epaper kpkpos 248 edisi senin 22 april 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

RAZIA PREMAN DAPAT KRITIKAN

EDISI 248/ THN V 22 – 28 APRIL 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

• DI HALAMAN 12

Sumut Daerah Terparah Pelanggaran Ujian Nasional SEKRETARIS Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti memaparkan berbagai temuan pelanggaran ujian nasional sekolah menengah atas. Temuan terparah terdapat di Sumatera Utara. Di sana ditemukan adanya pelanggaran di 23 kabupaten dan kota. Di antaranya adalah Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, Tebing Tinggi, Deli Serdang, dan Medan.

Pelanggaran itu terdiri dari kecurangan dan juga kekacauan penyelenggaraan ujian. "Misalnya

ada daerah yang siswanya membayar sejumlah biaya kepada oknum yang mengaku bisa menyediakan kunci jawaban," ujar Retno di Jakarta, Selasa.

Kunci jawaban rupanya tidak hanya disediakan bagi yang berduit. Menurut Retno, ada laporan yang menyebutkan di beberapa wilayah di Sumatera Utara, oknum guru turut membantu memberikan kunci jawaban bagi siswa kurang mampu. "Makanya temuannya

Kata Mereka

• LANJUT KE HAL. 2

521 Sekolah di Sumut Gagal UN DI SUMUT, tercatat ada 521 sekolah di 30 daerah yang mengalami kendala melaksanakan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, Senin.

Laporan yang masuk, dari total 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumut, sejauh ini sudah 30 kabupaten dan kota yang menyampaikan adanya masalah. "Kita masih terus menunggu laporan, untuk dipersiapkan pelaksanaan ujian susulan," kata Kadis Pendidikan Sumut, Muhammad Zein di Dinas Komunikasi dan Informasi Sumut, Senin sore.

Persoalan di masing-masing daerah itu, umumnya kekurangan maupun ketiadaan lembar soal. Kendati ada opsi boleh melakukan fotokopi soal ujian jika memang terjadi kekurangan, tetapi persoalannya tidak mudah untuk memperbanyak lembar ujian karena keterbatasan sarana yang ada di masing-masing daerah.

Ketiadaan soal pada hari pertama pelaksanaan UN itu • LANJUT KE HAL. 2

Anggaran Belum Cair, UN SD Terancam Batal UJIAN nasional (UN) untuk tingkatan sekolah dasar (SD) terancam tidak bisa dilaksanakan.

Sebab, anggaran pelaksanaannya masih diblokir Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo di kantornya, Jakarta, Jumat, mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100,82 miliar untuk pelaksanaan UN tahun ini.

Anggaran tersebut, pencairannya diblokir karena prasyaratnya belum dipenuhi.

"Yang jelas, untuk UN masih ada Rp100 miliar. Itu katanya buat ujian SD, padahal ujiannya kan belum berlangsung," ujarnya.

Dia mengimbau kepada Kemendikbud untuk segera mengurus prasyarat tersebut.

Antara lain, memberikan perencanaan anggaran yang baik terkait pelaksanaan UN putaran terakhir itu. "Informasi akan digunakan untuk ujian SD, kalau mereka tidak berusaha untuk mempercepat itu, yah gimana," tutur Herry.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam APBN 2013, anggaran UN dipatok sebesar Rp543 miliar. Namun pada awal tahun, Kemendikbud meminta penambahan anggaran sebesar Rp100,82 miliar. Dengan demikian, anggaran tersebut mengelembung menjadi Rp644,27 miliar. (FR/BBS)

» Dapat Masukan Dari Sembilan Ulama

Yenny Tempuh Langkah Strategis JAKARTA - Adik perempuan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Lily Chodidjah Wahid (Lily Wahid) mengapresiasi putusan mantan Sekretaris Jenderal, sekaligus putri pendiri PKB, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid) batal bergabung ke Partai Demokrat.

M

ANTAN Anggota DPR ini menilai langkah Putri kedua Gus Dur itu sudah tepat. "Itu tepat sekali," tegas Lily Wahid. Tepat, imbuhnya, karena beberapa waktu terakhir ini berbagai

Proyek penggandaan dan distribusi soal UN saban tahun bukan proyek buat mencerdaskan anak sekolah. Tapi cuma proyek mendapatkan duit, fee, di DPR maupun kementerian.

Proyek ini layak dihapus.

”

”

Koordinator MPP ICW

www.starberita.com

Kami sudah hampir putus asa, karena sudah belasan tahun permasalahan sengketa lahan dengan PT TMP, tak kunjung selesai.

”

”

”

Khairul

”

Ketua Umum LSM Perlahan

5

IPM Kecam Kinerja Mendikbud PIMPINAN Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara (PW IPM Sumut) mengecam kinerja Menteri Pendidikan dan Budaya, Muhammad Nuh berkaitan dengan gagalnya Ujian Nasional yang dilaksanakan.

Ketua Bidang Advokasi PW IPM Sumut, Muthma Indra mengatakan, tahun ini pelaksanaan UN terburuk. Ia menegaskan Menteri Pendidikan Nasional harus bertanggung jawab atas kemerosotan ini. Para siswa dirugikan dengan masalah ini apalagi jika UN sampai ditunda.

“Yang dirugikan adalah para pelajar, akan terjadi kemerosotan mental ketika mereka sudah mempersiapkan diri untuk ujian tapi

”

Terkesan adanya pembiaran mengakibatkan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT TMP terkatung-katung.

• LANJUT KE HAL. 2

» Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh

KPK minta ICW mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan korupsi terhadap tender proyek pengadaan naskah ujian nasional.

klik

• LANJUT KE HAL. 2

Ajang Bisnis Kotor Terindikasi Korup Mendikbud Harus Mundur Kadis Tuding Unimed Harus Bertanggungjawab

”

Febri Gendri

garan (FITRA) terkait dengan dugaan korupsi dalam tender proyek pengadaan naskah ujian nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua lembaga tersebut menemui Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

PT Ghalia sebenarnya bukan pemenang tender percetakan Paket 3 yang melayani pengadaan di 11 provinsi. Pemenang sebe-

Baca juga di Halaman

Koordinator Advokasi FITRA

Warga, korban PT TMP

masalah tengah menerpa Partai besutan Presiden Susilo

mengumpulkan bukti informasi,” kata Febri saat dihubungi, Rabu.

Sejauh ini, baru terdapat bukti laporan kejanggalan tender yang mengarah kepada PT Ghalia Indonesia Printing. Padahal, pemenang tender percetakan dan distribusi naskah ujian nasional tahun ini berjumlah enam perusahaan.

Sebelumnya, KPK juga memanggil ICW dan Forum Indonesia untuk Transparansi Ang-

Uchok Sky Khadafi

Buyung

» Yenny Wahid

JAKARTA - Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihaknya mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan korupsi terhadap tender proyek pengadaan naskah ujian nasional.

“Kami sepakat sama-sama

kolom REDAKSI

Karut Marut Ujian Nasional SETIAP tahun, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) selalu menuai masalah. Tahun 2013 ini, dinilai yang terburuk dari tahun-tahun sebelumnya.

Seharusnya, UN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi bagi Kemendikbud, penyelenggaraan UN dari tahun ke tahun mengalami kemunduran yang cukup signifikan.

Tak ubahnya seperti keledai yang berkali-kali masuk ke lubang yang sama, saban dihelat ujian nasional, selalu saja muncul permasalahan yang sama. Mulai dari kebocoran soal hingga persoalan logistik soal yang belum terdistribusi merata.

Kejadian yang sama juga terjadi pada Ujian Nasional untuk tingkat SLTA yang dimulai pada Senin 15 April 2013. Tidak tanggung-tanggung, 11 provinsi di wilayah tengah Indonesia terpaksa dimundurkan jadwal ujian nasionalnya karena logistik soal belum bisa dikirimkan akibat kelalaian pemenang tender pencetakan soal ujian.

Di Kabupaten Langkat misalnya, karena kekurangan bahan ujian, panitia terpaksa harus memfotocopy bahan ujian, sehingga para siswa dapat mengikuti UN. Sedang di Madina dilaporkan, sekitar 80 persen siswa SMA di sana tak mengikuti UN, karena bahan ujian kurang.

Potret buram ini, bukan hanya terjadi di Kabupaten Langkat dan Madina. Tapi ada 11 provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

» Konflik Lahan

Korban Penyerobotan Lahan Mengadu Ke DPRD Rohil TANAH PUTIH–Sejumlah warga Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir yang mewakili pemilik lahan seluas 2.415 hektar terletak di Desa Pematang Damar yang dirampas haknya oleh PT Tunggal Mitra Plantations (TMP) Manggala I datangi DPRD Rohil.

Kedatangan warga ke Komisi I DPRD Rohil diterima anggota DPRD Komisi I dari Fraksi Golkar Bachtiar SH. Warga perwakilan pemilik lahan yaitu, Rambing, Rosip, Fazaruddin masing - masing warga Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir.

Menurut Fazaruddin kunjungan mereka

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

» PT Tunggal Mitra Plantation (TMP) di Kabupaten Rokan Hilir. (perwakilan warga pemilik lahan-red) ke Komisi I menyampaikan aspirasi mereka terkait lahan masyarakat yang dirampas PT TMP. "Aspirasi yang disampaikan masih secara lisan," ujar Fazaruddin melalui hubungan seluler pada saat mendatangi DPRD Rohil, Kamis pekan lalu.

Anggota Komisi I DPRD Rohil, Bachtiar

SH saat dihubungi melalui hubungan seluler, Kamis pekan lalu, membenarkan pihaknya didatangi sejumlah warga Bagan Batu. Kedatangan mereka ke komisi I DPRD Rohil mengadukan permasalahan lahan milik warga yang sekarang telah • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

Warga: Terima Kasih Pak Wali, Jalan Kami Sudah Bagus MEDAN–Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM meninjau jalan alternatif yang menghubungkan antara Jalan Universitas dengan Jalan Jamin Ginting atau yang lazim disebut dengan Gang Sumber, Rabu siang.

Peninjauan ini terkait dengan pembetonan yang baru saja dilakukan Dinas Bina Marga Kota Medan. Diharapkan dengan pembetonan ini, warga sekitar terutama para mahasiswa yang menimba ilmu di Universitas Sumatera Utara merasa lebih nyaman ketika melintasinya.

Saat melakukan peninjauan, Wali Kota turut didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis serta beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan seperti Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Ir Syampurno Pohan, Kadis Pendapatan M Husni SE MSi serta Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP. Dalam peninjauan tersebut Wali Kota memeriksa kondisi jalan yang baru selesai dibeton mulai dari arah masuk Jalan Jamin Ginting sampai Jalan Universitas. Mendekati Jalan

Universitas, Wali Kota melihat ada tiang telepon yang berdiri persis di pinggir jalan. Kehadiran tiang telepon itu dinilainya dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

Karenanya, dia minta kepada instnsi terkait agar berkoordinasi dengan pihak PT Telkom untuk memindahkan tiang tersebut.

Sementara itu sejumlah warga, terutama yang membuka usaha di sepanjang jalan alternatif mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota atas pembetonan yang baru dilakukan.

“Terima kasih banyak, Pak Wali. Jalan kami sekarang sudah bagus, tidak rusak dan becek lagi,” kata salah seorang ibu rumah tangga.

Sebagai ucapan terima kasih, ibu rumah tangga itu kemudian minta Wali Kota singgah dan minum kopi di warungnya. Permintaannya dipenuhi, Wali Kota dan Sekda kemudian singgah dan minum kopi di warungnya. Dalam warung itu Wali Kota banyak mendapatkan informasi baik dari warga maupun sejumlah mahasiswa yang duduk di warung tersebut.(VIN)

521 SEKOLAH DI SUMUT GAGAL UN...............................................

• DARI HALAMAN. 1 membuat Dinas Pendidikan Sumut dan instansi terkait termasuk pengawas, memutuskan untuk tidak melanjutkan UN pada hari kedua dan seterusnya. Mereka memutuskan untuk menggelar ujian susulan pada 22 April mendatang.

"Kita harapkan lembar soal untuk ujian susulan tidak bermasalah dari perusahaan percetakan, baik pencetakannya maupun pengirimannya secara tepat waktu," kata Zein.

Kekurangan lembar soal ujian menjadi persoalan utama yang dihadapi penyelenggara UN di Sumut. PT Balebat Dedikasi Prima yang memenangkan tender untuk pencetakan lembar soal untuk wilayah Sumut serta tiga provinsi lainnya, ternyata tidak mampu mengantarkan lembar soal UN itu tepat waktu ke berbagai wilayah di Sumut.

Sementara dari Kabupaten Mandailing Natal dilaporkan, sedikitnya 80 persen siswa/i jurusan IPS tidak bisa mengikuti

Ujian Nasional (UN), Senin (15/ 4) lalu. Gagalnya para siswa/i mengikuti UN disebabkan naskah soal ujian kurang.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pendidikan Madina Imron Nasution SPd melalui Kabid Dimenumjur Iwan Efendi Harahap SPd SH, kepada awak media ini di rungan kerjanya.

Katanya, kekurangan soal naskah ini menjadi kendala di seluruh IndonesiabukandiKabupaten Madina saja. Sehingga nantinya bagi siswa yang tidak mengikuti Ujian Nasional akan dilaksanakan ujian susulan pada 22 April ini.

Siswa/siswi yang tidak bisa mengikuti UN merasa kecewa akibat terjadinya kekurangan naskah soal ujian. Pengakuan salah seorang siswa yang enggan di tuliskan namanya mengatakan, dalam menghadapi UN dia telah mempersiapkan diri cukup matang, karena UN ini merupakan final apakah kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau sebaliknya. Akan tetapi kita merasa kecewa akibat kekurangan soal naskah UN. (SF/TH)

KARUT MARUT UJIAN NASIONAL.................................

• DARI HALAMAN. 1 harus batal mengikuti UN yang dimulai Senin pekan lalu.

Selain naskah ujian yang belum sampai dan kurang, sejumlah provinsi lain yang serentak menggelar UN pada Senin 15 April juga masih diwarnai berbagai macam kekurangsempurnaan. Mulai dari kebocoran soal, naskah yang tertukar, kurang naskah, dan berbagai macam praktik kecurangan dari siswa.

Kekisruhan saat ujian nasioanal semestinya bisa diminimalisir jika berbagai pihak yang memiliki otoritas melakukan kontrol yang ketat. Tidak heran jika kemudian di masyarakat muncul stereotype yang menyebutkan bahwa Ujian Nasional sudah mirip dengan proyek, yang kemudian dijadikan bancakan. Sehingga yang terjadi bukan upaya serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional, namun justru menjadi potret buram betapa semrawutnya pola pendidikan di Tanah Air. Kejadian Ujian Nasional tahun ini harus menjadi koreksi buat para guru, kementerian

pendidikan dan kebudayaan, maupun instansi lain yang terlibat. Proses tender pencetakan soal pun harus dikontrol sangat ketat. Jangan sampai perusahaan percetakan yang abal-abal dimenangkan, yang akhirnya menyengsarakan anak didik.

Kita semua harus mengembalikan ruh Ujian Nasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan sampai -pikiran-pikiran mengejar proyek- mendominasi. Memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas adalah kewajiban negara. Di sini jelas sudah, bahwa pendidikan janganlah "terlalu dikomersialkan".

Di sisi lain, masyarakat, orangtua murid, dan juga para pelajar juga perlu membina sikap mental yang penuh kejujuran.

Dengan sikap mental yang jujur itu, maka sudah pasti berbagai kecurangan termasuk kebocoran soal tidak akan terjadi. Jika diperpendek: orang jujur akan mujur. Orang jujur sudah pasti akan menuai keberuntungan, karena mendapat tuntunan sang Illahi. (***)

IPM KECAM KINERJA MENDIKBUD..........................................

• DARI HALAMAN. 1 malah Ujian Nasional ditunda.

Belum lagi bicara anggaran UN, untuk Sumatera Utara saja sampai puluhan miliar,” kata Muthma.

Menurut Muthma, PW IPM SUMUT akan melakukan advokasi kepada para pelajar mengenai UN kali ini. Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab mengenai masalah ini.

Jangan sampai pendidikan juga menjadi sasaran objek proyek

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tidak bertanggung jawab di kalangan pemerintah.

“IPM akan melakukan aksi serentak di seluruh Kab/Kota di Sumatera Utara jika ternyata ditemukan kesalahan - kesalahan yang bersifat fatal mengenai gagal totalnya Ujian Nasional di Sumatera Utara tahun 2013 ini.

Jika nanti kami menemukan bukti yang kuat kami tidak segan meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mundur dari jabatannya,“ kata Muthma.(FR/ BBS)

KEJAHATAN NARKOBA– Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang (tengah) didampingi Kasat Narkoba Polresta Medan Kompol Donny Alexander (kiri2) bersama jajarannya memegang sejumlah barang bukti senjata api, tajam dan uang hasil tangkapan di Mapolresta Medan, Sumut, Sabtu (20/4). Polresta Medan menangkap 36 tersangka yang terdiri dari kasus narkoba dan judi serta mengamankan barang bukti 26 mesin jackpot, tiga unit sepeda motor, senjata tajam, pistol air softgan, tiga paket ganja dan shabu serta uang tunai sebesar Rp 37 juta yang di tangkap di wilayah kawasan Kampung Kubur kota Medan.

Dinas Pertamanan Tertibkan Reklame MEDAN–Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan Ir H Zulkifli Sitepu mengatakan bahwa hampir 35 persen reklame di Kota Medan

tidak memilik izin. Karena itu, Dinas Pertamanan sekarang sedang fokus untuk menertibkan reklame dan baliho yang tidak memiliki izin tersebut.

"Hampir 35 persen reklame di Kota Medan ini tidak memiliki izin.

Karena itu, kita sekarang sedang fokus untuk menertibkannya dengan melakukan pembongkaran.

Ini merupakan perintah Walikota Medan," ujar Zulkifli Sitepu pada saat melakukan penertiban reklame di Jalan Setia Budi Medan,

Rabu. Selain menertibkan reklame yang tidak memilki izin, pihaknya juga menertibkan reklame yang melanggar estetika kota. Reklame yang sudah rawan tumbang juga tidak luput dari penertiban tersebut.

Dalam kesempatan ini, Sitepu kembali menegaskan bahwa untuk kedepan, pihaknya mengharuskan perusahaan advertising melampirkan rekomendasi dari ahli besi dan baja, ketika mengajukan permohonan izn. Bila rekomendasi itu tidak ada, maka izin dipasikan tidak

aka keluar. "Biro reklame itu juga harus mengasuransikan reklamenya, sehingga bila terjadi korban, maka tanggungjawab biro reklame," tegasnya.

Ditambahkan, sejak menjabat sebaga kepala Dinas Pertaman awal Februari lalu, Sitepu mengklaim sudah menertibkan kurang lebih 150 reklame tidak memiliki izin, melanggar estitika kota dan rawan tumbang. Selan itu, pihaknya juga sedang giat-giatnya membersihkan tali dan kawat sisa baliho yang

tertinggaal di pohon-pohon. "Kawat dan tali itu mengganggu tanaman pelindung, sehingga wajib dibersihkan," tambahnya.

Zulkifli Sitepu yang didampingi Kabid Listrik, Zulfan Efendi dan Kabid Pengawasan, Yusron Harahap menegaskan, pihaknya ingin menegakkan Perda Nomor 11 tahun 2011 dan Perwal Nomor 58 tahun 2011. "Intinya, kita ingin meningkatkan PAD Kota Medan dari reklame dan baliho tersebut," tegasnya.(VIN)

KPK BIDIK KORUPSI TENDER UN...........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 narnya perusahaan percetakan yang juga memenangi tender di paket lain. Karena aturannya satu perusahaan hanya boleh mengerjakan satu paket proyek sehingga perusahaan tersebut melepas Paket 3.

“Kami menduga lima perusahaan lainnya juga bermasalah.

Ada temuan di perusahaan lain yang kualifikasinya tidak memenuhi kelayakan,” ujar Febri.

Namun, dia menolak menyebutkan nama perusahaan itu. Dia beralasan masih menguatkan bukti untuk dapat menyampaikan ke publik.

Terkait dengan dugaan korupsi di tender proyek UN ini, Koordinator Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi mengakui, adanya keganjilan hasil lelang dengan memenangkan PT Ghalia. Ghalia yang menawarkan harga lebih tinggi Rp22,8 miliar justru menjadi pemenang tender. Perusahaan lainnya menawar lebih rendah, yakni PT Aneka Ilmu menawarkan Rp17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp21,1 miliar, dan PT Balebat Dedikasi Prima Rp21,6 miliar.

"Kenapa penawar tertinggi dimenangkan?" itu pertanyaan yang muncul.

Dengan data-data yang ada, Uchok Sky Khadafi mendatangi KPK, Selasa. FITRA melaporkan Kemendikbud ke KPK dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam anggaran penggandaan dan distribusi soal ujian nasional (UN).

"Kita dipanggil KPK untuk memberikan info awal soal adanya dugaan korupsi penggandaan dan distribusi soal UN," kata Uchok di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam proses tender penunjukan perusahaan yang akan melakukan penggandaan dan distribusi soal UN. Karena pemenang tender merupakan perusahaan yang malah

menawarkan harga yang tinggi.

Padahal dalam proses tender tersebut, ada sejumlah perusahaan yang menawarkan dengan harga rendah tapi dengan kapasitas yang baik. Hal itu yang dilaporkan FITRA serta barang-barang buktinya.

Ia mengimbau KPK agar langsung menangani kasus ini. Jangan sampai malah didahului Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud yang dipimpin oleh mantan pimpinan KPK, Haryono Umar.

"Karena nanti bisa hilang semua datanya. KPK harus bekerja lebih dulu buat mencari adanya penyimpangan di proses tender Kemen-

dikbud," ujarnya.

Mengenai nilai kerugian, ia menyebut sebesar Rp32 miliar.

"Kalau kita melihatnya bisa menghemat Rp32 miliar," tegasnya.

FITRA meminta pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMP dan SMPA dihentikan. Pasalnya UN dinilai menjadi ladang untuk korupsi.

"Proyek penggandaan dan distribusi soal UN saban tahun bukan proyek buat mencerdaskan anak sekolah. Tapi cuma proyek mendapatkan duit, fee, di DPR maupun kementerian. Proyek ini layak dihapus," kata Uchok Sky Khadafi.

(SF/BBS)

SUMUT DAERAH TERPARAH PELANGGARAN UJIAN NASIONAL.................................................

• DARI HALAMAN. 1 paling parah dibandingkan dengan daerah lain. Sebab, siswa dengan berbagai tingkat ekonomi bisa memperoleh kunci jawaban."

Adapun pelanggaran lainnya terjadi karena kekacauan sistem penyelenggaraan. "Contohnya di Kabupaten Simalungun. Ketika amplop soal ujian Bahasa Indonesia dibuka, ada beberapa lembar soal Bahasa Inggris. Berarti ini sudah bocor sejak lama," ujar Retno.

Pelanggaran lainnya adalah

sejumlah sekolah yang kekurangan lembar soal. "Di SMK Istiqlal Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, jumlah soalnya hanya cukup untuk satu kelas. Akibatnya, siswa dari tiga kelas lainnya harus menunggu lembar soal dan jawaban untuk difotokopi".

Lamanya waktu menunggu ujian yang memakan waktu hingga lima jam membuat siswa gelisah. "Ini menyedihkan karena soal harus difotokopi. Ketika ujian mereka sudah hilang konsentrasi," ujar Retno.

Kata Retno, kondisi itu membuat penyelenggaraan ujian sema-

kin kacau. "Apakah bisa, lembar jawaban kertas fotokopian itu terdeteksi oleh komputer?" ucapnya.

Dia khawatir permasalahan teknis tersebut akan mengorbankan siswa. "Saya malah khawatir siswa tidak lulus ujian karena jawabannya tidak bisa terdeteksi oleh komputer."

Data FSGI menyebutkan adanya temuan pelanggaran ujian nasional di tujuh provinsi lainnya.

Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Riau, dan Sumatera

Barat.

Sementara itu, anggota Ikatan Guru Indonesia Itje Chodijah menganggap pelaksanaan ujian nasional sebagai tes yang dipaksakan. Menurut dia, ujian hanya dijadikan sebagai kamuflase tanpa memandang kemampuan seluruh siswa di Indonesia.

"Ini bagaikan bajaj yang diadu balapan dengan mercy," ujar Itje di Jakarta, Selasa. Analogi itu disampaikannya karena ujian nasional dinilai menimbulkan ketimpangan sosial. Sebab, siswa dari daerah

terpencil dipaksakan mengerjakan soal yang bobotnya sama dengan siswa dari kota besar atau dari sekolah unggulan. Menurut Itje, regulasi bukanlah alasan ujian nasional tetap dilaksanakan. "Kalau memang berdalih regulasi, berarti anak-anak dijadikan tameng."

Dia juga menyatakan, ujian nasional adalah suatu kebohongan publik karena kemampuan seseorang tidak diukur dengan cara yang tepat.

"Melakukan standar nasional bukanlah mengukur kemampuan yang sebenarnya," kata Itje.(FR/BBS)

YENNY TEMPUH LANGKAH STRATEGIS................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Bambang Yudhoyono (SBY). "Itu membuat Partai Demokrat kurang menarik animo rakyat sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat," ujarnya.

Yenny Wahid, batal bergabung ke partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat. Keputusan ini diambil Yenny setelah meminta masukan ibundanya dan sembilan ulama.

"Pak SBY memang meminta saya masuk dalam kepengurusan partai. Namun, ibu saya mensyaratkan agar saya berkonsultasi dahulu dengan para sesepuh dan ulama. Ada sembilan

ulama yang saya sambangi, sowan," kata Yenny di kantor PKBIB, Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut Yenny, dirinya menemui kesembilan ulama atau kyai itu di Madura, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo, dan Semarang. Namun, ia menolak menyebutkan nama kesembilan kyai tersebut. Hasil dari sowan yang dilakukan Yenny dalam beberapa minggu terakhir, yakni para sesepuh dan ulama meminta Yenny untuk tetap berada di luar partai alias tidak bergabung ke PD. Alasan lain Yenny batal bergabung ke PD, yakni karena ia mengaku menghargai pilihan politik suaminya, Dhohir Farisi,

yang akan kembali menjadi calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

"Karena itu, secara pribadi, saya merasa wajib untuk mendukung suami saya," kata ibu beranak dua tersebut.

Sementara pengamat politik dari Universitas Lampung (Unila) Arizka Warganegara mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Yenny Wahid yang batal bergabung dengan Partai Demokrat. Dia menilai, Yenny telah menempuh langkah strategis.

"Saya pikir tindakan Yenny Wahid sudah benar. Dia sebagai

young leader, calon pemimpin masa depan. Dia pasti melihat partai mana yang prospektif untuk menjadi pijakannya dalam berpolitik," ujarnya.

Dalam analisa Arizka, ada dua alasan kenapa Yenny membatalkan bergabung dengan Partai Demokrat, yakni faktor politis dan teknis. Dari sisi politis, kata Arizka, adanya pengaruh dari para ulama/kiai yang tidak ingin Yenny bergabung dengan partai berlambang mercy itu.

"Posisi dari para kiai langitan sendiri masih sangat berpengaruh di dalam tubuh NU (Nahdlatul Ulama). Dalam struktur NU, kiai langitan sangat

penting untuk memberikan rekomendasi dukungan politik.

Dan Yenny tidak mendapat restu dari beberapa kiai langitan untuk bergabung dengan Demokrat," katanya.

Sementara itu, dari sisi teknis, dalam hal ini Yenny tidak ingin terkubur dalam potensi Partai Demokrat yang sudah mulai meredup.

"Yenny sosok yang masih menjanjikan, masak mau sih masuk ke dalam partai yang bermasalah. Melihat situasi yang ada di Demokrat saat ini, dipastikan pada pemilu 2014 partai ini sudah berada di dalam titik nadir," jelas Arizka.(FR/BBS)

KORBAN PENYEROBOTAN LAHAN MENGADU KE DPRD ROHIL..................................................

• DARI HALAMAN. 1 dikuasai PT TMP. Kedatangan warga dalam rangka silahturahmi dan menyampaikan keluhan mereka. Bachtiar meminta kepada warga, agar keluhan mereka terkait masalah lahan yang dikuasai PT TMP tersebut disampaikan secara tertulis, sehingga pengaduan tersebut nantinya akan dibahas di komisi I, untuk kemudian dilakukan hearing dengan pihak PT TMP, dan warga. "Waktu hearing sudah ditentukan pada hari Senin tanggal belum bisa dipastikan yang menentukan DPRD karena pada hari Senin itu, para anggota

dewan boleh dibilang hadir semua," ujarnya.

Secara terpisah ucapan senada juga disampaikan Buyung warga Desa Batang Ngibul. Saat ditemui KPK Pos di rumahnya Buyung mengakui bahwa lahan kebun karet miliknya juga jadi sasaran penyerobotan PT TMP. “Kami sudah hampir putus asa, karena sudah belasan tahun permasalahan sengketa lahan dengan PT TMP, tak kunjung selesai," tegas Buyung.

Akibat penyerobotan lahan yang dilakukan PT TMP, Buyung sekeluarga kehilangan mata pencaharian. Tidak hanya kebun milik warga yang diserobot.

Sungai Bangko yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Bangko untuk keperluan seharihari, dan mencari nafkah dengan menangkap ikan di sungai tersebut pupus sudah, akibat pencemaran limbah PT TMP. Sebelum PT TMP berdiri, ada seribu jenis ikan yang hidup di Sungai Bangko. Namun setelah kehadiran PT TMP di daerah ini, menghancurkan kehidupan masyarakat di sana.

"Bagi masyarakat Bangko kehadiran PT. TMP tidak memiliki kontribusi bagi warga Bangko," ujar Buyung.

Oleh karenanya, warga

korban penyerobotan lahan yang dilakukanPTTMPmelaluiLSMPerlahanselaku penerima kuasa pemilik lahan menyurati Komnas HAM RI agar melakukan invetigasi ke lokasi PT TMP dan ke Sungai Bangko.

Asisten Kepala (Askep) Perkebunan PT Tunggal Mitra Plantations Manggala I Reno saat ditemui di kantor PT TMP, Kamis pekan lalu, mengaku tidak bisa berkomentar. "Saya baru 6 bulan bertugas sebagai Askep. Kalau mau klarifikasi tanyakan langsung ke pimpinan," ucap Reno.

Dia menyarankan, berhubung GM (general manager) PT TMP Manggala I tidak ditempat, beliau ke Pekanbaru. "Sebaiknya

masalah pemberitaan ini, dikonfirmasikan ke Kantor PT TMP Jalan Riau Ujung No.7A Pekanbaru," ujar Reno.

Sementara itu Ketua Umum LSM Perlahan Rohil Khairul saat dihubungi KPK Pos belum lama ini, membenarkan bahwa pihaknya telah menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pihaknya membuat pengaduan ke Komnas HAM bukan tidak percaya terhadap Pemkab Rokan Hilir.

"Namun karena permasalahan ini, terkesan adanya pembiaran mengakibatkan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT TMP terkatung-katung," ujarnya. (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

NASIONAL

Kejati Tetapkan 3 Tersangka dari Unsyiah

DITANGKAP KPK– Mantan Danpus TNI Mayjen (Purn) Syamsu Djalal menjawab pertanyaan wartawan saat berada di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/4). Kedatangan Syamsu Djalal untuk mendampingi Tanu Margono yang dimintai keterangan terkait kasus dugaan pencucian uang dalam tindak pidana korupsi suap impor daging.

MA Belum Temukan Unsur Suap Dalam Kasus Telkomsel

JAKARTA- MA menegaskan penjatuhan sanksi mutasi dan pencopotan jabatan empat hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara kepailitan PT Telkomsel lantaran ditemukan sejumlah tindakan tidak profesional (unprofessional conduct). MA menemukan unsur ketidakadilan dan pengabaian aturan baru dalam penetapan fee kurator dalam pailit Telkomsel ini.

“Sekarang pakai logika, PT Prima Jaya Informatika (pemohon pailit) itu hanya menuntut sekitar Rp5 miliar.

Tetapi, kenapa fee kurator dibebani sebesar Rp294 miliar untuk kedua belah pihak, sehingga masing-masing Rp 143 miliar lebih. Apa ini adil?” ujar Ketua MA M. Hatta Ali saat ditemui Gedung MA, Jumat (19/4).

Hatta menjelaskan setelah putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta, melalui hakim pengawas dilakukan pemberesan jumlah aset yang dimiliki Telkomsel. Namun, Majelis Hakim Niaga mengabulkan besaran fee yang diminta kurator sebesar Rp293,6 miliar yang dibebankan Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika. Hal itu didasarkan perhitungan 0,5 persen dikalikan total aset Telkomsel sekitar Rp58,723 triliun.

Namun, majelis tidak menerapkan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 yang menetapkan fee kurator dibayar per jam kerja dan menjadi beban pemohon (PT Prima) jika tidak terjadi pailit. Sebab, saat pemberesan berjalan dan pengajuan perincian biaya peraturan itu sudah berlaku.

Menurutnya, empat hakim niaga ini tidak menggunakan logika dan hari nurani dalam menangani perkara ini karena telah mengabaikan peraturan baru itu.

“Intinya, ketentuan baru jangan terlalu berat membebani para pihak mengenai fee kurator. Belum lagi, ongkos perkara ini sebesar Rp240 juta,” kata Hatta.

Selain itu, dalam putusan majelis hakim niaga tidak ditemukan adanya rincian biaya yang dikeluarkan saat pemberesan dijalankan. Karenanya, menurut dia putusan pailit itu jauh dari rasa keadilan.

“Setelah saya bolak-balik berkasnya, ternyata perincian berapa yang dikeluarkan tidak ada, baik dari hakim pengawas atau kuratornya.

Mestinya ada uang hariannya berapa, sejak kapan sampai kapan pemberesan dijalankan, berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Ini langsung ditetapkan berapa jumlah

yang harus dibayar kedua belah pihak,” beber Hatta.

Atas dasar itulah, pihaknya memberi sanksi mutasi dan mencabut jabatan hakim niaga keempat hakim itu.

“Kalau tidak diambil tindakan akan berjalan terus seperti ini. Seenaknya saja menetapkan biaya,” katanya.

Hatta melanjutkan dalam perkara ini belum ditemukan adanya unsur suap dalam perkara ini. “Kami belum temukan adanya unsur suap, kalau kami menemukan unsur suap, tidak mungkin sanksinya seperti itu. Pasti kami bawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH),” kata Hatta.

Dia meminta semua pihak jika menemukan fakta atau data yang mengarah adanya indikasi unsur suap, pihaknya akan meneruskan pemeriksaan perkara ini.

Untuk diketahui, empat hakim niaga Jakarta yakni Agus Iskandar, Bagus Irawan, dan Noer Ali yang merupakan majelis hakim pemutus kasus pailit Telkomsel dan Sutoto Adiputro bertindak sebagai hakim pengawas kepailitan telah dijatuhi sanksi.

Keempat itu dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan sebagai hakim niaga pada PN Jakarta Pusat dan dimutasi ke pengadilan di daerah. Hakim Su-

toto misalnya dimutasi ke PN Jambi. Sementara Agus Iskandar dimutasi ke PN Palangkaraya. Sedangkan Noer Ali dan Bagus Irawan masing-masing dipindahkan ke PN Palu dan PN Mataram.

Sebelumnya, salah satu hakim terhukum, Bagus Irawan menyatakan siap menerima sanksi mutasi yang telah diputuskan MA. Akan tetapi, dia menegaskan dalam menangani perkara Telkomsel, majelis hakim telah memberikan putusan berdasarkan undang-undang. “Tidak ada suap dari kurator. Silahkan diklarifikasi dengan kurator,” kata Bagus beberapa waktu lalu.

Dirinya pun mengungkapkan tidak akan melakukan pembelaan terhadap sanksi mutasi yang telah dijatuhkan kepadanya. “Saya sebagai prajurit siap saja ditempatkan dimana-mana. Semoga bapak-bapak kita di MA mendengar karena kita sudah melaksanakan tugas secara benar. Pembelaan saya terhadap Allah,” imbuhnya.

PT Prima Jaya Informatika menggugat pailit Telkomsel dan kemudian permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 14 September 2012.

Telkomsel meneruskan proses

hukum dengan mendaftarkan kasasi pada 21 September 2012. MA mengabulkan kasasi Telkomsel pada 21 November 2012 dengan membatalkan putusan pengadilan niaga.

Gugatan pailit diajukan lantaran perusahaan Telkomsel dinilai secara sepihak membekukan kontrak kartu Prima, yang didistribusikan Prima Jaya. Prima Jaya Informatika menilai kerja sama penerbitan kartu Prima yang berjalan selama satu tahun tiba-tiba dihentikan secara sepihak oleh direksi baru Telkomsel per 21 Juni 2012.

Telkomsel sendiri mengaku baru menerima salinan putusan kasasi pada 10 Januari 2013, Telkomsel menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Pada tanggal 11 Januari 2013 keluar Permenkumham No. 1 Tahun 2013. Setelah itu pada 14 Januari 2013, ada pengumuman kurator di dua media nasional. Hakim menetapkan fee kurator pada tanggal 31 Januari 2013.

Pihak Telkomsel berpendapat penetapan fee kurator seharusnya mengacu pada Permenkumham No 1/2013.

Itu pun ditanggung oleh Prima Jaya karena pailit Telkomsel dibatalkan di tingkat kasasi.(HOL)

» Kasus Hambalang

Anggaran Pendidikan Besar, tapi Mutu Rendah BANDA ACEH- Meski fasilitas sarana dan prasarana kian membaik dan memiliki anggaran pendidikan yang besar, mutu pendidikan di Aceh tergolong rendah. Hal ini terjadi karena kebijakan anggaran pendidikan di Aceh belum berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, melainkan baru sekadar berorientasi pembangunan fisik.

Hal ini dikemukakan oleh peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Renaldi Safriansyah, dalam diskusi publik membahas hasil analisis Anggaran Aceh 2005 sampai 2012 bidang Pendidikan di Banda Aceh, Jumat (19/4).

Diskusi dihadiri oleh akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh, dan aktivis difasilitasi oleh PECAPP, bagian dari program CPDA - Bank Dunia dengan pendanaan AusAid. Menurut Renaldi sesuai

penelitian yang dilakukan lembaganya, program dan penganggaran pendidikan selama ini telah meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana.

"Namun, belum berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, terutama mutu guru dan lulusan," ujarnya.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai belanja pendidikan per kapita tertinggi di Indonesia. Menduduki ranking keempat dengan anggaran per kapita Rp 1,2 juta. Ranking pertama ditempati Papua Barat.

Sementara rata-rata belanja pendidikan per kapita Indonesia adalah Rp 935.000.

Tahun 2011, total belanja pemerintah untuk sektor pendidikan di Aceh secara nominal terhitung sebesar Rp 4,3 triliun. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2007, yang terhitung sebesar Rp 2,1 triliun. Pada tahun 2012 tercatat Rp 3,9 triliun.

Besarnya anggaran tersebut memungkinkan bagi Aceh untuk memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Pada tahun 2012, Secara keseluruhan, daya tampung siswa rata-rata perkelas di Aceh terhitung sebanyak 26 siswa, jauh lebih tinggi dari standar pelayanan minimal yang disyaratkan, 32 siswa per kelas. "Jarak tempuh ke sekolah dari permukiman juga lebih baik dari standar nasional," ujarnya.

Namun, besarnya belanja pendidikan dan ketersediaan sarana yang baik belum searah dengan hasil capaian mutu dari pendidikan.

Secara umum, beberapa indikator mutu, seperti akreditasi sekolah, mutu guru masih kurang baik dan tingkat kelulusan siswa.

Data 2011 menyebutkan, ada sekitar 30 persen sekolah di Aceh yang belum terakreditasi dan hanya 1 dari 5 orang guru di semua jenjang pendidikan yang bersertifikasi. Jumlah guru

di Aceh sekitar 117,978 orang. " Kualitas guru di Aceh berada pada peringkat ke-28 nasional," kata Renaldi.

Mutu kelulusan siswa, Aceh juga masih berada di bawah rata-rata nasional.

Mengacu pada nilai ratarata SMPTN kelompok IPA, Aceh menduduki peringkat ke-33 secara nasional (nilai 44,86), sedangkan kelompok IPS di peringkat ke-25 (nilai 43,19).

PECA PP, kata Renaldi, merekomendasikan agar belanja di sektor pendidikan hendaknya dialokasikan pada kebutuhan-kebutuhan prioritas sesuai dengan data dan fakta di lapangan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan hendaknya menjadi fokus utama dalam pembangunan tahun mendatang.

Target-target pembangunan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan agenda prioritas, misalnya tidak membangun lagi ruang kelas baru, tetapi menambah

laboratorium dan pustaka untuk meningkatkan kelulusan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Anas M Adam mengatakan, analisis PECAPP telah sepenuhnya menggambarkan tantangan pendidikan yang dihadapi Aceh selama ini, khususnya dalam bidang mutu.

Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap program-program peningkatan mutu pendidikan, terutama terhadap peningkatan kompetensi guru. Di dalam renstra pendidikan (2013-2017) yang sedang disusun, pemerintah terus memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah mengimbau semua pihak untuk terus bersama-sama mengawal perencanaan program pendidikan berdasarkan analisis dan data-data di lapangan sesuai dengan rekomendasi PECAPP.(KOMPAS.COM)

BANDA ACEH- Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan umum 2009-2010 di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, senilai Rp 3,6 miliar dari total anggaran Rp 17,6 miliar.

"Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial DD, YA, dan M. Ketiganya disangka bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan penyaluran dana umum di Universitas Syiah Kuala," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Raja Ulung Padang, di Banda Aceh, Jumat (19/).

Didampingi Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Raja Ulung Padang mengatakan, tersangka DD merupakan penanggung jawab program bantuan dana umum di perguruan tinggi itu.

Tersangka YA merupakan koordinator dana umum untuk program beasiswa guru daerah terpencil, serta tersangka M merupakan sekretaris yang juga kepala urusan keuangan dana umum untuk program beasiswa guru daerah terpencil.

"Tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah, jika dalam penyidikan lanjutan ditemukan bukti-bukti dan keterangan saksi," ungkap Raja Ulung Padang.

Penetapan ketiga tersangka, kata Raja, terhitung sejak

19 April 2013. Ketiganya belum ditahan, namun akan segera dipanggil dengan status tersangka. Sebelumnya, tiga tersangka pernah dimintai keterangan sebagai saksi bersama 40-an saksi lainnya.

"Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka, setelah tim penyidik menerima hasil audit dari BPKP. Hasil pemeriksaan lembaga resmi tersebut ditemukan kerugian negara Rp 3,6 miliar dari total anggaran bantuan dana umum Pemerintah Aceh ke universitas tersebut senilai Rp 17,6 miliar," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana dalam APBA pada tahun anggaran 2009-2010 kepada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Anggaran yang dialokasikan dalam bentuk dana bantuan umum Rp 17,6 miliar.

Dana bantuan umum tersebut dipilah menjadi beberapa program yakni program beasiswa guru daerah terpencil bersumber dan program jalur pengembangan daerah (JPD).

Program beasiswa guru daerah terpencil merupakan kerja sama Pemerindah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra). Sementara program JPD diperuntukkan bagi 81 mahasiswa. Dana itu digunakan untuk membiayai perkuliahan, biaya hidup, asrama, dan kebutuhan lainnya.(KOMPAS.COM)

Kebijakan Dua Harga BBM Dorong Maraknya Penyimpangan BANDAR LAMPUNG— Rencana pemerintah menerapkan dua skema harga BBM dikiritik kalangan pengusaha.

Kebijakan ini dianggap justru akan membuka peluang maraknya penyimpangan BBM bersubsidi. "Kalau mau naikkan, ya buat saja satu harga.

Entah Rp 6.000 atau Rp 6.500 per liter, tapi sama semua di SPBU. Jika dibedakan, nanti spekulan yang bermain, memanfaatkan situasi," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Yusuf Kohar, Jumat (19/4/ 2013) di Bandar Lampung.

Pemerintah berencana untuk memberlakukan aturan

dua harga di SPBU, yaitu pertama BBM bersubsidi Rp 4.500 untuk sepeda motor dan angkutan umum, lalu, yang kedua, harga Rp 6.500 untuk mobil pribadi.

Rencana kebijakan dua harga BBM ini pun membuat cemas pengelola SPBU. Yonata (25), karyawan pengelola sebuah SPBU di Branti, Lampung Selatan, mengatakan, kebijakan dua harga itu pada praktiknya bisa menimbulkan kekacauan.

Hampir tiap hari di sini kami ribut dengan mereka yang marah karena ditolak petugas untuk mengisi bensin premium," ujarYonata.(KOMPAS.COM)

BPPT dan PLN Upayakan Hujan Buatan Atasi Kekeringan PEKANBARU- Unit Pelayan Teknis Hujan Buatan (UPTHB) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengupayakan hujan buatan, untuk mengatasi kekeringan di Sumatera.

"Memang benar, ada upaya dilakukannya hujan buatan untuk mengantisipasi kekeringan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di Sumatera termasuk Riau," kata General Manager (GM) PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Doddy B Pangaribuan, di Pekanbaru, Sabtu (20/4).

Dia mengatakan, ada sejumlah wilayah pembangkit yang diantisipasi saat musim kemarau tiba, khususnya pada tahun 2013.

Di antaranya, kata Doddy yakni waduk PLTA Singkarak dan Kotopanjang yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Riau.

Untuk melancarkan upaya hujan buatan tersebut, demikian Doddy, pihaknya juga telah melayangkan surat ke pihak Pemerintah Provinsi Riau khususnya kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

"Pada dasarnya, surat tersebut berisikan izin prinsip agar sewaktu-waktu diperlukan, maka upaya hujan buatan dapat segera dilaksanakan dengan maksimal," katanya.

Informasi dari pihak PLN, selain menggandeng kerja sama dengan pihak BPPT, Perusahaan Listrik Negara juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam memantau kondisi cuaca melalui teknologi radar yang dimiliki lembaga itu.

"Upaya hujan buatan sebenarnya telah dilaksanakan sejak dua pekan ini, dan mungkin akan terus berlanjut hingga dua pekan kedepan," kata petugas BMKG Pusat, Ari, yang ditemui di Pekanbaru.

Dia mengatakan, pada pekan pertama pihaknya bersama BPPT telah melaksanakan upaya hujan buatan di wilayah perbatasan Riau dengan Sumatera Barat. "Penaburan benih hujan seperti garam telah dilaksanakan dengan baik, dan kami sebagai lembaga informasi terus menginformasikan hal-hal yang diperlukan," ujarnya.

PLTA Kotopanjang merupakan salah satu pembangkit utama berkapasitas 114 megawatt (MW), yang menjadi penyuplai energi listrik untuk wilayah sebagian Provinsi Riau melalui sistem interkoneksi.

Waduk penampung air sebagai sumber dasar energi PLTA ini setiap tahunnya ketika kemarau selalu mengalami kekeringan, hingga membuat tiga turbin pembangkit tidak mampu bekerja secara maksimal.

Doddy menjelaskan, tiga turbin yang berada di PLTA Kotopanjang masing-masing menghasilkan energi listrik sebanyak 38 MW. Biasanya, kata Doddy, ketika waduk mengalami kekeringan, satu hingga dua turbin tidak dapat bekerja hingga terjadi defisit energi listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir.

"Untuk itu, kami selalu mengantisipasinya setiap tahun dengan upaya hujan buatan agar saat kemarau, kondisi debit air di waduk PLTA dapat tetap terjaga," katanya.(KOMPAS.COM)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

Ridwan Panjaitan Segera Disidang MEDAN - Pengadilan Tipikor Medan segera menyidangkan kasus perkara dugaan korupsi pada Biro Umum Setda Propsu, dengan terdakwa Ridwan Panjaitan Mantan Protokoler Pemprovsu setelah berkasnya dinyatakan lengkap.

Rabu pekan lalu, telah dilakukan pelimpahan penyerahan tahap dua di Kejari Medan, yakni tersangka dan barang bukti, dalam perkara kasus penyaluran dana bantuan sosial yang menyebabkan Ketekoran Kas Provinsi Sumatera Utara pada 2011, mengakibatkan kerugian negara diduga sebesar Rp 407 juta.

Kasi Pidsus Kejari Medan, Robinson Sitorus SH MH membenarkan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum di Kejari Medan.

Robinson menegaskan Ridwan Panjaitan segera dibawa ke Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan untuk selanjutnya mengikuti proses persidangan.

Dalam persidangan nanti, Robinson menyatakan bahwa jaksa yang ditunjuk diantaranya Lamria Sianturi SH. Setelah setelah beberapa jam berada di Kejari Medan terdakwa kasus korupsi ini langsung dibawa ke Rutan Tanjung Gusta.

Sebagaimana diketahui, Ridwan Panjaitan orang yang sering mendampingi Gatot Pujonugroho sewaktu Wagubdu ditetapkan oleh penyidik Direkrimsus Poldasu sebagai tersangka dalam kasus korupsi Biro Umum Setda Provsu APBD TA 2011 sebesar Rp13 miliar.

Penetapan status tersangka karena adanya kwitansi penerimaan uang senilai Rp 450 juta.

Berdasarkan keterangan mantan bendahara Biro Umum, Aminudin yang telah menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Medan, uang tersebut banyak mengalir ke atasan melalui Ridwan Panjaitan.(MEI)

SUMUT

Lagi, Ketua DPRD Nisel Dipanggil Kejatisu PASIEN KUSTA– Sejumlah pasien penderita kusta dari Rumah Sakit Kusta Sicanang melakukan aksi unjukrasa dengan mendatangi kantor DPRD Sumut, Medan, Kamis (11/4). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah provinsi untuk memperhatikan para pasien kusta karena sudah seminggu para pasien kusta tidak mendapatkan makanan dan obatobatan dari pihak rumah sakit.

Masyarakat Labura Desak Kejatisu Usut Dana DAK 2012 A.KANOPAN -Elemen Masyarakat di Kabupaten Labura meminta Kejatisu agar mengusut realisasi DAK Tahun 2012 sebesar Rp18 millyar di Dinas Pendidikan Kabupaten Labura.Diduga banyak terjadi penyimpangan dan pekerjaannya terkesan asal jadi.

Ketua Pengawas Pendidikan Nasional-P3N Kabupaten Labura T.Sinaga mengatakan dana yang dianggarkan sebesar Rp18 millyar ini khusus dialokasikan untuk rehab sekolah,mobiler dan

pembangunan ruang baru perpustakaan, namun realisasinya cukup memprihatinkan dan pelaksanaannya terkesan asal jadi dan tidak transfaran.

Bahkan disinyalir Mujiono selaku PPK mengambil keuntungan dari rekanan dan sekolah dengan memotong pagu proyek sebesar 15 persen, fee sebesar 3 persen dan fee dari rekanan sebesar 20 persen selain dari dari kewajiban 11,5 persen.

Dan yang terlihat dilapa-

ngan dari hasil pekerjaan proyek tersebut meja belajar terbuat dari bahan triplek tipis,kursi dari plastik tipis juga bangunan yang menggunakan tiang dari kayu namun dilapisi semen agar kelihatan seperti tiang cor Saat dikonfirmasi diruangannya tentang temuan itu Mujiono menampiknya dan mengatakan itu fitnah.

"Jika fisik bangunan belum siap itu mengacu pada PP no 53 Psl 28 tentang Swakelola yang bisa dimundurkan fi-

nishingnya.Tentang mobiler akan segera di chek ke lapangan dan akan mengembalikannya kepihak rekanan", ujarnya sambil bergegas pergi.

Dengan adanya temuan ini Elemen Masyarakat di Kab. Labura mendesak Kejatisu untuk segera memeriksa Kadisdikbud,PPK,PPTK serta rekanan.Temuan ini ditemukan hampir di setiap sekolah yang menerima dana DAK untuk tingkat SD dan SMP.(TS/MSH)

Jaksa Agung: Pengadilan Dipenuhi Mafia Hukum MEDAN–Terkait pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief yang menyatakan pengadilan dipenuhi dengan mafia hukum mendapat respon dari beberapa pengamat hukum Kota Medan salah satunya Irwandi Lubis SH. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan bahkan mengatakan itu sudah menjadi rahasia umum.

Irwandi menilai praktek mafia hukum yang sudah menjamur di semua tingkat aparat penegak hukum disebabkan karena mental para penegak hukum itu sendiri sudah rusak. Namun apabila

ingin dibersihkan, sebaiknya, terang Irwandi, pucuk pimpinan tertinggi di institusi penegak hukum itu sendiri yang awalnya harus dibersihkan.

"Memang sebenarnya mental-mental para penegak hukum itu sendiri yang sudah rusak.

Apabila kita mau membersihkannya, seharusnya yang pertama sekali dibersihkan itu adalah para pimpinan tertinggi di instansi para penegak hukum itu sendiri," terang Irwandi di Medan, Kamis pekan lalu.

Ia mencontohkan, majelis hakim yang menyidangkan kasus Gayus Tambunan sudah berhasil memberikan putusan yang objektif terhadap Gayus,

namun sayang, lanjut Irwandi, majelisnya dipindahkan ke salah satu pengadilan negeri di Sumsel. "Orang (aparat hukum_red) yang bermental baik disisihkan karena dianggap menghalang-halangi mafia hukum berbuat korupsi. Sedangkan bermental bobrok di pertahankan supaya bisa menjaga 'permainan' para mafia hukum. Dan itu dia, kembali lagi dengan para pimpinan atasannya. Karena ia yang mengeluarkan kewenangan itu.

Jadi pucuk pimpinannya yang harus dibersihkan terlebih dahulu," ucap Irwandi kembali.

Ia juga menapik bahwa seharusnya Jaksa Agung berkaca terlebih dahulu. Karena

menurut Irwandi kembali, pengadilan dan kejaksaan adalah setali tiga uang.

"Tetapi Jaksa Agung juga harus bercermin diri dan melihat juga ke dalam institusi yang dia pimpin. Menurutku Pengadilan dan kejaksaan setali tiga uang dan berkolaborasi dalam permainan mafia hukum. Makanya ada istilah Judicial Corruption, atau korupsi dan mafia hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum," katanya.

"Dari hulu ke hilir, sistem hukum kita sudah dikuasai mafia hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun advokat sendiri," pungkasnya kembali.(MEI)

Sakhira Zandi Terbukti Korupsi MEDAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Adelina optimistis dengan dakwaannya terhadap Sakhira Zandi akan terbukti di persidangan. Dakwaannya yang menyatakan Kepala Biro Bina Kemasyarakatan Sosial (Binke) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu melakukan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) 2011 sudah memiliki bukti yang kuat.

"Iya tentu sebagai penuntut saya sangat yakin dengan dakwaan yang disampaikan dihadapan majelis hakim. Kita kan tidak mungkin main-main disini," kata Adelina kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat pekan lalu.

Mengenai pernyataan dia sebelumnya bahwa Sakhira terlibat dugaan korupsi dana Bansos 2010, menurut Adelina itu dirinya salah memberikan komentar ketika diwawancarai wartawan. Yang sebenarnya,

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Sakhira Zandi terlibat kasus dugaan korupsi dana Bansos 2011.

"Soal dakwaan, saya rasa tidak ada yang diragukan dan tidak ada yang salah.

Buktinya majelis hakim langsung melakukan penahanan, jadi kan sudah jelas," bebernya.

JPU Adelina mendakwa Sakhira melanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Sakhira didakwa melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,4 miliar. Yaitu pada dana Bansos 2011 yang dianggarkan sebesar Rp 477 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 351 miliar. "Berarti kan disini negara dirugikan. Jadi berdasarkan penyidikan, Sakhira Zandi melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama, dan untuk dia sendiri diduga melakukan korupsi Rp 2,4 miliar," imbuhnya.

Masih menurut Adelina, dalam dakwaannya juga disebutkan bahwa Sakhira Zandi berperan sebagai penyalur dana Bansos kepada 22 lembaga penerima yang tersebar di seluruh kabupaten/kota seSumut. Dimana dalam kasus ini, Sakhira Zandi dinilai bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan staf di Biro Keuangan Pemprov Sumut Raja Anita, man tan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Pemprov Sumut Lisanuddin, Kepala Biro Perekonomian Bangun Oloan Harahap, dan Bendahara Bansos Biro BinkeAhmad Faisal.

Seluruhnya diadili dengan berkas terpisah.

Sementara itu, atas dakwaan jaksa ini sendiri sebelumnya Sakhira Zandi pun tak mengajukan

keberatan. Pria yang dikenal sebagai ustaz itu pun malah meminta kepada majelis hakim agar sidang berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa tanpa penyampaian eksepsi.

"Saya sudah mengerti dakwaan Jaksa dan saya tidak akan mengajukan keberatan, jadi sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi saja," tuturnya.

Majelis hakim yang diketuai Jonner Manik pun langsung memerintahkan Sakhira Zandi untuk ditahan selama 30 hari ke depan. Atas penahanan tersebut, Sakhira Zandi mengaku ikhlas menjalaninya.

Sementara itu, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Khaidir Harahap mengatakan, dirinya melihat justru ada hal yang aneh dari pernyataan JPU soal dakwaan itu. Dimana

menurutnya jaksa optimis bisa membuktikan Sakhira Zandi melakukan korupsi.

Akan tetapi ketika dalam pemeriksaan di kejaksaan justru Sakhira tak ditahan.

"Mereka yakin dengan dakwaannya tetapi tidak dilakukan penahanan. Malah hakim yang memerintahkan.

Berarti disini seperti ada keraguan dalam dakwaannya," kata Khaidir.

Khaidir mengaku sangat mendukung pihak kejaksaan untuk memberantas korupsi terutama dalam kasus dana Bansos yang menyeret banyak pejabat Pemprov Sumut ini. Namun katanya kejaksaan juga harus tegas dan tanpa pandang bulu.

"Jika sudah memiliki alat bukti yang kuat langsung proses saja jangan sampai molor. Penanganan terhadap Sakhira Zandi ini kan termasuk lambat, padahal sudah ditetaapkan sebagai tersangka sejak 2012, baru ini bisa diseret ke persidangan," tegasnya. (MEI)

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kejatisu) kembali memanggil Ketua DPRD Nias Selatan (Nisel) Effendi alias Seng Hian untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Nisel. Ini merupakan panggilan kedua yang dilayangkan Tim Penyidik Pidana Khusus Kejatisu terhadap tersangka dugaan korupsi Rp 4,4 miliar itu.

"Panggilan pertama beliau mangkir, dan ini yang kedua," kata Yuspar, Asisten Pidana Khusus Kejatisu, kepada wartawan di kantornya, Jumat pekan lalu.

Panggilan ini, kata Yuspar, selain untuk meminta pertanggungjawaban Effendi terkait dugaan korupsi pembangunan kantor Bupati Nisel, penyidik juga akan meminta keterangan terkait pembangunan rumah dinas Bupati Nisel, jamborai serta pembebasan tanah yang berasal dari APBD 2007-2010.

"Berdasarkan hasil audit BPKP Sumut ditemukan kerugian negara sekitar Rp 4,4 miliar," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejatisu Chandra Purnama mengatakan, dalam perjalanan pengusutan kasus korupsi ini sebanyak 10 orang pejabat Pemkab Nias Selatan telah dipanggil oleh pihak penyidik sebagai saksi.

"Sesuai dengan keterangan saksi yang kita periksa pada waktu itu telah diingatkan kepada tersangka agar tidak melakukan pekerjaan karena belum ada kon-

trak maupun RAB, akan tetapi tetap dikerjakan," tutur Chandra.

Dijelaskan Chandra, masih dalam keterangan saksi diletahui akibat tidak adanya kontrak maka pembayaran pun tidak dikeluarkan. Sehingga pihak rekanan, yaitu PT Selayan Jaya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Ketika itu, dalam tahap mediasi pihak Pemkab Nisel setuju membayar kewajiban dengan PT Selatan Jaya, namun dengan syarat harus dilengkapi dengan dokumen resmi.

Akan tetapi berdasarkan konfirmasi yang dilakukan penyidik kepada BPKP perwakilan Sumatra Utara menemukan adanya pengerjaan yang tidak sesuai dengan bestek. Hal ini ditemukan ada beberapa keganjilan pembayaran pekerjaan pembangunan.

"Juga diduga adanya pembayaran ganda karena sebelumnya fisik bangunan sudah ada hanya melakukan penambahan saja. Apalagi sejumlah dokumen pendukung dalam pekerjaan tersebut sama sekali tidak ada," tegasnya.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Nisel Effendi dijadikan sebagai tersangka setelah ditingkatkan penangannya dari penyelidikan ke penyidikan sejak tanggal 26 Maret 2013 lalu sesuai dengan sprindik No : print 14/N.2/fd.1/03/2013. Namun hingga ditetapkan sebagai tersangka, politisi partai Demokrat itu tidak pernah mengindahkan panggilan penyidik untuk diperiksa. (MEI)

Rektor USU Lantik Dekan FE MEDAN - Kurang lebih lima bulan dekan fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Mengalami kekosongan pasca meninggalnya Jhon Tafbu Ritonga November tahun 2012 yang lalu.

Akhirnya Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Dr dr Syahril Pasaribu DTM&H MSc (CTM) Sp A(K) melantik pejabat yang baru di USU yaitu Prof Dr Azhar SE MSc Ak menjadi Dekan Fakultas Ekonomi.

Dalam pelantikan tersebut Rektor juga melantik Prof Dr Erman Munir MSc menjadi Direktur Pasca sarjana USU dan Prof Dwi

Suryanto MSc Wakil Sekolah Pascasarjana Kamis pekan lalu di Ruang Sidang Senat BPA Biro Rektor.

Dalam pidatonya Rektor menjelaskan, Selaku pimpinan Perguruan tinggi Rektor harus berusaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan USU, oleh sebab itu dia mengajak seluruh pejabat di USU saling bekerjasama.

Bagi pejabat yang baru, rektor berpesan menjalankan tugas dan tanggung jawab penuh dalam menjungjung tinggi Tridarma perguruna tinggi serta mengutamakan kualitas lulusan.(FER)

Mantan Sekda Palas Dituntut 18 Bulan Penjara MEDAN - Diyakini bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terhadap pembelian dua unit truck sampah dan satu unit bus pemerintah daerah (Pemda) mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Lawas, Drs Gusnar Hasibuan dituntut satu tahun dan enam bulan atau 18 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara dalam sidang yang digelar di ruang utama Gedung Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu pekan lalu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) T Adelina tidak membebani terdakwa dengan uang pengganti (UP) sebesar Rp 947.818.183 karena sudah dikembalikan kepada negara.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,”ujar Jaksa dihadapan majelis hakim yang diketuai Sugiyanto.

Lebih lanjut dikatakan jaksa hal-hal yang meri-

ngankan terdakwa tidak pernah dihukum, berlaku sopan selama persidangan dan telah mengembalikan kerugian negara.

“Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara. Sebenarnya yang patut bertanggung jawab adalah Mohammad Pangihutan Hasibuan sebagai PPTK dan Kepala Cabang PT Multi Star Mandiri Padang Lawas sebagai rekanan yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sekedar mengingatkan Drs Gusnar Hasibuan terseret perkara korupsi pengadaan dua unit truk sampah dan satu unit bus pemda senilai Rp947.818.183 saat dirinya juga menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemkab Padang Lawas. Perkara ini sebelumnya ditangani oleh Satuan Tipikor Subdit III Reskrimsus Poldasu. Sebelum dilakukan penahanan, Gusnar Hasibuan dijemput paksa dari RSU Haji Medan karena beberapa kali tidak mengindahkan panggilan penyidik.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

LIPSUS

Kadis Tuding Unimed Harus Bertanggung Jawab KEPALA Dinas Pendidikan Kota Medan Parluhutan Hasibuan mengatakan, kacau balaunya pelaksanaan Ujian Nasional dan ujian paket C tahun ini bukanlah kesalahan Dinas Pendidikan Medan ataupun provinsi.Tidak sampainya soal ujian paket C yang bertanggungjawab adalah Universitas Negeri Medan (Unimed) dan kendalanya juga ada pada mereka.

Kendati demikian, katanya, pelaksanaan ujian susulan untuk Un dan paket C akan dilaksanakan pada tanggal 22 April ini. Tentang materi soalnya tetap dari pusat bukan dari Dinas Pendidikan.

Ditempat terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Medan, ibu Sri mengatakan tidak sampainya naskah soal ujian paket C bukan tanggungjawabnya.

"Gagalnya pelaksanaan ujian paket C yang bertanggungjawab adalah Panitia UN Disdik Medan yaitu Marasutan Siregar karena dia panitianya," kata Sri seolaholah tidak mau dipersalahkan.(FER)

Pelaku dan Penanggung Jawab Masih Amatiran PRAKTISI Hukum Adimansar SH justru menilai pelaksanaan UN ini bukan upaya bisnis tapi ada keinginan membuatnya menjadi senyap, tanpa gembar gembor dengan memberdayakan pihak-pihak yang profesional. Tapi mereka tidak melakukan uji tentang pendistribusian.

Kurang profesionalnya pelaksana UN ini adalah kesalahan Mendikbud. Seharusnya jauh-jauh hari sudah difikirkan tentang pendistribusian naskah soal UN khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau.

Adimansar menilai permasalahan ini tidak ada unsur kesengajaan tapi pelakunya yang masih amatiran.

Pelaksanaan UN tahun ini harus dijadikan pelajaran dan tidak perlu mencari kambinghitam.

"Dalam hal ini Mendikbud harus siap mundur dari jabatannya. Dan bagi siswa yang mengikuti ujian nasional tahun ini harus diluluskan karena kesalahan ada pada negara sebagai penyelenggara," tegasnya. (FER)

Pelaku Amburadulnya UN Lebih Jahat Dari Teroris PRAKTISI Hukum Abdi Nusa Tarigan,SH mengatakan walaupun dari beberap informasi di media semua menyudutkan pelaku percetakan yang bertanggungjawab kisruhnya Ujian Nasional dan ujian paket kesetaraan, justru Tarigan menganggap kesalahan bukan pada percetakan.

Inilah yang menjadi tugas KPK untuk lebih proaktif karena jelas terjadi kecurangan. "Jangan dialaskan pada wanprestasinya percetakan sebagai pemenang tender UN," ujarnya.

Menurutnya, anggaran yang sudah diterima dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya berarti menghancurkan dunia pendidikan.Ada indikasi sabotase yang bertujuan untuk menghancurkan pemerintah. Karena orang akan menganggap, gagalnya UN berarti kegagalan pemerintah.

Tender sudah dihitung, anggaran sudah jelas. Ini menunjukkan adanya kelalaian pelaku pelaksana. Bisa dikatakan ada unsur kesengajaan karena kegagalan UN adalah keggalan pemerintah. Dan skenario akan berkelanjutan terus, kata Tarigan yang juga mantan anggota DPRD-SU.(FER)

Âť Carut Marut Pelaksanaan Ujian Nasional

KOMISI X DPR RI mengakui pernah mengetuk anggaran untuk pelaksaan Ujian Nasional (UN) sebesar Rp 800 miliar lebih. Namun kenyataannya, penyelenggaraan UN tahun ini kacaubalau.

Hampir seluruh sekolah di 23 Kabupaten/Kota di Sumut gagal menggelar ujian akhir.

Hal yang sama juga terjadi di 11 provinsi di Indonesia.

Di Sumatera Utara daerah yang mengalami kendala pelaksanaan ujian tersebut yakni Kota Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga, Medan, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Dairi, Asahan, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Utara, Madina, Humbahas, Tobasa, Samosir, Serdang Bedagai, Padang Lawas, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Nias Selatan.

Naskah soal yang belum sampai di masing-masing daerah pada umumnya ada-

lah mata ujian Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS yang diujikan pada hari pertama UN. Bagi sekolah yang naskah soalnya kurang, dapat mengantisipasi dengan mem-photocopy, namun lembaga pendidikan yang sama sekali belum mendapatkan materi ujian itu pelaksanaannya terpaksa diundur.

Akhirnya, Panitia Ujian Nasional menyepakati ujian susulan akan digelar pada 22 April 2013. Mengenai bentuk soal yang diujikan tentunya berbeda dengan materi utama yang dikerjakan oleh siswa hari ini.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengatakan sebelum pelaksanaan UN pihaknya telah meminta kepada pihak Kemendikbud agar UN di Sumut agar diundur, mengingat belum meratanya distribusi naskah soal.

Namun pihak Kemendikbud justru minta ujian nasional tetap dianjutkan karena naskah soal yang terdistribusi ke berbagai daerah sudah lebih dari 60 persen.

Begitu juga halnya Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST saat dikonfirmasi pada tinjauan UN hari pertama di SMUN 2 Jalan Polonia Medan mengakui, UN tahun ini kurang bagus. Buruknya pelaksanaan UN tahun ini bukan kesalahan pada pelaksanaan di provinsi, baik itu di pengawas atau pelaksana, tapi disebabkan naskah tidak datang dari Jakarta.

Bahkan Gubernur yang baru terpilih pada Pilgubsu lalu sempat menyampaikan usulan agar pelaksanaan UN di Sumut ditunda seperti di 11 provinsi yang lain.

"Tetapi arahan Mendikbud karena tidak semua naskah tidak ada, maka UN tidak bisa

ditunda," katanya.

Terkait permasalahan Ujian Nasional dan Ujian paket Kesetaraan yang juga mengalami nasib yang sama.

Sama-sama belum sampainya naskah soal IPA, Ketua LSM Masyarakat Pemerhati dan Pemberdayaan Aparatur Negara Sumatera Utara (MAPPAN-SU), Drs Hubert Harianto Nainggolan mendesak KPK untuk segera memeriksa Kemendikbud dan segera melakukan penyelidikan kenapa jadwal UN di 11 provinsi ini tidak sampai tepat waktu. "Ini suatu pencitraan buruk bagi bangsa Indonesia dan harus segera ditemukan apa penyebabnya", kata Nainggolan.

Dia mengatakan, sejak dilaksanakannya UN beberapa tahun yang lalu banyak terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat. Kini tiba-tiba dan sangat mengejutkan muncul lagi masalah baru

MENDIKBUD HARUS MUNDUR PEMERHATI Pendidikan Sumatera Utara Manahan Sitanggang,SPd mengatakan kisruhnya Ujian Nasional dan ujian paket kesetaraan diduga ada permainan Menteri Pendidikan dengan pihak percetakan.Dan perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam hal ini pelaksanaan UN dan ujian paket kesetaraan dianggap gagal dengan begitu Manahan meminta Menteri Pendidikan mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengelolanya dengan baik.

Tahun lalu penanggungjawab ujian paket kesetaraan Dinas Pendidikan tapi anehnya tahun 2013 terjadi perubahan yang membuat pengelola Pelaksana Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) kelimpungan.Alasannya, sejak pelaksanaan UN biasanya penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tapi untuk tahun ini PLS tidak bertanggungjawab lagi sehingga pihak PKBM tidak tahu kemana lagi meminta petunjuk.

"Bukan hanya naskah ujian UN saja yang tidak sampai kesekolah, naskah ujian IPA paket C pun juga tidak sampai. Siapa yang bertanggungjawab dengan kejadian ini?" tanya Sitanggang.

Sitanggang yang juga salah seorang pengelola paket C menilai penyelenggaraan ujian

paket C tahun ini telah melanggar UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dengan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan yang tibatiba tanpa pemberitahuaan sehingga pengelola anggaran khusus untuk kegiatan paket kesetaraan tidak diketahui siapa pengelolanya.

"Kembalikan saja sistemnya seperti semula begitu juga dengan pengelola anggaran non

formal," tegasnya.

Anggaran 20 persen khusus untuk pendidikan terbuang dengan percuma karena 60 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk dana sosialisasi pendidikan dan bukan untuk dana peningkatan kualitas.

Sitanggang menganggap Menteri Pendidikan M.Nuh tidak mampu mengelola anggaran pendidikan. "Jika memang tidak sanggup sebaiknya mundur saja dan saya siap menggantikan posisinya sebagai menteri," katanya.

Kemunduran Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Erwin Asmadi,SH mengatakan pelaksanaan UN sudh menjadi agenda tahunan.

Terjadinya kekisruhan pada pelaksanaan UN ini menunjukkan adanya kemunduran kualitas pendidikan. Formalitas penyelenggaraan UN jelas nampak menurun dan menunjukkan adanya kebobrokan.

Sebagai akademisi, Erwin menganggap ini suatu pelajaran dan pengalaman untuk lebih baik kedepannya. Dan jangan sampai terulang lagi pada UN SMP dan SD. Masyarakat juga harus bisa menahan diri dari emosi walaupun ada informasi indikasi-indikasi penyimpangan. Biarlah aparat penegak hukum yang bekerja untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan jika memang ada indikasi didalam permasalahan UN ini. (FER)

naskah soal belum sampai padahal UN sudah bejalan.

Dan bukan itu saja, lanjutnya, pelaksanaan ujian paket kesetaraan untuk paket C yang pelaksanaannya bersamaan pada hari Senin juga mengalami nasib yang sama.

Naskah soal IPA belum sampai.

Nainggolan menyebutkan, tahun sebelumnya, pendistribusian naskah soal tanggungjawab dinas pendidikan provinsi. Mengapa tahun ini beralih pendistribusiannya ke pihak lain yaitu Unimed yang notabene tidak mengetahui sama sekali tentang wilayah yang akan didistribusikan.

"Ini perlu dipertanyakan mengapa sistem tiba-tiba saja berubah",ujarnya.

Lanjutnya lagi, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang melaksanakan ujian paket C ibarat anak ayam kehilangan induknya.

Selama ini anggaran PKBM diterima dari dinas pendi-

dikan provinsi dan sebagai penanggungjawabnya Kabid Pendidikan Luar sekolah (PLS).

Namun, informasi yang diterima dari Kabid PLS mereka tidak mengetahui siapa penanggungjawabnya untuk tahun ini.

"Untuk anggaran sosialisasi ujian paket C tahun ini saja tidak jelas dan tanpa sosialisasi", ungkapnya.

"Justru pihak PKBM sendiri yang mengeluarkan dana untuk sosialisasinya sehingga siswa yang ikut ujian paket C dari beberapa PKBM menurun karena kurang sosialisasi", ujarnya.

Nainggolan menilai ujian nasional dan ujian paket C tahun ini sangat amburadul.

Anggaran khusus untuk UN dan paket C ini perlu diertanyakan kemana raibnya. Dalam hal ini aparat penegak hukum dan KPK harus sesegera mungkin melakukan penyidikan dan menyeret pelakunya ke pengadilan. (FER)

Ada Kepentingan Bisnis KETUA Gabungan Pendidika dan Tenaga Kependidkan Indonesia Sumut (GP Tendiksu), Drs. FJ Pinem,MSc,MPd meminta Presiden agar mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini disebabkan kisruhnya Ujian Nasional (UN), Senin (15/4) tahun 2013.

Kisruhnya UN tahun ini diduga adanya kepentingan bisnis oleh pihak lain. Dan perlu dilakukan audit pada penggunaan anggaran tersebut. "Jangan hanya pengusaha percetakan yang dikambing hitamkan," sindirnya.

Pinem mengatakan, kacau balaunya UN tahun ini adalah tanggungjawab Mendikbud dan secara moral sebaiknya harus mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak cukup hanya dengan meminta maaf karena dampak dari kekacauan UN ini secara psychologis sangat berpengaruh pada peserta didik.

Menurut penilaian Pinem, UN belum tepat dilaksanakan apalagi sebagai parameter kelulusan. Karena menurutnya standar pendidikan khususnya sarana dan prasarana serta tenaga pendidik belum terpenuhi.

Pelaksanaan UN hanya untuk pemetaan hasil proses pendidikan sedangkan kelulusan siswa seharusnya menjadi otoritas sekolah dan guru.Hal ini sesuai

dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sebut mantan anggota DPRD-SU ini.

Ujian Nasional amburadul kini yang akan dihadapi rencana Mendikbud untuk melaksanakan Kurikulum 2013 pada TA.2013/2014."

Sebaiknya rencana ini ditunda saja. Alasannya, sampai saat ini masih banyak guru yang belum mengetahui cara mengaplikasikannya karena belum disosialisasikan,apalagi sudah menjelang akhir TA.2012/2013", tegas Pinem.

Selain itu, kata mantan Ketua PGRI Sumut ini, kurikulum 2013 sangat merugikan para guru khususnya guru yang telah mendapat tunjangan profesi yang mata pelajarannya ditiadakan.

"Ganti kurikulum sudah pasti ganti buku. Berapa lagi dana yang harus dikeluarkan pemerintah maupun orangtua siswa"? tanyanya.

"Meniadakan beberapa mata pelajaran seperti Bahasa Inggris ditingkat SD serta Ilmu Komunikasi adalah kebijakan Mendikbud yang perlu dikritisi karena masa depan adalah masa penguasaan IT.Seharusnya Mendikbud sudah bisa membaca tanda-tanda zaman. Dengan begitu pembangunan pendidikan dapat menjawab tantangan zaman tersebut," tukasnya.

(FER)

KPK POS

6

Maulid Akbar Pemkab Aceh Timur ACEH TIMUR - Jajaran Muspida/muspida plus serta ribuan PNS Aceh Timur menghadiri kegiatan maulid akbar Nabi Muhammad Saw 1434 H di Pusat Pemkab Aceh Timur Seunebok Teungoh/Titi Baro Idi Rayeuk, Kamis(18/ 4).

Kegiatan maulid akbar ini juga turut dirangkai dengan peusijuk atau tepung tawar pusat pemerintahan Aceh Timur, oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Timur, Abu Bukhari Hasan atau yang akrab disapa Ayah Leuge serta Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib.

Dalam acara ini, Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M

Thaib juga didaulat memberikan tausiyah/siraman rohani kaitan Maulid Nabi Muhammad Saw. Dalam tausiyahnya, Bupati mengajak segenap hadirin yang hadir untuk meneladani sikap dan teladan nabi Muhammad SAW. "Jadilah pemimpin yang dicontohkan dan diteladani oleh Rasulullah SAW. Bupati juga berharap agar pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan seluruh PNS daerah ini untuk benar benar ikhlas membangun Aceh Timur, karena di tangan kitalah Kabupaten Aceh Timur ini akan maju.Terimakasih kepada seluruh PNS daerah ini

yang sudah tulus ikhlas dalam membangun Aceh Timur ini,'ucap bupati. "Membangun fisik,tegas bupati , bagi dirinya pribadi mungkin masih mudah, namun membangun keimanan dan ketaqwaaan kepada Allah SWT itulah yang harus kita perjuangkan bersama karena kewajiban kita sebagai makhluk/hamba Allah SWT. Karenanya bupati dalam kesempatan ini juga berhara agar para PNS daerah ini untuk terus meningkatkan disiplin dan semangat kerja mereka. Mari kita jadikan Aceh Timur sebagai kabupaten nomor 1 di Aceh tahun 2014 ini, ajaknya.(BSO)

Walikota: Mesum, Halwat, Judi Harus Diberantas SUBULUSSALAM–Walikota Subulussalam M.Sakti Kombih, SH, pada pelantikan Kades Kuta Tengah Kec. Penaggalan, Selasa (16/4) memerintahkan Kasat PP & WH Kota Subulussalam, agar benar-benar mengawasi penegakan syarait. Bila perlu diadakan patroli secara rutin, karena akhir-akhir ini sering terjadi mesum, judi dan peradaran minuman keras (miras).

Walikota menegaskan mesum, halwat, miras dan judi harus diberantas dari bumi sada kata ini. “Apalagi togel dan sejenisnya telah beredar

sampai ke desa-desa. Ini jelas menyengsarakan masyarakat,” terangnya.

Maka saya berharap, segera membuat tindakan sebelum saya bertindak. Karena ini adalah tanggungjawab Satpol PP dan WH bekerjasama dengan instansi terkait.

Apabila ini tidak bisa dituntaskan, menjadi bukti kewenangan yang diberikan tidak bisa dilaksanakan.

Penegasan itu dikuatkan Kapolsek Penanggalan Iptu Budiman. Menurut Kapolsek bahwa mesum, halwat, miras dan judi, harus diberantas dan

ditindak pelaku dan pemiliknya, demi tegaknya syariat islam di Kota Subulusaslam.

Katanya bila Sat PP & WH kekurangan personil, anggota Polsek Penanggalan siap membantu, demi tercapainya penegakan hukum yang hakiki.

Beberapa pengamat menilai, apa yang terjadi sekarang ini dfi Kota Subulussalam, tidak lagi sesuai lagi dengan gelar yang disandang yakni daerah syariat Islam Aceh. Nama tersebut telah ternoda, atas fakta yang terjadi belakangan ini.(KAR)

Walikota: Jangan Terprovokasi Tentang Pilkada SUBULUSSALAM - Keputusan pelaksanaan Pilkada di Kota Subulussalam, jadi atau tidak dilaksanakan pada 2013, menjadi polemik di tengah masyarakat. Muncul pandangan kontroversi, ada yang setuju diundur dan ada pula yang tidak setuju.

Menyikapi hal itu Gubernur Aceh menyurati Mendagri tanggal 8 April yang lalu, meminta Mendagri mengacu pada UU No. 11 tahun 2006 dan Qanun No. 5 tahun 2012 dengan menganut asas lexspecialis derogate, lex gener-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

alis (aturan yang khusus, mengenyampingkan aturan yang umum).

Menanggapi hal iut, Walikota Subulussalam Merah Sakti meminta kepada msyarakat agar jangan terprovoskasi menghadapi issu Pilkada.

Sakti mengingatkan bahwa jadi tidak Pilkada adalah kewenangan KPU dan KIP, dan sudah jelas sesuai amanat undang-undang yang mengatur tentang pilkada.

“Kalaupun terjadi pilkada 2013 ini, bukanlah dipercepat, akan tetapi memang telah se-

146 CPNS Katagori K-1 Terima SK LANGSA – Sejumlah 146 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) katagori K-1 terima Surat Keputusan (SK) Tentang Pengangkatan tenaga Honor menjadi CPNS. Acara penyerahan dilakukan secara simbolis bertempat di Aula Pemko Langsa, Rabu (17/4).

Kepala BKPP Kota Langsa Syahrul Thaib, SH dalam laporannya mengatakan pengangkatan Tenaga Honorer katagori K-1 ini berjumlah 146 orang.“ Sebenarnya semuanya berjumlah 147 orang, tapi satu orang sudah lebih dulu menghadap yang kuasa atau meninggal dunia” ujar Syahrul Thaib. Lanjutnya, sehingga tingal 146 orang dengan katagori : Golongan I

lesai periode sesuai amanat undang-undang,” terangnya.

Dijelaskannya, bila diteliti amanat UU dan qanun, Pemilukada dapat ditunda jika ada tiga factor.Yakni akibat bencana alam, huru hara atau konflik dan tidak ada anggaran. Terkait anggaran telah disahkan DPRK dalam sidang Paripurna pada 21 Desember 2012 sebesar Rp6 milar.

Walikota berharap masyarakat harap tenang, dan jangan terpancing issu pilkada yang bisa merusak suasana kondusif dan perpecaan.(KAR)

berjumlah 57 orang , Gol II berjumlah : 79 orang serta Golongan III berjumlah 10 Orang.

Sementara itu Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM dalam sambutannya : pelaksanakan kegiatan ini mengharapkan agar para CPNS yang baru menerima SK untuk dapat bekerja secara amaksimal dan professionaL. (BSO)

UN Lancar, SMK Penanggalan Target 100 Persen Kelulusan SUBULUSSALAM - Ujian Nasional (UN) di Kota Subulussalam berjalan lancer, sesuai diharapkan. Demikian diungkapkan kepala

Nora Pimpin IWAPI Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Nora Idah Nita, dilantik menjadi ketua ikatan wanita pengusaha Indonesia ( Iwapi ) Aceh Tamiang, di Aula Dprk Aceh Tamiang, senin ( 15/4 ). Pekan lalu dan pelantikan dilakukan ketua iwapi Aceh, Drs Hj Cut Asmawati Daud.

Ketua iwapi Aceh Taming, Nora Idah Nita dalam sambutannya mengatakan, Iwapi sebagai organisasi nirlaba merupakan wadah bagi perempuan pengusaha. Iwapi telah memberikan sumbangsi nyata dalam pembagunan bangsa dan daerah saat ini kewirausahaan sangat penting dan bukan lagi merupakan pilihan mengingat peningkatan di bidang nasional.

Karena nya Iwapi Tamiang peduli dan ikut serta berperan nyata dalam memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan di daerah selain memberdayakan peningkatan kemampuan anggota dalam mengelola usaha juga mengadakan pelatihan keterampilan teknis, pengelola manajemen dan nrworking kepada ibuibu di berada kecamatan.

Ketua Iwapi Aceh , Dra. Hj. Cut Asmawati Daud berharap pengurus Iwapi Bumi Muda Sedia Aceh Tamiang solid dan sinergis sehingga membawa dampak terhadap perkembangan ekonomi usaha para kaum wanita. Dalam menghadapi pasar bebas kita perlu menghadapi kualitas produk kita terlebih saat ini jaman canggih pemasaran juga bisa di lakukan keseluruh Mancan Negara.” Untuk peningkatan ekonomi di Iwapi Kabupaten Aceh Tamiang.(BSO)

KIP Buka Pendaftaran Caleg SINGKIL - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil,sejak Selasa (9/4) pekan lalu,membuka pendaftaran bagi calon anggota legislatif DPRK maupun DPRA yang maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

"Untuk melayani registrasi dan verifikasi berkas calon anggota legislatif yang mendaftar, kita sudah membentuk tim. Ini kita lakukan,agar proses calon anggota legislatif yang mendaftar bisa cepat dan efisien" kata Sahrial SE,anggota komisioner KIP Aceh Singkil.

Sahrial menambahkan, pendaftaran anggota legislatif hanya bisa dilakukan satu kali ke KIP dengan membawa sejumlah syarat yang telah ditentukan. Pendafataran juga bisa dilakukan oleh perwakilan atau anggota partai politik yang telah diberi mandat oleh partai yang bersangkutan.

"Jadi kalau calon legislatifnya berhalangan,bisa diwakilkan" lanjut Sahrial.

Amatan KPKPos,hingga memasuki hari ke-dua (Rabu) pekan lalu,kantor KIP Aceh Singkil masih terlihat sepi dari segala aktifitas terkait pendaftaran calon anggota legislatif ini.Demikian juga sejumlah kantor partai politik yang ada di daerah setempat,juga tidak memperlihatkan kesibukan yang menonjol.(AZT)

SMK Penanggalan Kota Subulusalam Erna Sabena Banurea, SP di ruang kantornya, Kamis (18/4).

Erna mengakui, pelaksanaan UN tahun ini sangat sulit bagi anak-anak. Dikatakan, namun kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu peserta ujian.“Saya optimis 100 persen lulus pada tahun ini, karena kita telah bekali siswa mengikuti seluruh mata pelajaran yang akan diujikan,”ujarnya.

Budidaya tanaman pangan dan holtikultura 57 orang, budidaya tanaman perkebunan 54 orang, teknologi pengolahan hasil pertanian 27 orang dan teknik komputer jaringan 49 orang.

Namun yang mengikuti ujian 177 orang, sedangkan 10 orang tidak mengikuti UN dengan berbagai alasan. Sementara di SMAN 1 Simpang Kiri dari 178 siswa, seluruhnya mengikuti pelaksanaan UN.

Terlihat ratusan rombongan merah putih dari Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh timur saat konvoi menolak Qanun No. 3 tahun 2013 tentang bendera dan berlambang Burag dan Singa, Rabu (17/4).

Ribuan Massa Tolak Bendera dan Lambang Aceh LANGSA - Ribuan mssa dari tiga kabupaten Aceh timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa melakukan konvoi merah putih di Lapangan Merdeka Kota Langsa Jalan A.Yani, Rabu ( 17/4 ). Mereka menolak pengesahan bendera dan lambang Aceh.

Massa yang menamakan diri Elemen Masyarakat Pencinta NKRI, Forum Masyarakat Kota Langsa, Forum Masyarakat Aceh Timur, Forum Masyarakat Tamiang, organisasi kewartawanan, Front Anti GAM, Laskar Merah Putih, Forum Komunikasi Putra/ TNI/Polri ( FKPPI), Pemuda Panca Marga (PPM), Pemuda Perwakilan Kampung Pembela Desa/ Keuchik/Datok, Imam Masjid Kampung Pembela Tanah Air (Peta) dan beberapa organisasi kepemudaan melakukan orasi dan konvoi.

Koordinator lapangan Sukandi menjelaskan, apel merah putih dan konvoi berjalan lancar dengan pengawalan ketat aparat dari Polres Langsa. Agenda kegiatan selain berorasi dan deklarasi penolakan Qanun

Nomor 3 tahun 2013 tentang bendera Gam berlambang singa burag sebagai lambang GAM yang juga lambang separatis di Aceh.

“Kami menolaknya dengan alasan akan dijadikan bendera dan lambang provinsi Aceh,” katanya. “Pemerintah dan DPRA Aceh membuat aturan yang melanggar peraturan yang lebih tinggi di atasnya untuk memaksakan kehendak politiknya,” kata Sukandi.

Rabithah thaliban Aceh (RTA) adalah selebaran yang di bagikan kepada wartawan meminta pemerintahan Aceh dan Ulama untuk mengkaji kembali gambar burag dan singa yang di sahkan sebagai lambang Aceh oleh DPRA. “Ulama harus dilibatkan dan bisa melakukan kajian kembali apakah sudah sesuai semangat cita-cita ke islaman rakyat Aceh, “ kata ketua departemen riset RTA,” kata Teuku Zulkhairi.

Dikatakan Zulkhairi, sejarah tentang burag tidak bisa dipisahkan dari sejarah islam yang di ukir nabi Muhammad SAW. Saat melaku-

kan israk miraj namun tidak ada referensi otentik dalam sejarah islam bahwa burag itu berkapala wanita.

Sebagai mana diketahui burag hanya di maknai sebagai kendaraan yang terbangnya secepat kilat burag dalam bahasa Arab berasa dari kata Barg yang bermakana kilat. Sejauh mahkota emas di kepala nya adalah bentuk penghinaan dari yahudi kepada nabi Muhammad SAW setelah melakukan israk miraj.

Menurut keterangan saudara Pius, bendera dan lambang burag dan singa melanggar UUD Negara Indonesia pasal 6 nomor PP 77/ tahun 2017 demikian ungkapan saudara Pius/ yang mendapingin Ketua Umum Peta Aceh Selatan Sukandi juga menentang Qanun nomor 3 2013 yang disah kan oleh DPRA. “Pihaknya yakin pemerintah Aceh dan DPRA mengetahui sejarah itu, jangan sampai lambang Aceh kontradiksi dengan semangat keislaman masyarakat Aceh,” tegasnya.(BSO)

Laka Lantas Meningkat

Walikota Minta Kadishub Koordinasi dengan Polantas SUBULUSSALAM - Walikota Merah Sakti SH sangat prihatin melihat banyaknya korban Laka Lantas di bulan April 2013. Karena itu Walikota meminta Kadishub segera berkordinasi dengan Polisi lalu lintas Aceh Singkil untuk melakukan antisipasti dan menegakkan tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat acara pelantikan Kasmir Berutu sebagai Kepala Desa Kampung Baru Kec. Penanggalan kota Subulussalam, Selasa (16/4).

Walikota meminta perlunya dilakukan penertipan dan sosialisasi pengenalan rambu-rambu. Sehingga para pengguna jalan raya tahu dan mengerti cara menggunakan kendaraan di jalan

Drs.Sahbuddin M.Si, Kepala SMA tersebut, memprediksi tingkat kelulusan di SMAN 1 bisa mencapai 70 persen. Tetapi kalau peserta mengingat apa yang kita ajarkan, kita optimis siswa mampu menjawab soal ujian tersebut.

(KAR)

Masyarakat Apresiasi Polresta Banda BANDA ACEH– Puluhan aktivis yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Anti Korupsi memberi apresiasi kepada pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh yang telah menetapkan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BPBA. Apresiasi itu disampaikan saat beroasi di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Kamis

raya. Walikota juga sangat menyanyangkan ramburambu jalan seperti traffic ligh sering mati membuat pengguna jalan bingung.

“Cara ini belum pernah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Subulussalam, sehingga terkesan para pengguna jalan bandel dan tak mau diatur,”ungkapnya.

Tidak berfungsinya lampu lalu lintas menciptakan kesemrautan jalan raya. Bukan tidak mungkin itu salah satu penyebab terjadinya laka lantas atau karena pengguna jalan yang ugalugalan membawa kenderaannya.

Adanya korban meninggal di jalan raya sebenarnya peristiwa besar dan memalukan. Apalagi kalau penyebabnya karena tidak ber-

(18/4/2013). Pantauan acehkita.com, orasi yang dilakukan aktivis Elemen Masyarakat Anti Korupsi yang terdiri dari Gerak Aceh, Komunitas Anti Korupsi dan Sekolah Anti Korupsi itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam orasinya, massa membawa sejumlah spaduk dan karton yang diantaranya bertuliskan“Polisi hebat berani berantas korupsi” dan “Polresta Banda Aceh sudah beraksi yang lain mana aksimu”. Selain berorasi, massa juga menggalang tanda tangan bentuk apresiasi kepada pihak Polresta Banda Aceh.(net)

29 Kantong Darah Terkumpul dari PNS ACEH TIMUR - Sebanyak 29 kantong darah terkumpul dari pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Aceh Timur dalam kegiatan donor

fungsinya lampu merah?

Oleh karena itu dinas terkait dan berwenang harus bekerja lebih keras lagi. Seiring dengan itulah, Walikota Subulussalam memerintahkan Kadis Perhubungan segera berkoordinasi kepada Kasat Lantas.

Sementara itu, menurut beberapa pengamat, bahwa di kota subulusalam perlu ketegasan Dinas Perhubungan dan polisi lalu lintas.

Atas kelengahan mereka berakibat fatal bagi pengguna jalan. Untuk harus segera bertindak demi keselamatan jiwa manusia.

Disisi lain, pihak lalu lintas perlu kerjasama kepada kepala-kepala sekolah, agar para kepala sekolah melarang siswa yang dibawah umur membawa sepeda motor ke sekolah.(KAR)

darah yang digelar Sekretariat Daerah (Setdakab) Aceh Timur bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah PMI Aceh Timur dan RSUD Idi, Kamis(18/4) kemarin yang dipusatkan di Aula Serbaguna Setdakab Idi. Animo PNS daerah ini untuk mendonorkan darahnya lumayan tinggi, namun setelah hasil pemeriksaan tim, ada beberapa PNS yang urung diambil darahnya karena beberapa sebab seperti hb rendah dan juga tensi tekanan darah tinggi.

Kegiatan donor darah ini sudah menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan juga terkadang digelar pada agenda agenda daerah tertentu.Tampak hadir dalam kegiatan donor darah ini diantaranya, Direktur RSUD Idi, dr Munawwir, para Asisten Setdakab ,Kepala SKPK dan Kepala Bagian di jajaran Setdakab Aceh Timur.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

Ka. Kemenang Nisel Lantik Pejabat Eselon IV NISEL - Pelantikan dan pengukuhan Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Nias Selatan (Nisel), Kamis (18/4) kemarin berlangsung hikmat. Proses pelantikan dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Nisel di kantor Kementerian Agama.

Dalam bimbingan dan arahannya Kakan Kemenag Nisel Arozifao Telambanua SH menyampaikan, pengukuhan dan pelantikan ini tindak lanjut dari PP No. 63 tahun 2011 yang dijabarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

Pada kesempatan itu Arozifao Telaumbanua mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dikukuhkan dan dilantik. Ke depan diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan tiga prinsif. Yakni prinsif koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi. Juga empat azas yakni, kepemerintahan, efesien dan efektif, bersih dan akuntabel.

Disamping itu Arozifao juga berharap para pejabat dan staf di lingkungan Kemenag Nisel dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Juga bekerjasama mensukseskan program-program Kemang, khususnya Kantor Kemenag Nisel.

Turut hadir para tokoh agama Islam H. Datuk Nasrul (MUI Nisel) Pdt. Alfeus Wau, S.Th (Sekjend BKPN Nisel), P. Honorius Ndruru, OFM Cap (Paroki) dan tokoh agama lainnya.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan fakta integritas seluruh pejabat, baik struktural maupun Kepala Satuan Kerja Kemenag Nisel sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Agama No.1 tahun 2012 tentang pelaksanaan pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi.(AM)

SUMUT

Walikota Gunungsitoli Lantik Pejabat Eselon III GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Lantik 59 pejabat struktural eselon III lingkup Pemko Gunungsitoli. Pelantikan ini telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, diawali dengan pembahasan di tingkat Badan Pertimbangan Kepangkatan (Baperjakat) dan untuk selanjutnya Baperjakat memberikan kepada kami sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

Demikian sambutan Walikota Gunungsitoli pada pelantikan pejabat eselon III Lingkup Pemko Gunungsitoli, Rabu kemarin.

Dalam penetapan personil ini Baperjakat telah berupaya memberikan pertimbangan dari berbagai kriteria yang dibutuhkan dalam jabatan

tertentu. Kompetensi yang dimiliki oleh calon Pejabat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian kita juga menyadari bahwa harapan kita untuk menerapkan prinsip THE RIGHT PLACE dalam penempatan pejabat belum dapat terlaksana sepenuhnya hal ini secara bertahap akan terus kita wujudkan agar seluruh SKPD lingkup pemerintah Kota Gunungsitoli semakin solid yang akhirnya bermuara pada tingkat kinerja dan pelayanan Aparatur pemerintah dilingkup pemerintah Kota Gunungsitoli yang terus meningkat ke arah yang lebih baik.

Pelantikan pada hari ini bertujuan untuk mengisi ja-

batan-jabatan struktural khususnya eselon III pada beberapa SKPD yang selama ini belum diisi Pejabat Strukturalnya, adanya pejabat yang dan akan memasuki batas usia pensiun, adanya pejabat yang dalam kondisi sering sakit dan penyegaran beberapa pejabat struktural dalam bentuk mutasi jabatan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi.

Saya berharap kiranya pejabat yang baru dilantik hari ini utamanya termasuk baru dalam bidang tugas yang ditangani kiranya secepat mungkin menguasai tugas pokok dan fungsi jabatan yang di emban dan juga kepada saudara-saudara yang mengalami mutasi atau rotasi jabatan untuk lebih meningkatkan kinerja di tempat tugas yang

baru.

Secara khusus SKPD yang melaksanakan pelayanan publik utamanya SKPD yang berada di Kecamatan, saya mengingatkan kiranya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan senantiasa bersikap mengayomi dan memberdayakan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya saudara adalah pengambil keputusan, saya berharap kiranya saudara tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, mendengar dan memberi solusi pada setiap keluhan dan masalah yang mereka hadapi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Menurut walikota, pelantikan pejabat struktural eselon III pada hari ini ada beberapa pejabat yang menjadi Staf.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal utamanya evaluasi kinerja yang belum optimal dan permintaan sendiri dari yang bersangkutan yang alasannya dapat kami pertimbangkan.

Kami selaku pejabat pembina kepegawaian daerah akan terus mengevaluasi kinerja para pejabat struktural, oleh karena itu kami berharap agar para pejabat yang baru dilantik pada hari ini dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, Profesional dan memiliki Integritas, Loyalitas yang tinggi serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini akan menjadi catatan dan pertimbangan bagi kami dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.(YAGI)

Maju jadi Caleg, Kades Harus Mundur MADINA - Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Mandailing Natal yang ingin maju jadi calon anggota legislatif (caleg) harus terlebih dahulu mundur dari jabatannya. Itu penting untuk menghindari penyalahgunaan jabatan nantinya.

“Konsekwensi bagi Kades jelas dan tidak akan diubah. Dia bisa jadi caleg asal mundur dari jabatannya,”tegas Kapala Bagian Tata Pemerintahan Hasan Basri.

Ketua KPU Madina Jebri Antoni, SH saat di konfirmasi wartawan mengatakan, Kades yang ingin maju menjadi caleg, harus men-

gundurkan diri karena saat proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) itu ada di tangan Kades. "Oleh sebab itu, kita putuskan Kades harus mengundurkan diri jika ingin menjadi caleg," ujarnya Jebri.

Menurutnya, jabatan Kades rentan penyalahgunaan kewenangan setiap kali pemilu. Kades selalu dimanfaatkan untuk memberikan dukungan pada salah satu calon, karena itu Kades yang ingin maju menjadi caleg harus mengundurkan diri,” ungkap Jepri.(TH )

Pemilukada Batubara

Jalur Perseorangan Butuh Dukung 18.761 Pemilih BATUBARA – Pemilukada di Kabupaten Batubara yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Bagi calon bupati dan wakil bupati yang ingin maju dari jalur perseorangan sekurang-kurangnya harus mendapatkan dukungan 18.761 pemilih atau lima persen dari 375.221 penduduk di Batubarat.

“Dukungan tersebut dibuktikan dengan melampirkan salinan atau fotokopi kartu tanda penduduk dari masing-masing pendukung yang tersebar minimal di empat kecamatan,”jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara, Khairul Anwar, Sabtu (20/4).

Persyaratan bagi calon perseorangan itu, kata, Khairul, telah diatur melalui Surat Keputusan KPU No. 5/kpts/KPU-Kab002.964812/2013. Selain itu, sebut Khairul, calon per-

seorangan tidak dibenarkan mencari dukungan dari kalangan PNS. "Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," katanya.

Disebutkan, KPU Kabupaten Batubara menerima salinan bukti dokumen dukungan dari calon bupati dan calon wakil bupati mulai 22 hingga 26 April 2013.

“Verifikasi dokumen dukungan terhadap calon bupati dan calon wakil bupati yang maju dari jalur perseorangan akan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa,” ujarnya.

Dari hasil verfikasi dokumen tersebut, tambah Khairul, selanjutnya KPU akan mengumumkan apakah bakal calon bupati dan calon calon wakil bupati telah dinyatakan memenuhi syarat atau tidak layak maju dari jalur perseorangan. (SBC/ MH)

Kadis Pertamanan Medan PHK 28 PLH MEDAN - Direktur Eksekutif LSM Topan RI Sumatera Utara Ir Lamsar Saragih menegaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpa pemberian pesangon terhadap Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dilakukan Kadis Pertamanan Kota Medan, dinilai merupakan tindakan semena-mena dan juga tidak memiliki rasa perikemanusian.

“Pemecatan PHL di Dinas Pertamanan itu tindakan biadab. Kalau dipecat mau makan apa anak dan istrinya,” kesal Lamsar ketika dimintai komentarnya via selular, Rabu (17/04).

Dijelaskannya, dengan adanya pemecatan sepihak itu, bukan saja berdampak kepada keluarga mereka.

Juga melahirkan pengangguran-pengaguran baru.

Dari itu Dinas Perta-

manan Kota Medan harusnya mendukung program pemerintah, yakni mengatasi pengangguran bukan malah menambah angka penganguran.

Disamping itu ujar Dirut PT Wahana Dewata Mandiri (WDM) ini, yang akan lebih menyedihkan lagi upaya Pemko Medan untuk membuat kota ini indah, sejuk dan asri akan terkendala.

Pasalnya dengan adanya PHK itu setidaknya akan mengurangi petugas-petugas yang akan merawat dan menjaga taman-taman di Medan.

Sekadar mengingatkan Kadis Pertamanan Kota Medan memberhentikan 28 Pegawai Harian Lepas (PHL) yang berusia 60 tahun lebih serta bertugas pada bidang taman dan makam. (SBC/MH)

HUT –Ketua DPC GOPTKI Sergai bersama Wabup Sergai memotong kue pada peringatan HUT GOPTKI ke-56 di aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai. Photo : ARM

Seminar Metodologi Pembelajaran dan Manajemen Pendidikan SERGAI - Kemajuan pendidikan tidak terlepas dari pemberian pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan karakter pada anak didik, yang diharapkan dapat menstimulasi anak membedakan hal yang baik buruk, benar salah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu penting dilakukan penataan manajemen pendidikan maupun metodologi pembelajaran yang diberikan tenaga pendidik. Sehingga hasil diperoleh dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan baru dalam menerapkan sistem, kurikulum dan praktik pembelajaran.

Untuk mengaplikasinya secara bersama, berkelanjutan dan berkesinambungan melalui momentum HUT Jajaran pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman

Kanak-Kanak (GOPTKI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) ke-56, Kamis (18/4) dirangkaikan dengan kegiatan seminar metodelogi pembelajaran dan manajemen bagi tenaga pendidik TK/RA yang dilaksanakan di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sergai Ir. H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah M.Si, Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Hj. Imas Haris Fadillah, Narasumber dari Unimed Prof. Dr. Sri Milfayety dan martini Muhlas SPd, MPd, para Kepala SKPD dan Camat se-Sergai, utusan Muslimat Alwasliyah, Muslimat Nahdatul Ulama, Aisy-

iyah, Bhayangkari, Persit Kartika Candra Kirana, serta ratusan Kepala dan guru TK/RA se-Sergai.

Wabup Sergai H Soekirman dalam sambutannya mengatakan GOPTKI dalam usianya yang ke-56 tahun, diharapkan dapat memperhatikan kondisi peserta didik sebagai salah satu asset terbesar dalam komunitas global serta dapat memperhatikan kebutuhan pendidik dan pencapaian tujuan pendidikan nasional karena merupakan titik kulminasi dari seluruh rangkaian pembangunan pendidikan, ujar Wabup H. Soekirman.

Begitu juga pengembangan nilai-nilai budaya dan pendidikan karakter bagi anak-anak usia dini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Kepada orang tua maupun pendidik dihimbau agar memilih dan menentukan metode yang akan digunakan untuk menanamkan nilai moral kepada anak yang dapat dipahami oleh anak untuk bekal kehidupannya di masa depan, ujar Wabup Soekirman.

Dan diharapkan kedepannya jajaran DPC GOPTKI

akan lebih bersinergi dan memberi manfaat yang maksimal bagi kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Sergai, jelas Wabup Soekirman.

Sementara itu Ketua DPC GOPTKI Sergai Ny Hj Marliah Soekirman dalam sambutannya mengatakan bahwa selama ini kegiatan HUT yang dilaksanakan setiap tahunnya selalu mengambil pokok pembahasan (stressing point) yang berbeda, dikarenakan kurikulum pendidikan bagi anak-anak TK/ RA itu sangat luas.

Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan kecakapan yang lebih baik lagi bagi pengajar TK/RA, untuk mempermudah dalam memahami struktur kurikulum dan materi maupun aplikasi atas teori yang diajarkan pada anak didik, jelasnya Marliah Soekirman.

Dengan adanya kegiatan seminar metedologi maupun manajemen ini diutarakan Ny. Marliah Soekirman, dapat membangun konsep tenaga pendidik dalam mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, sebab karakteristik anak didik sangat

berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam konteks yang demikian tenaga pendidik harus dapat memiliah potensi yang mana patut dikembangkan dalam setiap siswa, namum pembelajaran yang diberikan tetaplah menitikberatkan kesiapan mental tanpa harus melalui pemaksaan. Sebab, dengan sikap pemaksaan akan membuat anak menjadi antipati terhambat daya nalar dan kreativitasnya, papar Marliah Soekirman.

Ketua Panitia Hj. Imas Haris Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa ulang tahun ke-56 GOPTKI Sergai mengambil tema “Mewujudkan Kepedulian Sosial dan Lingkungan Anak Usia Dini” yang dirangkaikan dengan seminar, bertujuan antara lain meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik, serta meningkatkan kualitas pendidikan TK/ RA se-Sergai dan membangun harmonisasi. Kegiatan ini diikuti peserta 237 orang yang terdiri dari pimpinan ranting Kecamatan, Kepala dan guru TK/RA se-Sergai dengan tujuan antara lain, lapor Imas Haris Fadillah.(ARM)

» Pengangkatan Honor jadi CPNS

Oknum Staf Humas Setdakab Nisel tak Profesional NISEL - Oknum staf Humas Setdakab Nias Selatan (Nisel) Bidang Pemberitaan, Septa R. Zebua,ST.,M.Pd, yang baru beberapa minggu menduduki jabatan tersebut dinilai kurang prefesional..

Pasalnya Septa kurang mampu menciptakan hubungan kondusif dan harmonis antara insan pers dengan pemerintah daerah setempat.

“Memang, Septa Zebua (foto) diklaim berpendidikan master sekaligus berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. Tetapi

ilmunya tidak diterapkan membantu Pemkab dalam bidang kehumasan,” ujar para pelaku media massa, baru-baru ini, di Nisel.

Wartawan dari berbagai media massa sangat menyesalkan ucapan dan tindakan sembrono Septa Zebua, karena berusaha mengebiri dan mengerdilkan hak media massa. Hal itu dibuktikan dengan mengurangi jumlah pembayaran rekening koran dan jumlah langganan koran. Ironisnya dilakukan-

nya secara membabibuta pada triwulan pertama.

Saat dipertanyakan kebijakan tersebut, Septa dengan cetus menyampaikan rekening koran yang harus kami (humas) bayarkan hanya segitu dan itu atas petunjuk pimpinan. Ia juga mengatakan syukur-syukur kami mau membayarnya.

Bahkan Septa menantang para wartawan, bila diberitakan ia tak akan menggubrisnya. “Malah saya senang sekali karena bagaikan artis,”ujarnya.

Anehnya lagi, kewenangan bendahara Bagian Humas Setdakab Nisel, Munda Sinaga untuk membayarkan rekening koran diambil alih Septa.

Padahal sebelumnya, keberadaan Bagian Humas sudah mulai tertata baik, karena aparat yang menanganinya adalah orang-orang yang memahami tugas jurlistik dan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, sangat disayangkan pengangkatan Septa sebagai Kasubbag Pemberitaan. (TIM)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 248 22 – 28 APRIL 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Keniscayaan Gedung Baru KPK Âť Oleh Zulkarnain Pemimpin KPK LANGKAH Komisi III DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi senilai Rp 72,8 miliar patut diapresiasi.

Dengan demikian, pada 2013, KPK dapat membangun gedung baru yang sesuai dengan aspirasi pemberantasan korupsi.

Rencana KPK membangun gedung baru harus dipahami sebagai penguatan lembaga dan suatu kebutuhan yang mendesak.

Masalah korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga penanganannya pun harus dengan caracara luar biasa (extraordinary), tidak dengan metode konvensional. Dari sekian banyak kebutuhan KPK saat ini, yang mendesak adalah gedung.

Hal ini agar penataan kebutuhan lain, seperti personel (SDM) ataupun capacity building, dapat segera terealisasi. Bagaimana akan menambah pegawai kalau tempatnya saja sudah tidak muat?

Bagaimana bisa mengamankan barang bukti yang begitu penting dan rahasia, sedangkan semua lantai sudah sesak digunakan untuk ruang kerja pegawai? Padahal, sebagai lembaga negara yang melakukan fungsi sebagai penegak hukum, KPK perlu mengamankan barang-barang sitaan dan menempatkannya di tempat yang aman.

KPK juga memerlukan ruang pemeriksaan yang memenuhi syarat (standar), agar penegakan hukum berjalan profesional.

KPK juga memerlukan tempat ibadah untuk para pegawai, tamu, dan tahanan.

Selain itu, KPK harus punya lapangan upacara untuk acaraacara kenegaraan dan acara strategis lainnya. Di bidang pencegahan, KPK juga harus menyimpan berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus dijamin kerahasiaannya, dan juga laporan gratifikasi dari seluruh Indonesia yang memerlukan tempat khusus.

Belum lagi saat ini KPK juga perlu mengembangkan rumah tahanan yang keberadaannya sudah sangat memprihatinkan, karena antara tamu rumah tahanan dan pegawai KPK harus berdesak-desakan ketika jam besuk.

Ini masalah pelik yang dihadapi KPK saat ini. Di satu sisi KPK dituntut bekerja keras memberantas korupsi, namun di sisi lain dukungan yang diberikan kepada KPK hanya setengah hati. Harus diingat, berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK adalah lembaga negara yang khusus menangani pemberantasan korupsi (pencegahan dan penindakan) di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sudah semestinya KPK didukung dengan gedung yang representatif yang mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

KPK tidak bisa terus bergantung menggunakan gedung yang sudah ada seperti sekarang ini (eks Bank Papan Sejahtera). Faktor keamanan dan kerahasiaan harus menjadi perhatian utama, mengingat gedung ini sudah tua, bukan gedung baru.

Beberapa waktu yang lalu, bahkan plafon atap lobi KPK runtuh karena termakan usia.

Kalau KPK terus dipaksa menempati gedung yang ada saat ini, apalagi dengan menambah bangunan di lantai atasnya, akibatnya akan fatal.

Hal ini bukan rekaan semata.

KPK, melalui konsultan, pernah berniat menambah lantai dengan konstruksi yang sudah ada, namun hal ini tidak bisa dilakukan karena konstruksi yang sekarang memang untuk konstruksi delapan lantai, tidak boleh lebih.

Upaya KPK Sebenarnya KPK sudah lama berkeinginan

mewujudkan gedung baru yang representatif dan berfungsi sebagaimana layaknya gedung lembaga negara (penegak hukum). Upaya mendapatkan anggaran pembangunan sudah dimulai sejak 12 Juni 2008.

KPK pada waktu itu meminta tambahan dana pembangunan gedung KPK senilai Rp 187.90 miliar, namun tidak mendapat persetujuan Komisi III DPR. Pada 16 September 2008, KPK kembali mengajukan kebutuhan dana pembangunan gedung sebesar Rp 187.90 miliar, namun lagi-lagi tidak disepakati oleh Komisi III DPR. Pada 4 Desember 2008, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengirim surat kepada KPK perihal tambahan anggaran gedung KPK sebesar Rp 90 miliar pada BA 999.

Namun penggunaannya harus terlebih dulu dikoordinasikan dengan Komisi III DPR untuk mendapatkan rekomendasi dan penetapan.

Atas tambahan dana ini, KPK makin bersemangat dan memasukkannya dalam anggaran pembangunan gedung KPK tahun 2009. Namun sayang, sampai akhir 2009, dana tersebut belum juga mendapat persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat.

Akhirnya, pada 2010, upaya membangun gedung baru KPK diubah menjadi mencari gedung pemerintah yang tidak digunakan ke Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, karena gedung yang ada sudah tidak bisa lagi menampung jumlah pegawai dan tidak bisa dikembangkan untuk keperluan lain yang mendesak.

Rupanya, berdasarkan data SIMAK BMN maupun eks BPPN yang ada, di Kementerian Keuangan tidak ada satu pun gedung yang dapat memenuhi kebutuhan gedung kantor KPK. Jadi, satu-satunya jalan adalah KPK harus membangun gedung baru agar kerjanya tidak terganggu.

Hal ini didukung oleh Kementerian Keuangan, yang pada 9 Januari 2009 membantu KPK dalam penyediaan tanah untuk kantor KPK, yaitu di Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, seluas 8.294 meter persegi.

Di tanah inilah rencananya gedung KPK akan dibangun.

Pembangunan gedung direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun (multi-year) dan paling lambat pada 2013 harus sudah selesai, karena KPK harus berpacu dengan waktu dan keadaan yang sudah mendesak.

Jadi, sejak 2008 belum pernah ada alokasi untuk pembangunan gedung KPK yang disetujui oleh Komisi III DPR. Pada DIPA KPK Tahun Anggaran 2012 pun, untuk pembangunan tahap I gedung KPK, masih diblokir sebesar Rp 32,59 miliar (setelah penghematan APBN-P), awalnya Rp 61,10 miliar.

Artinya, anggaran untuk gedung KPK masih dibintangi oleh Komisi III DPR. Kita seharusnya berkaca pada gedung lembaga antikorupsi di negara tetangga, yang sangat representatif dan ultramodern, seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, atau Filipina.

Di sana, negara benar-benar memiliki perhatian yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahkan negara yang terkenal bersih seperti Singapura pun memberi perhatian yang luar biasa pada kebutuhan CPIB (KPK-nya Singapura).

Kenapa kita justru sebaliknya? Padahal negara ini sangat berkepentingan dengan gedung KPK yang representatif dan berfungsi sebagaimana layaknya gedung lembaga antikorupsi di dunia, karena korupsi telah membuat bangsa ini sengsara dan tertinggal oleh bangsa lain. Korupsi pula yang telah merusak tatanan demokrasi. Singkatnya, korupsi adalah musuh terbesar bangsa.

(KPK/ KTempo 18413)

Jaksa Agung Berharap Susno Serahkan Diri

JAKSA Agung Basrief Arief berharap mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji untuk menyerahkan diri, setelah tiga kali tidak memenuhi panggilan dari jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Sungguh baik kalau dia menyerahkan diri, itu baru taat hukum, akan sungguh baik kalau dia seperti itu," katanya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, ia menyebutkan pihaknya tidak berarti tidak akan melakukan eksekusi dan berharap penuh agar Susno menyerahkan diri. "(eksekusi) sudahlah lebih

cepat lebih baik," tukasnya.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan

dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 November 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Lu-

hut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL, demikian seperti dikutip dari laman MA. Dengan demikian, Susno Duadji tetap dihukum tiga tahun enam bulan dan membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp4 miliar. Jika tidak dikembalikan dalam waktu

satu bulan sejak putusan ditetapkan, harta bendanya akan disita.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.

Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.

(HUKUMONLINE.COM)

GELEDAH PEMKAB BOGOR–Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas saat penggeladahan kantor pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong, Jabar, Rabu (17/4). KPK melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sejumlah ruangan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor terkait tertangkapnya tujuh orang dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 800 juta melalui operasi tangkap tangan di Sentul pada Selasa (16/4) dan ditangkapnya ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher yang berkaitan dengan kasus penyuapan pengurusan izin lokasi tanah di Jonggol.

A B S T R A K

B U K U

Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi PEMBAHASAN buku ini diawali dengan kondisi faktual problematik sistem hukum pidana khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam konsepsi negara hukum Indonesia. Paling tidak berdasarkan beberapa kondisi; Pertama, pengaruh sistem hukum global terhadap sistem hukum di Indonesia sejak dari zaman penjajahan hingga dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, khususnya perkembangan sistem hukum pidana. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebagai produk politik hukum di Indonesia. Perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi telah dikacaukan oleh karakter problematik sistem hukum pidana yang penuh ketidakpastian bahkan dikendalikan berbagai sub sistem dari sistem hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum global yang berkembang seperti Civil Law System, Common Law System, Socialist Communist Law System, Muslim Law System, Hindu Law System, dan masih tetap hidup sistem hukum adat (Adat Law System) serta tradisi yang menjadi budaya hukum masyarakat local termasuk pengaruh China Law System.

Pengaruh yang paling kuat dari sistem hukum global terhadap sub sistem hukum pidana (hukum positif) adalah Civil Law System yang merupakan sistem hukum pidana warisan Hindia Belanda.

Kedua, sebagai kendala utama penegakan hukum tindak pidana korupsi dihadapkan pada problematika aktu-

alisasi sistem peradilan pidana akibat kelemahan harmonisasi dan sinkronisasi dengan sistem hukum pidana khususnya dalam sistem desentralisasi antara kebijakan pusat dan daerah, belum adanya pengaturan khusus tentang sistem peradilan pidana yang terpadu dalam menangani berbagai tindak pidana terkait dengan korupsi atau tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai unsur utama dari tindak pidana korupsi, sehingga menjadi kendala utama dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus korupsi secara menyeluruh.

Konfigurasi atas kondisi sistem hukum pidana di atas sangat berpengaruh yang signifikan dan berimplikasi buruk dalam penegakan hukum tindak pidana korups.

Praktek menegakan hukum yang didasarkan penerapan sistem hukum dan dogmatik hukum menurut hukum positif di Indonesia menjadikan "anomali" dan menciptakan problematik sistem hukum pidana bahkan telah terjebak teori gunung es yaitu perkembangan korupsi di Indonesia telah menjadi bahaya laten.

Kajian atas problematik sistem hukum pidana dan implikasinya secara kausalitas terhadap penyelenggaraan penegakan TIPIKOR dapat menumbuhkan krisis ekonomi bahkan pengaruh krisis global menjadi multi krisis. Terjadi pula kesenjangan sosial banyak yang kaya karena korupsi dan sebaliknya banyak yang terjebak sebagai pengangguran dan kemiskinan. Kondisi masyarakat menjadi dilematis yang sangat sensitif dengan

kerawanan sosial dan sangat mudah menjadi konflik sosial bahkan kejahatan korupsi dapat berkembang menjadi kejahatan terhadap keamanan Negara, pelanggaran HAM dan pemicu chaos yang mengancam keselamatan bangsa dan Negara.

Solusi atas problematika sistem hukum pidana dengan permasalahan sistem hukum pidana ideal dan strategi penegakan hukum TIPIKOR menggunakan pendekatan sistem dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan memperhatikan makna "sistem" sebagai suatu proses dari peradilan pidana, maka sangat tepat definisi yang dikemukan oleh Prof.

Mardjono Reksodiputro, SH., MA., yaitu salah satu usaha masyarakat untuk dapat mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Mengacu kepada pengertian sistem sebagaimana batasan tentang sistem yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya "American Law: What is a Legal System" bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan reevaluasi, reposisi, dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (structure), substansi (substance) hukum dan budaya hukum (legal culture).

Keterpaduan dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral dan parallel, yaitu; Systemic Approach ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan hukum (legal issue) atau penyelesaian hukum (legal solution) maupun pendapat hukum (legal opinion), termasuk permasalahan korupsi.

Pertama, pada substansi hukum, yang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (legal reform), pola, serta kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Persoalan hukum pada era reformasi ini, pembaharuan terhadap substansi hukum mengarah kepada pendekatan kemasyarakatan, bukan lagi pada sisi legalistik formal.

Kedua, struktur hukum dengan reformasi birokrasi, yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan sehingga terdapat minimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Birokrasi struktur peradilan menimbulkan mafia hukum atau mafia peradilan yang telah menjadi polemik dalam agenda pemberantasan korupsi sejak peralihan millennium yang selalu tidak terpecahkan.

Ketiga, budaya hukum, merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic-minded sehingga masyarakat akan selalu taat, sadar, dan berpartisipasi atas pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Persoalan hukum adalah budaya hukum, ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat serta pejabat penegak hukum dalam menyikapi korupsi.

Masalah rendahnya moral dan budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, dan sangat mengganggu struktur dan substansi hukum secara keseluruhan.

Dalam tataran budaya

hukum dengan budaya kreatif, penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga polisi, jaksa, hakim dan KPK serta menerapkan sistem hukum pidana dengan melakukan action plan yang nyata. Harus ada political will dari kekuatan pemerintah tertinggi dalam hal ini Presiden bersama-sama DPR, DPD dengan suatu keberanian moral dan konsistensi hukum dengan merespon bahwa korupsi merupakan bahaya nyata bahkan bahaya laten yang dapat meruntuhkan sendisendi kehidupan suatu bangsa.

Diperlukan adanya pembentukan extra ordinary measure atau prosedur yang luar biasa dengan pembentukan komisi khusus gabungan yang melibatkan pengawasan semua unsur terkait serta upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang integrated, dengan pendekatan sistem atau systemic approach.

Penulis Dr. Drs. IGM Nurdjana, SH., M.Hum Penerbit Pustaka Pelajar Tahun Terbit 2010 Kolasi xv, 450 hlm.; 23.5 cm.

Bahasa Indonesia Buku ini bisa dibaca di Perpustakaan KPK. Untuk informasi lebih lanjut hubungi: admin.perpustakaan@kpk.go.id.

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

SUMUT

Bupati Madina Tinjau UN Dihari Ketiga

UN SMAN 1 Fanayama Berjalan Aman

MADINA - Bupati Kab. Mandailing Natal (Madina) M.Hidayat Batubara SE meninjau Ujian Nasional (UN) pada hari ketiga, guna melihat lansung proses pelaksanaan UN dibeberapa sekolah. Sekolah yang dikunjungi Bupati, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Panyabungan, SMA Plus Madina, dan SMK N 1 Panyabungan, Rabu( 17/04).

Bupati Madina di selasela peninjauan, kepada wartawan mengatakan, ada siswa yang tidak mengikuti UN karena naskah soal ujian kurang. Karena itu, berdasarkan petunjuk Kemendiknas akan dila-

NISEL - Ujian Nasional (UN) di wilayah Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Propinsi Sumatera Utara, mulai tanggal 15-18 April 2013, dinilai berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Meskipun ditemukan berbagai kelemahan seperti kekurangan soal di sejumlah sekolah, namun dapat teratasi berkat dukungan semua pihak, baik penyelenggara, pengawas maupun pihak sekolah.

kukan UN susulan pada 22 April mendatang. Namun bagi sekolah yang telah menerima naskah soal lengkap, tetap melaksanakan UN sesuai jadwal.

Kadis Pendidikan Madina Imron Lubis S.Pd, MM mengatakan hingga hari terakhir pelaksanaan UN tidak ada di temukan kecurangan dan bocoran jawaban.

Diharapkan para siswa tidak terpengaruh atas kekurangan naskah soal dan tetap fokos mempersiapkan diri menghadapi UN susulan pada 22 April mendatang,” kata Imron.

(TH)

Nilai UN Tahun Ini Diharapkan Lebih Memuaskan KUTACANE - Sebanyak 2844 peserta Ujian Nasional (UN) dari 27 gedung SMA sederajad digelar pada 15 - 18 April 2013. Dari 2844 peserta, 706 siswa/i dari kejuruan (SMK), 150 peserta mengikuti paket C. Berbagai pendalaman materi hingga do’a bersama dilakukan sebelum naskah ujiah diberikan panitia pengawas kepada peserta UN. Dengan do’a bersama itu hendaknya para peserta UN tidak mengeluh menyelesaikan soal ujian yang dihadapinya. Diharapkan UN tahun ini berjalan lancar dan tertib.

Penjesalan itu disampaikan Drs. Syahrizal Msi selaku Kadis Dikpora Aceh Tenggara kepada Koran ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/04). Dijelaskannya, sebelum pelaksanaan UN, Dinas Pendidikan telah melakukan beberapa

kegiatan sebagai langkah persiapan, seperti try out dan tambahan belajar, baik untuk SMA, SMP dan SD. Katanya, UN tahun ini jauh berbeda dari tahun lalu. UN tahun ini juga menjadi syarat utama bagi siswa- siswi untuk dapat masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Justru itu para peserta harus berjuang keras agar bisa lolos pada UN,” ujar Syahrizal.

Leibh lanjut Syharizal meminta agar para dewan guru dan panitia pengawas tidak melakukan tindakan dan sikap tak terpuji, mengingat kredibilitas UN tahun ini cukup tinggi. Menyangkut pengamanan naskah UN, dua personil kepolisian melakukan pengawalan ketat selama 24 jam. Naskah UN dijaga ketat di gedung P3G Babussalam Aceh Tenggara. (HAM)

Bupati Lantik Pengurus TP PKK Se-Kab Madina MADINA - Bupati Kabupaten Mandailing Natal M. Hidayat Batubara, SE melantik pengurus Tim Penggerak (TP) PKK se-Kab. Madina periode 2011-2016 di Aula Kantor Bupati Rabu, (17/04).

Pada kesempatan itu Bupati mengatakan pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia. Itu akan terujud bila kesejahteraan keluarga dan masyarakat sudah baik. “salah satu upayanya dapat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” katanya Katanya, pemberdayaan masyarakat satu keharusan yang dilaksanakan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pem-

bangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan kelestarian dari hasil kegiatan.

“Saya tekankan kepada dinas terkait sebagai anggota dewan penyantun agar fokus memberhasilkan program TP PKK,” harapnya.

Sementara Ny. Rita M Hidayat Batubara Ketua TP PKK yang dilantik mengatakan pemberdanyaan kesejahteraan keluarga adalah gerakan nasional pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah.

Pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju keluarga sejahtera, beriman, bertaqwa.

“Kami sangat mengharapkan kerjasama semua pihak untuk berperan aktif mendukung program PKK,” katanya. (TH)

KEJAHATAN MEDIA INTERNET. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Putut Eko Bayuseno (kiri), bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Rikwanto (kanan), menunjukkan barang bukti kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/4). Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap 7 kasus kejahatan menggunakan media internet yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp848 juta

Pada hari pertama, Bupati Nias Selatan (Nisel), Idealisman Dachi, didampingi Asisten II (dua) Drs. Fabowosa Laia,M.Si, para Kepala SKPD di antaranya Tandrambowo Lase,S.Pd, Drs. Samolala Lase, Rasani Bohalima,SP, Ir. Norododo Sarumaha, Drs. Kharisman Halawa,M.Si, Drs. Setiaro Waruwu, dan Eduard Manao, serta mewakili Dinas Pendidikan Yuniar Batee,S.Pd memantau pelaksanaan UN di SMA Negeri 1 Fanayama, Kecamatan Fanayama, Kab Nisel, Senin (15/04).

Kedatangan Bupati Nisel bersama dengan rombongan disambut baik oleh Wakil Kepala SMA Negeri 1 Fanayama Srimina Zagoto,S.Pd. Bupati Nisel memantau UN merupakan wujud kepedulian untuk mengetahui dari dekat kesiapan pihak sekolah, pengawas dan para siswa menghadapi ujian nasional, sekaligus memberikan me-

motivasi bagi para peserta UN untuk lebih sungguhsungguh mengerjakan soalsoal ujian nasional, serta mengarahkan para pengawas untuk mematuhi segala prosedur. Peserta UN khususnya di SMA Negeri 1 Fanayama berjumlah 42 orang, jurusan IPA sebanyak 19 orang dan jurusan IPS sebanyak 23 orang.

Menurut hasil pemantauan Bupati Nias Selatan, pelaksanaan UN di SMA Negeri 1 Fanayama dan sekitarnya dinyatakan berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai prosedur. Adapun kekurangan soal di sejumlah SMA/SMK seperti di SMK Negeri 1 Telukdalam, namun dapat teratasi berkat dukungan semua pihak, baik penyelenggara, pengawas maupun pihak sekolah.

Seusai pelaksanaan UN pada hari pertama di SMA Negeri 1 Fanayama, Bupati Idealisman Dachi, meng-

UN - Bupati Nisel foto bersama siswa/siswi SMA Negeri 1 Fanayama seusai menyampaikan arahan saat memantau pelaksanaan UN. himbau para siswa peserta UN untuk lebih sungguhsungguh mengikuti ujian dengan baik. Pihaknya menegaskan apabila siswa itu dinyatakan lulus pada ujian ini supaya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bagi siswa yang meraih prestasi diharapkannya dapat mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang ada di luar daerah dan akan dibiayai perkuliahannya melalui APBD Nias Selatan. Himbauan tersebut

disampaikan Idealisman Dachi melalui arahan dan bimbingan di halaman SMAN 1 Fanayama.

Idealisman Dachi mengharapkan, siswa-siswi di Kab Nisel harus berhasil meraih cita-cita dan mampu bersaing dengan sekolah lain di luar Nias Selatan. Sebab pemerintah daerah (Bupati dan Wakil Bupati Nisel) mempunyai keberanian menggratiskan biaya pendidikan sehingga siswa-siswi tidak beralasan untuk tidak belajar dengan baik. Karena

pemerintah sudah meringankan beban orangtua untuk membiayai anaknya di sekolah manapun yang ada di Nisel, tandas Bupati Idealisman Dachi.

Kepala Dinas Pendidikan Kab Nisel, Dra. Magdalena Bago,S.Pd.,MM.,MBA saat Berita Sore menghubungi via handphone seluler, Kamis (18/04), sekitar pukul 19.30 wib menyatakan ujian nasional di seluruh SMA/SMK di Kab Nisel terlaksana dengan baik dalam situasi aman, tertib dan lancar. (TIM)

Bupati dan FKPD Tinjau Pelaksanaan UN SEI RAMPAH - Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2012/2013, Senin (15/4) bagi siswa kelas III SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berjalan lancar dan tertib, Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi M.Si didampingi Wabup Ir. H. Soekirman, Kadis Pendidikan Sergai Drs. H. Rifai Bakri Tanjung MAP dan Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon bersama Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai langsung meninjau pelaksanaan ujian tersebut di Sub Rayon 01 SMA Negeri 1 Sei Rampah, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah.

Saat meninjau UN di SMA Negeri 1 Sei Rampah, Bupati Sergai H.T. Erry Nuradi menyatakan bahwa pelaksanaan UN hari pertama dengan pelajaran Bahasa Indonesia berlangsung dengan kondusif.

Sebelumnya pendistribusian naskah ujian juga berjalan baik dan semua naskah diterima dalam keadaan tersegel serta pelaksanaannya langsung dipantau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional maupun dosen dari Unimed yang disebar ke selu-

ruh lokasi ujian.

Untuk pelaksanaan UN mulai tahun ini naskah soal UN dengan lembar jawaban tidak terpisah dengan lembar jawaban UN (LJUN) merupakan satu kesatuan. Naskah soal dan lembar jawaban UN telah menerapkan Sistem Barcode. Masing-masing ruangan kelas ujian diisi dengan 20 orang peserta didik dan naskah soal UN setiap siswa pun berbeda dengan siswa lainnya dalam satu kelas, terang Bupati Erry Nuradi.

Diharapkan tingkat kelulusan pada tahun ini akan semakin lebih baik pada tahun sebelumnya sehingga prestasi yang diraih siswa di Kabupaten Sergai tidak kalah dengan daerah lainnya yang ada di Sumut. Untuk mencapai target ini, para peserta didik telah dibekali dengan berbagai pelatihanpelatihan (try out) dalam menghadapi pelaksanaan UN, jelas Bupati Erry Nuradi.

Dari data yang diperoleh, jumlah siswa SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Sergai yang berhak mengikuti UN sebanyak 6.285 orang terdiri dari peserta dari SMA dan MA sebanyak 4.221 orang (laki-laki 1.718), perempuan (2.503 or-

ang), untuk peserta ujian tingkat SMK 2.064 orang (laki-laki 1.254 dan perempuan 810).

UN SMU/SMK/MA tahun 2013 ini akan berlangsung hingga Kamis (18/4) dengan mata pelajaran yang diujikan Senin (15/4) Bahasa Indonesia (SMA/MA IPAIPS), Selasa (16/4) Fisika dan Bahasa Inggris (SMA/MAIPA), mata pelajaran Eko-

nomi dan Bahasa Inggris (SMA/MA-IPS), Bahasa Inggris (SMK). Untuk Rabu (17/ 4) Matematika (SMA/SMK/ MA IPA-IPS), sedangkan Kamis (18/4) Kimia dan Biologi (SMA/MA-IPA) dan SMA/MA IPS mata pelajaran Sosiologi dan Geografi.

Jumlah sekolah peserta UN baik negeri maupun swasta seluruhnya berjumlah 83 sekolah untuk SMA, SMK

dan serta bagi siswa-siswi yang belum mengikuti UN karena sakit ataupun alasan mendesak lainnya dapat mengikuti UN susulan yang dilaksanakan mulai tanggal 22-25 April 2013.Pantauan KPK Pos dibeberapa tempat seperti di SMA Negeri 1 Bintang Bayu,Serba Jadi, Kotarih dan Dolok Masihul UN berjalan dengan aman dan lancar.(ARM)

TINJAU UN - Bupati Sergai didampingi Wabup, Kadis Pendidikan bersama Unsur FKPD meninjau UN di SMAN 1 Sei Rampah. Photo :ARM

Brigif-7 RR Gelar Gotroy Bersama Warga SERGAI - Brigade Infantri 7 Rimba Raya Galang-Deli Serdang, Jum'at (19/4) pekan lalu mengadakan kegiatan bhakti sosial yakni gotong royong (Gotroy) bersama masyarakat Kecamatan KotarihSergai dan Galang-Deli Serdang.

Kegiatan dalam rangka HUT Ke-51 Brigade Infantri dipimpin Kapten Inf S.Siregar dan dihadiri Camat Kotarih Drs Zulkan, Kapolsek AKP M.Rubianto, Danramil-17 Kapten.Arm Paidi,puluhan personil Brigif,polsek,Koramil,dan staf kantor camat.

Kapten Inf S.Siregar kepada KPK Pos menyebutkan, kegiatan ini sebagai wujud bhakti sosial di dua kecamatan. Bersama semua instansi dan masyarakat ABRI berupaya meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik.ABRI Manunggal dengan rakyat,ujar Kapten Inf S.Siregar. Kegiatan kita laksanakan di sekitar jalan protokol sekitar perkantoran Kecamatan Kotarih

Di tempat yang sama, Camat Kotarih Drs Zulkan menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang digagas Brigif-7 RR dimana

menurutnya ini sebagai bagian dari kepedulian ABRI kepada masyarakat.Harapan kita ABRI dan rakyat semakin menyatu kedepan-

nya.Gotong royong yang berlangsung pagi itu juga di ikuti beberapa Kepala Desa,yakni Kades Kotarih Pekan Thomas Sitepu,Kades

ARAHAN - Peserta gotong royong mendengarkan arahan dari Muspika sebelum kegiatan dilaksanakan. (SP)

Kotarih Baru Dermawan , Kades Banjaran Godang Satimin,Kades Si Ujan-ujan Lenan Purba .(SP/ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

Walikota Buka Rakor Wilayah Kearsipan MEDAN - Sebagai unsur administrasi negara yang pokok, maka tugas dan fungsi kearsipan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat seluruh proses-proses paling awal sampai sistem pelaporan dan evaluasi administrasi pemerintahan daerah, penyelenggaraan fungsi kearsipan semakin penting.

Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap MM pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah Penyelarasan Program Pembinaan Kearsipan tahun 2014, Rabu (17/4) di Hotel Dyandra Santika Medan.

Acara ini dihadir 580 peserta terdiri dari pimpinan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota Sumut, Jogya, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumbar. Sumsel, Bengkulu, Riau, Nad, Jambi dan Kepulauan Riau, hadr dalam kesempatn tersebut, Sekda Medan Ir Syaiful Bahri, Deputi Bidang Informasi Pengembangan Kearsipan Dra Dini Saraswati MAP. Direjtur Kearsipan daerah Widarno SH, Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Sumut Hasangapan Tambunan SPD Msi. Rahudman menilai rapat koordinasi program pembinaan kearsipan wilayah ini memiliki makna penting dan strategis terutama untuk memperkokoh konsultasi lembaga kearsipan ditingkat daerah dan pusat, sebagai

sarana evaluasi kinerja di bidang kearsipan, dan singkronisasi rencana program dan kegiatan kearsdipan antara pemerintah pusat dengan lembaga kearsipan ditingkat daerah untuk tahun 2014.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi kearsipan saat ini tugastugas kearsipan telah lebih banyak diaplikasikan melalui sistem komputerisasi berbasis ICT, tugas-tugas kearsipan saat ini seharusnya tidak lagi dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan kertas secara berlebihan, sehingga dapat diselenggarakan lebih mudah sekaliogus efesien dan efektif, melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi di bidang kearsipan peranan Arsip bahkan dapat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin partisipatif, transparan dan akuntabel.

Walikota Medan berharap nantinya Rakoorwil kearsipan ini menjadi bagian dari langkah-langkah yang berkelanjutan untuk menyediakan pengelolaan arsip yang tertib dan baik, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa, dan dengan pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang disepakti bersama, serta benar-benar dapat diterapkan dan dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah. (VIN)

Sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Marthinus Lase MSP membuka secara resmi sosialisasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 bertempat di Nias Pallace Hotel Gunungsitoli, kemarin.

Acara sosialisasi yang dilaksanakan selama satu hari penuh tersebut diikuti para camat serta pengurus posyiantek di 6 kecamatan seKota Gunungsitoli, turut dihadiri Asisten Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan Sekda Kota Gunung sitoli Drs Oimonahia Waruwu MM, mewakili kepala Bapemmas Provsu Dra Suleha, Ka BPM, PP, KB dan Pemdes Kota Gunungsitoli Drs Arham Dusky Hia Msi, para Kepala SKPD dan pejabat staf bidang pengelolaan bidang Teknologi tepat guna (TTG) di BPM, PP, KB, dan Pemdes Kota Gunungsitoli.

Walikota Gunungsitoli dalam sambutannya berharap kepada peserta sosialisasi agar dapat mengimplementasikan peraturan itu pada pelaksanaan tugas di wilayah kecamatannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada pengemba-

ngan TTG. Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Dermaniati Mendrofa dalam laporannya mengatakan, tujuan pelaksanaan sosialisasi permendagri nomor 20 tahun 2010 antara lain memasyarakatkan permendagri tersebut sebagai salah satu upaya pemberdayaan meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan pengelolaan TTG baik kepada masyarakat maupun pengurus posyiantek se-Kota Gunungsitoli.

Diungkapkan, materi dan narasumber pada sosialisasi yakni implementasi Permendagri Nomor 20 tahun 2010 oleh Dra Suleha dari Bapemmas Provsu, peran dan strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka pengembangan TTG oleh Drs Oimonaha Waruwu MM (Asisten Bidang Kesos dan Pemerintahan Sekda Kota Gunungsitoli) dan pengembangan kewirausahaan melalui pemanfaatan TTG berbasis Sumber Daya Alam (SDA) lokal oleh Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kota Gunungsitoli. (YAGI)

Mahfud MD Beri Kuliah Umum di Unika St Thomas MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mendampingi Prof Dr Mahfud MD saat memberikan kuliah umum dengan tema “Masa Depan Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia” yang berlangsung di Universitas Katolik (Unika) St Thomas Sumatera Utara, Kamis (18/ 4). Dalam kuliah umum tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengingatkan bahwa hukum akan responsif apabila politik berjalan dengan baik.

Selain ratusan mahasiswa dan civitas akademika Unika St Thomas, kuliah umum ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemko Medan. Sebelum kuliah dimulai, Wali Kota saat memberi sambutan mengatakan, kedatangan Mahfud perlu disyukuri. Sebab, dia merupakan ahli hukum dan tata negara yang sangat hebat.

Prof Dr Mahfud MD mengawali kualiah umumnya dengan mengupas terjadinya reformasi di Indonesia tahun 1998. Reformasi ditandai dengan demo dari kampus yang akhirnya menjatuhkan pemerintahan oder baru. Dia menilai pergantian presiden ketika reformasi tidak dilakukan secara konstitusi melainkan secara cesar. “Kondisi itu terjadi akibat hukum dan politik bekerja tidak seimbang,” ungkap Mahfud.

Di samping itu, lanjut Mahfud, supremasi hukum tidak dapat dijalankan dengan baik karena selalu kalah dengan politik. Kondisi itulah yang membuatnya untuk menulis buku yang berisi tentang politik hukum.

“Padahal hukum akan responsive apabila politik berjalan dengan baik. Untuk itulah harus dibangun system politik dan hukum yang demokratis,”paparnya.(VIN)

SUMUT

Bupati Buka Raker IV KORPRI 2013 SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi, MSi membuka secara resmi rapat kerja (Raker) IV Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kabupaten tahun 2013 yang diikuti oleh seratusan peserta bertempat di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (15/4).

Turut hadir pada raker ini Wabup Ir. H. Soekirman selaku penasehat DP KORPRI Sergai, Wakil Ketua I DP KORPRI Provinsi Sumut Dr. H. Arsyad Lubis MM, Ketua DP KORPRI Kabupaten Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD Sergai dan seluruh peserta raker dari pengurus Kabupaten, Kecamatan serta instansi vertikal maupun unit BUMN BUMD. Bupati Ir. H.T. Erry Nuradi MSi dalam arahannya sekaligus membuka raker ini bahwa KORPRI sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun para pegawai di Republik Indonesia menghadapi berbagai masalah yang harus diselesaikan antara lain masih rendahnya solidaritas antar anggota, belum tercapainya rasa kebanggaan dan rasa memiliki, masih rendahnya tingkat kesejahteraan, masih rendahnya kinerja birokrasi karena belum sesuainya profesionalisme dan kompetensi serta belum optimalnya pengayoman dan perlindungan hukum bagi anggora KORPRI. Untuk itu dihimbau kepada seluruh peserta agar mengevaluasi, mengkonsultasikan program-program kerja yang telah dilaksanakan dan merencanakan sekaligus merumuskan program-program kerja yang baru yang bersifat strategis, rutin maupun insidental yang akan menunjang kemajuan KORPRI di

RAKER - Bupati Sergai sedang memberikan arahan sekaligus membuka acara Raker IV KORPRI tingkat Kabupaten tahun 2013. Photo :ARM Kabupaten ini di masa yang akan datang, tegas Bupati.

Program kerja dan kegiatan yang dirumuskan dalam raker ini menurut Bupati Erry hendaknya tetap dapat menjaga keterpaduan, sinkronisasi, efektifitas dan efesiensi sehigga tujuan KORPRI dalam membina jiwa dan semangat Korps serta upaya untuk mensejahterakan anggota KORPRI dan keluarganya dapat terwujud khususnya di wilayah Tanah Bertuah Negeri Beradat ini.

PNS sebagai anggota KORPRI merupakan pelayan masyarakat harus melaksanakan tupoksinya sebagai pengabdian yang tulus dan melaksanakan aspek pelayanan yang maksimal. Oleh karenanya

PNS harus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri yang dapat diukur dari prestasi, dedikasi, loyalitas dan prilaku tidak tercela yang sesuai dengan tema raker tahun ini.

Sebelumnya Ketua DP KORPRI Provsu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Ketua I DR. Arsyad Lubis MM mengatakan bahwa pada saat ini kegiatan KORPRI masih terfokus pada hal-hal yang bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi kebutuhan PNS seperti kesejahteraan, pengembangan karier, perlindungan hukum dan jaminan hari tua.

Untuk itulah tugas dan tanggung jawab DP KORPRI di semua tingkatan ke depan diharapkan akan lebih terarah dalam membina dan

memberdayakan semua anggota KORPRI dalam meningkatkan solidaritas, soliditas dan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Beberapa rumusan hasil Raker IV ini yakni Pertama, dibidang usaha, menjalin kemitraan dengan Koperasi Sergai Jaya Raya, Kedua, bidang kesejahteraan pembagian bingkisan dalam rangka memperingati hari raya/besar keagamaan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan KORPRI serta bantuan kemanusiaan yang berupa bantuan kemalangan. Sementara bantuan kemanusiaan berupa bantuan kemalangan untuk keluarga yang meninggal dunia dan santunan tali asih PNS pensiun.(ARM)

Camat Administrator Pemerintahan dan Pembangunan MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM melantik H Khairuddin Burhan Lubis SE menjadi Camat Medan Tembung dan Rasyid Ridho Nasution SSTP menjadi Camat Medan Area.

Pelantikan kedua camat defenitif itu berlangsung di dua lokasi berbeda, Senin (15/4). Sebagai unsur birokrasi terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, kedua camat yang baru dilantik diharapkan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai masalah dan tantangan pembangunan yang ada di wilayahnya.

Sebelum dilantik, Khairuddin menjabat sebagai Sekcam sekaligus pelaksana tugas Camat Medan Tembung. Sedangkan Ridho Sekcam sekaligus pelaksana tugas

Camat Medan Area. Pelantikan Khairuddin berlangsung di halaman Kantor Camat Medan Tembung, sedangkan pelantikan Ridho digelar di halaman Kantor Camat Medan Area. Ini merupakan pelantikan camat pertama yang dilaksanakan di luar Balai Kota Medan.

Karena itulah menurut Wali Kota, pelantikan kedua camat ini memiliki kedudukan khusus berbeda dengan pelantikan-pelantikan pejabat-pejabat struktural lainnya.

Sebab, camat merupakan administrator di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Jadi pelantikan kedua camat ini tidak terpisahkan dari upaya pokok untuk memperkuat dan meningkatkan fungsifungsi pelayanan umum kepada

masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Pelantikan dihadiri FKPD Kecamatan, Wakil Walikota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri serta beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan.

Dijelaskan Wali Kota, hampir seluruh lokasi program-program pembangunan kota berada di wilayah kecamatan, kelurahan dan lingkungan. Karenaya, apratur kecamatan dan kelurahan merupakan unsure birokrasi yang berada di garis terdepan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang diselenggarakan.

Yang lebih penting lagi, tegas Walikota, camat maupun lurah harus bisa mendorong peningkatan partisipasi seluruh warganya dalam

pembangunan, terutama di wilayah kecamatan. Menurut Wali Kota, peningkatan partisipasi dari masyarakat ini sangat perlu dilakukan.

Sebab, banyak program-program pembangunan harus digerakkan dari bawah sehingga menghasilkan out put yang optimal seperti gerakan kebersihan, peningkatan pemeliharaan infrastruktur, penanggulangan wabah-wabah penyakit menular, penaggulangan anak putus sekolah maupun yang lainnya.

Camat Medan Tembung H Khairuddin Burhan Lubis SE usai pelantikan mengatakan, kebersihan menjadi prioritas utamanya dan mengatasi banjir. Sedangkan Camat Medan Area Rasyid Ridho Lubis menegaskan, siap mendukung dan menjalankan program Walikota Medan. (VIN)

Bupati Lantik Ketua STIE Pembnas Nias Periode 2013-2017 NIAS - Bupati Drs Sokhi’atulo Laoli MM melantik Ketua STIE Pembnas Nias yang baru periode 2013-2017 yaitu Fatolosa Hulu SE MM, di Aula Kampus STIE Gunungsitoli Utara, kemarin.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemkab Nias selaku stakeholder mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terpilihnya ketua STIE yang baru masa jabatan 2013-2017. Di mana proses penjaringan pemilihan Ketua STIE Pembnas Nias mengalami dinamika dan proses yang cukup panjang, didasari dengan ketentuan, mekanisme yang berlaku dan aspirasi seluruh civitas akademika yang selalu mengedepankan kebebasan dan otonomi perguruan tinggi.

Perguruan tinggi merupakan

tolok ukur dalam meningkatkan potensi dan kemampuan masyarakat Nias khususnya dalam bidang pendidikan untuk menghasilkan kaum intelektual yang berwawasan kebangsaan dan kewirausahaan yang kelak menjadi pemimpin masa depan bangsa dan khususnya di Kepulauan Nias yang kita cintai ini.

“Kita harapkan dunia perguruan tinggi jangan hanya meluluskan mahasiswa saja tetapi lulusan perguruan tinggi harus mampu bersaing pada setiap bidang. Tidak perlu diragukan lagi kalau SDM masyarakat Nias sudah banyak membawa harum nama Nias dan tentunya kelak lulusan STIE Pembnas Nias sudah ada yang berprestasi di tingkat nasional bahkan di level internasional,” ujar bupati.

Selanjutnya bupati mengatakan

bahwa pelaksanaan pemilihan Ketua STIE Pembnas Nias merupakan wujud dari peningkatan dan pengembangan perguruan tinggi dibidang pendidikan sehingga harapan kita dengan adanya pimpinan yang defenitif di STIE Pembnas Nias mampu membawa hal yang baru dan lebih baik khususnya dalam menggali kemampuan mahasiswa/I Nias yang terampil, berakhlak dan berjiwa kewirausahaan.

Bupati juga mengharapkan, dengan terpilihnya Ketua STIE Pembnas Nias yang baru maka pengelolaan kampus akan lebih ditingkatkan lagi dan dapat melakukan kerjasama yang baik dengan seluruh elemen baik kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pelaksana tugas Ketua STIE yang lama telah bekerja dengan

baik dan kepada ketua baru agar segera melakukan pembenahanpembenahan baik internal kampus maupun yayasan. Ketua STIE yang baru tidak perlu diragukan lagi karena kapabel dalam menangani permasalahan kampus dan tentu yang sudah terbiasa dengan apa artinya nilai tambah, apa artinya efektifitas dan bagaimana merubah sesuatu yang tidak ada menjadi berarti.

“Kepada Ketua STIE yang baru dan seluruh civitas akademika, jangan berfikir mengenai pembagian wewenang dan kekuasaan tetapi berpikirlah bagaimana pembagian tugas untuk melaksanakan tanggungjawab dan hendaknya tetap memelihara persatuan dan kesatuan dilingkungan kampus,” pesannya. (YAGI)

Tim Terpadu Penegakan Perda Beraksi MEDAN - Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan mendatangi sejumlah tempat usaha, yang selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak di Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Area, Selasa (16/4). Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

“Pemilik usaha sebelumnya telah disurati, meminta agar segera mendaftarkan usahanya ke Dispenda Kota Medan,” kata Kabid Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Medan Nawawi.

Adapun tempat usaha yang pertama kali didatangi adalah Rumah Makan (RM) Madina di Jalan Sisingamangaraja Medan.

Rumah makan ini sebelumnya telah membayar pajak setiap bulannya sebesar Rp.600 ribu.

Namun begitu terjadi kenaikan pajak sebesar Rp.900 ribu perbulan sejak Juli 2012, rumah makan yang menjual masakan khas Tapanuli Selatan ini tidak pernah membayarnya lagi.

Atas penjelasan itu Ummu Khairani Nasution SPd selaku anak pemilk RM Madina bersedia membayar pajak. “Selama ini

kami selalu membayar pajak.

Biasanya ada 2 pegawai berseragam Dispenda yang datang.

Sejak Februari sampai April 2013 yang belum kami bayar,” ungkap Khairani.

Tim kemudian mendatangi Hotel Saudara Syariah milik I Damanik. Diakui I Damanik hotel miliknya baru beroperasi sehingga belum terdaftar sebagai wajib pajak.

“Hotel ini baru dibuka, jadi kita masih uji coba. Jika kurang mendapat sambutan dari masyarakat, maka bisa saja kita rubah fungsinya menjadi tempat

kos. Karena itulah belum kita daftarkan sebagai wajib pajak,” jelas Damanik.

Namun Nawawi tidak dapat menerima alasan tersebut.

Dijelaskannya, sesuai dengan peraturan yang berlaklu, setiap tempat usaha yang telah dioperasikan wajib mendaftar sebagai wajib pajak sehingga tidak ada istilah uji coba. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Damanik pun bersedia mendaftar sebagai wajib pajak. “Jika tidak ada halangan, Rabu atau Kami ini saya akan datang ke Dispenda,” ujarnya. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

KRIMINAL

SUMUT

PNS Diciduk Bawa 4 Paket Sabu

Kegiatan Eksplorasi PT SM Melanggar Hukum PANYABUNGAN - Kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan PT Sorikmas Mining untuk mencari kandungan emas di Kabupaten Mandailing Natal khusus di areal konsesi PT SM diduga menyalahi aturan khusus UU Pertambangan tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, serta PP No.23 tahun 2010 tetang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Hal ini didasarkan kepada Izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan dengan Nomor SK.523/Menhut-II/ 2012 baru diterbitkan tanggal 19 September 2012. Sementara PT SM sudah bertahun-tahun melakukan eksploitasi areal konsesinya dengan dalih eksplorasi.

Pada poin kesatu SK Menhut tersebut ditegaskan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikutnya dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Dengan demikian PT SM baru berhak melakukan eksplorasi emas sejak tanggal 19 September 2012 terhadap areal konsesi PT SM yang berada di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

"Untuk itu saya menduga kegiatan eksplorasi emas yang dilakukan oleh PT Sorikmas Mining selama ini adalah illegal karena belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut RI,” jelas Ridwan, Ketua Peradi Tabagsel.

Dikatakan, untuk itu seharusnya pihak manajemen PT SM harus menjawab ke pu-

blik apa dasar hukum PT SM melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan Madina, khususnya di kawasan Bukit Sambung, Kecamatan Naga Juang sekitarnya selama ini.

Menjadi pertanyaan, kemana Pemkab Madina selama ini. Kenapa PT SM dibiarkan seenaknya melakukan eksplorasi yang juga diduga sudah melakukan eksplotasi emas di Madina secara melawan hukum. Padahal Pemkab Madina mengetahui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menhut baru keluar 19 September 2012.

“Saya minta kepada DPRD dan Bupati Madina agar memanggil managemen PT SM dalam RDP di DPRD Madina untuk meminta pertanggungjawaban PT SM. Karena kegiatan eksplorasi emas PT SM di wilayah/ kawasan hutan lindung adalah illegal/melanggar hukum," tegas Ridwan, seraya menambahkan, PT SM jelas

telah menjarah kekayaan alam Madina yang berada di perut bumi Gordang Sambilan sebelum SK Menhut tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dikeluarkan Menhut.

“Saya sudah berulang kali sampaikan di media bahwa proses perizinan, kegiatan eksplorasi dan laporan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan tambang apapun, dimanapun di Indonesia ini sangat sarat dengan rekayasa dan pemalsuan dokumen laporan,” tegasnya.

Kebohongan dan pembohongan publik, konspirasi tingkat tinggi antara perusahan pertambangan dengan Pemerintah Pusat, aparat Penegak Hukum, Pemerintah Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, tidak terkecuali konspirasi PT SM dengan Pemkab Madina, yang mana seandainya aparat penegak hukum Kepolisian atau Kejaksaan mempunyai nyali dan adrenalin untuk menye-

lidikinya.

“Saya pastikan ada pelanggaran hukum pidana yang dilakukan PT SM baik ditinjau dari KUHP, UU Perlindungan Lingkungan Hidup, UU Pertambangan, UU Kehutanan, UU Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi aparat penegak hukum kita tidak bernyali jika berhadapan dengan perusahaan tambang. Justru aparat penegak hukum kita melindungi dan mengamankan kegiatan illegal mining yang dilakukan PT SM di Madina,” ucapnya.

“Sekali lagi saya tantang Kepolisian RI, Bupati dan DPRD Madina untuk menyelidiki dugaan ilegal eksplorasi yg dilakukan PT SM dan saya tantang keberanian PT SM untuk mengklarifikasi berita ini, dalam satu forum diskusi yang melibatkan unsur Muspida Plus Madina dan Kepala Kepolisian RI resort Madina,” tambahnya.

(TH)

Puluhan PSK dan Waria Terjaring Razia Pekat TEBINGTINGGI - Sebanyak 19 orang terduga pekerja seks komersial (PSK), dua waria dan empat laki-laki hidung belang terjaring razia gabungan Dinas Sosial Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polisi Militer, Polri dan Regu Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Tebingtinggi. Kesemuanya diciduk dari sejumlah hotel kelas melati, kafe remang-remang, tempat koskosan di kawasan Kota Tebingtinggi, Kamis (18/4) malam, sekitar pukul 00.00 WIB. Begitu ditangkap, mereka langsung diboyong tim gabungan ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disnaker) Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi guna didata serta diberikan penyuluhan.

Razia dilakukan di kafe-kefe, hotel kelas melati dan tempat kos-kosan yang dicurigai sering terjadi transaksi seks. Bagi yang kedapatan sedang berduan di dalam kamar lawan jenis dan tidak memiliki surat pernikahan resmi serta kartu tanda pengenal langsung diamankan ke dalam mobil petugas.

DIRAZIA - Puluhan PSK, waria dan pria hidung belang ditangkap saat razia Tim Gabungan di Tebingtinggi. (KPK POS/MMT)

Kadis Sosial Tenaga Kerja melalui Sekretarisnya Khairil Anwar Nasution didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial, Farida Hanum menjelaskan, pelaksanaan razia ini terkait banyaknya laporan warga di Kota Tebingtinggi karena makin maraknya 'wanita malam' mangkal di hotel-hotel kelas melati dan kafe-kafe dan diduga menjadi ajang transaksi seks.

Selain itu razia ini dilaksanakan untuk pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat (pekat).

Menurut Khairil, razia kali ini hanya sebatas melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada PSK, Waria dan laki-laki hidung belang agar jangan mengulangi perbuatannya kembali, karena untuk mencari pekerjaan masih ada yang lebih baik dari pada pekerjaan sekarang apabila ada kemauan. Para PSK setelah di data langsung meminta keluarganya datang untuk menandatangi perjanjian diatas materai agar jangan mengulangi perbuatannya dengan cara menjual diri. (MMT/RS)

TEBINGTINGGI - Seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berinitial ATA ( 27 ) warga Jalan Gunung Lauser Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, ditangkap Satuan Narkoba Polres Tebingtinggi.

Abdi Negara yang sehariannya bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi ini, tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan ditahan sejak, Senin (15/4).

Dari tangan tersangka petugas berhasil mengamankan 4 paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik transparan, 1 amplop kecil berisi ganja, 1 timbangan elektrik, 31 lembar plastik transparan, 2 buah pipet, 1 dompet dan 2 unit HP. Sumber di Mapolres Tebingtinggi, yang ditemui, Rabu, menjelaskan kronologi penangkapan tersangka. Petugas bernama Suwandi dan Abdul Hadi Nasution bersama rekan-rekannya, Senin, berangkat ke kawasan Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan.

Berawal dari informasi warga, ada seorang pria yang sering di panggil Andri diduga kuat sering menjual sabu-sabu di kompleks Perumahan BP 7. Untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut, petugas dari Satuan Narkoba melakukan pengembangan dan melakukan pengintaian langsung ke lokasi yang di

Pelebaran Jalinsum Ancam Keselamatan Pengguna Jalan TANJUNG MORAWA Pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang dilakukaan jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Utara patut didukung oleh masyarakat.

Hal itu selain dapat memperlancar lalu-lintas pengguna jalan, juga secara tidak langsung meningkatkan hasil perekonomian provinsi ini.

Namun, dalam proses pembangunan tersebut, pelaksana proyek peningkatan/pelebaran Jalinsum hendaknya bekerja secara lebih profesional dengan mengedepankan keselamatan para pengguna jalan dengan memberi tandatanda yang jelas tentang adanya pengerjaan peningkatan atau pelebaran jalan tersebut.

Demikian dikatakan salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Morawa H. Mohammad Razali (foto) kepada KPK Pos, Kamis, setelah melihat proses pengerjaan pelebaran Jalinsum di Jl. Raya MedanTanjung Morawa Km 19,5 Kabupaten Deli Serdang yang tidak banyak diberi tanda yang jelas di lokasi jalan yang dibongkar para pekerja proyek.

“Kita masyarakat turut kecewa terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksaan proyek tersebut, setidaknya pelebaran Jalinsum jangan menjadi

Mobil Xenia Plat Palsu Diamankan TEBINGTINGGI - Satu unit mobil Xenia warna hitam bernopol palsu BK 1970 KR diamankan petugas di Jalan Sutoyo, Kel. Rambung, Kota Tebingtinggi, dari pengendaranya Hasanuddin Salam (41) warga Desa Punteuet, Desa Punteuet, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Selasa.

Kaur Regident Samsat, Kota Tebingtinggi, Iptu P. Gultom selaku pelapor menjelaskan, ketika itu ia bersama personilnya Bripka Yusrizal sedang melaksanakan patroli di seputaran Kota Tebingtinggi. Tepatnya di Jalan Soekarno Hatta, Iptu P. Gultom melihat satu unit mobil

daihatsu Xenia warna hitam, bernopol BK 1970 KR melintas mengarah Jalan Sutoyo."Kami curiga dengan nomor plat mobil itu, biasanya yang memakai nopol berseri KR adalah mobil dinas polisi, makanya kami kejar," ungkap Iptu P. Gultom di ruang SPK Mapolres Tebingtinggi.

Mobil yang dikendarai Hasanuddin Salam dengan 6 orang penumpang berjenis kelamin laki-laki semua itupun berhasil diberhentikan petugas di depan kantor Demokrat, tepatnya di Jalan Sutoyo, Kota Tebingtinggi.

"Ketika saya bertugas di Aceh, pernah mengamankan kasus seperti ini. Supaya aman mem-

bawa ganja naik mobil dan tak ditangkap, pelaku ketika itu mengendarai mobil bernomor seri KR yang palsu. Untuk kasus yang ini, saya kira supir dan 6 orang penumpangnya juga membawa narkoba, rupanya setelah digeledah tidak ada ditemukan, hanya platnya saja yang palsu," ungkap Gultom lagi.

Plat bernomor seri KR itu diketahui palsu setelah petugas melakukan croscheck. "Setelah saya telepon kantor Dit Lantas Putri Hijau, Medan, petugas di sana bernama Brigadir Irfan menjelaskan bahwa Nopol BK 1970 KR ini tidak ada datanya," bilang Gultom.

Lanjutnya, begitu nomor mesin dan nomor rangka disesuaikan, didapat data, Nopol mobil itu, aslinya BK 1531 KQ berjenis sama, Daihatsu Xenia juga. "Pemilik bernopol asli itu atas nama Santhie Jelita CH, warga Jalan Bromo, Gang Adil, No. 8, Medan," terang Kaur Regiden Samsat tersebut.

Guna pemeriksaan lebih lanjut, mobil, supir dan keenam penumpangnya diamankan di Mapolres Tebingtinggi. Salah seorang penumpang mobil berplat palsu itu mengaku baru pulang dari Siantar menyebarkan brosur Klinik Pengobatan Alternatif. (MMT/RS)

maksud.

Upaya petugas membuahkan hasil. Sesampai di depan SMK Negeri 2 Tebingtinggi, petugas melihat seorang pria dengan ciriciri seperti pelaku yang diinformasikan warga kebetulan melintas di kawasan ini. Petugas lalu menghentikan pria tersebut dan mempertanyakan indentitasnya. Meyakini sesuai dengan target operasi, petugas menyuruh pria ini mengeluarkan seluruh isi saku celananya. Pria inipun mengeluarkan hapenya, namun petugas melihat ada sesuatu yang terselip dibalik hape tersebut.

Setelah di tanya, pria ini mengaku bahwa yang terselip tersebut adalah bungkusan berisi ganja. Kemudian petugas menyuruh pria ini mengeluarkan seluruh isi sakunya, dalam kondisi kalut pria ini mengeluarkan sebuah dompet kecil dari dalam sakunya.

Ternyata dompet kecil tersebut berisikan 4 paket sabu, 1 timbangan elektrik, 31 lembar plastik teransparan berukuran kecil, 2 buah pipet (istilah pasaran sekop). Guna pemeriksaan lebih lanjut petugas membawanya ke Sat. Narkoba Polres setempat.

Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian Djajadi Sik yang dikonfirmasi awak Koran ini melalui pesan singkat menjawab; "betul ada, sedang kita tangani“.(MMT/RS)

ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan," terangnya.

Dikemukakan, beberapa hari lalu Razali nyaris menjadi korban laka-lantas akibat pengorekan pinggir Jalinsum yang kedalamannya sudah mencapai lebih dari 30 Cm, dan tanpa ada diberi tanda-tanda. "Bagaimana pula bila orang-orang dari luar sana yang melintas di jalan tersebut yang tidak mengetahui adanya pelebaran jalan itu, maka potensi kecelakaan dapat mudah terjadi,” ujar Razali juga mantan Kepala Desa Tanjung Morawa-B ini.

Kita harapkan kepada pelaksana proyek pelebaran Jalinsum agar lebih memperhatikan keselamatan warga pengguna jalan, karena hal itu lebih diutamakan, dan kepada pihak terkait jajaran Pemprovsu agar melakukan pengawasan yang maksimal atas pengerjaan proyek tersebut, tutup Razali. (DIZ)

11

KPK POS E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

KRIMINAL

SUMUT

SITUASI DI EMPAT DESA MENCEKAM

Kasus Barteng Tak Kunjung Selesai PALUTA - Sadis memang penomena penegakan hukum di Indonesia. Kejadian Sabtu berdarah di Barteng (Barumun Tengah) hingga saat ini belum ada titik terang. Tiga minggu lamanya, empat desa di Barteng resah. Keempat desa itu adalah, Desa Aek Buaton, Si Dongdong, Huta Bargot dan Batu Sundung.

Keresahan masyarakat di empat desa itu tak kunjung terselesaikan. Di mana penegak hukum kita..?. Di mana Pemkab dan instansi terkait..?. Itulah pertanyaan besar yang muncul di tengah-tengah masyarakat Barteng saat ini.

"Bicara memang mudah, namun merealisasikan berat," itulah komentar salah seorang masyarakat Aek Buaton ketika bertemu awak media ini di Gunungtua, Paluta.

Apa yang dikeluhkan warga ini terbukti di lapangan. Ketika awal media ini ke Aek Buaton, terbukti warga di sana benar-benar resah.

Ketika ditanya apa yang dilakukan pihak berkompeten, mereka menjawab; "sekedar melihat, menyapa lalu pulang. Entah apa maksud mereka kamipun tak tau" Jadi memang benar apa kata

Sponsor Danai Rekreasi Kepsek Kualuh Selatan

MENCEKAM - Situasi di Desa Aek Buaton, Barumun Tengah, Palas, masih mencekam. Jalanan sepi, warga takut ke luar rumah, karena kasus yang menimpa mereka tak kunjung selesai. (KPK POS/DATUK) pepatah lama yang mengatakan; "habis manis sepah di buang…?"

Masyarakat keempat desa melalui media ini, meminta pemkab setempat, DPRD Palas, penegak hukum untuk mempelajari beberapa hal yang menurut masyarakat sangat janggal.

Pertama, apakah ada surat perintah/tugas satuan intel untuk melepaskan tembakan kepada masyarakat.

Kedua, apakah benar istilah yang amat populet sekarang ini, maju tak gentar membela yang bayar? (Karena diduga ada oknum anggota DPRD

pada saat peristiwa itu).

Ketiga, siapa-siapa yang terluka dan satuan mana yang sampai berobat ke rumah sakit umum Aek Haruaya. Kenapa tidak ke Puskesmas Binanga? (mereka mengikuti jejak masyarakat?)

Keempat, mengapa sampai sekarang tidak dipulangkan dan merekamereka yang cedera malah jadi tersangka?

Demikian penjelasan masyarakat Aek Buaton dan meminta agar kasus ini segera diselesaikan.

(DATUK)

Pemilik Kios Bukan Padagang RANTAUPRAPAT - Dalam menyikapi berbagai permasalahan di Pasar Gelugur, Bupati Labuhanbatu Dr Tigor Panusunao Siregar, SpPD mengadakan inpeksi mendadak ke pasar Gelugur Rantauprapat, Rabu.

Berjalan dari lorong ke lorong mengelilingi pasar Gelugur, sesekali berdialog dengan pedagang. Kepala Dinas Pasar Edi Gani Ginting, sempat kelimpungan dan kebingungan begitu mengetahui bupati berada di pasar. Begitu juga Nueng

Kepala Pasar Gelugur.

Setelah beberapa saat, baru mereka (kedua Kepala Perpas) itu datang dengan terburu buru mendampingi dan mengikuti Bupati. Tigor tampak memeriksa sanitasi/ got yang bertumpuk sampah dan kios - kios yang lengang tidak dihuni oleh pemiliknya.

Tigor langsung memberikan tegoran dan arahan kepada Kadis Pasar dan Kepala Pasar Gelugur. Usai melakukan Sidak Bupati meninggalkan pasar dan kembali ke kantor.

Sementara wakil Bupati dan

beberapa SKPD berkumpul atau melakukan rapat mendadak di Kantor Dinas Pasar yang berhadapan dengan Pasar Gelugur.

Keluhan Pedagang Usai mengikuti kegiatan Bupati yang melakukan Sidak, wartawan coba telusuri keluhan beberapa pedagang.

Hutagalung salah satu pedagang mengatakan, para pedagang berharap agar bupati merespon keluhan mereka.

"Pedagang sayur dan ikan yang berjualan di ruko supaya diarahkan masuk ke da-

lam pasar atau ditepati janji untuk memagar keliling pasar dan saya dengar itu sudah masuk anggaran. Jangan seperti usul orang tadi menaikkan retribusi pedagang, dia cari muka, dan dia bukan pedagang pasar gelugur," ungkapnya rada marah.

Para pedagang juga mengungkapkan, di pasar itu banyak yang bukan pedagang memiliki kios. Kenapa hal ini bisa terjadi, tentu ada permainan antara yang bukan pedagang tapi memiliki kios dengan oknum di Dinas Pasar. (HAH)

Polres Aceh Tamiang Amankan 10 Ton Bawang Merah ACEH TAMIANG - Anggota polisi jajaran Polres Aceh Tamiang, Senin malam sekitar pukul 22.30 WIB, mengamankan dua unit truk yang mengangkut 10 ton bawang merah selundupan dari Malaysia menuju Langkat, Sumatra Utara.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani Sik MH melalui Kasat Reskrim AKP Imam Asfali kepada wartawan, Selasa, mengatakan, bawang merah tersebut diduga barang selundupan asal Malaysia yang dibawa masuk melalui perairan laut

kecamatan Bendahara.

Bawang merah itu ditangkap saat melintas di jalan nasional lintas Banda Aceh Medan yang diangkut dua unit truk BL 8501 VA dan BL 8720 VA yang disopiri Khairuddin dan Hamdan. “Satu truk mengangkut 250 karung bawang dengan total berat 5 ton,“ ujar Kasat Reskrim tersebut.

Menurutnya, bawang merah hasil selundupan itu hendak dijual ke Tandem, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

Sopir truk, Khairuddin

mengaku sudah sekitar enam kali mengangkut bawang merah yang didatangkan dari Malaysia yang dimasukan melalui kecamatan Bendahara. Bawang merah itu diketahui milik Yong AM. Namun Khairuddin mengakui tidak tau siapa pemilik bawang merah yang diangkutnya kali ini.

Khairuddin mengaku hanya disuruh sama si Ada dan bawang merah tersebut dimuat di desa Linta Raja ditempat penjualan ikan.

Diakui, dirinya dan temannya Hamdan hanya mene-

rima ongkos masing-masing Rp2 juta. "Lepas azan Isya kami muat bawang merah itu dan ditangkap pukul 22.30 WIB,“ jelas Khairuddin.

Hingga kini kedua sopir dan dua unit truk serta 10 ton bawang merah masih diamankan di Mapolres Aceh Tamiang, guna pengusutan lebih lajut. Sementara pemiliknya sedang dalam pengembangan penyidikan, jika terbukti di kenakan pasal 31 ayat 1 junto pasal 5 UU nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. (BSO)

Kepsek SMPN 1 Labuhan Deli Pecat Siswanya Karena Takut MEDAN - Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang memindahkan siswanya dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan Kepala Sekolah tidak berani mengambil kebijakan karena ada dugaan Kepala Sekolah Misran Sihaloho takut bermasalah dengan guru BP karena suaminya seorang aparat kepolisian. Bahkan sikap Misran memecat siswa yang tanpa pertimbangan itu disinyalir karena sang Kepsek berlindung dibalik Ketua Komite Sekolah yang juga anggota Dewan Deliserdang.

Erwin Silalahi siswa yang dipecat tanpa pertimbangan, duduk di kelas VII-8 bermain dengan temannya saat jam istirahat. Ketika bermain teman Erwin terjatuh. Melihat kejadian itu guru BP yang bernama Herlina Marpaung dan walikelas Wasiah memarahi Erwin lalu menyuruh satpam sekolah untuk menjemput orangtua Erwin ketempatnya bekerja.

Setibanya di sekolah Br. Siahaan ibu Erwin meminta kejelasan tentang permasalahan yang terjadi. Namun guru BP itu mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. "Anak ibu memang bandel, inilah geng-

nya dan tahun ini dia tidak akan naik kelas," begitu kata Herlina.

Mendengar kata-kata guru BP, ibu Erwin marah dan merasa tidak senang anaknya dikatakan punya geng bahkan mengancam tidak akan naik kelas. "Ibu bilang anak saya punya geng. Geng apa,"? tanyanya dengan geram.

"Ibu tidak boleh sembarangan menyebutkan anak saya punya geng karena akan menimbulkan asumsi yang tidak baik didengar orang.

Kalau anak saya punya geng, ibu harus buktikan, jangan asal bicara," katanya dengan marah.

Karena merasa jengkel dengan sikap guru di sekolah itu dan setelah melihat kondisi teman anaknya akhirnya Br.Siahaan membawa Erwin pulang. Keesokan harinya Erwin kembali bersekolah, namun sejak kejadian itu Erwin terus mendapat tekanan dari guru walikelasnya.

"Kau bukan siswa di sekolah ini lagi. Suruh orangtua mu mengambil surat pindah," begitu kata walikelasnya kepada Erwin.

Seminggu setelah kejadian itu, kepala sekolah mengirim surat panggilan kepada orangtua Erwin dan dihadiri

oleh ayah Erwin R.Silalahi.

"Kemana anak mu dipindahkan. Sebutkan, biar saya tulis dalam surat ini"? begitu kata Misran Sihaloho.

"Saya tidak tahu kemana anak saya dipindahkan. Bapak saja yang tentukan ke mana dia pindah," jawab Silalahi.

"Hebat kau, berani kau melawan aku. Kau sudah berani melaporkan aku ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Tapi aku tidak takut karena aku tidak kenal dengan orang dinas pendidikan itu.

Mau kau laporkan kemana pun aku tidak takut. Silahkan saja," kata Misran dengan sombongnya.

Silalahi yang sehari-hari bekerja sebagai penambal ban pulang dengan perasaan sedih dan tak tahu harus mengadu ke mana. "Anak saya diperlakukan dengan semena-mena. Dipindahkan tanpa alasan yang jelas. Kalau anak saya bodoh seharusnya itu tugas guru yang mendidik anak agar pintar.

Bukan malah memecatnya," ucapnya dengan sedih.

Sejak, Senin (15/4), Erwin tidak lagi bersekolah di SMPN 1 Labuhan Deli Deliserdang. Kini Erwin tidak bersekolah lagi karena tidak

ada sekolah yang mau menerima siswa menjelang ujian kenaikan kelas.

Sementara saat dikonfirmasi ke sekolah, Kepala Sekolah Misran Sihaloho tidak ada ditempat. Lalu diarahkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Yusmaryono. Wakasek mengatakan bahwa pihak sekolah memindahkan Erwin karena guru BP dan walikelas merasa tidak senang dengan sikap orangtuanya. Dan itu sudah menjadi keputusan tanpa ada pertimbangan bahwa ujian kenaikan tinggal beberapa hari lagi.

Saat ditemui dan dikonfirmasi usai pelaksanaan MoU di Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara, Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Deliserdang Idris merasa terkejut. "Saya belum mendengar masalah pemecatan itu. Sudah konfirmasi ke sekolah..? Coba temui kepala sekolahnya karena tidak boleh memecat siswa dengan begitu saja kecuali si siswa melakukan tindak kriminal," kata Idris.

Tapi begitupun saya akan panggil kepala sekolahnya dan menanyakan langsung alasan pemecatan itu, pungkasnya. (FER)

AEK KANOPAN - Rekreasi bagi setiap insan sudah merupakan kebutuhan rutin. Namun rekreasi yang dilakukan para Kepala Sekolah dan Pengawas se Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) ini agak unik dan tertutup.

Contohnya, saat keberangkatan 45 orang Kepsek yang didampingi Kepala Dinas Cabang Pendidikan Kecamatan Kualuh Selatan Mulatua Rambe SPd, yang akan melakukan rekreasi.

Saat keberangkatan dari halaman kantor KCD, Sabtu (13/4), sekitar pukul 11.00 WIB, dengan tujuan Parapat, rombongan Kespek Kualuh Hulu mengenakan pakaian seragam olahraga warna kuning dengan tulisan official Kualuh Selatan.

Kepsek yang mengenakan seragam olahraga itu sengaja mengenakan seragam olahraga tersebut, guna mengelabui masyarakat di sana.

Dengan pakaian seragam olahraga dan bertuliskan official, seolah-olah para guru (Kepsek) bukan hendak pesiar, tetapi melakukan kegiatan olahraga. Terkesan mereka hendak bertanding dengan pihak luar sekolah.

Namun, Kepala KCD Mulatua Rambe SPd mengakui terus terang, tujuan keberangkatan adalah untuk wisata dan liburan ke Parapat dengan menggunalan anggaran pribadi masing-masing. Ini merupakan usulan Kepsek masing-masing sekolah.

"Asal tidak mengganggu kewajiban dan

pekerjaan hal ini tidak masalah," ujarnya Rambe, sambil pamit berangkat menuju Parapat.

Keterangan sejumlah Kepsek kepada KPK Pos, sebelumnya saat rapat yang dipimpin Kepala KCD di Aula kantor yang diprakarsai penerbit PT Air Langga Rantauprapat para Kepsek akan ke Medan untuk menghadiri penutupan PRSU dan kemudian dilanjutkan pelesiran ke Brastagi.

Dikatakan, pihak PT Air Langga siap menyediakan bus pariwisata. Namun akhirnya ke Parapat dan menaiki mobil jenis mini bus sebanyak sembilan unit.

Adapun persyaratan peserta piknik ini adalah yang sudah memenuhi target pembelian buku mata pelajaran bagi siswa dari penerbit PT Air Langga yang berasal dari dana BOS. Pemerhati Pendidikan di Kabupaten Labura sekaligus Ketua LSM P3N Labura T.Sinaga mengatakan, permasalahan ini dapat dikategorikan pihak Penerbit PT Air Langga Cabang R.Prapat telah menyuap Kepala KCD Kualuh Selatan Mulatua SPd untuk mengarahkan para Kepsek membeli buku terbitaan perusahaan itu.

Menurut Sinaga, diduga kuat Kepala KCD menerima 'upeti' yang menggiurkan dari PT Air Langga, sehingga para Kepsek pesiar ke Parapat. "Kita akan melaporkan masalah ini ke aparat hukum. Karena apa yang terjadi sudah melanggar hukum," ujar Sinaga. (TS)

Gerombolan Teroris Kuasai Balai Kota Medan MEDAN - Kantor Wali Kota Medan Jalan Raden Saleh Medan sangat mencekam, Rabu.

Sejak subuh segerombolan teroris bersenjata lengkap berhasil menguasai Balai Kota.

Selain para peserta delegasi Konfrensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) 2013, para teroris juga menyandera Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM. Kondisi itu menyebabkan seluruh aktivitas di Kantor Wali Kota lumpuh total.

Situasi semakin mencekam dan menakutkan setelah 4 teroris yang berjaga-jaga di halaman depan Kantor Wali Kota melepaskan sejumlah tembakan ke arah Jalan Raden Saleh. Seluruh pengemudi kenderaan bermotor sontak panik dan berusaha menyelamatkan diri. Dalam sekejap Jalan Raden Saleh yang biasanya selalu ramai dilalui kenderaan bermotor sontak sepi, tak satupun warga yang berani melintasinya.

Mendapat informasi ini, pasukan Brimbob Poldasu yang biasanya melakukan patroli rutin dengan mengendarai 12 sepeda motor tiba di lokasi. Sebelum dilakukan upaya penyelematan, lebih dahulu dilakukan negoisasi dengan para teroris. Namun negosisasi gagal, para teroris mengancam akan membunuh satu persatu delegasi KTT APEC 2013. Selain itu para teroris juga akan menghancurkan Kantor Wali Kota.

Mencegah jatuhnya korban, tak lama berselang upaya penyelamatan dilakukan.

Diawali dengan masuknya empat pasukan Brimob Paldasu mengendarai sepeda motor dari pintu masuk utama Kantor Wali Kota sambil melepaskan tembakan ke arah keempat teroris yang berjaga-jaga di halaman depan. Keempat teroris memberikan perlawanan, selain melepaskan tembakan, juga melemparkan granat. Namun keempat teroris akhirnya berhasil dilumpuhkan.

Tak sampai 15 menit, Kantor Wali Kota

berhasil dikuasai pasukan gabungan Yonif Rider 100 dan Brimob Poldasu. Hanya saja dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, para terorir ternyata telah memasang bom di lantai satu dalan ruang rapat di lantai empat. Untuk menghindari bom meledak, pasukan Gegana Polda Sumut dan Jihandak Zipur tiba di lokasi mengendarai mobil khusus. Dengan berpakaian lengkap, sejumlah petugas memasuki kantor Wali Kota untuk melakukan streilisasi.

Tim Jihandak berhasil mengamankan bom rakitan dalam ransel. Selanjutnya, bom dibawa dengan menggunakan mobil khusus Jihandak meninggalkan Balai Kota. Kemudian, tim dari Gegana Poldasu juga berhasil mengamankan bom waktu rakitan dari ruang rapat di lantai 4. Dengan menggunakan tali, bom itu kemudian diturunkan dimasukkan dalam tong khusus yang ada di mobil Gegana.

Adegan ini terungkap dalam latihan gabungan penanggulangan teroris TNI/ Polri Kodam I/BB Tahun Anggaran 2013 di Kantor Wali Kota Medan. Latihan ini dihadiri Gubsu H Gatot Pujonugroho ST, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Satro, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumut dan Kota Medan, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM serta pejabat utama di Kodam I/BB dan Polda Sumut.

Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro menjelaskan, Juni 2013 Kota Medan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan KTT APEC 2013. Untuk itulah dilakukan latihan bersama antara Polri dan TNI untuk melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya gangguan kantibmas, terutama ancaman dari teroris. Dengan demikian ketika pelaksanaan KTT APEC berlangsung dapat berjalan dengan aman.

(VIN)

ANTI TEROR - Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus foto bersama FKPD Provsu/Kota Medan, anggota DPD RI,Tokoh Masyarakat dan Tim anti teror TNI/POLRI usai melaksanakan simulasi latihan bersama dalam Operasi pembebasan sandera di Kantor Walikota Medan Jalan Raden Saleh, Medan, Rabu. (PENDAM)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

KAPOLRESTA MEDAN:Tindak Tegas Preman LATAH atau tidak, entah lah.

Namun yang jelas, Polresta Medan menindak tegas para pelaku premanisme (pemerasan, pengancaman, pemalakan) yang beraksi di Kota Medan tanpa pandang bulu.

Kapolresta Medan Kombes Pol Drs H Monang Situmorang MSi menegaskan sikapnya ini, usai memberikan pengarahan pada Apel Razia Premanisme jajaran Polresta Medan di Lapangan Merdeka Medan, Sabtu malam pekanlalu.

Menurut Kombes Monang, jajarannya akan terus memberantas keberadaan premanisme yang melakukan pemerasan serta meresahkan warga.

Bila ada warga yang diperas preman segara lapor ke Polsek terdekat. “Kami akan tangkap preman tersebut,” tandasnya.

Dikatakannya, karena aksi premanisme sudah semakin meresahkan warga, maka pihaknya akan terus menggelar razia preman sampai keberadaan premanisme berkurang di Medan.

“Saya telah instruksikan seluruh Polsek sejajaran Polresta Medan terus menggelar operasi rutin yang ditingkatkan di

KOMBES MONANG SITUMORANG wilayah hukumnya. Tidak ada batas waktu razia preman, kalau preman masih ada di Medan kita akan razia terus,” tegas Monang.

Kapolresta Medan juga menjelaskan, dalam razia premanisme ini pihaknya juga melibatkan Pemko Medan melalui Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan. Kedua institusi ini harus berperan, karena kalau ada anak punk maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terjaring Dinas So-

sial yang menampungnya dan memberikan pembinaan.

Begitu juga Dishub, yang lebih mengetahui mana jukir liar yang ada di Medan karenanya harus ikut berperan melakukan penertiban.

Libatkan 775 Personil Dalam razia premanisme yang digelar serentak di seluruh jajaran Polresta Medan, pihaknya mengerahkan 775 personil.

Di mana 115 personil Polresta Medan dan 660 personil seluruh polsek. Selain itu razia premanisme ini juga melibatkan Satpol PP, personil TNI dari Kodim 0201/BS dan PM. Pada razia ini yang digelar Sabtu malam hingga minggu dini hari ini, pihaknya berhasil menjaring 236 orang.“Tadi malam 236 orang terjaring dengan perincian 225 orang dalam pembinaan dan dipulangkan. Kemudian 11 tersangka diamankan terlibat kasus narkoba 9 orang dan 2 terlibat kasus sajam,” jelas Kombes Pol Monang Situmorang.

Masyarakat, ungkapnya, diimbau tidak ragu menghubungi pihak kepolisian jika melihat dan menemukan aksi premanisme di daerahnya. (TIM)

TANGKAP 2315 PREMAN DI IBU KOTA LAIN di Medan lain pula di Jakarta. Di Jakarta, perilaku premanisme sudah sampai pada tingkat yang cukup mencemaskan. Jumlah yang ditangkap juga tidak sedikit.

Selama operasi penangkapan dilakukan, Polda Metro Jaya berhasil menciduk 2.315 orang diduga preman. Mereka terjaring dalam operasi cipta kondisi yang rutin dilakukan kepolisian.

Semua yang terjaring, didata oleh petugas dan diperiksa berdasarkan perannya. Bagi yang melanggar pidana diproses secara hukum, sedangkan yang tidak terbukti dikembalikan dan dipantau keberadaannya.

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, dari 2.315 yang diamankan, sebanyak 458 preman ditahan sementara 1.840 menjalani pem-

KOMBES RIKWANTO binaan.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan pendataan bagi mereka yang tidak terbukti langsung dicatat oleh Polisi Binmas (Bina Masya-

rakat). "Itu buat basic data, mereka yang dibina di lapangan tetap dipantau," kata Rikwanto.

Menurut Rikwanto, mereka yang ditahan terbukti melawan hukum seperti penyalahgunaan narkoba, memalak, intimidasi, dan kepemilikan senjata tajam.

Dia mengatakan bahwa masalah premanisme bukan tanggungjawab kepolisian semata, tapi peran pemerintah juga sangat penting, sebab biasanya orang yang menjadi preman itu karena tidak memiliki pekerjaan. Sehingga mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang.

"Tugas polisi itu melakukan penegakan hukum. Jadi ini butuh kerja sama dengan stake holder, bagaimana mereka yang dibina itu tidak kembali melakukan perbuatannya lagi," katanya. (TIM)

LIPSUS

SEPEKAN belakangan ini, kepolisian gencar menangkap para preman. Mereka dicokok dari berbagai lokasi. Terminal, bus kota dan warungwarung pinggir jalan. Selain untuk memberi rasa aman kepada warga, operasi ini sekaligus jawaban atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, agar segera membersihkan tempat-tempat umum dari preman.

Aksi para preman ini memang sudah keterlaluan dan meresahkan masyarakat. Mereka berulah dalam berbagai modus. Dari juru parkir hingga menjadi pengamen di angkutan umum yang meminta uang kepada penumpang dengan nada mengancam.

Modus-modus seperti itu sesungguhnya bukan taktik baru. Semenjak kelompok preman ada di Indonesia, berbagai modus itu sudah marak.

Namun belakangan ini, kegiatan razia preman yang dilakukan di beberapa kota besar di Tanah Air mendapat kritikan. Misalnya saja pada Kepolisian Sektor Semarang Barat, Jawa Tengah dan beberapa jajaran kepolisian lainnya di negeri ini. Di Semarang, kegiatan razia preman dianggap asal tangkap oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Semarang.

Menurut Ketua PBHI, Tasy Denny Septiviant, polisi dianggap asal tangkap dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atas penangkapan orang-orang yang dituduh sebagai preman.

"Adanya dugaan potensi mereka melakukan tindak kriminal, harus ditangani dengan cara lain bukan dengan menangkap apalagi dilakukan oleh polisi," kata Denny.

Denny menambahkan, polisi tidak bisa menindak organisasi yang dianggap organisasi preman, jika IBUdalam KORBANpembentukannya tidak secara terang-terangan diniatkan untuk melakukan kejahatan.

Menurutnya, razia yang dilakukan polisi seperti tindakan latah pasca bentrokan preman dengan anggota Kopassus di Yogyakarta. Razia itu bisa jadi hanya menjadi gertakan bagi preman sebenarnya. Sebab preman-preman yang bernaung dalam organisasi yang menyebut diri sebagai organisasi pendukung keamanan itu tak pernah beroperasi di jalan raya.

Di Semarang ada organisasi yang mengaku bergerak dalam bidang jasa keamanan. Namun prakteknya mirip dengan organisasi pimpinan Hercules yang mengutip "dana keamanan" ke sejumlah perusahaan.

Contohnya, pada Selasa pena lalu, Polsek Semarang Barat melakukan penangkapan terhadap mereka yang dianggap preman. Padahal, mereka yang ditangkap adalah pengamen yang juga berjualan minuman kemasan, penjual rokok, dan pedagang jagung rebus di perempatan jalan.

Bruno, salah satu pengamen segera kabur dan berlari. Ia dikejar beberapa polisi hingga tersudut dan ditangkap. Sementara itu, Yuli, isteri Bruno yang masih berusia 21 tahun itu tidak sempat lari dan lebih dulu ditangkap.

Mereka mencoba melawan. Berteriak-teriak dan meronta sekuat tenaga saat sejumlah polisi wanita menggelandang ke dalam mobil petugas. Sebenarnya Bruno bisa saja kabur. Karena mendengar teriakan isterinya, dia menghentikan langkahnya.

Demikian sedikit gambaran saat dilangsungkan operasi preman oleh tim Reskrim Polsek Semarang Barat. Operasi semacam ini belakangan sering dilakukan di Semarang.

Ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden kepada Kapolri yang meminta agar polisi membasmi semua gerakan atau organisasi yang terindikasi preman dan anggotanya yang banyak ADNAN GAYO melanggar hukum serta mengusik ketentraman masyarakat. (TIM)

Vrij Man,

Sejarah Preman di Indonesia PREMAN kerap memeras, menganiaya, bahkan membunuh. Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang saat kondisi ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi.

Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka agen penyedia jasa yang menyediakan layanan kemananan. Pada praktiknya, orang-orang dari agen tersebut memeras bahkan mengancam warga untuk menjamin keamanan bagi segelintir orang lainnya.

Kriminolog Erlangga Masdiana mengatakan, preman di Indonesia dikenal sebagai orang yang sering berbuat onar, mengganggu keamanan, dan memanfaatkan berbagai macam cara untuk kepentingan ekonomi mereka. Parahnya, premanpreman ini justru kerap dibekingi atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Istilah “preman” yang kini digunakan di Indonesia sesungguhnya merupakan peninggalan kolonial Belanda. Preman berasal dari bahasa belanda “vrij man” yang berarti orang merdeka atau orang bebas. Persis seperti kata “free man” dalam bahasa Inggris. Namun label preman di masa sekarang dan di masa penjajahan Belanda, disematkan pada orang yang berbeda.

Di zaman kolonial, orang yang disebut preman adalah mereka yang membangkang pada pemerintahan kolonial. Banyak preman di masa itu justru merupakan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, karena kata “vrij man” sulit diucapkan oleh lidah orang Indonesia, maka pelafalannya berubah menjadi “preman”.

Namun kini arti preman bergeser dan disematkan kepada mereka yang kerap berbuat onar dan meresahkan warga. Premanisme di kotakota besar dianggap sebagai hal dilematis. Di satu sisi, keberadaan preman mengancam keamanan masyarakat. Tapi di sisi lain, aparat keamanan tidak tegas dalam memberantas preman.

“Preman itu gejala sosial dan sulit dihilangkan.

Tapi bisa diminimalisir dan dikanalisasi,” kata Erlangga. Pertama, tak boleh ada oknum pejabat atau aparat yang justru membekingi dan memfasilitasi keberadaan preman. Kedua, penegak hukum harus konsisten menumpas preman.

Ketiga, orang-orang yang punya potensi menyimpang menjadi preman, energinya harus disalurkan dalam bentuk kegiatan positif. Jika pemerintah Indonesia tak punya cara efektif untuk memberdayakan preman di sektor ekonomi informal, maka bisa-bisa jumlah preman bakal terus bertambah. (TIM)

Premanisme Terkait Erat Dengan Pengangguran AKSI premanisme di Ibu Kota kian meresahkan.

Mulai dari meminta uang lebih saat memarkir kendaraan hingga mengintimidasi warga terkait pengamanan lahan kosong. Guna mengatasi masalah ini, Polda Metro Jaya membuat program khusus peduli pengangguran.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, mengungkapkan, penyebab munculnya preman adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga warga mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah.

Menurut dia, Polda Metro Jaya memiliki beberapa program untuk menerapkan disiplin masyarakat, yakni 'Polisi Peduli Pendidikan', dan Polisi Peduli Pengangguran'.

Dia mengaku saat ini semua program sudah berjalan hampir di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Misalnya di Polres Jakarta Selatan, yang pada akhir 2012 lalu mengadakan penya-

ringan warga yang menganggur untuk mengikuti kursus pendidikan.

"Mereka mendapatkan kursus teknik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) selama tiga bulan, setelah itu direkomendasikan ke perusahaan yang berminat," kata Rikwanto, Kamis.

Dijelaskan Rikwanto, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lapangan pekerjaan, program peduli penganguran ini juga mengantisipasi tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh para pengangguran dan preman.

Berdasarkan hasil pendataan, didapatkan hampir 60 persen pelaku tindak kejahatan yang ditangkap tidak memiliki pekerjaan tetap. "Maka dari itu kami nilai, berkurangnya pengangguran di Jakarta dapat mengutangi jumlah preman yang berinisiatif untuk melakukan kejahatan," ujar Rikwanto. (TIM)

Beking Preman di JakartaVersi Anton Medan MANTAN preman yang kini menjadi Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Anton Medan, menduga ada sejumlah pengembang besar menjadi beking preman di Jakarta.“Kita mendukung penuh apa yang dilakukan polisi untuk memberantas preman, karena kita ingin Jakarta aman. Namun, yang menjadi persoalan siapa

yang membekingi preman di Jakarta? Banyak preman di Jakarta terorganisir oleh developer (pengembang),” kata Anton Medan, Jumat malam.

Anton menduga, karena para pengembang tersebut membutuhkan jasa preman untuk mengamankan tanah dan bangunannya. Bahkan, ada beberapa politikus yang berkawan dengan pengem-

bang tersebut. Hal inilah, yang membuat polisi kesulitan untuk mengungkapnya.

Menurutnya, preman di Jakarta beraneka ragam, ada yang mengatasnakan ormas tertentu, suku tertentu dan lain-lain.

“Preman di Jakarta ada yang berasal dari suku tertentu, biasanya dari urbanisasi suatu daerah dan juga ada

dari ormas. Secara hukum agak sulit untuk mengungkapnya, karena ada beberapa perusahaan mereka yang mengatasnamakan orang lain.

Selain itu, preman juga belum tentu penjahat,” jelasnya.

Upaya polisi yang menggelar operasi cipta kondisi untuk mengurangi jumlah preman dikatakan Anton juga belum menunjukan hasil.

Pasalnya, banyak preman yang kedapatan dijaring di lapangan, setelah bebas kembali lagi menjadi preman.

“Operasi tersebut hanya membuat shock terapi saja, namun setelah keluar mereka kembali lagi. Polisi hanya melakukan pembinaan buat preman. Seharusnya polisi menindak dengan KUHP,” tegasnya. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

SUMUT / ACEH

Transmigran di 11 Provinsi Peroleh SHM SAMBUTAN - Bupati Sergai Erry Nuradi, membacakan sambutan tertulis Gubsu memperingati Hari Jadi ke–65 Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang dirangkaikan dengan Upacara HKN dihadapan jajaran PNS Pemkab Sergai di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin. (KPK POS/ARM)

Sergai Peringati Hari Jadi Provsu ke – 65 SEI RAMPAH - Peringatan hari jadi ke – 65 Provinsi Sumatera Utara tahun ini mengusung tema “Semangat hari jadi ke-65 kita tingkatkan daya saing Provinsi Sumatera Utara”. Nantinya diharapkan dapat meningkatkan semangat dan komitmen kita semua untuk membangun Sumatera Utara agar lebih maju dan sejahtera.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho ST dalam sambutannya tertulisnya yang dibacakan Bupati Sergai Erry Nuradi, pada upacara peringatan hari jadi ke – 65 Provsu yang dirangkaikan dengan Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) dihadapan seribuan PNS jajaran Pemkab Sergai di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan semangat pembentukan Provinsi Sumatera Utara pada hakekatnya didasari oleh cita – cita luhur untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Cita - cita luhur ini harus senantiasa menjadi “Ruh” bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara, termasuk juga bagi aparatur pemerintah daerah, dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai keting-

kat Kelurahan dan Desa, dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, ungkap Gatot.

Usai upara hari jadi ke – 65 Provinsi Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan (HKN), Bupati Erry Nuradi mengambil sample sepuluh orang PNS untuk diambil urinenya, dan hasilnya kesepuluh PNS dinyatakan bebas dari narkoba. Hal ini bertujuan agar para aparatur negara yang melayani masyarakat untuk selalu menjaga prilaku dan terhindar dari penyakit masyarakat seperti narkoba, HIV dan miras.

DI TEBINGTINGGI Peringatan yang sama juga berlangsung di Tebingtinggi. Plh Wali Kota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP membacakan sambutan gubsu.

Dikatakan, kedepan pembangunan akan terus kita lanjutkan dengan target pembangunan provinsi Sumatera Utara tahun 2014 memberikan prioritas perhatian pembangunan antara lain kepada peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan pelayanan prima. (ARM/RS)

Kecamatan Tebingtinggi Kota Juara Umum TEBINGTINGGI - Plh Walikota Tebingtinggi HIrham Taufik SH MAP mengingatkan, sangat diperlukan perhatian dan keterlibatan sungguh-sungguh serta tanggung jawab seluruh komponen umat Islam dan jajaran pemerintah agar pasca penyelenggaraan MTQ ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat kita, khususnya di Kota Tebing Tinggi.

Hal ini diingatkan H Irham Taufik SH MAP dalam sambutannya pada penutupan MTQ Ke - 45 Kota Te-

bingtinggi, Jumat malam pekan lalu.

Oleh karena itu, tambahnya, tertumpu harapan besar kepada seluruh pengurus LPTQ Kota Tebingtinggi agar dapat melakukan langkah langkah strategis dan program yang benar-benar dibutuhkan dalam melakukan pembinaan secara terencana dan sistematis dalam membina qori - qoriah, hafizh hafizah, mufassir mufassirah maupun cabang musabaqoh lainnya. Keluar sebagai Juara Umum dalam MTQ kali ini Kecamatan Tebingtinggi Kota. (RS)

Puncak Perayaan Paskah Raya Umat Kristiani Kota Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Paskah Raya umat Kristiani Kota Tebingtinggi akan digelar, Minggu 5 Mei 2013, di GOR Marahalim Jalan Thamrin Kota Tebingtinggi. Paskah Raya ini akan dihadiri ribuan umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kota Tebingtinggi.

Ketua panitia perayaan Paskah Raya Kota Tebingtinggi Ogamota Hulu SH, Sabtu, mengatakan untuk menyemarakkan perayaan Paskah sebelum acara puncak, tanggal 22 April digelar seminar kesehatan wanita di Gedung Balai Kartini dengan menghadirkan pembicara dari Dinas Kesehatan / RSUD Dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi dan seminar rohani.

Ogamota juga menyebutkan panitia akan memberikan biaya sosial kepada warga jemaat yang benar-benar tidak mampu dan mengalami penyakit menahun. Biaya

sosial yang diberikan sebesar 10 persen dari anggaran perayaan Paskah Raya Kota Tebingtinggi.

Dalam perayaan ibadah Paskah Raya panitia juga mengundang pengkhotbah yang akan memberikan muzizat penyembuhan bagi umat Kristiani Kota Tebingtinggi.

"Kita akan mengundang pengkhotbah yang juga akan memberikan muzizat terhadap warga jemaat yang mengalami penderitaan maupun penyakit," sebut Ogamota Hulu yang juga Ketua GAMKI Tebingtinggi.

Untuk mensukseskan perayaan Paskah Raya tersebut, panitia telah melakukan persiapan secara matang dan sekali seminggu, semua panitia tetap melakukan koordinasi.

"Kita harus benar-benar membuat persiapan secara matang untuk mensukseskan perayaan Paskah Raya," tegasnya. (RS)

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah hak milik transmigran di kawasan-kawasan transmigrasi.

Tahun 2012, berhasil menerbitkan 23.440 persil sertifikat untuk transmigran yang tersebar di 11 provinsi. Sedangkan tahun 2013 program penerbitan sertifikat tanah ditargetkan 14.901 bidang tanah yang tersebar pada 7 provinsi lainnya.

“Pemberian sertifikat tanah hak milik (SHM) kepada para transmigran ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan aset tanah secara sah dan diakui negara,” kata Menakertrans, Senin. Muhaimin menambahkan, dengan diserahkannya sertifikat

kepada transmigran maka diharapkan transmigran dapat bekerja lebih tenang, nyaman, dan aman di lahan-lahan transmigran yang selama ini ditempatinya.

“Dengan ada kepastian atas tanah yang dimilikinya, maka para transmigran pasti lebih bersemangat dan produktif dalam mengolah lahan pertanian dan perkebunan. Secara otomatis kesejahteraan transmigran pun akan lebih meningkat,” kata Muhaimin.

Secara rinci disebutkan, sertifikat hak milik itu diberikan kepada 23.440 persil sertifikat yang terdiri dari provinsi NAD 1.035 persil, Sumatera Utara 716 persil, Jambi 2.621 persil, Bengkulu 197 persil, Sumatera Selatan 6.121 persil, Lampung 9.800 persil, Kepulauan Bangka Belitung 1.000 persil, Kalimantan Barat 1.000 rilis, Sulawesi Tengah 700 persil, Sulawesi Barat 150 persil, dan Maluku Utara 100 persil.

Untuk meminimalisai konflik di kawasan transmigrasi, Muhaimin

SERTIFIKAT - Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KTrans) Jamaluddien Malik saat menyerahkan sertifikat kepada transmigran. (KPK POS/REL) meminta kepada pemerintah daerah agar menyediakan lahan-lahan transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (Clear and Clean) dan 4 L (layak huni, layak berkembang, layak usaha, dan layak lingkungan).

“Selain penyediaan lahan yang

bebas konflik, pemerintah pusat dan pemda pun terus bekerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah," kata Muhaimin. (REL)

Benih Padi Asal China Dikembangkan di Sergai SEI RAMPAH - Setelah berhasil meningkatkan produktivitas padi di daerah asalnya di China dengan benih padi Hibrida Optima hasil teknologi Yuan LongPing HighTech, proyek pertanian ini akan dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dikenal sebagai daerah pertanian dengan luas lahan yang sangat potensial untuk terus ditingkatkan produktivitasnya.

Hal ini diungkapkan Cui Ying selaku Ketua Proyek pengembangan pertanian didampingi Peggy Panca dari Growth Steel Group saat beraudensi ke Pemkab Sergai yang diterima langsung Bupati Ir HT Erry Nuradi MSi didampingi Kadis Pertanian dan Peternakan Ir. H. Safaruddin, Kepala BP2KP Setiyarno SP dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala di ruang rapat Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat. Lebih lanjut Cui Ying memaparkan bahwa benih padi Optima sudah dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia, namun untuk Provinsi Sumatera Utara

pertama kalinya akan dikembangkan melalui uji adaptasi di wilayah Kabupaten Sergai.

Untuk itu pengembangannya akan dilakukan di 6 demplot di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Sei Rampah dan Sei Bamban dengan luas lahan masing-masing 1 Ha dan kepada para petani akan diberikan benih padi Optima secara cumacuma. Berdasarkan penelitian dan pengalaman di China, jenis padi ini akan memproduksi 12 ton/Ha dengan penyesuaian lahan di Indonesia diestimasi akan mencapai produksi 10-12 Ton/Ha dalam waktu 112 hari dengan kualitas beras yang pulen.

Diharapkan dengan bantuan penyuluhan para peneliti dari Yuan LongPing HighTech, enam Demplot Padi Yuan LongPing ini akan dapat memproduksi sebagaimana yang diharapkan dan akan dilakukan Panen Raya sekaligus memperkenalkan jenis ini kepada seluruh masyarakat. Diharapkan dengan suksesnya keenam demplot ini di Sergai akan diikuti oleh para

AUDENSI - Bupati Sergai Erry Nuradi, didampingi Kadis Pertanian dan Peternakan Safaruddin, Kepala BP2KP Setiyarno SP dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala menerima kunjungan audensi Ketua Proyek pengembangan pertanian dari Growth Steel Group Cui Ying di ruang rapat Bupati Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat. (KPK POS/ARM) petani di daerah ini sehingga dapat terus meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, jelas Cui Ying.

Menyambut penjelasan dari Perwakilan PT. Growth Steel Group Cui Ying, Bupati Sergai

mengemukakan bahwa Sergai memiliki 40.500 Ha lahan pertanian yang siap untuk dikembangkan dan proyek pertanian dari Yuan LongPing HighTech ini diharapkan dapat membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

(ARM)

Sergai Raih Paviliun Terbaik di PRSU ke-42 SEI RAMPAH - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali mengulangi kesuksesan di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke42 tahun 2013 dengan meraih predikat Terbaik I Paviliun Pemerintah Kabupaten/Kota kategori Penataan dan Penampilan Terbaik.

Sedang terbaik II diraih Pemko Medan dan ke III Pemkab Nias.

Selain predikat terbaik I, Kabupaten Sergai juga meraih juara II kategori Dekorasi paviliun.

PRSU ke-42 yang berlangsung selama sebulan penuh sejak Jumat (15/3) berakhir dan ditutup secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H. Gatot Pujo Nugroho ST yang diwakili Sekdaprovsu H. Nurdin Lubis SH MM di open stage PRSU kompleks Tapian Daya Medan, Senin malam.

Malam penutupan yang dihadiri sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provsu, para Bupati/Walikota se-Sumut

itu diumumkan pemenang berbagai perlombaan dan paviliun/ stand terbaik yang ikut dalam event sekali setahun itu.

Gubsu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdaprov Nurdin Lubis menyampaikan apresiasi atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah mensukseskan PRSU ke-42 ini.

Atas prestasi membanggakan yang diraih Kabupaten Sergai tersebut, Sekdaprovsu menyerahkan penghargaan kepada Bupati Sergai Erry Nuradi diwakili Sekdakab Haris Fadillah didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan Kabag Perekonomian Drs. H. Mariyono SP. Selain meraih Terbaik I kategori Penataan dan Penampilan Terbaik dan juara II Paviliun Pemerintah Kabupaten/Kota kategori Dekorasi, Kabupaten Sergai juga berhasil meraih juara II Penampilan Kesenian Daerah Kabupaten/Kota pada

FOTO BERSAMA - Bupati Sergai diwakili Sekdakab Haris Fadillah didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Kabag Perekonomian Mariyono SP dan mewakili Ketua Yayasan PRSU photo bersama dengan Sekdaprovsu Nurdin Lubis SH, usai penyerahan plakat dan piagam penghargaan. (KPK POS/IST) malam pesona budaya Kabupaten Sergai yang digelar 3 April lalu.

Pada malam pesona budaya tersebut ditampilkan pagelaran

seni drama dari Cermin Theater binaan Bagian Humas Setdakab Sergai dibawah asuhan M. Syafei Harahap SPd. (ARM)

Gubsu dan Bupati Langkat Terima Peniti Emas TANJUNG PURA - Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, dianugerahi peniti emas oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumatera Utara. PIN kehormatan itu disematkan kepada keduanya karena dinilai sangat berjasa dan mendukung program IPHI dan umat Islam umumnya.

Sebelumnya tak kurang dari 5.000 an jama’ah memadati Masjid Azizi Tanjung Pura Langkat, Minggu. Dalam acara Dzikir bersama dipandu KH. Amiruddin MS yang digelar oleh IPHI Sumut bekerjasama dengan IPHI Kab. Langkat.

Gatot yang bertindak sebagai penceramah dalam tausyiahnya mengatakan, manusia boleh berusaha, bekerja dan berbuat semaksimal mungkin karena hal itu merupakan kewajiban dan syariat agama. Akan tetapi kunci kemenangannya adalah dengan

menyertai segala jenis usaha tersebut dengan do’a dan berdzikir.

“Usaha haruslah maksimal, tetapi tanpa do’a dan dzikir hanyalah angan-angan,” ujar Gatot seraya menyampaikan

bahwa dzikir perlu untuk dikhususkan waktunya dan sebaiknya setiap hari dan setiap saat dalam bekerja dan beraktivitas disertai dengan dzikir.

Sementara itu Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, mengatakan

PENITI EMAS - Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menerima peniti emas dan penghargaan dari IPHI Sumut. (KPK POS/JUL)

sesuai dengan visi masyarakat relegius keberadaan IPHI memberi nilai lebih dalam menjaga kesejukan daerah tersebut. Kegiatan sosial keummatan yang berorientasi kepada pemahaman nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara membantu pemerintah mewujudkan daerah yang nyaman dalam berkah dan membiasakan masyarakat hidup dalam bingkai jama’ah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian tali asih kepada 300 orang bilal mayit yang diserahkan Gubsu dan Bupati Langkat. Acara diakhiri dengan Sholat Dzuhur berjama’ah, hadir juga Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim Al Syarwani, Kakankemenagsu H. Abdul Rahim, Al-Ustadz Sopyan, Lc, sejumlah tokoh agama Sumatera Utara dan Langkat serta Zurriat Kesultanan Langkat. (JUL)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

Bupati: Camat Jangan Hanya Duduk di Belakang Meja BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (SPPT-DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran (TA) 2013 Kabupaten Batubara di aula kantor DPPKAD Batubara, komplek Bah Bolon, Pematang Panjang, Air Putih, Selasa. Penyerahan SPPT-DHKP PBB TA 2013 dihadiri Kepala Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Syaiful Anwar SSos MSP, KPP Pratama Kisaran Agus Cahyo Nugroho, pimpinan Bank Sumut, Camat, Kepala Desa dan Lurah se Batubara.

OK Arya Zulkarnain dalam arahan menekankan

OK ARYA agar camat jangan hanya duduk di belakang meja saja.

Tapi lakukan berbagai terobosan bersama pihak terkait untuk menjadikan tugas sebagai bagian terpenting yang harus diselesaikan, mengingat penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah menjadi bagian dari pajak daerah yang dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Penyampaian SPPT-DHKP PBB Pedesaan dan Perkotaan merupakan tugas rutin yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Namun pada pelaksanaan tahun ini memiliki makna khusus karena dilakukan bertepatan pada tahun kedua masa peralihan pengelolaannya dari

pemerintah pusat ke daerah sebagai upaya menghimpun dana pembangunan yang berasal dari masyarakat yaitu PBB pedesaan dan perkotaan.

Arya menjelaskan untuk Tahun 2013 penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan dari Rp1,6 miliar lebih pada tahun 2012 menjadi Rp5 miliar lebih pada tahun 2013 atau naik. Adanya kenaikan ini menuntut kita untuk bekerja keras dan sungguhsungguh bagi memberhasilan pencapaiannya seiring diberlakukannya UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Karenanya untuk mencapai target Tahun Anggaran 2013, para Camat hendaknya lebih pro aktif dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan. Salah satu yang harus dilakukan camat adalah terlaksananya intensifikasi dan eksentifikasi pemasukan PBB dengan sebaikbaiknya melalui pengaktifan tim intesifikasi kecamatan.

Diingatkan kepada seluruh camat bahwa tahun 2013 benar-benar dapat dijadikan sebagai tahun kebangkitan pembangunan di Kabu-

paten Batubara. "Karena tahun ini (2013-red) merupakan tahun kedua Pemkab Batubara mengelola sendiri penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan," tandasnya.

Sebelumnya kepala DPPKAD Syaiful Anwar SSos MSP didampingi kepala bidang pendapatan Andre Rahardian AP dalam laporan menjelaskan, sebagai upaya untuk merealisasikan penerimaan PBB Tahun 2013 dengan target Rp5 miliar telah dilakukan beberapa kegiatan seperti pemutakhiran data objek PBB pedesaan dan perkotaan bekerjasama dengan dinas/instansi dan pihak terkait lainnya dalam penilaian objek PBB dan penagihan tunggakan pajak.

Memonitor penyampaian SPPT-PBB kepada seluruh wajib pajak. Camat membuat susunan tim intensifikasi kecamatan dalam penyampaian SPPT-PBB dan merealisasikan sesuai dengan target. "Mari kita tingkatkan penerimaan PAD serta berperan aktif dalam membangun kesadaran dan ketauladanan kepada masyarakat dalam membayar PBB-P2 tepat waktu," pungkasnya.(SAHREL)

OK Arya Dorong PT Lonsum Bangun Rumah Pintar BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM terus mendorong PT Lonsum perkebunan Dolok estate, Lima Puluh untuk membangun rumah pintar demi mencerdaskan anak bangsa terutama yang berada di negeri beradat tanah betuah bumi Batiubara.

“Kita dorong agar PT Lonsum membangun rumah pintar untuk mencerdaskan anak bangsa. Pembangunan rumah pintar itu bisa dilakukan dengan mengalokasikan dananya dari Corporate Social Responsibility (CSR), yang berada di berbagai perusahaan swasta yang ada," demikian bupati pada acara peresmian rumah pintar di lapangan sepakbola PT Lonsum Dolok estate, Lima Puluh, yang dihadiri ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi, direktur PT PP London Sumatera Tbk Joefly J.Bahroeny, ketua TP.PKK Ny Hj Khadijah Arya SE, kepala dinas pendidikan

Drs Darwis MPd, Muspika,dan pimpinan PT Lonsum Dolok estate Ir Noto Susilo.

Fasilitas umum terbuka yang disediakan dapat menambah pengetahuan warga.

Selain itu juga beragam keterampilan dan pendidikan akan memunculkan anakanak yang cerdas dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan persaudaraan. “Mudah-mudahan program pro rakyat ini dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain sebagai wujud tanggung jawab bersama akan kesejahteraan masyarakat lokal,“ katanya.

Keberadaan rumah pintar dapat disinergikan dengan pembangunan kesehatan seperti pemanfaatan gedung sebagai tempat penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Program rumah pintar juga telah diakui oleh Diknas dalam membantu pembangunan dunia pendidikan yang dapat terus berlanjut, sekaligus ber-

TIM Suvervisi TP PKK Sumut Kunker ke Batubara BATUBARA - Tim Supervisi TP PKK Sumut melaksanakan kunjungan ke Batubara, Selasa. Kunjungan Tim Supervisi TP PKK Sumatera Utara ini adalah dalam rangka pelaksanaan tertib Administrasi PKK, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahterah (PT2WKSS), Pemanfaatan Tanah Pekarangan Hatinya PKK, dan Pemanfaatan Hasil Toga 2013.

Acara supervisi ini dihadiri, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain yang diwakili Sekdakab T.Erwin SE, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat, kepala desa/Lurah, TP.PKK, Darma Wanita se Batubara.

Bupati Batubara OK Arya melalui Sekdakab T.Erwin SE dalam sambutannya mengatakan, PKK mempunyai fungsi sangat strategis dalam memberdayakan keluarga terutama perempuan sebagai motor penggerak. Melalui tiga pilar yang digerakkan yaitu pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sebagian dari sepuluh program pokok PKK wadah ini mampu menunjukkan jati dirinya dalam mendukung program pemerintah, TP PKK Batubara melalui programnya mampu sebagai motivator dan dinamisator masyarakat, bahkan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemkab Batubara selaku mitra dari TP PKK Batubara terus mendukung setiap program PKK. Disadari bahwa kerja sama

antara kedua unsur ini menjadi sinergitas yang sangat baik karena memiliki tujuan serta visi dan misi yang sama.

“Saya mengucapkan selamat datang kepada Tim Supervisi Sumut, dengan kunjungan ini TP PKK Batubara akan semakin berbobot dan berkualitas dalam memberdayakan keluarga, “ ujarnya.

Tim Supervisi TP PKK Sumatera Utara terdiri dari ketua TP PKK Sumut Nyonya Hj Sutias Handayani Gatot Pujunugroho, didampingi Kepala badan Pemberdayaan masyarakat dan Desa H Salman Ginting, menjelaskan, supervisi ini adalah untuk melihat dan memantau apakah PKK Batubara layak untuk mengikuti lomba baik ditingkat Provisnsi dan nasional.

Sebelumnya Ketua TP.PKK Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE, melaporkan, peserta yang hadir dalam acara supervisi ini adalah pengurus PKK Batubara, Kecamatan, desa/kelurahan. Pengurus PKK ini telah melaksanakan berbagai program maupun lomba untuk program kerja PKK 2013. Adapun desa binaan yaitu desa Kwala Gunung percontohan administrasi, Mangkei Baru (Lima Puluh) pemanfaatan hasil toga, Sipare-pare percontohan perilaku hidup bersih dan sehat. Aras (Air Putih) lingkungan yang hidup bersih dan sehat, Sei Balai percontohan pemanfaatan pekarangan, Dahari Selebar (Talawi) gerak PKK KB Kesehatan, Bagan Arya (Tanjung Tiram) pembinaan posyandu, Kuala Indah (Sei Suka) UP2K. (SAHREL)

Batubara Tuan Rumah TTG Ke XIII RUMAH PINTAR - Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi ketua TP.PKK Ny Hj Khadijah Arya SE dan pimpinan PT Lonsum Tbk Joefly J.Bahroeny menyerahkan nasi tumpeng kepada Ir Noto Susilo selaku penanggung jawab rumah pintar.(KPK POS/SAHREL) harap dapat memberi inspirasi, motivasi dan pengetahuan yang mengembangkan pendidikan bagi masyarakat setempat khususnya generasi penerus, tandasnya.

Dikesempatan itu direksi Lonsum Tbk, Joefly Joesoef Bahroeny mengatakan, pembangunan berbagai fasilitas itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR yang bertujuan meningkatkan taraf hidup warga

disekitar areal perkebunan.

Adapun rumah pintar yang dibangun terdiri dari centra buku, centra komputer, centra permanen edukasi, audio visual dan centra bermain.

Pembangunan rumah pintar merupakan program CSR PT Lonsum dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan masyarakat berpengetahuan, masyarakat sejahtera dan masyarakat beradab. (SAHREL)

PTPN I Langsa Perbaiki Halte Bus LANGSA - PT Perkebunan Nusantara I (Persero), terus berusaha memberikan kontribusi meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Program ini dilakukan melalui urusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) membantu berbagai kegiatan. Di antaranya, pada Selasa (16/2) lalu, menyerahkan bantuan bagi keluarga korban kebakaran di Komplek Perumahan Kebun Cot Girek Lama, Lhok Sukon, Aceh Utara.

Bantuan yang diserahkan kepada keluarga yang tertimpa musibah itu berupa beras, gula pasir, minyak goreng dalam kemasan, telur ayam, mi instan, teh dan kopi. Bantuan diterima langsung oleh perwakilan korban di hunian sementara.

Kebakaran rumah karyawan di Kebun Cot Girek Lama terjadi pada Rabu dini hari 20 Maret 2013 sekira pukul 03.00 WIB itu membumi hanguskan 19 rumah yang ditempati oleh 19 KK atau 65 jiwa.

Kebakaran diperkirkan terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah, kerugian materil belum dapat ditaksir.

Sedangkan menurut Ibu Jamiah salah satu warga yang terkena musibah, kebakaran itu sebagian besar harta benda milik mereka ludes dilalap sijago merah.

Pada kesempatan yang sama CSR PTPN I melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) juga memberikan bantuan dan santunan kepada Asrama Panti Asuhan Raudatul Jannah Sunedon Aceh Utara sebesar Rp2 juta, Mesjid Baitul Aizam Gampong Semali Rantau Peureulak sebesar Rp5 juta, bantuan untuk pembuatan lapangan Volly kepada masyarakat Cot Girek Lama sebesar Rp5 juta.

Dibidang olah raga, khususnya di Kota Langsa PT Perkebunan Nusantara I Langsa mendukung PSBL Langsa

KUNKER - Ketua TP PKK Sumatera Utara Ny Sutias Handayani GPN (tengah) didampingi ketua TP.PKK Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE dan Sekdakab Batubara T.Erwin SE. (KPK POS/SAHREL)

disiapkan sedini mungkin. Event yang rencananya akan digelar pada 1 hingga 4 MeI mendatang, rencananya akan bertempat di lapangan Bio Diesel desa LalangSei Suka. Seluruh Kabupaten Kota Se Sumatera Utara nantinya akan mengisi stand-stand yang dipersiapkan oleh Panitia. Maka untuk mempersiapkannya membutuhkan kerja keras dan koordinasi, tandasnya.

Kaban BPMPD Batubara Budi Isnawan Sinaga SSTP menjelaskan, saat ini Pemkab Batubara sedang mempersiapkan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud. "Diharapkan bahwa event ini nantinya dapat memberikan kesan yang baik dan sukses pelaksanaan serta mendapat tanggapan yang positif," ucapnya. (SAHREL)

Diklat LMD se Kecamatan Serba Jadi

HALTE - Salah satu program CSR PTPN I membangunan Halte yang posisinya di depan sekolah ternama di Kota Langsa yaitu SMA Negeri I Langsa di Jalan Jend. Ahmad Yani. (KPK POS/YANTO) berlaga di divisi utama. Tahun ini PSBL Langsa mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat Langsa.

Diantaranya adalah dukungan dari PT Perkebunan Nusantara I (Persero) yang memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta.

Bagi PT Perkebunan Nusantara I, bantuan seperti ini bukanlah yang pertama kalinya diberikan untuk PSBL Langsa. Setiap musim kompetisi yang diikuti oleh PSBL Langsa, PTPN I selalu memberikan dukungan dana bagi kelancaran kegiatan olah raga khususnya sepakbola sebagai salah satu cabang olah raga yang paling favorit.

Dalam rangka gerakan penanaman satu miliar pohon PT Perkebunan Nusantara, telah melaksanakan program nasional gerakan penananam satu miliar pohon. Program kali ini adalah menanam 20 ribu batang pohon mangrove yang terbagi di tiga lokasi. Sepuluh ribu batang ditanam di Desa Kuala Langsa bekerjasama dengan kelompok tani Sahabat Bakau. Lima ribu batang ditanam di Desa Aramiyah bekerjasama dengan

BATUBARA - Bertempat di aula Bupati Batubara, Lima Puluh, Rabu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka menghadapi event tingkat Provinsi yaitu Gelar Teknologi Tepat Guna, Pameran Pembangunan. Rapat yang dipimpin Bapemas Pemprovsu H.Salman Ginting yang diwakili Kabid SDM TTG, melibatkan seluruh BPMPD se Sumatera Utara.

Maspar dalam sambutannya memberikan gambaran bahwa pertemuan yang dilakukan adalah sebagai langkah awal untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan persiapan dalam menyongsong penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Masalah penginapan harus dapat

LSM Balee Jurong dan lima ribu batang lainnya ditanam di Sungai Raya di daerah Glumpang Payong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur bekerja sama dengan Koperasi Pusong Jampe.

PTP Nusantara I (Persero) barubaru ini juga melakukan perbaikan sebuah bangunan Halte yang posisinya di depan sekolah ternama di Kota Langsa yaitu SMA Negeri I Langsa di Jalan Jend. Ahmad Yani.

Bangunan Halte tersebut dahulunya dibangun oleh PTP Nusantara I pada tahun 2007 dengan menggunakan dana PKBL. Karena kondisinya sudah mulai rusak, atap, plafond dan lainnya kondisinya sudah mulai rapuh dan dikhawatirkan akan mencederai para penggunanya maka diadakanlah perbaikan kembali halte tersebut dengan menggunakan dana seminimal mungkin.

Sebagai gambaran bahwa halte tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai tempat menunggu penjemputan sewaktu hendak pulang dari sekolah dan sebagai tempat berteduh dikala hujan dan panas disaat pulang sekolah.(YANTO)

SERBA JADI - Sepuluh Desa di Kecamatan Serba Jadi menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang difasilitasi oleh SKPD Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, pada 13-14 April 2013 lalu.

Diklat LMD diselenggarakan di Wisma Retta PLN, Parapat. Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang peserta dari seluruh Desa di Kecamatan Serba Jadi. Adapaun Diklat ini mengambil tema “Melalui Diklat Mitra Kerja Pemerintah Desa Se-Kecamatan Serba Jadi, Kita Tingkatkan Kemampuan dan Kemitraan Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Desa”.

Kegiatan Diklat ini menghadirkan narasumber dari unsur pengurus TP.PKK Kabupaten Serdang Bedagai (Nursyahman) dan unsur SKPD Kecamatan Serba Jadi (Supiani Damanik). Kegiatan ini dibuka oleh Camat Serba Jadi, Sri Hernawati SSos. Dalam sambutannya Camat Serba Jadi, mengemukakan bahwa Lembaga Masyarakat Desa adalah Mitra Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, harus dapat bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan mas-

yarakat desa. Maka agar sinergi ini berjalan baik, pihak LMD harus terus mampu meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas personal/induvidunya, sehingga dapat menghasilkan kontribusi yang positif dalam membentuk desa yang sejahtera dan mandiri. Untuk itulah diklat ini dilakukan.

Lebih lanjut Camat mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa yang telah memberikan kepercayaan kepada unsur SKPD Kecamatan Serba Jadi untuk memfasilitasi kegiatan Diklat dan sepenuhnya panitia yang dibentuk akan memberikan hasil laporan penyelenggaraan hasil diklat ini kepada Bapak Bupati cq Kepala BPMPD Kab. Serdang Bedagai sebagai bentuk akuntabilitas.

Supiana Damanik dan Surya Nasution selaku Ketua dan Sekretaris Panitia menandaskan, bahwa selain tujuan utama sebagaimana yang diharapkan oleh Camat Serba Jadi, Diklat ini juga memberikan manfaat/dampak iringan antara lain tumbuhnya kebersamaan diantara pengurus LMD dan menjadi ajang menumbuhkan silaturahmi saling mengenal personal dari LMD dari desa-desa lainnya di Kecamatan Serba Jadi yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan kerja antara Kecamatan dengan Pemerintah Desa. (SERAH)

BERSAMA - Ibu Camat Sri Hernawati SSos foto bersama dengan para narasumber Nursyahman dan Supiani Damanik, Surya Nasution selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Diklat 2013. (KPK POS/SERAH PURBA)

E D I S I 248 22 - 28 APRIL 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Dirut PT Indoguna Tersangka Baru Suap Impor Daging JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman, sebagai tersangka baru kasus dugaan suap pengurusan izin kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Maria, dijadikan tersangka setelah melalui proses penyidikan dan KPK menemukan dua alat bukti.

"Kita telah temukan dua alat bukti yang cukup atas nama MEL. Yang bersangkutan kita jadikan tersangka kasus suap impor daging," ujar juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Maria, dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau pasal 13 undang-undang 31/1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. "Yang bersangkutan diduga sebagai salah satu pemberi suap," kata Johan.

Maria Elizabeth, me-

Tersangka Maria Elizabeth Liman

Bos AHRS Dicekal ke Luar Negeri JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajukan pencekalan alias pelarangan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Kemenkumham) untuk sejumlah nama terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan wajib pajak terhadap pengusaha.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelakan, permintaan pencekalan tersebut dilayangkan se-

jak 15 April 2013 dan berlaku untuk enam bulan ke depan.

Mereka yang dicekal Pargono Riyadi, penyidik PNS di Kanwil Pajak Jakarta Pusat, kemudian Rukmin Tjahyanto alias Andreas, dan pemilik Asep Hendro Racing Sport (AHRS), Asep Yusuf Hendra Permana yang diduga diperas Pargono.

Selain itu, staf Asep di AHRS pun turut dicekal yaitu Manager Pemasaran Tri Joko Putranto, Manager Keuangan Wa-

wan Firdaus, dan Konsultan Pajak Sudiarto Budiyuwono.

"Permintaan cegah dilakukan agar sewaktuwaktu keterangan dibutuhkan, yang bersangkutan tidak berada di luar negeri," ujar Johan, Jumat.

Tersangka Pargono dijadikan tersangka tunggal dalam kasus ini karena dianggap telah melakukan upaya pemerasan terhadap wajib pajak. Modusnya tersangka menyalahgunakan wewenang memeras

wajib pajak Asep Hendro.

Asep Hendro mengaku sudah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang ditentukan.

Tapi PR ini kemudian memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan Asep Hendro bermasalah sehingga harus membayar lebih.

PR pun kemudian dijerat dengan pasal pemerasan 12e atau pasal 23UU No 31 Tahun 99 jo UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 421 KUHP. (FR/BBS)

Alasan KPK Periksa Mayjen Syamsu Djalal JAKARTA - Salah seorang purnawirawan TNI, Tanu Margono, diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Salah seorang rekan Tanu Margono, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal membeberkan alasan penyidik memanggil rekannya. Mantan Danpuspom TNI itu mengatakan tanah milik Tanu pernah dibeli PKS. "Makanya mungkin uangnya hasil pencucian uang," ujar Syamsul, Jumat.

Syamsul menambahkan, tanah tersebut terletak di bilangan Condet, Jakarta Timur.

Selain Tanu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang ibu rumah tangga bernama Yatje Margono.

Kuat dugaan ia adalah istri dari Tanu. Keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.

anggota DPR RI, Lutfhi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi sebagai tersangka.

Luthfi dan Ahmad diduga sebagai penerima suap.

Sementara Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi diduga berperan sebagai pemberi suap.

KPK Juga menyita barang bukti yang diduga merupakan uang suap Rp1 milliar. Uang Rp1 miliar itu diduga sebagai uang muka dari total Rp40 milliar yang akan diberikan PT Indoguna. (SF/BBS)

Kepala SDN Orahili Huruna Faonasokhi Halawa Mengamuk NISEL - Oknum Kepala SDN Orahili Huruna, Kecamatan Lolowa’u Kabupaten Nias Selatan, Faonasokhi Halawa alias Ama Helni mengamuk bagaikan "binatang buas" kepada Derisman Giawa ketika hendak ditagih utang rekening korannya.

Peristiwa yang memalukan itu terjadi di ruang kerja sang Kepsek, Kamis (18/3) sekitar pukul 09.00 WIB. Menurut korban (Derisman Giawa), Faonasokhi Halawa sudah berlangganan koran semenjak bulan Februari 2012 sampai Januari 2013. Selama 11 bulan beliau menjadi pelanggan selalu mengelak untuk membayar utang koran dengan alasan belum cair dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di SDN Orahili Huruna.

Selanjutnya, tidak lama setelah korban masuk ke dalam ruangan oknum Kepala SDN Orahili Huruna tiba-tiba Faonasokhi tanpa punya etika dan tak bermoral menghadang korban sambil membuka sepatunya lalu dilempar dan kena dibagian punggung Derisman. Lalu, korban diusir paksa agar keluar dari ruangannya. Tanpa merasa malu,

perbuatan itu dilakukannya dihadapan guru-guru bawahannya. Untung saja, oknum berhasil dilerai oleh guru-guru yang ada ditempat itu, kalau tidak korban bisa babak belur.

Salah seorang guru SDN Orahili yang dihubungi KPK Pos mengatakan, sangat menyesal tindakan atasannya tersebut yang tidak bisa mengontrol emosinya.

Apalagi pada saat itu selain Faonasokhi Halawa melempari korban dengan sepatunya, malah mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak lazim diucapkan oleh seorang pendidik. Bahkan sempat menghina wartawan dengan mengatakan “wartawan tidak laku sama saya”.

Menurut sumber, perbuatan Faonasokhi Halawa sudah di luar batas kemanusiaan. Bagaimana anak didiknya kalau meniru perbuatan oknum kepala sekolah yang layaknya seperti binatang buas.

Selain itu, Faonasokhi selama ini dikenal sangat otoriter. Bahkan banyak guru-guru bantu yang sering mengeluh karena dana insentif mereka yang tertampung melalui dana BOS di sunat oknum untuk kepentingan

pribadi. Dan kemungkinan hal ini yang membuat Kepsek tersinggung, sehingga tidak mau bayar utang koran. Karena merasa dizolimi, Derisman telah melaporkan kejadian ini kepada Kapolsek Lolowa’u pada hari yang sama.

Anggota Polsek Lolowa’u Ipda Arif Harefa ketika dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, kasus ini akan diusut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu, pantauan KPK Pos di Kecamatan Lolowa’u bahwa oknum Kepala SDN Orahili Faonasokhi Halawa terlihat sedang kasak kusuk mencari perlindungan atas perbuatannya itu.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lolowa’u Sozanolo Halawa ketika hendak ditemui di ruang kerjanya, kemarin sedang tidak berada ditempat. Ketika di hubungi melalui ponselnya sedang tidak aktif.

Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Magdalena Bago diharapkan agar mencopot oknum Kepala SDN Orahili Huruna Faonasokhi Halawa karena dinilai masyarakat tak becus sebagai kepala sekolah. (TIM)

S U R AT E D A R A N KPK mengaku telah mengidentifikasi asetaset mantan anggota Komisi I DPR RI itu yang diduga berkaitan dengan pidana pencucian uang.

Namun hingga kini, KPK belum satu pun menyita aset Luthfi yang teridentifikasi tersebut.

Dalam pasal TPPU

yang disangkakan terhadap Ahmad Fathanah, KPK menjerat dengan pasal 3, 4, atau 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK juga menjerat Luthfi Hasan dengan

pasal 12 Huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU No. 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya.(FR/BBS)

Curi Getah, Pria Pengangguran Diciduk TEBINGTINGGI - Andiansyah Sipayung (26) warga Jalan Taman Bahagia, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi dilaporkan ke Polres Tebingtinggi. Pria ini disangkakan melakukan pencurian getah tarik (trilisred) di gudang getah milik Afikih Faldih (26) warga Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Lalang Kota Tebing-

mang kerap disebut memiliki peran penting dalam kasus ini. Maria dikabarkan pernah melakukan pertemuan bersama Elda Devianne, dan Luthfi Hasan Ishaaq sebelum operasi tangkap tangan KPK. Dari informasi dihimpun, pertemuan itu untuk membahas kuota impor daging sapi. Mereka mengakui pertemuan itu. Namun, mereka membantah pertemuan dilakukan untuk memuluskan PT Indoguna mendapatkan jatah impor daging sesuai pesanannya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Presiden PKS sekaligus

tinggi, Selasa.

Mengutip sebuah sumber di Mapolres, pria yang kini telah berstatus tersangka ini, melakukan pencurian getah tarik di gudang milik Afikih yang terletak di kawasan Jalan Lama, Kelurahan Tanjung Marulak Kota Tebingtinggi. Hanya saja belum terungkap siapa saja yang termasuk dalam kawanan pelaku Magot (maling gotah-red) yang acap kali menggerayangi gudang

milik korban.

Terungkapnya kasus ini ketika saksi Iwan memberitahukan pada Afikih ( toke-red ) melalui seluler bahwa telah terjadi pencurian getah yang diduga kuat pelakunya adalah tersangka.

Mendengar informasi, korban langsung berangkat ke gudang penampungan. Sesampainya di TKP informasi yang disampaikan saksi melalui seluler memang benar

telah terjadi pencurian getah di gudang miliknya.

Bersama beberapa pekerja termasuk seorang petugas jaga malam bernama Paimin, korban melacak keberadaan pelaku, dengan menelusuri tempat pelaku sering mangkal. Akhirnya pelaku sempat diintrogasi korban dan mengaku bahwa dia telah mencuri getah di gudang korban, dan akhirnya pelaku dibawa ke Mapolres. (MMT/RS)

Oknum Guru SMA Didakwa Lakukan Penipuan TEBINGTINGGI - Seorang oknum guru SMAN Sei Rampah, Dra AS, disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tebingtinggi - Deli, dengan dakwaan melakukan penipuan sekitar 165 gram emas milik Opung Debora Br Pakpahan (66) warga Dusun XVII desa Hapoltahan Nauli Kecamatan Sei Bamban, Sergai.

Sidang yang digelar, Kamis ( 18/4 ) beragendakan pembacaan eksepsi oleh penasehat Hukum terdakwa Awaluddin Rangkuti SH. Sidang diketuai Ledys M Bakara SH didampingi Hakim Rahardini, SH dan M Solihin SH dengan JPU Ali Usman SH dari Kejari Sergai. Di persidangan kali ini juga hadir opung Debora didampingi kerabatnya.

Dalam nota dakwaan JPU, kejadian penipuan itu terjadi sekitar 7 Januari 2010 lalu.

Korban didatangi terdakwa dengan tujuan untuk meminjam uang, dengan janji setiap bulan korban Debora br Pakpahan akan diberikan persen dari uang yang dipinjamkan. Tetapi saat itu Opung Debora tidak memiliki uang kontan yang ada hanya perhiasan yang kemudian diberikan kepada terdakwa yang juga dikenal warga sebagai isteri oknum Polisi di Polres Sergai.

Korban Debora yang dimintai keterangannya awak media ini mengatakan, bahwa terdakwa berjanji akan memulangkan seluruh perhiasan dengan total nilai mencapai Rp80 juta. “Namun itu

hanya janji tinggal janji, bulan Mei 2012 lalu kami juga mencoba menjumpai terdakwa, uang tersebut juga tak kunjung dikembalikan, akhirnya mengadu ke Polres Sergai,” kata Debora.

Setahun setelah dilaporkan ke Polres Sergai, baru kali ini disidangkan. "Kejadian penipuan emas sebanyak 165 gram sudah lama kami lapor ke Polisi, tapi baru ini disidangkan," kata Debora br Pakpahan yang didampingi puteranya Lumban Nainggolan.

Oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Drs AS dikenakan dalam dua pasal dakwaan, pertama melanggar Pasal 378 KUH Pidana serta dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUH Pidana. (MMT/RS)

Sempena memperingati Hari Jadi ke - 14 Kota Dumai yang jatuh pada tanggal 27 April 2013, dan untuk lebih semarak dalam nuansa melayu, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan menghias, mengecat toko-toko dan perumahan masyarakat serta memasang umbul-umbul dan sepanduk (sebagaimana tema yang telah disampaikan) di setiap instansi, Badan/ Dinas/ Kantor/Kecamatan/ Kelurahan, Perusahaan BUMN/ BUMD, Sekolah-sekolah, Hotel dan Rumah Ibadah yang berada di Kota Dumai terhitung tanggal 01 s/d 30 April 2013.

2. Bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil/ tenaga sukarela, karyawan/ti BUMN/BUMD, Karyawan/ti perusahaan swasta dan hotel, para pelajar dan mahasiswa/i se - Kota Dumai terhitung tanggal 16 s/d 30 April 2013 memakai busana melayu lengkap.

3. Kepada para camat, lurah dan RT se- Kota Dumai, agar mensosialisasikan himbuan ini kepada seluruh masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan partisipasi saudara diucapkan terima kasih.

Tertanda

KHAIRUL ANWAR

H.AGUS WIDAYAT

WALI KOTA DUMAI

WAKIL WALIKOTA DUMAI

H. SAID MUSTAFA

ZAINAL EFFENDI

SEKDAKO

KETUA DPRD