epaper kpkpos 253 edisi senin 27 mei 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

TERTIPU RATUSAN MASSA CABUT DUKUNGAN

EDISI 253/ THN V 27 MEI – 2 JUNI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 9

» PRESIDEN SBY

Buyung: Penghargaan ACF Jebakan untuk SBY JAKARTA–Advokat senior Adnan Buyung Nasution turut mendukung penolakan pemberian World Statesman Award atas upaya memajukan kebebasan beragama dan mencegah konflik antar umat beragama oleh Appeal of Conscience Foundation (ACF) pada akhir Mei mendatang kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adnan menjelaskan, ada baiknya penghargaan itu tidak diterima SBY. Sebab, penghargaan ini dianggap Adnan sebagai jebakan untuk menjatuhkan citra SBY di depan rakyatnya sendiri.

"Ya, ini jebakan, menjatuhkan nama dia • LANJUT KE HAL. 2

» H BACHID MADJID

PT TMP Bakal Dipanggil Paksa BAGANSIAPIAPI–PT. Tunggal Mitra Plantations (TMP) merupakan perusahaan “raksasa” di Riau dan lahir pada zaman “orde baru”, Selasa (14/5) dipanggil DPRD Rokan Hilir terkait pengaduan masyarakat Bangko tentang Kesepakatan Bersama antara masyarakat Bangko dengan PT.Tunggal Mitra. Namun, panggilan DPRD Rohil tersebut dicuekin.

Wakil ketua Komisi I DPRD Rokan Hilir H. Bachid Madjid panggilan akrab H.Akip membenarkan ketidak hadiran menejemen PT.Tunggal Mitra Plantations.

Menurut Akip DPRD akan memanggil untuk panggilan kedua direncanakan, Selasa depan. Jika panggilan kedua juga tidak diindahkan, maka panggilan ketiga akan kita sampaikan.

"Pada panggilan ketiga juga tidak diindahkan maka DPRD akan melakukan • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyelidik kasus suap Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara. Hidayat pun mulai "nyanyi" dan menyebut nama-nama kepala daerah lain yang menerima dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Sumatera Utara tahun 2013.

SUMBER yang layak dipercaya dari gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta menyebut, KPK mendalami pola permainan Bupati Hidayat yang menerima dana BDB Sumut tahun 2013.

Dari pemeriksaan tersebut, diketahui Hidayat Batubara tak rela hanya dirinya sendiri yang tersangkut kasus ini.

"Kenapa harus saya seorang yang diperiksa. Bupati lain penerima dana DBD di Sumut banyak. Bahkan ada yang menyetor 7 sampai 8 persen untuk mendapatkannya," katanya mengutip pernyataan Hidayat.

Sumber tersebut melanjutkan, setidaknya ada dua nama KDH di Sumut yang saat ini menjadi target penyidik KPK. Itu sebabnya, sejumlah penyidik KPK masih berada di Sumut.

"Saat ini ada 30 penyidik KPK di

Medan. Mereka ngantor di gedung Kejatisu," tambah sumber tadi, seperti dikutip MedanBagus.Com. Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi bilang, meskipun dana BDB berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun KPK belum mengaitkan kasus yang melibatkan Bupati Madina tersebut ke pejabat di Pemprovsu.

"Hingga saat ini belum ada kaitan ke sana," ujar Johan Budi.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Hidayat Batubara sebagai tersangka penerima suap dana BDB senilai Rp1 Miliar. Selain Hidayat, label tersangka juga disematkan KPK kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Madina, Khairul Anwar dan kontraktor • LANJUT KE HAL. 2

KPK Terus Dalami Kasus Suap Bupati Madina KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap yang melibatkan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara.

Penyidikan dilakukan untuk mengetahui apakah ada tersangka lain penerima dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) di Kabupaten Madina.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi menjawab pertanyaan, melalui pesan singkat, Senin.

Menurut Johan, tim penyidik KPK masih mengintensifkan penyidikan kepada Bupati Hidayat. Dia sendiri mengaku belum menerima laporan lengkap hasil penyidikan tersebut.

"Belum ada perkembangan.

Hasilnya masih ada di penyidik, belum dikasih ke aku," kata Johan dalam pesan singkat yang diterima redaksi

pukul 20.30 WIB malam ini.

Ditanya soal suap Rp1 miliar yang disangkakan kepada Bupati Hidayat terkait proyek Rumah Sakit Umum Panyabungan, Johan mengaku belum mendapatkan laporannya.

"Waduh aku belum tahu persisnya.

Nanti setelah hasil penyidikan lengkap saya kabari lagi bos," pungkas Johan.

Seperti diketahui, Selasa lalu, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Madina, Khairul Anwar dan kontraktor swasta Surung Panjaitan.

Penangkapan itu terkait dengan dugaan penyuapan oleh Surung untuk mendapatkan proyek dana Bantuan • LANJUT KE HAL. 2

Pejabat Madina Jenguk Hidayat PASCA ditangkapnya Bupati NAMA: Madina Hidayat Batubara HIDAYAT BATUBARA yang kini ditahan KPK, JABATAN: aktivitas di kantor bupati BUPATI MADINA Mandailing Natal (Madina) DITANGKAP KPK, RABU (15/5) belum berjalan normal.

DUGAAN PENYUAPAN Sebagian besar pejabat SURUNG UNTUK BDB DI Pemkab Madina dikabarkan MANDAILING NATAL sedang berada di Jakarta untuk menjenguk sang bupati yang mendekam di LP Cabang KPK di Guntur. Sementara PNS golong II dan lainnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat. Bahkan di antara mereka ada yang masuk kantor.

PNS di Madina kini benar-benar seperti 'anak ayam kehilangan induk'.

Sementara pejabat yang berangkat ke Jakarta menjenguk Hidayat alasannya • LANJUT KE HAL. 2

Dinas Pertambangan Madina Didemo PASCA penahanan Bupati Mandailing Natal (Madina), Hidayat Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Madina digoyang aksi demontrasi.

Aksi tersebut dilakukan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Mandailing Natal serta DPD Mahasiswa Pancasila, Kamis.

Aksi tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian setempat dengan menurunkan 1 truk Dalmas beserta

NAMA: KHAIRIL ANWAR JABATAN: Plt KEPALA DINAS PU MADINA DITANGKAP KPK, SELASA (14/5) TAK JAUH DARI RUMAH HIDAYAT DI SEI ASAHAN NOMOR 76, MEDAN

• LANJUT KE HAL. 2

» LHI Nikah Siri September 2012 » CHATIB BASRI

Tantangan Menteri Chatib SEJUMLAH tantangan berat menanti Menteri Keuangan yang baru, Muhammad Chatib Basri. Ia paling lama hanya punya waktu 17 bulan untuk membereskan banyak persoalan. Paling tidak, ada tiga masalah besar yang harus segera dibereskan. Yang paling dekat tentu saja soal pengamanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2013) terkait dengan subsidi bahan bakar minyak yang terus membesar. Lalu yang tidak kalah berat adalah reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Indonesia juga dihadapkan pada tren perlambatan ekonomi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai solusi atas peningkatan defisit • LANJUT KE HAL. 2

Darin, Pustun dan Jawa Sarkiyah Darin Mumtazah, pelajar yang mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang disorot.

Perempuan cantik ini, dua kali dipanggil KPK namun tidak pernah datang.

Keberadaannya pun belum diketahui. Rumah kontrakan yang sempat ditinggalinya di Jatinegara, Jakarta Timur, kosong sejak sebulan lalu.

» Darin Mumtadzah dan Lutfi Hasan Ishaaq

D

ARIN dikaitkaitkan dengan istilah pustun dan jawa sarkiyah yang muncul dalam rekaman obrolan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

Fathanah yang diungkap di persidangan kasus suap impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (17/5).

"Istri-istri antum (Luthfi) sudah menunggu semua," ucap

NAMA: SURUNG PANDJAITAN JABATAN: KONTRAKTOR SWASTA DITANGKAP KPK, SELASA (14/5) TAK JAUH DARI RUMAH HIDAYAT DI SEI ASAHAN NOMOR 76, MEDAN

Fathanah kepada Luthfi sambil terkekeh.

Luthfi pun membalas ucapan Fathanah itu dengan tertawa, lalu berkata, "Yang mana saja?"

"Ada semuanya," ucap Fathanah.

Setelah itu, Luthfi bertanya lagi, "Yang pustun, pustun apa jawa sarkiyah?"

"Pustun," jawab Fathanah kemudian terdengar tawa Belum bisa dipastikan apa maksud kata "pustun" dan "jawa sarkiyah" dalam percakapan itu. Dugaan yang muncul, pustun adalah sebutan untuk orang-orang • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

HIDAYAT BATUBARA MULAI “NYANYI”...............................................

• DARI HALAMAN. 1 swasta yang juga Sekretaris Gapensi Sumut, Surung Panjaitan.

Hidayat, Nyanyilah ....

Sementara itu, aktivis antikorupsi di Sumatera Utara berharap agar Bupati Mandailing Natal (Madina), Hidayat Batubara untuk "bernyanyi" di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat, Arief Tampubolon menilai, kesaksian Hidayat akan menjadi pintu masuk untuk menguak pat gulipat dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), ke kabupaten/kota se- Sumatera Utara.

"Keterangan Bupati Madina, Hidayat Batubara bisa menyeret kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dana BDB di Sumut," ujar Arief Tampubolon, Kamis.

Arief meyakini, Bupati Madina akan "bernyanyi" kepada penyidik

KPK soal terjadinya pemotongan dana BDB di sejumlah daerah di Sumut.

"Saya berharap Bupati Madina mau bernyanyi soal BDB ke penyidik KPK, soal adanya pemotongan 7 sampai 8 persen.

Kita juga harap Hidayat meminta KPK memeriksa kepala daerah lainnya, khususnya yang mendapat BDB paling besar, seperti Asahan, Labura, Labusel, dan lainnya," jelas aktivis media ini.

Dari pengakuan Bupati Madina, Arief berharap KPK dapat berkerja secara maksimal menelusuri adanya dugaan korupsi dana BDB, dan memeriksa seluruh oknuk-oknum yang terkait dalam pemotongan fee 7 sampai 8 persen.

"Kemana saja aliran dana itu KPK harus mengusutnya. Siapa saja oknum yang terlibat dalam pemotongan fee harus diperiksa dan ditangkap," tegas Arief.(SF/ BBS)

PEJABAT MADINA JENGUK HIDAYAT.................................... ..............

• DARI HALAMAN. 1 adalah untuk berkoordinasi soal pembangunan dan pemerintahan di Pemkab Madina.

Belum normalnya aktivitas termasuk minimnya kehadiran para PNS di lingkungan pemkab, mendapat perhatian Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution.

Saat memimpin apel pagi,Wakil Bupati Dahlan di depan jajarannya mengatakan apa yang sedang terjadi merupakan musibah bagi warga Madina.

Dahlan mengingatkan jajarannya agar tidak larut dalam kesedihan. Semestinya harus terus dan tetap memberikan pelayanan dan melanjutkan program pembangunan.

"Biarkan proses hukum yang berjalan. Kita sebagai abdi negara

dan masyarakat harus memberikan pelayanan," ajak Dahlan.

Saat apel yang dihadiri oleh ratusan PNS di lingkungan Pemkab Madina itu digelar, tak terlihat sebagian besar pejabat pemkab.

Sekda Madina M Daud Batubara tak terlihat, sedangkan setingkat asisten hanya satu yang hadir, yakni HM Syafeii Lubis.

Pimpinan SKPD yang hadir hanya beberapa orang serta kepalakepala bagian pada kesekretariatan tidak ada yang hadir.

Menurut informasi, pejabat yang ke Jakarta, dipimpin Sekda Madina, M Daud Batubara, Asisten I Drs Musaddad Daulay, Asisten III H Samad Lubis SE, Kabag Umum M Iqbal Nasution, dan Kabag Tata Pemerintahan Hasan Basri Rangkuty.(SF/TH/BBS)

SDN 101885 Kiri Hilir Tg.Morawa Gelar Acara Pensi TAMORA - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101885 Kiri Hilir, Desa Wonosari Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Rabu pagi, melaksanakan pertunjukkan Pensi (Pentas Seni) di halaman sekolah dan sekaligus mengadakan acara perpisahan bagi siswa-siswi kelas VI SD. Acara yang berlangsung meriah itu dihadiri beberapa undangan. Diantaranya, Ketua komite SDN 101885 Kiri hilir bersama sekretarisnya Suwito Setiadi SPd yang juga menjabat Kepsek SMPN 5 Sei Merah, serta puluhan orang tua murid.

Kepala Sekolah SDN 101885 Tomson Sirait SPd dalam sambutannya mengatakan, terselenggaranya acara pensi sekaligus perpisahan ini, merupakan kebanggaan kita semua yang ada di sini.

Adapun yang menjadi dorongan terselenggaranya acara ini merupakan upaya pengembangan bakat para siswa untuk lebih aktif dalam berkarya,” katanya.

Lanjutnya, ini semua tidak terlepas dari dukungan orang tua siswa dan para guru.

"Kedepannya mari kita bersama-sama terus melakukan peningkatan mutu siswa sebagai generasi bangsa yang membanggakan, tumbuh dan kembang dari sekolah ini," harap Tomson lagi.

Dalam acara itu, ditampilkan pertunjukan tari dari siswa-siswi SDN 101885 Kiri Hilir. Suasana meriah semakin bertambah saat peserta tari menunjukkan jenis tari tor-tor dan dendang Melayu, dan tari India.(DIZ)

Kepsek SDN 101885 Kiri Hilir, Tg.Morawa, Tomson Sirait SPd saat memberi apresiasi kepada muridnya dalam acara Pensi dan Perpisahan.

KPK TERUS DALAMI KASUS SUAP BUPATI MADINA.........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Daerah Bawahan (BDB) di Mandailing Natal.

KPK mencokok Khairil dan Surung tak jauh dari kediaman Bupati Hidayat di Jalan Sei Asahan No 76 Medan. Keduanya diciduk petugas KPK setelah

memberikan suap sebesar Rp1 miliar ke Hidayat.

Setelah menangkap keduanya, tim dari KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Hidayat. Disana uang suap itu berhasil ditemukan KPK. Sehari setelahnya, KPK kemudian menangkap Bupati

Hidayat Batubara.

KPK kemudian memboyong ketiganya ke Jakarta Rabu malam dan menyematkan status tersangka.

"HIB, Bupati Mandailing Natal disangka melanggar pasal 12 a atau pasal 11 UU 31 tahun 99 sebagaimana diubah UU 20

tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi," kata Johan Budi.

Untuk kontraktor Surung Panjaitan dan Plt Kepala Dinas (Kadis) PU, Khairil Anwar menjadi tersangka dalam kasus yang sama.

Untuk Surung, KPK menjeratnya melanggar pasal 5

ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU 31 tahun 99 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi.

"KRL disangkakan pasal 12 a atau 11 UU 31 tahun 99 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2002," demikian Johan Budi. (SF/ BBS)

BUYUNG: PENGHARGAAN ACF JEBAKAN UNTUK SBY........................ DINAS PERTAMBANGAN MADINA DIDEMO...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 di mata rakyat," kata Adnan usai jumpa pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) dan Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Sobat KBB), di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (23/5).

Alasan ini dilontarkan Adnan lantaran masih banyak rakyat yang mengalami penderitaan, penyiksaan, penghinaan dan diskriminasi baik kepada kelompok agama, kesukuan ataupun minoritas.

"Justru tiba-tiba kepala negara, kepala pemerintahannya, Presidennya, SBY diberikan award, yang menyangkut hati nurani kita semua," katanya.

Lanjut Adnan, jika SBY mene-

rima penghargaan itu, sama saja tidak memiliki kejernihan nurani.

Seharusnya, tambah Adnan, SBY merasa kalau dirinya tidak pantas dan tidak elok untuk menerima hadiah tersebut dan melakukan penolakan penghargaan tersebut.

"Dia akan lebih dihargai dan lebih mulia ketimbang dia datang ke sana dan menerimanya," sindirnya.

Adnan menambahkan, mudahmudahan dengan adanya petisi penolakan yang dilakukan ini, rencana SBY terbang ke Amerika Serikat (AS) untuk menerima penghargaan ini batal.

"Mudah-mudahan dengan adanya acara ini dia bisa dengar dan terbuka tergerak hatinya, bahwa banyak rakyatnya yang tidak setuju dia berbuat begitu, menerima hadiah itu," tambahnya.(OZ/BBS)

TANTANGAN MENTERI CHATIB.....

• DARI HALAMAN. 1 anggaran akibat melonjaknya subsidi BBM. Hanya, pemerintah baru bisa menaikkan harga BBM bersubsidi jika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui besaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan tersebut. Usul tersebut akan dimasukkan ke Rancangan UU APBN Perubahan 2013.

Adalah tugas Menteri Chatib untuk mengawal pembahasan RAPBN-P 2013. Ia dan timnya harus mampu meyakinkan DPR untuk menyetujui BLSM. Presiden, melalui sekretariat gabungan partai koalisi, pasti akan membackup Menteri Chatib. Namun tetap saja tugas ini tidak akan mudah. Tahun lalu, Presiden Yudhoyono gagal menaikkan harga BBM bersubsidi karena DPR menolak rencana pemerintah memberikan BLT. Tanpa persetujuan DPR, pemerintah tentu akan memikirkan ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kegagalan ini akan membahayakan anggaran kita.

Cobaan lain ada di Kementerian Keuangan sendiri. Orang bejat di Direktorat Jenderal Pajak seperti tidak ada habisnya. Sejak Gayus Tambunan ditangkap pada 2010, sudah lebih dari 10 orang pajak dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan belum selesai. Gaji besar ternyata tak cukup untuk menghentikan praktek korup yang selama ini mem-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

buat mereka kaya raya. Celakanya, praktek semacam ini terindikasi dilakukan secara "berjemaah". Jika Menteri Chatib ingin meninggalkan warisan yang dikenang orang, pembersihan Direktorat Pajak dan juga Bea-Cukai menjadi keharusan.

Persoalan besar lain adalah kemunduran ekonomi Indonesia.

Dilihat dari angka-angkanya, perekonomian Indonesia bisa dibilang baik-baik saja. Ekonomi masih tumbuh di atas 6 persen, tapi yang tidak bisa diabaikan adalah terjadinya penurunan pertumbuhan.

Pada 2011, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Tahun ini, ekonomi Indonesia kemungkinan besar hanya tumbuh 6,17 persen. Artinya, telah terjadi perlambatan dalam tiga tahun ini. Pemerintah harus mewaspadai gejala tersebut.

Apalagi rating Indonesia, yang semula positif, kini turun menjadi stabil.

Menteri Chatib juga mesti melewati masa sulit menjelang Pemilihan Umum 2014. Pada tahun-tahun yang biasanya saja, pembahasan anggaran negara sering tak mudah, apalagi menjelang pemilihan umum. Kasus korupsi, seperti Hambalang, flu burung, pembangunan Wisma Atlet dan rumah sakit pendidikan, serta kasus benih, menunjukkan betapa anggaran menjadi bancakan partai politik untuk menjaring dana mudah. Jika Menteri Chatib bisa melewati berbagai rintangan tersebut, ia akan dicatat sebagai menteri yang berhasil. (***)

• DARI HALAMAN. 1 puluhan personilnya.

Peserta aksi menilai, Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab Madina tidak mampu menyelesaikan permasalah pertambangan yang selama ini

menjadi pemicu konflik masyarakat.

Koordinator aksi, Hammim Siddiq, dalam statemennya mengaku hampir semua perusahaan tambang di daerah itu ilegal.

"Kami yakin ada permainan

antara antara penguasa dengan pengusaha pertambangan di daerah ini," ujarnya.

"Temuan kami di lapangan, Dinas Pertambangan dan Energi diduga banyak masalah dan Kepala Dinasnya tidak mampu menyelesaikan permasalahan,"

sambung Ketua DPD Mahasiswa Pancasila, M Hilal Nasution.

Aksi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut menarik perhatian sejumlah PNS di Pemkab Madina.

Mereka penasaran, apalagi sebelum kedatangan para

pendemo, puluhan aparat kepolisian terlebih dulu sampai ke lokasi. " Kami kira ada penggeledahan terkait tertangkapnya Bupati. Rupanya cuma demonstrasi," aku Ritonga.

(SF/TH/BBS)

DARIN, PUSTUN DAN JAWA SARKIYAH...................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pakistan, Afganistan, atau yang berasal dari etnis di Timur Tengah. Sedangkan jawa sarkiyah berarti Jawa Timur. "Sarkiah" dalam bahasa Arab berarti timur.

Luthfi memang beristri lebih dari satu. Salah satunya pernah diperiksa KPK pekan lalu.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu ogah berbicara soal wanita yang dikabarkan keturunan Arab.

Kabar kedekatan Luthfi dan Darin dimentahkan oleh ibunda Darin. Umi, sapaan akrabnya, membantah anaknya pernah nikah siri dengan petinggi PKS itu, seperti dikutip Inilahcom.

Sementara pihak keluarga membenarkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq telah menikahi Darin Mumtazah pada September 2012.

"Ya," ujar sepupu Darin, Umam Bahan di depan rumah kontrakan keluarga Darin, Kamis (23/5).

Keluarga Darin pindah ke rumah kontrakan yang lebih

besar di daerah yang sama, Jatinegara, Jakarta Timur, setelah menikah. Sebelumnya, mereka tinggal di rumah yang lebih kecil dengan harga sewa Rp600 ribu.

Sedangkan, yang sekarang biaya sewanya Rp75 juta pertahun.

Saat ini, rumah tersebut tidak lagi ditempati. Komisi Pemberantasan Korupsi sempat mencari Darin yang diduga terkait kasus impor daging sapi yang menjerat Luthfi. Belum diketahui keberadaan pelajar SMK itu. Sebelumnya, ibunda Darin, yang akrab disapa Umi, membantah anaknya nikah siri.

Pihak keluarga juga menganggap Luthfi Hasan Ishaaq, tukang bohong. Soalnya, Luthfi sempat berjanji memberikan rumah, mobil dan usaha. Namun, sejak nikah September tahun lalu, janji manis tersebut tidak dipenuhi.

"Sempat janji mau dikasih rumah harga tiga miliar, mobil, apotek.

Tukang bohong Pak Luthfi itu," ujar Umam Bahan.

Sedang Ketua Dewan Konsultatif Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Seto Mulyadi atau yang akrab

disapa Kak Seto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Darin Mumtazah di rumahnya, bukan di kantor KPK. Darin Mumtazah, pelajar SMK di Jakarta ini disebut-sebut telah menikah secara siri dengan Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka korupsi impor daging sapi dan pencucian uang. "Iya, lebih baik Darin diperiksa di rumahnya.

KPK bisa meminta bantuan Komnas Anak," kata Kak Seto di Gedung KPK, Kamis.

Ia mengatakan Komnas Anak atau lembaga anak lain bisa menjadi mediator antara KPK dengan Darin. Hal itu dikarenakan Darin yang masih dibawah umur. "Sesuai UU perlindungan anak, anak yang berkonflik dengan hukum harus dihadapi berbeda dengan orang dewasa dan tentu perlu adanya mediator," ujar Kak Seto.

Pencipta Si Komo ini mengatakan, dengan adanya mediator, penyidikan tidak bernuansa kekerasan. "Karena takutnya itu justru melanggar hak-hak anak," ucap Kak Seto.

Selain itu Kak Seto juga meminta KPK tidak memaksa Darin untuk memberikan kesaksian dan jika perlu Darin diperiksa di kediamannya saja agar tidak terjadi dampak psikologis terhadap anak.

Bila KPK memaksa Darin untuk melakukan pemeriksaan, terang Kak Seto, akan menimbulkan dampak psikologis. "Tidak semua anak siap untuk menghadapi masalah-masalah dengan hukum," kata dia.

Sebelumnya Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, apakah pihaknya akan kembali memanggil Darin Mumtazah atau tidak, itu semua tergantung penyidik KPK. "Kemarin saya tanya apa ada panggilan lagi, penyidik bilang belum. Kita lihat saja dulu," kata Johan, Rabu.

Sandiwara Munculnya nama perempuan cantik Darin Mumtazah yang dikabarkan sebagai orang dekat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, dinilai sebagai festival sandiwara yang ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

Wasekjen PKS Fahri Hamzah menilai, KPK mencoba memainkan opini publik untuk menghancurkan masyarakat melalui moral.

"Dia memenangkan opini publik. Publik kalau disinggung moral akan hancur. Lalu masuk ke hukum. Ini karena mau menghukum orang dihancurin dulu moralnya," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Fahri menegaskan, adanya aturan penyadapan yang diabaikan KPK untuk menghancurkan moral seseorang. Ia menyebutkan penyadapan seharusnya diatur oleh undangundang. "Tapi di Indonesia PP penyadapan ditolak, KUHP diabaikan juga karena KPK lex specialis," tegasnya.

Menurut Fahri, institusi tindak kejahatan korupsi itu telah melanggar etika dan peraturan penyadapan. "Penyadapan maunya KPK saja. Karena penyadapan adalah perampasan hak seseorang sehingga harus diatur terlebih dahulu," katanya.

(TI/BBS)

PT TMP BAKAL DIPANGGIL PAKSA..........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 panggilan upaya paksa terhadap menejemen PT.Tunggal Mitra Plantations melalui pihak kepolisian," ujar Akip usai dengar pendapat dengan masyarakat Bangko.

Menurut Akip, DPRD akan mempertanyakan kesepakatan yang telah disepakati antara masyarakat dengan PT.Tunggal Mitra Plantations terkait pola KKPA tersebut. "Masyarakat harus dapat lahan sesuai dengan haknya yang 2.415 hektar itu," katanya.

Dalam kesepakatan tersebut pihak perusahaan bersedia melaksanakan kerjasama dengan masyarakat Bangko melalui pola KKPA berupa perkebunan kelapa sawit seluas 2.500 hektar. Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh JG Rambe mewakili PT.Tunggal Mitra

Plantations dari pihak masyarakat diwakili Busmedi. Turut mengetahui Bupati Bengkalis H.Fadlah Sulaiman SH tanggal 19 Desember 1998.

Panggilan DPRD Rohil terhadap PT.Tunggal Mitra Plantations tujuannya untuk mengklarifikasi kesepakatan antara PT. Tunggal Mitra Plantation dengan masyarakat Bangko. "Diharapkan agar kesepakatan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karena masyarakat Bangko telah lama menunggu kesepakatan itu, selama 15 tahun tak ada kejelasan," katanya Anirzam aktivis LSM GPKDR Rohil yang turut hadir dalam acara dengar pendapat dengan masyarakat Bangko di Gedung DPRD Rohil lantai tiga mendesak DPRD Rohil berperan semaksimal mung-

kin membantu rakyat dalam penyelesaian lahan masyarakat Bangko.

Menurut Anirzam tidak dilaksanakan PT. Tunggal Mitra Plantations Kesepakatan pola KKPA tersebut merupakan penipuan terhadap masyarakat Bangko.

"Penyerobotan lahan masyarakat oleh PT. Tunggal Mitra Plantations, akibat kesewenangan PT. Tunggal Mitra PLantation yang lahir di jaman orde baru itu," katanya.

PT.Tunggal Mitra Plantations diberikan HGU (Hak Guna Usaha) seluas 13.836 hektar terletak di kecamatan Tanah Putih Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 24/HGU/ BPN/99 selama 35 tahun.

Sedangkan kawasan yang dijadikan perkebunan oleh PT.Tunggal Mitra Plantations yakni Dusun Pematang Damar Kecamatan Bangko. "Di dalam kawasan perkebunan yang dikelola PT. Tunggal Mitra Plantations saat ini terdapat lahan masyarakat Bangko seluas 2.415 hektar terdiri dari kebun karet dan perladangan masyarakat Bangko," ujar Anirzam.

Sesuai data yang diperoleh KPK Pos menyebutkan, Pokja Pertanahan Komisi II DPR RI, H.M Khaidir MA, Chufran Amal SH Mkn, H.Andi Wahab Dt. Majo Kayo tanggal 22 September 2005 mendatangi BPN Pusat menyampaikan usulan agar sebagian areal HGU lima perusahaan dalam usaha bidang perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau dapat dijadikan kebun Plasma untuk masyarakat

sekitar. "Ke lima kebun perusahaan yang diusulkan itu agar melaksanakan KKPA salah satu diantaranya PT.Tunggal Mitra Plantations," ujarnya.

Proses usulan tersebut BPN Pusat meminta agar Pokja Pertanahan DPR RI berkoordinasi dengan Gubernur Riau selaku kepala daerah untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara pemegang HGU dengan pihak-pihak yang berkepentingan, guna memperoleh kesepakatan mengenai areal yang direncanakan akan dijadikan kebun plasma. Namun hingga saat ini, usulan Pokja Petanahan DPR RI “jalan ditempat”, belum juga melakukan koordinasi dengan Gubernur Riau, sehingga lahan yang akan dijadikan pola KKPA tersebut hanya kamuflase semata.

(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

NASIONAL

Penanganan Perkara Andi Mallarangeng Mandeg JAKARTA - Hampir lima bulan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olaharaga Nasional (P3SON) Hambalang, dengan tersangka Andi Alfian Mallarangeng. Sayangnya, hingga kini kasusnya masih belum selesai, mandeg.

"Kasusnya masih terus kita kembangkan, jadi tidak mandeg.

Memang berkas AAM (Andi Alfian Mallarangeng) belum P21 (lengkap) karena masih menunggu finalisasi hasil Perhitungan jumlah kerugian negara dari BPK," kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan singkat, di jakarta, Rabu pekan lalu. Jadi, bantah Abraham Samad, tidak benar perkara tersangka AAM dihentikan. "Jalan terus kok, tunggu saja nanti," tambahnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan perhitungan kerugian negara dari pengadaan sarana dan prasarana dalam pembangunan P3SON di Hambalang, sudah

memasuki tahap akhir. "Sekarang sedang dalam proses finalisasi perhitungan keuangan negara.

Minggu lalu, KPK yang ke BPK," kata Johan.

Johan mengaku belum dapat memastikan kapan perhitungan kerugian negara dari proyek Hambalang tersebut akan selesai.

Juga, terkait penahanan terhadap tiga tersangka kasus Hambalang, yaitu Andi Alfian Mallarangeng, Deddy Kusdinar dan Teuku Bagus Mokhamad Noor, tidak tergantung dari hasil perhitungan kerugian negara dari proyek Hambalang.

"Penahanan tersangka tidak terkait perhitungan kerugian negara," ujar Johan.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK diketahui telah menetapkan Andi Alfian Mallarangeng dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Hambalang, Deddy Kusdinar sebagai tersangka kasus korupsi hambalang. Keduanya, diduga menyalahgunakan kewenangan.

Sehingga, diduga merugikan keuangan negara.(ENDY)

Kasus Hambalang, KPK Salahkan BPK JAKARTA–Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampaknya belum mengalami kemajuan berarti. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sampai saat ini belum menerima perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Ketua KPK Abraham Samad, hari ini. Dia mengaku belum bisa melakukan langkah-langkah progresif, seperti menjerat para tersangka dengan tindak pidana pencucian uang.

"Kasus Hambalang belum ada hasil penghitungan jumlah kerugian negaranya dari BPK. Jadi kita

belum bisa melakukan langkahlangkah yang progresif," kata Abraham Samad lewat pesan singkat, Kamis pekan lalu.

Menurut Abraham, jika hasil penghitungan kerugian negara sudah sampai di tangan KPK, dia berjanji akan melakukan tindakan konkret. "Kalau sudah ada, kami akan lakukan penahanan tersangka," ujar Abraham.

Untuk itu, Abraham mengaku belum bisa menjerat tiga tersangka kasus Hambalang dengan pencucian uang. Bahkan, dia juga tidak tahu kapan hasil penghitungan kerugian keuangan negara selesai dilakukan.

"Belum ada penghitungan akhir dari BPK. Tanyakan saja ke BPK kapan ada hasilnya," lanjut Abraham. (MERDEKA.COM)

ICW Buka Sekolah Anti Korupsi JAKARTA - Langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam upaya pemberantasan korupsi terus dikembangkan dengan berbagai program. Kini ICW membuka Sekolah Antikorupsi (Sakti).

Pendidikan akan berlangsung selama sepuluh hari mulai 11 Juni 2013, di Jakarta.

"Sakti akan memfasilitasi pendidikan antikorupsi termasuk hubungannya dengan hukum, korupsi politik, analisis anggaran, pelayanan publik, peradilan, investigasi kasus korupsi, dan gerakan sosial antikorupsi dengan membuka sekolah," papar Koordinator ICW Danang Widoyoko di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Sakti, sambung Danang, ber-

tujuan untuk menyebarkan nilai antikorupsi agar para peserta dapat menjadi agen pembaharu di masyarakat dan daerah masingmasing kala bertugas, karena mereka akan ditempatkan di ICW. Selain itu, Danang pun berharap kalau para peserta Sakti menjadi pegawai negeri sipil, mereka tidak akan melakukan korupsi. Sedangkan kalau mereka menjadi pengusaha, tidak melakukan tindak suap.

"Syarat untuk menjadi peserta Sakti ialah mahasiswa tingkat akhir atau lulus D3 atau S1 dari jurusan apapun. Pendaftaran dibuka secara daring di alamat antikorupsi.org/ id/form/sakti-2013 hingga Selasa (28/5)," tandasnya. Tertarik? (ENDY)

Korupsi Libatkan Partai Tak Pernah Dibongkar JAKARTA - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, partai diduga kuat menjadi tempat pencucian uang dari hasil korupsi.

Sayangnya, penegak hukum di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih enggan membongkar lebih jauh kejahatan korupsi yang melibatkan partai.

"Sangat dimungkinkan menjadi tempat pencucian uang hasil korupsi karena aturan saat ini belum terlalu ketat. Bahkan, UU Partai Politik masih memberikan peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang karena dalam aturan tersebut hanya mengatur soal batas sumbangan, baik dari individu maupun lembaga, kepada partai," papar Pakar Hukum Pidana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti Jakarta Yenti Garnasih di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Memang, lanjut dia, tidak pernah dilihat sumbernya dari mana asal uang untuk partai. Juga Tidak ada UU saat ini yang mengatakan itu. Selain itu, tidak pernah ada audit setelah sumbangan diberikan.

Dikatakan, sejak diterbitkannya UU Pencucian Uang pada 2010, penegak hukum di Indonesia, termasuk KPK, belum pernah menelusuri lebih jauh kasus korupsi yang melibatkan politikus.

Padahal, sejumlah kasus korupsi

di Indonesia yang melibatkan politikus sesungguhnya bisa dijerat lebih lanjut dengan UU TPPU. Semisal, kasus korupsi yang melibatkan mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh. Pada saat itu, Angelina menjabat sebagai anggota DPR Komisi X dan wakil sekretaris jenderal partai.

Saat ini, Komisi Antikorupsi tengah mengenakan UU Pencucian Uang terhadap Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka kasus dugaan suap daging impor di Kementerian Pertanian. Ketika ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Antikorupsi, Luthfi menjabat sebagai anggota DPR dan presiden PKS. Yenti mengatakan tindak pidana pencucian uang bisa dikenakan pada individu atau korporasi, yang dalam hal ini partai. Pasal 6 Ayat 2 UU TPPU menyebutkan korporasi bisa dinyatakan terlibat pidana pencucian uang, jika dilakukan atau diperintahkan oleh pengendali korporasi.

"Di partai, pengendali korporasi adalah pengurus," ujarnya. Tidak hanya itu, lanjut Yenti, partai bisa dinyatakan terlibat pidana pencucian uang, jika kejahatan itu dilakukan untuk memenuhi maksud dan tujuan partai dan memberikan manfaat untuk partai. (ENDY)

Ratusan mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi teatrikal permainan kasus Bank Century di depan Gedung KPK di Jakarta, Selasa (21/5). meminta lembaga ini segera menyelesaikan kasus mega korupsi seperti kasus korupsi 'bailout' Bank Century.

KPK Harus Ganas Usut Century JAKARTA - Kasus bailout Bank Century yang merugikan negara Rp6,7 triliun, hingga kini masih belum jelas kapan tuntasnya dan belum ada titik terang. Padahal, Ketua KPK Abraham Samad sudah berjanji untuk menuntaskan kasus Century, sayangnya hingga kini belum juga terjawab janjinya.

"Seharusnya, penyidik KPK lebih ganas dan keras menangani kasus Century, yang diduga melibatkan penguasa. Publik berharap kasus Century dibuka. Itukan janji Abraham Samad waktu pemilihan di komisi III," tegas Nasir Djamil. anggota komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa

pekan lalu.

Selain itu, lanjut Nasir, penyidik KPK harus lebih fokus untuk mengungkap dugaan keterlibatan penguasa terkait kasus Century.

"Penyidik KPK harus lebih ganas terhadap Century, karena diduga terkait dengan kekuasaan," tegas mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Padahal, janji Abraham Samad untuk menuntaskan kasus Century hanya janji belaka. "Itu membuat kami agak miris, harusnya lebih ganas, tapi seolah-olah tidak ada perkembangan," tegas politikus PKS. Hendrawan Supratikno, anggota Tim Pengawas (Timwas) Penyelesaian Kasus Bank Century DPR mendesak KPK segera memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait

pemberian dana talangan (bailout) ke Bank Century.

"Bila perlu, KPK juga memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut," pintanya di gedung DPR Jakarta, Selasa pekan lalu.

Timwas, sambung dia, akan mengagendakan pemanggilan terhadap KPK. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta penjelasan terkait hasil pemeriksaan terhadap Sri Mulyani.

"Kalau kami Timwas, lebih cepat bekerja lebih baik. Bila perlu KPK segera memanggil SBY untuk diperiksa. Memeriksa Sri Mulyani kan sudah. Makanya Timwas mengagendakan memanggil KPK, untuk meminta

penjelasan soal hasil pemeriksaan terhadap Sri Mulyani. Namun, rencana itu belum dipastikan jadwalnya," katanya.

Sementara itu, sekitar lima ratus mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) mendatangi KPK dan meminta lembaga itu segera menyelesaikan kasus mega korupsi.

"Kami menuntut KPK untuk segera tuntaskan mega korupsi terutama untuk kasus Century," ujar anggota BEM Seluruh Indonesia yang mewakili Universitas Pendidikan Indonesia Ratih Aulia.

Terkait kasus Century, para mahasiswa meminta KPK agar segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Sri Mulyani dan Boediono. (ENDY)

Farhat Abbas Uji Kewenangan Kolektif Kolegial KPK FARHAT Abbas yang mengatasnamakan advokat bersama seorang jurnalis independen Narliz Wandi Piliang mempersoalkan aturan kewenangan kolektif kolegial yang dimiliki KPK. Menurutnya, pengambilan keputusan yangdisyaratkan secara kolektif oleh Pimpinan KPK mengakibatkan proses yang cukup lama dan tidakmemberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seperti yang terjadi dalam kasus proyek Hambalang yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sesuai keterangan Wiwin Suwandi dari lima pimpinan KPK terdapat satu pimpinan (Busyro

Muqoddas) yang belum sepakat meningkatkan kasus itu dalam tingkat penyidikan.

“Pasal 21 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK itu kurang efektif, tidak memberikan kepastian hukum, dan dapat menghambat kreativitas dan inovasi Ketua KPK Abraham Samad untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi,” kata kuasa hukum pemohon, Windu Wijaya saat sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Kamis pekan lalu.

Pasal 21 ayat (5) UU KPK menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bekerja secara kolektif.

Windu menegaskan ketentuan pengambilan keputusan yang harus disetujui seluruh pimpinan KPK itu justru bertentangan dengan prinsip kerja optimal dan efektif terkait penetapan seseorang menjadi tersangka. Jika salah satu pimpinan KPK tak setuju terhadap penetapan seorang tersangka atas penyelidikan yang sudah dilakukan, maka perkara itu tak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Tegasnya, materi pasal itu tidak menjamin hak pemohon untuk memperoleh hak kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghambat upaya pemberantasan korupsi,”

kata Windu.

Karenanya, para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (5) UU KPK itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Seharusnyacukup ketua KPK saja berhak mengambil keputusan,” usulnya.

Menanggapi permohonan, Ketua Majelis Panel Hamdan Zoelva mempertanyakan kerugian konstitusional para pemohon. “Itu kan urusan kewenangan pimpinan KPK? Kalau salah satu pimpinan KPK atau pegawai KPK yang mengajukan, itu bisa karena kerugian langsung dan kolektif kolegial dianggap menghambat,” kata Hamdan Zoelva mengingatkan.

Hamdan menyarankan agar

legal standing (kedudukan hukum) harus diurai lebih jelas. “Ini harus diurai dan diekplorasi lebih dalam, terutama letak pertentangan normanya dimana? Soalnya dalam konstitusi tidak ada aturan kolektif kolegial. Kalau argumentasi Saudara seperti itu, ketua KPK usulkan saja ganti dengan komandan KPK,” kritiknya.

Anggota majelis panel, Arief Hidayat juga mempertanyakan konstitusionalitas permohonan ini.

Dia mengingatkan kolektif kolegial ini sama seperti yang berlaku di MK. “Sepertinya, permohonan ini lebih legal policy yang merupakan pilihan pembentuk undang-undang,” kritik Arief.(HUKUMONLINE.COM)

Reformasi, Korupsi Keuangan Negara Kian Dahsyat JAKARTA - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai korupsi keuangan negara di era reformasi, kian dahsyat dibandingkan korupsi pada pemerintahan Orde Baru. Bahkan, korupsi bukan hanya terkonsentrasi di pemerintahan pusat, namun sudah menjalair di seluruh nusantara. Bahkan, tidak hanya proyek kecil yang dijadikan sasaran, tetapi perampasan uang negara ini sudah merambah ke proyek-proyek miliaran bahkan triliunan rupiah.

"Kondisi seperti ini sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Sehingga, proses pembangunan yang seharusnya berjalan bagi kepentingan rakyat menjadi berubah hanya untuk kepentingan segelintir orang," papar Sekjen Fitra, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin pekan lalu.

Uchok melanjutkan, reformasi sudah berjalan selama 15 tahun. Tujuan reformasi diantaranya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sayangnya bukan tujuan reformasi yang dicapai, malah keuangan negara jadi bancakan. Juga terjadi banyak penyimpangaan, seperti korupsi yang sebelumnya hanya diduga dilakukan orang-orang besar (pejabat tinggi negara), sekarang sudah dilakukan merata di semua

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kiri) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat menghadiri peluncuran Pedoman Penegakan Hukum Terpadu untuk pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (20/5). Penegak hukum (Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung) sepakat melakukan penanganan perkara dengan pendekatan multi-door yang diharapkan mampu meminimalisi peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undangundang. lini, tegasnya.

Selain itu, lanjut Uchok, korupsi di pemerintahan sekarang secara terang-terangan tanpa merasa risih dan malu diketahui rakyat. Hal itu terbukti ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dimana lokasinya justru di tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat keramaian.

"Yang menyedihkan, para koruptor ketangkap tangan malah tertawa-tawa di depan kamera wartawan. Apa ini sudah gila?

Juga korupsi terjadi diintansi pemerintahan bukan dilakukan perorangan, namun sudah terorganisir," ucapnya.

Dulu seorang pengusaha memberikan uang, pejabat negara itu menerima dan menyimpannya dalam laci, karena takut ketahuan orang lain.

"Sekarang bukan disimpan di laci, tapi biasanya dihitung dulu, berapa yang dikasih pengusaha tersebut, dan kalau masih kurang, pejabat negara langsung meminta tambahan kepada pengusaha. Ini kan

menyedihkan," tambahnya.

Di tempat terpisah, Eri Purnomo kordinator Masyarakat Anti KKN menilai aksi korupsi era reformasi lebih sulit diberantas dibanding era Orde Baru. "Korupsi era reformasi kebanyakan dilakukan secara 'berjamaah' dan sulit terkendali," katanya.

Juga, korupsi era reformasi cenderung sulit dilacak. Padahal, melibatkan banyak aparat penegak hukum. "Berbeda dengan era orde baru yang cenderung sentralistik ke keluarga Cendana, termasuk

militer," jelas Eri. Era orde baru modus-modus penyimpangan tidak banyak berubah, dalam era reformasi.

Terdapat tiga hal yang mengindikasikan tindak korupsi, yaitu melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Karenanya korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa harus diberantas. "Kami siap mengawal pemberantasan korupsi baik di pusat maupun daerah dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," katanya.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

PK Excelcomindo Pratama Tbk Ditolak MA MEDAN - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Exelcomindo Pratama Tbk (XL) terkait gugatan program Tarif Ngirit Malam yang diajukan konsumen JPH Sinaga pada tahun 2006.

Dalam putusannya, MA menghukum pemohon PK membayar biaya perkara Rp 2,5 juta.

Sebagaimana dikutip dari laman MA, Senin pekan lalu, putusan tersebut ditandatangani ketua majelis/pembaca III I Made Tara SH MH dan hakim agung/ pembaca II Dr Habiburrahman MHum pada 21 Maret 2013.

Junaidi Matondang selaku kuasa hukum konsumen mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Medan, Selasa (22/ 5). Pihaknya, kata dia, baru mengetahui putusan itu melalui laman MA. “Bila demikian memang, seperti halnya di laman MA, berarti putusan PK itu meneguhkan putusan kasasi yang menghukum XL,” ujarnya.

Menurut Junaidi, butir penting dalam putusan kasasi No.01 K/Per.Kons/2007 tanggal 8 Oktober 2007 itu, menyatakan sah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota (BPSK) Medan Nomor: 7/PEN/BPSK/ 2006/MDN tanggal 01 Juni 2006 tentang Arbitrase.

Dalam putusan BPSK disebutkan pelaku usaha bersalah karena mengedarkan brosur dan iklan Tarif Ngirit Malam (TNM) tidak sesuai dengan diperjanjikannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 butir f, pasal 9 ayat 1 butir k dan pasal 10 butir a dari UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sehubungan kabar telah dikirimnya putusan PK itu kepada pengadilan pengaju, Junaidi berharap agar PN Medan segera mengirim pemberitahuan kepada pihak-pihak, karena putusan itu akan jadi dokumen pendukung dalam perkara pidana perlindungan konsumen sebagaimana dilaporkan konsumen sesuai Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol.LP/2154/ VII/2006/TABES tanggal 17 Juli 2006.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Achmad Guntur, membenarkan putusan PK sudah diterima pengadilan negeri itu tertanggal 7 Mei 2013.

Menurutnya, saat ini sedang dalam proses penyampaian kepada pihak-pihak oleh Jurusita PN Medan.

Sedangkan kuasa hukum PT Excelcomindo Pratama Tbk, Sandri Alamsyah Harahap, saat dihubungi wartawan mengaku belum menerima putusan PK tersebut. “Oh, belum ada kita terima pemberitahuan putusanya,” ujarnya. (MB )

SUMUT

WTP Tak Jaminan Bebas Korupsi MEDAN - Penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota/Kabupaten yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada jaminan pemerintah Kota/Kabupaten tersebut tidak ada korpsi, karena opini WTP yang diberikan hanya menilai tata kelola keungannya yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten adalah baik bukan berarti benar, karena kalau benar semuanya harus diaudit, dan ini baru hanya sampling, dari 100 akun baru 10 atau 20 akun yang diteliti (audit) sementara lainnya tidak.

Hal ini dikatakan olah Ketua BPK Pusat Hadi Purnomo, Selasa pekan lalu di vip room Bandara Polonia Medan, Ketua BPK Pusat ini datang ke Kota

Medan dalam rangka kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, di Bandara Polonia Ketua BPK di terima oleh Pejabat yang melaksanakan tugas Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Ketua BPK Perwakilan Sumut Muktini SH, Kepala Inspektoran Provinsi Sumatera Utara Ir Diaili Azwar, Kepala Inspektorat Kota Medan Drs Farid Wajedi, serta para pejabat BPK Perwakilan Sumatera Utara lainnya.

Diakatakannya, pengauditan tata kelola keuangan Pemerintan Kota/ Kabupaten yang dilakukan secara sampling dan tidak dilakukan secara keselurahannya, mengingat waktunya tidak ada. Sementara untuk pemerintah Kota Medan penilaian tata kelola

keuangannya pada 2011 oleh BPK diberikan opini penilaian WTP, sedangkan untuk 2012 belum tahu masih dalam proses.

“WTP tidak menjamin tidak ada korupsi bisa terjadi, karena WTP hanya tata kelola keuangannya baik, baik bukan berarrti benar, karena kalau benar semuanya harus di audit, dan Kota Medan pada 2011 diberikan penilaian opini WTP, untuk 2012 masih dalam proses,“ ujar Hadi Purnomo.

Menurutnya, untuk meningkatkan mutu kualitas audit BPK maka samplingnya harus kita naikkan kalau bisa popuilasi semuanya kita audit supaya nantinya BPK bisa akan mendeteksi hal kecurangan, tetapi dengan adanya kerja

sama yakni dengan adanya link and match antara Kota/Kabupaten dengan BPK, sehinggas data-data yang diperlukan dapat langsung diterima BPK, sehingga para pemeriiksa BPK akan bisa memeriksa laporan keungan di meja pemeriksa atau kita kenal dengan deskaudit.

Ditambahkannya, dengan adanya link and match ini setiap hari pemeriksa BPK bisa dapat melihat apakah ada hal-hal yang tidak benar, bila terjadi hal yang sudah merah atau terjadi perbedaan, pemeriksa BPK akan mengirim surat kepada pemerintah Kota/Kabupaten untuk menanyakan perbedaan-perbedaan tersebut dan dimana letaknya, ini dinamakan konfirmasi atau cores-

pondensi-audit, bila hal ini mendapat jawaban dari pemerintah Kota/ Kabupoaten maka permeriksda akan mengecek apakah jawaban sudah cukup wajar diterima, bila wajar pemeriksa tidak akan datang lagi, bila ini tidak wajar diterima maka pemeriksa akan datang ke lapangan namanya field-audit.

“Jadi dalam hal ini ada tiga tahapan yakni desk-audit, corespondensi-audit dan field-audit, ini merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh BPK, dan kerja sama ini dengan pemerintah Kota/ Kabupatan sudah berjalan, dan semua perjalanan dinas pemerintah Kota/ Kabupaten bisa diteliti dengan full-audit dengan cepat karena data-data telah dipunyai,“ ungkap Hadi Purnomo.(VIN)

BAP Mantan Bupati Palas Segera Dilimpahkan

Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Medan (ITM) berunjuk rasa dengan menyandera mobil plat merah, di Medan, Sumut, Kamis (23/5). Mereka menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mantan Staf Biro Keuangan Pemprovsu Diduga Korupsi Rp 500 Juta MEDAN - Saksi ahli dari BPKP Perwakilan Sumut Barium Silalahi SH mengatakan, dalam audit yang dilakukan pihaknya terhadap dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu 2010, kerugian negara mencapai Rp 500 juta. Uang itu digunakan terdakwa Raja Anita Elisyia (mantan Staf Biro Keuangan Pemprovsu) untuk kepentingannya sendiri.

"Audit penghitungan kerugian negara yang kami lakukan berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh dari penyidik Kejati Sumut. Dokumen tersebut misalnya SPM, SPP, proposal penerima dana bansos serta bukti rekening. Selain dari BAP penyidik, kami juga sudah melakukan audit investigasi. Dari hasil investigasi ada pengakuan dan data yang kita peroleh," ujar saksi saat memberi keterangan dalam persidangan Pengadilan Tipikor Medan di di Ruang Cakra VII Gedung PN (PN) Medan, Senin pekan lalu.

Di hadapan majelis hakim diketuai

M Noor, Barium Silalahi menyatakan, dari 17 yayasan penerima dana bansos diperoleh jumlah kerugian negara Rp 500 juta yang mengalir kepada terdakwa, di mana dana tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dari pengakuan enam orang pihak yayasan penerima dana bansos, mereka mentransfer dana ke rekening Raja Anita dengan total Rp 197,500 juta, selebihnya dipotong Raja Anita di Bank Sumut.

"Jadi dari 17 yayasan yang mengurus dana bansos, Rp 500 juta dinikmati terdakwa. Ada enam orang pihak yayasan mentransfer dana itu ke rekening terdakwa. Bila kita totalkan sekira Rp 197,500 juta dana masuk ke rekening Raja Anita. Selebihnya dipotong terdakwa saat berada di Bank Sumut. Saat itu dari pengakuan pihak yayasan, Raja Anita mengambil langsung uang itu dari dalam plastik," ujar saksi.

Menurut saksi, dari pengakuan pihak yayasan, dana bansos yang telah

mereka terima dipotong Raja Anita hingga 50 persen. Kemudian, Raja Anita mengarahkan mereka agar pertanggungjawaban dana bansos itu dibuat sesuai dana yang telah dicairkan Pemprovsu. "Kami hanya mengaudit 17 yayasan. Kita membandingkan fakta dengan ketentuan berlaku, lalu membuat kesimpulan kerugian negara. Lalu kami koordinasi lagi dengan penyidik dan dibuat kesepakatan," jelasnya.

Lantas, penasihat hukum terdakwa mempertanyakan bagaimana bisa saksi mengatakan negara dirugikan.

"Bagaimana bisa Anda menyatakan negara yang dirugikan padahal dana itu telah diterima oleh pihak yayasan?” tanya penasihat hukum terdakwa.

Mendengar pertanyaan itu, saksi mengatakan negara dan pihak yayasan dirugikan dalam perkara ini, sebab dana bansos itu bersumber dari APBD 2010. "Kami memiliki bukti yang lengkap serta ada bukti transfer uang yang masuk ke rekening terdakwa,"

tegasnya.

Sementara itu, Raja Anita yang dimintai majelis hakim untuk menanggapi pernyataan saksi tampak gugup dan membolak-balik berkas yang dipegangnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Netty Silaen di dalam dakwaannya memaparkan, pada tahun 2010 Pemprovsu menganggarkan belanja dana hibah atau bansos pada Biro Bina Kemasyarakatan Sosial (Binkemsos) dengan nilai pagu anggaran Rp 424.388.575.000 ditampung pada APBD 2010.

Terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3, jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 12 huruf g jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (BM)

MEDAN - Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu sedang memproses penyelesaian berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan bersama Basyrah Lubis selaku tersangka korupsi proyek pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas (Palas) dengan nilai kontrak Rp 216 miliar.

"Sedang tahap penyelesaian BAP untuk dilimpahkan bersama tersangka ke kejaksaan, disidangkan atas perbuatan tindak pidana korupsi yang ditaksir Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara merugikan negara Rp 6.048.827.272,73," kata Kasubid Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan, Rabu pekan lalu.

Dijelaskannya, mantan Bupati Palas itu diduga melakukan tindak pidana korupsi, melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 huruf e KUHP. Basyrah Lubis, lanjutnya, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam menetapkan pemenang lelang kepada PT Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp 216 miliar dalam pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Palas pada Dinas Pengerjaan Umum (PU), Pertambangan dan Energi Palas 2009-2012.

Untuk itu, kata MP Nainggolan, Basyrah memerintahkan pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa dan surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat Nomor: 6021/5911/2009 tanggal 9 Desember 2009, serta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian pemborongan proyek pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Palas yang anggarannya belum tersedia di APBD 2009, 2010, 2011, dan 2012, serta belum ada persetujuan dari DPRD Palas.

Basyrah Lubis, mantan Bupati Pala situ, ditangkap petugas Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu di Rumah Sakit Tiong Kramat 128 di Jalan Kramat Raya No 128 Jakarta Pusat.

Penangkapan itu atas kerja sama tim Poldasu dan Mabes Polri.

Berdasarkan penyidikan dan hasil gelar perkara di Mapoldasu, Rabu, 25 Januari, lima orang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari Basyrah Lubis (mantan Bupati Palas), Chairul Windu (mantan Kadis PU Palas/ditahan), Abdul Hamid Nasution (pejabat pembuat komitmen), Paruhum Daulay (bendahara umum daerah), dan HM Ridho Harahap (Ketua DPRD Palas).(MB)

LBH Medan Minta Terdakwa Korupsi TPAPD Ditahan MEDAN - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang menangani perkara dugaan korupsi dana TPAPD dengan terdakwa Rahudman Harahap untuk segera melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Hal itu disampaikan Divisi Hukum, HAM dan Tipikor LBH Medan Ahmad Irwandi Lubis, Kamis pekan lalu. Melalui surat resmi LBH Medan dalam Surat Nomor :121/LBH/S/V/2013, perihal Mohon Untuk Dilakukan Penahanan, tertanggal 22 Mei 2013, lanjut Irwandi sangat beralasan hukum agar majelis hakim yang menangani Perkara Rahudman dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

"Kasus ini terhadap penanganannya telah berlarutlarut. Di mulai dari penetapan status tersangka terhadap

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

terdakwa Rahudman yang menghabiskan waktu kurang lebih dua tahun. Hal tersebut terjadi dikualifisir karena tidak adanya dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa , sehingga penanganan terhadap kasus dimaksud menjadi tidak jelas dan kepastian hukum bagi terdakwa sampai sekarang belum juga tercapai," ujar Irwandi.

Diterangkannya Sekalipun dalam hal ini penahanan merupakan kewenangan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun untuk menghindari kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana serta demi tegaknya persamaan didalam hukum (Equality Before The Law).

"Demi terciptanya Peradilan yang Fair, Objektif dan tidak memihak, tidak tebang pilih, maka seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara a quo untuk mengeluarkan surat penetapan penahanan terhadap terdakwa," urainya.

Seperti yang diketahui bahwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa Rahudman Harahap dikualifisir melanggar Pasal 2 ayat (1) junto. Pasal 3 juntio.

Pasal 9 junto. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 20 Tahun penjara.

"Dengan melihat ancaman hukuman yang didakwakan terhadap Terdakwa Rahudman Harahap yang lebih dari 5 (Lima) tahun, maka LBH Medan menilai sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud dapat melakukan penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana," jelas Irwandi.

Sementara itu, Akhir Hasibuan mantan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Tapanuli Selatan tahun 20032005, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerinta Desa (TPAPD) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Dia mengatakn terdapat kejanggalan dalam pencairan dana TPAPD.dimana terdapat kesalahan pencatatan yang mengakibatkan adanya kekurangan dana pada TPAPD 2004 senilai Rp487 juta.

"Kekurangan itu akibat terjadinya kesalahan pencatatan terhadap pagu anggaran TPAPD antara tahun 2003 dan 2004. Di mana pada tahun 2004 telah dianggarkan untuk Kepala Desa senilai Rp70 ribu dan Sekdes Rp 60ribu. Sementara pada 2003, pagu anggaran lebih tinggi, di mana untuk Kades Rp77.500 dan Sekdes Rp62.500," terangnya.

Lanjut Akhir adanya selisih perbedaan angka membuat terjadinya kekurangan anggaran di tahun 2004. Menurutnya untuk mengatasi kekurangan, maka diusul untuk ditampung di PAPBD 2004. Meski diusulkan oleh Bupati kala itu ke DPRD pada 29 November 2004, tetapi tidak dilaksanakan atau disahkan.

Akhir mengaku saat menjabat sebagai BUD Pemkab Tapsel, hanya dua kali membayarkan dana TPAPD. Pertama 18 des 2004 yakni kekurangan Rp 487 juta dan pencairan kedua, 6 Januari 2005 senilai Rp1,035 miliar. "Namun dalam pencairan ini tidak memakai nota dinas, tapi melalui surat perintah pembayaran (SPP), surat ketetapan otorisasi (SKO) dan surat perintah membayar uang (SPMU),"terangnya.

Dia menerangkan kekuarangan dana 2004 itu tidak dibahas di P-APBD." karena adanya permintaan dari pengguna anggaran yakni Sekda saat itu pak Rahudman Harahap dan Bupati,"

ujarnya saat Menjawab pertanyaan jaksa prihal alasan melakukan pembayaran dana pertama dan kedua prosesnya berbeda.

Khusus TPAPD 2004 yang katanya mendesak, tanya JPU lagi, apakah mendesak itu karena adanya para pemdes demo ke Pemkab Tapsel menuntut pembayaran TPAPD?. Namun saksi menjawab, tidak ada. "Kalau demo-demo tidak ada pak", ujarnya.

Dia menerangkan dana itu diserahkan cek ke Pemegang Kas Setda Tapsel yakni Amrin Tambunan untuk mencairkannya serta menyerahkannya ke Pemdes."Apakah anda tahu dana yang dicairkan sebelum ketuk palu (disahkan-red) itu diperbolehkan?", tanya SB Hutagalung, salah satu hakim Ad Hoc, kepada saksi. Lantas saksi Akhir. menjawab, hal itu tidaklah dibenarkan atau melanggar peraturan.

Sementara itu saksi kedua yang dihadirkan JPU yakni Husni Afgani Hutasuhut, selaku Kabag

Keuangan Setda Tapsel, dalam keterangannya mengaku tidak mengetahui tentang kekurangan dan kejanggalan pencairan dan TPAPD Tapsel 2004 dan 2005.

Pasalnya, saksi Husni baru menjabat sebagai Kabag Keuangan sejak April 2005.

Sementara, sebelumnya ia PNS di Bapedda Tapsel.

Sedangkan saksi ketiga yang dihadirkan hampir sama dengan keterangan saksi ketiga yang dihadirkan yakni Rahmadsyah Harahap, mantan Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa (dibawah Kabag Pemdes) dan kini sudah pensiunan.

Dalam pernyataan saksi Rahmadsyah, ia masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RH, namun masih jauh.

Meski kedua saksi menyatakan adanya kekurangan dan kejanggalan dalam penyaluran TPAPD Tapsel itu, namun mereka mengaku tidak mengetahui apakah dana TPAPD itu ada mengalir ke kantong terdakwa RH untuk perjalanan dinas.(STARBERITA.COM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).

"Menyatakan menolak permohonan pemohon," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Selasa pekan lalu. Menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan hukum.

Dalam pertimbangann yang dibacakan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Mahkamah menyatakan pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai dimungkinkannya "LSM/Ormas dapat diberikan hak untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian kasus korupsi oleh penegak hukum".

Maria mengungkapkan terhadap pokok permasalahan Pemohon tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 telah memberikan hak kepada LSM untuk dapat mengajukan praperadilan.

Dengan adanya putusan tersebut, kata Maria, bahwa sekalipun norma hukum 'praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan' yang dipermasalahkan oleh Pemohon diatur di dalam Undang-Undang

dan Supriyadi. Mereka menguji Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor ini sebab pernah mengajukan gugatan praperadilan penghentian perkara korupsi BLBI Syamsul Nursalim.

Pada awalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, namun putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak mengatur hak gugat LSM/Ormas untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi.

Menurut Pemohon, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi namun dengan tidak diaturnya hak gugat serta peran serta masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang tidak mau menangani perkara korupsi, menyalahgunakan wewenang bahkan melakukan korupsi, dan menghentikan penanganan perkara secara tidak sah maka tujuan pemberantasan korupsi tidak akan tercapai.

Dengan adanya fakta hukum tersebut, Pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan. ANT

yang berbeda, substansi norma hukum yang dimohonkan pengujian tersebut adalah sama dengan permohonan yang telah diputuskan oleh Mahkamah tersebut.

"Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut, "mutatis mutandis" berlaku pada permohonan ini," katanya.

Pengujian UU Tipikor ini dilakukan oleh tiga pendiri MAKI, yang diwakili oleh Boyamin, Drs H Soepardjito

LSM Bisa Ajukan Praperadilan INI bisa jadi kabar baik bagi para aktivis dan pegiat LSM yang peduli dengan penegakan hukum. Soalnya, keberadaan mereka diakui sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan atas suatu penghentian penyidikan atau penuntutan kasus.

Hal ini tercantum dalam putusan MK yang memutuskan mengabulkan uji materi Pasal 80 KUHAP terkait tafsir frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dimohonkan Boyamin Saiman selaku koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Putusan ini meneguhkan bahwa LSM atau organisasi kemasyarakatan (ormas) termasuk pihak ketiga yang berkepentingan selain saksi korban atau pelapor terkait pengajuan permohonan praperadilan.

“Menyatakan frasa ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ dalam Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan,” kata Ketua Majelis MK, M. Akil Mochtar saat membacakan putusannya di ruang sidang MK, Selasa pekan lalu.

Dengan begitu, penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan praperadilan menjadi lebih luas.

T a k hanya terba-

tas pada saksi korban dan pelapor, tetapi masyarakat luas termasuk LSM atau Ormas sepanjang memiliki kepentingan yang sama demi kepentingan umum terhadap sebuah kasus.

Dalam Pasal 80 UU KUHAP disebutkan, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau ‘pihak ketiga yang berkepentingan’ kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

MK menilai dalam KUHAP memang tidak memberikan interprestasi yang jelas mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Ditegaskan Mahkamah penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP telah diputus dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013.

Menurutnya, tafsir pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy). Seperti LSM atau ormas.

Peran serta masyarakat demi memperjuangkan kepentingan umum sangat diperlukan guna melakukan fungsi pengawasan penegakan hukum. “Permohonan ini sudah sejalan dengan pertimbangan putusan perkara Nomor 76/ PUU-X/2012, sehingga mutatis mutandis (otomatis) menjadi pertimbangan pula dalam permohonan ini,”tutur Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan putusan.(BBS)

HAKIM HARUS SEPANDANGAN

Kejaksaan Akui Legal Standing LSM KEJAKSAAN seringkali menjadi pihak termohon dalam praperadilan yang diajukan LSM pegiat anti korupsi. Sebut saja Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Hajar Indonesia, Laskar Empati Pembela Bangsa (Lepas), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Gorontalo Corruption Watch (GCW).

MAKI beberapa kali mempraperadilankan penghentian penyidikan (SP3) yang diterbitkan Kejaksaan.

Sementara, Hajar Indonesia, Lepas, dan PPMI sempat mempraperadilankan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah walau akhirnya tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan selalu berdalih permohonan tidak dapat diterima karena LSM bukan merupakan “pihak ketiga berkepentingan” sebagaimana diatur Pasal 80 KUHAP. LSM dianggap tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena hakim praperadilan seringkali mendefinisikan pihak ketiga berkepentingan sebagai korban atau pelapor.

Persepsi ini juga sering digunakan Kejaksaan ketika menghadapi praperadilan yang dimohonkan LSM. Namun, dengan adanya putusan MK yang menolak uji materi mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, tafsir pihak ketiga berkepentingan diperluas menjadi masyarakat yang dalam hal ini bisa diwakili LSM. Putusan itu membuat Kejaksaan mulai mengubah pandangan mengenai pihak ketiga berkepentingan. Wakil Jaksa Agung Darmono akhirnya mengakui legal standing LSM

LIPSUS

dalam mengajukan praperadilan.

“Ya, kalau itu sudah menjadi putusan MK, harus kita patuhi.

Putusan MK itu bersifat final dan mengikat,” katanya.

Senada, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi juga mengatakan sependapat dengan putusan MK. “Prinsipnya sependapat, terutama terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bisa saja pihak ketiga dalam hal ini adalah LSM atas nama masyarakat,” ujarnya.

Namun, putusan MK tersebut sepertinya tidak berpengaruh pada padangan hakim di pengadilan. Selain karena Mahkamah Agung (MA) belum mengeluarkan peraturan atau surat edaran untuk menyamakan persepsi hakim, MA juga masih memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menafsirkan pihak ketiga berkepentingan.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Matheus Samiadji tetap berpandangan pihak ketiga berkepentingan tidak bisa diartikan sembarangan. LSM dinilai bukan termasuk pihak ketiga berkepentingan. “Pihak ketiga itu syaratnya tetap harus

pihak ketiga yang berkepentingan. Tidak sembarangan pihak ketiga atau LSM,” tuturnya.

Pandangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang tidak bisa disalahkan.

Sebab, hingga kini MA belum merasa perlu mengeluarkan PERMA ataupun SEMA untuk mengukuhkan legal standing LSM. Pertimbangan untuk menerima atau menolak legal standing LSM masih diserahkan pada otorisasi hakim praperadilan.

Selama ini, KUHAP tidak mengatur secara jelas makna pihak ketiga berkepentingan.

Akibatnya, makna pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP menjadi multitafsir, sehingga ada sebagian hakim yang mengakui kedudukan hukum LSM, banyak pula hakim yang tidak mengakuinya.

Salah satu contoh hakim yang mengakui legal standing LSM adalah hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Pada 13 Desember 2011, dalam putusannya, hakim mengakui legal standing GCW, bahkan mengabulkan permohonan praperadilan GCW untuk membuka kembali penghentian penyidikan kasus

korupsi Fadel Muhammad.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ini dikuatkan oleh pengadilan di tingkat banding.

Dikabulkannya praperadilan GCW inilah yang menjadi alasan Fadel Muhammad mengajukan permohonan uji materi ke MK. Fadel mempermasalahkan pendefinisian pihak ketiga berkepentingan yang tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Nyatanya, MK menolak permohonan uji materi Fadel dan memperluas tafsir pihak ketiga berkepentingan. Pihak ketiga berkepentingan tidak hanya diartikan sebagai korban maupun pelapor, tapi masyarakat luas, dalam hal ini bisa diwakili sekumpulan orang/LSM yang memiliki tujuan sama demi kepentingan umum.

Putusan MK ini tentu membawa angin segar bagi para pegiat anti korupsi, seperti ICW dan MAKI. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah mengapresiasi putusan MK dan berharap ke depan, tidak ada lagi perbedaan pandangan hakim di seluruh Indonesia mengenai tafsir pihak ketiga berkepentingan.HOC

PUTUSAN MK yang menolak permohonan uji materi mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad membawa angin segar bagi pegiat anti korupsi.

Selama ini, walau KUHAP tidak mengatur secara jelas makna “pihak ketiga berkepentingan”, legal standing LSM seringkali ditolak ketika mengajukan praperadilan terhadap SP3 ataupun SKPP. Setelah MK memperluas tafsir pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP, pihak ketiga berkepentingan tidak hanya sebatas pelapor maupun korban.

Namun, dapat diartikan sebagai masyarakat luas yang bisa diwakili sekumpulan orang/LSM yang memiliki kepentingan dan tujuan sama demi kepentingan umum.

Atas putusan MK itu, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah mengapresiasi karena MK menegaskan tafsir yang konstitusional terhadap pihak ketiga berkepentingan. “Jadi, harapannya ke depan, tidak ada lagi perbedaan pandangan hakim di seluruh Indonesia tentang frasa ini,” katanya.

Menurut Febri perluasan tafsir pihak ketiga berkepentingan sangat diperlukan untuk kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum, seperti korupsi, lingkungan hidup, serta kejahatan extraordinary lainnya.

Sebab, dalam prakteknya, hakim biasanya mengutip pendapat Yahya Harahap untuk mendefinisikan pihak ketiga berkepentingan.

“Tapi, sekarang setelah ada tafsir konstitusional dari MK, seharusnya tidak ada perbedaan pemahanan lagi. Intinya, semua SP3 atau SKPP kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya yang terkait kepentingan umum bisa dipraperadilankan masyarakat.

MA seharusnya menyikapi putusan MK tersebut dengan positif,” ujarnya.

Untuk menyikapi putusan

MK, Febri menyarankan agar MA menindaklanjutinya dengan membuat PERMA, SEMA, atau aturan lain untuk menyebarkan substansi putusan MK. Meski tidak termuat dalam amar putusan, pada dasarnya putusan MK itu berangkat dari ratio decidendi (alasan/pertimbangan) yang sifatnya juga mengikat.

Febri menjelaskan, permohonan Fadel ditolak karena MK dalam pertimbangannya memperluas tafsir pihak ketiga berkepentingan. MK memperkuat dan memperjelas posisi hukum LSM, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengabulkan praperadilan LSM terhadap SP3 kasus Fadel sejalan dengan pertimbangan MK. Senada, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menganggap putusan MK sudah dapat dijadikan dasar untuk mengukuhkan legal standing LSM. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mengontrol penegakan hukum. Ke depan, permasalahan mengenai legal standing LSM dalam mengajukan praperadilan sudah tidak usah diperdebatkan lagi.

Boyamin mengatakan, tidak lama setelah Fadel mengajukan uji materi ke MK, MAKI juga mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 80 KUHAP. Apabila Fadel meminta MK untuk mempersempit tafsir pihak ketiga berkepentingan, MAKI justru meminta MK memperluas tafsir tersebut. Sejauh ini, MK belum menggelar sidang permohonan uji materi MAKI. “Tapi, sekarang perdebatan itu terselesaikan dengan adanya putusan MK. Kalau besok ada hakim yang menyatakan LSM tidak mempunyai legal standing dan bukan pihak ketiga berkepentingan, tinggal diadukan saja ke KY atau MK. Dengan ditolaknya permohonan Fadel, saya berharap MK mengabulkan permohonan saya,” tuturnya.

Diberi Keleluasaan Hingga kini, MA belum

merasa perlu mengeluarkan PERMA ataupun SEMA untuk menyamakan persepsi hakim mengenai tafsir pihak ketiga berkepentingan. Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menyatakan, PERMA dan SEMA biasanya lahir dari kebutuhan mengenai hukum acara dari satuan kerja di pengadilan.

Apabila nanti ditemukan kesulitan atau permintaan dari daerah, baru akan dibentuk Pokja. Ridwan menerangkan, problematika mengenai hukum acara seringkali muncul saat acara loka karya, seminar, maupun pelatihan. Jika perluasan makna hukum acara itu tidak harus dimuat dalam regulasi baru, biasanya akan berlanjut begitu saja.

“Artinya, masalah legal standing kan muncul dari perkara-perkara yang ada di tataran pengadilan tingkat pertama. Sepanjang tidak ada persoalan masalah hukum acaranya, ya diberikan keleluasaan kepada hakim untuk memutusnya. MA tidak mematok harus dikabulkan atau tidak. Itu tergantung pertimbangan hakimnya,” jelasnya.

Kendati demikian, MA membuka peluang bagi satuan kerja yang merasa perlu untuk memperjelas hukum acara. Pada dasaranya, KUHAP memang tidak mengatur detail mengenai pihak ketiga berkepentingan.

Sembari menunggu revisi KUHAP, biasanya dapat digunakan hukum materil mengenai pihak yang berhak mengajukan praperadilan.

Ridwan menambahkan, apabila ada pihak yang mengajukan, tentunya akan menjadi bahan pemikiran dan diskusi tersendiri. “Namun, sejauh ini belum ada pertanyaan dari daerah mengenai itu. Kalau nanti ada pertanyaan, baru muncul jawaban dalam bentuk PERMA atau SEMA. Sementara, diserahkan kepada otorisasi hakim,” tandasnya.HOC

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

Kapolda: Warga Harapkan Polisi Aceh Bebas KKN dan Humanis ACEH TAMIANG - Kapolda Propinsi Aceh Irjend Pol Drs Herman Effendi mengatakan, masyarakat menginginkan polisi yang humanis dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal itu diungkapkan Kapolda pada acara silaturrahmi bersama tokoh masyarakat dan pejabat di lingkungan Bumi Muda Sedia, Selasa (21/5).

Sebelum acara, Kapolda Aceh dan isteri disambut balas pantun di dipeusijuek oleh tokoh masyarakat Aceh tamiang.KapoldaAcehdihadapahtokoh masyarakat mengatakan. tujuan kedatangannya untuk menjalin silaturrahmi dan ingin mengetahui dan mengenal wilayah di Aceh.

Dari berbagai masukan, kami menginventarisir keinginan masyarakat dan pemeritah terhadap polisi. Menyangkut permintaan warga dalam perekrutan polisi bebas KKN, serta polisi humanis akan segera diwujudkan. Program ini dibuat transparansi, peningkatan

mutu pelayanan dan perubahan sikap personel polisi dua program di tujukan ke internal bidang keuangan dan personel. Sedangkan untuk pelayanan, sudah dibuat SOP, tentu semua dilakukan untuk menjawab harapan masyarakan.

Mengenai narkoba, saya terus cuap-cuap, merepet kemana-mana, kok kemarin polisi tertangkap narkoba lagi. Saya minta bantuan warga agar memantau polisi di lapangan. “Sudah 19 polisi kita pecat,’’ujar kapolda Aceh.

Sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang, Hamdan Sati mengatakan, Aceh Tamiang dikenal dengan julukan Negeri Muda Sedia saat ini sedang bergiat membangun perkantoran pemerintahan tahun ini. Jembatan dan jalan akan dibangun diseluruh Kabupaten untuk menggerak ekonomi warga. “Selaku kepala daerah, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program Kepolisian,” ujar Hamdan.(BSO)

Sosialisasi Capil Pemko Langsa

BUPATI Aceh Timur serius memberikan arahan kepada masyarakat di Gampong Seumanah Jaya, Kec. Ranto Peureulak terkait rencana pembangunan rumah untuk kaum dhu’afa.

Terkait Pembangunan Rumah Dhu’afa

Rocky Mendadak Jumpai Masyarakat Pedalaman ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib yang akrap disapa Rocky Selasa (21/5) lalu mendadak berangkat ke desa pedalaman, yakni Desa Seumanah Jaya, Kec. Rantoi Peureulak.

Tujuan Bupati untuk bertemu puluhan masyarakat yang sudah menunggu, terkait rencana pemerintah membangun 375 unit rumah kaum dhuafa yang bersumber dari anggaran APBK dan Otsus.

Perjalanan memakan waktu 2 jam lebih itu mengarungi jalan berlumur dan sejumlah jembatan darurat, bahkan sempat berjalan

kaki menuju ke lokasi. Rencana pembangunan rumah diperioritas untuk mantan kombatan GAM yang kurang mampu dan tidak memiliki rumah.

Rocky mengatakan, rencana pembangunan akan dilaksanakan akhir Juni 2013. Tak hanya rumah, secara bertahap, pemerintah daerah juga akan membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Sekolah Dasar (SD) serta mushala sebagai fasilitas umum. Termasuk pasar tradisional dan sarana olahraga seperti lapangan bola.

“Rumah ini kita akan bagikan

untuk masyarakat dan mantan kombatan GAM kurang mampu, ditambah dengan 2 hektar lahan kosong untuk digarap,” kata Rocky.

Dia juga menghimbau Kepala Desa jangan sesekali menjual dan mengeluarkan rekomendasi penggarapan tanah ke pihak luar.

Karena masih banyak lahan yang dibutuhkan untuk masyarakat khususnya warga kurang mampu.

“Yang paling penting ciptakan kebersamaan seraya menjaga kedamaian yang telah dicapai selama ini,”ujarnya.(BSO)

Silaturrahmi Pemkab dengan Insan Pers

Kapolres Aceh Timur saat membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI pada peringatan Hari Kebangkitan Nasioanal Ke-105 Tahun 2013.

Harkitnas Ke-105 Di Aceh Timur Khitmad ACEH TIMUR–Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-105 di Kabupaten Aceh Timur berlangsung khidmat, Senin (20/5) pagi. Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, S.Ik, MH yangberindaksebagaiInspekturUpacara (Irup)berterimakasihataskelancarandan kesiapan panitia pelaksana yang begitu matang dalam memperingati Harkitnas 2013.

AKBP Muhajir dalam kesempatan tersebut membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Pada intinya, dengan memahami sejarah, maka hal ini akan menanamkan etos perjuangan bagi generasi berikutnya yaitu perjuangan bangsa Indonesia ke depan untuk menjadi negara maju, modern, adil, dan sejahtera. Inilah cita-cita bersama yang mesti diwujudkan.

Melalui peringatan Harkitnas ini, marilah mengenang kembali bagai-

POLITIK Disnaker Buka Pelatihan PBM

mana semangat perjuangan The Founding Fathers, untuk diambil sebagai teladan bagi generasi muda.

Mereka telah berjuang tanpa pamrih, penuh pengorbanan, kesabaran dan keberanian mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini.

Kapolres melanjutkan, lihatlah bagaimana mereka telah menorehkan tinta emas sejarah pada Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, berlanjutdenganpenggalanganSumpah Pemuda28Oktober1928yangakhirnya berbuah manis pada hari Proklamasi 17 Agustus 1945.

Muhajir menambahkan, lihatlah para anggota TNI/POLRI yang menjalankan tugas di daerah perbatasan untuk menegakkan kedaulatan wilayah Indonesia. Para guru, bidan maupun dokter yang berbakti sampai ke daerah-daerahterpencil.ParaPNSyang bekerja disemua bidang pemerintahan, baikpusatmaupundaerah.(BSO)

ACEH TIMUR - Silaturrahmi insan pers dengan Pemkab Aceh Timur yang berlangsung di Aula Serbaguna Idi, Selasa (21/5) berlangsung sukses. Dalam sesi tanya jawab, para wartawan menghujani SKPK dengan pertanyaan tajam terkait programnya, sejalan dengan visi – misi Bupati/Wakil Bupati.

Jumpa pers kali ini dipimpin Sekda Drs. HT. Bahrumsyah, MM didampingi Asisten I Adlinsyah, Asisten II M. Ihsan Ahyat dan Asisten III Irfan Kamal. Para Kepala SKPK yang hadir antara lain, Kadis Pertanian dan Holtikultural, Bapeda, Dinas PU, DPKKD, BKPP, Disperindak Koperasi,

Bapeluh, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Sosial dan Mobilitas Penduduk, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran, BPMPKS, BPBD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dishutbun, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekda Aceh Timur, mengucapkan terimakasih atas kekompakan dan kebersamaan yang dibangun selama ini dikalangan wartawan khususnya yang bekerja di Kab. Aceh Timur, sehingga wartawan selaku mitra kerja Pemkab Aceh Timur terus membantu Pemkab dalam membangun Aceh Timur sesuai dengan Visi – Misi Bupati

Aceh Timur Hasballah HM. Thaib – Syahrul Syama’un. “Mari kita bersama membangun Idi selaku Pusat Pemkba Aceh Timur yang lebih cemerlang sebagaimana harapan masyarakat,” katanya.

Bahrumsyah juga menyinggung terkait kesiapan Aceh Timur sebagai Tuan Ruah Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2014 mendatang sebagaimana pertanyaan wartawan dalam pertemuan itu. Menurut Sekda, Qanun Dispora Aceh Timur kini sedang dalam pembahasan DPRK Aceh Timur dan diharapkan segera selesai, sehingga Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berdiri di Aceh Timur.(BSO)

Kadis PU Lantik Tujuh Pejabat Eselon IV ACEH TIMUR - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Aceh Timur, Ir. Mahyuddin dalam sambutan Pelantikan/Sumpah Jabatan Eselon IV mengharapkan, kinerja aparatur Negara ke depan khususnya dalam lingkungan PU agar lebih baik dari sebelumnya. Hal itu dinilai mutlak dalam rangkapeningkatankinerjayangdibarengi dengan kesejahteraan pegawai.

Mahyuddin mengatakan, mutasi dan promosi jabatan PNS dalam lingkungan Dinas PU merupakan langkah awal dalam menata kembali Dinas PU yang disesuaikan dengan disiplin ilmunya. “Mulai

besok, jadilah orang PU yang siap bekerja cepat dan tuntas, apalagi seluruh pejabat yang dilantik hari ini adalah orang-orang tehnis,” katanya.

Mahyuddin juga menambahkan, tujuan dari dilantiknya pejabat tehnis adalah untuk memperbaiki kinerja ke arah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. “Fungsikan staf dan lakukan pembinaan para staf untuk peningkatan kinerja. Selain itu, benahi laboratorium agar dapat difungsikan. Jika terkendala dengan anggaran sampaikan ke atasan,” harap Mahyuddin.

Pejabat eselon IV yang dilantik dalam lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum yakni, Ridwan (Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), Mustika Imanda (Pj.Kasi Perencanaan Tehnis), Purnawati (Pj. Kasi Pengujian dan Bahan), Eliyawati (Pj. Kasi Perumahan), Bustami (Kasi Pemantauan dan Pengendalian), Edi Susianto (Kasi Tata Bina Air) dan Busrai Sansaril (Pj. Kasi Pengembagan Rawa, Sungai dan Pantai). Sementara Muslim yang direncanakan dilantik bersamaan dengan tujuh pejabat lainnya gagal dilantik karena sakit, sehingga Muslim sebagai Kasi Pemantauan dan Pengendalian akan dilantik setelah sembuh.(BSO)

KOTA LANGSA - Pencatatan kelahiran merupakan program pemerintah sebagaimana diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM pada acara Sosialisasi Pencatatan Kelahiran dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun 2013 di Aula Hotel Harmoni Langsa, Senin (20/5).

Menurut Marzuki Kondisi itu mendorong munculnya sejumlah permasalahan anak yang berpangkal dari manipulasi identitas anak. Seperti anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja di bawah umur dan kekerasan.

Lanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwewenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, sebagai ujung

tombak pemerintahan Camat dan Geuchik yang membawahi kecamatan dan desa-desa sangat memegang peranan penting mengingat data penduduk diperoleh dari hasil pengelolaan dari Desa berjenjang ke Kecamatan baru ke Kabupaten/Kota.

Kata Marzuki, rencana strategis program pencacatan Akta kelahiran sesuai dengan penyusunan Renstra Tahun 2012 yang bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencacatan kelahiran sesuai dengan visi, misi dan sasaran yaitu semua anak Indonesia tercatat kelahirannya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Langsa Aji Asmanuddin, A. Ag, MA mengatakan Peletakan dasar-dasar sistem pencacatan kelahiran. Idealnya pembangunan sistem pencacatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif. Untuk Kota Langsa, dari hasil rekapitulasi perekaman KTP elektronik realisasinya sudah mencapai 78,72% dari yang wajib KTP sejumlah 128.088 jiwa. (BSO)

SEKDAKO Subulussalam didampingi Wakil Ketua DPRK beserta Ketua KIP Subulussalam saat memukul gong tanda dimulainya pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Subulussalam.

KIP Subulussalam Launching Tahapan Pemilukada 2013 SUBULUSSALAM – Saat ini Subulussalam sedang ”galau” karena warganya ada yang meminta Pilkada dimundurkan, tapi ada juga yang meminta dipercepat. Sampai saat ini warga masih was-was dan bingung menyangkut persoalan pelaksanaan pemilukada.

Pernyataaan itu disampaikan Sekda Kota Subulussalam H. Dhamhuri dalam sambutannya pada Acara Launching Pilkada Subulussalam, Sabtu (18/5) di lapangan Beringin Subulussalam.

Bagi Pemko Subulussalam, tidak pernah ragu-ragu melaksanakan Pilkada tahun 2013 ini. Dhamhuri mengharapkan kepada yang ingin mencalonkan menjadi Walikota dan Wakil Walikota untuk mendaftarkan ke KIP. Anggota KIP diminta tidak terpengaruh pihak manapun, karena masyarakat menginginkan Pemilukada.

Ketua KIP Subulussalam M. Husein Saran SH telah menggelar launching tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dipastikan digelar tahun 2013 ini. Diisukan pada saat launching akan ada gerakan demo dari elemen yang menolak pelaksanaan pemilukada tahun ini. Alasanna meng-

kangkangi UU kekhususan Aceh dan mengabaikan keberadaan UU No.11 tahun 2006 (UUPA) yang menganut asas lex specialis derogate lex generalis.

Husein dalam sambutannya menegaskan lauching Pemilukada Subulussalam dilaksanakan agar masyarakat dan seluruh partai politik tahu, bahwa pemilukada Subulussalam dilaksanakan 2013 ini. Ini telah sesuai UU No.11 tahun 2006, meski diakui hingga kini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota dari DPRK. Sebelumnya Ketua Komisi A DPRK Subulussalam H.Saripuddin Padang meminta maaf bagi yang tidak lulus seleksi perekrutan anggota KIP karena terbatasnya jumlah yang dibutuhkan. Dikatakan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No. 270/2305/sj pada tanggal 6 Mei, Pemilukada Subulussalam dipercepat pada 2013, karena 2014 ada dua agenda besar. Yakni Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Acara dihadiri Sekda H.Dhamhuri, wakil ketua DPRK,Siti Ansari Bancin,Pabung Kodim 0109, ketua MPU, Kabag Ops Polres Aceh Singkil dan sejumlah partai politik.(KAR)

SEPEKAN

SUBULUSSALAM - Dinas Tenaga Kerja kota Subulussalam mengadakan pelatihan hasil kerjasama dengan Mobilitas Penduduk Aceh. Kerjasama ini disebut Pelatihan Berbasis Masyarakat (PBM) kejuruan ketrampilan rotan, angkatan I 2013.

Sekretaris Disnakertrans Kota Subulussalam Kasmir Kasogihen membuka secara resmi acara PBM di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Lae Oram Kec Simpang Kiri Subulussalam, Selasa (21/5).

Kasmir berharap peserta PBM serius mengikuti agenda pelatihan dan mematuhi semua aturan yang telah ditentukan. “Jangan sekedar ikut karena program ini sangat positif,” terangnya.

Kabid SDM dan KK Fatimah Zahro mengatakan dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan diikuti 20 peserta. Diharapkan peserta dapat mengikuti sesuai ketentuan yang ada. Sebelumnya, pembukaan acara dirangkai penyerahan secara simbolis alat praktik PBM oleh Kasmir dan Rahmadi dari Disnaker dan Mobduk Aceh.

Ketua Asosiasi pengusaha Rotan Indonesia Subulussalam Iskandar selaku instruktur hadir pada saat pembukaan. Ia yakin PBM akan berhasil. Katanya selajutnya akan dibawa ke Cirebon, tetapi perlu suport pemerintah. Warga Subulussalam sangat antusias dengan adanya program PBM dari Disnaker Subulussalam kerjasama dengan Mobduk Aceh.(KAR)

Bacaleg yang Sakit, Tes Uji Baca Alqur’an

SUBULUSSALAM - Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) yang sakit pada saat tes uji baca Alqur’an akan diuji minggu depan. Kita telah menyurati seluruh partai politik yang bacalegnya sakit, untuk mengikuti tes uji baca alqur’an. Bagi yang gagal atau tidak hadir tanpa disertai alasan yang jelas, maka tidak akan diterima untuk didaftarkan kembali.

Demikian disampaikan Drs. Syarkawinur Bagian Devisi Hukum dan Pengawasan KIP Kota Subulussalam didampingi Irwanto Harahap di ruangan kerjanya, Rabu (23/5). KIP kaatanya akan melakukan penelitian apakah bacaleg benar sakit saat uji terdahulu. “Bacaleg harus disertai surat keterangan dari rumah sakit dimana ia dirawat,” terangnya.

Salinan jadwal tahapan pendaftaran dan verifikasi pencalonan anggota DPRK Subulussalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2014 (PKPU no.06 tahun 2013 perubahan keempat PKPU No.07 Tahun 2012) yang dikeluarkan KIP setempat untuk perbaikan daftar Calon dan syarat calon serta pengajuan balon pengganti parpol mulai 9-22 Mei 2013.

“KIP memastikan menolak bacaleg yang kembali diajukan partai tertentu, jika telah gagal mengikuti tes baca Alqur’an, karena itu syarat mutlak,” ujarnya.

(KAR)

90 Peserta Ikuti Kelompok Wawasan Ayam Petelur Kebangsaan Bentuk ACEH TIMUR - Salah satu usaha Koperasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa adalah meningkatkan kesadaran masyarakat memahami wawasan kebangsaan dan bela negara. Guna memahami maksud tersebut setiap warga diharuskan memiliki komitmen dan pengetahuan tentang jati diri serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Hal ini dikatakan Kasdim 0104 Aceh Timur, Mayor Inf. Nasrun Nasution saat membacakan sambutan Bupati Aceh Timur pada acara pembukaan kegiatan wawasan kebangsaan peningkatan pelatihan bela negara, selasa (21/5) di halaman Batalyon 111/KB Kompi B, Peudawa – Aceh Timur.

Untuk menyikapinya Pemkab Aceh Timur bekerjasama dengan Kodim 0104/Aceh Timur menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan peningkatan pelatihan bela negara, bertujuan mempertebal komitmen dan meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan rasa kepedulian warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres Aceh Timur, AKBP. Muhajir, Sik, MH, Kajari Idi, Hasanuddin, SH, Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk. Alauddin, SE, Sekretaris Daerah, Drs. Bahrumsyah, MM, Kepala SKPK, para Camat, Kapolsek dan Danramil dalam Kabupaten tersebut.(BSO)

SUBULUSSALAM – Sebanyak 22.000 kelompok ayam petelur Kota Subulussalam harus terus dibina dengan baik, karena terbukti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang tergabung kelompok tersebut.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Ir.Faisal kepada wartawan koran ini, Rabu (22/5) di ruang kerjanya. “Setiap kelompok akan diberikan bantuan sebanyak 1900 ekor ayam,”katanya.

Dijelaskan Faisal, di wilayah Subulussalam ada 12 kelompok, di antaranya di Kec Simpang Kiri 5 kelompok, Sultan Daulat 4 kelompok, Longkip 1 kelompok, Runding 1 kelompok dan Penanggalan 1 kelompok. Setiap kelompok terdapat 10 anggota dan tidak bisa diganti ganti.

Kalau diganti akan berakibat pada produktifitas ayam tersebut.

Sesuai laporan, setiap kelompok mampu menghasilkan 75 persen dari kebutuhan produksi di Kota Subulussalam. Namun karena banyaknya masuk telur dari luar daerah seperti Sumut, maka pasaran telur kita terpuruk.

Pihaknya juga tidak berhak melarang telur masuk ke Subulussalam.

Menanggapi terpuruknya hasil jual telur di Subulussalam Faisal berharap agar seluruh kelompok ayam petelur mendiri-

Sekolah (PLBLS) Disdik Aceh PNPM-MPd Timur, H. Jalaluddin, S.Pd, M.Pd dalam sambutan sebelumnya Diharap Ikut menyebutkan, 2015 target nasional Persiapan MTQ Ambil Andil lembaga PAUD harus sesuai dengjumlah desa yang ada di Kab. Provinsi Aceh Benahi Fasilitas an Aceh Timur yakni 515 desa. (BSO) Rampung 79 PAUD ACEH TIMUR - Kepala Dinas Qanun Irigasi Persen SUBULUSSALAM - Musabaqah Pendidikan Kabupaten Aceh Disosialisasikan Tilwatil Qur’an (MTQ) ke XXXI Timur, Abdul Munir, SE, M.AP

kan koperasi untuk bisa bersanding.(KAR)

Provinsi Aceh yang dilaksanakan di Pemko Subulussalam pada Juni 2013, persiapannya sudah mencapai 75 persen.

Ketua panitia MTQ ke XXXI Drs.Salmaza didampingi Sekdako Subulussalam H.Dhamhuri, Selasa (22/5) di ruangannya membenarkan, secara umum persiapan MTQ telah mencapai 75 persen. “Sejauh ini belum ada kendala yang serius,”katanya.

Dipastikan pelaksanaannya tidak ada kendala, pihaknya dan seluruh panitia ekstra keras melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan kontraktor.

Seperti pembangunan tribun sudah mencapai 80 persen, baik lokasi parkir dan halaman tribun.

Juga jalan menuju lokasi MTQ, harus dikerjakan siang dan malam agar selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dikatakan, memang pembangunan pameran seperti stand seluruh dinas belum dikerjakan, namun sebelum pelaksanaan semuanya telah selesai. Pihaknya telah berkordinasi kepada seluruh kepala SKPK untuk segera dibangun agar jangan sempat terlambat.(KAR)

mengungkapkan, bahwa mayoritas fasilitas terutama gedung yang dimiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kabupaten Aceh Timur sangat memprihatinkan. Untuk itu, diharapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) ikut ambil andil di dunia pendidikan ini.

“Mari kita samakan konsep dunia pendidikan, terutama Camat dan PNPM-MPd yang selama ini berkiprah secara nasional. Jika bukan sekarang kapan lagi membangun pendidikan, apalagi konsep yang kita jalankan ini sesuai dengan Visi – Misi Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur,” kata Abdul Munir dalam sambutan rapat koordinasi dana PNPM-MPd dan ADG Kerjasama Disdik dan Unicef serta Camat se Aceh Timur di Hoteln Khalifah Idi, Senin (20/5).

Abdul mengatakan, banyak fasilitas PAUD baik TK atau sejenisnya tak layak pakai, sehingga membutuhkan perhatian semua elemen masyarakat, terutama camat dan muspika serta para Geuchik (kades—red).

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa, Luas

ACEH TUMUR - Dinas Pengairan Aceh kini terus meningkatkan sosialisasi qanun No 4 tahun 2013 tentang Irigasi. Hal itu dilakukan untuk memahami untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul selama pengelolaan irigasi di dalam masyarakat.

“Sosialisasi ini juga dilakukan karena nantinya bakal terjadi pergeseran nilai air dari sumber milik bersama yang melimpah dan dapat dikomsumsi tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi,” ujar Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib atau Rocky melalui Asisten III Setdakab Aceh Timur, Irfan Kamal ketika membuka Sosialisasi Qanun No 4 Tahun 2013 di Aula Serbaguna Idi, Kamis (16/5).

Kata dia, qanun tersebut telah mengatur tentang kelembagaan pengelola irigasi, tugas dan tanggungjawab pengembangan serta pengelolaan irigasi. Selain itu, Irfan Kamal juga mengatakan, pihaknya dalam qanun itu juga diatur keterlibatan beberapa komponen masyarakat seperti lembaga adat yang ditetapkan nantinya oleh lembaga Wali Nanggroe setelah pengesahan lembaga Wali Nanggoe dan SKPA dan SKPK.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

Bupati Lantik Pejabat Eselon III dan IV BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM diwakil asisten I H.Sakti Alam Siregar SH mengatakan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk menduduki suatu Jabatan bukan merupakan hadiah atau warisan yang harus dipertahankan.

Setiap pejabat harus menyadari dan memahami bahwa kepercayaan yang diberikan itu harus dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas kedinasan serta harus dapat meningkatkan prestasi kerja yang merupakan salah satu ukuran dalam meningkatkan karir PNS yang selanjutnya membawa konsekewensi promosi.

Hal ini dikatakannya saat acara pelantikan eselon III dan IV dilingkungan Pemkab Batubara yang berlangsung dengan aman, tertib dan lancar di aula Bupati Batubara,Lima Puluh, selasa (14/ 5) yang dihadiri para pejabat dan SKPD serta Camat se Batubara.

Para pejabat yang dilantik Drs Darmansyah menjabat Camat Lima Puluh, Solehati Harahap S.Ag Kabid di badan Lingkungan Hidup, Jawawi SPKP Sekretaris BP2KP,

Dra Tengku Hasmawati Sekretaris Dinas Kelautan, Burhanudin, Sekretaris BPBD, Mahyudin, Jamaludin, Kabid BPBD, Drs M.Bakri Kasie DPRD, Khaidir SH Kasie Disdukcapil.

Kepada yang baru dilantik agar menguasai tugas dan fungsi saudara dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab, pedomani ketentuan yang berlaku,ikuti prosedur serta buatlah kebijakan dengan pikiran jernih serta penuh kearifan,karena kerja keras saudara akan menentukan kelanjutan pembangunan Batubara. Tingkatkan terus pelayanan dan kepekaan kepada masyarakat.

Pada hakikatnya masyarakatlah pemegang kekuasaan tertinggi.

Amanah yang saudara emban merupakan amanah rakyat, berusahalah agar masyarakat yang saudara layani tidak kecewa.

Kepada pejabat eselon II yang baru dilantik agar dapat meneliti potensi-potensi yang ada dan dapat dikembangkan.

“Ciptakan suasana kerja yang dinamis dengan meningkatkan disiplin,ketaatan serta semangat meningkatkan kerja,” pungkasnya.(SAH/JUN)

Pemkab Nias Peringati Harkitnas Ke-105 2013 NIAS – Pemkab Nias melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Merdeka Gunungsitoli, Senin kemarin. Dan sebagai Inspektur Upacara, Bupati Nias Sokhiatulo Laoli. Hadir pada acara tersebut unsur Muspida Kabupaten Nias dan pejabat lingkup Pemkab Nias.

Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang dibacakan Bupati Nias mengatakan, memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini sangat penting karena kita di ajak untuk memahami sejarah, maka hal ini akan menanamkan etos perjuangan bagi generasi berikutnya, yakni perjuangan bangsa indonesia kedepan untuk menjadi negara maju, modern, adil, dan sejahtera. Inilah cita-cita bersama yang mesti diwujudkan.

Dikatakan, melalui peringatan Harkitnas ini, marilah kita kenang kembali bagaimana semangat perjuangan The Founding Fathers kita, untuk diambil sebagai teladan bagi generasi muda. Mereka telah berjuang tanpa pamrih, penuh

pengorbanan, kesabaran dan keberanian mengusir penjajah dari bumi pertiwa ini, bagaimana para pejuang telah berhasil membangun kebersamaan dan persatuan antar elemen bangsa yang mengedepankan dialog yang konstruktif bagi pemecahan persoalan bangsa yang dihadapi kala itu. Sehingga problem-problem pelik dibidang politik, ekonomi maupun sosial bangsa ini dapat terpecahkan.

Menurutnya, nilai-nilai Harkitnas tersebut masih relevan sepanjang masa yaitu membangun dan memelihara kebersamaan dan persatuan, para pemuda berhimpun dalam organisasi tanpa menonjolkan semangat kedaerahan.

Perjuangan para mahasiswa terumuskan dalam ikrar: satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, sebuah gagasan agung yang begitu brilian.

Perjuangan bangsa indonesia belum lagi berakhir yang mana perjuangan iniadalahabadi,untukmenujuindonesia maju dan modern. Berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi serta bermartabat,katanya.(YAGI)

Bupati Lantik Sekwan dan Kepala BKD ASAHAN - Melalui keputusan Bupati Asahan nomor 114 –BKD/ 2013, Syamsuddin SH dilantik sebagai sekretaris DPRD (Sekwan) Asahan dan Zainal Abidin SH sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan.

Kedua pejabat yang dilantikan oleh Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc Asahan, Jumat, 17 Mei 2013 di aula Melati Pemkab Asahan tersebut dimeminta untuk segera menyesuaikan dan menguasai dengan baik semua tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dan menguasai peraturan dalam melaksanakan tugas –tugas kedinasan yang menyakut kebijakan Pemerintah Daerah.

“Lakukan kerjasama dan jalin hubungan harmonis serta komunikasi yang baik kepada semua intansi sehingga pembangunan di Asahan dapat terlaksana sesuai dengn harapan masyarakat, “ demikian kata Wakil Bupati Asahan saat membacakan sambutan Bupati Asahan dalam acara pelantikan pejabat eselon II tersebut.

Kemudian kedua pejabat tersebut diminta dalam menjalankan

peran birokrasi sebagai aparatur Pemerintah hendaknya mampu mengembangkan pemikiran konsepsional dan mewujudkannya dalam berbagai rancangan operasional yang baik. Dalam memenuhi kebutuhan itu, perlu menjadi perhatian adalah kemampuan saudara dalam menjabarkan kebijakan pimpinan.

“Disini saudara dituntut wawasan yang luas, daya analisi yang kuat serta dapat menjabarkan kebijakan serta responsive pada perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Bupati.

Khusus kepada Sekwan yang baru, Wakil Bupati menjelasakan bahwa jabatan sekwan merupakan jabatan promosi sejak Saudara dicopot sebagai kepala bagian Sosial Setdakab Asahan. Dan dinilai selama bekerja banyak melakukan perubahan kearah yang lebih baik sehingga dipromoisikan pada saat ini. Selamat menjalankan tugas yang baru dan terimaksih kepada pejabat yang lama atas dedikasinya, pengabdian serta totalitas yang selama ini menjadi pejabat di Asahan.(IN)

Motivasi Jukir, OK Arya Berikan Baju Dinas BATUBARA - 120 orang petugas parkir yang berhasil melampaui target pembayaran, menerimah penghargaan berupa baju dan celana dinas dari Pemkab Batubara.

Dengan penghargaan itu diharapkan agar berbuat lebih baik dan giat. Acara pemberian piagam baju dinas diberikan langsung Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM kepada petugas parkir di lapangan sepakbola Lima Puluh, Senin (20/5).

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM dalam bimbingannya menyebutkan petugas parkir merupakan pekerjaan yang mulia karena berfungsi sebagai pengatur kenderaan yang parkir, berikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa parkir.

Petugas parkir agar dapat melayani dan bekerja sepenuh hati sehingga pengguna jasa membayar retribusi yang merupakan sumber penda-

patan asli daerah (PAD). Hasil retribusi parkir yang dipungut dari pemilik kendaraan akan dikembalikan lagi kepada rakyat Batubara dalam bentuk pembangunan baik fisik maupun sosial,pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Batubara Drs Asmunan M.Si menjelaskan pada 2012 target pendapatan dari sektor parkir terlampaui dimana yang ditargetkan, kepada petugas parkir hendaknya dapat bekerja lebih baik dalam mengelola perparkiran disuatu lokasi, jangan sampai ada kemacetan.

Pemberian baju dinas dapat memacu kinerja para petugas parkir. Petugas parkir yang belum dapat mencapai target hendaknya dapat memenuhinya dan andaikata belum dapat mencapai target yang ditentukan perlu dilakukan evaluasi demi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).(SAH)

SUMUT

5 Desa Kembali Bergabung Ke Kabupaten Nias NIAS – Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli meresmikan 5 desa yang kembali bergabung di wilayah Kabupaten Nias yang masuk di dalam cakupan wilayah kecamatan Hiliserangkai yakni Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso yang mana desa ini sejak awal berkedudukan di Kabupaten Nias dan setelah terjadi pemekaran Kabupaten Nias maka desa tersebut bergabung dengan Kabupaten Nias Barat, lalu setelah di kaji ulang serta aspirasi masyarakat, akhirnya kelima desa ini kembali bergabung di Kabupaten Nias semula. Acara tersebut dilaksanakan di Desa Lolofaoso Kecamatan Hiliserangkai, Rabu kemarin.

Bupati Nias dalam sambutannya mengatakan, perbedaan pemahaman dan penafsiran atas status administrasi kelima desa tersebut merupakan hal yang wajar karena terbuka ruang perdebatan dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabu-

paten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, yang mana pada ayat 1(satu) disebutkan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat terdiri atas 8 (delapan) kecamatan tanpa mengurangi desadesa dalam kecamatan tersebut.

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 dan dalam peta wilayah tersebut Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso berada dalam cakupan wilayah kabupaten Nias.

Namun demikian kata bupati Nias bahwa perbedaan ini seharusnya dapat ditangani secara dini sesaat setelah terbentuknya Kabupaten Nias Barat, apabila semua pihak menyadari latar belakang dan arti penting pemekaran atau pembentukan suatu daerah serta pemahaman bahwa pebedaan wilayah administrasi tidak memutus

sejarah dan adat serta hubungan persaudaraan,ujarnya.

Kami merasa beruntung berada dalam masa tugas yang sama dengan saudara Bupati Nias Barat dan DPRD Kabupaten Nias saat ini yang telah mampu mengelola perbedaan yang terjadi selama ini, sehingga kepastian status administrasi kelima desa ini sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan penuh kearifan dan rasa persaudaraan, dengan melalui penetapan peraturan derah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2012 tentang penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso dalam cakupan wilayah kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pada kesempatan itu bupati Nias memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat atas pengertian dan penerimaan solusi

penyelesaian permasalahan status administratif kelima desa ini yang ditawarkan atau ditempuh oleh kementrian dalam Negeri, dan segala perhatian dan pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat pada kelima desa ini, selama 4 tahun.

Selanjutnya, kami juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Nias atas adanya kesepahaman yang sama dalam memandang dan menyelesaikan status administrasi kelima desa ini, sehingga peraturan daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2012 dapat diundangkan,katanya.

Dengan telah bergabungnya Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso dalam cakupan wilayah kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, maka tidak perlu ragu lagi dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Nias, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dan juga dalam menyongsong pemilu

tahun 2014. Demikian pula halnya kepada seluruh SKPD dan unit kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Nias termasuk camat Hiliserangkai untuk merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada kelima desa ini sesuai tupoksi masing-masing sebagaimana pemberlakuan untuk desa lainnya di Kabupaten Nias, seperti pelayanan E-KTP, penempatan tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya termasuk jalan yang baru saja kita lewati.

Sedangkan untuk penanganan P3D Kabupaten Nias Barat yang berada dalam wilayah 5 (lima) desa ini, kami menugaskan saudara asisten pemerintahan dan Kesra bersama dengan asisten administrasi umum dan SKPD/Unit kerja terkait untuk segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam melakukan inventarisasi dan formulasi langkah-langkah penyelesaian sesuai harapan kita bersama,ucap bupati.(YAGI)

PKK Langkat dan FK THL TBPP Bersinergi STABAT - Program Pemerintah Pusat dalam peningkatan hasil produksi beras Nasional otomatis memberikan tugas ekstra kepada pihak Kementrian Pertanian dalam hal ini Dinas sebagai pelaksana tekhnis di daerah-daerah yang langsung bersentuhan dengan para masyarakat petani.

Tak terkecuali Kabupaten Langkat yang sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, kendati swasembada beras telah mampu dicapai Langkat selama kepemimpinan Bupati H. Ngogesa Sitepu, SH dan menjadi lumbung padi Sumut serta terbukti dengan pengakuan Pemerintah pusat melalui anugerah Satyalancana Wirakarya dan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang diserahkan langsung Mentan RI Suswono.

Untuk mempertahankan terlebih meningkatkan hal itu TP.PKK Langkat sepakat bersinergi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang tergabung dalam wadah FK-

POLITIK

Ketua TP.PKK Ny.Hj.Nuraida Ngogesa, Kadis Pertania Basrah Daulay, Ketua FK-THL TBPP Haminuddin dan Delia Pratiwi diabadikan bersama para Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.

THL TBPP pada Selasa (22/5) di Resto Cabe Hijau Stabat untuk mempersiapkan berbagai program kerja kedepan.

Dijelaskan, pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK dapat sejalan dengan penyuluhan yang dilakukan para TBPP dalam membina dan menumbuhkembangkan kreatifitas serta kemampuan masyarakat Desa dalam peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian dan

UKM. Sebelumnya Ketua FK-THL TBPP Haminuddin Nst berterima kasih kepada Hj. Nuraida beserta jajaran PKK yang membuka peluang saling bekerjasama, pihaknya yang beranggotakan 70 orang tersebar di 170 Desa dan per orangnya menangani 16 kelompok tani tersebut mengemukakan bahwa keberadaan mereka merupakan tuntutan dari program

peningkatan produksi beras Nasional, selama menjalankan tugas diakui bahwa banyak terbantu dengan program kerja PKK yang langsung turun ke masyarakat Desa, Melalui Kadis Pertanian Basrah Daulay pihak FK-THL TBPP juga memberikan penghargaan berupa tokoh penggerak peningkatan ekonomi pedesaan kepada Hj. Nuraida dan kepada Delia Pratiwi Br. Sitepu calon anggota DPR RI Dapil Sumut

III dari Partai Golkar yang turut hadir berupa tokoh inspiratif generasi muda karena dinilai memiliki keberanian diusia muda untuk memperhatikan nasib para petani dan kepeduliannya sungguhpun tidak sering diketahui banyak orang karena pribadinya yang low profile, ”Kami tahu dan menilai penghargaan ini pantas diberikan,” sebut Haminuddin.(JUL)

berikan sosialisasi dan membantu petani dalam menyusun RDKK dengan melakukan pendampingan terhadap petani secara optimal, hal ini terutama dalam hal penysusnan RDKK untuk bisa menerima pupuk subsidi supaya produksi pertanian bisa makin meningkat.

Guna kelancaran pertani menyusun RDKK ini, pihak Dinas Pertanian juga turun langsung memberikan sosialisasi kepada seluruh petugas. Tidak ada alasan menyalahkan petani dalam penyusunan serta pengajuan RDKK, terutama bagi mereka yang tidak mengerti.

Untuk itu para PPL harus proaktif dalam memberikan bimbingan guna peningkatan mutu dan produksi pertanian. kebutuhan pupuk bagi petani harus dipenuhi, dengan tidak membiarkan mereka merasa sampai kewalahan dalam mendapatkannya, terutama saat pemberian pupuk yang perlu untuk berbagai tanaman yang dibudidayakan. Pupuk subsidi hak petani, jadi mereka harus mendapatkan kemudahan untuk mendapatkannya, disini dibutuhkan peran yang bisa membantu mereka untuk memperolehnya.

“RDKK harus disusun sebelum musim tanam dan jika terjadi pergeseran musim tanam, petugas penyuluh lapangan harus tanggap dan mampu melakukan berebagai langkah antisipasi,” katanya

Pemkab Batubara sangat perhatian kepada seluruh petani dengan harapan bisa meningkatkan program pertanian yang lebih maju dan meraih hasil yang memuaskan pula pada hasil tani kedepannya. Peran serta koordinator dan penyuluh dalam peningkatan pertanian terutama dalam membimbing, membina masyarakat tani Bungo, akan terus diperhatikan dalam melaksanakan pertaniannya dengan baik.(SAH)

dengan inspektur upacara Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, komandan upacara Lettu Rubianto dan peserta upacara terdiri dari siswa SMP, SMA sederajat, OKP, ORMAS, KORPRI. Upacara meliputi pengibaran Bendera, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945. Kemudian dilanjutkan pembacaan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Informatika menyambut 105 Tahun Peringatan Hari Kebangkitan Nasional oleh Inspektur Upacara.

Hari Kebangkitan Nasional ke-105 Tahun 2013 bertema "Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Wujudkan Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Yang Manu dan Modern Dalam Bingkai NKRI". Berslogan Indonesia Jaya, Indonesia Maju dan Modern. tandasnya.

Kordinator pelaksana Kurniawati SPd mengatakan, Tujuan dari peringatan Harkitnas 2013 adalah untuk memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar melaksanakan pembangunan. Menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa dalam bingkai NKRI.(SAH)

SEPEKAN

Ketua DPRD Buka Kejuaraan Motocross

BATUBARA - Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi secara resmi membuka kejuaraan motor motorcross dan Grasstrack memperebutkan piala ketua DPRD Batubara-disirkuit buatan Tuper White-Sei Balai, sabtu (18/ 5). Hadir pada kesempatan tersebut wakil sekretaris DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia ST, pengurus DPD Partai Golkar Batubara, Muspika Sei Balai.

Dalam kesempatan itu Selamat Arifin SE.MSi mengatakan kegiatan yang diselenggarakan diharapkan dapat menemukan bibit unggul yang berbakat dari kalangan remaja untuk olahraga bermotor,kegiatan tersebut bisa menampung minat generasi muda, yang nantinya dapat diterjunkan pada kejuaraan ditingkat yang lebih tinggi seperti tingkat provinsi,nasional hingga internasional.

“Hindari balapan liar dan narkoba, disinilah tempatnya kita beradu nyali dan ketangkasan,” ucapnya.

Kordinator penyelenggara Agus Nedi SH dan Syaiful Arifin menjelaskan kejuaraan motocros memperebutkan piala ketua DPRD Batubara berlangsung selama 2 hari yang pesertanya berasal dari kota Pekan Baru, Medan,Tebing Tinggi,Lubuk

Pakam,Pematang Siantar, Simalungun, Kisaran,Tanjung Balai, Rantau Prapat,Bagan Batu dan Aceh.

Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piala dan uang pembinaan dengan mempertandingkan klas enzime, special enzime, grastracc, bebek open, lokal dan pemula. “Kegiatan juga diharapkan membuat wadah bagi generasi muda hingga tidak perlu lagi menyalurkan bakatnya di arena balapan liar yang dapat mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.(SAH)

PPL Maksimalkan Penyusunan RDKK

BATUBARA - Peran petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di lingkup Pemerintah Kabupaten Batubara, perlu dimaksimalkan dalam penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di masingmasing wilayah. Tujuannya, agar tidak terjadi keterlambatan pemasokan pupuk yang seharusnya di dapatkan petani.

Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Pertanian Batubara Azizul Mukahar SP, dalam pelaksanaan workshop penyususnan RDKK (15/5) di aula BP2KP Pulau Sejuk, Lima Puluh.

“Petugas PPL sangat dituntut untuk lebih aktif dalam mem-

H.OK Arya: Abad 21 Kebangkitan Kawula Muda

BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM mengungkapkan abad 21 menjadi era kebangkitan kawula muda. Hal itu dikatakannya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-105, Senin (20/5) di lapangan sepakbola Lima Puluh.

Kaum muda harus bangkit menyongsong abad 21 dengan optimisme, menghadapi tantangan-tantangannya. "Kebangkitan nasional era kini adalah kebangkitan kaum muda. Kita memahami thema Harkitnas tahun ini adalah "105 Tahun Kebangkitan Nasional. Indonesia Bisa!".

Upacara dipusatkan di lapangan sepakbola Lima Puluh

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. Berkas dua tersangka kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah di limpahkan ke penuntutan.

2. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan penanganan perkara pajak PT MS, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka DS (Direktur PT MS) untuk 20 hari ke depan terhitung mulai Kamis pekan lalu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menunggu berkas pembayaran pajak PT The Master Steel. Berkas itu akan dipelajari menyusul adanya bantahan dari manajemen PT The Master Steel. Terkait dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto yang tertangkap tangan penyidik KPK karena menerima suap dari pegawai PT The Master Steel. Suap diduga diberikan untuk pengurusan tunggakan pajak.

Namun, manajemen PT The Master Steel membantah mereka menunggak pajak.

4. KPK menunggu audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang masih belum selesai.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk mengisi posisi Struktural, Fungsional dan Administrasi.

Terapkan Program Pengendalian Gratifikasi, KPK dan Kemenhut Tanda Tangani Komitmen Bersama KOMISI Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kemenhut.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, di hadapan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan jajarannya, dalam acara penandatanganan komitmen bersama penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), Selasa pekan lalu, di kantor Kementerian Kehutanan, Gd. Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta.

“Untuk itu, perlu dilakukan

upaya dan langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemenhut.

Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah dengan membuat pengaturan atas benturan kepentingan (conflict of interest), pengaturan atas pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi, kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi para pejabat (LHKPN), serta kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku,” papar Adnan.

Dalam implementasinya, selain menyusun aturan terkait gratifikasi, juga akan diselenggarakan training of

trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/ fasilitas, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan KPK akan mendukung dalam kegiatan asistensi, konsultasi, bimbingan serta monitoring evaluasi atas penerapan PPG di Kemenhut.

“Agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, komitmen dari Menteri dan seluruh jajaran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) di Kemenhut, mutlak dibutuhkan.” tegas Adnan.

Pada kesempatan tersebut, Adnan juga menekankan pentingnya keteladanan yang bersifat tone from the top.

Pimpinan puncak, baik Menteri, Sekjen, Dirjen, ataupun Irjen, harus melaksanakan dan mematuhi ketentuanketentuan terkait gratifikasi.

Selain itu, penegakan nilainilai etika dalam instansi adalah prasyarat utama demi mendorong terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif.

“Pada pelaksanaannya, selain membutuhkan aturan berupa kode etik dan pedoman managing gift, juga diperlukan suatu wadah untuk melakukan proses dan analisis terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh insan Kemenhut, termasuk merekomendasikan sanksi

terhadap pelanggaran tersebut,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Adnan mengapresiasi upaya Kemenhut dalam pencegahan korupsi.

Satunya ditunjukkan dengan telah dimilikinya kode etik dan pedoman perilaku yang menjadi acuan dan mengarahkan para insan Kemenhut untuk bertindak secara benar, bertanggung jawab, dan bersih secara moral maupun hukum.

“Salah satu nilai dalam kode etik yang penting untuk dijaga adalah kejujuran atau integritas. Sebab, integritas menjadi kondisi mutlak yang diperlukan dalam pelaksanaan PPG,” tandasnya.(HUMAS)

TAK PERKASA– Massa dari Aliansi Waria Anti Korupsi (AWAK) berunjuk rasa membawa sejumlah benda penambah keperkasaan di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5).

Mereka menilai KPK tidak cukup perkasa melawan para koruptor di Indonesia.

Dalam situs web ini tersedia berbagai fasilitas seperti: Pengumuman : Menampilkan pengumuman secara lengkap yang menginformasikan : jumlah posisi pada masing-masing jabatan, kualifikasi pendidikan, ketentuan umum, pelaksanaan seleksi dan penetapan kelulusan calon pegawai, serta keterangan lainnya. Pendaftaran dimulai tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan 25 Mei 2013.

Pendaftaran : Formulir yang dapat digunakan pelamar dalam mengisi data-data administrasi secara online.

Tes Minat dan Bak at : Pelamar hanya diberikan kesempatan Bakat satu kali untuk Tes Minat dan Bakat. Tes dilakukan secara online setelah melakukan registrasi. Tes dilakukan mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 25 Mei 2013.

Pengumuman Seleksi Administrasi : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan pada tanggal 29 Mei 2013 Unggah Data : Digunakan untuk meng-unggah file foto, ijazah, Surat Izin dari atasan bagi PNS/TNI serta sertifikat yang dipersyaratkan. Pelamar yang bisa mengakses menu ini adalah pelamar yang dinyatakan lulus Tahap Seleksi Administrasi Cetak Kartu Registrasi : Digunakan untuk mencetak kartu registrasi. Untuk mencetak, Pelamar harus sudah mengupload file foto, ijazah, Surat Izin dari atasan bagi PNS/TNI serta sertifikat yang dipersyaratkan. Kartu registrasi harus dibawa di setiap tahapan seleksi.

P engumuman TTes es P o t ensi : Pengumuman bagi pelamar Po yang dinyatakan lulus Tes Potensi serta Informasi mengenai jadwal pelaksanaan Asesmen Kompetensi dan Tes Bahasa Inggris.

P engumuman Asesmen K ompe es Bahasa Kompe ompett ensi dan TTes Inggris : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus Asesmen Kompetensi dan Tes Bahasa Inggris serta informasi mengenai jadwal pelaksanaan Tes Wawancara dan Tes Kesehatan.

Pengumuman Hasil Seleksi Akhir : Pengumuman bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.

Untuk pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran dapat dikirim ke alamat email : im7@araindonesia.com.

Untuk bantuan, silahkan menghubungi nomor berikut: XL : 087883607292 Simpati : 081213077803 IM3 : 085719852205 Flexi : 02171200564 Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya/menjanjikan sesuatu/menawarkan bantuan atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke : pengaduan@kpk.go.id

Muhtazim dan Suwarsono Jadi Penasihat KPK PROSES perekrutan Dewan Penasihat KPK akhirnya telah selesai. Dari 8 kandidat, panitia seleksi dan Pimpinan KPK memutuskan hanya dua orang yang lolos untuk menjadi penasihat KPK. 2 orang yang lolos yakni Muh Muhtazim Billah dan Suwarsono. Keduanya lolos dalam tahap seleksi wawancara dengan Pimpinan KPK. Sebelumnya, 8 orang mengikuti proses seleksi penasihat KPK dalam tahap wawancara dengan Pimpinan KPK. Dalam seleksi wawancara dengan Pimpinan KPK, banyak masukan dari masyarakat terhadap kedelapan kandidat tersebut.

"Pimpinan pun perhatikan masukan dari masyarakat, Pimpinan apresiasi masukan masyarakat untuk para calon penasehat," ujar Sekjen KPK,

Anis Basallamah, saat konpers, Kamis pekan lalu.

Menurut Anis, Pimpinan KPK menindaklanjuti hasil seleksi dari Panitia Seleksi yang diketuai Imam Prasodjo ini. Dan menerima masukan dari masyarakat terkait rekam jejak para Calon Pensehat itu.

Hasilnya, Pimpinan KPK memutuskan dua orang sebagai Dewan Penasihat KPK 20132017, yaitu Muh Muhtazim Billah dari unsur LSM dan Kandidat Doktor Sosiologi UI. Kedua Suwarsono, seorang akademisi jebolan magister University Of Hawaaii, Honolulu, Amerika Serikat.

"Dewan Penasehat itu dilantik Senin tanggal 27 Mei 2013 pukul 15.00 WIB," ujarnya.

Diketahui, anggota pansel yakni Ahmad Syafii Maarif, Mochtar Pabotinggi, Bibit Samad Rianto, Yunus Husein dan ketuanya Imam Prasodjo. (MERDEKA.COM)

Empat RUU Pengancam Kebebasan Sipil KOALISI Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menilai ada empat Rancangan Undangundang (RUU) yang bakal mengancam kebebasan masyarakat sipil. Yaitu RUU Rahasia Negara, Komponen Cadangan (Komcad), Keamanan Nasional (Kamnas) dan Disiplin Militer. Menurut anggota koalisi dari Imparsial, Al Araf, RUU Rahasia Negara sangat berbahaya untuk kebebasan masyarakat sipil dan pers.

Pasalnya, di tengah maraknya politik transaksional dan korup, RUU Rahasia Negara akan menjadi hambatan utama dalam keterbukaan informasi publik, kebebasan pers dan pemberantasan korupsi. “RUU Rahasia negara itu akan digunakan menutup kebobrokan pemerintah dengan dalih rahasia karena sekarang korupsi semakin merajalela,” kata pria yang disapa Al itu dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta, Rabu pekan lalu.

Begitu juga RUU Kamnas, Al berpendapat rancangan peraturan itu menggunakan spektrum ancaman yang sangat luas dan bersifat karet. Misalnya, gerakan rakyat dinilai sebagai ancaman nasional.

Pemogokan kerja yang dilakukan serikat pekerja akan masuk dalam kategori ancaman bagi negara.

Padahal, mogok kerja adalah bagian dari hak yang melekat pada pekerja, termasuk hak berserikat.

Kemudian, dalam RUU Kamnas Al menemukan sesuatu yang dianggap penghancuran nilai moral sebagai ancaman nasional.

Mestinya hal itu dijabarkan secara jelas, namun dalam ketentuan itu Al menduga sengaja bersifat karet.

Tak hanya rakyat biasa, anggota dewan pun menurut Al tak luput dari sasaran RUU Kamnas. Pasalnya, dalam regulasi itu disebutkan ketika ditemukan ada

rumusan legislasi yang diskonsepsi, dianggap ancaman keamanan nasional. Al khawatir jika ketentuan itu dijadikan legitimasi di kemudian hari untuk membubarkan parlemen. Oleh karenanya, Al berpendapat RUU Kamnas kental dengan nuansa sekuritisasi dan represif dengan dijadikannya tertib sipil sebagai status keadaan keamanan nasional.

Belum lagi diberikannya kewenangan yang luas kepada Dewan Keamanan Nasional (DKN) dan forum keamanan daerah yang menurut Al sekilas serupa dengan Kopkamtib dan Bakorinda yang pernah ada di masa pemerintahan Soeharto. Padahal di negara lain, seperti Amerika Serikat, dewan keamanan berfungsi sebagai pemberi nasihat kepada presiden. Namun, dalam RUU Kamnas fungsi dewan tersebut wewenangnya lebih jauh, sampai tahap pengendali kebijakan.

Mengacu hal tersebut, Al mengaku heran kenapa pemerintah bersikukuh memprioritaskan keempat RUU tersebut, terutama RUU Kamnas, untuk dibahas di DPR. Padahal, sudah ada legislasi tata kelola sektor pertahanan dan keamanan yang termaktub dalam UU Pertahanan, UU TNI dan UU Polri. “Harusnya pemerintah memprioritaskan pembentukan RUU Perbantuan dan melakukan revisi UU No.23 Tahun 1959 tentang penetapan UU Darurat sebagai jembatan antara aktor pertahanan dan keamanan dalam mengatasi situasi contingensi,” ujarnya.

Tentang RUU Komcad, Al menilai peraturan itu hanya menghamburkan anggaran negara. Pasalnya, rancangan regulasi itu mengamanatkan diterbitkannya kebijakan wajib militer. Al khawatir kebijakan tersebut akan mengulang praktik legalisasi paramiliter yang

direkrut dari masyarakat sipil yang sempat dilakukan pemerintah. Seperti yang terjadi di Timor Leste, Aceh dan Papua. Sehingga berpotensi besar membuka konflik horizontal.

Mengingat komponen utama pertahanan seperti alutista dan kesejahteraan prajurit yang ada saat ini carut marut, Al mengimbau pemerintah untuk fokus membenahinya terlebih dahulu. Bukan malah membentuk komponen cadangan lewat kebijakan wajib militer.

Mengenai revisi UU Peradilan Militer (Permil), Al menilai hal itu sebagai bagian utama dalam agenda reformasi TNI. Apalagi sudah diamanatkan agar revisi itu dilakukan sebagaimana tertuang dalam Konstitusi, TAP MPR dan UU TNI. Selaras dengan itu, harusnya revisi Permil diutamakan pemerintah ketimbang empat RUU yang dianggap mengancam kebebasan sipil tersebut.

Bahkan, Al melihat pemerintah akan membuat ketentuan yang mengatur disiplin militer karena persoalan yang dihadapi militer saat ini dianggap berkaitan dengan disiplin.

Padahal, fakta yang terjadi adalah bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pidana umum yang menjerat anggota militer.

Lagi-lagi Al melihat perkara itu tak dapat diselesaikan lewat pengaturan disiplin militer karena konstitusi mengamanatkan persamaan di muka hukum. Maka, baik itu militer atau sipil, ketika tersangkut kasus pidana umum, pelakunya diadili di pengadilan umum. Itulah duduk persoalan yang terjadi sekarang, dimana anggota militer seolah mendapat keistimewaan di hadapan hukum ketika melakukan tindak pidana.

Caranya, anggota militer yang bersangkutan di bawa ke peradilan khusus untuk kelompoknya, yaitu

peradilan militer.

Selain itu Al tergelitik alasan pemerintah menolak merevisi UU Permil dengan dalih tak ada hukum acara dalam UU tersebut.

Menurutnya, alasan itu mengada-ada karena periode 2004-2009 DPR dan pemerintah telah membahas revisi UU Permil tapi gagal karena pemerintah menarik diri serta tak mau menyelesaikannya. Padahal, Al mencatat pasal yang disahkan tinggal sedikit.

Sekalipun UU Permil berhasil di revisi, maka ketika militer yang melakukan tindak pidana umum, hukum acara pidana merujuk pada KUHAP. “Itu pelarian tanggung jawab (pemerintah,-red) nggak mau revisi UU Permil,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Operasional Imparsial, Bhatara Ibnureza, menyebut alasan pemerintah yang enggan merevisi UU Permil itu sebagai bentuk perlawanan atas keinginan rakyat melakukan reformasi keamanan. Ia memperhatikan ketika revisi UU Permil dibahas pada 2004-2009, sikap perlawanan yang paling jelas terlihat di Kementerian Pertananan.

Mereka menolak anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diboyong ke pengadilan umum. Bhatara mencatat regulasi yang belum terkena imbas reformasi adalah UU Permil. Akibatnya, Permil sekarang menjadi sarang impunitas anggota militer yang terjerat pidana umum.

“Tentara kita ini mundur ke belakang, tak mau tunduk hukum sipil (peradilan umum), mereka menyelamatkan diri sendiri,” urainya.

Secara umum Bhatara menilai adanya empat RUU yang didorong pemerintah membuktikan kemunduran yang besar di sektor reformasi pertahanan dan keamanan. Pasalnya, sejak tahun 2003 RUU Komcad mulai digulirkan, namun

mendapat penolakan sebagian Parpol di DPR. Tak menyerah, pemerintah menyerahkannya lagi tahun 2008, tapi kembali dikandaskan parlemen.

Anehnya lagi dalam RUU Komcad, Bhatara melihat wajib militer itu mengikat dan ada ancaman yang dijatuhkan jika terdapat warga yang menolak wajib militer. Padahal, mengacu konsensus HAM internasional wajib militer berpegang pada prinsip conscientious Objections sehingga membuka ruang bagi warga yang tak mau ikut wajib militer. Parahnya lagi dalam rancangan KUHP yang digodok di DPR menerapkan sanksi untuk warga yang tak mengikuti wajib militer. “Ini pandangan yang ngawur,” ungkapnya.

Tak ketinggalan Bhatara menjelaskan wajib militer itu mestinya dilakukan dalam sebuah negara yang diperkirakan akan mengalami ancaman.

Misalnya, Singapura, dalam buku putih negara itu menyebutkan ancaman dapat datang dari Indonesia atau Malaysia, sehingga kebijakan wajib militer diterbitkan. Begitu pula dengan Malaysia. Namun, dalam buku putih pemerintah Indonesia, dalam rentang setidaknya sepuluh taun ke depan, belum terlihat ada gangguan keamanan dari luar. “Masalah keamanan kita itukan soal prajurit yang belum sejahtera dan alutista yang belum modern,” tegasnya.

Atas dasar itu koalisi mendesak agar DPR menolak keempat RUU tersebut. Koalisi menginginkan DPR mengutamakan revisi UU Permil sebagai bentuk komitmen reformasi sektor keamanan dan menjalankan amanat konstitusi, TAP MPR dan UU TNI. Bahkan, DPR didorong untuk mengambil hak inisiatif mengubah UU Permil. (HUKUMONLINE.COM)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

BPKP Dampingi KPU Hindari Penyimpangan BATUBARA - Kerjasama Pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan KPU Kabupaten Batubara merupakan solusi jitu menghindari penyimpangan penerima, pernyaluran dan pencatatan laporan pertanggung jawaban keuangan dana hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Batubara 2013.

Hal ini diungkapkan, Sepanya Hutapea, Ketua Tim Pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi Sumut kepada Komisioner KPU Kabupaten Batubara, didampingi Anggota tim M. Hartapip pada rapat kerja BPKP dengan KPU Batubara kemarin di Aula KPU Batubara Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh.

Menurut Sepanya, melalui kerjasama ini, penggunaan anggaran fiktif, transfer anggaran dilakukan secara langsung/pribadi, dan peluang pelanggaran dapat dihindari. “BPKP tidak hanya berfungsi sebagai badan konsulting dan in-

vestigasi dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, juga dapat difungsikan sebagai pendampingan,” ujar Sepanya.

Sekretaris KPU Batubara H.Lukman SH,MSi mengatakan, pendampingan BPKP ini dapat dijadikan pembinaan terhadap administrasi keuangan dan laporan pertanggungjawaban. “Dengan rapat kerja ini, Sekretaris KPU, Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS, langsung paham dan mengerti terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah yang telah digunakan,” ujarnya.

Sementara itu, Devisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Taufik Abdi Hidayat S.Sos mengatakan, rapat kerja ini dinilai langkah taktis, strategis, ekonomis dan efesien.

“Upaya kerjasama pendampingan ini menjadi nilai tambahan bagi KPU Kabupaten Batubara bahwa dana hibah akan dilaksanakan sesuai peruntukannya,” tandasnya. (SAH)

SUMUT

22 Kades Sergai Ikut Ramaikan Pileg 2014 SERGAI - Sesuai ketentuan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahwa bakal calon Anggota legislatif harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

Hal ini diungkapkan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi MSi didampingi Wabup Ir. H. Soekirman, Asisten Pemerintahan Umum Rudy Sitorus SH, MIP, Kakan Kesbangpol

Linmas Drs. Ramses Tambunan, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Sekretaris BMPMD Fitriadi S.Sos, MSi saat menerima kunjungan audensi para kepala desa (kades) yang akan men-

calonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) di ruang rapat Wabup kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (20/5).

Lebih lanjut dikemukakan Bupati Erry Nuradi, terkait dengan pencalonan diri sebagai bakal caleg, para kades wajib memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk bukan hanya sebatas mengisi formulir BB-7 dari KPU melainkan juga harus berhenti secara defenitif dengan membuat surat pengunduran diri sebagai kades.

Terkait untuk jadwal pemilihan kades yang rencananya akan dilakukan November 2013 mendatang, Bupati Erry Nuradi menjelaskan bahwa pemilihan kades tidak dapat ditunda hingga selesai pemilihan caleg tahun 2014 mendatang.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan kades sesuai dengan habisnya masa jabatan kades dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilihan kades akan dilaksanakan setelah terbentuknya Badan

BPR Nias Sejahtera Segera Terbentuk

Balon Bupati/Wabup Ngamuk Di KPU BATUBARA - Bakal calon Bupati/Wakil Bupati Batubara pasangan Drs Gong Matua/ Ahmad Deni SE dan pendukungnya mengamuk di aula KPU Kabupaten Batubara-Lima Puluh, rabu (22/5), akibatnya meja jebol karena ditinju.

Mengamuknya pendukung Gong Matua dan Ahmad Deni dikarenakan ketidakpuasan atas jawaban yang diberikan Komisioner KPU Batubara atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Tiram dengan melakukan pertemuan bersama Camat Tanjung Tiram.

Komisoner KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH, MSi, Doni Husein Harahap, Abdul Masri Purba S.Sos dan Taufik Abdi Hidayat S.Sos menjelaskan apabila jajarannya ada ditemukan melakukan pelanggaran, hendaknya dilaporkan ke instansi berwenang. Pihaknya juga tidak ada mengistimewakan balon Bupati/ Wakil Bupati.

Sedangkan PPK Tanjung Tiram yang melakukan pertemuan dengan Camat Tanjung Tiram sesuai hasil investigasi yang kami terima, pertemuan itu dalam rangka rapat kordinasi. Saat ini ada beberapa agenda yang sedang dilakukan KPU, yaitu penyusunan daftar calon sementara anggota legislatif pemilu 2014 dan pilkada Bupati Batubara 19 September 2013.

“Semua pihak hendaknya dapat menahan diri dalam menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin,” tandasnya.

Tokoh masyarakat Batubara Drs Wiryadiyanto menyesalkan tindakan Balon Bupati Batubara/Wabup beserta pendukungnya.

Sebagai calon pemimpin hendaknya mengedepankan cara santun dalam menyelesaikan permasalahan.

Mereka harus memahami, kelahiran Kabupaten Batubara merupakan hasil perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan,” ucapnya. (SAH)

Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing desa, ujar Bupati Erry.

Sebelumnya, rombongan yang dipimpin Kades Bingkat Kecamatan Pegajahan Eddy Mujoko SH melaporkan kepada Bupati Erry Nuradi dan Wabup Soekirman bahwa kunjungan audensi ini dalam rangka pencalonan diri mereka sebagai bakal caleg 2014 mendatang. Dua puluh dua kades di tanah bertuah negeri beradat ini mencalonkan diri sebagai bakal caleg 2014 dari 12 partai politik (parpol). (ARM)

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon memegang buku "Politik Huru Hara Mei 1998" saat acara peluncuran dan bedah buku di Jakarta, Selasa (21/5).

Buku ini mengungkapkan latar belakang terjadinya kerusuhan dan siapa yang harus bertanggung jawab.Juga diawali insiden Trisaksti pada 12 Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah yang telah membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa.

Walikota Gunungsitoli Lantik Sekda GUNUNG SITOLI – Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase, MSP melantik Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru Edison Ziliwu, sedangkan pejabat lama Firman Harefa menjadi staf Setda Kota Gunungsitoli. Pelantikan tersebut dilaksanakan di lantai 2 aula Samaeri kantor walikota, Rabu (22/5).

Walikota dalam sambutannya mengatakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural merupakan hal yang biasa dan lumrah dalam organisasi manapun, termasuk organisasi pemerintah daerah. Dan. mutasi dan promosi dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan juga dalam rangka pembinaan karir pegawai negeri sipil itu sendiri.

Menurutnya, penetapan pejabat baru sekretaris daerah Kota Gunungsitoli telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dengan didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi melalui proses yang diawali dengan penyampaian usul pertimbangan kepada Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan pada akhirnya mendapatkan persetujuan pengangka-

tan calon Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli dari Menteri Dalam Negeri R.I. Dikatakan, berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri R.I tersebut Gubernur Sumatera Utara menerbitkan surat keputusan untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang baru dilantik pada hari ini kiranya amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Negara dipundak saudara benarbenar dijalankan dengan penuh pengabdian, komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

Perlu dipahami bahwa konsekuensi dari mengemban jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara dan masyarakat semata, akan tetapi lebih dari itu dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena disamping itu sebagai pejabat maka Sekda dituntut untuk bersikap dan bertindak sebagai panutan, motivator dan harus mampu menempatkan diri dalam interaksi sosial kemasyarakatan sesuai keberadaan kita masing-masing sehingga kita tampil menjadi teladan, baik ditempat kerja maupun ditengah-tengah masyarakat.

Informasi menyebutkan, pemberhentian mantan Sekda Kota Gunungsitoli Firman Harefa sesuai usul Walikota

Gunungsitoli No. 800/1117/ BKD/2013/tanggal 13 Maret 2013 tentang pemberhentian Firman Harefa sebagai pejabat Sekda Kota Gunungsitoli, dan pengangkatan Edison Ziliwu sebagai Sekda Kota Gunungsitoli yang baru. Kemudian, SK Gubsu No. 821.23/1642/2013 dan surat Mendagri RI No. X.133.12/ 53/SJ tanggal 12 April 2013.

Berbagai sumber menyebutkan pelantikan Sekda Kota Gunungsitoli terkesan dipaksakan dan tidak biasanya pejabat setingkat Sekda yang dilantik tak satupun papan bunga ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dipampangkan di depan kantor walikota Gunungsitoli sehingga ada anggapan pelantikan ini terkesan dipaksakan.

Menurut sumber, Sekda Kota yang baru dilantik Edison Ziliwu sebelum ini menjabat sebagai Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli dan disebut-sebut tersandung kasus pengadaan alat-alat kesehatan yang nilainya miliaran rupiah. Dan, wajar kalau banyak elemen masyarakat tidak simpatik kepada beliau buktinya saja tak satupun masyarakat/pejabat yang memberikan papan bunga ucapan selamat,dan jujur saya katakan, Edison Ziliwu masih belum layak jadi Sekda, apalagi orangnya tertutup terhadap pers di daerah ini, ujar sumber. (YAGI)

NIAS - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana UU Nomor 7 Tahun yang telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Demikian dikatakan Bupati Nias Sokhiatulo Laoli kepada wartawan di kantor bupati Nias Jalan Pelud Binaka km 9 Gunungsitoli selatan, kemarin. Menurutnya, pembentukan BPR dapat didirikan dan di miliki oleh pemerintah daerah.

Kemudian, Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 bahwa pendirian perusahaan daerah dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan target indikator kinerja pemerintah daerah ternuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias 2011-2016, ujarnya.

Dikatakan, maksud dan tujuan pembentukan BPR di Kabupaten Nias dapat membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang telah diambil pemerintah Kabupaten Nias telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Nias tentang Pendirian Perusahaan (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nias Sejahtera yang pembahasannya masih diperpanjang di DPRD Kabupaten, sedangkan bentuk hukum BPR yang didirikan di Kabupaten Nias yakni perusahaan daerah (PD).

Dijelaskan, sasaran penerima manfaat BPR Nias Sejahtera yakni, petani, peternak, nelayan,pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan dan para sasaran tersebut merupakan mereka yang masih belum dijangkau oleh layanan bank umum sehingga akan mewujudkan pemerataan layanan perbankan, kesempatan berusaha, pendapatan.

Selanjutnya, kegiatan usaha BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah, menempatkan dananya dalam bentuk SBI deposito berjangka dan/atau tabungan di Bank lainnya, serta membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber modal BPR berupa penyertaan modal pemerintah, pemegang saham, dana masyarakat, dana dari bank lain, dana dari pihak ketiga BPR (Deposito Berjangka dan Tabungan).

Bupati Nias mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nias Sejahtera ini dapat segera ditetapkan sehingga masyarakat Kabupaten Nias dapat merasakan manfaatnya. (YAGI)

Pemkab Langkat Sahkan Enam Ranperda

DUKUNGAN - Seorang warga membubuhkan tanda tangan dukungan penolakan politik uang dalam pilgub Jateng, saat berlangsung aksi "Tolak Politik Uang" yang digelar oleh gabungan sejumlah elemen mahasiswa dan LSM yang tergabung Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang (GARPU), di Semarang, Minggu (19/5). Mereka menyerukan agar masyarakat turut mengawal pelaksanaan pilgub Jateng dan jangan tergiur dengan pemberian uang oleh pasangan cagub dan cawagub.

STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menilai pengesahan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Perda merupakan suatu landasan membangun dan membina masyarakat.

Tidak hanya itu, struktur penyelenggaraan pemerintah pun semakin kokoh di bumi Langkat berseri.

Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Adm

Umum Sura Ukur dalam rapat paripurna DPRD Kab Langkat di gedung dewan, Senin (20/5), terkait pengesahan Perda disebutkan keberhasilan suatu Perda tidak hanya di ukur dari proses pembahasan saja.

Utamanya, sambung dia, penerapan Perda tersebut sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan permasalahan hukum maupun kerugian pihak manapun terutama yang sasarannya mengenai

kepentingan masyarakat.

“Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Perda. Begitu juga halnya komponen SKPD jajaran Pemkab, insan pers, LSM dan termasuk saudara anggota legislatif agar kiranya dapat bersama sosialisasikan sekaligus publikasikan produk Perda secara luas ke publik,” kata Sura Ukur.

Di antara keenam Perda disyahkan pada paripurna,

terkait tentang sistem kesehatan daerah, perlindungan anak, tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan menara telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan serta tentang ketenaga kerjaan tersebut dihadiri segenap anggota dewan, pimpinan SKPD, Camat maupun unsur Muspida mewakili Polres Langkat, Kodim 0203 Lkt, PN Stabat maupun Kejari Stabat berlangsung khidmat.

Abdul Khair unsur pimpinan memimpin jalannya sidang dengan singat dan tegas sampaikan, setelah disyahkannya keenam Ranperda menjadi Perda maka selayaknya dilaksanakan sebaik mungkin guna kepentingan masyarakat luas.

Apalagi, dari keenam Perda 2 diantaranya merupakan inisiatif legislatif dan sisanya merupakan usulan Pemkab Langkat.

(JUL)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

SUMUT

Merasa Tertipu Ratusan Massa Cabut Dukungan BATUBARA - Ratusan massa yang berasal dari berbagai desa, di Kec. Tanjungtiram, Talawi dan Lima Puluh mendatangi kantor KPU Kabupaten Batubara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kamis (23/5) lalu. Kedatangan mereka guna menyampaikan pernyataan sikap mencabut dukungan calon perseorangan pasangan Bupati/ Wakil Bupati Batubara yang menurut jadwal berlangsung 19 September 2013.

Sekaligus mengisi formulir B3 sesuai identitas warga untuk diserahkan ke KPU. "Kami kemari untuk menyatakan sikap tidak pernah memberikan dukungan terhadap pasangan cabup perseorangan Drs Gong Matua dengan Ahmad Deni," tukas Aidir Yanto alias Pakde dan Muhammad Hasbi disela-sela aksi.

Sedangkan Ridwan Amra mewakili warga Desa Pahlawan dan Bogak Kec. Tanjung Tiram secara tegas mengatakan, masyarakat merasa tidak senang dan tertipu. " Kami kemari guna menyatakan sikap secara langsung ke KPU," ujarnya sembari meminta KPU memberikan

formulir B3 untuk mengisi pernyataan mencabut dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tersebut .

Ketua KPU Kab Batubara Khairil Anwar, SH, MSi didampingi anggota, Donni Husein Harahap, SE, Abdul Masri Purba Sos dan Taufik Abdi Hidayat, S.Sos menjelaskan kewenangan tugas KPU antara lain neneliti ulang jika adanya dukungan tidak sesuai atau manipulasi data untuk dilakukan perbaiki sebagaimana Pasal 55. " Jika ini terjadi dan mendapat protes warga, dilakukan perbaiki sebagaimana wewenang KPU," ujarnya.

Donni mengatakan kedatangan masyarakat sebagai bukti kekuatan KPU untuk menjalankan kerja sebagaimana peraturan berlaku, agar tidak terjadi pembohongan dalam memberikan dukungan.

Khususnya terhadap calon perseorangan yang diusung. Kepada warga diharapkan untuk mengisi formilir B3 yang diserahkan secara benar sebagaimana identitas diri KTP dan menandatangani.

Di tempat terpisah M Iqbal dan Ridwan Has warga kelurahan Labuhanruku Kec.Talawi mengaku, dirinya sama sekali tidak ada memberikan foto copy KTP untuk mendukung salah satu pasangan balon Bupati/Wakil Bupati. (SAH)

Sekretaris Partai Golkar Langkat H. Hasanuddin Nano

Ngogesa Merapat Ke Demokrat dan PBB STABAT – Calon incumbent, H Ngogesa Sitepu buktikan keseriusannya untuk kembali memimpin Langkat periode kedua 2014-2019, dengan merapat ke Partai Demokrat (PD) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Ketua DPD Partai Golkar Langkat itu diwakili Sekretaris H. Hasanuddin Nano, Wakil Ketua M. Irian Nasution serta Bendahara Syahrizal MZ mengunjungi Sekretariat PD di Jalan H. Zainul Arifin-Stabat, Rabu (22/5). Mereka menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi calon dari partai tersebut.

Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pengurus Partai Golkar (PG) Langkat bergerak menunju Sekretariat PBB Jalan Jend. Sudirman-Stabat.

Agendanya sama seperti di PD. “Kedatangan kita ke kedua partai, bukti kita memang menginginkan dukungan setiap partai.

Ngogesa selain Ketua PG,

juga pembina politik kabupaten, karena masih menjabat sebagai bupati,” jelas H.Nano.

Nano menjelaskan, melalui langkah berkoalisi dengan partai-partai yang ada, diharapkan jadi kekuatan menatap Pemilukada periode 2014-2019 mendatang. Disinggung apakah PG tidak percaya diri, sehingga merangkul partai lain, seperti PD dan PBB. H. Nano mengutarakan pihaknya memiliki hitung-hitungan tersendiri. Kendati demikian, PG tetap optimis mendapat respon positif dari partai-partai yang diajak berkoalisi tersebut.

“Kalau berbicara tentang yakin atau optimisnya partai Golkar, tentulah kita optimis. Pun demikian, kita tetap menggalang harapan untuk dapat bergandeng dengan partai lainnya, semuanyakan demi satu tujuan membangun Langkat lebih baik kedepan” tuntas Nano.(JUL)

Sergai Peringati Harkitnas Ke 105 SERGAI - Generasi muda harus menjadi pejuang dan petarung yang tangguh bagi kejayaan bangsa karena sesungguhnya kita semua telah mewariskan darah dan jantung para pejuang yang gagah berani melawan penjajahan. Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa perjuangan keras dan pengorbanan. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali mereka berusaha merubah diri mereka masing-masing.

Hal ini dikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Tifatul Sembiring dalam sambutan tertulisnya dibacakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-105 Kabupaten Sergai tahun 2013 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati di Sei Rampah, Senin (20/5).

Turut Hadir dalam upa-

cara ini Wakil Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Sergai serta ratusan PNS Pemkab Sergai.

Lebih lanjut disampaikan Menkominfo, agar melalui peringatan Harkitnas ini dijadikan sebagai momentum untuk mengenang kembali semangat perjuangan the founding fathers (pendiri) untuk dijadikan teladan bagi generasi muda.

Semangat mereka yang telah berjuang tanpa pamrih, penuh pengorbanan, kesabaran dan keberanian mengusir penjajahan dari bumi pertiwi Indonesia.

Para pejuang telah berhasil membangun kebersamaan dan persatuan antar elemen bangsa, mengedepankan dialog yang konstruktif bagi pemecahan persoalan bangsa yang dihadapi kala itu. Se-

hingga problem- problem pelik di bidang politik, ekonomi maupun sosial bangsa ini dapat terpecahkan, ungkap Menkominfo Tifatul.

Dikemukakan dengan memahami sejarah, maka hal ini akan menanamkan etos perjuangan bagi generasi berikutnya yaitu perjuangan bangsa Indonesia ke depan untuk menjadi negara maju, modern, adil, dan sejahtera.

Upacara ini merupakan momentum terakhir Bupati Erry Nuradi sebagai pembina upacara, sebelum beliau dilantik sebagai Wakil Gubernur Sumut.

Karenanya, mengakhiri sambutannya Bupati Erry berpesan agar jajaran PNS Pemkab Sergai terus menjaga kekompakan dan keharmonisan serta kedisiplinan yang menjadi tanggung jawab kita bersama demi menjaga kekondusifan Tanah Bertuah Negri Beradat yang kita cintai ini.(ARM)

Pemkab Salurkan Rp 25 M Bantuan Modal Usaha Ke UKM ASAHAN - Dari awal hingga kini program bantuan dana bergulir yang disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk mengembangan usaha masyarakat telah tersalur sebesar Rp 25,1 miliar lebih dan diterima oleh sekitar 5.503 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Asahan, Supriyanto didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan mengatakan bahwa Pemkab Asahan hingga kini telah berhasil mengulirkan dana bantuan modal usaha kepada masyarakat. Dan program yang merupakan pro rakyat ini akan terus dilakukan penyalurnya secara bergulir kepada para usaha kecil.

Kadis Koperasi dan UMKM ini menjelasakan dana bantuan modal tersebut banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dengan pinjaman dari Rp 50 ribu hingga Rp 5 juta tanpa agunan sekitar 5.348 pelaku usaha, kemudian untuk pinjaman dengan agunan dari 5 juta hingga Rp 10 juta sekitar 150 lebih pelaku usaha dan pinjaman Rp 10 juta hingga Rp 60 juta sekitar 67 pelaku usaha.

Untuk tahun 2013 Pemkab Asahan telah menyediakan dana Rp17,5

miliar dan alokasi dana UMKM ini terus mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun lalu. Terkait permohonan para UKM, Dinas UMKM tentunya telah menyedikan beberapa syarat untuk peminjaman dana tersebut dan harus melalui proses pemohonan, bahkan kini sekitar ratusan pemohon masih terus dilakukan proses.

“Kalau persyaratan lengkap dan telah diproses, kami tidak akan memperlambatnya, langsung kami salurkan,” kata Kadis Koperasi dan UMKM, Rabu, (15/5).

Selain itu, Kadis Koperasi dan UMKM menghimbau kepada UMK yang telah menerima dana bantuan tersebut, diharapkan kesadaranya untuk mengembalikan dana bantuan, soalanya dana tersebut akan terus digulirkan kepada masyarakat lain yang membuthkan peningkatan usaha. “ Kita hanya berharap masyarakat yang menerima bantuan harus disiplin untuk mengembalikan dana pinjaman modal tersebut, apalagi dana yang dikembalikan dengan adiministrasi yang sangat rendah. Bila masyarakat lancar melakuan pengembalian dana, maka dana tersebut dapat terus digulirkan kepada pemohon yang baru,” kata Kadis.(IN)

LAPORAN - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, M.Si menerima laporan kesiapan dari perwira upacara dari Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Drs. Ramses Tambunan MSi pada Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-105 di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (20/5). Photo :ARM

Pembukaan Rembug Warga Penerima Manfaat Bantuan Tarukim ASAHAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc membuka acara rembug warga calon penerima manfaat bantuan Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Provinsi Sumatera Utara, Senin, 20 Mei 2013 di Aula Melati Pemerintah Kabupaten Asahan.

Wakil Bupati Asahan yang membacakan sambutan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan pusat statistic tahun 2010 diperoleh gambaran bahwa jumlah keluarga miskin di daerah Kabupaten Asahan cukup banyak yang sebahagian besar rumah penerima manfaat rumahnya tidak layak huni.

Melihat kenyataan tersebut, maka Pemkab Asahan dibawah kepemimpinan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dan H Surya Bsc bertekad untuk terus melanjutkan program tersebut secara berkesinambungan. Ditahun 2012 Pemkab Asahan berhasil merehabilitasi rumah sebanyak 804 rumah. Tahun 2013 akan dilanjutkan rehabilitasinya sebanyak 2.541 rumah, diantaranya dari APBD Asahan sebanyak 2000 unit rumah dan dari Tarukim sebanyak 341 unit rumah serta dari biaya lainya.

Wakil Bupati Asahan mengharapkan kepada penerima manfaat bantuan tidak semata-mata hanya mengandalkan bantuan yang ada untuk mewujudkan rumahnya menjadi layak huni, oleh karenanya perlu disadari bersama bahwa bantuan yang diberikan tersebut adalah meruapakan bantuan stimulant untuk mengoptimalkan hasilnya dan diharapkan adanya gotong-royong maupun keterlibatan dari berbagai pihak dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kepala UPT Pengelola Rumah Susun, J Purba menjelaskan dari ratusan jatah yang menerima manfaat untuk Asahan, hanya tiga Kecamatan yang berhak mendapat program RTLH provinsi ini, diantaranya, Kecamatan Bandar Pulau 100 unit, Buntu Pane sebnayak 117 unit dan Kecamatan Tinggi Raja 124 unit.

J.Purba juga menjelaskan tujuan kegiatan rembug warga tersebut adalah untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu untuk diketahui oleh warga penerima manfaat, agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangundangan.” Dengan pertemuan ini, pelaksanan dan penerima manfaat akan lebih jelas dilapangan, pasalnya masih ada persoalan yang dijumpai dilapangan, diantaranya persoalan mareial yang tidak sesuai dapat dilaporkan dan persoalan lainya, “kata kepala UPT ini.

Kemudian mewakili pihak Kodam I BB, Letkol Khairuddin menjelaskan keterlibatan TNI dalam pelaksanaan RTLH Tarukim Provsu adalah dimuali dari kesepakatan antara Gubsu dan Pangdam, ditambah lagi dengan tugas pokok TNI, selain melakukan operasi meliter juga melakukan operasi diluar meliter, yakni membantu Pemerintah Republik Indonesia. (IN)

Akbar Tanjung Buka Pagelaran Seni Budaya Asahan 2013 ASAHAN - Tokoh Nasional, Akbar Tanjung secara resmi membuka pagelaran seni budaya (PSBD) Kabupaten Asahan 2013, Rabu, 22 Mei 2013 di kompleks Terminal Madya Kisaran.

Akbar Tanjung dalam sambutannya mengatakan bahwa kekayaan budaya yang dimliki bangsa Indonesia merupakan modal Indonesia untuk membangun dimasa mendatang dan keanekaragaman budaya juga dapat digunakan sebagai citacita nasional.

Akbar juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan masyarakat untuk tetap menjaga keanekaragaman suku dan budaya yang dimiliki, agar

pembangunan didaerah dapat berjalan dengan baik serta persatuan dan kesatuan dapat tumbuh dan berkembang. "Persatuan dan kesatuan itu harus dilestarikan, karena hal itu menjadi modal dalam mencapai cita-cita nasional, dan kehidupan yang sejahtera dalam negara," kata Akbar Tanjung dihadapan ribuan masyarakat Asahan.

Kegiatan PSBD tersebut, kata Akbar Tanjung, merupakan perhatian dan penghargaan terhadap suku dan etnis dari Pemkab Asahan terhadap budaya daerah karena telah menggelar PSBD dengan mengikut sertakan seluruh etnis disertai dengan budaya khas daerah masing-

masing yang ada di Asahan.

Budaya merupakan warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebab budaya sebagai perekat kesatuan dan persatuan di Indonesia tercinta.

Sementara Bupatai Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam sambutannya, mengucapkan terimakasih kepada suku dan etnis yang ada di Asahan yang ikut berpartisipasi dan mensukseskan PSBD ini.

"Kita berharap, dengan kegiatan ini persatuan dan persaudaraan antarsuku dan etnis yang selama ini terjalin dengan baik, bisa lebih ditingkatkan lagi, demi pembangun Asahan yang lebih baik," kata Bupati Asahan.

Ketua Panitia PSBD, Drs Sofyan Yoga menjelaskan kegiatan ini menampilkan 13 perwakilan etnis dan suku yang ada di Kab Asahan diantaranya Aceh, Melayu, Karo, Tabagsel, Jawa, Banjar, Batak Toba, Tionghoa, India, Simalungun, Nias, Minang dan Pakpak Dairi, yang akan berlangsung 22 Mei-5 Juni ini, sekaligus mensukseskan program cagar budaya yang ada di Asahan. ” KegiatanPSBD lahir dari gagasan bersama antara Pemkab Asahan dan para etnis,“ kata Sofyan Yoga seraya menjelaskan sebelumnya acara dirangkai dengan karnaval para etnis dan penijauan rumah etnis. (IN)

10

KPK POS E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

KRIMINAL

Bandar dan Pemakai Sabu Diringkus STABAT - Personil Sat Narkoba Polres Langkat berhasil meringkus seorang pengedar dan pemakai sabu-sabu di Desa Air Hitam, Kec.Gebang, Langkat, baru-baru ini sekira pukul 02.00 Wib dinihari.

Penangkapan terhadap komplotan pengguna sekaligus pengedar sabu tersebut berawal dari keberhasilan petugas Sat Narkoba dibawah komando Aiptu Mujibur Rahman Siregar selaku Katim Opsnal Sat Narkoba yang sukses mengamankan Syarifuddin Ramadhan Rao alias Kinoi (30) warga Dusun III, Desa Air Hitam, Kec.Gebang, bersama Haryono alias Sihar (43) warga Dusun IV, Desa Air Hitam, Kec.Gebang.

Keduanya tertangkap usai menggelar pesta sabusabu. Dari tangan Syarifuddin petugas berhasil menemukan barang bukti tiga paket kecil berisi sabu dengan satu bungkus ganja sisa pakai yang disembunyikannya di dalam dompet.

Usai mengamankan keduanya, petugas yang masih curiga dengan pemilik rumah yang dipakai oleh keduanya untuk menggelar pesta sabusabu langsung melakukan penggeledahan.

Hasilnya, petugas kembali berhasil menemukan 25 gram sabu-sabu yang disembunyikan di dalam loteng rumah tersebut. Saat itu juga, Syafrizal alias Izal (31) warga Dusun V, Desa Air Hitam, Kec.Gebang, Langkat langsung dibekuk.

"Awalnya kita memperoleh informasi kalau di sana memang sering dilakukan transaksi sabu-sabu. Menerima informasi, lalu kita meluncur ke sana untuk

TIGA PELAKU - Katim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu Mujibur Rahman Siregar saat menginterogasi ketiga pelaku pemakai sekaligus pengedar sabu-sabu. (KPK POS/JUL) melakukan pengintaian," kata Aiptu Mujibur Rahman Siregar.

Tambahnya, saat itu kita melihat ada salah seorang tersangka (Syarifuddin-red) sedang berada di luar rumah sendirian, persisnya dibawah pohon sawit. Saat diamankan kita berhasil menemukan barang bukti tiga bungkus kecil berisi sabu dan ganja satu bungkus kecil.

Dia mengaku baru selesai nyabu bersama temannya (Haryono-red) yang masih golek-golek di dalam rumah tersebut. "Terus kita amankan temannya itu bersama dengan salah seorang tersangka lagi (Syafrizal) yang mengaku kalau rumah itu adalah rumah mertuanya.

Setelah digeledah teryata di dalam rumah itu kembali ditemukan barang bukti 25 gram, sabu-sabu yang disem-

bunyikan di dalam loteng, kata Katim Opsnal Sat Narkoba Polres Langkat, Aiptu Mujibur Rahman Siregar.

Kinoi (30), salah seorang tersangka, mengaku kalau dirinya sudah lama mengkonsumsi barang haram tersebut. Bahkan dirinya juga ikut membantu mengedarkan sabu-sabu itu untuk sekedar dapat menyalurkan kebiasaannya mengisap sabu-sabu. Bapak satu anak yang tidak punya pekerjaan itu mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. "Kami bertiga memang sudah berteman sejak kecil, pas itu yang makai cuma kami berdua, sedangkan yang punya rumah tidak ikut makai," katanya.

Sedangkan Syafrizal alias Izal mengaku kalau

sabu-sabu sebanyak itu adalah milik temannya yang dititipkan di rumah tersebut.

Ia mengaku seperti dijebak oleh temannya itu, karena sabu-sabu itu diminta supaya disimpankan saja bukan seperti biasanya yang selalu dikirimkan kepada orang lain.

"Biasanya kalau dia bawa sabu aku disuruhnya untuk mengantarkan sabu-sabu itu kepada orang lain. Setiap kali ngantar sabu-sabu itu aku dikasinya upah Rp1 juta, tapi entah bagaimana kali ini dia minta supaya aku menyimpan sabu-sabu itu dan terakhir aku yang ditangkap sama polisi," sesal Izal.

Kasat Narkoba Polres langkat, AKP Lukmin Siregar saat dikonfirmasi membenarkan. "Ketiganya masih diperiksa secara intensif," ucapnya. (JUL)

Bangunan Tanpa IMB Berdiri di Desa Buntu Bedimbar TAMORA - Bangunan pagar tembok milik seorang pengusaha berinisial HY yang berada di Jalan Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar, Gang Rotan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang diketahui dibangun tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Pantauan KPK Pos di lapangan, Selasa (21/5), bangunan pagar tembok yang sudah mulai rampung dikerjakan itu berada di atas lahan seluas 8 rante, dan di dalamnya sudah terdapat sebuah bangunan gudang yang direncanakan akan dijadikan tempat perdagangan barang dan jasa mainan dari plastik.

Seorang pengawas gudang, Ruslan S, saat ditemui wartawan di lapangan mengatakan, memang benar pagar tembok ini belum memiliki IMB. "Bos kami bernama Hengky yang memiliki bangunan ini semua, dan

sekarang beliau berada di kota Medan, dan kami orang yang dipercayainya di sini,� sebut Ruslan.

Lanjutnya, tempat ini nantinya akan dijadikan tempat usaha Hengky. "Di gudang ini akan dijadikan tempat perdangangan barang dan jasa mainan dari plastik," jelas Ruslan lagi.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Tanjung Morawa E Sihombing ketika ditemui KPK Pos di ruang kerjanya, Selasa (21/5) mengatakan, setahunya bangunan atas nama Hengky di Gang Rotan tidak memiliki IMB. "Kami belum ada mengeluarkan rekomendasinya, dan kalian naikkan saja ke permukaan masalah itu,� jelas E Sihombing.

Pengamatan KPK Pos, hingga Selasa sore belum ada tindakan dari Satpol PP Deli Serdang meski telah nyata melanggar Perda Kab.Deli

Serdang No.6 Tahun 2011.

Bahkan Kasi Trantib Tg.Morawa yang jauh hari sebe-

lumnya telah mengetahui hal itu hanya memberi jawaban sederhana. (DIZ)

KPU: Salahi Prosedur Laporkan Pihak Berwajib BATUBARA - Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH MSi menghimbau pasangan bakal calon Bupati/wakil Bupati jalur perseorangan andaikata ditemukan penyimpangan hendaknya dilakukan lewat jalur hukum bukan dengan cara kekerasan.

Hal ini dikatakannya pada pertemuan di kantor KPU Batubara-Lima Puluh, Selasa (22/5) dengan bakal calon perseorangan Drs Gong Matua dan H.Ahmad Deni. Turut hadir anggota komisioner KPU Batubara Abdul Masri Purba SSos, Doni Husein Harahap SE dan Taufik Abdi Hidayat SSos. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan peraturan KPU nomor 9 tahun 2012 tentang tata cara pencalonan pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah.

Salurkan saja melalui jalur hukum, sudah jelas, ucapnya.

Dijelaskannya tentang masih ada ditemukannnya formulir BBB-KWKKPU-PERSEORANGAN yang diserahkan masyarakat ditingkat PPK dan KPU Kabupaten. Dalam keputusan KPU Batubara nomor 7/kpts/KPUKab-002.964812/2013, bagi PPK dan KPU Kabupaten Batubara dapat meneliti kembali syarat administerasi dukungan. PPS dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan calon perseorangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang masih adanya penarikan

TANPA IMB - Bangunan pagar tembok yang dibangun tanpa IMB di Gang Rotan, Desa Buntu Bedimbar,Tg.Morawa. (KPK POS/DEDY)

Pengadaan tenaga security itu terindikasi tidak dilakukan proses tender oleh oknum PT. Medco E&P Malaka. Hal ini terkesan adanya permainan dari sejumlah oknum.

Dikatakan Rabono, masalah ini sudah menjadi pembicaraan hangat dan juga sudah menjadi pertanyaan oleh berbagai kalangan.

Notabene perusahaan PT. Kembang Jaya adalah salah satu perusahaan atau rekanan yang memang sengaja langsung ditunjuk oleh Wakil Gubernur Aceh untuk mitra dan kerjasama dengan PT. Medco dalam pengadaan barang dan jasa (pengadaan tenaga security) di PT. Medco E&P Malaka Kabupaten Aceh Timur. (BSO)

dukungan ditingkat PPK dan KPU Kabupaten setelah dilakukan verifikasi factual ditingkat PPS merupakan diluar kuasa penyelenggara. Sebagai penyelenggara justru akan dipersalahkan jika dokumen yang masuk di PPK dan KPU Kabupaten tidak dilakukan penelitian kembali.

Oleh karenanya, KPU Kabupaten Batubara berkepentingan mengundang pasangan bakal calon perseorangan Drs Gong Matua/H.Ahmad Deni guna melihat secara dekat bukti kebenaran dukungan yang terjadi dilapangan.

Mengenai hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen ditingkat KPU Kabupaten Batubara dalam berita acaranya ditetapkan dibawah syarat dukungan calon sebesar 18.761 jiwa atau tidak memenuhi syarat (TMS), maka masih ada waktu penyerahan perbaikan dukungan pasangan calon pada (27/5 s/d 2/6) dan akan dilakukan kembali verifikasi perbaikan ditingkat PPS yaitu (3/6 S/D 12/6).

Sebagaimana informasi yang dihimpun, pasangan bakal calon Drs Gong Matua-H.Ahmad Deni datang ke KPU Batubara guna meminta berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi ditingkat PPK Sei Suka. Sebelum penyerahan hasil verifikasi dan rekapitulasi ditingkat PPK Sei Suka, ketua PPK Sei Suka Widodo Dharmawanita terjadi adu mulut dengan pasangan calon perseorangan, masih beruntung kejadian tersebut dilakukan upaya mediasi dari pihak KPU Kab.Batubara dengan didampingi pihak keamanan setempat. (SAHREL)

Pelajar Harus Perangi Narkoba BATUBARA - Sebanyak 300 pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Batubara mengikuti sosialisasi anti narkoba yang diselenggarakan Satuan Pelajar Mahasiswa (SAPMA) pemuda Pancasila Kabupaten Batubara di Gedung aula Sudjono Giatmo-Indra Pura, Rabu (22/5).

Kegiatan yang baru pertamakali dilaksanakan oleh SAPMA ini dibuka langsung Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM dan Kakan Kesbang Linmas Raja Imbalo Lubis SH. Tampil sebagai pembicara pada sosialisasi anti narkoba tersebut, Kapolsek Lima Puluh AKP MA Ritongah, dr Syarbaini dan H. Suhairi Lc. Sosialisasi ini diselenggarakan guna memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi kehidupan dan masa depan generasi muda khususnya kalangan pelajar.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM menyambut baik kegiatan sosialisasi anti narkoba yang dilakukan SAPMA PP. Dengan adanya kegiatan ini, SAPMA telah membantu Pemkab Batubara dalam upaya memberikan pemahaman kepada pemuda dan

masyarakat agar terhindar dari narkoba.

"Saya minta SAPMA tidak hanya melaksanakan kegiatan ini saja, tetapi dapat melaksanakan kegiatan lain dalam rangka memajukan Batubara," katanya.

Dikatakan, Pemkab akan mendukung berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan. Kepada seluruh generasi muda maupun orangtua yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba untuk berhenti menggunakan narkoba. Sebab narkoba sangat merusak diri sendiri,.

"Mudah-mudahan yang hadir dalam acara ini tidak ada yang mengkomsumsi narkoba. Karena itu dibutuhkan komitmen dan aksi nyata dari semua element masyarakat agar peredaran narkoba dapat di berantas," tegasnya.

"Narkoba saat ini sangat mudah didapat. Dan kalau sudah kecandungan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk berobat. Karena itu lebih baik kita menjauhi narkoba sebab tidak ada manfaatnya. Justru diri kita sendiri yang akan rusak," pungkasnya.(SAHREL)

Demo Reformasi, Anak Jenderal Pukuli Wartawan JAKARTA - Aksi memperingati Reformasi di sekitar Istana Merdeka, Rabu, berujung tindak kekerasan terhadap wartawan. Seorang kontributor RCTI, Sukron jadi sasaran pemukulan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti.

Sukron dikroyok oleh mahasiswa Trisakti yang mengaku anak Jenderal.

Akibatnya Sukron mengalami luka lebam di mata dan diselamatkan oleh wartawan lainnya dan polisi.

Awal mulanya, Sukron bersama wartawan lainnya sedang mengambil gambar aksi demo tersebut. Kemudian terjadi kericuhan antarsesama pengunjuk rasa. Wartawan yang ada di dekatnya langsung mengambil gambar kericuhan itu.

Namun, mahasiswa tidak terima

Pengadaan Barang & Jasa di PT Medco Ada Kejanggalan ACEH TIMUR - Diduga ada kejanggalan terkait pengadaan barang dan jasa di PT Medco E&P Malaka, Kabupaten Aceh Timur.

Diduga kuat tidak dilakukan proses lelang tender terhadap pengadaan tenaga Security di PT tersebut pada bulan Januari 2013 lalu yang angkanya diperkirakan mencapai di atas 1.000 Dolar. Hal ini disampaikan Ketua LSM Fakta Rabono Wiranata kepada KPK POS baru-baru ini.

Menurutnya, pengadaan tenaga Scurity tersebut lebih dari sepuluh orang, yang diadakan oleh PT. Kembang Jaya dan mulai pelaksanaan tenaga security pada awal bulan Mai 2013.

SUMUT

diambil gambar saat sedang ricuh di antara mereka. Salah seorang mahasiswa yang mengaku anak seorang jenderal TNI, berteriak-teriak dan menghalangi peliputan.

Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan wartawan lainnya, kemudian terjadilah pemukulan terhadap Sukron. Tidak hanya itu, Sukron dikejar-kejar oleh mahasiswa dan dikeroyok. Wartawan lain kemudian datang menolongnya dan terjadilah baku hantam.

Polisi melerai tindakan itu dan kemudian membawa Sukron ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan tindakan mahasiswa tersebut. Sukron juga terlebih dulu menjalani visum untuk melangkapi laporannya. (BBS)

Surat Tanah Haidir Raib BATUBARA - Haidir warga dusun 8 desa Pakam kecamatan Medang Deras kehilangan surat tanah yang disimpannya di dalam lemari. Hal ini dikatakannya, Jumat (17/5). Surat itu sangat penting karena sebagai bukti kepemilikan dengan ukuran 10X22 Meter.

Surat kepemilikan tanah itu ditanda-

tangani kepala desa setempat, yang mana di situ telah terbangun sebuah rumah. Bagi yang menemukan surat tersebut akan diberikan hadiah yang sepantasnya.

Dalam waktu dekat ini juga saya akan melaporkan ke instansi yang berwenang,tandasnya.(SAHREL)

Hindari Bisnis Haram, 250 Polisi Masuk Pesantren

RABONO WIRANATA Ketua LSM Fakta

GRESIK - Polisi Resort Gresik mengirimkan 250 personelnya ke Pondok Pesantren Al-Ibrohimi Peganden, Kecamatan Manyar, Gresik selama satu hari. Hal itu untuk mengantisipasi bisnis haram bagi anggota Kepolisian.

"Selama ini tugas polisi rentan bersentuhan dengan objek yang disidik.

Karena itu, dengan mendapat bimbingan mental dari ulama paling tidak bisa meminimalisir bermain di bisnis haram," ujar Kapolres Gresik AKBP Achmad Ibrahim, Kamis.

AKBP Ibrahim menambahkan, melalui ini bisa meningkatkan hubungan antara polisi dan ulama. Sebab, tugasnya tidak jauh beda karena samasama memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ulama dan polisi kan sama-sama ujung tombak. Jadi, tidak ada salahnya kami menjalin hubungan silaturrahmi sekaligus membimbing anggota saya supaya mentalnya semakin tebal," tandasnya.

(BBS)

11

KPK POS E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

KRIMINAL

SUMUT

A HIE: Tutup Indomaret Tak Punya Izin MEDAN - Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, A Hie SH, meminta Pemerintah Kota Medan melalui instansi terkait untuk menutup outlet Indomaret di Kota Medan yang tidak memiliki izin. Pasalnya, kondisi itu jelas merugikan Pemko Medan.

“Pemko Medan harus menutup sementara Indomaret yang tidak punya izin sampai surat izinnya selesai diterbitkan," tegas A Hie, Selasa, menyikapi hasil rapat dengar pendapat antara Komisi C DPRD dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan dan PT Indomarco.

Menurut Bendahara Fraksi Partai Demokrat ini, tindakan yang dilakukan PT Indomarco selaku pengelola outlet Indomaret telah merugikan Pemko Medan. “Perusahaan ini tidak mentaati peraturan yang ada.

Memang, jika ditinjau dari sisi

ekonomi pengusaha diuntungkan, namun dari sisi pendapatan negera telah dirugikan,” kata anggota dewan dari

Dapil V ini, seperti dikutip Starberita.

A Hie menyebutkan, Kota Medan tidak melarang orang

untuk berinvestasi di kota terbesar ketiga di Indonesia ini. Namun, katanya, investasi yang dilakukan harus mengikuti ketentuan dan aturan main yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan.“Siapapun boleh berinvestasi di Kota Medan, tapi harus mengikuti aturan main,” tegasnya.

A Hie juga meminta kepada PT Indomarco untuk menyerahkan data-data tentang lokasi Indomaret yang ada di Kota Medan.“Ini penting guna mengetahui angka riil berapa sesungguhnya lokasi Indomaret yang tidak punya izin itu,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala BPPT Kota Medan, Ir Wirya Alrahman, mengungkapkan dari 216 lokasi Indomaret yang ada di Kota Medan, hanya 95 lokasi yang memiliki izin.

“Sedangkan sisanya sebanyak 121 lokasi tidak memiliki izin,” katanya. (SF)

121 Lokasi Indomaret di Medan Tak Punya Izin MEDAN - Pertumbuhan outlet perbelanjaan modern seperti Indomaret di Kota Medan begitu pesat, ibarat jamur di musim hujan, karena jumlahnya saat ini sudah mencapai ratusan outlet yang tersebar di seluruh penjuru Kota Medan. Namun, dari 216 lokasi Indomaret yang ada di Kota Medan, hanya 95 lokasi yang memiliki izin.

“Sedangkan sisanya sebanyak 121 lokasi tidak memiliki izin,” ungkap Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Medan, Ir Wirya Arahman, Selasa (21/5), dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Kota Medan dan pihak PT Indomarco selaku pengelola Indomaret.

MEDAN - Mengambil tema 'Aksi Keselamatan Jalan', Sat Lantas Polresta Medan melakukan simulasi kecelakaan berlalu lintas di Jalan Balai Kota Medan tepatnya di depan Lapangan Merdeka, Rabu pagi.

Aksi simulasi itu diperagakan oleh seorang pengendara sepeda motor yang menerobos traffic light sehingga menabrak pejalan kaki sehingga menelan korban jiwa. Dengan cepat Petugas Sat Lantas Polresta Medan melakukan olah TKP dan Petugas PMI Kota Medan mengevakuasi korban lakalantas itu.

Bukan itu saja, simulasi juga diperagakan beberapa orang yang menjadi korban berlalu lintas seperti pocong dan korban kecelakaan yang luka-luka di tengah Jalan Balai Kota.

"Ini hanya simulasi dari beberapa kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan," kata Sat Lantas Polresta Medan Kompol Budi Hendrawan.

Tujuan simulasi ini merupakan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengerti, memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat mencegah dan meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polresta Medan.

"Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas," jelas Budi.

Pelanggaran lalu lintas tersebut pada umumnya tidak menggunakan helm dan terobos traffic light. Data laka lantas pada Sat Lantas Polresta Medan tahun 2012 sebanyak 1756 kasus, terdiri dari jumlah korban meninggal dunia sebanyak 309 orang, luka berat sebanyak 1144 orang,

luka ringan 804 orang dan kerugian materi sebanyak Rp2.877.050.000.

Selain simulasi, Polresta Medan juga melakukan theaterikal, pembagian helm, bunga, brosur dan publik addres dari Dikyasa Sat Lantas Polresta Medan dan PMI. Sedikitnya delapan pocong dan sejumlah orang dengan menggunakan kursi roda masuk ke ruas Jalan Balai Kota, di kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Dengan menyeringai, pocong-pocong itu berteriak mengimbau agar para pengguna jalan tidak mengikuti langkah mereka yang telah mati sia-sia karena kecelakaan lalu lintas.

"Cukup kami yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas," kata salah satu pocong, kepada pengguna jalan.

Aksi ini, menurut Kasat Lalu Lintas Polresta Medan, Kompol Budi Hendrawan, merupakan rangkaian sosialisasi tertib lalu lintas di Kota Medan.

Kehadiran pocong dan para korban kecelakaan lalu lintas ini diharapkan membuat pengguna jalan menyadari akibat dari tidak tertib dalam berlalu lintas.

"Ini jadi sindiran bagi mereka, sekaligus peringatan pentingnya tertib berlalu lintas," ujarnya.

Budi menyebutkan, angka kematian akibat kecelakaan di Sumatera Utara setiap harinya semakin memprihatinkan.

Setidaknya 6 nyawa melayang setiap hari di jalanan.

"Setiap hari 6 korban meninggal akibat laka lantas, kalau di Medan 1 orang setiap hari, angka ini yang harus ditekan," pungkasnya. (FR/BBS)

Tewas Digilas Truk Kontainer Sejak tahun 2011, kata Wirya, BPPT hanya menerima pendaftaran ulang dari 34 lokasi Indomaret dan pada tahun 2012 hingga saat ini baru 25 lokasi. “10 lokasi diantaranya merupakan permohonan izin baru,” sebut Wirya.

Wirya mengakui, BPPT baru menerbitkan 10 izin lokasi Indomeret, sementara Disperindag menerbitkan 85 izin lokasi. Sedangkan pe-

ngakuan PT Indomarco telah membuka sebanyak 216 lokasi.“Jadi, siapa yang menerbitkan izin lokasi yang lain itu,” ujar Wirya mempertanyakan.

Padahal, sambung Wirya, berdasarkan Peraturan Walikota No. 47 tahun 2012 disebutkan pelaku usaha telah diberi kemudahan, untuk mengurus izin yakni cukup melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)

yang sesuai dengan peruntukan. “Tapi, hanya 10 lokasi yang mengajukan izin baru,” ucapnya.

Perwakilan PT Indomarco, Roy Panggabean dan Asindo Butar-butar, yang hadir dalam RDP tersebut berjanji akan segera memberikan data-data yang diminta Komisi C, sekaligus akan memenuhi segala ketentuan yang berlaku.

(SF/BBS)

Polwan Cantik Hilang 3 Bulan, Diduga Stres Dilecehkan MOJOKERTO - Seorang Polisi Wanita (Polwan) cantik yang sehari-hari bertugas di Polres Mojokerto menghilang.

Hampir tiga bulan Briptu Rani Indahyuni Nugrahaeni sama sekali tidak berdinas.

Upaya pencarian pun dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Bahkan belakangan warga Mojokerto pun dihebohkan dengan tersebarnya foto syur seorang wanita cantik di jejaring sosial Facebook dengan nama pemilik akun Rara Indah.

Penyebaran foto tersebut menjadi buah bibir warga karena mirip dengan Polwan cantik yang kini keberadaannya misterius.

"Beredar di jejaring sosial Facebook itu sekitar dua minggu lalu. Dari kabar yang berkembang ini foto anggota polisi," ujar Taufik, warga Mojokerto.

Pihak Polres Mojokerto hingga kini enggan berkomentar terhadap foto syur itu. Tidak ada satu pun di Polres ini yang bersedia memberikan keterangan.

Tetangga Briptu Rani di Perumahan Neglasari, Bandung, Jawa Barat, mengatakan bahwa pada Maret 2013 lalu Polwan cantik itu telah menikah dengan seorang anggota TNI setelah cerai dengan suami pertamanya.

Namun, hingga kini keluarga belum memberikan keterangan perihal kasus

Pocong Minta Warga Medan Tertib Lantas

tersebut. Pasalnya, orangtua Rani tidak dapat ditemui.

Termasuk Kapolsek Cibeunying Kaler Kompol Maedi Suti.

Sementara paman Rani, Syariefuddin membantah pemberitaan terkait keponakannya yang selama ini beredar di masyarakat. Menurut Syarief, Rani telah menjadi korban pelecehan seksual atasannya.

Selain itu, menurutnya, Rani juga menjadi korban bullying seniornya di Polres Mojokerto. "Dia merasa tertekan dengan ulah Kapolres juga, karena sering memanggil dia di luar jam-jam tugas," kata dia.

Keberadaan Rani menurut pamannya ada di sebuah rumah di Jakarta. Saat ini kondisi Rani sedang mengalami depresi berat sehingga

harus didampingi dokter ahli jiwa.

Dikabarkan, gaya hidup anggota Polisi Wanita (Polwan), Briptu Rani Indah Yuni Nugraeni terbilang mewah.

Terbukti, mantan suaminya yang juga anggota Brimob Polda Jatim, Bripda Edy berhasil menggaet hati mojang Bandung itu dengan mobil mewah.Hal tersebut diakui Kasubag Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekawati.

Sebelum mengenal sosok anggota Brimob Polda Jatim yang akhirnya menikah, Briptu Rani mempunyai kekasih yang juga bertugas di Polres Mojokerto.

"Dulu dia pacaran sama anak Reskrim, minta motor dibelikan. Minta antar jemput mobil, juga dituruti.

Sampai uang pribadi hingga

uang pribadi orang tuanya habis untuk memenuhi kebutuhan Rani. Setelah mengenal mantan suaminya, anak Reskrim itu langsung diputus," ungkapnya.

Briptu Rani, kata Kasubag Humas, tertarik dengan mantan suaminya tersebut garagara mobil mewah yang selalu digunakannya. Tak hanya satu mobil, mobil mewah yang digunakan selalu berganti-ganti membuat Briptu Rani tertarik.

"Padahal, mobil mewah yang digunakan mantan suaminya itu bukan milik pribadinya tapi milik atasan. Itu juga mobil dari seseorang bukan milik atasannya langsung. Rani minta dikoskan di tempat besar juga diberikan sehingga dia tertarik, memang gaya hidupnya cukup mewah," tegasnya. (FR/BBS)

MEDAN - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kapten Sumarsono, tak jauh dari perumahan Graha Helvetia, Selasa. Seorang pengendara Honda Revo tewas dihantam truk kontainer. Yang lebih mengenaskan akibat kecelakaan ini tubuh korban terbelah dua.

Informasi dihimpun di lokasi kejadian, insiden ini bermula saat korban Abdul Haris Nasution (38) warga Raya Deli Tua Dusun IV Desa Mekar Sari ini dengan pelan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 5425 ABY dari arah Helvetia menuju Pulau Brayan.

Di belakang kendaraan korban, satu unit truk kontainer BK 9211 D yang mengangkut peti besi dengan berat berton ton ini melaju kencang. "Korban jalan dari lajur kiri mau mendahului kontainer, disitulah bagian kontainer sebelah kiri menyerempet sepeda motor korban," ujar Aseng (35), warga sekitar.

Naas, saat menyerempet tubuh korban tertarik ke dalam kolong kontainer. Tak

pelak lagi tubuh warga Delitua ini digilas 14 ban kontainer raksasa ini yang menyebabkan Haris tewas mengenaskan dengan kondisi badan terbelah dua.

Bahkan organ jantung korban juga lepas dari tubuhnya dan terlihat masih berdegup kencang berloncatan di tengah jalan. "Sopirnya kurasa gak tau nabrak orang, dia baru berhenti setelah warga berteriak," lanjut Aseng.

Bukannya mempertanggung jawabkan perbuatannya, sopir truk bersama keneknya malah kabur meninggalkan lokasi kejadian. Atas peristiwa memilukan ini, jenazah korban yang hanya ditutupi kain goni ini sempat jadi tontonan warga dan pengguna jalan. Kemacetan panjang pun sempat terjadi di Jalan yang seharinya dilintasi truk ini.

Kasatlantas Polresta Medan Kompol Budi Hendrawan mengaku belum mendapat laporan atas kecelakaan maut ini. "Sebentar saya cek dulu," ujarnya singkat. (FR/STB)

Sepeda Motor Satpam Kebun Dibakar Pencuri SERGAI - Sudah mencuri Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PTPN 3 Kebun Rambutan, lima kawanan pencuri membakar dua sepeda motor milik M Dermayas (33) yang bekerja sebagai satpam kebun. Kejadian berlangsung, Senin malam di areal perkebunan Kelapa Sawit TM 1996 Blok 46 Afd VII. Satpam kebun yang menjadi korban di kantor polisi mengatakan, saat itu mereka sedang melaksanakan Patroli dan melihat empat orang pelaku sedang mengegrek buah sawit.

Selanjutnya mereka (Satpam) menyergap pelaku, namun berhasil meloloskan diri. Dari sana mereka mengamankan tujuh janjang TBS di areal persawahan, berikut satu buah angkong, eggrek dan handphone. Namun sial saat hendak

mengangkut barang bukti dengan becak, dua sepeda motor mereka dibakar yang diduga dilakukan para pelaku. Atas kejadian itu kerugian ditaksir mencapai Rp38 Juta.

Saat ini kelima pelaku yakni Candra Manurung (22) warga Dusun II Desa Suka Dama, Patar Butar-butar (37) Paya gambar (yang membakar sepeda motor Nasrun (49), Dusun I Desa Suka Damai, Marihot Sirait (50), Dusun II Kp Lalang Desa Suka Damai dan Candra Raja Gukguk (29) Dusun II Kp Lalang Desa Suka Dama. Polisi mengamankan barang bukti berupa tujuh janjang buah kelapa sawit, handphone, dua unit sepeda motor yang dibakar, dan dua unit sepeda motor pelaku.(ARM)

Panglima XTC Menyerah Diantar Orangtuanya PEKANBARU - Sindikat geng motor binaan Klewang satu per satu dicokok polisi.

Ada yang melawan, ada juga yang pasrah.

Namun ada juga yang menyerahkan diri sambil diantar orangtuanya. Dia adalah seorang panglima geng XTC berinisial AX. Remaja 20 tahun itu sudah lama jadi buronan polisi. Namun ia sempat beberapa kali sembunyi.

Selasa dini hari, 21 Mei, anggota Polresta Pekanbaru menggrebek rumah AX. Sayangnya, AX saat itu ia sudah tak berada di tempat.

Namun tak berapa lama setelah itu, AX datang ke Mapolresta Pekanbaru. "Dia diantar orangtuanya," ujar Kapolresta Pe-

kanbaru Adang Ginanjar, Rabu.

Adang menjelaskan, AX merupakan salah satu panglima XTC yang jadi buronan. Catatan kriminalnya juga sudah banyak. Dia pernah sama-sama terlibat pengrusakan warung internet dan penyerangan tempat lain bersama Panglima Besar Klewang. (VN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

LIPSUS

JANJI KAPOLRESTA Kembali Merazia Kampung Kubur

UNTUK yang kesekian kalinya, Kampung Kubur yang dikenal sebagai lokasi peredaran narkoba terbesar di Kota Medan, digrebek. Kampung kubur berada di wilayah kota Medan. Tepatnya di Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Petisah, Kota Medan.

Kampung kubur identik dengan kampung Narkoba, karena di kampung ini, tidak hanya bandar, pengedar, tapi juga dikenal sebagai produsen Narkoba. Begitu 'hebatnya' Kampung Kubur, karena di sini perjudian bebas dilakukan. Buktinya, saat Kepolisian melakukan penggerebekan, sejumlah alat judi seperti mesin jackpot ikut disita.

Untuk melakukan penggerebekan di Kampung Kubur, Polisi harus ekstra hati-hati. Soalnya, warga di sana 'mendukung' bentuk perjudian dan peredaran Narkoba di wilayah itu.

Warga selalu melindungi, jika dilakukan penggerebekan. Sehingga setiap akan dilakukan penangkapan, Polisi gagal menciduk bandar besar Narkoba yang bertempat tinggal di Kampung Kubur.

Buktinya, ketika dilakukan penggerebekan beberapa waktu lalu, Polisi tak mudah mengeluarkan bandar Narkoba Amran dari Kampung Kubur.

Pasalnya, ratusan warga berkerumun menghalang-halangi petugas untuk membawa pria yang dikenal

dermawan dan baik di lingkungannya itu. Teriakan dan lontaran caci maki terdengar keras di sekitar lokasi yang hanya merupakan jalanan setapak.

Petugas benar-benar kewalahan.

Selama berjam-jam petugas menahan Amran di rumah lantai II No 74 bercat hijau dan menginterogasinya di dalam sembari menunggu personil Brimob tiba ke lokasi untuk membantu evakuasi bandar sabu tersebut.

"Kalian ngapain mau nangkapnangkap dia, dia orang baik itu. Dia mau membantu warga di sini," teriak seorang warga yang kesal dengan kehadiran Polisi.

Dalam suasana hiruk pikuk dan tak menentu itu, terlihat pula istri Amran bernama Nazia (35). Sang istri terus menangis seakan tak terima jika suaminya harus dibawa Polisi. Suasana haru sempat dipertontonkan di lokasi.

Dengan mesra Nazia memeluk suaminya. Tentu saja menghambat eksekusi.

Namun akhirnya, Nazia merelakan sang suami dibawa Polisi. "Abang, kenapa abang. Kayak mana ini bang," kata Nazia seraya menangis.

Petugas pun membawa Amran keluar dari Kampung Kubur. Namun petugas mendapat perlawanan warga berupa aksi pelemparan bangku, dan batu.

Suasana ini membuat petugas dengan cepat berlari membawa Amran

yang merupakan bandar sabu di Kampung Kubur. "Kejar Polisinya, lemparin aja. Macam betul aja," teriak seorang pria yang turut mengejar petugas yang berhamburan keluar dari Kampung Kubur.

Tak hanya petugas, seorang pria bertubuh kecil, berkulit hitam turut dikejar warga. Pasalnya warga menduga jika pria tersebut merupakan 'kibus' sehingga Amran tertangkap. Tak mau konyol, pria yang saat itu mengenakan celana pendek hijau dan kaos merah lari dengan sepeda motor berboncengan dengan seorang pria.

"Itu kibusnya, gara-gara dia ini semua. Kami tandai dia itu," kata seorang warga geram.

Upaya penghalang-halangan warga ternyata beralasan. Sosok Amran yang dikenal cukup ramah, baik dan dermawan membuat warga seakan tak rela jika harus berpisah dengan Arman.

"Dia itu baik kali, dia suka bagi-bagi sama warga sini. Dermawan kali dia itu. Semua warga sini kenal sama dia, semua bilang dia baik," kata Nisa tetangga Amran.

Amran akhirnya diboyong ke Polda Sumatera Utara dengan mobil escudo hitam milik petugas.

Berdasarkan keterangan, dari hasil penggrebekan tersebut petugas hanya mengamankan 20 gram sabu dari kediaman Amran. (FR/BBS)

KAPOLRESTA Medan berjanji akan terus merazia Kampung Kubur. Soalnya, kampung ini harus bersih dari peredaran Narkoba dan perjudian.

Targetnya adalah meringkus bandar besar narkoba karena dalam beberapa kali operasi belum juga membuahkan hasil maksimal.

“Operasi penggrebekan akan selalu dilakukan aparat gabungan. Kami lakukan pagi hari agar tangkapan maksimal. Tapi sayangnya operasi ini diduga bocor,” kata Kapolresta Kombes Monang. Dia mengaku segera mengevaluasi hasil operasi Sabtu pagi tersebut.

Terkait dua polisi yang ditangkap dalam penggerebekan itu, Kasi Propam Polresta Medan, AKP Afdhal Junaidi, mengatakan Bripka Surbakti masih diperiksa di unit VC Polresta Medan atas dugaan keterlibatan sebagai ‘beking’ dalam judi jackpot.

Menurut penyidik Direktorat Resor Narkoba Polda Sumut, penggerebekan dilakukan setelah adanya informasi akan adanya transaksi narkoba dalam jumlah besar.Tempat ini menjadi daerah atau lokasi transaksi peredaran dan penggunaan narkoba terbesar di Kota Medan.

Petugas kepolisian bersenjata lengkap lalu melakukan penyidikan di Kampung Kubur. Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan narkoba jenis sabusabu seberat 30 gram yang sudah dikemas dan siap edar.

Dari penyidikan lebih lanjut, diketahui sabu-sabu itu milik seorang bandar bernama Amran, yang berhasil ditangkap dalam operasi penggerebekan.

Direktur Resnarkoba Poldasu, Komisaris Besar Toga Panjaitan, mengatakan dari penyidikan diketahui Amran, adalah bandar narkoba yang sudah lima tahun terakhir menjalankan bisnis haramnya itu di Kampung Kubur.

Dia menjelaskan, sabu-sabu yang diamankan itu merupakan pasokan dari negara Malaysia. "Ini masih kita kembangkan lagi," kata Kombes Toga Panjaitan.

Sementara itu, dalam penyidikan kasus ini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap seorang tersangka berinisial U, warga Padang Bulan, Medan.

Tersangka U, diduga adalah pemasok sabu ke bandar, sehingga Ditres Narkoba Polda Sumut memasukan U dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kembali Digerebek Janji Kapolresta ini dibuktikan. Polda Sumut kembali menggerebek lokasi transaksi dan peredaran narkoba di Kampung Kubur Jalan Zainul Arifin, Medan, Kamis (16/ 5).

Tetapi saat penggerebekan itu sempat terjadi penyerangan terhadap delapan anggota polisi unit narkoba yang melakukan penyamaran, sehingga dengan cepat

Kapolresta Kombes Monang 100 anggota Brimobda Sumut yang memback-up segera turun ke lokasi melakukan pengamanan.

Saksi mata di lokasi penggerebekan mengatakan, delapan polisi yang menyamar datang ke lokasi untuk melakukan transaksi sabu-sabu dengan tersangka AA, 30, warga Tanjungpura, yang telah menetap di Kampung Kubur.

Saat tersangka memperlihatkan barang bukti dan menimbangnya, polisi segera melakukan penangkapan. Namun ketika itu tersangka berteriak, sehingga mengundang puluhan warga dan mengepung delapan polisi yang menyamar.

Warga bahkan sempat melakukan pengeroyokan, tetapi segera diatasi setelah 100 personel Brimob yang sudah disiagakan segera ke lokasi. Setelah itu tersangka dan barang bukti sabu-sabu 20 gram dibawa ke Mapolda Sumut.

Pengakuan tersangka AA, mendapat sabu-sabu dari bandar berinisial RB seharga Rp800 ribu, dan menjualnya kembali Rp1 juta setiap gram. Setiap hari dia bisa menjual 5 hingga10 gram sabusabu kepada konsumen.

“Sebelumnya aku belanja dari bandar ZK, namun sudah berhenti selama dua bulan. Sekarang belanja dari RB, setiap gram Rp800 ribu kemudian dijual dengan harga Rp900 ribu hingga Rp1 juta,” kata ayah tiga anak itu.

Ketika digerebek, AA mengaku sedang menimbang sabu-sabu sebanyak 12 gram.

Dia juga menyebutkan sudah menggeluti bisnis narkoba itu selama empat tahun.

Direktur Dit Reserse Narkoba Poldasu Kombes Toga H Panjaitan mengatakan, tersangka merupakan target operasi pihaknya.

“Semula delapan anggota diturunkan ke lokasi, tetapi karena mereka sempat dikeroyok warga, kemudian diturunkan 100 personel Brimob untuk pengamanan. Dia itu merupakan target operasi, sudah diincar beberapa hari ini,” kata Panjaitan, seraya menyebutkan, pasokan narkoba ada yang berasal dari Malaysia. Dia juga mengatakan para bandarnya masih buron. (FR/BBS)

36 Orang Diciduk

BUKTI - Kapolresta Medan Kombes Monang Situmorang (tengah) Kasat Narkoba Kompol Donny Alexander memegang barang bukti penggerebekan Kampung Kubur

Narkoba dan Judi di Kampung Kubur DARI LOKASI kejadian, selain mengamankan tiga paket sabu, satu paket ganja, timbangan digital, bong, alat suntik dan sejumlah peralatan mengonsumsi narkoba, polisi juga menemukan 26 unit mesin jackpot, dan uang tunai Rp32,8juta yang diduga uang hasil tranksaksi narkoba. Ikut pula diamankan 11 unit ponsel, pistol jenis airsoft gun, dan lima buah senjata tajam.

Kapoltabes Medan Kombes Monang Situmorang, dalam kronologis yang disampaikan beberapa jam kemudian, menyebutkan, penggerebekan itu merupakan 'silent operation' lantaran dalam sejumlah operasi sebelumnya, petugas selalu gagal membawa ‘tangkapan besar’.

Diduga kuat, setiap ada rencana penggerebekan Kampung Kubur selalu ‘bocor’ keluar.

Dalam operasi pagi itu, polisi

mengerahkan empat unit mobil Dalmas berisikan puluhan personel.

Sejumlah perwira juga ikut turun dalam operasi penggerebekan tersebut.

Puluhan polisi mengepung dan memasuki rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba.

Bagai adegan dalam film action kepolisian ‘SWAT’, setiap sudut Kampung Kubur di sisir dengan cepat oleh para petugas bersenjata lengkap.

Sebagian besar petugas yang mengenakan rompi hitam bertuliskan ‘Unit Narkotika’ itu langsung memeriksa setiap gerak-gerik warga yang dilihat mencurigakan.

Sebagian petugas dari Unit Shabara bersiaga dan menjaga pintu masuk kampung.

Setelah menggeledah sejumlah rumah yang dicurigai, polisi menemukan 26 unit mesin jackpot dari sebuah rumah bercat hijau. Polisi

menangkapempatwanitadirumahyangdijadikan rumah perjudian tersebut.

Dari rumah lainnya, polisi menemukan alat - alat untuk mengonsumsi narkoba yaitu alat hisap sabu (bong) dan peralatan jarum suntik.

Seorang pria yang disebut sebagai pemilik alat tersebut langsung diamankan. Dia mengaku alat-alat untuk mengonsumsi narkoba itu disewakannya bagi para pecandu seharga Rp5 ribu setiap kali pakai. Di rumah berikutnya, polisi menemukan tiga paket kecil narkoba jenis sabusabu dan satu paket ganja. Dari sini, diamankan pula senjata tajam dan senjata api jenis softgun. Orang-orang yang terlibat diduga sebagai pemilik narkoba dan senjata itu langsung diboyong petugas ke mobil Dalmas.

Mereka disatukan bersama 21 orang yang lebih dulu diamankan. (FR/BBS)

DIREKTUR Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Toga Habinsaran Panjaitan mengatakan jika Amran Ali merupakan target operasi. Begitu mengetahui keberadaan Amran, pihaknya langsung berusaha melakukan penangkapan.

Semula sebanyak 8 personil dari Dit Narkoba Polda Sumut dikerahkan untuk menangkap Amran, namun karena warga melakukan perlawanan pihaknya meminta bantuan 100 personil Brimob.

"Yang bersangkutan sudah lama menjadi target. Tadinya ada 8 anggota yang akan menangkapnya, namun karena warga menghalang-halangi, maka 100 personil Brimob turut dikerahkan. Tersangka kita amankan dan akan diperiksa lebih lanjut

lagi," terangnya.

Sebanyak 36 orang diciduk dari wilayah yang dijuluki ‘kampung narkoba di tengah kota’ tersebut? Kendati operasi penggerebekan yang berlangsung ‘pagi-pagi buta’itu gagal meringkus bandar besar yang menjadi target operasi (TO), namun petugas berhasil mengamankan dua oknum polisi yang diduga terlibat dalam tranksaksi bisnis haram tersebut.

Keduanya adalah Bripda Yulanda, yang bertugas di Sat Brimob Polda Aceh dan Bripka Surbakti yang bertugas di Polsek Patumbak. Bripda Yulanda selanjutnya diserahkan ke Propam Poldasu, sementara Bripka Surbakti sudah diperiksa Propam Polresta Medan. (FR/BBS)

Butuh 1.000 Tempat Rehabilitasi BADAN Narkotika Nasional (BNN) menginginkan adanya minimal 1.000 tempat rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Mengingat saat ini ada sekitar empat juta pengguna narkoba, setara dengan 2,2 persen total penduduk Indonesia.

"Sekarang ada 90 tempat rehabilitasi di Indonesia, yang kita inginkan menjadi 1.000. Ini akan berguna untuk memasukkan seluruh pengguna narkoba yang belum mendapatkan rehabilitasi,” ungkap Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar saat penandatangan nota kesepahaman dengan lembaga rehabilitasi adiksi berbasis masyarakat di Jakarta.

Ia mengatakan, saat ini baru sekira 18.000 pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi. “Dari total penyalahguna sebanyak itu, hanya sebagian kecil yang direhabilitasi (18.000 pengguna narkoba).

Pemerintah hanya mampu rehabilitasi 2.000 pengguna, tapi masyarakat sudah mampu merehabilitasi sekitar 16.000 pengguna setiap tahunnya, makanya kita dorong sinergi masyarakat dan BNN untuk rehabilitasi,” harapnya.

Lanjut Anang, minimal dalam setahun ada satu juta pengguna narkoba yang

direhabilitasi. Sehingga dalam empat tahun, pemerintah mampu memulihkan seluruh pecandu dan penyalahguna narkoba di Tanah Air. “Penandatangan nota kesepahaman dengan 13 lembaga rehabilitasi adiksi berbasis masyarakat ini, kami (BNN) berharap bisa mendorong kualitas dan kuantitas tempat rehabilitasi berbasis masyarakat di Indonesia.

Penguatan lembaga rehabilitasi dilakukan melalui dukungan operasional baik secara moral dan dan material,” pungkas jenderal bintang tiga ini.

Sekedar diketahui, tiga belas lembanga yang ikut menandatangan nota kesepahaman dengan BNN adalah lembaga yang mengusung program ‘One Stop Centre’ (OSC), ‘Community Based Unit’ (CBU) dan ‘Out Reach Centre’ (ORC).

Yakni Pondok Pesantren Bani Syifa, Pondok Pesantren Al Islami, Yayasan Harapan Kasih, Yayasan Kharisma, Yayasan Kasih Indonesia, LSM Suci Hati, CBU Wado, CBU Master, Rumah Kasih dan Pemulihan Serambi Salomo, Lingkaran Harapan Banua, Yayasan Bunga Bakung, CBU Metanoia Papua, dan Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama. (FR/BBS)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

Misi Strategis Pembangunan Kota Adalah Meningkatkan Kualitas Kesehatan MEDAN - Salah satu misi strategis pembangunan kota adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Percepatan peningkatan derajat kesehatan bagi seluruh masyarakat dilakukan melalui berbagai upaya.

Diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak hanya dilaksanakan secara teknis di Rumah Sakit maupun Puskesmas, namun juga melalui sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat baik penyadaran lingkungan, makanan dan gizi, pola hidup seimbang, olahraga dan lainnya.

Hal ini dikatakan Wakil Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi pada acara peringatan Hari Kesehatan Sedunia (HKS) tingkat Kota Medan 2013, Minggu, di Lapngan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan.

Acara ini merupakan kerja sama Dinas Kesehatan Kota Medan, dengan PT Askes dan Bank bjb, hadir Sekda Medan Ir Syaiful Bahri, Kepala Bidang Umum PT Askes Divisi Regonal I Drs Wahyu Hidayat, Kepala Cabang Utama PT Askes Medan dr Feri Aulia MM, Kepala Cabang Medan Bank BJB Aris Mirawan, Ketua PDKI Sumut, Ketua Perkeni dan sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan.

“Kegiatan yang kita laksanakan hari ini dirangkai dengan pengobatan gratis, donor darah dan olahraga senam serta sosialisasi tentang Hepertensi dan diabetes, merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dan upaya berkesinambungan dari kita semua untuk menggapai kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin tinggi sekaligus mengembangkan wawasan kesehatan masyarakat semakin luas,“ ujar Dzulmi Eldin.

Dikatakannya, perkembangan zaman membentuk karakter dan pola hidup masyarakat semakin beragam. Tentunya keberagaman tersebut diikuti oleh semakin banyaknya kasuskasus kesehatan yang diikuti kecendrungan berkurangnya kepedulian atau pengetahuan masyarakat terhadap potensi bahaya kesehatan yang mengancam disekitarnya.

Untuk itu diperlukan upaya bersama, komunikasi serta kerja sama sinergis diantara masyarakat dan berbagai komponen pembangunan kota lainnya guna membentuk kembali paradigma pentingnya manajemen kesehatan yang baik, sesungguhnya perkembangan tehnologi saat ini membuat pelayanan kesehatan semakin mudah. (VIN)

Eldin Hadiri Dialog Terbuka dengan Ketua BPK RI MEDAN - Pelaksana tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi menghadiri acara dialog terbuka bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Drs Hadi Poernomo,Ak di ruang Rapat Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, Selasa.

Dialog ini digelar bertujuan untuk memperoleh pandangan dan masukan dari para akedemisi, mahasiswa, insan media, stakeholders kepala daerah dan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan negara saat ini, hasil pemeriksaan BPK serta inisiatif strategis BPK dalam pengembangan sistem monitoring.

Dihadapan Rektor USU Prof DR Dr Syahril Pasaribu DTH Sp.A(K), Asisten Umum Sekretariat Kota Medan Ikhwan Habibi Daulay SH, Kepala Inspektorat Kota Medan Drs Farid Wajedi, para akedemisi, insan media, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan serta perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, Hadi Poernomo mengawali dialog dengan memaparkan secara detail mengenai BPK, mulai dasar hukum, visi dan misi, nilai-nilai, tugas dan wewenang BPK serta tugas pemeriksaan BPK. “Sebagai sebuah lembaga negara, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan,” kata Hadi.

Dijelaskan dia, BPK kini memiliki lebih kurang 2.800 pegawai dan dipimpin 9 orang. Itu sebabnya putusan yang diambil BPK merupakan keputusan kolektif.

Sementara jumlah laporan kurang lebih 1.250 laporan hasil pemeriksaan pertahun .

Sedangkan untuk pemeriksaan laporan keuangan sebanyak 700 entitas pertahun.

“Kita harus selesaikan pemeriksaan dalam waktu 2 bulan sejak diterimanya laporan keuangan dari pemerintah,” ungkapnya.

Dengan keterbatasan sumber daya tersebut dan banyak-

nya tugas pemeriksaan yang besar, jelas Hadi, BPK mendorong peningkatan tranparansi dan kuntabilitas melalui monitoring yang kuat.

“Visi dan misi BPK ingin menjadi pemeriksa yang kredibel dan berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kemudian memberikan pendapat untuk meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," paparnya.

Terkait dengan sistem monitoring yang dilakukan, terang Hadi, ‘memaksa’ semua pengelola patuh sehingga mengurangi KKN yang timbul dari adanya niat dan kesempatan. Karenanya, sistem monitoring harus didukung dengan dasar hukum dan sinergi dan konsistensi.

Hasil informasi tersebut diintegrasikan menjadi pusat data informasi. Data-data tersebut akan dilakukan linkmatch secara otomatis.

“Apabila ada data yang tidak matched, BPK akan lakukanm korespondensi dengan auditee yang memiliki data. Jika masih belum dapat dijelaskan, maka BPK akan lakukan field audit,” paparnya.

Hadi berharap dengan system monitoring yang dilakukan ini dapat mengurangi persingungan auditor dengan auditee. Selain itu dapat menghasilkan kepastian hukum, mengurangi korupsi secara sitematik dan meningkatkan penerimaan, meningkatkan efisiensi, efektifitas belanja dan mendukung go green.

Sementara itu Drs H Dzulmi Eldin MSi selaku pelaksana tugas Wali Kota Medan sangat menyambut baik dengan digelarnya dialog terbuka dengan Ketua BPK tersebut. Kemudian pemaparan yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peserta yang hadir.

“Saya menilai program ini sangat baik sekali. Semoga ke depannya semua pihak dapat mengetahui apa yang menjadi program BPK, terutama terkait dengan IT yang saat ini dikembangkan dalam rangka peningkatan tranparansi dan akuntabilitas melalui sistem monitoring yang kuat. Saya yakin dengan perkembangan sistem IT di kalangan pemerintah, tentunya sangat memudahkan bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan,” kata Eldin. (VIN)

SUMUT / ACEH

URUS AKTE

Antrean di Disdukcapil Medan Makin Panjang MEDAN - Prosedur pengurusan akte kelahiran yang dipermudah dengan biaya murah memang mendapat apresiasi warga kota. Namun pelayanan yang lamban dan bertele-tele jadi hal baru yang menyertai warga saat berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Apalagi dari pantauan, animo warga yang mengurus akta kelahiran anak juga meningkat dratis.

Antrean warga juga terlihat semakin panjang.

Ani, salah seorang warga mengatakan cara kerja staf Disdukcapil lamban, hanya untuk pemeriksaan satu berkas pemohon saja memakan waktu 15 menit.

"Bagaimana mau cepat siapnya kalau begini Bang, cara kerjanya aja lamban dan bertele-tele" terangnya, Rabu (22/5) sesaat lalu.

Hal serupa juga dikatakan Ida, ia beserta suaminya datang untuk mengurus akte kelahiran anak kedua mereka. Namun karena jumlah masyarakat yang mengurus begitu banyak, akhirnya dia mencoba untuk datang lebih awal lagi besok pagi. "Rame kali orang yang datang bang, mau jam berapa lagi giliran awak" ucapnya pasrah.

Menanggapi itu, Kepala Disdukcapil Kota Medan Muslim Harahap mengungkapkan kini sudah 5.000 berkas yang menumpuk. Apalagi setiap harinya, Disdukcapil mene-

MELONJAK - Suasana Pengurusan Akte Kelahiran. (Ilustrasi) rima sekitar 1.500 pemohon.

"Kita hanya sanggup memproses 400 berkas per hari. Akibatnya, berkas permohonan warga pun

menumpuk di kantor," kata Muslim.

Diketahui, animo warga yang begitu tinggi salah satunya karena

biaya pengurusan yang murah sebesar Rp10.000. Sebelumnya melalui persidangan mencapai Rp236.000. (VIN/MBC)

SAMPAI TAHUN 2014

Pemkab Sergai Fokus Bangun SMK di Setiap Kecamatan TELUK MENGKUDU- Guru sebagai tenaga pendidik yang memiliki tugas yang mulia dalam mencerdaskan para generasi penerus bangsa harus terus memacu diri dalam meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Karena pada era teknologi informasi saat ini, sangat mudah bagi anak didik untuk mendapatkan berbagai informasi dari internet termasuk untuk mencari informasi pengetahuan.

Oleh karenanya para guru harus terus memperluas wawasan dengan menggunakan teknologi yang ada sehingga tidak kalah bersaing dengan situs-situs pengetahuan seperti google dan lainnya.

Namun demikian, di tengah segala kelebihan yang dimiliki internet sebagai dunia yang tanpa batas ini, para pendidik tetaplah memiliki nilai lebih karena memiliki hati nurani dan perasaan yang akan sangat dibutuhkan dalam mendidik siswa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dengan niat yang tulus dan wawasan yang luas, niscaya pendidikan yang berkualitas yang akan kita berikan kepada para peserta didik.

Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai Ir. H.T. Erry Nuradi di hadapan ribuan guru-guru dan pengawas se-Sergai pada acara

GUNTING PITA - Bupati Sergai Ir.H.T.Erry Nuradi MSi didampingi Drs.H.Rifai Bakri Tanjung dan disaksikan unsur FKPD Sergai menggunting pita tanda diresmikannya pemakaian gedung SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu, Kamis. (KPK POS/ARM) peresmian pemakaian gedung Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Teluk Mengkudu di Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu, Kamis.

Turut menghadiri acara peresmian ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Sergai, tokoh masyarakat, para kepala sekolah dan pengawas serta

ribuan guru.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Erry Nuradi bahwa sejak menjabat sebagai kepala daerah di Sergai, komitmen untuk memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat daerah ini tetap menjadi prioritas pembangunan Pemkab Sergai. Mengingat kualitas sumber daya manusia

akan sangat menentukan kemajuan daerah ini, jelas Bupati Erry.

Pada Tahun 2012 di usianya yang masih relatif muda, Kabupaten Sergai telah memiliki 18 SMA negeri di 17 Kecamatan sehingga di setiap kecamatan sudah memiliki sedikitnya satu SMA negeri.

Setelah mewujudkan target 1 SMA negeri di setiap kecamatan, sampai tahun 2014 Pemkab Sergai berkomitmen akan melanjutkan pembangunan SMK yang saat ini sudah berdiri 8 SMKN menuju masingmasing 1 SMK Negeri di setiap kecamatan. Sehingga para siswa memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan di SMA maupun di SMK. Sebelumnya Kadis Pendidikan Sergai Drs. H. Rifai Bakri Tanjung MAP melaporkan bahwa pembangunan gedung SMKN 1 Teluk Mengkudu ini telah rampung sejak tahun 2012 dah telah menerima siswa sebanyak 120 orang di 3 jurusan yakni Teknologi Komputer Jaringan (TKJ), Teknologi Kendaraan Ringan (TKR) dan Perikanan.

Sekolah yang berlokasi di Desa Matapao ini dibangun diatas lahan seluas + 1,5 Ha memiliki 8 ruang belajar, 1 kantor kepala sekolah, 1 kantor tata usaha, 1 perpustakaan, 1 bengkel dan 1 ruang Bimbingan dan Penyuluhan.(ARM)

Harkitnas di Tebingtinggi Khidmat TEBINGTINGGI - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 105 di Kota Tebingtinggi dilakukan dengan cukup sederhana melalui upacara bendera dipimpin Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi, Senin (20/5), di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Sekdako H Johan Samose Harahap, Ketua DPRD H Syahrial Malik, unsur muspida, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan dan ormas serta tokoh masyarakat Kota Tebingtinggi.

Menteri Kominfo RI dalam sambutan tertulis dibacakan Kapolres Tebingtinggi mengatakan, perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang maju dan modern, berkeadilan, sejahtera, berdemokrasi dan bermartabat hingga kini belum berakhir.

“Tantangan yang dihadapi pada abad ke 21 ini bukan lagi dalam bentuk penjajahan, tetapi berupa arus globalisasi yang akan menguji daya saing dan keunggulan bangsa ini ditengah-tengah ajang kompetensi antar bangsa,” cetusnya.

Disebutkan juga bahwa generasi muda Indonesia harus mampu menjadi pejuang dan petarung yang tangguh bagi kejayaan bang-

sa. “Momentum Harkitnas ini harus mampu melecut kembali nilainilai kebersamaan sebagai bangsa dalam menghadapi globalisasi dengan menggelorakan rasa bangga dan cinta tanah air,” sebut Menkominfo melalui Kapolres Tebingtinggi.

Diakui oleh Kominfo bahwa tidak ada bangsa yang bisa maju

tanpa perjuangan keras dan tidak ada bangsa yang akan maju tanpa pengorbanan. “Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali mereka berusaha merubah diri mereka masing-masing,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Menteri Kominfo berharap agar setiap elemen meletakkan kepentingan

bangsa dan Negara di atas kepentingan kelompok sehingga kebahagiaan bersama dapat diraih.

“Semoga dengan nilai-nilai Harkitnas mampu dirakit menjadi perahu kokoh untuk mendekatkan bangsa Indonesia menjadi maju dan lebih modern dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harapnya. (RS)

HARKITNAS - Suasana Harkitnas di Tebingtinggi yang dipimpin Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi.(KPK POS/RS)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

Penyakit Pisang dan Kakaou Segera Berakhir

DIREKSI MENGAJAR - Wargani, Direktur Utama PTPN I bersama siswa SMA Negeri 1 Indralaya, Sumatera Selatan (kiri). Dan Amrizal, Direktur Keuangan saat mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Raya - Maninjau, Kabupaten Agam Sumatera Barat (kanan). (KPK POS/IST)

SAAT HARKITNAS

Direksi PTPN 1 Mengajar di SMA/SMK LANGSA - Lima direksi PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), Senin (20/5) secara serentak menjadi pengajar di 4 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke105 (20 Mei 1908 – 20 Mei 2013).

Program ini sesuai dengan Gerakan Direksi Mengajar yang di pelopori oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada lebih kurang 750 Direksi BUMN dari 143 BUMN yang ada. Dan Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2013 ada 750 Direksi BUMN yang mengajar di pelosok nusantara dari Aceh sampai Papua tempat

alumni sekolah maupun ditempat asal kelahirannya.

Kelima Direksi PTPN I ini menyampaikan materi mengajar yang dititikberatkan pada riwayat hidup dan kisah suksesnya dalam mencapai posisi saat ini, serta gambaran profesi yang dilakukan dan dampaknya bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan inspirasi dan membangkitkan motivasi kepada para pelajar melalui berbagai cerita tentang profesinya.

Kegiatan “Gerakan Direksi Mengajar” ini dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas.

Di mana para Direksi tersebut pernah menjadi murid sekolah tersebut atau di sekolah

di mana Direksi dilahirkan/ dibesarkan, dengan beberapa nilai yang ingin ditanamkan melalui program ini antara lain kejujuran, kerja keras dan tekad yang kuat.

Sesuai dengan Kriteria tersebut, maka kelima direksi PTPN I ada yang mengajar pada Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan mereka bersekolah dan ada yang mengajar pada sekolah ditempat mereka dilahirkan/dibesarkan. Tersebarlah lima direksi PTPN I diberbagai daerah. Wargani, Direktur Utama PTPN I mengajar di SMA Negeri 1 Indralaya, Sumatera Selatan yang merupakan sekolah kampung kelahirannya. Kemudian Abdul Mukti Nasuti-

ACEH TIMUR - Sejak beberapa bulan terakhir hingga kini Badan Pusat Penelitian Pengembangan Perkebunan – Pertanian RI dari Jakarta terus melakukan penelitian mencari asal usul penyakit pertanian khususnya yang menyerang tanaman pisang dan kakaou di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

“Penyakit pisang dan kakau segera diatasi dengan beberapa langah yang ditempuh oleh Badan Pusat Litbang Pertanian dalam masyarakat Aceh Timur.

Kita yakni persoalan yang menyelimuti petani kita segera selesai,” kata Koordinator Badan Pusat Litbang Pertanian RI, Dr. M. Syakir kepada sejumlah wartawan usai Pertemuan Unsur Muspida dan SKPK serta para Camat dengan Badan Pusat Penelitian Tenaman Pangan dan Perkebunan Kementan RI di Aula Serbaguna Idi, Kamis.

Kedatangan timnya kali ini ke Aceh Timur, lanjut Syakir, merupakan tindaklanjut dari kesepakatan antara Pemkab setempat dengan Badan Litbang Pertanian RI dalam upaya mensejahterkan masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dari beberapa produktifitas seperti penanaman kedelai dalam mengatasi krisis kedelai nasional, bahkan hal tersebut telah dilakukan lauching (penanaman perdana—red) oleh Menteri Pertanian di Peunarun, Kab. Aceh Timur.

Usaha lain dalam mensejahterakan Aceh Timur, sambung Syakir, pihaknya juga melakukan penelitian dalam usaha mengantisipasi kegagalan panen petani

pisang dan kakau di Aceh Timur yakni penyediaan bibit unggul.“Begitu juga dengan padi gogo sebagai contoh, karena mampu menghasilkan gabah yang memuaskan. Ini semua kita lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Aceh Timur,’ kata Muhammad Syakir.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky melalui Asisten III Setdakab Aceh Timur Irfan Kamal MSi dalam sambutannya menyebutkan, 60 persen dari total 426.000 penduduk di sana mata pencahariannya adalah dibidang pertanian dan 30 persen petani hidupnya disektor pertanian tanaman pangan dibidang padi, jagung, buah-buahan dan kedelai, selebihnya disektor perkebunan.

“Untuk tahun 2013 disamping meningkatkan budidaya kelompok tani, Pemkab Aceh Timur juga mendapatkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan 4.000 meter lining dan 3.2 meter jalan usaha tani serta pembangunan 2000 meter lining dari dana aspirasi," katanyanya.

Irfan Kamal menyebutkan, kurun waktu 7 tahun Aceh Timur telah melakukan berbagai kegiatan seperti cetak sawah baru 1.950 hektar, pembangunan lining 58.000 meter, jalan usaha tani 15.000 meter, 4 unit embung, 6.000 hektar optimasi lahan, 16 unit pompanisasi, 276 hand traktor, 120 unit power threser dan 7 unit traktor besar. Untuk produktifitas padi di kawasan sawah cetak baru tertinggi 4,3 ton yakni di Kecamatan Pante Bidari dan terendah di Kecamatan Indra Makmur yakni 2, ton,” ujar Irfan Kamal. (BSO)

on, Direktur Produksi mengajar di sekolahnya pada SMA Negeri 10 Medan, Sumatera Utara yang merupakan sekolah asal.

Selanjutnya Amrizal, Direktur Keuangan mengajar pada SMA di tempat beliau dilahirkan di SMA Negeri 1 Tanjung Raya - Maninjau, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Sedangkan Ramadhan Ismail, Direktur SDM & Umum mengajar di sekolahnya pada SMK PP Saree, Aceh Besar. Terakhir Husni Ibrahim, Direktur Pemasaran & Renbang mengajar di SMA Negeri 1 Tamiang Hulu, Aceh Tamiang yang merupakan sekolah daerah kelahirannya.(YANTO)

Masih Banyak Anak Yang Belum Tercatat Akta Kelahiran LANGSA - Pencatatan kelahiran merupakan program pemerintah sebagaimana diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam Akta Kelahiran, yang berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Langsa Drs. Marzuki Hamid, MM pada acara Sosialisasi Pencatatan Kelahiran dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tahun 2013 bertempat di Aula Hotel Harmoni Langsa, Senin (20/5).

Menurut Marzuki Kondisi tersebut mendorong muncu-

lnya sejumlah permasalahan anak yang berpangkal dari manipulasi identitas anak, seperti anak menjadi korban perdagangan, tenaga kerja dibawah umur dan kekerasan”.

“Dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 menyatakan, setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadi peristiwa kelahiran paling lambat enam puluh (60) hari sejak kelahiran,” jelas Marzuki.

Lanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwewenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan. Sebagai ujung

tombak pemerintahan Camat dan Geuchik yang membawahi kecamatan dan desadesa sangat memegang peranan penting mengingat data penduduk diperoleh dari hasil pengelolaan dari Desa berjenjang ke Kecamatan baru ke Kabupaten/Kota.

Kata Marzuki, rencana strategis program pencacatan Akta kelahiran sesuai dengan penyusunan Renstra Tahun 2012 yang bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pencacatan kelahiran sesuai dengan visi, misi dan sasaran yaitu semua anak Indonesia tercatat kelahirannya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Langsa Aji Asmanuddin AAg MA mengatakan, peletakan dasar-dasar system pencacatan kelahiran

terdiri dari enam komponen yaitu : Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme Pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Data Base dan Partisipasi Masyarakat. Oleh Karena itu idealnya pembangunan system pencacatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif.

Lanjutnya, untuk Kota Langsa, dari hasil rekapitulasi perekaman KTP elektronik realisasinya sudah mencapai 78,72% dari yang wajib KTP sejumlah 128.088 jiwa. “Jadi yang belum merekam 45.228 jiwa atau setara 21,28%", ujarnya.

Adapun manfaat dari eKTP adalah untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP Ganda atau Palsu, serta mendukung peningkatan keamanan Negara. (YANTO)

Vihara Buddha Langsa Peringati Hari Tri Suci Waisak 2557 LANGSA - Pada bulan yang penuh berkah, keluarga besar Vihara Buddha Langsa memperingati Hari Tri Suci Waisak 2557 B.E/2013 pada Sabtu (18/5).

Kosmik purnama dibulan Waisak mengingatkan seluruh umat Buddha akan perjalanan hidup Buddha Gotama yang penuh dengan nilai – nilai kemanusiaan dan keteladanan. Dimulai dari kelahirannya ditaman Lumbini pada tahun 623 SM, kemudian perealisasian “penerangan Sempurna“ secara penuh dibawah pohon Bodhi di Budhdhagaya pada tahun 588 SM, dan Mahaparinibbana (wafat) di Kusinara pada tahun 543 SM adalah sebuah fase kehidupan yang tidak akan pernah kering dari pesona makna. Pada kali ini Sangha Agung Indonesia (SAGIN) mengambil tema Waisak “Kasih Buddha Menerangi Dunia“.

Dan detik – detik Waisak jatuh pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 11.24.39 Wib. Ketua panitia Hari Tri Suci Waisak 2557 B.E/2013 Umat Buddha Vihara Buddha Langsa, Wewe mengatakan, adapun rangkai acara Waisak yang diselenggarakan Vihara Buddha Langsa diantaranya : Ritual Waisak (Pujabakti), Ceramah Dhamma yang disampaikan oleh Y.M Bhikkhu Aggacitto, prosesi lilin, pengguyuran rupang Bodhisatta, Pindapata yang

WEWE, Ketua Panitia Hari Tri Suci Waisak 2557 umat Buddha Vihara Buddha Langsa. (KPK POS/YANTO) dilaksanakan pada 19 mei 2013.

Pindapata adalah praktek mengumpulkan dana makanan dari pintu ke pintu (Sapadacarika) yang merupakan tradisi para Buddha. Pindapata dilaksanakan atas dasar kasih sayang untuk memberikan kesempatan bagi umat Buddha memberikan dana kepada anggota Sangha.

Kegiatan Waisak Vihara Buddha Langsa pada kali ini dilanjutkan kunjungan kasih ke Panti asuhan dan warga pra sejahtera kemudian diadakan pula pertandingan basket yang akan di

laksanakan Minggu (19/5) yang diikuti oleh tim basket Kota Langsa, Kuala Simpang/Aceh Tamiang dan Bireun.

Acara tersebut dapat terselenggara dengan baik dan penuh khimad atas kerjasama dari semua pihak. Antara lain Yayasan Vihara Buddha Langsa, Persaudaraan Muda – Mudi Vihara Buddha Langsa dan segenap umat Buddha Vihara Langsa.

“Mari kita jadikan peringatan Hari Tri Suci Waisak 2557 B.E/2013 sebagai momentum yang penting untuk menebarkan kasih sayang yang bersifat universal agar dapat menerangi dunia serta mengingatkan kembali pada masa kerajaan – kerajaan Buddha di Indonesia, di mana pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang bercorakkan Buddha toleransi umat beragama menjadi ciri khas kehidupan pada masa itu.

Terbukti dengan rakyat hidup aman, tentram, makmur dan saling menghormati satu sama lain. Semoga tekad tulus kita yang didasari dengan pengertian benar mampu memberikan nuansa perubahan hidup yang lebih baik.

Demikian dikatakan Wewe kepada sejumlah wartawan di Vihara Buddha Kota Langsa, Sabtu lalu. (YANTO)

BUKU PEDOMAN - Asisten III Setdakab Aceh Timur, Irfan Kamal (kiri) didampingi Kajari Idi, Hasanuddin, SH (tengah) menerima buku pedoman petani dari Kepala Pusat Litbang Pertanian Pangan Kementan RI dari Jakarta di Aula Serbaguna Idi, Kamis. (KPK POS/BSO)

Bulog Maksimalkan Penyaluran Raskin MEDAN - Badan Urusan Logistik Provinsi Sumatera Utara (Bulog Sumut) akan terus memperkuat stok beras untuk warga miskin (Raskin) menjadi 16 bulan bulan tahun ini.

Humas Bulog Sumut, Rudi mengungkapkan, Bulog Sumut baru mendapat pasokan beras Public Service Obligation (PSO) dari Jakarta sebanyak 384 ton dan akan ada masuk lagi dari daerah lain.

Penambahan stok beras itu agar penyaluran raskin tambahan berjalan lancar.

“Sesuai rencana Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat, tahun ini pemerintah akan menambah 4 bulan alokasi raskin dari sebelumnya yang direncanakan hanya 21 bulan sehingga

totalnya menjadi 16 bulan. Penambahan tersebut dimulai saat pemerintah menaikan harga BBM guna untuk membantu masyarakat dari pengadaan beras yang merupakan kebutuhan utama,” ungkapnya, Rabu.

Rudi juga mengatakan, selain mengandalkan beras PSO, penguatan stok beras sumut dilakukan Bulog dengan terus melakukan pembelian bahan pagan utama itu ke petani lokal. Hingga kemarin, bulog sudah membeli 310 ton dan diharapkan bisa naik lagi hingga mencapai target pembelian tahun ini sebanyak 15.000 ton.

“Bulog akan memaksimalkan kinerja penyaluran, khususnya saat BBM sudah dinaikan,” Tandasnya. (VIN/SBT)

Medan Siapkan Jalur Khusus Sepeda MEDAN - Dinas Perhubungan sedang menyiapkan dan melakukan tahap ujicoba jalur khusus bagi pengendara sepeda.

"Jalur khusus sepeda dayung ini masih tahap uji coba, jika efektif akan kita teruskan di tempat lain yang benar-benar membutuhkan.

Saat ini pun Dinas Perhubungan masih berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Medan, apakah jalur khusus ini pantas untuk diteruskan programnya," terang Kepala Dinas Perhubungan Medan Renward Parapat, Rabu.

Renward bilang jalur khusus sepeda ini

berada di sepanjang Jalan Diponegoro, mulai dari depan Rumah Dinas Walikota hingga di depan gedung Pengadilan Negeri Medan.

Ia mengatakan jalur khusus sepeda ini memang masih digunakan digunakan sebagai lahan parkir, untuk ke depan akan dilakukan pemberlakuan khusus.

"Bagi instansi yang masih menggunakan jalur sepeda sebagai tempat parkir, untuk ke depan sudah tidak bisa lagi. Tetapi jika ada acara tertentu, kita akan izinkan lahan itu digunakan untuk sementara waktu," katanya.(VIN)

Disdik: Guru-guru Harus Bersabar MEDAN - Kepala Dinas Pendidikan Medan, Parluhutan Hasibuan mengatakan bahwa tunjangan profesi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum dibayarkan untuk priode November Desember 2012 akan dicairkan paling lambat akhir bulan Mei ini.

Disebutkannya, terlambatnya pencairan tunjangan profesi disebabkan karena belum diterimanya dana dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Insya Allah, tunjangan sertifikasi guru di Medan akan segera dicairkan paling lambat akhir bulan ini," katanya.

Ia menambahkan, agar sejumlah guru yang belum menerima sertifikasi agar lebih bersabar. Seperti diketahui, guru yang belum menerima tunjangan profesi priode November - Desember 2012 berjumlah 7.116 orang dan menghabiskan dana sekitar Rp45 miliar. Namun dana yang tersisa di Kas Pemko Medan untuk dana tunjangan profesi hanya berjumlah Rp 20,5 miliar. Untuk menutupi kekuranganya Dinas Pendidikan akan menggunakan dana dari tunjangan profesi tahun 2013 yang saat ini sudah ada di Kas Pemko Medan yang berjumlah Rp80 miliar. (VIN)

E D I S I 253 27 MEI - 2 JUNI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Ratusan Hektar Tanah Warga Diserobot PT.LTS PUJUD - Diperkirakan sekitar 200 hektar lahan masyarakat Dusun Bagan Ubi, Kepenghuluan Desa Tanjung Medan, Kecamatan Pujud Rokan Hilir diserobot perusahaan perkebunan PT. Lahan Tani Sakti (LTS).

"Lahan seluas 200 hektar milik masyarakat yang diserobot itu telah ditanami karet dan tanaman lainnya oleh masyarakat," ujar Sarimin warga Pujud belum lama ini.

Sarimin selaku ketua kelompok mengatakan, ketika itu PT. LTS bersedia memberikan ganti rugi, namun ganti rugi yang akan dibayarkan tanpa musyawarah dengan pemilik lahan. Setiap dua hektar ganti

rugi dibayar Rp300.000.

Masyarakat dipaksa menerima ganti rugi tersebut.

Sebagian masyarakat menolak karena pembayaran ganti rugi semaunya pihak manajemen PT.LTS. Lahan

masyarakat seluas 200 hektar sebelum pemekaran daerah, terletak di Dusun Pondok Keresek, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Bengkalis di-

terbitkan tanggal 23 Mei 1990 oleh Kepala Dusun Pondok Keresek diketahui Kepala Desa Tanjung Medan.

Penyerobotan lahan tersebut berlangsung pada

tahun 1992. Tanaman karet masyarakat dan tanaman lainnya ludes di luluh lantakkan PT. LTS. Sementara tanaman karet masyarakat sudah berusia 3 hingga 4 tahun.

Annas Diusung Golkar Jadi Gubernur Riau PEKANBARU - Hari pertama pembukaan pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau didatangi dua kandidat yang ingin maju dalam pemilihan gubernur Riau yang akan digelar pada September 2013 nanti.

Salah satu pendaftar adalah Annas Maamun.

Meski sudah tak muda lagi atau sudah berusia 72 tahun, tapi ambisi Annas jangan ditanya.

Dengan pengalaman politik, Annas berhasil mendapat dukungan Golkar untuk maju sebagai calon gubernur.

Saat ini Annas masih menjabat Bupati Rokan Hilir untuk periode kedua. Jauh sebelum itu, ia juga pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.

Tak itu saja, Annas sebelumnya dipercaya sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Rokan Hilir.

Beberapa bulan yang lalu, politisi senior Golkar ini berhasil menggelar Musdalub DPD I Golkar Riau. Sehingga, Bupati Indragiri Hilir,

Indra Mukhlis Adnan yang menduduki kursi Ketua DPD I Golkar Riau, terjungkal.

Posisi Indra Mukhlis Adnan digantikan oleh Annas Maamun. Tak lama setelah itu, Annas berhasil menyakinkan DPP Golkar untuk maju sebagai calon gubernur Riau. Annas dipasangkan bersama Asyadjuliandi

Rachman, politisi Golkar yang saat ini duduk di senayan.

Pria yang akrab disapa Andi juga dikenal pengusaha sukses. Mantan Ketua Kadin Riau ini juga pernah menjadi anggota DPRD Riau sebelum maju ke Senayan.

Selain pasangan Annas-Andi, hari ini Herman Abdullah - Agus Wi-

dayat juga mendaptar ke KPU Riau. Herman Abdullah adalah politisi Golkar yang berhasil mengumpulkan 10 suara partai politik non parlemen.

Mantan Walikota Pekanbaru dua periode ini menggandeng Agus Widayat sebagai wakilnya.

Agus Widayat saat ini masih aktif sebagai Wa-

kil Walikota Dumai.

Herman-Agus mendaftar menggunakan perahu 10 partai politik. Di antaranya Partai Gerindra, Partai Bulan (PBB), Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kebangsaan Peduli Bangsa (PKPB), Partai Patriot, PKPBI, PDK dan PKNU. (FS/VN)

Pemkab Taput Bangun Jalan Desa Sipultak Dolok TARUTUNG - Pemkab Tapanuli Utara melakukan pencanangan pembangunan jalan desa Sipultak Dolok menuju desa Dolok Saribu yaitu daerah Meat Dusun 4 Kecamatan Pagaran sampai kawasan Desa Dolok Saribu.

Selain mendukung kelancaran arus lalulintas, pembukaan jalan desa ini mendukung kelancaran ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dan mengingat lokasinya berdekatan dengan SD, SMP, SMK dan SMA Pagaran.

Permohonan pembangunan pembukaan jalan desa ini sudah lama disampaikan ke Pemkab Taput, dan Bupati

Tapanuli Utara Torang Lumbantobing, Rabu (22/5) mencanangkan pembangunan pembukaan jalan tersebut di Meat dusun 4. Ada lahan yang sudah dibebaskan dan ada yang belum dibebaskan. Oleh karena itu diminta kepada Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan untuk men-siteplan, setelah itu akan dibentuk tim untuk melakukan pembebasan lahan supaya jalan ini menjadi jalan desa yang berhubungan dengan desa Dolok Saribu.

Dalam sambutannya Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing mengatakan, jalan Dusun 4 yang akan dibangun akan tembus ke desa

Dolok Saribu kawasan SD, SMP, SMK dan SMA Pagaran.

Pembukaan dan Pembangunan jalan dari Meat Dusun 4 sampai ke Desa Dolok Saribu ini akan dilaksanakan tahun ini. Sebagai langkah awal, Bupati Torang Lumbantobing berjanji bahwa tahun ini pihaknya akan menurunkan alat-alat berat untuk meratakan jalan tersebut.

Sebelum pencanangan Pembangunan jalan desa tersebut, Camat Pagaran Apdimpuan Hutabarat dibantu oleh anggota Kodim Tarutung serta anggota Koramil Siborongborong mengajak para masyarakat

desa Sipultak Dolok terutama warga Meat Dusun 4 bergotong-royong massal terutama dalam penentuan garis-garis batas jalan.

Di sela-sela acara tersebut sewaktu mendampingi Bupati Tapanuli Utara, Bapemas Taput BP Siahaan menjelaskan bahwa lebar jalan Meat Dusun 4 ke Desa Dolok Saribu nantinya akan dibangun dengan Lebar 6 meter dan panjang Âą 2000 meter, lahan milik warga yang belum dibebaskan.

Setelah acara pencanangan Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing beserta jajarannya meninjau lokasi jalan tersebut. (PR)

Meski pengrusakan tanaman karet tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat, namun karena PT.LTS pada saat melakukan pengrusakan dikawal oknum aparat setempat, sehingga tidak memperdulikan sama sekali larangan masyarakat atas pengrusakan tanaman masyarakat. "PT.LTS dengan menggunakan alat berat beko PT.LTS dikawal aparat merusak tanaman karet masyarakat," katanya.

PT. Lahan Tani Sakti mendapat Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah seluas 3.759 hektar terletak di Kecamatan Bagan Sinembah dan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Oktober 2000 nomor 45/HGU/BPN/2000 yang akan berakhir haknya 35 tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan

pemberian hak dimaksud.

PT. Lahan Tani Sakti yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit oleh Pokja Pertanahan Komisi II DPR RI diusulkan agar melaksanakan pola KKPA terhadap masyarakat disekitar perkebunan PT.LTS, namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Justru lahan masyarakat yang diserobot tidak mendapat penggantian lahan sama sekali," ketus Sarimin.

Wkl Ketua Komisi I DPRD Rohil H. Bachid Madjid mengatakan, pola KPPS diatur dalam Permen Pertanian Nomor 7 tahun 2007 bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha dibidang pertanian seluas 3.000 hektar wajib melaksanakan KKPA tersebut pola KPPA dimaksud khusus peruntukannya kepada masyarakat disekitar perusahaan ujar Bachid Madji belum lama ini di Bagansiapiapi. (PUR)

Wow... KSAD Moeldoko Berharta Rp32,1 Miliar JAKARTA - Letnan Jenderal (Letjen) Moeldoko resmi menduduki jabatannya sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo yang pensiun.

Pejabat baru militer itu tercatat memiliki kekayaan yang cukup fantastis sebesar Rp32,1 miliar.

Termasuk di antaranya harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah kota.

Dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 25 April 2012 atau saat menjabat Wakil Gubernur Lemhannas, Moeldoko memiliki total kekayaan Rp32.185.223.702.

Jumlah itu terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta, Bekasi dan Pasuruan dengan nilai total Rp22,1 miliar. Ada juga tanah di Bogor, Pontianak, hingga Bandung.

Tercatat pula, Moeldoko memiliki beberapa kendaraan yang bernilai total Rp1,7 miliar, logam mulia senilai Rp4,6 miliar, giro setara kas sebesar Rp2,8 miliar, dan

LETJEN MOELDOKO US$ 450 ribu. Ia juga tercatat memiliki utang sebesar Rp300 juta.

Pria kelahiran 8 Juli 1957 itu adalah lulusan Akademi Militer angkatan 1981.

Dia pernah menjabat sebagai Panglima Divisi I Kostrad, Pangdam XII Tanjungpura, Pangdam III Siliwangi, Wakil Gubernur Lemhannas, dan jabatan terakhirnya adalah Wakil KSAD. (IC)

Susno Ngotot Tak Mau Bayar Kerugian Negara Rp4,2 M JAKARTA - Mantan Kabareskrim Komjen Pol (purn) Susno Duadji tetap enggan untuk membayar kerugian negara sebesar Rp4,2 miliar sebagaimana putusan pengadilan.

Padahal tim jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mengirimi surat perintah kepada pihak Susno untuk membayar ganti rugi. "Tidak mungkin kita lakukan itu (bayar ganti rugi), kita tidak layani," kata kuasa hukum Susno Fredrich Yunadi ketika dihubungi, Rabu.

Fredrich tetap bersikeras putusan Mahkamah Agung atas Susno adalah batal demi hukum, sehingga eksekusi Rp4,2 miliar tidak ada dasar hukumnya. Meski diketahui Susno akhirnya menyerahkan diri, Kamis (2/5) ke Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Jawa Barat.

"Tidak akan bayar, tidak mungkin.

Tidak ada dasar hukumnya," sambung Fredrich.

Soal adanya upaya sita aset milik Susno bila dalam sebulan sejak surat perintah untuk membayar ganti rugi dikirimkan jaksa eksekutor pada, Rabu (15/5), Fredrich menegaskan pihaknya akan

melakukan perlawanan bila asetaset milik klienya disita. "Kita akan laporkan kalau disita, itu dirampas itu pencurian kita pidanakan," tegasnya.

Sementara itu ketika disinggung mengapa Susno tak akan membayar ganti rugi Rp 4.2 miliar, tapi membayar denda Rp200 juta, Fredrich ogah menanggapi. "Itukan bukan saya, kalau saya tidak akan mau," ucapnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi pada Rabu (15/5) mengatakan jaksa eksekutor telah mengirimi surat untuk terpidana Susno ataupun ahli waris agar segera membayar uang pengganti tersebut.

Setelah surat diterima, terhadap terpidana tiga tahun enam bulan penjara atas kasus suap Rp500 juta PT SAL dan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jabar itu lantas diberikan waktu satu bulan untuk mengambil sikap, apakah akan membayar uang tersebut atau tidak. Jika tidak maka harta Susno akan disita untuk kemudian dilelang. (FR/BBS)

Plt Walikota Medan: Pelan-pelan

TINJAU - Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing meninjau pembangunan jalan Meat Dusun 4 menuju desa Dolok Saribu. Rencana pembangunannya akan dilaksanakan tahun ini. (kiri).

Gotong royong massal masyarakat yang dibantu oleh Kodim Tarutung dan Anggota Koramil Siborongborong. (kanan). (KPK POS/PR)

MEDAN - Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin mengatakan dalam memberikan teguran kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meninggalkan tugas saat mendampingi Walikota Nonaktif Rahudman di pengadilan harus bijak dan pelan.

"Ya, pelan-pelan akan disampaikan. Mereka ke sana karena rasa simpati kepada atasan dan hanya berupa dukungan dan rasa solidaritas," ujar Eldin di USU, Rabu.

Terkait dengan kinerja, Plt Walikota pun mengaku merasa kehilangan Rahudman. Apalagi selama ini dirinya selalu mendampingi Rahudman dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Biasanya sama Pak Rahudman, saya sering tanya di mana dan bagaimana. Tapi saat ini, komunikasi

terbatas, tidak seterbuka dan seleluasa saat bersama dulu, ujarnya.

Sebelumnya di Balai Kota, Dzulmi Eldin meminta seluruh guru mulai tingkat SD sampai tingkat lanjutan atas agar tidak meninggalkan sekolah pada saat jam belajar berlangsung. Mereka harus fokus mengajar para siswanya masingmasing sampai berakhirnya proses belajar mengajar. Ini penting untuk dipatuhi dan dilaksanakan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Medan. ''Saya minta seluruh guru tidak punya kesibukan lain ketika jam belajar berlangsung, termasuk menghadiri rapat sekalipun. Saya tidak mau kesibukan itu menyebabkan para murid sampai terlantar sehingga tidak belajar,'' kata Plt Walikota Medan (VIN/MBC)