epaper kpkpos 249 edisi senin 29 april 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KPK TAK BIARKAN PERMAINAN TENDER UN

EDISI 249/ THN V 29 APRIL – 5 MEI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

Petani Kecam Dinas Pertanian dan PSDA SERBA JADI - Warga petani Desa Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, kesal dengan kinerja Dinas Pertanian dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai. Pasalnya laporan tentang ambruknya benteng irigasi (saluran irigasi) di sana tidak mendapat tanggapan dari Dinas Pertanian. Bahkan Dinas PSDA malah kebingungan. Hal tersebut diungkapkan Sukardi Kepala Desa Pulau Gambar di hadapan anggota DPRD Sergai saat reses di Balai Desa Pulau Gambar, Kamis pekan lalu.

"Warga saya 95 persen hidup dan berpenghasilan sebagai petani.

Lebih kurang 884 Hektare luas lahan pertanian di sini. Saat ini petani mengalami kekhawatiran atas ambrolnya saluran irigasi," ujar Kades mengeluh.

Jika ini dibiarka, katanya, maka yang akan merugi adalah petani.

Atas kondisi ini Kepala Desa bingung, camat juga bingung dan akhirnya yang resah adalah petani.

Saat kita informasikan ke Dinas Pertanian, mereka tidak memberi jawaban (tanggapan). Ditanya ke PSDA malah katanya bingung.

Akhirnya dengan swadaya masyarakat petani dengan menggunakan satu dump truk batu koral dan 45 zak semen memperbaiki saluran yang rusak.

"Apakah harus petani yang berkorban dalam hal ini, apakah tidak ada tanggap darurat dari kedua dinas tersebut," ujar Kades bertanya.

Jika sudah seperti ini janganlah petani dipersalahkan kalau pada akhirnya mereka mengalih fungsikan lahan pertaniannya menjadi lahat tanaman keras seperti sawit.

Sukardi juga mengatakan, kondisi perbatasan desanya dengan Kecamatan Pegajahan dengan berbatas saluran air (tali air besar) kedepan bisa menjadi polemik, dimana lambat laun luas wilayahnya seiring berjalannya waktu • LANJUT KE HAL. 2

KPK Buka Penyelidikan Baru Korupsi Hambalang

» Sengketa Lahan

DPRD Rohil Siap Menfasilitasi

Suasana pertemuan antara masyarakat Bangko dengan Komisi I DPRD Rokan Hilir.

BAGANSIAPIAPI - Komisi I DPRD Rokan Hilir siap memfasilitasi laporan masyarakat Bangko terkait lahan masyarakat seluas 2.415 hektar terletak di kepenghuluan Pematang Damar yang diserobot PT Tunggal Mitra Plantations (TMP).

W

AKIL Ketua Komisi I DPRD Rohil H M Bachid Madjid mengatakan hal ini di ruang rapat lantai III DPRD Rohil, Senin pekan lalu. Dia berjanji bersama masyarakat pemilik lahan melakukan peninjauan ke lokasi.

Bachid Madjid yang akrab dipanggil Akip, berjanji bersama masyarakat pemilik lahan akan melakukan peninjauan ke lokasi lahan yang disengketakan antara

masyarakat Bangko dengan PT TMP. “Selambat-lambatnya Mei mendatang Komisi I diupayakan turun ke lapangan melakukan peninjaun lokasi. Hasil dari peninjauan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk ditindak lanjuti, dengan harapan lahan seluas 2.415 hektar milik masyarakat tersebut dikembalikan kepada masyarakat," ujar Akip didampingi Bachtiar SH, H.Rasmali SH, dan Sudarno H.Yusman anggota komisi I DPRD Rohil.

Penegasan Wakil Ketua Komisi I DPRD Rohil Bachid Madjid direspon masyarakat yang hadir dalam dengar pendapat antara masyarakat Bangko dengan Komisi I DPRD Rohil. Sebelumnya laporan masyarakat disampaikan melalui juru bicara masyarakat Bangko Sutedjo Suprapto SH. • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA–Hukum dan Peraturan tidak ada apa apanya, apabila tidak dilaksanakan. Maka pergunakanlah Hukum dan Peraturan.

Hal ini sangat tepat dan terjadi di empat kabupaten yakni, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbahas dan Samosir. Segala penyerapan anggaran pemerintah baik yang bersumber dari APBN/APBD/ CD, CSR dan sumber dana lainnya, tidak pernah terbuka secara transparan dan akuntabel terhadap publik.

“Hanya saja pembukuan/administrasi pembukuan selalu beres, namun tidak sesuai dengan bukti nyata terjadi di lapangan,’ Demikian penegasan tokoh masyarakat

Dari total dana Rp18 miliar untuk bencana alam, yang direalisasikan hanya Rp10,8 miliar. Kita menduga Rp7,2 miliar masuk kantong Bahrum.

Untuk itu kita mendesak agar KPK menyeret Bahrum ke pengadilan.

”

”

Alwi dan Hendra Aktivis HMI

Harga BBM Naik

• LANJUT KE HAL. 2

Berbagai Dugaan Korupsi di Taput SUNGGUH keterlaluan. Jumlah penduduk pun diduga dimanipulasi, demi memperoleh apa yang diinginkan. Hal ini juga diduga terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penggelembungan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 277.719, mempunyai DPRD 35 kursi yang seharusnya adalah 30 kursi.

Akibat dari penggelebungan ini, Negara dirugikan sedikitnya Rp6.869.499.920.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara, pada KUA dan PPAS Tahun 2010 adalah

kolom REDAKSI

asal Tapit, dan pegiat antikorupsi Ganda Tampubolon kepada KPK Pos di Jakarta, pekan lalu.

Dikatakan, salah satu contoh adalah alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011.

Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh anggaran sebesar Rp16.389.569.000, dana Rec Teknis Rp655.582.

000 dan atau global untuk Tapanuli Utara Rp17. 045.151.1000.

Sedangkan untuk kabupaten Toba Samo-

277.719. Berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2008, pasal 26 ayat (2) huruf (c) menyatakan “Jumlah Penduduk 200.000 sampai dengan 300.000 jiwa memperoleh Alokasi 30 kursi DPRD. Namun pada kenyataan jumlah anggota DPRD Kab.Tapanuli Utara, adalah 35 kursi.

Sehingga keberadaan lima anggota DPRD • LANJUT KE HAL. 2

h u t n e s n Tak Te Hukum

psi di an koru enegak a g u d n p ha kepada masala AI per ah dilaporkan berantasan i G A B R d m su lri d Pe BE I, Kapo li Utara Komisi Tapanu Yakni kepada saan Agung R paikan secara . k hukum (KPK), Keja duan itu disam /TMF-LSM / i I a 1 Korups Laporan peng poran No.00 M PPPNRI/I S la . t L a a t r r F a u k s M Ja /T dengan No.002 M tertulis I/II/2013 dan PPNRI/VII. 013, LS P PPPNR o.050/LSM – aduan tahun 2 agai kasus g b 2013, N laporan pen laporkan ber Selain a sudah me I jug 2 PPPNR HAL. UT KE J N A • L

PEMERINTAH menjadwalkan harga BBM naik mulai 1 Mei ini.

Namun, walau tinggal dua hari lagi, pemerintah belum mematok kenaikan BBM tersebut.

Pemerintah terus menggodok formula untuk mengendalikan BBM agar dapat menekan kenaikan BBM. Seperti diberitakan, sejak 1 Mei nanti, ada dua bentuk harga BBM. Yakni dengan harga Rp6.500 untuk umum dan tetap Rp4.500/liter (khusus sepeda motor).

Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, mengakui jika pengendalian model ini akan sulit terealisasi di lapangan karena tidak ada SPBU yang menjual dua jenis BBM subsidi yang berbeda. Pasalnya, akan ada dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penerapan tersebut terbagi menjadi dua, SPBU premium Rp4.500 per liter dengan SPBU premium Rp6.500 per liter.

Pemerintah sendiri berencana menaikkan harga premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.500 sampai Rp7.000 per liter. Rencananya, pengguna sepeda motor dan mobil plat • LANJUT KE HAL. 2

Korupsi di Paluta Makin Menggurita MEDAN–Sejumlah mahasiswa dan pegiat anti korupsi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Padanglawas Utara (Paluta) Drs Bachrum Harahap.

Dalam kesempatan itu, KPK diminta mengusut kembali keterlibatan Bachrum Harahap dalam dugaan korupsi di Tapsel. Ketika mejabat Ketua DPRD Tapsel, Bahrum Harahap ditetapkan sebagai tersangka Kejari Padangsidimpuan. Bahrum Harahap ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Belanja Rutin Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2001-2002 sebesarRp.7.5 miliar. Namun kemudian, kasusnya di SP-3 kan.

Ketika melakukan demo di Bundaran HI beberapa hari lalu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

» Bachrum Harahap »

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi pembangunan Sekolah Olahraga Nasional (SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan baru yang dibuka oleh KPK dari kasus korupsi proyek senilai Rp2,5 triliun itu, yaitu pada pengadaan peralatannya. "KPK membuka penyelidikan, terkait pengadaan peralatan di Hambalang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di kantor KPK, Jumat.

Penyelidikan ini, terang Johan, berdasarkan gelar perkara beberapa waktu lalu. Dalam hal itu telah ditemukan bukti permulaan untuk meningkatkan perkara ini ketingkat penyelidikan. "Penyelidikan ditingkatkan sejak beberapa waktu lalu," kata Johan. Seperti diketahui, dalam proyek Hambalang, pengadaan bangunan dianggarkan Rp1,2 Triliun, sementara pada pengadaan peralatan Rp1,3 triliun. Pada audit investigatif BPK, juga menyimpulkan jika adanya kerugian negara dalam hal itu yaitu Rp243 miliar. (FR/IC)

cabang Padang Sidempuan menuntut agar Bupati Padang Lawas Utara Drs Bachrum Harahap beserta kroninya ditangkap. HMI menilai selama kepemimpinanya,

Bahrum Harahap hanya memperkaya diri sendiri.

Demo tersebut dilakukan HMI, buah dari ketidak percayaan terhadap Kejaksaan Padang Sidem-

Aktivis HMI Sidimpuan saat unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta

puan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang telah sirna setelah sekian lama proses hukum • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

Susno Duadji Hilang Antara Bandung-Jakarta JAKARTA - Terpidana korupsi Susno Duadji kini raib dan dalam pencarian tim Polri dan Kejaksaan Agung. Susno menghilang setelah Kejaksaan gagal mengeksekusinya, Rabu (24/4), karena mendapat perlindungan dari Polda Jabar.

Menurut sumber, tim Polri dan Kejagung kini kehilangan jejak Susno. Dalam pantauan mereka, sinyal telepon seluler miliknya hilang di sebuah wilayah di antara Bandung dan Jakarta. “Sinyal HPnya menghilang dan tidak lagi terdeteksi di antara Bandung dan Jakarta,” ujar sumber tersebut, Jumat.

Sumber itu juga menjelaskan, raibnya Susno berawal ketika ia hendak dieksekusi di sebuah rumah di kawasan Dago Pakar Timur, Bandung. Saat itu ia meminta izin

kepada tim penjemputnya dari Kejaksaan untuk pergi ke kamar tidurnya untuk mempersiapkan diri. “Saat itulah ia menelpon Kapolda untuk meminta ‘perlindungan’. Di sini, Kapolda salah menerjemahkan ‘perlindungan’ itu. Karena itulah Kapolda akan dicopot,” tegas sumber tersebut.

Wakil Jaksa Agung, Darmono saat ditemui usai peresmian Masjid Baitul Ikhlas, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Jumat (26/ 4), memperkirakan Susno masih berada di sekitar Bandung dan Jakarta.

Meski keberadaan Susno masih belum diketahui, namun dirinya yakin jika tim jaksa eksekutor dari Kejari Selatan dan Kejati DKI Jakarta akan mampu mengeksekusi Susno. "Yah pasti mampu

HARGA BBM NAIK...............................

• DARI HALAMAN. 1 kuning tetap bisa membeli BBM bersubsidi dengan harga lama, yaitu Rp4.500 per liter. Untuk implementasinya akan melakukan pembedaan SPBU bagi harga lama dan baru.

Di satu sisi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan penerapan dua harga BBM bersubsidi tidak membuat subsidi energi akan turun. Subsidi energi, ditaksir masih berada di atas Rp220 triliun, bahkan bisa membengkak, sesuai harga ICP. Dengan adanya penerapan dua harga pada BBM bersubsidi, volume BBM sebesar 46 juta kiloliter (kl) pada target APBN akan mengalami kelebihan alias overkuota ke 53 juta kl.

Tak ayal, kebijakan ini pun menuai pro dan kontra. Di mana kebijakan ini tidak akan menghemat anggaran sampai triliunan rupiah, seperti yang selama ini digembar-gemborkan.

Kenaikan BBM subsidi yang hanya Rp2.000 per liter memang dinilai tidak bisa menghemat anggaran. Namun demikian, pengendalian ini dilakukan juga agar menekan kebutuhan

konsumsi BBM subsidi yang besar.

Namun di sisi lain, penerapan dua harga BBM bersubsidi lebih mudah dibandingkan menyalurkan BBM jenis baru Ron 90, yakni minyak campuran premium dan pertamax.

Direktur Jenderal Migas Edy Hermantoro sempat mengatakan, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan menyalurkan BBM jenis baru Ron 90 membutuhkan banyak persiapan. Seperti, mempersiapkan tangki penampung untuk BBM jenis baru pada SPBU. Bila memang nantinya kebijakan tersebut jadi digunakan, tak hanya pemerintah pusat saja yang beraksi, pemerintah daerah pun juga harus menyosialisasikan kebijakan pengendalian BBM. Nah, di sini, pemda pun perlu membuat kebijakan terkait hal tersebut.

Kebijaksanaan dua harga itu membuka peluang terjadinya praktek manipulasi di lapangan.

Karenanya, pemerintah daerah bersama aparat terkait, harus ketat mengawasi penjualan di tingkat SPBU. (***)

KORUPSI DI PALUTA MAKIN MENGGURITA .......................................

• DARI HALAMAN. 1 diabaikan.

Pandangan HMI yang disampaikan Alwi dan Hendra, banyak kasus-kasus dugaan korupsi di Paluta yang hingga kini tidak tersentuh hukum. Kini dugaan korupsi di Paluta semakin menggurita dan perlu penanganan lebih serius. Para mahasiswa melaporkan, setidaknya dugaan korupsi yang menerpa Paluta mencapai puluhan miliar lebih.

Dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Paluta Bahrum Harahap yakni berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.

Ditemukan ada kejanggalan dalam penyelenggaraan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Paluta, 2009 lebih kurang senilai Rp23 miliar.

“Diduga anggaran sebesar Rp23 miliar itu tidak disertai Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D), sehingga tidak sesuai aturan,” tegasnya.

Lalu ditambah lagi dengan dana

untuk pembangunan kantor Bupati Paluta Rp1,5 miliar yang terindikasi fiktif. “Dikatakan fiktif karena kenyataan di lapangan berbeda.

Laporan pengerjaan kantor bupati itu rampung 94 persen, palsu,” terangnya.

Dugaan tindak pidana korupsi diduga dilakukan Bahrum Harahap tak sampai di situ. Disinyalir, dana bantuan bencana alam tahun 2010 senilai Rp18 miliar tak terealisasi sepenuhnya.

“Dari total dana Rp18 miliar untuk bencana alam, yang direalisasikan hanya Rp10,8 miliar. Kita menduga Rp7,2 miliar masuk kantong Bahrum. Untuk itu kita mendesak agar KPK menyeret Bahrum ke pengadilan,” ujarnya.

Dilanjutkan, pembangunan kubah Masjid Raya Paluta diduga kuat digelembungkan Rp1 miliar, sehingga kontraktor harus mengeluarkan dana lebih banyak. Sedangkan kubah masjid tersebut kini rusak parah. Dan masih banyak lagi dugaan keterlibatan korupsi Bahrum Harahap dalam mengelola keuangan di Pemkab Paluta.(TIM)

TAK TENSENTUH HUKUM...............

• DARI HALAMAN. 1 penyimpangan di Tapanuli Utara, sesuai dengan data valid temuan BPK tahun 2007.

Hilangnya PT Daewoo Logistik, kerjasama Pemkab Tapanuli Utara, dalam pengembangan jagung hibrida dan ubi Jepang, sesuai dengan surat laporan No.050/LSM PPPNRI /VII/2012 dan nomor 029/LP/LSM PPPNRI/IV/2012, sampai ke DPR RI, namun pihak penegak hukum belum juga menindaklanjuti.

Dari berbagai kalangan pegiat antikorupsi, aktivis, PNS yang terintimidasi akan hak - haknya di Tapanuli Utara, menyatakan Bupati Tapanuli Utara tidak tersentuh hukum diduga karena adanya pejabat -pejabat penegak hukum di KPK, Kejaksaan Agung dan instansi lainnya memplot dan membekingi agar Bupati Tapanuli Utara, tidak terjerat hukum.

Menurut Ganda Tampubolon

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

di Jakarta pekan lalu, untuk menghindari asas praduga tak bersalah atas hal tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan langsung dengan Ketua KPK Abraham Samad, dan memberikan berkas - berkas dugaan korupsi di Tapanuli Utara, sehingga oknum - oknum penegak hukum yang berperan dalam membekingi korupsi di Tapanuli Utara, dapat terealisasi sekaligus diinapkan di Hotel Prodeo.

Mengapa pengaduan masyarakat kepada penegak hukum tidak dilakukan penyidikan dan penyelidikan?.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu laporan pengaduan masyarakat, penegak hukum wajib melakukan penyidikan dan penyelidikan, untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu laporan. Namun para penegak hukum sebagai penerima laporan tidak melakukan penyidikan dan penyelidikan. (TIM)

(eksekusi) bismilah, lah," jelasnya.

Kabar terakhir menyebutkan, bekas Kabareskrim Polri yang kini terpidana korupsi, Susno Duadji, resmi menjadi buronan Polri. Ia resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak pukul 11.00 WIB, Sabtu.

Sumber menyebutkan, batas waktu 2 x 24 jam yang diultimatum kepada Susno untuk menyerahkan diri ternyata tidak dipenuhi. “Resmi sejak pukul 11.00 WIB, Susno masuk DPO,” ujar sumber tersebut.

Sebelumnya, Susno dinyatakan hilang dan diburu oleh tim Mabes Polri dan Kejati DKI Jakarta. Ia diduga berada di sebuah tempat di antara Bandung dan Jakarta karena sinyal ponsel miliknya terakhir terdeteksi di wilayah itu dan kemudian hilang.

Kini tim Polri dan Kejaksaan bekerjasama memburu Susno untuk menjebloskannya ke penjara.

Koruptor dana pengamanan Pilkada Jabar dan penerima suap dari PT Salma Arwana Lestari itu gagal dieksekusi, Rabu, di Bandung.(SF/BBS)

TIDAK MELAUT– Seorang nelayan berada di atas kapal yang bersandar di pelabuhan Belawan Medan, Sumut, Kamis (25/4). Sejak pekan terakhir para nelayan tersebut tidak melaut akibat kesulitan memperoleh bahan bakar solar di pasaran.

DANA BNPB DI TAPUT SARAT KKN..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 sir adalah Rp8.604.503. 000, dana Rec.Teknis Rp344.180. 000, dan atau total Rp8.948.683.000.

Sementara Kabupaten Samosir memperoleh dana sebesar Rp10.580.959.000 dan dana Rec Teknis Rp423.238.000, total Rp11.004.197.000. Sebagaimana surat putusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No.SK.220/BN PB/XII/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2011 atas nama

kepala sekretaris utama Ir Fatchul Hadi DIPL HE, dana-dana yang diserahkan kepada empar kabupaten itu diduga tidak tersalur sebagaimana juklak juknis yang ditentukan.

Tata cara pelaksanaan alokasi dana bantuan sosial berpolah hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011, mengacu pada PP No.22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan dana bantuan bencana dengan pengaturan, perencanaan, anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban penggu-

naan dana penaggulangan bencana yang bersumber dari APBN. Informasi yang diterima dari berbagai sumber oleh LSM PPPNRI & Tim Modul Fokalist Integritas, dana-dana yang mencapai puluhan miliar itu tidak tersalur sesuai juklak/juknis, sehingga diduga kuat berpotensi untuk dikorupsi, tegas Ganda Tampubolon.

Ketika dikonfirmasi oleh LSM PPPNRI & TIM Modul Fokalist Integritas, Jakarta, melalui telepon selularnya kepada Bupati Tapanuli Utara, Toba Samosir & tidak

berhasil dan tidak menjawab.

Hanya saja kepala BNPB Samosir yang dihubungi LSM PPPNRI & Tim Modul Fokalist Integritas, menyatakan bahwa pelaksanaan di Kab.Samosir sudah terealisasi sesuai juklak/juknis yang ditentukan pemerintah.

Bukan merupakan rahasia umum lagi di Tapanuli Utara, segala penyerapan anggaran pemerintah tidak pernah terbuka untuk publik, terutama sumber dana APBN/ APBD/CD/CSR, dan sumber dana lainnya, sehingga sangat berpotensi

untuk dikorupsi.

Maka demi terealisasinya pemerintahan yang baik good governance, bebas dari KKN, LSM PPPNRI & Tim Modul Fokalist Integritas, menghimbau kepada penegak hukum, terutama Kejaksaan agar segera memeriksa pejabat terkait secara hierarchi.

Menurut LSM PPPNRI & TIM Modul Fokalist Integritas, dalam waktu dekat ini akan melakukan investigasi tertulis. Selanjutnya, menyerahkan hasil investigasi kepada penegak hukum.(TIM)

PETANI KECAM DINAS PERTANIAN DAN PSDA..................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 terus tergerus air dimana sedimen tanah menguntungkan wilayah Kecamatan Pegajahan. Dibeberapa titik pinggiran saluran air banyak lahan warga yang sudah ambrol.

"Inipun sudah kita mintakan kepada pihak PSDA melakukan normalisasi dan itupun tidak ditanggapi," ketus Sukardi Kesal.

Hari Putra pengurus Serikat Petani Sergai juga mengkhawatirkan kondisi ini terlebih hal yang berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan pangan ke tanaman keras (sawit). Pihaknya mendesak adanya Perda tentang larangan alih fungsi lahan pangan. Kami sudah mendatangi Komisi-B di Kantor DPRD namun sayang hanya dua orang anggota DPRD yang me-

nerima kami.

Menanggapi hal ini Junedi Purba SE anggota DPRD dari Fraksi Demokrat akan segera memanggil dinas terkait walau menurutnya masalah tanggap darurat atas kerusakan saluran air seperti yang disebutkan kepala desa baru pertama kali. Begitupun kita akan panggil Kepala Dinas yang terkait.

Sementara HM Puadi Pasaribu menjelaskan kalau masalah yang dikatakan Heri Putra Ini sudah ada undang-undangnya yang melarang pengalih fungsian lahan pertanian pangan. Hanya saja pengawasannya masih lemah. Kemudian sikap masyarakat juga belum seutuhnya memahami undang-undang ini.

Selain kedua hal tersebut, lima anggota DPRD yang hadir diantaranya HM Puadi Pasaribu, Junedi

Purba, Yunus Purba, Yusnar Yusuf Saragih dan Armen Lubis juga dihujani pertanyaan seputar usulan-usulan tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Seperti yang disampaikan Revelita Purba Kades Kelapa Bajohom, ia menjelaskan kalau desanya dalam setiap bulannya bisa menghasilkan 1500 Ton sawit. Namun menurutnya infrastruktur perbaikan jalan di desanya hanya sejengkal-sejengkal.

"Desa saya yang paling parah dan hancur jika dilihat dari desadesa yang lain. Dua bulan lalu ada dari pihak PU Bina Marga datang melakukan pengukuran jalan.

Maunya ini jangan hanya ukur-ukur saja untuk menyenangkan masyarakat," ujarnya.

Lain lagi dengan Legino (Kadus 14-A Pulau Gambar). Dikatakan

sudah pernah diusulkan perbaikan saluran air tenol-5. Namun tidak terealisasi dan petani pun banyak alih fungsi.

Jalan Junedi Purba di Gang Inpres menuju sekolah dasar kondisinya juga rusak parah yang mengakibatkan becek dan berlumpur saat musim hujan turun.

Hal serupa juga disampaikan Syahrin Kadus 2 Pulau Gambar.

Tahun 2012 sudah ada sinyal positif kalaujalandusun2akandiaspal.Namun pada kenyataanya tidak terjadi.

Banyaknya usulan dan kritik dari masyarakat sempat membuat anggota dewan kelabakan dan tidak sempat menjawab semua pertanyaan warga. Kita akan kordinasikan, kita akan panggil, anggaran APBD terbatas, usulan harus prioritas, inilah itulah, hanya hal

tersebut yang dapat disampaikan para wakil rakyat yang membuat warga bosan dan jenuh pada saatsaat reses. "Fungsi kita pengawasan'" ujar dewan berkali-kali setiap reses di kecamatan.

Namun saat warga bertanya mengapa daerah atau desa yang sudah diumumkan di anggarkan bisa pindah atau hilang ketempat lain ini tidak bisa dijawab anggota dewan dengan tegas. Alih-alih menyalahkan dinas terkait dengan seolah bernada tegas ini tidak boleh terjadi. Kalau mau dialihkan harus sepengetahuan DPRD, kalau tidak ini bisa dipidanakan. Itu statmen yang sering muncul. Yang jadi pertanyaan masyarakat apakah anggota DPRD Dapil-V ini ikut mengawal usulan saat Musrenbang kabupaten?(ARM/SP)

DPRD ROHIL SIAP MENFASILITASI.........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Sekretaris Jenderal LSM Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara (Perlahan) Pusat ini mengatakan, bahwa lahan perkebunan masyarakat seluas 2.415 hektar yang diserobot PT. TMP masuk dalam HGU PT.TMP terdiri dari 1.700 hektar merupakan kebun karet masyarakat. Ketika masih berumur 3 tahun, kebun karet rakyat ini ludes diluluhlantakkan PT TMP. Sekitar 400 hektar berupa tanaman padi dan palawija juga turut digasak PT.TMP. Sedangkan lahan masyarakat seluas 315 hektar yang sudah dibersihkan siap ditanami ikut diserobot PT. TMP. Secara keseluruhan lahan masyarakat yang diserobot PT.TMP telah memiliki alas hak berupa SKT dan SKGR yang diterbitkan Penghulu Bangko Kiri, Bangko Kanan dan Penghulu Bangko Jaya pada tahun 1985,1986,1987.

Perwakilan masyarakat pemilik lahan yang hadir dalam pertemuan tersebut, Suben, Sudarman, Adenan, Fajaruddin, Fj. Alex Montou, Busmidi, Arifin, Buyung, H.Maksum, Rambing, Thamrin, Sunardi, dan Anirzam Dalam kesempatan tersebut Sutejo meminta Komisi I DPRD Rohil untuk mengkonfrontir luas lahan yang dikuasai PT.TMP dengan keadaan di lapangan, sehingga dapat diketahui seberapa luas lahan PT.TMP. "Jika tidak sesuai dengan luas lahan yang tertera dalam HGU PT.TMP diharapkan DPRD Rohil dan Pemerintah Daerah Rohil melakukan klarifikasi dengan pihak Kementerian Kehutanan RI agar dilakukan peninjauan kembali," ujarnya.

Masih kata Sutejo, terkait dugaan penyimpangan dalam penguasaan lahan diluar prosedural, pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI diharapkan melakukan audit

terhadap PT.TMP. Sementara sebagai akibat dugaan kesalahan prosedural dalam pelaksanaan HGU oleh PT.TMP diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara diharapkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan penyelidikan terhadap PT.TMP karena HGU yang diterbitkan BPN Pusat atas nama PT.Tunggal Mitra Perkasa seluas 13815 hektar.

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat diperkirakan luas lahan PT.TMP saat ini diperkirakan sekitar 24.000 hingga 26.000 hektar.

"Untuk membuktikan dugaan penyimpangan tersebut DPRD maupun pemerintah daerah melakukan pengukuran ulang," ujar Sutejo.

Menurut Sutejo, sebelumnya permasalahan sengketa lahan antara mayarakat dengan PT.TMP telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Rohil

namun hingga saat ini, belum ada kejelasan. Sengketa lahan antara masyarakat Bangko dengan TMP sudah berlangsung lama sejak tahun 1996 lalu. Oleh karenanya dengan adanya pertemuan antara Komisi I DPRD Rohil dengan masyarakat belakangan ini, sengketa lahan antara masyarakat dengan PT.TMP dapat terselesaikan.

"Selama ini, Pemerintah Daerah maupun Pusat terkesan membiarkan permasalahan sengketa tersebut, sehingga lahan masyarakat seluas 2.415 hektar yang diserobot PT.TMP, hingga saat ini nasibnya terkatung-katung," ujar Sutedjo.

Pertemuan antara masyarakat Bangko dengan Komisi I DPRD Rohil disikapi aktivis LSM BPKDR Anirzam yang ikut memantau pertemuan tersebut mengatakan, masyarakat korban penyerobotan lahan oleh PT.TMP jangan dipolitisasi.

Kalau memang mau

memperjuangkan nasib masyarakat yang tertindas, berjuanglah dengan niat “nawaitu”. Belasan tahun masyarakat menderita akibat hak-hak masyarakat yang dirampas PT.TMP tampaknya pihak legislatif dan eksekutif boleh dibilang sebagai penonton di atas penderitaan rakyatnya.

Memperjuangkan hak masyarakat jangan ada embelembel. Apalagi tahun ini tahun politik. Kepentingan masyarakat didahulukan daripada kepentingan golongan. Jika dilihat dari surat yang disampaikan pemerintah pusat maupun daerah terkait penyerobotan lahan masyarakat Bangko yang dilakukan PT.TMP menuju titik terang penyelesaian.

"Tergantung keseriusan DPRD Rohil mengawal pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan PT.TMP," pungkas Anirzam, Jumat pekan lalu.(PUR)

BERBAGAI DUGAAN KORUPSI DI TAPUT...............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Kab.Tapanuli Utara tidak ada yang diwakili dan merugikan Keuangan Negara Rp6.869.499.920.

Selain itu, dalam temuan BPK yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban yang lengkap pada tahun 2007, sebesar Rp1.731.956.500, sudah sangat jelas dan nyata, akan tetapi KPK belum meringseknya.

Dikatakan Ganda Tampubolon, temuan BPK lainnya adalah atas belanja subsidi Rp1.023.525.

000, untuk PT Asi Pudjiastuti Avition, tidak sesuai dengan ketentuan.

Diantaranya terdapat pengeluaran untuk tahun 2006 sebesar Rp87.855.000, membebani anggaran 2007.

Pengeluaran belanja bantuan keuangan kepala Desa/Kelurahan tahun 2007, sebesar Rp15.003.

709.161, tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sesuai dengan temuan BPK tahun 2007.

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan dan merugikan keuangan daerah tahun 2006/2007 sebesar Rp642.500.000. Dan kenaikan tunjangan perumahan DPRD

Rp365.400.000, tidak dapat diyakini kebenarannya.

Bentuk tindak pidana dugaan korupsi lainnya yang terjadi di Taput menyangkut sewa rumah bagi anggota DPRD. Sebagaimana keputusan Bupati Tapanuli Utara N0.280 Tahun 2006 tentang standar harga kebutuhan, harga satuan sewa rumah Tipe 150 untuk anggota DPRD Rp12.115.300/tahun atau sebesar Rp1.009.608/bulan, sesuai dengan temuan BPK, namun KPK juga belum meringseknya.

Ada lagi anggaran yang dikorup. Yakni penyerapan Anggaran Paket Natal tahun 2006

sebesar Rp1.150.000.000, dan pada tahun 2007 sebesar Rp900.000.000. Anggaran ini dibagi kepada 7.500 PNS dengan nilai belanja satu botol sirup, satu kg.gula putih dan satu kaleng susu, seharga Rp21.000 x 7.500 PNS. Dalam hal ini Negara dirugikan sebesar Rp1,8 miliar.

Sebagaimana laporan para PNS yang menerima, sudah dilaporkan ke KPK, namun KPK belum ada kelanjutannya.

Belanja pengadaan obat obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp597.912.000, terlambat diterima dan belum dikenakan denda keterlambatan

sebesar Rp28.395.600.

Surat Pertanggungjawaban Biaya Perbaikan Kendaraan Roda Empat sebesar Rp175.000.000, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tahun 2007.

Penyelesaian pekerjaan pada Dinas Pemukiman dan Pengembangan wilayah kabupaten Tapanuli Utara, terlambat dan denda sebesar Rp90.680.995, dan sisa belanja operasional kantor kecamatan sebesar Rp56.622.

228, belum dapat dipertanggungjawabkan dan diantaranya Rp30.373.250, berindikasi disalahgunakan, sebagaimana dengan temuan BPK tahun 2007/ 2008.(TIM)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

NASIONAL

Skandal Century

Eks Menkeu Sri Mulyani Diperiksa Di AS JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, hingga kini terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus ini, tetap berkutat seputar pengumpulan saksi dan bukti. Kini giliran, eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang diperiksa.

Meski tinggal di Amerika Serikat (AS) yang menjabat Direktur Pelaksana World Bank (Bank Dunia), tak menyurutkan penyidik KPK untuk terbang ke negeri Paman Sam. "Tim penyidik kasus Century terdiri seorang Kepala Satgas dan dua anggotanya sudah berangkat ke AS untuk memeriksa saksi atas nama Sri Mulyani, yang diperiksa di KBRI Washington DC,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin pekan lalu.

Johan melanjutkan, keterangan Sri Mulyani sangat dibutuhkan karena pernah menjabat Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), yaitu komite pengambil keputusan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP).

Selain Sri Mulyani, tambah dia, penyidik KPK memeriksa seorang saksi lainnya. "Saya belum tahu persis namanya, namun yang diperiksa itu salah satunya orang BI (Bank Indonesia)," jelasnya.

Terkait rencana pemeriksaan saksi di Tokyo, lanjut Johan, terpaksa dibatalkan karena saksi sudah berpindah tugas. Johan tak menjelaskan siapa saksi yang rencananya diperiksa di Tokyo itu.

KPK terpaksa memeriksa para saksi di AS karena dianggap tahu seputar dana talangan Century. Sri Mulyani

mengetahui kasus Century karena pernah menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bahkan, saat Menteri Keuangan mengaku kepada Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden bahwa kegagalan Bank Century bukan disebabkan krisis. Sri Mulyani juga mengaku telah tertipu laporan soal status gagal sistemik Bank Century.

Tahun 2012, Timwas Century sempat meminta Sri Mulyani turut dipanggil ke parlemen. Menyusul pernyataan Sri Mulyani yang melapor kepada JK soal dana talangan (bailout) pada 21 November 2008 atau tak sampai 24 jam setelah hal itu dilakukan. Namun, JK membantah laporan itu. JK mengaku baru menerima informasi bailout pada 25 November 2008.

KPK juga meminta keterangan Sri Mulyani terkait penyelidikan dana talangan Century. KPK pun sudah me-

minta keterangan Wakil Presiden Boediono yang mantan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam Skandal Century, pada 7 Desember 2012 KPK menetapkan dua tersangka.

Mereka, bekas Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka. Dan mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah karen adianggap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Namun, hingga kini, surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Siti Chalimah Fadjriyah belum diterbitkan karena faktor kesehatan.

Kasus Century bermula dari pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank ini mengalami kesulitan likuiditas Oktober 2008. Manajemen Century laku berkirim surat ke BI pada 30 Oktober 2008 untuk meminta fasilitas repo aset sebesar Rp1 triliun.

Century tidak memenuhi

syarat mendapatkan FPJP karena kesulitan likuiditas Century sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar terusmenerus. Rasio kecukupan modal (CAR) Century juga tidak mencukupi, hanya 2,02 persen, padahal, syarat mendapat bantuan adalah CAR harus 8 persen.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan Bank Indonesia tidak tegas terhadap bank milik Robert Tantular ini karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP dengan mengubah Peraturan Bank Indonesia No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR 8 persen menjadi CAR positif.

BPK menduga perubahan ini hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman karena menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30

September 2008 ada di atas 8 persen --10,39 - 476,34 persen--, dengan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah 8 persen, yaitu Century.

BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp502,07 miliar karena CAR Century sudah memenuhi syarat PBI; belakangan BI bahkan memberi tambahan FPJP Rp187,32 miliar sehingga total FPJP yang diberikan BI kepada Century Rp689 miliar.

Posisi CAR Century ternyata sudah negatif 3,53 bahkan sejak sebelum persetujuan FPJP. Artinya BPK menilai BI melanggar PBI No 10/30/ PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Juga, jaminan FPJP Century hanya Rp 467,99 miliar atau hanya 83 persen dan ini melanggar PBI No 10/30/PBI/2008 mengenai jaminan kredit.(ENDY)

» Surat Dakwaan Dibaca

KPK Tak Biarkan Permainan Tender UN JAKARTA–Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang amburadul, bahkan berbau korupsi dalam pengadaan naskah, pengiriman soal hingga kertas ujian yang tipis, mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi Program nasional yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah itu, dinilai sebagai skandal terbesar dalam dunia pendidikan selama kepemimpinan Presiden SBY. "KPK tidak akan membiarkan permainan tender pada proyek UN ini, apalagi pengaduan dari masyarakat yang masuk ke bagian Dumas (pengaduan masyarakat) cukup tinggi," papar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Saat ini, lanjut dia, KPK melakukan telaah dan pengumpulan informasi, saksi dan bukti untuk proses-proses penyelidikan sudah dimulai karena ini merupakan skandal dan tragedi yang memilukan, memalukan.

Setelah ditelaah dan didapatkan data valid, baru tim KPK akan bergerak. Saat itu baru sebatas melakukan pengumpulan data dan informasi. "Baru kemudian kita selidiki," tuturnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menambahkan KPK mendesak Kemendikbud untuk segera menyerahkan hasil investigasinya terkait proyek pengadaan UN 2013. Hasil investigasi itu nantinya akan ditelaah lebih jauh dan didalami.

"Apakah terdapat indikasi pelanggaran dalam penggunaan anggaran tersebut. Jadi prosenya tentu akan kita telaah lebih jauh baik di tingkat pengaduan maupun di tingkat kajian," ujar Johan.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menilai tender pengadaam naskah UN berbau korupsi. "Kami telah mengumpulkan bukti informasi. Sejauh ini, baru terdapat bukti laporan kejanggalan tender yang mengarah kepada PT Ghalia Indonesia Printing.

Padahal, pemenang tender percetakan dan distribusi naskah ujian nasional tahun

ini berjumlah enam perusahaan." tegas Febri di tempat terpisah.

PT Ghalia, sambung Febri, bukan pemenang tender percetakan Paket 3 yang melayani pengadaan di 11 provinsi. Pemenang sebenarnya perusahaan percetakan yang juga memenangi tender di paket lain. Karena aturannya satu perusahaan hanya boleh mengerjakan satu paket proyek, sehingga perusahaan tersebut melepas Paket 3.

ICW menduga lima perusahaan lainnya juga bermasalah. Ada temuan di perusahaan lain yang kualifikasinya tidak memenuhi kelayakan, tambah Febri sambil menolak menyebutkan nama perusahaan itu dengan alasan masih menguatkan bukti untuk dapat menyampaikan ke publik.

Koordinator Advokasi FITRA Ucok Sky Khadafi menambahkan ada keganjilan hasil lelang dengan memenangkan PT Ghalia. Ghalia yang menawarkan harga lebih tinggi Rp 22,8 miliar, justru menjadi pemenang tender.

Perusahaan lainnya menawar lebih rendah, yakni PT Aneka Ilmu menawarkan Rp 17 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 21,1 miliar, PT Balebat Dedikasi Prima Rp 21,6 miliar.

Koordinator Education Forum dan Anggota Koalisi Damai Reformasi Pendidikan, Elin Driana menegaskan kekacauan pelaksanaan UN 2013 tidak cukup hanya dipandang karena masalah teknis. Banyak masalah yang menjadi penyebab kacaunya UN seperti keterlambatan naskah soal, sehingga pelaksanaan UN di 11 provinsi tertunda.

Karenanya, aparat hukum harus melakukan penyelidikan untuk mengetahui rendahnya kualitas lembar jawaban, tertukarnya paket-paket soal, kurangnya naskah soal dan lembar jawaban UN. "Persoalan UN tidak bisa semata-mata ditarik ke ranah teknis. Asumsi yang melandasi kebijakan UAN harus diuji keabsahannya. Mengingat dana anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan UAN mencapai Rp600 miliar," sambungnya.(ENDY)

Koruptor Irjen Pol Djoko Susilo Ngantuk JAKARTA - Kasus korupsi proyek Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korlantas Mabes Polri, dengan terdakwa Djoko Susilo, mulai disidangkan.

Dalam sidang perdana, dengan pembacaan surat dakwaan Jaksa KPK, nampak jenderal bintang dua tertunduk lesu. Bahkan, sesekali sang jenderal terlihat mengantuk sehingga tak menghiraukan Jaksa yang membaca surat dakwaan setebal 135 halaman.

Selain itu, sang jenderal polisi tampaka gelisah.

Terdakwa Djoko yang mengenakan baju batik biru dan celana hitam itu juga menunduk, sesekali menatap Majelis Hakim Suhartoyo.

Juga, sesekali Djoko berganti posisi letak kedua tangan di atas pegangan kursi setelah lama di atas kedua lututnya. Begitu juga kedua kakinya yang dibalut celana berwarna hitam.

Sesekali berposisi lurus dan sesekali menyilang. Perilaku terdakwa Djoko mendapat perhatian majelis hakim.

Jaksa penuntut umum (JPU) KMS Roni menerapkan dua pasal dakwaan yakni menyalahgunakan wewenang dan perbuatan memperkaya diri. sehingga merugikan negara lebih dari separuh nilai proyek yang Rp 196 miliar pada proyek pengadaan simulator kemudi motor (r2) dan mobil (r4) untuk ujian surat izin mengemudi (SIM). "Perbuatan terdakwa Djoko melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang 31/ 1999 sebagaimana diubah UU 20/2001," kata Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa pekan lalu.

Dakwaan lainnya, kata Jaksa terkait kasus

pencucian uang, KPK menduga Djoko melanggar Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU 15/2002 tentang TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Dihadapan majelis hakim yang diketuai Suhartoyo, Jaksa menjabarkan proses pengadaan simulator, terdakwa Djoko menyetujui penggelembungan harga komponen simulator baik untuk r2 maupun r4. Itu dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari menaikkan harga tiap komponen, hingga mengenakan dua harga dalam komponen terpisah yang disatukan.

"Komponen dibuat terpisah, kemudian disatukan dan harganya dihitung saat masih dalam bentuk terpisah, sehingga harganya melambung dua kali lipat," kata Roni.

Juga, dengan komponen

elektronik serta harga masing-masing komponen pendukung unit simulator.

Akibatnya harga proyek itu melambung berlipat-lipat.

Praktik penggelembungan harga itu untuk simulator r4 yang harga per unitnya Rp 80 juta dinaikkan menjadi Rp 260 juta. Simulator r2 dari Rp 50 juta menjadi Rp 120 juta.

Penggelembungan harga dilakukan melalui Direktur PT CMMA Budi Susanto, Direktur PT ITI Sukotjo S Bambang, dan Brigjen Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Semua penggelembungan atas persetujuan Djoko.

"Pejabat pembuat komitmen (PPK) Brigjen Didik Purnomo menandatangani spesifikasi teknis pengadaan simulator. Padahal Didik tidak pernah menyusun langsung spek teknis itu," ujar Roni.

Terkait dakwaan subsider, Jaksa mendakwa terdakwa Djoko memperkaya diri sendiri sebanyak Rp 32 miliar dari proyek pengadaan simulator itu.

Padahal, pengadaan simula-

tor uji klinik roda dua dan empat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

Djoko juga didakwa memperkaya orang lain, yakni Wakakorlantas nonaktif Polri Brigjen Pol Didik Purnomo, sebesar Rp 50 juta, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (pemenang lelang) Budi Susanto lebih dari Rp 93 miliar, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronugroho Bambang lebih dari Rp 3,3 miliar, Primer Koperasi Polri 15 miliar, Darsian Rp 50 juta, dan Warsono Sugantoro alias Jumadi Rp 20 juta.

Dalam dakwaan kedua, terdakwa Djoko melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 3 ayat 1 huruf c.

Djoko dinilai telah melakukan praktik pencucian uang sejak 2003 hingga 2010 senilai Rp 53 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan JPU terhadap Djoko, gaji yang diterima jenderal polisi bintang dua

tersebut pada 2004 sebesar Rp 12 juta, pada 2005 Rp 40 juta, 2006 gajinya Rp 46 juta, pada 2007 menjadi Rp 59 juta, pada 2008 Rp 67 juta, pada 2009 Rp 87 juta, dan pada 2010 dia menerima gaji Rp 93 juta.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diisi Djoko pada tahun 2010, hartanya dari profesi atau keahliannya adalah Rp 240 juta. Sementara dari hasil bisnis jual beli perhiasan dan properti Rp 960 juta.

Selain itu, Jaksa menyatakan terdakwa Djoko diketahui menggunakan status palsu saat menikahi Mahdiana dan Dipta Anindita. Saat menikahi 2 istri mudanya itu, terdawa Djoko mengaku sebagai lajang. "Saat terdakwa Djoko masih menikahi istri pertamanya, Djoko menikahi Mahdiana SE Binti Jaelani dengan menyamarkan identitas dengan nama Drs Djoko Susilo Bin Sarimun, dengan status lajang. Dari pernikahan itu, terdakwa memiliki dua anak," paparnya.

Selain itu, lanjut Jaksa, pada 2008 Djoko menikah kembali dengan istri ketiganya yang dikenal sebagai Putri Solo 2008.

Saat itu Djoko kembali menggunakan status lajang guna mengelabui istri mudanya itu. "Tahun 2008 Djoko menikah lagi dengan Dipta Anindita dengan menyamarkan identitas berstatus lajang dengan nama Djoko Susilo, SH. bin Sarimun dan dikaruniai satu anak," sambung jaksa sambil menyebutkan namanama anak dari masingmasing istri Djoko dalam surat dakwaannya.(ENDY)

Kasasi Miranda Ditolak JAKARTA - Langkah menempuh keadilan dan penegakan hukum yang diupayakan Miranda Swaray Goeltom, kandas sudah. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), sehingga Miranda tetap harus menjalani hukuman pidana selama tiga tahun penjara.

"Judex factie atau pengadilan tingkat pertama dan banding sudah mempertimbangkan secara matang bahwa ada hal-hal yang relevan dengan benar, atas perbuatan yang dilakukan Miranda," tegas Ketua Majelis Kasasi perkara Miranda, Artidjo Alkostar, kepada wartawan di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Selain itu, tambah dia, ditemukan adanya faktafakta hukum yang membuktikan ada rangkaian perbuatan terdakwa dengan pemberian travel cek ke anggota DPR sampai terpilihnya terdakwa menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Karenanya, putusan kasasi dijatuhkan dengan suara bulat pada Kamis pekan lalu oleh majelis hakim yang dipimpin Artidjo yang beranggotakan Hakim Agung Mohammad Askin dan MS Lumme, sepakat untuk menolak permohonan kasasi Miranda.

Bahkan, dalam putusan kasasi tidak diwarnai adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Sehingga keluarnya putusan kasasi, status hukum Miranda berubah dari terdakwa kini menjadi terpidana.

Menanggapi putusan kasasi MA kasus Miranda, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mengaku mengapresiasi putusan MA. "Ini kan sesuai dengan keyakinan hukum kami dan kerja keras untuk memprosesnya membuahkan hasil," kata Zulkarnain melalui pesan singkat, Jumat lalu.

Dengan putusan kasasi, lanjut Zulkarnain, Jaksa KPK segera melakukan eksekusi terhadap Miranda yang tetap menjalani hukuman pidana selama tiga tahun penjara.

Pada sidang sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider tiga bulan hukuman.

Vonis itu diketuk karena Miranda terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti menyuap 25 anggota DPR periode 1999-2004 tersebut dengan bantuan Nunun Nurbaeti yang sudah divonis 2,5 tahun.

Perbuatan Miranda melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap putusan PN Tipikor, Miranda mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor PT DKI Jakarta. Ternyata putusan banding malah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Miranda pun kasasi, sementara Jaksa KPK tidak mengajukan kasasi.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

SUMUT

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Terminal Truk Sibolga, LBH Medan Desak Kejatisu-Poldasu Usut TUntas MEDAN - Terkait adanya indikasi dugaan korupsi pengadaan lahan terminal truk di Jalan SibolgaTarutung kilometer 3 Kelurahan Huta Barangan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga yang dibeberkan seorang pejabat teras di Pemko Sibolga berinisial TG, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak pihak penyidik dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kepolisian Daerah Sumut agar secepatnya mengusut tuntas dugaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,425 miliar itu.

Hal tersebut dikatakan Kepala Divisi Advokasi, Hukum dan Anti Korupsi LBH Medan Irwandi Lubis SH kepada wartawan di Medan, Kamis (25/4).

"Terkait dengan pengadaan lahan terminal truk di Jalan Sibolga-Tarutung, dengan adanya titik tolak pejabat pemko Sibolga yang berinisial TG membeberkan adanya dugaan korupsi di Pemko Sibolga maka saya meminta agar penyidik segera mengusut tuntas dugaan tersebut," terangnya.

Irwandi menerangkan dengan adanya informasi dari pihak 'orang dalam' di Pemko itu sendiri, tidak ada jalan lain bagi penyidik agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan informasi tersebut. Tak hanya itu, Irwandi juga meminta agar sipemberi informasi yakni pejabat teras berinisial TG tersebut agar dilindungi dari hukum karena menurut Irwandi, ia telah

memberitahu data yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan penyidik untuk mengusut dugaan tersebut.

"Untuk sipemberi informasi, kami minta agar pihak penyidik segera memberikan perlindungan hukum baginya karena telah melakukan pembongkaran atau membeberkan terjadinya kejahatan tersebut dan tak ada jalan lain bagi penyidik untuk tidak mengusut," pungkasnya kembali.

Lebih lanjut ia menerangkan mengenai TG yang membeberkan adanya dugaan korupsi pada pengadaan tersebut ada dua jenis kategori di uu korupsi. Yang pertama Whistle Blower yakni pelapor atau pengadu yang membeberkan tetapi tidak terlibat

dan yang kedua namanya Justice Collabolator yang artinya dia terlibat tetapi dia yang membuka.

"Apapun itu namanya dia harus dilindungi secara hukum karena dia telah membeberkan. Terlepas dia terlibat atau tidak, yang pasti penyidik harus meminta keterangannya," urainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, TG yang tak lain adalah salah satu pejabat teras di Pemko Sibolga membeberkan telah terjadi dugaan mark up seputar pembelian lahan tersebut oleh pemko Sibolga sebesar Rp 700 juta. Namun menurut data yang dibeberkan TG, harga tanah yang dicairkan dari kas daerah sebesar Rp 1,425 miliar dan terjadi selisih uang sebesar Rp 600 juta lebih.(BM)

Praktek Korupsi Sekolah Melalui Dana BOS dan Pungli A.KANOPAN - Walaupun sudah berbagai media masa baik cetak dan elektonik ikut serta secara tidak langsung dalam hal pemberantasan korupsi di negara ini baik melalui berita dan iklan tetapi hingga saat ini praktek korupsi masih merajalela dan semakin membudaya secara sistematis.

Tak dapat dipungkiri bahkan praktek korupsi merebak di dunia pendidikan dan semakin merajalela. Baru-baru ini ada informasi dari masyarakat melalui pengurus DPD LSM Pemerhati dan Pengawasan Pendidikan Nasional Kabupaten Labura adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS di SMP Negeri I Aek Natas, Labura.

Adapun dugaan penyelewengan BOS di SMP Negeri I Aek Natas yang diutarakan pengurus DPD LSM P3N tersebut yang dilakukan Kasek Drs.H.Zulkarnaen serta Bendahara BOS Wasti Rumian S.Pd terlihat dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS periode II Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2012 yang diduga fiftif.

Kejanggalan yang menyolok di dalam LPJ BOS di SMP Negeri I Aek.Natas tersebut menurut T.Sinaga tidak adanya sepengetahuan Ketua Komite Sekolah seperti perse-

tujuan melalui cap dan tandatangan Ketua Komite Sekolah. Selain hanya tandatangan Kepala Sekolah dan Bendahara Dana BOS.Dan menurut TS hal ini sudah melanggar Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 51 Tahun 2011.

Menurut laporan yang dihimpun kontributor media ini jumlah siswa SMP Negeri I Aek Natas tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 602 orang.Yang berarti dalam tahun 2012 jumlah dana BOS yang diterima dan masuk

melalui rekening sekolah sebanyak Rp.427.420.000.Jika menuruti sistem penerimaan dana BOS per triwulan berarti sebanyak Rp 106.855.000 yang diterima sekolah ini setiap tiga bulan.

Dugaan Penyelewengan lain menurut pengurus DPD LSM P3N Labura adalah pembelian buku yang tidak memiliki nilai kompetitif dan tidak relevans seperti buku tentang lalu lintas seharga Rp 11.797.500. Kemudian dana BOS digunakan untuk pembelian ATK rata-rata Rp 5 juta per bulan. Padahal Anggaran Penyediaan ATK dari Disdikbud Kab.Labura di tahun 2012 untuk SMP Negeri I

ini sebanyak 13.440.000.

Sungguh tidak masuk diakal ujar pengurus DPD LSM P3N. Dan ironisnya lagi Honorarium Pengelolaan/Penyusunan LPJ Dana BOS yang diterima Bendahara BOS Wasti Rumian S.Pd setiap bulannya Rp 500 ribu. Selain adanya Anggaran Penyediaan ATK tadi dari Disdikbud Anggaran Belanja cetak untuk SMP Negeri I ini tersedia sebanyak Rp 3.360.000/tahun dan Anggaran Penggandaan Rp 3.360.000/tahun. Keseluruhannya Rp 20.160.000/ tahun.

Kesemuanya ini ditemui di LPJ Dana BOS SMP Negeri I A Natas Tahun 2012 dipergunakan juga dari Dana BOS. Tidak ada jelas penggunaan dana BOS ini terhadap siswa miskin berupa pembelian seragam sekolah,sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima bantuan siswa miskin (BSM).

Padahal ada beberapa siswa yang miskin.

Atas laporan dan informasi ini ketika dihadapan Kasek SMP Negeri I A.Natas Drs.H. Zulkarnaen kesemua informasi tersebut ditampiknya dan diarahkan penjelasannya dari bendahara Dana BOS. Namun tidak berada di tempat sambil kontributor mempertanyakan ketidak terlibatan Komite Kasek menja-

wab jika LPJ sudah sesuai dengan mekanisme dan Peraturan dengan nada tinggi yang kuat diduga perasaannya terusik dan mengatakan, "Kok saya saja kamu tanyakan yang Kasek SMP lain sudah gimana bisa dari tadi saya usir kamu karena sudah kamu buat saya marah," ujarnya.

Dan Kasek mengatakan lagi Tidak ada manusia yang jujur dan sempurna.Mau kamu beritakan atau laporkan silahkan.Bicaralah dengan bendahara biar jelas beliau yang lebih paham saya tidak sepenuhnya paham dalam pengelolaan dana BOS ujarnya sambil mengahiri pembicaraan. Namun sebelumnya dari hasil realisasi Dana BOS SMP Negeri Itahun 2012 menurut Pengurus DPD LSM P3N Kab.Labura disamping LPJ dana BOS diduga banyak laporan akal akalan akan membuat laporan Penyalahgunaan Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2012 terhadap Manager BOS Pusat.Propinsi dan Kabupaten di Kab.Labura agar mendapat sanksi baik kepala sekolah,bendahara BOS juga akan membuat laporan ke pihak berwajib ujar Ketua DPD LSM P3N Kab. Labura.(T.S)

Kejatisu Akui BAP Tudingan Dewan Mendapat Fee Bansos MEDAN - Tudingan lima anggota DPRD Sumut yang menerima fee atas kepengurusan dana bantuan sosial, sesuai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang tertulis pada tersangka Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus (keduanya tersangka Bansos) dibenarkan oleh penyidik Kejatisu.

Namun, Kejatisu menyatakan keterangan di BAP saja, tidak dapat menguatkan untuk menjerat lima anggota dewan yang dituduhkan, dan Kejatisu menyatakan hingga kini sulit untuk mencari bukti pendukung atau petunjuk lain dalam membenarkan tudingan tersebut.

"Anggota dewan telah kita lakukan ekspos.

Pernyataan sesuai dengan BAP itu memang ada. Tapi kita tidak bisa mengangkat karena tidak ada bukti petunjuk lain, seperti surat atau lainnya. Kalau hanya keterangan saja tidak ada nilainya. Jangan katanyakatanya, tidak ada itu," ujar Yuspar Asisten Pidana

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Kamis (25/4).

Dari hasil ekspos, lanjut Yuspar, ia telah menanyakan pada tim penyidik perihal bukti pendukung ini. Namun tim menyatakan bukti pendukung tersebut tidak ada. "Saya sudah tanyakan ada bukti lain. Dijawab tidak ada," katanya.

Disinggung mengenai berkas kedua tersangka Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Yuspar berjanji dalam minggu ini, pihaknya akan menyelesaikan berkas kedua tersangka.

"Kalau tidak ada kendala saya sudah perintahkan untuk menyelesaikan berkasnya. Seminggu ini mudah-mudahan rampung.

Saya tekankan dalam minggu ini harus rampung berkasnya," tegasnya.

Sementara ditahan atau tidak kedua tersangka, Yuspar menyatakan belum dapat memutuskan namun, bila memenuhi syarat pihaknya akan menhanan

kedua tersangka. "Tunggu dulu, kalau soal menahan gampang itu. Kalau memenuhi syarat, tahan," katanya.

Diketahui sebelumnya, tudingan lima anggota dewan menerima fee penyaluran dana bansos berumula dari informasi Hamdani Harahap Penasehat Hukum terdakwa Bansos Bangun Oloan Harahap mantan Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Hamdani menyatakan, Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus telah memberikan fee 50 persen pada Iman B Nasution.

Kemudian 50 persen fee pada Abdul Jabar Napitupulu, Chaidir Ritonga 43 sampai 50 persen.

Washington Pane 43 sampai 50 persen dan terakhir Muhammad Affan yang mendapat fee 43 sampai 50 persen dari jumlah dana bantuan yang disalurkan.

"Sebenarnya selain kliennya masih ada orang

lain yang lebih relevan dan lebih beralasan hukum untuk dijadikan terdakwa.

Ketika kami mendampingi Bangun Oloan Harahap, dipersidangan PN Medan, diperoleh fakta dan beralasan hukum, selain klien kami masih ada orang lain yang lebih relevan dan lebih beralasan hukum untuk dijadikan terdakwa dari pada klien kami. Namun kejaksaan belum menghadapkannya kepersidangan sekalipun telah relatif lama diselidiki oleh Kejaksaan dan telah berulang kali didesak masyarakat," jelas Hamdani.

Melalui surat bernomor 5681/CK-P/IV/2013, dengan hal laporan indikasi korupsi dana Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah APBD SU TA. 2009 sampai dengan 2012. Hamdani yang telah melaporkan perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan meminta institusi tersebut mengambil alih perkara Bansos dari tangan Kejati Sumut.

Pada saat hadir ke kantor KPK, Hamdani Harahap melampirkan beberapa bukti keterlibatan anggota DPRD Sumut dalam perkara bansos yang menyebutkan fakta bahwa setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, barang bukti dalam berkas perkara, ditemukan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi Imom Saleh Ritonga dan Aidil Agus (keduanya tersangka Bansos), bahwa Imom Saleh Ritongan mengetahui DPRD Sumut sedang menyusun anggaran.

"Kemudian ia (Imom Saleh) menghubungi temannya yang seorang anggota dewan dan meminta bantuan pengurusan dana bantuan.

Selanjutnya disepakati dengan beberapa oknum anggota DPRD Sumut mendapat fee dengan persentasi variatif berupa 43 persen sampai 60 persen, dari setiap proposal yang dicairkan dari APBD Sumut TA 2011," katanya.(BM)

Penerbit PT Erlangga Danai Kepsek Piknik A.KANOPAN - Dalam bisnis apapun antara kedua pihak baik penjual dan pembeli agar saling menguntungkan sudah pasti ada perjanjian dan ketetapan yang dibangun kedua pihak agar tidak saling dirugikan.

Inilah salah satu trik bisnis yang diterapkan oleh Penerbit PT Erlangga Cabang Rantauprapat. Setelah kontributor media ini melihat dan mengamati keberangkatan 45 orang para Kepala Sekolah (Kepsek) dan pengawas sekecamatan Kualuh Selatan ke Parapat pada Sabtu pekan lalu.

Tidak mendapati adanya persiapan latihan untuk menghadapi pertandingan persahabatan dengan sekolah lain di P.Siantar. Seperti yang sebelumnya diutarakan salah satu peserta yang tujuannya seperti hal diatas.

Maka setelah kepulangan dari Parapat informasi yang dihimpun banyak peserta piknik yang kecewa.

Dan atas penuturan beberapa Kasek yang ikut serta ke Parapat yang merasa kecewa dan tidak mengatakan ke KPK POS dikantornya, bahwa disaat acara pertemuan melalui undangan KCD Kualuh Selatan Mulatua Rambe S.Pd di Kantor KCD K.Selatan beberapa bulan lalu dengan para Kepala Sekolah SD yang difasilitasi managemen yang menyimpulkan jika setiap Kepala Sekolah bersedia bekerjasama dengan pihak penerbit dalam pendistribusian buku melalui pembelian dan mencapai target maka bonus yang diberikan oleh penerbit terhadap para Kasek dapat menikmati perjalanan selama dua hari.

Saat pertemuan itu juga sudah sampai pembicaraan ke tahap hari keberangkatan dan tujuan serta alat transportasi.Namun dengan kerja keras para kasek tersebut untuk menghamburkan dana BOS untuk membeli buku dari penerbit agar tercapai target tidak memuaskan.

Pertama dari A.Kanopan menuju kota Medan dengan tujuan menghadiri penutupan PRSU saat itu.

Kemudian ke Berastagi dan menginap satu malam.

Kenderaan yang disediakan pihak sponsor mobil bus parawisata full ac. Segala

akomodasi bahkan uang perjalanan dan penginapan ditanggung sponsor. Setelah hari keberangkatan tiba situasi berubah dari jadwal jam keberangkatan hingga tujuan dan kenderaan kesemuanya berubah. Namun dibalik kekesalan itu masih ada yang memberi komentar pada KPK POS saat itu kesemuanya adalah keinginan masing-masing dan biaya ditanggung masingmasing namun tidak memberi nilai nominal biaya untuk perorangan.

Seperti KCD Mulatua Rambe S.Pd juga mengatakan hal demikian kegiatan piknik ini ditanggung pribadi masing-masing dan kemauan masing-masing serta tidak mengatasnamakan Instansi. Padahal jelas terlihat para peserta kasek dan pengawas yang berangkat mengatasnamakan Official Kualuh Selatan di baju training yang sudah khusus dirancang.Selain pembohongan yang dilakukan oleh pihak Penerbit PT.ERLANGGA yang akhirnya berangkat ke Parapat, Tuk-Tuk mengendarai mini bus sebanyak 9 unit yang sangat sempit KCD Mulatua S.Pd tidak tegas terhadap pihak sponsor ujar Kasek salah satu SD yang tidak mau menyebut namanya.

Kuat dugaan KCD Mulatua S.Pd pasti banyak mendapat fee dari Penerbit PT. ERLANGGA. Pendapat para Kasek lain untuk saat nanti jika ada tawaran serupa akan dipertimbangkan walaupun ada intervensi dari KCD Mulatua S.Pd. Atas Kejadian tersebut Ketua DPD LSM P3N Kab. Labura berpendapat disaat itu juga bahwa di lingkungan sekolah tidak boleh ada ajang bisnis dengan menggunakan dana BOS. Kepala KCD dan managemen penerbit jelas-jelas tidak memikirkan peningkatan mutu pendidikan serta tenaga pendidik itu sendiri. Sebaiknya pihak penerbit menggunakan dananya untuk memfasilitasi seminar peningkatan mutu pendidikan melalui metode dan arahan Kepala KCD K.Selatan. Maka agar jangan terulang kembali ujar pengurus DPD LSM P3N Kab.Labura akan kita laporkan ke pihak yang berwenang.(TS/M)

Mantan Kepala Kantor Pajak Kabanjahe Dipenjara 1 Tahun MEDAN–Mantan Kepala Kantor Pajak Kabanjahe, Sumut, Mohammad Nthai, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (24/4). Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehungga merugikan negara Rp 884,3 juta.

Majelis hakim yang diketuai Jonner Manik menyatakan Mohammad Nthai telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Menyatakan terdakwa Drs Mohammad Nthai MM telah terbukti secar sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara oleh karenanya selama 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara," kata Jonner Manik dalam amar putusannya.

Namun, majelis hakim tidak memerintahkan Mohammad Nthai membayar uang pengganti kerugian negara.

Alasannya terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi.

Putusan majelis hakim

lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedy meminta hakim menjatuhi terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menentukan sikap atas vonis itu. Kesempatan serupa diberikan kepada JPU. Sebelumnya, Mohammad Nthai didudukkan di kursi terdakwa karena diduga melakukan tindak pindana korupsi atas pembangunan gedung kantor dan perumahaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe pada 2008. Dia dan rekanan diduga melakukan tindak pidana korupsi dari proyek itu sehingga negara dirugikan sebesar Rp 884.380.298.

Tindak pidana korupsi terjadi karena anggaran dicairkan meskipun proyek belum rampung. Kerugian negara itu meliputi pembangunan dan pemelihara Kantor Pajak senilai Rp 686.397.327, pembangunan 1 unit rumah dinas dengan tipe 70 dan 7 unit tipe 50 senilai Rp 13.22.971, serta biaya pengawasan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas sebesar Rp 184.30.000.(BM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

KPK Harus Ambil Alih PENANGANAN kasus dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, terus bergulir. Namun sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang ditahan Polda Sumut terkait kasus ini.

Demikian ditegaskan Wakil Direktur LBH Medan M Khaidir Harahap di Medan, Kamis (14/03) menanggapi penanganan kasus dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi oleh Polda Sumut.

Khaidir juga menyayangkan pernyataan dua petinggi Polda Sumut yang saling bertolak belakang terkait kasus ini.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Sadono Budi Nugroho menyatakan bahwa Direktur Utama PDAM Tirtanadi AR dan Ketua Koperasi AS sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Sementara Kasubdit Pengelola Informasi dan Data Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menyatakan belum ada yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Semestinya, sesama aparat kepolisian harus sejalan dan bersinergi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dan jangan malah menyalahkan awak media.

“Jika Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak bisa menuntaskan kasus Korupsi di PDAM Tirtanadi, alangkah baiknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang langsung terjun agar penanganan kasus ini cepat tuntas,” katanya.

Khaidir juga menilai Polda Sumut seakan mempetieskan kasus ini.

Pasalnya, meski sudah melakukan penggeledahan dan memeriksa sejumlah saksi, Polda Sumut tak kunjung melakukan penahanan.

“Jika ini yang terjadi, maka wajarlah kepercayaan masyarakat kepada aparat kepolisian sangat rendah.

Hal ini sangat disayangkan, apalagi Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dalam waktu dekat disebut bakal pensiun,” tandasnya. (BS)

LIPSUS

Jadi Tersangka, Dirut PDAM Tirtanadi Medan Mendadak Sakit

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut akhirnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Medan Azam Rizal sebagai tersangka dalam kasus korupsi TA 2012 senilai Rp 5 miliar lebih.

Terkait penetapan tersebut, Azzam langsung jatuh sakit dan di rawat di RSU Bunda Thamrin. "Lagi di Bunda Thamrin dia sekarang, sakit tipus, sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kerugian mencapai Rp 5 miliar lebih untuk tahun 2012," ungkap Dir Res Krimsus Polda Sumut Kombes Pol Sadono Budi Nugroho saat dikonfirmasi wartawan, Kamis pekan lalu.

Sadono menjelaskan, dalam statusnya menjadi tersangka, Azzam sudah di panggil dua kali. Pemenanggilan pertama dilakukan pada hari Kamis (18/4) lalu, karena tidak didampingi kuasa hukum penyidik membatalkan pemeriksaan.

Kemudian, pada Kamis (25/4) kemarin, panggilan kedua direncanakan untuk kembali diperiksa namun kuasa hukum memberikan surat bahwa Azzam tidak bisa menghadiri pemeriksaan tersebut dengan alasan sedang menjalani rawat inap atas penyakit yang di deritanya di RS. "Sudah dua kali kita periksa tapi gagal, pertama karena tidak di damping lawyer, kalau hukuman diatas 5 tahun. Kemarin dilakukan pemeriksaan kedua, namun lawyer datang membawa surat atas tersangka tidak bisa diperiksa karena sedang sakit," cetus Sadono.

Pihaknya tidak percaya begitu saja dengan alasan Azzam sedang dirawat di rumahsakit, Sadono mengutus anggota untuk mengeceknya, setelah didatangi ternyata Azzam sedang tergulai lemas dengan kondisi tubuh di infus."Saya suruh anggota untuk mengecek, benar dia lagi sakit, sudah kita photo, kalau tadi gak betul sakitnya, kita tangkap paksa, karena sakit, kita akan tunggu. Dia sembuh," jelasnya.

Rencananya, untuk pemanggilan ketiga dalam pemeriksaan Azzam, pasca dite-

Gatot Diduga Dapat Aliran Dana KASUS dan kebobrokan kepemimpinan Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal tak henti diteriaki masyarakat.

Sejumlah aksi pun nyaris tak putus meminta Dirut PDAM yang SK pengangkatannya ditandatangani Syamsul Arifin di balik jeruji besi Rutan Salemba, itu agar segera diperiksa dan ditahan bila terbukti koruptor.

Sayang, aparat penegak hukum anti korupsi di Sumut, udah kayak nggak ada gunanya. Dilapor ke KPK, kasus PDAM Tirtanadi masih terus ditelaah.

Ironisnya lagi, belakangan beredar rumor kalau Azzam yang sebelumnya dilantik dan SK-nya keluar sebagai Dirut tak diketahui Gatot Pujo Nungroho, justru disebutsebut sebagai 'mesin duit' Gatot yang kini proses pertarungan menuju Sumut satu. Gatot Pujo Nugroho diduga mencari tambahan modal menuju Pilgubsu 2013 dari duit indikasi korupsi Direksi PDAM Tirtanadi.

"Politik penuh kepentingan dan kemunafikan. KPK diharapkan juga memeriksa Gubsu Gatot Pujo Nugroho, sebab diduga dapat aliran dana dari PDAM Tirtanadi bersumber dari APBD Sumut," terang M Iqbal, salah satu koordinator elemen mashasiswa yang turut melaporkan kasus korupsi PDAM Tirtanadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin saat diminta tanggapannya via selular.

Disebutkan, dibawah kendali Azzam Rizal, PDAM Tirtanadi ibarat anak bayi yang hanya minta disusui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk modal kerja. Dapat modal, diduga langsung dibagi-bagi dan aliran dana pembagian diduga nyampe juga ke saku Gatot yang berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi menuju Sumut satu dan dua.

Ironisnya, modal kerja senilai Rp 246 miliar itu diduga kuat sudah sejak dikucurkan menjadi ladang korupsi baru para petinggi PDAM Tirtanadi diduga ';direstui' Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Fakta itu mendekati kebenaran, bila menilik tindak-tanduk Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal dan 12 Kepala Divisi (Kadiv) yang menguras uang rakyat Rp200 juta hanya untuk menghadiri seminar, beberapa waktu lalu. Belum lagi proyek besar di PDAM Tirtandi diduga kuat jadi ajang bagi-bagi kue para pejabat bahkan tak tertutup kemungkinan oknum pejabat di Kejaksaan Tinggi Sumut.

Bagi elemen mahasiswa asal Sumut di Jakarta, kondisi korupsi di Sumut khususnya di jajaran PDAM Tirtanadi, bukan rahasia

umum lagi. Kasus demi kasus PDAM itu bahkan ke KPK serta di Sumut sendiri sudah berulang kali diprotes.

Semisal, protes di Sumut disampaikan Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan (AMPP) Kota Medan beberapa waktu lalu.

Massa meluapkan kekecewaannya dengan aksi turun ke jalan. Baik ke kantor Kejatisu maupun ke Mapoldasu.

Mereka menuntut Kejatisu dan Poldasu mengusut tuntas dugaan penyelewengan di tubuh perusahaan plat merah itu.

Massa AMPP yang membawa berbagai spanduk kecaman, saat itu meminta Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal segera turun dari jabatannya dan diperiksa. “Kami meminta agar Poldasu segera turun tangan memeriksa Dirut PDAM Azzam Rizal,” tegas Fadli, koordinator aksi.

Aksi yang sama juga digelar di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Diponegoro, Medan. Fadli meminta kepada Gubsu meninjau ulang pengangkatan Azzam Rizal sebagai orang nomor satu di perusahaan daerah tersebut.

“Kami juga meminta kepada Gubsu dan DPRD Sumut menolak penyertaan modal kepada PDAM Tirtanadi Sumut senilai Rp 246 miliar.

Diduga dana sebesar itu hanya dihambur-hamburkan dan terindikasi menjadi lahan korupsi baru,” tegas Fadli Hamsi.

Tak hanya itu, Fadli Hamsi juga membeberkan buruknya pelayanan PDAM Tirtanadi. Menurutnya, dana yang begitu besar diperoleh PDAM Tirtanadi tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan PDAM Tirtanadi kepada masyarakat. “Airnya keruh, dan sering mati tanpa mengenal waktu, apa kerja pegawai Tirtanadi. Sementara itu dana yang digelontorkan sangat besar,” kata Fadli lagi.

Fadli mengharapkan DPRD Sumut dan Gubsu untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2009. Menurut Fadli, Perda itu hanya ajang untuk merugikan kas daerah Sumut. Sayangnya, Gatot Pujo Nugroho yang diduga dapat aliran dana dugaan korupsi sebagai modal jadi Cagubsu 2013, sampai kini cuek bebek.(HTK)

tapkan sebagai tersangka, penyidik akan kembali memanggilnya pekan mendatang. "Kita panggil lagi, kalau tidak hari Senin atau Selasa," sebut Sadono dengan tegas.

Selain itu, Sadono juga menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut untuk memastikan kerugian negara yang dikorupsi, tidak tertutup kemungkinan lebih dari Rp 5 miliar yang dikorupsi. "Kita menunggu hasil audit BPKPlah, kenapa lama karena petugasnya sedikit, sementara yang mau diaudit banyak, harus dilakukan secara teliti biar tidak salah atas kerugian negara," jelasnya.

Saat ditanya, selain Azzam ada lagi tersangka yang baru, Sadono dengan nada tegas mengatakan ada, namun semua itu perlu proses. "Ada 16 bagian, tersangka pasti akan bertambah, tunggu saja ya," pintanya.

Dalam kasus ini, adanya penyalahgunaan wewenang penagihan rekening air PDAM Tirtadani Sumut, kemudian perbuatan melawan hukum, dimana adanya perikatan PDAM Tirtadani Sumut dengan pihak ketiga dilakukan oleh direksi tanpa ada persetujuan dewan pengawas dan tidak mendapatkan pengesahan dari gubernur Sumut sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada.

Azzam Rizal Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtadani Prov Sumut sebagai tersangka dengan nomor laporan : LP/ 87/ I/ 2013/SPKTI Tanggal 13 Januari 2013.

Saat ini unit I Dit Res krimsus Polda Sumut melakukan proses sidik atas tindakkan korupsi yang merugikan negara, sementara itu, untuk saksi yang sudah dimintai keterangan atas kasus ini sebanyak 15 orang. Rencana tindak lanjut dalam kasus ini penyedik akan melakukan pemeriksaan ahli ke lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah (LKPP), melakukan pemeriksaan ahli biro hukum Provsu terkait perda No.10 Tahun 2009 tentang PDAM Tirtadani Provsu.(BM)

DIDUGA KORUPSI Rp 50 MILIAR HASIL gelar yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Polda Sumatera Utara, menafsirkan kerugian negara pada kasus korupsi di PDAM Tirtanadi mencapai Rp 50 miliar.

"Jumlah tersebut masih harus dikoreksi secara menyeluruh dan belum diaudit oleh BPKP," kata Dir Reskrimsus Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho beberapa waktu yang lalu.

Hingga saat ini, lanjut Sadono penyidik Subdit III/ Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Poldasu, terus mendalami dugaan korupsi biaya penagihan rekening air yang dimasukkan ke koperasi dan adanya dugaan masuk ke rekening pribadi masingmasing deputy.

"Kita sudah melakukan penyitaan dokumen dari kantor koperasi karyawan PDAM Tirtanadi serta pemeriksaan terhadap 12 orang saksi dalam kasus ini," sebutnya.

Saat ini, kata Sadono, pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP atas

kerugian negara sebesar Rp 50 miliar tersebut. Ditanya, dari ke-12 saksi yang diperiksa penyidik tersebut, apakah diantaranya akan dijadikan tersangka, dia bulang,"Yang menjadi tersangka adalah orang yang paling bertanggung jawab."

Jelas, pernyataan Sadono tersebut merupakan pertanda bahwa orang yang paling bertanggungjawab terhadap kasus tersebut adalah orang nomor satunya, yakni Ir Azzam Rizal yang menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.

Sebelumnya, pihak Ditreskrimsus Poldasu juga telah melakukan kordinasi bersama BPKP Sumut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, petugas Tipidkor Poldasu juga sudah memeriksa Ketua koperasi karyawan PDAM Tirtanadi, Sabdarkan Siregar.

Selain itu, dikatehui penyidik Subdit III Tipidkor juga telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Haslinda, selaku Kabag Penagihan Rekening namun yang bersangkutan tidak menanggapi. Sedangkan

Bendahara Koperasi Adiyawarstuti, Kabag SDM Arifuddin dan Yapto sudah diperiksa.

Atas kasus tersebut Poldasu telah menyita sejumlah bukti setelah melakukan penggeledahan di ruang Kepala Bagian (Kabag) Penagihan PDAM Tirtanadi. Bahkan dokumen yang ada disimpan di CPU komputer di ruangan tersebut sudah dilakukan cloning data sebagai barang bukti. Penggeledahan itu dilakukan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan jasa penagihan rekening air PDAM Tirtanadi.

Sebelumnya, Sadono juga menyampaikan, bahwa selain dugaan korupsi senilai Rp 3 miliar, pihaknya juga menemukan adanya pembayaran gaji fiktif dan penagihan rekening air kepada 480 karyawan Koperasi PDAM Tirtanadi yang tidak bisa dipertnggungjwabkan oleh Ir. Azzam Rizal.

"Selain tindak pidana korupsi itu, kita juga menemukan adanya kwitansi pembayaran gaji 480 karyawan fiktif," jelas

Sadono.

Masih kata Sadono, dari beberapa orang saksi yang diperiksa, tiga diantaranya akan berubah statusnya menjadi tersangka.

Berkembangannya informasi penetapan tersangka dalam kasus korupsi penagihan rekening air dan gaji 480 karyawan fiktif, senilai Rp 3 miliar, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Azzam Rizal, dan Ketua Koperasi Karyawan Tirtanadi Subdarkan Siregar, disebut-sebut akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini.

Ironinya, saat munculnya nama calon tersangka dalam kasus ini, Dir Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho terkesaan menghindari dari kejaran wartawan dan memilih bungkam.

Humas Polda Sumut melalui Kasubbid Pengelola Informasi dan Data (PID) Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kasus korupsi ini.

Dan untuk menetapkan siapa yang menjadi

tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan rekening air dan pembayaran gaji 480 karyawan fiktif itu, hanya tinggal menunggu hasil perhitungan atau audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut.

"Penyidik sudah bisa memastikan siapa yang menjadi tersangka, kita hanya menunggu hasil audit dari BPKP dan setelah itu maka akan ada keputusan baru, apakah itu? kita lihat nanti," katanya.

Menurut Nainggolan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti dan pemeriksaan saksi-saksi.

Sehingga cengkeraman atau gurita korupsi yang ada di PDAM Tirtanadi Medan dan Koperasinya dapat terbongkar secara menyeluruh.

Bagi beberapa elemen masyarakat Kota Medan menilai, penyidikan kasus korupsi dengan nilai fantastis yang terjadi ditubuh PDAM Tirtanadi oleh Dit. Reskrimsus Poldasu, semakin jalan ditempat.(S-24)

KPK POS

6

Pelajar SMP/MTs Kota Subulussalam Ikuti UN

15 Ton Bawang Merah Selundupan Diamankan ACEH TAMIANG - Tiga truck yang diperkirakan mengangkut 15 ton bawang merah diduga hasil selundupan dari perairan Seruway Aceh Tamiang, Senin (22/4) malam diamankan.

Ketiga truk tersebut, sebut Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani melalaui Kasat Reskrim AKP Imam Asfali, Selasa (23/4), bernomor polisi BL 8656 FL, BK 9407 BI, dan BK 8330 XP. Dari ketiga truck tersebut hanya satu sopir yang diamankan di Polres Aceh Tamiang.

“Dua sopir lainnya melarikan diri,” ungkap Kasat Reskrim seraya menambahkan truk itu diamankan dari kawasan Dewa Tanah Merah, Seruway.

Seorang laki-Laki berinisial R mengaku pemilik bawang merah yang diangkut truk BL 8330 XP, ketika ditanya di Mapolres Aceh Tamiang menyatakan ia membeli bawang merah di kawasan perairan Lubuk Damar Kec. Seruway seharga Rp14 ribu perkilogram. “Saya tidak tahu namanya, dan saya hanya membeli 4 ton, sedangkan dua truk lagi saya tidak tahu,” ungkap R. R, juga menyatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti kemana bawang merah yang dibelinya itu akan di bawa.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani menyatakan, bawang merah yang kini sudah diamankan di Mapolres Aceh Tamiang. ”Kepolisian tidak boleh menjual ataupun melelang bawang, tapi memusnahkannya,” Tegas Kapolres.

Hingga 22 April 2013, lima truk pengangkut bawang merah diamankan. Sabelumnya, Polres Aceh Tamiang telah mengamankan 2 truk mengangkut 10 ton bawang merah.(BSO)

Bupati Aceh Timur sedang menyerahkan bantuan bibit kelapa sawit secara simbolis kepada ketua kelompok tani kecamatan.

Terlibat Jual Tanah Eks HGU, Bupati ‘Janjikan’ Hotel Prodeo ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur siapkan hotel prodeo bagi para oknum pemerintahan yang terlibat penjualan lahan eks HGU yang akan diperuntukan bagi masyarakat miskin.

Bupati Aceh Timur dengan tegas meminta kepada Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan, Kapolsek, Danramil, para Camat serta para Kepala Desa untuk tidak bermain dalam hal penggunaan lahan untuk areal perkebunan rakyat. Bila ada yang coba-coba bermain, Bupati akan bertidak tegas. Kita sudah mempersiapkan hotel prodeo untuk hal tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Aceh Timur Hasballah Bin H.M.Thaib dalam sambutan dan arahannya pada Acara Penyerahan Secara Simbolis Bibit Kelapa Sawit Kepada Para Kelompok Tani Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur, yang berlangsung pagi tadi di Kecamatan Birem Bayeun.

Pada kesempatan ini juga,

Bupati meminta Kadis Kehutanan & Perkebunan untuk menyediakan lahan kosong 1000 hektar, untuk dijadikan lokasi trans lokal. Di atas lahan itu akan dibangun rumah bagi 300 lebih Kepala Keluarga (KK) keluarga kurang, sarana pendidikan, ibadah dan olahraga.

Juga akan dubuatkan menjadi lahan perkebunan yang akan diberikan kepada keluarga kurang mampu, masing-masing 2 hektar. Kebijakan ini dilakukan untuk mempercepat proses peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Aceh Timur.”Saat ini jumlah penduduk miskin di Aceh Timur sangat memprihatinkan ,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, beberapa perkebunan HGU akan mati, dan lahannya akan kita bagikan kepada masyarakat miskin. Jadi jangan ada kepala desa, camat atau unsur terkait lainnya membagi-bagikan lahan HGU atau menjualnya kepada para cukong tanah,tegas Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur, Ir. Saifuddin, MP dalam laporannya mengatakan bibit kelapa sawit yang diserahterimakan hasil kegiatan pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan pengawasan peredaran benih perkebunan tahun 2012. Bersumber dari dana otonomi khusus, yang bertujuan memenuhi kebutuhan bibit kelapa sawit berkualitas bagi petani, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan lahan tidak produktif. Pada akhirnya menjadi bagian peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.

Ditambahkannya tahun ini, tercatat 300 kelompok tani yang mengajukan permohonan bibit kelapa sawit dengan luas areal tanam 5.399 hektar. Setelah melalui seleksi calon lahan dan petani, maka kami menetapkan 44 kelompok tani termasuk 7 pesantren yang tersebar.(BSO)

Walikota Buka Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Jadi Pajak Daerah LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, SE, Rabu (24/4) di Aula Hotel Harmoni Langsa, secara resmi membuka sosialisasi pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jadi pajak daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI dari Komisi XI Harry Azhar Azis sekaligus sebagai pemateri dan M. Ichlash El Qudsy serta Sukarni M. Amin dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan RI, Ir. T. Dayat Wakil Ketua DPRK Langsa, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat serta Kepala Desa.

Dalam sambutannya, Walikota mengatakan seiring

pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemko Langsa telah berupaya menjabarkan UU ke dalam qanun-qanun Kota Langsa. Di antaranya adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Demikian juga terhadap Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Lebih lanjut kata Walikota, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dengan kebijakan berprinsip

425 Bacaleg Rebut 30 Kursi DPRK Aceh Tamiang ACEH TAMIANG - Sebanyak 425 Bakal calon legislatif Cbacaleg yang sudah di daftarkan 15 Partai Politik peserta pemilu legislatif 2014 akan memperebutkan sebanyak 30 kursi yang tersedia di DPRK Aceh Tamiang Pata di peroleh di KIP Aceh Tamiang, Selasa (23/4). Partai Demokrat mendaftarkan 30 bacaleg. PDI-P 30 Bacaleg. PKS 30 bacaleg. PPP 31 bacaleg, Partai 36 Bacaleg dan Gerindra 30 bacaleg. PKPI 20 bacaleg, Partai Nasdem 30 bacaleg. Hanura 28 bacaleg, Golkar 30 bacaleg, PKB 18 bacaleg. Partai Nasional Aceh 30 bacaleg, PBB 21 bacaleg Partai Damai Aceh 30 bacaleg.

Ketua KIP Aceh Tamiang Izuddih, Selasa (23/4) menyatakan untuk sementara dari 15 parpol peserta, pemilu legislative 2014, tercatat ada 425 bakal calon legislative. Rinciannya 278 laki-laki dan 147 perempuan.

Pihaknya setelah memveserifikasi semua berkas mulai 23 April – 6 Mei 2013. Lalu memberikan kesempatan bagi parpol peserta pileg 2014 untuk memperbaiki berkasnya pada 9-23 Mei 2013. (BSO)

Dulu Aceh Timur Kiblat Catur Aceh

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

“Untuk mewujudkan pelaksanaan UU Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dibutuhkan kerja keras semua pihak sehingga benar-benar optimal,” jelas Usman.

Menurut Walikota, sosialisasi ini salah satu implementasi pelaksanaan UU tersebut.

Kita patut bersyukur karena pendapatan daerah semakin meningkat. Insya Allah tahun 2014 ini akan mulai dikelola Pemko Langsa. Dalam rangka itu, Pemko, telah mempersiapkan diri, mulai dari sumber daya manusia maupun

ACEH TIMUR - Ketua umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Aceh, Aldin NL terlihat hadir di Aceh Timur. Kehadirannya untuk melantik Pengurus Kabupaten (Pengkab) Percasi Aceh Timur masa bakti 2013 – 2017, Sabtu (20/4) di Aula Kantor Camat Idi Rayeuk.

Menurut Aldin, pengukuhan ini sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Percasi, guna mengembankan dan melaksanakan hasil Musyawarah Kabupaten (Muskab) yang dilaksanakan 12 Desember 2012 lalu. Aldin menambahkan semenjak dipercaya memegang jabatan sebagai Ketua umum Pengprov Percasi Aceh, ia berusaha maksimal demi kemajuan catur di Aceh.

“Saya berkomitmen untuk menekankan pembinaan bagi atlit catur muda. Pada PON lalu kita mampu masuk lima besar nasional, ini merupakan terobosan baru,” tegasnya.

Aldin juga berharap Pengkab Percasi Aceh Timur dapat mengembalikan olahraga ini ke tempatnya di Aceh. Katanya diera 1980-an kiblat olahraga catur adalah Aceh Timur.

Kemunduran olahraga ini, menurutnya karena minimnya pembinaan atlit.

Ketua Harian KONI Aceh Timur Agus Rizal SH, MH, mengaku bangga karena pelantikan ini dihadiri langsung Ketua Umum Pengprov Percasi Aceh. “Baru kali ini Ketua Umum melantik langsung kepengurusan Pengkab, setidaknya ini menjadi contoh bagi penguruspenguru cabang lainnya,” ungkapnya.

perangkat pendukung.

Dalam APBK 2013, kita telah menganggarkan dana sekitra Rp350 juta untuk pengadaan perangkat komputer dan servernya. Sedangkan software atau perangkat lunak yang dibutuhkan akan berkoordinasi dengan KPP Pratama Langsa, karena database wajib pajaknya belum diserahkan ke Pemko.

Adapun materi yang disampaikan, dalam sosialisasi tersebut Filosofi Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, Kebijakan Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, Struktur Organisasi dan tata kerja (SOTK) serta Tehnis pemungutan. Acara tersebut dipandu oleh Bapak Sukma wahyudin sebagai Moderator. (YAN)

Hasil Muskab Pengkab Percasi Aceh Timur lalu, semua anggota sepakat menetapkan Syaripudin Ishak TS sebagai Ketua Umum Pengkab Percasi Aceh Timur untuk masa bakti 2013-2017. Ketika terpilih Syaripudin Ishak tidak berbicara panjang lebar, namun berjanji akan bekerja maksimal guna memajukan olahraga catur di Kabupaten Aceh Timur kedepannya. (BSO)

Kemaksiatan Marajalela di Kota Subulussalam SUBULUSSALAM - Hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Forum diskusi politik, Sabtu (20/04) di Kota Subulussalam, bertema tertib dari segala bentuk maksiat. Di Kota Subulussalam Saat ini sedang menjamur maksiat, mesum, miras, togel dan kim martabe.

Hal ini disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Subulussalam ustad Khahar Kombih S.Ag. Katanya kemaksiatan sudah pasti akan merusak moral dan itu berdampak pada kehidupan rumah tangga dan sosial masyarakat. Belum lama ini, MPU melakukan penelusuran di komplek terminal terpadu Subulussalam, hasilnya ditemukan penjualan judi melalui internet. Termasuk di desa-desa, sudah menjamur secara terang terangan menulis permainan haram, tanpa ada pihak melakukan pelarangan.

Beberapa tokoh ormas dalam rapat Forum Koordinasi Politik menyampaikan statemen

SUBULUSSALAM - Hari Pertama Ujian Nasional (UN) Kota Subulussalam sebanyak 3066 pelajar SMP/ MTs mengikuti ujian, yang dilaksanakan 22-25 April.

Sesuai data yang diterima wartawan dari panitia UN Subulussalam Sugeng, Senin (22/4), rincian peserta UN jenjang pendidikan, SMPN 1 Simpang Kiri 214 orang, SMPN 2 Simpang Kiri 59 orang, SMPN 3 Simpang Kiri 54 orang, SMPN 1 Penanggalan 156 orang, SMP Satu Atap Negeri 3 Penanggalan 28 orang dan SD/SMP Satu Atap Negeri 2 Penanggalan 4 orang.

Kemudian SMPN 1 Runding 123 orang, SMP Satu Atap Negeri 2 Runding 47 orang, SMPN 1 Sultan Daulat 201 orang, SMPN 3 Sul-

Dishub Diminta Perbaiki Lampu Merah SUBULUSSALAM - Walikota Sububulussalam Merah Sakti SH mendesak Dinas Perhubungan agar segera memperbaiki lampu merah (trafic ligh). April ini banyak terjadi Laka Lantas akibat seringnya mati lampu merah, khususnya di simpang empat sebagai jantung Kota Subulussalam.

Itu disampaikan Walikota saat peresmian dan pelantikan Ikatan Mobil Pengangkutan Kota subulussalam 2013-2018, Selasa (23/04) di kantor pengangkutan CV Subulussalam Jaya Expres.

Selain Walikota juga hadir Waka Polres Aceh Singkil Kompol Jufrisan Ramadhan Pratama Nasution, Kabag OPS Kompol Sultan Siregar, Subden Pom Subulussalam, Wakil Ketua DPRK Karlinus, Siti Ansari Bancin dan Camat Penanggalan Hotma Capah.

Kapolres melalui Waka Polres mengingatkan, seringnya kecelakaan lalulintas sering terjadi antara kenderaan roda dua dengan truk akibat ulah pengemudi ugal-ugalan.

Kerjasama IMPES dengan Forum Kopal Polres Aceh Singkil, kami harapkan tidak terlepas dari Kepengurusan IPES. Jufrisan menekankan kepada R. Suhadi Berutu selaku Kabag Ren Polres Aceh Singkil agar memerintah Kepada Dinas terkait untuk membuang lampu merah di simpang empat jantung Kota Subulussalam.(KAR)

bahwa segala bentuk perjudian harus dihapuskan dari bumi Hamzah Fansyuri ini.

Bandar-bandarnya diseret keranah hukum dan instansi terkait diminta jangan menutup mata.

Jika judi dan kemaksiatan tidak dibasmi, dapat dipastikan generasi-generasi penerus akan hancur.Juga tidak tertutup kemungkinan daerah ini akan mendapat bencana. (Tim).

Pelaksanaan UN di Aceh Tenggara Aman dan Tertib KUTACANE - Peserta Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMP/MTs di Aceh Tenggara sebanyak 4.123 peserta. Mereka harus berjuang keras mengahadapi lembaran ujian untuk penentuan lulus atau tidak.UN untuk SMP/MTs digelar 2225 April di 42 gedung sekolah sebagai penyelenggara dan 28 gedung sekolah penggabung.

Penjelasan ini disampaikan Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. Syahrizal, MSi pada koran ini di ruang kerjanya Rabu (24/04).

Sementara itu, Wakil Bupati H. Ali Basrah Pasaribu dan jajaran Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahragamelakukan monitoring pelaksanaan UN ditiga kecamatan.Yakni kecamatan Babul Rahmah,Tanoh Alas dan Lawe Alas, dan hasilnya UN berjalan aman dan tertib.

Menurut Wakil Bupati, dari 24 gedung sekolah sebagai penyelenggara, 28 gedung sekolah penggabung, pihaknya akan memonitor. Apabila ada temuan-temuan yang melanggar akan ditindak, siapapun orangnya.

tan Daulat 30 orang, SMPN 1 Longkip 50 orang, SMP Satu Atap Negeri 2 Longkip 22 orang, dan SMP Muhammadiyah Subulussalam 126 orang. SMPS Jannatul Firdaus 15 orang, SMP Terbuka Simpang Kiri 51 orang, SMPS Raudhatul Jannah 76 orang dan SMP Dayah Perbatasan Minhajussalam 57 orang. Totalnya 1363 orang.

Sedangkan MTsN Negeri dan Swasta 1703 orang, di antaranya MTs N Simpang Kiri 142 orang, MTs.S Jontor 16 orang, MTs.S Al-Iklas 12 orang, MTs.S, Mardhattillah 25 orang, MTs.S Husni Thamrin 12 orang, MTs.S Almujahirin 20 orang, MTs.S Jambi Baru 28 orang, MTs.S Hidayatullah 48 orang, MTs.S Ad-Darajat 13 orang dan MTs Al-Mansyuriyah 24 orang .

Kepala SMPN I Simpang

Kiri Drs.Dahril Munthe mengaku ada kesilapan pihak panitia UN, seharusnya soal dan jawabannya bidang studi Bahasa Indonesia untuk 20 peserta. Namun yang dikirim Bahasa Inggris, karena itu pihaknya langsung berkordinasi dengan panitia. setelah dibuat berita acara kekurangan, lembar soal dan jawaban diambil dari peserta yang tak. Soal Bahasa Inggris langsung diserahkan ke pihak Kepolisian setempat.

Kepala Dinas Pendidikan kota subulussalam Drs Salmaza kepada wartawan, Senin (22/4) di ruang kerjanya mengharapkan, tidak ada kendala yang mengganggu penyelenggaraan UN. ” Sampai saat ini belum ada laporan kecurangan,” terangnya.(KAR)

Ketua KONI Aceh Kunjungi Lokasi ISC ACEH TIMUR–Guna menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke-XII tahun 2014 di Kabupaten Aceh Timur, Ketua KONI Aceh, Zainuddin Hamid beserta rombongan mengunjungi Aceh Timur guna meninjau lokasi pembangunan Idi Sport Centre (ISC).

Kehadiran rombongan KONI diterima Sekda Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah M.M., beserta Kepala SKPK terkait, Ketua DPRK Tgk. Alauddin SE., unsur KONI Aceh Timur. setelah meninjau lokasi ISC, rombongan bergerak menuju gedung Aula Serbaguna Setdakab Aceh Timur guna rapat membahas permasalahan dan kesiapan menyongsong PORA mendatang.

Sekda yang memimpin rapat menjelaskan, lokasi ISC berada di kawasan Gampong Titi Baro Kecamatan Idi Rayeuk. Direncanakan akan dibangun gedung olahraga tertutup. Ia juga menyampaikan kepada Gubenrnur Aceh, Kabupaten Aceh Timur telah siap menggelar even olahraga terbesar di Provinsi Aceh itu.

Ketua KONI Aceh, Zainuddin Hamid mengatakan peran KONI Aceh membantu pelaksanaan PORA 2014.

“Peran KONI Aceh disini membantu menyukseskan, untuk itu kami menghimbau seluruh elemen bekerja keras karena pelaksanaan PORA sudah tidak lama lagi,” paparnya.

Pada UN tahun ini, mari kita kerjasama untuk meningkatkan pendidikan di daerah ini.

Apabila ada guru nakal yang melakukan pengutipan dengan menjanjikan kelulusan, segera lapor kepada saya. “Akan saya tindak tegas,”jelas Ali Basrah. (HAM)

Zainuddin juga mengungkapkan rasa hormat kepada Bupati Aceh Timur yang begitu semangat menggelar pesta olahraga Aceh dan berharap semuanya berjalan lancar.

Saat ditanya kesiapan pembangunan venue pertandingan, Kadis PU Aceh Timur melalui salah satu kabidnya menyatakan siap tidak siap, Aceh Timur harus siap. Semenetara Sekretaris KONI Aceh Timur, Firman Dandi S.E., mengatakan secara umum seluruh tahapan berjalan sesuai harapan. Firman juga menambahkan untuk mempercepat adanya logo dan Maskot PORA 2014 Aceh Timur, pihak KONI Aceh Timur akan melakukan sayembara.

Terkait pemondokan dan akomodasi, Aceh Timur telah menyediakan 45 sekolah yang dapat menampung kurang lebih 700 atlet. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran syariat Islam yang dikhawatirkan Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin, Ketua Bidang pemondokan dan akomodasi, Abdul Munir, SE., M.AP telah mengantisipasi dengan melakukan pemisahan atlet pria dan wanita.

Menyikapi adanya pra PORA, Ketua Harian KONI Aceh Timur Agus Rizal, SH, MH, meminta KONI Aceh memberi kelonggaran kepada tim tuan rumah untuk mengikuti kegiatan guna memfokuskan diri kepada persiapan PORA yang dirasa kian mepet.(BSO)

empat.Start dari Jalan Teuku Umar sampai Kec. Penanggalan hingga kantor KIP. (KAR)

PA Targetkan Lima Kursi

Darman: Saya Mundur 271 Dari 15 Parnas dan dari Ketua Jika Tak Tercapai Parlok Daftarkan SUBULUSSALAM - Ketua Partai Aceh (PA) Bacaleg Subulussalam H.Darman mengatakan akan SUBULUSSALAM - Hingga berakhirnya pendaftaraan, Senin (22/4) 15 Partai Nasional dan Partai Lokal Kota Subulussalam telah mendaftarkan Bakal Calon anggota Legeslatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2014. Tim panitia pendaftaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam mengatakan, yang pertama mendaftarkan dari PAN dengan jumlah bacaleg 20 orang. Disusul PKB) 20 orang, PBB sebanyak 19 orang. Hanura 20 orang, PKS 20 oarang, Demokrat 20 orang dan PDI-P 20 orang.

Sementara hari terakhir 8 Partai Nasional dan Partai Lokal mendaftarkan bacalegnya masing masing, Nasdem, PPP, Golkar, PA, PDA, Gerindra, PKPI dan PNA. Partai Nasional mendaftarkan masing 20 orang. Partai Aceh mendaftarkan 20 orang PDA dan PNA hanya mendaftarkan 16 orang bacaleg.

Pantuan wartawan koran ini, saat pendaftaran Partai Aceh ‘memerahkan’ Kota Subulussalam.Pra Bacaleg PA sebelum mendaftarkan melakukan arak-arakan bersama simpatisannya dengan kendaraan roda dua dan

mundur, bila tidak bisa mendapat 5 kursi di DPRK, dalam Pileg 2014.

Pernyataan itu disampaikannya didampingi penasehat PA M.Ugot sekaligus Ketua Muna. Kita harus menjadi pemenang utama di Kota Subulussalam. Sebab seluruh yang kita pilih menjadi anggota DPR telah teruji mampu merekrut massa. Seperti dari Dapil Longkip Kepala Desa kita rekrut memenangkan di Pileg 2014. Ia yakin dengan bacaleg yang diusung, apalagi keterwakilan perempuan melebihi 30 persen, target tidak akan meleset.

Darman percaya penuh pada KIP Kota Subulussalam, Dalam melaksanakan pesta demokrasi tidak mau diintervensi pihak manapun. Sementara itu, M.Ugot Pinem mengaku target 5 kursi pada Pileg 2014 sudah sesuai sistem PA. Kami tidak berjanji muluk-muluk kepada masyarakat.

M.Ugot mengaku pernah di PPP dan PKB. Ia telah mengerti sistem untuk meraih hati masyarakat agar mereka percaya, dengan membuktikan apa yang dijanjikan (KAR).

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

Muspida Plus Sepakat Hentikan Aktivitas PT SM PANYABUNGAN - Konfilk berkepanjangan antara masyarakat dengan PT. Sorikmas Mining (SM) tidak kunjung selesai. Untuk kesekian kalinya Muspida Plus mengadakan pertemuan dengan masyarakat, Kamis (25/04 ) dengan kesepakatan menghentikan sementara aktivitas PT.SM diseluruh konsensi kontrak karya PT.SM. Kesepakatan Muspida Plus, merekomundasikan kepada Pemprovsu untuk menjebatani penyelesaian konflik antara PT.SM dengan masyarakat. Pemprovsu diminta mengusulkan kePemerintah Pusat agar dilakukan pembahasan dan evaluasi penyelesaian permasalahan pertambangan melalui kontrak karya PT.SM. Sesuai Keputusan Presiden No.3 tahun 2012 tentang tim evaluasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara, Muspida Plus menyetujui dibentuknya tim terpadu antara Pemprovsu dan

Pemkab Madina. Tim menyiapkan usulan sesuai tuntutan masyarakat dan peraturan yang berlaku dengan negosiasi dari Pemrovsu.

Sementara para camat dan masyarakat dalam pernyataan sikapnya, antara lain Camat Naga Juang, Camat Huta Bargot, Camat Siabu, Camat Panyabungan Utara, Camat Bukt Malintang, Camat Ulu Pungkut, dan Camat Batang Natal mengatakan mendukung sepenuhnya upaya tim terpadu Pemprovsu dan Pemkab Madina untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat penghentian sementara aktivitas PT.SM di Kab. Madina.

Selama proses penyelesaian renegoisasi, kami siap mengikuti sistem dan mekanisme pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Madina berjanji dan bertanggungjawab menjaga dan mengamankan agar tidak ada aktivitas penambangan liar dan tidak memasuki kawasan konsesi kontrak karya PT.SM.(TH)

Pemko Tanjungbalai Bantu Pedagang Lansia TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai memberikan bantuan kepada lima pedagang lanjut usia (lansia) yang sudah bertahun-tahun berjualan di sejumlah pusat pasar tradisional di Kota Kerang.

Bantuan tersebut diserahkan Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe M Hum dan disaksikan Ketua DPRD H Romaynoor SE serta Ketua TP PKK Dra Hj Armaeni Jannah dan Ketua GOW Hj Artati SE dilapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah,Senin (22/4).

Kepedulian Pemko Tanjungbalai memberikan bantuan kepada pedagang Lansia itu dikarenakan selama bertahun-tahun tetap bertahan menjajakan berbagai jenis dagangan seperti pisang goreng, sayur mayur dan kebutuhan lainnya. Meski usia mereka sudah tua renta, akan tetapi tekad untuk mebantu ekonomi keluarga tidak

pernah luntur, sebaliknya diusia senjapun mereka masih bertarung ditengahtengah kehidupan yang kejam demi sebuah keyakinan berharap rezeki dari Tuhan.

Di samping itu, bantuan tersebut juga sebagai bentuk kepedulian Pemko Tanjungbalai terhadap warganya yang dinilai layak diberikan dukungan modal pengembangan usaha. Namun, bantuan kepada lansia ini sengaja diberika pada puncak peringatah Hari Kartini tahun 2013, mengingat pedagang lansia itu merupakan sosok perempuan yang tangguh dan memiliki jiwa pejuang yang tidak pernah kendor.

Walikota Thamrin Munthe berharap, bantuan sekadar yang diberikan kepada lansia hendaknya dapat dimanfaatkan, dan diyakini Allah memberikan manfaat yang besar dikemudian hari," harapnya.(HER)

Walikota Tanjungbalai: MTQ PT Adalah Syiar Islam TANJUNGBALAI-Kafilah Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Utara (STAIS) Medan meraih juara umum dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Perguruan Tinggi yang dipusatkan di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Tanjungbalai, Minggu (21/4) malam.

Sesuai Keputusan Dewan Hakim MTQ,untuk cabang tilawah mujawwad golongan putri juara I,II dan III masing-masing diraih UMSU Medan, IAIN SU, Unimed dan harapan I STAI Al-Hikmah Tanjungbalai.Sedangkan golongan putra juara I IAIN SU, juara II dan III Unimed dan STAIS Ishlahiyah Binjai, dan harapan I STAIS Medan. Untuk festival nasyid golongan putri juara I,II dan III masing-masing, IAIDU Asahan, Politehnik Tanjungbalai

dan UMN Al Washliyah Medan serta juara harpan I STAIS Ishlahiyah Binjai.

Golongan putra, juara I,II dan III yakni, UNIVA Labuhan Batu, Politehnik Tanjungbalai, STAI-JM Tanjung Pura dan harapan I IAIN SU. Ketua Dewan Hakim Drs H Palit Muda Harahap MA mengatakan, peserta yang mengikutri MTQ dan festival nasyid antar Perguruan Tinggi se-Sumut yang dipusatkan di Tanjungbalai tahun ini diikuti 700 orang peserta yang memperlombakan bebarapa cabang.

Walikota Tanjungbalai H Thamrin Munthe mengatakan, dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan MTQ dan fesival nasyid tingkat Perguran Tinggi kali ini merupakan hal yang wajar, apalagi kegiatan tersebut merupakan pengembangan syi'ar agama Islam.(HER)

Bupati Madina Buka Festival Nasyid XII PANYABUNGAN - Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H Hidayat Batubara, SE Membuka secara resmi Festival Seni Nasyid XII tingkat Kabupaten Madina, di lapangan Kantor Camat Lingga Bayu Kelurahan Simpang Gambir, Selasa Malam (23/04).

Turut hadiri Bupati, Ketua DPRD Madina, Unsur Muspida, Ketua dan Dewan Hakim Festival Nasyid, para Kepala SKPD, Kepala Kantor Kementrian Agama, tokoh masyarakat, para Asisten, Camat, dan seluruh peserta. Acara pembukaan dimeriahkan tarian Salapan, tarian panyung dan kembang api.

Bupati dalam sambutan-

nya mengatakan, nasyid mempunyai peran ganda bagi umat Islam. Pertama sebagai wadah seni dan kedua sebagai media pencerahan bagi yang melaksanakan dan mendengarkannya.

Dalam syair nasyid dapat memberikan santuhan menggunggah nurani imaniah serta memberikan semngat terciptnya perubahan perbaikan perilaku, dari kurang baik menjadi baik.

Kepala Bagian Kesra Taufik Lubis menjelaskan, pemenang festival Nasyid tingkat Madina ini, akan menjadi utusan daerah ini mengikuti festival qasidah dan nasyid XII tingkat Sumatera Utara, di Medan.(TH)

SUMUT

Ratusan Pelajar SMA Datangi Kantor Bupati PANYABUNGAN - Ratusan pelajar SMAN 1 Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal (Madina), berunjukrasa di Kantor Bupati Madina, Panyabungan, Kamis (25/04). Pelajar menuntut Kepala SMAN 1 Panyabungan Utara AY diganti, karena dinilai sering melakukan tindakan sewenang-wenang termasuk memindahkan sejumlah guru.

Para pengunjukrasa datang dengan kenderaan angkot dan sepeda motor. Para Siswa meminta guru-guru mereka yang dipindahkan dari SMAN 1 Panyabungan Utara dikembalikan, karena meraka dinilai sebagai guru disiplin dan senantiasa memberikan pengajaran baik.

Kedatangan pelajar ini tindak lanjut aksi sebelumnya Rabu (24/04). Saat itu puluhan pelajar mendatangi komplek Perkantoran Pemkab Madina untuk menyampaikan aspirasi, yakni agar kepala sekolah mereka segera diganti.

“Kami meminta guru-guru

yang dipindahtugaskan kembali mengajar di sekolah kami, karena mereka korban kesewenang-wenangan kepala sekolah. Jika kepala sekolah kami tidak segera di-

copot, kami akan terus mogok belajar,” ujar beberapa siswa.

Sejumlah siswa di sela-sela aksi mengatakan kedatangan mereka untuk meminta Bu-

pati Hidayat Batubara mengganti kepala sekolah mereka.

Di halaman kantor bupati, para pelajar membentangkan sejumlah poster dan meneriakkan yel yel, agar kepala

sekolah AY mundur karena dianggap sebagai biang kerok.

Kepala Dinas Pendidikan Madina Imron Lubis ketika menerima kedatangan siswasiswa mengatakan pihaknya bersama Sekdakab M Daud Batubara dan Asisten Ekokesra sudah melakukan pertemuan dengan 17 guru terkait persoalan itu.

“Tadi, saya bersama Sekda dan Asisten sudah ke SMA Negeri 1 Panyabungan Utara untuk menindaklanjuti aspirasi anak-anak kami. Kami sudah melakukan pertemuan dengan 17 guru di sana dan pertemuan kami membuahkan hasil,” ujar Kadis.

Imron berjanji kepada siswa untuk secepatnya melakukan pergantian kepala sekolah. “Pergantian Kepala SMA Negeri 1 Panyabungan Utara akan kami proses secepatnya,” ucap kadis disambut aplaus pelajar dan selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.(TH)

Neil Iskandar Daulay Caleg DPR RI Gelar Ramah Tamah

PHOTO BERSAMA– Bupati Sergai bersama unsur FKPD Sergai, Ketua TP PKK Sergai sekaligus penasehat GOW dan Ketua Organisasi Perempuan se Kabupaten Sergai photo bersama dengan para perempuan pejuang keluarga pada peringatan Hari Kartini ke-134 tahun 2013.

Kaum Perempuan Sergai Tingkatkan Partisipasi Politik SERGAI - Momentum hari Kartini ke134 tingkat Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sebagai peringatan tonggak kesetaraan gender, diharapkan dapat menggugah semangat dan meningkatkan kesadaran kaum perempuan untuk berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2014 mendatang.

Perjuangan Kartini merupakan cikal bakal gerakan emansipasi wanita mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya partisipasi kaum perempuan memperjuangkan keterwakilannya di lembaga legislatif merupakan wujud nyata meneruskan perjuangan R.A Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi dalam

sambutannya pada acara peringatan Hari Kartini ke-134 Kabupaten Sergai tahun 2013. Tampak hadir Wabup Ir. H. Soekirman, unsur FKPD Sergai, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, MSi, Ketua TP PKK sekaligus penasehat GOW Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Ketua DPC GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP selaku Ketua Pelaksana Ny. Hj. Imas Haris Fadillah, Ketua Persit KCK, Ketua Bhayangkari Sergai dan jajaran SKPD Pemkab Sergai bertempat di aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (22/4).

Lebih lanjut disampaikan Bupati, selain meningkatkan aktualisasi diri dan potensi perempuan dalam segala aspek kehidupan, organisasi perempuan diminta mensosialisasikan kepada anggotanya agar menyadari pentingnya melengkapi dokumen kependudukan, seperti e-KTP. Itu akan sangat membantu untuk mendapatkan

hak-haknya di masa mendatang, kata Bupati.

Penasehat GOW Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry dikesempatan itu menghimbau seluruh kaum perempuan di daerah ini semakin solid dan saling mendukung, guna mencapai keterwakilan 30 persen di parlemen melalui pemilu legislatif 2014.

Dengan komitmen yang kuat di bidang politik, mudah-mudahan quota 30 persen perempuan di legislatif dapat tercapai.

Keberadaan kaum perempuan di legislatif diharapkan mampu memperjuangan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan, seperti yang dilakukan RA. Kartini.

Peringatan Hari Kartini ditandai pemotongan kue ulang tahun R.A Kartini sebagai tonggak perjuangan kesetaraan gender dan pemberian bantuan tali asih kepada 17 perempuan pejuang keluarga dari berbagai profesi. (ARM)

» Solar Langka

Sopir Nganggur Nelayan Alih Profesi PANYABUNGAN - Kelangkaan BBM jenis Solar tidak saja dirasakan di Kab.Madina, tapi diseluruh Indonesia. Sementara di Madina, para sopir truk sudah banyak yang menganggur, akibat tidak bisa membawa barang karena ketiadaan solar.

Aswar salah seorang sopir truk mengatakan sudah seminggu tidak beroperasi, sebab Solar sulit didapatkan.

Hampir disetiap SPBU, solar habis. “Pemerintah diharapkan agar memberikan solusi,

supaya kami para sopir dapat kembali bekerja,”katanya. Dituturkanya, sejak munculnya issu harga BBM akan naik, solar menghilang. Sementara BBM jesih premium masih mudah didapatkan.

Hal berbeda disampaikan Musrin, seorang Nelayan di pantai barat. Ia mengatakan sebulan terakhir ini tidak melaut karena solar di SPBU Natal sering kosong.

Ia lebih memilih beralih propesi menjadi tukang deres, meskipun harga karet

saat ini turun. “Daripada tidak makan lebih baik menderes saja,”ungkapnya.

Sementara hasil investigasi KPK Pos di beberapa kecamatan, keluhan kelangkaan BBM jenis solar ini sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.

Terutama bagi Nelayan dan Sopir truk. Termasuk masyarakat yang sehari-hari bekerja menambang emas juga sudah banyak beralih profesi. Kerena tidak lagi bisa menambang dengan mempergunkan mesin.(TH)

PANYABUNGAN - Anggota DPRRI Ir. Neil Iskandar Daulay yang diusung Partai Golkar, saat ini ditugaskan pada Komisi I membidangi Pertahanan, mengunjungi Pengurus Golkar dan Masyarakat. Kunjungannya untuk melakukan ramah tamah dan menerima aspirasi masyarakat untuk dijadikan pembahasan di DPR RI. Neil Iskandar Daulay terlebih dahulu coffe Morning dengan wartawan di Hotel Rindang Panyabungan. Pada pertemuan itu Neil mengatakan kedatangnya untuk menjalakan reses. Dalam pertemuan itu Neil meminta wartawan jadi pers sehat dengan memberikan kritikan yang sifatnya membangun.

Jabatan yang saya emban ini merupakan amanah dengan harapan masyarakat Madina memberikan dukungan kembali atas pencalonannya untuk kedua kalinya jadi DPRRI. Menjawab pertanyaan wartawan terkait PT.Sorikmas Mining, Neil mengatakan kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Madina. Saat ini persoalan kontrak karya, pemerintah pusat tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah sehingga masyarakat dirugikan.

Terkait pemekaran Provinsi Tenggara dan Pemekaran Kab. Pantai Barat, Presiden RI telah meminta diadakan moratorium, kerena selama ini banyak pemekaran gagal. Sehingga perlu dipandang moratorium. Soal masih banyaknya Desa terisolir diMadina, Partai Golkar mengusung program agar setiap desa Rp1 milyar.

Namun program ini masih terkendala di Menteri Keuangan.

Ketua DPD Partai golkar Imran Haytami Daulay SH, mengatakan kedatangan anggota DPR RI untuk ramah tamah dengan masyarakat dan pengurus Partai Golkar Madina. Pada kesempatan itu juga disampaikan Neil membuka Neil Iskandar Daulay Center bertempat di Madina Squer.(TH)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 249 29 APRIL – 5 MEI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

ICW Luncurkan Buku Simalakama Kawasan Hutan STATUS kawasan hutan selalu menjadi perdebatan tanpa ujung, terutama soal penegakan hukum dan kelestarian lingkungan, karena definisi kawasan hutan adalah landasan bagi penatagunaan dan pengelolaan kawasan hutan.

Pada Bulan Februari tahun 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian tentang definisi kawasan hutan dalam UU Kehutanan, yang dimohon oleh lima Bupati Kalimantan Tengah dan satu warga Palangkaraya.

Menurut para pemohon, dalam negara hukum, pejabat tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, tapi harus sesuai hukum.

Pemohon juga menyatakan bahwa tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap dan menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan.

Pasal yang diuji adalah pasal 1 angka 3 UU Kehutanan No. 41 tahun 1999, yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.Menurut para pemohon, frasa“ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945.

Akhirnya, MK mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya, sehingga frasa “ditunjuk dan atau” dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK mengubah definisi kawasan hutan yang awalnya berbunyi:“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”menjadi: “Kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Pengujian konstitusionalitas kawasan hutan sebenarnya adalah peluang emas untuk mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan hutan.

Namun, kesempatan ini tidak dimanfaatkan MK secara maksimal.

Masyarakat adat pun tidak dijadikan pertimbangan dalam hampir setiap kasus kriminalisasi akibat ketidakpastian hukum.

Meskipun sudah ada usaha peningkatan penetapan kawasan hutan, tapi koalisi menilai bahwa masyarakat adat belum menjadi prioritas negara, padahal penerapan kawasan hutan ini adalah pangkal masalah kriminalisasi masyarakat adat.

Setelah melakukan eksaminasi terhadap putusan ini sepanjang 2012, pada 14 Februari lalu di Jakarta, ICW yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan menyelenggarakan diskusi yang membahas hasil eksaminasi serta meluncurkan buku“Simalakama Kawasan Hutan” yang berisi hasil eksaminasi lengkap.

Narasumber diskusi adalah Yance Arizona akademisi dari Epistema Institute yang tergabung dalam Majelis Eksaminasi, mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang turut bergabung memberikan catatan terhadap hasil eksaminasi, dan Tri Joko dari Kementerian Kehutanan yang membahas dampak putusan MK ini terhadap isu kawasan hutan di Indonesia.

Hasil eksaminasi mengungkap banyak temuan menarik.

Pertama, koalisi menilai bahwa putusan MK tergolong putusan yang cepat diputus dan cukup tergesa-gesa Kedua, putusan MK punya

implikasi bahwa kawasan hutan sama dengan hutan negara.

Padahal, dalam UU Kehutanan, kawasan hutan tidak diidentikkan dengan hutan negara. UU Kehutanan membagi status hutan menjadi hutan negara dan hutan hak, termasuk hutan adat.

Konsekuensi hukum putusan MK menyebabkan ketentuan tentang hutan hak menjadi tidak relevan lagi, termasuk hak bagi pemegang hak atas tanah untuk mengelola hutan, dan hak bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya. Di sisi lain, hak untuk mengakses hutan pun seolah-olah dinegasikan dengan putusan ini, di mana kawasan hutan digambarkan sebagai tanah tak bertuan yang harus bebas dari manusia (terra nullius).

Ketiga, hakim konstitusi menerapkan penafsiran sistematis dan restriktif, untuk membatasi diri pada soal pendefinisian kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Hakim konstitusi tidak meletakkan perihal pendefinisian kawasan hutan sebagai salah satu inti sengkarut tata kelola kehutanan.

Keempat, MK tidak mendalami peristiwa konkret yang mendasari pemohon mengajukan pengujian. Memang, desain kewenangan MK bukanlah mengadili peristiwa konkret, melaiunkan norma hukum dalam undang-undang.Tetapi, putusan ini harusnya bisa memberikan efek perbaikan.

Berdasarkan hasil eksaminasi, koalisi memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, MK seharusnya berusaha lebih jauh ketimbang melakukan interpretasi gramatikal restriktif terhadap frasa“dan atau ditunjuk”.Proses interpretasi norma harus digali dengan cakrawala yang lebih luas.

Kedua, MK perlu mendalami peristiwa konkret yang mendasari permohonan pengujian.

Pendalaman ini dapat memberi arahan penyelesaian peristiwa konkret tersebut dan dapat menuntun penyelesaian peristiwa serupa di kemudian hari.

Ketiga, dengan dihapusnya frasa“ditunjuk dan atau”yang menyebabkan berubahnya definisi kawasan hutan, maka ada dua poin yang koalisi cermati, yaitu: Kementerian Kehutanan harus segera mempercepat pengukuhan kawasan hutan, dan dalam prosesnya, pemerintah tidak lagi menggunakan caracara otoriter, represif, dan non partisipatif.

Keempat, pemerintah harus tetap melanjutkan proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan. Penegak hukum harus memahami bahwa MK tidak membatalkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan.

Kelima, MK perlu memperlakukan sama para pihak dalam proses persidangan, baik pihak terkait maupun pemohon, karena para pihak memiliki alasan-alasan konstitusional untuk mengajukan permohonan.

Eksaminasi publik dilakukan ICW yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Hutan, pada bulan Juli sampai Oktober 2012 lalu. Eksaminasi dilakukan para ahli yang terdiri dariYance Arizona (Epistema), Grahat Nagara (Silvagama), Hermsansyah (Universitas Tanjung Pura Pontianak), Hariyadi (Dewan Kehutanan Nasional/ DKN), Nordin (Save Our Borneo),Trihayati (Universitas Indonesia), Rhino Subagyo (Peneliti), Shinta Agustina (Universitas Andalas), Adriani Zakaria (Peneliti isu Perkebunan).

(ICW)

Kuliah Umum Bambang Widjojanto Tutup Rangkaian Acara “ACCH Goes to Campus” PERGELARAN acara "AntiCorruption Clearing House (ACCH) Goes to Campus 2013" yang berlangsung sejak 26 Maret 2013 di kampus Universitas Paramadina Jakarta, resmi ditutup pada Rabu (24/4). Penutupan acara diisi dengan kuliah umum oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang membawakan materi bertema "Peran Civitas Akademika dalam Pemberantasan Korupsi".

Selain kuliah umum, pada penutupan acara yang berlangsung di Aula Nurcholis Madjid Universitas Paramadina ini digelar juga talkshow yang disiarkan langsung oleh salah satu radio swasta, pentas musik oleh grup Simphoni, serta pengumuman pemenang lomba penulisan esai, lomba Twitter, dan lomba debat mahasiswa.

Dalam kuliahnya di hadapan mahasiswa, Bambang

memaparkan tentang program-program penindakan dan pencegahan KPK, termasuk tentang gerakan antikorupsi di Indonesia bagi civitas akademika. Menurutnya, kalangan kampus bisa melakukan beberapa hal, seperti menggali, merumuskan, dan mengembangkan nilai dan prinsip antikorupsi.

"Selain itu membuat grand design untuk memberantas korupsi, lalu merevisi dan menyempurnakan perundang-undangan korupsi, mengembangkan strategi dan program, membangun lembaga watchdog, dan menjadi pressure group, serta membentuk kader dan karakter antikorupsi," papar Bambang.

Di akhir peparannya, Bambang menyatakan bahwa masa depan Indonesia adalah milik bersama dan sangat tergantung dengan apa yang akan dilakukan pada

hari ini. "Melalui tekad yang kuat, sikap dan perilaku optimis, kemampuan mengkonsolidasikan dan menyinergikan orang serta elemen kebaikan untuk merebut ridho illahi menjadi modal utama untuk menaklukkan korupsi," pungkas Bambang.

Sementara itu, saat menutup acara "ACCH Goes To Campus Festival 2013" ini, Bambang mengungkapkan bahwa dilihat dari antusiasme, kemeriahan, dan keberhasilan seluruh acara yang diselenggarakan oleh civitas akademika Universitas Paramadina, kegiatan ini bisa dijadikan contoh bagi universitas-universitas lain yang akan mengadakan acara serupa ke depannya. "Kami berharap serangkaian acara yang telah dilakukan di Universitas Paramadina ini menjadi bagian yang penting untuk sosialisasi dan kampanye portal ACCH ke lingkup mas-

yarakat yang lebih luas," ujarnya.

Bambang melanjutkan, regenerasi koruptor paling berhasil terjadi di Indonesia, karena pelaku tindak pidana korupsi sekarang bergeser pada usia muda. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai bagian dari pemuda, diharapkan dapat menjadi penggerak antikorupsi. Terlebih, bantuan seluruh mahasiswa masih sangat diperlukan KPK untuk dapat lebih mengembangkan ACCH. "Impian kami ke depan, ACCH akan menjadi salah satu sumber yang paripurna dan lengkap yang berkaitan dengan hal-hal pemberantasan tindak pidana korupsi," tutupnya.

"ACCH Goes To Campus Festival 2013" yang merupakan hasil kerja sama KPK, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dan Universitas Paramadina, menjadi ajang dan kesem-

patan bagi banyak pihak untuk berkolaborasi dan melakukan kampanye bersama dalam menyebarluaskan pengetahuan antikorupsi melalui portal ACCH. Diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun sebuah portal antikorupsi, mulai dari aparat penegak hukum lain, NGO, dan yang paling penting adalah para akademisi.

ACCH terimplementasi dalam beberapa program, di antaranya Portal ACCH yang dikembangkan sebagai wadah online yang berisi data dan informasi mengenai antikorupsi. Beberapa fitur yang terus dikembangkan adalah arsip penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan), arsip sorotan kasus korupsi, data statistik, edukasi antikorupsi, tanya-jawab antikorupsi, publikasi riset dan kajian, dan sebagainya.(HUMAS)

WISUDA SEKOLAH ANTI KORUPSI– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Abraham Samad (kanan) mendwisuda mahasiswa dari Sekolah Anti Korupsi Aceh sebelum tampil sebagai pembicara pada seminar bertema "Membangun Generasi Bersih, Bermoralitas dan Intelektual" di Universitas Muhammdiyah, Banda Aceh, Selasa (23/4). Seminar sehari yang dihadiri ratusan mahasiswa dan para akademis serta perwakilan Kapolda dan Kejati Aceh itu, menyoroti kasus korupsi di Indonesia yang mencapai indeks tertinggi dan langkah pencegahan dalam upaya menyelamatkan uanga negara.

KPK Gelar 11 Angkatan Training Pengisian Formulir LHKPN di 2013 BERBAGAI cara dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaporan harta kekayaan. Di antaranya dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat/daerah.

Selain itu, kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai daerah seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. “Namun, tingkat pengumpulan formulirnya kurang efektif daan kurang signifikan. Selain itu, keterbatasan personel dari KPK juga menjadi kendala tersendiri,” ungkap Fungsional Direktorat Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN KPK, Ardy Aulia.

Untuk menjawab hal tersebut, lanjut Ardy, KPK menyelenggarakan kegiatan lain berupa Training of Trainers (ToT) pengisian LHKPN yang diikuti perwakilan yang ditunjuk masing-masing instansi, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah pusat

dan daerah. “Perwakilan tersebut kami latih khusus untuk pengisian LHKPN, sehingga mereka dapat langsung mentransfer atau mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada penyelenggara negara atau wajib LHKPN, atau pihak lain di lingkungan instansi tempatnya bertugas,” ucapnya.

ToT ini dilakukan secara reguler sebanyak 6-11 kali dalam setahun. Untuk tahun 2013, kegiatan yang tidak dipungut biaya ini akan dilaksanakan sebanyak 11 angkatan, terhitung sejak 16 April 2013 hingga 12 November 2013, di kantor KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. “Pada pelatihan ini, peserta dibatasi hanya 40 orang pada setiap angkatan,” ungkap Ardy.

Pada pelatihan ini, para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang LHKPN, dari teori hingga praktik, sehingga pada akhirnya mampu menguasai hal teknis LHKPN dengan baik dan benar. Sebelum pemaparan materi, peserta juga diberikan terlebih dahulu pre-test untuk mengetahui

sejauh mana pemahaman tentang LHKPN. Adapun materi yang disampaikan di antaranya cara pengisian formulir LHKPN tipe A dan B, kategori penyelenggara negara dan wajib lapor LHKPN, sanksi, praktik langsung pengisian formulir, dan sebagainya. Pada sesi akhir, para peserta secara berkelompok diberi tes untuk memecahkan masalah yang mungkin akan muncul ketika menjadi fasilitator di instansinya masing-masing.

“Tadinya saya sama sekali tidak mengetahui tentang cara pengisian LHKPN, namun setelah mengikuti pelatihan ini sekarang sudah jelas dan paham bagaimana mengisinya. Dalam beberapa tahun belakang ini Alhamdulillah para wajib lapor LHKPN di PTPN III sudah melaksanakan kewajibannya,” ungkap peserta pelatihan angkatan II dari PTPN III, Nurmasita.

Dia berharap dengan adanya pelaporan LHKPN ini, para pejabat terbebas dari korupsi.

Hal serupa diungkapkan Riri Sri Lestari dari Lemhanas, yang juga peserta pelatihan angkatan

II. Menurutnya, selama mengikuti pelatihan ini, banyak hal baru yang didapat dalam memahami LHKPN. Di instansinya, lanjut Riri, banyak pejabat yang sudah memiliki pengetahuan tentang pengisian LHKPN dan sudah melaksanakan kewajibannya, namun beberapa masih ada yang kesulitan mengisi. “Mudahmudahan saya bisa membantu KPK menyampaikan kepada teman-teman di Lemhanas tentang pengisian LHKPN secara lebih baik dan jelas agar bisa lebih aktif dan 100% dilakukan,” lanjutnya.

Sementara peserta lain, Muhaimin dari PT. Pos Indonesia, mengaku bisa lebih memberikan penjelasan kepada pegawai di kantornya tentang LHKPN setelah mengikuti pelatihan ini. “Intinya LHKPN ini sebagai upaya preventif di mana harta-harta yang dimiliki PN didapat dari cara-cara yang jujur,” ucapnya. Di PT. Pos Indonesia sendiri, lanjutnya, mutasi pejabat sangat sering dilakukan sehingga pemahaman tentang pengisian LHKPN perlu

lebih ditingkatkan.

“Kadang-kadang pejabat merasa sudah mengisi.

Namun, ketika dimutasi kemudian diminta lagi untuk mengisi LHKPN. Biasanya itu yang menjadi kendala,” terangnya.

KPK berharap, kegiatan ini ke depannya dapat meningkatkan kepatuhan para penyelenggara negara dan wajib lapor LHKPN. Sebab, tidak akan ada lagi alasan tidak mengetahui cara pengisian LHKPN karena masing-masing instansi sudah mengirimkan perwakilannya untuk mendapatkan pelatihan di KPK. Sebagai tindak lanjut pelatihan, KPK akan terus melakukan komunikasi dan memantau para peserta untuk mengetahui perkembangan dan kelancaran pengisian serta pelaporan LHKPN. Untuk mengikuti pelatihan ini, KPK mewajibkan calon peserta untuk mendaftarkan diri melalui telepon (021) 25578300 ext 8749/8829 atau faksimile (021) 52921230. Selain itu pendaftaran bisa dilakukan melalui email dengan alamat: pendaftaran. lhkpn@kpk.go.id. (HUMAS)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

Kadis Kesehatan Berharap PID Berjalan Lancar PANYABUNGAN - Pekan Imunisasi Dunia (PID) diselenggarakan serentak di seluruh dunia pada akhir April 2013 lalu. Sebagai bentuk partisifasi, Kementerian Kesehatan RI akan menyelenggarakan pekan imunisasi.

Pada 22-27 April 2013 lalu pemerintah melakukan pelayanan imunisasi di puskesmas, rumah sakit dan seluruh unit pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, akan dilakukan kegiatan Drop Out Follow Up (DOFU), yaitu memberikan pelayanan imunisasi dengan mengunjungi rumah warga untuk memeriksa, apakah ada anak yang belum mendapatkan imunisasi. Jika belum, akan langsung diberikan di tempat.

Kadis Kesehatan Dr Amri Tengku Fatli mengatakan Kegiatan-kegiatan ini disiapkan agar anakanak yang imunisasinya

belum lengkap bisa mendapatkannya. Karena seperti yang telah kita ketahui, imunisasi sangat penting bagi bayi dan anak.

Lanjutnya, tahun ini tema PID adalah "Protect Your World - Get Vaccinate".

Sementara itu, Indonesia mengambil tema "Imunisasi Lindungi Anak Indonesia dari Wabah Kematian atau Kecacatan", kematian. Kami dari Dinas Kesehatan Madina, berharap seluruh anak Indonesia terutama di Madina mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap (LIL) yaitu BCG, DPT/HB, Polio, Hepatitis dan Campak.

Sementara itu salah satu bidan Asiah Rangkuty yang ikut malakukan imunisasi anak Bawah Umur Lima Tahun (Balita) yang bertugas di Puskesmas Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kota mengatakan sampai saat sudah menerima 200 anak balita. (TH)

Mendagri : Pemda Diminta Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas Kinerja SERGAI - Dalam pelaksanaan dan pencapaian cita-cita luhur dari otonomi daerah (otda), Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diaplikasikan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan dapat dikelola secara efektif dan dapat didayagunakan secara maksimal untuk mengakselerasikan pembangunan di daerah.

Melalui otonomi daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang memperhatikan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing demi meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masya-

rakat dan daya saing daerah.

Hal ini dikemukakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Gamawan Fauzi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekdakab Serdang Bedagai (Sergai) Drs. H. Haris Fadillah MSi pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XVII tingkat Kabupaten Sergai tahun 2013 yang diikuti seluruh jajaran PNS Pemkab Sergai di halaman Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Kamis (25/4).

Lebih lanjut diungkapkan

Mendagri RI, kebijakan otonomi daerah telah menghasilkan banyak kemajuan di daerah. Namun harus tetap disadari bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain kompetensi SDM aparatur, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian mengenai pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kemudian dalam upaya peningkatan kapasitas Pemda, Gamawan menjelaskan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 59 tahun 2012, sebagai amanat PP No 6 tahun 2008 tentang pedo-

Annas Maamun adala menfasilitasi masyarakat yang tinggal di pesisir Selat Malaka. Cara membangun jalan lintas pesisir di daerah Bagan Siapiapi menuju Teluk Bano sampai ke Kubu dan Kota Panipahan dengan membangun tiga unit jembatan panjang. Yakni jembatan Pedamaran I dan II. Kemudian jembatan Muara Kubu. (ULIL)

man evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah stretegis yang diambil dengan beberapa pertimbangan seperti mempercepat terwujudnya reformasi terutama demokratisasi yang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak masyarakat dan pencanangan tahun tahun 2013 sebagai tahun peningkatan kinerja dimana setiap entitas pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya-upaya sistematis agar kualitas kinerja semakin meningkat.

Melalui peningkatan kapasitasnya diharapkan kinerja pemda dalam menghasilkan kebijakan menjadi lebih bermutu dan bermanfaat.

Mengenai beberapa hal yang perlu dikawal terkait implementasi kebijakan otda kaitannya dengan pencapaian prioritas pembangunan antara lain penerapan 15 Standart Pelayanan Minimal (SPM) di setiap daerah, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta kebijakan untuk penyelesaian pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian mendorong penyelesaian e-KTP, mendorong perekonomian masyarakat melalui PNPM-MP dan mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan pemda secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. (ARM)

Optimalisasi Asset BMD Berperan Penting Tingkatkan PAD

Camat Kubu Kagumi Kinerja Annas Maamun ROHIL - Plt Camat Kecamatan Kubu Asrul S.sos sangat mengangumi kinerja Annas Maamun sebagai orang nomor satu di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Sebab berhasil membangun kabupaten yang dijuluki Negri Seribu Kubah tersebut.

Hal tersebut dilontarkan Asrul di kantor Kecamatan Kubu beberapa waktu lalu. "Kita pantas kagum terhadap kinerja Bupati karena telah membagun Rokan Hilir semaksimal mungkin,"kata Asrul.

Asrul menyebutkan ada banyak keistimewaan kinerja Bupati Rohil, di antaranya infrastruktur sampai ke daerah-daerah terisolir. "Kini daerah terisolir telah dibangun infrastruktur, seperti di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Panipahan, serta di Kepenghuluan lain dan khususnya Kecamatan Kubu," katanya Seperti diketahui salah satu tujuan Pemkab Rohil

SUMUT

TINJAU UN : Bupati Sergai bersama unsur FKPD didampingi Wabup, Kadisdik, Camat Perbaungan dan Kabid Dikdas, meninjau pelaksanaan UN di SMPN 1 Perbaungan. Photo: ARM

138 SMP dan MTs di Sergai Gelar UN SERGAI - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2012/2013 bagi siswa tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang dilaksanakan Senin (22/4) berjalan tertib, aman dan lancar.

Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sergai didampingi Wabup Ir. H. Soekirman, Kadisdik Drs. H. Rifai Bakri Tanjung MAP, Camat Perbaungan Drs. Akmal dan Kabid Dikdas Dra Hj. Hamidah Pasaribu MPd meninjau pelaksanaan UN hari pertama di SMP Negeri 1 Perbaungan Desa Tualang Kecamatan Perbaungan.

Usai meninjau UN, Bupati mengatakan, menghadapi UN tahun ini seluruh peserta sudah diberikan tambahan pembelajaran khusus. Diharapkan tingkat kelulusan di Sergai dapat mencapai 100

persen. “Dengan pelajaran tambahan maka semua siswa diharapkan lebih percaya diri menghadapi ujian,” ujar Bupati Erry.

Kondisi pelaksanaan UN SMP/MTs di Sergai tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ini dilihat dari pendisrtibusian naskah soal dan lembar jawaban dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu.

Kadisdik Sergai Rifai Bakri Tanjung mengemukakan jumlah siswa SMP dan MTs yang terdaftar untuk mengikuti UN tahun 2012/2013 di Kabupaten Sergai adalah sebanyak 9.709 orang berasal dari 138 sekolah terdiri dari 37 SMP Negeri, 43 SMP Swasta, 1 MTs Negeri dan 57 MTs Swasta.

UN SMP/MTs tahun 2013 ini akan berlangsung hingga Kamis (25/4) dan setiap hari diujikan satu mata pelajaran.

Siswa yang tidak dapat mengikuti UN karena alasan mendesak seperti sakit, da-

pat mengikuti ujian susulan mulai Senin (29/4) mendatang.

Kepala SMP Negeri 1 Perbaungan Sofyan S.Pd kepada Bupati melaporkan UN di SMPN 1 Perbaungan ini diikuti 348 siswa, terbagi dalam 18 ruang ujian. Pada pelaksanaan UN hari pertama ini dihadiri seluruh peserta ujian.

Terdapat 20 type naskah soal yang berbeda dibagikan kepada siswa dalam satu ruang ujian yang terdiri dari 20 peserta. Ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN, tandas Sofyan.

Pantauan KPK Pos di Kecamatan Bintang Bayu, Dolok Masihul, Serba Jadi, dan Kotarih pelaksanaan UN berlangsung dengan aman dan lancar. Hopman Sirait S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintang Bayu kepada KPK Pos menyampaikan, semua berjalan baik. (ARM)

T.TINGGI - Manajemen asset Barang Milik Daerah (BMD) memegang peranan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan asset guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai kegiataan dalam mencapai pemenuhan persayaratan optimal bagi pelayan tugas dan fungsi instansi pemerintahan terhadap masyarakat.

“Para pengurus dan penyimpan barang harus dapat mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan asset guna meningkatkan pendapatan asli daerah”, kata Plh Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik melalui siaran pers Kabag Humasy Pemko Ahdi Sucipto kepada wartawan, Sabtu (20/4) pada kegiatan penutupan Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

“Kita harus memahami bahwa tertib administrasi pengelolaan BMD (barang milik daerah) merupakan tanggung jawab kita bersama. Sehingga diharapkan melalui kegiatan bimtek para pengurus dan penyimpan asset daerah harus bisa menjamain jangan sampai kita membuat kesalahan yang bersifat administratif”, tegas IrhamTaufik.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tebingtinggi H Erwin Suheri Damanik menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan barang milik daerah itu berlangsung selama empat hari diikuti oleh 122 orang terdiri dari pengurus dan penyimpan barang serta pembantu pengurus barang sekolah dan kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi. “Dari 122 peserta Bimtek, tiga orang ditetapkan sebagai peserta terbaik masing-masing Bunga Uli dengan nilai terbaik 98,5, Mariati Napitupulu dan Ridah Wati dengan nilai 97,5”, terang Erwin Damanik.

Acara penutupan bimtek pengelolaan barang milik daerah turut dihadiri Sekdako Tebingtinggi H Johan Samose Harahap, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli serta para peserta yang berasal dari seluruh instansi pemerintahan kota Tebingtinggi. (RS)

Wakil Walikota Tinjau UN SMP TANJUNGBALAI - Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di beberapa sekolah di Kota Kerang, Senin (22/4). Wakil Walikota didamping Kadis Pendidikan Drs H Hamlet Sinambela MPd, Kakan Kemenag Drs Hayatsyah Siregar,Kakan Satpol PP Yusmada SH dan Kabag Humas Dra Darul Yana Siregar.

UN tingkat SMP sederajat yang diselenggarakan tahun 2013 ini dipusatkan pada 29 sekolah, sementara MTs Aras Kabu dan Al Badar bergabung dengan MTs N dikarenakan sampai saat ini sekolah tersebut belum terakreditasi. Jumlah peserta UN tingkat SMP/ MTs sederajat tercatat 3.164 orang. Wakil Walikota Rolel Harahap kepada wartawan mengatakan, pelaksanan UN tingkat SMP/MTs sederajat berjalan lancar.(HER)

104 Siswa SMP Negeri 1 Serba Jadi Ikuti UN

SOSIALISASI PEMILU 2014. Seorang petugas KPU Kota Bogor membuka penutup baliho dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota Bogor (Pilwalkot) 2013 dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di halaman GOR Pajajaran, jalan Pemuda, Kota Bogor, Jabar,Minggu (7/4).Kegiatan sosialisasi diisi dengan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta dari partai politik, petugas PPK, PPS se-Kota Bogor sebagai media informasi bagi masyarakat menjelang pelaksanaan Pilwalkot tanggal 14 September 2013 dan Pileg tanggal 9 April 2014.

SERGAI - Sebanyak 104 siswa SMP Negeri 1 Serba Jadi terdiri dari 59 laki-laki dan 45 perempuan sejak Senin hingga Kamis (25/4) mengikuti Ujian Nasional. Pada hari pertama mata pelajaran yang di uji adalah Bahasa Indonesia dan seterusnya Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Demikian disampaikan Japiun Saragih,S.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serba Jad idiruang kerjanya kepada KPK Pos. Dikatakan Japiun, ahwa rangkaian pelaksanaan UN di SMP Negeri 1 Serba Jadi

berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Tidak ada kendala yang menghambat proses pelaksanaan UN. Kalaupun ada kendala itu masalah tekhnis saja dan kita tetap koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah UN ini diantaranya pihak kepolisian.

Disinggung masalah persiapan sebelum UN, Kepsek mengatakan bahwa murid ada melakukan persiapan-persiapan seperti les tambahan sebanyak 12 pertemuan sejak Januari hingga maret.

Dengan upaya kita ini

mudah-mudahan semua siswa lulus 100 % sebagaimana tentunya harapan kita semua.

Senada dengan Kepsek, Darma Setiawan,S.Pd Ketua Komite Sekolah didampingi Serah Purba,SH (Sekretaris Komite) kepada KPK Pos menyampaikan hal yang sama.

Dikatakannya,UN berlangsung dengan baik,kita juga langsung monitoring dengan pengurus komite yang lain.Sebagaimana harapan Kepsek kita berharap siswa kita lulus 100%.(ARM/SP)

Kepsek SMPN 1 Serba Jadi Japiun Saragih.S.Pd menerima kunjungan Komite Sekolah Darma Setiawan,S.Pd.(SP)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

Anggaran Pilkada Langkat Rp32,3 M LANGKAT - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Langkat melaksanakan sosialisasi pencanangan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat, di Gedung Pegnasos, barubaru ini.

Acara dihadiri tim perwakilan BPK-RI Prwakilan Sumut, Panwas Langkat, Ketua DPRD Langkat Rudy Hartono Bangun, Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH, Wakapolres Langkat Kompol Safwan Khayat, Perwakilan Kodim 0203 Binjai/Langkat dan berbagai perwakilan dari Parpol, para undangan lainnya serta media massa.

Dihadapan undangan, Ketua KPU Langkat, Margono Jumintoro SH,M.Hum menjelaskan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan keputusan rapat pleno KPU No. 217/BA/IV/2013 tertanggal 22 April 2013.“Kita berharap seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung secara Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber). Masyarakat dihimbau agar menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani,” ujarnya.

Saat ditanya soal Panitia Pengawas (Panwas) Langkat yang hingga saat ini belum disahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Margono mengatakan, itu bukan kewenangannya.

Pada kesempatan itu, Margono menjelaskan anggaran proses tahapan Pilkada telah disetujui DPRD Langkat sebesar Rp 32,3 milyar. “Sesuai persetujuan DPRD, anggaran seluruh tahapan Pilkada senilai Rp 32,3 milyar,”jelasnya dan sesuai dengan Perda Langkat, No.01/Kpts/KPU-LKT002.434722/2013.

Sementara itu, saat dikonfirmasi usai pelaksanaan sosialisasi, terkait cara Pemkab mensosialisasikan pada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada 16 Oktober 2013 nanti, Ngogesa menjelaskan akan memerintahkan para camat.

“Untuk sosialisasi pelaksanaan Pilkada, saya akan perintahkan seluruh camat agar menyampaikan ke perangkat desa/kelurahan untuk berperan aktif, agar masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada hari H nanti dan tidak golput,” ujar Ngogesa. (JUL)

Front Koalisi Pembela Pemilu Jurdil Demo KPU BATUBARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara siap menjalankan tugas secara independen dan tidak akan terpengaruh oleh siapa pun. "Kita selaku penyelenggara Pemilu berjalan sesuai aturan,” tegas Ketua KPU Batubara Khairil Anwar, SH, MSi didampingi Doni Husein Harahap SE, Taufik Abdi Hidayat S.Sos, Abdul Masri Purba S.Sos dan sekretaris H.Lukman SH.MSi. Penegasan itu disampaikannya saat bertemu pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Front Koalisi Pembela Pemilu Jurdil Batubara, di halaman kantor KPU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Lima Puluh, Rabu (24/4).

Disamping terbuka dalam melaksanakan tahapan Pilkada, terutama menyangkut ferivikasi faktual terhadap setiap berkas balon Bupati/ Wakil Bupati Batubara. Baik calon melalui jalur independen maupun Parpol.

Meskipun pendaftaran telah dibuka, namun belum ada balon yang mendaftar hingga saat ini. "Kita tidak akan menutupi setiap tahapan dilakukan dalam pelaksanaan Pilkada, terutama

menyangkut ferivikasi factual,”ucap Kharilsembari mengucapkan terimakasih atas peran serta masyarakat mengawasi institusi penyelenggara Pilkada.

Kedatangan masa pengunjuk rasa tersebut sempat mengundang perhatian pendukung Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain, SH, MM. Sebab menurut informasi OK Arya akan mendaftarkan diri ke KPU Batubara melalui jalur independen.

Kabag Humas Pemkab Batubara Abdul Rahman Hadi, S.Sos melalui telepon selular kepada wartawan, menilai aksi demo ke KPU Kabupaten Batubara diduga dilakukan masa pendukung balon bupati/wakil bupati lain yang berkeinginan maju.

Hasan salah seorang pendukung fanatik OK Arya mengatakan, para pengunjuk rasa merupakan oknum-oknum yang menolak pemekaran Batubara. Terindikasi ingin mengacaukan suasana kondusif.

Pantauan di lapangan, massa pengunjukrasa sempat lari tunggang langgang saat dihalau massa pendukung OK Arya yang menurut informasi akan mendaftar pada hari yang sama. (SAH)

SUMUT

FKUB Sarana Pemersatu Lintas Agama T.TINGGI - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah, memang selama ini kondisi dilapangan masih banyak ditemui masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama dari akibat permasalahan pendirian rumah ibadah.

“FKUB dalam menyikapi hal ini harus bijaksana. Dalam kepengurusan FKUB terwakili dari lintas agama yang ada di Tebingtinggi,

makanya harus ada musyawarah dan FKUB harus mampu mengambil keputusan terbaik,” ujar Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik pada acara pengukuhan Pengurus FKUB tahun 2012-2017, Jumat (19/4) di Gedung Hj. Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Selain itu, lanjutnya, FKUB juga bertugas untuk melakukan dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, memberikan pendapat dan saran dalam

hal penyelesaian perselisihan dalam pendirian rumah ibadah.

“Terpenting memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bagungan gedung bukan rumah ibadah,” lugas Irham Taufik kepada pengurus FKUB yang baru dikukuhkan.

Tampak hadir dalam pengukuhan FKUB tersebut, Sekdako Johan Samose Harahap, Ketua DPRD Syarial Malik, Ketua MUI Ahmad Dalinl Harahap, Danramil 13 Kapten Budiono, Kakan Kemenag H Hasful Huznein, Kasat Bimas Nurul Ain dan Muspida Kota Tebingtinggi.

Tepilih sebagai Ketua FKUB Kota Tebingtinggi sesuai keputusan

Walikota Tebingtinggi Nomor 450/ 040 Tahun 2013 adalah Abu Hasyim Siregar SH, Sekretaris Syamsuddin S.Pd I dan Bendahara Zulkarnaen SAg. Pada kesempatan itu, Ketua FKUB terpilih Abu Hasyim Siregar mengajak kepada seluruh pengurus FKUB yang telah di kukuhkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi kedepan.

“Apabila terjadi masalah akibat pendirian rumah ibadah dan masalah keagamaan harus dapat diselesaikan secara bijaksana, dengan demikian masalah kerukunan umat beragama tetap terjalin antara pemerintah setempat dengan pemeluk agama lain. Kerukunan agama membuat kekondusifan Kota Tebingtinggi, FKUB harus bisa mempertahankan itu,” jelas Abu Hasyim. (RS)

Pemkab Sergai Gelar Sosialisasi P3 dan SPS SERGAI - Dalam upaya meningkatkan dan memahami program penyiaran acara yang sehat terhadap masyarakat, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) menggelar kegiatan Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Acara digagas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bertempat di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (24/4).

Sosialisasi dibuka Bupati Sergai Ir. H T Erry Nuradi, M.Si. Turut juga dihadiri narasumber anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Tri Rezeki, Sekretariat KPI Pusat Maruli Matondang, Ketua KPI Daerah Sumatera Utara (Sumut) H. Abdul Haris Nasution, SH,M.Kn, Komisioner KPID Sumut Mutia Atiqah, SS, dan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Rachmat Karo-Karo, para Kepala SKPD, serta seluruh peserta yang terdiri dari tim Penggerak PKK, Guru SMA se-Kabupaten Sergai.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada KPI pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Sergai sebagai lokasi sosialisasi P3 dan SPS untuk Provinsi Sumut.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, telah diatur penyelenggaraan penyiaran di NKRI terkait perilaku penyiaran serta isi siaran. “Dalam UU itu, diamanatkan untuk mengawasi pelak-

CENDERAMATA - Bupati Sergai didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan memberikan cenderamata kepada anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid,Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Tri Rezeki dan Ketua KPID Sumut H. Abdul Haris Nasution, SH,M.Kn, usai acara sosialisasi P3 dan SPS). Photo :ARM sanaan pedoman perilaku penyiaran di Indonesia yang dibentuk satu lembaga independen yaitu KPI,” jelas Bupati.

Bupati berharap kegiatan ini berjalan lancar dan dilaksanakan secara nyata serta hasilnya dapat disebarluaskan ke berbagai lapisan masyarakat, dengan tujuan menciptakan ‘siaran yang sehat menuju masyarakat cerdas’.

Dikesempatan yang sama, Meutya Hafid mengatakan sudah menjadi kewajiban Komisi I DPR RI ikut mengawasi penyiaran media. Untuk menciptakan penyiaran sehat, Komisi I sedang melakukan perbai-

kan regulasi Rancangan UndangUndang (RUU) penyiaran,” ujar Meutya.

Sementara itu Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Tri Rezeki mengutarakan UU Nomor 32 tahun 2002, pasal 4 disebutkan penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Lembaga penyiaran di Indonesia memakai frekuwensi milik publik yang dikelola Pemerintah.

Menurut Ezki, media sekarang lebih banyak menampilkan siaran hiburan yang tidak mendidik. Kare-

na itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan ikut berperan serta memfilter program siaran yang akan ditonton anak-anaknya.

Sebelumnya ketua KPID Sumut H. Abdul Haris Nasution, SH, M.Kn, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemkab Sergai yang bersedia menjadi tempat kegiatan sosialisasi P3 dan SPS. Abdul Haris juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap Pemkab Sergai, karena telah menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Provinsi Sumut yang memiliki media penyiaran berupa Radio dengan izin secara resmi. (ARM)

Hasil Musrenbang tak Ditampung, Kades Kecewa SERGAI - Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan rasa kecewa kepada tujuh anggota DPRD Dapil-V yang melakukan Reses di Aula Kantor Camat setempat Selasa (23/4).Ketidak puasan yang disampaikan M.Nawawi Kepala Desa Partambatan ialah terkait tidak tertampungnya usulan dari Kecamatan Dolok Masihul dalam APBD.Padahal menurut Nawawi,dalam reses dan musrenbang di kecamatan sudah diumumkan akan teranggarkan.

Hadir dalam reses tersebut, Sekcam Heri Sutrisno,Kapolsek AKP Zuhairi,mewakili Danramil dan Para Kepala Desa.

Saya mau tanya kepada bapak anggota dewan,apakah anggaran yang sudah dituangkan atau dianggarkan dan sudah diumum-

kan bisa dialihkan ketempat lain,ujar Nawawi bertanya.Pada musrenbang tingkat kecamatan disebutkan bahwa jalan di Desa Partambatan yang merupakan salah satu jalan utama adalah masuk dalam daftar skala prioritas dan sudah dituangkan dalam R-APBD dan akan direalisasikan tahun ini,namun mengapa bisa beralih ke tempat lain.

Lima perwakilan Kecamatan yang para kepala desa yang turut dalam musrenbang Kabupaten sangat kecewa karena tidak satupun usulan yang masuk dalam APBD.Apakah bisa disebutkan lagi reses ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat kalau daerah yang sudah terdanai bisa pindah ke tempat lain.Sepertinya reses ini tidak perlu lagi,ujar Nawawi kecewa.

Menanggapi hal tersebut,

Delvin Barus,ST politisi dari PDIP berjanji akan memanggil Dinas PU Bina Marga.Kita akan duduk bersama dan akan kita pertanyakan mengapa bisa tidak tertampung usulan tersebut.

Mendapat jawaban demikian sempat terjadi protes dari M.Nawawi, namun dengan enteng Delvin mengatakan Pak Nawawi juga nanti akan merasakan kalau jadi anggota dewan. Mendengarkan hal tersebut Kades yang berencana mencaleg dari Partai Gerindra langsung keluar dari ruang reses dan diikuti beberapa kades yang lain.Itu bukan jawaban seorang wakil rakyat,jangan dikait-kaitkan dengan keikutsertaan kita di pileg.ujar Nawawi.

Salah satu politisi Partai Golkar di Kecamatan Dolok Masihul menanggapi permasalahan tersebut mengatakan,ini

sebenarnya kesalahan anggota DPRD dari Dapil-V.Mungkin saja tak satupun dari mereka yang mengawal usulan ini ditingkat Musrenbang Kabupaten.Semua punya kepentingan,jadi kalau tidak dikawal bisa beralih ke tempat lain.Harusnya anggota DPRD dari PDIP tersebut tidak perlu mendebat apalagi sampai berdebat,ya katakan saja kalau tidak tertampung dalam APBD ya di P-APBD kan lebih enak,ujar politisi Golkar tersebut.Adapun anggota DPRD Dapil-V yang hadir,H.M.Puadi Pasaribu (FG), Rasdiaman Damanik (F-Hanura), Junedi Purba,SE (FD)Mahyudin Purba,S.Sos (F-PAN),Delvin Barus,ST (F-PDIP),M.Yunus Purba (PKB),dan Armen Lubis (PKS).

Sementara M.Yusnar Saragih,S.Ag dari F-PPP tidak tampak hadir.(ARM)

Santri Sergai Siap Berlaga di Pospedasu 2013

DCS PARPOL PEMILU 2014. Sejumlah petugas memverifikasi Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Jumat (26/4). Komisi Pemilihan Umum telah mempublikasikan 6.576 nama bakal caleg dari 12 partai politik yang akan maju dalam Pemilu 2014

SERGAI - Empat puluh tiga atlet santri dari kalangan Pondok Pesantren Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menyatakan siap berlaga untuk merebut posisi terbaik pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah Sumatera Utara (Pospedasu) V tahun 2013 yang diselenggarakan tanggal 25 – 29 April 2010 di Asrama Haji Medan.

Kontingen Sergai ini didampingi 26 official dan 12 pelatih dari Sergai yang dipimpin Abdul Karim, S.Pd itu dilepas keberangkatannya oleh Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi di aula Pangeran Bedagai kompleks kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu (24/4).

Para atlet yang diutus Pemkab Sergai mengikuti Pospedasu itu merupakan santri hasil seleksi dari 3 Pondok pesantren (Ponpes) yakni Ponpes Darul Mukhlisin dan Ponpes Zakiyah Najah Kecamatan Sei Rampah serta Ponpes Salman Al-Farisi Kecamatan Serba Jadi.

Dalam arahannya saat melepas para kontingen, Bupati didampingi Wabup Ir. H. Soekirman mengatakan agar para atlet

UCAPAN SELAMAT - Bupati Sergai didampingi Wabup memberikan ucapan selamat bertanding kepada ke-43 atlet santri Sergai, pelatih dan official Pospedasu 2013. Photo : ARM

dapat membawa harum nama baik Sergai dengan meraih prestasi yang lebih baik.

Lebih lanjut Bupati berpesan agar para santri menjunjung tinggi sportivitas dan bertanding dengan penuh semangat. Tunjukkan kita mampu serta sebarluaskan kepada teman–teman dari daerah lain informasi tentang pendidikan pondok pesantren yang diunggulkan di daerah kita.

Menutup arahannya, Bupati meminta kepada para tim pelatih dan official terus membimbing dan memotivasi para atlet Sergai agar dapat berlaga semaksimal mungkin. Sehingga menjadi santriwan/ santriwati yang berprestasi sebagai duta Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini.

Sebelumnya, pimpinan kontingen Abdul Karim, S.Pd melaporkan bahwa pada Pospedasu V tahun 2013 yang diadakan di Medan ada 9 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni atletik, senam santri, futsal, pencak silat, pidato 3 bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), kaligrafi, kriya (kerajinan tangan), puisi dan seni lukis islam.

(ARM)

10

KPK POS E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

KRIMINAL

SUMUT

IPK Hutan Mangrove di Sei Sembilang Diduga Aspal SEI KEPAYANG - Husni Thamrin Sitorus alias Uneng warga Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan persis di depan pekuburan warga Tionghoa kilometer 9, diduga sebagai pelaku perambah liar hutan mangrove di pesisir pantai Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur.

Menurut warga setempat, kayu mangrove atau yang biasa dikenal dengan sebutan kayu laut hasil tindak pidana illegal logging itu diangkut menggunakan kapal berkapasitas 15 ton untuk dikirim ke Malaysia.

Sebagian dibawa ke rumah Uneng untuk dibuat arang yang mana tempat pengolahannya berada di belakang rumah Uneng yang juga diketahui berbisnis ekspor kambing itu.

Menurut TR Nainggolan, Kepala Polisi Kehutanan Kabupaten Asahan ketika dihubungi via seluler, Jum’at pagi (26/4) mengatakan, Uneng telah mengantongi izin berupa IPK (Izin Pemanfaatan Kayu). Namun saat ditanya nomor, tanggal, luas areal perambahan dan masa berlakunya surat izin dimaksud, Nainggolan mengaku kurang tahu.

"Coba tanyakan dengan

staf saya Taufik," sarannya sembari buru-buru memutus percakapan.

Terkait aksi illegal logging yang dilakukan Uneng tersebut juga diyakini oleh tokoh masyarakat setempat H.Syamsul Qodri Marpaung Lc. Syamsul yang juga anggota DPRD Kabupaten Asahan itu curiga kalau IPK yang dikantongi Uneng aspal (asli tapi palsu).

Menurutnya, fungsi hutan mangrove adalah untuk menanggulangi abrasi pantai dan menjadi tempat berlindung beberapa spesies hayati.

Karenanya eksistensi hutan mangrove itu wajib dilindungi dan dilestarikan.

"Dalam APBD setiap tahunnya dianggarkan dana penanaman pohon termasuk pohon mangrove yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup. Ironis bila kedua fakta itu benar-benar terjadi di lapangan," katanya.

ILEGAL - Kayu mangrove yang akan diolah menjadi arang ditumpuk di depan rumah Uneng di Simpang Empat, Asahan. ()KPK POS/ HER)

Syamsul yang sekarang menjabat Ketua DPD PKS Kabupaten Asahan itu juga menyesalkan tak adanya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap tindak kriminal yang dilakukan

Uneng.

Karenanya Syamsul akan membawa permasalahan ini kedalam rapat dewan dan secara khusus akan mempertanyakannya langsung kepada Bupati dan Kapolres

Asahan. Terpisah, TR Nainggolan tetap bersikeras kalau IPK yang dikantongi Uneng itu benar ada dan asli.

“Silahkan buktikan kalau memang IPK dimaksud aspal." (HER)

Dua Kubu Rebutan Lahan 10 Orang Terluka KOTARIH - Akibat memperebutkan lahan seluas 20 Ha yang berlokasi di Dusun 2 Bahkuningan, Desa Huta Galuh, Kecamatan Kotarih, Sergai antara kubu David Sitorus dengan kubu Mikael Tantara Purba alias Ucok Kemon, 10 orang mengalami luka serius akibat bacokan senjata tajam.

Kejadian, Kamis (24/4) terjadi sekitar pukuh 14.00 Wib. Korban sempat mendapat perawatan dari Bidan Puskesmas Kotarih untuk selanjutnya dibawa ke RS Sultan Sulaiman dan RS Adam Malik Medan.

Informasi yang berhasil KPK Pos di Mapolsek Kotarih menyebutkan, kejadian berawal dari persoalan lahan yang berlokasi di desa Hutagalu Dusun II Bahkuningan Kecamatan Kotaraih Sergai.

Sekira pukul 10.00 Wib pelapor yakni pihak Sitorus bersama korban berangkat dari Medan ke Bahkuningan untuk melihat kebun sawit milik Lim Gunawan, sekaligus untuk mendirikan gubuk dari papan dan seng bekas.

Sementara para korban bekerja, bersama supir dan Ramli alias Alex, Sopian Sitorus, dan J Silalahi, pelapor berangkat dengan mobil Mitsubishi Estrada BL 8163 ZV menuju gudang Mikhail Purba alias Ucok Kemon untuk menyampaikan photo copy surat tanah dan akan mendirikan gubuk di tanah tersebut di mana sebelumnya Ucok Kemon mengklaim bahwa tanah itu miliknya.

Dan saat di tengah jalan datang orang ramai yang berjumlah 50 orang (tersangka) yang menghadang mobil pelapor lengkap dengan memegang parang, tombak kayu. Salah seorang mengatakan “aku mantan kepala desa” sambil menunjukan map kuning dan berkata ini suratnya.

Tiba-tiba terdengar dari belakang suara mengatakan serang, pecahkan lalu orang-

orang tersebut menyerang pelapor dengan cara memukuli mobil korban mengakibatkan kaca mobil, depan belakang dan samping pecah dan bodi mobil juga dirusak.

Lalu orang-orang tersebut (TSK) juga menganiaya pelapor dan teman - temannya yang ada di dalam mobil dengan parang, tombak dan kayu mengakibatkan Ramli alias Alex mengalami luka robek di lengan kanan, Sopian Sitorus mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kanan, mata bawah sebelah kanan luka memar.

Sementara pelapor, supir, dan J Silalahi berhasil melarikan diri, kemudian para tersangka bergerak kearah korban (pekerja yang mendirikan gubuk) dan melakukan penyerangan dengan senjata parang, tombak dan kayu yang mengakibatkan korban Dedi Siagian mengalami kepala atas bengkak. Robert Hutabarat mengalami bibir pecah, Rolan Tampubolon mengalami kepala belakang bengkak, bawah mata kiri bengkak, Roberto Manalu, jekson Nainggolan, Nando Sinaga dan Tumpal Sinaga mengalami luka pada bahu kiri dan robek juga luka sayatan. Sementara Chandra Putra mengalami luka Robek pada jari kelingking. Setelah melakukan penganiayaan para tersangka membubarkan diri kearah Desa Huta galuh, tidak lama kemudian anggota Polsek, Polres dan anggota Koramil tiba di TKP dan membawa korban ke klinik yang ada didekat Polsek Kotarih. Korban yang luka parah dibawa ke RS Sultan Sulaiman yaitu Alex dan Chandra Putra sedangkan Sopian Sitorus dibawa ke RS Adam Malik Medan.

Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan oleh Polres Sergai guna proses hukum selanjutnya.

Jakson kepada sejumlah wartawan di Mapolsek Ko-

tarih mengatakan, kami tidak bisa melawan mereka.

"Kami hanya berusaha untuk mengelak dan menangkis sambil berlari minta tolong.

Kami tidak berdaya melawan mereka," papar Jakson.

Kapolsek Kotarih AKP M Robianto kepada media menerangkan, kalau ada 2 kelompok yang saling baku hantam antara anak buah

Mikhael T Purba alias Ucok Kemon dengan anak buah David Sitorus yang juga sebagai ketua LSM ICW yang memperebutkan lahan seluas 20 Ha dan kita belum tahu siapa pemiliknya.

Ditempat terpisah H Syaiful Azhar Ketua MPC Pemuda Pancasila, yang dihubungi salah satu media yang meliput di sana melalui pon-

sel menjelaskan, agar segera ditinjau kembali permasalahannya.

Kepada pihak kepolisian serta aparat yang terkait untuk segera mengatasinya dan menangkap pihak yang bersalah. Kabsubbag Humas Polres Sergai mengatakan, sudah empat pelaku yang ditahan.

(ARM/SP)

BELAWAN - Sungguh malang nasib pelajar SMPN 26 yang berlokasi di Kelurahan Pulau Sicanang Belawan.

Mereka menjadi korban pungli di sekolah itu. Setiap murid kelas III, dikutip sebesar Rp120 ribu.

Alasan pengutipan adalah untuk biaya simulasi, foto copi ijazah dan untuk menebus izajah setelah pengumuman hasil Ujian Nasional (UN).

Informasi ini diperolah KPK Pos dari orang tua siswa. Para orang tua membenarkan, setiap siswa dikutip uang sebesar Rp120.000. Hal ini merupakan keputusan rapat antara orang tua murid dengan pengurus Komite Sekolah.

Pada saat pertemuan, tidak semua orang tua murid hadir.

Siswa di SMPN 26 itu sebanyak 260 orang. Dan pembayaran yang Rp120 ribu dapat dilakukan dengan sistem cicilan tiga kali bayar.

"Bagi kami selaku orang tua siswa yang ekono-

minya di bawah, tidak sanggup. Tapi ketua Komite pada saat itu menekan kami yang ikut rapat," kata wali murid kepada KPK Pos. Menanggapi pungli yang dilakukan di SMPN 26, Sekretaris LSM Team SOLID (Sosial Loyal Independen Demokrasi) Dedi Syahputra SH mengatakan, kalau memang pengutipan tersebut dipaksakan dan tidak ada instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Medan itu sudah salah.

"Untuk itu akan kita coba telusuri sampai dimana kebenarannya. Bila perlu kita selaku pengurus LSM Team SOLID akan turun langsung kepada orang tua siswa, dan kalau memang menyalahi aturan akankita laporkan ke penegak hukum," ucapnya.

Kepala Sekolah SMPN 26 dikonfirmasi KPK Pos melalui telepon selulernya beberapa kali tentang pengutipan tersebut tidak pernah memberikan jawaban. (ULAN)

PN Gn. Sitoli Laksanakan Sidang Lapangan GUNUNG SITOLI - Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli melaksanakan sidang lapangan dalam kasus tanah dengan terdakwa Nasima Zai dan suaminya Hamzah, Rabu, atas kepemilikan tanah milik Tan Gan Nio yang berlokasi di Jalan Sirao No. 169 Gunungsitoli.

Hakim PN Gunung Sitoli masing-masing Edy Siong\ SH MHum, Sayed Fauzan SH MH, dan Sylvia Yudiastika SH dengan panitera Fiktorman Mendrofa SH dan Juru sita, Alius Lase SH. Terdakwa yang merupakan menantu dan anak penggugat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan/ jempol yang dilakukan terdakwa untuk memiliki hak atas tanah.

Terdakwa memalsukan tanda tangan/jempol pemilik tanah dan ahli waris sehingga terbitnya akta hibah kepada Nasima Zai yang dikeluarkan Camat Gunungsitoli sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Nias No. 011/ 2004 tanggal 12 Maret 2004 pada waktu itu.

Atas perbuatan kedua terdakwa PN Gunungsitoli pada tanggal 13 Desember 2012 majelis hakim PN Gunungsitoli yang diketuai Edison SH MH dan anggota majelis hakim, Sayed

Fauzan SH, Edy Siong SH MHum memvonis kedua terdakwa masing-masing 1 bulan 15 hari.

Salah seorang saksi korban, Teresia Halim alias Luan yang dikonfirmasi KPK Pos usai sidang lapangan dilaksanakan mengatakan, pihak keluarga korban merasa lega atas pelaksanaan sidang lapangan ini dan mengharapkan kepada majelis hakim agar kasus ini dapat segera diputuskan untuk dieksekusi, mengingat korban yang sudah lanjut usia tidak dapat mencari nafkah.

Apalagi anaknya yang bersama dia (anak perempuannya sudah buta sejak lahir-red) dan mereka masih berada di Medan sejak gempa yang terjadi di Nias tahun 2005. Untuk melanjutkan hidupnya bersama anak-anaknya yang hanya mengharapkan bantuan sosial dari kaum Budha di Vihara Medan.

Kuasa hukum korban Lakadodo Laia SH yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, seyogianya pada hari yang sama dijadwalkan akan dilaksanakan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi tambahan tetapi di tunda karena tim kuasa hokum tergugat pulang ke Sibolga dan sidang akan dilaksanakan tanggal 8 Mei 2013 mendatang. (YAGI)

Pemkab Asahan Dukung Kinerja BNNK Berantas Narkoba

KORBAN - Para korban perebutan lahan dari pihak Sitorus.(KPK POS/ARM)

Nyopet Ngaku Tentara Ditangkap Massa PERBAUNGAN - Untuk menghindari amukan massa karena kedapatan mencuri, segala cara dilakukan Abdul Karim (37). Bahkan pria berambut cepak tinggal di Dusun 1, Desa Ujung Rambung, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai ngaku TNI tugas di 121, Rabu sekira jam 07.30 wib.

Ceritanya begini, pagi itu pelaku duduk di warung kopi di Dusun 1, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Sergai. Tiba-tiba pelaku melihat dompet milik Suparwati (33) terletak di atas meja konter HP-nya.

Melihat pemiliknya lengah, pelaku langsung

Siswa/i SMPN 26 Dipaksa Bayar Rp120 Ribu/murid

NGAKU TNI - Tersangka ngaku anggota TNI ditangkap. (KPKPOS/ARM)

mengambil dompet beserta HP yang terletak di atas meja. Setelah mengambilnya pelaku menyimpan dompet dibalik celananya.

Sialnya, aksi pelaku diketahui pemiliknya, sehingga Suparwati meneriaki pelaku yang mencoba kabur. Karuan saja warga yang melintas disekitar TKP langsung mendatangi dan menangkap pelaku.

Begitu massa datang hendak memukulinya, pelaku tiba-tiba mengaku dirinya TNI bertugas di 121 Galang dengan pangkat Praka. Pelaku ngaku TNI massa langsung menghubungi polisi.(ARM)\

KISARAN - Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan tetap terus mendukung kinerja dan tugas Badan Narkotik Nasional Kabupaten (BNNK) Asahan dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Dukungan tersebut diantaranya melakukan nota kesepahaman antara kepala BNN Republik Indonesia dengan Pemkab Asahan dalam hal ini Bupati Asahan tahun 2011 di Jakarta, yakni pendampingan anggaran BNNK Asahan, pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dan sarana prasarana yang masih berjalan hingga kini di Asahan.

“Pemkab Asahan sangat mendukung tugas-tugas BNNK, sehingga kedepan diharapkan BNNK Asahan tetap menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis

dengan Pemkab Asahan serta instansi lainya,“ Kata Wakil Bupati Asahan, Surya saat membacakan amanat Bupati Asahan dalam acara pelantikan Kepala BNNK Asahan di Aula Melati Pemkab Asahan, Kamis.

Wakil Bupati Asahan juga menyebutkan selama keberadaan BNNK sudah banyak hal yang telah dilakukan untuk membatasi peredaran narkoba, diantaranya test urine di Sekolah, Universitas, Lembaga Swasta dan termasuk test urine dikalangan PNS Asahan serta banyak kegiatan sosialisasi lainnya.

Untuk kedepan, kata Wakil Bupati Asahan, kepada pejabat baru kepala BNNK Asahan diharapkan agar tetap menjalin koordinasi yang harmonis dan sinergis dengan Pemkab Asahan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kabupaten Asahan. (IN)

11

KPK POS E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Galian C Ilegal Marak di Pantai Cermin

Keluarga Tak Percaya Kiki Gembong Narkoba MEDAN - Keluarga Serli Afrianto (26) alias Kiki yang tewas ditembak polisi saat melakukan penggerebekan narkoba di Kompleks Bukit Hijau Regency no 66 Medan Selayang, tidak percaya kalau Kiki seorang gembong narkoba.

"Setahu kami keponakan saya ini tidak pernah bersangkutpaut dengan narkoba," kata paman Kiki bernama Azuan Subanddi di Rumah Sakit Bhayangkara, Selasa malam.

Selama ini, Azuan mengatakan, Kiki bekerja sebagai pemborong.

"Selama ini dia bekerja sebagai pemborong ikut bersama paman-

nya," jelas dia.

Selain bekerja, sambungnya lagi, pria yang baru menikah ini, juga baru saja menyelesaikan kuliahnya. "Keponakan saya ini kuliah, dia juga baru menikah," terangnya.

Keseharian Serli sendiri, lanjutnya, sangat pendiam. "Dia orangnya pendiam," tutur dia.Pihak keluarga sangat menyesalkan tindakan polisi yang langsung main tembak sehingga keponakannya itu tewas ditempat.

"Ini kejadiannya masih simpang siur.

Polisi seperti buang badan saat ini," ucapnya.

Rencananya, pihak keluarga akan membawa masalah ini ke ranah hukum bila Kiki tidak terbukti sebagai gembong narkoba. "Kami mau tuntut polisi," kesal dia.

Satria Aprianto (SSA) alias Kiki dari Hotel Grand Aston. Pasalnya ketiga tersangka yang dari Banjarmasin mengaku kalau barang bukti didapat dari Medan.

"Ketiga tersangka yang ditangkap di Banjarmasin mengaku kalau barang bukti dari Medan," ujarnya.

Saat melakukan penangkapan di Hotel Grand Aston Medan, RPK mencoba melawan petugas dengan menusukkan pisau. Karena melawan polisi akhirnya menembak tersangka.

Tapi saat akan dibawa ke rumah sakit RPK meninggal dalam perjalanan.

Dari sini didapati 2,5 kg sabu-sabu dan lebih dari 10.000 ribu butir ekstasi "Tersangka mencoba melawan petugas dengan menusukkan pisau, untung petugas kita menggunakan pakaian antisenjata tajam. Kemudian dilakukan penembakan untuk melumpuhkan, namun tersangka RPK meninggal di perjalanan," ungkap Arman.

Petugas kemudian melakukan penangkapan ke salah satu rumah di Kompleks Bukit Hijau Regency Medan Selayang. Dari sini polisi

mendapatkan barang bukti 100 gr sabu-sabu "Selanjutnya kita ke Kompleks Bukit Hijau Regency untuk menangkap Kiki. Tapi Kiki berusaha lari sehingga anggota menembaknya hingga tewas," tuturnya.

Berdasarkan pengembangan polisi, narkoba yang diedarkan para tersangka ini berasal dari Malaysia.

Barang ilegal itu masuk ke Indonesia melalui Tanjungbalai, Asahan.

"Kita sudah bekerja sama dengan polisi Malaysia untuk mengejar tersangka Mursal Ever yang masih DPO," jelas Arman, seperti dikutip starmedia.

Selain Mursal, polisi juga memburu FR, Encek, dan WNR. "Tim masih bekerja di Tanjungbalai, Asahan. Kita juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan ini di Lombok, Bali, Surabaya, Malang juga Jakarta."

Selain para tersangka, polisi mengamankan barang bukti dengan total 9 kg sabu-sabu, 10.021 butir pil ekstasi, 6.785 butir erimin 5 (happy five). Mereka juga mengamankan 14 unit handphone dan sebilah pisau. (BBS)

Wabup Sergai: Batasi Alih Fungsi Lahan PANTAI CERMIN - Dengan laju alih fungsi lahan pertanian produktif yang saat ini banyak terjadi dihampir semua daerah menjadi lahan perkebunan sawit, pemukiman dan industri akan mengancam ketersediaan pangan masyarakat.

Fenomena ini terjadi hampir di setiap daerah dengan persentase yang berbeda-beda. Jika hal ini tidak dikendalikan secara bijak, swasembada pangan akan tinggal kenangan saja.

Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota perlu merumuskan kebijakan untuk membatasi ahli fungsi lahan khususnya lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan nonpangan demi mempertahankan ketahanan pangan daerah.

Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Soekirman pada acara Seminar Desiminasi Hasil Penelitian tentang "Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Serdang Bedagai" bertempat di aula Resort Theme Park Pantai Cermin, Selasa.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Ekonomi Drs. M. Aladin Berutu, para kepala SKPD, Camat dan Kepala Desa, Direktur BITRA Indonesia

Wahyudi, Peneliti dari Fakultas Ilmu Budaya USU Dr. Budi Agustono, Ketua Serikat Pertanian Sergai, organisasi kemasyarakatan serta anggota BITRA. Lebih lanjut ditegaskan Wabup Soekirman bahwa terjadinya alih fungsi lahan akibat dari neoliberal yang terus mengutamakan kepentingan para pemilik modal dan akan merugikan para petani yang dibatasi kebutuhan ekonomi dan menghadapi berbagai problematika dalam usaha pertaniannya.

Sebelumnya, Direktur Yayasan Bitra Indonesia Wahyudi menjelaskan bahwa dalam isu alih fungsi lahan di daerah ini yang harus diantisipasi dengan pembuatan konsep kebijakan mengenai alih fungsi lahan.

Untuk itu, Bitra Indonesia bekerja sama dengan Serikat Pertanian Serdang Bedagai (SPSB) melakukan penelitian ilmiah mengenai fenomena alih fungsi lahan di Sergai untuk melengkapi syarat administrasi pengajuan naskah konsep kebijakan atau Perda tersebut.

Dalam seminar dijelaskan Dr. Budi Agustono bahwa penelitian dilakukan di 25 desa di 5 Kecamatan yakni Kecamatan Dolok Masihul, Bandar Khalifah, Sei Rampah, Serba Jadi dan Perbau-

Maraknya galian C tidak memiliki izin operasional (galian C ilegal) di Kabupaten Sergai khususnya di Pantai Cermin, menurut Nasri Effas, karena kinerja dinas terkait tidak kooperatif dalam hal pengawasan.

“Ini akibat antara dinas tidak ada kerjasamanya, maka bermunculan galian C Ilegal, atau mungkin karena di bekingi,” tandas tokoh pemuda Pantai Cermin tersebut.

Terpisah, Camat Pantai Cermin A Yasir Arafat Nasution SSos mengatakan, kami (Pemerintahan Kecamatan Pantai Cermin) sudah memberitahukan kepada Kepala Desa (Kades) Besar II Terjun, agar aktivitas galian C didesanya yang tidak memiliki izin operasional tersebut dihentikan. “Kades-nya sudah kami tegur, untuk secepatnya menyetop galian C di Besar II Terjun tersebut.

Sebab, tidak ada izinnya dan jalan menjadi rusak dilalui truk serta membuat polusi udara,” ucap Camat.(ARM)

Seperti diketahui, pada Selasa sore, Direktorat IV Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap tersangka gembong narkoba.

Gembong narkoba itu diketahui, Kiki (26) warga Jalan Gaperta Ujung Gang Banten, tewas saat polisi menggerebek rumah di Kompleks Bukit Hijau Regency no 66 Medan Selayang. Dari sini belum diketahui barang bukti narkoba yang diamankan.

Ramadhan Puda Kesuma (26) warga Karya no 246 Lingkungan 7 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, juga tewas setelah polisi menggerebeknya di Kamar 1218 Hotel Grand Aston. Dikabarkan, petugas menyita barang bukti 2 kg sabu dan ekstasi 10000 butir. (SM)

Gembong Narkoba di Medan Pengembangan dari Banjarmasin MEDAN - Penggerebekan bandar narkoba di Kota Medan hingga menewaskan dua orang pemuda, berawal dari pengembangan penangkapan tiga tersangka dari Kota Banjarmasin.

"Ini bermula dari penangkapan terhadap tiga tersangka di Banjarmasin dengan barang bukti 7 kg sabu-sabu, 7.000 butir pil psikotropika jenis happy five, tepung ekstasi, dan cairan yang diduga mengandung bahan narkotika," kata Direktur IV Bareskrim Mabes Polri Brigjen Arman Depari, saat pemaparan di halaman Hotel Grand Aston Medan, Rabu.

Penangkapan di Kota Banjarmasin pada tanggal 18 April 2013.

Polisi mengamankan 3 tersangka yakni DN (32), RH (29) dan MR (23).

Mereka diringkus di Hotel Amaris, Hotel Jelita dan Mandiri Permai Banjarmasin.

Setelah melakukan penangkapan di Banjarmasin, polisi selanjutnya mengarah ke Kota Medan untuk menangkap bandar sabu yakni Ramadhan P Kesuma (RPK) dan Selly

PANTAI CERMIN - Tim terpadu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Polisi,TNI, Dinas Perhubungan dan Muspika, harus melakukan tindakan tegas terhadap galian C di Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai.

Pasalnya, selain truk pengakut galian C merusak ratusan meter badan jalan desa, tanggul DAS (daerah aliran sungai) Baungan dan mengakibatkan polusi udara.

Aktivitasnya yang hampir berjalan sebulan tersebut juga tidak mengantongi izin operasional untuk galian C yang dikeluarkan Pemkab Sergai.

“Akibat galian C yang tidak ada izinnya ini, jalan desa sepanjang 2 KM di Dusun 7 dan 8, Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, rusak. Untuk itu, kami minta Tim Terpadu menghentikannya, sebelum warga yang mengambil tindakan,” ujar Nasri Effas, Minggu.

ngan.

Ditemukan beberapa problem yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan seperti keterbatasan ketersediaan air, saprodi mahal, hasil panen yang tidak pasti, harga gabah yang rendah.

Tidak adanya proteksi terhadap tanaman padi inilah yang menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan.

Tindakan yang dapat dilakukan menurut Agustono untuk menyelamatkan ketersediaan pangan khususnya tanaman padi di daerah ini antara lain menyegarkan kembali pandangan bahwa petani adalah pekerjaaan

terhormat dan mulia, menumbuhkan gerakan tanam padi, melakukan proteksi terhadap hak-hak maupun proteksi politik petani dan diberlakukannya Perda tentang produksi lahan pertanian.

Presentase alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 45,8%, menjadi pemukiman, perumahan, perluasan kota, bangunan dan industri sebesar 18,7%, menjadi kebun ubi dan karet sebesar 22,74%, menjadi perkebunan coklat sebesar 9,2% serta menjadi kolam ikan, ternak dan tanaman pekarangan sebesar 3,5%.(ARM)

DIALOG - Wabup Sergai Soekirman sedang berdialog dengan peserta Seminar Desiminasi Hasil Penelitian tentang "Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Serdang Bedagai" bertempat di aula Resort Theme Park Pantai Cermin, Selasa. (KPK POS/ARM)

RUSAK - Tanggul DAS Baungan di Desa Besar II Terjun, Kecamatan Pantai Cermin, rusak setelah dilalui truk pengangkut galian C ilegal. (KPK POS/ARM)

Dua Kelompok Mahasiswa Demo PDAM Tirta Wampu STABAT - Dalam sehari, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wampu Langkat mendapatkan aksi demo dari dua kelompok berbeda. Sekitar pukul 11.00 WIB, belasan kelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Untuk Birokrasi Bersih Kab.Langkat yang dikoordinir Hendra Ginting, melakukan aksi di depan pintu gerbang Kantor Bupati Langkat.

Mahasiswa mendesak agar Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, segera mencopot secara tidak hormat Direktur PDAM Tirta Wampu, Ir.Jufrizal SE dengan tudingan bahwa semakin meningkatnya keluhan masyarakat tentang sulitnya mendapatkan air bersih. Serta tudingan korupsi serta berbagai permasalahan lainnya yang dinilai masyarakat terlalu didramatisir dan tendensius.

Dalam orasinya, belasan pendemo tersebut menyampaikan pendapatnya dengan pengawalan aparat kepolisian dari jajaran Polres Langkat. Tidak lama kemudian, 5 orang utusan dari kelompok masyarakat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda tersebut akhirnya diterima Asisten I Pemkab Langkat, H.Abdul Karim.

Dalam pertemuan itu, Abdul Karim menjabarkan bahwa apa yang ditudingkan kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki bukti-bukti autentik. Kendati demikian, pihak Pemkab tetap akan meminta klarifikasi terhadap Dirut PDAM Tirta Wampu tentang berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepada Ir.Jufrizal.

Tidak berapa lama, sekitar tiga puluhan anggota kelompok mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Intelektual Langkat, tibatiba muncul di Kantor PDAM Tirta Wampu dan melakukan aksi damai dengan tema berbeda.

Untuk mencegah terjadinya bentrok antar dua kelompok massa yang melakukan demo, aparat kepolisian Polres Langkat terpaksa mengalihkan kelompok mahasiswa lainnya ke kantor PDAM. Dalam aksinya, kelompok Gerakan Mahasiswa Intelektual Langkat dengan Koordinator Aksi, Abdi Rahman dan Koordinator Lapangan, Harry Hendirwan, meneriakkan yel-yel yang berisikan dukungan kepada Ngogesa Sitepu agar menjadi pemimpin Langkat untuk priode ke dua, serta memberi dukungan kepada Ir.Jufrizal SE untuk melanjutkan program-program peningkatan air bersih kepada masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Kami mendukung agar Ngogesa Sitepu terpilih kembali menjadi Bupati Langkat untuk priode ke dua. Dan dengan ini, kami berharap agar Bupati Langkat terus mempertahankan Direktur PDAM Tirta Wampu Kab.Langkat, Ir.Jufrizal SE hingga akhir jabatannya.

Guna mencegah terjadinya bentrok dengan belasan kelompok massa yang menolak kepemimpinan Dir.PDAM Tirta Wampu saat ini, 5 orang perwakilan mahasiswa intelektual Langkat kemudian buru-buru diterima Ir.Jufrizal. (JUL)

Sebeyun Dibacok Ariyanto dan Abang Ipar Kawannya MEDAN - Sebeyun Harefa (30) warga Dianiaya OTK Jalan Pintu Air IV lorong 10 Gang Tezeki, dibacok abang iparnya, Selasa sekitar pukul 10.00 wib.

Informasi dihimpun koran ini Sebeyun Harefa dan abang iparnya adu mulut di kedai tuak seminggu yang lalu. Kemudian pada hari Selasa pagi, sang abang ipar datang berserta kawannya. Kemudian marah-marah dan membacok tangan kiri Harefa nyaris putus. Melihat kejadian itu sang istri berusaha mencegah. Warga yang melihat kejadian berdatangan dan pelaku kabur. Korban langsung dilarikan ke klinik terdekat. Karena kondisinya semakin parah, maka korban dirujuk ke RS Mitra Sejati. Karena di rumah sakit ini peralatan kurang, korban kemudian dirujuk ke RS Adam Malik.

Diketahui, abang ipar yang membacok korban bernama Aluizaro dan kawannya Aman Sony Neli Gulo, Riski Seri Gulo, Kai Gulo dan Gusuh Gulo.

Sorenya, istri dan keluarga korban membuat pengaduan ke Polsek Delitua.

Kapolsek AKP B Marpaung saat dikonfirmasi membenarkan menerima pengaduan tersebut. (CERIA)

DELITUA - Ariyanto Bangun (22) warga Jalan Pasar VII Sei Sempakata Kecamatan Sunggal dianiaya orang tak dikenal (OTK), di Sungai Tuntungan, Minggu.

Informasi dihimpun awak koran ini, Ariyanto dan kawannya mandi ke Sungai Tuntungan. Tidak lama mandi di sungai itu, ada 40 orang tidak dikenal menganiaya Ariyanto dan kawannya. Ariyanto mengalami luka bagian pipi sebelah kanan dan kawanya Benta Sembiring warga Jalan Pasar VII sei Sempakata kecamatan Sunggal mengalami luka bagian leher dan badan dan Feri Simanjuntak warga Jalan Pasar VI sei Sempakata mengalami luka bagian kepala.

Keesokan harinya, Ariyanto dan kawannya berserta keluarganya mengadu ke Polsekta Delitua. Kapolsek AKP B Marpaung saat dikonfirmasi membenarkan kasus penganiayaan tersebut dan mengatakan kasusnya masih dalam proses. (CERTIA)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

AWAS...!. Dan waspadalah. Kini kosmetika ilegal banyak beredar.

Peredarannya sudah menyentuh sejumlah kota-kota besar di negeri ini.

Seperti di Medan, Bandung, Jakarta, Surabaya dan beberapa kota lainnya.

Kosmetika ilegal yang beredar itu berasal dari Korea dan China. Produk kecantikan yang banyak digunakan untuk kaum hawa itu dijual melalui online. Sudah barang tentu, melalui media online, barang-barang yang tak punya ijin itu mudah didapat, dengan harga yang tentunya masih terjangkau.

Kepala BPOM RI Lucky S. Slamet membenarkan ratusan kosmetika ilegal ditemukan pertama kali di Bandung. Sebanyak 116 jenis kosmetik ilegal atau lebih 500 pieces disita BBPOM Bandung dari salah satu tempat berkedok praktik klinik kecantikan di kawasan Bandung Selatan. Kosmetik pabrikan impor itu ditaksir nilainya Rp300 juta.

"Modusnya dijual secara online.

Penyedia (penjual kosmetik ilegal) sudah kreatif. Tentu saja ini menjadi tantangan kami untuk terus mengungkap praktik penjualan kosmetik ilegal," jelas Kepala BPOM RI Lucky S. Slamet.

Menurut Kepala BPOM RI, pada tahun 2013 terjadi peningkatan peredaran produk ilegal yang mencapai 3.000 merek atau naik 50 persen dari tahun sebelumnya.

Kosmetik ilegal itu diduga mengandung bahan berbahaya bagi kulit. Diduga, kosmetik asal Korea, Amerika, dan Eropa itu masih banyak berbedar di pasaran.

"Kosmetik yang disita dipastikan

tidak sesuai dengan peruntukannya dan ilegal. Barang-barang tersebut tidak memiliki izin edar. Selain itu juga ditemukan obat kosmetik yang disuntikkan. Hal itu dilarang," ujar Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI, Lucky S. Slamet.

Diungkapkan Lucky, kosmetik yang ditemukan mengandung obat yang bukan untuk kosmetik. Obat-obatan tersebut di antaranya progestron, glutation, dan vitamin C. Kandungan tersebut bisa mengganggu kesehatan organ tubuh seperti ginjal.

"Kita juga tengah meneliti kemungkinan adanya pemutih atau merkuri yang terkandung dalam kosmetik yang disita," kata Lucky.

Produk yang disita di antaranya Progestron L-Cream, Progestron BCream, Inno TDS Vit Complex, Blue Peel, Acne Cream, A2S, Lidocain Cream, Nutrient Whitening, dan Pear Instant.

"Jika barang-barang tersebut mengandung merkuri, hukuman bagi penjual dan penyedia akan lebih berat lagi," tegasnya.

Menurut Lucky, selain dijual di salon kecantikan, kosmetik ilegal banyak dijual secara online.

Berdasarkan data yang dimiliki BPOM, pada 2011 tercatat ada 31 situs yang menjual kosmetik ilegal dan berbahaya. Sementara tahun 2012 terdapat 84 situs.

"Sedangkan tahun ini diperkirakan lebih dari 10 situs yang menjual kosmetik ilegal dan berbahaya.

Namun hampir sebagian besar situs tersebut berada di luar negeri. Kita sudah berkoordinasi dengan Keminfo

untuk menangani ini," tuturnya.

Selain menyita, BPOM juga berencana menyeret penjual kosmetik ilegal ke jalur hukum. BPOM akan menyelidiki sumber kosmetik ilegal, seperti tempat pengolahannya.

Bagi pihak yang memproduksi, mengedarkan, dan menjual farmasi tanpa memiliki izin, terancam sanksi yang diatur dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Ancamannya 10 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Kepala BPOM Lucky S Slamet lebih lanjut mengatakan, mayoritas kosmetik ilegal itu ditemukan di Makassar, Jakarta dan beberapa kota besarnya lainnya. BPOM telah melakukan beberapa tindakan terhadap hasil temuan tersebut, antara lain pembinaan terhadap pemilik sarana serta penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif, yakni peringatan, perintah pengamanan di tempat, dan perintah pemusnahan.

Selain itu, BPOM telah melakukan pro-justitia (tindakan penyidikan) terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk ilegal.

Sebagai masyarakat, khususnya perempuan harus mewaspadai maraknya penyebaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini, cara untuk mengetahui kosmetik illegal ini dengan melihat beberapa hal berikut ini : - Tidak ada ijin dari Badan POM – Harga produk yang sangat murah – Menawarkan efek instan (Mengandung bahan berbahaya seperti merkuri) – Lebih jauh lagi tidak memiliki sertifikasi halal dari MUI. (SF/BBS)

Buatan Luar Negeri SELURUH kosmetik itu buatan impor atau berasal dari sejumlah negara seperti Amerika, Spanyol, Korea, Jerman, dan Jepang. Barang bukti kosmetik ilegal yang disita antara lain Serum Gold, Firming Amp, Open Pore, Soin Mandarin, Oxy Derma, Dermaclar, Dermeso, Inno, Puremed, Omeo Formula, Mesologica, Kojic Acid, Puremed, Blue Peel, SPF, WR, ACTC, VA, Purifiying, Grape, Lidocain, 3D Slim, Pear Instant, Pro Natural.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, Supriyanto Utomo, mengatakan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal.

Ini merupakan tindak lanjut dari Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) yang dicanangkan pada 8 Februari 2013.

Gerakan ini merupakan inisiatif kegiatan dari Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal.

"Ini sebagai suatu gerakan nasional yang melibatkan semua pihak baik instansi pemerintahan, masyarakat umum, maupun stakeholder (pabrik, farmasi, distributor dan sebagainya) untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran memerangi obat dan makanan ilegal," katanya.

Supriyanto mengatakan, gerakan ini juga sebagai salah satu bentuk pengawasan dengan cara menekan permintaan masyarakat di samping pengawasan supply reduction yang telah dilakukan oleh Badan POM. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih banyaknya produk obat dan makanan ilegal di pasaran. Hal ini terjadi antara lain karena tingginya permintaan dari masyarakat yang berakibat pada meningkatnya persediaan (supply).

Selama 2012, BBPOM Bandung telah

menangani 33 kasus yang terdiri dari 12 kasus pangan, 4 kasus kosmetik, 2 kasus obat tradisional, dan 15 kasus obat keras tanpa keahlian dan kewenangan.

"Sudah ada kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan, kasus dalam proses penyerahan melalui Korwas PPNS Polda Jabar, dan kasus dalam proses pemberkasan," katanya.

Temuan terakhir ini bernilai Rp300 juta. Adapun kasus temuan kosmetik seIndonesia nilainya sudah mencapai Rp1 miliar.

Jumlah kasus menunjukkan peningkatan. Tahun 2012 ditemukan lebih dari 1.500 produk dan tahun 2013 meningkat menjadi 3.000 produk.

Salon Kecantikan Sebagai Penjual Kepala Balai Besar POM Bandung, Supriyanto Utomo mengatakan, pengungkapkan ini berkat kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Polda Jabar. Pihaknya memperoleh laporan mengenai penjualan kosmetik ilegal dari Dinas Kesehatan Kota

Bandung. Informasi tersebut dikembangkan dan pada, Jumat, terungkap, sebuah salon kecantikan di kawasan Bandung Selatan menyediakan kosmetik ilegal.

Kosmetik-kosmetik tersebut dijual dalam berbagai kemasan dengan harga jual yang bervariasi. Kosmetik yang disita berupa krim, cairan, dan sabun.

"Kini ada beberapa pihak yang tengah dimintai keterangannya untuk pegembangkan kasus lebih lanjut," kata Utomo. Untuk itu, BBPOM Bandung meminta masyarakat agar lebih berhati-hati. Salah satu hal yang harus diketahui sebelum membeli atau menggunakan kosmetik, yaitu komposisi, izin edar dari BPOM, tanggal pembuatan, dan tanggal kedaluwarsa.

"Tanpa kejelasan itu bisa dipastikan ilegal dan berbahaya," tuturya.

Bagi yang ingin menanyakan legalitas kosmetik bisa menghubungi Unit Pelayanan BBPOM Bandung di nomor 022-4266620. (SF/BBS)

LIPSUS

Dapat Ganggu Fungsi Ginjal BISNIS kosmetik tanpa izin edar melalui internet, menurut Lucky, merupakan modus baru.

Umumnya penjual gembar gembor menyampaikan pariwara guna merayu konsumen pria dan wanita membeli produk perawatan kulit.

Iklan dikemas apik dengan embel-embel khasiat produk bisa membuat tampil cantik, awet muda, dan seabreg manfaat instan lainnya. "Konsumen percaya dengan khasiat. Dari situlah tingginya demand (permintaan) dari masyarakat yang berakibat meningkatnya persediaan," tutur Lucky.

Wanita berkacamata ini berpandangan, bisnis via online menjadi salah satu pintu masuk peredaran produk ilegal macam kosmetik dan obat kuat.

Berdasarkan catatan BPOM, sambung Lucky, pada 2012 ada 84 situs yang menyajikan iklan produk kosmetik ilegal, dan hingaa Maret 2013 sekitar 30 situs mengiklankan produk 'permen cinta' atau obat perangsang.

"Maka itu, kami sudah bekerjasama dengan Kemeninfo untuk memblokir situs-situs model begitu," ucap Lucky.

Ia menambahkan, produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, setiap tahunnya mengalami tren meningkat.

Terlebih produk asal mancanegara 'menyerbu' Indonesia.

Lucky menyebutkan, perlu pengawasan datangnya produk pabrikan luar negeri dikirim ke dalam negeri. Sejak 2012 hingga April 2013, kata Lucky, ribuan kosmetik ilegal berhasil disita BPOM. Total nilai kosmetik tak berizin edar hasil sitaan mencapai Rp1 miliar.

"Kami juga bekerjasama dengan Dirjen Bea Cukai untuk mencoba bersama-bersama mengurangi penetrasi produk ilegal menuju Indonesia," terangnya.

Peran aktif masyarakat melaporkan kepada BPOM terkait obat dan makanan berbahaya sangat berarti. Lucky pun berjanji terus menyelidiki temuan kosmetik ilegal di Kota Bandung.

"Kalau ini baru hilirnya saja,

belum hulunya," singkat Lucky.

Temuan ratusan kosmetik ilegal pabrikan impor di Kota Bandung membuat geram Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Masyarakat diminta agar tak percaya kosmetik tanpa izin edar yang bebas dijual di pasaran. Dampak penggunaan bisa berbahaya bagi kesehatan.

Lucky Surjadi Slamet mewanti-wanti masyarakat Indonesia tidak mudah termakan rayuan penjual produk kosmetik yang menawarkan khasiat belum pasti hasilnya.

"Kosmetik itu tidak boleh mengandung bahan obat dan dipakai dengan cara injeksi (suntik)," ungkap Lucky.

Menurut Lucky, produk kosmetik ilegal mengandung obat bisa berefek buruk para penggunanya. Temuan kosmetik tanpa izin edar di Bandung, sambung Lucky, sudah dipastikan berkategori berbahaya. Entah itu berupa krim, kapsul, dan cairan.

"Produk ilegal ini tak sepatutnya digunakan untuk perawatan kulit. Bila dipakai, fatal akibatnya. Misalnya, bisa menganggu fungsi ginjal," ucap Lucky.

Dia menjelaskan bahan seperti vitamin c, progesteron, testoteron, dan face mask, fungsinya untuk pengobatan dan hanya dipakai di lingkungan kedokteran. "Kalau ada kosmetik mengandung obat tadi, maka fungsinya bukan untuk perawatan kulit," ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat bertanya kepada BPOM soal laik atau tidaknya soal keberadaan produk kosmetik yang beredar di pasaran. Sebaiknya, masyarakat pun berobat ke dokter.

Lucky menggambarkan suatu produk kosmetik dinyatakan sah dipakai. "Ada dua penanda yakni (bertulis) CD (dalam negeri) atau CL (luar negeri). Serta penanda NA. Semua itu rekomendasi dari BPOM. Masyarakat jangan percaya produk kosmetik yang tidak mencantumkan komposisi, produsen tidak terdaftar, dan tak tertulis masa berlaku produk," tutur Lucky.

"Jadi, janganlah menggunakan produk yang tak pasti keamanannya atau ilegal," tutup Lucky. (SF/BBS)

Banyak Dijual Melalui Online PENJUALAN produk melalui online sedang tren. Cara ini dinilai cukup mudah meski sebenarnya harus hati-hati karena bisa saja produk yang ditawarkan palsu atau ilegal.

"Penjualan online menjadi salah satu sumber masuknya produk-produk ilegal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," kata Kepala Badan

POM RI, Lucky S Slamet, Senin.

Menurut Lucky, dari tahun ke tahun ditemukan banyak situs penjualan kosmetik ilegal, termasuk situs obat seks. Pada tahun 2011 ditemukan 11 kasus, 2012 ditemukan 84 kasus, dan hingga bulan Maret 2013 sudah ditemukan 30 situs permen cinta.

Karena itu, Badan POM

bekerja sama dengan Kominfo untuk melacak situs-situs online ini serta bekerja sama dengan Dirjen Bea Cukai.

"Situs online yang menjual produk ilegal ini tentu merugikan masyarakat. Dan biasanya juga penjual kosmetik ilegal memiliki jaringan seperti multilevel marketing, " katanya.

Karena itu, ujarnya, diharapkan pula informasi dari masyarakat yang bisa memberikan informasi ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen BBPOM Bandung.

Selain itu, diharapkan masyarakat waspada dan lebih cerdas sebelum membeli produk. Pastikan produk tersebut legal dengan

tercantum nomor register, tanggal kedaluwarsa, serta komposisi atau kandungan dari produk.

Jika dokter yang mengeluarkan obat untuk kosmetik, Lucky menegaskan itu adalah kewenangan dokter.

Namun yang tidak boleh ketika obat/kosmetik tersebut dikomersialkan tanpa izin

karena sudah ada undangundang yang mengatur peredaran suatu produk.

"Karena itu BPOM juga sudah melakukan pertemuan dengan Perdoska, salah satunya untuk taat asas.

Karena pendaftaran tidak sulit kok, bisa melalui online," katanya.

(SF/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

TOT Dapat Kembangkan Kearifan BATUBARA - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Drs T.M.Syafii MPd membuka secara resmi Training Of Trainer (TOT) Pembina Paskibraka Batubara Tahun 2013 di aula MAN Lima Puluh, Senin. Kegiatan TOT ini akan memberikan pembejalaran secara teknis tentang bagaimana menjadi sosok seorang pembina paskibraka yang mampu dan mau menjadi leaders untuk mengabdi dalam rangka pembinaan generasi muda.

Selain membangun semangat dan nilai-nilai kejuangan, kegiatannya ini juga sebagai pembentuk karakter yang disiplin, dapat mengimplementasikan kegiatankegiatan positif seserta bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun kepada lingkungan masyarakat.

Untuk selanjutnya kegiatan TOT pembina paskibraka ini perlu terus direncanakan dan dikembangkan secara berkesinambungan sehingga terjadi sinergi program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini hendaknya dapat mengembangkan proses interaksi para pembina, pelatih dan anak didik, sehingga ke depan para pemuda/remaja

dapat mengembangkan kearifan dalam menerima proses pembelajaran dilapangan baik teori maupun praktek.

Kepada para peserta untuk menjaga kesehatan, disiplin dan kerjasama dengan demikian niscaya semua proses yang berkenaan dengan TOT akan berdampak positif bagi perkembangan pemuda yang komfrehensif, pumgkasnya.

Panitia pelaksana Drs Sayfrizal MSi dalam laporannya mengatakan peserta TOT sebanyak 25 orang terdiri dari pembina paskibraka , pejabat atau staf yang diberi tanggungjawab menangani bidang kepemudaan khususnya pembina paskibraka se Batubara. Waktu pelaksanaan 22 s/d 23/4, Narasumber terdiri dari Dispora, Danramil Lima Puluh Kapten Infantri Asnan Rangkuti, Purna Paskibraka Batubara, Metode latihan meliputi ceramah, diskusi, bermain peran, penugasan, prakek lapangan dilanjutkan tanya jawab.

Digelarnya kegiatan ini hendaknya dapat memberikan pembekalan konseptual dan keterampilan teknis kepada peserta untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembina/ pelatih Paskibraka. (SAHREL)

4.280 Siswa SLTA di Tebingtinggi Ikuti UN TEBINGTINGGI - Sebanyak 4.208 siswa tingkat SMA, MA dan SMK Negeri/ Swasta se Kota Tebingtinggi mengikuti Ujian Nasional yang digelar serentak selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi Drs H Pardamean Siregar kepada wartawan disela-sela persiapan pelaksanaan Ujian Nasional TP 2012-2013 di kantornya, Minggu, menyampaikan, sebanyak 4.280 siswa tingkat SLTA yang akan mengikuti ujian nasional tersebut terdiri dari SMA Negeri berjumlah 952 orang, SMA Swasta 1.013 orang, Madrasah Aliyah Negeri 93 orang, MA Swasta 135 orang, SMK Negeri 1.069 orang dan SMK Swasta 970 orang. “Sebanyak jumlah tersebut akan disebar di 248 ruangan dengan pengawas sebanyak 496 orang,” terangnya.

Adapun bidang studi yang diujikan antara lain, untuk tingkat SMA/MA jurusan IPA masing-masing Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. SMA jurusan IPS yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sosiologi, Ekonomi dan Geografi.

Sedangkan tingkat SMK adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. “Sistem pengawasan ujian nasional dilakukan dengan system silang murni dan peserta yang tidak hadir dikarenakan sakit dan sesuatu hal akan mengikuti ujian susulan,” jelasnya.

Dijelaskan, bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) TP 2012-2013 terjadinya perbedaan signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan UN Tahun 2011-2012 lalu yakni dengan mempergunakan system Barcode. Adapun kriteria kelulusan untuk SMA, MA dan SMK yakni nilai rata-rata dari semua nilai akhir mencapai paling rendah 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0.

Ditambahkan, dalam persiapan menghadapi UN 2013, Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi sudah melakukan berbagai kegiatan yaitu Ujian Bersama, Ujian Pra UN serta yang terakhir melakukan doa bersama lintas agama di SMK Negeri 2 yang dihadiri seluruh pelajar SMA, SMK Negeri dan Swasta se-Kota Tebingtinggi dan Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP beserta tokoh-tokoh lintas agama. (RS)

Pengurus PODSI Batubara 2013-2018 Dilantik BATUBARA - Salah satu bentuk upaya dalam menatap serta memantapkan prestasi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sumatera Utara, Selasa. Pengurus Kabupaten (Pengkab) PODSI Batubara Priode 2013 - 2018 resmi dilantik di aula SMKN i Talawi, dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, ketua KONI Batubara Hadi Suriono SE MM dan pengurus Pengcab olahraga se Batubara.

Dalam sambutannya Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM mengingatkan, Kabupaten Batubara memiliki potensi alam laut yang sangat luarbiasa untuk olahraga dayung.

"Saya yakin dengan figurfigur pengurus PODSI Batubara yang dilantik ini, kedepannya dapat membawa nama Sumatera Utara secara umum dan Batubara secara khusus untuk kembali membangkitkan olahraga dayung di daerah ini," ujarnya. Pengembangan olahraga dayung kembali bergairah dan akan menghasilkan prestasi melalui pengurus yang dilantik."Kalian harus bersinergi

untuk memajukan olahraga ini. Tak ada alasan kalau olahraga dayung tidak maju didaerah ini," tambahnya.

Arya berkeyakinan melihat komposisi pengurus PODSI Batubara yang terdiri dari pelaku dan pendidik olahraga, daerahnya memiliki potensi yang paling ideal dengan sarana yang telah tersedia. Tanpa mengenyampingkan olahraga lain. cabang olahraga dayung diharapkan mampu menjadi olahraga parawisata daerahnya. Diharapkan kepada pengurus agar bersinergi untuk dapat mengembangkan budaya dan potensi dayung melalui prestasi prestasi baik tingkat nasional dan internasional," urainya.

PODSI Batubara secepatnya akan menggelar rapat mempersiapkan rencana kegiatan. Selain itu, sebagai langkah pasti, pengurus segera mensosialisasikan olahraga dayung ke sekolah-sekolah di Kabupaten Batubara,"Jalesveva Jaya Mahe" Di air di lautan kita Berjaya".Pengurus PODSI Batubara dipimpin ketua Drs Revone Jaya. (SAHREL)

SUMUT / ACEH

Sektor Pertanian Kontributor Terbesar Kedua TEBINGTINGGI Sosialisasi Sensus Pertanian (ST-2013) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebingtinggi, Rabu, di gedung Balai Kartini Jalan Imam Bonjol kota setempat dibuka Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP menghadirkan narasumber Thomas Wunang Tjahjo MSc M.Eng dari BPS Provsu dan Dinas Pertanian Kota Tebingtinggi.

Wakil Walikota H Irham Taufik mengingatkan pentingnya pelaksanaan Sensus Pertanian mendapat dukungan dari semua kalangan. Diakui bahwa sensus pertanian yang dilakukan BPS dinilai tepat, karena disaat banyak kalangan mengkhawatirkan ancaman terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

“Dampak dari alih fungsi lahan pertanian di kota ini bisa dilihat dari kian menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional,” terangnya.

Dipaparkan, atas dasar harga konstan, dari tahun ke tahun sumbangan sektor pertanian terus menurun. Data PDRB 2009 menunjukkan sektor pertanian hanya mampu menyumbang 1,63 persen.

Persentase itu menurun pada tahun 2010 menjadi 1,60 persen. Bahkan pada 2011, PDRB sektor pertanian kembali menurun hingga 1,47 persen saja.

Meski demikian, pertanian tetap menjadi sektor penting dalam ekonomi nasional. Pertanian mem-

berikan kontribusi terbesar kedua (14.7%) setelah industri (24,3%) pada PDRB 2011, berdasarkan data buklet Sensus Pertanian 2013.

Bahkan, dari 112,8 juta jiwa penduduk Indonesia yang bekerja hingga Februari 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 36,52 persen.

Thomas Wunang Tjahjo MSc M.Eng menegaskan dalam sensus pertanian nantinya, akan difokuskan pada pengumpulan data, meliputi tanaman pangan (padi, palawija), tanaman holtikultura (sayuran, buahan, tanaman hias dan obatan), tanaman perkebunan, peternakan, budidaya dan penangkapan ikan). Termasuk tanaman kehutanan, perburuan, penang-

kapan atau penangkaran satwa liar dan pemungutan hasil hutan.

Menurutnya, Sensus Pertanian 2013 bertujuan mendapatkan data pertanian yang lengkap, kerangka sampel untuk survey-survey di bidang pertanian. Juga memperoleh informasi populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah ternak, distribusi penguasaan, dan penggunaan lahan.

Kepala BPS Kota Tebingtinggi Ridwan SH menginformasikan, saat ini penduduk Kota Tebingtinggi yang bergerak di sektor pertanian mencapai 4.392 rumah tangga, tersebar di 35 kelurahan dan 5 kecamatan. “Nantinya BPS akan mengerahkan 17 tim dengan

petugas sebanyak 68 orang yang direkrut dari relawan di kelurahankelurahan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Provinsi Sumut, terdapat 1.534.773 rumah tangga yang hidup di sektor pertanian, mendiami 5.866 desa/kelurahan di 422 kecamatan. BPS Sumut katanya, akan mengerahkan 3.023 tim dengan 12.092 petugas pencacah.

“Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 1-31 Mei 2013 sebagai pelaksanaan ‘Sensus Pertanian 2013’ secara nasional. Sensus Pertanian 2013 ini penting untuk program pembangunan pertanian 10 tahun ke depan. Jadi harus didukung semua kalangan,” tandas Kepala BPS Kota Tebingtinggi. (RS)

Kemajuan Teknologi Berdampak Positif Terhadap Kepariwisataan BATUBARA - Dunia Pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan di Batubara. Apabila sektor pariwisata dikembangkan dan dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar terhadap keuangan negara.

Undang-undang No. 9 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usahausaha lain yang terkait dibidang tersebut.

Selanjutnya dikemukakan bahwa jenis usaha dibidang pariwisata mencakup beberapa jenis usaha antara lain adalah jenis usaha penyediaan akomodasi, penyediaan

makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata dan kawasan pariwisata. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM pada acara sosialisasi di aula RM Barokah Simpang Kwala Tanjung, Sei Suka, Sabtu.

Pengembangan sektor pariwisata secara lebih luas juga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor ekonomi riil yang ada di masyarakat seperti kerajinan, aneka makanan, penginapan, hotel dan sebagainya dapat berkembang, dengan bangkitnya sektor ekonomi riil akan mampu meningkatkan derajat hidup masyarakat baik sandang, pangan, papan, pendidikan maupun kesehatan.

Besarnya dukungan pemerintah

terhadap pengembangan industri pariwisata dapat mempercepat akselerasi kemajuan dunia pariwisata.

Melalui kerja keras Disbudparpora, promosi potensi wisata Batubara dapat disebarkan kepada masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional, oleh karena itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai sarana promosi pariwisata Indonesia ke seluruh dunia, tandasnya.

Penyelenggara kegiatan Drs TM Sayfii MPd didampingi Norma Lubis SH dan Drs Sunardi menjelaskan pada saat ini media yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata jauh lebih banyak dari periode sebelumnya.

Kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendorongnya. Bahwa dunia pariwisata yang menjadi salah satu bidang garapan pemerintah sudah saatnya memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai implementasi dalam e-government untuk mem_publikasikan dan memasarkan potensi wisata daerah.

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berarti adanya suatu Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik.

Sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari yang diikuti oleh peserta berjumlah 65 orang terdiri dari pengusaha pantai, restoran, hotel dengan nara sumber Wanti Arumuwati dari kota Medan, ucapnya. (SAHREL)

Perawat Dituntut Tingkatkan Kompetensi TEBINGTINGGI - Tenaga perawat merupakan armada terbesar dalam pelayanan kesehatan, namun besarnya kuantitas orang yang berprofesi sebagai perawat belum diimbangi dengan kualitas pelayanan keperawatan yang baik. Untuk itu, tenaga profesi keperawatan dituntut terus meningkatkan kompetensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Untuk meningkatkan kompetensi perawat, perlu adanya koordinasi dan sikronisasi antara pendidikan dengan praktek dipelayanan. Diperlukan Uji Kompetensi yang akan menjadi landasan bagi lulusan untuk memberikan pelayanan yang baik,” demikian tegas Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka Pelatihan Basic Trauma Life Support (BTLS) yang diselenggarakan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Tebingtinggi bekerjasama dengan Pro Emergency Jakarta, Selasa, di aula Akademi Kebidanan (Akbid) Pemko Tebingtinggi Jalan Gunung Leuser kota setempat.

Saat ini, lanjut walikota, kompetensi perawat masih diragukan oleh beberapa pihak.

Banyak perawat yang dinilai belum berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, hanya sedikit perawat yang mampu menghafal sedikitnya ‘delapan asuhan keperawatan’ di luar kepala apalagi menerapkannya. “Padahal asuhan keperawatan merupakan inti dari pelayanan

keperawatan,” imbuh walikota.

Selain itu, perawat juga diharapkan mempunyai skill mix kompetensi (kombinasi dengan tim kesehatan lain). “Aplikasinya adalah adanya kerjasama antara dokter, perawat, tenaga kesehatan serta tenaga penunjang kesehatan lainnya,” katanya.

Pada kesempatan itu, walikota juga menghimbau kepada para

peserta Pelatihan BTLS agar dapat mengikuti kegiatan itu dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya untuk membangun profesionalisme. “Dengan perawat yang professional maka perawat akan menjadi garda terdepan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kota Tebingtinggi,” ujar walikota.

Kegiatan pembukaan Pelatihan BTLS yang diselenggarakan selama tiga hari itu turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi dr H Vive Kananda Sp THT, Direktris Akbid Pemko Dra Hj Suaidah Lubis, Ketua PPNI Kota Tebingtinggi serta puluhan peserta yang berasal dari perawat rumah sakit dan puskesmas di Kota Tebingtinggi. (RS)

15

KPK POS

Bupati: Petani Harus Terus Mandiri KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menghadiri acara turun semai petani Kecamatan Rawang Panca Arga dan Kecamatan Meranti, Kamis.

Dihadapan para petani, Bupati Asahan mengajak para petani untuk terus mandiri yang sesuai visi dan misi Pemkab Asahan. Petani jangan mengantungkan diri kepada pihak manapun, jangan menunggu informasi yang tidak jelas, apalagi menunggu informasi untuk dapat bantuan dari pemerintah, sebab bila hal terjadi yang rugi adalah petani itu sendiri.

BUPATI ASAHAN Seperti, menunggu bantuan benih dari pemerintah, namun hingga kini belum juga disalurkan, sehingga dengan hal ini petani mengalami kemunduran masa tanam padi. Dan kini kondisi itu dialami oleh petani Kecamatan Rawang Panca Arga

dan Meranti. Persoalan itu bukan secara mutlak kesalahan para petani, namun hal juga menjadi tanggung jawab pihak penyuluhan pertanian.

Artinya penyuluh di daerah ini kurang maksimal bekerja sesuai fungsinya, padahal penyuluh adalah petugas terdepan untuk menyukseskan program swasembada beras.

“Atas nama Pemkab Asahan, saya mohon maaf atas kelalaian para penyuluh di Asahan, kedepan persoalan ini tidak akan terulang,“ kata Bupati Asahan, seraya menjelaskan sejumlah program Pemkab Asahan untuk meningkatkan hasil produksi petani, diantaranya peningkatan debit air, jalan usaha tani, perbaikan irigasi dan

program lainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ir Oktoni Eriyanto berharap para petani untuk mengunakan benih yang telah terbukti alias unggul, jangan gunakan bibit tidak unggul, sebab akan merugikan para petani sehingga akan menurunkan hasil produksi. “Kalau benih tidak baik maka panen juga tidak baik, maka itu tetaplah gunakan bibit yang unggul,“ kata Kadis Pertanian Asahan Dalam acara turun semai tersebut, Bupati Asahan melakukan dialog interaktif dengan para petani. Hasilnya ada beberapa bantuan yang dijanjikan Bupati Asahan kepada para petani didaerah tersebut, yakni 5 bantuan hand traktor, pembangunan lokasi pengilingan padi. (IN)

Bupati Terima Outing Class Puluhan Anak-anak PAUD KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama Ketua Tim Penggerak PKK Asahan, Hj Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang menyambut outing class puluhan anak-anak dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul Athfal (RA) “Ummi Rina” di Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu.

Puluhan anak didik didampingi para pembimbingnya, diantaranya, Rina Zahara Sagala SPdi, Hermayani SPdi, Sulaiman dan beberapa pembimbing lainnya. Puluhan anak PAUD tersebut bermaian di halaman rumah dinas Bupati, meninjau ruangan yang ada di rumah dinas itu, melihat aksesoris-aksesoris yang ada di rumah tersebut. Bahkan sempat menduduki ruangan

SUMUT / ACEH / JAMBI

ANEKA

E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

pertemuan yang biasa digunakan oleh bupati menyambut tamu-tamu penting.

Selain itu, Bupati mengajak anak-anak ke taman dan juga melihat kolam yang bersikan ikan mas, ikan koi dan lain sebagainya.

“Selamat datang di Rumah Dinas Bupati Asahan yang juga merupakan rumah masyarakat. Jadi kedepan silahkan susun jadwal kepada siswa lain untuk belajar dan bermain di sekitar rumah dinas yang luasnya sekitar 2 hektar ini. Saya gembira melihat anak-anak seperti ini, tingkah mereka lucu-lucu,” ungkap Bupati yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK di sela-sela kunjungan anakanak tersebut.

Dalam pertemuan itu, sejumlah anak-anak menunjuk-

kan kebolehannya seperti menyanyi, membacakan ayatayat pendek dan panjang, membaca dan juga bertanya, hingga menimbulkan simpatik bagi Bupati bersama sejumlah pejabat di lingkungannya. “Saya bangga, melihat anak-anak mampu menghafalkan ayat-ayat Al Qur’an, membaca meskipun belum sekolah dasar, dan juga keberanian mereka untuk tampil di depan umum,” kata Bupati Sementara itu, Sulaiman pembimbing PAUD Ummi Rina menjelaskan study pengenalan lingkungan bertujuan agar anak-anak binaan mereka mengetahui dan mengenal lebih dekat Bupati Asahan. “Tujuan kami ke sini merupakan study pengenalan lingkungan, khusus mengenal dan mengetahui sosok Bu-

pati,” kata Sulaiaman yang mengawali sambutan sembari mengatakan pihaknya juga telah membawa anak-anak untuk mengenal alam bebas yaitu pantai dan juga di tempat-tempat lain. Dalam program PAUD, pembimbing memiliki kewajiban selain memberikan pengetahuanpengetahuan dasar keagaamaan, juga dituntut untuk dapat memperkenalkan lingkungan kepada anak-anak.

Usai pertemuan Pemkab Asahan dan Paud Ummi Rina saling tukar cendera mata berupa hasil kerajinan yang diciptakan merek berupa burung merak dan juga bunga kertas, demikian pula halnya Bupati bersama Ketua Tim Penggerak PKK memberikan plakat serta sejumlah Alat Permainan Edukatif (APE). (IN)

Kota Gunungsitoli Belum Tunjukkan Keberadaannya Sebagai Pintu Gerbang GUNUBGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP mengatakan, sesungguhnya secara objektif Kota Gunungsitoli dewasa ini masih belum menunjukkan keberadaannya sebagai pintu gerbang sekaligus sebagai kawasan strategis di kepulauan Nias yang seharusnya memiliki posisi tawar dan daya saing dalam berbagai aspek serta dimensi pembangunan termasuk dibidang infrastruktur.

Demikian dikatakan Walikota Gunungsitoli pada kunjungan kerja komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara dikepulauan Nias, pekan lalu yang dilaksanakan dilantai dua aula Samaeri kantor walikota Gunungsitoli. Hadir pada kesempatan itu anggota DPRD Kota Gunungsitoli, unsur muspida Kota Gunungsitoli, pejabat teras Pemko Gunungsitoli, kepala BUMN/BUMD Kota Gunungsitoli, camat/lurah se-Kota Gunungsitoli dan undangan lainnya.

Lanjut Walikota, pada prinsipnya pembangunan infrastruktur di daerah sangat berpengaruh dalam menunjang terpenuhinya aksesbilitas masyarakat di bidang ekonomi, karena infrastruktur yang memadai mempunyai peranan penting dan strategis serta memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ujar Drs Martinus Lase MSP. Mencermati kondisi infrastruktur

Kota Gunungsitoli sesungguhnya belum menunjukkan kondisi ideal layaknya daerah otonom pada umumnya di sebabkan kompleksnya permasalahan pembangunana yang dihadapi serta terbatasnya kapasitas fiskal yang dimiliki. Walikota menginformasikan bahwa pada tahun 2014 yang akan datang kepulauan Nias mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah pelaksanaan sidang raya PGI ke-XVI, dan untuk menyongsong serta menyukseskan perhelatan akbar di maksud sangat diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka mewujudkan Kepulauan Nias sebagai salah satu kawasan strategis yang berdaya saing.

Kemudian, yang paling dominan saat ini selain faktor infrastruktur juga belum adanya pengaman pantai di sepanjang garis pantai Kota Gunungsitoli. Demikian juga pengaman dan pengendalian sungai, kondisi yang rawan longsor dan labil, terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan, status atau tipe Pelabuhan Gunungsitoli yang tidak sepadan dengan kebutuhan, infrastruktur jalan yang kurang memadai serta tingginya angka gangguan jaringan PLN dan penyerahan aset dari Pemkab Nias kepada Pemko Gunungsitoli belum terlaksana secara keseluruhan.

Dari permasalahan di atas walikota menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat melalui Pemprovsu adalah pembangunan jalan negara dari Kota Gunungsitoli adalah pembangunan jalan Negara dari Kota Gunungsitoli menuju kab.Nias Barat dan Nias Selatan, pembangunan konstruksi pengamanan disepanjang wilayah Kota Gunungsitoli serta normalisasi sungai Nou dan Idanoi.

Kemudian, pengembangan bandar Udara Binaka, perpanjangan Dermaga serta perluasan terminal penumpang pelabuhan Gunungsitoli, peningkatan daya mampu mesin pembangkit listrik dengan pola sewa PLTD dan pecepatan penambahan jumlah desa berlistrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi minimal 60 % dan pembangunan PLTU dengan kapasitas 3x7 mw serta pembangunan 2 unit gardu induk dan jaminan transmisi 70 kv yang menghubungkan Gunungsitoli Teluk Dalam.

Sementara itu pimpinan komisi D DPRD Sumut Guntur Manurung mengatakan kunker dilakukan untuk melihat secara dekat apa yang dihadapi dan keluhan Pemerintah Kota Gunungsitoli tentang pembangunan serta juga melihat hasil capai yang telah dicapai serta masukan-masukan untuk ditindaklanjuti pada rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. (YAGI)

WALIKOTA MARTINUS LASE

28 Mantan Kades di Asahan Terima Penali Kasih KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyerahkan penali kasih kepada 28 Kepala Desa (Kades) yang memasuki purna bakti tahun 2012.

Penali Kasih yang diberikan Bupati Asahan tersebut berupa tabungan yang dananya bersumber dari APBD Pemkab Asahan. Masing-masing mantan Kades menerima penali kasih untuk masa jabatan satu priode sebesar Rp15 juta, masa jabatan dua priode Rp25 juta.

Dalam sambutan Bupati Asahan mengatakan bahwa penali kasih yang diberikan Pemkab Asahan belumlah seberapa, jika dibandingkan dengan jasa dan pengabdian para mantan kades.

Namun hal ini harus disyukuri, mudahmudahan pemberian penali kasih ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam menjalani masa purna bakti.

Selain itu, Bupati Asahan berharap dengan berakhirnya masa jabatan sebagai kades bukanlah berarti

pengabdian dan peran serta para mantan kades dalam membangun Desa selesai.

Pengabdian tersebut hendaknya dapat ditularkan kepada kades terpilih atau kepada masyarakat. Kepada mantan Kades diminta untuk terus memberikan ide dan saran serta nasehat demi kemajuan Desa dan Kabupaten Asahan.

Bupati Asahan menyebutkan pemberian penali kasih tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Pemkab Asahan atas pengabdian para mantan Kades dalam melaksanakan tugas selama menjabat sebagai Kades. “ Atas nama Pemkab Asahan, saya mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada saudara atas pengabdiannya selama menjabat sebgai Kades.

Semoga apa yang telah diperbuat dalam memimpin dan membangun Desa akan menjadi amal ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa,“ kata Bupati Asahan, Senin. (IN)

Juara I Festival Nasyid Asahan Dihadiahi Tiket ke Malaysia KISARAN - Akhirnya pelaksanaan Festival Nasyid tingkat Kabupaten Asahan usai dan melahirkan sejumlah juara. Bahkan juara pertama Putra dan Putri mendapat hadiah tambahan tiket ke Malaysia untuk melihat dan mempelajari perkembangan seni budaya nasyid di Negara jiran tersebut.

Study banding ke Malyasia itu disampaikan, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP yang merupakan hadiah tambahan, agar tim nasyid Asahan dapat melihat secara langsung perkembangan nasyid di Negara tersebut. ”Berarti ada 2 tim yang akan ke Malyasia, saya berharap kesempatan dimanfaatkan dengan baik untuk menambah pengetahuan,“ kata Bupati Asahan saat menutup Festival Nasyid, Jumat malam, di Desa Bandar Pasir Mandoge.

Kepada Dewan Juri, Bupati Asahan mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala keterbatasan dalam pelayanan yang diberikan, demikian juga panitia yang telah aktif dalam pelaksanaan festival diucapkan terimakasih. Kemudian secara khusus ucapan terimakasih untuk Camat Bandar Pasir Mandoge beserta staf, ibu

PKK, para Kepala Desa, Kepala Dusun, manager PTPN III kebun BP Mandoge atas peran sertanyadan antusia memfasilitasi kegiatan festival ini.

“Inilah festival nasyid yang sangat baik, saya berharap festival nasyid berikutnya harus lebih baik“ kata Bupati Asahan seraya mengatakan festival nasyid tahun depan dilgelar di Kecamatan Tanjung Balai.

Adapun juara festival nasyid Kabupaten Asahan adalah, Kafilah Nasyid Putra, Juara I, Sei Kepayang, Juara II, Tinggi Raja, Juara III, Buntu Pane, Juara Harapan I, Tanjung Balai, Harapan II, Bandar Pasir Mandoge, Harapan III, Kota Kisaran Timur.

Kafilah nasyid Putri, Juara I, Kota Kisaran Timur, juara II, Sei Dadap, Juara III Sei Kepayang, harapan I Tanjung Balai, Harapan II, Buntu Pane, Harapan III, Teluk Dalam.

Instrument terbaik putra, Buntu Pane, instrument terbaik putri Tanjung Balai.

Busana terbaik putra, Sei Kepayang, terbaik putrid Kisaran Timur. Vokalis terbaik putra dari Sei Kepayang, terbaik putrid dari Sei Dadap. Masing-masing juara mendapatkan trophy dan uang pembinaan. (IN)

PSBL dan PSSB Ikuti Workshop LANGSA - PT.LPIS PSSI melakukan workshop susulan di aula kartika 1 Hotel Kartika, Langsa, bagi klub PSBL Langsa dan PSSB Bireun, Senin. Workshop ini dilakukan merupakan keharusan bagi klub peserta devisi utama LPIS PSSI tahun 2013. Dari PSBL diikuti oleh Muhammad Zufri (Manajer Team PSBL) , Syahrul Sulaiaman (LGC), Anwar (pelatih kepala) dan Iptu Budi. N (Security Officer). Sedangkan Ray Iskandar (Media Offier) terlebih dahulu mengikuti workshop pada awal bulan April 2013 di hotel Batavia Jakarta.

Sementara itu, peserta dari PSSB Bireun yakni Fadil S Glanggang (Secutiy Offier), Mulyadi SPd (media officer), Husaini (Manajement item) ,

Helmy Absullah ( LGC).

Sebelum workshop dimulai Hendriyana dari PT LPIS menyerahkan bola tanding sebanyak 10 buah dan bola latihan 5 buah masing - masing ke manajer PSBL dan manajer PSSB ke panitia melalui peserta LGC PSBL dan PSSB Bireun.

Menurut Hendriayana dari LPIS akan ada susulan tambahan bola khusus kepada masing - masing klub untuk latihan. Workshop berjalan lancar materi - materi diantaranya regulasi permainan.

Masalah media, pengamanan dan lain lain semua itu bertujuan untuk tertibnya kompetisi sesesuai regulasi AFC,FIFA dan PSSI. (YANTO)

17 Warga Batubara Magang di Panasonic Jakarta BATUBARA - Dalam upaya menjadikan putra–putri daerah mampu berwirausaha, atas inisiatif Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, mengirim 17 putra-putri daerah, magang di PT. Panasonic Gobel, Jakarta.

“Ada 17 orang yang kita kirim untuk magang selama setahun di perusahaan Panasonic Gobel,” katanya.

Kesempatan magang tersebut ditujukan bagi mereka para lulusan SMK di daerah ini dan dinas tenaga kerja telah melakukan seleksi untuk mendapatkan peserta magang tersebut.

Sekembalinya atau setelah keluar dari magang, mereka akan diberikan fasilitas modal oleh Pemkab Batubara.

Dengan demikian pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapatkan selama magang bisa dikembangkan di daerah. Hal ini dikatakannya saat acara

pelepasan peserta magang yang akan berangkat ke Jakarta di aula Bupati Batubara, Lima Puluh, Selasa.

Kepala Dinas Tenaga Kerja H.Zulhendri SH mengatakan perekrutan karyawan dari peserta magang yang berprestasi melalui seleksi yang cukup ketat, di mana peserta seleksi berjumlah 240 orang, dan mereka yang lulus ini bahkan terbuka kesempatan untuk dikirim ke Jepang.

“Mereka yang berprestasi akan direkrut jadi karyawan dan juga akan dikirim ke Jepang,” ungkapnya, seraya mengharapkan, kesempatan besar ini tak di sia-siakan oleh putra-putri Batubara.

Seluruh biaya pemberangkatan peserta magang ditanggung Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, tandasnya.

(SAHREL)

Pameran Produk Unggulan di Arena Medan City Expo TEBINGTINGGI - Berbagai produk UMKM Kota Tebingtinggi di promosikan di Stand Pemko Tebingtinggi pada acara Medan City Expo bertempat di lapangan Merdeka Medan, yang berlangsung selama tiga hari mulai 23 April s/d 25 April 2013.

Acara pameran ini melengkapi kegiatan rapat APEKSI wilayah 1 yang dihadiri walikota se Sumatera. Berbagai produk UMKM Kota Tebingtinggi yang

dipromosikan antara lain, batik khas kota Tebingtinggi, roti kacang, kacang intip, kripik ubi, kripik kacang, kerajinan kaca dan kristal, sulaman Kristi, kopi sidikalang, per mobil, parang,crumb rubber, dodol kacang, roti ketawa dll.

Dengan adanya pameran ini diharapkan seluruh produk UMKM kota Tebingtinggi dapat menerobos pasar diseluruh Sumatera bahkan di tingkat nasional. (RS)

E D I S I 249 29 APRIL - 5 MEI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

DKPP Diminta Hasilkan Putusan yang Adil JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta mengambil keputusan yang seadil-adilnya terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena, publik sudah melihat terjadi pelanggaran etika akibat dari segala kinerja mereka.

"Kesalahan yang telak itu dimulai saat KPU menetapkan penggunaan metode Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidarlih). Namun, ternyata kedua hal itu tidak dipergunakan sama sekali.

Lalu KPU menggunakan lembaga asing dalam melaksanakan pekerjaannya, padahal itu dilarang UU Pemilu," kata Ketua pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar di Jakarta, Jumat.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) itu menjelaskan, dalam kaitan pelaksanaan verifikasi faktual parpol, KPU hanya mengumumkan 10 Parpol yang bisa menjadi peserta Pemilu 2014. Namun, setelah dilakukan persidangan di Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kedua lembaga itu menghasilkan keputusan yang berbeda dengan kepu-

tusan KPU. "Dan terbukti walau dengan 'pertikaian di depan publik' kemudian KPU mengadopsi pendapat Bawaslu dan PT TUN," ujarnya.

Dijelaskan Junisab, poin itu adalah kesalahan kinerja KPU dan Bawaslu. Karena, antara KPU dan Bawaslu tidak dalam satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu seperti yang dinyatakan oleh BAB I Pasal 1 ayat 5 peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 1, 11, 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah menjadi sumber hukum sebab sudah diundangkan pada tanggal 11

September 2012 pada berita Negara RI Nomor 906 tahun 2012.

"Apalagi pasal 7 ayat (d) dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu. Dan dipertegas di ayat (e) yang berbunyi: melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangan," ujar Junisab.

Menurut Junisab, KPU dan Bawaslu sudah terbukti tidak beretika karena sudah melanggar pasal itu. Buktinya adalah, KPU dan Ba-

waslu saling ribut terkait putusan PKPI. Jadi DKPP tidak perlu ragu dalam memutuskan sanksi yang tegas terhadap KPU dan Bawaslu.

Untuk itu lanjutnya, dalam keputusannya minggu depan, DKPP harusnya secara tegas memutuskan bahwa KPU dan Bawaslu melanggar etika. Karena, kinerjanya bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Jadi, dengan keputusan itu maka DKPP benar-benar melaksanakan isi Pasal 11 ayat (d) yang berbunyi: menjamin pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya

diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Tentu agar adil, maka pihak atau Parpol yang telah dirugikan KPU dan Bawaslu haruslah direhabilitir dengan cara diikutkan menjadi peserta Pemilu 2014," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Joller Sitorus mengapresiasi sistem peradilan yang diterapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Apalagi, DKPP secara langsung telah melakukan upaya terjun ke lapangan dengan mengadakan sidang lapangan secara terbuka di beberapa daerah.

"Model seperti itu tidak pernah ditemukan sebelum-

nya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu baik oleh peradilan Bawaslu maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari proses itu kami percaya bahwa sidang DKPP bisa melihat secara faktual apa sesungguhnya yang dilakukan KPU dalam rangka penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu saat memverifikasi faktuan PPRN diseluruh Indonesia," kata Joller.

PPRN berharap agar DKPP bisa memutuskan dan merekomendasikan PPRN disertakan KPU menjadi peserta Pemilu 2014, demikian Joller Sitorus menjelaskan. (BBS/IC)

Rentenir Dibeking Oknum Polisi RANTAUPRAPAT - Rentenir sering disebut 'lintah darat' karena membungakan uang mencekik leher, bahkan memiskinkan dan terkesan berujung penipuan. Seperti yang dialami Sinulingga yang tinggal di perisai, yang dihampir tertipu rentenir L Simare-mare warga Torpisangmata, Minggu.

Sinulingga mengatakan, karena terhimpit ekonomi dia mau menggadaikan sepeda motornya. Dia bercerita kepada Anto. Kemudian sepeda motor dibawa kepada

salah satu rentenir. Disepakati pinjaman Rp2.500.000, dipotong Rp250.000, sehingga hanya terima Rp2.250.000.

Setelah sampai di rumah, istri Sinulingga protes.

Ternyata tanda terima kereta RX King, STNK dan BPKB tidak ada.

Mereka kembali ke rumah L Simare-mare dan sekaligus membatalkan penggadaian. Hal itu ditolak kecuali harus bayar Rp2.750.000, dan uang Administrasi lenyap, sehingga Sinulingga yang sudah terhimpit lebih terhimpit.

Karena pembatalan dalam beberapa jam harus rugi Rp750.000. Karena bingung, Sinulingga mengadu pada wartawan koran ini. Ketika didatangi sore itu, L Simare mare tidak di rumah. Pada malamnya, penjelasan itu tidak berubah. Terjadi pertengkaran mulut dan datang anggota polisi serta kepling dan didamaikan. Yakni kereta, namun harus bayar Rp2.650.000, dan uang gudang di Jalan Agus Salim Rp250.000. Bos L Simare-mare ternyata oknum polisi berinisial

AZ dari unit Shabara.

Ketika hal ini dipertanyakan kepada Kabaghumas Polres Labuhanbatu, AKP MT Aritonang mengatakan sudah diselesaikan ada apalagi, ungkapnya diseberang telepon.

Sementara Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyudi Setiawan SIK dipertanyakan terjadinya kejahatan perekonomian dan maraknya rentenir beroperasi yang kerjasama dengan oknum polisi AZ, sampai berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban. (HAH)

Caleg Artis Kurang Paham Tugasnya: Ada Staf Ahli JAKARTA - Edo Kondologit merupakan salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari kalangan artis. Meski minim pengetahuan tentang tugas dan fungsinya nanti, ia yakin mampu menjalankan amanah jika terpilih.

"Ya saya harus banyak baca berarti. Yang penting kan tujuan kita jelas. Kan di DPR juga ada staf ahli. Nah nanti staf ahli ini yang sudah profesional yang akan membantu," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat.

Edo merupakan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penyanyi jazz tersebut menjadi caleg nomor urut 2 di daerah pemilihan Papua.

Fenomena bertambahnya artis yang maju sebagai calon anggota

legislatif dianggap mengkhawatirkan. Sedikitnya pengalaman politik dan mekanisme instan yang dijalankan partai, bisa membuat mereka kurang aktif atau kritis.

Edo percaya bisa menjawab anggapan itu.

(IC/BBS)

H.SAFRIADI SH

DUL MUSRID

BUPATI

WAKIL BUPATI

DRS HM YAKOB KS MM

DRS HENRAY SILALAHI

H SUWAN S.PD MM

SEKDA

KADIS SYARIAT ISLAM

KADIS DUKCAPIL

H YUSFIT HELMY S.PD

H Edy Widodo SKM M.Kes

DRS AZMI

KADIS PENDIDIKAN

KADIS KESEHATAN

KEPALA BAPPEDA

AIDIL ZULFADLA S.PD

DAMHURI SE

ABD.GANI SE

KEPALA BKPP

KEPALA BPM

KEPALA INSPEKTORAT

AFDALUDDIN SH

ISWAR SH

AHMAD SH

KEPALA BAPEDALDA

KADIS PERINDAGKOP & UKM

KADIS SOSNAKERTRAN

H NASJUDDIN SH

DRS IRAN FAZRI

NAZRI SE

KADIS PKKD

KADIS BUDPARPORA

KADIS DKP

H MUZNI ST

H SULAIMAN ST

H SAHBUDIN SP

KADIS PU

KEPALA BPBD

KADIS PERTANIAN

IR AZWAN

SAID JUFRI SH

H BASRI SH

KADIS PETERNAKAN & KESWAN

KADIS PERHUBUNGAN & INFORMATIKA

KADIS HUTBUN

R SYAMSUDIN BUYUNG MM

AZMAN SH

ABDULAH SE

KEPALA BPP & KP

KAKAN KP2TSP

KEPALA SATPOL PP-WH & DAMKAR

HJ SUMARNI S.PD

DR ZUHRAWADI PASI SP.A

KEPALA BPP & KS

DIREKTUR RSUD

TANAH - Pembahasan tanah hak pakai CPI antara Komnas HAM dengan Pemko Dumai di Jakarta. (PUR)

Komnas HAM Kembalikan Proposal Hilir Pemko Dumai DUMAI - Memilukan, Proposal hilir rencana pemanfaatan tanah hak pakai PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) Dumai yang dibuat oleh Tim Pemerintah Kota (Pemko) Dumai terkait penyelesaian permasalahan penguasaan lahan oleh masyarakat Kelurahan Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai yang diminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI ternyata setelah ditelaah di ruang pertemuan Komnas Ham belum lama ini, Proposal Hilir tersebut dikembalikan.

Lagi-lagi masyarakat yang menduduki lahan Hak Pakai CPI terpaksa menelan pil pahit, karena proposal Pemko Dumai terkait lahan hak pakai CPI belum bisa diterima Komnas HAM. "Konsep yang tertuang dalam proposal hilir yang dibuat Pemko Dumai tidak memihak kepada kepentingan hajat hidup orang banyak," ujar Chairuddin Sekretaris Umum TPTMB2T Dumai, Kamis pekan lalu.

Pengembalian proposal oleh Komnas HAM membuktikan ketidak siapan Pemko Dumai dalam menangani permasalahan Lahan hak pakai CPI yang diduduki masyarakat. Proposal hilir yang disampaikan itu, belum berpihak kepada masyarakat, sehingga dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.

Komnas HAM yang memfasilitasi permasalahan Lahan Hak Pakai CPI memberi kesempatan kepada Pemko Dumai untuk memperbaiki proposal tersebut.

Menurut Chairuddin, jika konsep Proposal Hilir yang dibidani Wakil walikota Dumai Agus Widayat menyentuh hajat hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang menduduki lahan hak pakai CPI Dumai.

Berdasarkan penegasan Komnas HAM yang disampaikan Senior bidang Penyelidikan dan Penindakan Komnas HAM Husendro dalam pertemuan terdahulu. Komnas HAM berjanji akan merekomendasikan kepada

Presiden RI untuk diselesaikan. ujar Chairuddin mengutip pernyataan yang disampaikan Husendro.

Padahal sambung Chairuddin, jauh – jauh hari sebelum proposal hilir diminta Komnas HAM, Pemko Dumai bekerjasama dengan PT.CPI dengan melibatkan masyarakat yang menduduki lahan hak pakai CPI sepakat melakukan pendataan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2011 lalu, dan pendataan tersebut sudah selesai.

Biaya yang digelontorkan CPI untuk pendataan tersebut disebut-sebut mendekati angka Rp1 miliar, besaran biaya pendataan tersebut disampaikan oleh menejemen PT.CPI di Gedung Pramuka Jalan Kesehatan Dumai pada saat berlangsungnya pertemuan antara masyarakat yang menduduki lahan konsesi, Pemko Dumai bersama PT.CPI. Dalam pertemuan tersebut Menejemen PT.CPI berharap agar permasalahan lahan hak pakai CPI yang diduduki masyarakat tersebut dapat diselesaikan secepatnya oleh Pemko Dumai. Keinginan CPI diamini masyarakat.

Sedangkan pendataan yang dilakukan TPTMB2T bersama masyarakat pada tahun 2009 lalu tanpa memungut biaya satu sen pun dari masyarakat. Biaya pendataan memang ada tapi atas dasar solider Pengurus TPTMB2T Dumai". Data tersebut diterima Komisi II DPR-RI dengan tembusan Konas HAM dan Kementerian Keuangan serta BP Migas.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa justru pendataan yang dilakukan Pemko Dumai dengan biaya begitu besar tidak diterima Komnas HAM. Masih kata Chairuddin, pihaknya melalui TPTMB2T akan mepertanyakan dana Rp1 miliar itu kepada Pemko Dumai. Dari investigasi yang dilakukan pihak TPTMB2T Dumai terkait pendataan yang dilakukan Tim

Pemko Dumai tidak sesui agenda yang dibuat Pemko Dumai, dilaksanakan hanya beberapa hari saja, ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Dumai Amris membidangi permasalahan tanah yang juga turut dalam pembahasan penyelesaian lahan hak pakai CPI di Komnas HAM menyayangkan kebijakan Pemko Dumai dalam menyusun materi proposal hilir tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa melibatkan pihak terkait seperti DPRD dan masyarakat. Mestinya pihak Pemko Dumai dalam membuat kebijakan terkait penyelesaian lahan konsesi tersebut harus melibatkan masyarakat yang menduduki lahan konsesi tersebut. sehingga apa yang diharapkan masyarakat tentang penyelesaian tanah konsesi jadi sirna.

Tampaknya Pemko Dumai berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak tertkait. Kedepan diharapkan pemko Dumai tidak menonjolkan arogansinya dan egoisme dalam menyelesaikan dan mendudukkan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Pemko Dumai harus propesonal dalam menangani permasalahan lahan konsesi dengan tidak mengenyampingkan masyarakat," katanya.

Senior Bidang Penyelidikan dan Penindakan Komnas HAM Husendro ketika dihubungi melalui hubungan seluler, Kamis pekan lalu, terkait pengembalian berkas proposal hilir Pemko Dumai mengatakan Proposal Hilir terkait hak pakai CPI yang diduduki masyarakat, yang disampaikan Pemko Dumai “kurang pas�.

"Artinya belum menyentuh hajad hidup orang banyak. Dalam hal ini Komnas HAM pada posisi memfasilitasi, sebaiknya masyarakat yang menduduki hak pakai CPI dan Pemko Dumai bekerjasama mencari solusi terbaik dalam penyelesaian lahan hak pakai CPI tersebut," ujar Husendro singkat (PUR)

Demokrat: Kubu Anas Tak Disingkirkan JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, membantah ada penyingkiran loyalis bekas Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam penyusunan daftar calon legislator sementara. Menurut dia, tersingkirnya sejumlah nama karena hasil keputusan di Majelis Tinggi Demokrat.

"Saya tidak memperhatikan banyak yang disingkirkan," kata Melani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan, saat seleksi, DPP Demokrat menyerahkan 700 nama kepada Majelis Tinggi.

Sementara kuota caleg yang bisa diajukan ke KPU hanya 560

orang.

Saat seleksi di Majelis Tinggi, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan semua Ketua Demokrat daerah. Menurut Melani, para Ketua DPD ini ditanya apakah nama-nama yang masuk sebagai bakal caleg bisa digolongkan aktif di daerah pemilihannya. Penilaian soal aktif tidaknya bakal caleg ini jadi indikator penilaian.

Selain masalah keaktifan, SBY juga memakai hasil survei untuk menentukan nama di DCS final partai mereka. Melanie menuturkan, kader Demokrat yang akhirnya pindah partai

adalah keputusan pribadi. Bisa saja kader yang tidak tertampung di DCS akhirnya memilih kendaraan lain menuju Senayan.

"Tapi keluarga besar berkurang, saya sedih juga," kata dia.

Melani menuturkan partainya akan giat bersosialisasi kepada pemilih pemula. Misalnya, kata dia, Demokrat akan turun ke kampus untuk mensosialisasikan program-program partai. Selain itu, kader Demokrat juga diminta untuk memfasilitasi kegiatan olahraga dan kesenian. "Musik sudah menjadi bagian dari kita semua," ujar Melani.

(BBS/FR)