epaper kpkpos 246 edisi senin 8 april 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

PT SMM HARUS ‘ANGKAT KAKI’ DARI MADINA

Pimpinan KPK Komit untuk Solid

K R I M I N A L

EDISI 246/ THN V 8 – 14 APRIL 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 7

» DESAKAN HMI CABANG P.SIDIMPUAN

JAKARTA - Setelah Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan hasil penyelidikannya terkait bocornya surat perintah penyidikan (Sprindik) tersangka Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang, seluruh pimpinan KPK mulai berbenah diri.

Pembenahan ini dimulai dari dilakukannya konsolidasi seluruh pimpinan KPK untuk meningkatkan kinerjanya. "Baik struktural maupun Pimpinan KPK mengungkapkan komitmen dan intropeksi masing masing untuk fokus pada tugas KPK dan pemberantasan korupsi," ujar juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jumat.

Johan mengatakan, dalam konsolidasi tersebut, baik pimpinan maupun struktural KPK saling mengintrospeksi diri terkait kekurangannya selama ini. Selain itu dalam • LANJUT KE HAL. 2

Bang Yos: Masyarakat Sipil Juga Amat Sadis Langgar HAM JAKARTA - Mantan Danjen Kopasus Sutiyoso alias Bang Yos meminta agar para penggiat HAM maupun LSM berhenti meneriaki 11 pelaku penembakan Cebongan melakukan pelanggaran HAM berat.

"Masyarakat sipil juga amat sadis melanggar hak asasi manusia dengan membunuh secara sadis anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Sersan Kepala Santoso," ujar Sutiyoso di Cikini, Sabtu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, peristiwa tersebut karena sebab akibat dan rasa solidaritas sesama korps.

Kasus terbunuh Serka Heru Santoso secara sadis, tersebar di anggota Kopassus lainnya, • LANJUT KE HAL. 2

Spanduk Dukungan Moril Untuk Kopassus Beredar

JAKARTA–Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang Sidimpuan mendesak agar Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Drs Bachrum Harahap beserta kroni-kroninya ditangkap dan segera diadili.

Desakan ini disampaikan, karena selama menjadi Bupati di Paluta, Bachrum Harahap dan kroni-kroninya hanya memperkaya diri sendiri, dan mengabaikan kepentingan masyarakat di kabupaten itu.

HMI Cabang

TEMUAN & LAPORAN

1. Temuan Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Pada Pemerintah Kab Padang Lawas Utara BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 November s/d 4 Desember 2009.

3. Laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2009. No. 27b/S/ XVIII.MDN/01/2011.

2. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundangundangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun anggaran 2009 No. 27 aB/ XVIII.MDN/01/2011.

4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 413.A/S/XVIII.MDN/ 09/2011 Tanggal 15 September 2011.

5. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 413.B/S/ XVIII.MDN/09/2011 Tanggal 15 September 2011.

7. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor : 62.A/LHP/XVIII.MDN/09/ 2012 Tanggal 7 September 2012.

6. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010.

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Nomor: 413.C/S/ XVIII.MDN/09/2011 Tanggal 15 September 2011.

8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 62.B/LHP/ XVIII.MDN/09/2012 Tanggal 7 September 2012.

Anak Kandung Dijadikan Sebagai Pengumpul Dana

JAKARTA–Teka-teki siapa pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, yang menewaskan empat orang pelaku pembunuhan anggota TNI Serka Heru Santoso, terjawab sudah. Mabes AD mengatakan pelaku penyerangan adalah 11 orang anggota Kopassus.

Berbagai komentar baik yang bernada mengecam hingga mendukung pun bermunculan menanggapi hasil investigasi dari tim internal TNI AD. Tidak hanya itu, pasca diungkapnya pelaku penyerangan terhadap LP Cebongan, saat ini muncul spandukspanduk yang berisi dukungan terhadap tindakan 11 anggota Kopassus dari Group 2

SUNGGUH keterlaluan. Politik dinasty begitu kuat dan kental di bumi Paluta. Sejak Bachrum Harahap menjadi bupati di kabupaten ini, dua anak kandungnya yang dijadikan PNS memegang posisi penting di pemerintahan. Contohnya, setelah Andar Amin Harahap terpilih menjadi Wali Kota Padangsidimpuan, jabatan yang sebelumnya dipegang Andar Amin yaitu Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah digantikan oleh adik kandungnya

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Kontroversi Bendera Aceh KEPUTUSAN Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan bendera resmi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selayaknya disikapi secara hati-hati. Baik pemerintah Aceh maupun Kementerian Dalam Negeri harus menahan diri agar kontroversi ini tak mengorek luka lama.

Perdamaian di Aceh yang sudah berjalan delapan tahun ini adalah solusi final yang harus terus dijaga.

Meski bendera yang disahkan itu mirip lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Kementerian Dalam Negeri tak perlu khawatir. Simbol berupa lambang bulanbintang dan pedang itu, yang disahkan akhir Maret lalu, tidak otomatis bermakna Aceh ingin memisahkan diri.

Lagi pula, nota kesepahaman antara pemerintah dan GAM yang diteken di Helsinki, Finlandia, pada 2005 membolehkan rakyat Aceh memiliki simbol-simbol sendiri. Simbol kedaerahan itu bisa berupa bendera, lambang, atau himne.

• LANJUT KE HAL. 2

delapan Kecamatan ditambah sepuluh Desa dari Kecamatan Padangsidimpuan Timur (sesuai amanat UU RI No. 37/2007, 10 desa tersebut dimasukkan dalam satu Kecamatan). Saat ini Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari sembilan Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan.

Sebagai daerah pemekaran baru dan sesuai tujuan pemekaran itu sendiri yaitu untuk melayani masyarakat lebih

Utara telah sirna. Sebab, HMI menilai aparat penegak hukum tersebut telah tertidur nyenyak diduga akibat kipasan rupiah yang bersumber dari Kabupaten Padang Lawas Utara.

Koordinator aksi, Alwi dan Hendra menyatakan, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini lahir melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari

Padang Sidimpuan menyampaikan pernyataan sikap ini, ketika melakukan aksi damai di Bundaran HI (Hotel Indonesia) Jakarta, Rabu (3/4) pekan lalu. "Lahirnya UU No 37 Tahun 2007 adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tapi kenyataannya, hanya digunakan untuk keluarga Bachrum Harahap," demikian para aksi HMI yang dikoordinir Alwi Pohan, Mara Kali Harahap dan Hendra Ibraim Siregar.

Ditegaskan HMI Cabang Padang Sidimpuan, kepercayaan terhadap Kejaksaan Padang Sidimpuan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera

9. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Nomor : 62.C/LHP/ XVIII.MDN/09/2012 Tanggal 7 September 2012.

10. Angaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2012.

11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2009,2010 dan 2011.

LKPJ tersebut memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bupati Padang Lawas Utara selama Tahun 2009, 2010 dan 2011 dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Diduga isi laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak semua SKPD melaporkan hasil Program dan Kegiatan yang dilaksanakannya, sehingga Bupati Padang Lawas Utara memberikan laporan yang seadanya kepada DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

• LANJUT KE HAL. 2

12. Surat pernyatahan sikap dari Forum Komunikasi Guru Honorer Kab Padang Lawas Utara.

13. SK salah satu korban diduga Palsu, tidak sedikit warga yang jadi korban CPNS dalam masa percobaan di perkirakan secara materil sebesar kurang lebih Rp7.000.000.000 14. Surat Kesepakatan akan mengganti Lapangan Bola

15. Surat tanggapan atas pengaduan masyarakat dari KPK tentang penanggulangan bencana alam.

HMI Cabang Padang Sidempuan menyampaikan permasalahan tersebut dengan harapan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses hukum atas dugaan yang dimaksud.

Banyak Ditemui Pelanggaran SECARA keseluruhan, selama kurun waktu lima tahun kepemimpinan Drs. Bachrum Harahap Bupati Padang Lawas Utara, banyak ditemui pelanggaran, baik itu dari administrasi pemerintahan, rekruitmen PNS yang diduga mematok sejumlah dana, penempatan jabatan struktural dengan tarif tertentu dan pemotongan setiap pencairan kegiatan pada setiap SKPD dan proyek Pemerintah Daerah.

Terutama dalam

Tahun 2012, banyak proyek pembukaan jalan dan pembangunan gedung sekolah yang tidak selesai

dikerjakan sampai akhir tahun.

• LANJUT KE HAL. 2

» Polri Minta Maaf JAKARTA - Polisi yang menilang seorang turis di Bali dan meminta uang lalu minum bir bersama di pos polisi, saat ini tengah diperiksa tim Profesi dan Keamanan (Propam) Polda Bali.Mabes Polri menyelesalkan perilaku itu dan meminta maaf kepada masyarakat. "Kami minta maaf kepada masyarakat atas tayangan di Youtube, kami menyadari itu perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan anggota Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat.

Heboh Polisi ’Damai’ DIA mengatakan, Mabes Polri mengutuk keras tindakan anggotanya tersebut. Oknum polisi tersebut pun telah diperiksa tim Propam Polda Bali untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan. "Apabila nanti ada indikasi tindak pidana akan diperoses disiplin, kode etik, dan pidana. Bisa rangkap tiga," katanya.

Sebagaimana diberitakan, sebuah tayangan di YouTube memperlihatkan seorang polisi di Denpasar menilang seorang turis asal Belanda yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Turis bernama Van der Spek itu kemudian dibawa ke Pos Polisi dan dimintai uang Rp200 ribu.

Tanpa disadarinya, turis tersebut sebenarnya tengah membuat dokumentasi mengenai polisi tersebut dan merekamnya menggunakan kamera tersembunyi.

Dalam tayangan itu terlihat mereka

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

bercakap-cakap, bahkan sang polisi mengajaknya minum bir bersama di pos polisi itu.

Sang turis tadi pura-pura polos dan bertanya, sudah berapa banyak yang kena tilang oleh polisi itu dan berapa uang yang ia kumpulkan. Si

polisi itu dengan enteng menjawabnya dan mengatakan sudah mendapatkan Rp600 ribu sehari itu.

Uang Rp200 ribu dari turis tadi kemudian ia ambil Rp100 ribu untuk membeli bir.

“Ini uang dari kamu Rp200 ribu.

Rp100 ribu untuk beli bir dan Rp100 ribu lagi untuk saya kasih ke pemerintah,” kata sang polisi itu.

Dari Bali dilaporkan, akhirnya anggota Polantas Polres Badung yang menerima uang “damai” dari turis asing lalu minum bir bersama, akhirnya dibebastugaskan.

Menurut Kabid Humas Polda Bali, Komisaris Besar Hariadi, pembebastugasan itu diperintahkan langsung oleh Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi.

Saat ini, oknum polisi yang mencoreng kesatuannya masih menjalani pemeriksaan di Propam Polda Bali.

"Ya mereka dibebastugaskan sementara selama pemeriksaan," ujarnya, Kamis. Hariadi mengaku pembebastugasan itu dikenakan kepada dua orang anggota Polres Badung, Bali yaitu Bripka Putu Indra Jaya dan Aipda Komang Sarjana yang dinilai melanggar dan menyalahi aturan. (IC/BBS)

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

Pemkab Madina 'Mandul' Atasi Banjir PANYABUNGAN - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dinilai kurang siap menghadapi bencana yang ada di beberapa titik rawan, dan dinilai belum memiliki program nyata jangka panjang untuk mencegah bencana serupa di masa datang.

Sementara peralatan dan perlengkapan darurat bencana yang dimilikipun masih kurang baik dengan pengantisipasi datangnya rawan longsor dan banjir bandang di Kecamatan Panyabungan kota.

Sebagai contoh, desa Mayabar yang masih tetap dilanda banjir dan sungai Aek Rantopuran terus mengirim lumpur erosi ke rumah - rumah warga apabila datang hujan.

Akibat cuacaekstrimditahun2013 ini, sering datang hujan di kawasan hulu Aek Rantopuran Kecamatan Panyabungan Kota, mengakibatkan selalu terjadi banjir bandang. "Ini karena Pemkab Madina belum

spontan mengantisipasi meluapnya sungai Aek Rantopuran," Taupik tokoh masyarakat di sana.

Menurut Taupik, sebenarnya bisa diperhitungkan bahaya banjir, sehingga masyarakat memiliki persiapan untuk evakuasi. "Nah ini lah, karena tidak ada tanggapan dari Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara SE, maka rakyat di daerah itu terus menderita," ujarnya.

Seharusnya, Pemkab Madina memberikan signal atau pengumuman kepada masyarakat setempat apabila ada tanda -tanda akan adanya banjir bandang. Hal ini seyogianya harus dilakukan supaya masyarakat siap siaga mengantisipasi datangnya banjir.

Kepada Pemkab ke depannya diminta untuk mengkaji kembali dan memperbaiki bagaimana cara kinerja mengantisipasi banjir bandang supaya tidak terulang kembali seperti yang lalu.(TH)

BANG YOS: MASYARAKAT SIPIL JUGA AMAT SADIS LANGGAR HAM .........................................................

• DARI HALAMAN. 1 sehingga menimbulkan rasa dendam. "Karena bagi Kopassus sepenanggungan nasib, dilatih solidaritas tinggi agar pada saat perang, ia tidak mudah meninggalkan temannya," ujarnya.

Ia melanjutkan, seharusnya pengamanan asrama Kopassus diperketat lagi dan terus dipantau selama 24 jam, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan izin keluar masuk. "Harusnya dijaga ketat pengawalan Kopassus di Barak apel jam 10.00 pagi, sete-

rusnya mereka di asrama sangat amat mudah keluar ijin, sehingga terjadi kasus Cebongan," ucapnya.

Sutiyoso menambahkan, ia pertama kali mendengar kejadian tersebut dirinya sudah mempunyai perasaan yang tidak enak, dikhawatirkan ada keterlibatan bekas anak buahnya.

"Saya sudah waswas, Kopasus itu bukan pasukan biasa karena kita diajari gerak cepat, taktik, penembakan cepat, tapi saya apresiasi pelaku langsung ngaku, mau menerima hukuman apapun yang diberikan," tandasnya. (IC/BBS)

KONTROVERSI BENDERA ACEH........................................................

• DARI HALAMAN. 1 Nota perdamaian Helsinki itulah yang menjadi dasar lahirnya bendera dan lambang Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

Persoalan bendera Aceh telah memunculkan kecemasan di sejumlah kalangan. Banyak pejabat yakin ada "udang" di balik pengesahan bendera yang diklaim mirip lambang Kesultanan Samudra Pasai itu. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, misalnya, mengaku mendapat laporan, setelah bendera diresmikan, bakal ada pembentukan kepala pemerintahan dan menteri-menterinya.

Ketakutan ini seharusnya dijawab oleh pemerintah Aceh dengan menegaskan kembali komitmen mereka sesuai dengan Nota Helsinki. Kalimat pertama dari nota itu jelas-jelas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dan GAM untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.

Para politikus Aceh-termasuk para mantan pentolan GAM yang kini berkuasa lewat Partai Aceh--harus membuktikan diri bahwa tiada niat jahat atau motif terselubung apa pun di balik bendera itu. Aceh yang otonom, mengurus wilayahnya sendiri dengan segala keistimewaannya, serta menjadi bagian dari Indonesia adalah jalan damai

terbaik. Kita tak ingin konflik berdarah yang sudah puluhan tahun memporak-porandakan Tanah Rencong kembali membara.

Sikap responsif Kementerian Dalam Negeri, yang mengevaluasi Qanun Aceh dan meminta klarifikasi dari Gubernur dan DPR Aceh, patut dipuji. Sikap kalem itu bisa meredakan kontroversi. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah mengirim 12 poin koreksi yang mempertanyakan peraturan itu.

Pemerintah Aceh punya waktu 15 hari untuk menjawab soal ini.

Jika kelak bendera Aceh ini berkembang menjadi simbol gerakan separatisme seperti yang terjadi dalam pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, Kementerian Dalam Negeri berhak membatalkan peraturan tersebut. Sebab, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 melarang penggunaan simbol separatisme sebagai lambang daerah.

Kontroversi bendera Aceh ini adalah ujian komitmen semua pihak. Dalam mencari titik temu, penting untuk mengingat kembali paragraf keempat pengantar Nota Helsinki. Di sana disebutkan adanya kesediaan semua pihak untuk bersamasama membangun rasa saling percaya. Jangan biarkan kepentingan jangka pendek mencederai rasa saling percaya yang sudah mulai terbangun di Aceh. (***)

PIMPINAN KPK KOMIT UNTUK SOLID.......................................................

• DARI HALAMAN. 1 pertemuan tersebut, para pimpinan KPK juga membuat komitmen untuk bisa lebih bersinergi kedepannya dalam menjalankan tugasnya.

"Kemarin itu konsolidasi dan evaluasi terhadap hal - hal yang terkait dengan organisasi dan kinerja. Masing - masing terbuka intropeksi diri baik struktural maupun pimpinan KPK," tandasnya.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sebelumnya, Komite Etik KPK mengumumkan bahwa pembocor sprindik Anas Urbaningrum adalah Sekretaris Ketua KPK Abraham Samad, Wiwin Suwandi. Sedangkan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Adnan Pandu tidak terlibat langsung dalam pembocoran dokumen sprindik Anas Urbaningrum.

Namun keduanya melanggar kode etik pimpinan KPK dan diberi sanksi. (SF/BBS)

PEMBEKALAN CPNS– Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana (kanan) bersama dua peserta Orientasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi CPNS Kemenkumham, ketika menyampaikan materi, di Medan, Sumut, Jumat (5/4). Orientasi tersebut guna memberikan pemahaman kepada CPNS, tentang dampak praktik korupsi di lingkungan pekerjaan dan masyarakat.

TANGKAP BACHRUM HARAHAP ..............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 optimal serta memajukan perekonomian masyarakat, dilihat dari kondisi Kabupaten Padang Lawas Utara mulai lahirnya sampai dengan saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Drs. Bachrum Harahap, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius untuk ditindak secara tegas dan diperbaiki.

Memperhatikan visi misi Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjadikan Kabupaten tersebut

Beradat, Cerdas dan Beriman, dapat disimpulkan bahwa visi misi tersebut hanya sekedar slogan.

Adapun gambaran potret perjalanan Kabupaten Padang Lawas Utara selama kepemimpinan Drs Bachrum Harahap dari Tahun 2008 s/d 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1.Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas (hanya Peraturan Bupati). Ini mencerminkan bahwa Bupati tidak memperhatikan Penataan Pemerintahan

dengan baik, memandang segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan jalan politik. Selain itu pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas ini tanpa melalui kajian Akademik sebagaimana disyaratkan oleh PP RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Khusus Kecamatan Simangambat, sampai dengan saat ini (lebih kurang 3 tahun) Camatnya masih Pelaksana Tugas (Plt), suatu kondisi yang tidak lazim dan tidak ditemui di daerah lain, seorang Camat Plt selama 3 tahun lebih.

2. Besarnya peranan Sanak Saudara Bupati terutama anak kandung Bupati yang bernama Andar Amin Harahap (sekarang Walikota Padangsidimpuan) dalam mengatur jalannya pemerintahan terutama dalam penempatan pejabat struktural, penerimaan CPNS, pengaturan proyek-proyek, pengangkatan Sekdes menjadi PNS, dan sebagainya yang berkaitan dengan wewenang Bupati (Bapak kandungnya).

Tidak heran jika Andar Amin

Harahap yang baru enam tahun menjadi PNS dapat mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Tapanuli Selatan, dua tahun kemudian ikut lagi dalam pencalonan menjadi Walikota Padangsidimpuan.

Diduga dan Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya sebagian besar dana APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012 dan dana-dana yang dikumpulkan dari proyek-proyek dijadikan modal untuk menjadi Walikota Padangsidimpuan. (DATUK)

BANYAK DITEMUI PELANGGARAN..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Dengan kondisi ini, masyarakat khususnya para mahasiswa sering melakukan demonstrasi kepada Pemerintah Daerah, diantaranya masalah rangkap jabatan, pemekaran kecamatan yang tidak sesuai Peraturan perundang-undangan, pemilihan kepala desa yang tidak jujur dan adil serta masalah lain yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Semua demontrasi yang dilakukan tidak pernah digubris oleh Pemerintah Daerah.

Bila ditelisik lebih dalam lagi,

terlalu banyak kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dari tahun 2008 s/d 2013 ini, baik itu sengaja dilakukan maupun tidak, hasilnya masyarakat Padang Lawas Utara yang menjadi korbannya.

Dana negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan daerah, lebih banyak dinikmati oleh mereka yang masuk dalam “keluarga istana” Bupati Padang Lawas Utara.

Otonomi Daerah yang diberikan melalui UU No 32 Tahun 2004

telah memunculkan tokoh-tokoh korupsi di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan menjadikan keluarga besarnya sebagai alat untuk menggerogoti dana anggaran pembangunan yang seyogyanya diperuntukkan bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Dalam pernyataan sikap HMI Padang Sidimpuan yang diterima media ini juga menyampaikan beberapa hal penting. Di antaranya agar menjadi pemikiran bagi Lembaga Negara yang bertugas menegakkan hukum di negeri tercinta ini.

Bahwasanya Drs.

Bachrum Harahap telah ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan korupsi Dana Belanja Rutin Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 20012002 sebesar Rp7,5 Miliar, sewaktu menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal ini dapat dilihat dari Nota Dinas Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor R. 1108/D/Dek/I/ 07/ 2008 Tanggal 8 Juli 2008 Perihal: Mohon dilanjutkan kasus korupsi Drs. Bachrum Harahap dkk.

Dalam Nota Dinas dimaksud disebutkan, bahwa penanganan

kasus tersebut di atas, telah ditentukan tersangkanya yaitu Sdr. Drs. Bachrum Harahap dkk sebagaimana tercantum Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Nomor : Print-01/N.2.20/FD.1/01/2005.

Yang menjadi pertanyaan besar yang perlu dicari jawabannya adalah, bagaimana bisa seorang tersangka dapat mencalon menjadi Kepala Daerah dan menjabat sebagai Bupati Padang Lawas Utara sampai sekarang ini. Apakah status tersangka yang bersangkutan masih berlaku sampai saat ini dan kenapa tidak ditindaklanjuti?(DATUK)

ANAK KANDUNG DIJADIKAN SEBAGAI PENGUMPUL DANA ......................................................

• DARI HALAMAN. 1 sendiri bernama Reski Basyah Harahap.

Jelas terlihat bahwa tongkat estafet pemegang kendali dalam penempatan pejabat maupun mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara harus dipegang oleh anak kandung Bupati Drs. Bachrum Harahap. Diduga hal ini sengaja untuk mengumpulkan dana dari para PNS yang ingin menduduki jabatan tertentu dan tentunya tidak terlepas dari rencana incumbent/pencalonan kembali Drs. Bachrum Harahap sebagai Bupati Padang Lawas Utara untuk periode 2013 – 2018.

Selain itu, ditunjuknya Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah mulai tanggal 9 Maret 2011 sampai sekarang. Diduga penunjukan ini adalah supaya pencairan dana yang dibutuhkan dalam mendukung Andar Amin Harahap menjadi Walikota

Padangsidimpuan dan Drs. Bachrum Harahap menjadi Bupati Padang Lawas Utara (incumbent) pada Tahun 2013 ini dapat berjalan lancar.

Begitu juga dengan pencairan proyek-proyek yang penyelesaiannya asal jadi. Tanpa memenuhi syarat pertanggungjawaban termin, diduga dana proyek dapat cair 100 persen kenyataan di lapangan proyek tersebut belum selesai.

Kebobrokan lainnya, tergambar pada tatanan pemerintahan yang tidak terarah.

Para kepala SKPD hanya sekedar melaksanakan tugasnya terkesan pasif takut apabila langkah yang diambil dalam melaksanakan tugas menjadi salah di mata pimpinan, karena Bupati Padang Lawas Utara tidak pernah memimpin rapat.

Jarang masuk kantor, tidak membina bawahannya dan tidak pernah mengadakan kunjungan ke lapangan. Janji politik yang diucapkan disaat kampanye dahulu hanya sekedar slogan.

Selain masalah pemerintahan, juga terindikasi banyak proyek

Bidang Pendidikan yang dilaksanakan asal jadi. Bahkan tahun 2012 proyek di Bidang Pendidikan dilaksanakan secara swakelola dimitrakan kepada wartawan, LSM, Ormas dan OKP. Hal ini bertentangan dengan Juklak dan Juknis tentang Proyek secara Swakelola.

Begitu juga dengan proyek Bidang Pekerjaan Umum banyak yang terbengkalai dan tidak selesai dikerjakan sampai dengan akhir tahun 2012.

Dibangunnya Kantor Kecamatan Pemekaran yaitu Kantor Kecamatan Halongonan Timur (sudah dapat Rekomendasi dari Gubsu), Kantor Kecamatan Ujung Batu dan Kantor Kecamatan Padang Bolak Tenggara (kedua kecamatan ini belum mendapat rekomendasi Gubsu karena Moratorium Kemendagri), anggaran pembangunan Kantor Kecamatan tersebut per unit adalah Rp2.500.000.000.

Dilihat dari aspek kelayakannya, pembangunan Kantor Kecamatan tersebut tidak tepat sasaran karena Kecamatan

tersebut belum diresmikan pembentukannya akan tetapi sudah disiapkan bangunannya.

Diduga ada kepentingan dibalik pembangunan gedung kantor tersebut.

Pelaksanaan proses tender Pembangunan gedung Kantor Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta GOR (Gedung Olah Raga), Pelebaran Jalan Lintas Gunung Tua-Padang Sidempuan menyalahi dari aturan yang ada.

Soalnya, tender proyek dilaksanakan, sementara tanah untuk pembangunan gedung kantor dimaksud belum dibebaskan.

Hal ini menggambarkan perencanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan terkesan dipaksakan dan mendadak/otoriter sesuai perintah Bupati Padang Lawas Utara.

DPRD sebagai lembaga legislatif lebih cendrung mengikuti keinginan Bupati.

Sebagai seorang mantan Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (2 periode) Bupati

Padang Lawas Utara dapat mengendalikan semua Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara. Tidak ada Anggota DPRD yang berani menantang maupun membantah Bupati.

HMI Cabang Padang Sidimpuan juga menyoroti masalah pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan, Bupati Padang Lawas Utara tidak banyak melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan dari suatu daerah pemekaran. Peranan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi masyarakatnya tidak dapat dirasakan sebagian besar masyarakat. Keuntungan dan yang berperan besar hanyalah kroni dan keluarga besar Bupati saja. Kabupaten Padang Lawas Utara yang dulunya terkenal sebagai daerah peternakan dan pertanian tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah.

Masyarakat Padang Lawas Utara hanya bergantung kepada pasokan daging dan sayuran dari luar daerah.

(DATUK)

SPANDUK DUKUNGAN MORIL UNTUK KOPASSUS BEREDAR......................................................

• DARI HALAMAN. 1 Kartosuro.

Dalam spanduk yang terpasang di perempatan Gendengan, Purwosari, Solo, itu salah satunya menuliskan bangga dengan sikap ksatria yang ditunjukan oleh anggota Kopassus. Sementara di salah

satu spanduk lainnya, yang dipasang oleh Mega Bintang, menuliskan dukungan untuk TNI dan Polri dalam memberantas preman.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Ruhut Sitompul mengatakan, pembunuhan terhadap empat preman yang ditahan di LP Cebo-

ngan, Sleman dinilai sebagai hal yang wajar. Sebab, penyerbuan 11 anggota Kopassus itu sebagai bentuk pembelaan terhadap anggota Kopassus yang dibunuh.

Menurutnya, penyerbuan itu bukan karena tidak ada sebab.

"Jiwa korsa itu adalah hukum alam, jadi jangan main api nanti terbakar.

Jangan pukul wartawan, jangan pukul tentara," kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Lanjut Ruhut, pengungkapan kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi balas dendam sebagai apresiasi terhadap aparat TNI. Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi proses hukum yang

dilakukan TNI. "Jangan lihat tentara sekarang dengan orde baru, apalagi sekarang pemerintah dipimpin Presiden SBY yang notabene adalah TNI. Semua yang berkaitan dengan hukum harus terbuka," kata politikus Partai Demokrat itu.(IC/ BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

NASIONAL

Menkokesra Diperiksa KPK JAKARTA–Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi penerimaan hadiah perubahan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 Provinsi Riau, tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional.

"Saya diperiksa sebagai saksi untuk merampungkan kasus korupsi dengan tersangka Rusli Zainal. Karena rapat koordinasi dengan Gubernur Riau itu dilakukan di kantor Menko Kesra," kata Agung saat datang ke gedung KPK Jakarta, Kamis pekan lalu.

Agung datang didampingi anggota divisi hukum Partai Golkar, Rudy Alfonso. Usai diperiksa selama 1,5 jam, mantan Ketua DPR RI menjelaskan penyidik KPK cuma mengkonfirmasi tentang peran Menkokesra dalam rangka penyelenggaraan PON di Riau. "Itu menjadi tanggung jawab dan tugas saya untuk selalu lakukan koordinasi," jawabnya.

Politisi Partai Golkar melanjutkan ada atau tidak persoalan dalam kegiatan yang terkait bidang kesejahteraan rakyat, tentu menjadi tanggungjawabnya untuk menindaklanjuti. "Dalam pemeriksaan kali ini, tidak disinggung soal penambahan anggaran PON," tambahnya.

Dalam kasus korupsi ini, KPK sudah menetapkan Rusli sebagai tersangka. KPK juga sudah menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto dan Anggota FPG, Kahar Muzakir maupun rumah Rusli di Jakarta. Kahar sudah diperiksa, sedangkan Setya belum pasca penetapan tersangka Rusli.

Pada Juli 2012, Agung pernah memberikan keterangan mengenai kasus tersebut ke KPK dan menyatakan bahwa politisi asal Golkar tersebut tidak mengadakan pertemuan dengan mantan staf ahli Gubernur Riau Lukman Abbas karena ia tidak mengenal Lukman. Agung mengakui menyelenggarakan rapat di kantor Menko Kesra terkait penyelenggaraan PON. "Pertemuan yang saya la-

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis(4/3). Politisi Golkar tersebut hanya menjelaskan koordinasi dalam penyelenggaraan PON ke XVIII di Pekan Baru Riau. kukan dengan Gubernur Rusli Zainal adalah rapat koordinasi resmi, pihak pengundang adalah saya sebagai Menko," ungkap Agung pada Juli 2012.

Agung juga membantah mendapatkan uang RP500 juta untuk menambah anggaran pembangunan fasilitas PON tersebut. "Tidak ada permintaan penambahan anggaran, yang ada adalah permintaan realisasi anggaran karena turunnya anggaran berjalan lambat," jelas Agung.

Artinya Agung mengaku tidak ada lobby yang melibatkan dirinya untuk pembangunan fasilitas PON yang telah menghabiskan APBD Riau senilai Rp3,8 triliun sejak 2006 tersebut.

Tersangka dalam kasus penerimaan hadiah adalah gubernur Riau Rusli Zainal yang disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 11 Undang-

undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 yaitu penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Selain Rusli, KPK telah menetapkan 13 tersangka lain, sebanyak 10 di antaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau.

Tiga orang telah divonis yaitu Faisal Aswan dari fraksi Golkar dan M Dunir dari fraksi PKB dan mantan Wakil Ketua DPRD Riau asal fraksi PAN Taufan Andoso yakin yang seluruhnya dihukum 4 tahun penjara.

Sedangkan pihak pemerintah yang juga ditetapkan KPK sebagai adalah Gubernur Riau Rusli Zainal, mantan staf ahli Gubernur Riau Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

(Dispora), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP) Rahmat Syaputra.

Lukman Abbas pada Rabu (13/3) juga telah divonis lima tahun dan enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider hukuman kurungan selama tiga bulan karena terbukti melakukan suap kepada anggota DPRD Riau sebesar Rp900 juta dan menerima dana untuk pribadi sebesar Rp 700 juta dari kontraktor PT Adhi Karya dan kontraktor kerja sama operasi (KSO) proyek PON. Pada kasus tersebut, anggota DPRD M Dunir merupakan Ketua Pansus revisi Perda PON, sedangkan Faisal adalah yang menerima titipan uang senilai Rp900 juta dari pihak kontraktor yang diduga sebagai uang jasa (uang lelah) dalam penun-

tasan revisi perda yang dominan adalah untuk penambahan anggara pada PON lalu.

Sebagai imbal balas atas hadiah itu, Taufan dan rekanrekannya berjanji bakal mengesahkan rencana revisi Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6/2010 yakni Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan arena menembak dan stadion utama PON XVIII Provinsi Riau.

Perda yang akan direvisi ada dua, yakni Perda No 6 dan Perda No 5, bila revisi perda pertama lolos, pihak perusahaan atas perintah Pemprov Riau melalui Kadispora, Lukman Abbas waktu itu, akan memberikan kembali Rp900 juta dengan total Rp1,8 miliar. Saat pemberian uang suap itu, KPK langsung menangkap basah Faisal yang menerima uang di rumahnya, pada kawasan Simpang Tiga, Pekanbaru. (ENDY)

» Korupsi BLBI

KPK Periksa Kwik Kian Gie Secara Rahasia JAKARTA - Kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencuat tahun 1997, kini dibuka kembali. Pembukaan awal, dengan meminta keterangan mantan menteri koordinator perekonomian Kwik Kian Gie. "Kwik Kian Gie dimintai keterangan karena pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Sekitar pukul 10.00 WIB, mantan politisi PDIP datang ke gedung KPK. Selama hampir 9 jam, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional era Presiden Megawati dimintai keterangan KPK. "No comment. Undangannya rahasia, pertanyaannya juga rahasia. Jadi betul-betul rahasia," kata Kwik yang murah senyum sambil menuju mobil Alfard putih.

Setelah masuk mobilnya, Kwik tetap tidak mau menjawab pertanyaanpertanyaan lain yang dilontarkan wartawan. Para pewarta foto masih mencoba mengambil gambar Kwik, tapi petugas keamanan KPK langsung bergegas menutup pintu mobil Kwik.

Pada 11 Juli 1997, Pemerintah Indonesia memperluas rentang intervensi kurs dari 192 (8 persen) menjadi 304 (12 persen), dengan melakukan pengetatan likuiditas dan pembelian surat berharga pasar uang, serta menerapkan kebijakan uang

ketat.

Pada 14 Agustus 1997, Pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali (free floating).

Masyarakat panik, lalu berbelanja dolar dalam jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke Bank Indonesia, tingkat suku bunga di pasar uang dan deposito melonjak drastis karena bank-bank berebut dana masyarakat.

1 September 1997, Bank Indonesia menurunkan suku bunga SBI sebanyak tiga kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yang mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valas.Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah.

Terjadi rush kecil-kecilan.

Pada 3 September 1997, Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan serta Produksi dan Distribusi berlangsung di Bina Graha dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Hasil pertemuan: pemerintah akan membantu bank sehat yang mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan bank yang ”sakit” akan dimerger atau dilikuidasi.

Belakangan, kredit ini disebut bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus KLBI terus bergulir. KPK pada 2009 membentuk empat tim khusus untuk menyelesaikan kasus BLBI yang sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Tim bertugas meneliti kasus

BLBI yang telah dilimpahkan ke Departemen Keuangan (Depkeu) dan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penyelesaian melalui PUPN sesuai dengan Kepmenkeu No.184/KMK.06/2008 tanggal 8 Juli 2008 tentang Prosedur Operasi Standar Tim Bersama Penanganan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Salah satu tim bertugas menangani perkara yang dihentikan kejaksaan karena telah menerima SKL, termasuk kasus Sjamsul Nursalim yaitu mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang mempunyai utang sebesar Rp28,4 triliun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan, nilai penjualan dari aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian BLBI ternyata hanya 36,7 persen atau sebesar Rp19,38 triliun dari Rp52,72 triliun yang harus dibayar.

Saat diperiksa di Kejaksaan pada 2007, Kwik mengatakan bahwa mekanisme penerbitan SKL Presiden Megawati berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjaradjakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Saat itu, Kwik mengaku dalam setiap rapat kabinet

ia selalu memprotes rencana penerbitan SKL tapi kalah dengan meteri lain.

Alasannya menolak penerbitan SKL adalah karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI sehingga berdampak pada proses penjualan aset bekas pengutang BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender, misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004.

Kwik juga mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp53 triliun, BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan yang saat dijual hanya laku Rp20 triliun karena proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF. Proses penjualan dilaksanakan tanpa tender dan calon pembeli BCA sudah ditunjuk yaitu lembaga keuangan Farallon dan Standard charter padahal selang tiga tahun kemudian aset BCA meningkat berkali-kali lipat.

Ternyata penyelesaian kewajiban delapan obligor BLBI dengan pola Akta Pengakuan Utang dinilai lambat. Sampai tahun 2009, baru beberapa obligor yang menyelesaikan kewajibannya. Obligor Adisaputra dan James S Januardy (PT Bank Namura Internusa) sudah melunasi seluruh utangnya, Rp303 miliar pada Januari 2009.

Sementara, obligor Agus Anwar (PT Pelita Istimarat)

diberi waktu membayar utang Rp5 miliar paling lambat 31 Maret 2009 yang sisanya dicicil selama 84 bulan. Untuk obligor Omar Putihrai (PT Bank Tamara) dengan kewajiban Rp159,1 miliar, Depkeu ketika itu sudah mempersiapkan pelaksanaan lelang agunan berupa saham.

Terhadap empat obligor lainnya, Ulung Bursa (PT Bank Lautan Berlian), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa), dan Lidya Mochtar (PT Bank Tamara) dengan kewajiban masing-masing Rp424,65 miliar, Rp790,557 miliar, Rp159,1 miliar, Rp189,039, Depkeu mempersiapkan penyelesaian asset settlement.

Selain di Depkeu, ada 16 obligor lain yang ditangani Polri dan Kejagung. Tercatat tujuh kasus yang telah disidik Kejagung, yaitu kasus Bank Deka, Bank Aken, Bank Centris, Bank Central Dagang, Bank Dewa Rutji, Bank Arya Panduarta, dan Bank Pelita. Anehnya, Kejagung mengaku kesulitan memperoleh dokumen pendukung.

Dari hasil itu, Kejagung menyarankan agar penyelesaian kewajiban pemegang saham delapan obligor pemegang saham Bank Deka, Bank Centris, Bank Pelita, Bank Central Dagang, Bank Dewa Rutji, Bank Arya Panduartha, Bank Aken, dan Bank Orient dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui gugatan perdata. (ENDY)

Mantan Menpora Desak Kasus Hambalang Disidang JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidangkan kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.

"Saya datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Andi Alfian Mallarangeng (AAM), Deddy Kusdinar (DK) dan Teuku Bagus Mohamad Noor (TBN). Terkait kasus hambalang, saya sudah diperiksa untuk kedua kalinya.

Saya harap kasus ini segera diproses pengadilan agar tidak berlarut-larut," kata Adhyaksa kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Menurut Adhyaksa, dalam kasus Hambalang, KPK sudah memanggil banyak saksi. Dan kasusnya sudah hampir setahun berjalan. Apalagi KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka. "Menurut saya ini sudah sangat cukup. Tapi itu semua tergantung KPK kan. Saya cuma berpendapat saja," ujar Adhyaksa.

Adhyaksa pun sempat menitipkan pesan semua pihak harus memberi penguatan kepada KPK. Mengingat, jika KPK lemah, dihabisi, maka hancur negara ini karena korupsi.

"Saya mengimbau KPK tetap

fokus menangani masalah hukum saja. Jangan sampai soal sprindik bocor akhirnya membuat konsentrasi KPK terpecah," harapnya.

Adhyaksa Dault pernah mengatakan berencana membangun sekolah atlet di Bukit Hambalang pada era kepemimpinannya, yaitu tahun 2004-2009. Tetapi, rencana itu batal karena berdasarkan saran geolog almarhum J.A.Katili, daerah Hambalang tersebut masuk kawasan gunung berapi atau ring of fire, seperti Gung Galunggung dan Gunung Gede.

Terkait anggaran, Adyaksa juga mengatakan bahwa pada era kepemimpinannya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberikan tanda bintang di pos anggaran senilai Rp 125 miliar yang diajukan Kemenpora. Tetapi, nilai anggarannya malah meningkat cukup signifikan menjadi Rp 1,2 triliun.

Dalam kasus Hambalang, KPK diketahui telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus dari PT Dutasari Citralaras. Sedangkan, terkait penerimaan hadiahnya, KPK mentepkan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat.(ENDY)

Ki Gendeng Pamungkas: Anggota DPR Korupsi Disantet Saja JAKARTA - Merajalelanya korupsi di Indonesia, membuat geregetan Ki Gendeng Pamungkas. Paranormal santet menilai ketimbang mengurusi RUU soal santet, lebih baik DPR mengumpulkan paranormal yang ada di Indonesia untuk membantu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia, untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana korupsi.

"Jadi yang kena santet, biar ketahuan rakyat siapa yang korupsi atau tidak. Nggak perlu lapor ke KPK lagi. Di gedung yang penuh tuyul ini (gedung DPR - Red), lebih bagus mengumpulin semua paranormal untuk menekan angka korupsi," papar Ki Gendeng saat diskusi 'Pasal Santet dalam Naskah Revisi UU KUHP' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Ki Gandeng melanjutkan pembahasan pasal santet da-

lam KUHAP hanya pemborosan, buang-buang uang dan menghamburkan duit rakyat. Juga kedengarannya sangat konyol. "Saya tak setuju, tidak sependapat dengan pembahasan ini. Saya pikir republik ini jadi lucu nanti. Bahkan semakin aneh, semakin gendeng (gila- red) beneran dari saya," tegasnya.

Lebih baik DPR mengumpulkan paranormal yang ada untuk menyantet wakil rakyat maupun pejabat yang korupsi, "Jadi santet bisa juga digunakan bagi para koruptor yang bebas berkeliaran," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat setuju dengan pernyataan Ki Gendeng Pamungkas, agar menggunakan santet untuk menyantet para koruptor. Sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak perlu menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikannya.(ENDY)

Kasus Korupsi Daging Sapi, Prabowo Bantah Fasilitasi JAKARTA - Kasus korupsi pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian, yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan anaknya Ahmad Fathanah, terus bergulir. Kini Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Investasi Pertanian, Prabowo Respatiyo Caturroso diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama empat jam, mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian menjalani pemeriksaan.

Usai diperiksa, Prabowo langsung membantah tudingan keterlibatan dalam kasus korupsi itu. "Terus terang saya tidak tahu menahu soal suap pengurusan kuota impor daging sapi," tegas Prabowo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Prabowo juga mengaku tidak mengetahui dan mengenal dua tersangka dalam kasus itu yakni Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. "Ahmad Fathanah kan diduga menerima suap dari PT Indoguna Utama.

Ya saya enggak tahu sama sekali, juga tidak memfasilitasinya," jelasnya.

Prabowo yang keluar sekitar pukul 13.34 WIB, juga membantah kabar adanya pertemuan antara Fathanah dan Menteri Pertanian Suswono.

"Saya diperiksa KPK sebagai saksi untuk Ahmad Fathanah.

Saat diperiksa, saya hanya menjelaskan soal adanya pemalsuan Surat Persetujuan Pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri," ucapnya.

Prabowo kembali mengaku tidak mengenal dan tidak tahu sama sekali dengan Ahmad Fathanah. "Indoguna kan ditu-

duh memberikan suap ke Ahmad Fathanah. Saya tidak tahu sama sekali soal Ahmad Fathanah. Saya kan tidak kenal dia," katanya.

Indoguna mendapatkan jatah kuota impor daging sapi tahun 2013 diketahui berjumlah 80.000 ton. PT Indoguna diduga mendapatkan kuota impor sekitar 24.000 ribu. Di bulan Januari, DPR kembali memutuskan menambah kuota impor sebanyak 15.000. PT Indoguna diduga ingin mendapatkan 50 persen dari kuota tambahan tersebut.

Dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, orang dekat Luthfi Ahmad Fathanah dan dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi.

KPK menduga ada aliran dana ke Luthfi sebesar Rp 1 miliar dari PT Indoguna Utama melalui seorang perantara bernama Ahmad Fathanah yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Atas perbuatannya, Juard dan Arya diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Sedangkan, Ahmad dan Lutfi diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

SUMUT

Jalan Lintas Nias Tengah Rusak Parah

GUNUNGSITOLI – Unit Penanganan Teknik Daerah (UPTD) Bina Marga Gunungsitoli saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kepulauan Nias melalui dana APBD Provinsi Sumatera Utara. Namun karena anggaran yang masih terbatas atau minim, penanganan jalan yang rusak itu terpaksa dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

Demikian dikatakan pegawai UPTD Gunungsitoli, Tongoni Lase didampingi Ronalson Bakkara dan beberapa staf UPTD Gunungsitoli kepada KPK Pos ketika meninjau kerusakan jalan di wilayah Kecamatan Lolwa’u Kabupaten Nias Selatan, Selasa kemarin.

Menurut Lase, kerusakan jalan di daerah ini disebabkan faktor tanah yang tergolong labil karena di bagian dasar tanahnya terdapat tanah liat dan mata air sehingga badan jalan gampang sekali amblas dan longsor. Namun demikian, untuk mengatasi hal ini kita salah satu alternatif yang di tempuh selaqma ini yakni memperbaiki drainase dan

gorong-gorong serta memasang tembok penahan yang telah rusak sehingga arus transportasi tetap lancar.

Sementara itu, rokoh masyarakat Kecamatan Lolowa’u, A Renca Giawa kepada KPK Pos kemarin mengatakan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Miga – Lolowa’u - Teluk Dalam Kabu-

paten Nias Selatan mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga perlu penanganan secara maksimal karena banyak yang longsor, termasuk jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Lolofitu Moi menuju Kabupaten Nias Barat sehingga apabila tidak segera ditangani maka tidak tertutup

kemungkinan akses jalan di daerah ini terputus.

Diakui, selama ini UPTD Bina Marga Gunungsitoli telah melakukan berbagai langkah antisipasi yakni dengan memperbaiki jalan dan membuat drainase/tembok penahan di lokasi yang rusak, namun karena anggaran yang terbatas tidak bisa tertangani

secara maksimal.

"Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara cq Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar penanganan jalan dan jembatan yang rusak di daerah ini dilakukan melalui paket proyek berskala besar," katanya. (YAGI)

BAP Mantan Bupati Palas Kembali Dilimpahkan MEDAN - Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut kembali melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Bupati Padang Lawas (Palas), Basyrah Lubis, tersangka kasus dugaan korupsi proyek Multi Years senilai Rp 6 miliar untuk kedua kalinya.

Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik Polda Sumut melengkapi BAP yang sempat dikembalikan jaksa pada 11 Maret lalu karena dianggap belum lengkap (P-19).

"BAP mantan Bupati Palas sudah kita limpahkan untuk yang kedua kalinya setelah penyidik melengkapinya," ujar Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Kamis pekan lalu.

Dikatakannya, jika pelimpahan kali kedua tersebut juga tetap dianggap P-19 oleh jaksa, maka penyidik kepolisian akan kembali melengkapinya.

"Tidak ada yang mengatur

sampai berapa kali BAP itu bisa dikembalikan. Kalau memang penyidik (kepolisian-red) tidak mampu melengkapinya, maka akan kita keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)," terang Nainggolan.

Sebelumnya, jaksa mengembalikan BAP mantan Bupati Padang Lawas (Palas), Basyrah Lubis. BAP Basyrah Lubis pertama kali diserahkan penyidik Polda Sumut ke kejaksaan pada 28 Febuari 2013 lalu.

Namun, karena dianggap P-19 kejaksaan mengembalikan BAP untuk dilengkapi.

Namun Nainggolan enggan membeberkan petunjuk jaksa untuk kelengkapan BAP tersebut karena bukan untuk konsumsi publik.

“Itu (kekurangan BAP) bukan konsumsi public, sehingga kita tidak bisa sampaikan ke media,” terangnya.

Basyrah Lubis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek multi years yang merugikan

negara mencapai Rp 6 miliar sesuai hasil audit BPKP Sumut.

Penyidik sudah menggeledah rumah pribadi Basyrah Lubis di Palas. Selain Basyrah, ada empat tersangka lain, yakni Ketua DPRD Palas HM Ridho Harahap, mantan Kadis PU Chairul Windu (ditahan), Abdul Hamid Nasution menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Paruhum Daulay sebagai Bendahara Umum Daerah.(BM)

BPK Harus Audit Pengadaan Genset di Disduk Capil MEDAN - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, Porman Naibaho, SH mengatakan, sah-sah saja Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan genset kepada 21 Kecamatan di kota Medan, jika keberadaannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sah-sah saja Disdukcapil memberikan genset kapada 21 Kecamatan di kota Medan jika untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebab keberadaan genset tersebut sangat membantu petugas yang ada di kecamatan untuk memberikan pelayanan, terlebih saat ini seringnya terjadi pemadaman listrik," ujar Porman, kepada wartawan, Kamis pekan lalu di gedung sementara DPRD Medan, Jalan Gunung Krakatau, Medan.

"Namun jika genset itu untuk e-KTP, dengan harga Rp148 juta per unit, sangat tidak realistis, sebab e-KTP bukan merupakan hal yang sangat mendesak, karena sebagian besar masyarakat Kota Medan sudah menerima e-KTP, masih banyak hal lain yang dibutuhkan masyarakat," tandas politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang satu ini.

Pihaknya sangat menyesalkan jika ini benar-benar terjadi, karena anggaran Rp148 juta untuk 1 genset terlalu besar, apalagi keberadaan genset itu bukan merupakan kebutahan primer, tapi hanya kebutuhan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tambahan jika listrik padam.

Untuk itu, dirinya menyarankan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera melakukan audit, sebab bisa dipastikan dana pembelian genset tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Medan.

"Jika dalam pemeriksaan, ditemukan indikasi penyimpangan dapat di teruskan ke proses hukum," imbuh anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) V itu.

Dijelaskan Porman, kasus itu menjadi catatan bagi dirinya, dan akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dewan yang duduk di Komisi A DPRD Medan untuk menindaklanjutinya.

"Paling tidak ada upaya klarifikasi dari Disdukcapil, terkait harga dan lainnya, menyangkut pengadaan genset tersebut," sebut Porman.

Adapun beberapa kejanggalan tersebut, yakni, bila ke 21 unit genset dibeli dengan harga Rp3.050.000.

000, dengan harga satuan, Rp148 juta, maka pihak rekanan bakal mengeluarkan kocek untuk menambah anggaran.

Pasalnya, jika dibeli dengan harga satuan genset Rp148 juta, maka bila dikalikan dengan 21 unit genset, nilai keseluruhannya adalah Rp3.108.000.000.

Artinya, ada kekurangan anggaran, lebih kurang Rp58 juta.

Kemudian, harga Rp148

juta yang dimaksud itu, sudah termasuk harga pembuatan pagar atau kerangkeng pada masingmasing genset. Padahal, hasil investigasi wartawan dibeberapa Kecamatan, pagar atau kerangkeng yang dimaksud, dibuat atau diadakan sendiri oleh pihak Kecamatan, dengan anggaran pribadi.

Ironinya, ketika Disduk Capil mengantarkan mesin genset tidak beserta pagar atau kerangkengnya, seperti di Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Belawan, dan Kecamatan Medan Sunggal.

Selanjutnya, mengenai upah mekanik, menurut salah seorang pemilik toko penjual mesin diesel, di Jalan Pandu Medan, setiap ada order atau pembelian genset, maka pihak toko atau dialer, telah menyiapkan mekaniknya agar si pembeli atau si pemesan menerima barang dengan siap pakai, tanpa harus mencari dan membayar upah mekanik lagi.

Namun, dalam pengadaan genset dimaksud, selain untuk biaya kerangkeng, anggaran Rp148 juta per unitnya itu, juga untuk upah mekanik. Jadi terdapat kejanggalan dalam pembelian genset dengan harga Rp148 juta per unit itu.

Kemudian, kejanggalan lainnya, harga genset menurut salah seorang pemilik toko diesel di Jalan Pandu Medan, harga untuk genset dengan kapasitas 23 KWH, Rp120 jutaan per unit,

maka masih ada sisa sekitar Rp20 juta an setiap unitnya.

Jadi masih ada sisa lebih anggaran sekitar Rp400 jutaan, dari nilai harga yang besarannya Rp3.50.000.000.

Selanjutnya, dalam proses tender, pelelangan dimenangkan CV Mega Prima Mandiri. Akan tetapi informasi di Disduk Capil menyebutkan, pemenang tender diarahkan oleh penitia lelang Disduk Capil untuk membeli barang ke PT Putra Otto Mandiri, beralamat di Jalan Mayang Medan, dengan buatan China, merek Genset Power Link.

Kemudian, berdasarkan hasil investigasi wartawan, alamat Kantor pemenag tender CV Mega Prima Niaga, yang berlamat di Jalan HM Yamin, nomor 32 K, tidak memiliki Plank Perusahaan, dan hanya berbentuk Ruko yang tertutup dengan pintu jeruji besi setiap hari.

Pada pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSPHA) Sumut, Nuriono SH, menyampaikan, banyak kejanggalan dan celah dari pengadaan genset di dinas tersebut. Ironisnya lagi, pengadaan genset dimaksud terkesan akal-akalan, yang dilakukan Disduk Capil, karena pengadaan itu tidak ada urgensinya dengan pembuatan e-KTP di Kota Medan.

"Ini benar-benar aneh dan terkesan akal-akalan saja.

Karena selama ini pembuatan e-KTP tetap

berjalan lancar tanpa ada mesin genset di Kantor Camat. Dan kalau alasannya untuk mengantisipasi listrik padam, itu juga tidak masuk akal, karena listrik padam kan tidak setiap hari atau seminggu sekali. Sebulan sekali juga belum tentu," tegas Nurino, SH, seraya melanjutkan, jadi dalamhal itu apa urgensinya?

"Lagipun, saat ini pembuatan e-KTP tidak seperti saat-saat awal dilaksanakan seperti dahulu," sambung Nuriono, SH. Belum lagi katanya, adanya kejanggalankejanggalan anggaran yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Medan maupun pihak rekanan, seperti pembuatan biaya pagar atau kerangkeng yang anggarannya sebesar Rp10 juta, biaya panel Rp10 juta, serta upah untuk mekanik.

Menurut Nuriono, SH, biaya kerangkeng sampai Rp10 juta itu sudah tidak wajar. Pembuatan kerangkeng yang hanya 2 x 1 meter, sampai Rp10 juta?

"Itu kan sudah tidak benar, dan jelas ada dugaan mark up disitu. Begitu juga dengan biaya panel dan upah mekanik, panel.

Mekanik itukan sudah menjadi satu kesatuan atau satu paket dari pihak dialer penjual barang, jadi kenapa ada biaya yang dikeluarkan lagi, sehingga harganya menjadi Rp148 juta setiap unit genset yang dibeli," papar Nuriono, SH.(BM)

Pekan Ini Raden Roro Dipriksa Kejatisu MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, memastikan pekan depan mantan Plt Dirut RS Haji Medan, dr Raden Roro Suriyantini Hartati diperiksa terkait dugaan korupsi P.APBD 2012 sebesar Rp 4 miliar.

"Pekan depan kita pastikan memanggil dan periksa mantan Plt Dirut RS Haji Medan," ujar Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Chandra Purnama kepada massa LSM Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa), Jumat pekan lalu di depan kantor Kejatisu.

Kemudian, kata Chandra, saat ini tim penyidik yang dibentuk telah mengumpulkan bukti dan keterangan. "Keterangan sudah kita peroleh, tim sudah melakukan pulbaket. Saat ini kasus dalam proses jalan," jelas Chandra.

Penjelasan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, itu memberi angin segar bagi LSM Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa) yang sudah empat pekan melakukan aksi dukungan penuntasan kasus dugaan korupsi RS Haji Medan.

"Terima kasih kepada Kejatisu yang merespon aspirasi kami, kami berharap kasus ini sampai ke pengadilan tipikor," ujar

Ketua LSM Jaksa Syawal Harahap, kepada kasi penkum.

Dalam aksinya LSM Jaksa meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, juga memanggil dan memeriksa pimpinan PT Basnita yang diduga ikut serta dan mengetahui adanya dugaan korupsi di RS Haji Medan.

"Begitu juga KPA dr Linda dan Ketua Pantia Ferdinan Siregar ikut diperiksa. Jadi jelas dan terang dugaan korupsi yang dilakukan dr Roro," tegas Syawal Harahap.

Terpisah, Ketua LSM Gerakan Transparan Anggaran Rakyat (GeTAR) Arif Tampubolon, meminta tim penyidik yang dibentuk Kajatisu serius menangani kasus dugaan korupsi RS Haji Medan. Sesuai dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan, diharapka tim penyidik profesional menjalankan tugasnya.

"Sprindik yang dikeluarkan memberi bukti keseriusan Kajatisu Noor Rahcmad menuntaskan kasus dugaan korupsi RS Haji Medan. Dengan demikian, tidak ada kata tidak bagi tim penyidik untuk tidak menuntaskan kasus tersebut," ujar Arif Tampubolon.(TIM)

Berkas Dugaan Korupsi Jamkesmas P-21 BINJAI - Setelah berjalan lebih kurang dua tahun dan 6 kali berkas bolak-balik dari Kejaksaan Negeri Binjai ke Polres Binjai, karena kurang lengkap data. Akhirnya, berkas dugaan korupsi dana Jamkesma senilai Rp 11,3 miliar yang menyeret tiga nama mantan Dirut Rumah Sakit dr Djoelham sebagai tersangka, kini berkasnya ditetapkan lengkap dan telah mejadi P-21.

Namun, akankah ketiga dokter ini masing-masing Dr Murad El Fuad, Drg Susiyanto, dan Sri Hartati, akan ditahan dan dihukum seberat-beratnya mengingat telah merugikan uang negara sebesar Rp 843 juta berdasarkan audit dari BPKP? Ini masih menjadi pertanyaan, sebab hingga kini ketiganya masih menghirup udara segar meski sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara it, Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon melalui Kasat Reskrim AKP Revi Nurvelani, Kamis pekan lalu, mebenarkan jika berkas yang sudah berulang kali diserahkan akhirnya diterima dan berkas menjadi P21. "Iya, berkasnya sudah P-21 dan baru kita terima tadi pagi," kata Revi.

Untuk tahap kedua, pa-

parnya, pihaknya akan melimpahkan berkas dan para tersangka tahanan Kejaksaan Binjai, untuk ditindak lanjuti dipersidangan kelak.

"Kita sedang menunggu tahap kedua untuk melimpahkan berkas dan ketiga tersangka ke Kejari Binjai," papar Revi.

Ketika disinggung kapan akan diserahkan, dirinya mengakui, tinggal menunggu waktu saja dan menaksirkan dalam waktu dekat ini pelimpahan berkas akan dilakukan. "Dalam mingguminggu ini juga akan kita limpahkan ke Kejaksaan," jelasnya, sembari mengatakan tinggal menunggu intruksi dari kejaksaan dulu.

Sekedar mengingatkan, kasus ini sudah berjalan hingga beberapa tahun ini.

Namun, kasus sendiri berulang kali dikebalikan oleh kejaksaan setelah diserahkan oleh pihak kepolisian. Setidaknya ada sekitar 6 kali berkas bolak-balik dari Polres ke Kejaksaan, dan membuat pertanyaan bagi khalayak ramai.

Yang lebih mengherankan lagi, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya yang sudah berulang kali menjhalani pemeriksaan di Polres Binjai, dan ditetapkan sebagai tersangka tak kunjung ditahan.(BN)

Difitnah, Parbetor 7 Bulan Wajib Lapor DELI TUA - Penjaga sekolah SMP Masehi di Jalan Nogio Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Photton Sihotang (40) di adukan Kepala Sekolah SMP Masehi, Kwina Rada Samura Spd ke Mapolsekta Deli Tua terkait pembangunan tempat berjualan tanpa izin di areal sekolah sekira tiga bulan yang lalu.

Kepala sekolah lalu meminta surat kuasa kepada Ketua Modramen GBKP di Kabanjahe, Pdt Matius Panji Barus.

Kemudian kepada Dr Daud Ginting selaku Bp Runggun GBKP di Jalan Rela Deli Tua, Pdt Merion Sembiring, Adi Darma Sitepu Spd sebagai sekretaris yayasan Masehi Deli Tua, dan Pertua Doman Sembiring Spd untuk mengadukan Sihotang.

Pada 7 Agustus 2012, Sihotang di panggil untuk melapor ke Polsek Deli Tua terkait laporan Kwina. Briptu Masdi Depari memajibkannya tetap melapor sampai 11 Maret 2013 lalu. Padahal, setelah pengaduan tersebut, Photton di berhentikan sebagai penjaga sekolah dan saat ini seharihari bekerja sebagai penarik becak motor.

"Aku tidak terima diri ku menjalani wajib lapor selama tujuh bulan tapi tidak ada kepastian seperti ini.

Pertemuan yang di mediasi Kapolsek pada 25 Maret lalu juga tidak memberi hasil apa-apa. Aku akan laporkan kejadian ini ke Propam Polda Sumut dan LBH Medan," kata Photton pada Sabtu pekan lalu. (CERIA)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Restuni Barus ; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Poltak Panjaitan, Binsar Apson Napitu (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Syamsuddin Barasa (Palas); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

LIPSUS

KOMITE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PETIKAN P U T U S A N NOMOR: 01/KE-KPK/4/2013 KOMITE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pelanggaran Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Kode Etik Pimpinan KPK) memutus dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK terkait bocornya Rancangan Surat Perintah Penyidikan (selanjutnya disebut Dokumen Sprin Dik) atas nama Anas Urbaningrum yang dilakukan oleh: I. IDENTITAS TERPERIKSA 1. N a m a : Abraham Samad Umur : 47 Tahun Jabatan : Ketua KPK Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav C1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Terperiksa I 2. N a m a : Adnan Pandu Praja Umur : 53 Tahun Jabatan : Wakil ketua KPK Alamat : Jl. HR Rasuna Said Kav C1. Jakarta Selatan Selanjutnya disebut Terperiksa II Membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pengawasan Internal KPK; Memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan ahli; Memeriksa dan mendengar keterangan Terperiksa I dan Terperiksa II; Memeriksa dan mempelajari semua dokumen terkait bocornya Sprin Dik Anas Urbaningrum.

Petikan Putusan Komite Etik 2013 II. DUDUK PERKARA [2.1] Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Internal KPK yang dilakukan oleh jajaran Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat tanggal 26 Februari 2013 telah disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut: a. Analisis perbandingan antara gambar Sprin Dik Anas Urbaningrum yang beredar

di media massa dengan hasil scan Sprin Dik Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa dokumen yang beredar, identik dengan dokumen hasil scan pada halaman empat file di laptop yang dikuasai Wiwin Suwandi; b. Analisis forensik atas aktivitas printer yang dikuasai Sekretaris Ketua KPK - Wiwin Suwandi menunjukkan adanya kegiatan pencetakan dokumen tersebut pada tanggal 7 Februari 2003, pukul 21.46 WIB; c. Analisis forensik atas alat komunikasi Wiwin Suwandi menunjukkan adanya upaya menghubungi Tri Suharman pada tanggal 8 Februari 2013 pukul 21.43 WIB; d. Wiwin Suwandi mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2013 sekitar pukul 21.46 WIB mengambil foto setidaknya dua gambar dari dokumen yang dicetak dari file tersebut yang merupakan potongan dari dokumen Sprin Dik Anas Urbaningrum, dan kemudian dikirim kepada Tri Suharman melalui BBM; e. Wiwin Suwandi mengakui bahwa yang bersangkutan pada tanggal 8 Februari 2013 malam, menyerahkan satu lembar hasil cetak dokumen Sprin Dik Anas Urbaningrum berwarna kepada Tri Suharman dan Rudy Polycarpus di Setiabudi Building, yang sebelumnya telah dicetak berwarna pada tanggal 7 Februari 2013 pukul 21.46 WIB dengan menggunakan printer Fujixerox Docuprint CM205F serial number 002850 yang dikuasai Wiwin Suwandi.

[2.1.2] Informasi lain yang ditemukan: a. Terdapat indikasi bahwa wartawan dari beberapa media mendapatkan informasi mengenai kasus/perkara yang melibatkan Anas Urbaningrum dari sumber lain selain dari Wiwin Suwandi; b Proses pengajuan Konsep Sprin Dik dengan tersangka Anas Urbaningrum tidak dilakukan sebagaimana diatur Prosedur Operasi Baku bidang Penindakan meng enai

proses pelaporan hasil penyelidikan dan Unit Sekretariat Pimpinan KPK dalam proses penandatanganan Surat Perintah Penyidikan; c. Proses tata kelola dokumen pada tingkat Pimpinan belum diatur secara rinci untuk menjamin Pengamanan data/ informasi secara optimal.

[2.1.3] Rekomendasi a. Meneruskan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Wiwin Suwandi kepada Dewan Pertimbangan Pegawai untuk pemeriksaan lebih lanjut; b. Mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menelusuri dugaan adanya pelaku lain selain Wiwin Suwandi yang menyampaikan informasi dan/atau dokumen konsep SPRINDIK Anas Urbaningrum, antara lain mempertimbangkan pembentukan forum yang lebih tinggi dari kewenangan Direktorat Pengawasan Internal; c. Memerintahkan kepada unit terkait untuk dilakukan evaluasi atas penyempurnaan dan pelaksanaan Prosedur Operasi Baku yang sudah ditetapkan terutama dengan teknis dan administrasi penanganan kasus/perkara; d. Memerintahkan kepada unit terkait untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola dokumen/informasi untuk menjamin tidak terulangnya kebocoran informasi/dokumen yang dirahasiakan.

[2.2] Bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktorat Pengawasan Internal KPK butir [2.1.2] huruf b di atas, Pimpinan KPK melalui Keputusan No. KEP-158/01-55/02/20/2013 bertanggal 22 Februari 2013 telah membentuk Komite Etik untuk Memeriksa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Diduga Melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk: a. Menentukan/mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan

Kode Etik yang dilakukan oleh Abraham Samad; b. Melakukan pemeriksaan terhadap Abraham Samad yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik Pimpinan KPK terkait dengan adanya kebocoran Sprin Dik atas nama Anas Urbaningrum yang beredar di media massa; c. Memutuskan Abraham Samad tidak bersalah atau bersalah karena melanggar Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-06/ P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; d. Menetapkan sanksi yang akan dijatuh kan sesuai tingkat kesalahannya.

[2.3] Bahwa dari hasil pemeriksaan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut Komite Etik) secara nyata ditemukan pula dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan yang lain, oleh karena itu Komite Etik meminta kepada Pimpinan KPK untuk diberikan tugas dan wewenang tambahan memeriksa Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa dan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 225/01-55/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, Komite Etik diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Adnan Pandu Praja sebagai Terperiksa.

[2.4] Bahwa Direktorat Pengawasan Internal telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyampaian dokumen yang di duga Sprin Dik terkait Anas Urbaningrum kepada pihak yang tidak berkepentingan sepanjang yang berhubungan dengan terbuktinya Wiwin Suwandi sebagai pelaku pembocoran Sprin Dik, sepenuhnya diambil oleh Komite Etik dan dimasukkan dalam pertimbangan dalam Putusan perkara ini.

[2.5] Bahwa Komite Etik telah

memeriksa dan/atau meminta keterangan sejumlah saksi-saksi dan/atau sumber informasi, baik dari kalangan internal maupun kalangan eksternal KPK yaitu : 1. Saksi Eko Marjono, Direktur Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian PIPM KPK; 2. Saksi Dwi Anggia, Presenter; 3. Saksi Herry Muryanto, Ketua Satgas Penyelidikan Kasus Hambalang dan Kasus Anas Urbaningrum pada Kedeputian Penindakan KPK; 4. Saksi Arry Widiatmoko, Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan KPK; 5. Saksi M. Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK; 6. Saksi Zulkarnain, Wakil Ketua KPK; 7. Saksi Warih Sadono, Deputi Penindakan pada KPK; 8. Saksi Irmanputra Sidin; 9. Saksi Syarif Hasan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat; 10. Saksi Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK; 11. Saksi Bhakti Suhendrawan, Penyidik pada Kedeputian Penindakan KPK; 12. Saksi Handoyo Sudradjat, Deputi PIPM pada KPK; 13. Saksi Anna Devi Tamala, Penelaah Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian PIPM KPK; 14. Saksi Elly Kusumastuty, Penuntut Umum pada KPK; 15. Saksi Bambang Sukoco, Ketua Satgas Penyidikan Kasus Anas Urbaningrum ; 16. Saksi Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK; 17. Saksi Andi Abdul Rahman Rahim, anggota Tim Pengawas Internal KPK; 18. Saksi Johan Budi SP, Juru Bicara KPK; 19.Saksi Wiwin Suwandi, Sekretaris Ketua KPK. • BERSAMBUNG

3.3 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTA DAN PERBUATAN/TINDAKAN PARA TERPERIKSA [3.3.1] Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa pelaku utama pembocoran dokumen Sprin Dik adalah Wiwin Suwandi, Sekretaris Terperiksa I Abraham Samad yang belum jelas motivasinya, namun terbukti bahwa Wiwin Suwandi sebelumnya juga pernah membocorkan dokumen dan/atau informasi KPK lainnya, di antaranya adalah kasus Buol, kasus Koorlantas, dan kasus suap impor daging sapi; [3.3.2] Menimbang berdasarkan Kode Etik Pimpinan KPK wenang Komite Etik hanya melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap Pimpinan KPK yang diduga melanggar Kode Etik Pimpinan KPK; oleh karena itu terhadap Wiwin Suwandi yang bukan pimpinan KPK, melainkan pegawai KPK, wewenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai; [3.3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-158/01-55/02/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan Nomor: KEP-225/01-55/03/2013 tanggal 25 Maret 2013, Komite Etik diberi wewenang untuk memeriksa Terperiksa I Abraham Samad dan Terperiksa II Adnan Pandu Praja mengenai dugaan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK yang dilakukan oleh para Terperiksa terkait bocornya dokumen Sprin Dik yang ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah Wiwin Suwandi; [3.3.4] Menimbang bahwa dari serangkaian fakta-fakta yang diketemukan dalam ersidangan Komite Etik, ditemukan sejumlah fakta mengenai sikap, perilaku dan/atau perbuatan Terperiksa I Abraham Samad dan Terperiksa II Adnan Pandu Praja yang ditengarai tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Kode Etik Pimpinan KPK sebagai berikut: [3.3.4.1] Terperiksa I Abraham Samad a Bahwa berdasarkan hasil cloning bb milik Wiwin Suwandi, benar bahwa pada hari Jumat tanggal8 Februari 2013 pukul 08:17 WIB Wiwin Suwandi berinisiatif mengabarkan status tersangka Anas Urbaningrum kepada Irman Putrasidin yang dalam komunikasi bbm tersebut Wiwin Suwandi mengutip kata-kata dalam bbm Terperiksa I Abraham Samad kepada Tri Suharman sebagai berikut : "Jgnmi sebut Namaku dullu Soalx sy yg ambil alih kasus ini spy bisa jalan,sy pake kekerasan sdikit,makax sy tdk mau tambah runyam", kata- kata tersebut diakui oleh Terperiksa I Abraham Samad sebagai kata-katanya sendiri. Adalah tidak benar bahwa terjadi pengambilalihan penanganan kasus Anas Urbaningrum oleh Terperiksa I Abraham Samad sendiri, penanganan kasus Anas Urbaningrum dilakukan oleh Kedeputian Penindakan secara profesional. Sikap dan pernyataan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1)

huruf e Kode Etik Pimpinan KPK; b. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad telah melakukan kelalaian dalam membina atau setidak -tidaknya dalam mengawasi sekretarisnya yang bernama Wiwin Suwandi yang penempatannya di KPK atas permintaan Terperiksa I Abraham Samad dan tinggal satu rumah dengan dirinya. Kelalaian itu menciptakan kondisi bahwa Wiwin Suwandi dapat melakukan pembocoran dokumen konsep Sprin Dik ke seorang wartawan bernama Tri Suharman dan berulang kali pula membocorkan informasi kasuskasus lain di KPK kepada pihak-pihak yang tidak berhak di luar KPK. Sikap dan tindakan tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf e Kode Etik Pimpinan KPK yang mewajibkan Pimpinan KPK "menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidakpantas dilakukan"; c. Bahwa penandatanganan Sprin Dik oleh Terperiksa I Abraham Samad selaku Ketua KPK sebelum semua pimpinan menandatangani adalah tindakan yang kurang berhati-hati mengingat kasus ini mendapat perhatian begitu besar dari masyarakat. Terperiksa I Abraham Samad tidakmemastikan ada kelengkapan administrasi sebagai syarat keluarnya Sprin Dik. Walau tidak ada aturan tertulis yang melarang, tetapi menurut kewajarannya dokumen ditandatangani oleh seluruh pimpinan untuk kemudian ditandatangani oleh Terperiksa I Abraham Samad. Jikapun mendesak atau tidak lengkapnya Pimpinan, hal tersebut seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Pimpinan yang lain akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terperiksa I Abraham Samad. Terlebih pada saat Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan menghadap Terperiksa I Abraham Samad, Deputi Penindakan menanyakan apakah hasil ekspose Tim Kecil Penindakan tersebut perlu disampaikan kepada masing-masing Pimpinan, yang dijawab oleh Terperiksa I Abraham Samad bahwa hal tersebut akan disampaikan sendiri oleh Terperiksa I Abraham Samad. Dalam kenyataannya Terperiksa I Abraham Samad tidak pernah menyampaikan kepada Pimpinan mengenai hasil ekspose tim kecil Kedeputian Penindakan tersebut. Tindakan yang demikian, menurut Komite Etik, melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Kode Etik Pimpinan KPK yang mewajibkan Pimpinan KPK menaati aturan hukum dan etika; [3.3.4.2] Terperiksa II Adnan pandu Praja Menimbang bahwa Terperiksa II Adnan Pandu Praja yang melakukan tindakan mencabut paraf persetujuan pada Lembar Disposisi dokumen Sprin Dik, menyampaikan informasi pencabutan beserta alasannya kepada pers, serta menyampaikan pendapat secara terbuka kepada media massa bahwa kasus Harrier yang nilainya

kurang dari satu miliar adalah bukan level KPK menunjukkan tindakan yang kurang hati-hati dan kurang cermat (seksama) sebagai Pimpinan KPK dan merugikan nama baik KPK. Perbuatan Terperiksa II tersebut melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf eKode Etik Pimpinan KPK. [3.4] Menimbang bahwa dengan demikian, baik Terperiksa I Abraham Samad, maupun Terperiksa II Adnan Pandu Praja telah bersalah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK sesuai dengan tingkat kesalahannya.

[3.5] Menimbang sebelum menjatuhkan sanksi Komite Etik perlu mempertimbangkan hal- hal yang meringankan dan yang memberatkan para Terperiksa yaitu sebagaimana yang diuraikan di bawah ini: [3.5.1] Terperiksa Abraham Samad [3.5.1.1] Hal-hal yang memberatkan: a. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad telah sering melakukan komunikasi dan pertemuan dengan pihak-pihak eksternal KPK yang berkaitan dengan informasi kasus- kasus di KPK, termasuk masalah status Anas Urbaningrum sebagai tersangka, dengan tanpa memberitahukan kepada Pimpinan KPK lainnya. b. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad tidak berusaha melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK beserta jajaran struktural KPK lainnya untuk merespon ke bocoran dokumen Sprin Dik dan melakukan langkahlangkah konkrit. c. Bahwa Terperiksa I Abraham Samad telah bersikap tidak menyetujui HP blackberry- nya dilakukan proses cloning untuk membuka data komunikasinya dengan pihak eksternal terkait bocornya dokumen Sprin Dik dan bocornya informasi mengenai status tersangka Anas Urbaningrum. Tindakan tersebut tidak akomodatif/kooperatif. d. Membuat prnyaan yangmndhului dari keputusan Komite Etik yang menyatakan bahwa Komite Etik adalah rekayasa, sebagaimana dimuat dalam link berita mtrotvnews.com berjudul "Abraham Samad: Isu Sprindik Upaya Menjatuhkan Saya " pada hari Rabu 27 Maret 2013 pukul 12:45 WIB. [3.5.1.2] Hal-hal yang meringankan : Bahwa Terperiksa I Abraham Samad masih memiliki harapan untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan sikap dan perilaku yang lebih menghayati dan mengamalkan ketentuan yang ada dalam Kode Etik Pimpinan.

[3.5.2] Terperiksa II Adnan Pandu Praja [3.5.2.1] Hal-hal yang memberatkan : Tidak Ada. [3.5.2.2] Hal-hal yang meringankan : Bahwa Terperiksa II Adnan Pandu Praja dalam pemeriksaan sangat kooperatif dan mnyadari

kekeliruannya.

IV. KESIMPULAN [4.1] Bahwa telah terbukti terjadi pembocoran dokumen KPK berupa konsep Surat Perintah Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum dengan pelaku pembocoran Wiwin Suwandi yang wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksinya berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK; [4.2] Bahwa Terperiksa I Abraham Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan Dokumen Sprin Dik, etapi perbuatan dan sikap Terperiksa I Abraham Samad yang tidak sesuai dengan Kode Etik Pimpinan KPK dalam berkomunikasi dan dalam memimpin, menciptakan situasi dan kondisi terjadinya kebocoran Sprin Dikdan informasi mengenai status Anas Urbaningrumsebagai tersangka; dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

[4.3] Bahwa Terperiksa II Adnan Pandu Praja tidak terbukti telah ikut melakukan pembocoran Dokumen KPK yang berupa Sprin Dik Anas Urbaningrum, akan tetapi Terperiksa II Adnan pandu Praja terbukti telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya; [4.4] Bahwa Komite Etik menemukan berbagai masalah yang perlu mendapat perhatian dan demi perbaikan internal KPK, Komite Etik perlu menyampaikan beberapa Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan KPK sebagai berikut: 1. Komite Etik merekomendasikan agar Nilai-Nilai Dasar Pribadi Pimpinan yang tercermin dan diwujudkan dalam bentuk sikap, pandangan, ucapan, tindakan dan perilaku Pimpinan KPK yang sekarang sedang disempurnakan KPK harus segera dilaksanakan dalam waktu selambatnya 3(tiga) bulan sejak rekomendasi ini ditetapkan.

Direkomendasikan juga proses reinternalisasi atas etik dan perilaku itu dilakukan secara berkala dan bersinambungan.

2. Komite Etik merekomendasikan agar segera diimplementasikan hal-hal yang ditujukan untuk menjamin zero tolerance perwujudan nilai dasar, kode etik dan perilaku, yaitu: a. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, b. Penguatan Pengawas Internal untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SOP, kode etik dan peraturan kepegawaian, dan c. Kode etik perlu mengadopsi prinsip pemberian sanksi yang lebih berat atas pengulanganpelanggaran kode etik dan kode perilaku.

3. Komite Etik merekomendasikan agar Pimpinan KPK meniadakan privasinya dan menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya bukan sebagai hanya sekedar sebagai seorang pribadi tetapi selalu melekat dalam

kapasitasnya sebagai Pimpinan KPK. Oleh karena itu semua fasilitas dan kepemilikan pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Pimpinan KPK (seperti : alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) diperlakukan sebagai fasilitas lembaga dan bersifat aksesibel untuk kepentingan Pengawasan Internal. Termasuk, Peraturan Komisi yang mengizinkan Pimpinan untuk membawa atau mengajukan seseorang yang bukan berasal dari pegawai KPK untuk menjadi sekretaris, ajudan atau supir atau jabatan lain yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya sebagai Pimpinan agar ditinjau kembali.

[4.5] Bahwa Komite Etik meminta kepada seluruh Pimpinan, Penasihat, dan Pegawai KPK untuk mengawal dan memastikan rekomendasi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya.

V. AMAR PUTUSAN Dengan mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kode Etik Pimpinan KPK, dan Hukum Acara Pemeriksaan Komite Etik KPK, Komite Etik KPK menjatuhkan Putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai berikut: [5.1] Menyatakan Terperiksa I Abraham Samad melakukan pelanggaran sedang terhadap Pasal 4 huruf b dan d, Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf r dan huruf v Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karena itu menjatuhkan Sanksi berupa "PERINGATAN TERTULIS" Yaitu Terperiksa I Abraham Samad harus memperbaiki sikap, tindakan dan perilaku: a. memegang teguh prinsip keterbukaan, kebersamaan, b. perilaku yang bermartabat dan berintegritas, c. mampu membedakan hubungan yang bersifat pribadi dan professional, serta d. menjaga ketertiban dalam berkomunikasi dan kerahasiaan KPK. [5.2] Menyatakan Terperiksa II Adnan Pandu Praja melakukan pelanggaran ringan terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf e Kode Etik Pimpinan KPK dan oleh karena itu menjatuhkan sanksi berupa "PERINGATAN LISAN"; [5.3] Memerintahkan kepada Pimpinan KPK untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Komite Etik KPK yang terbuka untuk umum pada hari Selasa anggal 2 April 2013 oleh limaorang Anggota Komite Etik KPK, masing-masing Anies Baswedan sebagai Ketua merangkap Anggota, Tumpak H. Panggabean sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Bambang Widjojanto, dan Abdullah Hehamahua sebagai Anggota, serta didamping oleh Lilyani Harsulistyati sebagai Sekretaris dengan kehadiran para Terperiksa.

Jakarta, 3 April 2013

KPK POS

6

Soal Tahapan Pilkada, Sidang Pleno KIP Tabrak UUPA SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam Pianti Mala pada rapat pembahasan tindaklanjut evaluasi APBK 2013, Rabu (3/4) di gedung DPRK setempat, diketahui belum ditandatangani Ketua DPRK. Akibatnya proses pencairan dana terhambat.

Pianti, politisi dari PKPI menyesalkan atas diplenokan KIP Subulussalam terkait jadwal tahapan Pilkada dan anggaran dana hibah. Sebab pihaknya belum memberitahukan berapa lama jabatan Walikota dan Wakil Walikota, kenapa KIP telah memplenokan tahapan Pilkada. Atas dasar itu, kata Pianti, KIP Subulussalam telah melanggar UUPA No.5 tahun 2007.

Harusnya KIP terlebih dahulu menyurati DPRK terkait berakhirnya masa jabatan

Walikota dan Wakil Walikota, baru membuat jadwal tahapan pilkada.

Selain tahapan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota 2013 dan naskah dana hibah sebesar Rp6 milyar untuk putaran pertama dan Rp9 milyar untuk putaran ke II, telah ditandatangani Walikota dan Ketua KIP. Disisi lain, pada pembahasan Banggar DPRK APBK 2013, dana hibah pelaksanaan Pilkada Rp6 Miliar, belum membahas dana putaran ke II. “Namun pada penandatanganan naskah serah terima dana Pilkada antara Walikota dan KIP, terjadi penambahan sebesar Rp2,9 miliar untuk putaran ke II,” pungkasnya dan termasuk bantuan kepada beberapa organisasi juga melanggar aturan.

Anggota DPRK Subulussalam Netap Ginting mengatakan, eksekutif harus bersiap-siap untuk berurusan dengan hukum, karena menyalurkan anggaran tanpa persetujuan legislatif. Saripuddin Jawa, Bahtiar Husen juga mempersoalkan legalitas APBK 2013, yang masih dalam tahapan rancangan, karena hasil evaluasi belum diteken Ketua DPRK dan belum dibubuhi nomor qanunnya.

Ketua KIP Subulussalam M.Husen Saraan SH mengatakan pihaknya berpedoman kepada UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dikatakannya pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai perundang-undaangan yang berlaku karena telah diatur dalam UU No.11 tahun 2006. “Disitu jelas,” terang

Saraan.

Dijelaskan berdasarkan SK KIP no.02/2013 tentang tahapan seperti program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam 2013, KIP telah menerima pemberitahuan berahirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota dari DPRK pada 5 Februari - 11 Maret 2013.

Pendaftaran pasangan calon parpol, gabungan parpol dan perseorangan, 6-12 Juni dan disusul penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon pada 19 Agustus 2013. Pelantikan dan pengucapan sumpah, 5 Maret 2014 setelah penetapan pasangan calon terpilih pada 9-11 Oktober 2013. Hari H Pilkada ditetapkan 3 Oktober 2013.(KAR)

Suasana saat sidang evaluasi APBK 2013 antara legislatif dan eksekutif di gedung DPRK setempat.

Badan LH Diminta Serius Tangani Kebersihan SUBULUSSALAM–Sejak dini lingkungah hidup di Kota Subulussalam perlu dilestarikan, karena lingkungan yang bersih dan nyaman adalah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang hakiki demi menuju masyarakat yang sehat secara berkesinambungan.

Pemeliharaan lingkungan yang bersih dan nyaman perlu kerjasama semua pihak, karena pada sifatnya lingkungan adalah milik kita semua dan lingkungan yang bersih adalah menjadi sebuah jaminan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, khusunya di Kota Subulussalam dan pada umumnya bagi seluruh daerah.

Di Kota Subulussalam penanggung jawab lingkungan hidup secara khusus di dalam pemerintahan, dibawah naungan badan lingkungan hidup kebersihan dan pemadam ke-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

bakaran, instansi ini telah berdiri sebagai badan, dan badan ini harus tanggap dengan situasi lingkungan hidup di daerah ini yang kian hari kian merosot.

Melihat situasi daerah saat ini, Kota Subulussalam berpacu dalam pembangunan di segala sektor, akan tetapi lingkungan hidup perlu sekali diperhatikan, seperti analisis Amdal/Amdal apakah telah sesuai aturan apa belum. Sebagai contoh disepanjang aliran sungai Lae Kombih Kota Subulussalam ada 2 pabrik kelapa sawit yang besar telah berdiri dan beroprasi, yang menjadi pertanyaan apakah pengolahan limbah mereka telah sesuai dengan aturan? (standar Amdal). Dalam hal ini kiranya perlu dievaluasi oleh badan linkungan hidup di daerah ini, agar asumsi-asumsi tentang kelalaian pemeli-

1457 Tenaga Honorer Aceh Timur Masuk K2 ACEH TIMUR - Sebanyak 1457 tenaga honorer 2005 Kategori 2 (K2) yang bertugas di Pemkab Aceh Timur dinyatakan valid dan namanya diumumkan sebagai tenaga honorer K2 yang dikeluarkan Badan Kepegawaia Nasional (BKN), sebagaimana dirilis kembali Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Timur.

Nama-nama tersebut diumumkan dalam uji publik secara luas kepada masyarakat untuk dicroscek kembali, apakah nama-nama yang masuk K2 layak diikutkan dalam testing penerimaan CPNS formasi honorer. Jika ada sanggahan, bantahan dari publik terkait keabsahan nama-nama dimaksud, agar dapat segera disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan memberikan data autentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ini disampaikan Plt Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur T Amran SE melalui Kasubbag Humas, Eddyanto SST, Rabu (3/4). Untuk pengumuman nama-nama yang masuk nominasi K2 ini, bisa dilihat di Kantor BKPP

haraan limbah jadi opini dan bisik-bisik tetangga di tengah-tengah masyarakat.

Seperti yang terjadi akhirakhir ini di Kota Subulussalam, informasi yang dikutip media ini, ada tabung limbah PKS yang pecah, yang mengakibatkan tercemarnya sungai Lae Kombih dan membunuh banyak ikan-ikan di dalamnya, sementara kita ketahui bersama, bahwa Lae Kombih itu merupakan sumber kehidupan bagi warga Kota Subulussalam, dalam hal ini Pemerintah Kota Subulussalam harus tegas melalui dinas terkait agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Persoalan ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena Lae Kombih adalah sumber kehidupan masyarakat banyak, jadi pengolahan limbah di perusahaan-perusahaan harus

dan Setdakab serta dinas lainnya. (BSO)

Honorer Aceh Tamiang Belum Terima Gaji ACEH TAMIANG DPRK Aceh Tamiang meminta eksekusif segera membayar gaji honorer di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang karena sudah empat bulan belum dibayar.

Anggota DPRK Aceh Tamiang, Bukhari kepada wartawan Rabu, (3/4) mengatakan, sudah tiba bulan gaji pegawai honorer di Tamiang belum di bayar SKPD. Alasan klasiknya, SK tenaga honorer belum ditanda tangani Bupati sehingga tidak dapat di amprah gaji.

Menurut Bukhari, gaji mereka berkisar Rp720.000 perbulan. Jumlahnya tidak besar namun bagi tenaga honorer, uang dapat memenuhi kebutuhan sehari–hari. Sementara itu, kepala BKPP Tamiang, Ahmad Asadi mengaku sudah menanda tangani SK tenaga honorer pada 22 Maret lalu. Mengenai belum dibayarnya honor merupakan tanggung jawab masing–masing SKPD. (BSO)

ditangani dengan serius.

Disatu sisi investor sangat dibutuhkan di Kota Subulussalam demi menunjang lajunya pembangunan, akan tetapi pengolahan limbah jangan menjadi bumerang di tengahtengah masyarakat.

Menurut beberapa wakil rakyat mengatakan kepada wartawan koran ini bahwa sering menyoroti persoalan ini, karena melihat saat ini tentang mengenai lingkungan hidup nampak merosot,maka para wakil rakyat dengan tegas memohon kepada pemerintahan Kota melalui Badan Lingkungan hidup agar meningkatkan kinerja, hal ini jangan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat di Kota Subulussalam. Ditambahkan beliau lagi bahwa lingkungan hidup harus sejalan dengan kemajuan jaman.(KAR)

Peserta UN SMAN 1 Manyak Payed Capai 294 ACEH TAMIANG - Kepala SMAN 1 Manyak Payed, Musaddiq S.Pd mengatakan jumlah peserta Ujian Nasional (UN) 2013 mencapai 294 orang.Terdiri dari jurusan IPA 135 orang (P=96, L=39) dan jurusan IPS 159 orang (P=68, L=91).

UN katanya digelar April 2013. Mata pelajaran yang diuji sama dengan UN sebelumnya untuk jurusan IPA dan IPS.Namun menyangkut kesiapan menghadapi UN, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan terutama meningkatkan kemampuan anak didik.

Misalnya, sebut dia, menggelar uji coba atau try out serta program belajar tambahan.

Juga dilaksanakan pengayaan bagi siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedangkan yang mendapat nilai rendah dilakukan remedial.

"Try out dilakukan untuk menguji kemampuan peserta UN menghadapi soal-soal yang akan diuji nantinya. Termasuk sejauhmana efektivitas dan keberhasilan program belajar tambahan," katanya.

Mengenai target keberhasilan UN ajaran 2012/2013, Musaddiq mengatakan pihaknya berharap seluruh peserta UN lulus. Target ini harus dibarengi nilai yang memuaskan agar bisa

Gelombang Mutasi Kembali Bergulir Di Aceh Timur ACEH TIMUR - Gelombang mutasi kembali bergulir di Pemkab Aceh Timur. Senin (1/4) di Aula Serbaguna Setdakab Idi, sebanyak 48 pejabat struktural eselon III dan IV kembali diberi kepercayaan untuk mengemban amanah dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Namun ada juga pejabat yang diperbantukan atau dibangkupanjangkan.

Bupati Aceh Timur diwakili Sekda Drs Bahrumsyah MM dalam sambutannya mengatakan mutasi ini lumrah sebagai kebutuhan organisasi pemerintahan. Kepada pejabat yang diberi amanah ini diharapkan mampu bekerja dan bergerak cepat dalam memberikan pelayanan kepada publik se-

Kebun Plasma Perlu Dibangun Setiap HGU SUBULUSSALAM – Kebun Plasma sebuah metode yang diadopsi UU No.18 tahun 2004, tentang perkebunan.

Pada pasal 2 disebutkan perkebunan diadakan berdasarkan asas manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Pasal 3 dalam butir (a) menguatkan bahwa perkebunan diselenggarakan dengna tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya kehadiran HGU di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik itu dalam perekrutan tenaga kerja, baik kemitraan melalui kebun plasma sebagaimana yang telah diinstruksikan Gubernur Aceh di Provinsi Aceh.

Metode kebun plasma, pemerintah telah membuat aturan pemilik HGU berkewajiban membangun kebun plasma +30% dari areal yang dimiliki (di luar) untuk bekerjasama dengan masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana diatur dalam UU pekerbunan pasal 4 butir (a).

Namun fakta yang ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, ada puluhan HGU, tetapi belum ada satupun yang membangun kebun plasma.

Sepertinya setelah dibangunkebun inti, yang lain diabaikan.

Kritisi ini dilontarkan anggota DPRK Bakhtiar Husein (Sekretaris Komisi A) pada sidang paripurna LPj Walikota Subulussalam. Ditambahkannya Pemko Subulussalam harus tegas pada semua HGU, agar kebun plasma menjadi prioritas. Dengan kebu plasma dapat membangun kesejahtraan masyarakat.(KAR)

lewat tes di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Karena itu, lanjut dia, pihaknya mengimbau anak didik peserta UN mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan mempercayai jawaban soal yang beredar menjelang ujian akhir nantinya. Sebab, jawaban yang beredar itu tidak benar dan hanya menyesatkan. (BSO)

Petinggi Subulussalam Ikuti Sosialiasasi UU KIP SUBULUSSALAM - Berdasarkan UU keterbukaan informasi Publik (KIP) yang diatur UU No. 14 Tahun 2008, sekaligus tentang informasi, transparansi dan akuntable, dalam pengelolaan pemerintah yang disebut Badan Publik Sumber Informasi.

UU KIP lahir bertujuan agar setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap warga Negara pengguna informasi. Juga menjamin hak mengetahui rencana kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Selanjutnya lahirnya UU KIP, untuk menciptakan pemerintah yang bersih (clean Govermen) dan pemerintah yang baik (Good Gavermen) dengan tidak mengabaikan HAM

cara prima seiring dinamika dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis dan memang ingin cepat.

Kepada seluruh pemangku jabatan di Aceh Timur dan PNS juga diingatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pejabat eselon III.a dan III.b yang dilantik, di antaranya Amir Syarifuddin SKM sebagai Pj Sekretaris Dinas Kesehatan, M Amin SE sebagai Kabag Pemerintahan Umum , Drs Armia M MPd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.

Ir Syukri MP sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Mukim Gampong dan Kemasyarakatan, Adnan SH sebagai Kabid

Keluarga Sejahtera pada BPMKS, Furqan BA sebagai Sekretaris Korpri, Mukhlan SE MM sebagai Kabag Kesra dan lainnya. Pejabat eselon IV di antaranya, Mulyawardi SH sebagai Kasubbag Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Korpri, Iskandar Skom sebagai Kasubbag Umum dan Kerjasama Korpri, Harlida sebagai Kasubbag Olahraga, Seni Budaya,Mental dan Rohani pada Sekretariat Korpri Kabpaten Aceh Timur.

Selanjutnya Diana Andrawina SE sebagai Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setdakab lainnya.

Hadir dalam pelantikan ini para Kepala SKPK, Asisten, Kabag dijajaran Setdakab, Camat dan undangan lainnya. (BSO)

Syariat Islam Harus Tegak Secara Kaffah SUBULUSSALAM - Jangan terbuai kemajuan zaman dan budaya–budaya yang mencederai nilai–nilai syariat Islam. Ini adalah sebuah kewajiban bagi rakyat Aceh Untuk menjaganya, sehingga syariat Islam bisa tegak secara kaffah di daerah ini. Syariat Isalm, selain diatur dalam agama Islam, di Aceh ini menjadi keistimewaan, yang diatur melalui UU dan wajib ditegakkan di bumi Serambi Mekkah ini.

Walikota Subulussalam M. Sakti Kombih, SH mengatakan penegakan syariat Islam di Kota Subulussalam harus dilakukan secara totalitas. Kemajuan zaman bukan berarti syariat ini harus ditinggalkan. Ditambahkkannya, di Kota Subulussalam sosialisasi penegakan syariat Islam telah sering dilakukan. Paling terpenting judi, miras protitusi, pergaulan bebas harus dikikis dari Kota Subulussalam ini.

Kota subulussalam adalah pintu gerbang Aceh, melalui pintu Barat berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. “Karena itu harus ditunjukkan, Subulussalam sebuah daerah yang wajib melaksanakan syariat Islam,” terangnya.

Dinas Syariat Islam harus memikirkan hal itu dan kepada Sat Pol PP dan WH perlu ketegasan penegakan syariat Islam agar Kota Subulussalam bersih dari pelanggaran- pelanggaran. Qanun 12, 13, 14 tentang miras dan mesum harus ditegakkan dan para pelanggar harus dituntut sesuai aturan yang ada.

Menurut Kasat Pol PP dan WH Baginda Nasution seluurh instruksi Walikota telah kita laksanakan, seperti penertipan busana muslim melaui razia. Tentang mesum juga telah sering ditangkap dan diserahkan kepada penyidik. Namun hukum acara Qanun belum maksimal.(KAR)

Suasana Haru Saat Temupisah Kepsek Min Manyak Payed ACEH TAMIANG - Suasana haru mewarnai temu pisah Kepala MIN Manyak Payed dari Nurhayati A, Ma kepada Musalamina S, Ag. Para guru dan siswa/siswi larut dalam kesedihan dengan meneteskan air mata saat melepas kepergian ibu Nurhayati yang mendapatkan tugas baru sebagai Kepala Sekolah MIS Desa Pahlawan.

Acara itu dihadiri Ketua Komite Sekolah, mantan Kepsek MIN Manyak Payed, dewan guru, wali murid dan siswa/siswi serta Ketua Panitia. Nurhayati dalam sambutannya mengharapkan

serta demokrasi yang baik.

Pemko Subulussalam melakukan sosialisasi UU KIP diprakarsai Dishub Partel, bertempat di Grand Mitra Hotel Salam. Acara dibuka langsung Walikota M. Sakti, SH dan dihadiri SKPK, masyarakat dan insan pers.

Menurut Walikota, sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 implementasi dari UU No.25 Tahun 2005 tentang pelayanan public. Ini harus dipahami demi berjalannya keterbukaan informasi dan diharapkan agar jagan berbenturan dengan pemohon informasi seperti pers, LSM dan lainnya.

Lahirnya UU KIP ini bukan berarti mengekang kebebasan pers, dalam mencari informasi, wartawan juga memiliki UU No.40 Tahun 1999 dan kode etik tentang mencari dan penyajian berita. Pemateri pada acara ini dari Provinsi Aceh Ir.Sanasi, MM.Dijelaskan lahirnya UU KIP bukan berarti terbuka untuk segalanya.

Terdapat faktor–fackor pengecualiaan seperti diatur pada UU KIP pasal 6, butir a, b, c, d, e dan pasal 17. (KAR)

Peringatan HUT Kecamatan Longkip Ke-10 SUBULUSSALAM - Walikota Subulussalam

komite sekolah dapat bekerjasama dengan kepala sekolah yang baru, untuk meningkatkan mutu pendidikan MIN Manyak Payed. Nurhayati juga menghimbau kepada seluruh anak didik lebih serius meningkatkan aktivitas belajar, sehingga para orangtua puas melihat prestasi yang dicapai anak-anaknya.

Musalamina S,Ag selaku kepsek baru bertekad meneruskan langkah-langkah positif yang telah dilakukan pendahulunya. Ia berharap kepala sekolah lama dapat memberi masukan positif dan membangun guna pendidikan berkualitas.(BSO)

Merah Sakti SH mengatakan bahwa pelaksanaan hari jadi Longkip Ke-10 tepat, Senin (01/ 04) di halaman kantor Camat Longkip di iringi tari-tarian. “Kita telah merasakan Camat sekarang Saifuddin Ujung sebagai putra daerah Longkip adalah camat kelima. Dimasa kepemiminannya terlihat ada kemajuan disbanding sebelumnya,” jelas Walikota.

Ditegaskan Walikota, sebelum habis masa jabatan seluruh struktur jalan dan penerangan di desa teresolir dalam Kec Longkip akan diselesaikan. Katanya jalan yang akan dibuka dan diaspal seperti dari Lae Saga ke Gunung Merapi. Kita perintahkan Kepala Dinas PU agar seluruh jalan yang belum terbuka dari desa ke desa segera dibuka agar masyarakat dapat memasarkan hasil taninya.

Termasuk msaih terus diperjuangkan penambahan pembangunan rumah bagi warga yang belum memiliki rumah tempat tinggal.

“Kami masih berjuang di tingkat pusat agar pembangunan rumah ditambah,”jelas Walikota dan menyampaikan Alhamdulillah pihak pusat telah menyetujuinya.

Sebagai hadiah hari ulang tahun longkip ke-10 pemko memberikan satu unit Dam Truk untuk dan diharapkan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan Pemerintah Kecamatan Longkip. (KAR)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

Honorer Dinas Pertamanan Belum Terima Gaji 3 Bulan MEDAN - Satu lagi kelemahan yang telah ditunjukkan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Zulkifli Sitepu.

Hingga kini, para tenaga honorer dengan status kontrak di Dinas Pertamanan Kota Medan belum menerima gaji selama tiga bulan. Keterlambatan pembayaran gaji tanaga honorer outsourcing tersebut disebabkan oleh perpanjangan SK dari Kepala Dinas Zulkifli Sitepu belum selesai.

“Honorer dengan status outsourcing di Dinas Pertamanan belum menerima gaji selama tiga bulan. Kita belum menyalurkan gaji mereka, karena SK dari Kepala Dinas belum ada,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Irwan Ritonga di Medan, Kamis (4/4).

Menurut Irwan, dari semua SKPD di jajaran Pemko Medan, tinggal Dinas Pertamanan yang belum menerima anggaran untuk pembayaran gaji para honorer

outsourcing selama tiga bulan. Sedangkan, untuk SKPD yang lain dikatakan sudah disalurkan, karena SK mereka sudah lengkap.

“Untuk pembayaran gaji tenaga honorer dengan status outsourcing itu kan berdasarkan SK kepala dinasnya. Kalau SK itu sudah lengkap, maka kita dari BPKD pun segera menyalurkan anggarannya. Saya tidak tahu kenapa Kepala Dinas Pertamanan belum melengkapi SK mereka,” katanya.

Hal serupa juga dikatakan seorang tenaga honorer outsourcing yang bekerja di Dinas Pertamanan Kota Medan. Saat ini, honorer outsorcing di Dinas Pertamanan ada sebanyak 147 orang dan belum menerima gaji selama tiga bulan. “Betul bang, kami honorer dengan status kontrak di Dinas Pertamanan ada sebanyak 147 orang dan belum menerima gaji selama tiga bulan ini,”ujar honorer yang tidak ingin namanya disebutkan tersebut.(BSC/MH)

SUMUT

» Konflik Tanah Ulayat

PT SMM Harus ‘Angkat Kaki’ dari Madina PANYABUNGAN - Ribuan masyarakat Kecamatan Naga juang yang terdiri dari 6 desa serta dibantu masyarakat kecamatan Panyabungan Utara mengamuk dan memblokir jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Jambur Padamatinggi Kecamatan Panyabungan Utara.

Gerakkan masyarakat ini dipicu aksi penangkapan terhadap penambang emas tanpa izin oleh polisi di Perbukitan Sihayo Sambung, Kec. Naga Juang,

belum lama ini.

Akibatnya masyarakat melakukan aksi pemblokiran serta pembakaran ban di badan jalan. dampaknya jalur Lintas Sumatera macet total dan antrian kenderaan mencapai beberapa kilometer dari titik Desa Jambur Padang Matinggi ke arah Panyabungan maupun ke arah Sidempuan.

Foto yang beredar, terlihat masyarakat yang ditahan aparat kepolisian diikat seperti binatang. Sementara

Pemkab Mandailing Natal saat ini dipimpin HM Hidayat Batubara, SE tidak pernah membela masyarakat.

Apa salahnya tanah ulayat bisa kami buat lapagan kerja agar pengangguran di mandailing atal ini berkurang dan bukan untuk di berikan kepada Negara asing untuk mengkelola hasil kekayaan alam mandailing natal ini, ungkap Taufik salah satu pemerhati masyarakat menegah kebawah.

Menurut Taufik, Bupati

Mandailing Natal dinilai tidak mampu mensejahterakan masyarakatnya. “Contoh pada saat masyarakat Kec. Naga Juang melakukan aksi ke lokasi PT SM yang menuntut perusahaan orang asing itu angkat kaki dari bumi Madina ini, sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah begitu juga wakil rakyatnya,” ungkap Taufik Ironisnya, informasi menyebutkan, sejak adanya tambang emas di Mandailing

Muscab I PP 59 Sakti Madina Berjalan Lancar

Tak Miliki Izin, Angkutan Umum Tetap Beroperasi PANYABUNGAN - Keputasan Menteri Perhubungan No.35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kenderaan umum, ternyata tidak diindahkan pengusaha angkutan. Buktinya saat ini di Kab. Madina banyak angkutan umum plat hitam yang menjual tiket dan memiliki trayek tujuan Medan dan kota lainya di luar Kab. Madina.

Kadis Perhubungan Harlan Batubara SH, sebagaimana disampaikan Kabid Darat Dishub Madina mengatakan angkutan umum plat hitam tidak diperbolehkan beroprasi tanpa izin. Dinas Perhubungan sudah berupaya agar pengusaha angkutan mengurus izinnya, sebagaian mengurus dan sebagian yang lain tak mengurus

izin. Yang memberikan izin itu adalah Bupati Madina berdasar keputusan Menteri Perhubungan No: KM 35 tahun 2003.

Penjelasan Dinas Perhubungan Madina tersebut bertentangan dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta keputusan Menteri Perhubungan No.35 tahun 2003 tentang angkutan orang dan kenderaan umum.

Jelas disebutkan dalam peraturan Menteri Perhubungan itu, itu kenderaan umum yang beroperasi di jalan raya dengan mengangkut penumpang harus bernomor plat kuning bukan hitam. Penjelasan itu disampaikan Yusuf Lubis selaku Ketua Barisan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (BPM Sumut).(TH)

O2SN dan FLS2N Dibuka di SMPN 3 Kisaran KISARAN - Dalam Upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia Imdonesia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan. Pemerintah memandang perlu meningkatkan layanan pendidikan minimal pada jenjang sekolah menengah pertama. Berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan terus diselenggarakan. Salah satu dari kegiatan siswa tersebut adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

Pelaksanaan O2SN dan FLS2N untuk tingkat kabupaten dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota pada tanggal 5 - 6 April 2013 dengan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemda yang dibebankan pada APBD. Kadisdik Asahan di wakili Kabid Dikdas Herlis ke-

marin di SMPN 3 Kisaran secara resmi membuka O2SN dan FLS2N. Dalam sambutannya Kadisdik berharap kepada peserta, adanya kegiatan ini untuk peningkatan kondisi kesehatan jasmani siswa di sekolah, sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas akademis.

Ketua penyelenggara Drs. Syafaruddin kepada wartawan mengatakan sasaran kegiatan ini adalah siswa SMP Negeri dan Swasta se kabupaten Asahan. Untuk mata lomba O2SN di ikuti 402 peserta terdiri dari atletik, renang, bola volly, bulu tangkis, karate, pencak silat dan catur.

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di ikuti 193 peserta meliputi kegiatan, Vokal Group, Seni Tari, Membaca Al-Qur’an, cipta cerpen, story Telling, Musik Tradisional, Melukis, Cipta Lagu, Cipta Puisi dan Desai Motif Batik.(BAL)

Natal, pengangguran dan kejahatan semakin berkurang, baik pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pencurian.

Tetapi Bupati Madina tidak pernah memikirkan nasib masyarakat menengah ke bawah, sehingga si kaya makin kaya dan si misikin makin menderita. “Apakah Pemkab Madina tidak akan rugi membebaskan lahan yang selama ini kuasai perusahaan asing untuk diberikan kepada masyarakat?” tanya taufik.(TH)

Hasil Muscab I, Firman Lubis diangkat Ketua Plt DPC Pemuda Pancasila 1959 Sakti Kabupaten Mandailing Natal.

DPRD Medan Bentuk Tiga Tim Bahas LKPj 2012 MEDAN - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Tahun Anggaran 2012, yang baru terbentuk, Kamis (4/4) membentuk tiga tim untuk melakukan pembahasan LKPj dengan sejumlah SKPD, Badan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Tiga tim Pansus LKPj yang langsung dibawah kendali Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah SH ini akan bekerja terhitung 5 April 2013 hingga 19 April 2013 mendatang. Terkait pembentukan tim ini Ketua Pansus LKPj Ilhamsyah yang dikonfirmasi wartawan membenarkannya.

"Untuk membahas itu benar kita membentuk tim di Pansus LKPj sebagai langkah mempermudah pembahasan. Ketiga tim ini nantinya akan melakukan pembahasan dengan sejumlah SKPD, Badan dan BUMD yang telah ditentukan," ungkap Ilham kepada wartawan saat hendak meninggalkan Gedung DPRD Medan, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Kamis kemarin.

Politisi Partai Golongan Karya ini juga menjelaskan, selain mempermudah dalam melakukan pembahasan, pembentukan tim di Pansus LKPj juga dilakukan dalam upaya mengejar deadline yang telah diamanahkan ke-

pada pansus sesuai rapat anggota DPRD Medan. "Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mekakukan pembahasan ini," terangnya.

Diterangkannya, ketiga tim ini yang masing masing dibawah koordinasi Ketua Pansus, Wakil Ketua Pansus dan Sekretaris Pansus nantinya akan mendalami sejauh mana kebijakan yang dilakukan SKPD, Badan dan BUMD yang ada di Pemko Medan dalam memaksimalkan anggaran pada 2012 yang lalu.

"Jadi intinya, tim ini akan bekerja membahas sudah maksimalkan SKPD dan jajaran lainnya di Pemko Medan dalam menggunakan anggarannya. Sebab nantinya

dengan didapatkannya gambaran DPRD akan bisa memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun dalam memaksimalkan anggaran ini," terang Ilhamsyah didampingi Sekretaris Pansus Ir Yahya Payungan Lubis.

Hal senada diungkapkan Yahya. Politisi Demokrat ini mengatakan kebijakan yang diambil dengan membentuk tiga tim di Pansusu LKPj sebagai langkah untuk mempermudah pembahasan dengan SKPD di lingkungan Pemko Medan. "Dengan banyaknya SKPD dan sedikitnya waktu yang tersedia maka dibentuknya tim ini akan mempermudah pembahasan," terangnya. (BSC/MH)

PANYABUNGAN - Musyawarah DPC Pemuda Pancasila 1959 Sakti Kabaupaten Mandailing Natal (Madina), sebanyak 11 Pimpinan Anak Cabang (PAC) setuju mengangkat Firma Lubis menjadi Plt DPC Pemuda Pancasila 1959 Sakti. Musyawarah dilaksana di Jalan STAIM Kec. Panyabugan, kota kemarin.

Turut hadii Muspida, DPP, DPW dan PAC Pemuda Pancasila se-Kabupaten Mandailing Natal.

Kapolres Madina AKBP Fauzi Dalimunthe mengucapkan selamat atas musyawarah pengangkatan Ketua DPC PP 59 Sakti. “Kami dari Polres Madina selalu mendukung PP 59 Sakti,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolres Madina mengharapkan kaderkader Pemuda Pancasila 1959 Sakti, menjauhi narkoba, judi dan kejahatan.

Sementara DPP PP 59 Sakti Rudi Hartawan Tampubolon diwakili Sekretaris Nasran telah menetapkan dalam Masyawarah I DPC PP 59 Sakti, Firman Lubis ST jadi ketua DPC. Nasran pada kesempatan itu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar PP Madina.

Kita sadari mempertahankan NKRI bukanlah pekerjaan mudah. Ada banyak pihak yang tidak menginginkan bangsa ini bangkit dan berkembang. Oleh karena itu kita harus meningkatkan nasionalisme, patriotisme dan mencintai budaya bangsa serta mempertahankan kearifan local. Mari bersama-sama melakukan segala upaya untuk mempertahankan NKRI. Ketua Plt DPC Pemuda pancasila 1959 Sakti Kab Madina Firman Lubis ST, mengaku siap memperjuangkan Pemuda Pancasila 1959 Sakti. Firman juga berterima kasih kepada kader- kader PP 1959 Sakti yang memberinya amanah sebagai Ketua Plt DPC PP 1959 Sakti periode 2013-2018. “Saya akan bekerja keras untuk mensejahterakan kader terutama membangunan bangs menjadi lebih baik,” ungkapnya.(TH)

» Pilkada Langkat

Susilo Amal Angkat Bicara Konpensasi Jembatan Melalui Perjanjian PUJUD - Terkait Konpensasi Lahan Hutan Negara seluas 1000 Hektar di Kepenghuluan Sei.Tapah Kecamatan Pujud dengan Jembatan.

Ketua Kelompok Tani Amal Jaya Susilo Amal Jumat (5/ 4) angkat bicara menurut Susilo melalui hubungan seluler membenarkan bahwa lahan seluas 1000 hektar merupakan konpensasi dari masyarakat untuk membangun jembatan. Jembatan tersebut dibangun Tani Amal Jaya tahun 2004 setelah selesai dibangun Jembatan tersebut diserah terimakan kepada Desa Sei.Tapah artinya perawatan jembatan dan jalan setelah penanda tanganan berita acara itu

perawatan Jembatan dan jalan menjadi tangungjawab desa bukan tangung jawab Kelompok Tani Amal Jaya.

Untuk biaya perawatan Jembatan dan Jalan Desa dipungut retribusi. Retribusi tersebut digunakan sebagai perawatan jembatan dan jalan. Jembatan tersebut roboh akibat alam namun yang memperbaiki pihak Tani Amal Jaya. Uang retribusi yang selama ini dipungut dikemanakan tanya Susilo Amal. Lahan seluas 1000 hektar yang dijadikan konpensasi oleh desa. Jika dinilai dan diuangkan sekitar Rp.750 juta. Kepada masyarakat memang tidak ada ganti

rugi, lahan seluas 1000 hektar tersebut dilengkapi dengan SKGR sementara untuk membangun jembatan tersebut pihaknya menghabiskan dana sebesar Rp.3,5 miliar saya malah rugi. katanya Susilo dalam percakapan melalui seluler berdurasi 25 menit juga menyampaikan kepedulian Tani Amal terhadap masyarakat cukup tinggi. Terus terang saya tidak ada merugikan masyarakat. Konpensasi lahan seluas 1000 hektar dengan jembatan tertuang dalam “perjanjian” antara Tani Amal dengan pihak Desa Sei.Tapah. ujarnya Disinggung soal SKGR

yang diminta masyarakat untuk dibatalkan, mana mungkin SKGR itu dibatalkan “yang sudah ditanda tangani mana mungkin dicabut” selama ini masyarakat tidak pernah komplein dengan Tani Amal terkait lahan yang 1000 hektar itu kalaupun ada hanya segelintir orang.

Sejak Tani Amal membuka kebun di Sei. Tapah tidak ada yang komplain, kenapa justru sekarang dipermasalahkan katanya Terkait soal lahan masyarakat seluas 70 hektar yang telah memiliki SKGR masuk dalam konpensasi tersebut. Tani Amal lebih dulu beroperasi

di Sei.Tapah belakangan muncul masyarakat mengklaim bahwa lahan masyarakat masuk dalam konpensasi. Hal ini juga pernah dikonfirmasi oleh Aktifis LSM Rohil Probosutejo sebagai penerima kuasa dari masyarakat, saya (Susilo red) sudah jelaskan disarankan agar pihak Probosutejo menghubungi Penghulu Sei.Tapah Darmawin.

Dipertanyakan soal izin pelepasan hutan “tidak mungkin kami berani membuka kebun tanpa izin” pajak kita bayar silahkan tanyakan kepada Dispenda Rohil berapa besar kewajipan Tani Amal membayar pajak. Susilo juga mengakui

bahwa lahan perkebunan sawit Tani Amal terdiri dari banyak anggota, termasuk salah seoarang mantan jenderal Polri memiliki kebun seluas 12 hektar, kemudian Kepala Desa juga memiliki lahan di dalam areal kelompok Tani Amal Jaya. Silahkan jika ada pihak pihak yang mau mengkritik tentang keberadaan Tani Amal tantangnya.

Asisten I Pemkab Rohil Rusli Syarif ketika dihubungi melalui hubungan seluler Jumat pekan lalu mengatakan terkait pengaduan LSM Perlahan kepad Bupati Rokan Hilir melalui hubungan seluler menjelaskan

bahwa pihaknya telah melakukan telaah dan telaah tersebut telah diajukan ke Bupati. Karena Bapak Bupati sedang sibuk.

Berkas telaah Assisten I tersebut belum turun, ditanya soal surat masyarakat kepada Bupati Rokan Hilir yang meminta pencabutan SKGR diatas alahan 1000 hektar yang dijadikan konpensasi tersebut menurut Rusli belum menerima laporan.

Padahal laporan masyarakat diterima bahagian Setda Rohil Desember 2012 lalu, Rusli meminta agar tanda terima tersebut dikirimkan ke Asisten I imbuhnya.(PUR)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 246 8 – 14 APRIL 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Tersangka kasus dugaan suap terhadap Wakil Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung resmi masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pasalnya, hingga saat ini Toto masih belum juga menyerahkan diri ke KPK. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998.

3. KPK terus memeriksa secara intensif sejumlah saksi terkait megakorupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Sentul, Jawa Barat.

BPK: Negara Rugi Rp 9,7 Triliun JAKARTA - Sepanjang tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus adanya kerugian negara sebesar Rp 9,7 triliun.

Hal ini berdasarkan dari hasil audit pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

BPK memeriksa 709 objek pemeriksaan terdiri 154 objek pemeriksaan kerja, 450 objek PDTT dan 105 objek pemeriksaan keuangan.

"Hasilnya BPK menemukan sebanyak 12.947 kasus dengan nilai total kerugian negara mencapai Rp 9,72 triliun. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada semester II-2012 ini, diserahkan kepada DPR," tegas Ketua BPK Hadi Poernomo dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (2/4).

Dari hasil itu, BPK menemukan sebanyak 3.990 kasus senilai Rp 5,83 triliun, yang merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. "Rekomendasi BPK atas kasus itu berasal dari penyerahan asset, penyetoran uang ke kas negara, hingga penyetoran uang ke kas perusahaan negara," paparnya.

Sebanyak 4.815 kasus merupakan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sebanyak 1.901 adalah temuan kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefesienen, dan ketidakefektifan, sambung Ketua BPK. Selama proses pemeriksaan berlangsung, lembaga yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp 124,13 miliar.

BPK meminta seluruh temuan itu mendapatkan per-

hatian pimpinan dan anggota DPR sebagai pemilik hak pengawasan kinerja Pemerintah. BPK juga mendesak DPR agar segera mengawasi hal tersebut ,sehingga dapat meminimalisir kerugian negara.

"Memang temuan terus terus terjadi berulang setiap tahun. Juga jumlah kerugian negara bukan kecil tapi sangatlah besar. Jika kita tidak bersama-sama mendorong penyelesaian, maka akan terjadi lagi malah potensi terjadinya kerugian negara yang lebih besar lagi dapat terjadi," sambungnya.

Diprotes Ketua BPK juga menyinggung kewenangan BPK memanggil anggota DPR dalam pemeriksaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.

Kewenangan itu, diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. "Memeriksa anggota DPR tidak melebihi kewenangan.

Karena, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara BPK, berwenang memeriksa. Ini UU," ucapnya.

Langkah BPK memeriksa anggota DPR diprotes anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo. Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan soal kewenangan BPK memanggil anggota DPR. "Sejauh mana kewenangan BPK? BPK sudah memanggil anggota-anggota DPR, 'diperiksa' seperti di KPK untuk mendalami masalah. Apakah seperti ini? Saya mohon pimpinan DPR (masalah ini) dibicarakan dengan pimpinan BPK," kata dia.

Tjahjo mengatakan, DPR memiliki kewenangan terkait anggaran, legislasi, dan pengawasan. Untuk itu, ia meminta BPK menghormati kewenangan DPR.(ENDY)

Ketika Siswa SD Belajar Antikorupsi di KPK AUDIENSI SD Muhammadiyah 5 JKT beritaSambil meneriakkan yelyel, Senin siang pekan lalu pelataran gedung KPK disesaki puluhan siswa SD. Mereka datang bukan untuk berdemonstrasi, melainkan hendak belajar tentang antikorupsi. Mengenakan seragam putih-putih, para siswa berbaris rapi menunggu giliran untuk memasuki gedung KPK sambil mendengarkan arahan dari guru pembimbing. Mereka siswa SD Muhammadiyah 5 Kebayoran, Jakarta.

Ditemani kepala sekolah dan tiga orang guru pembimbing, 71 siswa tersebut bertandang ke KPK dalam rangka outing kelas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang salah satu temanya membahas tentang pemerintahan. "Salah satu lembaga pemerintahan tersebut adalah KPK,” ucap Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Ahmad Said.

Di ruang Auditorium KPK, sebelum acara dimulai, mereka kembali kompak memperdengarkan yelyel "Berani Jujur Hebat" yang mereka persiapkan dari sekolah untuk membangkitkan semangat.

“Kami ingin mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada siswa sejak dini supaya mereka berani, jujur, dan antikorupsi, sebagaimana diajarkan oleh nilai-nilai agama,”

lanjut Ahmad Said.

Diawali dengan games ringan, fasilitator dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Ardiansyah Putra, segera memulai sesi belajar. Di awal peparannya, Ardi memberikan gambaran awal tentang kondisi Indonesia dengan segala kekayaan yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun ekonomi. Namun kondisi tersebut dibuat carutmarut karena perilaku korupsi. “Kalian adalah generasi pelurus atas segala yang terjadi di Indonesia saat ini,” ungkap ardi.

Stimulasi awal dilakukan

oleh fasilitator untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para siswa tentang arti dari korupsi itu sendiri. Suasana mulai riuh ketika siswa berebut untuk menjawab pertanyaan dari fasilitator. “Korupsi adalah mengambil uang yang bukan punya kita,” ucap salah satu siswa bernama Daffa. “Korupsi adalah mengambil uang rakyat atau negara,” sahut siswa lain. Fasilitator memberikan apresiasi atas pendapat yang mereka sampaikan. “Betul sekali, itu merupakan salah satu bentuk korupsi,” ucap Ardi.

Sejurus kemudian, Ardi memulai paparannya yang

disampaikan dengan tata cara dan bahasa yang komunikatif dan disesuaikan kemampuan siswa SD. Menurutnya, kejujuran dimulai dari dari sendiri. Bibit-bibit korupsi berasal dari hal-hal kecil. Ardi pun mencontohkan perbuatan korupsi kecil-kecilan di lingkungan sekolah yang justru menjadi bibit dari terjadinya korupsi kelak.

“Mencontek merupakan salah satu perbuatan korupsi”, ucapnya. Seolah tak mau kalah, para siswa kembali berebut untuk memberikan contoh lain perbuatan korupsi yang sering terjadi di sekolah maupun di rumah.

KPK berharap para siswa dapat menerapkan nilai-nilai antikorupsi, terutama kejujuran, dalam diri para siswa. Yang kemudian bisa diterapkan di lingkungan terdekatnya, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dengan demikian, praktik korupsi meskipun kecil dapat dihindari sejak dini.

Satu setengah jam pun berlalu. Akhirnya pertemuan itu berakhir. Para siswa meninggalkan gedung KPK dengan semangat baru. Semangat dengan menjadikan nilai kejujuran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

(HUMAS)

KPK Berkonsolidasi Jaga Kekompakan JAKARTA - Pasca-keputusan Komite Etik yang menyatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja melanggar kode etik, semua unsur pimpinan dan pejabat struktural KPK berusaha menjaga kekompakan.

Seluruh pimpinan, termasuk Samad dan Adnan, sejak Rabu malam hingga Jumat pagi pekan lalu, berkumpul dan berkonsolidasi di Hotel Aston, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan digelar semiinformal agar pembicaraan bisa terbuka dan suasananya nyaman.

Semua yang hadir, termasuk para pejabat struktural, menyampaikan unek-unek kepada pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengakui, pertemuan berlangsung cukup sejuk dan hangat. ”Ada pembicaraan dari hati ke hati. Suasananya adem, nuansanya hangat dan terbuka,” ujar Busyro.Adnan juga membenarkan bahwa pembicaraan berlangsung dari hati ke hati. Pertemuan semua unsur pimpinan KPK

dengan pejabat struktural itu sangat produktif setelah hiruk-pikuk soal kebocoran dokumen surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Samad, yang ditanya soal suasana pertemuan tersebut berlangsung hangat, hanya tertawa.

Dalam pertemuan itu, sejumlah pejabat struktural mempertanyakan sikap pimpinan KPK mengenai kondisi pasca-keputusan Komite Etik. Mereka juga bertanya soal isu seputar kebocoran dokumen sprindik, termasuk isu kudeta ketua KPK yang dilontarkan Samad menjelang putusan Komite Etik.

Selain pembicaraan soal kondisi internal dalam rangka menjaga kekompakan, KPK juga mengundang sejumlah pakar, seperti ahli neurosains Taufiq Pasiak, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk, dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo.

Menurut Busyro, juga dibicarakan soal desain konsep sumber daya manusia (SDM)

ke depan.”Desain konsep SDM KPK ke depan sedang kami share, berbasis pada integritas, profesionalisme, dan independen. Gejala birokrasi sekarang yang masih korup, jauh dari meritokrasi dan profesional, menjadi perhatian kami,” kata Busyro.KPK diharapkan segera melaksanakan semua keputusan Komite Etik terkait hasil pengusutan atas pembocoran draf surat perintah penyidikan. Komisi itu dituntut untuk bekerja dengan standar tinggi untuk membongkar kasus korupsi.

Menurut Ketua Komite Etik Anies Baswedan, masyarakat memiliki harapan besar kepada KPK sebagai lembaga yang dipercaya mampu membongkar kasus korupsi.

Sebagai penegak hukum, KPK tidak hanya dituntut untuk mematuhi hukum, tetapi juga berperilaku sesuai etika dan kepatutan. ”Siapa pun yang ada di dalam KPK jangan mengeluh jika dituntut untuk bekerja dengan standar tinggi. Jika ada yang tidak memegang prinsip etika, lembaga ini akan sulit

bekerja dengan baik,” katanya.Kasus pembocoran dokumen draf surat perintah itu justru diharapkan menjadi momentum bagi lembaga antikorupsi itu untuk semakin profesional dan membuat jajaran pemimpin kian solid. Harapan itu disampaikan pakar hukum pidana Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Karolus Kopong Mendan, Ketua Jurusan Ilmu Politik Fisipol Undana Rudi Rohi, dan Koordinator Lembaga Survei Bengkel APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung) Vinsen Bureni.

Meskipun disesalkan, kata Karolus, pembocoran draf itu jangan sampai menciutkan semangat dan soliditas KPK. ”Kami menyesalkan pembocoran draf sprindik itu, tetapi tetap menghargai dan angkat topi atas kerja keras serta keberanian KPK membongkar kasus korupsi di negeri ini,” tuturnya.Menurut Rudi Rohi, kasus sprindik mengindikasikan kuatnya daya tawar hukum dan politik jejaring koruptor. Daya tawar tersebut berimplikasi pada

upaya deligitimasi KPK secara yuridis dan politik, terutama terhadap jajaran pemimpin KPK. ”Maju terus KPK, masyarakat Indonesia tetap bersamamu. Kalau ada pihak yang berupaya melemahkan apalagi membubarkan KPK, kalangan itu pasti berhadapan dengan masyarakat,” kata Vinsen.

Menurut mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mekanisme kode etik dan hasil pemeriksaan Komite Etik KPK itu justru akan menguatkan institusi KPK sebagai lembaga yang berintegritas dan kredibel.

Sanksi yang diberikan Komite Etik KPK terhadap pimpinan KPK seharusnya dipahami sebagai bentuk evaluasi dan dipakai bahan introspeksi diri dan pembelajaran bagi internal KPK, terutama pimpinan. Erry berkeyakinan kinerja KPK tak akan terpengaruh dengan kondisi itu. ”Memang ada pengaruh terhadap suasana di pimpinan KPK, tetapi kerja KPK tidak akan berhenti,” kata Erry. (Kompas/5413)

pengawasan e-procurement adalah kegiatan positif.

“Penting untuk pemerintah karena pemerintah melakukan belanja pembangunan.

Penting untuk masyarakat karena output-nya adalah pelayanan publik. Untuk dunia usaha, ini menciptakan kompetisi yang sehat,” kata Agus.

Pengadaan konvensional, menurut Agus, menyimpan banyak potensi penyimpangan. Agus menambahkan, “Sudah banyak riset bahwa e-procurement membuat penghematan (saving). Ada efisensi bagi pemerintah daerah. Eprocurement juga bisa mengurangi penyimpangan.”

“ICW meneliti enam daerah yang melakukan eprocurement,” jelas Agus, “Di Makassar, Madiun, Kebumen, Tangerang Selatan, NTB dan DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan, ada peserta lelang yang jumlahnya kurang dari tiga di setiap daerah. Kemudian, saving (persentase nilai kontrak terhadap Harga

Perkiraan Sendiri atau HPS) yang kecil.”

Penelitian juga menunjukkan 10 perusahaan dengan jumlah kemenangan paling banyak. “Ada perusahaan yang bisa menang 30 sampai 50 kali di seluruh Indonesia dalam setahun.

Ada yang katanya sudah selesai ternyata belum, ada yang katanya dikerjakan tapi ketika ke lapangan cuma ada plangnya saja, padahal pekerjaannya belum ada sama sekali. Ini yang sedang kami telusuri,” tambah Agus prihatin.

ICW mendukung pengawasan e-procurement untuk meminimalisir berbagai penyimpangan lain di masa mendatang, lewat opentender.net. Agus berharap agar opentender.net tidak hanya dipakai masyarakat sipil, tapi juga pemangku kepentingan.

“Misalnya LKPP, BPK, BPKP dan KPK. Metode pengawasan ini dapat dipakai untuk melihat potensi pengadaan yang terindikasi korupsi,” tambahnya bersemangat. (ICW)

Mengawasi E-procurement, Mencegah Korupsi INDONESIA Corruption Watch mendukung pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Namun, e-procurement tetap perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi.

Maka, ICW meluncurkan metode pengawasan eprocurement yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan prosesnya berjalan terbuka dan bertanggungjawab.

ICW juga mengungkapkan hasil uji coba metode pengawasan ini di enam daerah yang menggunakan sistem eprocurement. Metode pengawasan diwujudkan dalam bentuk website opentender.net, yang dapat digunakan para pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk masyarakat.

Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengawasi sekaligus mencegah korupsi dalam e-procurement dilakukan ICW melalui Seminar Penguatan

Masyarakat untuk Mengawasi Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik pada 20 Maret 2013 di Jakarta, bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) didukung The Asia Foundation (TAF).

E-procurement adalah inisiatif pemerintah sejak 2010 untuk mengatasi berbagai penyimpangan dalam pengadaan barang/ jasa secara tradisional.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, 77 persen kasus yang KPK tangani adalah korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Danang Widoyoko, Koordinator ICW, membuka seminar. ”ICW prihatin akan maraknya korupsi di bidang pengadaan,” katanya.

“Misalnya simulator SIM dan PON Riau. Ini tendertender proyek pengadaan pemerintah. Karena itu, sederhananya, kalau ingin berantas korupsi, yang harus diperbaiki adalah pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Menurut Danang, upaya

perbaikan sudah mulai ada.

“Ada semangat transparansi.

Terutama oleh LKPP, dimana pengadaan dibuat secara elektronik, dan bisa kita akses semuanya.”

Danang menegaskan, peran ICW hanya untuk memudahkan membaca data-data tender, lewat pelatihan, seminar, dan website pemantauan. “Kami hanya membantu memetakan mana tender-tender yang sangat rawan. Walau belum korupsi, tapi kalau dicermati, bisa mengarah ke korupsi,” ujar Danang.

Ikak G Patriastomo, Deputi Monev dan Pengembangan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), menjelaskan pentingnya eprocurement. “Yang menjadi hiruk pikuk pengadaan biasanya ’kan di proses lelang. Di titik lelang itulah kami mencoba mengganti proses manual menjadi elektronik,” kata Ikak.

Menurut Ikak, “Sekarang, kita tidak bisa dihalangi untuk tahu apa yang terjadi

dalam proses lelang. Ini adalah perubahan yang luar biasa. Kita bisa mengakses dan mengetahui keseluruhan proses lelang. Transparansi yang luar biasa ini harus kita dorong.”

Ikak menegaskan bahwa besaran dana e-procurement masih memprihatinkan, baru 150 triliun dari keseluruhan anggaran pengadaan 500 triliun. “Kita berharap tahun ini bisa lebih besar. Kalau manfaatnya sebegitu besar dari aspek transparansi, efisiensi dan transaksinya, lalu kenapa semua orang tidak menggunakan? Karena secara proses, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan sistem ini.

Kita boleh curiga bagi yang tidak menggunakan eprocurement, apakah punya atau kepentingan di luar kepentingan pengadaan,” tegas Ikak serius.

Apalagi, manfaat eprocurement bagi panitia pengadaan barang/ jasa tidak kecil. “Peluang keliru pun semakin sempit. Maka kalau tidak menggunakan sistem ini, masalahnya apa,

ya?” tanyanya pada hadirin yang tersenyum.

“Prakteknya,” lanjut Ikak, “manipulasi dokumen penawaran kerap terjadi dalam pengadaan. Dengan sistem elektronik ini, yang kita desain supaya masingmasing pihak tidak “bersentuhan”, maka integritas informasi ini dapat kita jaga bersamasama.”

Melalui e-procurement, pengawasan juga jadi lebih mudah karena semua rincian terekam. “Artinya, pengawasan dari BPK, inspektorat, kejaksaan, kepolisian, dan KPK, bisa lebih efektif. Pengadaan di Indonesia bisa 20 sampai 30 ribu per tahun. Siapa yang mampu mengawasi itu semua? Kalau hanya berharap dari pemerintah, rasanya terbatas. Kami berharap masyarakat dapat ikut serta mengawasi. Ada potensi masyarakat untuk berperan mengawasi sehingga proses pengadaan tidak main-main.”

Agus Sunaryanto, peneliti ICW, menilai bahwa

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

SUMUT

453 Anggota PPS Dilantik BATUBARA - Sebanyak 453 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-kabupaten Batubara resmi dilantik Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.MSi, di aula PTPN IV Perkebunan Tanah Itam Ulu (TIU)-Lima Puluh, Rabu(3/4).

Pelantikan ini dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. PPS adalah badan penyelenggara pemilu sebagai perpanjangan tangan KPU di tingkat desa/ Kelurahan. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, Muspida, Panwaslu, serta anggota KPU Batubara Doni Husein Harahap SE,Abdul Masri

Purba S.Sos,Taufik Abdi Hidayat S.Sos, Drs Azhar Tanjung MSi,sekretaris KPU Batubara H.Lukman SH.MSi dan staff.

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS sangatlah berat dan strategis, mengingat PPS adalah perpanjangan tangan KPU yang akan melaksanakan kebijakan organisasi di tingkat desa/kelurahan. “Untuk itu, saya berharap agar anggota PPS dapat segera melakukan kor-

dinasi internal, baik vertikal maupun horizontal agar tahapan-tahapan yang telah direncanakan dalam pemilu 2014 dapat terselenggara dengan baik,” kata Bupati.

Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menjalankan kekuasaannya yang sah untuk menentukan jalannya pemerintahan dimasa yang akan datang. Melalui pemilu rakyat memilih dan memberikan amanah kepada orang-orang yang dipercaya untuk dapat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, ucap H.OK Arya Zulkarnain SH.MM gelar datuk setia amanah.

Ketua KPU Kab.Batubara Khairil Anwar SH.MSi

mengatakan pemilihan umum akan kita laksanakan pada 9 April 2014 mendatang.

Berarti tinggal lebih kurang 396 hari lagi. Walaupun pelaksanaan pemilu tersebut hanya satu hari, tapi persiapan dan penyelesainnya memakan waktu cukup lama.

Untuk itu kepada petugas PPS, agar dapat bekerja secara maksimal, sehingga pemilu berjalan lancar dan sukses.

“Kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2014 mendatang,”tukasnya.

Sebelumnya KPU Kab. Batubara juga telah melantik 35 anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) seKabupaten Batubara. Ketua

KPU Batubara Khairil Anwar mengingatkan kepada para penyelenggara pemilu agar tidak terperangkap pada pemikiran terbatas dan sempit. Pelantikan PPK se Kab.Batubara merupakan implementasi UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu 9 April 2014.

Katanya dibutuhkan keseriusan dan satu komitmen penyelenggara sehingga tercipta penyelenggara pemilu yang mandiri proporsional dan akuntabel. “Kita harus berupaya agar cita-cita dan harapan memberikan pelayanan demokrasi terbaik kepada masyarakat, sehingga pembangunan politik bermanfaat bagi masyarakat,”tandas Khairil.(SAH)

Pemkab Nias Laksanakan Musrembang

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU 2014. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah memaparkan sosialisasi kewenangan dan tugas pengawasan di hadapan 12 perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014, Jakarta, Jumat (5/4).

Nasrullah menegaskan, tugas Bawaslu menitikberatkan kepada pencegahan dan penindakan, serta mengajak 12 parpol peserta pemilu untuk berkomitmen membangun penguatan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

Pemko Tanjungbalai Jamin Kesehatan 44.912 Warga TANJUNGBALAI – Sebanyak 44.912 jiwa penduduk Kota Tanjungbalai dijamin kesehatannya melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PKMU) oleh Pemkot Tanjungbalai melalui program Askes Madani.

“Program Askes Madani ini telah dilakukan sejak tahun 2010 dan 2011, dananya dialokasikan dalam APBD setiap tahun,” kata Wali Kota, H.Thamrin Munthe saat membacakan Nota Pengantar LKPj Wali Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2012 di gedung dewan, Senin (1/4).

Program Askes Madani merupakan kerja sama antara Pemko Tanjungbalai dengan PT Askes Cabang dalam melayani 44.912 jiwa, dengan alokasi dana sebesar Rp5.131.671.060.

Dijelaskan dia, dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat, tercatat ada delapan Puskesmas, 13 Puskesmas Pembantu (Pustu), dua Balai Pengobatan, 119 Poyandu dan 31 Pos-

keskel, yang tersebar di enam Kecamatan se Kota Tanjungbalai. “Pada tahun 2012, Pemkot juga telah merealisasikan pembangunan delapan unit Pustu yang tersebar dibeberapa kelurahan,” katanya.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sambungnya, dilaksanakan melalui kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan yang tersedia di Kota Tanjungbalai, baik negeri dan swasta sebanyak 63 orang dokter umum, 5 orang dokter spesialis, 11 orang dokter gigi, 91 orang bidan dan 246 perawat, serta 79 orang tenaga medis lain (tenaga kefarmasian dan tenaga gizi).

“Jaminan kesehatan masyarakat ini, menjadi indikator kinerja Pemkot urusan kesehatan, yang mendongkrak Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 0,33 tahun, yang semula 70,43 tahun pada 2010, menjadi 70,76 pada tahun 2011,” katanya. (HER)

NIAS - Musyawarah Perencanaan Pembagunan (Musrembang) Kabupaten Nias Tahun 2013 terlaksana dengan baik yang dibuka secara resmi oleh Bupati Nias Drs. Sokhi’atulo laoli, MM Senin kemarin bertempat diruang Ovall lantai III kantor Bupati Nias.

Bupati Nias Sokhiatulo laoli dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rancanagan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan pelaksanaan amanat Permendagri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Selanjutnya, forum musrembang ini merupakan forum strategis yang nantinya diharapkan menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), sinkronisasi dan intergrasi serta sinergitas antar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Nias.

Dan, pada forum musrembang ini beberapa masukan dan kesepakatan yang telah disampaikan pada forum SKPD masing-masing bidan pembangunan telah dilaku-

kan penyesuaian oleh SKPD, sekaligus diselaraskan dengan hasil-hasil Musrembang kecamatan dan Renja SKPD untuk dikompilasikan menjadi rancangan RKPD Kabupaten Nias 2014 mendatang, ujar Bupati Kemudian, tahun 2014 merupakan tahun ke-4 pencapaian visi-misi daerah sebagaiman tertuang dalam RPJMD, mencermati semua masalah dan tantangan tahun 2014 maka tema yang dicanangkan dalam RKPD Kabupaten Nias Tahun 2014 yakni : “Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menurut bupati, berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja makro dan sosial kabupaten Nias selama ta-

Honorer K2 Di Pemkab Labura 493 Orang A.KANOPAN - Pengumuman daftar peserta kategori II yang terpampang di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jl.Utama Wonosari serta di kantor Disdikbud Jl.Jalinsum Sidua-dua A.Kanopan Kab. Labura didasari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 perihal pengumuman uji publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, berjumlah 493 orang.

Sehubungan dengan itu bagi yang terdaftar sebagai tenaga honorer Kategori K2 kriterianya di antaranya bekerja di instansi pemerintah

masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Des 2005.

Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh dari 46 tahun per 1 januari 2006.

Menurut informasi yang dihimpun dari BKD Kab.Labura melalui Kepala Kantor BKD Marwansyah,SH mengatakan ujian penyaringan honorer K2 jadi CPNS kemungkinan dilaksanakan antara Juni dan Juli 2013.

Tenaga honorer K2 terdiri dari guru dan tenaga kesehatan.

Namun informasi dihimpun di kantor BKD, sudah banyak yang laporan karena namanya tidak masuk. Se-

perti ada dua guru honor di Sekolah Dasar di Kec. A.Natas, mengaku sudah mengajar dari tahun 2000 sampai sekarang. Berkas juga sudah dikirim tahun lalu tapi tetap juga tidak masuk daftar honorer K2.

Kondisi itu tidak dibantah Kepala Kantor BKD. Katanya seperti tahun lalu, pengumuman honorer K1 yang tidak terdaftar 35 orang dari 200 orang lebih yang di umumkan. Karena itu, BKD tetap diterima ajuan keberatan dan melapor ke pihak Kantor BKD Kab.Labura pada jam kerja.

(MSH)

hun 2012, maka sasaran utama pembangunan Kabupaten Nias Tahun 2014 yaitu : Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,796,82 Persen, Penurunan angka Kemiskinan sebesar 17,5718,83 Persen, Penuruanan angka pengangguran menjadi 5,5-6,0 Persen dan Laju Inflasi diharapkan stabil pada kisaran 5,6-5,10 Persen.

Kata Bupati Kita berharap, agar melalui Forum ini akan diperoleh masukan-masukan yang cerdas dan konstruktif bagi pembangunan Kabupaten Nias dan untuk lebih memboboti RKPD yang nantinya menjadi rumusan dalam penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014.

Kepala Bappeda dan Penanaman modal Kabupaten Nias, Ir Agustinus Zega me-

OSN Tingkatkan Kemampuan Siswa KISARAN - Program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 melaksanakan Olimpiade Sain Nasional (OSN) terdiri dari 9 bidang keilmuan. Yakni Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Kebumian dan Geograpi, Tujuan dilaksanakan OSN untuk memfasilitasi dan memotivasi siswa yang mempunyai bakat, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan sesuai bidang ilmu yang di miliki. Juga untuk membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, sportif, kreatif serta menjalin persahabatan dan shering pengalaman antar sesama siswa.

Tahun ini OSN yang ke-12 dan untuk tingkat Nasional dilaksanakan 02 - 08 September 2013 di Bandung Jawa Barat. Untuk menseleksi para siswa yang akan diikutsertakan dilakukan 02 - 04 April 2013 kemarin, secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota.

Di kabupaten Asahan OSN diikuti 259 siswa SMA, utusan dari 37 sekolah di buka secara resmi Kadis Pendidikan diwakili Kabid Dikmen Drs.Mahmuddin Syah Hasibuan. (BAL)

Tujuh Misi Pembangunan Di RPJMD 2011-2016 TANJUNGBALAI – Ada tujuh misi pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanjungbalai tahun 2011- 2016. Hal itu merupakan kerangka perencanaan kinerja pembangunan daerah dan tidak terlepas dari visi Pemerintah Kota Tanjungbalai yak_ni,“Tanjungbalai sebagai kota beriman, aman, berpendidikan, pusat perdagangan dan industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.”

Hal itu diungkapkan Walikota Dr H Thamrin Munthe MHum di hadapan seluruh anggota DPRD dan unsur Muspida Kota Tanjungbalai dalam rapat paripurna tentang penyampaian Nota Pengantar LKPj Wali Kota Tanjungbalai di Aula Paripurna DPRD Tanjung Balai, Senin (1/4).

Ketujuh misi pembangunan tersebut adalah meningkatkan kualitas iman dan taqwa dan pengamalan agama disetiap sendi kehidupan. Mewujudkan pemerintahan yang aman, baik, bersih, berwibawa dan bermartabat. Meningkatkan perekonomian daerah yang

berdaya saing. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, menguasai Iptek dan mandiri.

Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Penegakan supremasi hukum, demokrasi dan HAM, serta peningkatan partisipasi dan kerjasama di segala bidang dengan masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta.

Ketujuh misi tersebut dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsif penyelenggaraan pemerintahan. Yaitu good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), integritas, quality and accountability (mutu dan akuntabilitas), pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta penggunaan data dan informasi yang terintegrasi.

“Pemko akan terus menggalakkan programprogram pembangunan yang berkeadilan meliputi pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan millennium,” kata Thamrin.(HER)

ngatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasioanal , UU Nomor 32 tahun 2004 tentan pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara, penyusunan, pengedalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008.

Tujuan pelaksanaan ini yakni untuk rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasrkan fungsi SKPD, termasuk pemutakhiran dan informasi kegiatan yang pendanaanya berasal dari APBN Provinsi. (YAGI)

PARPOL GABUNG PKPI. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKPI Sutiyoso (tengah) bersama sejumlah pimpinan partai politik yang tak lolos seleksi peserta Pemilu 2014 mengangkat tangan bersama saat konferensi pers di Kantor DPN PKPI, Jakarta, Senin (1/4).

Sebanyak 13 Partai politik yang tidak lolos seleksi peserta Pemilu 2014 resmi bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk Pemilu 2014.

Walikota : Jumlah Pengangguran 7.263 Orang TANJUNGBALAI–Jumlah pengangguran di Tanjungbalai selama tahun 2011 sebanyak 7.263 orang.

Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 lalu. Sesuai data yang dimiliki Pemko Tanjungbalai, jumlah tenaga kerja di Tanjungbalai 97.954 orang yang terbagi dari angkatan kerja sebanyak 66.772 orang

dan untuk bukan angkatan kerja 31.182 orang.

Sedangkan total angkatan kerja 59.509 orang dan yang sedang mencari pekerjaan 7.263 orang.

Itu dikatakan Walikota Tanjungbalai Drs Thamrin Munthe, Rabu (3/4).

Thamrin mengatakan, untuk komposisi angkatan kerja yang bekerja menurut

kelompok umur didominasi penduduk yang berumur 25 hingga 54 tahun yang merupakan kelompok umur produktif dengan persentase sebanyak 43.105 orang atau 72,43 persen.

“Pemerintah daerah berupaya menciptakan sumber daya manusia Kota Tanjungbalai yang produktif dan berdaya saing.

Untuk itu dilaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan melalui kebijakan yang diharapkan tersedia tenaga kerja yang terampil, berkeahlian, kompoten dan produktif,” katanya.

Thamrin menambahkan, untuk perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Teluk Nibung

Tanjungbalai telah dilaksanakan kesepakatan bersama antara Polres Tanjungbalai dan Pemko Tanjungbalai. ”Perlindungan tenaga kerja itu merupakan salah satu program penting,” katanya.

Sedangkan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemko Tanjungbalai melakukan berbagai upaya. (HER)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

SUMUT

APBD Tanjungbalai 2012 Terealisasi 86,18 % TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe,MHum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2012, Senin (1/4). Dalam nota pengantarnya, Walikota mengatakan realisasi belanja daerah 2012 sebesar Rp446 miliar lebih atau sebesar 86,18 persen dari Rp517 miliar lebih yang ditargetkan.

Realisasi pendapatan Rp465.807.433 atau sebesar 95,22 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp489.170.253.019. Sementara, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah Rp87.646.870.527 atau 80,85 persen dari sebesar Rp108.410.079.466 yang ditargetkan.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung untuk penyelenggaraan urusan wajib Rp428.992.215.680 dari sebesar Rp497.708.593.599 yang ditargetkan. Sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pilihan

adalah sebesar Rp17.157.265.752 dari sebesar Rp19.953.682.623 yang ditargetkan.”Dimasa kepemimpinan saya yang sudah berjalan lebih dari dua tahun ini, banyak hal yang sudah dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan aktivitas keagamaan seperti bimbingan mental bagi aparatur setiap kamis sore di beberapa SKPD dan sekolah-sekolah, dzikir bersama setiap awal dan akhir bulan.

Event-event tertentu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, dan mengadakan seleksi MTQ dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota sampai ke tingkat Nasional

juga dilakukan.

Sedangkan peraturan daerah mengenai aktivitas kegamaan dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum ada, namun pada bulan Pebruari 2013 lalu pemko telah menyampaikan 5 rancangan peraturan daerah (ranperda).

Tiga di antaranya merupakan Ranperda tentang aktivitas keagamaan seperti wajib pandai baca tulis huruf Alquran untuk anak sekolah, tentang pengelolaan zakat-infaq-sadaqah, dan tentang pengaturan membuka usaha jasa pangan di bulan ramadan,” kata Thamrin.(HER)

Tanjungbalai Buat 10 MoU dengan Pihak Ketiga DUKUNG ABRAHAM SAMAD. Politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris memberi keterangan pers saat tiba di KPK, Jakarta, Kamis (4/4). Mantan menteri perindustrian tersebut mendukung Abraham Samad dan menilai keputusan Komite Etik yang memberi sanksi terguran tertulis kepada Abraham Samad itu keliru.

Prolegda Bertujuan Agar Perda Dilembardaerahkan Tepat Waktu BATUBARA - Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana dalam waktu satu tahun, berdasarkan skala prioritas.

Tujuan dilaksanakannya prolegda agar Perda Kab. Batubara dapat dilembar daerahkan tepat waktu, sistematis dan efisien sebagai wujud kinerja pemerintah daerah .

Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melalui sekdakab T.Erwin SE pada apel gabungan di halaman kantor Bupati BatubaraLima Puluh,Senin (1/4).

Kepada saudara Kepala SKPD yang akan mengajukan Ranperda untuk 2014

agar mengajukannya paling lambat Juni 2013 melalui Bagian Hukum Setdakab Batubara. Untuk Selanjutnya dimasukkan ke dalam Prolegda 2014.

Ranperda dapat diajukan di luar prolegda menurut kepentingan dan dalam keadaan tertentu sesuai UU tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan. Saat ini ada tiga ranperda yang sudah disahkan sebagai bagian dari Prolegda 2013 dan sedang dievaluasi di Biro Hukum serta Organisasi Setdaprovsu. Yaitu Ranperda pengelolaan air tanah, pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pembentukan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah Kab.Batubara. (SAH)

DPRD Nias Dukung Pendirian BPR Nias Sejahtera NIAS – Ranperda tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nias Saejahtera dan Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias, saat ini sedang pembahasan di DPRD Kabupaten Nias.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung DPRD Nias, kemarin dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nias, Aluizaro telaumbanua dan turut dihadiri Wakil Bupati Nias, Arosokhi Waruwu, mewakili Kapolres Nias,Sekda Nias,O’ozatulo Ndraha, dan pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Nias.

Fraksi Koalisi Peduli Kerakyatan yang dipimpin ketua, Ronal Zai, Sekretaris, Yamonaha Gulo, anggota, Faigiasa Bawamenewi,SH mengatakan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur yang selalu diabaikan dan bahkan sengaja di ciptakan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara selama ini terkesan terisolir dari berbagai aktivitas sehingga akselerasi pembangtunan dari berbagai dimensi kehidupan relatif tertinggal dari daerah lain.

Dalam Ranperda tentang Bank Perkreditan Rakyat, fraksi Koalisi Peduli Kerakyatan menyambut baik Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nias Saejahtera dan Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir dan diharapkan agar pemberian dana bergulir dan kredit kepada usaha dan kelompok masyarakat tidak terjadi kesalahan karena dana ini merupakan uang daerah milik masyarakat.

Demikian pemandangan

umum Fraksi Pelopor Berkarya mengatakan agar proses perekrutan dan penempatan Sumber Daya Manusia lebih jeli,transparan,proposional serta memiliki indikator profesional tanpa unsur KKN. Pada kesempatan itu fraksi Fraksi Pelopor Berkarya menyoroti kinerja PLN yang mengecewakan pelanggan yang mana akhir-akhir ini listrik sering padam, dan fraksi ini mengharapkan kepada bupati untuk mencari solusi alternatif seperti pengadaan pembangkit listrik tenaga surya.

Sementara itu pada pemandangtan umum Fraksi Demokrat mempertanyakan tentang nota pengantar yang disampaikan Pemkab Nias menyangkut modal dasar pendirian perusahaan daerah bank perkreditan (BPR) yang harus di setor pertama Rp 5 Milyar, apakah telah disiapkan oleh pemda.

Fraksi ini juga mempertanyakan bagaimana sistem yang ditempuh dalam merekrut pegawai dalam pendirian BPR apakah sudah ada gambaran atau masih belum?

Sedangkan Fraksi Gerakan Kasih Rakyat menyoroti tentang keberadaan lokasi Pemkab Nias yang tidak terkonsentrasi sejak pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang sebagian besar berada di wilayah Kota Gunungsitoli,mengingataset Pemkab Nias yang akan diserahkan kepada DOB hanya 5 tahun diharapkan agar pemda segera melakukan percepatan penetapan ibukota Kabupaten Nias agar dapat dilakukan perencanaan pembangunan secara teratur. (YAGI)

TANJUNGBALAI–Pemko Tanjungbalai telah membuat 10 perjanjian kerja sama dengan banyak pihak selama tahun 2012. Perjanjian kerja sama yang dilakukan meliputi dunia usaha dan swasta.

Itu dikatakan Wali Kota Tanjungbalai H Thamrin Munthe melalui Wakil Wali Kota Rolel Harahap, Rabu (3/4). Menurut Rolel, ke-10 perjanjian kerjasama tersebut antara lain, perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Kominfo kota Tanjungbalai dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Tanjungbalai-Asahan, Nomor US.14/I/2/TBA-12 dan Nomor 552.3/138.1/Dishub Kominfo/12, tanggal 26 Januari 2012, tentang kerja sama Pengelolaan Pas Penumpang dan Retrebusi Daerah di Pelabuhan Teluk Nibung.

Kerjasama dengan Otorita Asahan, tertuang dalam Nota Kesepa-

katan Nomor 11/K-OA/SPK/VII/ 2012 dan Nomor 050/13752, tentang Bantuan Beasiswa Otorita Asahan untuk siswa/i SD, SLTP dan SLTA, program Pemerdayaan Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat.

Perjanjian kerja sama Dinas Koperasi dan UKM Tanjungbalai dengan PT.Bank Sumut Cabang Tanjungbalai, Nomor 806/518/ KOP.UKM dan Nomor 550/KCBOPS/L/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang Penyaluran Pinjaman Dana Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) ota Tanjungbalai tahun 2012. Kerja sama Pemko Tanjungbalai dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional III Kisaran, Nomor 511.1/6769 dan Nomor 061/02001/04/2012, tanggal 4 April 2012, tentang Jual-Beli Beras.

Perjanjian kerja sama Pemkot

Tanjungbalai dengan PT Askes (Persero) Cabang Tanjungbalai, Nomor 440/6249 dan Nomor 10/ PKS/0312, tanggal 28 Maret 2012, tentang Pengelolaan PJKMU bagi masyarakat tahun 2012. Kerja sama Dinas Tenaga Kerja Tanjungbalai dengan LSM HIKARI Medan, Nomor 560/391c/NAKER/2012 dan Nomor III/HK-SU-X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, tentang Kegiatan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan, program Peningkatan Kesempatan Kerja.Dan Kerja sama Dinas Tenaga Kerja Tanjungbalai dengan BLK-UKM Pematang Siantar, Nomor 560/401/ Naker/2012 dan Nomor 87/DTKTR/BLK-PS/2012, tanggal 1 Nopember 2012, tentang Pelatihan Otomotif (mobil). Kerja sama Pemko Tanjungbalai dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Nomor 420/9545/Huk/2011 dan Nomor

In.07/A/HM.00/006/2011, tentang Pos Pemberdayaan Keluarga di Lingkungan Pemkot Tanjungbalai, yang berlanjut hingga tahun 2012.

Kerja sama Pemko Tanjungbalai dengan Universitas Sumatera Utara, dituangkan dalam nota kesepahaman Nomor 050/14627/Hukum/2012 dan Nomor 987/UNS.1R/KPM/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan/pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam.

Kesepakatan bersama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Pemko Tanjungbalai, Nomor 17/KB/BPPTPemkot Tanjungbalai/03/2012 dan Nomor 050/4804/2012, tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi, untuk mendukung pembangunan kota Tanjungbalai.

(HER)

Agus Ramanda Pimpinan KNPI Asahan KISARAN –Hasil Musyawarah daerah (Musda) KNPI Kabupaten Asahan yang digelar Kamis 28 Maret 2013 lalu, menghasilkan Agus Ramanda menjadi ketua DPD KNPI Kabupaten Asahan periode 2013-2016. Proses terpilihnya Agus Ramanda sebagai nahkoda KNPI Asahan berlangsung dengan cepat karena memang terpilih secara aklamasi.

Musda dilaksanakankan di pendopo rumah dinas Bupati Asahan.

Agus terpilih secara aklamasi dikarenakan pada saat itu kandidat Anda Suhendra tidak hadir disebabkan mengalami cendera dalam Musda KNPI dan

langsung dilarikan ke Rumah Sakit. Agus Ramanda menggantikan Rahmat Hidayat yang merupakan Camat Kisaran Timur yang telah memimpin KNPI Asahan periode sebelumnya.

Sebelumnya pada saat pembukaan Musda, Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc yang mewakili Bupati mengatakan masyarakat Asahan patut bersyukur karena memiliki generasi muda yang masih peduli pembangunan dan kemajuan daerah. Ini menjadi salah satu kekuatan bagi pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Justru itu KNPI Asahan harus

dapat memberikan kontribusi pemikiran berharga dalam membantu pemerintah mewujudkan program-program kerjanya.

Khususnya dalam mewujudkan pemuda yang produktif, prestatif, inovatif dan mandiri.

“Saya berharap, dari KNPI akan lahir pemuda-pemuda dengan label agen perubahan.

Untuk itu para pemuda harus memahami arti KNPI itu sendiri, sehingga melalui wadah organisasi kepemudaan ini nantinya akan lahir pemuda yang mampu mengelola KNPI lebih baik.

Termasuk menjaga kerukunan di kalangan pemuda agar pembangunan yang dilaksanakan dapat

berjalan dengan baik dan benar,” kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati berharap, siapapun yang terpilih menjadi ketua harus mampu menciptakan kemandirian dan menjalin kerjasama dengan semua organisasi dan menjadi motor pengerak pemuda.

Dibagian lain, Ketua KNPI Sumut, Yasir Ridho Lubis dalam sambutnya mengatakan siapapun ketua yang terpilih, harus dapat bersinergi dengan pemerintah setempat. Pemuda harus dapat memberikan warna dan kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat.

Babussalam Langkat Icon Sumatera Utara LANGKAT - Secara umum perkembangan masyarakat ataupun ummat saat ini telah jauh melenceng dari nilai-nilai agama dan akibatnya boleh jadi berbagai teguran maupun peringatan telah diberikan Allah SWT. Hal yang harus dilakukan hendaknya setiap diri mengkaji tentang hakekat makna kemanusiaan.

“Ketika manusia mengabaikan nilai-nilai kemanusiaannya, saat itu pula jati dirinya sebagai manusia menjadi hilang“, ujar H. Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST saat memberikan sambutan pada puncak Peringatan HUL Tuan Guru Babussalam (TGB) Allah Yarham Syech H. Abdul Wahab Rokan AlKhalidi Naqsabandi ke-89 di Madrasah Besar Babussalam Kecamatan Padang Tualang, Selasa (2/4).

Tambah Gatot, dewasa ini fenomenal di masyarakat telah jauh dari norma agama, oleh karenanya perlu beristighozah, merenung terhadap kemampuan untuk membimbing hati dan jiwa menuju taqwa, ”Instropeksi diri kita sebagai ummat manusia dengan beribadah salah satunya berzikir seperti yang diajarkan Tuan Guru” seru Gatot, Lebih lanjut katanya, walaupun telah lama wafat magnit kebaikan figur Syech H. Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi Tuan Guru Pertama pendiri perkampungan Babussalam atas ajarannya masih terasa sampai saat ini.

Terakhir Gatot mengatakan Langkat dengan perkampungan Babussalamnya dapat menjadi icon bagi Provinsi Sumatera Utara seraya berharap umat mampu menjadi kontributor besar bagi kemajuan Negara.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH dalam kesempatan yang sama mengatakan ditengah arus modernisasi sebagai manusia yang ingin masuk kedalam golongan kaum beriman tentu ingin mendapatkan ketenangan zohir dan batin,”Ketenangan itu hanya akan hadir bila kita mengenal siapa diri kita, kemana langkah tujuan kita dan siapa yang seharusnya menjadi tempat bergantung” kata Haji Ngogesa.

Pada bagian lain mengutip hikmah ahli sufi Syeckh Abdul Kadir Al Jilani yang menyebutkan “Tangisilah dirimu, ketika anakmu mati, engkau merasa seakan kiamat terjadi, akan tetapi ketika agamamu mati, engkau tidak menangis bahkan tidak peduli” Bupati Langkat itu mengajak menjadikan hal tersebut perhatian bersama untuk

senantiasa memperbaiki diri dari waktu ke waktu.

Sebelumnya Tuan Guru Babussalam Syech H. Hasyim Al-Syarwani menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan bagi terselenggaranya kegiatan HUL TGB ke-89 kepada semua pihak, sekaligus permohonan maaf bila dalam pelayanan kepada Mursyid, Khalifah maupun jama’ah secara umum dirasakan masih terdapat berbagai kekurangan, “Semoga atas segala bantuan dibalaskan oleh Allah pahala yang berlipat ganda” pintanya berdo’a.

Dalam acara tersebut selain diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, juga dibacakan riwayat singkat Allah Yarham Syech H. Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi Bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tuanku Haji Abdullah Tembusai yang memiliki nama kecil Abu Qosim, lahir 19 Rabiul Akhir 1230 Hijriah bertepatan 28 September 1811 Miladiyah.

Untuk mengembangkan ajaran Tharikat Naqsabandiyah oleh Sultan Langkat diberikan sebidang tanah yang saat ini bernama Babussalam atau Besilam. Beliau

wafat pada hari Jum’at 21 Jumadil Awal 1345 H atau 27 Desember 1926 Miladiyah dalam usia 115 tahun, dan pada setiap tahunnya bersamaan dengan tanggal wafat tersebut seluruh Mursyid dan Pengamal Ajaran Tharikat Naqsabandi berkumpul di perkampungan Babussalam.

Tampak suasana sesak oleh padatnya jama’ah yang memenuhi perkampungan Babussalam lokasi digelarnya HUL TGB ke89, Hadir antara lain, Kadispenda Propsu Rajali, Ketua MUI Sumut Prof Abdullah Syah, Kakankemenagsu H. Abdul Rahim, Pimpinan Majelis Taklim Tazkira H. Amiruddin MS, Syekh H. Ismail Royan, Kapolres Langkat AKBP L. Eric Bhismo, SIK, Ketua PN Stabat Ahmad Yassin, Sulthan Langkat Tuanku Azwar Abdul Djalil Rahmatshah Al Hajj, Kakankemenag Langkat HT. Darmansyah, Ketua MUI Langkat Buya HA. Mahfudz, Ketua MUI Kota Medan H.M. Hatta, Rektor IAIN Prof Ridwan Lubis, Pimpinan Ponpes Al-Kautsar Al Akbar Syekh H. Ali Akbar Marbun, H. Abdillah Ak, MBA serta sejumlah perwakilan pejabat Propsu dan Langkat.(JUL)

HUL - Gubsu, Bupati Langkat,Tuan Guru Babussalam pada acara peringatan HUL Tuan Guru Babussalam (TGB) allah Yarham Syech H.Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi ke-89 di Madrasah Besar Babussalam Kecamatan Padang Tualang.

(IN)

10

KPK POS E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

KRIMINAL

SUMUT

Polres Deli Serdang Lambat Tangani Suatu Kasus TG.MORAWA - Kinerja Kepolisian khususnya di jajaran Resor Deli Serdang terus menjadi sorotan publik. Kali ini tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, namun para pejabat BUMN di jajaran PTPN-II Tanjung Morawa menilai pihak Polres DS terkesan lambat dan kurang tegas dalam menangani suatu kasus.

Keterangan Humas PTPN-II Tanjung Morawa H. Rahmuddin SH kepada KPK Pos, Kamis (4/04) menyebutkan, aksi galian C ilegal di lahan PTPN-II yang dilakukan sekelompok orang yang didalangi seseorang berinisial IM sudah merupakan pengerusakan dan pencurian terhadap aset PTPN-II. "Hal ini telah kami laporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan nomor STPL/ 222/ III/ Polres Deli Serdang tanggal 21 Maret 2013, namun sejauh ini belum kita lihat kinerja kepolisian,” jelas Rahmuddin.

Intinya, demikian Rahmuddin, pihak PTPN-II tetap menjaga aset PTPNII. Namun sudah sejauh mana tindakan kepolisian patut dipertanyakan. Sebab dari informasi yang diterima, aktivitas galian tanah/galian C ilegal di atas lahan PTPN-II di Desa Bangun Sari Baru, Kec.Tanjung Morawa faktanya hingga kini masih berlanjut.

“Bila Polres Deli Serdang belum juga bertindak tegas, maka pihak PTPN-II selanjutnya akan melaporkan hal tersebut ke Polda Sumut, sebab galian C ilegal ini tidak hanya merugikan

kami, tetapi juga telah merugikan kita,” tegasnya.

Dalam konfirmasi itu, Rahmuddin memohonkan kepada KPK Pos agar hal ini dipertanyakan ke Mapolres DS agar insan pers turut mengetahui, kenapa aktivitas galian C di lahan PTPN-II belum ditindak polisi. Ada apa?.

Sementara itu, di tempat terpisah, humas Polres Deli Serdang AKP Abdul Hamid Sitorus di ruang kerjanya saat dikonfirmasi KPK Pos, membenarkan adanya laporan pihak PTPN-II terkait galian C tersebut.

Namun ketika ditanya perkembangan penanganannya, Abdul Hamid terkesan buang badan.

“Memang benar ada laporan itu. Saya hanya tau kasus itu baru dalam lidik dua Minggu lalu. Mengenai sudah sejauh mana penanganannya dan apa perkembangannya silahkan kalian tanya ke bagian Reserse langsung, saya tidak tau kali,” ujar Abdul Hamid dengan gamblang.

Kemudian, saat KPK Pos mendatangi ruang Reserse, di depan meja laporan, sejumlah petugas di sana semakin bingung tidak mengetahui keterangan kasus tersebut dan mau kepada siapa diarahkan.

Saat KPK Pos ingin menjumpai langsung Kasat

GALIAN C - Terlihat truk tronton mengangkut tanah galian dari lahan PTPN-II Tg.Morawa sedang melintas keluar dari dalam lokasi kebun PTPN-II. (KPK POS/IST) Reserse, namun tidak berada ditempat. Seorang stafnya tidak berani memberi nomor ponsel Kasat kepada wartawan.

Mengetahui belum dapat informasi akurat, KPK Pos kembali mendatangi ruang humas Polres DS. Namun, dalam hitungan menit

Abdul Hamid sudah menghilang. Bahkan saat dihubungi via ponsel berulangkali tak kunjung diangkat.

Pantauan KPK Pos kemarin, sekelompok orang yang disebut-sebut merupakan kalangan mafia dan preman masih beraktivitas

menggali tanah/galian C di lahan PTPN-II di Desa Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa dengan menggunakan alat berat. Seakan mereka kebal terhadap hukum. Mereka terus eksis merusak dan mencuri tanah PTPN-II dari siang hingga malam hari. (TIM)

Listrik Padam, Rumah Riswandi Musnah Terbakar SERBA JADI - Rumah Riswandi (25) warga Dusun I, Desa Pulau Tagor,

Kecamatan Serba Jadi, Kamis (4/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB

musnah, rata dengan tanah dilalap sijago merah. Tidak ada korban jiwa,

TERBAKAR - Rumah Riswandi rata dengan tanah dilalap sijago merah.(KPK POS/ARM)

namun akibat kebakaran tersebut kerugian material mencapai Rp20 juta.

Menurut Riswandi kejadian berawal dari saat listrik PLN di desanya padam. Selanjutnya Riswandi menyalakan lilin persis dekat dinding rumah yang terbuat dari tepas bambu. Tak lama kemudian Riswandi kaget melihat api tiba-tiba sudah membesar menjilat dinding rumah hingga ke atap yang terbuat dari rumbia. Meski sempat berteriak minta tolong, besarnya api yang melalap bagian rumah yang terbuat dari bahan-bahan mudah terbakar tidak dapat dipadamkan.

Akibatnya bagunan rumah musnah rata dengan tanah. Kapolsek Dolok Masihul AKP Zuhairi bersama anggota setelah mendapat laporan turun ke lokasi kebakaran guna melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Kepada KPK Pos Kapolsek mengatakan penyebab kebakaran bersumber dari lilin yang dipasang Riswandi.

Camat Serba Jadi Sri Hernawati SSos didampingi Kades Pulau Tagor Nasio Wibowo berkoordinasi dengan pihak Pemkab Serdang Bedagai dan sudah memberikan laporan tertulis.

Saat ini keluarga Riswandi menumpang di rumah mertuanya dan telah mendapat bantuan yang sifatnya sementara dari Pemerintah Kecamatan dan para Kepala Desa se Kecamatan Serba Jadi.

"Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan sedikit membantu merigankan beban warga," ujar Camat.(ARM)

Satpol PP Subulussalam Razia PNS SUBULUSSALAM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Subulussalam, melakukan razia para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mondar-mandir keluar kantor pada saat jam kerja. Razia yang dipusatkan di pertigaan arah kantor Wali Kota Subulussalam, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri tersebut berlangsung selama hampir dua jam. Para PNS yang ditemukan melanggar, terlebih dulu diberikan imbauan lisan, teguran dan pendataan di tempat.

Kepala Satpol PP Kota Subulussalam, Baginda Nasution mengatakan, razia tersebut merupakan tindak lanjut instruksi wali kota setempat tentang disiplin PNS di daerah itu sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) No 53/ 2010 tentang disiplin PNS. Menurut Baginda, sesuai surat Wali Kota Subulussalam Nomor 024/015.d/ 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang pemakaian kendaraan dinas dan surat nomor 863/875/75.010.3/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Disiplin Pakaian Dinas PNS. Dikatakan Baginda, tahap awal pihaknya hanya memberikan teguran seraya melakukan pendataan kepada sejumlah PNS yang kedapatan berkeliaran pada waktu jam kerja berlangsung. Namun jika dalam razia berikutnya PNS yang sama kembali terjaring, Baginda menyatakan tidak segan-segan mengambil tindakan tegas.

“Kami sebagai penegak peraturan daerah langsung menindaklanjuti, sesuai dengan intruksi kepala daerah. Kegiatan ini kami lakukan pendataan lebih dulu dan menegur mereka yang bolos, tapi ke depan akan berlanjut, bahkan kami akan berikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” kata Baginda.

Menurutnya, peningka-

tan disiplin PNS sangat mudah karena seluruhnya telah diatur dalam peraturan pemerintah maupun surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).

Baginda yang juga mantan Camat Sultan Daulat mencontohkan jika PNS yang keluyuran di luar kantor pada jam kerja adalah staf biasa, maka yang wajib memberikan penalti adalah kepala seksi. Sebaliknya, jika kepala seksi tidak masuk diberikan penalti oleh kepala bidang.

Begitu seterusnya, jika kepala bidang tidak masuk kerja maka kepala dinas yang harus mengambil tindakan.

“Jika kepala dinas yang tidak hadir, maka segera dilaporkan ke Sekretaris daerah kota (Sekdako) untuk diberikan sanksi,” tandasnya.

Selain di jalanan, pihak Satpol PP juga akan menurunkan personel untuk mengawasi sejumlah mini market, pasar, warung dan kedai kopi di Kota Sada Kata itu.

Dikatakan, jika ditemukan para PNS yang bolos pada jam kerja, maka pihaknya tidak segan-segan untuk mencatat nama PNS bersangkutan dan diserahkan ke atasan melalui Dinas, tempat mereka bekerja.

Pihaknya menjelaskan, bagi PNS yang tertangkap basah kelayapan pada jam kerja akan langsung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, para PNS tersebut akan didata dan diserahkan kepada pimpinannya masing-masing untuk memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yang dapat memberi efek jera.

Oleh karena itu, Baginda mengimbau kepada seluruh PNS jajaran Pemko Subulussalam agar tidak keluyuran pada jam kerja. (KAR)

Korban Laka Lantas Harus Ditangani Secara Cepat MEDAN - Wali Kota Medan Rahudman Harahap berharap agar penanganan terhadap para korban kecelakaan lalu lintas agar dilakukan dengan cepat guna memberikan pertolongan.

Sebaliknya bagi pihak rumah sakit, diminta lebih mengutamakan penyelamatan lebih dulu tanpa pandang bulu siapa korban kecelakaan lalu lintas tersebut.

Di samping itu perlu dibentuk call centre sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat segera menghubungi apabila kecelakaan terjadi.

Harapan ini disampaikan Wali Kota ketika menghadiri acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepolisian Resort Medan, PT Jasa Raharja (persero) Cabang Sumatera Utara, PMI Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, RSUP dr Pirngadi Medan, RSUP H Adam Malik dan RSU Sari Mutiara tentang Penanganan Korban dan Penyelesaian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas di Markas PMI Kota Medan Jalan Palang Merah, Selasa.

“Dengan adanya penan-

datanganan kesepakatan bersama ini, kita berharap para korban kecelakaan secepatnya ditangani. Kemudian secara terpadu masyarakat kita yang kurang mampu dapat diberikan asuransi kecelakaannya," ucap Rahudman.

Ditegaskan, jika korban kecelakaan membutuhkan bantuan darah, maka cepat mendapatkannya. Sedangkan bagi ketiga rumah sakit yang telah menjadi provider dalam kesepakatan bersama ini, harus cepat memberikan pertolongan pertama lebih dulu siapapun itu korbannya.

Artinya yang diutamakan adalah penyelamatannya dulu, baru kemudian pencatatan status korban.

Atas dasar itulah, lanjut Wali Kota, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama ini.

Malah menurut Wali Kota, pihak PT Jamsostek seharusnya dilibatkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama agar para pekerja yang mengalami kecelakaan ketika melaksanakan pekerjaan juga mendapatkan perlakuan yang sama. (VIN)

Tunggak Pajak, Papa Ron’s Pizza Disegel MEDAN - Tim Penegakan Perda Pemko Medan mulai menunjukkan ketegasan kepada para penunggak pajak yang membandel. Ketegasan ini diberikan kepada restoran Papa Ron’s Pizza yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Medan, Selasa.

Tim terpadu Penegakan Perda yang dipimpin Ka Satpol PP Muhammad Sofyan SSos beserta Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Muhammad Husni SE menyegel usaha ini untuk tidak melakukan

operasionalnya sampai pemilik usaha ini memenuhi kewajibannya membayar pajak yang tertunggak sebesar Rp87,2 juta lebih, Maret 2009 sampai Juni 2010.

Penyegelan dilakukan Tim Terpadu Penegakan Perda Pemko Medan karena dinilai pengusaha ini membandel dan tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yang tertunggak. Padahal Tim terpadu Pemko Medan sudah melakukan penertiban dan

melayangkan surat peringatan kepada pengusaha tersebut, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

“Kita sudah melakukan pendekatan dan memberikan surat peringatan kepada pengusaha agar segera melunasi pajak yang tertunggak, namun oleh pengusaha ini tidak ada iktikad baik untuk membayarnya, sehinga kita memberikan tindakan melakukan penyegelan terhadap restoran Papa Ron’s Pizza ini, “ ujar Husni.

Selain melakukan penetiban terhadap Papa Ron’s Pizza, Tim juga melakukan penertiban ke usaha Panti Pijat Permata Griya yang berlokasi di Jalan Amir Hamzah Medan. Usaha panti pijat ini menunggak pajak sebasar Rp31,9 juta.

Selain itu, usaha ini masa berlaku izinnya sudah habis, pengusaha panti pijat ini meminta waktu selama dua minggu untuk membayar tunggakan pajaknya dan sekaligus mengurus perpanjangan izinnya melalui surat

pernyataan.

Selanjutnya Tim terpadu penegakkan Perda ini mendatangi usaha rumah makan Warung Desa di jalan Gaperta Medan. Usaha ini menunggak pajak rutinnya sebasar Rp2,3 juta lebih selain itu tidak membayar pajaknya dari Januari 2011 sampai Februari 2013. Usaha rumah makan ini dikenakan pajak setiap bulannya sebesar Rp400.000. Selain itu usaha ini selama beroperasi tidak memiliki izin sama sekali Dari sidak lapangan terse-

but, pihak pengusaha rumah makan Warung Desa ini tidak menunjukkan iktikad baiknya.

Buktinya, Tim Terpadu menunggu sampai lama, namun pemilik usaha rumah makan ini tidak datang. Untuk itulah Ka Satpol PP memerintahkan stafnya untuk segera melayangkan surat agar segera mengurus izinnya. Bila sampai batas waktu yang ditentukan pihak pengusaha ini tidak mengurus izinkan, Satpol PP akan melakukan eksekusi pembongkaran. (VIN)

11

KPK POS E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

KRIMINAL

BNN Langsa Tes Urine Pegawai DPKA

PEMBALAKAN LIAR MASIH TERJADI

Bupati Kecewa Terhadap Kinerja Polhut

LANGSA - Badan Narkotika Nasional (BNN) Lansa melakukan tes urine terhadap 134 pegawai pada Dinas Keuangan Daerah.

Amatan awak media di lapangan terlihat ada sebagian oknum pegawai yang merasa ketakutan saat petugas dari BNN, meminta air seni untuk dites.

Bahkan diketahui satu orang oknum atas nama FZ menukar air seni dengan air minirel.

Beruntung petugas BBN jeli dalam membedakan air seni dengan air mineral.

ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballa Bin M. Thaib sangat kecewa terhadap kinerja Polisi Kehutanan (Polhut) Aceh Timur, karena masih maraknya pembalakan liar di kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oknum - oknum tidak bertangung jawab.

Hal ini terbukti dengan turunnya Bupati Aceh Timur didampingi Asisten I, Adlinsyah Ssos MAP, Asisten II Ichsan Ahyat SSTP MAP, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ir. Elfiandy SPi, Kabag Humas & Protokol Setdakab Aceh Timur, T. Amran SE beserta rombongan.

Bupati beserta rombongan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jalan di kisaran pedalaman Aceh Timur yakni jalan mulai dari Dusun Bidari Desa Rantau Panjang, Tampur Bor, Tampur Paloh Kecamatan Simpang Jernih sampai perbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun. Jalan ini rencananya akan dibangun melalui Dana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sepanjang kurang lebih 60 kilo meter.

Menurut rencana peningkatan jalan daerah terpencil ini akan segera dilaksanakan proses pekerjaannya guna mempercepat pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat pedalaman.

Dalam peninjauan lokasi peningkatan pembangunan jalan daerah pedalaman ini, Rabu, Bupati Aceh Timur sangat kecewa karena hampir

Menurut kepala seksi belanja pegawai pada dinas pengolaan keuangan dan aset (DPKA) pada awak media mengatakan, pegawai yang tercatat di DPKA saat ini 134 pegawai, dan 93 honorer.

"Kita dari DPKA menyambut fositif langkah yang diambil Badan Narkotika Nasional Langsa, untuk mencegah meluasnya pemakaian Narkoba khususnya di Kota langsa," kata Mhd Abubakar.

(BSO)

KAPOLRES: Anggota Polri Belum Tunjukkan Perubahan Perilaku

TINJAU - Bupati Aceh Timur meninjau ke lapangan hasil kinerja Polhut yang menyimpang. (KPK POS/BSO) di sepanjang yang dilalui rombongan, terutama setelah memasuki wilayah Kecamatan Simpang Jernih terlihat ratusan batang kayu gelondongan maupun balok berserakan di pinggir jalan. Bahkan terlihat satu mobil kombat yang digunakan untuk menarik kayu balok yang berada di lokasi pengumpulan kayu tersebut yang telah ditinggal lari oleh pemiliknya.

Menurut Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Jernih, Zainuddin, dalam hal pembalakan liar ini masyarakat bertindak hanya sebagai pekerja semata. "Sementara cukong pemilik kayu atau yang membiayai pembalakan liar tersebut berasal dari luar wilayah Simpang Jernih ini,” ujarnya.

Bupati Aceh Timur sangat menya-

yangkan kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh aksi pembalakan liar ini. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini dia berencana untuk memisahkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selama ini menjadi satu.

“Jadi dalam waktu dekat ini saya berencana akan memisahkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan di mana kedua dinas ini nantinya akan berdiri secara sendiri-sendiri dan ini kita lakukan untuk mempertegas mana tugas atau wewenang perkebunan dan mana tugas atau wewenang kehutanan. "Ini akan kita lakukan secepat mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku, jadi jangan hanya membuat laporan asal bapak senang saja,” tegasnya. (BSO)

Ijin dan Amdal PT Ensem Dipertanyakan

Puluhan Sak Raskin Jadi Ajang Bisnis

LANGSA - Ijin dan analisis dampak lingkungan (Amdal) PT.Ensem Sawita Perlu dipertanyakan.

Masyarakat Aceh Timur mendesak agar pemerintah pusat turun tangan memeriksa ijin dan Amdal perusahaan tersebut.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sawit yang beralamat di desa Aramiah Kecamatan Birem Bayeun tersebut, sering bermasalah dengan lingkungan, khususnya mengenai limbah cair dan asap.

Menurut warga Aceh Timur, masyarakat yang tinggal di kawasan perusahaan tersebut bukan menikmati keuntungan dengan adanya perusahaan itu. Namun menjadi korban akibat pencemaran lingkungan.

Masyarakat kabupaten Aceh Timur mempertanya-

LANGSA - Puluhan sak beras miskin (raskin) yang menjadi hak masyarakat miskin diduga disalah gunakan oknum perangkat desa Birem Puntoeng Kecamatan Langsa Barat.

Menurut warga yang tidak mau menyebutkan namanya pada awak media mengatakan, cukup banyak warga yang tidak mendapatkan jatah raskin.

"Kami sudah tanya ke Geuchik, beras jatah warga sudah habis, dibagi untuk ongkos kerja," kata warga. Dikabarkan, raskin yang dibagi itu sebanyak empat sak perorang. Berhubung yang kerja 8 orang maka jumlahnya 32 sak (15 kg x 32 sak = 480 kg).

Akibatnya, banyak warga tidak mendapatkan raskin.

Padahal di desa tersebut mayoritas penduduknya adalah nelayan. Sementara Geuchik Birem Puntong Ke-camatan Langsa Barat Rusli saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya membantah tundingan warga.

kan, ijin PT Ensem Sawita karena perusahaan tersebut tidak memiliki lahan perkebunan untuk persyaratan sebuah perusahaan pengolah buah sawit.

Sementara pihak perusahaan PT Ensem Sawita sangat susah ditemui, apalagi untuk kepentingan konfirmasi. Petugas Satpam tidak berani menyampaikan kalau ada wartawan yang ingin konfirmasi.

Menurut salah seorang staf yang namanya enggan disebut mengatakan, kalau wartawan mau konfirmasi dengan manajer perusahaan harus membuat surat permohonan terlebih dahulu."Ini sudah peraturan di perusahaan ini. Setelah permohonan di masukkan, kalau manajer mau ketemu itu baru bisa dijumpai," ungkap staf tersebut. (BSO)

Menurut Rusli itu fitnah karena banyak warga yang tidak senang padanya. "Kita ada pengurangan jatah beras miskin dari 400 KK yang mendapat raskin, pada tahun 2013 hanya 123 KK yang mendapat raskin, itu bukan data dari desa," katanya.

Pengurangan itu bukan dari desa tapi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Makanya kami ambil 4 bulan sekali jumlah 8 ton dengan harga tebus Rp13.200.000 untuk mencukupi. Itu pun tidak kita minta uang dulu dari warga," ujar Rusli.

Diakui, memang benar ada 18 KK yang belum dapat, tapi kita sudah anjurkan untuk ke depan harus datang lebih awal. "Kita sudah janji dengan mereka yang belum dapat kedepan akan kita bagi dua kali lipat," tambahnya.

Soal raskin yang dilihat warga ada di beca, menurut Geuchik Birem Puntong, bukan untuk jual.

"Itu milik masyarakat, kalau soal untuk upah kerja kita sudah kasih uang Rp25.000," ucapnya.(BSO)

Pencarian Korban Kapal Tenggelam Dihentikan SINGKIL - Upaya pencarian terhadap tiga orang penumpang kapal KM Doa Ibu yang tenggelam di perairan Aceh Singkil, akhirnya dihentikan sejak Selasa, pekan lalu.

Tiga korban yang belum ditemukan dalam peristiwa kecelakaan laut tersebut antara lain, Nadirman alias Dede (28) warga asal Desa Pulau Balai, Piansyah Redi (1,6) asal Desa Teluk Nibung, Kecamatan Pulau Banyak dan Anita Gulo alias Ina Ana (38) warga Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil, Sulaiman ST, keputusan menghentikan upaya pencarian setelah tim gabungan dari unsur Muspika setempat yang juga melibatkan Tim SAR dari Aceh Barat, Aceh Selatan, serta Tim Basarnas dari Provinsi Aceh, gagal menemukan lokasi kapal tenggelam, maupun jasad korban yang hilang.

Kesulitan lain, juga akibat cuaca yang tidak mendu-

SUMUT

kung di mana ketinggian ombak mencapai 3 hingga 4 meter di perairan Aceh Singkil, sejak Senin (1/4). "Segala upaya untuk melakukan pencarian terhadap korban, sudah kita lakukan secara

maksimal. Hanya saja cuaca saat ini tidak bersahabat, dan sangat berisiko bagi tim kalau dipaksakan," jelas Sulaiman, terkait dihentikannya pencarian korban.

Sementara itu, Marthin

(28), nahkoda kapal KM Doa Ibu, hingga saat ini masih ditahan pihak berwajib untuk diambil keterangannya terkait peristiwa kecelakaan laut tersebut.

PENCARIAN - Para penyelam saat melakukan pencarian korban KM Doa Ibu yang tenggelam. (KPK POS/AZT)

(AZT)

SERGAI - AKP Saksi Tarigan yang sebelumnya menjabat Bid Intelkam Poldasu, sesuai dengan surat telegram Kapoldasu Nomor ST:233/III/2013 tertanggal 21 Maret 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Poldasu, Kamis pekan lalu, di Mapolres Serdang Bedagai resmi menjadi Kasat Intelkam Polres Sergai menggantikan AKP Sugiono yang mendapat tugas sebagai Kanit III Subdit I Dit Intelkam Poldasu.

Acara serah terima yang langsung dipimpin Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH dihadiri para Kabag, Kasat, Kapolsek, personil polres dan pengurus Bhayangkara.

Dalam arahannya, Kapolres menyebutkan, bahwa serah terima jabatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa sebagai wujud memelihara dan meningkatkan dinamika kehidupan institusi polri sebagai sistem pembinaan karier. Jabatan dan kedudukan adalah amanah untuk

mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Jangan sekedar reorganisasi saja, namun harus ada perubahan dan peningkatan prestasi terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tegakkan hukum, beri perlindungan, ayomi, serta layani masyarakat," tegas AKBP Arif Budiman.

Sebagai insan Bahyangkara selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kita harus pahami secara sungguhsungguh bahwa saat ini dan kedepan tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks, baik internal maupun eksternal. Kemampuan leadership polri dituntut untuk menghadapi setiap perubahan maupun dalam melakukan perubahan.

Seacara umum anggota polri, ujar Kapolres, belum menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dalam bertugas terlebih dalam memberikan pelayanan.

Komplain masyarakat masih banyak.

Untukitu tetap bangun kemitraan. (ARM)

SERTIJAB - Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman SIK MH saat menyematkan tanda jabatan sertijab. (KPK POS/ARM)

Pemko Subulussalam Larang Plat Merah, Gunakan BBM Bersubsidi SUBULUSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam mengirim surat kepada semua SPBU yang ada di kota itu agar tidak melayani mobil dinas (palat merah) pemerintah, BUMD, BUMN dalam mengisi minyak bersubsidi terhitung 1 Februari 2013.

Hal ini dilakukan Pemko Subulussalam merujuk Surat Edaran (SE) Direktorat Jendral Minyak dan gas Bumi Nomor:1394 /16/2013 tanggal 8 Februari 2013, perihal pengendalian BBM bersubsidi dan seterusnya. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor:01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2013 juga tentang pengendalian BBM. Dalam pasal 5 Permen ESDM no 1 Tahun 2013, tentang pembatasan penggunan BBM subsidi sesuai dengan pasal 4, dikecualikan bagi kendaraan pemerintah seperti Ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

Sekdako Subulusssalam Damhuri SP MM menjelaskan, pengendalian BBM di

daerah ini telah sesuai dengan aturan pemerintah dan dimohon bagi pengguna mobil dinas agar mematuhi dan mengisi BBM non subsidi seperti Pertamax dan lainnya.

Fakta di lapangan, SPBU yang ada di Kota Subulussalam baru satu yang menyediakan Pertamax. Yang menjadi kendala nanti bila BBM non subsidi tersebut habis.

"Kemana nanti mobil dinas beli BBM ?," itu pertanyaan yang muncul. Dalam hal ini Pemko harus memerintahkan kepada pihak SPBU agar selalu menyediakan BBM non subsidi.

Menurut beberapa pengamat tentang pengendalian BBM ini yang perlu diperhatikan adalah, bagi mobil mewah dan juga truk para pengusaha.

Begitu juga alat - alat berat para pengusaha perlu ditertibkan. Bukan hanya mobil pemerintah. Alangkah janggalnya bila para pengusaha - pengusaha besar menggunakan BBM bersubsidi. (KAR)

DPRK Desak Pemko Berantas Togel, Miras dan Mesum SUBULUSSALAM - Dalam bahasa penegakan syari’at Islam secara kaffah bukan hanya sebatas bahasa intlek saja, akan tetapi perlu dibuktikan semua pihak, terutama penegak hukum, pemerintah daerah, apalagi instansi yang ada kaitannya dengan syari’at Islam, seperti WH, MPU, juga Dinas Syari’at Islam. Disamping itu, Muspida Plus harus membuat musyawarah terpadu, disamping perda/Qanun Aceh tegas - tegas mengatur didalamnya tentang penegakan syari’at Islam di bumi serambi mekah ini.

Akan tetapi yang terjadi di Kota Subulussalam, sejak Qanun Syari’at Islam ada, belum pernah ada persoalan mesum yang tertangani dengan sempurna. Dan antara instansi yang berwenang, terkesan seperti lepas tanggung jawab. Disatu sisi, peroalan ini hanya sepertinya tugas WH dan tampaknya WH selalu diumpan di depan, tanpa ada dukungan dari Dinas Syari’at Islam atau MPU. Kedua instansi ini seharusnya juga menegakan syari’at Islam walau dalam berbeda metode penegakannya. Peroalan penegakan syari’at Islam ini harus saling bahu membahu semua pihak, dalam arti antisipasi dan penegakan hukum juga penindakan tak jauh beda yang penting ada tujuan positif di dalam penegakan syari’at Islam.

Pada sidang paripurna DPRK Subulussalam tentang laporan pertanggungja-

waban Walikota beberapa waktu lalu, di Gedung DPRK Subulussalam, seorang anggota DPRK H. Ansari Idrus Sambo (Ketua Komisi D) menyampaikan langsung secara khusus tentang persoalan togel, miras, dan juga prostitusi terselubung yang diduga sering terjadi di daerah ini.

Ansari juga Ketua Partai berlambang Kab,ah itu sangat mengharapkan kepada Muspida plus Kota Subulussalam agar mengambil tindakan tegas dalam menyikapi persoalan ini. Ditambahkan Ansari, persoalan ini jangan dianggap remeh.

Terlebih kepada penegak hukum dan instansi yang berkaitan di dalamnya.

Persoalan penegakan syari’at Islam di Kota Subulussalam, sebelumnya WH juga sering berbuat dan sering memberi sosialisasi melalui razia - razia di lapangan walaupun tanpa didukung oleh Dinas Syari’at Islam.

Dalam menyahuti hal ini Walikota Subulussalam M Sakti SH juga sering menegaskan disetiap kesempatan, bahwa perlunya penegakan syari’at Islam secara kaffah di Kota Subulsusalam.

Para Wakil Rakyat mendesak Walikota Subulussalam harus tegas dan serius memerintahkan kepada seluruh elemen.

Bila perlu ke seluruh desa-desa. Dan Dinas Syari’at Islam dan MPU harus turun ke lapangan mengantisipasi bahaya pergaulan bebas di tengah-tengah masyarakat. (KAR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

KORBAN tabrak lari Anugerah Prayoga (15), warga Jalan Serbaguna Ujung, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, tewas dan mendapat ketidakadilan dari kepolisian Satuan Lalu Lintas Titi Papan Polres Pelabuhan Belawan.

Sebelum kejadian, Kamis (24/ 1), pukul 23.00 wib, Yoga demikian nama panggilan korban, pamitan kepada ibunya untuk menjemput kakaknya yang pulang kerja. Ibunya memberikan ijin dan mengatakan agar cepat pulang. Lalu Yoga mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio BK 3903 00 miliknya.

Sejak Yoga pergi, orangtuanya tidak mempunyai firasat apapun tentang anaknya Yoga. Namun selang beberapa jam setelah Yoga pamitan, kedua orangtuanya terkejut mendengar kabar bahwa anaknya yang masih duduk di bangku sekolah itu telah meninggal dunia, akibat korban tabrak lari.

Berdasarkan keterangan masyarakat, sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan sehingga mengakibatkan Anugerah Prayoga (15) meninggal dunia, sepeda motor Yamaha Mio BK 3903 OO yang dikemudikan korban datang dari arah Medan

menuju ke arah Marelan.

Karena salah jalan, Yoga siswa SMK Mandiri kelas I ini membelok dan mengubah arah perjalanannya. Akan tetapi sepeda motor yang dikemudikan Yoga bersenggolan ringan dengan sepeda motor lainnya, sehingga membuat Yoga terjatuh dari sepeda motornya.

Lalu Yoga bangkit dan mendirikan sepeda motornya. Namun tiba-tiba tanpa disadarinya, sebuah mobil Xenia BK 1846 HN yang melaju dengan kencang yang datang dari arah Medan menuju Marelan. Kecepatan mobil tersebut diperkirakan 60 Km per jam dan tanpa kendali langsung melindas badan korban yaitu Anugeah Prayoga.

Melihat kejadian itu, sipengendara mobil Xenia dan penumpang lainnya yang ada di dalam mobil langsung melarikan diri dan membiarkan tubuh Yoga terkapar di jalan tanpa ada upaya untuk menyelamatkan korban.

Walaupun jalan terbilang sepi, sontak warga yang ada di sekitar kejadian itu terkejut dan berusaha menolong Yoga dan membawanya ke rumah sakit Sinar Husni. Namun setibanya di rumah sakit nyawa Yoga tidak tertolong lagi. Pihak rumah

sakit mengatakan bahwa Yoga telah meninggal dunia.

Pada saat kejadian tabrak lari itu ternyata di antara warga yang menyaksikan kejadian itu mengikuti mobil yang menabrakYoga dan berhenti di sebuah rumah di Jalan Tanah Enam Ratus, Pasar XI, Kecamatan Medan Marelan, yang diduga rumah seorang anggota kepolisian. Jarak rumah sipenabrak dengan lokasi kejadian sekitar 4 Km. Beberapa orang warga yang mengikuti sipenabrak langsung berkata; "Hei...., tanggung jawab kau".

Sipenabrak yang akhirnya diketahui bernama Akhyar Lubis menjawab dengan lantang dan terkesan sombong; "Gak takut aku, kenapa rupanya? Aku Polisi," demikian kata sipengemudi, seperti ditirukan warga yang membuntuti pelaku tabrak lari tersebut.

Karena tidak ada itikad baik dari Akhyar, akhirnya warga yang mengejar Akhyar pulang dan melaporkan masalah itu kepada keluarga Yoga.

Dari informasi yang didapat, ternyata Akhyar Lubis si pengemudi Xenia bukanlah seorang polisi seperti yang dikatakannya itu.(FeR)

SatLantas Polres Pelabuhan Belawan Lecehkan Hukum KUASA Hukum Adnan Gayo dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Ahmad Fadhly Roza SH (foto) dan Hermansyah SH mengatakan, sikap tidak profesional aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas Titi Papan, Polres Pelabuhan Belawan, menunjukkan ada indikasi telah terjadi konspirasi antara penyidik dengan pengemudi yang melindas Anugerah Prayoga hingga tewas.

Menurut laporan dari warga pada kejadian si penegmudi selalu menyebut-nyebut ada keluarganya seorang anggota kepolisian dan mengganggap dirinya kebal hukum.

Lalu Fadly dan Hermansyah selaku kuasa hukum korban melayangkan surat dengan No.10/PBHADIN/II/2013 ke Polres Pelabuhan Belawan perihal keberatan atas belum ditetapkannya pengemudi yang melindas korban Anugerah Prayoga yang diduga bernama Akhyar Lubis sebagai tersangka.

Bahkan, kata Fadhly, sampai saat dilayangkannya surat keberatan itu pihak Kepolisisan Satuan Lalu Lintas Polres Belawan belum menetapkan pengemudi yang bernama Akhyar Lubis sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Padahal kepolisian satuan lalulintas Polres Pelabuhan Belawan tanggal 25 Januari 2013 dalam Berita Acara Penyitaan Nomor : SP-Sita/0010/I/ 2013 telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa mobil Daihatsu Xenia BK 1846 HN dari sipengemudi dan sebuah sepeda motor Mio BK 3903 00.

Sebagai kuasa hukum yang mengerti akan hukum, kantor Hukum Posbakumadin yang dimotori oleh Ahmad Fadhly Roza SH dan Hermansyah SH kasus tabrak lari diatur pada Pasal 235 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas yang isinya; "jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan Lalulintas sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 229 ayat(10 huruf c) pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".

"Namun kenyataannya, sampai saat ini belum ada biaya pengobatan maupun biaya rumah sakit yang diberikan si pengemudi tersebut kepada keluarga korban," kata Fadhly.

Bahkan, Fadhly dan Hermansyah sebagai kuasa hukum keluarga korban sangat terkejut dengan surat Nomor:B/104/II/ 2013/Pel.Blw yang dikeluarkan pihak kepolisian Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Dalam surat tersebut disebutkan pada Selasa (19/2) pihak kepolisian telah menggelar perkara dan menyatakan Anugerah Prayoga (korban) sebagai tersangka.

Mendapati serta membaca surat yang dilayangkan kepolisian Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan itu, akhirnya tim Posbakumadin melayangkan surat pengaduan atas kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum korban yang telah meninggal dunia dengan NO.10/ PBHADIN/II/2013.

Fadhly menduga pihak kepolisian Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan sengaja melindungi sipengemudi. Bahkan Fadhly mengganggap kepolisian Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu hukum dengan mengubah status korban menjadi tersangka.

Dengan alasan inilah, Fadhly melayangkan surat pengaduannya kepada Kapolri, Kompolnas, Irwaum Mabes Polri, Kapoldasu, Kejatisu, Kajari Belawan, Irwasda Poldasu, Kabid Propam Poldasu, Kapolres Pelabuhan Belawan, Kepala Satuan Lalulintas Polres Pelabuhan Belawan, Kepala Pos Polisi Satuan Lalulintas Titi Papan Polres Pellabuhan Belawan, Ketua Komnas Anak di Medan, Ketua KPAID Medan dan Ketua Ombudsmen RI Perwakilan Sumut.

Dalam perkara ini, menurut Fadhly, almarhum merupakan korban meninggal dunia. Bagaimana mungkin Kepolisian Pelabuhan Belawan menjadikan almarhum sebagai tersangka..?

Jikalau almarhum Anugerah Prayoga yang menjadi tersangka dalam perkara ini siapa korbannya..? Apakah sipengemudi Akhyar Lubis atau Polres Pelabuhan Belawan yang menjadi korbannya..? tanya Fadhly.

Tentu saja tindakan Polres Pelabuhan Belawan sangat gegabah dan terlalu berani menetapkan almarhum Anugerah Prayoga sebagai tersangka dalam perkara ini. "Tindakan kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sangat melecehkan hukum," tegas Fadhly.

Bahkan menurut Fadhly, penetapan tersangka terhadap almarhum merupakan upaya untuk menghentikan perkara karena dari awal proses hukum yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditunjukkan penyidik Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dalam perkara ini. Alasannya, Akhyar Lubis yang menabrak Anugerah Prayoga hingga meninggal dunia selalu menyebut-nyebut ada keluarganya yang juga anggota kepolisian.

"Sikap tidak profesional Polres Pelabuhan Belawan dalam menangani perkara ini tentu saja sangat merugikan dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat khususnya kliennya," sesalnya. (FeR)

IBU KORBAN

MENDAPAT kabar yang mengejutkan tentang anaknya, ayah korban yang bernama Adnan Gayo (47) langsung melaporkan kejadian itu ke Pos Lalulintas Titi Papan, Polres Pelabuhan Belawan.

Sesampainya di Pos Polisi itu, bukan sikap baik yang diterima Adnan Gayo. Bahkan laporannya tidak dilayani. Yang lebih membuat Adnan terkejut dengan sikap penyidik manakala si penyidik berkata; "Si pengemudi tidak sengaja, tidak salah dia bisa di SP3 ini. Sudah kalian pulang saja sudah diproses ini. Si pengemudi tidak kami tahan, karena sudah ada yang menjamin," begitu kata penyidik kepada Adnan Gayo.

Menerima jawaban yang menyakitkan dari penyidik Polres Titi Papan, akhirnya Adnan Gayo dan keluarga lain yang mendampinginya saat itu pulang dengan sedih.

Karena merasa tidak mendapat keadilan atas kejadian yang menimpa anaknya, akhirnya Adnan Gayo mengadukan masalahnya ini kepada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin).

Saat diwawancarai di kediamannya, Gayo yang hanya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta ini masih terlihat sedih karena kehilangan anaknya.

Gayo dan istrinya tidak menduga akan berpisah begitu cepat dengan anaknya yang pada 3 Maret 2013 genap berusia 16 tahun.

Saat kejadian itu, cerita ibu Yoga, seperti biasanya almarhum pamit pada ibunya untuk menjemput kakaknya yang pulang dari bekerja. "Saat itu saya tidak punya firasat apapun tentang anak saya. Dia anak baik dan pintar bergaul. Walaupun usianya masih muda, tapi Yoga sudah banyak membantu orang tuanya. Bahkan pada saat ayahnya keluar kota, Yoga putra kedua dari 4 bersaudara ini menggantikan tanggungjawab ayahnya untuk melindungi keluarga," ungkap ibunya sembari menangis mengingat Yoga yang telah pergi untuk selamanya.

"Kami tidak menyesali kepergian anak kami, tapi yang kami sesali adalah sikap dari keluarga Akhyar Lubis yang menabrak Yoga," kata Gayo.

Sikap yang mereka tunjukkan kepada kami justru sikap sombong. Padahal jikalau mereka (keluaga Akhyar-red) datang dan mengajak berdamai, kami tidak akan melanjutkan perkara ini karena toh Yoga sudah tiada," ucap bapak empat anak ini.

LIPSUS

ADNAN GAYO

Beberapa hari setelah almarhum Yoga dikebumikan, istri Akhyar pernah datang ke rumah Gayo. "Kami pikir kedatangannya karena ingin menyampaikan belasungkawa.

Tidak tahunya kedatangan istri Akhyar yang bernama Henny itu hanya ingin menyampaikan bahwa mereka hanya sanggup mengganti rugi sebesar Rp6 juta," kata Gayo saat menceritakan kedatangan istri Akhyar ke rumahnya.

"Jelas saja saya menolak niat Henny yang datang dengan menunjukkan sikap sombongnya dan bukan menunjukkan sikap bersalah karena secara tidak sengaja suaminya telah merenggut nyawa Yoga," kata Gayo. Karena tidak mendapatkan sambutan, Henny yang seorang guru dan mengajar di SDN Inpres Saroha, Jalan Kilang ini akhirnya pulang dengan membawa kembali uang Rp6 juta.

Tidak sampai di situ saja, karena tidak menemui kesepakatan dengan keluarga Gayo (ayah almarhum Yoga), Henny menghubungi kuasa hukum Yoga untuk berdamai dan akan memberikan uang perdamaian sebesar Rp6 juta. Tapi hal itu ditolak kuasa hukum Gayo karena sikap yang ditunjukkan Henny tetap sikap sombong dan tidak menghargai nyawa manusia.

"Baiklah, kalau kalian tidak mau berdamai dan menutup perkara ini tidak masalah, suami saya tidak salah," begitu kata Henny setelah tidak menemukan jalan untuk melakukan perdamaian dengan pihak keluarga almarhum Yoga.

"Dari semula sejak kami tahu anak kami meninggal kami sudah ikhlas dan merelakannya. Bahkan jika pada kejadian itu Akhyar Lubis beritikad baik mungkin kami akan memafkannya dan tidak akan melanjutkan perkara ini," kata Gayo lagi.

Tapi,tambahnya, karena sikap Akhyar dan keluarganya menunjukkan solah-olah mereka kebal hukum membuat pihak keluarga Yoga melanjutkan perkara ini. Ditambah lagi dengan sikap pihak kepolisian Lantas Polres Pelabuhan Belawan yang melindungi Akhyar dan mengatakan Akhyar Lubis tidak bersalah.

"Hal itulah yang mendorong kami mengambil langkah hukum karena kami ingin mendapatkan keadilan dan menuntut pertanggungjawaban atas meninggalnya anak kami almarhum Anugerah Prayoga," cetusnya.(FeR)

SatLantas Polres Pelabuhan Belawan Diduga Lindungi Kejahatan PRAKTISI Hukum Adimansar SH mengatakan, langkah dan tindakan yang diambil kuasa hukum almarhum Anugerah Prayoga sudah tepat. Selain itu pihak keluarga melalui kuasa hukumnya juga bisa melaporkan Polres Pelabuhan Belawan ke Dirlantas Poldasu, Dirreskrimmum Poldasu karena tidak mau menindak lanjutinya sesuai prosedur hukum.

"Sikap polisi yang tidak mau membantu menunjukkan bahwa polisi selalu melindungi kejahatan apalagi polisi atau keluarga polisi yang melakukan kejahatan," sebutnya.

Dengan tegas Adimansar mengatakan, polisi tidak bisa menjadi polisi bagi polisi, tapi polisi hanya bisa jadi polisi bagi masyarakat.

Dalam perkara Anugerah Prayoga yang menjadi korban ketidakadilan, sikap dan perbuatan pihak kepolisian Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan adalah perbuatan yang menghindar dari proses penegakkan hukum. Apalagi dengan menetapkan korban menjadi tersangka adalah hal yang salah.

Dalam hal ini, pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan harus berhati hati dalam mengambil tindakan hukum karena masyarakat sudah pintar. Setiap kesalahan yang dilakukan kepolisian pasti akan jadi bumerang baginya. "Untuk itu bertindaklah sebagai penegak hukum karena tidak pernah korban tabrak lari ditetapkan sebagai tersangka," tukasnya. (FeR)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

Medang Deras Juara Umum MTQ 6 BATUBARA - Kecamatan Medang Deras, Pagurawan keluar sebagai juara umum MTQ 6 Kab.Batubara yang dilaksanakan di Tanjung Tiram dan ditutup sekdakab T.Erwin SE, Senin. Juara ke II diraih Kecamatan Talawi dan Kecamatan Lima Puluh meraih III. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM melalui sekdakab T.Erwin SE mengatakan, pelaksanaan MTQ dan Festival nasyid ke 6 berjalan dengan baik. "Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan kepada peserta yang belum berhasil meraih predikat pemenang jangan berkecil hati. Jadikanlah kegagalan hari ini merupakan keberhasilan yang tertunda

dan dijadikan cambuk sebagai motivasi untuk dapat meraih kesuksesan dimasa yang akan datang," ucapnya.

Peserta MTQ dan festival nasyid pada hakekatnya dapat digolongkan pada kategori pemenang dihadapan Allah SWT. Karena kita yakini bahwa dengan membaca kitab suci AL Quran dengan baik dan benar disertai pemahaman dan pengamalannya akan dicucuri rahmat, pahala dan kemuliaan Allah SWT. Oleh karenanya, kami mengucapkan terimah kasih kepada seluruh peserta MTQ yang telah turut aktif dalam menyemarakkan kegiatan ini sekaligus demi syiarnya agama islam di Kabupaten Batubara. (SAHREL)

18 Kecamatan di Asahan Capai Target PBB P2 KISARAN - Sebanyak 18 Kecamatan di Kabupaten Asahan dapat merealisasikan target PPB-P2 tahun 2012.

Dengan tercapainya target tersebut, Pemkab Asahan secara khusus memberikan penghargaan tunggul PBB dan hadiah. Hal ini dilakukan sebagai apresiasi terhadap capaian 100 persen PBB-P2.

Kepala Dinas Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Asahan, Nazaruddin mengatakan, dari 25 Kecamatan di Asahan, hanya 18 Kecamatan yang target PBB P2 nya tercapai. Sehingga atas kerja para pihak Kecamatan, Bupati Asahan memberikan reward dan tunggul PBB. Dari 18 Kecamatan tersebut rata-rata PBB P2 nya melampaui batas yang direncanakan. Misalnya Kecamatan Bandar Pulau target PBB Rp101 juta lebih realisasi Rp105 juta lebih, Kecamatan Pulau Bandring dari Rp139 juta lebih realisasi Rp143 juta lebih atau 102,65 persen.

“Kita berharap kedepan para Camat memiliki strategi

dalam pengutipan pajak dan Camat juga diminta terus memberikan motivasi kepada petugas pengutipan pajak sehingga PBB P2 yang kini dikelola Pemkab Asahan dapat teresalisasi 100 persen dari 25 Kecamatan,“ kata Kepala Dinas, Jumat.

Kadis DPPKA yang didampingi Bidang Penagihan, Yusuf Sihotang menyebutkan, sebelumnya target dan realisasi penerimaan PBB P2 dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Di antaranya pada tahun 2008 taget PBB P2 sebesar Rp4,6 miliar lebih, terealisasi Rp3,4 miliar atau 74,92 persen. Pada tahun 2009 taget sebesar Rp5 miliar lebih, terealisasi Rp3,4 miliar atau 77,27 persen.

Tahun 2010 target sebesar Rp5,4 miliar lebih, terlealisasi Rp4,4 miliar lebih, atau 82, 48 persen dan pada tahun 2011 target Rp6,4 miliar lebih tereaisasi Rp5,7 miliar lebih atau 89,43 persen.

Untuk tahun 2012, terealisasi sebesar 95, 09 persen dari target Rp6,4 miliar lebih tercapai Rp6,1 miliar lebih.

(IN)

MTQ ke 44 Asahan Berakhir, Kualitas Menurun KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menutup Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Asahan ke 44, Jumat malam, di Kecamatan Aek Ledong.

Dalam sambutnya, Bupati Asahan menyebutkan, penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Aek Ledong sudah cukup bagus. Dan ucapan terimaksih serta penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan keagaman ini.

Dari kegiatan MTQ tersebut, Bupati Asahan sedikit menilai bahwa kualitas hasil MTQ ke 44 tingkat Kabupaten Asahan tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 lalu, sehingga diminta kepada semua pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan untuk menjadikan MTQ ke 44 ini sebagai pembelajaran atau intropeksi.

Meskipun dinilai kualitas masih belum diharapkan, empat peserta pemenang MTQ Kabupaten Asahan tetap diberikan hadiah tiket haji untuk menunaikan rukun Islam kelima. Keempat juara tersebut yakni juara MTQ golongan dewasa berasal dari kecamatan Sei Kepayang Barat atas nama Marwan

Pangaribuan, juara MTQ golongan dewasa putri, Ernita Samosir asal Kecamatan Sei Kepayang.

Kemudian, juara I musabaqah hifzil Quran(MHQ) 30 juz putra, Raman Batubara asal Kecamatan Kisaran Barat dan juara I MHQ golongan 30 juz putri, Fitriana asal Kecamatan Sei Kepayang.

“Karena hadiah ini sudah dianggarkan, maka hadiah tersebut sudah menjadi hak mereka, namun saya berharap kualitas bacaan ayat suci AlQuran harus lebih baik,“ kata Bupati Asahan, seraya mengatakan MTQ tahun depan akan dilaksanakan di Kecamatan Aek Songsongan.

Sementara itu, secara umum penyelenggaraan MTQ Kabupaten Asahan tersebut diumumkan oleh Dewan Hakim bahwa menetapkan kafilah Kecamatan Sei Kepayang dengan total nilai 74 keluar sebagai juara umum, kafilah Kecamatan Tanjung Balai meraih peringkat II dengan total nilai 24, kafilah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merai peringkat III dengan total nilai 15, Kafilah Kecamatan Sei Kepayang Timur meraih peringkat IV dengan total nilai 14 dan Kecamatan Sei Dadap meraih peringkat V dengan total nilai 12. (IN)

Selama 2012, 300 Korban Tewas di Medan MEDAN - Kasatlantas Polresta Medan Kompol Risya Mustario memaparkan, selama tahun 2012 terjadi lebih kurang 1.700 kasus kecelakaan yang terjadi di Kota Medan yang dilaporkan. Itu belum termasuk kecelakaan yang tidak dilaporkan. “Jika ditotal kecelakaan yang dilaporkan dan tidak dilaporkan digabung, maka jumlah kasus kecelakaan yang terjadi bisa tiga kali lipat,” ujar Risya, Selasa.

Dari 1.700 kasus kecelakaan itu, terangnya, sekitar 300 korbannya meninggal dunia.

Sedangkan kerugian mate-

rial yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut lebih dari Rp2 miliar. Kebanyakan korban yang meninggal dunia itu berusia produktif baik lakilaki maupun perempuan mulai usia 17 tahun sampai 40 tahun.

Melihat tingginya tingkat kecelakaan tersebut, Mustario mengatakan, Satlantas Polresta Medan mengajak mitra kerjanya seperti PT Jasa Raharja, PMI Kota Medan, Dinkes Medan, RSUP dr Pirngadi Medan, RSUP H Adam Malik dan RSU Sari Mutiara (VIN)

SUMUT / ACEH

Pemko Bangun Jalan Lingkar Luar Bagian Utara MEDAN - Pemko Medan berencana membangun jalan lingkar luar (outer ring road) bagian utara.

Pembangunan outer ring road ini akan dimulai dari Jalan Rawi I Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan sampai kawasan Danau Siombak.

Selain mendukung kelancaran arus lalu lintas, pembangunan jalan lingkar luar ini untuk mendukung kelancaran ekonomi mengingat lokasinya berdekatan dengan Kawasan Industri Medan (KIM) Mabar.

Rencana pembangunan outer ring road ini disampaikan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM ketika meninjau Jalan Rawi I, Selasa siang. “Ada

lahan yang sudah dibebaskan dan ada yang belum dibebaskan. Saya minta Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk mengekspose set plane-nya. Setelah itu dibentuk tim untuk melakukan pembebasan lahan supaya jalan ini menjadi jalan lingkar luar bagian utara,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, jalan lingkar luar yang akan dibangun mulai dari Jalan Rawi I tembus sampai kawasan Danau Siombak. Dengan demikian Kota Medan akan memiliki jalan lingkar luar yang mengelilinginya. Untuk Jalan Rawi I, pembangunannya akan dimulai tahun ini. Sebelum pembangunan dilakukan harus dilakukan pembebasan lahan milik warga sehingga Jalan Rawi I tembus sampai Martubung yang kini sudah 2 jalur. “Jika pembangunan selesai, maka Jala Rawi I akan jadi 2 jalur,” jelasnya.

Tujuan pembangunan jalan lingkar luar ini, urai Wali Kota, guna

mendukung kelancaran ekonomi karena lokasinya sangat berdekatan dengan KIM Mabar. Selain itu untuk mendukung kelancaran arus lintas, termasuk koridor Yos Sudarso menjadi lebih baik terkait dengan dioperasikannya bus massal.

Sementara itu Kadis TRTB Kota Medan Ir Sampurno Pohan yang ikut mendampingi Wali Kota ketika melakukan penijauan menjelaskan, lebar Jalan Rawi I yang akan dibangun nanti lebih kurang 26 meter, sedangkan panjang lahan milik warga yang akan dibebaskan lebih kurang 600 meter dengan menggunakan dana APBD. Sebagai langkah awal pembangunan, Sampurno mengaku pihaknya mulai bulan ini melakukan pendataan untuk melakukan inventarisasi di lapangan. “Setelah itu lanjutkan dengan pematokan. Dari as jalan, ke kiri 13 meter dan ke kanan 13 meter sehingga lebar keselurahan jalan yang akan dibangun 26 meter,” terang Sampurno. (VIN)

Pembetonan Jalan Sicanang Merupakan Tantangan MEDAN - Pemko Medan kembali melanjutkan pembetonan Jalan Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Pembetonan akan diikuti dengan pembentengan di ruas kiri dan kanan jalan guna menghindari terjadinya abrasi. Dengan demikian jalan yang telah dibeton tidak akan longsor maupun rusak kembali. Sebab, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM akan menjadikan kawasan Sicanang menjadi objek wisata mangrove.

Rencana pembetonan dan pembentengan ini disampaikan langsung Wali Kota ketika meninjau kawasan Jalan Sicanang, Senin.

“Ada dua program yang akan kita lakukan di kawasan ini. Pertama, melanjutkan kembali pembetonan.

Sedangkan yang kedua, melakukan pembentengan di kanan dan kiri jalan guna menghindari abrasi,” kata Wali Kota.

Menurut Wali Kota, pembetonan

dan pembentengan akan dilakukan secara bertahap. Untuk masjid, sekolah dan gereja yang ada di kawasan itu telah dimulai.

Pembentengan dan pembetonan jalan yang akan dilakukan tersebut direncanakan sampai ke Rumah Sakit Kusta Sicanang. Dengan demikian masyarakat sekitar akan merasa aman dan nyaman ketika melintasinya.

Terkait dengan pembetonan dan pembentengan jalan, Wali kota menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk tetap menjaga jalur hijau, termasuk hutan bakau yang terdapat di kiri dan kanan Jalan Sicanang. Termasuk, menjaga dan merawat jalan yang telah selesai dilakukan pembetonan dan pembentengan sehingga tidak longsor ataupun rusak kembali.

Menurut Wali Kota, pembetonan dan pembentengan yang akan dilakukan ini merupakan tantangan yang cukup berat. Namun

JALAN - Wali Kota Medan saat meninjau rencana pembetonan jalan ke Sicanang, Belawan. (KPK POS/VIN) dengan kerjasama dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat sekitar, maka pembetonan dan pembentengan jalan dapat terealisasi. “Harapan kita dengan pembe-

tonan dan pembentengan yang dilakukan, maka masyarakat yang bermukim di kawasan Sicanang akan merasa lebih aman dan tenang,” jelasnya. (VIN)

Wali Kota Ingin Perawat Lebih Profesional MEDAN - Perawat yang handal tentunya bukan hanya cekatan dalam memberikan asuhan keperawatan, pintar dalam menggunakan alat-alat medis tetapi juga harus memiliki etika dan empati dalam merawat pasien. Selain itu harus mampu memberikan keramahan kepada seluruh pasien maupun keluarganya sekaligus memberikan pelayanan secara professional.

Demikian Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam acara jamuan makan malam dengan peserta 2013 Medan International Nursing Confrence di Garuda Plaza Hotel Medan, Senin malam. Untuk itu Wali Kota berharap

agar konfrensi ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan guna meningkatkan skill dan SDM para perawat.

“Ada 3 hal yang mau saya sampaikan dalam konfrensi keperawatan ini, pertama bagaimana meningkatkan SDM para perawat.

Kedua, meroformasi moral para perawat. Selama ini perawat kurang memberikan pelayanan yang baik kepada pasien maupun keluarganya. Sedangkan yang ketiga, bagaimana menyediakan sarana dan prasarana yang media bagi para perawat,” kata Wali Kota.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Wali Kota menjelaskan Pemko Medan mela-

lui Dinas Kesehatan Kota Medan telah mengoperasikan sejumlah puskesmas selama 24 jam. Jadi kapan saja warga yang ingin membutuhkan perawatan kesehatan dapat dilayani dengan baik.

Selain itu setiap puskesmas dilengkapi dengan 5 orang dokter. Dari 5 dokter, 3 merupakan dokter umum dan 2 lagi dokter gigi. Ditambah lagi dengan kehadiran dokter spesialis yang datang secara rutin.

“Hal ini saya lakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan di bidang kesehatan dengan baik. Artinya, setiap warga yang datang berobat ke puskesmas harus dilayani dengan sebaik mungkin. Selain pelayanan,

warga juga dapat merasakan pelayanan medis langsung dari dokter,” ungkapnya.

Sementara itu Dekan Fakultas Keperawatan USU dr Dedi Ardinata MKes dalam laporannya menjelaskan, 2013 Medan International Nursing Confrence ini diikuti lebih kurang 330 peserta yang berasal dari sejumlah kota di Indonesia. Konfrensi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga perawat sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya. Untuk itu mereka mendatangkan sejumlah keynote speaker yang berasal dari Amerika serikat, Thailand, Phbilipina dan Malaysia. (VIN)

Bupati Kunjungi Pasien Operasi Katarak STABAT - Rumah Sakit Umum Insani Stabat berkerja sama dengan DPD AMPI Kab. Langkat melaksanakan operasi katarak secara gratis kepada masyarakat Langkat yang kurang mampu di RSU Insani Stabat, Selasa.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada RSU Insani yang melakukan upaya kesehatan masyarakat terutama masyarakat penderita katarak. Pihaknya mengatakan Pemkab siap kerja sama dengan pihak RSU Insani Stabat dalam upaya kesehata masyarakat.

“Semoga operasi berjalan dengan lancar dan yang dioperasi cepat sembuh,“ kata Ngogesa memberi semangat dan motivasi sembari memberikan bingkisan dan tali asih kepada keluarga pasien.

Dalam kesempatan Bupati Langkat yang didampingi Asisten Adm Ekbangsos Indra Salahuddin, Ketua MUI Buya H. Ahmad Mahfudz, Kabag Humas Rizal Gultom memperkenalkan dr. Umi Kalsum istri dr. Suwelen pemilik RSU Insani Stabat sebagai Anggota DPRD Langkat kepada keluarga pasien seraya meminta pihak legislatif dapat menampung aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.

Sebelumnya Kepala RSU Insani Stabat dr. Suwelen mengucapkan selamat datang kepada Ngogesa yang meluangkan waktu datang di RS nya. ”Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dan keluarga pasien,” kata Ketua

DPD AMPI Langkat itu.

Dilaporkan Suwelen, operasi katarak gratis ini merupakan perdana dilaksanakan, kemudian akan dilanjutkan setiap bulannya secara road show di wilayah Kecamatan. “Nantinya pasien ini tidak lagi memerlukan kacamata

karena sudah diberikan lensa tanam,” jelas Suwelen kepada Bupati. Pada hari tersebut tercatat 16 pasien yang menjalani operasi. Sebanyak 14 pasien berasal dari Kecamatan Sawit Seberang dan 2 pasien dari Kec. Stabat. (JUL)

BERI SEMANGAT - Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, memberi semangat pada pasien dari keluarga kurang mampu yang menjalani operasi katarak di RSU Insani Stabat, Selasa. (KPK POS/JUL)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

STIE Pembnas Nias Laksanakan Seminar

Bupati Asahan: Objek Pajak Harus Sukses KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP secara langsung meyerahkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2013 kepada Kelurahan dan Desa di Gedung Olah Raga Kisaran, Senin.

Bupati Asahan dalam arahannya mengatakan, pengelolaan dan kewenangan PBB P2 kini diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Oleh karena itu, objek pajak baru ini harus disukseskan dengan sebaikbaiknya. Mengingat pemungutan PBB merupakan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan amanat Undang-Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Untuk mencapai pengelolaan PBB P2 yang diserahkan kepada Pemkab Asahan sebesar Rp7,5 miliar, diperlukan kerja keras para kolektor, lurah, kepala Desa, Camat dan semua pihak yang terkait untuk mensukseskanya secara bersama-sama, sehingga potensi PBB P2 Asahan dapat tergali lebih banyak lagi. “Saya yakin masih banyak tanah dan bangunan yang masih tersembunyi di Kabupaten Asahan,“ kata Bupati Asahan.

Kemudian Bupati Asahan

SERAHKAN - Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang MAP saat meyerahkan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). (KPK POS/IMRAN) meminta kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Asahan menyediakan ruang khusus untuk pelayanan PBB P2. Hal ini dilakukan merupakan salah satu peningkatan objek pajak. Artinya DPPKA nantinya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para Camat, Lurah serta kolektor, ketika ada persoalan dalam SPPT.

Sementara itu, Kepala DPPKA Asahan, Nazaruddin menyebutkan bahwa PBB P2 tahun 2013 yang diserahakan kepada Pemkab Asahan sebesar Rp7,5 miliar lebih dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp6,4 miliar, maka mengalami kenaikan sebesar Rp1, 1 miliar atau sebesar 17,5 persen.

“Kita berharap SPPT tahun 2013 yang diserahkan sebanyak 188.746 lembar ini

dapat terealisasi dengan baik sehingga rencana perolehan dapat terpenuhi dengan baik,“ sebut Nazar, sembari mengatakan bahwa seluruh SPPT langsung diserahkan Bupati Asahan kepada masing-masing Kelurahan dan Desa.

Acara penyerahan dirangkai dengan penanda tanganan dokumen penetapan kinerja dan rencana kerja tahu nan 2013 oleh Bupati Asahan dengan SKPD dan Camat.(IN)

Bupati: MTQN dan Festival Nasyid Punya Arti Sangat Hakiki RANTAUPRAPAT - Diawali pembacaan ayat suci Al Qur'an oleh Drs H Fadlan Zainuddin, Juara MTQ Internasional di Iran, Musyabaqoh Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-40 dan Festival Nasyid ke-27 Tingkat Kabupaten Lauhanbatu tahun 2013 dibuka secara resmi Bupati dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD di Lapangan Bola Kaki PT Perkebunan Evans Group Indonesia, Kebun Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Selasa malam.

Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Bupati dan pemukulan bedug oleh Unsur Pimpinan Daerah serta para manajer di lingkungan PT Perkebunan Evans Group Indonesia.

Bupati Labuhanbatu mengatakan, MTQN dan Festival Nasyid sesungguhnya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti yang sangat hakiki dan mulia bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Disamping itu, juga merupakan suatu proses pembelajaran dan pembinaan terhadap nilai-nilai ritual keagamaan dan seni budaya yang Islami. Sudah barang

tentu pula dari proses pembelajaran dan pembinaan dimaksud diharapkan akan menghasilkan pemahaman dan pengamalan secara baik dan benar terhadap nilainilai yang terkandung dalam Alqur'an dan syair-syair lagu yang dilantunkan.

Ketua Panitia yang juga Camat Pangkatan Abdul

Syarif SH melaporkan, peserta MTQN dan Festival Nasyid berjumlah 396 orang yang terdiri dari 138 orang peserta MTQN dan 198 orang peserta Festival Nasyid.

Ketua harian, Kakan Kemenag Drs H Azaman Harahap mengatakan, MTQ merupakan upaya kita bersama untuk mengajak masyarakat

mempelajari, memahami dan mengamalkan Al Quran dalam kehidupan kita masingmasing.

Demikian juga dengan festival Nasyid merupakan upaya kita untuk membentengi generasi muda dari budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional bahkan norma agama. (HAH)

NIAS - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli menjadi salah seorang pembicara pada kegiatan Intra kampus STIE Pembnas Nias yang berlangsung di gedung STIE Pembnas Nias, Sabtu, dengan topik tentang peningkatan peran mahasiswa dalam organisasi kampus berbasis pendidikan berkarakter.

Menurut bupati, seorang mahasiswa bukanlah hal mudah, namun bisa dipermudah jika kita mau untuk menjalaninya dengan baik. Caranya, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa dengan tidak hanya sebatas mahasiswa biasa. "Kita harus mengikuti arus pergaulan kampus, tentunya pergaulan yang memberikan dampak positif bagi perkuliahan kita," katanya.

Di kampus kita harus membiasakan diri untuk menunjukkan rasa sosial yang tinggi. Hal ini bisa diwujudkan jika bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Di mana kita bisa menunjukkan kemampuan serta memberikan dampak yang baik di lingkungan kampus.

Selanjutnya, organisasi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan mahasiswa yang menimba ilmu di kampus.

Namun dewasa ini, kesadaran berorganisasi itu sangat minim karena sudah semakin berkurang minat untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Padahal dengan berorganisasi kita mampu menemukan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai kaum intelektual, tidak hanya sekedar duduk dan mendengarkan dosen memberi perkuliahan, tetapi kita juga bisa merasakan kepuasan menjadi seorang pemimpin pada

sebuah organisasi.

Dikatakan, seorang mahasiswa akan mengarungi perjalanan panjang untuk meraih mimpinya sebagai seorang sarjana yang kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal itu merupakan keinginan semua mahasiswa yang berjuang keras melewati perjalanan panjangnya selama duduk di bangku perguruan tinggi. Perjalanan panjang itu tidak boleh disia-siakan tetapi harus bisa memanfaatkan dalam segala hal yang baik untuk memberi hasil positif bagi diri kita sendiri.

Selanjutnya, mahasiswa sangat berperan dalam organisasi kampus apalagi pada saat ini mahasiswa merupakan harapan terbesar bagi masyarakat sebagai penyambung lidah rakyat dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat (agen social of cahange) sebagai salah satu potensi, mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang mau tidak mau pasti terlibat langsung dalam fenomena sosial, harus mampu mengimplementasikan kemampuan keilmuannya dalam akselerasi perubahan kepentingan masyarakat.

Keterlibatan mahasiswa dalam setiap perubahan tatanan kenegaraan selama ini sudah menjadi pilar utama terjaminnya sebuah tatanan kenegaraan yang demokratis yang mana romantisme politis antara mahasiswa dengan rakyat berfungsi sebagai sosial kontrol, dan mampu menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu potensi yang dapat diandalkan dalam upaya menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan,ujarnya. (YAGI)

SDN 021 Sei Rumah, Inhil Raih Prestasi INHIL - Desa Sei Rumah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL).

Letak desa ini jauh dari ibukota Kecamatan Tanah Merah dan termasuk dalam katagori daerah pedesaan.

Biasanya sering terjadi sekolah - sekolah yang berada di daerah pedesaan selalu tertinggal bila dibandingkan dengan sekolah di daerah perkotaan. Namun berbeda dengan sekolah Dasar Negeri 021 Desa Sei Rumah yang ternyata mampu bersaing dengan sekolah yang berada di daerah perkotaan, dengan menunjukkan prestasi - prestasinya dibidang olahraga.

Kepala Sekolah SDN 021 Nurdin SHum mengatakan, sekolah tersebut sudah berulang kali meraih prestasi, khususnya di Kecamatan Tanah Merah. Sesuai hasil seleksi tingkat Kecamatan Tanah Merah Februari lalu, SDN 021 mampu memperoleh prestasi di beberapa cabang

olahraga.

Diantaranya cabang catur, yang meraih juara I tingkat kecamatan dengan pecatur Andi Coleh. Cabang renang sekolah tersebut meraih juara I tingkat Kecamatan Tanah Merah, dengan perenang Fitri untuk wanita dan Ambo Arisman untuk pria. Cabang sepak takraw sekolah tersebut meraih juara I tingkat kecamatan Tanah Merah, pemain takrawnya adalah Marhadi dan Syafrizal.

Nurdin lebih lanjut menjelaskan, prestasi yang diraih pelajar tersebut berkat kerja keras pembina dan siswa yang berlatih selama dua bulan. Dalam bidang catur pembinanya adalah Holbin Sihotang SPd, pembina sepak takraw Kamaluddin dan pembina renang Saipul Anwar. "Sekolah Dasar 021 Sei Rumah tahun 2012 mengukir prestasi juara I di cabang renang untuk Kabupaten Indragiri Hilir," tambah Nurdin. (SHALEH)

26 Tim Ikuti Futsal Piala Bupati ACEH TIMUR - Sebanyak 26 tim dipastikan mengikuti Turnamen Futsal tingkat SLTA se-Kabupaten Aceh Timur guna memperebutkan Piala Bupati Aceh Timur yang baru pertama kali digelar. Turnamen futsal ini dibuka Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Adlinsyah SSos MAP mewakili Bupati Aceh Timur bertempat di lapangan JS Futsal Kota Idi, Senin pagi.

Bupati melalui Adlinsyah mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang untuk menunjukkan kemampuan dan skill dalam mengolah si kulit bundar. “Ajang seperti ini merupakan kegiatan positif yang dapat

TEKAN TOMBOL - Bupati Tigor Panusunan Siregar menekan tombol sirene tanda dimulainya MTQN dan Festival Nasyid di Pangkatan.

(KPK POS/HAH)

Pengusaha Asal China Lirik Potensi Aceh Timur ACEH TIMUR - Kadin Komite China dan Kadin Aceh bersama Zhe Shang Investment Group serta pengusaha sukses kelahiran Aceh Timur T. Anwar Johan dan Abdullah Puteh beserta rombongan lainya melirik potensi Aceh Timur.

Kedatangan rombongan investor tersebut disambut langsung Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib dan Ketua Kadin Aceh H.Firmandes, beserta sejumlah kepala SKPK di Pendopo Bupati Idi Rayeuk, Jumat

pagi.

Bupati dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada rombongan yang datang ke Aceh Timur. Ia mengatakan, potensi Aceh Timur sangat besar untuk peluang investasi, baik itu sektor pertanian, perikanan, ataupun pertambangan.

Bupati juga memberi apresasi kepada pengusaha kelahiran Aceh Timur seperti T. Anwar Johan yang telah membawa rombongan dari Tiongkok ke Aceh Timur. "Untuk

CINDERAMATA - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M.Thaib foto bersama dengan T.Anwar Djohan (kiri) dan pengusaha asal China, Wu Jin Bin (kanan) setelah memberikan cindera mata kepada kedua pengusaha tersebut. (KPK POS/BSO)

membangun Aceh Timur ini saya membutuhkan bantuan semua putraputra Aceh Timur yang sukses di luar daerah," ujar Bupati.

Sementara itu kedatangan rombongan Kadin Komite Tiongkok yang dikoordintaor Hasan Kosasih Wakil Sekjen Kadin Komite Tiongkok bersama Wu Jin Bing Wakil Ketua Pengusahaa Zhei Jiang Indonesia atau Zhe Shang Invetement Group dan rombongan meninjau beberapa lokasi potensi Aceh Timur seperti pelabuhan perikanan pantai Kuala Idi. Bahkan ikut meninjau rumah ibadah Tepeikong yang terletak di kota Idi. Menurut Wu Jin Bing dari Zhe Sang Investment Group, dirinya melihat Aceh Timur sepanjang jalan merupakan daerah yang subur dan di sini banyak peluang investasi. Pesisir jalan terlihat banyak tambak ikan, udang yang masih alami dan bagus dengan kekayaan alam yang subur.

"Alam yang alami ini dapat dimanfaatkan insvetor dengan teknologi canggih, baik teknologi pertanian, perikanan dan lainya," ucap Wu Jin Bing.

Kadin Komite Tiongkok akan melakukan fasilitasi dengan pengusaha Tiongkok, kata Hasan Kosasih.

"Kita akan menjembatani investor dari Tiongkok ke Aceh Timur. Kita harapkan masyarat Aceh Timur dapat membuka diri menyambut investasi. Ini merupkan modal utama," kata Hasan Kosasih Sekjen Kadin Komite Tiongkok.

(BSO)

mencegah para pelajar untuk tidak terjerumus dengan narkoba dan obat-obatan terlarang yang saat ini marak terjadi di seluruh pelosok negeri ini,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Panitia Turnamen ini, Luki Zulkarnaini ST mengatakan, maksud dari kegiatan ini adalah, memperkenalkan olahraga futsal, mencari bakat, sebagai salah satu mengembangkan sumber daya manusia.

Sementara tujuannya adalah sebagai wadah penyalur minat, membentuk karakter sportifitas, mengajak generasi muda untuk lebih berperan positif, realisasi pemerintah mendukung kreatifitas pemuda. (BSO)

BKAG dan Masyarakat Harus Biasakan Gotroy Massal TAPUT - Masyarakat diminta harus membiasakan gotong royong (gotroy) massal dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang bersifat kepentingan umum, sebuah kecerdasan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

Berkaitan perayaan Paskah, Bupati Taput dan Camat Pagaran Apdippuan Hutabarat mengajak para anggota BKAG (Badan Koordinasi Antar Gereja), dan masyarakat Pagaran merayakan Paskah bersama dan melakukan gotong royong massal.

"Keinginan tak selalu berbarengan dengan kenyataan, karenanya semangat kegotong-royongan harus terus digelorakan," kata Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing, Rabu, seraya menambahkan masyarakat Pagaran diminta untuk meningkatkan kerjasama di BKAG. Acara ini dihadiri 14 desa yang dilaksanakan di halaman SD Negeri I Sipultak, Kecamatan Pagaran.

Pada kesempatan itu, Ketua BKAG Pdt. Hutagalung menyatakan, menyadari masih jauhnya harapan semata-mata karena keterbatasan anggaran, maka diminta pihak eksekutif dan legislatif terus berupaya meningkatkannya pada tahun depan.

Tokoh masyarakat E. Nainggolan meminta pihak pimpinan di daerah itu jangan lelah melayani rakyat, sekalipun kritik mendera dan tidak boleh mencurigai orang yang berbuat kebaikan. "Tunjukkan pada masyarakat jati diri sebagai pemimpin yang mengayomi,” ujar Nainggolan.

Haposan Simamora Ketua Panitia Perayaan Paskah mengutarakan, warga Kecamatan Pagaran harus menjunjung tinggi pembangunan Kecamatan Pagaran.

Sementara Kepala Desa Dolok Saribu mewakili para Perangkat Desa yang hadir menyatakan siap mendukung, apabila diadakan lagi acara kegiatan seperti hari ini. (SLBT)

TERIMA ULOS - Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing menerima ulos cenderamata dari tokoh masyarakat Pagaran dalam rangka pesta Paskah dan gotong royong massal. (KPK POS/SAHAT)

E D I S I 246 8 - 14 APRIL 2013

KPKPOS

SBY: Hanya Ada Satu Bendera, Merah Putih!

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah elemen masyarakat dan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, guna membahas persoalan bendera lokal Aceh yang menimbulkan polemik lantaran mencantumkan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Namun, pertemuan tersebut belum mendapatkan titik terang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap permasalahan bendera lokal Aceh itu bisa selesai pada pekan ini. "Saya masih berharap dalam satu atau dua minggu itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apapun atas masalah-masalah itu," ujar SBY di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Menurut SBY, adanya perdamaian Aceh pada 2005 lalu merupakan titik awal Aceh untuk menatap masa depan yang lebih baik setelah puluhan tahun terjadinya konflik dan ketegangan di bumi serambi Makkah itu.

"Konflik itu telah berlang-

sung lama, sekitar 30 tahun dengan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Baik di pihak mereka yang dulu ada di dalam Gerakan Aceh Merdeka, maupun di pihak TNI, Polri dan juga masyarakat setempat," tuturnya.

Selain itu, kata SBY, Aceh juga mendapat musibah dengan adanya tsunami pada Desember 2004 yang merenggut korban jiwa dengan jumlah yang tak sedikit. Hal itu men-

jadi salah satu faktor motivasi untuk betul-betul mengakhiri konflik di Aceh. "Kemudian Aceh membangun masa depannya dengan baik dalam kesatuan NKRI. Itu sejarah," tegas SBY. Dengan demikian, SBY mengajak masyarakat agar tidak berpikir ke belakang melainkan menatap masa depan Aceh ke depan. "Saya berharap bisa selesai dengan baik dan jangan ada masalah-masalah baru

yang kembali ke masa konflik dulu. Sejak tahun 2005 sebenarnya kita melihat ke depan, bukan ke belakang," katanya.

"Yang jelas merah putih harus berkibar di seluruh tanah air, itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang tetapi sesuai ketentuan yang berlaku, ketentuan Undangundang, semangat serta jiwa bahwa hanya ada satu bendera kedaulatan kita, yaitu sang merah putih," tutupnya. (OZ/BBS)

WARGA DESAK DISDIKBUD - BKD ROHIL

Copot Kasek SDN 027 SINTONG - Diperkirakan 85 orang warga Dusun Labui, Laman Kujang RT-02-03-05 Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir (Rohil) mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rohil dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil mencopot H. Nazwir dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah (Kasek) SDN 027 Sintong.

Warga muak dengan prilaku yang tidak terpuji dilakukan H Nazwir tidak bisa dijadikan panutan, bagi warga setempat.

Surat tersebut ditanda tangani warga yang bertempat tinggal di sekitar SDN 027 ditujukan kepada BKD, Disdikbud dan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Rohil dengan tembusan kepada Bupati Rohil, Inspektorat Rohil untuk diambil tindakan tegas terhadap H.Nazwir.

H.Nazwir selama bertugas sebagai Kasek 027, terindikasi meresahkan masyarakat yang tinggal di sekitar Sekolah SDN 027. H.Nazwir membuka MDA dan TPQ lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya untuk memperkaya diri, seperti pada saat perekrutan guru honorer MDA Silahturahmi dan TPQ Musholla Al Mutmainnah bertindak sebagai calo dengan melakukan penyunatan honor dengan alasan sebagai uang jasa.

H.Nazwir juga dituding melakukan manipulasi honorer fiktif diduga memasukkan anaknya dan putrinya bernama Firdaus dan Miftah seba-

gai tenaga guru honor di TPQ Musholla Al Mutmainnah. Sementara Firdaus dan Miftah tidak pernah mengajar di TPQ tersebut. Diinformasikan, Firdaus dan Miftah masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru.

H.Nazwir juga diduga melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS SDN 027 dan bantuan dinas Perikanan Rohil sebesar Rp20.000.000, dan melakukan pembohongan. H. Nazwir diduga menerima gaji guru honor yang sudah berhenti sebagai tenaga pengajar MDA Silahturahmi. Dalam surat yang disampaikan warga Sintong termasuk kekayaan H.Nazwir.

Minarni warga Sintong mantan guru honor MDA Sintong ketika ditemui KPK Pos di rumahnya persis depan SDN 027, Senin pekan lalu, membenarkan adanya penyunatan honor yang dilakukan M.Nazwir terhadap Minarni. Pembayaran honor yang semestinya diterima Rp2.500.000 per 6 bulan, namun yang dibayarkan H.Nazwir kepada Minarni hanya Rp1.500.000. Berarti disunat Rp1.000.000.

Menurut dia, murid SDN 027 setiap tahun ajaran, yang mendaftar ke SDN 027 mengalami penurunan. Warga yang tinggal di sekitar SD 027 enggan menyekolahkan anaknya di SD 027. Warga lebih memilih SD yang lain seperti SD 033 yang jaraknya sekitar 3 KM dari tempat tinggal warga.

"Anak saya sekolah di SD 033, padahal dari rumah saya (Minarni - red) ini, paling 2

menit, hanya menyeberang jalan sudah sampai ke SDN 027. Tapi saya lebih memilih SD yang lain," katanya.

Tidak hanya Minarni, masih banyak anak warga yang lain yang tinggal di sekitar SD 027 menyekolahkan anaknya ke SD 033. Secara terpisah Amir warga Sintong yang ditemui KPK Pos di rumahnya belum lama ini, juga mengatakan hal yang sama. Anak-anaknya sekolah di SD 033 duduk di bangku Kls II dan VI. Dia lebih memilih anak-anaknya sekolah di SD 033.

"Terkecuali H.Nazwir pindah dari SD 027 barulah saya pindahkan anak saya (Amirred) ke SD 027," lanjut Amir.

Pada saat H.Nazwir mau pindah dan akan menjabat Kasek SD 027, meminta persetujuan dan tanda tangan warga Sintong di sekitar SD 027 agar dia diterima sebagai Kepala SD 027. "Termasuk saya ikut membubuhi tanda tangan mendukung H.Nazwir ketika anak saya mau masuk ke SDN 027 ditolak, dengan alasan anak saya nakal," katanya.

Kadis Pendidikan Kebudayaan Rohil Drs. Surya Arfan ketika dikonformasi melalui pesan singkat, Senin pekan lalu, mengatakan pemberhentian Kasek SD bukan atas usulan masyarakat. "Jika ditemukan Kepala sekolah melakukan pelanggaran, laporkan melalui Komite Sekolah ditujukan ke UPTD Kecamatan Tanah Putiih dan dilanjutkan ke Disdikbud Rohil," begitu kata Kadis.

Ditambahkan, jika benar ada pelanggaran yang dilakukan Kasek, maka Disdikbud akan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Demikian Kadisdikbud Surya Arfan dalam pesan singkatnya tersebut.

Sementara itu Kasek SDN 027 H.Nazwir ketika dikonfirmasi KPK Pos, Senin pekan lalu, melalui hubungan selulser, terkait dugaan penyunatan honor guru MDA Silahturahmi, membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya.

H.Nazwir minta dibuktikan tentang penyunatan homor para guru Honor MDA Silahturahmi. Buktikan nanti di Kakandepag, mereka kan sudah melapor. Ditanya terkait laporan masyarakat Sintong tentang tuntutan masyarakat agar hengkang dari Tanah Putih dan mendesak Kadisdikbud dan BKD mencopot dari jabatannya sebagai Kasek SDN 027, H.Nazwir lebih memilih tidak berkomentar. Dia hanya mengatakan tidak ada menerima laporan warga tersebut.

Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos di Sintong menyebutkan H.Nazwir “kebakaran jenggot” atas laporan warga Sintong tersebut. H. Nazwir mendatangi rumah warga yang menanda tangani laporan tersebut, dan menanyakannya kepada warga namun warga konsisten. Jangankan satu tanda tangan bila perlu lebih, warga berharap dengan adanya laporan itu H.Nazwir hengkang dari Sintong. (PUR)

HALAMAN 16

KPU Izinkan Calon Kepala Daerah Daftar Caleg JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilu 2014 mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah KPU membatalkan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013.

"Kami tidak mau menghambat hak politik warga negara, dan pasal tersebut kami cabut dengan berbagai pertimbangan," kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Jumat.

Hadar mengatakan pasal 47 tersebut sebelumnya melarang calon pasangan kepala daerah menjadi bacaleg DPR, DPRD. Dia menegaskan perubahan itu bukan karena intervensi politik.

"Kami punya pikiran dan tentu mencermati setiap masukan.

Akhirnya kami memutuskan untuk menghapus pasal tersebut," ujarnya.

Hadar menjelaskan seseorang yang maju sebagai pasangan calon kepala daerah, dengan terbitnya peraturan tersebut, berhak maju sebagai caleg DPR, DPRD yang didaftarkan parpol peserta pemilu legislatif 2014 secara bersamaan.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa aturan itu memiliki risiko yang cukup berat. "Bila calon

pasangan kepala daerah terpilih, dia harus memilih apakah menjadi kepala daerah atau menjadi caleg.

Kalau memilih kepala daerah, maka DCS yang bersangkutan hilang dan tidak bisa diganti nama lain," tuturnya.

Untuk diketahui, PKPU No 7 Tahun 2013 Pasal 47 ayat 1 mengatur bahwa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh Partai politik sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian, ayat kedua pasal yang sama menjelaskan bahwa bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat.

PKPU Nomor 7 tahun 2013 ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, 11 Maret 2013 dan diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2013 yang ditetapkan 3 April 2013.

Namun sampai saat ini, aturan baru tersebut belum disahkan oleh Menkum HAM secara resmi.

(IT/BBS)

Abraham Samad, Ketua KPK yang 'Nyentrik' JAKARTA - Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad adalah sosok yang nyentrik dalam memimpin lembaga antikorupsi tersebut. "Dia punya gaya yang berbeda dalam mengambil keputusan," kata Trimedya, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Trimedya menyusul putusan Tim Etik yang menyatakan Abraham Samad bersalah dan mendapat sanksi sedang dalam kasus bocornya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum.

Trimedya kemudian membandingkan gaya kepemimpinan Abraham Samad dengan Busyro Muqoddas misalnya. Menurut dia, Busyro yang berasal dari kalangan akademisi relatif lebih tenang dalam menghadapi 'cobaan' di KPK. "Sementara dia sudah lama aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat,"

ujar Trimedya.

Ihwal putusan Tim Etik, Trimedya menambahkan, tim tersebut mencerminkan eksistensi lembaga antirasuah. "Satu hal yang membuat kami tenang adalah tidak adanya unsur uang dan politik dalam kasus sprindik," ujarnya. "Ini berarti KPK tidak terintervensi."

Kasus sprindik, lanjut dia, justru lebih memperlihatkan harus ada peningkatan kekompakan dan komunikasi yang baik antara pimpinan KPK. Trimedya berharap, para pimpinan dapat saling bersinergi terutama untuk mengungkap kasus korupsi besar.

Trimedya melanjutkan, sejauh ini dia mengenal Abraham Samad sebagai orang yang berani.

"Abraham ini nyalinya luar biasa," ujarnya. Dia bahkan mencari tahu beberapa tudingan tentang Abraham yang sering disebut orang aliran kanan. "Tapi ternyata tidak terbukti," kata Trimedya. (TI/BBS)

Pemuda Nias Terima Mesin Pembuat Batu Aji NIAS – Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu menyerahkan mesin pembuat Batu Aji hasil kegiatan dan lomba ketrampilan kerajinan tangan bagi pemuda se Kabupaten Nias tahun 2013. Bantuan itu diserahkan Wabup Nias bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga, kebudayaan dan Pariwisata, di ruang Aula Rapat Kantor Camat Kecamatan Botomuzoi, Jumat.

Beberapa jenis barang yang diserahkan antara lain: mesin ultrasonic 1 unit, mesin tekan/ potong 1 unit, mesin gurinda 1 unit dan mesin patri 1 unit.

Wabup Nias mengatakan agar barang yang diserahkan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda. Sekaligus untuk diproduksi sebagai aksesoris dari batu yang kreatif dan berkualitas. Juga diharapkan pihak kedua dapat menyampaikan laporan kepada pihak pertama dan bertanggungjawab apabila rusak dan atau hilang selama dalam pemanfaatan kelompok.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nias Drs. Baziduhu Zebua beserta staf, Plt.Kasubbag pemberitaan dan dokumentasi setda Kab. Nias,A sori Buulolo AMd, Camat Botomuzoi, Sekcam dan staf, Kepala UPT Kecamatan botomuzoi, para Kepala Desa dan aparat diwilayah kecamatan Botomuzoi, tokoh agama, adat, pemuda dan undangan lainnya. (YAGI)

Pengusaha Lecehkan Dinas TRTB MEDAN - Petugas penertiban Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan kini menunjukkan kinerja serius dengan “beringas” membongkar bangunan bermasalah di Jalan Pelita I Gang Baru Kelurahan Sidorejo Barat II Kecamatan Medan Perjuangan. Selain meruntuhkan dinding bangunan menyalah, petugas juga membongkar dan memotong tiang besi pakai mesin potong hingga nyaris runtuh, Selasa.

Sikap tegas petugas TRTB untuk membongkar bangunan milik J ini pantas diapresiasi, sebab selama ini, bangunan 6 unit rumah toko (ruko) tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) disebut - sebut dibeckup oknum anggota DPRD Medan dari komisi D serta oknum F dari LSM. Namun, Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan, Drs Ali Tohar yang memimpin petugas penertiban tidak urung melanjutkan pembongkaran. Menurut Ali Tohar, pengusaha telah melecehkan Dinas TRTB karena tidak mengindahkan perintah stop dan bongkar sendiri.

Dikatakan Ali Tohar, pelanggaran bangunan cukup fatal seperti SIMB yang diberikan Dinas TRTB hanya 2 unit untuk Rumah Tempat Tinggal (RTT), namun dibangun 8 unit untuk Rumah Toko (ruko). SIMB yang diberikan 2 unit dengan N0 SIMB 648/2448.K, tgl 17-12-2012. (VIN)