Epaper kpkpos 247 edisi 28 oktober 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

GILIRAN WASEKJENPARTAI

K R I M I N A L

DEMOKRAT DIPERIKSA KPK

EDISI 274/ THN VI 28 Okt – 3 Nov 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

Kasus Dugaan Korupsi Rehab SDN Hilinakhe Mengendap GUNUNG SITOLI - Bantuan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2012 yang terdapat di 24 unit lokasi diprotes masyarakat karena terindikasi menyalahi bestek.

Salah satunya sekolah yang menerima dana tersebut yakni SD Negeri 070988 Hilinakhe Kecamatan Gunungsitoli Ba-

rat Kota Gunungsitoli senilai Rp388.865.000. Proyek ini dilaksankan secara swakelola oleh Kepala Sekolah, Nehesi Zebua dan bendahara Yuniwati Zebua (istri kepala sekolahred).

Indikasi adanya penyimpangan pelaksanaan rehab SDN Hilinakhe telah dilaporkan oleh LSM Information Corruption Watch (ICW) Kota • LANJUT KE HAL. 2

Mega dan Puan Tak Layak Jadi Capres 2014 JAKARTA–Politisi PDI Perjuangan Guruh Soekarnoputra menilai di internal partainya tidak ada tokoh yang layak menjadi calon presiden pada pemilihan presiden 2014.

Bahkan, menurut Guruh, Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri pun tidak layak jadi capres 2014.

"Tidak ada (yang layak).

Puan pun menurut saya belum cocok untuk jadi capres. Masih banyak yang harus dia pelajari," kata adik kandung Megawati

itu, di Gedung DPR, Jumat.

Guruh menilai, saat ini sudah bukan zamannya lagi Megawati maju menjadi capres. Presiden ke-5 itu, kata Guruh, sudah harus memikirkan bagaimana membentuk kader-kader internal partai untuk menjadi pemimpin masa depan. "Saya ini kan yang paling mengerti Ibu Mega," kata dia.

"Kalau dari PDIP saat ini

BUPATI PALAS TERJERAT KORUPSI DIDUGA SELEWENGKAN DANA APBD RP29 M

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Pembisik SBY Gentayangan JAKARTA–Mantan Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika, tidak terima disebut sebagai penyebar fitnah atas penculikan pendiri Partai Demokrat, Subur Budhisantoso oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Pasek menduga ada pihak-pihak tertentu yang memberikan informasi salah kepada SBY sehingga mengirimkan pesan yang berisi tudingan kepadanya.

"Para pembisik ini semakin gentayangan dan bernafsu untuk menghabisi semua orang yang dianggap menghambat keinginannya untuk berkuasa," kata Pasek saat ditemui di kediaman Anas Urbaningrum, Duren Sawit, Jakarta, Jumat, (25/10).

Pasek mengaku tidak tahu siapa yang pembisik itu. Na• LANJUT KE HAL. 2

Menanti Janji •Sutarman LANJUT KE HAL. 2 KOMISARIS Jenderal Polisi Sutarman, resmi menggantikan Jenderal Timur Pradopo sebagai Kapolri setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantiknya di Istana Negara, Jumat (25/10) Sebagai Kapolri baru, tugas-tugas berat menanti Sutarman. Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya itu menghadapi banyak “PR” yang harus diselesaikan dengan baik. Selain menghadapi Pemilu 2014, banyak tugas lain yang tidak kalah penting harus diselesaikan dalam tubuh Polri.

Reformasi di tubuh Polri menjadi tugas utama Sutarman. Reformasi di tubuh Polri • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA – Kabupaten Padang Lawas terus diterpa kasus dugaan korupsi. Setelah bupati yang lama Basyrah Lubis dan beberapa pejabat lainnya masuk sel, karena terlibat korupsi, kini menyusul bupati yang baru Ali Sutan Harahap juga tersandung kasus dugaan korupsi.

Dugaan penyelewengan yang dilakukan Ali Sutan Harahap

sudah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. KPK merespon positif laporan yang masuk. KPK berjanji akan melakukan langkah-langkah sesuai mekanisme yang ada.

Laporan ke KPK tersebut disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis.

Disebutkan, kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas, Sumut, senilai Rp28 miliar. Laporan tersebut disertai bukti kuat adanya penyelewengan yang diduga dilakukan oleh Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harapan beserta jajaranya.

"Diantaranya laporan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tanggal 28 Juni 2013 lalu soal kejanggalan di beberapa dinas pemerintahan Kabupaten Palas," ujar Ketua LSM Perintis,

Nudirman Sakti usai menyerahkan laporan di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Nudirman menegaskan, modus yang diduga dilakukan Bupati Ali Sutan Harahap adalah dengan menyelewengkan dana anggaran di beberapa dinas-dinas yang dekat dengannya. Di antaranya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana yang mengalami devisit • LANJUT KE HAL. 2

MK Tetapkan Ali Sutan Jadi Bupati

Korupsi Pengadaan Mobil di Palas

MAHKAMAH Konstitusi menolak gugatan pemohon terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara.

Putusan akhir MK ini meneguhkan keputusan KPU Padang Lawas yang telah menetapkan pasangan Ali Sutan Harahap-Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas terpilih untuk masa jabatan 5 tahun ke depan (2013 - 2018) Menurut anggota KPU Padang Lawas Rahmat Efendi

HABIS gelap, timbullah terang.

Biasanya, itu yang acap terjadi.

Namun kali, sebaliknya. Habis gelap semakin gelap. Itulah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

Karena apa?. Terindikasi, kasus dugaan korupsi tak pernah berhenti di kabupaten ini.

Pada tahun lalu (2012) kabupaten ini diterjang badai dahsyat. Bupati (Basyrah Lubis) dan beberapa pejabat ditangkap, karena terlibat korupsi.

Siregar, penolakan gugatan itu ditetapkan dalam sidang MK, Rabu sore (9/10) lalu.

Sidang dipimpin Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MK menyatakan seluruh dalil yang diajukan pemohon tidak terbukti.

"Dengan demikian, keputusan

KPU Padang Lawas dianggap sah".

Dalam pemungutan suara pada 11 September, pasangan Ali Sutan Harahap-Ahmad Zarnawi Pasaribu yang didukung oleh Partai Golkar, Partai Patriot, dan Partai • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

ORANGTUA KHAWATIR DENDAM DARI OKNUM GURU

Nasib Akil Diputuskan Minggu Ini JAKARTA–Ketua Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) Harjono mengatakan, nasib mantan ketua Mahkamah Konstitusi akan ditentukan pada satu minggu ke depan (minggu ini-red).

"Hari Minggu saya masih ke Semarang, kita harap setelah itu bisa bersidang seluruhnya, dalam waktu yang tidak begitu lama paling tiga atau empat pertemuan majelis

kehormatan kita akan putus, minggu depan lah," kata Harjono di Jakarta, Jumat.

Harjono menambahkan, setiap anggota MKH sudah mempunyai kesimpulan masing-masing dalam menentukan nasib Akil. "Pertemuan untuk merumuskan, masingmasing sudah mempunyai catatan-catatan kecil," ujarnya.

• LANJUT KE HAL. 2

DUMAI–Pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih menjadi pembicaraan hangat di Kota Dumai.

Dituding yang melakukan pemotongan (sunat) bagi siswa miskin itu tak lain adalah oknum guru di masing-masing sekolah.

Dana BSM SDN Disunat

M

EMBACA berita tentang terjadi penyutan dana BSM, Kepala Dinas Pendidikan Dumai (Kadisdik) Saari, langsung angkat bicara. Dia 'menantang' orang tua murid melaporkan siapa guru yang melakukan pemotongan.

"Laporkan siapa guru yang berani melakukan pemotongan.

Tapi harus didukung dengan data akurat. Jika tidak ada bukti, laporan tidak akan dilayani," begitu ujar Saari, beberapa waktu lalu, kepada sejumlah

awak media.

Kenyataan, ada laporan pengaduan yang masuk dari orang tua murid. Namun tidak digubris sang Kadisdik. Berangkali, karena tidak didukung dengan fakta dan data yang akurat.

Beberapa kalangan menilai, dana BSM yang dibagikan kepada murid dijadikan lahan empuk untuk mencari keuntungan.

Meski dugaan penyunatan dana

Suasana penerimaan dana BSM di Bank Riau Dumai.

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

SAMBUNGAN

SBY: Saya Hadapi Anas Serius Setelah Pemilu JAKARTA–Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih diam menghadapi serangan Anas Urbaningrum.

Namun, pasca pemilu 2014, SBY akan menghadapi Anas secara serius.

Sikap SBY ini karena merasa kalau melawan serangan politik Anas sekarang, maka SBY dan Demokrat yang dirugikan.

Begitu kutipan dari isi sms yang diduga dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY tersebut.

"Selama ini saya tidak menanggapi serangan-serangan Anas thdp saya. Mengapa? Saya malu jika harus meladeni. Yg jelek nama saya & PD sendiri. Lawan-lawan politik akan bertepuk tangan," kata SBY dalam pesan singkatnya kepada sejumlah elit Partai Demokrat yang diperoleh, Kamis.

Diamnya SBY, bukan berarti membiarkan Anas terus menyerang. SBY mengatakan, terbesit di pikirannya untuk melawan Anas secara serius.

"Saya malah berpikir setelah tidak jadi Presiden akan saya hadapi secara serius. Atau biar lewat dulu Pileg 2014. Setelah itu akan saya hadapi benar-benar," tulis SBY.

SBY mengaku dia dizolimi oleh Anas. Sebagai Presiden, dia dizolimi oleh orang yang pernah memimpin Partai Demokrat tersebut.

"Kalau Anas tidak korupsi mengapa takut? Mengapa tidak berani membantah Nazarudin?

Mengapa malah saya yg di-serang?

Apa bisa Presiden melarang atau menyuruh KPK? Tak seorangpun yg bisa," tulis SBY melanjutkan.

Dalam sms itu, SBY tak bisa meluapkan kemarahannya. Dia makin marah dengan tingkah Anas yang tidak pernah berhenti menyerang dia.

"Ingat. Anas tidak diberhentikan oleh PD, dia berhenti sendiri. Itupun partai yg kita dirikan dengan penuh perjuangan & pengorbanan ditinggal begitu saja. Tidak ada tanggung jawabnya. Tadinya saya tidak mau bicara seperti ini. Biar saya simpan saja dlm hati saya.

Tetapi Anas amat ganas dlm menyerang & menghancurkan saya & partai kita. Bahkan secara terbuka mengatakan jangan harapkan PD akan bangkit & berhasil," jelas SBY. Ada sepuluh bagian sms SBY yang marah ke ormas Anas Urbaningrum.

Sementara itu, loyalis Anas

Urbaningrum menilai ada yang tidak beres dengan isi pesan singkat atau sms SBY yang marah terhadap Anas Urbaningrum.

Loyalis Anas, M.Rahmad menilai informasi yang diterima oleh SBY dari orang-orang disekitarnya tidak ada yang benar. Dari isi sms tersebut, Rahmat menduga kuat bahwa ada yang sengaja memberi informasi yang salah.

"Sangat prihatin ketika Pak SBY ternyata disuguhi informasi yang tidak akurat. Akibat informasi yang tidak akurat itu lah akhirnya bangsa ini terjebak dalam kegaduhan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi," jelas Rahmad, Jumat.

Salah satu isi pesan SBY yang beredar, menempatkan kesalahan pada Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika. Padahal, dalam polemik penculikan mantan Ketum Demokrat Prof Subur Budisantoso, Anas tidak berkomentar.

Pasek juga sedang tidak di Jakarta, tetapi di Bali.

"Sesungguhnya, SBY - Anas itu dalam pandangan kami anak-anak muda di Demokrat dulu, seperti dua mata uang. SBY Mentor kami, Anas idola kami," jelas Rahmad.

Hanya, situasinya sekarang sedang memanas. Rahmad yakin ada orang-orang di sekitar SBY yang tidak suka Anas dan SBY bersinergi. Itu terlihat sejak Anas menjadi Ketua Umum. "Ada pihakpihak yang tidak menginginkan kedua sisi mata uang itu utuh. Maka dirusaklah kedua sisi itu seperti sekarang ini," jelas Rahmad.

Dia yakin, sms SBY yang marah terhadap Anas, Pasek dan ormas yang didirikan, perhimpunan Pergerakan Indonesia (PI), bukti bisikan-bisikan orang di sekitar SBY yang salah. "Yang sangat jahat itu adalah 'para sengkuni' di sekeliling SBY," tandas Rahmat. (FR/BBS)

Anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia Muhammad Rahmad usai menyampaikan keterangan terkait pernyataan penjemputan Prof Subur Budhisantoso oleh BIN di Jakarta, Minggu (20/10). Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat tersebut menolak meminta maaf terkait pernyataannya mengenai batalnya kehadiran Prof Subur dalam acara diskusi karena dijemput BIN.

BUPATI PALAS TERJERAT KORUPSI...........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 anggaran mencapai Rp5,5 milliar.

"Juga ada Program Kerja Peningkatan Kesejahteraan Guru yang alokasinya tidak tepat sasaran

sehingga merugikan kas negara hingga Rp5,9 milliar," ungkap Nudirman, sembari mengatakan bahwa dana penyelewengan dari beberapa dinas dan instansi di pemerintahan Palas ini digunakan

untuk modal kampanye Bupati Ali Sutan Harahap saat Pilkada Palas beberapa bulan lalu.

Sementara itu, kuasa hukum LSM Perintis Haryo Budi Wibowo menyatakan, bahwa KPK meres-

pon positif laporannya. KPK, kata dia lagi, juga berjanji akan melakukan langkah-langkah sesuai mekanisme yang ada. "Karenanya kita (Perintis) berharap kasus ini bisa segera ditindaklanjuti dan

KPK bisa segera memeriksa Bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap karena dianggap bertanggungjawab atas sejumlah penyelewengan ini," tandas Haryo yang ikut mendampingi Nudirman. (TIM)

MENANTI JANJI SUTARMAN............ KORUPSI PENGADAAN MOBIL DI PALAS ...................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 agar menjadi profesional hingga kini belum terlihat nyata. Kritikan tajam terkait kinerja Kepolisian masih mengalir deras.

Banyak perilaku anggota Polri yang melanggar hukum, seperti menganiaya, menyiksa, terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Fakta ini menunjukkan bahwa reformasi di tubuh Polri belum berjalan sesuai amanat Undang-Undang.

Dari sekian banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oknum Polri, justru yang paling menggemparkan adalah terbongkarnya kasus korupsi proyek simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang melibatkan jenderal bintang dua, Irjen Pol Djoko Santoso.

Kala itu, Djoko menjabat Korlantas Mabes Polri.

Ini merupakan tangkapan kakap pertama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tubuh Kepolisian.

Terbukti, petinggi Polri kebakaran jenggot saat KPK mengumumkan penangkapan tersebut ke publik.

Sederet pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Kepolisian menjadi tugas besar Sutarman. Gebrakan Sutarman memangkas kekeliruan oknum anggotanya dalam menjalankan tugas merupakan janji yang wajib dibuktikan. Bila reformasi jalan di tempat, sama artinya Sutarman tidak mampu menjalankan janji yang diu-

capkan kepada Tuhan dan bangsa Indonesia.

Ketika menjalani uji kelayakan sebagai Kapolri di hadapan Komisi III DPR, Sutarman juga tertarik dengan usulan anggota dewan agar dibentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Kata Sutarman, usulan tersebut akan dikaji setelah dirinya resmi menjadi Kapolri.

Sebaliknya, ketertarikan Sutarman bisa menjadi simalakama. Sutarman harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya bila usulan tersebut diimplementasikan. Catatan penting, Indonesia sudah memiliki KPK yang sudah menunjukkan kinerja menjadi lebih baik. Jangan sampai kehadiran Densus Antikorupsi bersebarangan dengan kerja KPK. Artinya, ada atau tidak ada Densus Antikorupsi bukan menjadi persoalan penting. Sutarman sebaiknya justru meningkatkan sinergi dengan KPK yang sempat terganggu. Mendukung kinerja KPK secara maksimal merupakan perwujudan janji Sutarman untuk membasmi budaya korupsi di Indonesia.

Banyak pekerjaan yang harus dituntaskan Sutarman. Ingat, Sang Jenderal harus bekerja sesuai Undang-Undang, bukan pesanan penguasa. Tanggung jawab seorang Kapolri bukan hanya kepada atasan, tapi kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. (***)

MEGA DAN PUAN TAK LAYAK JADI CAPRES 2014.................

• DARI HALAMAN. 1 masih belum ada nama lah. Di partai lain juga. Yang saya lihat capres-capres yang muncul itu ideologinya, aduh.... Karena pada masa orde baru itu kan materialistik sekali ideologinya," tuturnya.

Sehingga, lanjutnya, saat ini bukan lagi bicara mengenai ideologi. Tetapi bagaimana cara memperbaiki calon-calon pemimpin itu.

"Ideologinya sudah benar Pancasila.

Tapi pelaksanaan oleh orangorangnya yang belum benar," ujar

dia.

"Itu juga tugas kamu sebagai jurnalis memberikan pendidikan di tulisan kamu," kata Guruh kepada wartawan.

Menurut Guruh, sistem pendidikan saat ini juga telah menggeser nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Tentang Presiden Soekarno juga, hanya sebagai presiden pertama saja diajarkannya, sebagai proklamator. Tetapi tidak diajarkan bahwa dia itu penggali Pancasila.

Apalagi soal Marhaenisme, pasti tidak diajarkan itu," kata dia.(FR/BBS)

NASIB AKIL DIPUTUSKAN MINGGU INI...........................................

• DARI HALAMAN. 1 Hari ini, MKH mengagendakan memeriksa Akil Mochtar terkait adanya pelanggaran kode etik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun Akil meminta diperiksa secara terbuka di depan publik.

Diberitakan, Akil Mochtar menolak diperiksa oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Akil bersedia diperiksa asal MKH memenuhi permintaan Akil.

Ketua MKH MK Harjono menjelaskan, pihaknya telah bertemu dengan Akil. KPK juga telah mempersilahkan MKH untuk memeriksa Akil.

Tetapi KPK meminta agar pemeriksaan oleh MKH dilakukan secara tertutup. Tidak terbuka seperti saksi-saksi lainnya yang diperiksa di sidang etik MKH MK. Hanya saja, Akil menolak diperiksa secara tertutup. Akil bersedia

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

memberi keterangannya di sidang etik MKH MK asalkan dilakukan secara terbuka.

Jelas Harjono, Akil memberi syarat jika sidang kode etik digelar terbuka. Tidak tertutup seperti sedianya dijalaninya di KPK. "Pertama beliau meminta agar proses pemeriksaan (berlangsung) terbuka. Tapi tidak mungkin karena KPK harus mendalami perkara yang dituduhkan ke Akil," kata Harjono.

Padahal, kata Harjono, MKH sudah berusaha memberi kesempatan bagi Akil mengajukan pembelaan di sidang tersebut.

Walhasil, MKH akhirnya mengambil keputusan sidang kode etik atas nama Akil Mochtar tetap berjalan tanpa menghadirkan pemeriksaan yang bersangkutan.

"Majelis meneruskan tugasnya.

Data-data yang ada di MK, itulah yang akan digunakan untuk memutus pelanggaran kode etik," kata Harjono.(IN/BBS)

• DARI HALAMAN. 1 Menurut catatan koran ini, mantan Sekda terlibat dalam kasus pengadaan mobil dinas fiktif. Drs Gusnar Hasibuan sejak

Juli 2012, resmi menjadi tahanan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu.

Sebelumnya, seperti diungkapkan Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi Ditkrimsus

Poldasu, Gusnar tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Akibat sakit itu dia dirawat di RS Haji Medan.

“Tapi setelah Biddokes Poldasu melakukan koordinasi

dengan dokter Rumah Sakit Haji, tersangka dinyatakan sehat.

Akhirnya dijemput dari Rumah Sakit Haji,” ujarnya.

Hasil penyidikan, yang dikorupsi beliau ada 3 unit mobil,

2 truk sampah dan 1 bus Pemkab Palas. Mobil itu tidak dibeli sama sekali atau fiktif.

Disebutkan, total uang yang ditilep Gusnar, sekitar Rp933.609.000.(TIM)

MK TETAPKAN ALI SUTAN JADI BUPATI ...............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Keadilan Sejahtera (PKS) meraih 43.321 suara (34,98%).

Adapun pasangan lain, Sarmadan Hasibuan dan Faisal Hasibuan (nomor urut 1) yang didukung Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republikan, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hanura, meraih 33.016 (26,66%).

Pasangan nomor 2 yakni Alwi

Mujahid Hasibuan dan Suprantiardi yang mendaftar dari jalur perseorangan meraih 4.870 suara (3,93%).

Kemudian, pasangan Rahmad Pardamean Hasibuan dan Andri Ismail Putra Nasution ( nomor urut 3) yang didukung Partai Demokrat dan 13 partai politik lain meraih 25.225 suara (20,37%).

Pasangan nomor urut 4 yakni Tondi Ronitua dan Idham Hasibuan yang didukung Partai

Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ) meraih 15.596 suara (12,59%).

Sedangkan pasangan Rustam Efendi Hasibuan dan Tongku Khalik (nomor urut 5) yang juga mendaftarkan dari jalur perseorangan meraih 1.809 suara (1,46%).

Terkait hasil itu, tiga peserta pilkada mengajukan gugatan yakni Rahmad Pardamean

Hasibuan-Andri Ismail Putra Nasution, Sarmadan HasibuanFaisal Hasibuan serta Tondi Ronitua-Idham Hasibuan.

Putusan MK ini, menguatkan ketetapan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang sebelumnya mengumumkan pasangan Ali Sutan Harahap dan Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dari penghitungan suara yang

dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas, pasangan nomor urut 6 yang didukung Partai Golkar, Partai Patriot, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meraih 43.321 suara atau 34,98 persen.

Dalam pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas di Jalan Listrik, Sibuhuan tersebut, pasangan petahana itu mengalahkan lima peserta pilkada lainnya.(TIM)

DANA BSM SDN DISUNAT .............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 BSM mencuat di media massa termasuk koran ini, namun tidak menyurutkan niat jahat oknum yang melakukan penyunatan dana BSM tersebut.

Bahkan, belakangan ini terkesan justru semakin menjadi-jadi. Pembagian BSM terhadap para murid SD, tahun anggaran 2013 berdasarkan surat Disdik Dumai Nomor: 423.5/

DISDIK-3.21 tanggal 27 September 2013 Perihal Pencairan Dana BSM Sekolah Dasar Tahun Anggartan 2013 tidak seperti yang lalu dana BSM dibagikan di Kantor Pos. Pembagian dana BSM kali ini, melalui Bank Riau Jalan SS.Kasim Dumai dengan nilai per murid sebesar Rp425.000.

Pantauan KPK Pos dan sejumlah keterangan yang dihimpun sebut saja Zuraidah

orang tua murid salah satu SDN Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai yang ditemui KPK Pos pada saat berlangsungnya pembayaran dana BSM di Bank Riau, belum lama ini, mengatakan bahwa dana BSM yang diterima atas nama putranya yang masih duduk dibangku SD Kls.4 sebesar Rp225.000.

Sedangkan putranya yang duduk di bangku Kls 6 SD menerima dana BSM sebesar

Rp425.000. Zuraidah memohon agar nama putranya jangan disebutkan dalam koran ini, khawatir ada dendam terhadap putranya yang akan menamatkan SD tahun ini.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos semestinya penerimaan dana BSM ditingkat SD per satu murid menerima sebesar Rp425.000, tanpa adanya diskriminasi terhadap murid.

Namun tahun ini, pembagian

dana BSM tersebut terjadi diskriminasi, dan penyunatan sebesar Rp225.000.

Ketika disinggung himbauan Kadisdik Dumai agar orang tua murid melaporkan kejadian penyunatan dana BSM yang diterima putranya tersebut, Zuraidah menolak. "Saya khawatir akan ada dendam dari oknum guru yang dilaporkan.

Dapat bantuan saja sudah syukur pak,” ujar Zuraidah.(PUR)

KASUS DUGAAN KORUPSI REHAB SDN HILINAKHE MENGENDAP................................................

• DARI HALAMAN. 1 Gunungsitoli kepada Kapolres Nias dengan surat No.15/ICW/N/ II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Dan telah pula dibuat BAP oleh juru periksa berdasarkan keterangan para saksi termasuk pelapor sendiri telah dimintai keterangan.

Namun alhasil, 8 bulan lamanya kasus tersebut belum dilimpahkan ke kejari Gunungsitoli alias mengendap di Polres Nias ?

Tokoh masyarakat Desa Hilinakhe, TN Zebua mengatakan, pelaksanaan rebab berat gedung SDN Hilinakhe terkesan asal jadi.

Terdapat beberapa dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek tersebut. Mulai papan royek belum dipasang semenjak kegiatan ini dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak mengetahui kapan dimulai dan selesainya pekerjaan, termasuk berapa pagu dana.

Patut diduga oknum kepala

sekolah melakukan hal ini sebagai upaya untuk mengelabui masyarakat, apalagi tim pelaksana kegiatan tidak difungsingkan karena dilakukan berdua dengan bendahara, Yuniwati Zebua yang juga sebagai istrinya.

Pekerjaan seyogianya sudah berakhir tanggal 23 Januari 2013.

Tetapi sampai saat itu belum juga rampung. “Sementara dalam pemanfaatan dana APBN ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis),” katanya.

Yang lebih fatal, lanjutnya, pada pekerjaan fisik ditemukan terjadi indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

Dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atap yang dipakai seyogianya genteng metal, tetapi dirubah menjadi seng warna putih berukuran kurang lebih 6 meter.

Diduga harganya lebih murah ketimbang seng genteng metal.

Akibat perubahan itu, rangka atap yang sebelumnya harus terpasang 12 batang ternyata berkurang menjadi 9 batang.

Dampak atas perubahan gambar tersebut seluruh rangka atap yang menghubungkan ring balk di sekeliling selasar (kaki lima) tidak terletak di atas ring balk dan sudah gantung. Untuk menutupi kesalahan ini ditumpang/diganjal dengan kayu dan potongan rangka baja ringan. “Demikian juga kayu kusen jendela terlihat kayu yang tergolong lapuk dan telah dimakan rayap,” ujarnya.

Selanjutnya, pada bahan-bahan bangunan dari hasil bongkaran gedung lama tersebut disepakati komite untuk dilelang dan dijadikan sebagai kas komite SDN Hilinakhe. “Tetapi bahan bangunan lama tersebut disinyalir telah disalahgunakan oleh Kepala Sekolah,” kata TN.Zebua.

Kepala SDN Hilinakhe, Nehesi

Zebua ketika di konfirmasi wartawan beberapa waktu yang lalu mengatakan kalau ada perubahan bestek atau volume pekerjaan maka konsultan pendamping (Dedi Muliana) yang bertanggung jawab, karena dia yang merencanakan dan dia yang menyuplai bahan material atap.

“Yang penting sudah ada petunjuknya bahwa siapa saja yang mempertanyakan tentang pelaksanaan kegiatan ini maka konsultan Dedi Muliana yang bertanggung jawab sepenuhnya,” ucap Nehesi.

Ketua LSM ICW Kota Gunungsitoli Yaredi Zebua, mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan ini disinyalir terjadi pengurangan volume dan penggelembungan harga (mark up), sehingga terjadi kerugian Negara.

“Sudah saatnya aparat penegak hukum segera melakukan pengusutan agar oknum yang terlibat baik kepala sekolah maupun kon-

sultan di seret ke meja hijau dan pekerjaan yang diduga menyalahi bestek di bongkar saja,” katanya.

Bazaro Zebua selaku kepala kerja rehab berat SDN Hilinakhe mengakui bahwa memang ada item pekerjaan yang berbeda dengan bestek. Dengan kata lain, gambar yang ada di dalam bestek berbeda dengan yang dikerjakan di lapangan sehingga mereka sebagai tukang merasa bingung.

“Namun pada prinsipnya, kami sebagai tukang hanya berpedoman pada petunjuk yang disampaikan kepala sekolah dan konsultan di lapangan,” ujarnya.

Jupir Reskrim Polres Nias, Johannes yang dikonfirmasi KPK Pos beberapa waktu yang lalu mengatakan kasus ini tetap ditindaklanjuti, namun yang menjadi kendala katanya konsultan pendamping Dedy Muliana sudah dua kali dipanggil tetapi tidak mau datang.(YAGI)

PEMBISIK SBY GENTAYANGAN..................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mun, jika nantinya mengetahui, dia siap membuat perhitungan. "Kalau ada yang punya informasi saya beri.

Yang pasti, karena ini menyangkut integritas saya, saya berpolitik dengan integritas," ujarnya.

Pasek menegaskan selama ini sudah bekerja keras di Partai Demokrat. Ketika mendukung SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bali, ia berusaha menjauhkan DPC dan DPD dengan Anas. Namun, yang terjadi dia justru diisukan macam-

macam dan akhirnya tidak diberi jabatan. Terkait itu, Pasek mengaku menerima. "Kemudian ketika saya bekerja lagi dengan baik, saya kira dibandingkan dengan yang lain saya lumayan aktif bekerja di DPR, kemudian saya dicopot lagi dari ketua komisi III, tapi saya terima. Tapi satu yang tidak saya terima kalau saya difitnah," katanya.

Politisi yang juga seorang advokat itu menegaskan akan melawan pihakpihak yang menyerang integritas diri dan keluarganya. "Bagi saya jabatan tidak apa-apa, tapi kebenaran nomor satu. Saya sedang pelajari,

saya ingin tahu pembisiknya siapa.

Mudah-mudahan bisa disampaikan oleh beliau (SBY)," katanya.

Diberitakan, Fungsionaris DPD Partai Demokrat Yogyakarta Seno Pratomo menilai isi pesan singkat atau SMS yang diduga dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewakili suasana kebatinan kader yang ada di seluruh Indonesia.

Menurut anggota DPRD Yogyakarta ini, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikenal sebagai pemain politik yang haus akan pengaruh,

kekuasaan, dan materi.

Setelah mundur sebagai ketua umum, Anas mendirikan organisasi Pergerakan Indonesia (PI). Beberapa kader partai ikut bergabung.

Anas dan barisannya kini menjadi sumber masalah. Mereka menyebar isu bahwa Anas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi karena konspirasi kekuasaan.

Tidak hanya itu pihak Anas memberikan informasi ke masyarakat bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budisantoso dijemput paksa Badan Intelejen Negara (BIN) saat ingin

menghadiri diskusi PI. “Harusnya Anas dan barisannya malu ikut naik kendaraan Demokrat. Faktanya justru sumber persoalan lahir dari faksi-faksi Anas yang ada di Demokrat,” ujarnya.

Seno mempersilakan Anas bertarung di meja hijau jika merasa dizalimi selama ini. "Tentunya, dengan proses peradilan yang akan dia hadapi bukan malah asik membangun opini bahwa dia adalah objek penzaliman kekuasaan. Kalau itu yang terus dialukan Anas, itu sudah basi,” pungkas Seno Pratomo.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

NASIONAL

Giliran Wasekjen Partai Demokrat Diperiksa KPK

Korupsi Alquran, Pejabat Kementrian Agama Ditahan JAKARTA - Jumat keramat kembali terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Ahmad Jauhari, Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam Kementrian Agama menjadi korbannya. Usai menjalani pemeriksaan secara intensif, Jumat petang pekan lalu, penyidik KPK akhirnya menahan Ahmad Jauhari, tersangka perkara korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama. "Dia ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat untuk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. Ahmad nampak keluar sekitar pukul 15.40 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan warna orange sambil berjalanan menuju ruang tahanan yang ada dibasement gedung KPK. "Perlu dicatat, saya tak pernah berniat korupsi sedikitpun. Hanya sebagai pejabat pembuat komitmen dianggap telah melakukan atau tak melakukan sesuatu yang merugikan kerugian negara," ungkap Ahmad.

Ditanya soal dugaan keterlibatan Menteri Agama Suryadharma Ali, dia mengaku tak tahu. "Itu saya tak mengerti.

Itu nanti urusan KPK," ujar dia. Ia pun mengulang perkataannya, tak pernah berniat melakukan korupsi.

Ahmad Jauhari ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Januari 2013, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

Penetapan Ahmad sebagai tersangka adalah hasil pengembangan penyidikan kasus yang juga menjerat anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, beserta anaknya, Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra.

Jumat Keramat Kebiasaan KPK memeriksa tersangka pada hari Jumat, kemudian menahannya memunculkan istilah “Jumat Keramat�.

Sudah banyak tersangka kasus korupsi yang menjadi korban. Di antaranya: * Gubernur Sumut Syamsul Arifin, ditahan Jumat 22 Oktober 2010, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana APBD Langkat, ketika menjabat sebagai bupati. * Mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Depkes, Rustam Pakaya, ditahan Jumat 20 April 2012 di Rutan Cipinang, dalam kasus pengadaan alat kesehatan tahun 2007. * Wali Kota Semarang Soemarmo Hadi Supatro, ditahan Jumat 30 Maret 2012, karena diduga terlibat penyuapan terhadap anggota DPRD Kota Semarang terkait pembahasan APBD tahun 2012. * Anggota DPR Angelina Sondakh ditahan Jumat 27 April 2012, sebagai tersangkap enerima suap proyek Wisma Atlet dan proyek universitas-universitas 2010/2011. * Mantan Wali Kota Cilegon Aat Syafaat, ditahan Jumat 26 Mei 2012 lalu terkait kasus tukar guling lahan pelabuhan Cilegon sejak 23 April 2012. * Sederet nama tersangka yang ditahan pada hari Jumat, Ketua DPRD Jateng Murdoko, Kepala Dinas PU Seluma, Erwin Panama, dan Direktur Operasional PT Puguh Permai, Ali Amra. Ketiga nama terakhir ditahan pada Jumat, 13 April 2012.

(ENDY)

KORUPSI

JAKARTA - Korupsi Hambalang kian berkembang. Sederet politikus Partai Demokrat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah memeriksa Ketua DPR Marzuki Alie, kini giliran Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan dipanggil KPK, Jumat (25/10). Juga Pengurus DPP Partai Demokrat, Hutomo Agus Subekti diperiksa KPK. KPK juga memanggil Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua. Tetapi, yang bersangkutan

tidak dapat memenuhi panggilan karena sedang berada di luar kota.

"Ramadhan Pohan dan Hutomo Agus Subekti dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka AU (Anas Urbaningrum), terkait kasus dugaan pemberian hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR RI, tiba di gedung KPK pukul 10.00 WIB. "Saya

datang untuk dimintai keterangan untuk saudara Anas Urbaningrum," ujar Ramadhan saat tiba di Kantor KPK. Ramadhan mengaku tak tahu soal uang dari proyek Hambalang yang diduga masuk ke kongres partai Demokrat 2010. "Saya tidak tahu sama sekali soal Hambalang.

Saat kongres saya juga bukan tim Anas, jadi saya tidak tahu," jelasnya.

KPK memang tengah mendalami dugaan gratifikasi dalam kongres Demokrat di Bandung. Beberapa orang telah diperiksa terkait kongres.

Salah satunya, mantan Ketua Panitia

Kongres Demokrat, Didik Mukrianto.

Terkait aliran dana ke Kongres Demokrat, memang diduga ada aliran dana dari proyek Hambalang ke Kongres Demokrat untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Eks Bendahara Umum DPP Demokrat, M Nazaruddin pernah mengungkapkan PT Adhi Karya memberikan uang Rp 100 miliar kepada Anas sebagai janji perusahaan pelat merah ditunjuk sebagai pelaksana proyek Hambalang senilai Rp 2,5 triliun. Dari Rp 100 miliar

Rp 50 miliar dialokasikan untuk pemenangan Anas. Sisanya Rp 50 miliar dibagikan ke petinggi Partai Demokrat.

Perihal aliran dana ke kongres Demokrat sudah pernah diungkapkan eks Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Minahasa, Diana Maringka yang mengatakan menerima 7.000 dolar Amerika juga Rp 30 juta saat Kongres Partai Demokrat yang diadakan di Bandung pada Mei 2010. Di mana, dibagikan oleh Umar Arsal selaku koordinator untuk daerah Sulawesi. (ENDY)

Dituntut 17,5 Tahun Bui, Ahmad Fathanah Kaget

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan (tengah) meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai pemeriksaan di Jakarta, Jumat (25/10).

Ramadhan Pohan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum terkait dugaan penerimaan hadiah dan janji dalam pembangunan proyek Hambalang.

Kejagung Setengah Hati Berantas Korupsi JAKARTA - Pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung kembali disorot. Koalisi Masyarakat Antikorupsi menuding Kejaksaan Agung setengah hati dalam memberantas korupsi. Terbukti komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan Kejaksaan Agung kurang kesigapannya, terutama mengeksekusi seluruh terpidana kasus korupsi beserta uang pengganti yang diputuskan Mahkamah Agung.

"Padahal wajah pemberantasan korupsi oleh pemerintah ada di Kejaksaan dan Kepolisian, bukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini jadi beban buat Presiden. Mengingat, Kejaksaan berada di bawah Presiden," papar Tama Satya Langkun, jurus bicara Koalisi Masyarakat Antikorupsi di Jakarta, Senin pekan lalu.

Koalisi ini terdiri YLBHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Indonesia Legal Roundtable (ILR) memiliki data sedikitnya ada 43 terpidana kasus korupsi yang belum dieksekusi dengan berbagai alasan.

Mereka terlibat 37 kasus korupsi yang diputus sejak 2004 hingga 2012.

Kasus tersebut paling banyak

berada di bawah lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yakni 18 kasus.

Sisanya menyebar di berbagai daerah. Dari 43 terpidana itu, ada 25 terpidana yang buron.

Beberapa terpidana yang belum dieksekusi adalah Sumita Tobing terpidana kasus korupsi pengadaan peralatan TVRI, Samadikun Hartono terpidana kasus korupsi BLBI Bank Modern, Adelin Lis terpidana korupsi dana reboisasi dan illegal logging di Mandailing Natal, serta Djoko S Tjandra terpidana kasus cessie Bank Bali. "Alasan Kejaksaan belum melakukan eksekusi karena mereka masih buron, sakit atau sakit jiwa, serta masih mengajukan peninjauan kembali (PK). Padahal, berdasarkan UU, PK tidak bisa menghalangi eksekusi," sambung Tama yang juga aktivis ICW. Selain itu, belum optimalnya eksekusi terhadap uang pengganti hasil korupsi terlihat dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saldo piutang Kejaksaan per 30 Juni 2012 khusus untuk uang pengganti mencapai Rp 12,7 triliun dan 290,4 juta dolar AS, tambahnya.

Erwin dari ILR khawatir lambannya proses eksekusi Kejaksaan memperbesar peluang bagi para koruptor untuk melarikan diri. Ia merujuk pada putusan bebas terhadap Sudjiono Timan dalam kasus korupsi BLBI oleh majelis hakim PK di MA. Hingga tingkat kasasi, Sudjiono dianggap bersalah.

"Putusan bebas terhadap Sudjiono menjadi pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi. Kami khawatir 37 kasus ini akan alami hal sama seperti Sudjiono Timan. Karenanya kami mendesak Kejaksaan agar bergerak cepat memproses eksekusi harta hasil korupsi, misalnya aset milik Soeharto di Yayasan Beasiswa Supersemar," lontarnya.

Putusan MA tahun 2010, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp 3,17 triliun. Tapi hampir tiga tahun pasca putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), tidak ada kemajuan berarti dalam proses eksekusi. "Ini baru satu yayasan. Ada enam yayasan lain milik Soeharto yang harus digugat kembali oleh kejaksaan sebagai pengacara negara. Jadi penuntasan kasus korupsi yang terjadi saat rezim Presiden Soeharto, man-

dek di Kejaksaan Agung," jelasnya.

Bantah Jaksa Agung Basrief Arief membantah jika disebut Kejaksaan Agung (Kejagung) setengah hati memberantas korupsi. Kejaksaan Agung serius melaksanakan penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi.

"Jangankan pemberantasan korupsi yang persoalan kecil pun kita tidak setengah hati. Apalagi persoalan besar yang menimbulkan kerugian negara. Persoalannya mungkin kita belum bisa paripurna melakukannya karena keterbatasan dan persoalanpersoalan tetapi tidak ada istilah setengah hati kami sepenuh hati," bantah Basrief.

Disinggung apakah dirinya melihat adanya upaya politik untuk mendiskreditkan posisi Jaksa Agung jelang 2014, Basrief enggan berspekulasi.

Dirinya meyakini di Kejagung telah terjadi pembenahan yang membawa dampak positif untuk ke depan.

"Terlalu naif itu. Saya sudah pernah meninggalkan (pensiun) Kejaksaan, dan kembali lagi ke Kejaksaan masa tidak membawa perbaikan," katanya.(ENDY)

JAKARTA - Ahmad Fathanah, terdakwa kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang mengaku kaget ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan dengan pidana penjara selama 17,5 tahun penjara atas dua perkara, yaitu korupsi dan pencucian uang.

"Ya, kaget juga sebagai manusia biasa mendengar tuntutan seberat itu," komentar Fathanah yang ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin malam pekan lalu.

Namun, Fathanah enggan berkomentar banyak terkait tuntutan tersebut. Sebaliknya, mengatakan semua akan dibacakan dalam pledoi (nota pembelaan) dalam sidang berikutnya. "Itu kan tuntutan, masih ada proses pembelaan," sambungnya, Fathanah dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK, Rini Triningsih dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

"Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima uang fee sebesar Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama untuk Luthfi Hasan Ishaaq selaku anggota dewan dan Presiden PKS," kata Jaksa.

Uang tersebut dikatakan bagian dari Rp 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna Utama atas pengajuan penambahan kuota impor sapi sebanyak 10.000 ton yang dijanjikan diurus oleh Luthfi Hasan Ishaaq.

"Terdakwa mengetahui bahwa uang itu untuk menggerakan Luthfi Hasan Ishaaq selaku Anggota DPR dan Presiden PKS untuk membantu menerbitkan surat persetujuan penambahan kuota impor daging PT Indoguna Utama," papar Jaksa.

Selain itu, lanjut Jaksa, Fathanah juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Fathanah menerima uang sebesar Rp 35.408.315.900 selama kurun waktu 20112013 dan mentranfer, membelanjakan, mengubah bentuk atas uang sebesar Rp 38.709 miliar pada kurun waktu Januari 2001 sampai Januari 2013. "Karena perbuatannya itu, terdakwa Fathana dituntut pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider satu tahun kurungan," ucap Jaksa.

Jika digabungkan, terdakwa Fathanah dituntut selama 17 tahun dan enam bulan penjara.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Paasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kedua, Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan dalam dakwaan ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.(ENDY)

MUHAMMAD NAZARUDDIN:

Mensekneg Sudi Silalahi Intervensi Kasus Korupsi JAKARTA - Satu persatu kebobrokan dan kebejatan pejabat negeri yang diduga korupsi dibongkar oleh terpidana Muhammad Nazaruddin. Kini giliran Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjadi targetnya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menuding Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang dan proyek KTP elektronik atau e-KTP. "Buat yang mengambil uang Hambalang, proyek e-KTP, biar dibuka semua. Ini kan ada seorang menteri yang selalu mengintervensi, supaya surat multiyears keluar di proyek eKTP, juga di proyek Hambalang.

Nah menteri itu suka marahmarahin menteri, SS-lah," lontar Nazaruddin.

Nyanyian mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat disampaikan saat tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa pekan lalu. Nazaruddin yang didampingi penasehat hukumnya Elza Syarief datang ke kantor lembaga antikorupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi pelaksanaan proyek PT Duta Graha Indah (DGI) dan tindak pidana

Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games M Nazaruddin (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (25/10). Pemeriksaan maraton selama tiga hari mantan bendahara Partai Demokrat tersebut diantaranya terkait penyelidikan kasus Hambalang. pencucian uang (TPPU) pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.

Nazaruddin menuding menteri ini mengintervensi dalam hal surat-menyurat

anggaran multiyears proyek yang bernilai total Rp 2,5 triliun dan Rp 5,9 triliun. Tak hanya itu, Nazaruddin menyebut menteri SS pemarah karena suka marahmarahin menteri lainnya.

Pengacara Elza Syarif membenarkan bahwa inisial SS yang dimaksud adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi. "Iya, dia (Nazaruddin) sampaikan itu ke

saya. Kan kita sudah tahu siapa," katanya ketika ditanyai apa betul inisial SS merujuk pada Mensesneg Sudi Silalahi.

Menurut Elza, kliennya hanya mengungkapkan, Sudi melalui menantunya ikut menerima uang dari proyek e-KTP. Namun, Elza mengaku, Nazaruddin belum menyebut nama menantu Sudi.

Seyogianya, lanjut Elza, pemeriksaan Nazaruddin dalam statusnya sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada pembelian saham PT Garuda Indonesia.

Namun, dibatalkan dan diganti dengan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor.

Dalam kasus Hambalang, menurut Elza, kliennya juga menyebut campur tangan Sudi.

Awalnya, proyek Hambalang didanai dengan APBN singleyears ternyata diubah menjadi multiyears. Perubahan itu disetujui Agus Martowardojo yang saat itu menjabat menteri keuangan dan Anny Ratnawati selaku dirjen anggaran di Kemenkeu.

"Jadi, yang memerintahkan

untuk dicairkan multiyears itu disetujui dari seorang menteri, di mana menteri itu yang berkuasa terhadap menteri-menteri yang lain," kata Elza.

Anggota Komisi III DPR, Achmad Basarah meminta KPK harus menindaklanjuti pernyataan Nazaruddin soal menteri berinisial "SS" yang kerap mengintervensi proyek tahun jamak pemerintah dan memarahi para menteri kabinet.

"Pimpinan KPK harus menindaklanjuti kemungkinan kebenaran keterlibatan Pak SS," pinta Achmad Basarah.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan pernyataan yang disampaikan Nazaruddin tidak boleh dipandang enteng. Hal ini karena hampir setiap orang yang dituduh Nazaruddin terlibat proyek anggaran, nasibnya berujung di jeruji besi. "Banyak orang ditahan karena ocehannya," ujarnya.

Tindak lanjut KPK dalam memproses pernyataan Nazarudin sangat penting guna mengakhiri berbagai spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat. Hal ini karena belakangan inisial "SS" dikaitkan dengan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi.

Basarah khawatir sikap acuh

KPK malah akan membuat citra pemerintahan SBY terpuruk.

"Supaya tidak ada fitnah KPK perlu menyelidiki. Sebab Mensesneg merupakan jantung pemerintahan SBY," katanya.

Mensesneg Sudi Silalahi membantah tudingan Nazaruddin itu. "Sembilan tahun di kabinet ini, saya tidak pernah ikut campur masalah proyek apa pun," kata Sudi sambil eminta Nazaruddin menjelaskan lebih jauh siapa yang dia maksud dengan SS. "Kalau yang diarahkan SS itu saya, sudah tentu saya akan laporkan ke polisi. Kalau bukan, buat apa saya repot-repot," kata dia.

Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan bahwa apa yang disebutkan Nazaruddin itu belum bisa disimpulkan bahwa Sudi Silalahi terlibat dalam perkara Hambalang. "Tergantung yang disebutkan itu didukung buktibukti atau tidak," kata Johan Budi.

Johan melanjutkan, tudingan Nazaruddin tersebut juga belum mengerucut pada sebuah kesimpulan bahwa pihaknya bakal melakukan pemanggilan terhadap Sudi Silalahi. "Tidak selalu orang yang disebut dalam pengakuan itu begitu saja langsung dipanggil KPK," sambung Johan.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

»

KORUPSI

SUMUT

SOAL TUMPANG TINDIH PROYEK

PT CPI dan PU Riau Tertutup Bagi Wartawan PEKANBARU - Terkait dugaan tumpang tindih proyek perbaikan Jalan.

Duri – Sontang – Simpang Kumuh lokasi Desa Petani Kecamatan Mandau percisnya di depan SDN 69 yang dikerjakan PT Chefron Pasifik Indonesia (CPI) diduga terjadi tumpang tindih dengan jalan K2i yang dibangun PU Propinsi Riau.

Untuk mengklarifikasi dugaan tumpang tindih proyek yang dikerjakan PT.CPI tersebut tanggal 17 September 2013 KPK Pos menyampaikan konfirmasi tertulis ke PT CPI Rumbai Pekanbaru surat diterima, dan ditanda tangani Sri bahagian resepsionis PT.CPI dan ke Dinas PU Propinsi Riau tanggal 19 September 2013 diterima resepsion Dinas PU Propvinsi Riau Navitri.

Namun konfirmasi yang disampaikan KPK Pos hingga berita ini dikirimkan.

Dua Institusi yang dikonfirmasi KPK Pos tidak menjawab baik secara tertulis maupun lisan.

Tujuan konfirmasi agar pemberitaan KPK Pos terkait dugaan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan perbaikan jalan Duri – Sontang Simpang Kumuh yang dikerjakan PT CPI berimbang.

Berdasarkan data yang diperoleh KPK Pos diduga telah terjadi tumpang tindih anggaran terkait dalam pelaksanaan perbaikan jalan lintas DuriSontang - Simpang Kumuh yang dilakukan PT.CPI karena Jln. Duri- Sontang Simpang Kumuh masuk dalam program

Alat berat PT CPI Sedang Melakukan Perbaikan Jalan Duri-Sontan. proyek K2i dilaksanakan dengan sistim tahun jamak dibiayai melalui dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2005 - 2008.

Untuk mendapatkan kejelasan terkait dugaan tumpang tindih proyek dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan Duri-Sontang-Simpang Kumuh KPK Pos menyusul konfirmasi terdahulu, langsung ke PT. CPI Rumbai dan PU Propinsi Riau namun lagi-lagi KPK

Pos gagal mendapatkan jawapan terkesan Humas PT CPI dan Dinas PU Propinsi Riau tertutup bagi wartawan, tatkala disinggung soal pekerjaan Jalan Duri-Sontang yang dilaksanakan PT CPI. Publik Relation/Humas PT CPI selalu mengelak tidak bisa ditemui menurut resepsion PT CPI yang menerima surat konfirmasi tertulis tersebut disebutkan Publik Relation/

Humas PT CPI tugas keluar kota, tidak ada ditempat, kalau bapak mau berhubungan untuk menanyakan konfirmasi tersebut melalui telfon saja, ujar resepsion dengan gaya over akting.

Sumber KPK Pos di PT CPI menyebutkan bahwa konfirmasi tertulis yang disampaikan KPK Pos tidak akan dijawab PT CPI, maupun PU Propinsi pasalnya jalan Duri-Sontang - Simpang.

Kumuh masuk dalam program K2i Pembangunan jalan Duri - Sontang – Simpang Kumuh sudah dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Riau sebesar Rp.149 miliar lebih dengan target sepanjang 60 KM sementara dilapangan Jalan Duri-Sontang sepanjang 3 KM dikerjakan PT CPI. Ahmad (45) warga Desa Petani saat ditemui dilapangan belum lama ini mengatakan pembangunan dan perbaikan jalan Duri-Sontang sejak dulu hingga sekarang dikerjakan PT CPI bukan PU Riau termasuk perawatan jalan setahu saya jalan ini jalan CPI ujar Ahmad. Artinya Jalan Duri-Sontang yang dibangun PT.CPI masuk dalam program K2i belum diserah terimakan ke Pemda Riau namun oleh Pemda Riau dimasukkan dalam program K2i dan mengalokasikan dana sebesar Rp 149 miliar lebih.

Investigasi yang dilakukan KPK Pos belum lama ini, badan jalan Sontang Simp. Kumuh yang dibiyai melalui APBD Propinsi Riau kondisinya memprihatinkan. (PUR)

Dana Bansos Rehab Gedung Sekolah Belum Dibayar BINJAI - Pelaksanaan rehab gedung sekolah dasar di Kota Binjai dari sektor bantuan sosial (bansos) 2012 untuk 26 unit terindikasi di monopoli pihak swasta yang semestinya menjadi hak otonomi sekolah sebagai proyek swakelola. Dan ternyata, hingga tahun ini tidak jelas pertanggung jawabannya dan ada yang belum dibayar padahal sudah menyusul pelaksanaan proyek serupa. Herannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai mengaku tidak tahu- menahu soal ini.

Endrik Zainal, Wakil Sekjend Binjai Corruption Watch (BCW) pada Kamis pekan lalu mengatakan, kuat dugaan proyek rehab gedung tersebut menjadi ajang kolusi pihak tertentu. Aliran rekening dari pemerintah pusat masuk ke rekening kepala sekolah ibarat kantor pos, Kepsek tidak diberi wewenang merealisasikannya.

Modus ini terkuak dari pengakuan suplayer penyedia barang untuk bahan bangunan rehab yang dikerjakan November 2012. Meski uang dari rekening Kepsek sudah di cairkan namun rekanan

meneriman bayaran pada Maret 2013.

Kepala sekolah yang jelas punya wewenang untuk mengklaim kebutuhan rehab tidak diberi wewenang oleh oknum pihak swasta yang mengaku sebagai pihak yang menurunkan proyek rehab dari pusat ke daerah.

Kepsek hanya dibebani tanggung jawab keuangan dan pertanggung jawaban teknis serta laporan-laporan ke pemerintah pusat yang disinyalir hingga saat ini seluruh laporan belum selesai dibuat. Bahkan ada Kepsek yang nekat tidak akan membuat pertanggung jawaban sebab walau uang masuk ke rekeningnya tapi sifatnya titipan.

Sambung Endrik, beberapa bulan lalu pejabat Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mengatakan, laporan Bansos rehab untuk Kota Binjai belum satu pun diterima oleh direktorat pusat padahal inspektorat pusat sudah melayangkan surat teguran kepada pemerintah kabupaten/kota agar laporan pelaksanaan 2012 segera di kirim.

Diancam Bongkar Pengerjaan salah satu sekolah dasar

di Kecamatan Binjai Selatan dengan besaran anggaran pengadaan jasa kontruksi Rp 46 juta lebih dan sekolah swasta di Kecamatan Binjai Barat sebesar Rp 23 juta lebih total Rp 69.375.000 selesai dikerjakan November 2012, namun hingga Februari 2013 material jasa kontruksi tidak dibayar dan semua urusan ditangani berinisial MH, oknum dari swasta sedangkan Kepsek tak berkutik.

Akibat tidak dibayar, penyedia barang jasa kontruksi yang enggan namanya disebut mengancam akan membongkar bangunan itu. Mendengar ada ancaman, dibayarlah Rp 35 juta pada Maret 2013 lalu, yang membayar anggota DPRD Binjai dari Fraksi Partai Golkar dan tidak dijelaskan apa kapasitasnya dalam proyek tersebut.

Pihak suplayer juga telah membuat pernyataan keberatan atas tingkah laku oknum MH dan pihak lalu memberi kuasa dan kewenangan kepada BCW Kota Binjai untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan menjadikan

Kepsek saksi yang turut dirugikan.

"Status sama sebagai korban dalam perkara penggelapan anggaran pemerintah yang tidak tepat sasaran," kata Endrik.

Sementara untuk realisasi 2013, diduga terjadi kolusi dengan modus serupa 2012 dan terjadi pergantian beberapa aktor yang melibatkan salah satu keluarga oknum penguasa Kota Binjai. Tanda-tanda ini terlihat saat kedatangan pihak direktorat sekolah dasar pada pertengahan Juli 2013 lalu saat melakukan verifikasi SD untuk rencana pembangunan perpustakaan sekolah. Tidak satupun pegawai dari dinas pendidikan yang mendampingi, justru AH yang mendampingi.

Ketika di konfirmasi pada Selasa pekan lalu soal besarnya biaya bantuan setiap sekolah, jumlah sekolah yang mendapat bantuan, Kepala Dinas Pendidikan Binjai Drs H Dwi Anang Wibowo mengaku sama sekali tidak pernah tahu soal itu dan membantah isu dirinya menyetir mekanisme pembangunan perpustakaan. (SBR)

Proyek Rabat Beton PNPM-MP Desa Sei Kepayang Kanan Sarat Penyimpangan SEI KEPAYANG - Pelaksanaan proyek PNPM Mandiri Pedesaan (MP) Tahun Anggaran 2013 diDesa Sei Kepayang Kanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan sarat penyimpangan.Indikasinya antara lain pekerjaaan yang terbengkalai dan yang telah dikerjakan kualitasnya menyedihkan.

Fakta dilapangan menggambarkan betapa serampangannya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sei Kepayang Kanan mengerjakan proyek rabat beton yang berada diDusun III dan XI tersebut. Baru beberapa bulan dikerjakan, permukaan jalan setapak berupa rabat beton yang dibangun didaerah kebun kelapa dan nyaris tidak berpenduduk itu sudah pecah-pecah dan ditumbuhi rumput.

Selain itu proyek tersebut tidak tuntas dikerjakan.Seperti yang berada diDusun XI,TPK hanya mengerjakan sepanjang sekitar 150 meter dari yang seharusnya 1.200 meter.Karena kedua hal diatas yakni dikerjakan asal jadi dan tak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu,TPK yang dipimpin Asmuni alias Aseng itu lalu diblacklist Koordinator Kabupaten (Korkab) PNPM-MP Kabupaten Asahan ber-

dasarkan rekomendasi dari S. Nadapdap,ST yang merupakan Fasilitator Teknik (FT) yang diperbantukan dari Kecamatan Sei Kepayang Barat karena FT sebelumnya telah dinonaktifkan oleh Korkab.

Menurut analisa dan perhitungan Nadadap,pekerjaan yang terealisasi dilapangan berkisar 22 persen hingga batas waktu pekerjaan yang diberikan.

Namun anehnya,anggaran yang telah dicairkan TPK mencapai 70 persen.

Dua titik proyek rabat beton itu anggarannya berjumlah Rp.641,5 juta dan yang telah dicairkan sebesar Rp.474 juta. Nadapdap juga tidak tahu apa alasan FT yang lama dan UPK Kecamatan Sei Kepayang menyetujui pencairan dana yang tidak sesuai dengan progress dilapangan tersebut.

"Saratnya penyimpangan tersebut harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum dalam hal ini Kejari Kisaran.

Konspirasi TPK,FT dan UPK dalam pencairan dana proyek PNPM-MP yang tidak sesuai dengan pekerjaan jelas telah menimbulkan kerugian bagi negara.Belum lagi kualitas pekerjaan yang sangat memprihatinkan tersebut,"komentar Direktur Eksekutif DPP LSM Grakindo Rudi Rinaldi.(HER)

Jangan Beri Pekerjaan Kepada Kontraktor ‘Blacklist’ TANJUNGBALAI - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tanjungbalai Hamlet Sinambela dihimbau untuk tidak memberikan pekerjaan atas sejumlah proyek-proyek di SKPD-nya, baik proyek yang ditenderkan maupun penunjukan langsung. Hal ini disampaikan Sekretaris Eksekutif LSM Grakindo Tanjungbalai Herman Ngateman di sekretariatnya, Rabu (23/10).

Pada hari Senin (21/10) sore,Rina, orang kepercayaan kontraktor ‘blacklist’ asal Kisaran Panusunan Siregar terlihat bertamu keruangan Kadisdik Tanjungbalai.Tentunya anjangsana istri seorang polisi diPolres Asahan ini tidak jauh dari urusan proyek. Diyakini,tujuannya jelas yakni melakukan lobi untuk mendapatkan proyek diSKPD terbesar kedua penyerap APBD Tanjungbalai tersebut.

“Himbauan ini menjadi warning bagi Kadisdik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti tahun lalu,”kata Herman.Aktivis senior ini membuka beberapa ‘kisah pahit’ yang ditorehkan Panusunan atas beberapa proyeknya diTanjungbalai pada tahun 2012 lalu. ”Proyek pembuatan bronjong dan badan jalan dikelurahan Sei Raja senilai Rp.1,9 milyar dan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan kelurahan Semula Jadi dengan kelurahan Selat Tanjung Medan dikecamatan Datuk Bandar Timur berpagu Rp.11 milyar serta proyek DAK bidang pendidikan berupa pemasangan pavlingblok di24 sekolah yang juga beranggaran milyaran adalah sedikit contoh kasus betapa buruknya kinerja dan rendahnya

integritas Panusunan sebagai seorang kontraktor,”terangnya.Herman bercerita,proyek bronjong dan jembatan gantung,kontraknya diputus ditengah jalan oleh Dinas PU Tanjungbalai karena melanggar bestek dan tidak selesai pada waktunya.Sedang pada proyek pavlingblok,Panusunan yang pernah menjadi pesakitan diPengadilan Negeri Tanjungbalai tahun 2006 dalam kasus illegal logging itu meninggalkan cerita sedih yakni dengan tidak dibayarnya upah beberapa orang pekerja diproyek yang juga baru selesai dikerjakan pada triwulan pertama tahun 2013 itu.Padahal sebagai proyek DAK yang sumber dananya dari APBN tersebut,setiap proyek harus sudah selesai paling lambat 15 Desember 2012.Diduga pada waktu itu,Panusunan berkonspirasi dengan Dinas Pendidikan Tanjungbalai merekayasa Berita Acaranya sehingga dananya cair 100 persen dan tidak kena penalti serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaannya.

Dalam hal tidak membayar upah para pekerjanya itu,Hamlet-pun sempat ikut dibuat repot karena para pekerja dimaksud sempat beberapa kali berdelegasi kekantor Dinas Pendidikan Tanjungbalai meminta bantuan Kadisdik untuk mendesak sang kontraktor agar membayar gaji mereka secara penuh.

“Kalau nantinya benar Panusunan kembali mengerjakan proyek Dinas Pendidikan,berarti Kadisdik tidak belajar dari pengalaman.Orang buta saja tidak akan masuk kelubang yang sama dimana ia pernah terperosok sebelumnya,”kritik Herman mengakhiri. (HER)

SKMST dan SKGR Lurah Pelintung Ditukangi Diluar Kantor DUMAI - Soal SKMST (Surat Keterangan Mengolah Sebidang Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang diterbitkan Kantor Lurah Pelintung Kecamatan Medang Kampai Dumai diinformasikan ditukangi, dikerjakan diluar kantor, dirumah salah seorang warga Dumai yang juga selaku anggota Tim 10, mantan karyawan PT Sri Buana inisial, Srks. Diperkirakan SKMST dan SKGR yang dikerjakan Srks dan kawan-kawan sebanyak 150 surat, diterbitkan tahun 2013 diatas lahan seluas 300 Ha. lokasi lahan dikawasan hutan bekas tebangan PT Sri Buana terletak di RT-08 Kelurahan Pelintung.

Sumber kelurahan Pelintung menyebutkan, pekerjaan, dan pembuatan SKMST dan SKGR adalah domeinnya pegawai kelurahan, bukan domeinnya Tim 10 seperti yang dilakukan Srks, karena Srks bukan pegawai honor dan juga bukan PNS kelurahan “memang baru kali ini terjadi pembuatan SKMST dan SKGR dikerjakan pihak luar, dan diluar kantor. Biaya yang dikeluarkan Tim 10 untuk Kelurahan dan Camat per satu surat, lumayan, sebesar Rp.1.500.000,- X 150 surat, jumlah Rp.225.000.000,- biaya surat dituangkan dalam berita

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

acara.

Belakangan ini terbetik kabar mengejutkan, mantan Camat Medang Kampai Drs. Albudasir disebut-sebut meski tidak menjabat Camat, dimutasi ke Bahagian Pemerintahan Pemko Dumai namun tanda tangan Almudasir dalam penerbitan SKMST dan SKGR diatas lahan mantan karyawan PT. Sri Buana tersebut disinyalir masih digunakan, ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Mantan Camat Medang Kampai Almudasir ketika diupayakan untuk konfirmasi belum lama ini, terkait melegalkan lahan bermasalah, dan penanda tanganan dalam penerbitan SKMST dan SKGR atas nama mantan karyawan PT. Sri Buana diluar masa jabatan Camat.

Almudasir belum berhasil ditemui, menurut sumber di Bahagian Pemerintahan Setdako Dumai Almudasir sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

H. Jakmal warga Dumai saat berkunjung ke Biro KPK Pos Dumai belum lama ini, mengakui SKMST dan SKGR Lurah Pelintung dikerjakan dirumah Srks salah seorang anggota Tim 10. Saya (Jakmal red) melihat langsung pembuatan SKMST dan SKGR tersebut dikerjakan di rumah Srks, mestinya

pembuatan SKMST dan SKGR tersebut urusannya pegawai Kelurahan, dan dikerjakan di kantor Lurah. Saya jadi heran kenapa justru Administrasi kelurahan terkait masalah tanah kenapa dikerjakan oknum Tim 10, dan dikerjakan diluar kantor, ada apa ujar H.Jakmal balik bertanya.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, dipenghujung tahun 2012 Tim 10, dengan mengatasnamakan, penerima kuasa dari 150 orang anggota Koperasi Karyawan PT. Sribuana mengajukan permohonan kepada Lurah Pelintung Erfan Arief SH untuk penerbitan 150 SKMST guna proses penerbitan SKGR. Surat permohonan itu ditanda tangani Sutomo Marsudi tanggal 23 Oktober 2013. Disinyalir permohonan mengatasnamakan 150 orang mantan karyawan PT. Seribuana disebut sebut hasil garapan mantan karyawan PT.Sri Buana pada tahun 2000 lalu, dan telah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan SKT tersebut.

Padahal Lahan seluas 300 Ha yang telah diterbitkan SKT sebanyak 150 SKT/satu surat 2 Ha. diterbitkan mantan Lurah Pelintung pada tahun 2001 lalu,

masih dalam kawasan hutan bekas tebangan HPH PT. Sri Buana berlokasi Sei.Beruang hingga tahun 2012 tidak pernah digarap, dan tidak dikelola, oleh mantan karyawan PT.Sri Buana tersebut.

Belakangan ini, diinformasikan Lahan seluas 300 Ha tersebut telah dialihkan oleh Tim 10 dengan menerima ganti rugi dari Ombun S. per dua hektar sebesar Rp.14.000.000,- Net Rp.12.500.000,- setelah dopotong biaya admisnistrasi di kelurahan dan camat. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, permohonan SKMST yang ditanda tangani Sutomo Marsudi kabarnya tidak melampirkan surat kuasa selaku pemilik tanah dalam SKT tersebut.

Namun oleh Lurah Pelintung Erfan Arief SH berani membuat Surat keterangan bahwa Tanah seluas 300 Ha itu tidak dalam silang sengketa dengan pihak lain dan berada dalam kawasan RT 08 Kelurahan Pelintung sesuai Surat Keterangan Lurah Pelintung No.100/Pem-Plt/2013/202, tanggal 23 Mei 2013 ditanda tangani Erfan Arief SH. Penerbitan Surat Keterangan dengan surat permohonan terdapat kejanggalan yang sangat mencolok lebih tua Surat

Keterangan Lurah dibandingkan dengan surat permohonan Tim 10. Yang ditanda tangani Sutomo Marsudi.

Sementara pengalihan lahan oleh Tim 10 kepada Ombun S, bahwa lahan seluas 300 Ha tersebut akan dijadikan kebun sawit. Ternyata ada pihak masyarakat yang memiliki lahan diatas lahan yang diterbitkan SKMST dan SKGR oleh Lurah Pelintung tersebut ada warga yang keberatan yaitu H. Umar Usman warga Simp. Tetap Darul Ihsan Dumai telah melapor ke Mapolresta Dumai.

H.Umar Usman mengaku memiliki lahan seluas 38 Ha di beko oleh kelompok Hamzah CS. Atas pembekoan tersebut H. Umar Usman melapor ke Mapolresta Dumai dengan tuduhan mantan karyawan PT. Sri Buana Hamzah CS melakukan penyerobotan lahan milik H.Umar Usman namun lanjut H.Umar Usman oleh Erfan Arief dan Almudasir melegalkan transaksi jual beli lahan yang dilakukan Hamzah CS kepada Ombun S, padahal lahan tersebut masih bermasalah ujar H.Umar Usman saat dihubungi melalui hubungan seluler belum lama ini, seraya mengatakan dia berada di Batam.

Ditempat terpisah Aktifis LSM Pemantau Asset Daerah

(PAD) Riau Chairuddin saat dimintai komentarnya Rabu pekan lalu terkait penerbitan SKMST/SKGR oleh Lurah Pelintung Erfan Arief SH dan Camat Medang Kampai Almudasir. Menurut Chairuddin SKMST dan SKGR yang diterbitkan Lurah Pelintung Cacat Hukum, lahan bermasalah yang sedang dalam penyelidikan Mapolresta Dumai dipindah tangankan kepada pihak lain, mestinya Lurah Pelintung sebelum menerbitkan SKMST dan SKGR mempublikasikan terlebih dahulu terkait pernyataan Tim 10 yang mengatasnamakan selaku penerima kuasa dari 150 orang mantan karyawan PT. Sri Buana selaku pemilik lahan yang telah memiliki SKT tersebut.

Sementara PT. Sri Buana sudah lama bubar sejak tahun 2002 lalu katanya Setahu saya (Chairuddin red) lahan seluas 300 Ha tersebut oleh mantan karyawan PT.Sri Buana tidak dikelola, maupun dikuasai, mengaku sebagai pemilik tanah, harus dikelola dan dikuasai dengan membuat tanda batas secara permanen dengan sempadan, dengan disaksikan sempadan Pembuatan tanda batas sangat penting untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang

keberatan dikemudian hari, selain H. Umar Usman ucapnya.

Tanah seluas 300 Ha diakui digarap pada tahun 2000 padahal HPH PT. Sri Buana tahun 2000 masih aktif, dan belum dijamah mantan karyawan PT. Sri Buana.

SKT yang diterbitkan Lurah Pelintung tahun 2001 tersebut patut dipertanyakan keabsahannya. Setahu saya ada Peraturan Mendagri yang mengatur pemberlakuan SKT tersebut. karena tidak dikelola dan tidak dikuasai penggarap otomatis tanah tersebut kembali kepada negara. CQ Kementerian Kehutanan ujarnya Pembukaan perkebunan sawit seluas 300 Ha yang dilakukan Ombun S diduga tidak prosedural, Ombun S bakalan mendapat resiko kerugian. Masih kata Chairuddin melalui LSM PAD, pihaknya akan mempertanyakan transaksi jual beli lahan yang dilakukan antara Tim 10, dengan Ombun S ke Kementerian Kehutanan RI katanya.

Menurut Chairuddin bahwa Sutomo Marsudi mengatasnamakan Tim 10 yang mengaku bertanggungjawab terkait penjulan lahan seluas 300 Ha itu benar-benar bertanggungjawab Sutomo Marsudi CS siap-siap berhadapan dengan pihak Kehutanan ujarnya.(PUR)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Hermansyah(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

KORUPSI

LIPSUS

PRO-KONTRA DENSUS ANTIKORUPSI

WACANA pembentukan detasemen khusus antikorupsi dinilai hanya akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang penanganan kasus korupsi oleh Polri. Pasalnya, Polri saat ini telah memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berdiri di bawah Badan Reserse Kriminal Polri.

"Usulan pembentukan densus antikorupsi merupakan usulan absurd dan tak mendasar. Sebab, Polri telah memiliki Direktorat Tipikor (Dittipikor). Dittipikor inilah yang harus dimaksimalkan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, beberapa waktu lalu.

Neta menilai, secara kuantitas memang jumlah kasus yang ditangani

Dittipikor Bareskrim Polri sudah cukup banyak. Namun, dari segi kualitas, Polri masih jauh di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mampu mengungkap sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi atau kasus dengan nominal besar.

Kapolri terpilih Komjen Sutarman dikatakan memiliki tantangan terbesar yang harus segera diselesaikan, yakni kasus korupsi. Terlebih lagi, ia menambahkan, dalam pernyataannya di hadapan Komisi III DPR RI, Sutarman berjanji akan memberantas korupsi di tubuh Polri.

Jika Sutarman konsisten dengan janjinya, maka sudah seharusnya Dittipikor Bareskrim Polri memprio-

ritaskan penanganan sejumlah kasus korupsi, baik yang melibatkan oknum polisi maupun di luar instansi tersebut.

"Dittipikor jangan hanya menangani kasus yang ecek-ecek saja seperti selama ini. Sutarman harus bisa membuktikan jika Polri dapat menyelesaikan kasus besar," katanya.

Berdasarkan catatan IPW, sejumlah kasus korupsi besar yang saat ini tengah ditangani Dittipikor Bareskrim Polri di antaranya kasus dugaan korupsi pengadaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Kementerian Kesehatan.

"Jika Dittipikor Polri efektif dan bekerja maksimal memberantas

MAHFUD: HANYA CELETUKAN POLITIK MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak setuju bila Polri membentuk datasemen khusus (densus) antikorupsi. Menurutnya, kelahiran densus antikorupsi melemahkan lembaga antikorupsi yang telah lebih dulu ada.

Mahfud menjelaskan, usulan pembentukan densus antikorupsi hanya sebuah wacana yang dilontarkan beberapa politisi di Parlemen. Kendati demikian, Mahfud mempersilakan pembahasan realisasi lembaga itu. "Lembaga khusus antikorupsi ya KPK. Kalau nanti ada khusus-khusus lagi malah jadi umum. Itu hanya celetukan politik," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Mahfud mengusulkan, apabila berniat upaya pemberantasan korupsi, Polri dapat bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sinergi itu dapat diwujudkan dengan menyiapkan personel khusus untuk membantu KPK. "Kalau densus itu maksudnya lembaga khusus ya KPK itu, perbantukan saja (personel) di KPK biar KPK kuat," ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyayangkan munculnya wacana pembentukan detasemen khusus antikorupsi di Mabes Polri. Menurut Mahfud, untuk kejahatan ini, cukup KPK yang menanganinya.

"Menurut saya, lembaga khusus antikorupsi ya KPK. Kalau nanti (dibentuk

lembaga) khusus-khusus lagi malah jadi umum," kata Mahfud.

Tapi, kata Mahfud, jika Mabes Polri tetap ingin membentuk detasemen khusus korupsi, maka lebih baik diperbantukan di KPK. "Agar KPK lebih kuat," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI terpilih, Komisaris Jenderal Sutarman, sudah mengutarakan niatnya membentuk detasemen khusus (densus) antikorupsi.

Sutarman mengakui bahwa densus antikorupsi itu diperlukan karena sampai saat ini, polisi kesulitan dalam memberantas korupsi. Namun, kata dia, pihaknya tidak bisa serta merta membentuk lembaga baru. "Yang terkait kelembagaan, tidak hanya institusi Polri sendiri," kata dia.

Sutarman menjamin, densus antikorupsi itu tidak akan berbenturan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebab, dengan dibentuknya densus ini, justru akan saling menguatkan antara KPK dan Polri. "Kalau Polri kuat, KPK bisa fokus di pencegahan," kata dia.

Ide soal densus antikorupsi ini mulanya dilontarkan oleh anggota Komisi III, yakni Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar). Densus antikorupsi tersebut dianggap perlu dibentuk untuk mempercepat kinerja Polri dalam penanganan perkara korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa.(NET)

korupsi, tentunya tak perlu ada KPK," ujarnya.

Neta mengatakan, sebelum melakukan pemberantasan korupsi di instansi lain, Polri mesti menindak praktik korupsi yang terjadi di internal. Selama ini, Neta melihat Dittipikor Polri sepertinya alergi dengan kasus-kasus korupsi di internal Polri. "Padahal di lingkungan Polri berkembang pesat mafia proyek, mafia jabatan, mafia pendidikan, pungutan liar, setor menyetor, suap, dan gratifikasi lainnya," katanya.

Dia menambahkan, tantangan terberat calon Kapolri baru Komisaris Jenderal Sutarman adalah membenahi internal kepolisian dari budaya pungli dan korup. Dalam waktu dekat, kata

KOMISI III, JANGAN SOK BERSIH ANGGOTA Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul tak tertarik dengan usulan beberapa rekan di komisinya agar Polri membentuk densus anti-korupsi. Ruhut menilai anggota Komisi III yang mengusulkan wacana tersebut sebagai orang yang sok bersih dan tak pro pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu yang ajukan orang kotor dan enggak bersih. Mereka sok bersih padahal enggak bersih. Mereka itu bermasalah," kata Ruhut. Ruhut menyampaikan, dirinya sangat yakin bila densus anti-korupsi itu benarbenar dibentuk, maka orang pertama yang akan dibekuk adalah anggota Komisi III yang sebelumnya mengusulkan densus tersebut dibentuk. Baginya, pemberantasan korupsi telah ditangani oleh lembaga yang tepat, yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK. Bagi Ruhut, anggota Komisi III yang mengeluarkan usulan agar Kapolri membentuk densus anti-korupsi hanya ingin melakukan pencitraan. Dibalik usulan tersebut, kata Ruhut, pembentukan densus antikorupsi hanya akan memenggal pergerakan KPK. "Mereka itu anti KPK. Densus (anti-korupsi) bukan jalan keluar untuk meningkatkan dan memajukan kepolisian, jalan keluarnya mesti pembersihan di tubuh Polri. Kawankawan di Komisi III enggak usah sok pencitraan," ujarnya.

Ide soal densus anti-korupsi ini mulanya dilontarkan oleh anggota Komisi III, yakni Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar). Densus antikorupsi tersebut dianggap perlu dibentuk untuk mempercepat kinerja Polri dalam penanganan perkara korupsi yang termasuk dalam kejahatan luar biasa.(NET)

dia, Dittipikor mesti menuntaskan kasus korupsi proyek tanda nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi dan kasus aliran dana tersangka Labora Sitorus.

"Jika kasus-kasus itu ditangani Sutarman dengan serius, publik akan percaya dan angkat topi terhadap Sutarman. Tapi jika kasus itu tetap dipetieskan, janji-janji Sutarman saat fit and propert test di Komisi III DPR hanya sekadar janji gombal yang akan membuat publik tidak akan percaya pada Polri maupun Sutarman," tutur Neta.

Secara terpisah, Aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Satya Langkun mengatakan menyambut baik adanya semangat pemberantasan

korupsi di Kepolisian. Hanya, ia berharap pembentukan satuan baru itu betul-betul untuk penguatan upaya pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, kata Tama, tidak mungkin bisa memberantas korupsi sendiri. Untuk itu, untuk kasus-kasus berskala kecil, kata dia, sebaiknya disupervisi kepada Polri.

"Tapi perlu ada evaluasi di internal," kata Tama.

Wacana pembentukan Densus Antikorupsi di Polri diloncarkan oleh para politisi di Komisi III DPR. Satuan tersebut dianggap perlu dibentuk untuk mempercepat kinerja Polri dalam penanganan kasus korupsi. Sutarman mengaku mendukung wacana itu.

TAK AKAN BERBENTURAN DENGAN KPK KAPOLRI terpilih, Komisaris Jenderal Sutarman, mengatakan wacana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi tak akan berbenturan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ide soal Densus Antikorupsi ini dianggap akan menguatkan upaya pemberantasan korupsi.

"Justru kita harus saling menguatkan.

Kalau Polri-nya kuat, KPK bisa fokus di pencegahan," ujar Sutarman di Kompleks Parlemen, Selasa pekan lalu.

Sutarman juga membantah keberadaan Densus Antikorupsi akan mengerdilkan peran KPK. Menurutnya, Polri hanya ingin memberantas kasus korupsi dari hulu.

Densus Antikorupsi ini pun dianggap Sutarman belum akan terealisasi dalam waktu dekat.

"Karena yang terkait kelembagaan, tidak hanya institusi Polri sendiri tetapi juga terkait dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara," ucap perwira tinggi Polri yang masih menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu.

Wacana pembentukan Densus Antikorupsi ini bermula saat Sutarman menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Dua anggota Komisi III yakni Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar mengusulkan perlunya pembentukan

lembaga itu untuk membantu kerja polisi memberantas korupsi. Ahmad bahkan menyatakan DPR akan siap membantu dalam hal penganggarannya.

"Kalau memang dibutuhkan, akan kami bantu soal anggaran. Tak hanya anggaran operasional, tapi soal gaji para penyidiknya yang disamakan dengan penyidik KPK," ucap Yani.

Sutarman menyambut ide tersebut.

Namun, Sutarman mengatakan, perlu ada diskusi lebih lanjut untuk membentuk Densus Antikorupsi secara kelembagaan.

Sebagai Kapolri baru, Jenderal Sutarman langsung dihadang berbagai masalah dan pekerjaan rumah. Dia harus membereskan organisasi dan manajemen internal kepolisian yang dikenal kaku dan birokratis, sekaligus memecahkan berbagai kasus yang meresahkan masyarakat seperti korupsi, terorisme, dan penembakan terhadap polisi sendiri.

Salah satu gagasan Sutarman untuk membantu penyelesaian tugasnya adalah membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi.

Detasemen ini akan didesain seperti Detasemen Khusus Antiteror Mabes Polri yang selama ini dinilai berhasil menangkal jejaring teroris di Indonesia. Berikut petikan komentarnya ketika diwawancarai Tempo, awal Oktober lalu.(NET)

KPK POS

6

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

Wakil Walikota Kunjungi Panti Asuhan Bustanul Fakri LANGSA–Dalam rangka memperingati HUT Pemko Langsa ke12, Wakil Walikota Langsa, Drs. Marzuki Hamid MM, Senin (21/ 10) melakukan kunjungan ke panti asuhan Bustanul Fakri di Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama.

Kunjungan tersebut juga didampingi, Asisten III Pemko, T. Sabena, Kepala Kantor Departemen Agama Langsa, M.Yunus, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis ( PU), Iskandar Sukri, Danramil Langsa Kota, Kapten Erman, Kapolsek Langsa Kota, Iptu Faslan, Ketua Baitul Mal, Alamsyah Abubakar Din, dan Camat Langsa Lama, Eri Kurniawan.

Dalam arahannya Marzuki Hamid, menyampaikan, kehadiran ini untuk membagi rasa dengan mayarakat dalam rangka HUT Pemko, dimana dalam usiannya ke12ini ada beberapa pembangunan yang sudah berhasil dan ada juga yang belum. Namun, yang sudah berhasil akan terus dilanjutkan, dan yang belum berhasil marila bersama-sama untuk kita bangun dengan bekerja keras.

“Dengan kegiatan angjasana ini, merupakan salah satu perhatian kami selaku pemerintah daerah untuk saling berbagi dengan para anak-anak dip anti asuhan, “ujarnya seraya menambahkan, bahwa status panti asuhan bustanul fakir ini masih dibawah naungan Pemkab Aceh Timur, sehingga apapun kendala di panti ini menyangkut dengan fasilitas sekolah dan lainlain tersendat.

Marzuki Hamid mengakui fasilitas umum seperti jalan untuk menuju ke panti asuhan ini sangat

sulit dilalui. Namun kondisi ini sudah disampaikan kepada Kadis Pendidikan dan kepala sekolah SMP Negeri 8 untuk diberi kemudahan agar jalan ke panti asuhan bias dilalui dengan mudah.

Terkait dengan status panti asuhan alangkah lebih baik status pembinaannya selama ini dibawah Pemkab Aceh Timur, bisa dialihkan ke Pemko Langsa, akan bisa lebih focus dalam memberikan bantuan ke panti terrsebut. Diharapkan, agar panti asuhan ini agar segera dialihkan kepada dinas pendidikan sehingga bias memfasilitasi keukurangan-kekurangan tenaga pengajar di panti tersebut.

Ketua Yayasan yang diwakili oleh Alfian dalam laporannya mengatakan jumlah santri disini berjumlah 56 orang. Di panti asuhan ini ada beberapa bangunan yang perlu diperhatikan yakni asrama putri, dimana jendelanya belum ada, sehingga ada beberapa pemuda waktu lalu masuk ke asrama putri. Selain itu, masih ada beberapa pembangunan infrastruktur lainnya yang masih perlu diperhatikan.

Sementara itu Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, Senin (21/ 10) mengunjungi panti asuhan Taman harapan di Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota.

Kunjungan tersebut juga didampingi, Asisten II Pemko, Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd, Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa Umar, SH, Kadis Sosial Kota Langsa Drs. Mursyidin Budiman, Kepala BPBD Al Azmi SSTP, dan Camat Langsa Timur, Fahliansyah, SSTP.(BSO)

NAD SUMUT

POLITIK

Wali Kota Langsa Lantik Tiga Kadis LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, Rabu (23/ 10) sore kemarin melantik sejumlah pejabat di jajaran Pemko Langsa, tiga diantarnya merupakan kepala dinas dan kantor setingkat eselon II. Selebihnya, dari 99 PNS yang dilantik itu merupakan pejabat III, IV termasuk lima kepala sekolah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah para abdi negara tersebut berlangsung di Aula SMKN 3 Langsa. Prosesi pelantikan juga dihadiri sejumlah kepala SKPD setempat, serta Muspida plus

Kota Langsa di antaranya Ketua PN Langsa Effendi SH, Kasdim 0104/Atim Mayor Inf Nasrun Nasution, dan Kasi Intel Kejari Zainal Akmal SH. Wali Kota dalam sambutannya, usai melantik dan mengambil sumpah berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar benarbenar bekerja dan menjalankan amanah tugas ini, dengan sebaik mungkin sesuai tugas masingmasing. Kemudian dalam pelantikan ini Usman Abdullah menjelaskan bahwa tidak ada unsurunsur politis dan lainnya, ini semua

sesuai dengan atuan dan sebagai langkah penyegaran.

Di antara pejabat yang dilantik juga ada yang memasuki masa pensiun, berpindahtugas ke daerah lain, dan ada juga PNS yang berpindah ke Universitas Samudra (Unsam) Langsa. Untuk itu Wali Kota meminta janganlah ada berpikir politis atas pelantikan tersebut, the right man on the righ place.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pegawai dan guru dan kepala sekolah, yang telah mengabdi di Pemko Langsa selama ini, dan apa yang telah

dilakukan semoga menjadi amal dan ibadah kita semua,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Tauke Seuem, menambahkan, untuk terus meningkatkan disiplin, selama ini ia tak henti-hentinya melakukan sidak secara rutin ke SKPD dan pejabat terkait, untuk meningkatkan kerja dan produtivitas kerja. Jabatan ini bukanlah jabatan main-mainan, yang wajib dijalankan dengan benar. Timses atau bukan semua adalah sama dimata Wali Kota.

Penempatan jabatan ini sesuai integritas dan dedikasi pejabat

tersebut, jika sesuai keinginan kita akan menuai kehancuran.

Saya tidak ada liat karena orang tersebut, jika dirinya tidak mampu bekerja maka akan diganti dengan orang yang lebih mampu dan bertanggung jawab.

“Saya dipilih oleh rakyat Langsa untuk mengubah Kota Langsa, yang merupakan kampong kita semua untuk lebih baik lagi ke depan.

Kita harus melakukan hal yang lebih baik, jangan jabatan ini hanya untuk mendapat tunjangan, tapi amanah masyarakat ada pada kita semua,” paparnya.(BSO)

Upacara HUT Pemko Langsa Ke-12 Khidmat LANGSA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kota (Pemko) Langsa berlangsung khidmat walau kondisi lapangan sedang di guyur hujan, tidak membuat peserta upacara meninggalkan lapangan, malah tetap semangat hingga pelaksanaan upacara selesai berlangsung.

Upacara HUT Pemko ke-12 Tahun 2013 ini diadakan di Lapangan Merdeka Langsa, Senin (21/ 10). Selaku pembina upacara yakni Walikota Langsa, Usman Abdullah SE dan Pemimpin upacara AlAzmi, SSTP yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Adapun peserta upacara tersebut yakni para pegawai negeri sipil (PNS) jajaran Pemko, anggota TNI/Polri, siswa/i dari SMA dan SMP. Selain itu, para Muspida dan Kepala Pengadilan Negeri (PN), dan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. M. Ikhsan Ahyat SSTP MAP serta mantan walikota Langsa, Azhari Aziz dan tampak hadir juga Mantan PJ. Walikota Langsa Drs. Bustami Usman, SH, MSi. Usman Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, peringatan Hut Pemko ke-12, akan menjadi sangat istimewa, ketika semua para jajaran eksekutif, legislatif beserta masyarakat dan seluruh stakeholder yang mampu melakukan refleksi maupun kontemplasi setiap waktu berganti

penuh dengan perjuangan, serta semangat pengabdian demi mewujudkan cita-cita bersama menjadikan kehidupan masa depannya lebih baik lagi.

Lanjutnya, ada tiga makna pada hut ini yakni pertama, berupaya untuk melihat masa lalu sebagai mata rantai sejarah dan sebuah masa lalu adalah fondasi yang sangat bernilai sebagai acuan untuk menapaki masa kini dan masa depan.

Kedua, jadikan sebagai mawas diri. Dengan demikian setiap etape perjalanan kehidupan ini selalu bermakna, karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian dan responsif dengan tantangan ke depan.

Ketiga, berupaya mendesain atau merancang sebuah formula masa depan belrandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai maupun peristiwa bersejarah di masa lalu. "Jadi, sebagai masyarakat kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Pemko sebagai sebuah inspirasi dan motivasi demi meraih cita-cita atau harapan akan masa depan lebih baik lagi,"ujarnya.

Walikota Langsa juga mengajak semua kalangan masyarakat untuk terus bekerjasama membangun daerah, karena sesungguhnya maju dan mundurnya Pemko tergantung kerjasama seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Langsa.(BSO)

Adlinansyah: Mutu Pendidikan Sangat Memprihatinkan ACEH TIMUR–Diharapkan tenaga pendidik agar memiliki kualitas Akademik,dan mampu memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran,dan kepribadian profesional pada diri pendidik dan sosial. Juga harus memiliki sertifikat sebagai tanda sebagai seorang pendidik. Dalam rangka peningkatan kinerja mengajar maka guru dituntut harus profesional.

Guru juga harus senantiasa meningkatkan kopentensinya secara terus menurus dengan melalui usaha dan upaya antara lain juga harus mengikuti penataran, dalam penulisan karya Ilmiah, dan MGMP dan lainnya juga agar dapat mempercepat proses peningkatan mutu kepada guru sebagai pendidik yang handalan,”papar Bupati Aceh Timur Hasballah Bin H.M.Thaib atau disebut Rocky dalam sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tingkat SMP/MTs dan juga di SMA di bacakan Asisten I Setdakap Aceh Timur,Adlinansyah di SMP N 1.Idi Kabupaten Aceh Timur, Kamis Pekan lalu.

Pendidikan perlu peningkatan mutu pendidikan karena,tuntutan Negara karena untuk menciptakan berbagai tehnologi dalam melin-

dungi anak bangsa ini dari berbagai kemungkinan dan dalam ancaman,baik daam Negeri maupun juga luar Negeri.

Adliansyah menambahkan, ”begitulah berbagai bagai gambaran di suatu Negara yang memiliki kualitas pendidikan yang benar benar terjamin dan profesional dalam mencapai mutu pendidikan, sehingga mampu bersaing dengan Negara negara Eropa.

Mutu pendidikan di Negara kita masih sangat memperhatikan,dan hal itu di buktikan harus dengan program wajib belajar sembilan tahun tapi masih terjadi dan terdapat anak anak yang putus sekolah menjadi pengangguran yang semakin bertambah dan berdampak dan amoralnya rusak, ini terjadi di berbagai provinsi,” kata Adliansyah.

Dalam acara pembukaan MGMP tersebut hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh M.Anas Adam,dan Kadis Pendidikan kabupaten Aceh Timur,Abdul Munir, Kabag Humas,Setdakab Aceh Timur T.Amran,Kepala UPTD sAceh Timur,Kepala SMP dan SMA/SMK se Aceh Timur Serta Ketua MPD Aceh Tmur. H. Abdullah Arya.(BSO)

Terpidana dalam kasus korupsi Tajuddin bin Muhammad Hasan, (tengah) dikawal petugas yang setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Jumat (25/10). Terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2011 itu terkait kasus korupsi proyek pembangunan hunian sementara korban tsunami tahun 2005 bersumber dari anggaran DIPA senilai Rp 2,6 miliar itu divonis empat tahun penjara, namun berhasil kabur setelah menjalani tahanan luar dengan alasan sakit dan berhasil ditangkap di Medan.

Sekda Aceh Timur Sidak ACEH TIMUR - Sejumlah Pegawai di kantor perpustakaan Kabupaten Aceh Timur didapati tidak masuk kantor tanpa keterangan. Itu ditemukan SekDa Kabupaten Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat S.STP,M.AP saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dikantor tersebut,sabtu pekan lalu.

M.Ikshan Ahyat S.STP,M.AP melalui Kepala Bagian Humas dan protokol Setdakab setempat T.Amran.SE mengatakan sangat kecewa dengan kondisi yang didapati dikantor tersebut dikarenakan para pegawai yang tidak masuk kantor telah melanggar didiiplin pegawai dan hal itu tidak

dapat di toleransi,”ini tidak bisa kita toleransi,karena sebelumnya telah ada surat edaran Gubenur Aceh dan di perkuat oleh surat edaran Bupati Aceh Timur untuk masuk kantor pada hari ini menggantikan libur bersama pada hari rabu (16/10)pekan lalu,”ujarnya.

Sebagai mana diketahui pemerintah Aceh melalui surt edaran Gubernur Nomor:061.2/ 49599 dan di perkuat dengan surat Bupati Aceh Timur Nomor:061.2/ 9901 tentang penambahan libur Idul Adha di lingkungan Aceh satu hari setelah Idul Adha,(16/10) pekan lalu dan hari kerja digantikan pada hari ini sabtu(19/

10)pekan lalu.

Sanksi bagi para pegawai yang tidak masuk tersebut,di wajibkan untuk mengikuti apel pagi dihalaman kantor Sekretariat Daerah sampai dengan batas waktu yang di tentukan,hal ini dirasa perlu dilakukan untuk pembinaan kepada para pegawai yang telah melanggar disiplin.

Lebih lanjut Setdakab Aceh Timur jua menghimbau kepada seluruh pimpinan SKPK dalam pemerintahan Kab,Aceh timur untuk tetap terus melakukan pembinaan terhadap bawahannya dan segera melaporkan secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja.”kepada seluruh kepala SKPK agar terus melakukan pembinaan kepada bawahaannya dan laporkan secara tertulis apabila ada pegawai yang absen,langkah ini perlu kita lakukan untuk meningkatkan disiplin

di jajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur,”ujarnya.

“Masuk kerja bagi PNS itu merupakan kewajiban dantelah di atur dengan peraturan yang berlaku,kita juga harus tahu diri,bahwa PNS itu merupakan pelayan bagi Msyarakat,” tambahnya.

Selain melkukan SIDAK di kantor perpustakaan Sekda didampingi Kabid pembinaan dan pengembangan pegawai BKPP, Drs Muchtar,M.AP dan Kasat pol PP Aceh Timur,Syahrizal Fauzi, S.STP,M.AP juga melakukan hal yang sama di kantor Sekretariat Komisi Independe Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam sidaknya di kantor KIP sampai dengan pukul 09:30 WIB kantor tersebut belum juga terbuka.

Sementara itu Sekretaris KIP Aceh Timur,Saipul,SE saat di_komfirmasi melalui via telpon

seluler mengatakan sedang berada di Banda Aceh dan tidak mengetahui adanya surat edaran yang di maksud untuk masuk kerja hari ini menggantikan hari libur bersama pada hari rabu yang lalu.

Selain itu juga Sekda meminta kepada SKPK yang berada di luar pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti kengiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari jum’at pukul 14:30 WIB dimesjid Darussalihin Idi,”kepada seluruh kepala SKPK dilingkungan Aceh Timur yang berada diluar pusat Pemerintahan,saya minta untuk mengikuti sertakan para pegawainya dalam pengajian rutin yang diadakan setiap hari jum’at karena hal kegiatan ini masih berada pada jam Dinas,untuk itu diwajibkan kepada seluruh pegawai untuk menghadirinya,” tegasnya.(BSO)

Bupati Aceh Timur Terima Penghargaan dari Pemko Langsa LANGSA - Pemko Langsa memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Bupati Aceh Timur, karena berjasa telah menyerahkan semua aset Aceh Timur yang ada di Kota Langsa untuk Pemko Langsa yang diterima oleh Sekretaris Kabupaten tersebut M. Ikhsan Ahyat SSTP MAP. Selain kepada Pemkab Aceh Timur, piagam juga diserahkan kepada PT

Timbang Langsa dan PT Perkebunan Nusantara-I (Persero), pada acara puncak peringatan HUT ke-12 Kota Langsa di Pendapa Wali Kota Langsa, Senin (21/10) malam.

Kedua perusahaan perkebunan itu dinilai sangat berjasa karena telah melepaskan 50 hektare HGUnya untuk perluasan areal perkotaan.

Dalam sambutannya Usman Abdulah

mengatakan, acara ini menjadi kado ulang tahun Pemko ke-12 yang sangat istimewa.

Lanjutnya, momentum peringatan HUT ini memiliki makna khusus bagi pemerintahan dan umara. Karena tahun 2013 merupakan tahun pertama kepemimpinannya.

Tambah Usman Abdullah, tidak terasa sudah satu tahun kami memimpin kota langsa ini. Dikatakan, momentum

peringatan HUT tahun ini, harus menjadi bahan evaluasi, koreksi, dan intropeksi atas hasil-hasil kinerja yang telah dicapai.

Walikota berharap, agar semua pegawai bekerja untuk perubahan Kota Langsa.

Karena itu, kami sering turun sendiri memimpin gotong royong, dan melakukan sidak secara rutin, ini semata-mata untuk perubahan yang lebih baik.(BSO)

Jembatan Nyaris Roboh ACEH TAMIANG - Terdapat pantauan wartawan,jembatan Desa Meurandeh Wilayah Kec,Manyak Payed Kab,Aceh Tmiang kondisi jembatan tersebut sangat membahayakan dan berdampak maut itu,bagi pelintas yang menyembrangi dan berjalan kaki sangat ekstra hati hati untuk menyebrangi jempatan tersebut.

Jembatan tersebut berukutran yang panjangnya 80 Meter itu,untuk penghubung desa desa yang lain untuk membawa hasil pertaniannya ke Kota, sedangkan tiang penyangga jembatan itu

yang terbuat dari batang kelapa yang sudah banyak lapuk,maka dengan kondosi jembatan ini sangat memperhatinkan untuk disebrangi,banyak warga yang mengeluh karena tidak dapat membawa hasil pertniannya untuk dijual di kota,bila pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak segera mendapat penangan serius untuk segera membangun jembatan tersebut akan berdampak warga desa menjadi susah dan biaya hidupnya sehari hari tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Seorang warga yang tidak mau

disebut namanya mengatakan kepada wartawan,”kami warga desa disini,sudah 5x sudah memperbaiki jembatan yang roboh itu dengan cara suwadaya masyarakat,namun tidak daya untuk memperbaiki tiang penjangga jembatan yang tidak dapat kami kejakan lagi.

Tiga bulan yang lalu ada anak sekolah menjadi korban jatuh kedasar sungai di jembatan tersebut,saat melintas,”kata warga.

Menurut warga,awal mulanya rusaknya jembatan dikarenakan pasca di terjang banjir pada tahun 2007,dari saat

itu jembatan mengalami kerusakan/ miring,”kali ini yang terparah dari semua tiang penyangga hanya tersisa 4 tiang penyangga itu pun sudah lapuk, akibatnya jembatan itu menjadi miring dan bergoyang,maka itu kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk melintasi jembatan tersebut total yidak berani melintasinya.”ujar warga desa itu.

Warga berharap Pemerintahan Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang melalui dinas terkait agar dapat membangun segera jembatan yang baru.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

Plt. Walikota: Lakukan Penanganan Masalah Secara Bertahap MEDAN -Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, penanggulangan berbagai masalah di kota Medan tidak bisa ‘cespleng’ tetapi harus dilakukan secara bertahap seperti masalah banjir,dan kehidupan warga di bantaran sungai.

Sebenarnya, asal warga mau saja pindah, Pemko Medan siap membangunkan rusunawa.

“Sekali lagi, asalkan warganya mau pindah, tapi kemauannya jangan setengah-setengah ya! Pasti Pemko Medan akan membantu dengan membangunkan rusunawa sebagai tempat tinggal mereka,” kata Eldin belum lama ini di Medan.

Menurut Eldin, warga Kota Medan belum terbiasa tinggal di rusunawa, padahal Pemko Medan sudah sering melakukan sosialisasi.

Untuk mendukung itu, maka sejumlah fasilitas seperti transportasi juga disiapkan untuk memudahkan warga yang tinggal di rusunawa.

Eldin selanjutnya mengaku, banyak warga yang tinggal di bantaran sungai tidak memiliki status, dan bangunannya tidak jelas status tanahnya. Untuk itu, Pemko Medan ingin menata agar lebih baik. Dia menceritakan bagaimana sebenarnya pemerintah pusat sudah pernah ingin membangun rusunawa persisnya di Kampung Aur. Saat itu, ungkapnya, sudah disiapkan segala sesuatunya sampai rancangan gambarnya karena memang ada deputinya ketika itu merupakan orang Kampung Aur. “Sayangnya, semua itu tidak bisa terlaksana karena memang ada

penolakan dari warga,” ujarnya.

Didampingi Assisten Umum (Asmum) Iwan Habibi Daulay SH menambahkan, saat ini musim penghujan, tapi yang paling ditakutkan yakni hujan di gunung karena imbasnya pasti kota Medan akan kebanjiran. Dia memohon pengertian kepada masyarakat karena memang sulit mencegah banjir yang datang dari gunung.

Salah satu langkah strategis yang sudah dilakukan yakni dengan memindahkan SD Negeri 067092 di Jalan Brigjen Katamso Gang Merdeka.

Diakui gedung bangunannya memang megah dan kokok, tapi sayang ancaman banjir terus terjadi sehingga tidak ada pilihan lagi agar proses belajar mengajar tidak terganggu maka dipindahkan ke tempat lebih aman.

Langkah lain, lanjut mantan Sekda Medan ini bisa dilakukan dengan mulai dari penganggaran sampai dengan aplikasi kegiatan.

Meskipun demikian, Pemko Medan juga terus mendesak pemerintah pusat melalui Dirjen Pengarian, Balai Wilayah Sungai Sumatera II (BWSS) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Tarukim untuk melakukan normalisasi sungai dan penataan warga yang ditinggal di bantaran.

Bahkan, 2015 dengan biaya yang besar akan ada normalisasi. Salah satunya sudah ada Detail Engineering Design (DED) untuk normalisasi sungai terseut dan kini sejumlah proyek normalisasi sudah dikerjakan pembuatan tanggul dan benteng di Belawan,” ungkapnya.

(VIN)

Orang Miskin Kota Medan 63.864 Jiwa MEDAN–Kouta orang miskin untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang diberikan oleh Provinsi kepada Kota Medan sebanyak 63.864 jiwa, kouta ini adalah diluar dari kouta program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) dan kouta program Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), hal ini terungkap saat Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi memimpin rapat pembahasan data pendudk tidak mampu di Kota Medan dalam rangka kepesertaan di dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 2014, yang digelar di Balai Kota Medan, Rabu (23/10).

Rapat pembahasan orang miskin Kota Medan ini sempat tertunda, pasalnya dari 21 Camat yang diundang hanya hadir 11 Camat sementara 10 Camat enggan untuk hadir, para Camat yang tidak hadir diwakili oleh para Kasinya, Plt Walikota Medan sempat meminta kejelasan kepada yang mewakili, namun karena tidak ada alasan yang pasti, Plt Walikota Medan meninggalkan ruangan menunda rapat tersebut sampai seluruh Camat hadir, setelah ditunggu hampr dua jam barulah seluruh Camat hadir dan rapatpun dimulai.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan itu memaklumi bahwa para Camat banyak tugas-tugasnya dilapangan, namun pertemuan ini sangat penting sekali untuk membahas data orang yang tidak mampu di Kota Medan, sedangkan Camat

beserta jajarannya yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya berapa jumlah penduduk miskin diwilayahnya, untuk itulah diharapkan nantinya data ini harus ada, walaupun data di Statistik tidak terdapat, jadi Camat harus bertanggung jawab atas data yang ada nantinya.

Ditambahkan, sebetulnya dari data yang sudah ada seharusnya semua masyarakat miskin Kota Medan sudah terlayani, namun dilapangan masih banyak orang miskin yang belum terkaper, masih banyak masyarakat miskin yang meminta rekemendasi dari Camat untuk layanan kesehatan, jadi ini dimana salahnya, untuk itulah Camat diminta untuk mendata lebih akurat lagi, kita diberi kouta 63.864 jiwa untuk mengisi kouta layanan kesehatan diluar Jamkesmas dan JPKMS yang sudah ada, ini harus segera kita isi, dan untuk 2014 sudah tidak ada lagi rekomendasi surat miskin dari Camat untuk layanan kesehatan.

Menurutnya, kita menyadari kehidupan masyarakat memang tidak stabil, mungkin hari ini dia menjadi orang mampu, namun siapa tahu besok kehidupannya menurun karena disebabakan berbagai hal, seperti misalnya mereka menderita sakit yang harsu melakukan cuci darah yang menghabiskan biaya tinggi sehingga menjadikan mereka tidak mampu, hal ini perlu kita sikapai dan kita perhatikan, untuk itulah perlu layanan cuci darah ini dibuat program aggarannya.(VIN)

Perkemahan Pemuda Serumpun Diikuti 5 Negara MEDAN –Sebanyak 652 peserta mengikuti Perkemahan Pemuda Serumpun tahun 2013 di Bumi Perkemahan Cadika Pramuka Jalan Karya Wisata Medan, Kamis (24/ 10). Selain dari Kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara, even ini juga diikuti peserta dari Kutai Timur, Kalimantan Timur ditambah dengan 15 pemimpin-pemimpin pandu dari sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Thailand dan Hongkong.

Perkemahan yang berlangsung selama 5 hari ini, dibuka langsung Wakil Ketua Kwartir Nasional Mayjend (Purn) TNI Hatta Syafruddin SH didampingi Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi. Selain meningkatkan tali silaturahmi diantara peserta, tujuan even ini digelar untuk meningkatkan pembinaan kepemudaan melalui gerakan kepanduan sekaligus menjadikan pramuka sebagai gerakan kepanduan besar di ASEAN. Selama mengikuti perkemahan, para peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan seperti kegiatan rutin meliputi ibadah keagamaan, olahraga, apel pagi dan sore. Kemudian kegiatan pengantar yang mencakup technical meeting, dinamika kelompok atau

bina suasana. Lalu kegiatan wisata dinataranya wisata kota dan pendakian Gunung Sibayak.

Selanjutnya kegiatan seni seperti apresiasi film dan pentas seni. Serta kegiatan kecakapan dan petualangan dengan melakukan penjelajahan maupun outbond.

Kepada seluruh peserta, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin menjelaskan, Gerakan Pramuka mempunyai tugas untuk menempah generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang memiliki kecakapan , tidak hanya di bidang akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat, daya kreatifitas dan inovatif yang tinggi serta mandiri. Dengan begitu negara-negara serumpun akan memiliki basis pemuda yang berkualitas, berdaya saing dan cerdas.

Karena itulah kata Eldin, Pemko Medan memberikan perhatian kepada Gerakan Pramuka. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyiapkan lahan untuk menyelenggarakan kegiatan perkemahan dan kepemudaan yakni Bumi Perkemahan Cadika Pramuka ini.

Selain itu Pemko Medan akan terus melakukan pembinaan terhadap Gerakan Pramuka dalam rangka menjadikan generasi muda semakin memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.(VIN)

POLITIK

SUMUT

Soekirman: Berikan Pelayanan Terbaik Pada Masyarakat MEDAN - Peran pemerintah adalah memberikan pelayanan sekaligus perantara kepentingan kepada masyarakat artinya posisi pemerintah sebagai penyelenggara publik berubah dari dilayani menjadi melayani. Begitu juga pada pemerintah Kecamatan, Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah namun merupakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) sehingga kewenangan camat yang dulunya hanya bersifat distributif yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan bertambah menjadi delegatif dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Urusan otonomi daerah meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus memacu kinerja seluruh aparatnya hingga ke pelosok desa karena merupakan ujung tombak di Kecamatan untuk memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat antara lain dengan meningkatkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Demikian disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Bimtek PATEN) yang diselenggarakan di Asean International Hotel, Jalan Adam Malik Medan, baru-baru ini Turut hadir Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Staf Ahli bidang Hukum Hotman Hutajulu, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, para kepala SKPD dan Camat se-Sergai, narasumber dari Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen PUM Kemendagri Ir. Endah Kastanya MSi, Dirjen PUM Kemendagri Kepala Seksi Wilayah I Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Dra. Astuty Saleh dan para peserta bimtek.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Soekirman sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, maka terjadi perubahan sistem pelayanan dari konvensional ke sistem PATEN dengan harapan dapat mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan

Bupati Sergai memberikan cenderamata kepada Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen PUM Kemendagri Ir. Endah Kastanya MSi usai membuka secara resmi Bimtek PATEN. simpul pelayanan bagi kantor pelayanan terpadu satu pintu.

Melalui penyelenggaraan program ini masyarakat dapat menerima pelayanan lebih cepat, terukur, jelas dan tepat. Sehingga untuk kedepannya Pemerintah Kecamatan dapat menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat di daerah tersebut serta kendala jarak, kesulitan sarana angkutan dan biaya dapat diatasi, jelas Bupati Sergai.

Diakhir sambutannya Soekirman menghimbau kepada para peserta bimtek untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sehingga dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas. Jadikanlah momentum ini sebagai suatu langkah maju dengan membuat inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada kepada masyarakat. Rubahlah paradigma dari

aparat yang dilayani menjadi melayani dan kalau bisa dipermudah janganlah dipersulit.

Kepada para Camat, Bupati Soekirman berpesan bahwa dalam penerapan program PATEN ini harus dilengkapi regulasi terkait pelaksanaannya serta kepada narasumber baik dari Kemendagri dan SKPD hendaknya dapat memberikan pembelajaran menyangkut kelancaran dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan, pungkas Soekirman.

Sebelumnya Kabag Pemerintahan dan Kerjasama (Pemjas) H. Chairin F. Simanjuntak S.Sos, MM dalam laporannya mengatakan bahwa Bimtek PATEN ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bimtek yang digelar

selama tiga hari sejak tanggal 8-10 Oktober 2013 diikuti seluruh aparat 17 Kecamatan se-Sergai yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kasubbag Pelayanan Umum dan petugas PATEN. Materi dalam bimtek ini yakni arah dan kebijakan penyelenggaraan PATEN, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pelayanan PATEN, etika pelayanan, konsep dasar, syarat-syarat dan langkahlangkah penyelenggaraan PATEN. Selain itu Pemantauan dan evaluasi PATEN, kebijakan dan pelaksanaan program PATEN di Kabupaten Sergai, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dasar hukum dan proses proses regulasi pelaksanaan program PATEN serta korelasi tupoksi KP2TPM dengan program PATEN di Kecamatan.(ARM)

Kota Kitakyushu Tawarkan Kerjasama Pengelolaan Sampah MEDAN - Pemerintah Kota Kitakyushu menawarkan kerjasama di bidang pengolahan sampah kepada Pemko Medan melalui sitem pengomposan dan daur ulang. Dengan sistem itu diyakini persoalan sampah yang kini masih menjadi masalah terbesar di Kota Medan dapat diatasi. Terbukti dengan menerapkan kedua sistem tersebut, kota yang terletak di Prefektur Fukuoka, Jepang ini telah berhasil meraih predikat sebagai kota terbesih dan menjadi salah satu proyek eco city (kota pintar) dunia.

Hal ini terungkap ketika delegasi Pemerintah Kota Kitakyushu yang dipimpin Shinsuke Takeuchi melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM di Balai Kota Medan, Selasa (22/10). Shinsuke didampingi tiga rekannya masing-masing Hirokazu Toyoshima, Yoshiu Funakoshi dan Airo Kaneko yang berasal dari Shinryo Coorporation yang akan berperan dalam pengelolaansampah tersebut.

Kepada Sekda, Shinsuke mengatakan

tujuan kerjasama ini dilakukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang tepat di Kota Medan dan membangun sistem daur ulang sampah. “Kehadiran kita di sini untuk menawarkan kerjasama dengan pemko Medan dalam pengelolaan sampah yang akan dibantu oleh Japan International Coorporation Agency (JICA).

Pengelolaan sampah yang kita tawarkan melalui sistem pengomposan dan daur ulang,” kata Shinsuke.

Dia menjelaskan, sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Kitakyushu melibatkan pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Ketiganya saling bersinergi sehingga mampu mengatasi masalah sampah. Karenanya, dia pun berharap sinergitas ini juga diterapkan di Kota Medan dalam menangani masalah sampah.

Sebagai bentuk kerjasama yang ditawarkan, Shinsuke mengatakan pihaknya akan membangun rumah kompos berukuran lebih kurang 100 x 30 meter.

Rumah kompos itu akan digunakan untuk menjadikan sampah rumah tangga yang akan melibatkan 500 KK. Setiap harinya

rumah kompos ini akan menghasilkan 50 kg kompos. Dengan demikian rumah kompos setiap bulannya menghasilkan 1.500 kg kompos.

Di samping rumah kompos, Shinsuke juga akan membangun bank sampah dengan sistem daur ulang. Hal ini dilakukan agar sampah-sampah yang dibuang telah dibuang masyarakat dapat didaur ulang sehingga menghasilkan nilai ekonomi kembali. Untuk pengelolaan bank sampah ini, dia mengaku akan melibatkan 500 KK. “Biaya pembangunan rumah kompos dan bank sampah untuk daur ulang kita tanggung seluruhnya. Pemko Medan kita minta untuk menyediakan lahan dan mengelola rumah kompos serta bank sampah untuk daur ulang yang telah kita bangun tersebut. Karenanya, kita akan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui training ke Kota Kitakyushu. Mereka akan diajarkan tenhtang sistem pengelolaan sampah, analisis komposisi samnpah rumah tangga dan metode kompos,” ungkapnya.

Sebelum itu diwujudkan, pria

berkacamata itu mengatakan pihaknya akan lebih dahulu melakukan survei pengelolaan sampah rumah tangga, survey sampah rumah sakit yang membawa penyakit menular, analisis sampah rumah tangga dan survey langsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Setelah itu dilakukan penandatanganan antara tiga pihak yakni Pemko Medan, Shinryo Coorporation dan JICA. “Usai penandatanganan dilakukan, dilanjutkan dengan penandatangan kontrak kerjasama (MoU) dan barulah proyek kerjasama dilakukan,” jelasnya.

Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Ir Arif Trinugroho, Kadis Kebersihan Pardamean Siregar, Kepala Bappeda Drs Zulkarnain MSi serta beberapa pimpinan SKPD lainnya, sangat menyambut baik tawaran kerjasama yang ditawarkan Pemko Kitakyushu tersebut. Dia berharap seluruh instansi terkait mendukung kerjasama proyek pengelolaan sampah tersebut.(VIN)

PENANDATANGANAN MASTER AGREEMENT MOLOR

DPR RI Diminta Dukung Akuisisi Inalum JAKARTA - Menteri Keuangan, Chatib Basri, meminta anggota parlemen turut mendukung proses pengambilalihan atau akuisisi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), karena proses pengambilalihan dari Nippon Alumunium Asahan yang mewakili kepentingan pemegang saham Jepang (NAA) sangat penting.

“Penting, karena ini adalah pertama kalinya Indonesia melakukan dalam pengambilalihan dari asing kepada kita atau nasionalisasi. Dunia bakal melihat Indonesia berhasil atau gagal," ujar Chatib Basri, Jumat (25/10).

Chatib mendorong DPR ikut bersama pemerintah memproses pengambilalihan pabrik yang menghasilkan alumunium tersebut.

“Saya mengajak Bapak dan Ibu, kita sama-sama berusaha keras memproses.

Kita proses ini ke tangan Merah Putih dulu," ujarnya.

Anggaran pengambilalihan Inalum sendiri sudah dianggarkan dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp6 triliun dan APBN Perubahan 2013 sebesar Rp5 triliun. Dengan demikian, ada total alokasi Rp7 triliun. Namun, anggaran baru bisa direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari DPR. Pernyataan tersebut menanggapi maju mundurnya dilakukan rapat tadi malam karena tidak kuorumnya jumlah peserta rapat. Akibat jumlah peserta rapat tak kunjung kuorum, Ketua

Komisi Keuangan, Olly Dondokombey, mengusulkan rapat pengambilan keputusan dilakukan pada Rabu, 30 Oktober 2013. Saat itu anggota Komisi diperkirakan sudah kembali dari daerah pemilihan.

Lebih jauh, Menteri Chatib Basri menjelaskan, dalam master agreement antara pemerintah RI dan investor Jepang pada 7 Juli 1975 tentang pembentukan PT Inalum disebutkan bahwa lama kontrak RI dan investor Jepang dalam pengembangan pembangkit listrik dan proyek Asahan berjangka waktu 30 tahun. Kontrak kerja sama tersebut dimulai 1 November 1983 dan berakhir 31 Oktober 2013.

Nah, terkait pengunduran rapat persetujuan pencairan anggaran

pembelian Inalum dengan DPR ini, Chatib menyebutkan ada risiko pemerintah Jepang akan membawa persoalan ini ke pengadilan arbitrase.

Bila pada 30 Oktober 2013 rapat Komisi Keuangan tidak menyetujui pencairan anggaran, maka pengambilalihan tidak terjadi.“Pengambilalihan tidak terjadi, Jepang akan bawa ke pengadilan arbitrase. Indonesia bisa kalah, Jepang juga bisa kalah," ucap Chatib.

Penawaran dari NAA (Nippon Alumunium Asahan yang mewakili kepentingan pemegang saham Jepang) terkait harga buku Inalum semula sebesar US$ 650 juta dan NAA kini menurunkan harga jadi US$ 626 juta.

“Kalau arbitrase, tak bicara US$ 650 juta, tapi bisa lebih," ujarnya.

Molor Menteri Perindustrian, Mohammad Suleman Hidayat, mengatakan penandatangan master agreement pengambilalihan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kemungkinan besar akan mundur dari rencana semula pada 1 November 2013 mendatang.

"Mungkin mundur dari tanggal satu, asalkan pihak Jepang setuju. Yang terpenting saat ini, ketetapan mengenai harga sudah disetujui," kata Muhammad Suleman Hidayat, Jumat (25/10).

Menurut Hidayat, saat ini menteri keuangan tengah mengupayakan agar rapat kerja dengan komisi keuangan perbankan DPR dilakukan hari ini. “Tapi, jika tidak memungkinkan maka rapat kerja baru dilakukan 30 Oktober,” katanya.

Hidayat menilai, terlepas dari persetujuan dari komisi itu, seluruh teknis pelaksanaan pengambilalihan Inalum sudah beres. Dari segi harga, kesepakatan untuk tidak menempuh jalur arbitrase serta persetujuan dari komisi BUMN dan energi DPR sudah terselesaikan. "Sekarang ini kan lebih banyak soal internal kita. Jepang sendiri sudah setuju dengan nilai buku US$558 juta yang kami ajukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Keuangan, Harry Azhar Azis, mengatakan secara prinsip menyetujui pengambilalihan Inalum. Tapi secara teknis ia mempertanyakan nilai buku yang diajukan sebanyak US$558.(SBC)

KPK POS

13

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOVEMBER 2013

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Untuk kepentingan penyidikan,penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya hukum penahanan terhadap tiga tersangka untuk dua kasus berbeda. Mereka adalah MT (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma), JS (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma) dan AJ (PNS Kementerian Agama RI). Ketiganya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai Jumat pekan lalu di dua rumah tahanan berbeda. Tersangka MT dan AJ ditahan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat. Sementara, JS di di Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerja sama dengan empat Universitas di Yogyakarta terkait akuisisi dan pemanfaatan publikasi lokal Universitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara KPK dan perwakilan 4 Universitas. Keempat universitas tersebut adalah Universi tas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Achmad Dachlan Yogyakarta dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keempat Universitas masing-masing diwakili secara sah oleh rektor/ wakil rektor universitas, sedangkan dari KPK oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

Suara KPK

KPK Larang Proposal Bansos Dititipkan Anggota Dewan KOMISI Pem-berantasan Korupsi meminta masyarakat tidak lagi me-nitipkan proposal dana hibah dan bantuan sosial (bansos) kepada anggota DPRD. Sebab, sudah jamak terjadi pe-nitipan proposal itu berujung pada kasus korupsi yang dila-kukan wakil rakyat. Wakil Ketua KPK Bidang Pe-nin-dakan Zul-karnain mengung-kap-kan, proposal bansos dan hibah selayak-nya dilayangkan ke eksekutif sesuai prosedur res-mi untuk menutup celah korupsi. ”Biasanya yang bermasalah (dari perkara bansos) adalah dititiptitipkan ke oknum legislatif, dititipkan ke sekda kadang-kadang.

Sebenarnya siapa yang punya tugas? Eksekutor ini kan yang bertugas adalah eksekutif. Ka-lau

mau jadi eksekutif, jadilah pejabat publik. (Penitipan ke anggota Dewan) Ini merusak sistem, ” kata Zulkarnain kepada wartawan usai Semiloka Koor-di-nasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Tahun 2013 di Gedung Grha-dhika Bhakti Praja kompleks gubernuran, Semarang, Rabu pekan lalu.

Zulkarnain meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengelola bansos dan hibah sesuai mekanisme yang benar. Pro-posal yang dibawa oleh ang-gota legislatif jangan diproses, sehingga masyarakat tak lagi ber-harap pada wakil rakyat. Di-jelaskannya, meski dana langsung dicairkan ke rekening masyarakat, kebocoran bansos masih terjadi. ”Proposal tidak jelas asal-

usulnya tidak diteliti, uang dikirim ke bank. Meskipun prosedur bank benar, tapi uang tidak tepat sasaran, ” ujarnya. KPK telah sejak lama menyoroti persoalan penyaluran bansos di Jateng.

Beberapa kasus pemotongan bansos menyeret anggota De-wan ke penjara. Badan Peme-riksa Keuangan (BPK) juga menemukan penggunaan dana bansos ratusan miliar rupiah tanpa disertai laporan pertanggungjawaban pada 2011. Kasus ini telah ditangani Kejaksaan Tinggi Jateng, namun mandek. ”Berdasarkan audit BPK, terjadi penggelembungan dana dan penyimpangan-penyimpangan,” bebernya.

Pengaduan Tinggi Selain bansos dan hibah, KPK

juga menyoroti masih banyak-nya persoalan dalam perenca-naan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pela-yan-an publik oleh SKPD. Pe-ngaduan masyarakat atas kasus korupsi di Jateng juga terbilang tinggi. Sejak 2008 sampai 11 Oktober 2013, jumlah pengaduan 2.515.Sebanyak 2.290 di antaranya telah diperiksa dan 1.647 tidak bisa ditindaklanjuti karena kurang bukti atau identitas pelapor tidak jelas. ”Yang 1.647 ini bukan berarti tidak ada masalah, tinggal sensitivitas penegak hukum di daerah saja (untuk menindaklanjutinya),” kata dia. KPK juga menginstruksikan pe-merintah provinsi untuk menempuh prosedur anggaran dengan tahapan-tahapan yang benar antara

eksekutif dan legislatif. ”Prosedur anggaran itu kan pembahasan antara DPRD dan eksekutif, karena itu harus ber-sinergi, jangan jalanjalan sen-diri, ” tandasnya.

Gubernur Ganjar Pranowo menyambut baik catatan KPK untuk meminimalkan penyimpangan dalam pemerintahannya.

Terkait bansos, Ganjar sepakat agar pengelolaan dikembalikan kepada sistem yang benar namun tetap bisa menampung aspirasi rakyat. ”DPRD saya minta memasuk-kan (proposal bansos) ke dalam sistem, jangan diambil dengan pola seperti sekarang agar tidak ada penyimpangan. Jangan ada jatah-jatahan. Mari kita duduk bareng dan jangan dipaksakan,” ujarnya. (SUARA MERDEKA)

KPK Selusuri Jejak Korupsi Wawan di Tangsel PENYELIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen dari kompleks Kantor Wali Kota Tangerang Selatan dan dinas kesehatan setempat. KPK memeriksa sejumlah kantor di Tangsel untuk menelusuri jejak kasus-kasus dugaan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Tangsel. ”Dokumen terkait dinas-dinas yang ada di Tangsel,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangsel Dedi Rafidi saat ditanya soal kedatangan tim penyelidik KPK ke Tangsel, Rabu pekan lalu. Pemeriksaan sejumlah kantor itu dilakukan Selasa pekan lalu. Tim penyelidik KPK memeriksa kompleks kantor wali kota di Setu dan dinas kesehatan di Witana Harja, Pamulang. Istri Wawan, Airin Rachmi Diany, adalah Wali Kota Tangsel. Saat ditanya wartawan, Airin yang hadir di sebuah acara di Babakan, Setu, bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, menolak berkomentar soal penyitaan dokumen itu.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang dilakukan tim penyelidik KPK di Tangsel merupakan penelusuran lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan tersangka yang ditetapkan KPK. ”KPK melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan penelusuran lebih lanjut berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang sudah ditetapkan KPK,” kata Bambang di Jakarta, Rabu.

Menurut Deputi Penindakan

KPK Warih Sadono, proses yang berlangsung di Tangsel masih dalam tahap penyelidikan. Warih mengatakan, di Tangsel, KPK tidak melakukan penggeledahan. ”Enggak geledah, tetapi penyelidikan,” katanya. Sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan KPK telah dibawa dari Tangsel. Dokumendokumen itu akan dicocokkan dengan temuan KPK ketika menggeledah rumah dan kantor Wawan. ”Terkait dengan penyelidikan pengadaan alat kesehatan di Tangsel tahun anggaran 2010 sampai 2012,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP. Sejak Wawan ditangkap, KPK menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat. ”Ada beberapa laporan yang masuk ke pengaduan masyarakat, di antaranya berkaitan dengan pilkada dan hal-hal lain,” katanya.

Di Serang, Banten, desakan menuntut Ratu Atut Chosiyah mundur menguat. Puluhan mahasiswa dan aktivis yang berunjuk rasa di depan pendapa Gubernur Banten, Rabu, menilai Ratu Atut gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Banten. Unjuk rasa berlangsung ricuh karena massa memaksa memasuki rumah dinas Atut yang dijaga puluhan polisi dan personel satuan polisi pamong praja.

Saat dikonfirmasi kian maraknya unjuk rasa menuntut Gubernur Banten mundur, juru bicara Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan, menyatakan, dirinya untuk sementara tidak menjalani tugas sebagai juru bicara yang bersangkutan. ”Saya lagi off,” ujarnya melalui pesan singkat. (KOMPAS)

KPK Geledah Apartemen City Home Terkait Akil KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar (AM). Penggeledahan itu dilakukan penyidik KPK di Apartemen City Home, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Terkait kasus AM (ada) penggeledahan di Apartemen City Home, Kelapa Gading," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu pekan lalu.

Dalam penggeledahan di apartemen tersebut, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan dilakukan sejak pagi dan sudah selesai dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB siang. Meski begitu, Priharsa mengaku belum tahu siapa pemilik unit apartemen yang digeledah penyidik. Dia hanya memastikan pemiliknya bukanlah AM. "Bukan (Akil)," ujar Priharsa.

Sebelumnya, KPK telah beberapa kali melakukan penggeledahan, baik yang berkaitan dengan AM maupun tersangka lainnya. Adapun sejumlah barang yang telah diamankan, antara lain uang 6,7 miliar rupiah dalam bentuk dollar Singapura dan dollar AS, mobil Mercedes-benz seri S 350, mobil Audi Q5, mobil Toyota Crown Athlete, dan surat berharga senilai di atas 2 miliar rupiah.

Dalam penggeledahan yang terkait dengan tersangka lain, yakni Tubagus Chaery Wardhana, KPK telah mengamankan sejumlah surat berharga yang didapatkan dari penggeledahan sejumlah ruangan

di kantor PT Bali Pasific Pragama di Gedung The East lantai 12 No 5, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin awal bulan lalu, sedangkan dari penggeledahan kantor PT BPP di Serang, Banten, penyidik menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus Pilkada Lebak.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan AM sebagai tersangka karena diduga menerima suap dalam dua perkara sengketa pilkada, yaitu Gunung Mas dan Lebak.

Selain AM, KPK menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa; Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih; dan pengusaha asal Samarinda, Cornelis Nalau.

Sementara itu, dalam kasus Lebak, KPK menetapkan AM sebagai tersangka bersama dengan Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dan seorang pengacara bernama Susi Tur Andayani.

Tidak berhenti di situ, KPK juga telah menetapkan AM sebagai tersangka terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukannya semasa menjabat sebagai hakim konstitusi.

Gratifikasi yang dimaksud adalah uang 2,7 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas AM, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

KPK juga memeriksa Manajer Aset dan Properti PT Bali Pasific Pragama, Agah M Noor, sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Wawan dan Susi Tur Andayani. "Iya (jadi saksi) langsung untuk berdua (Susi dan Wawan)," kata Agah seusai diperiksa KPK.(NET)

Tersangka kasus pengadaan Al-Quran Kementerian Agama Ahmad Jauhari meninggalkan gedung KPK usai pemeriksaan di Jakarta, Jumat (25/10). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama tersebut ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan penggandaan kitab suci Alquran dalam APBNP 2011 dan 2012.

Pejabat Kemenag Ditahan Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran JAKARTA - Mantan Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Ahmad Jauhari akhirnya ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK). Jauhari merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

"Ditahan di rumah tahanan Salemba untuk 20 hari ke depan," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantor KPK, Jumat (25/10).

Jauhari yang keluar Gedung

KPK mengenakan rompi tahanan warna orange mengatakan, dirinya hanya pejabat pembuat komitmen dianggap telah melakukan sesuatu yang merugikan negara.

"Yang penting dicatat buat anda saya tidak pernah punya niat korupsi sedikit pun hanya sebagai pejabat pembuat komitmen dianggap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian negara," katanya.

Ditanya siapa yang harus paling bertanggung jawab dalam kasus ini, Jauhari menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. "Itu urusan KPK," kilahnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putra kandungnya, Dendy Prasetia. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun terhadap Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya hukuman delapan tahun penjara.

Majelis hakim menilai, keduanya terbukti telah menerima suap senilai Rp4 miliar, serta terlibat dalam pembahasan anggaran proyek pengadaan Alquran pada tahun 2011 senilai Rp 20 miliar. Sementara untuk

pengadaan laboratorium komputer senilai Rp 31 miliar.

Selain hukuman penjara, hakim juga terhadap keduanya hukuman denda masing-masing sebanyak Rp 300 juta atau diganti selama 1 bulan penjara. Tidak hanya itu, hakim juga mewajibkan membayar uang pengganti masing-masing Rp 5,745 miliar. Jika keduanya tak bisa membayar dalam waktu satu bulan, maka, jaksa penuntut umum akan menyita seluruh hartanya dan dilakukan lelang. Jika harta keduanya tidak memenuhi, maka harta terdakwa satu dan dua, ditambah pidana masing-masing selama dua tahun.

Kemudian KPK melakukan penyidikan dalam pengadaan Alquran pada tahun anggaran 2011 dan 2012. Anggaran 2011 nilai proyek pengadaan senilai Rp 20 miliar dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp 55 miliar. Dari dua tahun anggaran tersebut total kerugian negara mencapai Rp 14 miliar.

KPK juga telah melarang Ahmad Jauhari dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Abdul Karim bepergian ke luar negeri.

Pencegahan telah dilakukan sejak 16 Januari lalu dan berlaku enam bulan.(NET)

INDEKS RISIKO KORUPSI SEKTOR HANKAM

Institusi Pertahanan dan Keamanan Rawan Korupsi PUBLIKASI hasil riset Transparansi Internasional (TI) tentang indeks risiko korupsi sektor pertahanan dan keamanan (hankam) yang diluncurkan Januari tahun ini menunjukkan hal itu. Secara kualitatif indeks ini mengategorikan kerawanan korupsi pada enam tingkat: sangat rendah (A), rendah (B), moderat (C), tinggi (D), sangat tinggi (E), dan kritis (F).

Indeks risiko korupsi hankam kita sangat tinggi (E). Sekelas dengan Afganistan, Bahrain, Pantai Gading, Iran, Irak, Maroko, Nigeria, Oman, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Sri Lanka, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, dan Zimbabwe.

Singapura dan Thailand (D+).

Sementara Malaysia (D-), sekelas lebih baik daripada Indonesia. Australia dan Jerman paling baik, risiko korupsinya paling rendah. Austria, Norwegia, Korea Selatan, Swedia, Taiwan, Inggris, dan Amerika masuk kategori risiko rendah (B).

Indeks itu dibangun dari penilaian lima aspek: risiko politik, risiko keuangan, risiko personel, risiko operasional, serta risiko pengadaan barang dan jasa. Untuk kepentingan studi ini, sebanyak 82 negara disurvei. Nilai total belanja militer di 82 negara tersebut sekitar 84 persen dari total belanja militer dunia, yang pada 2012 sekitar 1,7 triliun dollar AS.

TI memperkirakan secara global nilai korupsi di sektor ini mencapai 20 miliar dollar AS per tahun.

Korupsi di sektor hankam sama berbahaya dengan korupsi di sektor lain. Selain menghamburkan sumber daya, juga mengakibatkan penurunan kemampuan institusi hankam dalam menyediakan jasa keamanan dan pertahanan.

Tingginya risiko di sektor hankam sangat membahayakan keamanan warga dan kedaulatan negara.

Impunitas institusi Pemberitaan kasus korupsi sangat mencolok sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beroperasi dan bekerja efektif.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif mewarnai pemberitaan media massa dan menjadi perhatian publik dari hari ke hari.

Termasuk kejadian terkini yang menimpa Ketua (nonaktif) Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Mengapa ekspose dugaan kasus korupsi di ranah hankam minimal, padahal risiko korupsinya juga tinggi? Apakah ini mencerminkan impunitas institusi hankam dalam korupsi?

Tidak juga.

Ada satu kasus korupsi di ranah hankam yang mendapat perhatian publik dan diselesaikan dengan baik. Pengadilan militer menjatuhkan hukuman penjara

empat tahun kepada Jenderal Djaja Suparman yang dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 13,3 miliar. Kasus yang membelit Djaja terkait pelepasan aset tanah Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Dukuh Menanggal, Wonocolo, Surabaya, yang terkena proyek pembuatan Jalan Tol Simpang Susun WaruTanjung Perak.

Dugaan kasus korupsi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan juga pernah mengemuka. Misalnya, koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Kontras, dan Imparsial pada Maret 2012 melaporkan institusi hankam ke KPK atas dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi. Akan tetapi, sampai sekarang laporan itu belum ditindaklanjuti.

Rupanya, KPK dan juga institusi penegak hukum lain belum memberikan prioritas tinggi pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor hankam.

Gagalnya supremasi sipil Salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah supremasi sipil atas institusi militer. Banyaknya negara yang risiko korupsinya tinggi, sangat tinggi, dan kritis menunjukkan bahwa supremasi sipil atas militer tampaknya masih jadi ilusi. Dengan kata lain, kalangan

sipil gagal mengontrol kebijakan dan perilaku institusi hankam dalam mengelola sumber daya dan tata kelolanya.

Studi TI ini juga menunjukkan fungsi kontrol parlemen terhadap institusi dan kebijakan sangat lemah. Ada ambiguitas, ketakutan akut, kelangkaan sumber daya, tidak memadainya kerangka kelembagaan di parlemen yang menyebabkan fungsi kontrol itu tidak dilaksanakan dengan baik.

Transisi menuju demokrasi dan masyarakat sipil yang kuat memang sulit. Akan tetapi tidak berarti tidak bisa dicapai. Korea Selatan menyajikan pengalaman menarik. Bersama dengan Taiwan, Korea Selatan adalah dua negara Asia yang risiko korupsi sektor hankamnya tergolong rendah. Padahal, sebelumnya Korea Selatan juga rezim militer.

Proses dan jalan transisi demokratis yang mereka tempuh bisa dijadikan inspirasi.

Institusi hankam yang bebas dari korupsi segera akan menjadi nilai internasional baru. Ini akan menjadi standar perilaku dalam mengembangkan kekuatan hankam.

Ada dua hal yang harus dilakukan supaya peringkat risiko korupsi hankam kita membaik.

Pertama, memperbaiki kemampuan publik mengontrol institusi hankam. Bagian penting dari upaya ini adalah meningkatkan kemampuan

masyarakat sipil seperti kalangan LSM, asosiasi profesi, dan media menuntut transparansi dan akuntabilitas institusi hankam.

Kedua, perbaikan tata kelola institusi hankam. Ada lima area yang harus diperbaiki, yaitu politik, keuangan, personel, operasi, serta pengadaan barang dan jasa. Jaring pengaman antikorupsi harus dikembangkan pada setiap area itu.

Praktik yang baik dalam kelima area itu ada dan sudah didokumentasikan dengan baik.

Bulgaria, misalnya, bisa diteladani karena Kementerian Pertahanan mereka mengundang LSM (seperti TI, Open Society Institute, dan Atlantic Club) untuk menjadi penilai dalam pengadaan barang dan jasa. Dari Nepal kita bisa belajar menghilangkan komponen dana-dana nonbudgeter.

Secara keseluruhan, negaranegara yang masuk kategori A (sangat rendah) dan B (rendah) risiko korupsinya merupakan teladan yang baik dalam mengatasi risiko korupsi dalam sektor hankam. Jadi, kalau kita ingin serius mengatasi risiko korupsi di institusi hankam, kedua upaya itu perlu dilakukan secara optimal supaya keamanan warga dan kedaulatan negara lebih terjamin.

Dedi Haryadi, Deputi Sekjen TII/Kompas 21013

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

Labuhanbatu Expo 2013 Ditutup RANTAUPRAPAT - Etnis Tapanuli Utara dan Nias menampilkan berbagai macam kesenian daerahnya masing-masing baik itu tari-tarian maupun lagulagu daerah di acara panggung hiburan rakyat Rabu (23/10) malam.

Acara itu di Lapangan Ika Bina En Pabolo yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) hari dalam rangkain memeriahkan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ke 68, yang disaksikan oleh Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane, SIP, Unsur Muspida, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr.Hj.Fitra Laila TP,Sp.THT dan undangan lainnya.

Malam itu Etnis Tapanuli Utara tampil secara bergantian dengan Etnis Nias yang menggunakan pakaian kebesaran daerahnya masing-masing dan penampilan mereka sangat memukau para pengunjung suguhan Tor-tor Somba yang merupakan tari persembahan untuk menyambut para tamu maupun pejabat yang datang, serta adat istiadat muda-mudi masyarakat Nias yang akan mengakhiri masa lajangnya (sepasang pengantin dari

Nias).

Disela-sela cara hiburan rakyat itu Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar, Sp PD menutup Labuhanbatu Expo 2013 dalam sambutannya mengatakan bahwa Labuhanbatu Expo merupakan salah satu bentuk promosi yang efektif dan refresentatif untuk memperkenalkan aneka hasil kerajinan, pertanian, perkebunan serta berbagai program Pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.

Kemudian Tigor berpesan bahwa “Expo” yang diikuti 100 stand ini kiranya memberikan kebaikan dan mejadi ajang untuk menambah wawasan bagi masyarakat Labuhanbatu serta untuk tahun depan perlu dipoles agar lebih baik lagi Salah satu Stand yaitu Kabupaten Humbahas yang memamerkan salah satu hasil pertaniannya yang mendapat perhatian serius dari Bupati yakni mengenai Budidaya kentang, dimana 5 (lima) butir kentang beratnya 1 (satu) kg, beliau berharap kepada dinas terkait bidang pertanian untuk mempelajari cara bercocok tanam kentang sehingga dapat diaplikasikan dan ditanam dikawasan Bukit Barisan Labuhanbatu, jelas Tigor. (HAH)

LKPj APBD Laporan Keuangan Komprehensif MEDAN - Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD merupakan laporan keuangan yang komprehensif, terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pemahaman yang memadai dari seluruh aparatur terhadap tata cara penyusunannya sangat penting sebagai bagian dari admnistrasi keuangan daerah.

Untuk itu melalui bimbingan teknis ini diharapkan setiap kepala SKPD selaku pengguna anggaran, pejabat penata usaha keuangan maupun bendahara pengeluaran dan penerimaan nantinya dapat lebih memahami cara penyususnan leporan pertangung jawaban atas penggunaan APBD pada SKPD-nya masing-masing.

Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, pada acara bimbingan teknis tentang laporan pertanggung jawaban APBD 2013 kepada para para Pimpinan SKPD, bendaharawan pengeluaran dan bendaharawan penerimaan di jajaran Pemko Medan, Selasa (22/ 10) di Hotel Darma Deli Medan, hadir Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sumut Bonny Anang Dwijanto, Kepala Inspektorat Pemko Medan Drs Farid Wajedi,

dan undangan lainnya.

Menurut Eldin, kegiatan bimbingan Teknis laporan pertanggungjawaban APBD ini sangat diperlukan mengingat Pemerintah Kota Medan telah melakukan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penerapan elektronik audit (E-Audit), kerja sama ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengelola sistem informasi pemerolehan data entitas, guna mendukung pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

“Sebagai bagian pokok dari system pengelolaan keuangan daerah, maka bimbingan teknis ini tentunya strategis dan penting bagi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan yang semakin transparansi, efektif dan akuntabel, “ ujar Eldin.

Ditambahkannya, Pemko Medan berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi dibidang pengelolaan keuangan daerah, penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemko Medan tahun anggaran 2012 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan penghragaan ini sudah dua tahun berturut-turut kita berhasil meraih opini ini, semoga ditahun yang akan datang kita masih mampu mempertahan prestasi ini.(VIN)

SUMUT

ELDIN: MEDAN KOTA YANG SANGAT STRETEGIS MEDAN - Kota Medan adalah kota multikultural dikenal sangat majemuk dibangun dengan basis harminisasi sosial yang luas, sebagai pintu gerbang Indonesia bagian Barat, Medan juga kota transit menuju negar-negara Asean.

Kota Medan juga telah memiliki kerjasama antara

kota secara regional, seperti Pulau Pinang, Ipoh, Malyasia, Ichiklawa Jepang, Gwangju Korea, Chengdu China, sampai dengan kota Burgas di Bulgaria. Selain itu Kota Medan merupakan satu wilayah strategis dalam kerjasama IMT-GT. Hal ini dikatakan oleh Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi pada acara jamuan makan malam kepada para peserta delegasi sidang umum Southeast Asian Parliamentarians Agains Corruption (SEAPAC), Selasa (22/10) malam di Hotel Grand Aston Medan.

Hadir sejumlah anggota DPR RI, seperti Hj Nurhayati Ali Asegaf, Wakil Ketua Parlemen Anti Korupsi se-Asia Tenggara Mr Surachi Lieng Boon Lertchai, Ketua Bidang Kerjasama antara Parlemen Prof DR Surahman Hidayat serta para Konjen dan Konsul negara sahabat lainnya.

Dikatakannya, untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kota juga memperhatikan berbagai berbagai isu global dan regional termasuk isu pemberantasan korupsi, guna mewujudkan kemajuan prekonomian dae-

rah. Pemko telah menyusun dan menerapkan prinsipprinsip kepemerintahan yang baik (Good Governance).

“Saya atas nama Pemerintah Kota Medan dan masyarakat mengucapkan selamat datang di Kota Medan dengan segala keunikannya, dan terima kasih kepada pemerintah khsusunya DPRRI yang telah memilih Kota Medan sebagai tempat penyelenggaraan sidang umum SEAPAC, forum ini tentunya akan menjadi sarana memperkenalkan sekaligus mempromosikan Kota Medan dalam hubungan antar bang-

sa-bangsa di Asia Tenggara,” ujar Dzulmi Eldin.

Ketua Badan Kerjasama antar Parlemen Prof DR Surahman Hidayat mengatakan, sidang umum ini berlangsung 23 sampai 24 Oktober dengan peserta kurang lebih dari 500 peserta dari negara-negara se Asia Tenggara, sidang umum ini adalah merupakan suata awal kesuksesan dan keberhasilan kita semua, dan dengan sidang umum SEAPAC kita bisa berkontribusi menjadikan kawasan Asia bebas korupsi.

(VIN)

Sastrawan Saut Poltak Tambunan Orasi Budaya Di Sergai SERGAI - Dalam upaya menanamkan nilai-nilai budaya serta memajukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap budaya sastra khususnya bagi tenaga pendidik yang membidangi pelajaran Bahasa Indonesia (BI). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) melalui Dinas Pendidikan mengadakan acara orasi budaya “sastra dan kearifan lokal dalam pembangunan karakter bangsa” yang digelar di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis lalu Acara yang dikemas dalam diskusi interaktif dengan mendatangkan sastrawan nasional Saut Poltak Tambunan, dibuka secara resmi oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman turut juga dihadiri Dandim 02/04 DS Arh. Syaepul Mukti Ginanjar SIP, Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan SIK, M.Si, Kapolresta Tebing Tinggi AKBP Enggar Pareanom S.Sos S.IK, Kajari Sei Rampah Erwin Panjaitan SH, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat, KCD, Kepala Sekolah SMA dan tenaga pendidik dari jajaran Dinas Pendidikan serta diikuti jurnalis dari berbagai media.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman pada kesempatan tersebut mengemukakan kebanggaannya serta rasa bahagia secara pribadi dan bagi masyarakat di Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini atas kedatangan sastrawan nasional Saut Poltak Tambunan yang dikenal dengan karya pertamanya yang berjudul Torsatorsa Hata Batak dan Lanteung.

SASTRAWAN - Bupati Sergai memberikan cenderamata kepada sastrawan nasional Saut Poltak Tambunan,disela-sela acara orasi budaya“Sastra dan kearifan lokal dalam pembangunan karakter bangsa” . Photo:ARM Dilanjutkan oleh Bupati Soekirman dalam menjalani kehidupan pada era global saat ini, baik jati diri lokal maupun nasional tetap merupakan hal yang sangat penting untuk dipertahankan agar tetap dapat menunjukkan keberadaan kita sebagai suatu bangsa.

Sedangkan dalam hal pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilainilai atau kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai.

Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilainilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, papar Bupati Soekirman.

Soekirman mengatakan bahwa sasaran dari kegiatan ini adalah para tenaga pendidik. Oleh karenanya diharapkan nantinya dapat memberikan pengajaran kepada siswanya sehingga anak didik tersebut dapat memahami, mempedomani, mengha-

yati dan mengembangkan budaya sastra guna membangun karakter bangsa, jelas H. Soekirman.

Mengakhiri sambutannya Bupati H. Soekirman sangat mengharapkan kepada sastrawan nasional agar dalam orasi budayanya nanti dapat memberikan pencerahan tentang budaya sastra yang bertujuan membangun karakter bangsa, menumbuhkan semangat terhadap guru-guru dalam hal menumbuhkan minat menulis sehingga dapat ditularkan pada anak didiknya.

Soekirman juga berpesan kepada sastrawan nasional agar menyebarluaskan informasi tentang Kabupaten Sergai yang masyarakatnya penuh dengan keanekaragaman suku dan budaya namun tetap hidup rukun dan harmonis.

Sementara itu sastrawan nasional Saut Poltak Tambunan dalam orasi budayanya mengungkapkan rasa senangnya terhadap masyarakat Kabupaten ini yang memiliki keanekaragaman suku tersebut sangat antusias menyambut kedatangannya.

Sastrawan yang biasa

disapa Poltak Tambunan mengutarakan seperti dalam temanya “sastra dan kearifan lokal dalam pembangunan karakter bangsa”, sastra merupakan budaya peninggalan dari nenek moyang serta ciri khas dari suatu bangsa, sedangkan kearifan lokal (local wisdom) adalah cara pandang dan sikap hidup yang khas serta melembaga dalam suatu tradisi masyarakat tertentu terhadap peristiwa disekitarnya.

Kemajemukan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia dilihat dari suku yang memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri.

Suku Batak misalnya, yang konon populasinya mencapai 9 juta lebih banyak berada ditanah rantau.

Seperti halnya sebelum merantau anak-anak dari suku Batak dibekali berbagai petuah yang dikemas dalam peribahasa asing pandangna asing duhutna, asing luatna asing nan uhumna yang maknanya lain padang lain belalang, ungkap Poltak Tambunan.

Diakhir orasinya Poltak Tambunan berpesan kepada semua tenaga pendidik khu-

susnya, agar membuat dan menulis cerita-cerita dalam bahasa daerah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan bahasa daerah dan budaya agar tidak punah di tengahtengah modernisasi zaman yang kian pesat.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sergai Drs. H. Rifai Bakri Tanjung MAP melaporkan kegiatan orasi budaya ini diikuti 191 orang yang terdiri dari 17 orang KCD, 10 orang pengawas mata pelajaran BI, 58 orang Kepala Sekolah SMP/SMA/ SMK, 32 orang guru BI SMPN serta 74 guru BI dari SMAN/SMKN dan SMA/ SMK-Swasta.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini selain untuk menanamkan nilai-nilai budaya serta lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan budaya sastra untuk mengembangkan karakter bangsa, kehidupan berkonstitusi melalui pemahaman aturan dasar.

Selain itu juga khususnya bagi para guru dapat menyampaikan dan menularkan semua ilmunya kepada siswa, kata Rifai Tanjung.(ARM)

"Wani Piro" Beredar di Pilkada Deliserdang MEDAN - Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Deliserdang mengamankan 300 paket sembako yang dibagikan kepada warga (pemilih) saat pelaksanaan Pilkada Deliserdang.

Sembako berupa gula pasir ukuran setengah kilogram dan minyak goreng dalam kemasan tersebut dibagikan kepada warga dibeberapa lokasi di Kelambir Lima, Kecamatan Hamparan Perak, Kutalimbaru dan Labuhan Deli.

"Saat ini barang bukti yang sudah dikumpulkan dibawa ke kantor Panwas Kecamatan masing-masing," kata Ketua Panwaslu Deliserdang, Rabu.

Erwin menyebutkan, sejauh

ini jajarannya masih melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan memintai keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui adanya pembagian sembako tersebut.

"Kita berharap bisa mengungkap siapa di belakang adanya upaya bagi-bagi sembako tersebut, apakah berkaitan dengan Pilkada atau tidak," ujarnya.

Data yang didapatkan, di dalam bungkusan tersebut ditemukan kartu pasangan calon nomor urut 5 yaitu MusdalifahSyaiful Syafri. Namun kembali Panwaslu belum menyimpulkan apakah hal ini berkaitan langsung dengan mereka.

"Belum bisa kita sebut mereka terlibat, nantilah setelah penyelidikan," jelasnya.

Sumber menyebutkan kepada awak media ini, pembagian sembako itu dilakukan beberapa hari menjelang Pilkada Deliserdang yang berlangsung, Rabu (23/10). Bahkan, pembagian juga berlangsung hingga Selasa malam, beberapa jam menjelang pencoblosan.

Semen dan Sirtu Selain pembagian sembako, masyarakat di Kelambir Lima, Kecamatan Hamparan Perak, juga ketiban rezeki memperoleh bantuan satu dump truk sirtu (pasir batu) dan 20 sak semen dari pasangan calon bupati dan

wakil bupati Deliserdang.

Konon kabarnya, bantuan sirtu dan semen itu diperoleh melalui oknum Kepala Desa.

Dengan harapan agar warga di Lorong tersebut mencoblos salah satu pasangan tertentu.

Salah seorang warga yang ditanya awak media ini membenarkan kalau mereka memperoleh bantuan sirtu dan semen dari salah seorang pasangan calon. “Kami diberikan sirtu dan semen, agar mencoblos pasangan nomor satu,” kata warga.

Imbalan dari bantuan itu, warga ditargetkan hanya 40 suara di TPS mereka. Namun setelah pencoblosan berlangsung, Rabu (23/10), suara yang

diperoleh melebihi target yang ditentukan. “Ada 71 suara untuk pasangan yang menyumbang semen dan sirtu. Habis hutang kami,” ujar warga yang tak ingin disebut jati dirinya.

Menjelang saat pencoblosan, terlihat sejumlah warga masih berkumpul di warung-warung kopi. Beberapa diantaranya bahkan secara terang-terangan menyebutkan masih menunggu 'saweran' sebelum berangkat menuju TPS. “Wani piro,” begitu komentar warga.

Bahkan, pada Selasa malam, beberapa jam sebelum jadwal pencoblosan, masih ada warga yang menanti kedatangan tim sukses para calon. “Siapa yang

datang kita tampung saja. Yang penting terima saja bantuan,” kata seorang warga.

Pantauan awak media ini, apa yang dinanti-nanti warga menjadi kenyataan. Tiba-tiba tim sukses salah satu pasangan calon membawa 30 paket sembako untuk dibagi-bagikan di Lorong yang mayoritas warganya tergolong kurang mampu.

Tingginya golput di Pilkada, karena warga sudah bosan dengan janji-janji yang disampaikan para calon. “Bikin apa milih. Begitu-begitu ajanya nasib kita, tak akan berubah,” ujar warga yang memang tidak ingin menggunakan haknya. (SF)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

Kegiatan Panitia Pemekaran Provinsi Kep. Nias Mandek NIAS – Sudah hampir setahun semenjak tim Pengkajian Pemekaran Pembentukan (P3) Provinsi, Saur Panjaitan datang di Pulau Nias (September 2012-red) pembahasan tentang rencana pembentukan provinsi Kepulauan Nias oleh panitia lokal nyaris tidak ada lagi, ditambah lagi dengan pensiunnya ketua pemekaran, Firman Harefa mantan Sekda Kota Gunungsitoli kegiatan panitia bagaikan ditelan bumi.

Sayangnya, para kepala daerah di empat kabupaten dan satu kota saat ini terkesan tidak lagi peduli yang namanya pemekaran provinsi tetapi sibuk dengan kegiatan masing-ma sing terutama mempersiapkan kadernya untuk duduk di kursi legislatif pada pemilhan umum 2014 yang akan datang.

Menurut P. Mendrofa, salah seorang tokoh politik di Kepulauan Nias mengatakan para kepala daerah saat ini sebagian ada yang tidak mengutamakan kepentingan umum, namun yang lebih di kedepankan adalah kepentingan pribadinya.

Bahkan jika kita bandingkan dengan kepemimpinan mantan Bupati Nias Binahati B Baeha,SH sangat jauh beda yang mana Binahati Baeha lebih memprioritaskan kemajuan Nias ketimbang kepentingan pribadinya. Buktinya, selama kepemimpinannya telah memekarkan 3 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias sejak 2001 sampai 2011 (10 tahun-red), ini pejabat yang mempunyai rasa memiliki, katanya. Bayangkan, jerih payah Binahati Baeha itulah yang kita nikmati sekarang ini,katanya.

P.Mendrofa menghimbau agar kepala-kepala daerah di Kepulauan Nias jangan hanya berpangku tangan dan saling menuding satu sama lain, tetapi bekerja untuk kemajuan Kepulauan Nias. (Yagi)

Bupati Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Asahan KISARAN - Bupati Asahan menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Asahan terhadap nota keuangan perubahan APBD Asahan tahun 2013 dalam rapat sidang paripurna DPRD, Rabu, 23 Oktober 2013.

Jawab Bupati Asahan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menjawab pandangan umum delapan fraksi. Diantaranya bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, social, bidang koperasi, dan beberapa persoalan lain yang terkait dengan pengunaan anggran ditahun 2013.

Wakil Bupati menjelaskan pemandangan umum delapan fraksi, seperti fraksi Golkar yang mempertanyakan tentang penghapusan pengadaan pertapakan beberapa sekolah yang merupakan upaya untuk memperluas akses pendidikan. Bahwa berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses pengadaanya dilakukan oleh panitia/tim lintas sektoral mulai tingkat Provinsi/Kabupaten dan BPN yang membutuhkan waktu yang reatif panjang.

Pemkab Asahan memandang bahwa kegiatan tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2013.(IN)

SUMUT

PILKADA DS

Sementara Pasangan Azan Unggul DELI SERDANG - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Deli Serdang untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Priode 2014 - 2019 yang diselenggarakan serentak pada, Rabu 23 Oktober 2013 diseluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang telah berjalan aman dan lancar.

Dalam Pilkada Deli Serdang kali ini, sebanyak 11 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Deli Serdang bertarung memperebutkan sekitar 1,4 juta yang berhak memberikan hak suaranya di 2.904 TPS yang terdapat di 22 Kecamatan yang ada di Deli Serdang.

Hasil perhitungan suara sementara yang diperoleh KPK Pos berdasarkan data masuk di Kesbang Linmas Deli Serdang hingga Jum’at (25/10) terhadap 11 calon Bupati/Wakil Bupati diantaranya, nomor urut 1 (Ashari Tambunan-Zainudin Mars) 140.305 suara (30,21%), nomor 2 (Harun Nuh-Bambang Hermanto)14.209 suara (3,06%), nomor 3 (Rabulalam SyahputraPurnama Ginting)17.584 suara (3,79%), nomor 4 (Edy AzwarSelamat) 11.691 suara (2,52%), nomor 5 (Musdalifah, SE-Drs. Syaiful Syafri, MM) 52.007 suara (11,20%), nomor 6 (Drs. T.Akhmad Tala’a-H.Hardi Mulyono, SE, MAP) 83.763 suara (18,04%).

Nomor 7 (Hj.Fatmawaty, SHDrs. H. M.Subandi, B.Sc) 19.551 suara (4,21%), nomor 8 (Timbangen Ginting, B.B.A-Parnimgotan Simbolon, SH) 71.161 suara (15,32%), nomor 9 (Sudiono Praka-Drs.Haris Binar Ginting) 10.192 suara (2,19%), nomor 10 (M.Idris S.Sos-H.SatryaYudha Wibowo, ST.MM) 36.290 suara (7,81%), nomor 11 (H.Sihabudin,

Petugas TPS sedang menunggu warga yang akan menggunakan hak suara dalam Pilkada Deli Serdang, Selasa (23/10). (Foto:ist) SE –Drs. H. Namaken Tarigan, MM ) 7.672 suara (1,65%).

Dari hasil perhitungan suara sementara ini, pasangan Azan (Ashari Tambunan – Zainudin Mars) mengungguli Pilkada Deli Serdang dengan memperoleh 30,21% suara, mengalahkan dibawahnya pasangan Abdi (Tengku Akhmad Tala’a/Ameck –Hardi Mulyono) 18,04%, dan pasangan Tipar (Timbangen GintingParnimgotan Simbolon) 15,32%, namun banyak kalangan memprediksikan Pilkada Deli Serdang ini akan berlangsung untuk putaran kedua.

Minat Memilih Pesta rakyat Deli Serdang da-

lam Pilkada yang diselenggarakan Rabu, dari pengamatan awak media ini disejumlah TPS yang terdapat dibeberapa Kecamatan, di antaranya Kecamatan Tanjung Morawa, Pancur Batu, Sibolangit, dan Kutalimbaru terlihat hampir rata-rata jumlah pemilihnya dibawah 50 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Dari informasi yang diperoleh KPK Pos dilapangan melalui ketua-ketua TPS maupun Kepala Dusun setempat, faktor minimnya minat sejumlah masyarakat Deli Serdang diantaranya disebabkan ada rasa jenuh masyarakat terhadap pemimpin-pe-

mimpin yang ada, sehingga sebahagian besar masyarakat menganggap pemungutan suara hanya membuang-buang waktu saja.

Selain itu, adanya sebahagian masyarakat Deli Serdang yang bekerja diluar Kabupaten Deli Serdang dan anak-anak sekolah yang sudah berusia 17 tahun sekolah di luar Kabupaten Deli Serdang tidak dapat memilih karena aktivitas mereka, walaupun khusus diwilayah Kabupaten Deli Serdang telah ditetapkan hari libur bersama pada saat Pilkada berlangsung, namun menjadi kendala bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di luar Deli Serdang. (DEDY Z)

Bupati Canangkan Bakti Sosial TNI-KB-KES dan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES RANTAUPRAPAT - Program KB bukan hanya sekedar upaya membatasi jumlah kelahiran saja, tetapi melalui program KB diharapkan masing-masing keluarga mampu merencanakan masa depan keluarganya dan melalui program KB kita dapat mencegah “4 Terlalu” (Terlalu mudah melahirkan, Terlalu tua melahirkan, Terlalu banyak melahirkan dan Terlalu dekat jarak melahirkan).

Hal itu dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD saat Pencanangan Bakti Sosial TNI-KB-KES dan Kesatuan Gerak PKK-KBKES Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013, Selasa (22/10) di Ballroom Hotel Suzuya Rantauprapat.

Kita harus terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu ketika melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan anak bilita. Sebagai Bupati yang berlatar belakang dokter saya terus berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, ini semua merupakan suatu misi kemanusiaan yang sangat mulia dan bersifat hakiki, kata Tigor.

Menurut Tigor, saat ini program Keluarga Berencana Nasional diharapkan dapat mewujudkan keserasian pembangunan yang berorientasi pada kependudukan baik yang menyangkut kuantitas penduduk, kualitas penduduk maupun mobilitas penduduk sebagai matra kependudukan.

Oleh Sebab itu, pada kesem-

PENCANANGAN - Bupati Labuhanbatu ketika memukul Gong pada Pencanangan Bakti Sosial TNIKB-KES dan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 di Ballroom Hotel Suzuya Rantauprapat. patan ini saya mengajak kita semua, “ Ayo..! dengan semangat TNI-PKK-KB-Kesehatan kita mantapkan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di Kabupaten Labuhanbatu”. Karena program ini bukan hanya berdampak dibidang kesehatan ibu dan anak saja, tetapi juga dibidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan dalam meningkatkan Ekonomi serta Kesejahteraan Rakyat, jelas Tigor.

Sementara, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Drs. Datang Sembiring, MPHR mengatakan, bahwa program kependudukan dan keluarga berencana bukan sebatas “Pelayanan Kontrasepsi” semata.

Menurutnya, TNI-KB-Kes adalah salah satu kegiatan kemitraan antara berbagai pihak/ lintas sector terkait dalam pela-

yanan program KB-Kesehatan yang dikomandoi oleh jajaran TNI yang terstruktur mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat Kecamatan/Koramil dan Babinsa.

Dijelaskan Sembiring, melalui kegiatan keterpaduan dengan seluruh instansi terkait dalam operasional pemberian pelayanan KB Gratis kepada masyarakat, maka kita berharap sasaran (Perkiraan Permintaan Masyarakat) yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Labuhanbatu sebesar 9.150 Akseptor Baru serta target program lainnya dapat kita capai melalui kegiatan Bakti Sosial TNI-KB-Kesehatan di Tahun 2013 ini.

Dandim 0209 Labuhanbatu Letkol Inf Dwi Bagus Nugraha, SH dalam kesempatan itu hannya mengharapkan kepada para petugas di lapangan untuk dapat memberikan pelayanan yang

terbaik dan semaksimal mungkin sehingga masyarakat mengerti dan sadar akan manfaat KB serta dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Kapten Inf Sulaeman selaku pelaksana harian melaporkan, bahwa pelaksanaan kegiatan ini atau hari “H” nya mulai 1 Mei s/ d 31 Oktober 2013 selama 6 bulan, sedangkan pencanangannya baru dilaksanakan hari ini, Selasa (22/10) di Ballroom Hotel Suzuya Rantauprapat, untuk pencanangan tersebar di wilayah Koramil jajaran Kodim 0209/ LB, waktunya dikoordinasikan dengan Muspika di wilayah masing-masing.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai menurut Sulaeman adalah, terselenggaranya intensitas kegiatan KB secara terpadu dengan memanfaatkan hasil pendataan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, terutama keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sesuai dengan target pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat dengan mengoptimalkan instalasi sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemkab, Dinas Kesehatan, TNI maupun Swasta.

Target pencapaian di wilayah Kabupaten Labuhanbatu menurut Pasiter Kodim itu sesuai dengan Mix Kontrasepsi adalah, IUD 279, MOW 122, IMP 960, STK 1.787, PIL 1.829, MOP 56 dan KDM 469, jelasnya. Ditambahkannya, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat akan dilaksanakan Pelayanan KB Kontap. (HAH)

Silahturahmi Posko Satu Hati Bactiar Revanala Ujung BATUBARA - Posko satu hati Bactiar Revanala Ujung Center (BRUC) Kamis (24/10) di Aula Al Barohka Sei Suka, dengan agenda memenangkan Bactiar Revanala Ujung, menjadi anggota DPR RI Dapil sumut 3 dengan Dhody Tahir caleg DPRD Sumut dapil 5 dan caleg Partai Golkar di Kab. Batubara pada pemilu legislatif April 2014.

Acara ini dihadiri, Ketua

DPRD Batu Bara, Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, Ponidi caleg DPRD Batu Bara dapil 1, Amin Mukti Nst caleg dapil 5 beserta lima ratus kader partai golkar dari tujuh kecamatan.

Bactiar sebagai Caleg DPR RI berharap dengan terbentuknya BRUC ini dapat menampung aspirasi masyarakat khusus di Batu Bara. Sementara itu ponidi

dalam sambutan menegaskan kebulatan tekadnya menjadi calon DPRD Batu Bara dapil 1 untuk berbakti demi kemajuan pembangunan di Batu Bara.

"Sejak awal, saya sudah mempersiapkan diri memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya Sei Suka dan Medang Deras" ucap Ponidi yang juga mantan Kades Pematang Jering.

Amin Mukti Nst mengata-

kan Partai Golkar harus bisa memenangkan pemilu di Batu Bara agar program-program berjalan sebaik-baiknya.

Acara ini dirangkai penyerahan baju kepada BRUC di 7 kecamatan dan kunci kantor BRUC yang berada di Lima Puluh.

Kepada kpkpos, Bactiar Revanala Ujung menyatakan keyakinan golkar Batu Bara akan berjaya di pemilu April 2014. (RUD/SAH)

Bupati Soekirman Narasumber Dalam UU P3 SERGAI - Diberlakukannya UndangUndang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) telah membawa angin segar dan pencerahan bagi para petani di Indonesia khususnya Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Karena kita ketahui pada kenyataannya kondisi ekonomi dan kehidupan petani cenderung identik dengan kemiskinan karena harga sarana dan produksi seperti pupuk dan mesin semakin melambung, namun tidak diikuti kenaikkan harga hasil produksi petani.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman melalui Kabag Humas Pemkab Sergai Dra. Indah Dwi Kumala di ruang kerjanya Rabu (23/10).

Bupati Sergai H. Soekirman didaulat sebagai narasumber dalam Seminar dan Dialog Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak-Hak Petani serta membedah UU No. 19 Tahun 2013 dengan materi Potensi dan Hambatan Pemda dalam Penerapan UU tentang P3. Kegiatan digelar di Wisma PELPEM GKPS Jalan Pdt. J. Wismar Saragih No.73 Pematang Siantar pada tanggal 22 Oktober 2013, jelas Kabag Humas Indah Dwi Kumala.

Lebih lanjut dalam paparannya, Bupati Soekirman mengatakan bahwa dalam mensukseskan swasembada pangan 2014 seperti hal bahan pangan beras, kedelai, gula, jagung serta daging, tentunya peranan petani sangat penting dalam mengatasi kekurangan pangan. Untuk itu diharapkan dengan adanya UU tentang P3 ini dapat menolong para petani didalam pekerjaannya agar biaya sarana dan produksi tidak tinggi dan hasil produksi pertanian meningkat.

Dijelaskan Bupati Soekirman dengan adanya UU ini dapat memberikan perlindungan untuk para petani dalam membeli bahan bakar minyak (???) untuk menjalankan mesin traktor pembajak sawah. Selain itu juga diperlukan tenaga penyuluh dalam membantu para petani di lapangan, serta didirikan sekolah kejuruan khusus pertanian bagi daerah pertanian, jelas Indah.

Oleh karenanya sangatlah dibutuhkan kerjasama, partisipasi dan sinergitas yang kuat di seluruh elemen masyarakat agar UU ini dapat diimplementasikan di dalam kehidupan petani, ungkap Kabag Humas.

Selain Bupati Soekirman turut sebagai narasumber diantaranya Ian Siagian anggota DPR RI Komisi IV, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Dr. Momon Rukmono, Kadis Pertanian Provsu Ir. H. Moh Roem MSi, Dosen Fakultas Hukum USU Dr. Rosnidar Sembiring SH, MHum dan Pdt. Sumoro Samosir.

Peserta yang mengikuti Seminar, dialog dan bedah mengenai UU ini sebanyak 200 peserta terdiri Forum NGO Sumut seperti KSPPM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), BITRA, Pelayanan Pembangunan (Pelpem) GKPS, Yapidi, Parpem Ate Keleng, Petrasa, Sintesa, Poktan dan Gapoktan dan lembaga ekonomi petani seSumut.(P3)

Walikota : GP Tendik Dituntut Mampu Tingkatkan Mutu Pendidikan TANJUNGBALAI - Sebanyak enam Pengurus Kecamatan Gabungan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PK GP Tendik) Ketua GP Tendik Tanjungbalai Dedi Ansari di pendopo rumah dinas Wali Kota, Rabu (23/10).

Hadir dalam acara tersebut, Pengurus Nasional GP Tendik Eki Fikry (Ketua), Herman Setiawan (Skeretaris), Pengurus Provinsi GP Tendik Sumut F.J Finem (Ketua) dan Abd.Latif Ibrahim (Sekretaris), Wali Kota Tanjungbalai diwakili Asiten II Husinuddin, Ketua DPRD Tanjungbalai H.Romay Noor, Kadis Pendidikan Hamlet Sinambela, sejumlah unsui FKPD dan SKPD. Pengurus GP Tendik yang dilantik yaitu, Kec.Sei Tualang Raso, Ketua Zulfan Efendi, Sekretaris Efendi Arifin, Bendahara Maylina. Kec.TB-Utara, Ketua Mamduni Sinaga, Sekretaris Fitriani Manurung, Bendahara Herlina. Kec.Datuk Bandar, Ketua Masita, Sekretaris Harunsyah Hasibuan dan Bendahara Syafrina.Kec.TB-Selatan, Ketua Aliman Yusri, Sekretaris Hermansyah Siregar, Bendahara Fauziah. Kec.Teluk Nibung, Ketua Azwar, Sekretaris Yan V Sinaga, Sekretaris Hartati. Kec.Datuk Bandar Timur, Ketua Nurbaiti MY, Sekretaris Eliana Nova, Bendahara Maliwarni.

Ketua GP Tendik Tanjungbalai Dedi Ansari mengatakan, pelantikan keenam Pengurus Kecamatan tersebut adalah wujud pengembangan sayap organisasi berdasarkan AD/ART GP Tendik. Kepada pengurus yang dilantik, Ia berharap bisa bekerjasama dan sama-sama bekerja melaksanakan program kerja organisasi.“Pengurus hendaknya bisa mengayomi, menyahuti dan menjadi penyambung aspirasi setiap masalah yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terutama menyangkut PP Nomor 16 tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,” sebut Dedi.

Dikatakan Ketua GP Tendik Pusat Eki Fikry, salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan, tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan harus lebih dulu menjaga kualitas hati, sehingga menjadi pendidik yang berkarakter. “Agar peserta didik tidak nakal atau bandel, tenaga pendidik atau kependidikan harus lebih dulu menjadi figur yang berkarakter sebagai pendidik,” katanya. (HER)

10

KPK POS E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

KRIMINAL PEMBERANTASAN NARKOBA, JUDI DAN PREMANISME

Bangunan Ruang Kerja Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar bangunan untuk ruang kerja di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Senin. Pembongkaran dilakukan karena bangunan berukuran lebih kurang 15 x 24 meter ini terbukti dibangun tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

Pembongkaran dipimpin langsung Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin.

“Bangunan ini harus kita bongkar karena tidak dileng-

kapi SIMB. Artinya, bangunan ini telah melanggar Perda No.9 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,” kata Ali Tohar.

Menurut Ali Tohar, mereka tidak langsung melakukan pembongkaran. Sebelumnya pemilik bangunan telah diberi surat peringatan tiga kali atas pelanggaran yang telah dilakukan. Selain harus menghentikan proses pembangunan, pemilik juga harus membongkar sendiri bangunan ruang tempat kerja yang sudah dibangunnya.

“Berhubung surat peringatan kita tidak ditanggapi, maka hari ini kita lakukan pembongkaran,” tegasnya. (VIN)

1.748 Hektar Sawah di Langkat Terendam Banjir STABAT - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, Basrah Daulay, mengatakan seluas 1.748 hektar persawahan padi di sembilan kecamatan di Kabupaten Langkat dari umur tanaman tujuh hari hingga 65 hari terendam banjir.

“Yang terluas berada di Kecamatan Tanjungpura seluas 945 hektar,” kata Basrah Daulay, Kamis.Kemudian, kata Basrah, Kecamatan Stabat seluas 484 hektar, Kecamatan Secanggang 192 hektar, Kecamatan Sirapit 35 hektar, Kecamatan Batang Serangan 24 hektar, Kecamatan Hinai 36 hektar, Kecamatan Binjai 14 hektar dan Kecamatan Padang Tualang 7 hektar.

Sedangkan varietas padi yang terkena itu, sebut Basrah, yaitu varietas mikongga, ciherang, indragiri dan lokal.

“Kita sedang upaya untuk coba mengatasi dampak dari banjir yang terjadi itu, terutama di kecamatan Tanjungpura, dengan areal yang cukup

luas tersebut,” ungkap Basrah.

Basrah menjelaskan, selain terendam banjir ada juga pertanaman padi petani yang mengalami puso seluas 559 hektar. Untuk pertanaman padi yang puso, sambung Basrah, terbanyak berada di Kecamatan Stabat seluas 302 hektar, kemudian Kecamatan Secanggang seluas 143,5 hektar.

“Sedangkan Kecamatan Tanjungpura seluas 98 hektar, Kecamatan Hinai seluas 10,7 hektar dan Kecamatan Batang serangan seluas 3 hektar,” sebutnya.

Tidak hanya persawahan yang terendam banjir serta mengalami puso, tambah Bas rah, persemaian padi juga mengalami banjir seluas 197 hektar yang berada di Kecamatan Secanggang, Tanjungpura dan Padang Tualang. “Sementara untuk persemaian padi yang puso seluas 47 hektar, dimana yang terluas di Kecamatan Secanggang 45 hektar dan Padang Tualang seluas 2 hektar,” kata Basrah. (AN/SF)

Persaingan Usaha, Adik Bacok Leher Abang MEDAN - Hanya gara-gara saingan usaha dagang, seorang adik tega membacok leher abang kandungnya sendiri hingga nyaris putus, Jumat (25/10).Peristiwa yang cukup mengenaskan itu terjadi di pinggir Jalan Ringroad Medan Sunggal.

Korban Herbet Tambunan (37) warga Balam I Sunggal sedang duduk-duduk di cafe jagung bakar miliknya."Lagi duduk-duduk sama korban di cafe," ujar Yolanda, selaku karyawan Herbet.

Ketika sedang duduk santai itu, tiba-tiba, tersangka bernama Agus Tambunan (30) yang juga memiliki usaha jagung bakar disamping usaha Herbet, mendatangi korban sambil membawa parang.

Tanpa ada rasa takut, pelaku langsung membacok leher abangnya itu sebanyak tiga

kali.

"Dia datang sambil membawa parang dan langsung membacok leher sebanyak tiga kali. Dari dulu memang sudah sering berantam, hanya gara-gara saingan usaha cafe," tutur dia lagi.

Pertikaian itu sempat dilerai dan dilihat oleh karyawan Herbet, tapi tersangka yang sudah terlanjur emosi tidak memperdulikannya. Setelah itu tersangka pun kabur meninggalkan korban dengan bersimbah darah. "Sudah sempat saya tahan, tapi rambut saya juga ditariknya," ungkapnya.

Dalam keadaan kritis, korban dilarikan ke Rumah Sakit Bina Kasih untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang mendapatkan kabar pun turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.(FR)

Jauh Panggang Dari Api BINJAI - Langkah Kapolres Binjai diawal kepemimpinannya dengan membuat berbagai gebrakan, seperti temu dialog kepada sejumlah elemen masyarakat mendapat dukungan banyak pihak.

Namun implementasi terhadap berbagai gagasan itu masih disahuti dengan fakta di lapangan yang masih jauh panggang dari api.

Terutama peredaran Narkoba, perjudian, premanisme bahkan pencurian yang justru semakin meningkat hingga rumah anggota Polrespun kerab dibobol maling.

Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-85, pada 28 Oktober 2013 ini, Kapolres Binjai AKBP Marcelino Sampouw dan jajarannya membuat acara 'Coffie Moorning' dialog ter-

buka dengan unsur Muspida, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan unsur Pimpinan Organisasi Kepemudaan seKota Binjai di Aula Catur Sakti Mapolres Binjai.

Dalam sambutannya, Kapolres Binjai menitik beratkan kepada keamanan dan kenyamaman di tengah Masyarakat.

Kegiatan dialog dengan thema yang berkaitan dengan upaya pemberantasan Narkoba, perjudian dan premanisme ini cukup menarik perhatian peserta yang berjumlah hampir seratus orang.

Bahkan masalah sistem pelayanan dan kinerja aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara yang kerab mengesampingkan norma-norma kemanusiaan

juga turut diungkap dan disikapi positif oleh petinggi Polres Binjai.

Ketua Lembaga BCW Kota Binjai Gito Affandy kepada koran ini, Rabu pekan lalu, yang ikut dalam acara itu menyatakan sikap secara tertulis.

Dia (Gito) menaruh simpatik atas perhatian Kapolres Binjai dalam upaya Pemberantasan Narkoba, Perjudian dan Premanisme yang dipadukan dengan jati diri Pemuda Indonesia dalam memaknai hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tahunnya.

Dalam pandangan sikap tertulisnya, Gito mengakui faktor penyebab timbulnya keresahan dan penyakit masyarakat disebabkan minimnya langkah antipasi da-

ri kalangan Keluarga (orang tua), Kepolisian (Polmas Kelurahan), BNK serta minimnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesenjangan sosial di tengah masyarakat kaum miskin perkotaan dan pengangguran.

BCW menekankan pentingnya penyuluhan dalam membangun kesadaran Masyarakat terhadap arti sebuah kehidupan akibat bahaya Narkoba, Perjudian, Premanisme dan kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak jarang merenggut jiwa dan harta benda.

Keprihatinan BCW bersentuhan dengan proses Hukum terhadap Penyakit Masyarakat yang didominasi oleh kalangan Pemuda yang tidak lagi memikirkan mak-

na sebuah masa depan. Sementara akar masalah seperti dampak minimnya lapangan kerja plus pengangguran, sepertinya menjadi beban tanggung jawan Pimpinan OKP kerab luput dari pandangan Pemerintah.

Ironisnya, juga bukan rahasia adanya oknum aparat penegak hukum yang justru ikut berperan dalam peredaran Narkoba bahkan mengkonsumsi barang haram. Sementara grafititas hasil tangkapan pada umumnya kelas teri.

"Antara lain pemakai yang diawali dengan pemberian gratis untuk mencoba plus kurir. Ini sangat mengiris hati kita yang setiap saat dapat mengancam moral dan masa depan putra-putri kita," terang Gito. (SBR)

Satpol PP Kembali Tertibkan Pedagang Kaki Lima RANTAUPRAPAT - Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama tim terpadu Pemkab Labuhanbatu terdiri dari aparat Polisi, Dan Pom, Kodim 0209 LB, Kompi 126 KC dan Dinas Pasar Kebersihan L.Batu, melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai mengganggu keindahan kota Rantauprapat, Kamis.

Penertiban PKL tersebut langsung menyisir tempattempat Pedagang yang sering mangkal dan melanggar Perda dalam berjualan di badan jalan dan trotoar mulai dari sepanjang pinggir jalan protokol yakni Jalan Sudirman, Ahmad Dahlan, Imam Bonjol, Urip Sumodiharjo dan sampai Jalan Sirandorung Rantauprapat.

Kasat Satpol PP Labuhanbatu melalui Kasi Operasioal, Hasudungan Munthe bersama KTU Lomban Rifai yang ditemui di lapangan mengatakan, operasi penertiban ini dilakukan sesuai dengan arahan Kasat Satpol PP untuk menertibkan PKL yang membandel.

Menurut Hasudungan, sebelumnya Satpol PP telah memberikan peringatan terhadap para PKL yang melanggar tersebut, namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran langsung di lapangan.

“Sebelumnya PKL tersebut telah kami berikan peringatan secara tertulis maupun lisan, karena tidak mengindahkan peringatan tersebut terpaksa kami bong-

RAZIA PKL - Anggota Sat Pol PP Labuhanbatu saat membersihkan bekas lokasi PKL. (KPK POS/HAH) kar,” tandasnya.

Selain itu dikatakan Hasudungan, seluruh material yang menyangkut barang milik PKL tersebut akan

Bawa 5.350 Butir Ekstasi, Dua Warga Batam Ditangkap MEDAN - Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan didampingi Kasubdit I, AK BP Suhadi, membenarkan pihaknya menangkap dua warga Batam, masing-masing AT dan AV yang membawa 5.350 butir ekstasi.

"Penangkapan ini merupakan hasil undercover buy.

Dalam undercover buy tersebut, kita memesan 1.000 butir pil ekstasi dan mereka menyanggupinya. Setelah sepakat, kita pun bertemu dengan kedua tersangka di TKP (seputaran Lapangan

Merdeka, red)," terang Toga, dalam jumpa pers, Jumat (25/10).

Setelah mendapati barang bukti, keduanya langsung ditangkap. Kemudian, petugas melakukan pengembangan ke hotel mereka menginap di kamar 335 Garuda Plaza Hotel.

Di sana, petugas kembali menemukan 4.350 butir pil ekstasi lainnya. "Total yang berhasil kita amankan sebanyak 5.350 butir," jelasnya.

Dikatakan mantan Kapolres Labuhan Batu itu, barang bukti yang diamankan

Dalam Sepekan Gunung Sinabung Empat Kali Meletus TANAH KARO - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut, kembali meletus, Kamis (24/10). Letusannya menyemburkan abu vulkanik.

Warga Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Terkelin Sembiring menyatakan, gunung itu meletus sekitar pukul 06.00 WIB. "Cukup besar dibanding kemarin," kata Sembiring.

Pada Rabu (23/10), letusan juga terjadi sekitar pukul 16.19 WIB, tetapi relatif kecil. Sementara letusan pagi ini,

SUMUT

merupakan barang kualitas nomor satu yang diselundupkan dari Malaysia.

"Barang ini merupakan kualitas nomor satu yang dibawa mereka dari Malaysia melalui 'pelabuhan tikus' yang ada di seputaran Sumatera Utara. Berdasarkan keterangan mereka, barang ini merupakan milik B yang juga warga Batam. Namun, si B masih kita buron," pungkasnya.

Kata Toga, mereka juga sudah tiga kali mengantar barang serupa dan diedarkan di Medan. (FER)

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Toga H Panjaitan didampingi Kasubdit I, AKBP Suhadi menunjukan barang bukti ribuan pil ekstasi yang disita dari dua tersangka warga Batam.

menyebabkan munculnya asap hitam yang membawa abu vulkanik dari puncak. Asal itu terlihat membumbung ke atas hingga lebih dari 200 meter.

Kendati ada letusan, warga masih bertahan. Mereka belum mengungsi karena belum ada imbauan dari pemerintah.

Selain itu mereka juga sudah terbiasa dengan letusan seperti ini dan menduga letusan hanya sebatas menebarkan abu seperti sebelum-sebelum nya.(ST)

(KPK POS/IST)

dikembalikan ke pemiliknya.

Namun jika pemilik PKL bersangkutan tidak berada di tempat maka untuk se-

mentara diamankan di Kantor Satpol PP dan akan dikembalikan kepada pemiliknya apabila masih diperlukan. (HAH)

Lobang Galian Lintas Singkil-Rimo Belum Ditutup SINGKIL - Sejumlah pemilik kenderaan yang melintas di jalan provinsi lintas Singkil - Rimo, harus ekstra hati-hati khususnya disaat melintas di kawasan Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil.

Pasalnya, lobang seluas 3 x 3 meter dengan kedalaman 2 meter, hingga saat ini tak kunjung ditutup oleh pihak rekanan.

Padahal penggalian jalan yang rencananya akan dibangun box culvert tersebut, dinyatakan salah alamat.

Dan ini terbukti, dengan dialihkannya pekerjaan proyek box culvert tersebut ke Desa Muara Pea, yang berjarak 2 kilometer dari lokasi galian pertama. Kepala Dinas PU Aceh Singkil, H Muzni ST, yang dihubungi KPK Pos, Jumat pekan lalu, mengakui, kalau penggalian tersebut salah alamat akibat tidak adanya koordinasi dengan PU kabupaten.

"Seharusnya mereka (rekanan), bertanya dulu sama kita, mana yang mau digali dan dikerjakan. Kalau sudah begini kan kita yang dikejar-kejar masyarakat, padahal kita tidak tahu apa-apa," tandas Muzni, dan berjanji akan menyurati pihak terkait.

Amatan KPK Pos, hingga Jumat pekan lalu, lobang yang menganga tersebut belum lagi ditutup oleh pihak rekanan. Padahal, tidak sedikit pengguna jalan yang mengaku sering merasa gugup disaat melintas di sisi jalan yang berlobang tersebut.

Apalagi, rambu-rambu tanda galian juga tidak terpasang di lokasi tersebut. "Terus terang, saya seperti mau masuk jebakan kalau melintas disitu," kata warga.

Hingga berita ini dikirim, upaya wartawan untuk menghubungi pihak rekanan yang dianggap paling bertanggung jawab dalam penggalian tersebut tidak berhasil.

Demikian juga dilokasi proyek box culvert yang saat ini sedang dikerjakan di Desa Muara Pea, juga gagal.

Anehnya, sejumlah pekerja yang coba dikonfirmasi di lokasi proyek terhadap keberadaan rekanan, juga tidak dapat memberikan keterangan.

Mereka mengaku hanya sebatas buruh harian. Sedangkan di mana atau siapa nama kontraktornya, mereka tidak tahu sama sekali. "Kalau nama mandornya, ya kita tahu," jawab mereka singkat. (AZT)

Mengkonsumsi Obat-Obatan Terlarang Menimbulkan Efek Negatif MEDAN - Kita perlu menjaga kesehatan dan menjalankan norma-norma agama, sosial yang digariskan. Dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama, hukum dan etika. Seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang dapat menimbulkan efek negatif. Termasuk prilakuprilaku menyimpang lainnya yang melanggar hukum, norma-

norma sosial dan agama.

"Untuk itulah kegiatan penyuluhan bahaya penggunaan zat adektif, seks bebas dan pencegahan penularan HIV/AIDS ini tentunya sangat strategis guna lebih membentengi kita semua terutama generasi muda, anakanak kita dan seluruh masyarakat dari prilaku-prilaku sosial yang bersifat negatif," demikian Plt

Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S Msi dalam acara kegiatan sosial penyuluhan bahaya penggunaan zak Adektif, seks bebas dan pencegahan penularan HIV/AIDS kepada para pekerja hiburan dan para anak jalanan, yang digelar di kantor Camat Medan Tuntungan, Senin.

Dikatakan prilaku yang sering mengkonsumsi obat-obatan terla-

rang sebagai mana kita ketahui dapat menimbulkan efek ketergantungan sekaligus berdampak negatif terhadap kesehatan.

Selain itu juga dampak sosialnya antara lainnya susah dalam bersosialisasi, tidak percaya diri, sulit mengendalikan diri, bahkan dapat mendorong melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan etika sosial.

Selanjutnya perlakuan seks bebas juga tidak saja merusak tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan merusak norma-norma agama, namun juga bagi individu itu sendiri dapat berdampak negatif pada kesehatannya.

Yakni rentannya tubuh terhadap penyakit dan yang paling kita takuti tertularnya penyakit yang

mematikan, oleh karena itulah perinsipnya lebih baik mencegah dari pada mengobati.

“Penyuluhan ini sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah untuk mencegah masyarakatnya dan juga kepada masyarakat itu sendiri nantinya dapat menjaga kesehatan khsususnya untuk keluarga mereka agar tidak terjadi penularan,“ ujar Dzulmi Eldin. (VIN)

11

KPK POS E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Enam Tahanan Polres Langsa Kabur LANGSA - Alasan mau buang sampah, enam orang tahanan Polres Langsa berhasil kabur setelah mengibuli petugas jaga, Selasa pekan lalu. Selain itu, mereka juga menghajar seorang polisi jaga pintu tahanan Polres Langsa atas nama Brigadir Sudarisman.

Keenam tahanan kabur yang kini sedang dalam pengejaran petugas masing-ma sing, Zunaidi kasus pemerasan Wakasek SMAN-2 Langsa, Sarkawi kasus pencurian rokok, M. Bahyu kasus tanam ganja, Kamalda kasus ganja 10 kg, Sejahtra kasus ganja 10 kg (keduanya warga Serbajadi Lokop, Aceh Timur) dan Juanda kasus perjudian.

Kapolres Langsa AKB P. Hariadi, SH, Sik melalui Wakapolres Kompol. Hadi SR

membenarkan kejadian tersebut.

Dijelaskannya, pelarian enam tahanan tersebut terjadi sekira pukul 05.30 Wib. Saat itu beberapa tahanan memanggil petugas jaga untuk minta tolong membuang sampah dalam ruang

tahanan dengan alasan sudah bau.

Tanpa curiga, petugas jaga tersebut langsung membuka pintu besi utama dan menuju pintu besi sel tahanan. Ternyata tahanan yang sudah siap dengan rencananya langsung menunjang pe-

tugas yang baru membuka pintu besi sel tahanan seorang diri untuk mengambil sampah hingga terjatuh.

Selanjutnya, tahanan itu menarik Brigadir Sudarisman dalam sel dan menghajarnya, dan selanjutnya enam tahanan langsung ka-

bur keluar sel Mapolres dengan memanjat dinding tembok belakang Mapolres. Sementara saat kejadian personil polisi lainnya sedang berada di pos laporan depan Mapolres.

"Terkait tahanan kabur ini, kita telah membentuk tim pengejaran untuk menangkap kembali tahanan yang langsung dipimpin oleh Kabagops. Juga menyebarkan info ke polres jajaran serta memeriksa personil Brigadir Sudarisman dan yang melaksanakan piket oleh provost," sebut Hadi.

Puluhan aparat dari Polres Langsa, terus menyisir beberapa titik yang dianggap jadi lokasi pelarian, jelas Wakapolres.

Selain puluhan personil, penyisiran juga dibantu oleh masyarakat dan komunitas L-Track. Titik yang dilakukan penyisiran diutamakan di daerah Alue Drien Kecamatan Birem Bayeun. (YANTO)

Terdakwa Manipulasi Data Tenaga Honorer Dihukum Percobaan LANGSA - Sidang putusan terkait kasus manipulasi data tenaga honorer kategori satu (K1) untuk diangkat menjadi CPNS Pemko Langsa tahun 2012, dengan enam terdakwa, Senin lalu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Langsa.

Dalam sidang terakhir itu manjelis hakim memvonis Kepala BKPP Langsa, Syahrul Taeb dan mantan Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKPP, Zulfikar, mantan Subbid Formasi dan Rekrutmen BKPP, M Rizal, dengan hukuman dua bulan penjara, dengan masa percobaan tiga bulan.

Sedangkan tiga honorer Pemko Langsa, M Iqbal, Eka Priyanti, dan Chairina, juga divonis dua bulan penjara namun tidak ditahan, dengan

masa percobaan tiga bulan.

Sidang dipimpin hakim ketua Effendi SH, dan dua anggotanya Sulaiman SH, Muktari SH. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Langsa, Dedi Mariadi SH. Kemudian enam terdakwa juga dihadirkan dalam sidang tersebut.

Sidang putusan perkara manipulasi data tenaga honorer K1 Pemko Langsa ini digelar terbuka untuk umum, dan dihadiri puluhan PNS dan tenaga honorer Langsa.

Sidang diawali pembacaan putusan tiga tenaga honorer Pemko Langsa. Diantaranya untuk berkas pertama M lqbal, kemudian dilanjutkan berkas kedua masingmasing Chairina dan Eka Pryanti. Ketiga tenaga hon-

orer yang menjadi terdakwa kasus itu juga didampingi penasehat hukum, Ramlah Sari SH. Ketiga terdakwa mendapat hukuman sama yaitu pengadilan menyatakan para terdakwa terbukti secara bersalah membuat surat palsu, menjatuhi terdakwa penjara 2 bulan, dan memerintahkan untuk tidak dijalani (ditahan).

Tetapi selama tiga bulan kedepan tidak melakukan tindak pidana apapun, dan dibebankan biaya perkara masing-masing kepada terdakwa Rp5.000. Yang meringankan terdakwa adalah, mengakui perbuatannya, sopan selama dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan lainnya.

Memberatkan terdakwa

Mayat Wanita Tanpa Busana Ditemukan di Pinggir Sungai SERGAI - Mayat seorang wanita tanpa identitas ditemukan warga terapung di pintu air Sungai Martebing desa Paya Mabar, Kecamatan Tebingtinggi, Sergai, Kamis.

Ditemukannya mayat wanita yang juga tanpa busana tersebut, menggegerkan warga Jalan Desa Paya Mabar.

Saat ditemukan, mayat wanita yang diperkirakan berusia belasan tahun itu hanya mengenakan BH dan celana dalam. Dari lokasi penemuan, tercium aroma tak sedap. Diduga korban dibuang sejak tiga hari yang

lalu. Tubuh korban juga terlihat sudah membengkak karena air sungai tersebut.

Mayat wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan dan dibuang ke dalam sungai oleh pelaku guna menghilangkan jejak. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang petani warga Desa Mabar saat melintas di areal persawahan. Saat membuka pintu air itu, dirinya terkejut melihat mayat wanita tanpa busana yang tersangkut di pintu air tersebut.

Melihat kejadian itu, dirinya langsung melaporkan

kepada pihak polisi setempat. Usai melakukan olah kejadian perkara, petugas kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi.

Kepala Desa Paya Mabar, Alexaandar Winata Situmorang mengatakan, baru mengetahui bahwa ada penemuan mayat di pintu air sungai tersebut. "Setelah kita cek mayat wanita itu bukan warga desa ini. Kita duga mayat wanita yang hanya mengenakan BH dan celana dalam ini merupakan korban pembunuhan," tuturnya. (FR)

adalah telah menimbukkan citra negatif PNS dan merusak citra Pemko Langsa, dan meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, dan fakta lainnya akibat perbuatan terdakwa belum menimbulkan kerugian.

Sebelumnya para terdakwa dituntut JPU terbukti melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan penjara.

Atas putusan itu para terdakwa menerima, sementara JPU menyatakan pikir-pikir.

Sementara itu tiga terdakwa, Syahrul Taeb, M Rizal, dan Zulfikar, didampingi dua Penasehat Hukumnya, Muslim A Gani SH, dan Dian Yulia SH, dari Aceh Legal Consult, mengikuti sidang de-

ngan menggunakan baju PNS. Majelis hakim dalam amar putusannya, memutuskan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana percobaan menggunakan surat palsu, menjatuhkan hukuman penjara masing-masing ketiga terdakwa dua bulan penjara, namun diperintahkan tidak dijalani.

Atas putusan itu, para terdakwa pikir-pikir, begitu juga JPU juga pikir-pikir.

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah kehidupan masyarakat. Meringankan terdakwa tidak mempersulit persidangan, tidak pernah dihukum, dan PNS yang telah mengabdikan diri pada negara. (YAN)

Pencuri Kaca Spion Mobil Babak Belur MEDAN - Tersangka pelaku pencurian batok kaca spion mobil dinas anggota DPRD Medan berhasil dibekuk warga. Pelaku yang masih berusia muda itu selanjutnya dihajar hingga babak belur.

Selanjutnya pelaku yang belakangan diketahui berinisial SPS (18) warga Jalan Perjuangan Gang Pipit, Medan diserahkan ke Polsek Medan Timur, Rabu sekira pukul 13.30 WIB. Keterangan diperoleh, sebelumnya tersangka bersama temannya R, warga Jalan Gurilla Gang Mestika, mencari barang bekas dengan membawa goni.

Saat melintas di depan rumah korban Ahie SH, di

Jalan Pasar 3 Gang Garuda, pelaku langsung mencongkel batok kaca spion mobil Innova sebelah kiri dan memaksukkan ke dalam goni.

Warga sekitar yang melihat aksi pelaku langsung meneriakinya maling. Pelaku yang panik langsung berlari ke arah Jalan Setia Jadi.

Pelarian tersangka kandas setelah seorang warga yang mengejarnya dengan mengendarai sepeda motor menabraknya persis di depan warnet Setia Jadi.

Setelah ditangkap, tersangka langsung dihajar hingga babak belur. Sedangkan rekan tersangka berhasil meloloskan diri/ (FR)

BC Sumut Tangkap Kapal Bermuatan Bawang Ilegal BELAWAN - Petugas patroli Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumut menangkap KM Wira Agung GT.6 No.1776/Phb/ S7 berbendera Indonesia bermuatan bawang merah di Perairan Bagan, Kabupaten Asahan, Minggu.

Guna pemeriksaan, kapal motor tersebut digelandang ke Pangkalan Kanwil DJBC di Belawan.

Dalam pemeriksaan, kapal itu dinahkodai RD dan bermuatan 1272 karung bawang merah masingmasing seberat 10 kilogram atau 12720 kilogram asal Portklang, Malaysia tujuan Tanjung Balai.

Bawang merah yang tidak memiliki dokumen resmi diduga selundupan itu selanjutnya dibongkar di Pangkalan Kanwil DJBC dan akan disimpan di gudang penyimpanan milik Kanwil DJBC Sumut di Belawan.

Kepada Kasi Penindakan dan Penyelundupan (P2) Kanwil DJBC Sumut, Ogy Febri Adlha, Selasa, di kantornya membenarkan diamankannya bawang merah tersebut.

Menurut Ogy, petugas KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dengan menggunakan Kapal Patroli BC 15031 melakukan penegahan terhadap KM Wira Agung.

Hasil pemeriksaan di laut bahwa KM Wira Agung bermuatan bawang merah tersebut berasal dari Portklang Malaysia dimasukkan ke Tanjung Balai dengan cara diselundup-

BAWANG ILLEGAL - 1272 karung bawang merah masing-masing seberat 10 kilogram atau total seberat 12720 kilogram asal Portklang, Malaysia tujuan Tanjung Balai, tidak memiliki dokumen resmi diduga selundupan (KPK POS/JUL) kan karena tidak punya dokumen resmi tanpa tujuan pelabuhan.

Ditambahkan Ogy, bawang merah tangkapan itu harus dimusnahkan sesuai UU No 17 Tahun 2006 barang tersebut dimusnahkan karena barang cepat busuk.

Demikian juga UU No.16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 5, 15, 16, 31 Permen Pertanian No 43 Tahun 2012 tentang tindakan karantina

tumbuhan untuk pemasukan sayuran umbi lapis ke dalam wilayah RI pasal 8, 14 ayat 1 dan 2 dilarang diedarkan di luar perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Kemudian melanggar pasal 7A ayat (2) dan pasal 102 huruf a UU No.10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Sanki pidana terhadap pelaku dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, denda paling sedikir Rp50 juta dan

paling banyak Rp5 miliar.

Ditegaskannya apabila bawang tersebut dilepas ke pasar akan menjadi preseden buruk karena akan terjadi perlakuan seperti itu di pelabuhanpemasukan.

Akan diberikan contoh tindakan DJBC Sumut bisa melepas ke pasar bawang sitaan, katanya. Semua bartang yang tidak boleh dipasok atau tidak punya dokumen yang jelas harus dimusnahkan. (AND)

Tuah Barus Tewas Korban Tabrak Lari TANAH KARO - Tuah Barus penduduk Jaranguda Berastagi yang selama ini dikenal sebagai Wakil Ketua LSM PHP (Perjuangan Hukum dan Pembangunan) menjadi korban tabrak lari di depan Akper Takasima, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Sabtu sekira pukul 20.30 Wib. Menurut Boru Angkat teman dekat korban, Tuah Barus masih berkunjung ke rumahnya di Gang Surya Indah Berastagi pada hari Sabtu dan beliau berangkat dari rumahnya sekira pukul 19.30 Wib. “Sepeda motornya ditinggal di rumahku. Dia permisi pergi ke rumah kontrakannya di dekat Akper Takasima karena beliau memang selama ini mengontrak rumah di sana� ujar Boru Angkat.

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, Tuah Barus ke kedai kopi untuk menyaksikan siaran bola. HP beliau berbunyi, dia mengangkatnya sambil berjalan dari kedai kopi ke arah jalan raya.

Tiba-tiba datang mobil dengan kecepatan tinggi menyambar korban dari arah samping yang mengakibatkan Tuah Barus terhempas ke pinggir jalan

dan tidak sadarkan diri.

Tidak ada yang mengetahui mobil apa yang menabrak korban.

Pemilik kedai kopi langsung menghubungi teman dekat korban, Boru Angkat melalui HP korban. Tak lama berselang Boru Angkat datang. Pihak kepolisian dibantu oleh pemilik kedai kopi langsung membawa korban ke rumah sakit Efarina Etaham yang tidak jauh dari lokasi kejadian. “Dia dirawat satu malam di sana. Karena situasinya gawat pihak rumah sakit Efarina Etaham menyarankan agar korban dirujuk ke RSU Kabanjahe.

Di sana juga korban sempat dirawat satu hari, tapi karena korban tidak sadar pihak RSU merujuk agar korban di bawa ke RSU Adam Malik Medan,� ujar Boru Angkat.

Setelah korban dirawat di RSU Adam Malik mulai Minggu sore, pada hari Kamis pukul 08.00 Wib Tuah Barus menghembuskan napas terakhir. Saat itu juga dibawa pulang ke desa Jaranguda dan disembahyangkan secara agama Islam. Pukul 14.30 Wib dimakamkan di Peceren TPU Islam. (SM)

Razia Kenderaan Sebulan Penuh di Aceh BANDA ACEH - Satuan lalu lintas Pol-da Aceh, mulai Rabu pekan lalu, melakukan razia kendaraan. Razia selama sebulan penuh, bertujuan meningkatkan sosialisasi berlalu lintas.

Setiap kendaraan atau pengguna kendaraan yang melakukan pelanggaran, ditilang dan surat kendaraan atau SIM baru dikembalikan setelah membayar denda di Pengadilan Negeri (PN) masing-masing kabupaten/kota.

Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Aceh, Kombes Pol Indra Gautama MSi menyebutkan, target utama razia simpatik dan humanis ini adalah pengguna sepeda motor (sepmor). Seperti tidak mengenakan helm, menerobos lampu merah, melaju dengan kecepatan tinggi, berbocengan melebihi dua orang, pengemudi belum cukup umur, kendaraan menggunakan lampu rem menyilaukan, dan lain-lain.

"Ini merupakan target utama razia karena pelanggaran tersebut sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan. Tetapi ketika kedapatan pelanggaran

lain, juga tetap diproses, baik untuk pengguna sepeda motor maupun pengguna mobil. Razia yang akan berlangsung sebulan atau kami sebut bulan disiplin keselamatan berlalu lintas ini akan berlangsung di seluruh Aceh," kata Dirlantas Polda Aceh.

Menurutnya, razia itu dilakukan atas perintah Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang akhirakhir ini semakin meningkat setiap tahun, bahkan jika dirata-ratakan korban kecelakaan lakalantas seAceh dua orang setiap hari.

Umumnya korban masih berusia muda atau usia produktif.

"Padahal berulangkali polisi menyosialisasikan agar setiap pengguna kendaraan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Kepada orang tua juga kami imbau untuk tak memberi kendaraan kepada anak yang masih di bawah 17 tahun, pihak sekolah juga harus mengingatkan hal ini kepada pelajar," pesan Dirlantas. (YAN)

Polres Langkat Tangkap Bandar Sabu LANGKAT - Aparat Kepolisian Resort Kabupaten Langkat, mengamankan bandar sabu-sabu yang selama ini meresahkan masyarakat di Kota Stabat.

"Kita amankan bandar sabu-sabu dari kota Stabat," kata Kepala Satuan Narkoba Polres Langkat AKP Lukmin Siregar di Stabat, Selasa.

Penangkapan terhadap bandar sabu-sabu tersebut dilakukan oleh satuan narkoba Polres Langkat berkat laporan masyarakat, katanya.

Adapun bandar sabusabu yang diamankan tersebut Darwis alias Toyib (36), yang bekerja sebagai wiraswasta penduduk Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat.

Bandar sabu-sabu ini ditangkap, Senin sekitar pukul 10.30 Wib, dari Jalan Imam Bonjol Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan, saat tersangka sedang mempersiapkan tran-

saksi penjualan sabu-sabu.

Bersama tersangka Darwis alias Toyib ini, aparat berhasil mengamankan 14 paket sabu-sabu senilai Rp1,4 juta, beserta 10 gram daun ganja kering yang juga siap diedarkan.

Lukmin Siregar mengungkapkan bahwa aparatnya akan terus melakukan razia terhadap bandar, pemakai sabu-sabu maupun berbagai jenis narkotika yang dilarang di wilayah hukum Polres Langkat.

"Razia ini akan terus dilakukan, terutama dikawasan yang dianggap cukup rawan terhadap berbagai peredaran barang haram itu," katanya.

Pihaknya mensinyalir masih banyak lagi pemakai, pengedar yang selalu beroperasi ditengah-teng ah masyarkat, untuk itu diharapkannya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menginformasikan bila ada pelaku disekitar tempat tinggal warga.(IN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

LIPSUS

PUPUK merupakan elemen penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Karena itu sangat dibutuhkan petani.

Namun, diperkirakan 25 persen pupuk yang beredar di Sumatera Utara saat ini merupakan pupuk palsu.

Banyaknya beredar pupuk palsu, karena pupuk asli saat ini sangat sulit diperoleh. Jenis pupuk yang sangat sulit ditemukan adalah, Urea, NPK dan ZA. Ketiga jenis pupuk ini merupakan kebutuhan utama petani.

Karenanya, fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harus lebih dimaksimalkan. Pengawasan harus lebih ketat dilakukan agar petani tidak menjadi korban pestisida palsu.

Peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (BPTP Sumut), Elianor Sembiring, mengungkapkan, pihaknya kerap menemukan banyak petani yang menggunakan

pupuk yang setelah diteliti ternyata palsu.

Bentuk pemalsuannya mulai dari warna pupuk, warna karung, dan harga.

“Yang paling parah, kandungan yang sangat dibutuhkan tanah di dalamnya ternyata nol persen,” katanya .

Dia mencontohkan, modus yang dilakukan dalam memalsukan pupuk cukup beragam. Misalnya, mengubah pupuk subsidi menjadi pupuk nonsubsudi dengan memasukkan unsur-unsur tertentu sehingga berganti warna.

“Pupuk urea bersubsidi yang warnanya pink, diganti menjadi pupuk nonsubsidi berwarna putih, dan ada juga yang bungkus atau karungnya diganti,” katanya.

Tidak itu saja, pupuk nonsubsidi, seperti KCL, NPK dan TSP, diubah menjadi bahan dasar dolomit atau membuatnya menjadi mirip dengan yang asli, namun kandungan nol persen.

Selain itu, ada juga dengan mencampur misal KCL, 50 persen asli, selebihnya ditambahkannya batu bata yang sudah digiling. Begitu juga dengan TSP, modus pemalsuannya berupa butir-butir yang mirip dengan aslinya.

Menurutnya, yang juga harus diperhatikan adalah, pupuk nonsubsidi jenis NPK yang berasal dari Jawa Timur. “Kenapa pupuk NPK, karena harganya lebih ma-

hal dari pupuk yang lain, yang seharusnya Rp7.000/kg, dijual Rp3.000/kg,” katanya.

Dia memperkirakan setidaknya 25 persen pupuk, baik bersubsidi maupun nonsubsidi yang beredar di masyarakat palsu.

Dengan banyaknya pupuk palsu yang beredar di masyarakat, petani merupakan yang paling mengalami kerugian.

“Dampaknya petani yang paling mengalami kerugian, tanaman rusak, pertumbuhan tidak maksimal, bahkan gagal panen,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Air, Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian (Distan) Sumut, Syahrul Azwar, menga-

takan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 46 Tahun 2012, alokasi pupuk bersubsidi jenis urea merupakan yang paling tinggi, yakni 162.000 ton.

Sedangkan untuk jenis SP36, hanya 51.000 ton.

Kemudian, pupuk jenis ZA, tahun ini dialokasikan sebesar 52.000 ton, NPK 125.000 ton dan organik 39.000 ton. Sedangkan untuk pupuk jenis ZA, hingga Juni dialokasikan sebanyak 24.313 ton. Kemudian, pupuk jenis NPK yang dialokasikan sebesar 53.270 ton.

Sementara pupuk organik dialokasikan sebesar 10.280 ton. Sedangkan pupuk jenis SP-36 dialokasikan sebesar 22.895 ton. (TIM)

PUPUK UREA adalah pupuk kimia yang mengandung Nitrogen (N) berkadar tinggi. Pupuk Urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih, dengan rumus kimia NH2 CONH2, merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air (higroskopis). Pupuk urea yang dijual di pasaran biasanya mengandung unsur hara N sebesar 46 persen dengan pengertian setiap 100 kg urea mengandung 46 kg Nitrogen.

PUPUK SP–36 merupakan sumber hara fosfor bagi tanaman. Pupuk SP-36 berbentuk butiran berwarna keabu-abuan. Unsur hara Fosfor yang terdapat dalam pupuk SP-36 hampir seluruhnya larut dalam air. Pupuk ini tidak mudah menghisap air, sehingga dapat disimpan cukup lama dalam kondisi penyimpanan yang baik. Sesuai dengan namanya(SP-36) kandungan hara Fosfor dalam bentuk P2O5 pada pupuk ini yaitu sebesar 36 persen.

PUPUK NPK merupakan jenis pupuk majemuk yang mengandung unsur hara makro Nitrogen (N), Phospor (P) dan Kalium (K). Pupuk ini berbentuk butiran (prill) dengan bulatan besar berwarna merah bata. Pupuk ini termasuk pupuk yang tidak mudah menyerap air, sehingga tahan disimpan lama di dalam gudang. Kandungan Nitrogen, Phospor dan Kalium pada pupuk NPK yang dijual di pasaran ini bervariasi.

Pupuk kimia adalah zat subtitusi kandungan hara tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan.

Tetapi seharusnya unsur hara tersebut ada di tanah secara alami dengan adanya “siklus hara tanah” Misal dari tanaman yang mati kemudian dimakan binatang pengerat/ herbivora, kotorannya atau sisa tumbuhan tersebut diuraikan oleh organisme seperti bakteri, cacing, jamur dan lainnya.

Nah siklus inilah yang harusnya dijaga, jika mengunakan pupuk kimia terutama bila kebanyakan maka akan memutuskan siklus hara tanah tersebut terutama akan mematikan organisme tanah. Memang subur saat awal, tetapi jadi tidak subur dimasa akan datang. Untuk itu sebenarnya perlu dijaga dengan pola tetap menggunakan pupuk organik.

Dampak Pupuk Kimia Dampak zat hara yang terkandung dalam tanah menjadi diikat oleh molekul-molekul kimiawi dari pupuk sehingga proses regenerasi humus tak dapat dilakukan lagi. Akibatnya ketahanan tanah/daya dukung tanah dalam memproduksi menjadi kurang hingga nantinya tandus. Tak hanya itu penggunaan pupuk kimiawi secara terus-menerus menjadikan menguatnya resistensi hama akan suatu pestisida pertanian.

Masalah lain adalah penggunaan Urea biasanya sangat boros. Selama pemupukan Nitrogen dengan urea tidak pernah maksimal karena kandungan nitrogen pada urea hanya sekitar 40-60 persen saja. Jumlah yang hilang mencapai 50% persen disebabkan oleh penguapan, pencucian (leaching) serta terbawa air hujan.

Efek lain dari penggunaan pupuk kimia juga mengurangi dan menekan populasi mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi tanah yang sangat bermanfaat bagi tanaman. (TIM)

Negara Dirugikan Miliaran Rupiah PERKEBUNAN kelapa sawit dan karet PTPN V diduga menggunakan pupuk palsu asal Malaysia. Jika benar, negara dirugikan miliaran rupiah. PT Perusahaan Nusantara (PTPN) V, sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lokasi di Pekanbaru, Riau, disinyalir menggunakan pupuk palsu dan menyalahi kontrak dalam penggunaan pupuk.

Dimana, pihak PTPN V yang semestinya dalam perjanjian kontrak harus menggunakan pupuk buatan dalam negeri. Malah menggunakan pupuk yang berasal

dari luar negeri, Malaysia.

Akibatnya, negara dirugikan hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan informasi yang dirangkum di lapangan, Tahun 2012 lalu, ribuan ton pupuk dari luar negeri yang diduga palsu masuk ke PTPN V Pekanbaru. Berdasarkan yang tertulis dalam kontrak, pupuk tersebut berasal dari dalam negeri. Tapi yang masuk malahan pupuk Malaysia, dan diduga pupuk palsu. Dalam hal ini, perusahaan plat merah itu rugi puluhan milyar rupiah. Demikian seperti dikutip situs riauone.com.

Pengadaan pupuk tersebut dilakukan PTPN V Pe-

kanbaru yang bekerja sama dengan Anwar Efendi selaku pemilik PT Galatta yang memenangkan tender pelelangan. Dan diketahui Anwar Efendi dikenal dekat dengan sejumlah pejabat PTPN V seperti, Kabag Tanaman PTPN V, Kaur pemupukan, Kabag Pengadaan dan Direktur SDM yang membawahi Bagian Pengadaan.

Humas PTPN V Pekanbaru, Friando Panjaitan saat dikonfirmasi wartawan, terkait adanya penggunaan pupuk palsu ini, membantah kalau perkebunan sawit di perusahaannya menggu-

nakan pupuk palsu dari Malaysia.

Dijelaskannya, memang pupuk itu masuk tahun 2012, dan pupuk itu asli buatan dalam negeri, bukan dari Malaysia. Selain itu pupuk tersebut bukan pupuk palsu.

"Dugaan pupuk palsu itu memang pernah didengar sebelumnya, namun pihaknya tak menanggapai serius informasi tersebut. Karena tidak benar," terangnya.

Setelah ditelusuri ke sejumlah perkebunan, tidak ditemukan karung pupuk bertuliskan Malaysia," tambahnya.

Pihak Kejaksaan Tinggi

(Kejati) Riau, ketika dikonfirmasikan wartawan Kamis (17/10) siang, terkait adanya penyimpangan dalam penggunaan pupuk di PTPN V, menanggapi bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan jika pihaknya telah menerima laporan dan informasinya.

"Jika ada laporan atau informasinya, adanya dugaan korupsi yang merugikan negara, maka kita segera akan tindaklanjutinya. Jika ada bukti-bukti kuat, akan kami selidiki lebih lanjut," tegas Pelaksana Harian (Plh) Humas dan Penkum Kejati Riau, Satria Abdi,SH (TIM)

maraknya peredaran pupuk palsu. Elianor Sembiring, peneliti dari BPTP Sumut, dikantornya menyatakan sekitar 25 persen pupuk yang beredar di Sumut palsu.

Umumnya, katanya, pupuk tersebut berasal dari kawasan Jawa Timur, yang lazim memproduksi pupuk dengan cara home industri.

Menurutnya, Pemprovsu terutama Komisi Pengawa-

san Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari unsur SKPD Pemprovsu, Kepolisian dan Kejaksaan, harus bergerak untuk meminimalisir maraknya peredaran pupuk palsu.

"Itu, 25 persen angka yang saya ambil dari ratarata pupuk yang masuk ke Sumut dari Jawa Timur.

Hampir sebagian besar pupuk itu palsu. Satu bulan ter-

BELUM ADA LAPORAN RESMI KEPALA Dinas Perkebunan Sumut Aspan Sofian, mengaku pihaknya biasanya ketika mengadakan pupuk terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui kadar atau unsur-unsur yang terdapat dalam pupuk, apakah sesuai atau tidak dengan peruntukannya.

Sehingga, katanya, tidak serta merta pupuk yang ada bisa langsung diserahkan

kepada petani. Hal itu ia katakan saat disinggung soal temuan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sumut, yang menyatakan 25 persen pupuk yang ada di Sumut palsu.

"Saya memang ada dengar-dengar informasi itu.

Tetapi laporan resminya belum saya terima. Saya berharap memang tim yang tergabung dalam Komisi Pe-

ngawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) agar turun kelapangan secara priodik dan pupuk yang ada di Sumut tetap harus melalui mekanisme pengujian di laboratorium sebelum diserahkan ke petani," ujarnya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sumut memberikan warning kepada pemerintah provinsi Sumut, terkait

akhir peredaran pupuk palsu di Sumut memang marak.

Beberapa waktu lalu Polres Simalungun menangkap basah pengedar pupuk palsu," ujarnya.

Menurutnya, pupuk-pupuk yang telah mereka bawa ke BPTP sudah dipastikan palsu, meski hasil dari Badan Standarisasi (Barista) Pemprovsu belum keluar.

Ia menjelaskan, pupuk-pu

puk yang banyak dipalsukan di Sumut, adalah jenis NPK, dan jenis pupuk non bersubsidi dan bersubsidi. Adapun modus operandinya, pupuk diganti bungkusnya dan warna pupuk juga diganti.

"Kalau cerita pasal apa yang digunakan untuk para pelaku bisa banyak. Yang jelas mereka yang memalsukan pupuk akan dikenakan sangsi. (TIM)

Pemerintah Harus Bisa Awasi Pupuk Palsu DPP ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota mengawasi peredaran pupuk palsu di petani. Apalagi, petani kelapa sawit kebun rakyat sangat rentan terhadap pupuk palsu karena sedikitnya alokasi pupuk subsidi dari pemerintah.

"Pemerintah harus bisa mengawasi peredaran pupuk palsu sampai ditingkat pedesaan, khususnya pada pupuk non subsidi.

Tidak hanya pada petani tanaman pangan saja, tapi juga petani kelapa sawit rakyat yang banyak menggunakan pupuk non subsidi," ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Anizar Simanjuntak.

Sebelumnya diinformasikan, diperkirakan 25 peren pupuk yang beredar di Sumut merupakan pupuk palsu. Peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (BPTP Sumut) kerap menemukan banyak petani yang menggunakan pupuk yang setelah diteliti ternyata palsu.

Bentuk pemalsuannya mulai dari warna pupuk, warna karung, dan harga serta kandungan yang sangat dibutuhkan tanah di dalamnya ternyata nol persen.

"Untuk itu, fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harus lebih dimaksimalkan. Petani masih minim menerima informasi dari penyuluh pertanian, sehingga sulit membedakan pupuk asli atau palsu," kata Anizar.

Menurutnya, dengan beredarnya sekitar 25 persen pupuk pal-

su membawa dampak kerugian petani kelapa sawit rakyat sekitar Rp385 miliar dari luas areal lahan petani 500 ribu hektar dengan kebutuhan pupuk 510 ton per hektar per tahun. Hal ini juga langsung berpengaruh pada produksi.

"Berarti ada kehilangan 35 persen dari biaya petani karena pupuk palsu. Ini masih kerugian karena pupuk palsu saja, belum lagi dengan bibit-bibit palsu yang beredar. Pengawasan pemerintah lemah, dan ini sangat disayangkan karena Indonesia merupakan ne-

gara agraris dimana pekerjaan utama masyarakat banyak disektor pertanian," ucapnya.

Peredaran pupuk palsu ini, lanjut Anizar, karena pembangunan pabrik pupuk-pupuk sudah menjamur di mana-mana.

Tapi penyuluhan di lapangan juga masih kurang. "Pemerintah harus bertindak dengan mengambil sampel.

Tapi sampai saat ini belum ada tindakan kepada pelaku pupuk palsu," imbuhnya.

Apkasindo siap dilibatkan da-

lam pengawasan, tapi pemerintah harus ada ketegasannya. Tidak hanya pada pupuk non subsidi tapi juga pupuk subsidi.

"Kalau petani tanaman pangan paling banyak menggunakan pupuk subsidi, sedangkan petani kelapa sawit rakyat selalu dengan pupuk non subsidi. Ini harus dapat perhatian dari pemerintah, jangan terus merugikan petani atau selamanya peredaran komoditas pertanian dan perkebunan kita hasil dari negara lain," pungkas Anizar. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

Jadwal Pengambilan Kartu Ujian Tenaga Honorer STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) umumkan jadwal pengambilan kartu peserta ujian tenaga honorer kategori II berdasarkan surat edaran bernomor 8002589/BKD/2013.

“Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia bernomor K.2630/V146-146-1/99 Septem ber 2013 lalu tentang penyampaian daftar normatif tenaga honorer (TH) kategori II sebagai peserta tes CPNS, kita telah kelurkan pengumuman untuk jadwal pengambilan kartu ujian” kata Kepala BKD Langkat H Amril Nasution SSos MAP, Selasa.

Dijelaskan Amril saat ditemui di ruang kerjanya, para tenaga honorer peserta ujian yang sebelumnya telah diverifikasi oleh BKN dan berhak mengikuti ujian dipersilahkan untuk segera mengambil kartu peserta ujian mulai hari Kamis s/d Senin (24-28 oktober) pada jam kerja mulai pukul 09.00 Wib s/d 16.00 Wib langsung di

Kantor BKD Langkat, tentunya dengan membawa biodata diri minimal KTP. “Pengambilan kartu ujian juga tidak boleh diwakilkan karena dalam kartu akan dicantumkan tanda tangan peserta,” ujar Amril.

Tercatat data yang diperoleh dari bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) BKD Langkat peserta yang akan mengikuti ujian berjumlah 959 orang. Dengan rincian tenaga guru 604 orang yakni SD-SLTP 12 orang, SLTA-D.III 478 orang dan D.IV-S3 114 orang, sedangkan untuk tenaga kesehatan sebanyak 165 orang yaitu SLTA-D.III 164 orang dan D.IV-S3 1 orang.

Menyusul tenaga teknis atau administrasi sebanyak 190 orang dibagi berdasar jenjang pendidikan SDSLTP 23 orang, SLTA-D.III 159 orang serta D.IV-S3 8 orang, untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dan lengkap bagi peserta diminta langsung mendatangi kantor BKD di komplek perkantoran Pemkab Langkat Jalan Perintis Kemerdekaan no 5 Stabat. (JUL)

CSR PLN - Plt. SekdaKab. Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes MM menyerahkan CSR PLN PLTU Pangkalan Susu kepada Kepsek Madrasah Al Huda Desa Sei Siur yang disaksikan oleh GM PLN UIP I Ir. Didik Mardiyanto, Manajer UPK KITSUM 2 PLTU Pangkalan Susu Ir. Hamansyah Purba. (KPK POS/JUL)

Proyek PLTU Pangkalan Susu Atasi Krisis Kelistrikan di Sumut PKL.SUSU - GM PLN UIP I Ir. Didik Mardiyanto menyampaikan tujuan pemberian CSR kepada masyarakat adalah sebagai wujud ucapan terima kasih perusahaan kepada Pemkab Langkat dan masyarakat Langkat khususnya Kecamatan Pangkalan Susu.

Pemberian dilakukan karena selama ini masyarakat Pangkalan Susu telah mendukung pelaksanaan proyek PLN PLTU Pangkalan Susu. CSR sekaligus dimaksudkan untuk membantu kegiatan kemasyarakatan di sekitar lokasi proyek, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, membantu meningkatkan kualitas hidup warga melalui pembangunan sumber daya masyarakat sekitar.

Hal tersebut disampaikan GM PLN UIP I Ir. Didik Mardiyanto pada acara penyerahan CSR PT PLN (PERSERO) PLTU Pangkalan Susu kepada Bupati Langkat, Senin, di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu.

Plt. SekdaKab. Langkat dr. H. Indra Salahuddin M. Kes MM mengatakan, pembangunan baru dikatakan ideal bila mengandung 3 aspek yakni tersedianya dana, tumbuhnya kepedulian, dan adanya dukungan yang berarti adanya sinergi antara pemerintah, swasta, BUMN/BUMD serta masyarakat untuk menguatkan percepatan pembangunan di suatu wilayah.

Untuk itu Pemerintah Daerah maupun masyarakat menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan perhatian management PLN PLTU Pangkalan Susu atas pemberian CSR (Coorporate Social Responsibility) ini, dan mengharapkan agar bantuan dapat diberikan lagi pada tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu,

Manajer UPK KITSUM 2 PLTU Pangkalan Susu Ir. Hamansyah Purba dalam laporannya menyampaikan sosialisasi informasi Pembangunan proyek PLN PLTU Pangkalan Susu, saat ini dalam tahap penyelesaian akhir. Progress PLTU Pangkalan Susu telah mencapai keseluruhan 94,28%, dan Progress konstruksi 86%. PLTU Pangkalan Susu ditargetkan selesai pada bulan Juni 2014.

Proyek PLTU Pangkalan Susu bila selesai akan dapat mengatasi krisis kelistrikan yang terjadi di Sumut saat ini. Proyek PLTU Pangkalan Susu memiliki Kapasitas 2x200 MW, sedangkan kekurangan energi listrik di Sumut saat ini sebesar 300MW. Namun disamping itu penyelesaian PLN PLTU tergantung kepada penyelesaian transmisi 275 kV dimana backfeeding (pengujian mesin) dan penyaluran daya PLTU adalah melalui Jaringan transmisi 275 kV. Sementara pekerjaan Jaringan Transmisi 275 kV saat ini masih mengalami kendala dari masyarakat pemilik lahan di mana masyarakat meminta biaya kompensasi lebih tinggi dari harga yang ditaksir.

“Permasalahan ini terjadi di Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang, Desa Air Hitam Kecamatan Gebang, Desa Pasiran Kecamatan Gebang, Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang dan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat, ” ujar Ir. Hamansyah Purba.

PLN mengharapkan dukungan masyarakat agar masalah dapat segera diselesaikan secara musyawarah demi terlaksananya penyelesaian pembangunan PLTU Pangkalan susu, tambah Manajer UPK KITSUM 2 PLTU Pangkalan Susu tersebut. (JUL)

SUMUT / ACEH

Kartu KPS Bisa Untuk Peroleh Bantuan Beasiswa TEBINGTINGGI Masyarakat Kota Tebingtinggi yang beberapa waktu lalu menerima BLSM (bantuan langsung sementara) dan memegang kartu perlindungan sosial (KPS) diharapkan menyimpannya dengan baik dan jangan sampai hilang, karena kartu tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperoleh bantuan bea siswa bagi keluarga kurang mampu dari Pemerintah Kota Tebingtinggi.

TATAP MUKA - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM melakukan tatap muka dengan masyarakat di Jalan Sei Bahilang (Kampung Rao) Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebingtinggi Kota dalam kegiatan rutin ‘jumat keliling’(jumling).(KPK POS/RS)

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM saat melakukan tatap muka dengan masyarakat di Jalan Sei Bahilang (Kampung Rao) Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebingtinggi Kota dalam kegiatan rutin ‘Jumat keliling’ (jumling), Jumat.

Walikota yang didampingi Pl Kepala BPMK Baharuddin, Kadis Pendidikan Drs H Pardamean Siregar MAP, Kepala Bappeda Gul Bahri Siregar S.STP MSi, Kadis Sosial Drs H Hasanuddin Siregar, Kadis PU Ir HM Nurdin, Wadir RSU Kumpulan Pane dan Camat Kecamatan Tebingtinggi Kota Sri Imbang Jaya Putra SSTP juga menjelaskan tentang pemanfaatan dari e-KTP. “KTP elektronik selain merupakan sebagai kartu

pengenal indetitas diri, juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang selama ini menggunakan jamkesda, “ ujar Walikota. Saat ini semua warga Kota Tebingtinggi lebih kurang 90 ribu warga sudah dibantu Pemko Tebingtinggi untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis melalui dana APBD bekerja sama dengan pihak Askes.

Pada kesempatan itu, Walikota meminta para Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se Kota Tebingtinggi agar lebih aktif mendata setiap warga yang telah meninggal dunia di daerahnya masing-masing untuk segera memperoleh akte kematian dan diberikan secara gratis seperti halnya KTP, KK dan Akte Kelahiran.

Untuk meningkatkan pe-

rekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Walikota berharap agar warga menggiatkan UMKM di daerahnya masing-masing dengan berbagai bentuk usaha kecil. Sedangkan berkaitan dengan keamanan lingkungan, Walikota berharap kegiatan Siskamling terus ditingkatkan, terlebih lagi saat ini gangguan keamanan selalu terjadi di mana-mana.

Sementara itu, warga masyarakat Kelurahan Mandailing berharap kepada Walikota kiranya dapat memprogramkan pembangunan sebuah jembatan di Jalan Sei Bahilang menembus Jalan Thamrin, untuk lebih mempermudah dan meringankan biaya warga dalam melakukan aktifitas sehari-hari terutama bagi para pedagang, sehingga tidak memu-

tar lagi melalui jalan Ahmad Yani, dan usulan itu sudah disampaikan beberapa kali dalam Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. “Kami berharap Pemko Tebingtinggi segera membangun jembatan di Sungai Bahilang yang bisa tembus langsung ke Jalan Thamrin supaya kami khususnya para pedagang tidak harus memutar melalui jalan Ahmad Yani,” ungkap salah seorang warga.

Menanggapi hal itu, walikota mengaku akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut, sebab menurutnya, kegiatan ‘jumling’ merupakan salah satu sarana bertatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi seputar program pembangunan di Kota Tebingtinggi dan menerima masukan langsung dari masyarakat. (RS)

Tim Penilai Kecamatan Terbaik Sumut Tinjau Kecamatan Rambutan TEBINGTINGGI - Dari lima kecamatan di Kota Tebingtinggi, Kecamatan Rambutan mewakili kota itu masuk dalam penilaian ‘Kecamatan Terbaik’ di tingkat Sumatera Utara (Sumut). Penilaian dan evaluasi kecamatan terbaik dilakukan didasarkan kemajuan-kemajuan hasil pembangunan di semua sektor yang telah diraih kecamatan itu selama tahun 2013.

“Salah satu penilaian dan evaluasi adalah bagaimana kepemimpinan Camat sebagai pembina aparatur kecamatan dan peranannya ditengah-tengah masyarakat serta peran masyarakat dalam pembangunan tersebut,” jelas Ketua Tim Penilai Kecamatan Terbaik Pemprovsu, Drs Aswin Lubis didampingi Drs Ismail Sinaga, Drs Basarin Tanjung dan Dra Diah Ananda di Halaman Kantor Camat Rambutan Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Kamis.

Beberapa kritisi yang disampaikan pihak tim penilai

TIM PENILAI - Tim Penilai Kecamatan Terbaik dari Pemprovsu Drs Aswin Lubis, Drs Ismail Sinaga dan Drs Basarin Tanjung bersama Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik ketika melakukan penilian kecamatan terbaik se Sumut di Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi.(KPK POS/RS) kepada Camat Rambutan Muhammad Wahyudi dalam penyampaian materi yang dibacakan yakni meliputi beberapa kekurangan data valid atas beberapa keberhasilan tahun-tahun sebelumnya yang tidak dilampirkan dalam bahan materi. ”Hendaknya ada ditampilkan tahun-tahun sebelumnya dalam materi laporan, apa yang menjadi kendala dan

permasalahan sehingga tim penilai bisa mengetahui hasilnya,” jelas Aswin Lubis.

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemko Tebingtinggi antara lain Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP, Asisten I Bidang Pemeritahan Agus Salim Purba, pimpinan SKPD, Camat Rambutan Muhammad Wahyudi SSTP, Lurah dan Kepala Lingkungan se Kecamatan

Rambutan Kota Tebingtinggi.

Wakil Walikota Irham Taufik sebelumnya berharap Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi bisa masuk dalam lima besar seluruh Sumut, karena Kecamatan Rambutan sangat diharapkan bisa mewakili Kota Tebingtinggi karena terpilih menjadi kecamatan terbaik di Kota Tebingtinggi pada tahun 2013.

Sedangkan Camat Rambutan, Muhammad Wahyudi memaparkan bahwa Kecamatan Rambutan terdiri dari tujuh kelurahan, wilayah pemerintahan langsung berbatasan dengan wilayah perkebunan milik PTPN3 Kebun Rambutan Kabupaten Sergai dengan penduduk yang heterogen terdiri dari beberapa suku dan etnis budaya.

Peranan pihak Kecamatan Rambutan dalam pembangunan meliputi beberapa sektor, terutama dalam peraihan sector pajak PBB melebihi target yang telah ditetapkan. ”Semua keberhasilan ini berkat dukungan bersama”,jelasWahyudi. (RS)

Peringatan Hari Sumpah Pemuda STABAT - Dalam rangka menyambut Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke - 86 tahun 2013 Tingkat Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat terpilih menjadi tuan rumah.

SekdaKab Langkat melalui Kadispora Drs. TM. Auzai, mengadakan rapat persiapan awal yang dihadiri oleh Perwakilan Dispora Provsu, Pasi Ops Kodim 0203 Langkat dan Ketua KNPI Langkat Khairul Amri serta SKPD terkait di ruang rapat SekdaKab. Langkat, baru-baru ini.

Drs. TM. Auzai memaparkan rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan dan menyemarakkan Peringatan Hari Sumpah Pemuda akan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, mengadakan sunat massal, donor darah, pengobatan gratis serta sarasehan pemuda.

Ditambahkannya bahwa , Sumpah Pemuda mengingatkan terhadap ikrar pemuda sekaligus perekat yang mempersatukan anak bangsa dari berbagai suku dan agama di seluruh daerah di Indonesia, yaitu : bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini memiliki makna yang sangat besar bagi pembangunan kesadaran rakyat Indonesia pada saat awal perjuangan memperoleh kemerdekaan.

Kemudian akan dilanjutkan dengan persiapan rapat pematangan pelaksanaan peringatan hari sumpah pemuda ke 86 tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan menghadirkan seluruh panitia yang telah ditetapkan. (JUL)

Pemko Canangkan Program "Tanjungbalai Bersih" T.BALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Pasar dan Kebersihan serta Kantor Lingkungan Hidup mulai menggalakkan program "Tanjungbalai Bersih".

Selain ditujukan untuk kesehatan lingkungan, juga untuk mendukung program pemko meraih kembali piala Adipura. ”Untuk mewujudkan diraihnya penghargaan tertinggi bidang kebersihan dan lingkungan hidup Adipura, kita juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat mendukung program Tanjungbalai Bersih.Selain itu, seluruh warga di lingkungan masing-masing juga kita harapkan untuk menggalakkan kegiatan gotong-royong membersihkan dan menjaga lingkungan,”kata Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Tanjungbalai, H Amiruddin Panjaitan.(HER)

BNPB Tinjau Korban Banjir di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) langsung terjun meninjau kondisi banjir di Kota Tebingtinggi. Peninjauan itu dilakukan karena informasi yang beredar di media elektronik bahwa banjir mengakibatkan 12.000 jiwa mengungsi. Padahal fakta di lapangan yang ditemukan BNPB, jumlah pengungsi itu diragukan.

Menindak lanjuti hasil peninjauan di lapangan, Direktur Penanggulangan Darurat Bencana BNPB Yolat Dalimunthe bersama empat stafnya, Senin, melakukan pertemuan dengan SKPD terkait, serta camat dan lurah yang daerahnya terkena banjir. Rapat dipimpin Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP di ruang Data Sekertariat Pemko Tebingtinggi.

Dalam pertemuan itu, BNPB meminta kebenaran data yang beredar di running teks media televisi nasional kepada BPBD Tebingtinggi yang melansir data tersebut. Disampaikan, peninjauan BNPB ke kota Tebingtinggi berdasarkan prosedur penanganan pengungsi. Jika pengungsi sudah mencapai di atas 10 ribu jiwa, maka penanganannya dilakukan secara nasional. “Jika data itu tidak

BNPB TINJAU BANJIR - Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik bersama Tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat meninjau korban banjir di Kota Tebingtinggi.(KPK POS/RS) benar, Pemko Tebingtinggi akan repot, karena kementerian terkait akan turun,”, tegas Yolat Dalimunthe.

BNPB menjelaskan, mesti dipahami, yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang yang melakukan perpindahan akibat bencana. Meskipun demikian, pengungsi harus pula diklasifikasi, apakah mengungsi untuk jangka waktu lama atau hanya pin-

dah sementara. “BNPB sendiri memang mencurigai data di running teks televisi itu,” ujar seorang pejabat yang ikut rapat mendadak itu.

Kepala BPBD Kota Tebingtinggi Drs Wahid Sitorus menerangkan bahwa data yang disampaikan itu berdasarkan laporan dari lurah yang wilayahnya terkena banjir. Disampaikan, seluruh kecamatan dengan

19 kelurahan terkena banjir. Total pengungsi yang tercatat mencapai 12 ribu jiwa.

Klasifikasinya, pengungsi kategori hunian dan posko serta yang tinggal di rumah-rumah warga. Guna memastikan data pengungsi itu, BNPB bersama BPBD kota Tebingtinggi, usai pertemuan melakukan pengecekan ulang pengungsi yang sebenarnya.

“Kita sedang mengecek ulang, mana pengungsi permanen mana yang sementara. Beberapa hari ini akan ada data valid,” tegas Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP. Terkait hal itu, sejumlah warga mengeluhkan belum adanya bantuan dari Pemko Tebingtinggi terhadap warga, bahkan mereka menyesali tidak adanya kunjungan pejabat untuk melihat kondisi mereka hingga hari ketiga banjir.

Darwis Hasibuan (52) warga Lingkungan 01 Kelurahan Mandailing, mengakui tidak ada bantuan yang sampai ke lingkungan mereka.

Hal senada diakui Ludin (56) warga Lingkungan 04 Kelurahan Mandailing yang merupakan daerah paling parah terkena dampak banjir dan menjadi langganan jika Sei Bahilang meluap. (RS)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Medan Berpeluang Kota Sehat MEDAN - Kota Medan berpeluang besar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kota sehat di Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu langkah untuk mewujudkannya, ibukota provinsi Sumatera Utara ini harus sudah memiliki kawasan bebas rokok.

Karenanya, Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang kini masih ditangan DPRD Medan secepatnya disahkan menjadi Perda.

Demikian terungkap dalam pertemuan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dengan LSM Yayasan Pusaka Indonesia di Balai Kota Medan, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Marjoko dan M Mitra Lubis dari Yayasan Pusaka Indonesia beserta Fatwa Fadillah (Sadar) dan Juanita (FKM-USU) didampingi Kadis Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita melaporkan ingin menggelar seminar nasional ten-

tang dampak bahaya rokok bulan depan.

Usma menjelaskan, setelah mendapat penghargaan sebagai Kota Layak Anak, Kota Medan kini berpeluang besar terpilih sebagai salah satu kota sehat di Indonesia.

Salah satu indikator untuk meraihnya, Medan harus memiliki kawasan tanpa rokok karena nilai untuk itu sangat tinggi sekali.

“Jika telah memiliki KTR, Insya Allah Medan akan terpilih menjadi salah satu kota sehat di tanah air,” kata Usma.

Untuk itulah Usma berharap agar Ranperda KTR segera disahkan menjadi Perda sehingga KTR dapat diterapkan.

Dengan diterapkannya Perda KTR, bukan berarti bagi warga yang perokok dilarang untuk merokok melainkan mereka tidak diperkenankan lagi merokok di sembarang tempat.

Sebab, sudah ada kawasan atau tempat yang telah ditetapkan bebas rokok. (VIN)

Eldin Dukung Star Fatigon Aksi Semangat Indonesia MEDAN - Pelaksana Tugas Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi sangat mendukung sekaligus mengapresiasi kegiatan jalan sehat Star Fatigon.

Aksi Semangat Indonesia akan dilaksanakan di Lapangan Merdeka pada November 2013.

Dukungan ini disampaikan Eldin didampingi Kadispora Drs Abdul Aziz, Kadis Perhubungan Renward Parapat dan mewakili Kadis Kominfo Harunsyah ketika menerima audiensi Star News 102,6 FM dan Starberita.com selaku penyelenggaran di Balaikota Medan, Rabu.

Eldin mengatakan, pada prinsipnya Pemko Medan selalu mendukung segala bentuk kegiatan yang selalu melibatkan masyarakat banyak secara langsung, termasuk event jalan sehat Star Fatigon Aksi Semangat Indonesia. "Karena, bidang olahgara juga menjadi salah satu bagian prioritas pembangunan Kota Medan," katanya.

Menurut Eldin, event ja-

lan sehat yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan itu juga nantinya bisa dijadikan Pemko Medan melalui instansi terkait untuk terus mengkampanyekan hidup sehat di kalangan masyarakat Kota Medan.

Ketua panitia Star Fatigon Aksi Semangat Indonesia, Heru Susilo Prayetno, didampingi Satriadi, Erna Ambarita dan Firman Johansyah melaporkan Star Fatigon Aksi Semangat Indonesia digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2013.

Tujuan pelaksanaan, sebut Heru, selain mengkampanyekan Indonesia Produktif, juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan yang pada akhirnya akan membentuk sumber daya manusia yang kuat dan tangguh.

"Sebagai bagian dari Kota Medan, kita ingin ikut berpartisipasi sekaligus mendukung program Pemko Medan dalam hal itu," katanya.(VIN)

AUDENSI- Eldin didampingi Kadispora Drs Abdul Aziz, Kadis Perhubungan Renward Parapat dan mewakili Kadis Kominfo Harunsyah ketika menerima audiensi Star News 102,6 FM dan Starberita.com selaku penyelenggaran di Balaikota Medan, Rabu.

Wakil Bupati Lepas AFC Berlaga di PSSI Nusantara League 2013

Asahan Menuju Swasembada Daging 2014 KISARAN - Pada tahun 2013 ini, keberadaan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 lalu. Pada tahun 2011, jumlah ternak di 25 Kecamatan sebanyak 68.669 ekor terdiri dari sapi dan kerbau. Setelah disensus tahun 2013 jumlah ternak menjadi 79.715 ekor atau bertambah 11.046 ekor.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin menjelaskan bahwa peningkatan ternak Asahan sesuai dari hasil sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ternak Asahan mengalami

perkembangan 7,74 persen.

Dari 25 Kecamatan tersebut, penyumbang ternak yang paling tinggi perkembanganya adalah Kecamatan Kisaran Barat sebanyak 3.261 ekor. Kemudian Kecamatan Air Batu sebanyak 2.2243 ekor, Kecamatan Rahuning sebanyak 2.084 ekor dan disusul beberapa Kecamatan rata-rata sekitar ratusan ternak. Meskipun begitu ada juga Kecamatan yang mengalami penurunan populasi, diantaranya Kecamatan Air Joman, Kecamatan Pulo Bandring, Silau Laut dan beberapa Kecamatan lainya.

Peningkatan populasi ternak terebut, kata Kabag Hu-

mas, merupakan komitmen Pemkab Asahan menuju swasembada daging tahun 2014 mendatang. Pemkab Asahan sedang fokus mengembangkan usaha peternakan dan beberapa sektor lainnya dengan memanfatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini terlihat bahwa potensi ternak kabupaten Asahan cukup baik yang berdasarkan meningkatnya populasi ternak setiap tahunnya. “Pemkab Asahan optimisi dapat mensukseskan swasembada daging,“ kata Kabag Humas, Minggu. (IN)

KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc melepas tim skuad Asahan Futsal Club (AFC) untuk berlaga di Divisi I Nasional dalam Kompetisi PSSI Nusantara League 20 13 yang berlangsung di Kota Padang, Sumatera Barat.

Pelepasan dilakukan dari kantor Bupati Asahan, Rabu, disaksikan Asisten II Pemkab Asahan dan pihak Disporabudpar Asahan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, kami ucapkan selamat bertanding kepada tim AFC, semoga menjadi yang terbaik dalam kompetisi nantinya. Kita sangat bangga olahraga futsal diAsahan dapat masuk dalam kompetisi ini,“ demikian wakil Bupati Asahan.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa kegiatan olahraga merupakan salah satu dari visi dan misi Pemkab Asahan, untuk mewujudakan Asahan yang religius, sehat, cerdas dan mandiri. Hal ini

dibuktikan dengan diberikannya penghargaan setinggi-tingginya kepada insan olahraga, baik atlit, pelatih dan Pembina. Para pemain AFC diharapkan dalam kompetisi tersebut untuk tetap menjunjung sportifitas.

Manejer AFC, Iwa didampingi Sekretaris AFC, Isnanto dan Efrianto Rany menjelaskan bahwa AFC berlaga di pool A pada 24 hingga 28 Oktober 2013 di Padang. Di pool A tersebut AFC akan berjumpa dengan Rafael Padang Sumatera Barat, Bittel Sumatera Selatan dan Relwahid Riau untuk merebutkan tiket promosi ke Seri A Divisi Utama.

Sementara itu, Ketua PSSI Asahan, Wahyudi mengharapkan pemain AFC tetap semangat dan selalu membina kerjasama serta menjunjung tinggi nilai sportifitas ketika di dalam lapangan. Tunjukkanlah bahwa Asahan adalah masyarakat santun berkata bijak berkarya, dan datang untuk tampil yang terbaik. (IN)

Alur Menuju Dusun Kualo Penghulu Dangkal SINGKIL - Alur atau sungai menuju Dusun Kualo Penghulu, Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, hingga saat ini masih sulit untuk dilalui oleh warga setempat. Pasalnya, sungai yang juga merupakan akses satu-satunya dari maupun untuk menuju dusun tersebut dangkal. Selain dangkal, kondisi sungai juga ikut diperparah oleh banyaknya pohon bakau yang mati dan tumbang ke dalam sungai.

Sekdes Suka Makmur, M Syarif (45), kepada KPK Pos Rabu pekan lalu menjelaskan, kondisi ini sudah berlangsung lama. Syarif, juga menjelaskan, kalau usulan untuk menormarlisasi sungai ini sudah diusulkan berkali-kali dengan menyurati pihak terkait di kabupaten.

Hanya saja sebagaimana pengakuan Syarif, hinggga saat ini belum ada tanggapan.

"Kami berharap, pejabat di kabupaten bisa melihat

kondisi ini. Apalagi yang menggunakan jasa sungai ini bukan hanya nelayan, tapi juga anak-anak mereka yang bersekolah di Desa Suka Makmur," kata Syarif.

Belum diketahui, apakah usulan normalisasi sungai ini sudah mendapat alokasi anggaran pada APBK Aceh Singkil, tahun 2014. Upaya KPK Pos untuk mengkonfirmasi pihak terkait seperti Dinas PU Aceh Singkil, hingga berita ini dikirim belum berhasil. (AZT)

Dua Truk Sampah Buat Dinas Tata Kota Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan bantuan 2 unit truk sampah kepada Dinas Tata Kota Kisaran, Senin, di halaman kantor Bupati Asahan. Kedua truk ini untuk kelancaran pekerjaan dalam hal kebersihan di kota Kisaran dan sekitarnya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Asahan, Bambang HS menjelakan bahwa bantuan yang diserahkan Bupati Asahan kepada Dinas Tata Kota merupakan dana alokasi khusus (DAK) dari Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan pada tahun 2013.

Pagunya sekitar Rp600 juta lebih. Diharapkan 2 unit truk sampah tersebut dapat bermanfaat dengan baik untuk kebersihan kota Kisaran.

Kepala Dinas Tata Kota, Drs Witoyo mengatakan bahwa dengan diberikannya bantuan berupa 2 unit truk sampah, maka terbantu persoalan sampah di wilayah kota Kisaran. Sebab masalah

TRUK SAMPAH - Bupati Asahan saat menyerahkan dua truk sampah kepada Dinas Tata Kota Asahan. (KPK POS/IN) sampah setiap harinya tidak akan habis-habis, karena setiap hari juga produksi sampah terus dilakukan. Dengan adanya armada pengakut sampah ini, persoalan sampah dapat diatasi dengan cara cepat untuk menanggulangi produksi sampah setiap harinya.

“Dinas Tata Kota mengucapkan terimakasih kepada

Pemkab Asahan dan Lingkungan Hidup yang telah menyerahkan bantuan tersebut. Dengan diberikan bantunan ini, maka armada angkutan sampah bertambah,“ kata Kepala Dinas Tata Kota.

Acara juga dirangkai dengan penyerahan sejumlah sepeda motor kepada para UPT Dinas Keluaraga Berencana Kisaran. (IN)

Pemkab Asahan Sembelih 95 Hewan Qurban KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan di hari Idul Adha melakukan penyembelihan hewan qurban sebanyak 95 ekor, terdiri dari 77 lembu dan 18 kambing yang dilaksanakan secara sentral di lapangan Hoki Kisaran, Selasa.

Hewan qurban tersebut dikumpul dari bagian sekretariat Pemkab Asahan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan bahwa daging qurban ini, dibagikan kepada warga Kota Kisaran dan sekitarannya. Ada tujuh ribu lebih kupon dibagikan kepada masyarakat.

Dari puluhan hewan qurban tersebut tercatat Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP memberikan hewan qurbannya, begitu juga dengan wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc juga turut memberikan hewan qurbanya dan disusul oleh masing-masing SKPD, kepala bagian dan kepala kantor serta keluarga besar pesantren Daar Uluum Kisaran.

Sementara itu, dalam

sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc menjelaksan bahwa setiap yang diciptakan dan diperintahkan oleh Allah SWT, pasti mempunyai maksud dan tujuan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Disamping itu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah SWT. Ibadah qurban bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah SWT yang dilandasi keimanan dan keikhlasan, sehingga membawa dampak pada kesadaran yang tulus dan mencari keridhaan Nya. Dalam ibadah qurban ada beberapa hikmah yang dapat diambil, diantaranya adalah membentuk keluarga dan rumah tangga yang dimuliakan Allah SWT, memperkokoh hubungan seseorang yang melaksanakan ibadah qurban dengan ajarannya, memperkokoh rasa solidaritas dengan sesama muslim dan ibadah qurban juga dapat mendidik serta meningkatkan rasa syukur. Qurban tersebut juga merupakan rasa kepedulian Pemkab kepada masyarakat Asahan. (IN)

Dolok Merawan Menuju Kecamatan Terbaik di Sumut DOLOK MERAWAN - Kecamatan Dolok Merawan yang merupakan kecamatan terbaik Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mendapat kunjungan dari Tim Penilai Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumut tahun 2013 yang dipimpin Drs. Aswin Lubis dari Biro Pemerintahan Umum, Biro Otonomi Daerah dan Bappeda Provsu Ismail Sinaga beserta rombongan.

Dalam kesempatan ini Tim Penilai Kecamatan secara langsung mendengarkan ekspose dan tanya jawab yang disampaikan dengan para stakeholder yang ada di tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat setempat.

Kunjungan itu diterima langsung Bupati Sergai Ir. H. Soekirman

diwakili Asisten Pemerintahan Umum Rudi Sitorus, SH bersama Ketua TP.PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman dan Wakil Ketua Ny. Hj. Imas Haris Fadillah yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Dolok Merawan di Kecamatan Dolok Merawan, Kamis Kamis lalu Ketua Tim Penilai Drs. Aswin Lubis mengatakan bahwa penilaian kecamatan terbaik yang dilakukan setiap tahun, merupakan salah satu komitmen pemerintah Provinsi Sumut untuk mengevaluasi sejauh mana peran aktif pemerintahan kecamatan dalam mendukung kebijakan pemerintah. Penilaian ini bukan semata-mata ajang perlombaan tetapi motivasi untuk meningkatkan

kinerja segenap aparatur pemerintahan khususnya kecamatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dengan penilaian Kecamatan terbaik Tingkat Provinsi ini, menurut Bupati Soekirman hendaknya dapat lebih memotivasi dan memacu semangat camat yang merupakan lini terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melaksanakan amanah dari pemerintah.

Sementara itu Camat Dolok Merawan Safransyah Putra dalam paparan eksposenya mengatakan bahwa Kecamatan Dolok Merawan dengan luas wilayah + 12,06 Km2 yang pusat pemerintahannya berlo-

kasi di Desa Dolok Merawan. Kecamatan Dolok Merawan terdiri dari 17 Desa yaitu 5 Desa Murni, 2 Desa Campuran dan 10 Desa Perkebunan yang berada di areal perkebunan.

Safransyah juga menyebutkan bahwa Kecamatan Dolok Merawan berkomitmen untuk mengimplementasikan program PATEN dengan baik seperti halnya dalam bentuk pelaksanaan tugas rutin pemerintahan lainnya seperti rapat dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan, apel pagi, menegakkan ketertiban, penataan arsip, adanya email desa yang mempermudah penyebaran informasi ke seluruh wilayah desa dan tersedianya buku elektronik bagi pengunjung Kantor Camat. (ARM)

EKSPOSE KECAMATAN - Camat Dolok Merawan Safransyah Putra Nasution SSTP sedang menyampaikan profil kecamatan dihadapan Tim Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provsu. (KPK POS/ARM)

E D I S I 274 28 OKTOBER - 3 NOPEMBER 2013

KPKPOS

JALAN PENGHUBUNG KECAMATAN DI DAIRI RUSAK BERAT

PU Bina Marga : Tidak Ada Dana Untuk Perbaikan SIDIKALANG - Jalan menghubungkan Kecamatan Sidikalang, menuju Kecamatan Siempat Nempu, Lae Parira hingga ke Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, tepatnya dimulai dari desa Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu hingga desa Kabanjulu, Kecamatan Lae Parira sepanjang kurang lebih sekitar 10 kilometer, kini kondisinya rusak berat.

Pantauan awak media ini belum lama ini, saat melintas dari daerah itu, disepanjang badan jalan terdapat kubangan besar.

Kerusakan badan jalan sudah tingkat kritis, sebab hampir 100 persen aspal pada badan jalan sudah terkelupas. Bahkan, disaat musim hujan seperti saat ini, badan jalan tergenang air dan mirip kubangan kerbau. Kondisi itu sangat menyulitkan para pengendara bila melintas dari jalan berlumpur tersebut.

Salah seorang pengguna jalan itu yang juga pedagang kelontongan keliling, M Aritonang, mengatakan, akibat kerusakan badan jalan itu kenderaan miliknya berjualan cepat rusak.

Dikatakan, setiap hari dia terpaksa lewat dari jalan rusak ini, karena di daerah ini langganannya cukup banyak. "Sehingga harus kita ke sini tiap hari," sebut Aritonang.

Selain Aritonang, sejum-

RUSAK BERAT - Salah seorang pengendara sepeda motor terlihat sedang susah payah melintas di jalan yang rusak berat,tepatnya di dusun Pandan Bulu,desa Sosorlontung, Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi. (KPK POS/NADEK) lah warga lainnya di desa Sosorlontung dan desa Hutaimbaru serta Kabanjulu, menyebutkan, kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun.

"Tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan," kata Sudirman Situmorang dan Kalpin Sihombing, warga setempat.

Mereka mengatakan, kerusakan jalan itu disinyalir akibat aktivitas kenderaan pengangkut hasil galian C dari Dolok Siraut, di mana menurut warga setempat. Beban kendera-

an pengangkut bebatuan itu tidak sebanding dengan daya tahan jalan yang hanya mampu menahan beban sekitar 8 ton. Sementara beban kenderaan mencapai 30 ton, sehingga badan jalan hancur lebur, sebutnya.

Keduannya mengatakan, akibat kerusakan jalan itu kenderaan penumpang atau pengangkut hasil bumi jadi enggan masuk, yang menyebabkan petani kesulitan memasarkan hasil pertanian mereka. Warga berharap, agar Pemkab

Dairi bisa segera memperbaiki jalan rusak dimaksud, sehingga hasil panen petani bias lancer dijual.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Dairi, melalui Kabid Jalan dan Jembatan, Maringan Bancin ST MT dikonfirmasi Media ini mengatakan, tidak ada dianggarkan dana tahun 2013 ini untuk perbaikan jalan rusak itu.

Maringan mengatakan, kerusakan jalan itu terjadi karena kegiatan penambangan hasil galian C. Dia menyebutkan, tonase kendera-

an pengangkut hasil galian C tidak sebanding dengan kemampuan badan jalan.

Sehingga, kerusakan jalan itu sudah sangat parah.

Bancin menyebutkan, pihaknya telah membuat portal supaya kenderaan itu tidak masuk, tetapi portalnya dirusak dan dipaksakan kenderaan besar untuk mengangkut bebatuan itu, katannya. Sementara itu ulah oknum pengusaha galian C, sementara yang merasakan dampaknya tetap masyarakat, sebut Bancin. (NDK)

Warga Kecewa, Pembangunan di Urung Pane Tak Merata KISARAN - Jalan merupakan urat nadi, bagi kemajuan Perekonomian yang ada di daerah, baik itu wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaaan. Namun lain halnya yang terjadi di Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan yang terlihat masih banyak jalan-jalan dusun yang belum tersentuh perawatan pembangunannya.

Pembangunan di Dusun 2 dan Dusun 3 Desa Urung Pane belum mencapai hasil maksimal sesuai harapan masyarakat setempat. Seperti terlihat di jalan Kramat Dusun 3 menuju Dusun I Buluh Cina Desa Urung Pane Kec. Setia Janji kini rusak parah. Hampir lima tahun jalan penghubung antara dusun 3 menuju Dusun I Desa Bulu Cina Desa Urung Pane tersebut

tidak mendapat perhatian dari Kepala Desa, Desa Urung Pane, jalan sepanjang lebih kurang 3 KM ini dibiarkan terlantar. Mengakibatkan lubang-lubang di sana sini.

Jalan tersebut merupakan penghubung antara dua dusun, yaitu dusun 3 Urung Pane dan Dusun I Buluh Cina, dan merupakan satu-satunya jalan mengangkut hasil bumi

ANTIEL LUMBAN GAOL Ka.UPT-DIKDAS Kec.Siempat Nempu Hulu FAJAR SIMAMORA Kasek SD No.030376 Bakal Julu

TIANUR MUNTHE Kasek SD No.030382 Silumboyah

MARINCE SITUMORANG Kasek SD No.034804 Pangaribun

RAHIMA SOLIN Kasek SD No.030377 Bakal Julu

DORTI LUBIS Kasek SD No.030383 Pangkirisan

BERLIANA MARBUN Kasek SD No.035941 G.Meriah

RUSMERI SIBURIAN Kasek SD No.030378 Tualang

Mian Huida Simamora SP.d Kasek SD No.030386 Sungai Raya

GUDLER SIHOMBING Kasek SD No.036410 KM.11

GEMUK CAPAH RUMONDANG NABABAN CHARLES PURBA Kasek SD No.030379 Bakal Julu Kasek SD No.033927 Laemeang Kasek SD No.036564 Kutadelleng GABARIEL SITUMORANG Kasek SD No.030380 Pandan

KARTINI SIHOMBING Kasek SD No.034803 Tambahan HEPNI TAMPUBOLON Kasek SD No.037994 Jumaborno

RAMSES SITUMORANG Kasek SD No.037150 Sigambir gambir

dari Dusun I Buluh Cina.

Lebih parahnya lagi, pembangunan proyek di Desa Urung Pane sangat banyak terkucur, baik anggaran dari APBD dan BDB Pemkab Asahan. Namun itu semua proyek pembangunanya dicurahkan Kepala Desa Urung Pane ke Dusun Sumber Agung, baik sertu ataupun pengerasan, drainase, lapen (Lapisan penatrasi) dan Hotmix, semua ditujukan di Dusun Sumber Agung tersebut.

Demikian disampaikan tokoh masyarakat Desa Urung Pane, H. Amir Sirait, dan tokoh agama H. Hapisuddin Sitorus, kepada wartawan koran ini, Selasa.

Dikatakan saat pemilihan Kepala Desa Urung Pane beberapa bulan yang lalu baik dari dusun 1, 2 dan 3, warga banyak memilih dan mendukung Kepala Desa tersebut.

Saat itu sang Kades Misnan menyatakan Dusun I Buluh Cina akan mendapatkan proyek pembangunan drainase. Masyarakat kemudian bergotong royong, membuat parit yang akan di Rihol. Namun kenyataannya, hanya "janji tinggal janji".

Menurut keterangan, terjadinya pilih kasih dalam pembangunan di desa tersebut, karena Desa Urung Pane akan dimekarkan menjadi dua Desa. Yakni Dusun I Buluh Cina dan

Dusun II Kedai Nangka dan Dusun 3 Urung Pane akan menjadi satu Desa. Sementara Desa Urung Pane ada 7 Dusun. Dusun 4, Dusun 5 serta Dusun 6 dan Dusun 7 ini menjadi satu desa, yaitu Desa induk. Sehingga pembangunan semua terkucur di Dusun Sumber Agung.

"Liput berita ini, wartawan adalah penyambung lidah rakyat. Kepada siapa lagi kami (rakyat) menyampaikan pemberitaan, kalau tidak kepada wartawan" ucap H. Amir Sirait (IN)

HALAMAN 16

Pemkab Tobasa Realisasikan Berbagai Bantuan TOBASA - Upaya pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Kasmin Pandapotan Simanjuntak, mencapai program swasembada pangan, daging, ikan, maka direalisasikan penyerahan bantuan pada sejumlah kelompok tani se kecamatan Habinsaran, Jumat lalu.

Penyerahan bantuan tersebut diwakili TP.PKK Kabupaten Tobasa Netti Pardosi bekerjasama dengan kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Tobasa, Ir.Parlindungan MM dan camat Habinsaran Santo Pane SE. Penyerahan dilaksanakan di kompleks kantor Camat Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, dihadiri kepala desa peserta kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kapolsek Habinsaran, rombongan TP.PKK Tobasa beserta rombongan dari jajaran Dinas pertanian, Peternakan, Perikanan TobaSamosir.

Sebelum acara penyerahan bantuan terhadap kelompok tani, Ketua TP.PKK Toba Samosir, Netti Pardosi menyampaikan pesan dan motivasi kepada peserta kelompok tani yang menerima bantuan, agar benarbenar memanfaatkan bantuan yang diterima.

Netti Pardosi menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Toba Samosir hanya memotivasi dan memberikan pengarahan dan pembinaan bagaimana cara meningkatkan perekonomian di lingkungan pemkab Tobasa. Namun berbagai terobosan atau upaya berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan

bantuan ini, masyarakat harus mampu mengembangkan ke depan secara berkelanjutan.

Netti berharap, untuk meningkatkan perekonomian individu terletak pada peran kerja keras masyarakat. Dalam rangkaian acara tersebut, TP. PKK Toba Samosir, Netti Pardosi juga calon legislatif Tahun 2014 dari Partai Demokrat di Dapem IV yakni kecamatan Laguboti, kecamatan Sigumpar dan kecamatan Silaen.

Seiring dengan pelaksanaan penyerahan bantuan tersebut Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan kabupaten Toba Samosir, Ir.Parlindungan MM mengatakan bahwa akan segera melakukan “Revitalisasi Kelompok Tani� se kabupaten Toba Samosir guna untuk mencapai program swasembada pangan, daging dan ikan di daerah Pemkab Tobasa.

Pada keesempatan itu, sejumlah kelompok tani se-Kecamatan Habinsaran menerima bantuan benih, alat pertanian dan hewan ternak. Yakni benih jahe 4.000 kg, bibit kunyit 3.000 kg, benih padi unggul 4.800 kg, pupuk organik 40 ton. Alat pertanian berupa sabit bergerigi 200 buah, cangkul 100 buah, ternak terbaru 12 ekor, ternak lembu 9 ekor, benih ikan nila 330 kg, benih ikan mas 300 kg, dan untuk pakan ikan 500 kg.

Terkait adanya pemberian bantuan pada kelompok tani, Ir.Metilda mengatakan, dalam upaya mencapai program swasembada pangan, daging dan ikan di Pemkab Tobasa, bahwa Pemkab

Tobasa melalui Dinas Pertanian telah menggagarkan dana baik dari APBD Tingkat II Kabupaten Toba Samosir, BKP. SU, DAK dan APBN Tahun 2013.

Sekaitan dengan program yang dilakukan Pemkab Toba Samosir melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Parlindungan MM mengatakan, berbagai kegiatan sudah direalisasikan untuk mendukung program swasembada pangan, daging dan ikan.

Program yang sedang dilaksanakan meliputi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa pembangunan jaringan irigasi pertanian, pembangunan jalan pertanian, pengembangan lumbung pangan, pemberian benih padi unggul, bibit jahe, bibit kunyit, pupuk organik, alat-alat dan mesin pertanian berupa hand traktor, mesin pemipil jagung.

Pendistribusian ternak berupa ternak kerbau, sapi, babi, itik dan ayam.

Pengembangan penangkar ternak babi, pemberian pakan ternak, pembangunan hijauan makanan ternak, pendistribusian bibit dan dan calon induk ikan kepada masyarakat melalui kelompok tani. Kegiatan lain yang diupayakan adalah pembangunan keramba jaring apung di zona yang sudah ditentukan di kawasan Danau Toba dan penaburan benih ikan di perairan bebas, guna pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan demi peningkatan pendapatan masyarakat petani di daerah Pemkab Toba Samosir.(LIBERS/TETTY)

BANTUAN - Penyerahan bantuan kepada kelompok tani di Kecamatan Habinsaran Tobasa (KPK POS/JULIBER SILITONGA)