakhiri dengan laporan penyelidik yang disampaikan pada forum ekspose yang dihadiri

pimpinan, penyidik, penuntut, dan struktural yang terkait dalam rangka untuk menentukan apakah sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup. “Dalam hal dari proses penyelidikan tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK untuk menghentikan penyelidikan,” ucap pria yang menyelesaikan pendidikan S-2 di Universitas Padjajaran pada 2010 ini.

Tahap lanjutan dari penyelidikan adalah penyidikan. Proses penyidikan dilakukan dengan ketentuan hukum pembuktian, baik yang diatur dalam KUHAP maupun perluasan alat bukti yang diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, maka penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, dilakukan pelimpahan berkas perkara (tahap I) dan diikuti dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penunutut umum. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik wajib melimpahkan kepada Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 14 hari kerja.

Selain terkait kerugian negara, delik suap, penggelapan dalam jabatan, delik pemerasan, delik benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, sejak tahun 2010 kewenangan penyidikan di KPK diperluas seiring dengan keluarnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(HUMAS)

KPK Kerjasama dengan Universitas Paramadina Gelar ACCH SELAMA sebulan penuh, KPK memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta untuk mengakses langsung Portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) melalui ACCH Station untuk berbagai aktivitas perkuliahan. Kegiatan yang diberi tajuk “ACCH Goes to Campus Festival 2013” ini dibuka hari ini (Selasa, 26/3) oleh Deputi Rektor I Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto, Juru Bicara KPK Johan Budi SP dan Team Leader GIZ Johanna Wysluch.

Kepala Biro Humas KPK Johan Budi saat membuka acara tersebut mengatakan perlu kerjasama dengan banyak pihak untuk membangun sebuah portal antikorupsi, mulai dari aparat penegak hukum lain, NGO dan yang paling penting adalah para akademisi. Menurut Johan, KPK membangun portal ACCH secara bertahap dan membuka kesempatan bagi banyak pihak untuk berkolaborasi membangun dan melakukan kampanye bersama menyebarluaskan pengetahuan tentang antikorupsi ini.

“KPK menyediakan tempatnya, mari kita ramaikan ini agar semakin banyak pihak yang sadar pentingnya pencegahan korupsi,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Rektor I Universitas Paramadina Totok A Soefijanto menyatakan kegembiraannya bisa bekerjasama dengan KPK dan GIZ dalam sosialisasi ACCH kepada mahasiswa. Menurutnya, Paramadina adalah universitas pertama yang mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah antikorupsi. “Acara ini membuat mahasiswa semakin aktif dan kreatif untuk mengembangkan perkuliahan antikorupsi.”

Rangkaian kegiatan dalam ACCH Goes to Campus Festival 2013 ini melibatkan seluruh civitas akademika Universitas Paramadina.

Pada pembukaan hari ini berlangsung lomba debat mahasiswa, yang akan dilanjutkan dengan lomba penulisan essai dan lomba twitter yang semuanya berkaitan dengan topik-topik yang ada dalam Portal ACCH. (HUMAS)

JAKARTA - Skandal Bailout Bank Century, tak pernah berakhir. Berbagai upaya yang dilakukan wakil rakyat selalu mengalami jalan buntu. Kebutuan lantaran pemerintah Indonesia tak ada niat baik untuk menuntaskan secara serius.

Karena itu, Skandal Century pun diboyong ke Arbitrasi Internasional yang diharapkan ikut turun tangan.

Anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah antisipasi atas gugatan mantan investor Bank Century Rafat Ali Rizvi dan Hesham Talaat Mohamme Al Warraq melalui arbitrasi Internasional di ICSID dan OKI. "Sebab, informasi terakhir yang diterima Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR, untuk pertama kalinya OKI mengabulkan permintaan gugatan dari pihak swasta. Yakni Hesham TM Al Warraq terhadap pemerintahan sebuah negara anggota OKI, yaitu pemerintah Republik Indonesia," papar Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa lalu.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, keputusan OKI tersebut jelas merupakan preseden dan hal baru bagi organisasi negara-negara Is-

lam terbesar tersebut. Bahwa individu atau badan usaha swasta boleh dan bisa menggugat pemerintah negara anggota OKI. Indonesia sendiri sudah meratifikasi, jadi tunduk pada keputusan tersebut Jika dikemudian hari Pemerintah Indonesia dapat dikalahkan, jelas implikasi politiknya sangat luar biasa. Apalagi kalau hal itu terjadi sebelum Pemilu 2014. Yang pasti, persoalan tersebut akan menambah kegaduhan baru bagi situasi politik nasional di tengah penyelesaian kasus Bank Century yang di KPK sudah menetapkan Budi Mulia sebagai tersangka, lanjutnya.

Di sisi lain gugagan Rafat Ali Rizvi melawan Pemerintah RI di arbitrsi internasional ICSID terus berjalan. Berikut perkembangan dari gugatan tersebut: 19 May 2011: Sekretariat Jenderal mendaftarkan permintaan yang ditujukan kepada institusi kasus arbitrasi.

21 September 2011: Tribunal (pengadilan) terbentuk dengan dasar dari Konvensi ICSID pasal 37(2)(a). Anggotanya adalah Gavan Griffith (kebangsaan Australia) sebagai Presiden, yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dari partaipartai; Joan Donoghue (kebangsaan Amerika Serikat), yang ditunjuk oleh penggugat; dan Muthucumara-

swamy Sornarajah (kebangsaan Australia), ditunjuk oleh responden.

18 Oktober 2011: Responden memasukan data atas keberatan awal yang sesuai dengan peraturan arbitrasi ICSID 41(5) 25 Oktober 2011: Tribunal mengadakan sesi pertemuan pertama via telekon telepon.

30 November 2011: Penggugat memasukan data observasi atas keberatan awal responden.

09 Januari 2012: Responden memasukan data observasi lanjutan atas keberatan awal 30 Januari 2012: Penggugat memasukan data observasi lanjutan atas keberatan awal responden.

20 - 21 Februari 2012: Tribunal mengadakan pemeriksaan atas keberatan awal responden menunjuk pada peraturan arbitrasi ICSID 41(5) di Auckland, New Zealand.

4 April 2012: Tribunal membuat keputusan atas keberatan awal responden sesuai dengan peraturan arbitrasi 41(5).

18 April 2012: Responden memasukan permintaan untuk melanjutkan keberatan ke wilayah hukum sebagai pertanyaan awal.

8 May 2012: Tribunal membuat keputusan atas aplikasi responden untuk keamanan dan biaya.

18 May 2012: Penggugat memasukan data observasi dalam per-

mintaan untuk melanjutkan keberatan ke wilayah hukum sebagai pertanyaan awal.

28 May 2012: Responden memasukan data jawaban atas permintaan untuk melanjutkan keberatan ke wilayah hukum sebagai pertanyaan awal.

8 Juni 2012: Penggugat memasukan data balasan atas permintaan untuk melanjutkan keberatan ke wilayah hukum sebagai pertanyaan awal.

22 Juni 2012: Tribunal membuat keputusan atas permintaan responden untuk melanjutkan keberatan ke wilayah hukum sebagai pertanyaan awal; sebagai hasil, kasus dengan ciri tersebut ditangguhkan.

30 Agustus 2012Responden memasukan keberatan kepada wilayah hukum.

1 November 2012: Penggugat memasukan peringatan banding ke dalam wilayah hukum.

22 November 2012: Responden memasukan data balasan ke dalam wilayah hukum.

13 Desember 2012: Penggugat memasukan data jawaban ke dalam wilayah hukum.

22-24 Januari 2013: Tribunal mengadakan pemeriksaan dalam wilayah hukum di Singapura.

(ENDY)

Semoga Ayah Ibuku Tidak Korupsi...

RAKYAT mengungkapkan rasa jijik mereka atas menggilanya kejahatan korupsi lewat mural di tembok-tembok kota. Di ruang pamer, perupa ”berperang” melawan korupsi dengan menampilkan sosok celeng, alias babi hutan, sebagai metafora keserakahan para pengisap harta rakyat.

"Ya Tuhan, Semoga Ayah Ibuku Tidak Korupsi...”, itulah harapan dan doa warga yang tertulis pada pilar beton penyangga jembatan layang yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di samping tulisan itu tergambar seorang ibu berdoa dengan tangan menengadah.

Di tiang penyangga lain, masih di kolong jembatan layang yang sama, ada mural atau lukisan dinding bergambar perempuan dengan air mata menitik bertuliskan, ”Aku Tak Sudi Bersuamikan Koruptor...”.

Gambar itu terbuat dari kertas berwarna putih dan ditempelkan di dinding beton. Kondisinya usang dan berimpit dengan gambar-gambar lain. Namun, mural ini tampak cukup menohok mata. Kata-katanya tertulis dengan huruf berwarna merah tegas.

Mural-mural di kolong jembatan layang itu terletak sekitar 300 meter dari gerbang Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berpagar besi menjulang. Kolong jembatan itu menjadi tempat berteduh warga pejalan kaki atau pengendara motor kala hujan turun.

Kita simak mural lain di tembok jembatan layang arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan. Di sana, ada mural bergambar wajah dengan ujung jari telunjuk yang ditempel di depan bibir. Wajah itu seakan memberi isyarat peringatan. Lalu ada tulisan, ”Ssstt... Ingat...!!!

Masih Ada Korupsi...”.

Cobalah tengok ke terowongan Cawang, Jakarta Timur. Pada dinding kiri ujung terowongan yang mengarah ke Cililitan terpampang mural yang menggambarkan meja makan. Di atasnya ada mangkuk berisi buah-buahan dan gelas minum. Meja itu dikitari sosok berdasi berkepala setan, tikus, babi, dan

celeng. Pada sudut kanan bawahnya terbaca pesan, ”Hati-hati dalam Memilih”.

Lawan Begitulah mural-mural bertebaran di sudut-sudut kota Jakarta dengan muatan ekspresi yang hampir sama, yaitu melawan korupsi!

Tak mudah melawan korupsi dengan cara mural. Komunitas Street Serrum yang cukup gencar berperang melawan korupsi dengan senjata mural harus pintar-pintar bermain kucing-kucingan dengan polisi atau petugas dari kelurahan.

Komunitas Serrum lahir tahun 2006 sebagai wadah para mahasiswa bereksplorasi dengan menjajal berbagai medium karya seni rupa. Arief ”Arman” Rachman (32), salah satu pegiatnya, menuturkan, nama ”Serrum” sebenarnya pelesetan dari bahasa Inggris, share room, yang bermakna berbagi ruang.

Dalam hal ini berbagi ruang penyampai unek-unek rakyat.

Namun, tidak mudah berbagi ruang dengan pihak yang mungkin mendukung korupsi. Nyatanya, banyak mural antikorupsi kerap berumur pendek. Bahkan, banyak yang hanya berumur jam-jaman.

Para pegiat street art sudah hafal, ada daerah-daerah keramat untuk mural dan grafiti. Underpass Dukuh Atas itu salah satu tempat paling ”keramat”, grafiti atau mural apa pun biasanya akan dibersihkan dalam satu-dua hari.

MG Pringgotono (32) alias MG, anggota Serrum, hafal jenis mural, grafiti, atau poster ”keramat” yang tak bakal berumur panjang. Tiap kali membuat mural, grafiti, dan poster antikorupsi yang menyebut nama tokoh, misalnya seorang terpidana korupsi, pasti karya itu bakal lenyap dalam hitungan jam. ”Jadi, ada lokasi ’angker’, yang pasti membersihkan grafiti, mural, atau poster apa pun dalam hitungan hari. Dan, selalu ada isu ’keramat’ yang selalu dibersihkan entah oleh siapa dalam hitungan hari, bahkan jam,” kata MG. Namun, mereka tidak pernah jeri dan terus bergerilya melakukan

”perang kota”. ”Kami memilih melakukan pendidikan publik di ruang publik, lewat propaganda publik,” ujar MG. Perang Celeng Bendera perang terhadap korupsi juga dikibarkan oleh pelukis Aris Budiono Sadjad dengan menggelar pameran bertajuk ”Perang Suci Melawan Korupsi”, 14-23 Maret 2013, di Bentara Budaya Jakarta (BBJ).

Pameran yang menggelar 23 lukisan ini dibuka oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi A Rachim, Kamis (14/3).

Aris geram melihat perilaku para koruptor yang tidak menampakkan penyesalan. Karena itu, ia menggunakan celeng sebagai metafor kerakusan dan kebebalan. ”Kalau tikus itu mudah dikalahkan dan penakut, nah kalau celeng, tetap merasa gagah walau korupsi,” kata Aris.

Dalam lukisan ”Empat Cakil Rakyat”, Aris menggambar empat butha cakil (raksasa kecil yang rakus) sedang menunggang empat ekor celeng. Keempat celeng bertaring panjang dengan mata mendelik dan mulut merah. Jelas sekali ciri-ciri sebagai ”hama” yang rakus itu siap memangsa apa saja.

Di lukisan lain dengan penuh ironi Aris melukis ”Corruptor Family Gathering”. Di kanvas tampak sejumlah kalangan sedang berpesta pora, bersenang-senang, berenang, main musik, dan segala aktivitas hiburan lainnya. Hal yang aneh, seluruh pelaku pesta pora itu berwajah celeng. Begitulah, kata Aris, sifat celeng. ”Selalu gagah, tak pernah takut, malah diperlakukan seperti selebritas. Semua itu, kan, kini terjadi di hadapan kita?” kata Aris.

Kita kini seolah hidup di negeri penuh koruptor. Pemutarbalikan fakta jadi hal biasa, perasaan tidak bersalah jadi pemandangan seharihari. ”Dan itu memuakkan sekali, sudah seharusnya dilawan,” kata Aris.

KPK merasa mendapat kawan dalam berperang melawan para ”celeng” pemangsa harta rakyat. ”Ibaratnya kami sedang berperang sendirian di tengah gurun pasir, dan tiba-

tiba ada sumber air. Ini menyejukkan kami. Ternyata, KPK punya temanteman seniman,” kata Dedi dalam pembukaan pameran di BBJ. Provokasi Kesadaran Batin Seniman yang beraksi dengan mural dan grafiti di tembok-tembok kota tentunya juga kawankawan KPK. Budayawan Mudji Sutrisno SJ menyebut seniman seperti mereka sebagai penjaga kehidupan yang tetap mau menjaga kelangsungan hidup bermartabat.

Apakah suara rakyat yang terucap di tembok-tembok kota itu didengar orang? ”Kentungan harus dipukul terus untuk mengingatkan jaga malam saat waktu jaga, atau bahaya-bahaya, maling, kebakaran yang akan menghancurkan masyarakat. Anjing harus terus menggonggong lantaran proses membaca tulisan-tulisan di mural yang antikorupsi masih tetap menemukan bacaannya untuk kita,” kata Mudji.

Mudji melihat suara-suara di tembok kota tetap diperlukan. Yang berbahaya adalah kalau apatisme dan kebisuan, cuek, tidak acuh sudah menjadi sikap lalu tidak ada sama sekali reaksi atau tulisan-tulisan mural lagi. Bila sampai tahap ini, demokrasi dan hidup bersama berada dalam lampu merah. ”Selama seniman nurani masih terus nulis tajam dan kritis antikorupsi di mural-mural, itu berarti masih ada dinamika hidup di masyarakat kita,” kata Mudji.

Bagaimanapun, suara rakyat di tembok-tembok kota atau di ruang pameran akan tetap mempunyai makna di tengah kehidupan negeri ini saat ini. Kritikus seni rupa Suwarno Wisetrotomo dalam katalog pameran ”Perang Suci Melawan Korupsi” mengingatkan bahwa karya seni memiliki fungsi untuk memprovokasi kesadaran dan batin.

Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Yogyakarta itu menandaskan, ”Karya seni melatih kepekaan dan sikap kritis terhadap segala ketidakadilan atau kezaliman yang menimpa manusia, kemanusiaan, serta kehidupan.” (KOMPAS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

Pembangunan Medan Utara Prioritas Utama MEDAN - Wali Kota Drs H Rahudman Harahap MM mengungkapkan, pembangunan kawasan Medan bagian Utara kini menjadi prioritas utama. Atas dasar itulah 40 persen dari APBD Kota Medan digunakan untuk membangun Medan bagian Utara. Salah satunya dengan membangun kawasan Sicanang menjadi wisata mangrove. Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan rumahrumah warga yang berada di pinggiran pantai.

Untuk infrastruktur, wali

Baznas Harus Profesional Jalankan Tugas

kota menjelaskan, Pemko Medan tengah menjadikan Jalan Kol L Yos Sudarso menjadi dua jalur dan empat lajur. Selanjutnya akan diikuti dengan pengoperasian bus massal dengan kapasitas 40 penumpang. Bus yang akan dioprasikan nanti jauh lebih baik sehingga warga yang memilihnya sebagai sarana transport akan merasa lebih aman dan nyaman. “Semua ini kita lakukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. (VIN)

Wali Kota Apresiasi Gotong Royong Massal AMPO MEDAN - Dengan mengendarai sepeda motor, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM memimpin konvoi ratusan sepeda motor dari berbagai jenis dan merek yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Otomotif (AMPO) menuju Pasar Pagi Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu. Mereka menggelar gotong royong massal bersama orang nomor satu di Pemko Medan itu membersihkan halaman pasar berikut kawasan sekitarnya.

Dalam iringan konvoi ini terlihat juga Sekda r Syaiful Bahri Lubis, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara yang juga dipercaya sebagai penesehat AMPO yakni Musa Rajekshah alias Ijeck, sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan serta Kabag Humasy Pemko Medan Budi

Hariono SSTP MAP. Sebelum melepas konvoi, Wali Kota dalam sambutan singkatnya menyampaikan tiga pesan. Pertama, jika semua masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap kota ini, Insya Allah kota ini bisa dibuat perubahan.

Kedua, apabila semua masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kota ini, maka bisa membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Ketiga, seluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, termasuk menjadikan Medan bersih sampah.

Atas dasar itulah Wali Kota sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan AMPO. Selain gotong royong massal, AMPO juga menyerahkan 100 unit tong sampah beserta 500 sapu lidi untuk mendukung program kebersihan.

(VIN)

Wargani: PTPN I Tetap Bertekad Majukan Kopkar Monmadu LANGSA - Koperasi Karyawan (Kopkar) Monmadu PTP Nusantara I Aceh menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012, di Gedung Wisma Bina Warga, Selasa.

Direktur Utama PTPN 1, Wargani langsung membuka kegiatan tersebut yang ditandai dengan pemukulan gong. Pada acara ini hadir juga seluruh manajer kebun yang berada di lingkungan PTPN I serta Kadis Koperindag Kota Langsa yang diwakili Firdaus selaku Kabid Koperasi.

Keterangan yang berhasil dihimpun di sela-sela pelaksanaan RAT Kopkar Monmadu PTPN I Aceh tersebut, tahun 2011 mengalami kerugian sebesar Rp1 miliar dan pada tahun 2012 mendapat keuntungan atau laba sebesar Rp921 juta. Sedangkan untuk tahun 2013 Kopkar Monmadu menargetkan laba sebesar Rp1,19 miliar.

Pada kesempatan itu Wargani menyampaikan, kondisi koperasi Kopkar Monmandu belum sepenuhnya keluar dari krisis keuangan. Pada tahun 2011 Kopkar Monmadu sudah melakukan audit independen dari akuntan publik yang terpecaya sehingga corengan - corengan lama bisa dikikis.

Diharapkan kepada perusahaan KSO dengan PTPN I agar bisa membantu keberadaan Kopkar Monmadu untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi kepentingan para karyawan.

Wargani juga meminta kepada Kopkar Monmadu harus ada acuan untuk ke depan seiring adanya perubahan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam penegasannya, bahwa Manajemen PTPN I tetap bertekad memajukan Kopkar Monmadu demi kesejahteraan anggotanya yang juga karyawan perusahaan.

Sementara Alfian, Ketua I Kopkar Monmadu PTPN I Aceh, mengatakan, RAT merupakan amanah AD/ART yang harus diselenggarakan, dan apa yang telah dilaksanakan Kopkar Monmadu pada saat ini masih jauh dari harapan yang ingin kita capai.

Namun, untuk kita ketahui bersama, bahwa Kopkar Monmadu PTPN I tersebut berada diperingkat 300 Koperasi terbaik di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya beberapa tahun terakhir ini, Kopkar Monmadu dari unit kerja yang ada di lingkungan Perkebunan Nusantara I Aceh saat ini sudah mendapat keuntungan.

Dikatakannya lebih lanjut, meskipun ada beberapa unit kerja Kopkar Monmadu yang kini terkesan mati suri, akan tetapi persoalan tersebut saat ini sedang dipulihkan dan oleh karena itu diharapkan dukungan dari semua elemen untuk kedepannya Kopkar Monmadu ini bisa lebih berkembang demi kesejahteraan anggotanya.

(YANTO)

Guru Balsem Murid Segera Ditindak MEDAN - Tindakan oknum guru di MAN 1 terhadap seorang siswa yang diduga menyontek saat ujian berlangsung mendapat respon keras dari Kepala Seksi Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum).

Menurut Kasi Mapenda Drs. Kasman MPd, Kamis, kita akan lakukan penyelidikan terhadap dugaan oknum guru yang membalsem mata seorang siswa saat ujian. Jikalau benar akan diberikan sanksi tegas pada

SUMUT / ACEH

oknum tersebut.

"Kita akan selidiki laporan tersebut. Kalau terbukti akan kita sanksi tegas bagi oknum guru tersebut," katanya. Ia menambahkan, sebagai seorang guru yang mendidik muridnya agar jangan melakukan tindakan di luar batas. Kalaupun diberi hukuman haruslah hukuman yang mendidik.

"Hukuman yang diberikan haruslah bersifat mendidik, bukan diluar batas. Apalagi dengan cara dibalsem," ujarnya.(REL)

STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH memberi apresiasi yang sangat besar kepada jajaran pengurus Baznas Langkat yang telah berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya sebagai wadah pengumpul dan penyalur dana Zakat, Infak dan Sadaqah. Hal ini dikatakan bupati ketika membuka dengan resmi Rapat Kerja Baznas Langkat di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati, Rabu.

Ngogesa berharap agar Baznas Langkat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus optimal dan propesional, serta terus menerus meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam menambah kemampuan sehingga kepercayaan masyarakat yang diberikan menjadi modal besar bahwa Baznas Langkat sangat dibutuhkan.

Disamping itu Pemerintah Daerah sangat terbantu dalam upaya peningkatan kesejahteraan masya-

ARAHAN - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja Baznas Langkat di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati, Rabu. (KPK POS/JUL) rakat melalui berbagai program bantuan yang telah dilaksanakan, khususnya memberi perhatian kepada keluarga kurang mampu maupun bantuan sarana ibadah umat.

Lebih lanjut dikatakan, Baznas Langkat harus tetap membuka diri

dan transparansi dalam pengelolaan dan peruntukan Zakat. Terus membangun kesadaran kolektif kepada semua pihak, baik melalui sosialisasi maupun publikasi, demi maksimalnya penghimpunan Zakat.

Ketua Baznas Langkat Drs. H.

Sukhyar Mulianto MSi mengatakan bahwa kemajuan dibidang pengumpulan dana sudah mengalami kenaikan, berbagai upaya perbaikan terus menerus kita lakukan agar lebih banyak lagi dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul.

Dikatakan Sukhyar sampai pertengahan Maret 2013 dana terkumpul sebesar Rp197.145.100.

Baznas Langkat optimis pengumpulan dana akhir tahun 2013 insya Allah akan mampu menembus Rp1 Miliar.

"Dari dana tersebut nantinya akan kita peruntukan lebih banyak lagi dalam membantu kaum dhuafa, fakir miskin, anak yatim, putus sekolah, mereka yang tidak memiliki dana untuk perobatan, para orang tua jompo yang tidak memiliki sanak saudara dan hidup sendiri, serta hal-hal lain," ujarnya.

Sebelumnya Panitia pelaksana Zulfan Effendy melaporkan, pelaksanaan Raker dilaksanakan 1 hari, jumlah perserta 50 orang terdiri dari Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan pelaksana, Seksi pengumpulan, Seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan. (JUL)

Berikan Tauladan Kepada Warga Dalam Penyampaian Pajak STABAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, menghimbau kepada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih para pejabat Pemerintah Daerah sebagai pejabat publik, bahwa sudah sepatutnya memberikan panutan dan contoh yang baik kepada masyarakat terkait dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi khususnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.

“Kita harus bisa jadi contoh dan panutan masyarakat dalam penyampaian SPT,” pesan Bupati kepada seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang hadir saat orang nomor satu di Kabupaten Langkat tersebut menyerahkan SPT Tahunan PPh wajib pajak pribadinya tahun 2012

SERAHKAN SPT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, didampingi Kadispenda Marino Singarimbun saat memasukkan SPT tahunan PPh pajak pribadinya ke drop box, disaksikan kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai M. Husni Hatib, Selasa. (KPK POS/JUL) di Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa, yang diterima karyawan bagian pelayanan KPP Pratama

Binjai dan kemudian diberikan tanda terima penyampaian SPT. Kepala Kantor Pelayanan Pa-

jak Pratama Binjai M. Husni Hatib didampingi Ros Intan Simatupang yang memandu acara menjelaskan, salah satu kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP adalah menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadinya, disampaikan setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2013.

Lebih lanjut M. Husni Hatib mengatakan, pegawai Pemerintah Daerah pada umumnya mempunyai tingkat kesadaran yang belum terlalu tinggi dalam hal penyampaian kewajiban yang hanya setahun sekali, yaitu menyampaikan SPT tahunannya. Ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan tahun 2012 yang hanya mencapai 43 % dari WP orang pribadi yang terdaftar.

(JUL)

Ngogesa Bantu 15 Truk Sirtu LANGKAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH secara pribadi memberikan bantuan sirtu sebanyak 15 truk untuk perbaikan jalan Tobanauli Dusun II Bukit Payung Desa Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang sepanjang 3 M x 2,5 Km. Bantuan pribadi itu diserahkan kepada warga karena dirinya merasa prihatin melihat kondisi jalan alternatif dalam keadaan rusak dan membutuhkan perawatan. Sedangkan anggaran yang berasal dari APBD belum ada terprogram di sana.

Bantuan tersebut langsung diserahkan melalui perwakilan keluarga Juliadi dan diterima warga

setempat kemudian dikerjakan secara gotong royong bersama Camat Padang Tualang M.Yusuf, Kades Kwala Pesilam Rahmat dan rombongan pemuda yang dimotori Tokoh Pemuda setempat Bambang S. Camat M. Yusuf bersama Bambang, Rabu, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu bentuk kepedulian Haji Ngogesa kepada masyarakat khususnya warga Desa Kwala Pesilam, karena jalan itu merupakan jalan inti salah satu sarana penghubung untuk membawa hasil bumi para pertani dan hasil perkebunan desa.

Lebih lanjut dikatakan Bam-

bang, batuan Ngogesa bukan hanya di Desa Kwala Pesilam saja, tetapi juga di 12 Desa dan 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Tualang sudah menerima bantuan dari dana pribadi Pak Ngogesa.

Oleh karenanya Bambang dan para pemuda setempat menilai Haji Ngogesa layak pimpin Langkat kembali dan pihaknya berjanji merapatkan barisan untuk memilihnya pada Pilkada mendatang.

Camat Padang Tualang M.Yusuf menjelaskan bahwa bantuan pribadi yang sering diberikan Bupati merupakan bentuk kepeduliannya kepada masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama. “Bantuan itu

sedikitpun tidak menggunakan uang dari APBD Langkat melainkan uang pribadi beliau,” katanya Dijelaskan, tergugahnya Bupati Langkat membenahi Infrastruktur dengan menggunakan uang pribadi untuk memperlancar arus lalu lintas masyarakat guna memudahkan para petani membawa hasil pertanian sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan PAD Langkat.

Sementara Kepala Desa Kwala Pesilam Rahmat atas nama warga masyarakat Kwala Pesilam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bupati Haji Ngogesa telah membantu perbaikan jalan yang merupakan jalan alternatif.(JUL)

Pelabuhan Belawan Harus Dimodernisasi MEDAN - Pelabuhan Belawan harus segera dimodernisasi sehingga menjadi pelabuhan yang baik sekaligus menjadi pengembagan koridor wilayah barat. Jika pelabuhan Belawan berhasil dikembangkan dengan baik, maka akan membantu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu seluruh instansi terkait harus bersinergi agar Pelabuhan Belawan dapat dimordernisasi Wali Kota Medan Drs H Rahud-

man Harahap MM menyampaikan hal itu dalam acara Coffe Morning dengan Keluarga Maritim Medan di ruang VIP Terminal Penumpang Ujung Baru Pelabuhan Belawan, Selasa. “Itu sebabnya saya sangat mengapresiasi sekali dilaksanakannya Coffe Morning ini,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, apresiasi disampaikan karena ia menilai acara ini cukup penting dan sangat startegis terkait dengan konsep

Menko Perekonomian Republik Indonesia yakni Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPEI) untuk wilayah barat. Di dalam konsep ini akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung.

“Namun sebelum itu terlaksana, maka Pelabuhan Belawan harus dimodernisasi. Untuk itu seluruh instansi terkait mulai Lantamal

Belawan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Syahbandar dan Pelindo harus sepakat untuk bersama-sama memodernisasi Pelabuhan Belawan,” ungkapnya.

Dijelaskan Wali Kota, modernisasi Pelabuhan Belawan penting dilakukan guna menjadikan pelabuhan ini agar lebih baik sekaligus pengembangan koridor wilayah barat, dengan bertujuan mendukung peningkatan ekonomi rakyat di kawasan ini. (VIN)

Keragaman Suku Menjadi Saudara STABAT - Sambutan penonton cukup luar biasa, larut dalam suasana kegembiraaan menikmati sajian hiburan.

Terlebih penataan dekorasi panggung yang sangat artistik dan menarik. Sekaligus kocak atas penampilan MC Jamal Cs (pelawak yang pernah sukses di Audisi Pelawak Indonesia) dipadu dengan seorang telangkai melayu Kolen Ali. Penampilan ini sungguh mampu mengocok perut hadirin yang memenuhi lokasi digelarnya pentas seni pada malam Pagelaran Kesenian di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 42 tahun 2013 di Open Stage, Minggu.

Langkat pada malam itu benar-benar memfokuskan penampilan ragam budaya kolaborasi seni tari dan nyanyian 14 etnis yang bermukim di Bumi yang mengemban motto 'Bersatu

Sekata-Berpadu Berjaya' yakni Jawa, Batak, Karo, Mandailing, Melayu, Banten, Banjar, Simalungun, Tionghoa, Minang, Aceh, Dairi dan Nias termasuk

seni tari masyarakat Bali yang ada di Kampung Bali Kecamatan Wampu.

Disela-sela pagelaran Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH

PAVILYUN LANGKAT - Bupati Langkat Haji Ngogesa berbincang serius dengan salah seorang pengunjung di depan Pavilyun Langkat di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke 42 tahun 2013, Minggu. (KPK POS/JUL)

mengatakan, semua pihak harus terus ikut serta mempertahankan dan melestarikan budaya keberagaman suku yang merupakan kekayaan bumi Langkat. ”Beragam suku harus menjadi saudara,” katanya.

Menyinggung tampilan produk yang ada di Pavilyun Pemkab Langkat pada PRSU tahun ini, Haji Ngogesa yang didampingi pelaksana kegiatan Kabag Perekonomian Sutrisuanto menyatakan, selain sejumlah home industri khas Langkat yang telah dikenal lebih dahulu seperti Keramik Hinai dan tenunan songket Langkat, juga sejumlah produk makanan antara lain Dodol Tanjung Pura, Ikan Asin Cincang Rebung Perlis Brandan Barat serta Belacan Pulau Kampai. Selain itu juga terdapat suguhan tentang keberagaman ekowisata wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. (JUL)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

OK Arya: Kita Adalah Pelayan Masyarakat BATUBARA - Pemkab Batubara terus berupaya memperhatikan keadaan dan kondisi petugas kesehatan di lapangan dalam mengabdikan dirinya di masyarakat. Bantuan uang ekstra fooding ini demi meningkatnya kwalitas hidup para petugas kesehatan yang nantinya dapat berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada acara memberikan bantuan uang lauk pauk kepada 176 Bidan desa/dokter se Batubara di halaman kantor Bupati Batubara-Lima Puluh, Rabu.

Dikatakan, saat ini tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin meningkat. Masyarakat tentunya memiliki informasi pengetahuan dan perbandingan tentang pelayanan yang diterima. Kita adalah pelayan masyarakat dan bukan majikan masyarakat. Anda merupakan icon atau model di tengah-tengah masyarakat dan menjadi orang yang dituakan sebagai dampak profesi yang saudara/i sandang.

Ketua Umum PSBL, Drs Marzuki Hamid MM saat memberikan keterangan. (KPK POS/YANTO)

PSBL Siap Ikuti Kompetisi Divisi Utama

BERSAMA - Diakhir pelaksanaan cara pemberian uang lauk pauk, 176 bidan/PTT diabdikan bersama kepala dinas dan Bupati.(KPK POS/SAHREL)

Seorang ibu hamil harus melahirkan difasilitasi kesehatan baik itu Puskesmas, Poskesdes, klinik swasta dan fasilitas kesehatan lainnya yang langsung ditolong oleh bidan kompetensi atau seorang dokter spesialis kebidanan.

Setelah melahirkan ibu tersebut akan mendapatkan penyuluhan/konseling tentang jenis serta metode kontrasepsi yang akan ia gunakan. Binan desa/PTT harus memberikan pelayanan ke-

pada ibu dan anak ditingkat pelayanan dasar seperti meningkatkan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan ibu bersalin, bayi dan balita.

"Mari dukung program ini dengan peran serta masyarakat ditingkat posyandu sampai dengan pemecahan masalah kesehatan yang ditemukan di wilayah kita," tandasnya.

Penyelenggara kegiatan dr

Hj Mastiana Harahap MKes didampingi Sri Maryati mengatakan, bahwa saudara sekalian merupakan ujung tombak di tengah-tengah masyarakat, hendaknya saudara dapat mencermatinya.

"Petugas kesehatan yang menerima bantuan dana ekstra fooding berjumlah 176 orang, bidan desa 175 dan 1 orang dokter dengan menerima bantuan sebesar Rp630.000/orang, dan ini merupakan pembayaran Triwulan ke I," ungkapnya.(SAHREL)

Bupati Asahan: MTQ Bukan Hanya Ajang Bertanding Baca Al Qur’an KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara resmi membuka kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) yang ke 44 tingkat Kabupaten.

Kegiatan MTQ tersebut digelar berdasarkan surat keputusan Bupati Asahan nomor 115-KESOS/2013 tentang pembentukan panitia penyelenggara MTQ ke 44 tingkat kabupaten Asahan tahun 2013.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan Kesra bola PT.Socfindo Aek Ledong Kecamatan Aek Ledong dan dibuka secara resmi oleh Bupati pada, Senin malam.

Asisten Ekbang dan Kesra Pemkab Asahan, Zainal Arifin Sinaga selaku ketua panitia pelaksana penyelenggara MTQ ke 44 dalam sambutannya mengatakan, kegiatan MTQ ini merupakan program pemerintah secara Nasional.

Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten dan seterusnya

ketingkat propinsi hingga ke tingkat Nasional. "Pelaksanaan MTQ selama empat hari terhitung sejak 25 Maret hingga 29 Maret 2013," ujarnya.

Lebih lanjut Zainal Arifin Sinaga mengatakan, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten Asahan ke 44 ini diikuti oleh 25 kecamatan yang ada di Asahan, dengan menampilkan 5 cabang yang diperlombakan diantaranya Tilawah, Tahfiz, Fahmil, Syarhil dan Khattil Qur’an.

Peserta yang mengikuti lomba Tilawah sebanyak 199 orang terdiri dari golongan dewasa, remaja dan anak anak, cabang Tahfiz sebanyak 57 orang golongan 30 juz,20 juz, 10 juz, 5 juz dan 1 juz, untuk cabang lomba Fahmil peserta sebanyak 20 grup, cabang Syarhil sebanyak 21 grup dan cabang Khattil sebanyak 96 orang dengan katagori perlombaan golongan tulisan naskah, Dekorasi dan hiasan Mushaf.

Bagi peserta terbaik diberikan penghargaan dari

Pemkab Asahan dengan bentuk bingkisan serta uang pembinaan, dana penyelenggaraan ini dialokasikan dan ditampung dalam APBD Asahan TA 2013.

Sementara itu, Bupati Asahan dalam sambutannya mengatakan sangat terkesan dengan sarana tempat berlangsungnya MTQ ke 44 ini, selain penataan dekorasi yang bernuasakan Islami, juga bersih dari sampah serta animo masyarakat Asahan dalam menyambut penyelenggaraan MTQ ini perlu mendapat apresiasi yang tinggi, meskipun Camat Aek ledong Ali Nuddin usai menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ ini harus meninggalkan kecamatan ini dalam rangka pindah tugas ke tempat lain.

Selain itu Bupati Asahan juga mengatakan dalam rangka menjaga keaslian Al Qur’an kita ummat Islam wajib melestarikan nilai nilai mulia dan universal yang diajarkan Al Qur’an.

Al Qur’an merupakan sumber petunjuk dan pedo-

man hidup yang tidak pernah kering. Untuk itu mari kita hayati arti dari kegiatan yang terkandung dari MTQ ini.

Kegiatan MTQ bukan semata - mata sebagai ajang untuk berlatih dan bertanding membaca Al Qur’an.

Namun hendaknya MTQ ini agar dapat dipahami oleh ummat Islam.

Dengan semakin memahami subtansi dari ayat ayat suci yang terkandung dalam Al Qur’an, insya Allah kita semua akan mampu memperkuat jati diri dan karakter sehingga dapat melahirkan manusia qur’ani serta Visi dan Misi Asahan yang Religius, Cerdas, Sehat dan Mandiri akan lebih terwujud.

Sebelumnya, pembukaan MTQ ke 44 Kabupaten Asahan diawali dengan pawai taaruf di jalan lintas Sumatera Utara (Jalinsum) Kecamatan Aek Ledong diikuti oleh ratusan kafilah dari 25 Kecamatan se Kabupaten Asahan.

LANGSA - Ketua Umum PSBL Langsa yang baru masa bakti 2013 - 2017, Drs Marzuki Hamid MM mengatakan, PSBL Langsa siap mengikuti kompetisi Divisi Utama IPL PSSI tahun 2013. Hal ini sebagaimana keputusan Kongres Luar Biasa PSSI tanggal 17 Maret di hotel Borobudur Jakarta.

Keputusan rapat koordinasi peserta IPL PSSI tahun 2013 pada 21 Maret di Jakarta salah satunya menetapkan kompetisi devisi Utama IPL PSSI agar digelar pada 24 April 2013 dan pendaftaran pemain minimal 18 orang 30 Maret 2013 sudah masuk di Sekretariat IPL PSSI Jakarta.

Menyikapi keputusan itu, demikian Marzuki, PSBL sudah siap mengikuti kompetisi Devisi Utama IPL PSSI tahun 2013. PSBL telah merekrut pemain berjumlah 22 orang dari pemain lokal Langsa yang sudah terseleksi oleh pelatih lokal Syaiful Chabtab bersama pelatih Ando

dan Sarbaini pelatih kiper.

Lebih lanjut Marzuki mengatakan, dengan kerja keras serta dengan kecermatan dan profesonalisme, tanpa ada pengaruh atau tekanan serta pilih kasih, kepengurusan lengkap PSBL masa bhakti 2013 - 2017 telah tersusun.

Marzuki Hamid yang juga Wakil Walikota Langsa mengucapkan terima kasih kepada pengurus PSBL yang lama yang telah mengabdikan diri mengangkat prestasi PSBL. Dikatakan, walaupun dalam kepengurusan yang baru tidak masuk komposisi, tetapi bantuan dan saran - saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Kepada pengurus baru PSBL masa bakti 2013 – 2017 agar dapat bekerja sama satu sama lain dengan baik dan kompak saling berkomunikasi antar bidang tidak saling menyalahi tetapi berkomitmen membangun prestasi PSBL. (YANTO)

Penggajian PNS Pemko Medan Melalui Bank Sumut MEDAN - Walikota Medan diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis membuka sosialisasi Mekanisme Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan melalui Rekening Bank Sumut dalam rangka implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE), Selasa, di Grand Ballroom Gedung PT Bank Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan.

Hadir dalam pembukaan sosialisasi tersebut Direktur Umum Bank Sumut M Yahya, Kepala badan Kepegawaian daerah Affan Siregar SE, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Medan Ir Irwan Ritonga. Sedangkan peserta sosialisasi seluruh bendahara dari Instansi Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 250 orang.

Walikota Medan dalam sambutannya

yang dibacakan Sekda Medan Ir Syaiul bahri Lubis mengakui sangat penting bagi bendahara untuk dapat mengikuti sosialisasi mekanisme penggajian PNS Pemko Medan melalui rekening Bank Sumut.

Walikota menegaskan, salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktifitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mandiri, efesiensi dan efektif untuk pembinaan dan kesejahteraan pegawai secara terpadu dan nasional.

Dalam program peningkatan kesejahteraan pegawai, data kepegawaian yang lengkap, akurat, sehingga data PNS dapat digunakan untuk berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan seluruh Pegawai Negeri Sipil, khususnya PNS pemerintah kota Medan. (VIN)

(IN)

Bupati Resmikan Liga Pendidikan Indonesia BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM secara resmi membuka liga pendidikan Indonesia (LPI) di stadion PT Lonsum Dolok Estate-Lima Puluh, Selasa. Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Drs T.M Syafii MSi, Kepala Dinas Pendidikan Drs Darwis MPd, Ketua KONI Hadi Suriyono SE MM, ketua harian Pengcab PSSI Batubara Muhammad Ali Hatta SSos Bupati dalam bimbingannya mengatakan, kompetisi merupakan sarana dalam mengevaluasi hasil latihan yang

dilakukan selama ini. Sama halnya dengan kompetisi LPI ini merupakan acuan bagi pelatih dan guru olahraga sejauh mana keberhasilan latihan yang ia berikan pada anak didiknya khususnya dalam bidang olahraga sepakbola.

Seluruh kesebelasan harus bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportifitas olahraga. "Begitu juga para wasit dan perangkat pertandingan agar bersikap adil dan tegas sesuai dengan technikal meeting, sehingga kesebelasan yang

DIBUKA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM melepas balon berhadiah sebagai tanda dimulainya LPI 2013. (KPKPOS/SAHREL)

meraih kemenangan dan kekalahan tidak merasa dirugikan akan tetapi merasa puas dan menerima dengan lapang dada," tandasnya.

Sementara ketua panitia penyelenggara Drs TM Syafii MPd didampingi Drs Ilyas Rani MSi menegaskan, kegiatan LPI ini merupakan kompetisi antar pelajar tingkat SMP, SMA/ sederajat negeri dan swasta se Batubara yang pesertanya untuk tingkat SMP/sederajat sebanyak 13 tim dan SMA/sederajat 24 tim. Kegiatan ini kerjasama antara dinas pendidikan, dinas pemuda olahraga dan PSSI Batubara yang pelaksanaannya 27 Maret s/d 19 April.

Lapangan yang dipergunakan yaitu stadion PT Lonsum Dolok Estate dan lapangan sepakbola blok VIII-Lima Puluh. LPI bertujuan mencari bibitbibit pemain sepakbola yang berbakat di usia dini dan juaranya akan mewakili Kabupaten Batubara untuk mengikuti LPI tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Anggota DPRD Batubara Buyung SH menegaskan, LPI hendaknya dilaksanakan setiap tahunnya secara berkelanjutan. Seluruh pengurus dan insan olahraga harus selalu melakukan event-event olahraga dan menambah jam terbang latihan maupun pertandingan agar dapat menambah dan memunculkan daya kompetitif bagi pelajar dan pelaku olahraga. "Harapan kita semua elemen mendukung kegiatan ini agar berjalan sukses dan lancar baik dari segi pelaksanaannya maupun prestasi yang diraih," ucap politisi partai PIB.(SAHREL)

BUKA MTQ - Bupati Sergai Erry Nuradi, didampingi Wabup Soekirman dan Sekdakab Sergai Haris Fadillah, selaku Ketua Panitia Penyelenggara meninjau stand pameran. (KPK POS/ARM)

Erry - Kirman Buka MTQ ke-IX PEGAJAHAN - Bupati dan Wabup Sergai pasca Pilgubsu 7 Maret lalu tetap kompak.

Hal ini terlihat saat sekitar sepuluh ribu massa yang terdiri para pelajar SD sampai SMA sederajat, para guru, para kafilah dan puluhan kenderaan hias mengikuti pawai ta’aruf mengawali pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-IX dan Festival Seni Nasyid (FSN) ke-X tingkat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) tahun 2013.

Bupati Serdang Bedagai HT Erry Nuradi MSi dan Wabup Soekirman secara bersama memukul beduk menandai acara yang dipusatkan di alun-alun eks lokasi MTQ, Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Senin. Sejak acara pawai hingga mengunjungi stand yang ada dilokasi kedua pimpinan Sergai tersebut tetap mesra.

Pawai tersebut disambut Bupati di panggung kehormatan yang didampingi Wabup, unsur Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (FKPD) dan Sekdakab Sergai Haris Fadillah, selaku Ketua Panitia Penyelenggara.

Bupati Serdang Bedagai dalam sambutannya mengatakan, sejak terbitnya fajar hingga terpancarnya cahaya Illahi ke seluruh alam kaum muslimin telah berupaya menggali dan mendalami isi AlQur’an. Tidak terhitung banyaknya buku-

buku yang diterbitkan orang sebagai hasil dari penelaahan Al-Qur’an. Berbagai disiplin ilmu pun muncul dan berkembang sebagai buah dari pengkajian terhadap AlQur’an.

"Oleh karenanya melalui kegiatan MTQ dan FSN seperti ini kita semua khususnya umat Islam akan termotivasi untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari," kata Bupati.

Pameran Pembangunan Untuk menyemarakkan penyelenggaraan MTQ ke-IX dan FSN ke-X tingkat Kabupaten Sergai tahun 2013 dilaksanakan pameran pembangunan yang dibuka resmi oleh Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry didampingi Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny. Hj. Imas Haris Fadillah disaksikan Bupati Sergai Erry Nuradi, Wabup Soekirman, unsur FKPD Sergai, Sekdakab Haris Fadillah, Senin, di alun-alun eks lokasi MTQ, Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan.

Pameran pembangunan ini diikuti 93 stand yang terdiri dari 17 stand Kecamatan, 17 stand SKPD, stand Dekranas, stand Dharmawanita, stand Bank Sumut dan Kantor Kemenag serta 55 pelaku UKM Sergai. (ARM)

E D I S I 245 1 - 7 APRIL 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

TUDINGAN PENYUNATAN HONOR

Kadisdikbud Rohil ‘Kebakaran Jenggot’ BAGANSIAPIAPI – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir (Rohil) Drs. Surya Arfan “Kebakaran Jenggot”. Kadis merasa tidak senang atas pemberitaan Koran ini, Senin pekan lalu (Edisi 244), terkait dugaan penyunatan honor diduga dilakukan oknum Kepala Sekolah (Kasek) SDN 027 Sintong H.Nazwir.

“Saya keberatan atas pemberitaan tersebut. Sekarang para guru honor yang bertugas di SDN 027 tersebut. Ada di ruangan ini,” ujar Surya Arfan di ruang kerjanya, Selasa pekan lalu.

Setelah diklarifikasi tidak ada satupun guru honor SDN 027 Sintong yang disunat honornya oleh kepala sekolah, SDN 027. Untuk diketahui, ada 3 tenaga honor yang bertugas, belajar mengajar di SDN 027.

“Sudah saya tanyakan satu - persatu. Mereka (guru honor red) membantah adanya dugaan pemotongan honor tersebut,” tegas Surya Arfan.

Masih kata Surya, mereka (para guru honor) menerima honor langsung dari bendahara sekolah. Setiap bulan menerima sebesar Rp700.000. Dibayarkan setiap bulan, bukan per tiga bulan. Berita ini salah alamat,” ujarnya.

Ketika disinggung tentang keberadaan MDA Silahturahmi di SDN 027 Sintong yang tidak memiliki papan plang MDA, menurut Surya, MDA Silahturahmi numpang sementara, karena belum punya gedung. Adanya aktifitas MDA Silahturahmi di SDN 027 yang dipimpin H.Nazwir yang juga Kasek SDN 027 Sintong dalam kegiatan belajar mengajar, menurut Surya itu sah-sah saja.

“Kegiatan MDA Silaturahmi, untuk meningkatkan ilmu

DIAMANKAN - Kapal KM Anta Sena GT.34 No.2753 PPb yang membawa bawang merah ilegal asal Malaysia kini diamankan di Pelabuhan Kuala Langsa. (KPK POS/YANTO)

Penyeludupan 30 Ton Bawang Merah Digagalkan

MENUMPANG - Gedung SDN 027 Sintong yang juga digunakan MDA Silahturahmi tanpa papan nama. (KPK POS/PUR) anak didik MDA dibidang keagamaan, khusus pendidikan agama Islam,” katanya.

Soal honor yang dibayarkan kepada guru honor MDA Silahturahmi, diduga disunat Kasek SDN 027, Surya Arfan dengan tegas mengatakan; “Jangan tanya saya, soal honor MDA Silahturahmi, itu urusannya ke Departemen Agama (Depag) Rohil”.

Surya juga mengarahkan agar menanyakan langsung ke Depag Rohil, karena yang membayar honor para guru honor MDA Silanturahmi itu adalah Depag. “Sedangkan honor yang dibayar Disdikbud Rohil khusus tenaga honor di bawah binaan Disdikibud,” ujarnya.

Kasi, Pengawasan MDA Depag Rohil Drs. Naini ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler, Rabu pekan lalu, membenarkan adanya aktifitas MDA Silahturahmi menggunakan Gedung SDN 027 Sintong yang dipimpin H.Nazwir.

Menurut Naini, tenaga honor di MDA Silanturahmi ada 4 orang, masing-masing, Sulastri, Emelda, Prista dan Novelia.

Besaran honor para guru honor MDA ini, per tahun dibayar sebesar Rp5.400.000. Pengambilan honor tersebut langsung ke Kesra Setda Rohil dan tidak boleh diwakilkan, kecuali ada surat kuasa khusus dengan melampirkan KTP yang memberi Kuasa, dan KTP yang menerima kuasa.

Pemberian surat kuasa khusus untuk mengambil honor, hanya sesekali kalau berhalangan, atau sakit. Masih kata Naini, setahunya penerimaan honor hanya boleh diterima guru honor yang bersangkutan langsung dari Kesra.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, jumlah tenaga honor yang resmi dari Depag Rohil 4 orang. Namun honor yang diterima para guru honor MDA Silahturahmi jauh lebih rendah. Honor guru honor MDA diterima per 6 bulan sebesar

Rp1.600.000. Dalam 1 tahun 2 kali pembayaran, per 1 tahun sebesar Rp3.200.000, diterima dari oknum Kasek SDN 027 Sintong H.Nazwir.

Sementara honor guru MDA Silahturahmi Sintong yang diposkan melalui Kesra Setda Rohil per 1 tahun sebesar Rp5.400.000. Ini berarti ada penyunatan diduga dilakukan H.Nazwir terhadap honor para guru honor MDA Silahturahmi tersebut sebesar Rp2.200.000, per tahun per orang Keberadaan MDA Silahturahmi di SDN 027 Sintong sudah berlangsung lama, yakni sejak 2008 lalu. Masa kerja para guru honor MDA terhitung sejak berdirinya MDA tersebut. Dari 4 tenaga guru honor, yang masih bertahan ada 3 guru. “Sementara itu, Sulastri telah mengundurkan diri dari MDA Silahturahmi sejak 1 tahun yang lalu. Sedangkan proses belajar mengajar MDA Silahturahmi Sintong berlangsung pada sore hari,” sebut sumber. (PUR)

Jembatan Sei.Tapah, KM Doa Ibu Rohil Roboh Tenggelam, PUJUD - Jembatan Sei. Tapah Pujud, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sepanjang 30 meter yang dibangun Kelompok Tani (Poktan) Perkebunan Sawit Tani Amal Jaya milik Susilo Amal, belum lama ini roboh.

Sebenarnya, jembatan yang roboh itu masih menjadi permasalahan dan sarat dengan penyelewengan.

Masalahnya, jembatan itu dijadikan tukar guling oleh Kades Sei.Tapah dengan lahan hutan negara seluas 1.000 hektar terletak di Desa Sei.Tapah Kecamatan Pujud.

Jembatan tersebut sebenarnya sudah lama patah. Namun dibiarkan Poktan Tani Amal Jaya dan tidak ada upaya perbaikan. Akibatnya, jembatan tersebut roboh. Penyebab robohnya Jembatan itu, tanah timbun pada pangkal jembatan longsor

digerus abrasi. Warga yang melintas di jembatan tersebut terpaksa ekstra hati – hati. “Untuk melintas di jembatan tersebut warga menggunakan dua keping papan,” ujar Jamel warga Sei.Tapah, Kamis pekan lalu.

Anirzam aktivis LSM GPKDER Rohil berharap agar jembatan Sei. Tapah yang roboh tersebut segera diganti dengan jembatan yang baru.

Jembatan baru harus dibangun dengan menggunakan dana APBD Rohil. Poktan Tani Amal Jaya tidak bisa diharapkan lagi membangun jembatan yang baru. “Agar tidak terjadi jatuh korban di jembatan tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan Rokan Hilir segera turun ke lapangan untuk menutup sementara Jembatan tersebut ujar” Anirzam. (PUR)

ABRASI - Jembatan Sei.Tapah Pujud Roboh Penyebab robohnya Jembatan itu, tanah timbun pada pangkal jembatan longsor digerus abrasi.

Tiga Penumpang Hilang SINGKIL - Kapal Motor (KM) Doa Ibu, dari Sibolga, Sumut tujuan Pulau Banyak, Aceh Singkil, dilaporkan tenggelam akibat dihantam ombak setinggi tiga meter.

Menurut Syahbandar Singkil, Slamet Riady, kapal kayu berbobot 7 ton, dengan kapten kapal (Nakhoda) Marthin (28), tenggelam pada posisi N 02.03'-03" dan E 099.38'-538" atau 10 mil laut dari perairan Singkil.

Slamet menjelaskan, dalam manifest (dokumen) pelayaran yang dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhan Sibolga, KM Doa Ibu, berangkat pada tanggal 27 Maret (Rabu) malam, dengan tujuan Pulau Banyak.

Dalam manifest juga diketahui, selain mengangkut semen dan batu-bata, kapal ini juga membawa 11 orang penumpang beserta 2 orang anak buah kapal (ABK) masingmasing, Marthin (Nakhoda) dan juru mesin bernama Dede.

Sementara itu, dari 11 penumpang 8 orang yang selamat, 3 lainnya termasuk Dede, ABK KM Doa Ibu, masuk dalam daftar korban pada peristiwa kecelakaan laut tersebut.

"Jadi dari sebelas penumpang, delapan orang yang berhasil selamat," kata Slamet.

Hingga berita ini dikirim, aparat gabungan bersama Muspika dan unsur masyarakat setempat masih melakukan pencarian terhadap korban yang hilang termasuk bayi berusia 1 tahun yang disebut ikut menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan laut tersebut. "Hingga tiga hari kedepan, kita masih melakukan upaya pencarian korban yang hilang," tambah Slamet Riady, Jumat pekan lalu. (AZT)

LANGSA - Sebanyak 30 ton bawang bombay dan bawang merah yang akan diseludupkan diduga dari negara jiran Malaysia berhasil digagalkan Tim Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kuala Langsa. Sementara barang bukti berupa Kapal Tongkang KM Anta Sena GT.34 No.2753 PPb beserta bawang tersebut kini diamankan.

Kapal tersebut kini sandar di pelabuhan Kuala Langsa, sementara seorang Kapten dan 6 ABK-nya diamankan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe pratama Langsa.

Demikian dijelaskan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe pratama Kuala Langsa, Arief Andriani kepada Media ini di ruang kerjanya, Rabu.

Dikatakan Arief, sehari sebelumnya kapal tongkang yang dicurigai itu berlayar memasuki perairan wilayah hukumnya. Setelah dilakukan penyergapan ternyata kapal

tongkang tersebut membawa barang ilegal tanpa didukung surat-surat yang sah.

"Selanjutnya kami menariknya dengan kapal nelayan setempat untuk dieksekusi ke Pelabuhan Kuala Langsa. Barang bukti berupa bawang merah kami angkut dengan menggunakan truk dari pelabuhan Kuala Langsa menuju gudang penampungan Bea Cukai yang berada di belakang kantor Bea Cukai Kota Langsa," kata Arief.

Dikatakan, pihak BC saat ini sedang melakukan proses penyidikan. Kami juga memilki hak untuk melakukan pemusnahan," tegas Arief.

Dikatakan, dari pertimbangan hukum pihak Bea & Cukai lebih mengarah kepemusnahan. "Karena bila dilelang kemunginan sangat kecil. Selain merusak harga pasar lokal bawang merah juga ada pertimbangan hukum lainnya, kata Arief. (YANTO)

KemenPAN Beri Penghargaan 10 Pemerintah Provinsi JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) telah melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap beberapa provinsi di Indonesia terkait pelayanan publik yang paling baik. Ini baru kali pertama dilakukan penilaian penganugerahan pelayanan publik.

"Kami sudah memulai melakukan penilaian di seluruh daerah Indonesia, sebelumnya hanya bagian saja dari provinsi," kata Menteri PAN, Azwar Abubakar, Kamis.

Sementara Plt. Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik ini dilaksanakan dimulai tahun 2012 dalam rangka menjalankan amanah UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Wiharto mengatakan, yang dilakukan saat ini oleh KemenPAN adalah penilaian pelayanan publik, sedangkan sebelumnya yakni citra bakti abdi negara (CBAN) dimana penilaian kinerja pimpinan daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerahnya, serta citra pelayanan prima (CPP) yakni penilaian kinerja tingkat Kabupaten/Kota.

"Untuk tahun 2012 penilaian pelayanan diintegrasikan antara CBAN dengan CPP menjadi penilaian nasional," tuturnya.

Wiharto menuturkan, pada tahun 2011 pihaknya telah melaksanakan penilaian terhadap 73 Kabupaten/ Kota dan hasilnya ada 6 Kabupa-

ten/Kota yang mendapat penghargaan berupa piala dan 7 Kabupaten/ Kota meraih piagam.

Dia menambahkan, untuk 6 kabupaten/kota yang dapat piala tahun 2011 diantaranya Kudus Jawa Tengah, Boyolali Jawa Tengah, Majalengka Jawa Barat, Denpasar Bali, Sleman Yogyakarta dan Surakarta Jawa Tengah.

"Sedangkan yang dapat piagam kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, Magelang, Pekalongan Jawa Tengah, Pinrang Sulawesi Selatan, Bogor Jawa Barat, Depok Jawa Barat dan Pak-pak Bharat Sumatera Utara," jelasnya lagi.

Di samping itu, penilaian kinerja pelayanan publik tahun 2012 telah dilakukan pada 33 provinsi yang penilaiannya dilakukan terhadap kinerja pembina/penanggung jawab (gubernur/sekretaris daerah) serta lima unit pelayanan pada masingmasing pemerintah provinsi. Hasilnya, ada 2 pemerintah provinsi raih piala dan 8 pemerintah provinsi memperoleh piagam.

"Ada 13 pemerintah provinsi merah nilai C (kurang) dan 10 pemerintah provinsi mendapat nilai D (sangat buruk)," ungkap Wiharto.

Untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapatkan piala dengan peringkat B. Kemudian disusul oleh Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, DKI Jakarta, Bali, Banten dan Sulawesi Utara dengan nilai CC (cukup baik).

"Itu kategori pelayanan publik," singkatnya. FR/BBS)