Epaper kpkpos 256 edisi 17 juni 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

MANTAN KADIS PU

T BALAI KEBAL

EDISI 256/ THN V 17 – 23 JUNI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

K R I M I N A L

HUKUM

• DI HALAMAN 4

Diduga Beri Hadiah Rp15 M ke Oknum Pengacara PEMERHATI Indonesia Bersih, Rosisyanto mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat, melaporkan testimoni tindak pidana gratifikasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho kepada oknum pengacara berinisial ISL. "Laporan pengaduan ke KPK itu langsung diterima Sutanto Arso Birowo," jelas Rosisyanto kepada wartawan di Medan, Senin, seraya menunjukkan bukti laporannya.

Dikatakan Rosisyanto, oknum pengacara yang berkantor di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan diduga memperoleh hadiah yang sangat tidak masuk akal sebesar Rp15 miliar.

“Luar biasa, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho disinyalir berikan uang Rp15 • LANJUT KE HAL. 2

kolom REDAKSI

Koalisi PKS dengan Angin

SATU-SATUNYA jalan yang mungkin efektif untuk menggosok lagi citra Partai Keadilan Sejahtera hanyalah keluar dari koalisi penyokong pemerintah. Kata "mungkin" harus dipertebal. Bagaimanapun, kerusakan partai yang mengklaim diri bersih dan peduli ini sudah kelewat parah.

Dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq, mantan presidennya, begitu terangbenderang dan bahkan menyingkap gelagat keterlibatan petinggi lain di partai ini.

Hal yang kini berlangsung, dan terang-terangan dipertontonkan, justru sebaliknya. PKS berusaha memainkan sentimen sebagian publik terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebagai anggota koalisi • LANJUT KE HAL. 2

SBY Beri Sanksi PKS Usai Menaikkan BBM JAKARTA–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil sikap untuk memberikan sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai penetapan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Beliau akan melihat dulu kondisi masyarakat pasca penaikan harga BBM setelah tanggal 17 Juni nanti," kata Wasekjen Partai Demokrat Andi Nurpati di Jakarta, Kamis.

Dia menilai sikap PKS hingga saat ini masih terkesan memainkan politik dua kaki yang tidak berimbas banyak pada kinerja presiden. "Kalau mengganggu secara kecil-kecilan iya, tapi secara politis tidak berdampak," ujarnya.

Hal sama juga terjadi pada Partai Demokrat.

Menurut Andi, partainya tidak terpengaruh • LANJUT KE HAL. 2

Kejagung Awasi Aset Asian Agri

MEDAN–Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan sejumlah pejabat setingkat Sekda dan SKPD di Pemprovsu diduga terlibat kasus dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan penyimpangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Paling santer yang tersandung dugaan korupsi itu adalah, keterlibatan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Sekdaprovsu Nurdin Lubis, Kabiro Keuangan Baharuddin Siagian, Pelaksana Kabag Anggaran Biro Keuangan Agus Purwanto dan pejabat tinggi lainnya.

"Saya memperkirakan mereka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diadili dan

JAKARTA–Kejaksaan Agung (Kejagung) dibantu Ditjen Pajak, Kementerian Hukum dan HAM, serta Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mengawasi aset 14 perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG). Langkah ini merupakan antisi-

bahkan akan masuk hotel prodeo (bui)," kata Pengamat Sosial dan Pendidikan, Shohibul Anshori Siregar di Medan, pekan lalu.

Menurut Shohibul

• LANJUT KE HAL. 2

Undangan Pelantikan Gubsu Dibakar

Massa dari berbagai elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Kelompok Cipayung Plus berunjuk rasa dan membakar undangan pelantikan Gubsu di depan Kantor DPRD Sumut.

SEPEKAN menjelang pelantikan Gubsu, suasana di Medan semakin memanas. Elemen masyarakat dari berbagai komponen penggiat anti korupsi mendesak agar pelantikan Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubsu masa bhakti 20132018 ditunda.

Mereka menilai, gubsu yang bakal

Dinas PKD Deli Serdang Sarang ‘Penyamun’ DINAS Pengolaan Kuangan Daerah (PKD) Pemkab Deli Serdang kini menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan masyarakat serta “bidikan” bagi aparat penegak hukum. Pasalnya di instansi ini diduga bertabur sejumlah oknum perampok (penyamun) pajak daerah dari sektor rumah makan dan pajak reklame mengatas namakan instansi ini untuk menarik pajak dari para • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

» KKN Marak di Rokan Hilir

Instansi Vertikal Dapat Kucuran Dana APBD BAGAN SIAPIAPI–Mengejutkan, diduga kuat ada praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) antara Instansi Vertikal dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sejumlah Instansi Vertikal mendapatkan kucuran dana APBD Rohil mencapai puluhan miliar setiap tahun anggaran. Hal ini berlangsung sejak tahun 2010. Dana puluhan miliar itu digunakan untuk pembangunan kantor dan perumahan para pegawai Instansi vertikal.

Kantor Kejaksaan Bagan Siapiapi yang dibiayai melalui dana APBD Rohil.

Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan.

ANEHNYA, para wakil rakyat, yang digaji oleh rakyat, yang mempunyai tugas kontrol, dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah “bungkam”. Bahkan ikut

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

memuluskan dana yang dialokasikan terhadap instansi vertikal itu. DPRD Rohil terkesan melakukan pembiaran, atas kebijakan Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun, terkait

pengalokasian dana proyek di Instansi Vertikal tersebut. Mata anggaran pembangunan Instansi Vertikal diposkan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rokan Hilir.

Ketua DPRD Rokan Hilir Nasruddin Hasan yang juga sebagai ketua Banggar DPRD Rohil ketika diupayakan untuk konfirmasi, Rabu (12/6), terkait pengalokasian dana APBD Rohil tahun anggaran 2012 terhadap Instansi Vertikal, yang bersangkutan sulit ditemui.

Nasruddin enggan ditemui, padahal KPK Pos sesuai prosedur telah mengisi buku tamu. Sekitar 3 Jam ditunggu, tak ada jawaban. Ditanya kepada sekretaris, Ketua DPRD mengatakan Pak Ketua Temu • LANJUT KE HAL. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

5.000 Putra-putri Wartawan Bakal Terima Santunan NUSA DUA–Sedikitnya 5.000 putra-putri wartawan bakal menerima santunan dari Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) se-Indonesia. Santunan itu akan diberikan kepada para ahli waris wartawan yang ditunjuk sebagai wartawan berprestasi.

Adapun penilaian terhadap wartawan berprestasi itu akan dilakukan oleh tim komisi penilai di setiap wilayah, hingga diketahui wartawan tersebut memiliki prestasi yang baik.

"Forum Pemred ini memiliki program yang salah satunya adalah

memberikan santunan untuk 5.000 putra-putri wartawan," ujarnya dalam acara Forum Pemred yang digelar di Nusa Dua Resort, Bali, Kamis.

Penerima santunan itu juga ditujukan kepada wartawan yang mengalami kekerasan terkait pemberitaan yang dibuat. "Kita

akan panggil ahli warisnya. Santunannya berupa uang senilai Rp20 juta per ahli waris," katanya.

Selain itu, program lainnya yang akan dijalankan yakni membangun jembatan-jembatan rusak atau putus yang terdapat di seluruh Indonesia. Karena saat ini terdapat

banyak pelajar yang kesulitan untuk menuju sekolahnya akibat jembatan putus.

Program-program tersebut menurutnya bekerjasama dengan pihak TNI dan Polri demi memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih maju. (IC/BBS)

GATOT DAN KRONINYA BAKAL MASUK BUI......................................................................................

KEJAGUNG AWASI ASET ASIAN AGRI ..........................................................

• DARI HALAMAN. 1 pasi, menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung yang mengharuskan AAG membayar Rp2,5 triliun karena terbukti menggelapkan pajak. "Kita diberi jangka waktu setahun, karena waktunya lumayan panjang kita harus antisipasi (awasi aset AAG)," kata Jaksa Agung Basrief Arief, Jumat lalu.

Basrief menjelaskan dalam pengawasan ini, pihaknya juga mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN akan mengeksekusi pembekuan aset tanah AAG agar tak bisa dijual ke

pihak lain.

Hukuman terhadap AAG dijatuhkan MA pada 18 Desember 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko, E Sapardjaja, dan Sri Murwahyuni. AAG dihukum setelah tax mager AAG Suwir Laut terbukti bersalah dengan sengaja tak memasukan data pajak tidak dengan sebenarnya selama 4 tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2002 sampai 2005.

Selain dihukum harus membayar pajak yang tak disetor, Suwir dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun dengan masa percobaan selama 3 tahun. (FR/BBS)

UNDANGAN PELANTIKAN GUBSU DIBAKAR................................................

• DARI HALAMAN. 1 dilantik masih tersandung kasus hukum. "Kami minta agar pelantikan Gatot sebagai Gubernur Sumut ditunda, karena dia terindikasi terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang saat ini sedang dalam penyelidikan aparat hukum," teriak massa dalam orasinya saat melakukan demo di gedung DPRD Sumut.

Untuk yang kesekian kalinya selama pekan lalu, puluhan massa dari berbagai organisasi mahasiswa tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus kembali menggelar aksi di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

Dalam aksinya mereka membakar undangan pelantikan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang dilaksanakan, Senin (17/6) ini.

Tuntutan pelantikan penundaan itu karena oknum pejabat tersebut terindikasi tersangkut

persoalan hukum. Dalam aksinya para mahasiswa meneriakan yelyel ganyang koruptor. Sayangnya saat aksi berlangsung, tak seorang wakil rakyat pun yang mau menerima aspirasi mereka.

Tak pelak lagi asap hitam pun membumbung ke atas, setelah massa membakar ban bekas di lingkungan halaman DPRD Sumut.

Massa juga meminta anggota DPRD Sumut memberikan keterangan secara transparan terhadap proses penyaluran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari APBD 2013 yang diduga bermasalah dan kental dengan nuansa Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

"Begitu juga dengan kasus triliunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak juga sampai ke kabupaten/kota, serta dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga turut menjerat beberapa oknum anggota DPRD Sumut," sebut massa dalam orasinya. (TIM)

SBY BERI SANKSI PKS USAI MENAIKKAN BBM.................................

• DARI HALAMAN. 1 sedikitpun dengan apa yang telah dilakukan PKS. "Demokrat tanpa manuver PKS posisinya juga tetap stabil.

Tinggal kami kuat-kuatan saja, siapa yang betul-betul bisa memperjuangkan hak rakyat kecil," kata Andi.

Andi Nurpati meyakini Presiden SBY akan memberi sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait sikap penolakannya terhadap rencana pemerintah

menaikkan harga BBM. "Saya yakin Pak SBY akan memberi sanksi. Apakah sama seperti dulu, mengurangi jumlah menteri atau mengeluarkan PKS dari koalisi," ujarnya.

Sikap PKS yang tidak jelas dalam mengambil keputusan memang telah membuat geram pemerintah dan partai koalisi.

Sementara itu, banyak kalangan menilai Presiden SBY tidak akan berani memecat PKS dari partai koalisi. Dan PKS tidak akan mau mengundurkan diri.(BBS)

KOALISI PKS DENGAN ANGIN........

• DARI HALAMAN. 1 pendukung pemerintah, alih-alih menyokong rencana itu, PKS malah mengkampanyekan penentangan. Tapi, seraya melakukan hal itu, partai ini tak beringsut selangkah pun untuk menjauh dari koalisi. Partai-partai lain dalam koalisi seolah-olah dianggap angin belaka.

Penentangan itu terlihat di berbagai kota, pada spanduk anti-kenaikan harga BBM yang dipasang mencolok di tempat-tempat ramai. Pada tataran lain, PKS juga sengaja melewatkan rapat pimpinan partai-partai peserta koalisi dengan Wakil Presiden Boediono untuk membahas rencana kenaikan harga itu.

Dalam rapat pada Selasa pekan lalu itu, tak seorang pun petinggi PKS tampak.

Mereka berdalih ada perubahan undangan secara mendadak yang menyebabkan Presiden PKS Anis Matta berhalangan hadir.

Politikus PKS "menjual" kepedulian terhadap kepentingan rakyat untuk meraih simpati. Tentu saja, ini argumentasi yang mengada-ada--atau diadaadakan. Jika PKS memang peduli, semestinya penolakan serupa juga diumumkan sekencang-kencangnya, disertai boikot atau pengunduran diri dari posisi pendukung pemerin-tah, ketika harga BBM dinaikkan pada 2005 dan 2008.

Diakui atau tidak, PKS

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

jelas sedang berusaha mempolitisasi rencana kenaikan harga BBM. Pada posisi sedang goyah akibat terungkapnya skandal pengaturan kuota impor daging sapi yang melibatkan Luthfi dan orang-orang dekatnya, partai ini seakan memanfaatkan apa pun yang mungkin untuk mereparasi popularitasnya yang babak-belur. Kenaikan harga BBM adalah isu sangat sensitif yang pasti dianggap sempurna untuk tujuan ini.

Pilihan manuver politik yang gegabah itu sesungguhnya mengabaikan akibatnya pada persepsi masyarakat mengenai BBM. Mereka jadi gagal memahami dengan jernih persoalan riil bahan bakar minyak di negeri ini--bahwa persediaannya kian terbatas dan tingkat konsumsinya yang cenderung tak masuk akal telah menyebabkan anggaran negara tersengal-sengal.

Kredibilitas PKS jelas sulit diperbaiki dengan berzig-zag pendirian.

Bertahan di koalisi, tapi pada saat yang sama berkeras menentang kenaikan harga BBM, bukanlah sikap politik yang terpuji. Tindakan itu malah akan menunjukkan watak sejatinya: bahwa PKS sama saja dengan partaipartai lain yang hanya memburu keuntungan untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat yang diklaim diwakilinya. (***)

• DARI HALAMAN. 1 dalam berbagai kasus dugaan korupsi Pemprovsu, mestinya Gatot dan Sekdaprovsu harus bertanggungjawab. Sebab para petinggi Pemprovsu tersebut begitu ketat dalam manajemen pengawasan, sehingga kebobrokan itu tidak mungkin terjadi.

Dia menjelaskan, kepemimpinan seseorang menyebabkan orang yang dipimpin menjadi baik atapun buruk. Selain itu, mereka dapat menemukan perilaku buruk disektor mana pun karena di bawah kekuasaannya. Dengan menggunakan

kewenangannya, seorang pemimpin bisa memberi hukuman sampai usulan pemecatan.

"Lihat saja kewenangan memutasi sekian banyak eselon untuk membentuk sebuah rezim pemerintahan baru di lingkungannya pada awal Gatot menjabat sebagai Plt. Artinya, semua bongkar pasang itu memiliki benang merah dengan perilaku korupsi itu," ujarnya seraya bertanya bagaimana mungkin Gatot dan Nurdin tak tahu-menahu dan tak terkait dalam dugaan korupsi itu.

Ditambahkan Shohibul, data

Komnas HAM, Sumut adalah pencatat angka tertinggi pelanggaran HAM yang indikasinya terkait dengan peran dan fungsi serta pelaksana pemerintahan.

Pemerintahan provinsi. Itu artinya ada benang merah antara pertumbuhan demokrasi yang by design menjadi buruk sedemikian rupa dengan berbagai praktik penyelewengan termasuk dalam hal keuangan negara (daerah).

Dalam kasus yanng belakang ini diributkan seperti dugaan korupsi Bansos, DPRD Sumut tidak boleh ‘cuci tangan’. Sebab jika mereka tak menyetujui

besaran dan alokasi APBD, para wakil rakyat ini bisa menolak.

"Jika mereka menolak maka pilihan satu-satunya bagi eksekutif ialah menggunakan format anggaran dari tahun sebelumnya," ujarnya, seperti dikutip Starmedia Group.

Menurut dia, penegakan hukum harus memperhitungkan kolaborasi di antara kedua komponen pemprov tersebut. Dalam banyaknya kasus tersebut bisa diprediksi Gatot dan Sekda tinggal menungggu masuk bui. Bagi masyarakat Sumut hal ini telah menjadi cerminan yang sangat

mencemaskan.

Secara teoritis, lanjut Shohibul Anshori, kebiasaan buruk yang dianggap tak perlu dikoreksi adalah kebenaran.

Karena itu jika aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya untuk mengkoresi kebobrokan ini, itu bermakna sebuah percontohan buruk elit pemerintahan disosialisasikan sebagai tipikal prilaku yang patut dicontoh. "Saya serukan agar segera dilakukan penegakan hukum agar masyarakat tidak miss-leading dan apatis terhadap penegakan hukum di Indonesia ini," ungkapnya.(TIM)

DIDUGA BERI HADIAH RP15 M KE OKNUM PENGACARA ...............................................................

• DARI HALAMAN. 1 miliar kepada seorang oknum pengacara di Jakarta,” ujar Rosisyanto.

Rosisyanto didampingi Ketua LSM GeTar, Arief Tampubolon, dan sejumlah pentolan LSM di Sumut yang getol menyoroti kasus korupsi di Pemprovsu menyampaikan, berdasarkan ‘testimoni’ atau kesaksian yang diterima dari pengacara ISL, bahwa pemberian Gatot itu dianggapnya hanya sebagai pemberian biasa.

Awal terbongkarnya dugaan pemberian uang Rp15 miliar itu,

kata Rosisyanto, bermula ketika pada 3 Juni 2013 lalu dirinya bersama Husen Harahap dan Syawaluddin Harahap datang ke apartemen Brawijaya, kantor oknum pengacara ISL. Dalam pertemuan dengan oknum pengacara itu, Rosisyanto ingin membicarakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pemprovsu yang diduga melibatkan Gatot dan kroninya.

Ironisnya, kata Rosisyanto, dalam pertemuan itu, ISL membantah, kalau Gatot mau melakukan tindak pidana korupsi.

Dari sinilah terungkap kalau ISL mengaku sering diberi Gatot

uang. ”Saat pertemuan itu, ISL tidak percaya kalau Gatot melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Rosisyanto.

Setelah dikatakan bahwa Gatot dan istrinya terlibat dugaan tindak pidana korupsi APBD Sumut tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan menjelaskan beberapa poin, ISL lemas dan wajahnya pucat serta tersandar duduk di kursi sambil meletakkan kedua tangannya di kepala, sambil mengatakan ‘matilah aku’.

Setelah sekian lama dalam pembicaraan dengan ISL, Rosisyanto dan kawan-kawannya pamitan kepada ISL untuk

kembali ke penginapan di Jalan Duren III Selatan. Namun, karena mungkin ISL penasaran dengan hasil pembicaraan dalam pertemuan tersebut, ISL kembali menghubungi mereka via ponsel dan bertanya dimana berada. Lalu, malam itu juga ISL melakukan pertemuan ulang dengan Rosisyanto Cs. Hasil pembicaraan antara Rosisyanto Cs dengan pengacara ISL inilah yang dijadikan ‘testimoni’. Dan selanjutnya ‘testimoni’ itu dilaporkan ke KPK. ”Bukti-bukti telah kita laporkan secara resmi ke KPK. Semoga dalam waktu dekat

kasus dugaan korupsi di Pemprovsu akan terbongkar,” tandas Rosisyanto, seperti dikutip StarmediaGroup.

Sementara itu, Ketua LSM GeTar, Arief Tampubolon menyampaikan beberapa keanehan mengenai harta yang dimiliki Gatot secara drastis.

Katanya, sewaktu Gatot Pujo Nugroho mencalonkan diri sebagai ‘incumbent’ salah satu calon gubsu, dalam laporan harta kekayaanya berkisar Rp4,2 miliar. “Dari mana hartanya dan diduga bisa memberi ‘hadiah’ Rp15 miliar dan untuk apa,’’ ujarnya heran.(TIM)

DINAS PKD DELI SERDANG SARANG ‘PENYAMUN’..........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 wajib pajak (WP).

Sejumlah pajak yang dibayar oleh para WP disinyalir tidak masuk ke kas daerah. Akibatnya WP harus membayar dua kali, karena diangap menunggak. Dugaan aksi perampokan pajak daerah ini sudah berlangsung lama, modus yang dilancarkan para oknum petugas tergolong rapi.

Para oknum ini duga menerbitkan kuitansi tanda terima pajak daerah yang disetorkan wajib pajak lengkap dibubuhi tanda tangan dan stempel dinas pengolaan keuangan yang sepintas kelihatan asli. Namun pajak yang sudah diterima dari para wajib pajak itu, oleh oknum pegawai dinas ternyata diduga tidak disetorkan ke kas daerah.

Hal itu diketahui setelah beredarnya surat teguran dari pihak dinas terhadap para WP yang menyatakan bahwa terjadi pengunggakan pajak. Informasi yang diterima andalas menyebutkan seperti salahsatunya dialami Hj Nurkinta Saragih seorang pengusaha SPBU di Desa Pagar jati Lubuk Pakam. Pihaknya telah membayar pajak reklame SPBU untuk tahun 2012 sebesar Rp2.212.500, tertanggal 10 Mei 2012 silam yang disetorkan kepada Kepala bidang

Pendaataan dinas PKD berinisial IK, SSos. Oleh oknum IK, diterbitkanlah tanda bukti penerimaan pajak berkop surat Dinas Pengolaan Keuangan daerah nomor register 73/Rekl/DPKD/2012, dengan ayat penerimaan 4.1.104.01 dibubuhi tanda tangan dan stempel dinas.

Ternyata tidak diduga, pengusaha ini mendapat surat dari dinas PKD yang isinya pemberitahun penunggakan pajak reklame pada tahun 2012.

Surat pemberitahuan itu, membuatnya terkejut dan langsung mendatangi dinas PKD dengan membawa bukti setoran pajak.

Saat dipertanyakan kepada petugas di kantor PKD Deli serdang, pihak PKD menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak disetorkan oleh oknum IK ke kas daerah. Sehingga pihak dinas berprinsip bahwa wajib pajak masih menunggak.

Seorang sumber yang tidak ingin disebut namanya, ketika dikonfirmasi, membenarkan bahwa pajak reklame tahun 2012 yang dibayarkan Hj Nurkinta Saragih tidak disetorkan oleh oknum IK ke kas daerah yang saat menjabat kabid pendataan. Dengan tidak disetorkannya ke kas daerah, sehingga dinas PKD tidak mener-

bitkan Surat Ketetapan pajak (SKP) kepada para wajib pajak.

Dijelaskan, pihaknya telah menemukan sekira 50 pengusaha yang komplain tentang pembayaran pajak reklame dan restauran.

Semua pajak yang diterima dari para wajib pajak ditilap habis, tidak disetor ke kas daerah.

Menurut sumber, ada sekira 6 oknum staf di dinas itu diduga mafia yang kerjanya ‘merampok” uang negara dari sektor pajak.

Para oknum itu, masing-masing memiliki kop surat dan stempel dinas, bahkan SKP juga dipalsukan. ”Ada enam orang staf dinas PKD yang kerjanya hanya merampok pajak daerah, tetapi mereka sudah dimutasi ke instansi lain,’’ sebut sumber.

Menyikapi hal itu, bagi para wajib pajak di Deli Serdang dihimbau untuk lebih waspada bila membayar pajak daerah ke Dinas Pengolaan Kuangan Daerah (PKD) Pemkab Deli Serdang. Proses pembayaran pajak yang sah dan benar adalah, dinas PKD menerbitkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD) kepada para WP. Selanjutnya WP menyetorkannya ke Bank yang dihunjuk, dan slip pembayaran dari Bank diserahkan ke PKD, baru diterbitkan SKP-nya.

“Jika ada oknum yang meminta pembayaran langsung jangan

dilayani itu jelas mafia," tegas sumber lagi.

Terkait kerugian yang dialami para wajib pajak, sumber menyarankan agar para wajib pajak yang merasa dirugikan untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

Karena tidak mungkin pihaknya bisa menarik uang yang disetorkan para wajib pajak itu dari oknumoknum tersebut. Terlebih mereka sudah dimutasikan ke instansi lain.

Wakil bupati Deli serdang, Zainuddin Mars, mengaku pusing terhadap ulah para anak buahnya itu, karena dirinya pada setiap kesempatan dalam rapat selalu mengingatkan agar jajaran SKPD untuk melaksanakan tugas dengan baik, guna terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clear).

Untuk itu, Wabup menghimbau kepada para wajib pajak yang merasa dirugikan oknum-oknum “perampok’ di dinas PKD Deli Serdang untuk melaporkannya ke pihak kepolisian.

“Aksi seperti ini sudah merampok namanya bukan lagi mencuri. Rakyat dan negara sudah dirugikan," tegas Zainuddin, seperti dikutip Starmedia Group.

Sementara itu, Kapolres Deli Serdang melalui Kasat Reskrim AKP Erwin S Manik SH menje-

laskan, terkait kasus dugaan korupsi pajak daerah meliputi pajak rumah makan, reklame dan restauran, pihaknya masih terus melakukan pendalaman. Dari sejumlah oknum pegawai dinas PKD yang telah diambil keterangannya (terperiksa), pihak kepolisian baru menetapkan seorang tersangkanya berinisial WMR. Tersangka yang saat ini sudah dimutasikan sebagai staf di Kecamatan Pagar Merbau, didijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena diduga mengutip uang pajak reklame tahun 2009-2011 dan tidak menyetor ke kas daerah.

Peristiwa itu terjadi saat WMR bertugas sebagai staf penagih pajak di dinas PKD Deli Serdang. Pajak reklame tahun 2009 yang dikutip WMR dari para wajib pajak, tidak disetor ke kas daerah. Sedangkan pajak reklame tahun 2010 yang dikutip tersangka, disetor sebesar Rp82 juta dan pajak tahun 2011 disetorkan pada tahun 2013 sebesar Rp187 juta.

Perbuatan tersangka, diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp277 juta lebih. ‘’Kini kasusnya masih dalam tahap penyidikan,’’ kata Erwin baru-baru ini.(TIM)

INSTANSI VERTIKAL DAPAT KUCURAN DANA APBD .......................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Pers dengan wartawan. Namun usai temu pers, tidak ada jawaban. Dalam buku tamu tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Rohil, untuk kepentingan, konfirmasi, terkait “pengalokasian dana APBD di Instansi Vertikal”.

Disusul mempertanyakan kembali bisa tidaknya Ketua DPRD ditemui, Sekretaris menjawab, “bapak ketua belum bisa ditemui karena sedang konsentrasi mengonsep surat,” ujar sekretaris DPRD tersebut, dengan tidak mengatakan untuk bersabar. Kuat dugaan Ketua DPRD Rohil Nasrudin “grogi” dengan isi buku tamu yang dibuat KPK Pos tersebut.

Pembangunan gedung untuk Instansi Vertikal bagi banyak warga Rohil yang masih awam mengindikasikan, pembangunan gedung perkantoran dan perumahan Instansi Vertikal itu, dibiayai melalui dana APBN ternyata sebaliknya, seluruhnya dibiayai melalui dana APBD. Menjamurnya gedung-gedung perkantoran dan perumahan instansi vertikal selama 3 tahun terakhir yang dibiayai melalui dana APBD Rokan Hilir menjadi sorotan publik. Puluhan miliar

dana APBD Rohil yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal itu, konon kabarnya berbentuk dana hibah Pemda Rokan Hilir, terhadap Instansi Vertikal. Ironisnya pengalokasian dana hibah tersebut, disinyalir tidak melalui pembahasan di DPRD Rokan Hilir.

Instansi Vertikal yang mendapat kucuran dana APBD Rohil untuk pembangunan Gedung kantor dan perumahan pegawai tahun Anggaran 2012 tertuang dalam Perda No.16 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 yaitu, Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, Pengadilan Agama, Sat Pol Air, Polres Rohil.

Aliran dana APBD Rohil itu berlangsung sejak tahun tahun 2010.

APBD Rohil selama 3 tahun terus dibebani. Akibat pengelolaan keuangan daerah yang tidak tepat sasaran tersebut, program pemerintah Rohil dalam rangka pengentasan masyarakat miskin patut dipertanyakan sudah sampai sejauh mana, dan apa saja yang sudah dibuat pemerintah daerah Rohil terhadap orang yang benar-benar miskin di Rohil.

Rumah layak huni yang digembar-gemborkan untuk

orang miskin, juga masih tanda tanya. Berbagai informasi yang diperoleh menyebutkan pemberian rumah layak huni terhadap orang miskin di Rokan Hilir tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan masih saja tingginya KKN terkait pemberian rumah layak huni tersebut. Artinya pemberian rumah layak huni itu, masih tebang pilih. Bahkan ada warga yang tidak memenuhi kriteria sebagai orang miskin, diinformasikan telah memiliki rumah pribadi, mendapat rumah layak huni dari Pemkab Rokan Hilir, sehingga pengentasan kemiskinan di Rokan Hilir belum terealisasi sebagaimana yang diprogramkan pemerintah bahwa thn 2013 orang miskin di Rohil tinggal 5 % “jauh panggang dari api”. Prosentase masyarakat miskin di Rokan Hilir masih seperti tahun-tahun sebelumnya, terindikasi sekitar 7 hingga 10%.

Indikasi ini, sebagai akibat lemahnya pengawasan terhadap pemberian rumah layak huni terhadap orang miskin.

PPTK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rokan Hilir, Aulia, ketika ditanya soal proyek Instansi Vertikal tahun anggaran 2012, membenarkan sebagai pelaksana adalah Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang.

Aulia mengakui adanya paket proyek diinstansi Vertikal tersebut; “kami diperintahkan untuk di lelang ya kita lelang, soal peraturan saya angkat tangan”.

“Tanyakan saja ke pimpinan,” ujar Aulia singkat di Bagansiapiapi, belum lama ini Pengalokasian dana proyek terhadap Instansi vertikal di Rokan Hilir melanggar PP No.58 Thn 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa penganggaran untuk setiap APBD harus didukung dengan dasar hukum yang kuat, karena Instansi Vertikal telah mendapatkan dana APBN. Oleh sebab itu, Legislatif di daerah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran daerah untuk instansi vertikal.

Peraturan lain yang ditabrak Pemkab Rohil dan DPRD Rohil terkait pengalokasian dana APBD terhadap Instansi vertikal Surat Edaran (SE) Mendagri No.903/ 2429/SJ tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman penyusunan anggaran dalam APBD yang diperuntukkan membantu instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsi didaerah tidak diperkenankan.

Kemudian berdasarkan Kepres 70/2002 tentang

organisasi dan tata cara kerja kepolisian RI pasal 30 segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Polri dibebankan kepada APBN. Selain itu, Kepres No.38/2010 pasal 72 tentang tata cara kerja kejaksaan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas kejaksaan dibebankan kepada APBN. Pemberian anggaran yang berasal dari APBD akan terjadi doble fund, dengan anggaran yang berasal dari APBN, sebab secara aturan Hukum Instansi vertikal ini mempunyai anggaran yang berdiri sendiri dan berasal dari APBN. Berdasarkan data yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, dalam tahun anggaran 2013 berdasarkan Perda No.01 Tahun 2013 lagi-lagi Pemkab Rokan Hilir bekerjasama dengan Banggar DPRD Rohil mengalokasikan dana APBD Rohil tehadap Instansi Vertikal, yang tebesar yaitu, Pengadilan Negeri Ujung Tanjung. Sedangkan tahun anggaran 2012 Instansi Vertikal yang mendapat dana pembangunan terbesar yaitu Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi diperkirakan Rp9 miliar terdiri dari 63 paket proyek PL, senilai Rp5,6 miliar, dan 4 paket proyek yang dilelang senilai Rp3 miliar lebih.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

Rusli Zainal Terjerat Jumat Keramat JAKARTA–Jumat Keramat, sebuah istilah khusus di lingkungan KPK yang ternyata benar-benar keramat bagi para koruptor yang diperiksa pasti akan dijebloskan ke dalam tahanan. KIni, Jumat pekan lalu, menjerat Rusli Zainal, Gubernur Riau yang diperiksa berkaitan kasus proses pengesahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri tahun 20012006 di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Politikus Partai Golkar usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sebagai tersangka, langsung dijebloskan ke dalam Rutan KPK. "RZ ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK yang terletak di lantai dasar Gedung KPK, Jakarta," papar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, Penahanan terhadap politikus Partai Golkar itu dilakukan berkaitan kasus proses pengesahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri. "Yang bersangkutan ditahan setelah jalani pemeriksaan sebagai tersangka izin kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak," jelas Johan.

Penahanan sementara Rusli

dijerat dengan pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara, agar Rusli Zaenal tidak melarikan diri, tidak menghilang barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya, tambahnya.

"Ini kan sebuah proses. Hari ini saya menjalankan karena saya sudah tersangka, proses (penahanan) ini harus dijalankan. Doakan saja, semua dapat berjalan dengan baik, sabar tawakal," harap Rusli yang mengenakan baju tahanan putih orange.

KPK memeriksa Rusli Zainal sebanyak dua kali terkait statusnya sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan Jumat (31/5), Rusli diperiksa terkait status tersangkanya terkait kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) PON ke XVIII Provinsi Riau.

Pada Jumat (7/6), Rusli diperiksa KPK menyangkut status tersangkanya dalam kasus kasus korupsi pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman industri Pelalawan, Riau tahun 2001-2006.(ENDY)

Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak Versi BPK PENURUNAN target penerimaan pajak 2013 termasuk ke dalam salah satu perbaikan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2013. Pada APBN 2013, target penerimaan pajak sebesar Rp1.193 triliun dan diturunkan menjadi Rp1.139,3 triliun.

Terakhir, Komisi XI DPR dan pemerintah menyepakati penambahan penerimaan pajak sebesar Rp5,5 triliun menjadi Rp1.144,8 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, perubahan asumsi dasar ekonomi 2013 dan realisasi APBNP 2012 serta APBN 2013 hingga kuartal I berdampak terhadap postur outlook APBN 2013, defisit berpotensi naik jadi lebih dari 3% dan dikhawatirkan akan melanggar UU. Adapun asumsi makro yang berubah adalah pertumbuhan ekonomi dari semula 6,8% menjadi 6,2%. Lalu, laju inflasi naik dari semula 4,9% menjadi 7,2% serta penerimaan pajak yang awalnya Rp1.193 triliun menjadi Rp1. 144,8 triliun.

Pertanyaannya, apakah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu memenuh target penerimaan pajak dalam APBN 2013? Soalnya, dua tahun DJP tidak mampu memenuhi target pemerimaan yang telah ditetapkan didalam APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyebab turunnya penerimaann pajak. Jika tak ada perubahan, BPK mengatakan penerimaan pajak tidak akan maksimal.

Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan penerimaan pajak yang dikelola oleh DJP sangat mendominasi penerimaan negara.

Namun, jika dilihat dari penerimaan pajak selama periode lima tahun terakhir yaitu sejak 2008 sampai dengan 2012, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31 persen – 97,26 persen dari target APBN. Hadi menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan BPK, hal tersebut disebabkan karena pemerintah belum mengimplementasikan Pasal 35A UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Padahal UU ini sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2008,” kata Hadi dalam konferensi pers usai

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Komplek Senayan Jakarta, Selasa (11/06).

Hadi menilai, jika DJP mengimplementasikan secara efektif atas ketentuan Pasal 35A UU KUP, maka diharapkan dapat mewujudkan pusat data pajak untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak.

Pasal 35A UU KUP: (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Sementara itu, Direktur Humas P2 Humas, Kismantoro Petrus mengatakan DJP telah melakukan amanat pasal 35A UU KUP. Namun, pihak dari Kementerian/Lembaga, asosiasi, dan lainnya tidak memberikan data pajak tersebut. Penolakan pemberian data tersebut, kata Kismantoro, dikarenakan data bersifat rahasia.

“Ketika diminta, katanya bersifat rahasia. Padahal seharusnya tidak ada rahasia dengan DJP kalau soal data pajak,” katanya saat dihubungi oleh hukumonline.

Kismantoro mengaku sejauh ini DJP telah melakukan pemaksaan kepada pihak-pihak yang enggan menyerahkan data perpajakan kepada DJP. Tetapi, upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil.

“Ada pemaksaan tapi tetap lepas juga,” jelasnya.

Sayangya, ketika hukumonline mencoba menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan DJP setelah tindakan pemaksaan tidak membuahkan hasil, saluran telefon terputus.(HUKUMONLINE.COM)

NASIONAL

KPK Periksa Ketua Umum PSSI

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin Husein dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan itu, terkait kasus dugaan korupsi mega proyek sekitar Rp2,5 triliun untuk pembangunan dan pelatihan olahraga Hambalang di Bogor Jawa Barat.

Pria kelahiran Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, 13 September 1950, datang ke gedung KPK Jakarta, Jumat pekan lalu sekitar pukul 09.55 WIB. KPK memanggil Djohar sebagai saksi untuk tiga tersangka Deddy Kusdinar, Andi Alfian Mallarangeng, dan Teuku Bagus M Noor. "Saya binggung soal panggilan ini. Saya tidak tahu apa-apa soal pemeriksan ini. Saya datang saja karena ada panggilan. Saya datang dengan ikhlas," kata Djohar Selain mengaku ikhlas, Djohar mengaku tidak tahu perihal rapat pimpinan (rapim) di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) yang menjadi mekanisme penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam semua proyek pengadaan di kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Kan, tahun 2010 saya sudah pensiun. Jadi ya tidak tahu perihal rapim yang menunjuk tersangka Deddy Kusdinat sebagai PPK. Ya tunggu saja nanti," jawabnya sambil masuk ke lobby gedung KPK. Pengacara tersangka Deddy Kusdinar, Rudy Alfonso menilai ada yang salah dalam penunjukan Deddy sebagai PPK. Sebab, menjadi PPK tunggal dalam waktu satu tahun untuk banyak proyek pengadaan. Padahal, normalnya di kementerian ada 20 PPK. "Dan Djohar disebut ada dalam rapim tersebut, jabatannya staf ahli Menpora," papar Rudy sambil menambahkan nama Djohar dise-

Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husein tiba memenuhi panggilan Komisi Pemberantsan Korupsi di Jakarta, Jumat (14/6). Djohan diperiksa sebagai saksi untuk tiga tersangka Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng dan Teuku Bagus Mukhamad Noor terkait kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang. but turut mengatur pemilihan mantan Kepala Biro perencanaan dan keuangan Deddy Kusdinar sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) tunggal dalam proyek Hambalang. Pemilihan itu, tambah Rudy, dinilai sangat ganjil lantaran dalam kementerian biasanya memiliki lebih dari 20 orang PPK. Dengan demikian, Deddy pasti melakukan kekeliruan karena bekerja sendiri sebagai seorang PPK di Kementerian.

Pada 19 Juli 2012, KPK menentapkan Deddy sebagai tersangka pertama dalam kasus Hambalang.

Deddy sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Hambalang diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani salah satu surat perjanjian subkontrak proyek yang tidak masuk kualifikasi. Hal itu menyebabkan penggelembungan dana proyek yang dapat memperkaya diri sendiri dan orang lain. Deddy

Koalisi Anti Mafia Hutan:

SDA Dikorup, Uang Negara Menguap Rp 1,9 Triliun JAKARTA - Kasus dugaan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA), kian menggila. Hasil temuan Koalisi Anti Mafia Hutan selama 6 bulan terakhir, melaporkan adanya dugaan korupsi SDA di tiga propinsi saja, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, potensi kerugian negara mencapai Rp 1,9 triliun. Jumlah itu belum termasuk untuk kasus dugaan suap sebesar Rp 4 miliar.

Ada lima kasus dugaan korupsi pada sektor SDA. Satu kasus terkait dugaan suap penerbitan izin pertambangan, tiga kasus terkait dugaan korupsi sektor perkebunan, dan satu kasus terkait dugaan korupsi pada sektor kehutanan.

"SDA memang rawan korupsi, penyelewengan, penyuapan yang selama ini dilakukan antara perusahaan dan pejabat di tingkat daerah hingga tingkat pusat," papar Tama S Langkun, pengurus Koalisi Anti Mafia Hutan di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Tama dari pengurus Indonesia Couption Watch (ICW) mengklaim Koalisi Anti Mafia Hutan sudah mengantungi dugaan keterlibatan 10 pejabat tinggi dalam kasus korupsi SDA. Dari kasus itu, diketahui ada peran pejabat serta pengusaha dalam permasalahan yang mereka temukan.

"Catatan kami, setidaknya ada 16 aktor. Mereka antara lain menteri atau mantan menteri 3 orang, kepala daerah atau mantan kepala daerah 5 orang, pejabat kementerian satu orang, pejabat di

lingkungan Pemda satu orang dan direktur perusahaan enam orang," urainya dengan rinci.

Lima kasus itu, katanya, dugaan korupsi PTPN VII di Sumatera Selatan dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 4.847.

700.000. Juga ada dugaan korupsi pemberian IUPHHK-HTI di kawasan hutan rawa gambut, Merang-Kepayang dengan nilai kerugian Rp 1.762.453.824.120.

Bahkan ditemukan kasus suap sebesar Rp 4 miliar pada dugaan gratifikasi proses penerbitan izin usaha pertambangan di Kota Samarinda. Juga dugaan korupsi alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit, di Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 108.922.926.600.

Bahkan kasus dugaan korupsi penerbitan izin IUPHHK-HTI PT

di Kalimantan Barat, dengan kerugian negara sebesar Rp 51.553.374.200. "Jadi total potensi kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp 1,9 triliun.

Sementara kasus dugaan suap, mencapai angka Rp 4 miliar," tandas Tama.

Karena itu, Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengusut dugaan korupsi di sektor SDA yang terjadi di tiga provinsi, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Dugaan korupsi di sektor itu dilakukan antara perusahaan dan pejabat di tingkat daerah hingga tingkat pusat.

"Koalisi juga akan menyerahkan hasil temuan ke komisi anti korupsi, serta mendesak agar KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini," tambahnya. (ENDY)

ditahan pada Kamis (13/6/2013).

Mantan Kabiro perencanaan keuangan dan rumah tangga Kemenpora itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka, KPK langsung menahan Deddy di rutan KPK untuk20 hari ke depan.

Mantan Menpora Andi Mallarangeng dan pejabat Adhi Karya Teuku Bagus M Noor juga jadi tersangka. Andi selaku Pengguna Anggaran dalam dan Teuku Bagus merupakan Ketua KSO Adhi Karya dan Wijaya Karya, pemenang tender proyek Hambalang.

Juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum jadi tersangka karena diduga menerima gratifikasi atau janji pada saat menjadi anggota DPR.(ENDY)

Eks Ketua KPK: KPK Mampu Tuntaskan Skandal Century JAKARTA–Kasus bailout Century yang merugikan keuangan negara Rp6,7 triliun, ternyata mendapat perhatian serius dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, yang hidup di penjara. Terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnain ini, yakin dan optismis skandal Century mampu dituntaskan KPK. "Saya yakin dan percaya betul kepemimpinan Abraham Samad, dapat menuntaskan kasus Bank Century," kata Antasari kepada wartawan, di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa pekan lalu.

Antasari juga dinilai sebagai pembuka fakta baru berkaitan dengan langkah penyelamatan Bank Century. Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kejanggalan dari langkah penyelamatan terhadap Bank Century.

Juru bicara KPK, Johan Budi menilai kasus Century terus berkembang. Perkembangan terakhir, penyidik KPK berangkat ke Australia, Senin (10/5) malam untuk memeriksa mantan staf di Deputi Gubernur Bank Indonesia Galouh A.W. "Pemeriksaan Galouh kemungkinan akan dilaksanakan di KBRI Australia," paparnya.

Hingga kini, kata dia, KPK

sudah memeriksa sejumlah pejabat BI seperti Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI pada 2008.

Juga Kepala Kantor BI di Amerika Serikat Wimboh Santoso yang pada 2008 menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia serta memeriksa Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat sebagai direktur bidang Pengawasan BI, tambahnya.

Bank Century awalnya tidak memenuhi syarat untuk mendapat FPJP (fasilitas pinjaman jangka pendek-red) karena tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen.

Padahal, sesuai dengan aturan Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, syarat untuk mendapat bantuan itu adalah CAR harus 8 persen.

Audit BPK atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan BI terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP yaitu mengubah Peraturan BI No 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.(ENDY)

KPK Tandatangani Sprindik Korupsi UI JAKARTA - Kasus dugaan korupsi pengadaan Teknologi Informasi (IT) Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), terus menggelinding. KPK menaikkan status ke tingkat penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Penanganan kasus ini akan dilakukan usai tim penyidik menyelesaikan berkas perkara tersangka sejumlah kasus korupsi di KPK. "Gelar perkara kasus Perpustakaan UI, memang sudah dilakukan dan Laporan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (LPTPK) kasusnya juga hampir selesai. Kini dikeluarkan Sprindik untuk kasus ini," papar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditemui di KPK, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Bambang melanjutnya hanya kendalanya, kekurangan penyidik karena mereka masih menangani

sejumlah kasus korupsi di KPK, seperti kasus kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang sudah dilimpahkan ke penuntutan.

"Beberapa teman satgas (satuan tugas penyidik) yang menyelesaikan kasus LHI dan AF, kemudian kasus Bandung (korupsi Bansos di Pengadilan Tipikor), Bogor (suap perijinan Tempat Pemakamam Bukan Umum) dan Mandailing Natal (dugaan suap kepada bupati) sudah selesai. Mereka akan kita pindahkan ke kasus ini," jelasnya.

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja mengaku kasus dugaan korupsi UI sudah ditandatangani. Namun masalah korupsi UI, sudah ditandatangani.

Cuma pengumumannya akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat ini.

Saat ditanya apakah yang

Pengunjung melintas di depan gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (14/6). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (13/6) malam, menetapkan Wakil Rektor II Bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum UI Tafsir Nurchami sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan dan instalasi IT di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia pada tahun anggaran 2010 - 2011 dengan nilai proyek sebesar Rp. 21 Miliar. dikatakan sudah ditandatangani itu adalah Sprindik, Adnan tidak mengelak. "Iya itu lah," jawab

Adnan ketika ditanya perihal Sprindik.

Dijelaskan, dalam kasus ini

diduga ada penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan proyek IT senilai Rp 20 miliar tersebut. KPK mengendus adanya keterlibatan pimpinan UI dalam penyimpangan proyek itu. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa Rektor Demisioner UI, Gumilar Rusliwa Soemantri. Pejabat Rektor UI Muhammad Anis prihatinan dengan terbitnya Sprindik KPK , yang tersebar di media massa.

Seharusnya menjadi rahasia KPK. "Saya merasa prihatin atas terbitnya sprindik itu. Saya sudah baca di media massa. Kami mengikuti saja sesuai dengan ranah hukumnya," tuturnya di Depok, Jawa Barat, Kamis (13/6).

Atas terbitnya sprindik KPK itu, lanjutnya, pihaknya tidak tahu civitas akademik UI yang dipanggil KPK. Sebab citivitas

akademika UI yang dipanggil KPK tak perlu mendapatkan izin darinya. "Dulu saat tahap penyelidikan dan saya masih Wakil Rektor UI ketika dipanggil KPK saya lapor ke Rektor UI, karena satu gedung. Jika ada civitas akademika UI yang dipanggil KPK tak perlu mendapatkan izin rektor," paparnya.

Sementara Wakil Rektor UI, Tafsir Nurchamid tak diketahui keberadaannya, pasca keluarnya sprindik KPK. Dosen Ilmu Administrasi FISIP UI itu tak berada di kantornya.

"Saya juga nggak tahu ke mana, yang jelas Pak Tafsir-nya lagi gak di tempat. Kalau mau tanya pelayanan komunikasi juga kosong, soalnya Kepala Pusat Komunikasi kita, Ibu Farida juga sedang di Surabaya," kata seorang staf Pelayanan Komunikasi UI, Ana di Rektorat UI

Depok, Jawa Barat, Jumat (14/6).

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan Tafsir ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup. "Penyidik KPK telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk pengadaan proyek pembangunan instalasi IT dan Perpustakaan Universitas Indonesia pada tahun anggaran 2010-2011," kata ohan Budi Menurut Johan, Tafsir yang merupakan Wakil Rektor Bidang Layanan Sumber Daya Manusia dan Administrasi UI ini diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. TN diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dan penggelembungan harga yang diduga mengakibatkan kerugian negara.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

SUMUT

Mantan Kadis PU T Balai Kebal Hukum TANJUNGBALAI - Ir H Abdul Aziz MM selaku mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai terkesan kebal hukum. Padahal di era kepemimpinannya banyak kasus dugaan korupsi atas proyek-proyek di SKPD-nya, namun pengusaha ternak lembu di Kisaran, Kabupaten Asahan ini tetap tak terjamah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dikalangan pemerhati penegakan hukum di 'kota kerang' itu.

Salah satu yang menyoroti indikasi 'kebal hukum' Abdul Aziz adalah Ketua LSM Gerakan Anti

Korupsi Indonesia (Grakindo) Kota Tanjungbalai, Rudi Rinaldi.

Dalam catatan aktivis senior ini, sedikitnya ada tiga kasus dugaan korupsi pada proyek APBD Tanjungbalai yang di kelola Dinas PU saat di pimpin Abdul Aziz yang sedang di tangani aparat penegak hukum.

Di antaranya kasus robohnya plafon dan tiang cor kanopi gedung DPRD Tanjungbalai pada 1 April 2011 silam. Proyek senilai lebih dari Rp 800 juta itu di anggarkan dalam APBD 2010 dan telah melahirkan dua tersangka yakni, Ir Husaini Sinaga sebagai pemborong

proyek dan Mulkan ST sebagai PPTK. Namun keduanya tidak ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) anjungbalai-Asahan (TBA).

Lalu proyek drainase di kiri kanan Jalan Jenderal Sudirman KM 7 senilai lebih dari Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD anggaran 2012 juga telah di tangani Kejari TBA. LSM LP2KHN Sumut melaporkan dugaan korupsi lewat modus pengurangan volume dan pengerjaan yang tidak sesuai bestek. Pengaduan kasus ini resmi diterima Kasi Pidsus Kejari TBA Akhmad Hasibuan SH MH pada 6

Februari 2013 lalu.

Terbaru adalah dugaan korupsi salah satu paket proyek hotmix senilai Rp1,2 miliar anggaran 2012 yang sedang di tangani Bagian Tipikor Satreskrim Polres Tanjungbala. Dalam proyek itu, Abdul Aziz berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dua bulan lebih proses hukum berjalan, dia belum juga diperiksa.

Hanya bawahannya yang sudah di mintai keterangan sebagai saksi di antaranya, PPTK Suwardi ST, Ketua Panitia Tender Susanto SE, Kabid Program Muhammad Amin

ST MT, dan beberapa staf rendahan di lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Tanjungbalai.

Ditengarai penanganan kasus ini tidak sampai menyentuhnya karena Aziz informasinya akan kembali menjabat sebagai Kadis PU. "Sebagai Kadis dan penanggungjawab anggaran, Abdul Aziz di duga kuat terlibat dalam dugaan penyimpangan proyek-proyek tersebut.

Namun jika sampai tidak terseret bahkan tidak diperiksa sama sekali, jelas menimbulkan kecurigaan dan dia dikatakan kebal hukum," tegas Rudi pada Jumat pekan lalu.(HER)

Proyek Pembangunan Pasar Terbengkalai ROHIL–Proyek infrastruktur berupa pembangunan los pasar perbelanjaan di Kepenghuluan Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, terbengkalai.

Bangunannya mulai pudar dan berlumut memasuki usianya yang kelima tahun.

Belum di ketahui penyebab terbengkalainya padahal akses jalan masuk mobil pengangkut bahan material telah di aspal. Pasar yang menelan APBD bernilai miliaran rupiah ini di tumbuhi rumput karena belum berfungsi oleh pedagang sekitar. Menurut keterangan warga, pembangunan di mulai 2007 hingga 2008. Masyarakat berharap pasar dapat di selesaikan pembangunannya.

Usman dari Nusantara Corruption Wacth (NCW) menilai terlantarnya bangunan tersebut karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Dia berharap agar seluruh proyek di Kabupaten Rokan Hilir dapat di bangun dengan sebaikbaiknya. Kepala Dinas KPP Rohil Suwandi saat KPKPOS coba dikonfirmasi pada Rabu pekan lalu, tidak berada di tempat. Menurut salah seorang pegawainya sedang ada tugas luar.(ULIL)

Kepsek 018 Desa Harapan Tani Terindikasi Selewengkan Dana BOS INDRAGIRI HILIR - SDN 018 Desa Harapan Tani di Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sekolah induk dengan 530 siswa. Letaknya yang strategis, sekitar 50 meter dari simpang empat KM 8, cukup berpeluang meningkat jumlah muridnya kalau dikelola secara baik dan profesional.

Namun, dari keterangan bendahara sekolah diduga Kepala Sekolah Tahyani melakukan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Setelah dana di ambil sebesar Rp 70 juta, Kepsek mengambil sebesar Rp 15 juta dan sisanya diserahkan ke bendahara.

Alasannya, untuk keperluan alat tulis kantor, urusan ke Dinas Pendidikan dan keperluan lainya.

Bukti- bukti penggunaan tak

pernah di serahkan dan bendahara sudah beberapa kali mengajukan pengunduran diri tapi tidak diizinkan. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) membenarkan dugaan ini. Menurutnya, sebelumnya Tahyani melakukan pemotongan sebesar Rp 20 juta, kemudian di turunkan menjadi Rp 15 juta.

Menurutnya, Kepsek tidak bisa dibina lagi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, H Fauzar MP meminta agar pemberitaan media di tunda. "Kami akan proses. Saya akan memanggil yang bersangkutan untuk di klarifikasi," katanya. Namun sampai berita ini diterbitkan, belum ada informasi hasil klarifikasi tersebut.

Keterangan dari 12 guru di sekolah menambah indikasi kebenaran, mereka mengatakan peng-

elolaan dana BOS tidak transparan.

Majelis guru tidak pernah melihat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Mereka menduga Tahyani melakukan pemotongan sebesar Rp 15 juta setiap kali penerimaan dana.

Kepsek juga tidak pernah betah berlama-lama di sekolah tersebut, padahal dia mempunyai enam jam wajib mengajar di kelas VI karena beliau menerima dana sertifikasi guru. Pembinaan kepada majelis guru sangat kurang dan komunikasi ridak berjalan baik. Berbagai kebijakan yang di ambil tanpa terlebih dahulu memusyawarahkan, termasuk kegiatan KKG sekolah.

Ketua komite sekolah telah mengundurkan diri ketika pelaksanan perpisahan kelas VI lalu, kalau menurut periode yang ada di SK Komite jabatannya belum

berakhir. Tidak sejalannya Kepsek dengan majelis guru ini akan merugikan murid dan berdampak tujuan KBM tidak berhasil baik karena guru melaksanakan proses belajar dan mengajar tanpa di awali dengan motivasi kuat. Kesannya seperti terpaksa atau hanya sekedar melaksanakan tugas.

Para guru meminta instansi terkait agar menonaktifkan Kepsek dan mengganti dengan kepala sekolah yang berasal dari guru di sekolah tersebut.

Kepala Seksi Kepegawaiaan Dinas Pendidikan Kasbiyanto mengarakan, masalah ini sudah di ajukan ke Badan Kepegawaiaan Kabupaten Indragii Hilir untuk di ganti dan penggantinya pun sudah di ajukan secara bersamaan, tinggal menunggu hasil.

Dari Sarlan, Kepala Bidang

Pendidikan Dasar diketahui permasalahan belum di sikapi karena proses Ujian Nasional dan namanya sudah di kirimkan ke Jakarta sebagai Kepsek yang tercantum di SKHUN. "Kalau di ganti, siapa yang akan menandatangani SKHUN tersebut? Pengajuan penggantian bersama penggantinya di ajukan setelah UN berakhir," kata Sarlan pada Jumat pekan lalu.

Terakhir, Kepala Seksi Mutasi Badan Kepegawaiaan Daerah membenarkan pengusulan dari Dinas Pendidikan sudah diterima.

Beliau menambahkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat).

"Mudah-mudahan permasalahan selesai dalam waktu dekat dan tuntas," katanya. (LEH)

» Sidang Korupsi Rahudman

Saksi Akui Adanya Temuan BPK PENGADILAN Tipikor Medan kembali menggelar sidang lanjutan korupsi tunjangan penghasian apartur pemerintahan desa (TPAPD) pada dua semester tahun 2005 dengan terdakwa mantan Sekda Tapsel yang kini menjabat Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Kamis pekan lalu.

Dimana dalam persidangan kali ini penuntut umum menghadirkan tiga orang saksi yaitu Affan Siregar yang menjabat sekda tapsel tahun 2006, Parlindungan Pane mantan camat P. Sidimpuan Timur tahun 2005 dan M. Nganan Dalimunthe mantan Camat Sayur Matinggi

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tahun 2005.

Meski pada hari ini direncanakan penuntut umum menghadirkan lima orang saksi yang dihadirkan.

Namun dua orang saksi tidak hadir, yakni, Agus Supriandi Harahap cAmat padang sidemmpuan yang beralasan sudah dinas luar kota dan Ali Sutan plt. Kabag keuangan yang belum diketahui kabar sama sekali oleh penuntut umum.

Dalam persidangan, Affan Lubis yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Medan, mengatakan saat serah jabatan tahun 2006 ia melihat laporan

Badan Pemeriksa Keuangan membenarkan ada Rp13 miliar dana APBD yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Jaksa menduga dana tersebut sebagian adalah TPAPD.Affan mengaku tidak sempat menelusuri temuan BPK tersebut dan menyerahkannya kepada inspektorat pemda.

Dua saksi lainnya adalah mantan Camat Padang Sidimpuan Timur Parlindungan Pane dan mantan Camat Angkola BaratM Inganan Dalimunthe.

Keduanya ditanyai tentang pencairan TPAPD. Dalimunthe yang menjabat sebagai camat dari 2003 sampai

2005 mengatakan, penerima TPAPD adalah kepala desa, sekretaris desa, dan tiga staf lainnya di satuan pemerintahan terkecil itu. Menurutnya, pencairan tunjangan relatif lancar kecuali untuk semester III dan IV tahun 2005.

"Juni 2006 kami menerima tunjangan dua bulan sekaligus," katanya.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Marcos Simaremare, kedua camat dihadirkan hanya untuk memastikan ada dana TPAPD yang tidak dibayarkan.

Tim penasihat hukum Rahudman Harahap tetap mengajukan pertanyaan retoris

yang jawabannya menegaskan bahwa pada masa pencairan dana yang diributkan itu, Rahudman tidak lagi menjabat sebagai sekretaris daerah. Sidang pun selesai sebelum jam makan siang.

"Ternyata hanya tiga yang datang. Apa bisa, sesuai kesepakatan kita, saksi dari penuntut akan selesai dihadirkan dalam dua kali lagi sidang?" kata Ketua Majelis Hakim Sugiyanto.

Hakim pun memutuskan, sidang akan dilanjutkan pada 20 Juni mendatang. Sidang untuk menghadirkan saksi ahli dari pihak jaksa diperkirakan pada tanggal 24 Juni.(AND)

Dishut Samosir Diduga Lakukan Penggelapan Hasil Hutan

SAMOSIR–Forum PESONA (Peduli Samosir Nauli) menduga Pemkab Samosir melalui Dinas Kehutanan Samosir, melakukan pembohongan dan penggelapan terkait hasil hutan Alam Tele yang dikelola PT.GDS (Gorga Duma Sari).

Hal tersebut dikatakan sekretaris Forum PESONA Fernando Sitanggang pada, acara seminar sehari tentang Investasi, Pembangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat) di Gedung Serapim Pangururan Kecamatan Pangururan Kabuopaten Samosir, Rabu(12/6).

"Kami menduga Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir berupaya melakukan penggelapan hasil hutan dan itu, terbukti dari isi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor 005 tahun 2013", ucap Fernando sambil menunjukkan serta menjelaskan isi surat tersebut.

Fernando mengatakan bahwa dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 005 tahun 2013 tentang Ijin Penebangan dan Pemanfaatan Kayu (IPK) di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 800 Ha itu, disebutkan volume kayu hanya sebesar 7.339,5 m3 atau 19.320 batang dalam 605 Ha, yang berarti dalam 1 Ha lahan hutan tersebut hanya ada 31 batang pohon.

"Padahal dalam 1 Ha Hutan Alam standardnya adalah antara 200-277 batang, berarti ada upaya mengecilkan jumlah volume kayu dan dengan adanya adanya pengecilan jumlah volume maka akan mengecilkan juga jumlah nilai rupiah atas kayu pada hutan

alam tele itu. " ucap Fernando.

Menurut hitung-hitungan Forum PESONA, bila dihitung luasan hutan hanya 605 Ha saja, harusnya nilai kayu diatasnya sebesar Rp.92 miliar lebih dengan asumsi satu batang katu bulat kecil dengan diameter 30cm berharga Rp.550.000, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.22/M-DAG/PER/4/2012.

"Harusnya nilai kayu diatas 800 Ha tersebut adalah sekitar 92 miliar rupiah lebih, dan ini tidak sebanding dengan nilai investasi PT.GDS yang hanya 32 miliar lebih, dan kami menduga ini pembohongan dan penggelapan hasil hutan dan sangat merugikan Kabupaten Samosir ,untuk itu kami meminta Aparat Hukum menindaknya", ucap Fernando.

Ketika Wartawan menanyakan adanya tudingan kepada Forum PESONA dibiayai oleh salah satu perusahaan dalam aksi ini, Fernando membantahnya dan bahkan mengatakan selama ini unsur-unsur yang ada dalam Forum PESONA tetap melawan perusahaan apapun yang merusak lingkungan hutan alam dikawasan danau toba. Forum PESONA juga menyatakan bahwa Aksi Damai pada hari Senin kemarin tidak pernah rusuh, namun diduga disusupi provokator dari pihak yang dirugikan atas adanya aksi ini sembari menyatakan penyesalannya atas adanya korban terkena lemparan batu itu," ucap Fernando.Forum PESONA menyampaikan Aspirasi Rakyat Samosir agar Bupati Samosir Hentikan Penebangan Hutan Alam Tele..JPG Forum PESONA menyampaika.(STAR)

Aksi Korupsi, Adil dan Merata FORUM Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menyebut ada penyimpangan anggaran perjalanan dinas di kementerian dan lembaga negara. Penyimpangan tersebut terkalkulasi sebesar Rp 30 M. "Terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.30.

359.514.679 pada 36 Kementerian atau lembaga," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA dalam rilisnya, Kamis pekan lalu.

FITRA mendapatkan data tersebut dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyimpangan sebesar itu dihasilkan lewat modus perjalanan dinas yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Jika benar data yang diungkap FITRA tersebut, maka bisa dinyatakan, aksi korupsi berlangsung secara adil dan merata.

Dikatakan demikian, karena hampir semua institusi pemerintahan, sejatinya kecipratan hasil korupsi.

Persebaran aksi korupsi di negara kita hampir sejalan dengan angka kemiskinan, yang juga semakin merata di seantero nusantara. Jika pelaku korupsi semakin kaya raya, sebaliknya mereka yang berstatus miskin, terpuruk dalam derita berkepanjangan.

Fakta, bahwa 36 kementerian terlibat dalam praktik penyimpangan keuangan negara, jelas merupakan hal yang sangat memprihatinkan kita.

Karenanya, tidak berlebihan pula, jika muncul pertanyaan ; adakah pejabat di negeri ini yang benar-benar bebas dari perilaku

korup ?

Mungkin satu-dua pejabat masih ada yang tetap tegas dan memiliki komitmen nyata, menghindarkan diri dari perilaku korupsi. Namun, masih jauh lebih banyak lagi, yang sangat piawai dalam memainkan modus korupsi untuk mengelabui pantauan aparat penegak hukum (KPK).

Dalam konteks demikian, para pelaku korupsi yang kini meringkuk di jeruji besi, kini bisa saja berdalih, bahwa mereka sebenarnya hanya sedang ketiban sial belaka, karena aksi korupsinya terendus atau menjadi TO (target operasi)-nya aparat penegak hukum, atau menjadi korban intrik-intrik politik.

Pasalnya, jika ada seorang kepala daerah misalnya dicokok KPK, karena menerima suap atau terlibat korupsi. Sebetulnya hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan para kepala daerah lainnya. Hal serupa juga berlaku bagi anggota DPR/ D. Kepiawaian dalam membangun komunikasi dengan berbagai kalangan, acapkali menjadi salah satu faktor, membuat seorang pejabat, terlihat clean.

Sebaliknya, kelemahan dalam menjalin komunikasi, tak jarang membuat seorang pejabat, menjadi bulan-bulanan media dan dicari-cari kesalahannya.

Terkait dengan semakin adil dan meratanya perilaku korupsi, kita hanya bisa mengimbau KPK, agar juga bisa bersikap adil dan merata, dalam memberangus para koruptor tersebut. Lagi-lagi diingatkan, KPK jangan sampai tebang pilih dan terpengaruh opini publik atau intervensi pihak lain.(AND)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

LIPSUS

Revisi Pasal Penyadapan Dipertanyakan

RUU KUHAP

ANCAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, revisi Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meniadakan proses penyelidikan mengancam KPK sekaligus upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga mengancam kehendak kuat rakyat agar Indonesia bebas dari korupsi.

"BERBAGAI usulan yang meniadakan kewenangan KPK untuk menjalankan mandat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah upaya sistematis untuk melemahkan KPK dan sekaligus menggagalkan pemberantasan korupsi," kata Bambang melalui pesan singkat.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, kerja KPK tetap mengacu pada KUHAP dan KUHP meskipun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bersifat lex spesialis atau bersifat khusus. "Sepanjang ada hal-hal yang tidak diatur pada UU KPK, mengacu pada KUHP dan KUHAP, bisa saja menganggu," ujar Johan di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Johan sendiri mengaku belum membaca keseluruhan draf revisi KUHAP tersebut. Lebih jauh dia mengatakan, UU KPK bersifat lex spesialis sehingga dalam melaksanakan kewenangannya, KPK lebih mengacu UU tersebut dibandingkan KUHAP atau KUHP. Kendati demikian, ada hal-hal yang tidak diatur dalam UU KPK yang mungkin diatur dalam KUHAP dan KUHP sehingga KPK tetap saja mengacu pada dua undangundang tersebut.

"UU KPK lex specialis jadi KPK mengacu pada UU tersebut. Dalam UU KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Masalah kalau ada definisi penyelidikan itu nanti dilihat bagaimana kewenangan KPK melakukan penyelidikan," ujar Johan.

Saat ditanya apakah KPK dilibatkan dalam penyusunan

RUU KUHAP tersebut, Johan mengaku tidak tahu. Namun, menurutnya, pembuatan draf RUU KUHAP telah melibatkan mantan pimpinan KPK seperti Chandra M Hamzah.

Draf RUU KUHAP kini dibahas di DPR setelah diserahkan pemerintah beberapa waktu lalu. Di draf RUU itu, penyelidikan digabung dengan penyidi-

kan, tidak seperti ketentuan saat ini yang memisahkan kedua proses itu. Definisi penyidikan di draf RUU itu seharusnya digabung dengan penyelidikan.

Namun, dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) draf RUU KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang

IZIN SADAP LEMAHKAN KPK RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang memuat sejumlah hal yang progresif bagi pemberantasan korupsi dan menjamin hak asasi warga.

Namun, sejumlah pasal justru kontraproduktif untuk pemberantasan korupsi.

Salah satu pasal krusial dalam RUU KUHAP adalah Pasal 83 yang mengatur tentang penyadapan. Untuk melakukan penyadapan, penyidik harus mendapatkan izin dari hakim komisaris. Terkait hal ini, dalam naskah akademis RUU KUHAP disebutkan ”..., tak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris.”

Meski merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak privasi warga negara, ketentuan itu dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kondisi lembaga peradilan yang belum sepenuhnya bersih, pasal tersebut bisa melemahkan KPK, apalagi jika kasus tersebut melibatkan aparat pengadilan.

Sebelum hakim komisaris terbentuk, jabatan itu dipegang ketua pengadilan.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, tidak masuk akal ketika faktanya penegak

hukum masih menjadi bagian dari korupsi sistemik, penyadapan KPK harus seizin ketua pengadilan. ”Dalam realitas seperti itu, tidak masuk akal dan patut dipertanyakan kejujurannya jika ada penyelundupan pasal tentang penyadapan harus seizin ketua pengadilan,” ujarnya, Selasa (19/3), di Jakarta.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengaku kaget dengan adanya ketentuan permintaan izin dalam hal penyadapan. Menurut Adnan, KPK memang tak pernah diajak bicara oleh pemerintah dalam upaya revisi KUHAP. ”Mestinya, kan, KPK juga didengar dulu masukanmasukannya sebelum mengatur ketentuan soal penyadapan,” katanya.

Pemerintah, menurut Busyro, sebaiknya belajar dari penolakan rakyat terhadap upayaupaya pelemahan KPK yang dilakukan, antara lain melalui revisi sejumlah ketentuan hukum. ”Tentu kekuatan koruptor dalam praktik ketatanegaraan yang berciri ’korporatokrasi’ dewasa ini akan berusaha menumpangi momentum revisi KUHAP untuk black business mereka. Pemerintah dan DPR sudah cukup belajar dari reaksi

rakyat yang menolak revisi UU KPK, terutama yang menyapu pasal tentang hak sadap KPK,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, penyadapan KPK tidak perlu meminta izin ketua pengadilan negeri. Hal ini karena UU KPK yang bersifat lex specialis sehingga secara khusus dibedakan ketentuannya dengan KUHAP. ”KPK dikecualikan dengan asas lex specialis,” ujar Amir.

Meskipun demikian, Amir mengakui, sebenarnya tetap ada potensi perdebatan hukum jika asas lex specialis UU KPK, terutama yang mengatur kewenangan penyadapan, pada akhirnya dibenturkan dengan aturan baru di KUHAP. Sosialisasi Karena itu, Busyro mengatakan, draf akademik revisi KUHAP harus disosialisasikan secara maksimal dan dijadikan diskusi masyarakat sipil. ”Tahapan ini harus clear dan jujur. Perlu juga daftar inventarisasi masalah (DIM) sesuai draf akademik dan sejalan, serta mendukung moralitas penegakan hukum dalam konstelasi korupsi lintas institusi,” katanya.

Pemerintah memang telah mengajukan revisi KUHAP untuk dibahas bersama DPR. Namun, pemerintah belum menyerahkan DIM ke DPR. Belum ada keputusan apakah pemerintah akan bermitra dengan panitia khusus atau Komisi III DPR untuk membahas RUU tersebut.

Namun, yang jelas pembahasan RUU KUHAP bersama dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditargetkan selesai sebelum DPR periode 2009-2014 mengakhiri tugasnya.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof Eddy OS Hiariej dan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof Aswanto, secara terpisah, mengatakan, pembahasan RUU tersebut harus dikawal karena ada sejumlah pasal yang krusial. ”Jika lengah, banyak hal-hal krusial, misalnya, terkait pemberantasan korupsi bisa dikebiri tanpa disadari, salah satunya soal penyadapan,” kata Eddy.

Dari sisi teknis, menurut Aswanto, KUHAP itu ada untuk menegakkan hukum materiil.

Namun, masalahnya, hukum materiilnya, yaitu KUHP,

tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

Mantan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, saat rapat di DPR, mempertanyakan apakah draf RUU KUHAP itu memungkinkan penegak hukum mencari indikasi tindak pidana.

Pertanyaan itu muncul, lanjut Chandra, karena selama ini penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan tindak pidana.

Pada proses ini, penyelidik melakukan hal-hal seperti penyadapan, pemblokiran, dan meminta keterangan. Jika ditemukan dua alat bukti, penyelidik melaporkan untuk dinaikkan ke penyidikan. "Jika sekarang langsung ke penyidikan, di mana proses untuk mengumpulkan dua alat bukti itu?" kata Chandra.

"Jadi, secara teknis, penindakan (kasus korupsi) di KPK sudah berakhir jika penyelidikan dihapus. Pasalnya, tidak ada lagi proses untuk menemukan adanya tindak pidana, seperti yang sekarang terjadi di penyelidikan. Dengan tiadanya penyelidikan, fungsi para penyelidik di KPK juga berakhir," lanjutnya. (KOMPAS.COM)

sementara masih dibahas. ”Kita berharap hukum materiil dibahas dulu, baru menuntaskan hukum acara. Setelah KUHP kelar, kita baru melihat norma-norma untuk menegakkan KUHAP,” katanya.

Aswanto khawatir, jika rancangan KUHAP dibahas terlebih dulu, nanti ada normanorma yang tidak disiapkan di hukum materiilnya. Selain soal teknis, di rancangan KUHAP dan KUHP memang ada konsepkonsep yang diperdebatkan. ”Misalnya, ada yang berkeinginan agar kewenangan penyadapan itu hilang. Padahal, UU lain sudah mengatur, misalnya, untuk kejahatan pidana luar biasa, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, bisa melakukan penyadapan dengan leluasa,” kata Aswanto.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mudzakir, pembatasan terhadap penyadapan sangat penting untuk perlindungan hak asasi seseorang yang dijamin konstitusi. Soal kekhawatiran izin tersebut ”bocor” harus diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang tegas untuk mencegahnya.

Amir mengatakan, revisi KUHAP ini masih perlu disosialisasikan dan diberi masukan, termasuk masukan dari KPK. (KOMPAS.COM)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap pemerintah yang sedang membahas Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam rancangan itu, salah satu pasal membahas tentang masalah penyadapan yang berpeluang besar melumpuhkan lembaga antikorupsi itu.

"Pemerintah sebaiknya ikhlas dan jujur kepada rakyat apa maksudnya penyadapan seizin hakim itu?" ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Busyro mengatakan seharusnya pemerintah melihat sejumlah hakim tertangkap basah menerima suap. Menurut Busyro, hal itu sudah menunjukkan mafia peradilan semakin ganas dan sistemik.

"Apa masih belum yakin mafia peradilan semakin ganas dan sistemik yang sejatinya setara dengan gerakan subversif.

Mengapa masih toleran kepada mereka (hakim) dengan pasal baru KUHAP tentang izin penyadapan tersebut?" ujarnya.

Busyro mengaku curiga jangan-jangan selama ini pemerintah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Busyro berharap agar pemerintah menyampaikan dengan jelas maksud dan tujuan 'menggodok' kembali rancangan KUHAP itu.

"Mbok ya terus terang saja.

Melawan koruptor atau tidak sama sekali, agar terang benderang bagi rakyat karena KPK di depan dan di belakang

rakyat," sindir Busyro.

Rancangan KUHAP saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu pasal yang direvisi yakni pasal 83 tentang izin penyadapan.

Dalam Pasal 83 khususnya di ayat 3, disebutkan penyidik yang hendak menyadap harus mengajukan permohonan izin tertulis ke hakim pemeriksa pendahuluan. Hal inilah yang berpotensi melumpuhkan kewenangan KPK karena penyadapan harus seizin hakim di pengadilan.

Faktanya, banyak hakim yang tertangkap basah oleh KPK menerima suap. Bahkan, uang suap para hakim itu berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. Sebanyak 6 orang hakim kini terjerat perkara suap.

Sebenarnya UU KPK bersifat lex specialis (bersifat khusus), yang artinya tidak terkena aturan KUHAP yang bersifat lex generalis (bersifat umum).

Dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generalis, yakni undang-undang yang bersifat khusus menyingkirkan undangundang yang bersifat umum.

Namun tetap saja jika pasal tersebut ikut dicantumkan, kinerja KPK akan terganggu.

Terakhir, KPK hanya berharap dalam pencantuman pasal itu terdapat pengecualian. Yakni pengecualian terhadap tugas penyadapan oleh KPK karena kejahatan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang serius.(MERDEKA.COM)

SEJUMLAH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KPK ANTARA LAIN: Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Undang-Undangn No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

KPK Tak Dilibatkan DRAFT RUU Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan segera dibahas di DPR. Di dalamnya mengatur banyak perubahan termasuk mekanisme penyadapan yang dilakukan penegak hukum termasuk KPK. Namun ternyata selaku user, lembaga antikorupsi itu tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan.

"Kami belum pernah sekalipun diajak atau mendapatkan undangan untuk mendiskusikan mengenai RUU KUHAP ini," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Busyro lantas membandingkan draft KUHAP ini dengan draft UU Tipikor yang sempat menuai kontroversi beberapa waktu yang lalu. Kala itu, KPK sebagai salah satu pengguna undang-undang Tipikor juga tidak pernah dilibatkan. "Saya masih ingat waktu ramai pembahasan draft UU Tipikor dulu itu, kami juga sama sekali tidak pernah diajak dialog. Tahu-tahu sudah ada draftnya," kata Busyro.

"Setelah saya bilang bahwa KPK tidak dilibatkan, memang saat itu langsung dihentikan. Lalu kami diajak. Dan kami pun saat itu siap. Namun juga sampai saat ini revisi UU Tipikor itu belum jelas akhirnya," sambung mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Busyro juga menyatakan, tidak ada satu pun perwakilan KPK yang ada dalam tim pembahasan draft KUHAP ini.

Padahal seperti tercantum dalam naskah akademik yang menjadi latar belakang draft KUHAP tersebut, seluruh perwakilan penegak hukum lain dilibatkan.

Dalam tim yang diketuai Andi

Berikut Susunan tim tersebut Andi Hamzah (akademisi) Abdul Wahid Masru (Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM), Suhariyono (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan), Indriyanto Senoaji (Akademisi/advokat) Sri Hariningsih (Tenaga Ahli DPR), RM Panggabean (Polri).

Mohammad Amari (Kejagung) Adnan Buyung Nasution (Advokat) Teuku Nasrullah (akademisi/ advokat) Luhut Pangaribuan (advokat) Pocut Eliza (Kemenkum HAM)

Hamzah itu, memenuhi semua unsur termasuk penegak hukum kecuali KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menilai pasal-pasal dalam revisi Undang-Undang KUHAP mengancam kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Upaya pelemahan KPK tampaknya belum berhenti. Jika sebelumnya melalui RUU pengadilan Tipikor, RUU KPK, RPP Penyadapan, sekarang ada bagian dari RUU KUHAP yang dapat mengancam kewenangan KPK," ujarnya.

"Untuk kondisi saat ini, aturan izin sangat potensial melemahkan KPK. Apalagi banyak kasus korupsi, terutama suap politik yang melibatkan politisi dari Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP terungkap karena kekuatan penyadapan," ujarnya.(NET)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

MAA Aceh Timur Laksanakan Diklat Formal Peradilan Adat ACEH TIMUR - Pelaksanaan peraturan adat, khususnya di Aceh, dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundangundangan. Dalam beberapa undang-undang resmi ditegaskan, bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari gampong dan mukim.

Berdasarkan hal itu Majelis Adat Aceh (MMA) Kabupaten Aceh Timur mengadakan diklat formal peradilan adat gampong dan mukim bagi 74 peserta.

Terdiri dari pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten AcehTimur dan pengurus Majelis Adat Aceh Kecamatan Dalam. Pembukaan diklat berlangsung di Aula SKB Aceh Timur,(11/06) dihadiri Sekda Kab. Aceh Timur, Ketua MAA Provinsi Aceh dan lembaga dinas terkait lainnya.

Ketua pelaksana diklat formal,

Tamiang itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerjanya,juga melakukan penyarahan secara simbolis dan dua unit sepeda motor trail dari Pangdam IM Mayor Jendral TNI Zahari Siregar dan Bupati Aceh Tamiang kepada Babinsa yang bertugas di wilayah terpencil.

Pangdam 1/BB berpesan kepada prajurit TNI agar dalam melaksanakan tugas harus selalu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Bekerja secara profesional dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan memanfaatkan kegiatan karya bhakti TNI untuk berinteraksi dengan masyarakat,guna memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.(BSO)

Aceh Tamiang Berhentikan Honorer Lansia ACEH TAMIANG Pemerintah Bumi Muda Sedia kabupaten Pemkab Aceh Tamiang akan memberhentikan 43 honorer yang lanjut usia (lansia) yaitu diatas 60 tahun untuk tenaga medis,dan 56 tahun untuk tenaga administrasi.

Kepala BKPP Aceh Tamiang, Drs.Ahmad Asadi kepada wartawan, senin(10/6) mengatakan, pemberhentian honorer itu sesuai peraturan bupati (Perbup) nomor 3 tahun 2013 tentang disiplin tenaga kontrak,guru dan medis. Mereka yang diberhentikan akan

diberikan uang tali asih sesuai kemampuan daerah, diperkirakan paling tinggi Rp 3 juta/honorer yang masa kerja mencapai 10 tahun.

Disebutkan, tahun ini ada 43 honorer lansia yang diberhentikan dari Disdik 34 orang,RSU 1 orang, Puskesmas 1 orang, Kantor Camat Tamiang dan dari Dinas PU 5 orang.

Sedangkan besarnya uang tali asih juga dihitung berdasarkan SK Bupati Aceh Tamiang diberikan tiga persen dikali besarnya penghasilan tiap tahun dikali masa kerja.(BSO)

Pekab Gelar Pelatihan Lanjutan RUP, SPSE dan SOP ACEH TIMUR - Timur diharapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu dinilai mutlak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya ‘main mata’ antara calon rekanandengan panitia ULP. “Ini tempat suci yang harus dijalankan sesuai prosedur.

Untuk itutidak ada istilahnya permainan dalam proses pelelangan,” tegas SekdaAceh Timur, Drs.HT. Bahrumsyah, MM ketika membuka Pelatihan LanjutanRUP, SPSE dan SOP Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten

Aceh Timur Tahun Anggaran 2013 di Aula Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Timur Senin (10/6) di Idi. Katanya, ULP merupakan tempat yang tidak boleh dikotori dan dicampurioleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa melalui prosedur dan aturan yang ada.

Ketua Panitia Pelaksana, Amiruddin NN, SH dalam laporan sebelumnya menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan ketiga yang digelar Bagian Adminitrasi Pembangunan Setdakab Aceh Timur.(BSO)

Pemkab Gelar FORKOMKOM ACEH TIMUR - Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap ormas dan LSM, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melaksanakan Forum Komunikasi dan Kosultasi(FORKOMKON) secara berkala dan terencana. Hal ini berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un pada Pidato PembukaanForum Komunikasi dan Konsultasi bagi Ormas, LSM dan OKP, senin (10/6),mengatakan bahwa FORKOMKON merupakan wadah silaturahmi antara Pemerintah dengan kalangan

LANGSA - Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM) Aceh,yang diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan,Basmanidar SH MM, Sabtu(8/6) sore memimpin serah terima jabatan(Sertijab) Kepala LP Kelas II B Langsa,dari Badaruddin BcIP kepada Ery Taruna BcIP SH. Sementara Badaruddin, saat ini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bidang Perawatan, Registrasi, Narkoba, HIV dan AIDS Kantor Kementrian Hukum dan HAM Aceh.Sertijab tersebut berlangsung di LP Kelas II B Kota Langsa. Sebelumnya Ery Taruna, menjabat Kepala LP Kelas II B Kutacane,Aceh Tenggara.

Basmanidar dalam sambutannya mengatakan, sebagai Kepala Lapas, tentunya siapapun memiliki tanggungjawab berat dan harus mampu bekerja sesuai tupoksinya.

Sementara Badaruddin melaporkan, jumlah penghuni LP 456 narapidana dan sekitar 65 persen kasus narkoba. Kondisi tersebut telah melebihi kapasitas tampung yang seharusnya 160 orang saja.

Sebanyak 109 napi akan dipindahkan ke Lapas Narkoba di Sungai Lueng,Langsa.(BSO)

Drs. Zulkifli dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan diklat formal ini berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sementara itu, Sekda Aceh Timur, Drs. Bachrumsyah, MM mengatakan adat istiadat bagi masyarakat Aceh muntlak dibutuhkan. Karena adat istiadat merupakan identitas kaum suatu bangsa.

“Tidak ada adat, tidak ada tatanan, maka hukum rimba.

Aceh dikenal dengan ketentuan Adat, karena sekarang Aceh telah lenyap dipengaruhi oleh budaya Asing”, tegasnya.

Untuk itu ia mengharapkan agar pelaksanaan diklat formal ini benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar berguna untuk masa yang akan datang.(BSO)

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Makodim Aceh Tamiang ACEH TAMIANG–Pangdam Iskandar Muda Mayor Jendral TNI Zahari Siregar melakukan peletakan batu pertama pembangunan Makodim Bumi Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang di Desa Sungai Liput,Kec.Kejuruan Muda,Aceh Tamiang, Jum’at pekan lalu.

Hadir Bupati Aceh Tamiang H.Hamdan Sati,ST beserta seluruh Danrim 011/Lilawangsa Kolonel Inf Hifdizah,Dandim 0104/ATIM Letkol Inf Mujahidin, Kazidam IM Kolonel Czi Dedi Rusdianto,Danyon 111/KB Manyor Inf Hasandi Lubis dan tokoh masyarakat,tokoh adat,tokoh agama se-wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Peletakan batu pertama pembangunan Makodim Aceh

Ery Kepala LP Langsa

pengurus ormas dan LSM, “kegiatan ini amat penting dilaksanakan dan bernilai strategis untuk membangun kerjasama antara pemerintah dengan seluruh elemen infrastruktur politik di daerah”, ujarnya.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana, M. Amin, SH., kegiatan ini diikuti sedikitnya 75 peserta dari berbagai perwakilan Ormas, LSM dan OKP. Di Aceh Timur sendiri sampai Mei 2013 terdapat 147 LSM, dan 16 di antaranya sudah berakhir masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT). “Kami minta bagi Ormas, LSM dan OKP yang masih beralamat di Kota Langsa untuk berdomisili di Aceh Timur, sehingga memudahkan melakukan pembinaannya”, ujar M. Amin.(BSO)

Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M.Thaib (tengah) didampingi KetuaDPRK Aceh Timur, Tgk. Alauddin (kiri) sedang berdialog dengan GubernurAceh, dr. Zaini Abdullah di Meuligo Gubernur, Banda Aceh.

» Pembangunan RSUD Idi Medco Terhenti

Bupati Aceh Timur Lapor ke Gubernur ACEH TIMUR - Pembangunan Rumah Sakit Idi yang seyogyanya akan di bangung oleh PT. Medco E&P Malaka hampir setahun ini tidak menunjukan aktifitas atau dengan kata lain pembangunannya terhenti, terkait hal tersebut Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin M. Thaib melaporkan hal itu secara langsung kepada Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, kamis (6/6) di Meuligo Gubernur Aceh.

Kepala Bagian Humas dan Setdakab Aceh Timur, melalui siaran pers (Press Release) nya mengatakan, bahwa Bupati Aceh Timur dihadapanGubernur Aceh meminta agar pihak PT. Medco

melanjutkan pembangunanRumah Sakit Idi tersebut, "Kami dari Pemkab Aceh Timur mempertanyakan keutuhan dana CD Medco tahap pertama Rp70 miliar untuk pembangunan RS di Idi. Kita juga meminta Medco melanjutkan rencana pembangunan tahap pertama ini yang sudah dihentikan hampir setahun.

Tujuannya, dana CDini bisa dinikmati masyarakat menengah ke bawah," Kata Bupati di depanGubernur Aceh.

Bupati juga menambahkan bahwa pihak Medco yang saat ini melakukaneksplorasi di Blok A yang berada di wilayah Kecamatan

Julok –Peureulak akan memberikan Rp70 miliar dari Rp200 miliar dana CSR keKabupaten Aceh Timur yang akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit(RS) Idi, namun setelah dilakukan peletakan batu pertama saat Gubernur Aceh di jabat, Irwandi Yusuf hingga kini belum adatandatanda pembangunan lanjutan, sehingga Pemkab Aceh Timur mengharapkan ketegasan Pemerintah Aceh.

"Keinginan Pemkab Aceh Timur agar Medco menyahuti keinginan masyarakatuntuk membangun RSUD berlantai satu, hal ini dikarenakan perekonomian masyarakat Aceh Timur masih

menengah kebawah, sementara dalamperencanaan Medco, RSUD tersebut akan dibangun berlantai tiga”, KataBupati.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Aceh langsung menyambut baik keinginanmasyarakat Aceh Timur melalui Bupati.Pihaknya segera memanggilpimpinan PT Medco untuk meneruskan pembangunan RSUD di Idi. "Kita akanbantu apapun aspirasi Pemkab Aceh Timur untuk kemajuan wilayah itu kearah yang lebih baik, apalagi pembangunan RS oleh Medco di Idi sudah ada dalam kesepahaman antara Medco dan Pemkab Aceh Timur," kata H.Zaini Abdullah.(BSO)

Kepala Sekolah Harus Jadi Contoh BLANGPIDIE–Ujian Nasional (UN) dan ujian sekolah memang sudah usai, tetapi masih banyak masaalah yang terjadi di lingkungan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari sikap kepala sekolah yang adem ayem, hingga penegak disiplin di segala lini belum maksimal.

Oknum kepala salah satu sekolah dasar di Kecamatan Babah Rot diketahui menjalankan tugasnya dengan sesuka hatinya, tanpa mempeduli keberadaan dewan guru lain yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dalam men-

ciptakan prestasi dan mutu sekolah yang lebih baik.

Hal tersebut dikatakan salah seorang guru yang tak mau namanya dituliskan dikoran ini, Kamis (13/6). Ia menjelaskan, sikap oknum kepala sekolah yang kurang terbuka atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah tersebut. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan selaku dewan guru tak terpenuhi dengan mudah.

Akibatnya, proses belajar mengajar yang seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan menjadi lamban dika-

renakan kebutuhan yang dibutuhkan kadang-kadang tidak ada.

Apalagi sekarang ini semua dewan guru sudah tak percaya lagi kepada oknum kepala sekolah yang tidak terbuka terhadap masalah kebutuhan sekolah.

Sementara itu, Kabid Madas pada Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya Drs Martunis menjelaskan, terkait hal tersebut seharusnya kepala sekolah harus menjadi contoh yang baik bagi dewan guru.

Bukan malah sebaliknya, dengan sikap dan cara kepala sekolah seperti sangat mustahil sekolah

tersebut berhasil dalam mengubah karekter murid menjadi lebih baik.

Di sisi lain, pihak dinas sendiri sudah berupaya untuk semua sekolah agar bisa meningkatkan prestasi sekolah dan mampu membina para murid agar bisa meraih yang terbaik dalam segala bentuk kegiatan yang dibuat di sekolah bersangkutan maupun event yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten. “Kita akan panggil oknum kepala sekolah bersangkutan untuk meminta keterangan terkait laporan yang telah diterima,” katanya. (AND)

Pemkab Aceh Timur Adakan Perlombaan Memasak ACEH TIMUR–Lima Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) dari wilayah sentra produksi perikanan dalam Kabupaten Aceh Timur yaitu,TP. PKK Kecamatan Sungai Raya, Peureulak, Julok, Idi Rayeuk danSimpang Ulim saling berebut menjadi yang terbaik dalam lomba masakserba ikan Tingkat Kabupaten, kamis (6/6) di gedung serbaguna SetdakabAceh Timur.

Lomba yang mengambil tema, “Melalui lomba masak serba ikan tingkatkabupaten kita dukung industri udang daerah, dibuka secara resmi Sekda Kabupaten

Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, M.M. Sekda mengatakan kegiatan ini sangat positif dengan harapan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Ditambahkannya daging ikan mengandung rendah lemak dan tinggi protein. Namun perlu juga diperhatikan dalam mengolah ikan sehingga menghasilkan protein bagi tubuh kita.

Ketua Panitia Pelaksana Lomba Memasak ini, Ny.Nuraini, SP, menjelaskan acara bertujuan untuk memotivasi masyarakat gara lebih variatif menciptkan menu keluarga serba ikan/udang. Meningkat-

Sekda Aceh Timur, Drs. Bahrumsyah, M.M, saat memberikan sambutan dan sekaligus membuka lomba memasak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Tahun 2013. kankreatifitas Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam mensosialisasi gemar ikan guna meningkatkan kecerdasan.

Penilaian dewan juri yang meliputi, kreatifitas, penyajian, cita rasa, higeinis, nilai gizi dan keterampilan.(BSO)

Rocky Tinjau Waduk Pedalaman ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky meninjaukondisi waduk di pedalaman Aceh Timur persisnya di Gampong JamboReuhat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Senin (10/6).

Tinjauan itu untuk dilakukan renovasi agar berfungsi maksimal.Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE kepada sejumlah awak media meminta Dinas Pengairan Aceh segera melakukan renovasi saluran waduk di Gampong Jambo Reuhat. Sehingga dapat dimanfaatkan ribuan petani di pedalaman Aceh Timur tersebut.

“Kitaharap renovasi ini segera dilakukan mengingat wilayah pantai timur Aceh kini sudah mulai musim penghujan pertengahan tahun,” katanya.

T. Amran menambahkan, selain diperlukan renovasi, peningkatan saluran juga dinilai penting supaya tidak terjadi luapan air ke pemukiman penduduk yang ratarata rumahnya berada di sekitar saluran irigasi. “Ini juga kita anggap perlu dilakukan agar jangkauan air bisa dicapai lebih jauh, sehingga krisis air yang selama ini terjadin disana dapat diatasi,” ujarnya.(BSO)

Hujan dan Angin Kencang Landa Kota Lhokseumawe LHOKSEUMAWE–Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Lhokseumawe, Kamis (13/6) pukul 14.00 wib, telah menyebabkan arus lalu lintas di jalan utama menuju pusat Kota Lhokseumawe mengalami macet panjang, karena robohnya pohon cemara yang diterpa angin menutupi median jalan.

Pantauan andalas di TKP, pohon cemara yang roboh tersebut sempat menimpa sepeda motor milik masyarakat yang terparkir di sekitar lokasi kejadian.Kapolsek Banda Sakti Iptu Ichsan yang berada di TKP pada saat kejadian, langsung ikut turun tangan mengatasi arus lalu-lintas yang macet.

Bersama warga sekitar langsung memindahkan pohon cemara yang merintangi jalan agar dapat mengurai kemacetan saat itu.“Kita telah menghubungi pihak BPBD Kota Lhokseumawe dan Polantas Cunda untuk memindahkan seluruh pohon yang roboh agar arus lalu lintas kembali lancar.” ujarnya Iptu Ichsan juga membenarkan adanya sepeda motor masyarakat yang ikut tertimpa pohon, namun pemiliknya selamat.(STAR)

Zakat Satu Jalan, Tercapai Keselarasan Manusia dengan Manusia LANGSA–Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau saran untuk tercapainya keselarasan dan keharmonisan hubungan manusia dengan manusia lain. Demikian dikatakan Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE, pada penyampaian laporan tahunan Baitul Mal Kota langsa tahun 2012-2013 di aula Pemko setempat, Kamis (13/6).

Menurut dia, kewajiabn zakat juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan

terbentuknya masyarakat yang Baldatun Thaiyibatun Warrabun Gahfur, yaitu masyarkat yang sejahtera di bawah naungan kemampuan dan keridhaan Allah SWT. “Peran Negara atau pemerintah dalam ibadah zakat ini lebih dipertegas dibandingkan ibadah lainnya. Karenanya peran negara mengumpulkan zakat menjadi mutlak,” ujarnya.

Dikatakan, ibadah zakat tidak semata-mata berada pada

domain civil society atau gerakan sosial kemasyarakatan.

Tetapi, sesungguhnya ada pada domain negara. Karenanya, dalam pengelolalaan zakat diperlukan institusi negara atau institusi yang mendapatkan mandate dari negara untuk melakukan perencanaan, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya sebagaimana yang dipraktekkan di zaman Rasullah SAW dan para khalifah setelah melalui

institusi Baitul mal.

Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah adalah para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, tapi sebuah kewajiban sebagaimana kewajiban salat dan ibadah yang lain. Sehingga para fakir miskin dan mustahik lainnya tidak merasa berhutang kepada orang kaya.

Selain itu, terdapat beberapa keuntungan apabila zakat

dipungut oleh pemerintah, yakni para wajib zakat lebih displin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya.

Serta lebih dapat terjaga tidak merasa seperti orang yang meminta-minta, program pemberdayaan akan lebih efisien dan efekstif jika dana zakat dikelola oleh sebuah institusi resmi negara jika dibandingkan dengan pengelolaan sendiri-sendiri.(AND)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

KIP Sumut Sosialisasikan UU KIP TEBINGTINGGI - Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus menggelar dialog public seputar KIP dengan jajaran SKPD Pemko Tebingtingg, Kamis (13/6) di ruang Data Sekretariat Pemko Tebingtinggi.

Dialog Publik UU KIP yang dibuka langsung oleh Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi hasibuan MM itu menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Propsu Muhammad Zaki Abdullah, Wakil Ketua Mayjend Simanungkalit dan Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Drs Robinson Simbolon.

Dalam dialog tersebut dibahas tentang pemahaman UU Keterbukaan Informasi Publik, meliputi ruang lingkup hak atas informasi dan badan public, kewajiban badan public serta penanganan laporan dan sengketa informasi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Zaki Abdullah menegaskan bahwa

perlunya hak publik dalam transparansi informasi adalah bagian dari hak asasi manusia sebagai konstitusional warga negara.

Zaki menegaskan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 juga bisa diterapkan bagi insan pers yang ingin mengumpulkan suatu bahan berita bersifat tulisan atau investigasi.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dalam arahannya mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah dan memahami pengetahuan tentang informasi mana saja yang bisa di informasikan dan mana yang harus dirahasiakan.

Menurut Walikota, siapa saja yang menggunakan dana APBN, APBD dan dana sumbangan pihak lain juga disebut sebagai badan public.

“Untuk itu, bagi kelompok organisasi non pemerintah yang menggunakan dana tersebut harus bisa merincikan dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran tersebut”, ujar Umar. (RS)

SUMUT

Ngogesa: Sebaik-Baik Kita Adalah Yang Memberi Manfaat LANGKAT - Masjid Nurul Iman yang bermanfaat untuk kepentingan ummat, resmi dimulai pembangunannya oleh Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH yang ditandai dengan peletakan batu pertama sebagai simbolis, Kamis (13/). Pembangunan masjid berukuran 20 x 20 m ini berlokasi di Dusun Sei Pinang Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu. Acara juga dirangkai dengan penyerahan Jamkesmas, sunat massal dan pengobatan gratis serta sebagai silaturahmi.

“Merupakan suatu kebahagiaan buat saya dan keluarga apabila kita dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Hal ini semata untuk mendapat ridho Allah SWT, karena segala perbuatan akan kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT,” ucap H. Ngogesa usai menyerahkan bantuan pribadinya Rp 10 juta pembangunanmasjidsertataliasihberupa kain sarung bagi warga yang hadir ditambah 1 set tratak dan tandu jenazah untuk keperluan masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Ngogesa yang hadir bersama Ketua TP-PKK Hj. Nuraida Ngogesa, Wakaplres Langkat Kompol Safwan Khayat, Danyon Marinir Tangkahan Lagan Letkol Mar Romi Hutagaol serta beberapa Kepala SKPD Langkat disambut warga di Dermaga Pulau Kampai yang dilanjutkan perjalanan ke lokasi acara.

Kepala Desa Pulau Kampai Buyung Amir, pada sambutannya menjelaskan tentang keadaan wilayah dan masyarakat. Dia berharap kiranya dapat dibangun

MASJID–Bupati Langkat meresmikan pembangunan Masjid Nurul Iman di Desa Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu. jembatan pengubung Desa Pulau Kampai menuju Kecamatan Pematang Jaya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang 60% nelayan dan 40% adalah petani.

Senada dengan hal tersebut, Camat Pangkalan Susu Drs. Sukhyar Muliamin, M.Si menambahkan bahwa Desa Pulau Kampai memiliki luas 7 ribu hektar demgan potensi yang sangat baik

terutama dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata. Apabila didukung dengan akses jembatan dimaksud, maka potensi yang ada dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelum meninggalkan Pulau Kampai, Ngogesa mengajak rombongan untuk menjenguk H. Ibrahim Adam (80) salah seorang tokoh masyarakat Pulau Kampai yang kondisinya sedang sakit.(JUL)

Kota Medan Terima Raskin Award 2012

MUNDUR–Bupati Sergai menyampaikan sambutan ucapan terimakasih dihadapan para anggota DPRD atas dukungan dalam menjalankan kepemimpinan Erry-Soekirman pada acara sidang paripurna pengunduran diri Bupati Sergai periode 2010-2015 di Gedung Dewan di Sei Rampah.

Wabup Sergai Diusulkan Jadi Bupati Hingga 2015 SEI RAMPAH - Usulan pengunduran diri Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si lebih awal dari masa jabatannya disampaikan kepada DPRD Sergai, 16 Mei lalu telah disetujui anggota. Usulan ini akan diteruskan kepada Mendagri melalui Pemprovsu untuk dapat diproses.

Persetujuan ini, diputuskan dalam sidang paripurna perngambilan keputusan tentang persetujuan usulan pemberhentian Bupati Sergai masa jabatan 20102015 dan usulan pemberhentian Wabup Sergai serta usulan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati, dipimpin langsung Ketua Dewan H. Azmi Yuli Sitorus SH,MSP didampingi para wakil ketua dewan bertempat di Gedung Dewan di Sei Rampah, Senin Sore (10/6).

Turut hadir Bupati Sergai Wabup Ir. H. Soekirman, unsur FKPD, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati beserta para Kepala SKPD, Camat se- Kabupaten Sergai dan insan pers.

Ketua DPRD dalam kesempatan itu mengemukakan pengunduran diri Bupati Sergai

berdasarkan hasil penetapan calon Gubsu dan Wagubsu periode 2013-2018, oleh KPU Provinsi Sumut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.19/KPTS/KPU-Prov-002/ 2013, tentang penetapan pasangan No 5 H. Gatot Pudjo Nugroho, ST dan Ir. HT. Erry Nuradi, MSi sebagai pasangan calon Gubsu dan Wagubsu terpilih.

Juga SK Sekdaprovsu No. 131/ 4970 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pemberhentian Bupati Sergai.

Sesuai perundang-undangan tentang pemerintah daerah, telah disampaikan surat pernyataan berhenti sebagai Bupati Sergai sejak dilantik menjadi Wagubsu periode 2013-2018.

“Selanjutnya mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Ir H. Soekirman menjadi Bupati Sergai sampai habis masa jabatannya,” jelas Azmi Di kesempatan yang sama, Bupati Sergai mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian seluruh anggota legislatif atas persetujuan usulan dan menindaklanjutinya kepada Mendagri melalui Gubsu sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.(ARM)

Plt Walikota Medan Resmikan CIMB Niaga Icon Medan MEDAN - Peranan bank dalam kegiatan prekonomian sangat fundamental, setiap aktivitas ekonomi memerlukan jasa perbankan untuk memudahkan transaksi keuangan. Bank memegang peranan penting dalam pembangunan, karena bukan hanya sumber pembiayaan untuk kredit investasi kecil, menengah dan besar, tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam prekonomian secara keseluruhan.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam acara grand opening Kantor Cabang CIMB Niaga Icon Medan, Kamis (13/6) Jalan Imam Bonjol Medan, tampak hadir Sekda Medan Ir Syaiful bahri MM, Deputi Kepala Perwakilan BI wilayah IX Sumut-Aceh Ahmad Fauzi, Wakil Direktur Utama PT CIMB Niaga Mr Loo Nyen King, para pimpinan

MEDAN – Pemko Medan menerima penganugrahan Raskin Award 2012 dari Pemerintah Provissi Sumatera Utara. Penghargaan ini diberikan atas upaya dan kerja keras tim raskin Kota Medan dan Kecamatan dalam penyalurannya tepat waktu serta tepat sasaran dan pembayarannya secara lunas.

Penyerahan Raskin Award ini diberikan Gubsu diwakili Asisten Prekonomian dan Pembangunan Provisisi Sumatera Utara DR IR Hj R Sabrina MSi, diterima Plt Walikota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah, Senin (10/6) di Balai Kota Medan.

Sedikitnya ada 6 Kabupaten/ Kota yang menerima Raskin

Award tersebut yakni Kota Medan, Kota Sibolga, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Binjai dan Kota Gunug Sitoli, hadar dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Regional Bulog Sumatera Utara Nasrun Rahmani, Kepala Bulog Divisi Medan Mukson, Tim Raskin Provinsi Sumatera Utara, Kepala Prekonomian Kota Medan Ir Dahnar Siregar MSi, para pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan serta para Camat se Kota Medan.

Plt Walikota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah MSi mengatakan, pada 2012 pemerintah Kota Medan menyalurkan

raskin (beras miskin) kepada 77.654 kepaqa rumah tangga sasaran (RTS), dimana masingmasing rumah tangga sasaran menerima 15 Kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg yang penyalurannya di 21 kecamatan dan masing-masing kantor Lurah adalah sebagai titik distribusi untuk mempermudah masyarakat guna mengambil beras setiap bulannya.

Menurutnya, program raskin merupakan salah satu program pokok percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah yang termasuk dalam klaster pertama, dan raskin ini juga subsidi pangan diperuntukakan bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin, pada 2012 pemerintah Kota Medan telah menyalurkan raskin ke RTS selama 12 bulan dan penyaluran tersebut merupakan yang ke 13 dan penyaluran ini terealisasi sebesar 100 persen tanpa ada tunggakan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara DR IR Hj R Sabrina MSi mengatakan, penyaluran raskin adalah program untuk membantu meringankan kehidupan masyarakat kurang mampu (miskin), namanya juga program untuk membantu tentunya ini tidak akam mampu membantu secara keseluruhan, pemerintah hanya mampu

Erry Nuradi Temui Masyarakat Kotarih & Sei Bamban SERGAI - Dalam rangka menjalan tupoksi sebagai pelayan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) melakukan kunjungan kerja ke masyarakat. Kunjungan kerja ini dirangkaikan perpisahan Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi MSi dengan masyarakatkarena akan dilantik menjadi Wagubsu 17 Juni mendatang.

Untuk itu Bupati atas nama pribadi dan keluarga pamit sekaligus meminta maaf serta mohon doa restu masyarakat untuk pindah ke Provinsi Sumut. Sebagai pemimpin daerah, Erry - Soekirman telah berusaha maksimal melakukan inovasi dan terobosan untuk memajukan daerah ini dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam pelayanan publik sudah ada kantor Unit Pelayanan Terpadu

perwakilan Bank serta jajaran CIMB Niaga Medan.

Dikatakannya, melalui momentum grand opening ini diharapkan CIMB Niaga Icon Medan mampu menjalankan peranan tersebut dengan maksimal terutama kepada pengusaha mikro kecil menengah yang memang menjadi salah satu sumber pendapatan Kota Medan, dan pemerintah Kota Medan juga tengah bergiat didalam peningkatan sector tersebut. “ Kita berharap CIMB ini nantinya bisa memberikan motivasi kepada masyarakat juga memudahkan pelaku ekonomi UKM dan UMKM untuk bisa menerima aliran dana kredit lunak, sekaligus kita juga berharap CIMB ini bisa memberikan dana CSRnya untuk membangun fsiltasi kota, seperti tadi kita lihat CIMB memberikan CSRnya kepada masyaralkat dilingkungannya berupa bantuan beasiswa,“ ujar Eldin. (VIN)

Satu Pintu (UPTSP) sekarang menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KP2T-PM). Koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui PNPM, loketpelayananterpadupengurusan izin PBB dan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

Program ini bertujuan memudahkan masyarakat di bidang pengurusan perizinan maupun non perizinan. Kemudian untuk mendukung percepatan pembangunan dilaksanakan program Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat (Gerbang Swara). Itu disampaikan Bupati pada kunjungan kerja di kecamatan Sei Bamban dan Kotarih di kantor Camat masing-masing, Jumat (7/6).

Dijelaskan Bupati, pembangunan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dalam waktu cepat, semua bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu diharapkan

Pemkab Langkat Adakan Pelatihan SOP LANGKAT - Untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah di lingkungan Kab. Langkat, Bagian Organisasi Setdakab Langkat mengadakan pelatihan Sosialisasi Perpu SOP. Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang grand desain reformasi birokrasi yang meliputi delapan area perubahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur yang berintegritas, peraturan perundang-undangan , pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan budaya kerja aparatur yaitu birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi. Sehingga dengan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan tersebut.

“Pergunakanlah waktu semaksimal mungkin, dan banyaklah bertanya agar lebih

memberikan 15 kg/bulan, namun dimasyarakat tersebut masih banyak yang belum mampu membayar lunas, untuk itu perlu kita pembahasan agar raskin dapat dicicil, kita tahu penyaluran raskin ini merupakan kerja amal.

Kabulog Divisi regional Sumut Nasrun Rahmani mengatakan, kita berikan apresiasi kepada tim koordinasi raskin Kota Medan tasa kerja kerasnya didalam penyaluran raskin kepada masyarakat, kita ketahui pagu raskin 2012 berkurang dari sebelumnya, ini bukan bulog yang menghendaki tetapi adanya penyesuaian data dari provinsi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ril di lapangan.(VIN)

Bupati Sergai didampingi Ketua TP PKK menerima upahupah dari Camat dan Tokoh Masyarakat Silinda usai acara kunjungan kerja dan silaturrahmi yang dirangkaikan dengan perpisahan di Kantor Camat Silinda. seluruh elemen masyarakat agar selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan. “Itulah kunci keberhasilan pembangunan,” ujar Bupati.

Sebelumnya Camat Sei Bamban Roy CPS Pane AP, MSi dan Camat Kotarih Drs. Zulkan yang masing-masing didampingi unsur Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam sambutannya mengemukakan selamat atas terpilihnya Erry Nuradi menjadi Wagubsu semoga tetap menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah.

memahami apa yang telah diberikan oleh para nara sumber,” pesan Bupati disampaikan Plh Sekda Kab. Langkat dr. H. Indra Salahudin, M. Kes, MM, Kamis (13/6).

Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Orta) Suwarno, BA dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 -14 Juni 2013. Peserta meliputi Sekretaris dari Dewan, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Bagian di Lingkungan Pemkab Langkat.(Jul)

Walikota Bertekad Ubah Wajah Kota Tanjungbalai TANJUNGBALAI- Walikota Tanjungbalai H Tamrin Munthe bertekad mengubah wajah kota kerang itu dalam kurun waktu satu semester tahun 2013 ini. Tekad itu disampaikan Walikota pada penyerahan piala Adipura 2013 di halaman gedung DPRD setempat,Rabu (12/6).

Dikatakannya, ketika kebersihan jadi budaya akan memengaruhi kehidupan dan

Sementara itu tokoh agama dan masyarakat di dua kecamatan tersebut mengucapkan selamat atas terpilihnya Erry Nuradi sebagai Wagubsu. Masyarakat Sergai berharap agar janganlah lupa dengan masyarakat tanah bertuah negeri beradat terutama dalam bidang pembangunan.

Acara dihadiri Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Evi Diana Erry, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Sei Bamban Roy CPS Pane AP, MSi, Camat Kotarih

melahirkan motivasi yang baru membuka wawasan yang lebih baik dan tidak ada kata selesai dan semua persoalan tetap ditindaklanjuti.

“Begitu juga dengan tekad membudayakan hidup bersih terutama menata wajah Kota Tanjungbalai yang lebih baik lagi.Tentunya ke depan kita akan terus berupaya dan mengejar prestasi yang lebih baik lagi yaitu piala Adipura Kencana yang meupakan penghargaan tertinggi dibidang kebersihan lingkungan," kata walikota.

Menurut Thamrin, salah saatu tekad yang dilakukan dengan merubah wajah kota kearah yang lebih dalam kurun waktu satu semester ini harus terjadi perubahan. "Namun, upaya itu tidak berhasil jika tidak dibarengi kebersamaan,” ujarnya.

Walikota mengajak warga untuk menjadikan wajah kota kecil Tanjungbalai dengan mewujudkan masyarakatnya yang sejahtera, serta melakukan penataan wajah dengan nilai yang tidak mahal, tetapi jika kemauan dan kebersamaan terjalin semuanya akan berhasil sesuai harapan.(HER)

Drs. Zulkan, unsur Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Ketua TP PKK Kecamatan dan desa, Kepala Desa, manager perkebunan Sei Kari, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru serta masyarakat kedua kecamatan.

Bupati Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi juga melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus berpamitan dengan masyarakat Kecamatan Silinda dan Pantai Cermin bertempat di halaman Kantor Camat masing-masing.(ARM)

Ketua DPRD Bangga Tanjungbalai Raih Piala Adipura TANJUNGBALAI - Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynoor menyatakan, adanya penilaian yang dilakukan pemerintah, karena didasari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karenya, dimasa mendatang harus dipayakan untyuk mengejar prestasi yang lebih baik dengan meraih Adipura Kencana.

“Piala Adipura yang diterima tahun 2013 ini merupakan yang keempat kali diperoleh, karena pada tahun 2011 Tanjungbalai piala tersebut lolos karena waktu itu sedang terjadi masa transisi pemerintahan di kota kerang,” katanya.

Menurut Romaynoor, saat itu terasa kekecewaan rakyat, tetapi kekecewaan itupula yang memotivasi untuk lebih serius dan bekerja keras meraih penghargaan tertinggi di bidang kebersihan lingkungan.(HER)

KPK POS

13

Rubrik KPK

E D I S I 256 17 – 23 JUNI 2013

Dukungan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa untuk KPK

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Cegah Potensi Penyelewengan Gas untuk Pupuk KEPALA Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, pemerintah akan berkonsolidasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan pencegahan potensi penyelewengan yang mungkin timbul dari pengadaan pasokan gas untuk pupuk.

“KPK sedang menyiapkan satu konsep dimana penekanannya lebih kepada pencegahan. Jadi, saya kira ini bagian pertama KPK untuk memahami kebijakan-kebijakan,” ujar Kuntoro usai rakor pasokan gas untuk pupuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Kuntoro, penyimpangan tersebut biasanya berasal dari level bawah dan berawal dari penyalahgunaan kebijakan. Untuk itu, menurut dua, KPK nantinya berupaya mencegah potensi penyimpangan- penyimpangan tersebut.

Pemerintah pun, menurut dia, akan mendukung upaya KPK untuk melihat duduk persoalannya.

“Kami belum melihat duduk persoalannya. Tapi yang paling penting adalah pemahaman mengenai kebijakan antara pupuk dan gas, konsistensi penerapan kebijakan, dan penerjemahannya ke dalam,” jelas dia.

Di saat sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, rapat koordinasi pemerintah dengan KPK dilakukan guna menganalisis dan me-review kebijakan terkait pasokan gas untuk pupuk. Rapat tersebut juga dimaksudkan untuk melakukan pencegahan, jika terdapat kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak tepat.

“Ini rapat koordinasi dan sinergi yang sangat baik. Saya menyimpulkan, kalau bisa dibikin seri rapat koordinasi menganalisis kebijakan dan juga me-review, juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah energi, pangan, penerimaan negara, dan sebagainya,” ujar dia.

Sedangkan terkait penyediaan gas, menurut dia, pemerintah sudah mengalokasikan gas untuk pabrik-pabrik pupuk yang telah selesai direvitalisasi.

Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini menuturkan, pihaknya telah mendiskusikan alokasi gas untuk masingmasing pabrik pupuk di seluruh Indonesia. Kebutuhan pasokan gas untuk seluruh pabrik pupuk mencapai sekitar 800 mmscfd.

“Kementerian ESDM diminta membuat patokan harga gas untuk pupuk supaya tidak ada lagi keributan,” kata Rudy.

Sementara itu,Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK akan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait pasokan gas untuk pupuk.

“Kami ingin melakukan review di bidang kebijakan supaya tidak menimbulkan potensi kerugian. Sekarang lebih kepada pencegahan,” katanya. Menurut Bambang, salah satu potensi penyimpangan terkait pengadaan pasokan gas adalah dengan berubahnya action plan atau rencana kerja dengan implementasi yang dilakukan di lapangan.(INVESTOR DAILY)

MENERIMA Audiensi Perhimpunan Indonesia Tionghoa GEMAINTI 2Generasi Muda IndonesiaTionghoa (Gema Inti) bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan dukungan kepada KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kunjungan organisasi yang merupakan bagian dari Perhimpunan Indonesia-Tionghoa ini diterima oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Selasa (12/6) di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta. “Kami mendukung KPK karena kami tahu bahwa korupsi di Indonesia sudah merajalela dan tidak mudah ditinggalkan. Adanya KPK merupakan suatu terobosan baru karena kita butuh perubahan untuk bangsa ini,” papar Ketua

Umum Gema Inti Hardy Stefanus, yang didampingi Koko-Cici Jakarta.

Hardy mengakui bahwa organisasi yang memiliki cakupan di 12 provinsi di Indonesia ini mengangkat semangat antikorupsi.

Mereka berharap generasi muda juga ikut memberantas korupsi karena korupsi sudah begitu melekat sejak dulu. “Kami mau mematahkan di generasi kita supaya teman-teman sadar sehingga ketika mereka praktik dalam melakukan usaha, bekerja, dan berkarier jauh dari korupsi.,” tegasnya.

Mereka pun memahami bahwa menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia tidak mudah. Harapan disampaikan untuk KPK agar terus konsisten dan tidak takut mem-

berantas korupsi meskipun yang dihadapi merupakan orang-orang besar. “Kita berharap kinerja KPK terus ditingkatkan. Ke depan kami dari Gema Inti dapat bekerja sama dengan KPK untuk menularkan semangat antikorupsi,” lanjut Hardy.

Sebagai simbolik bentuk dukungan, Gema Inti menyerahkan bakcang kepada pimpinan KPK. Bakcang ini seperti dalam sejarah kisah Pehcun adalah simbolisasi dukungan dari rakyat. “Ini sebagai perlawanan kita bersama terhadap perilaku korup pejabat negara yang masih melanda negeri ini,” tambah Hardy.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua Zulkarnain mengatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin marak dan

meluas di Indonesia. Untuk itu, lanjutnya, di samping sektor penindakan, KPK pada periode ketiga ini memperkuat sektor pencegahan sebagaimana tercantum dalam roadmap dan rencana strategis (renstra) KPK. “Sayap kanan dan kiri kita perkuat, seperti dalam pelaporan LHKPN, koordinasi-supervisi pencegahan, penelitian dan pengembangan, gratifikasi, dan pendidikan masyarakat,” ungkap Zulkarnain.

Zulkarnain menyadari bahwa KPK membutuhkan dukungan masyarakat dan tidak bisa bekerja sendiri dalam dalam menjalankan tugasnya, sehingga peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat diperlukan. “Pada sektor gratifikasi,

secara khusus kami meminta peran serta organisasi atau elemen masyarakat membantu KPK untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat di lingkungannya tentang gratifikasi, mengingat masyarakat belum tahu bahwa gratifikasi termasuk bagian dalam kategori suap-menyuap,” papar Zulkarnain. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian, baru 30 persen masyarakat yang tahu bahwa gratifikasi adalah suap.

“Teman-teman di Perhimpunan Indonesia-Tionghoa bisa berkiprah ke depan terhadap pengusahapengusaha agar ada suatu komitmen bersama untuk tidak memberikan gratifikasi, sehingga nanti yang meminta gratifikasi akan malu,” tandas Zulkarnain. (HUMAS)

Terapkan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, KPKKemendikbud Latih 117 Dosen KOMISI Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan pelatihan berupa Training of Trainers (ToT) Pendidikan Antikorupsi yang diikuti oleh 117 dosen dari 58 perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia.

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Dr. Patdono Soewignyo dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Dedie A. Rachim ini dilaksanakan di selama tiga hari pada 11-13 Juni 2013 di Hotel Milenium, Jakarta. Pembukaan acara dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud, Asjampidsus, dan Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri.

Dalam sambutannya, Dr. Patdono Soewignyo mengatakan bahwa Pendidikan Antikorupsi menjadi prioritas untuk diterapkan oleh Kemendikbud. "Ini dalam dalam rangka mendorong pembentukan karakter Bangsa dan membangun budaya antikorupsi," ujarnya.

Sementara itu, Dedie A. Rachim menjelaskan, tim pemateri pada pelatihan ini terdiri atas KPK dan beberapa perguruan tinggi yang telah menerapkan Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah,

Gubernur Riau Rusli Zainal keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggunakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (14/6). KPK resmi menahan Rusli Zainal usai diperiksa sekitar tujuh jam terkait kasus dugaan suap PON Riau dan kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan Hutan di Pelalawan, Riau. yakni Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Soegijapranata, dan Universitas Paramadina.

"PTS yang mengikuti ToT ini diharapkan akan menerapkan Mata Kuliah Wajib atau Pilihan Pendidikan Antikorupsi di kam-

pusnya masing-masing sebagaimana Surat Edaran Dirjen Dikti," ungkapnya. Menurut Dedie, hingga saat ini telah dilakukan ToT bagi 1.007 dosen perguruan tinggi negeri dan swasta, sementara Pendidikan Antikorupsi terimplementasi di 75 PTN/S seluruh

Indonesia.

Sesuai dengan amanat Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam melaksanakan upaya pencegahan, KPK melaksanakan pendidikan antikorupsi

pada setiap jenjang pendidikan.

“Hingga saat ini, pada tingkat pendidikan formal SD, SMP dan SMA sudah diimplementasikan Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN),” tandas Dedie.(HUMAS)

Koruptor Itu Tak Paham Pancasila Banyak anak yang tak hapal Pancasila, tapi tetap menerapkan nilai-nilainya dalam hidup sehari-hari.

"OH Pancasila doang, itu mah gampang," kata Irfan Hakim, seorang murid SDN Negeri Kali Abang Bekasi dengan enteng.

"Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Beradab. Ketiga, Persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang, kerakyatan apa yaaa," ujarnya mengerenyitkan dahi sambil menggaruk-garuk kepala.

"Lupa bang !" ujarnya sambil tertawa. "Pokoknya yang Kelima, keadilan bagi rakyat Indonesia," lanjut siswa yang duduk di kelas 4 SD tersebut.

Tak berapa berapa lama Irfan yang kerap disapa dengan nama gaulnya Iphank pun langsung bergegas bermain futsal di lapangan menggantikan temannya yang kecapekan. Sekitar beberapa langkah dari tempat Irfan duduk tadi, SH menemui teman Irfan lainnya, yaitu Ahmad Rizki untuk menguji apakah dia hapal dengan kelima sila.

"Saya sudah ngelotok Pancasila, saya kan sering jadi petugas upacara bendera yang bacain Pancasila setiap hari Senin," kataya dengan penuh percaya diri.

Memang benar, Rizki hapal betul Pancasila. Rizki mengatakan tidak ada yang istimewa dari cara gurunya mengajarkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di kelas. "Cara ngajarnya sama saja, buka buku, diterangin, kerjakan LKS, lalu kasih PR dan kumpulkan tugas," kata murid

kelas 4 SD tersebut.

Rizki lebih menyukai pelajaran PPKN karena tidak perlu memutar otak untuk memecah rumus-rumus di dalamnya. Dia tidak terlalu memikirkan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila untuk mengetahui nilai-nilainya.

Ketika SH meminta contoh nilai-nilai Pancasila yang kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Rizki mengatakan, "Banyaklah contohnya, kayak main futsal supaya menang kita harus bersatu dan bersatu sama dengan persatuan Indonesia."

Di tempat lain, Syabila terbata-bata kala diminta untuk menyebutkan isi Pancasila.

Matanya sesekali melihat ke arah dinding, tempat bingkai Pancasila ditaruh di tengah-tengah antara foto presiden dan wakil presiden.

Ia tidak dapat mengucapkan semua sila Pancasila dengan lancar. “Nggak hapal kak,” ucapnya malu-malu.

Anak kelas 4 SD Madania, Parung, Bogor, ini mengaku mengenal Pancasila saat ia duduk di kelas 1 SD. Namun Pancasila justru tidak ia dapatkan di kelas melalui pelajaran kewarganegaraan, tetapi saat upacara di sekolah yang dilakukan setiap dua minggu sekali.

“Waktu dengar pertama kali, aneh sih. Soalnya enggak tahu itu apa dan baru pertama kali mendengar itu. Waktu upacara, aku ikutin saja membaca Pancasila,” kenangnya.

Syabila mengatakan bahwa hingga saat ini ia masih sulit untuk menghapal sila per sila, bahkan belum memahami dengan benar apa itu Pancasila.

Meskipun tidak mengerti dan hapal setiap silanya, ia tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Aku salat dan mengaji. Aku juga enggak bullying dan pilih-pilih teman. Ya sampai sekarang aku masih berusaha menghapalkan dengan tetap dengan menerapkan nilai-nilainya,” ungkapnya.

Berbeda dengan Syabila, Raniya dan Ariz sangat lancar ketika mengucapkan sila-sila dalam Pancasila, serta makna Pancasila.

“Pancasila itu lambang Indonesia yang menunjukkan bineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu.

Kata ibu guru, kalau berbedabeda, kita harus tetap bermain bersama, karena walaupun fisik dan latar belakangnya berbeda, sikapnya tetap baik. Jadi sama seperti bineka tunggal ika,” tutur Raniya yang duduk di bangku kelas 4 SD. Raniya mengatakan, ia bisa menghapalkan Pancasila dengan mudah. “Tapi selain dihapalkan,

kita juga harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari,” lanjutnya.

Selain Raniya, Ariz, murid kelas 5 SD Madania mengatakan ia pertama kali mendengar kata Pancasila sejak masih berada di bangku TK. “Dengarnya dari guru, tapi waktu itu belum dihapal silasilanya. Baru ketika SD dikasih tahu lagi waktu pelajaran IPS, tentang makna dan contohnya,” ujarnya.

Ariz sendiri cukup lancar ketika ditanya mengenai makna Pancasila. “Sila satu itu bebas beragama, dua itu harus adil dalam keseharian, tiga itu boleh berteman dengan siapa saja, empat itu sebaiknya untuk memecahkan masalah itu bermusyawarah karena pemecahan bersama, yang kelima itu kesejahteraan itu bersama-sama. Tapi kalau

diteruskan lagi tentang Pancasila, maknanya agak susah dan contohnya juga ada banyak,” Ariz menambahkan.

Senada dengan Raniya, Ariz juga mengatakan bahwa Pancasila harusnya juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya cinta Indonesia, makanya ambil saja nilai yang positif, tinggalkan yang negatif,” kata dia.

Saling Menghormati Di SDN Negeri 1 Besuki, Menteng, tempat Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pernah mengenyam pendidikan dasar walaupun hanya sesaat, SH menjumpai tiga siswi perempuan, yaitu Aisyah Nurfa' Izza (Sasya), Alysanissa Haliza (Alya), dan Tharissa Amalia (Ais). Ketiga siswi itu duduk di bangku kelas 5.

Ketika ditanya apa itu Pancasila. Sasya dan Alya menjawab ideologi negara,

sedangkan Ais menjawab dasar negara Indonesia. Ketiganya dapat mengucapkan Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima dengan lancar.

Rahasianya, selain Pancasila selalu dikumandangkan setiap upacara bendera tiap Senin pagi, guru mereka sering membuat tebak-tebakan yang mengenai Pancasila. Ada juga poster yang menggambarkan Garuda Pancasila dan isinya di setiap kelas.

Sasya mengartikan sila Pertama Ketuhanan yang Maha Esa dengan menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan orang lain dalam menjalankan ibadahnya masingmasing. Ia pun mengkritik beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang mengatasnamakan agama dan kerap melakukan aksi anarkistis dalam menyelesaikan masalah.

"Kita harus menghormati seperti kalau ada orang lagi salat, jangan diganggu. Di TV, ada yang ormas yang marah-marah melarang pembangunan gereja.

Ada juga masjid yang dirusak.

Kan kasihan umat yang mau beribadah," katanya ketika ditemui SH di Jakarta, Kamis (30/5).

Alya memaknai sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan membangun kerukunan dan keharmonisan di lingkungan keluarga dan pertemanan terlebih dahulu. Ia mengkritik budaya tawuran yang kerap terjadi antaranak sekolah di Indonesia.

"Demi persatuan Indonesia, kita harus kompak antara keluarga dan teman. Kasihan ada anak yang meninggal karena tawuran, seharusnya kan fokus belajar," katanya.

Ais senang memiliki teman

dari berbagai suku dan agama karena dapat mengenal budaya satu sama lain dan dapat saling menghormat serta menghargai setiap pendapat. "Kita punya temen dan adik kelas orang Ambon dan sering main bareng," katanya.

Ironisnya, contoh buruk soal pengabaian nilai-nilai Pancasila justru datang dari orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi teladan. Sasya, Alya, dan Ais sedih dengan tingkah laku elite partai politik, anggota Dewan Perawakilan Rakyat (DPR), menteri yang terlibat kasus korupsi di Indonesia. Seharusnya mereka bisa mengemban tanggung jawab dengan jujur dan memberikan contoh yang benar kepada masyarakat.

"Korupsi juga, kalau menteri dan anggota DPR-nya pada korupsi, gimana bawahannya," keluh Ais. Sasya melihat para koruptor sudah menyalahi dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Mereka (para koruptor) sudah menyalahi sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Koruptor bukan sosok yang adil dan beradab. Uang yang tadinya untuk rakyat miskin, dikorupsi deh. Kasihan, orang miskinnya," kata Sasya merujuk pada sila kedua dan kelima.

Hal senada juga diutarakan Alya, perilaku korupsi juga bertentangan dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa karena perilaku korupsi diharamkan oleh agama.

"Agama kan mengajarkan nggak boleh korupsi," katanya merujuk pada sila pertama. (KKN WATCH)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

Plt Walikota Buka Try Out Bagi Lulusan SMA MEDAN - Drs T Dzulmi Eldin S,M.Si selaku Plt Walikota Medan membuka kegiatan Try Out bagi lulusan SMA yang akan mengikuti Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ), yang diikuti 1100 orang dari SMA se Sumatera Utara.

Kegiatan Try Out ini dilaksanakan Universitas Sari Mutiara dan kerjasama dengan Genesha Operation cabang Medan secara gratis, MInggu (9/6) di Gedung Kampus Universitas Sari Mutiara Medan Jalan Bakti Luhur Medan.

Hadir pada acara Try Out tersebut, Ketua Yayasan Sari Mutiara Drs.Washinto Purba, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Rektor Unioversitas Sari Mutiara DR.Ivan Elisabeth Purba, M.Kes, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Arman Lubis,SH, Camat Medan Helvetia Arrahman Pane, S. STP, Lurah Dwikora Irfan Abdilla,S.STP, Kepala Cabang Genesha Medan –Aceh Ir.Jamson Hariyono,MM. Kegiatan Try Out ini salah satu program yang baik dilakukan salah satu Perguruan Tinggi Swasta mau bekerjasama dengan Genesha Operation secara gratis. Kami berharap Perguruan Tinggi Swasta maupun Perguruan Tinggi Negeri bisa melakukan

kegiatan ini, karena lulusan-lulusan ini akan menjadikan mereka benar-benar melakukan seleksi, sehingga tidak salah nantinya, karena selib mereka menjawab bisa menjadi fatal hasilnya, bukan berarti mereka tidak mampu, tegasnya.

Saya berharap try out ini dapat berjalan lancar dengan baik, dari kegiatan ini hendaknya banyak yang lulus, dan bagi yang tidak lulus jangan kecewa, karena setiap pertandingan pasti ada kalah menangnya, jangan putus asa, perbanyak belajar, dan tahun depan masih ada kesempatan, ujarnya.

Sementara Rektor Universitas Sari Mutiara Medan Ir.Ivan Elisabeth Purba,M.Kes menjelaskan kegiatan ini dalam bentuk partisipasi Universitas Sari Mutiara didalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyrakat di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan.

Disin juga sekalgus memperkenalkan Universitas ini, kasrena sudah 4 tahun Universitas ini dijadikan tempat ujian penerimaan mmahasiswa UNPTN. Tahun ini juga kita sudah diminta untuk menjadi tempat ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan sekaligus mensosialisasikan bagi perserta ujian SBMPTN nantinya agar mengetahui lokasi tempatnya. (VIN)

TERKAIT PT.ATMINDO

Pengusaha dan Kepala Desa Berupaya Lemahkan Masyarakat DELI SERDANG - Masalah gangguan lingkungan PT.Atmindo terhadap puluhan masyarakat di lingkungan Desa Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang hingga kini belum kunjung usai, bahkan menurut informasi yang beredar, pihak pengusaha bersama Kepala Desa Dagang Kelambir diduga berupaya melemahkan gerakan masyarakat agar tidak lagi meributi soal PT.Atmindo.

Hal ini diketahui berdasarkan keterangan Leni Suryana (37) penduduk Desa Dagang Kelambir kepada wartawan, Kamis (13/06), “saya dengar langsung dari pengakuan Kades H. Alfian, dia (Kepala Desa) mengatakan bahwa ada 7 orang warga yang ingin diberikan uang oleh pihak PT.Atmindo,

bahkan di depan saya, Alfian bersumpah Lillahi Ta’ala, bahwa hal itu memang benar, dan itu memang ada dikatakan pihak perusahaan kepadanya melalui personalia Piter Simanjuntak”, ungkap Leni yang menyayangkan bila upaya itu terjadi.

Hal yang senada juga dibeberkan Dahlia (52) warga

Dusun-I, “memang benar, pak Haji Alfian sebelumnya ada mengatakan itu juga kepada saya, dan uang yang mau di cairkan pihak perusahaan kepada 7 orang itu besarnya diatas 5 juta dan dibawah 10 juta per orang, dan 7 orang itu adalah perwakilan warga yang masuk kedalam perusahaan saat aksi demo tang0gal 27 Mei kemarin, termasuk saya salah-satunya, namun oleh Alfian saya diminta untuk merahasiakan hal itu”, sebut Dahlia. “tetapi, keterangan terakhir Alfian kepada saya, pemberian uang kepada 7 orang itu menjadi batal, sebab warga makin mengangkat persoalan PT.Atmindo itu, dan juga karena kalian wartawan yang ikut membesarkan ma-

“Tadi kami telah menghubungi pak.Mustamar, beliau mengatakan, hingga saat ini hasil nota itu belum diserahkan Ali Akbar kepadanya, di dalam nota itu diterangkan status 30 orang pekerja itu selama bekerja di PT.SSKA adalah berstatus karyawan PT. SSKA, mereka telah bekerja rata-rata di atas 5 tahun, jadi, ini semua semacam disengaja oleh Ali Akbar untuk menghambat kasus itu”, lanjut Antonius menegaskan.

Sementara itu, Ali Akbar ketika dihubungi wartawan melalui via ponsel, Selasa (11/06) mengatakan, “tidak benar kalau saya menyembunyikan nota itu, sekarang persoalannya ada pada pihak mediator/pak.Mustamar, dan mengenai tudingan itu, kalian sampaikan saja salam saya kepada Antonius”, ujar Ali Akbar malah mengelak.

Kunjungan Ketua DPC FKUI SBSI Deli Serdang Antonius Tampubolon bersama 4 orang eks.Karyawan PT.SSKA ke kantor Disnakertrans DS, Senin (10/06), tidak membuahi hasil, Ali Akbar yang ingin ditemui mereka di kantor Dinas Tenaga Kerja untuk mendesak dikeluarkannya nota itu, ternyata sedang berada di lapangan melihat aksi Demonstrasi di PT.Sahabat. (DIZ)

Malam Pisah Samut Kapolresta Medan, Plt Walikota Berikan Ulos MEDAN - Plt Walikota Medan Drs T H Dzulmi Eldin S,M.Si bersama Sekda Kota Medan Ir.Syaiful Bahri Lubis memakaikan kain ulos kepada Kombes Pol H Monang Situmorang, SH. M.Si bersama istri sebagai tanda perpisahan. Kemudian kepada Kapolresta baru AKBP Nico Afinta bersama istri Juliana boru Sitompul, sebagai tanda selamat bertugas.

Katanya, kita sangat menyadari, pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa jaminan keamanan, nyaman

dan ketertiban di tengahtengah masyarakat.

Lebih dari itu, suasana nyaman dan kondusif, akan melahirkan penilaian positif terhadap persepsi dan image kota, guna mewujudkan kota sebagai tujuan utama investor dan pariwisata.

Sementara Kapolresta Medan yang baru AKBP Nico Afinta sekeluarga sangat mengharpakan dukungan dari masyarakat kota Medan, karena ia berkeinginan menjadikan kota Medan lebih bersinar lagi. (VIN)

salah itu sehingga saya tidak jadi dapat pencairan dana untuk 7 orang itu”, kesal Dahlia seakan terlanjur membeberkan.

Sementara itu, Kades H. Alfian, SH yang ingin dikomfirmasi wartawan, Kamis (13/06) dengan menghubungi ponselnya berulangkali tidak diangkat, dan saat ingin ditemui dikediamannya tidak berada di tempat, begitu pula pihak perusahaan PT.Atmindo saat didatangi wartawan di perusahaan tidak ada berada ditempat, sedangkan Piter Simanjuntak selaku seorang personalia PT.Atmindo ketika dihubungi ponselnya nomor 08116523** berulangkali tidak diangkat, hingga berita ini berhasil dikirim sore hari, panggilan

MENGULOSI Masyarakat yang diwakili tokoh masyarakat Kecamatan Sipispis sedang mengulosi Bupati Sergai dan Ketua TP. PKK sebagai cenderamata perpisahan pada acara kunjungan kerja dan silaturrahmi bersama dengan jajaran pemerintah dan masyarakat di halaman Kantor Camat Sipispis Desa Pekan Sipispis, Senin sore (10/6).

Photo:ARM

Disnakertrans DS Hambat Kasus PHK Karyawan PT.SSKA. DELI SERDANG - Lambatnya penyelesaian kasus PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sekitar 30 orang karyawan pabrik kertas PT.SSKA (Sinar Surya Kencana Abadi) di Tanjung Morawa, timbul dugaan karena adanya upaya pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Deli Serdang yang sengaja memperhambat penyelesaian kasus tersebut agar tidak sampai di tingkat pengadilan.

Hal itu diketahui berdasarkan pengakuan 30 orang eks.karyawan PT.SSKA kepada wartawan melalui Ketua DPC FKUI SBSI Deli Serdang, Antonius Tampubolon, usai mendatangi kantor Disnakertrans Deli Serdang, Senin (10/06) didampingi 4 orang eks. karyawan PT.SSKA, Yana Maulana Purba, M.Arbi, Andi Abdilah Purba dan Alit.

Antonius Tampubolon mengatakan, “kasus pemecatan sepihak terhadap 30 orang karyawan PT.SSKA sudah berjalan 9 bulan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Disnakertrans DS, alasannya, nota hasil penyidikan Ali Akbar selaku pengawas di Dinas Tenaga Kerja belum diserahkan kepada mediator pak.Mustamar, sehingga belum dapat ditindak lanjuti untuk digugat ke pengadilan”, terangnya.

SUMUT

Warga Bersyukur atas Kemajuan Pembangunan Sipispis SERGAI - Bupati Sergai HT Erry Nuradi kembali melaksanakan rangkaian kunjungan kerja sekaligus silahturrahmi di masing-masing kecamatan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 14 kecamatan, dan kali ini Bupati berkunjung ke Kantor Camat Sipispis Desa Pekan Sipispis, Senin (10/6).

Turut hadir Ketua TP.PKK Ny. Hj. Evi Diana Erry, Forum Pimpinan Kecamatan Sipispis, Camat Sipispis Pribadi Peranginangin, S.Sos, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Manager Perkebunan di Areal Kecamatan Sipispis, tokoh masyarakat dan Agama, Pengurus TP. PKK Kecamatan, para Kades serta masyarakat.

Pada kunjungan ini, Bupati meresmikan gedung mesjid Besar Babbul Jannah bertempat di

Desa Pekan Sipispis. Peletakkan batu pertama telah dilaksanakan Bupati Erry dua tahun lalu.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan berbagai aspirasi dan keinginan masyarakat di kecamatan ini tetap diperhatikan serta secara bertahap ditindaklanjuti, diusulkan ke DPRD Sergai.

Demikian juga pembenahan dan perbaikan jalan Sipispis antara Kota Tebing Tinggi hingga ke Kabupaten Simalungun akan terus diperjuangkan Pemkab Sergai ke Pemprovsu untuk mendapat perhatian.

Bupati Sergai meminta pada seluruh masyarakat di kecamatan Sipispis, untuk terus memberikan dukungan pada Pemkab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. “Pemerintah ti-

dak dapat menjalankannya tanpa bantuan semua pihak,” ujar Bupati.

Di kesempatan yang sama, Bupati mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sipispis atas dukungan dan kerjasamanya dimasa kepemimpinan Erry – Soekirman serta atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dimasa kepemimpinannya.

Camat Sipispis mewakili seluruh masyarakat dalam sambutannya mengucapkan terimakasih. Dengan adanya kunjungan ini masyarakat Kecamatan Sipispis merasa bangga dan berharap jika Bupati Erry sudah bertugas di Provinsi Sumut tetap mengingat Kecamatan Sipispis dan memberi perhatian di bidang pembangunan.(ARM)

kepada keduanya tetap tidak ada jawaban.

Menanggapi hal itu, aktivis LSM PHP (Perjuangan Hukum dan Politik) Kab. Deli Serdang, Setia Budi, S.Pd kepada wartawan di Tanjung Morawa, Kamis (13/ 06) mengatakan, upaya yang ingin dilakukan pihak pengusaha bersama pemerintahan Desa merupakan tindakan politik yang ingin memecahbelahkan perjuangan warga, dan bagi pemerintahan Desa hal itu merupakan taktik yang tidak pro terhadap masyarakat, sedangkan bagi pihak perusahaan itu menunjukkan adanya etikat tidak baik dalam upaya menyelesaikan masalah”, tegas Setia Budi yang akrab di panggil Budi Gang Tape ini. (DIZ)

Asahan Distribusikan 84,55 Persen e-KTP KISARAN - Hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan terus mendistribusikan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) kepada masyarakat Kabupaten Asahan yang telah melakukan perekaman.

Tercatat sampai bulan Mei 2013, sudah 84,55 persen E-KTP diterima oleh masyarakat atau sebanyak 311.585 wajib KTP dari target yang sudah direkam sebanyak 403.250 orang. “ Wajib KTP di Asahan sebanyak 511.419 dan hingga kini kita sudah menerima kedatangan E-KTP 91,39 persen atau sebanyak 368.534 e –KTP dan sisanya akan terus kita terima, “ demikian kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Ismet didampingi Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin, Jumat, 31 Mei 2013.

Kadis Dukcapil ini menjelaskan Pemkab Asahan hingga kini terus melakukan perekaman kepada wajib KTP, apalagi kepada masyarakat yang telah memasuki usia wajib KTP atau yang telah berusia 17 tahun. Artinya jumlah wajib KTP terus mengalami penambahan setiap bulanya.

Maka itu bagi masyarakat yang telah memasuk usia e-KTP secepatnya melakukan perekaman, begitu juga kepada masyarakat yang belum terekam.

Terkit yang belum melakukan perekaman, disebabkan ada beberapa factor yang belum terekam, yakni karena meninggal dunia, kemudian ada ribuan indentitas ganda, keterangan tanpa alasan dan pindah menetap serta keterangan lainya. “ Kami berharap dalam program e- KTP, masyarakat dapat proaktif untuk dilakukan perekaman, agar satu indetitas satu orang tercapai,“ kata Kadis Dukcapil Asahan, seraya mengatakan program e KTP diperpanjang sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 471/13/ 5184/SJ bahwa perekaman E-KTP di perpanjang hingga 13 Desember 2013. (IN)

Pemkab Labuhanbatu Bantu Siswa yang Masuk PTN RANTAUPRAPAT - Janji Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD untuk memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada siswa SLTA yang masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik melalui jalur undangan maupun melalui ujian menjadi kenyataan.

Bantuan pendidikan yang baru pertama kali dilaksanakan di Sumatera Utara itu, digelar dalam suatu acara yang cukup meriah di aula Asrama Haji Rantauprapat, Senin (10/6).

Sebanyak 420 siswa yang masuk PTN mendapatkan bantuan pendidikan, yang diberikan secara bervariasi tergantung fakultas yang diikuti. Yakni Rp4 juta – Rp 6 juta. Program pendidikan gratis berupa peningkatan mutu pendidikan yang dicanangkan Tigor pertengahan 2011 lalu, tampaknya telah membuahkan hasil. Faktanya terjadi peningkatan 20 per-

sen siswa Labuhanbatu yang masuk PTN dibanding tahun lalu.

Bupati Tigor Panusunan Siregar menyebutkan bantuan itu lebih tepat dikatakan penghargaan kepada siswa berprestasi atau beasiswa prestasi. Alasannya kata bupati, karena pemberian beasiswa itu hanya diberikan

kepada mereka yang benarbenar memiliki prestasi. Pada kesempatan itu Tigor juga menyerahkan bantuan 20 unit laptop kepada siswa.

“Bantuan ini hendaknya memicu dan memacu agar kalian giat belajar”, katanya.

Turut memberikan sambutan Ketua Dewan Pendidikan, Drs Ngampuni Tarigan

Bupati Labuhanbatu menyerahkan 1 unit laptop kepada salah seorang siswa berprestasi yang berhasil masuk PTN melalui jalur undangan.

dan perwakilan orang tua siswa Drs Zulham Abdul Fattah, pada intinya mengucapkan terima kasih kepada Bupati.

“Kini kita dapat melihat dengan nyata program pendidikan gratis yang dicanangkan 2,5 tahun lalu,”kata Ngampuni.

Sementara Zulham Abdul

Fatah mengatakan, melalui pendidikan berkualitas akan dihasilkan anak bangsa berdaya saing tinggi, Bangsa Indonesia akan mampu membangun mental dan karakter bangsa yang memiliki rasa percaya diri, dan siap menghadapi tantangan masa depan bagaimanapun beratnya. (HAH)

Bupati Labuhanbatu didampingi Ketua Tim Penggerak PKK dr Hj Fitra Laila TP Siregar SpTHT mewawancarai salah seorang siswa yang berhasil masuk PTN dan mendapatkan bantuan pendidikan.

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

Ombudsman RI Panggil Bupati Nias NIAS - Surat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) No. 206/ORI-SRT/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal tindak lanjut rekomendasi ORI No. 0003/REK/0274.2009/PB09/IV/2011 kepada Bupati Nias belum ditanggapi.

Makanya ORI memanggil Bupati Nias Sokhiatulo Laoli untuk menghadap Rabu (8/5).

Namun panggilan itu tidak dihadiri Bupati tanpa alasan. Untuk itu, ORI menyurati Bupati Nias dan Inspektorat Sumut dengan No. surat 0085/LNJ/0274. 2009/PB09/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 agar berkoordinasi terkait pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sekaligus mengkonfirmasikan jadwal pertemuan lanjutan di kantor Ombudsman di Jakarta dapat diagendakan.

Penggugat, Odjak Sihombing A.Md NIP.080035960 selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di Dinas Pertanian Kabupaten Nias kepada KPK Pos di kediamannya mengatakan, ia menggugat Bupati Nias karena gajinya ditangguhkan tanpa batas waktu dan tanpa dasar hukum.

Juga tanpa pernah ditegur atau dikenakan hukuman disiplin, bahkan dia diusulkan 3(tiga) kali naik pangkat/golongan dari II/ d ke III/a sejak tahun 1995 oleh Kadis Peternakan.

Dikatakan, sebelumnya ORI telah menyurati Bupati Nias dengan surat No. 003/REK/0274.2009/ PB-09/IV/2011 tentang maladministrasi Bupati Nias dalam pelaksanaan putusan pengadilan No. 001K/PDT/200. Jo No.182/ PDT/2002/PT.MDN jo No. 10/PDT.G/2001/PN.GS. Sesuai amanat pasal 28 ayat (2) UU No.37 tahun 2008 tentang ORI terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Bahkan, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli kata Odjak Sihombing telah menegur Bupati Nias tanggal 6 Desember 2006 No. Pdt.G/2001/PN GS jo 182/Pdt/2002/PT MDN jo No. 1001/K Pdt/2003 karena kalah di

Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung melawan Odjak Sihombing.

Odjak Sihombing menduga penangguhan gajinya, karena sering memprotes tindakan Bupati Nias yang sering melanggar aturan. Meski sang pejabat sudah bersumpah/berjanji menurut agamanya.

Menurut Odjak tidak diselesaikannya putusan MA ini diduga harus ada uang “suap”.

Buktinya untuk mendapat jabatan harus ada uang sogok meski sudah memenuhi syarat seperti co atasannya mantan Kadis Peternakan Drh Nathanael Mendrofa. Meskipun sudah dihukum satu tahun penjara karena korupsi, tetapi gajinya tetap dibayar 100 persen dan langsung diberi pensiun.

Kemudian, Sudiaman Telaumbanua bekas Camat Tuhemberua dihukum dua tahun penjara karena korupsi beras miskin, meskipun dipenjara gajinya tetap dibayar 100 persen. Ya’aro Telaumbanua dihukum satu tahun penjara karena korupsi dana restribusi.

Yasokhi Dakhi dihukum dua tahun penjara karena korupsi dana koperasi. F Lase bekas Camat Lahewa korupsi Raskin, Mesilina Telaumbanua dipenjara karupsi dana pemilu di KPU Kab Nias, Mantan Kadis Perindang, Din Nasution korupsi minyak goreng, dll.

Kepala Badan Kepegawaian Pemkab Nias M Zebua yang di hubungi via ponsel (28/5) tidak ditanggapi sementara Kepala Inspektorat Pemkab Nias Samson Laoli yang dihubungi belum lama ini mengatakan mereka tidak dipecat dan gajinya dibayar 100% meski dipenjara karena tidak ada perintah dari Bupati Nias.

Odjak menilai Bupati Nias tidak pernah mencubit dirinya, sehingga tidak dapat merasakan penderitaan orang lain. “Padahal beliau sudah lama melalang buana di negeri orang, tetapi seakan-akan tak punya perasaan,”ujar Odjak. (Yagi)

Susilawati Ketua PAC Batara Nusantara Kec.Kotarih SERGAI - Susilawati Rabu) pekan lalu dikukuhkan menjadi Ketua PAC Batara Nusantara Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai oleh Ketua DPC Abdi Gunari Sinaga dan Sekretaris Erwin Syahputra. Pengukuhan disaksikan Ketua DPD Batara Nusantara Ir.Albert P Silitonga.

Hadir Camat Kotarih diwakili Kasi Pelayanan Umum Namai Tarigan, Kapolsek Kotarih AKP M.Robianto, Peltu M.Sinaga mewakili Danramil17,Ketua PAC IPK Kotarih R.Cukup Purba.

Usai dikukuhkan, Susilawati menyampaikan terimakasih kepada masyarakat. Untuk membesarkan Batara Nusantara, ia mari seluruh elemen bekerjasama. Sementar Abdi Gunari Sinaga Ketua DPC Batara Nusantara Sergai mengapresiasi kader Barosan Nusantara. “Ini adalah warisan pendahulu kita Bung Karno yang begitu gigih memperjuangkan nasib orang banyak. Ini harus kita

tegakkan. Negera kita kaya potensi pertanian, perikanan dan juga gas bumi,” kata Abdi.

Lebih lanjut dikatakannya,potensi-potensi tersebut harus dapat kita perjuangkan, terlebih kader Batara Nusantara.

Di tempat yang sama, Ketua DPD Batara Nusantara Sumatera Utara Ir.Albert P Silitonga meminta kader Batara Nusantara sebagai bagian dari sayap Partai Gerindra untuk jujur pada Pemilu 2014. Sementara Kades Sialtong Rahmad Cukup Purba yang maju pada pemilihan legislatif 2014 dari Gerindra nomor urut 6, mengajak semua pihak membuat perubahan positif di Kecamatan Kotarih.

“Jika terpilih, saya berjanji benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat,”katanya.

Adapun pengurus yang dilantik, Lenan Purba (Penasehat), Susilawati (Ketua), Dodi Syahputra (Sekretaris), Robinson Raja Gukguk (Bendahara),dan dibantu 27 seksi-seksi.(SP)

SUMUT

DPRD Setujui LKPj dan LKPD Bupati Sergai SERGAI – DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012, yang disampaikan Bupati Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi beberapa waktu lalu.

Persetujuan ini dinyatakan dalam sidang paripurna dipimpin langsung Ketua Dewan H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP didampingi Wakil Ketua Drs. H. Sayuti Nur, MPd, MY Basrun dan Drs. H. Abdul Rahim, yang berlangsung di Gedung Dewan Sei Rampah, Senin (10/6).

Sebelumnya telah disampaikan hasil pembahasan gabungan komisi oleh Ketua Komisi D Rasdiaman Damanik. Pembahasan itu menghasilkan 30 rekomendasi teknis sebagai saran dan masukan konstruktif dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Juga disampaikan laporan hasil pembahasan panitia khusus (pansus) LKPj dibacakan Ketua Pansus H. Usman Sitorus S.Ag, MA disertai

BERITA ACARA - Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi, MSi disaksikan para Pimpinan DPRD dan Unsur FKPD menerima berita acara pengesahan LKPj Bupati Sergai dan LKPD Tahun Anggaran 2012 pada rapat paripurna di Gedung Dewan di Sei Rampah, Senin (10/6). Photo :ARM rekomendasi untuk masing-masing SKPD. Semua rekomendasi hasil pembahasan DPRD dirumuskan menjadi 35 butir rekomendasi akhir dibacakan Sekwan DPRD Drs. Suprin.

Turut hadir, Wabup Ir. H. Soekirman, unsur FKPD, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Para Asisten dan Staf Ahli Bupati beserta para Kepala SKPD, Camat se- Kabupaten Sergai dan insan pers.

Melalui LKPj Bupati Sergai tahun 2012 yang disampaikan

Bupati Erry Nuradi di depan sidang DPRD, pada 30 April lalu dikemukakan capaian kinerja 24 urusan wajib dan 7 urusan pilihan Pemkab Sergai beserta jajarannya, realisasi pendapatan daerah Rp875.700.482.

094,20 atau 98,12 persen dari target yang ditetapkan. Realisasi belanja daerah Rp833.559.067.

726,80 atau 95,64 % sehingga surplus Rp42.141.414.367,40. Untuk menutupi pembiayaan daerah Rp19.421.104.611,02. Tahun anggaran 2012 terdapat sisa lebih pembi-

ayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp22.720.309.756,38 Pada kesempatan itu Soekirman mengemukakan, LKPj merupakan kewajiban kepala daerah untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanatkan UU keuangan negara dan peraturan pelaksanaannya.

“Setelah mendengar butir-butir rekomendasi hasil pembahasan gabungan komisi dan pansus LKPj, Pemkab Sergai akan berupaya menindaklanjuti demi kemajuan tanah bertuah negeri beradat ini,” ujar Soekirman.

Di antaranya yakni berkoordinasi dengan Pemprovsu dalam mempercepat pengukuran ulang HGU PT. Bridgestone di Desa Tinokah Kecamatan Sipispis. Percepatan penanganan masalah sengketa tanah secara optimal, menyelesaikan permasalahan tanah gedung Dinas Pendidikan dengan pihak terkait. Penindakan pengusaha galian C dan ternak ayam yang tidak memiliki ijin serta pendistribusian e-KTP maupun optimalisasi pelayanan pembuatan akte kelahiran.(ARM)

Pilkada Batubara, Calon Perseorangan Kandidat Harus Berpolitik Sehat Dampingi Verifikasi Faktual BATUBARA - Usai menerima berkas perbaikan dukungan 3 pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, KPU Kabupaten Batu Bara menggelar verifikasi administrasi pada 4 Juni 2013. “Kita berharap verifikasi administrasi perbaikan rampung dalam dua hari dan verifikasi factual secara kolektif dihadiri pasangan calon perseorangan”, ucap ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH, MSi didampingi Divisi Hupmas, Data Informasi dan Hubungan Antara Lembaga KPU Kabupaten Batu Bara Taufik Abdi Hidayat S.Sos, usai menggelar Pleno KPU Kabupaten di Aula Rapat Pleno KPU Kabupaten Batu Bara Lima Puluh, senin (3/ 6).

Menurut Khairil, total dukungan perbaikan 23.941 yang diterima KPU Kabupaten Batu Bara yang akan diverifikasi administrasi dan factual tentu harus memiliki mekanisme dan tekhnis verifikasi yang jelas dengan berpedoman pada azas penyelenggara pemilu. Karenanya, regulasi verifikasi administrasi perbaikan 3 pasangan calon per-

seorangan melibatkan PPK dan PPS, guna menghindari ditemukan dukungan ganda, telah memberikan dukungan sebelumnya, meninggal dunia dan telah mendukungan dari pasangan calon yang lain. Setelah itu, KPU Kabupaten Batu Bara segera melakukan verifikasi factual ditingkat kecamatan, dan jadwalnya akan disesuaikan dengan kesiapan masing-masing calon bupati dan wakil bupati hingga batas waktu 14 Juni 2013.

“Kita akan undang besok semua Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara yang ikut dalam verifikasi perbaikan untuk menyampaikan tata cara dan teknis KPU Batu Bara dalam menggelar verifikasi faktual secara kolektif”, ujarnya seraya menjelaskan bahwa para pendukung pasangan calon nantinya akan dikumpulkan disatu lokasi dalam waktu bersamaan.

Dia menjelaskan, pada 15-16 Juni KPU Kabupaten Batu Bara menetapkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi perbaikan yang kemudian diberitahukan kepada pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat (MS)

dan tidak memenuhi syarat (TMS). Dihimbau, kepada 3 pasangan calon untuk segera mempersiapkan para pendukungnya agar dapat hadir pada saat digelar verifikasi factual, dan apabila pada pertemuan pertama tidak dapat hadir atau tidak ditemukan, KPU Kabupaten Batu Bara memberikan kesempatan kedua kepada pasangan calon untuk menghadirkan para pendukungannya.

Apabila dalam pertemuan kedua tidak hadir maka berdasarkan peraturan KPU RI Nomor 09 Tahun 2012 dan Keputusan KPU Kabupaten Batu Bara Nomor 07 Tahun 2013 KPU Kabupaten dapat melakukan pencoretan daftar dukungan.

Ketika ditanya tentang ada beredarnya BBB dimasyarakat tentang form penarikan dukungan, menurut Khairil, KPU Kabupaten Batu Bara, akan segera memanggil PPS dan PPK bahwa verifikasi perbaikan dilakukan oleh KPU Kabupaten Batu Bara, dan tidak menjadi tanggungjawab KPU Kabupaten Batu Bara bila ada beredar BBB di masyarakat, tandasnya.(SAH)

PALUTA - Pesta demokasi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) sudah diambang pintu. Lima pasangan calon, masing-masing sudah mendaftarkan diri ke KPUD Paluta dan mengukuti tes kesehatan. Satu kandidat bertarung melalui jalur independent, empat kandidat lainnya diusung partai politik.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (PP.GEMA PALUTA) Anwarsyah Siregar bersama pengurus lainnya, Ibrahim Gani Hrp, Parlindungan Siregar, Anton Nauli Hrp, Rahmat Syukri Hrp, Rahmat Syah Fauji Hrp, Rice Iskandar Dlt di sela-sela diskusi pilkada di Paluta, menyatakan siapapun yang terpilih kita harapkan mampu membawa perubahan lebih baik bagi Paluta ke depannya.

Lebih lanjut Anwar, menyebutkan, demi menjunjung tinggi demokrasi di Paluta, mereka mengharapkan setiap kandidat harus berpolitik sehat. Karena memang tidak ada manfaatnya atau saling serang sesama kandidat. Kita tidak menginginkan adanya money politic sebab itu akan melahirkan pemimpin yang korup.

Selain itu, masyarakat harus cerdas memilih. “Jangan memilih calon yang menggunakan money politic, begitu yang memberi janji-janji manis. Pilihlah pasangan calon sesuai kapasitas dan kapabilitas dari pasangan calon tersebut,” tegas Anwar. (DATUK)

DPPKA Asahan Siapkan Ruangan Khusus Pelayanan PPB P2 KISARAN - Setelah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaanya dan kewenanganya kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan langsung membuat ruangan khusus pelayanan PBB P2 di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

Kepala DPPKA Asahan, Nazaruddin mengatakan tujuan disediakan ruang khusus pelaya-

nan PBB P2 adalah untuk memberikan pelayanan prima terhadap segala persoalan yang timbul dari pengutipan PBB P2. “ Dengan adanya ruang ini, segala persoalan yang timbul dari pengutipan PBB P2 dapat dilayanan dengan cepat.

Dan hal ini merupakan perintah Bupati Asahan agar PBB P2 dilayanan dengan baik, “ kata Kepala Dinas, Jumat, 31 Mei 2013 di Kantor DPPKA Asahan.

Dan kini pihak DPPKA Asahan, kata Kadis DPPKA pihaknya

telah banyak menerima persoalan atas diterbitkannya SPPT tahun 2013 kepada masyarakat. Dari sejumlah persoalan yang diterima kebanyak adalah persoalan tentang keberatan angka yang tertera di SPPT, mutasi, salah nama, pendaftaran baru, pembentulan dan beberapa persoalan lainya. Meskipun begitu petugas DPPKA tetap memberikan jawab dan pelayanan yang baik dan selalu meluangkan waktu untuk menyelesaikan hal terkait PBB P2

tersebut.

Mengenai PBB P2 yang diperoleh, Kadis DPPKA menyebutkan bahwa PBB P2 tahun 2013 yang diserahakan kepada Pemkab Asahan sebesar Rp 7,5 miliar lebih dan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 6,4 miliar, maka mengalami kenaikan sebesar Rp 1, 1 miliar atau sebesar 17,5 persen. “ Kita berharap SPPT tahun 2013 dapat tercapai dengan baik sehingga rencana perolehan dapat terpenuhi, “ kata Kadis. (IN)

Wakil Bupati : Kabupaten Bersih Idaman Kita Semua RANTAUPRAPAT - Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane SIP mengatakan, kabupaten bersih merupakan idaman kita semua.

Oleh sebab itu kita harus berupaya terus, baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat demi terciptanya kabupaten sehat yang sama-sama idamkan itu.

Hal itu dikatakan Suhari ketika menyampaikan sambutan, arahan dan bimbingannya pada acara pembukaan sosialisasi penyelenggara kabupaten sehat yang dilaksanakan di hotel Permata Land Rantauprapat, Kamis (13/6-13).

Dikatakannya, bahwa untuk

menciptakan kabupaten sehat harus dimulai dari kecamatan yang sehat, selanjutnya desa atau kelurahan sehat. “Namun dari semua itu berawal dari keluargakeluarga yang sehat yang mengerti pola hidup bersih dan sehat”, kata Suhari.

Pada bagian lain Suhari mengungkapkan apa yang dikatakan oleh anak Mutia Hatta (putri Wakil Presiden pertama RI) yang mengatakan bahwa masyarakat kita saat ini merupakan masyarakat yang sakit dan terguncang. Kalau kita lihat dan perhatikan, kata Suhari, memang kenyataan yang kita dapati kedua masalah itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.

“Sekarang dapat kita lihat orang

dengan mudahnya membuang sampah sembarangan tanpa ada rasa bersalah sedikitpun”, ungkapnya.

Ketua panitia penyelenggara, Rocky Marciano, mengatakan peran masyarakat untuk menciptakan perilaku dan hidup sehat sangat dibutuhkan untuk menciptakan kabupaten sehat. Demikian juga dengan pembangunan yang kita laksanakan saat ini harus diupayakan berwawasan lingkungan dan sehat.

Dikatakannya, untuk menjadikan dan menyukseskan program kabupaten sehat maka langkah utama yang harus dilakukan yakni soal kesehatan. Karena itu merupakan hal utama untuk mewujudkannya. Maka itu perlu

keterlibatan dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun masyarakat Dalam sosialisasi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mendatangkan para pembicara dari Dinkes Provinsi Sumut dan Dinkes Kabupaten Tatanuli Selatan.

Acara itu diikuti oleh perwakilan dari masing-masing SKPD, para camat, para kepala kelurahan dan kepala desa serta jajaran Dinas Kesehatan.

Hadir pada acara itu antara lain Asisten Pemerintahan Drs H Sarbaini, Asisten Administrasi Umum Elfin Riswan SE, para kepala SKPD, para pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.(HAH)

10

KPK POS E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Tiga PNS Mantan Napi Duduki Jabatan di Pemko Langsa

DEMO - Para pendemo saat melakukan aksi di kantor bupati Sergai. (KPK POS/ARM)

WARGA BANDAR KHALIFAH MINTA

Maju Butar Butar Ketua LSM Toppan-RI Sergai yang turut dalam aksi membeberkan, bahwa Pemkab Sergai telah membentuk tim tahun 2007 yang diketuai oleh LM. Sihombing SH tetapi tidak sesuai yang dilaporkan kepada Bupati Sergai sesuai hasil Survey di lapangan, sementara di Bandar Khalifah adalah jalur hijau.

Maju menilai, laporan LM Sihombing SH kepada Bupati Sergai bahwa tidak ada pengusaha yang merusak kawasan hutan mangrove tidak benar dan sudah menipu warga.

Sampai saat sekarang ini masih adanya alat berat yang

beroperasi di lahan Mangrove Bandar Khalifah. "Tolong ditinjau, dan kawasan hutan mangrove bandar Khalifah sudah berantakan, kalau orang lain bisa menikmati kenapa kami tidak bisa, kita bagi bagi saja hutan Mangrove itu,” ucapnya.

"Sampai saat ini, kami meminta kiranya Pemkab sergai menangani masalah ini dan transparan memberikan data kepada kami," ujar Maju kepada Staf Ahli Bupati Sergai Hotman Hutajulu SH, Waka Polres Sergai Kompol Zahri, Asisten II Aminullah Damanik dan Asisten III, Drs Repotan Siregar.

Sementara Syahril Maton-

dang tokoh masyarakat adat Sergai mempertanyakan, berapa sebenarnya luas Kecamatan Bandar Khalifah ? dan sampai dimana batasbatasnya ? ada tanah seluas 5 Hektar dibagi-bagikan kepada orang lain.

"Kami mohon ditindak lanjuti secepatnya. Sekarang tanah masyarakat di palang oleh kehutanan. Tanah yang di Perbaungan masalahnya sudah kami sampaikan kepada Pemkab Sergai melalui surat tetapi tidak ditanggapi," ujarnya.

Yogi Anto Sinaga salah satu koordinator Almapakam menyebutkan, Bandar Khalifah adalah kecamatan terkecil di Indonesia. Warga mau membuka lahan langsung dilarang oleh pemerintah dan saat ini hutan di sana sudah tidak ada lagi.

"Mohon KPK diturunkan ke Bandar Khalifah. Untuk apa menteri Kehutanan menurunkan Instruksi kalau Bandar Khalifah d obrak abrik pengusaha," pungkasnya.

Sementara itu, Marluddin

dari pihak Dinas Kehutanan Kab.Sergai menyebutkan, Dinas Kehutanan sampai saat ini tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengelola kawasan hutan Mangrove dan sudah diupayakan untuk rehabilitasi hutan Mangrove dan hutan bakau. Papan larangan diseluruh kawasan hutan Mangrove dan pantai yang ada dikecamatan Bandar Khalifah dibuat Dinas Kehutanan Sergai agar masyarakat mengetahui bahwa itu adalah hutan larangan.

S.Tambak juga dari Dinas Kehutanan Sergai menambahkan, dari Sungai Ular sampai dengan Bandar Khalifah, Dinas Kehutanan Kabupatan Sergai tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi.

Poldasu bekerja sama dengan Pemkab Sergai telah turun ke Bandar Khalifah guna melakukan pengukuran, pendataan hutan Mangrove yang ada di Bandar Khalifah dan masih dalam penyelidikanPoldasu. "Jadi kita bersabar untuk menunggu proses penyidikan," ujarnya. (ARM)

Sekda Bantah Dana Pembangunan MIC Raib MEDAN - Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis membantah dana pembangunan Medan Islamic Center (MIC) sebesar Rp40 miliar raib atau digunakan untuk membayar sejumlah kegiatan proyek lain. Anggaran itu masih ada tersedia di kas Pemko Medan.

Bahkan, anggaran itu tidak sama dengan anggaran mesjid.

“Dananya masih ada, tapi saya juga tidak tahu detailnya. Memang saya ketua tim anggaran Pemko Medan, kan tidak semua saya hafal. Tanya saja sama bagian keuangan,” ucapnya kepada wartawan di Medan.

Menurutnya, pihak bagian keuangan yang tahu persis masalah keuangan. Sebab, mereka yang tahu kegiatan apa saja yang dianggarkan.

“Mereka yang tahu. Tapi, saya rasa masih ada dianggarkan,” katanya.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Kota Medan ini menambahkan, masalah belum ada pembayaran dilakukan kepada pihak Perum Perumnas dikarenakan, pembayaran pengadaan lahan itu nantinya bukan mereka yang membayarkannya. Sebab, kegiatan itu diserahkan kepada salah satu pihak yang menangani

masalah agama yakni, MUI Kota Medan. MUI lah nantinya yang mengurus seluruh urusan.

Sebab, itu untuk kemaslatan umat. Hanya saja sampai saat ini belum diserahkan. “Inilah akibat ketidaktahuan.

Jadi, salah. Pemko Medan tidak membayarkan. MUI nanti yang membayar lahan itu. Sebab, dana itu nantinya diserahkan ke MUI. Mereka yang menangani pemba ngunan ini. Kapan pastinya itu saya tidak bisa pastikan,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi di DPRD Medan.

Saat

pembahasan anggaran yang dilakukan pansus. Anggaran Medan Islamic Center sebesar Rp40 miliar berasal dari APBD Kota Medan tidak lagi dianggarkan di tahun ini.

Anggaran itu berganti dengan anggaran pembangunan mesjid raya.

Persoalan tersebut juga membuat Pemko Medan getol membangun mesjid raya daripada Medan Islamic Center (MIC). Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Medan Irwan Ritonga tidak bisa dikonfirmasi terkait hal ini. telephone selulernya tidak aktif.(VIN)

Penghuni KPR di Labura Merasa Dikibuli AEK KANOPAN - Warga penghuni rumah melalui developer PT Aresco Dharma dengan dukungan dana dari PT Bank BTN merasa dikibuli. Karena, apa yang dijanjikan pihak developer tidak dipenuhi.

Dilaporkan, ada penghuni yang sudah membayar lunas rumahnya dan juga penghuni dengan cara mencicil sudah lebih 8 bulan lamanya hingga saat ini tidak pernah menikmati listrik sebagai alat penerangan dan kebutuhan lainnya secara sempurna.

Padahal menurut brosur dan janji pihak developer perumahan difasilitasi PLN, sumur bor dan penerangan lampu jalan. "Semuanya ternyata bohong," ujar para penghuni.

Hanya warga sedkit merasa lega dengan adanya penerangan di malam hari yang diperoleh secara Multiguna dari pihak PLN Ranting A.Kanopan. Akan tetapi itupun tidak jaminan akan dapat dipergunakan secara

baik sesuai kebutuhan rumah tangga.

Untuk itu kedepan, jika belum ada realisasi dari pihak

PT Aresco Dharma menuntaskan masalah listrik, maka warga akan beramai ramai mendatangi kantor

pernah tersandung kasus pemotongan dana bantuan bergulir 13 koperasi dari menteri koperasi dan UKM pada 2006, kerugian Negara diperkirakan senilai Rp171.750.000 ketika berada di dinas koperasi, perindustrian (koperindag) kota Langsa dan dihukum satu tahun penjara oleh pengadilan negeri Langsa.

Sementara, TM Tarkun, terkait kasus korupsi pengadaan 36 unit komputer saat menjabat sebagai Kabag Umum di sekretariat Pemko Langsa. TM Tarkun, divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta serta subsidair tiga bulan kurungan. Vonis merujuk pada surat putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang diterima kejari Langsa tentang putusan kasasi tertanggal 16 september 2009 dengan nomor 193 K/ PID. Sedangkan Agus Irawan, divonis 8 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Langsa terkait kasus narkoba golongan. (YAN)

WN Inggris Korban Penculikan di Aceh Hubungi Keluarga

Pemkab Sergai Harus Bertindak Tegas SERGAI - Warga Bandar Khaliffah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kawasan Mangrove (Almapakam), Selasa, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Sergai menuntut Pemkab untuk bertindak tegas atas adanya alih fungsi hutan mangrove oleh pihak pengusaha yang diduga tidak mengantongi izin. Aksi yang berlangsung damai mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Sergai.

LANGSA - Hingga April 2013, ada tiga pegawai negeri sipil (PNS) kota Langsa yang masih aktif dan kini masih menduduki jabatan di sekretariat maupun dinas lainnya dari 11 pegawai Pemko Langsa yang pernah menjadi mantan narapidana (Napi).

Ketiga PNS yang masih aktif dan menduduki jabatan itu, yakni Basri Ananda yang kini menduduki jabatan Kasubag Rumah Tangga pada bagian umum sekretariat DPRK Langsa. Ir TM Tarkun MM menjabat staf ahli wali kota dan Agus Irawan SHut menjabat penyuluh pertanian muda, sementara sisanya masih menjabat staf biasa.

Demikian Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kota Langsa Syahrul Thalib mengatakan terkait inventarisir PNS yang pernah menjadi narapidana. Informasi yang dihimpun wartawan, Basri Ananda

pemasaran untuk memohon agar fasilitas listrik segera diperhatikan.

(MSH)

ACEH - Polisi membenarkan adanya komunikasi antara warga negara Inggris yang menjadi korban penculikan di Aceh dengan keluarganya, Rabu malam.

Dalam percakapan tersebut diketahui bahwa korban, Malcolm Primrose (62) dalam keadaan selamat, kata humas Polda Aceh AKBP Gustav Leo. Namun hingga saat ini polisi belum bisa memastikan dari kalangan mana para penculik berasal. Gustav mengatakan polisi akan terus melanjutkan pencarian korban dengan melibatkan unsur TNI. "Ini wilayah mereka, jadi kekuatan polisi ditampilkan semaksimal mungkin. Kalau memang tidak diserahkan, apa boleh buat ya harus masuk ke wilayah itu," kata dia.

Korban yang baru setahun bekerja di PT Medco E&P Malaka dicegat dan diculik oleh orang tidak dikenal dengan senjata laras panjang dan pendek, Selasa (11/6). Pada saat kejadian, korban dan

supirnya, Dania, sedang dalam perjalanan ke basecamp dan disergap kelompok bersenjata di Desa Lubuk Pempeng, Kecamatan Peurlak, Aceh.

Supir korban diikat dan ditinggalkan di mobil sebelum akhirnya para pelaku menculik korban dengan sebuah mini van berwarna hitam. Meski Aceh dinilai sebagai provinsi yang aman dan bersahabat terhadap warga negara asing, masih ada banyak senjata api yang dimiliki oleh masyarakat, kata koresponden keamanan BBC Frank Gardner.

DR Sajjan Gohel, pakar terorisme internasional dan direktur keamanan internasional di Asia Pacific Foundation, mengatakan pada BBC Skotlandia bahwa, "Aceh adalah provinsi yang konservatif, sehingga mereka marah dengan kehadiran perusahaan-perusahaan asing di sana."Tetapi tidak ada yang bisa mengantisipasi hal ini akan terjadi di Aceh," kata dia.(BBS)

Suami Ikat Istri Pakai Rantai DELITUA - End (25) warga Jalan Jamin Ginting km 13,5 Lau Cih Medan Tutungan dianiaya dan diikat dengan rantai di tiang teras rumah kontrakanya, Senin malam. End diikat oleh suaminya sendiri selama satu hari, tanpa diberi makan maupun minum.

Informasi dihimpun Koran ini, suami End bernama Dedi tega merantai istrinya, karena menuding sang istri sering selingkuh. Karena perbuatan itu, kemudian keesokan harinya End

mengadukan suaminya Dedi ke Polsek Delitua.

Setelah menerima pengaduan, Polsek Delitua mengamankan Dedi (27) Selasa.

Kapolsek Delitua AKP B Marpaung didampingi Kanit Reskrim Martulesi Sitepu saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan kejadian tersebut. "Laporan korban telah kita terima dan tersangka kita amankan guna diproses lebih lanjut," ucap Martulesi. (CERIA)

Penjelasan PT Minamas Gemilang SEHUBUNGAN dengan adanya pemuatan artikel terkait kasus sengketa lahan yang saat ini tengah dialami oleh salah satu anak perusahaan PT. Minamas Gemilang (PT.Tunggal Mitra Plantation) dengan warga Kecamatan Bangko, Rokan Hilir - Riau yang dimuat di KPK POS edisi 27 Mei– 2 Juni 2013, Kami – PT. Minamas Gemilang – ingin memberikan sejumlah data terkait penanganan kasus dimaksud.

1.Klaim masyarakat Kecamatan Bangko Pusako atas areal tanah seluas 2.415 hektar yang berada di kecamatan Rimba Melintang adalah tidak berdasar; karena seluruh areal operasional PT.TMP berada di Kecamatan Tanah Putih, bukan Rimba Melintang.

2.Seluruh perijinan PT.TMP, mulai dari Surat Pencadangan Lahan Gubernur Riau No: 44/I/1992 tertanggal 29 Januari 1992 hingga diperolehnya sertifikat HGU No. 02 tertanggal 28 Juli 1999 disebutkan bahwa areal PT. TMP masuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis (sekarang Kabupaten Rokan Hilir), dengan batas sebelah utara Sungai Bangko.

3.Pada bulan Maret 1998, Lembaga Bantuan Hukum Nasional (BHN) di Jakarta selaku kuasa subsitisi masyarakat Bangko, telah memeriksa dokumen dan penelitian lapangan bersama kuasa hukum PT.TMP (Sjahruddin & Associates) dan diketahui bersama bahwa areal PT.TMP berada di Kecamatan Tanah Putih.

4.Pada tanggal 30 Maret 2000, tim gabungan Komisi II DPRD Riau, Pemda provinsi Riau, Polda Riau, Kanwil BPN Riau, Camat Bagan Sinembah, para kepala desa terkait, pemuka adat, pemuka masyarakat serta sejumlah wartawan dari beberapa media yang berada di Riau, telah melakukan peninjauan ke lokasi yang disengketakan dan disimpulkan bahwa lokasi PT.TMP berada di Kecamatan Tanah Putih BUKAN Kecamatan Rimba Melintang. Berdasarkan peta Stach Blad no. 38 tentang batas Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Tanah Putih juga disebutkan bahwa garis perbatasan berada di sebelah utara sungai Bangko, sedangkan PT.TMP berada di sebelah selatan sungai Bangko, jadi masih berada di Kecamatan Tanah Putih.

5.Hasil peninjauan lokasi tersebut juga telah diliput oleh sejumlah media lokal Riau dan terbit di koran Riau Pos, Media Riau, Utusan, pada tanggal 1 dan 3 April 2000.

6.Selain itu telah ditegaskan pula oleh 4 kepala desa yaitu Kades Pujud, Kades Teluk Nayang, Kades Siarangarang dan Kades Sekeladi melalui surat mereka kepada bupati Bengkalis tertanggal 18 Mei 2002 No.01/ Kds/KPP/V/02 bahwa batas wilayah Kecamatan Tanah Putih (desa pujud) dengan Kecamatan Rimba Melintang adalah batas alam tepatnya di Sungai Bangko.

7.Terkait lahan garapan masyarakat yang masuk dalam lokasi HGU PT.TMP seluruhnya telah diganti rugi langsung kepada para pemilik/penggarap tanah yaitu warga desa Pujud, Siarang-arang,Teluk Nayang dan Sekeladi/Manggala.

8.Kami juga telah melakukan beberapa kali dengar pendapat bersama masyarakat Bangko Pusako bersama DPRD dan sejumlah instasi terkait, antara lain pada tanggal 29 Februari 2000, 13 Maret 2002, 3 April 2002 dan 29 April 2002.

9.Terkait undangan dengar pendapat bersama DPRD Rokan Hilir pada hari Selasa, 4 Juni 2013, PT.TMP telah mengirimkan surat pemberitahuan dan permohonan maaf tidak dapat hadir kepada Ketua DPRD Tingkat II Rokan Hilir tertanggal 31 Mei 2013 dengan tembusan kepada Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem 031 Wira Bima, Ketua DPRD Tingkat I Provinsi Riau, Bupati Rokan Hilir, Kapolres Rokan Hilir, Dandin Dumai dan Ketua INKOP Kartika di Jakarta.

PT. Minamas Gemilang dalam seluruh kegiatan operasionalnya, selalu berpegang teguh dan berkomitmen kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan kami.

Kepatuhan kepada hukum yang berlaku adalah prioritas utama kami dalam menjalankan perusahaan.

Hormat Kami, Inasanti Susanto Head of Corporate Communications

DIKIBULI - Kompleks perumahan KPR BTN yang kini penghuninya resah, karena belum ada penerangan listrik. (KPK POS/MSH)

11

KPK POS E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

KRIMINAL

SUMUT

PANGLIMA TNI SESALKAN

Surkama Bunuh Pekerjanya

Teroris di Medan Bunuh Tiga Sandera MEDAN - Banyaknya permintaan dari teroris jaringan kelompok Abdul Kemprut yang berbasis di Malaysia, yang minta disediakan uang sebanyak Rp500 miliar. Sementara pihak negosiator lambat merespon permintaan teroris, sehingga teroris membunuh tiga orang sandera.

Sandera dibunuh pada setiap titik. Seperti yang dilakukan di pesawat terbang yang parkir di bandara Polonia Medan. Satu jenazah kewarganegaraan Malaysia jenis kelamin laki-laki dibuang keluar. Sementara satu jenazah ditemukan di Hotel Arya Duta dengan jenis kelamin laki-laki. Di pelabuhan Belawan, satu jenazah dilempar dari atas kapal yang dibajak oleh teroris.

Panglima TNI sangat menyesalkan pembunuhan ketiga sandera itu. Inilah sekenario

PEMBEBASAN - Operasi pembebasan sandera dilakukan pasukan CJTF-CT. (PEN MALINDO) Latihan Gabungan Malindo Darsasa-8 AB/2013, yang dibuka oleh Panglima TNI

Laksamana TNI Agus Suhartono, Jumat, di Lapangan apron Lanud Soewondo Me-

dan.

Selanjutnya Panglima TNI dan Panglima ATM menge-

luarkan Perintah Operasi kepada Komandan CJTFCT(Combine Joint Task Force Counter Terrorism) untuk segera melakukan operasi pembebasan sandera ditiga titik tersebut.

"Pembebasan sandera dengan keadaan selamat adalah merupakan yang terbaik dari yang baik," tegas Panglima TNI pada saat mengeluarkan Perintah Operasi kepada Komandan CJTFCT(Combine Joint Task Force Counter Terrorism) di Gedung serba guna Lanud Soewondo, Minggu.

Selanjutnya Panglima TNI mengatakan, kepada Komandan CJTF-CT (Combine Joint Task Force Counter Terrorism) agar memperhatikan masalah HAM. "Sekecil apapun yang melangar HAM merupakan kegagalan dalam melakukan Operasi, oleh sebab itu agar ditekankan kembali kepada prajurit yang ikut pembebasan sandera tersebut, karena ini sudah menjadi perhatian Dunia," tegas Panglima TNI. (Pen Malindo)

Bangunan Diduga Tanpa IMB di Belawan BELAWAN - Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 9 tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), masih belum berjalan sepenuhnya. Di lapangan, masih banyak ditemukan bangunan di Kota Medan yang tidak memiliki izin, maupun yang menyalahi izin, khususnya di kawasan Belawan.

Sesuai amatan di lapangan, Rabu, sebanyak lima unit bangunan rumah toko (ruko) berada di Jalan Veteran Belawan diduga tanpa izin, karena tidak terlihat adanya plank IMB di depan bangunan yang rampung sekitar 60 persen tersebut.

Pemilik bangunan itu disebut-sebut bernama S dan T yang tidak takut bangunannya berdiri tanpa Izin.

TANPA IMB - Bangunan ruko yang diduga tanpa IMB. (KPK POS/IST) Pengakuan pemilik ruko bemarga Tampubolon, bangunan ruko itu milik Simanjuntak dan miliknya ada cuma satu pintu. "Milik saya hanya satu pintu. Selebihnya milik Simanjuntak," jelas Tampubolon.

dan Johor resah, karena dianiaya supir angkutan kota (angkot) 08, di Jalan Brigjen

Saat disinggung mengenai izin bangunannya Tampubolon mengaku sudah mengurusnya. "Kita sudah urus semuanya. Surat -suratnya sudah diurus Saimin PNS Tata Kota. Kalau ada Petugas TRTB yang datang kemari

ya, kami bilang sudah diurus sama Saimin,' ujarnya.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Said Chaidir melalui Kasi Trantib A.Fikri ditanya mengenai bangunan tanpa IMB di wilayahnya mengatakan, pihaknya sudah

mengeluarkan surat rekomendasi untuk pengurusan surat izin mendirikan bangunan. "Kalau bangunan itu tidak memiliki Izin ya, tanyakan sama pemiliknya atau ke Dinas TRTB," jelas Fikri. (VIN)

Katamso Medan, Senin siang.

Informasi dihimpun Koran ini, pada saat kejadian Akbar sebagai supir serap angkot 17 BK 1237 GM melintas di Jalan Brigjen Katamso. Saat bersamaan juga sedang melintas angkot 08.

Karena merasa terhalang, supir angkot 08 memberhentikan Akbar. Tanpa tanya, supir angkot 08 langsung menjambak rambut danmemukul bagian hidung Akbar.

Karena merasa terancam jiwanya dan menjadi korban

penganiaayaan, Akbar sorenya membuat pengaduan ke Polsek Delitua.

Kapolsek AKP B Marpuang saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

Sementara kasusnya tengah diproses. (CERIA)

MEYJEN TNI BURHANUDIN SIAGIAN:

Jadikan Makodam Rumah Rakyat MEDAN - Mayjen TNI Burhanuddin Siagian Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor KEP/357/ V/2013 tanggal 20 Mei 2013 diangkat menjadi Panglima Kodam I/BB yang sebelumnya menjabat sebagai Danseskoad. Pria kelahiran Medan, 10 November 1955, beristrikan Ir Dame Nurida Br Tampubolon Alumni Fakultas Pertanian USU Medan dan dikaruniai satu orang anak.

Pada tahun 1981 setelah lulus dari AKABRI lembah tidar beliau mengawali kariernya sebagai Danton-3 Ki 101 Yonkav 10 Danton-3 Ki 101 Yonkav 10, Danki 102 Yonkav 10, Dankima Yonkav 10, Dankotakta B/D Akmil, Wadanyonkav 7/Sersus, Dandim 1636/Maliana, Kasrem 163/Wsa Dam IX/Udayana, Dosen Gol IV Seskoad, Kadep Kodal Seskoad, Irdam V/Brawijaya, Wadirbinlem Seskoad, Danrem 172/Pw, Irdam V/Brw, Irintel Irjenad, Danpusenkav Kodiklat TNI

lagi terdengar," kata Kades.

Dia mengaku tidak mengetahui nama korban, hanya saja memang sering bekerja sebagai buruh di ladang milik pelaku. Dari keterangan warga, Surkama memang diketahui mengalami kelainan jiwa, hanya saja selama berada di Muara Emat, pria yang aslinya berasal dari Semurup, tidak pernah menunjukkan prilaku yang aneh. "Kabarnya di Semurup dia juga pernah mengamuk," jelasnya.

Darwan mengatakan sudah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian, agar bisa bertindak cepat, sehingga tidak ada warga lain yang menjadi korban.

"Sekitar pukul 19.00 WIB, ada dua polisi yang datang, hanya saja mereka tidak berani kesana karena tidak bawa pistol," tegasnya.

Kapolsek Batang Merangin, IPTU Asmar Haitami mengatakan masih menunggu anggota Buser dari Sungai Penuh. "Kita tidak mengetahui korban sudah meninggal atau tidak, karena sekarang sedang dalam perjalanan ke TKP," ungkapnya.

Dari informasi warga, pelaku memegang senjata tajam, dan sudah melukai warga yang bekerja di ladangnya. Kapolres Kerinci AKBP Ismail, melalui Kasat Reskrim, mengatakan sudah mengirimkan anggota ke TKP. (BOY)

Mau Melamar Gadis, Ngaku Polisi Pada Calon Mertua

Supir Angkot 08 Aniaya Temannya MEDAN - Akbar Pratama (18) warga Jalan Karya Jaya Gg. Keluarga kelurahan Me-

KERINCI - Warga Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, dihebohkan dengan kabar dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Surkama (50) warga Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, terhadap pekerjanya di ladang.

Menurut Kepala Desa Muara Emat, peristiwa ini berlangsung, Rabu (5/6). Seorang warga datang ke rumahnya, untuk melaporkan dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Surkama.

Mendapat informasi tersebut, warga langsung mendatangi rumah Surkama yang berada di ladangnya, cukup jauh dari Desa Muara Emat. Namun sayang, warga tidak ada yang berani mendekat, karena takut menjadi sasaran amukan pelaku.

"Adik pelaku sempat mendekat. Namun dia disambut oleh pelaku dengan tubuh penuh darah, sambil mengatakan jika dia (Adik pelakured) masuk rumah, akan ikut menjadi korban, seperti orang yang sudah dibunuhnya di dalam rumah," ujar Darwan.

Hingga saat ini, korban yang diketahui berasal dari Desa Sekungkung tersebut, masih berada di dalam rumah pelaku. Warga tidak ada yang berani mendekat, apalagi sampai masuk.

"Kemungkinan besar korban memang sudah meninggal, karena selain banyak darah, suara korban juga tidak

AD. dan menjadi Danseskoad pada 1 November 2011.

Penugasan Luar Negeri diantaranya Penugasan KKLN 2004 di Singapura, Penugasan ke India tahun 2005, Penugasan ke Papua Neugini tahun 2007, Kunjungan ke RRC tahun 2010, Kunjungan ke Korea Selatan tahun

2010, Kunjungan ke Malaysia tahun 2010, Kunjungan ke Ukraina tahun 2011 dan Kunjungan ke Italyia tahun 2011.

Adapun penugasan dalam negeri yaitu Operasi Timor Timur pada tahun 1997 dan Operasi Papua tahun 2008.

Beliau juga memiliki kemampuan bahasa daerah meliputi Batak, Sunda dan Jawa serta bahasa asing yakni Inggris yang di kuasai secara aktif.

Adapun tanda jasa yang diperoleh diantaranya Bintang Yudha Dharma Naraya, Bintang Kep Naraya, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI tahun, XXIV, Satya Lencana Gom IX/Raksaka Dharma, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Sistha UL-I, Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Dharma Bantala.

Beliau mengatakan, hanya ingin menjadikan Kodam sebagai rumah rakyat, rumah Pangdam sebagai rumah rakyat. Dengan kata

lain, masyarakat dipersilakan masuk ke Makodam kapanpun, pintunya terbuka selalu.

Selain itu, misi lain yang ingin dilakukannya adalah melanjutkan program Toba Green, mengingat penghijauan sangat penting untuk mengembalikan kejayaan Danau Toba serta kegiatan teritorial melalui kegiatan bakti sosial dan karya bhakti akan terus ditingkatkan.

Selain itu beliau mengatakan seorang Pemimpin atau Komandan harus mampu melaksanakan pembinaan satuan dengan baik sehingga dapat meningkatkan profesional prajuritnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan seorang Pemimpin atau Komandan jangan hanya duduk di belakang meja tetapi harus langsung dan melihat anggota dilapangan sehingga tahu apa yang dilakukan dan kendala yang dihadapi anggotanya.

Beliau juga akan meningkatkan hubungan silaturah-

mi dengan Polri dan Masyarakat serta meningkatkan komunikasi sosial yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor KEP/357/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus ditempatkan pada jabatan barunya sebagai Dankodiklat TNI AD di Bandung dan jabatan Pangdam I/BB digantikan oleh Mayjen TNI Burhanudin Siagian pelaksanaan serah terima jabatan telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013 dihadapan Kasad Letjen TNI Moeldoko di Jakarta.

Selamat datang Mayjen TNI Burhanuddin Siagian sebagai Pangdam I/BB dan Ibu Ir. Dame Nurida Br Tampubolon sebagai Ketua Persit KCK PD I/Bukit Barisan.

Selamat bertugas semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. (REL)

KERINCI – Ada-ada saja usaha yang dilakukan Bambang alias Yanto alias Aris (26). Agar lamarannya bisa diterima, pemuda asal Dusun Danau, Bangko, Kabupaten Merangin ini mengaku sebagai anggota polisi.

Sayangnya, usaha yang dilakukannya sia- sia. Identitasnya yang asli terbongkar. Sehingga rencana menikah akhirnya batal, dan Bambang digelandang ke Mapolres Kerinci.

Informasi didapat KPK Pos, peristiwa ini terjadi saat Bambang akan melamar seorang gadis bernama Mawar-nama samaran---warga Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kerinci.

Saat menemui keluarga Mawar, Bambang mengaku sebagai anggota polisi. Karena tidak mau anaknya dinikahi pria yang identitasnya tidak jelas, sebelum lamaran diterima, keluarga Mawar mencari informasi siapa sebenarnya calon menantu mereka.

Mawar dan keluarganya terkejut saat mengetahui Bambang bukan seorang anggota polisi. Warga mendapatkan informasi tersebut kalap, dan langsung menangkap Bambang. Pelaku nyaris saja dihakimi warga, jika petugas Satreskrim Polres Kerinci tidak segera mengamankannya.

Menariknya, sebelum me-

lamar Mawar, Bambang sempat memacari ML yang tidak lain sepupu Mawar.

Namun ML tidak bersedia diajak menikah, dan akhirnya Bambang menjatuhkan pilihannya kepada Mawar.

Kapolres Kerinci, AKBP Ismail, melalui Kasat Reskrim AKP Agus Saleh, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Kerinci, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Di Kabupaten Merangin, Bambang juga pernah melakukan tindak kriminal, dengan melarikan anak di bawah umur. Ia berhasil lolos dari penangkapan, dan melarikan diri ke Kerinci," kata Agus, Minggu lalu.

Dijelaskan Agus, Bambang juga pernah melakukan penggelapan sepeda motor di Kerinci pada 2008 lalu.

"Dia meminjam sepeda motor orang, kemudian dijualnya kepada orang lain.

Bahkan, Bambang pernah melarikan diri dari tahanan Mapolsek Air Hangat Timur," Agus Saleh menjelaskan.

Kanit Buser Polres Kerinci, Bripka Amdani, yang ikut melakukan penangkapan menambahkan, saat diamankan warga, dari tangan tersangka juga ditemukan kunci T. (BOY)

Dua Pemuda Menjambret Untuk Beli Sabu MEDAN - Kalau sudah kecanduan, apapun dilakukan untuk mendapatkannya. Itulah yang dilakukan Abdul Rahman Purba bersama temannya.

Kedua pemuda itu nekat menjambret tas milik Marida Wati Siahaan (31), warga Jalan Serbaguna Lorong Amal Ujung Helvetia, Selasa sore.

Akibatnya dua pria pengangguran itu harus meringkuk di sel Polsek Medan Barat.

Menurut seorang tersangka, Abdul Rahman Purba, dia dan rekannya nekat melakukan itu karena tidak ada duit untuk membeli sabu-sabu. "Tidak ada duit beli sabu, terpaksa menjambret," akunya di kantor polisi.

Peristiwanya terjadi di Jalan Makmur, persisnya di persimpangan Jalan Karya Kelurahan Sei Agul Medan Barat. Korban saat itu sedang mengendarai sepeda motornya BK 3521 ADF. Kedua tersangka Abdul Rahman Purba (23) warga Jalan Karya Suka Damai Kelurahan Sei

Agul Medan Barat dan Ilham Lubis (23) warga Jalan Karya Setuju Kelurahan Sei Agul Medan Barat, sudah mengikuti Marida dari Jalan Adam Malik Medan menggunakan sepeda motor matic.

Sesampainya di lokasi kejadian, motor pelaku memepet laju kendaraan korban. Tanpa ada rasa ketakutan, seorang pelaku yang dibonceng langsung merampas tas sandang milik Marida yang berisikan dua unit handphone, uang ratusan ribu dan surat dokumen penting. Korban pun terjatuh dan tasnya berhasil dibawa tersangka. Namun aksi jambret itu dilihat oleh seorang pengendara motor lainnya dan mencoba mengejar.

Sepeda motor kedua tersangka ditendang oleh warga dan tersungkur ke aspal. Warga kesal akhirnya menghakimi kedua penjambret dengan pukulan dan tendangan. Dengan kondisi babak belur, selanjutnya kedua pemuda itu diserahkan ke Polsek Medan Barat.(FR)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 255 10 - 16 JUNI 2013

INFO UNTUK SYARIEF GUNAWAN

Pak Kapolda...

Judi Togel Merajalela di Sumut MABES Polri telah menggelar pelantikan 11 Kapolda di seluruh Indonesia. Untuk Sumut, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro digantikan Irjen Syarief Gunawan. Elemen masyarakat menyambut baik pergantian itu. ''Kita sambut baik pergantian ini. Dari Wisjnu Amat Sastro yang digantikan Irjen Syarief Gunawan,'' kata H Simamora Dr, Ketua Lembaga Peduli Rakyat Sumatera Utaa (LPRSU).

Untuk Kapolda Baru Irjen Syarief GUnawan, LPRSU menginformasikan bahwa salah satu penyakit masyarakat (pekat) yang hingga kini belum bisa tuntas adalah judi toto gelap (togel). ''Masa Wisjnu jelas gagal memberantas judi togel. Mudahmudahan di masa Kapolda ini judi bisa diberantas habis,'' ujar Simamora.

Dia juga mewanti-wanti agar Kapoldasu menindak anggotanya di jajaran Poldasu yang berani membekingi judi. ''Jangan pula nanti setelah bertugas, judi togel justru makin marak. Berarti Kapolda lama dengan yang baru tak ada bedanya,'' sindir Simamora, seperti dikuti MedanBaguscom.

Pergantian orang nomor satu di jajaran Polri Sumut itu sesuai telegram (TR) Kapolri Jendral Timur Pradopo Nomor ST/1194/

MUI Minta Polda Sumut Sikat Habis Judi MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara minta aparat kepolisian setempat bertindak tegas untuk menyikat habis segala bentuk permainan judi yang telah meresahkan masyarakat.

“Segala bentuk yang namanya judi harus diberantas dan menyeret cukong atau bandar yang membuka perjudian tersebut,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara H Abdullah Syah di Medan, ketika diminta komentarnya mengenai semakin maraknya perjudian itu.

Berbagai jenisnya judi yang dewasa ini cukup marak di wilayah Sumut, menurut dia, harus secepatnya diantisipasi, sehingga bentuk permainan yang dilarang pemerintah dan agama itu,

IV/2013, tanggal 7 Mei 2013.

Sertijab antara Kapoldasu yang lama Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dengan Kapoldasu yang baru Irjen Pol Syarief Gunawan digelar di Mabes Polri.

Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Poldasu, Kombes Pol Iwan Hary Sugiarto, Rabu, mengatakan kemungkinan pekan depan Kapoldasu yang baru sudah mulai aktif bertugas.

Sebagaimana diketahui, Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro dipromosikan menjadi Wakabaharkam Mabes Polri.

Jabatannya dipercayakan kepada Irjen Pol Syarief Gunawan yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri. (TIM)

tidak sampai diikuti para pelajar, pemuda sebagai generasi muda harapan bangsa.

Sebab, katanya, permainan judi dengan jenis toto gelap (togel), Samkwan, KIM serta judi jackpot itu, telah mulai “merajalela” di masyarakat dan ini terdapat di daerah Medan, Belawan, Binjai, Labuhan Batu dan kotakota lainnya di Provinsi Sumatera Utara yang berpenduduk lebih kurang 12 juta jiwa itu.

“Kita tidak ingin akibat judi itu, mental dan moral generasi muda menjadi kropos dan tidak bisa dibina lagi.

Ini harus secepatnya dihindari demi menyelamatkan anak bangsa yang ada di negeri ini,” kata Guru besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara itu.

Lebih jauh ia mengatakan, untuk mengantisipasi permainan judi yang terus “menjamur” itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk membongkar segala bentuk penyakit masyarakat tersebut.

Kepolisian di jajaran wilayah hukum Sumatera Utara itu, tidak perlu diskriminasi

PEREDARAN judi toto gelap (togel) di Sumatera Utara, benarbenar telah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Karena hampir semua dari 33 kabupaten/kota yang ada di povinsi ini, togel begitu bebas dijual ke tengah-tengah masyarakat.

Semua daerah kabupaten/kota, judi togel dan sejenisnya sudah merambah sampai ke pelosok desa.

Tak heran, banyak kalangan yang menyebut, togel dan judi kim di 'Sumut masuk desa'.

Dari laporan yang masuk ke meja redaksi, pihak Kepolisian di daerah mulai dari Polsek hingga Polres, telah bertindak tegas terhadap segala bentuk perjudian.

Namun yang sering tertangkap tangan hanya juru tulis (jurtul) nya saja. Sementara bandar judi togel dan sejenisnya luput dari penangkapan.

Tentu saja, peredaran judi togel dan sejenisnya tetap saja marak.

Kalaupun bandarnya tertangkap, peredaran terus berangsung. Ini disebabkan jaringannya yang sudah berakar.

Soal peredaran judi togel di Sumut ini sudah menjadi perhatian Kompolnas. Hasil pantauan langsung sejumlah komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang menyaru di beberapa titik di Kabupaten/Kota di Sumut, juga menyimpulkan judi togel sudah sangat marak hingga ke pelosok desa di Sumut.

“Pantauan kita seperti itu.

Bahwa di semua kabupaten yang ada, togel begitu marak. Dalam kujungan saya kemarin Ke Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Labuhanbatu, Deli Serdang, Langkat dan hingga ke lingkungan Polresta Medan, juga benar-benar telah sampai pada taraf mengkhawatirkan,” ujar anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Luarbiasanya lagi, dalam kasus ini Kompolnas menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum aparat yang bertugas di

atau “tebang pilih” terhadap tempat-tempat perjudian.

Selain itu, petugas kepolisian juga harus menangkap orang-orang yang mensponsori atau “bankir” sehingga adanya rumah-rumah yang menyediakan permainan yang melanggar hukum tersebut.

Toke atau bandar besar perjudian di Sumut itu, juga perlu ditangkap dan diproses secara hukum, sehingga bisa membuat efek jera bagi mereka dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah tersebut.

“Kita menginginkan daerah Sumatera Utara ini, harus terbebas dari judi. Akibat perjudian ini sudah banyak orang yang jatuh bankrut atau jatuh miskin, mengalami gangguan kejiwaan, bercerai, serta menghancurkan keluarga dan rumah tangga,” kata Abdullah Syah.(TIM)

Kapolsek Tewas Diamuk

LIPSUS

wilayah-wilayah tersebut. “Kami menduga banyak yang melindungi, atau bisa juga diduga mereka mungkin pura-pura tidak tahu,” katanya.

Begitu pun, untuk memastikan hal ini, menurutnya, tentu masih perlu pendalaman. Salah satunya dengan mendesak Kepala Kepolisian Derah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), untuk segera menangkap bandar-bandar yang ada.

“Jadi mungkin sebaiknya kita tangkap. Biar ketahuan siapa yang melindungi. Kita minta Kapolda apresiasi dan ambil tindakan tegas.

Kalau Kapolresnya tidak merespon, kita minta diganti. Masyarakat resah dengan masalah ini,” katanya.

Sebagai langkah awal, disarankan Kapolda melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Di antaranya dengan membuka mata selebarlebarnya dengan 'menanam' sejumlah anggota kepolisian di warungwarung kopi maupun tempat-tempat lainnya, di mana biasanya togel biasa diperdagangkan.

Langkah ini dinilai cukup tepat, untuk mengetahui secara pasti, seperti apa mengkhawatirkannya togel merajalela ke tengah-tengah masyarakat Sumut.

“Kompolnas meminta, Kapolda sesegera mungkin mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kalau bisa, dalam tahun ini sudah bersih atau paling tidak bisa ditekan, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi resah,” katanya.

Jika langkah ini tidak dilakukan, maka Kompolnas akan segera mengambil beberapa langkah lain yang dibutuhkan. “Kita bakal meminta Kapolri untuk memberikan perhatian serius soal ini. Karena kalau tidak diberantas, saya tidak tahu bagaimana rusaknya masyarakat kita di sana. Sebab dari yang kita ketahui, kebanyakan para pembelinya itu merupakan masyarakat kelas bawah, yang memang untuk kehidupan sehari-hari saja mereka benar-benar kesulitan,” katanya. (TIM)

Massa MASIH segar dalam ingatan kita, bagaimana seorang Kapolsek tewas diamuk massa.

Pasalnya, karena sang Kapolsek bersama anak buahnya hendak menangkap bandar judi.

Peristiwa yang sangat memprihatinkan itu terjadi di Dolok Panribuan, Simalungun, Sumatera Utara. Kapolsek AKP Andar Siahaan tewas saat melaksanakan tugas. Polisi memastikan saat itu korban sedang menangkap tersangka judi KIM. Kepala Bidang Divisi Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Heru Prakoso, peristiwa penyerangan terhadap almarhum (alm) Andar terjadi pada Rabu 27 Maret 2013 malam.

Saat itu, alm Andar bersama tiga rekannya, yakni Aiptu Amada Simbolon, Bripka Lamsar Samosir, dan Brigadir Leo Sidauruk mendatangi Dusun Rajanihuta, Kecamatan Dolok Perdamean, Kabupaten Simalungun, karena mendapat laporan terjadi pratek judi jenis Kim. Informasi laporan diterima Kepolisian dari nomor handphone 08237 084xxxx,

sekiran pukul 20.00 Wib. "Setibanya di sana, mereka dianiaya oleh seratusan massa yang diawali dengan penangkapan tersangka pelaku judi jenis Kim, di desa Dolok Saribu," ungkap Heru melalui keterangan persnya.

Selanjutnya, kata Heru, saat Kapolsek bersama rekannya yang menggunakan mobil Toyota Kijang bernopol BK 1074 FN sekira pukul 21.00 Wib berhasil menangkap pelaku perjudian dengan barang bukti satu buah handphone bertuliskan nomor judi Kim atas nama Yeni Sumbayak, tibatiba istri tersangka meneriaki petugas sebagai maling.

"Warga yang terprovokasi langsung mengepung mobil Kapolsek dan melakukan penyenderaan," paparnya.

Karena suasana tidak kondusif, akhirnya Kapolsek melepas tersangka judi tersebut. Namun massa sudah beringas dan melakukan penganiayaan. Tiga petugas Polsek Dolok berhasil menyelamatkan diri, sementara Kapolsek menjadi bulanbulanan warga.

(TIM)

Oknum Petugas Enggan Membasminya DI WILAYAH hukum Polsek Namorambe, ceritanya lain lagi. Soalnya, judi seperti jenis Togel Singapura dan Hongkong di kawasan wilayah hukum Polres Deliserdang makin merajalela. Bahkan sejak jabatan Kanit Reskrim diserah terimakan perjudian tetap marak di kecamatan itu Menurut seorang warga BS (45) di Namorambe permainan judi tebak angka itu kini malah makin berkembang.“Hampir setiap warung kopi ada jurtul togel siang dan malam. Namun petugas kepolisian enggan membasminya,” katanya.

Pantauan di seputaran Namorambe sepekan terakhir, terlihat kaum laki-laki dan anak muda asyik membicarakan permainan judi togel. Di dalam sebuah warung, mereka seakan tidak pernah tabu membicarakan berapa CK (maksudnya Calon Kepala), Kode alam dan bahasa lainnya.

“Sudah sepantasnya Kapolres Deliserdang memerintahkan anggotanya menyikat habis hingga ke bandarnya. Petugas dari Polsek Namorambe tampaknya tak bernyali membasmi pelaku judi togel hingga ke akarakarnya,” kata warga tadi.

Kapolsek Namo Rambe ketika dikonfirmasi melalui selularnya terkait maraknya permainan judi togel di Wilkumnya berkata singkat: “Kasih tahu di mana tempatnya".

Tak hanya di Namorambe, di Hamparan Perak judi togel juga merajalela. Hanya saja di Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, tidak terang-terangan seperti di Namorambe.

"Mustahil oknum Polsek tidak tau siapa-siapa bandar togel di kampung ini," kata seorang warga yang enggan disebut jati dirinya, sambil menyebut beberapa nama jurtil togel di kecamatan ini.

Hanya saja, seperti di Namorambe terkesan aparat Kepolisian di Hamparan Perak enggan mengusik-usik bandar judi di sana. Soalnya jika diusik, maka setoran bakal stop.

Sementara di Belawan judi jenis togel sangat digandrungi masyarakat kalangan kelas bawah.

Pasalnya, judi jenis tebak angka ini kerap dijajakan di warung-warung yang berada diberbagai kawasan di Belawan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, judi togel yang sudah cukup lama merusak masyarakat terus merajalela karena kurangnya tindakan tegas dari pihak kepolisian setempat.

Sebab, dari pantauan selama beberapa bulan terakhir, pihak kepolisian hanya berani meringkus juru tulis (jurtul) togel dan belum pernah meringkus bandar togel yang disebut-sebut merupakan oknum aparat.

Judi togel ini, biasanya dijajakan di warung-warung kopi. Caranya, sang jurtul duduk dan berdiam di sebuah tempat. Pada saatnya para pemasang datang dan memesan nomor yang diyakini.

Tentunya, hal ini cukup disayangkan, karena jika judi togel ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak masyarakat yang terjerumus dalam permainan judi togel ini. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

SUMUT / ACEH

Zakat Profesi dan Infaq PNS Bermanfaat Untuk Umat ADIPURA - Plt Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi memboyong Piala Adipura.

(KPK POS/VIN)

Eldin: Adipura Bukan Sekedar Penghargaan MEDAN - Adipura bukan sekedar penghargaan, tetapi jauh lebih penting sebagai bentuk keberhasilan dalam membangun budaya masyarakat yang semakin sadar kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dia berharap Kota Medan dikenal dan melekat dalam ingatan siapapun sebagai kota bersih, aman, nyaman dan hijau.

“Itu sebabnya mengapa kita selalu menekankan kepada camat dan lurah sebagai pejabat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat supaya lebih intens mensosialisasikan perlunya kebersihan dan pelestarian lingkungan," demikian Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi dalam acara syukuran dan apresiasi atas keberhasilan mendapatkan penghargaan Adipura kategori Kota Metropolitan di Lapangan Benteng Medan, Selasa Dikatakan, penghargaan Adipura tidak semata-mata dalam bentuk simbol atau piala, namun bagaimana Adipura dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus membudayakan perilaku bersih.

Di samping itu sebagai media guna menumbuhkan kesadaran bersama sehingga dapat mempertahankan Kota Medan sebagai kota bebas sampah yang diekspresikan dalam tindakan nyata dan perilaku sehari-

hari.

“Satu hal yang harus tetap kita ingat, bersih akan terwujud jika telah menjadi tanggung jawab dan benar-benar menjadi kebutuhan kita bersama. Ketika hal ini sudah tercipta, saya yakin Kota Medan akan memperoleh Adipura Kencana tahun depan,” katanya.

Eldin juga mengingatkan agar tidak cepat puas dengan keberhasilan yang diperoleh saat ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tugas bersama dalam rangka menjadikan Kota Medan lebih baik lagi. Terus budayakan perilaku hidup bersih dan tumbuhkan kesadaran bersama akan rasa memiliki atas kota ini.

“Dengan begitu kita dapat mempertahankan Kota Medan sebagai kota bebas sampah yang diekspresikan dalam tindak nyata dan perilaku sehari-hari," tegasnya, seraya menambahkan, sudah dua tahun kita menjadikan Adipura sebagai kado, termasuk Piala Adipura yang kita peroleh ini kita persembahkan untuk Kota Medan yang 1 Juli nanti akan berusia 423 tahu.

"Semoga pada saat Kota Medan berusia 424 tahun, kita mampu memberikan Adipura Kencana sebagai kado terbaiknya. Insya Allah kita mampu mewujudkannya,” ujarnya. (VIN)

Pembangunan WTP Air Joman Dimulai KISARAN - Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc melakukan peletakan batu pertama pembangunan Water Treatment Plan (WTP) di Kecamatan Air Joman.

Pembangunan tersebut dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerah sekitar.

Bupati dalam amanatnya yang dibacakan Wakil Bupati Asahan mengatakan bahwa dengan dibangunnya WTP diharapkan kepada Perusahan daerah Air Minum (PDAM) Titra Silau Piasa, Kabupaten Asahan kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap air bersih layak konsumsi untuk masyarakat Air Joman dan sekitarnya.

“Dengan kehadiran WTP ini, PDAM harus senantiasa melakukan pemantuan yang berkelanjutan supaya pelaksana pembangunan instalasi pengelolaan air di daerah Air Joman sesuai dengan apa yang diharapkan," ucap bupati.

Ditambahkan, begitu juga dengan kondisi tenaga kerja yang melakukan aktivitas pembangunan WTP supaya diperhatikan keselamatan kerjanya dan men-

dapatkan perlindungan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Sementara itu, Direktur PDAM Titra Silau PIasa, Darwinsyah Harahap dalam lapornya menyebutkan, perusahan di tahun 2013 memiliki 6 pembangunan system penyediaan air minum (SPAM) di Asahan. Diantaranya di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kecamatan Simpang dan di Kecamatan Air Joman.

Tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan air bersih didaerah masingmasing.

Untuk pembangunan WTP di Air Joman tersebut memiliki kapasitas 30 liter per detik. Dengan luas sekitar seribu meter kubik dan bersumber dari dana APBN tahun 2013 menelan biaya Rp6,3 miliar lebih.

“Kami berharap kebutuhan air sesuai dengan undang-undang dapat terwujud di Asahan. Dan kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Bupati Asahan dan Wakil Bupati Asahan atas pembangunan WTP ini serta kepada dinas Tarukim Sumut,“ kata Direktur PDAM Titra Silau Piasa. (IN)

Asahan Dapat Opini WDP KISARAN - Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Asahan mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Asahan.

Penilaian tersebut langsung disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kepada Bupati Asahan, Drs Taufan Gama Simatupang MAP didampingi Wakil Ke-

tua DPRD Asahan, Dahrun Hutagaol SE di gedung BPK Perwakilan Sumatera Utara lantai III, kemarin.

“Pemkab Asahan tahun ini masih mendapat WDP atas laporan keuangannya.

Namun begitu Pemkab mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumut yang terus memberikan bimbingannya. Semoga kedepan LKPD Asahan lebih baik lagi dan dapat meningkat “ demikian Kabag Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin SE, Senin. (IN)

BATUBARA - Kontribusi pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Batubara melalui gerakan pengumpulan dan penyaluran dana zakat profesi dan infaq PNS sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Badan amil zakat daerah (BAZDA) Batubara telah menyalurkan dana zakat dan infaq PNS yang beragama Islam tahun 2012 sebesar Rp14.500.000 dari sebesar Rp55.543.000 untuk bantuan pendidikan. Pada bulan Juni

ini akan disalurkan bantuan usaha untuk masyarakat fakir miskin sebesar Rp138.858.000.

Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada apel gabungan di halaman

kantor Bupati Batubara, Lima Puluh, Senin.

Untuk bulan Maret, April, Mei 2013 dana zakat yang telah dihimpun BAZDA Batubara Rp60.415.000. Kepala SKPD agar dapat meningkatkan jiwa solidaritas dengan menginstruksikan bendahara unit pengumpul zakat di setiap SKPD. "Saya menekankan prinsip-prinsip kerja terutama bagi aparatur yang memberikan pelayanan langsung

yang dampaknya bersifat segera dirasakan oleh masyarakat seperti layanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan pendidikan, layanan bidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan," ucapnya.

PNS dilingkungan Kabupaten Batubara agar terus meningkatkan kwalitas dan disiplin kerja sesuai dengan tugas, pokok, fungsi. "Saudara harus dapat menunjukkan ketaatan dan kepatuhan

pada peraturan yang telah ditetapkan serta memiliki loyalitas kepada pimpinan dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," tegas Bupati. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus menjalankan tugas dengan orientasi capaian pelayanan yang prima dan optimal. Semuanya dapat kita wujudkan dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, tandasnya. (SAHREL)

Pelayanan KB-Kes di Tebingtinggi

400 Pedagang Meriahkan ‘Kampung Murah Ramadhan’

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi kepala kantor pemberdayaan perempuan dan KB Tebingtinggi drg Dina Kamarina menyaksikan pemasangan kontap KB yang diikuiti warga masyarakat Tebingtinggi yang terdiri dari 8 orang laki-laki, 10 orang perempuan dan 2 orang KB Implan, di RSU Dr. H.Kumpulan Pane Tebingtinggi, Rabu.

Walikota dalam arahannya menyatakan jika tidak dikendalikan, akan terjadi peningkatan penduduk Indonesia. Ten-

TEBINGTINGGI - Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1433 Hijriah, Pemerintah Kota Tebingtinggi selama sebulan penuh akan menggelar pasar murah atau ‘Kampung Murah Ramadhan’ di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

“Diperkirakan sebanyak 400 pedagang akan menempati stand yang disediakan Pemko Tebingtinggi dan menjual berbagai produk makanan dan hasil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari masyarakat Kota Tebingtinggi,” papar Walikota Tebingtinggi melalui Kabag Humasy Pemko, Ahdi Sucipto SH, Selasa, di ruang kerjanya.

Lanjut Ahdi, kegiatan 'Kampung Murah Ramadhan' akan dilaksanakan mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2013. Selain kegiatan pasar murah juga dilaksanakan kegiatankegiatan Islami menyambut bulan suci Ramadhan.

“Maksud kegiatan ini untuk mempersatukan pedagang yang ada di Kota Tebingtinggi yang biasanya terpisah di beberapa tempat dikumpulkan menjadi satu,” paparnya.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggairahkan hasil-hasil UMKM masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mencapai provit produknya agar lebih dikenal di masyarakat dan pedagang harus mampu dalam menyediakan barang yang ditawarkan kepada pengunjung dengan kwalitas tinggi serta harga jualnya lebih murah di bawah pasar.

“Dengan begitu, otomatis masyarakat Kota Tebingtinggti akan berduyun-duyun mendatangi Kampung Murah Ramadhan,” jelas Ahdi Sucipto.

Para pedagang nantinya akan diatur sesuai dengan produk jualannya, seperti pedagang makanan semua berkumpul menjadi satu, begitu juga pedagang barangbarang produk UMKM juga ditata secara berkelompok. Sedangkan untuk jajanan buka puasa, para pedagang diperbolehkan mulai melakukan aktivitas dari pukul 15.00 sore hingga pukul 19.00 WIB. “Sementara di malam hari, aktivitas pedagang hingga menjelang waktu imsyakiah habis makan sahur,” cetusnya. (RS)

PASANG KONTAP - Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Tebingtinggi drg Dina Kamarina usai menyaksikan pemasangan kontap KB. (KPK POS/RS) tunya kita akan melihat bahwa pelayanan kepada masyarakatapa yang diperoleh selama ini masyarakat kita.

Dikatakan, semua yang dilasulit diharapkan sekarang dapat kukan agar pertumbuhan pendiperoleh dengan muda.

Pemasangan kontap KB dila- duduk Indonesia bisa teratasi kukan dalam rangka hari jadi dengan baik. Mengingat jumlah kota Tebingtinggi dan meru- manusia diatas bumi sudah lebih pakan program KB-Kes untuk 7 Miliar. (RS)

Batik Tebingtinggi Dipakai Pada Hari Kerja TEBINGTINGGI - Dalam upaya melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia, khususnya di Kota Tebingtinggi, Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan menghimbau penggunaan batik khas motif Tebingtinggi pada hari kerja di seluruh kantor instansi pemerintah, sekolah dan BUMN di kota itu.

“Kota Tebingtinggi telah mengeluarkan motif batik ciri khas Tebingtinggi, nanti motif batik khas tebing akan dipadukan melalui kerjasama antara pengusaha batik yang ada di Sumatera Utara, dan kain batik ini nantinya akan diorder melalui dinas/instansi, sekolah dan BUMN yang akan dipakai pada hari kerja,” demikian Walikota Tebingtinggi melalui Staf Ahli Ismail Budiman SH saat membuka Pelatihan Batik Tahun 2013 yang digelar Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Selasa (11/6) di Aula ‘Mutiara Pempek & Coffe House’ Jalan Sudirman Kota Tebingtinggi.

Sebagai bukti dukungan Pe-

BATIK - Walikota Tebingtinggi melalui Staf Ahli Ismail Budiman SH membuka Pelatihan Batik Tahun 2013. (KPK POS/RS) merintah Kota Tebingtinggi untuk meningkatkan kualitas batik, belum lama ini telah diresmikan ‘Batik Tebing Production’ di Ruko Pusat Souvenir dan oleh-oleh khas Tebingtinggi di Jalan KL Yos Sudarso.

Untuk itu, diharapkan juga dukungan dari seluruh masyarakat untuk membudayakan produk khas batik kota itu.

“Diharapkan industri batik khas ini akan semakin berkembang di jajaran pemerintah kota, sekolah-sekolah dan juga para guru untuk menggunakan Batik Tebingtinggi Production,” imbuh

walikota.

Kegiatan pembukaan Pelatihan Batik Tulis dan Batik Cap Tahun 2013 diikuti sebanyak 25 peserta selama 21 hari (11/6 – 4/ 7) itu dihadiri Kadis Kouperindag HM Yunus Matondang SE, Kabid Perindustrian Hj Khadijah SH, Kepala Balai Diklat Industri Regional I Medan, Erwin Pardede, Ketua Yayasan Bait Al Hikmah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Hidup Deli Serdang, Prof Dr Amroeni Drajat M.Ag serta instruktur batik Evi Amroeni Drajat SAg. (RS)

Anak Buruh Masuk USU Tanpa Testing BINTANG BAYU - Perasaan campur aduk, senang dan haru dibalut rasa syukur kepada Allah SWT. Saya tidak menyangka kalau diterima di Universitas Sumatera Utara (USU) tanpa testing.

Demikian ucapan awal dari Youlanda siswi SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Sergai anak dari Tumiyem saat diwawancarai KPK Pos, Selasa, usai mendapat kabar lolos dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2013.

Namun secara terbuka Youlanda siswi jurusan IPA Kelas XII IPA mengatakan ada kekhawatiran apakah kelak bisa menamatkan kuliahnya hingga akhir semester dengan kondisi keuangan keluarga. Biaya kuliah di USU kan terkenal lumayan mahal. "Saya jadi terpikir dengan ibu yang menjadi tulang punggung keluarga.

Apakah ibu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh di Perkebunan Bandar Pinang Estate bisa membiayai kuliah, sementara satu lagi adikku yang laki-laki masih duduk di SMA Negeri 1 Bintang Bayu," ucap Youlanda.

Tapi dukungan 100 persen dari ibu membuat Youlanda yakin dan kuat untuk menjalaninya. "Insya Allah bisa

tercapai dan terwujud, demikian dorongan ibu. Ibu Yo (sapaan akrab Youlanda) sangat senang begitu mendapat kabar saya lolos masuk USU," ujar anak pertama dari dua bersaudara ini.

Siswi yang tinggal di Dusun 3 Patok, Desa Bintang Bayu dikenal pintar dan cerdas bercita-cita menjadi guru bidang study kimia. "Youlanda itu anak pintar, cerdas dan kritis," ujar Syamsuri Samin SPd Kepsek Youlanda SD. Youlanda yang mengecap bangku sekolah di SD 101988 Bandar Pinang dan SMP Negeri 1 Serba Jadi sempat

berkomentar kalau keberhasilannya tidak terlepas dari peran serta Drs.Yeddy Efendi Sipayung MPd sang Kepala Sekolah dan para guru.

"Pak YES itu selain cerdas beliau juga sangat berwibawa dalam memimpin sekolah," katanya.

Ditanya soal kualitas SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Yo mengakui kualitas guru baik dan tidak diragukan.

Hanya saja harus lebih ditingkatkan terlebih soal disiplin. Kalau kualitas siswanya tidak sedikit yang perlu perbaikan dan butuh sentuhan dari Pak YES dan guruguru.

Yo saat ini hanya mempersiapkan SKHU, formulir pendaftaran SNMPTN, juga mengikuti program Bidik Misi kalau lulus pemerintah yang akan membiayai biaya kuliah, dengan mempersiapkan formulirnya. "Mudahmudah ini berhasil pak," ujar Yolanda.

Terpisah, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Drs Yeddy Efendi Sipayung MPd mengatakan, ini pencapaian yang luar biasa dan kabar gembira bagi kita semua.

Disamping lulus 100 persen dalam Ujian Nasional lima siswa kita berhasil masuk Perguruan Tinggi tanpa tes.

Mereka yang lolos masuk USU adalah Youlanda Jurusan Kimia, Ade Malinda Sriningsih Jurusan Manajemen, dan Rahmo Emelyah Barasa Jurusan Sastra Daerah Untuk Sastra Batak.

Sementara siswa yang masuk Universitas Negeri Medan (Unimed). Muliani dan Novita Sari Purba. "Kita patut bangga, kalau tahun lalu hanya dua orang masuk Unimed, kali ini lima siswa kita masuk PTN termasuk USU," ucap Yeddy kepada KPK Pos. Youlanda yang gemar membaca buku menunjukkan beberapa penghargaan dan piagam diantaranya Dari UMSU Partisipasi Paket Dakwah Ramadhan Tahun 2012, Piagam Penghargaan Mathematic Competition IV Antar SMA se Sumut Tahun 2012, piagam penghargaan dari Badan Rakyat Anti Narkoba Tawuran dan HIV/AIDS Tahun 2010, 2009.

Juara pertama OSN Tingkat SMP Se Sergai Bid Study Biologi, Provinsi Sebagai Peserta. Penerima Bea Siswa saat SD Tahun 2006 dari Jamsostek.Siswa Berprestasi tahun 2009 se Sergai.Sertifikat dari Ponpes Nurul Iman Silau Dunia. (ARM)

15

KPK POS

Sejumlah Lampu Suar di Aceh Singkil Rusak SINGKIL - Sejumlah lampu suar yang tersebar di wilayah perairan Aceh Singkil, saat ini dilaporkan dalam kondisi rusak.

Parahnya lagi, kerusakan tersebut justru dialami lampu suar pada lokasi yang selama ini dikenal rawan kecelakaan.

Satu dari lima lampu suar yang dilaporkan rusak, terletak di depan muara sungai di Kecamatan Singkil. Sementara itu, empat lampu suar lainnya berada di wilayah perairan Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat.

Informasi yang diterima, lampu suar di dua kawasan ini pun bernasib sama, rusak pasca amuk gempa AcehNias, Maret 2005.

Ironisnya walau sudah berjalan delapan tahun, belum terlihat upaya perbaikan terhadap sarana keselamatan pelayaran ini. Padahal keberadaan sarana navigasi ini sebagaimana yang dikeluhkan oleh nahkoda dan

LAMPU SUAR - Salah satu lampu suar yang ada di wilayah perairan Aceh Singkil, saat ini dilaporkan dalam kondisi rusak. (KPK POS/AZT) juga nelayan setempat, sangatlah urgen. Lampu suar dibangun sebagai petunjuk kalau perairan yang akan dilewati berkarang dan juga dangkal.

Ditambah lagi, dua kawasan ini juga mempunyai sejumlah catatan kecelakaan laut yang selalu menelan korban jiwa. Seperti kasus

yang menimpa kapal KM Doa Ibu, awal bulan Maret lalu dengan korban jiwa sebanyak 4 orang. Dalam peristiwa tragis ini, baik kapal maupun jasad korban yang tenggelam, hingga saat ini belum ditemukan.

Sejumlah nahkoda kapal dan nelayan di Aceh Singkil, mengaku kerap kesulitan

disaat melintas di perairan ini, khususnya ketika melakukan pelayaran dimalam hari. "Keberadaan lampu suar tersebut, sangat dibutuhkan oleh kami nelayan maupun rekan-rekan nahkoda kapal. Yang pasti, kecanggihan alat navigasi saat ini seperti GPS dan lainnya belum cukup untuk menggantikan lampu suar," kata mereka.

Syahbandar Pelabuhan Singkil, Slamet Riady, yang dihubungi KPK Pos melalui ponselnya, Senin pekan lalu menjelaskan, usulan perbaikan lampu suar ini sudah disampaikan ke Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta.

Bahkan surat usulan perbaikan tersebut lanjut Slamet, sudah dilakukan berulangkali.

"Kita selama ini, menyadari betul kesulitan yang dialami para pelaut tersebut.

Jadi semuanya kembali ke pihak yang punya kebijakan dalam hal ini Dirjen Hubla.

Kita hanya sebatas mengusul, mau dibangun atau tidak itu bukan wewenang kami," pungkas Slamet, yang mengaku lagi di Jakarta saat dihubungi. (AZT)

Pemkab Nias Bentuk Beberapa Cabang Olahraga NIAS - Untuk mengikuti Pekan Olahraga Daerah Sumatera Utara (Pordasu) yang dijadwalkan akan dilaksanakan tahun 2014 yang akan datang, maka pemerintah Kabupaten Nias dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nias, membentuk beberapa cabang olahraga di wilayah kecamatan se- Kabupaten Nias.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nias, Eseromo Waruwu SPd kepada KPK Pos di ruang kerjanya usai melaksanakan rapat pembentukan cabang olahraga di kecamatan yang diikuti para camat dan kepala UPT se- Kabupaten Nias dan berlangsung di kantor Disporabudpar Kabupaten Nias, Rasbu.

Menurut Eseromo Waruwu, beberapa program Disporabudpar Kabupaten Nias

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

yang akan dilaksananakan pada bulan Juni 2013 ini yakni melaksanakan Pekan Olahraga Daerah (Porda) Kabupaten Nias dengan peserta berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nias dengan mempertandingkan cabang olahraga

Bola Volly, tenis meja, bulutangkis,dan atletik.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh kecamatan di daerah ini agar mengutus atlit terbaiknya mengikuti Porda dimaksud.

Porda Kabupaten Nias yang akan dilaksanakan ter-

sebut bertujuan untuk menyeleksi atlit berprestasi untuk dibina selama beberapa bulan yang selanjutnya dipersiapkan sebagai atlit yang akan mewakili Kabupaten Nias pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) Sumatera Utara tahun 2014 yang akan datang.

Salah seorang camat yang dikonfirmasi KPK Pos di kantor Disporabudpar usai mengikuti pertemuan tersebut mengatakan mereka menyambut baik kegiatan tersebut karena selama ini masyarakat di Kabupaten Nias sangat haus olahraga.

"Kita mengharapkan agar dengan pelaksanaan PORDA ke depan ini menjadi awal pembinaan olahraga di daerah ini sehingga para atlit dapat berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Nias di daerah lain, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau di tangani secara baik dan berkesinambungan," katanya. (YAGI)

Desa Slensen Butuh Perhatian INHIL - Desa Slensen merupakan salah Desa yang ada di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Desa Slensen merupakan ibukota Kecamatan Kemuning dan terletak di Jalan Lintas Timur.

Penghasilan utama masyarakat Desa Slensen komoditi pertanian dan perkebunan. Desa Slensen sebagi pusat pemerintahan dan tempat domisili kantor Unsur Pimpinan Kecamatan Kemuning.

Dengan demikian tentu saja perannya sangat penting.

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Slensen Suhendri bahwa kondisi Jalan Penunjang dari Desa Slensen menuju ke Desa Tujimun mengalami rusak berat, sehingga lalu lintas melalui jalan tersebut terganggu akibat kerusakan.

Kondisi jalan yang rusak seperti ini memang sudah berlangsung cukup lama, sehingga masyarakat terhambat dalam berlalulintas seputar jalan tersebut.

Suhendri menambahkan, kondisi jalan yang rusak dan berlubang, dan rusak parah, serta nyaris tak dapat digunakan lagi.

Bekaitan dengan perihal tersebut beliau mohon untuk diadakan perbaikan. "Upaya perbaikan sangat dibutuhkan sekali atas rusaknya jalan tersebut," ujarnya.

Sebagai Kades Suhendri mohon kepada seluruh instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Perencanaan Pembangnan Derah (Bappeda), Anggota Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat memperhatikan kondisi jalan kami tersebut.

Dia juga menghimbau kepada perusahaan yang ada disekitar wilayah tersebut terutama perusahaan yang telah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), agar turut berpartisipasi membantu melakukan penimbunan dan pengerasan atas badan jalan sehingga jalan tersebut dapat berfungsi kembali secara baik.

"Saya selaku Kepala Desa Slensen mengucapkan terimakasih atas partisipasi semua pihak atas segala upaya yang dilakukan untuk membangun jalan tersebut menjadi baik dimasa yang akan datang," ucap Suhendri. (SHALEH)

Perpisahan SMAN Darma Pendidikan Meriah INHIL - SMA Negeri Darma Pendidikan merupakan satu- satunya SMA Negeri yang ada di Keluahan Kempas, Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, belum lama ini melaksanakan acara perpisahan.

Kepala Sekolah SMA Negeri Darma Pendikan Edi Gramanto mengatakan, acara perpisahan yang diselenggarakan dengan sederhana cukup meriah. Hadir pada acara itu Camat Kecamatan Kempas, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Unit Pelayanan Tekhnis Pendidikan (UPTD Pendidikan, Babinsa Kelarahan Kempas Jaya, Kapolsek Kecamatan Kempas, para tokoh- tokoh masyarakat, siswa- siswi kelas 1, 2 dan3, Wali murid

sekolah tersebut dan seluruh Dewan Guru.

Edi Gramanto menyampaikan ucapan terimaksaih kepada panitia dan semua pihak, sehingga acara tersebut dapat berlangsung dengan meriah dan sukses, tanpa kurang suatu apapun.

Kepada siswa- siswi kelas III yang akan meninggalkan sekolah tersebut agar dapat melanjutkan pendidikan keperguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta untuk menimba ilmu dimasa yang akan datang. Kepada Siswasiswi kelas I dan II agar dapat mengikuti jejak kakak kelasnya tersebut, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan untuk menamatkan pendidikanya di sekolah tersebut (SHALEH)

Hasil UN SMP Asahan Raih 100 Persen KISARAN - Kepala Dinas Pendidikan Asahan, Ismail melalui Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin mengatakan, dari pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2013 yang serentak dilakukan di seluruh sekolah di Asahan meraih hasil sangat memuaskan dengan nilai kelulusan 100 persen.

“Kita sangat bersyukur nilai UN SMP tahun 2013 meraih kelulusan 100 persen, begitu juga kelulusan SMA meraih kelulusan yang sama,“ kata Kabag Humas Setdakab Asahan.

Juru bicara Pemkab Asahan ini menjelaskan bahwa jumlah peserta UN tingkat SMP dan sederajat berjumlah 11.944 orang yang terdiri dari 8.660 SMP Negeri dan swasta. Sedangkan MTs Negeri dan swasta berjumlah 3.284. Namun ketika UN dilaksanakan, siswa yang mengi-

kutinya mengalami perubahan menjadi sebanyak 11.772 orang, hal ini disebakan karena peserta tersebut tidak mengikuti UN, diantaranya 164 dinyatakan DO dan 8 dinyatakan alpa.

Kabag Humas juga mengatakan Pemkab Asahan melalui Dinas Pendidikan akan terus mempertahankan prestasi kelulusan yang cukup baik tersebut.

Kedepan pola pendidikan akan terus ditingkatan supaya dapat meraih prestasi lebih baik lagi tingkat yang lebih tinggi.

"Keberhasilan ini dinilai berkat kerjasama semua pihak untuk mendoakan kelulusan di Asahan. Maka Pemkab Asahan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisifasi mensukseskan UN ini. “Mari kita menyukuri hasil UN yang diperoleh, sebab di daerah lain masih ada siswanya yang tidak lulus UN,“ Kata Kabag Humas. (IN)

Calon Kades Sarang Helang Gelar “Pengobatan Gratis” SEI KEPAYANG - Calon kepala desa (Kades) Sarang Helang, Kecamatan Sei Kepayang Timur Surya Darma menggelar “pengobatan gratis". Bakti sosial tersebut dilaksanakan dikediamannya di Dusun 1, Kamis dan berlangsung dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Adapun tim dokter yang dihadirkan terdiri dari dua orang yakni dr.Hubban Saragih dari Kota Pematang Siantar dan dr.Karmila Dewi dari Kota Tanjungbalai.

Aziddin, salah satu warga dari seratusan orang yang hadir mengikuti pengobatan gratis itu mengaku sangat terbantu karena dapat mengobati penyakit asmanya yang telah bertahun-tahun dia derita.

"Saya warga tidak mampu dan tidak

mempunyai kartu Jamkesmas. Kalau berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas, saya didaftar sebagai pasien umum dan diharuskan membayar. Makanya saya jarang berobat karena ketiadaan biaya," ucapnya.

"Dengan adanya acara pengobatan gratis seperti ini, saya merasa terbantu sekali," kata pekerja serabutan ini bersyukur.

"Mudah-mudahan Bapak Surya Darma kembali terpilih sebagai Kades," harap Aziddin sesaat setelah diperiksa oleh dokter Hubban dan menunggu obatnya diracik dan disiapkan oleh seorang asisten apoteker yang turut dihadirkan dalam acara "pengobatan gratis" tersebut.(HER)

Dekranasda Sergai Gelar Pelatihan Accesories

SMK Pertanian Labura Menyedihkan LABURA - Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan di Kecamatan Kualuh Selatan, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Terlihat ada beberapa ruang kelas yang sudah tua dan boleh dikatakan sudah kurang layak dijadikan tempat belajar dan mengajar.

Ketika awak media ini menyambangi sekolah itu, terlihat bangunannya sudah usang. Pintu kelas sudah rusak, lantainya banyak terkelupas. Bahkan atap sudah ada yang terlepas dari kayu penyanggahnya. Mungkin sekilas terlihat bagus hanya karena selalu dicat.

Menurut Keterangan yang dihimpun melalui Kasek Drs Dahman Siregar MPd di kantornya, bangunan yang sudah tampak usang tersebut terdiri dari 4 kelas. Namun masih tetap dipergunakan untuk belajar dan mengajar. Sekolah ini didirikan tahun 1967, yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Pemkab Labura untuk merehab atau membuat Ruang Kelas Baru (RKB).

Demikian juga dengan kantor guru, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, KTU, sangat sempit dan pengap

disertai dengan fasilitas meja, kursi apa adanya.

Saat ini sekolah terdiri dari 13 ruang kelas dibantu 52 tenaga guru baik PNS dan Non PNS dengan jumlah siswa kelas X dan XI 290 orang terdiri dari berbagai jurusan.

Namun, ujar Kasek, ditahun 2013 tidak ada kemungkinan pembangunan lokal maupun rehab dan secara permanen dari pihak Pemkab Labura. "Karena ditahun 2012 lalu ada 1 RKB yang diterima dari Pemkab, namun itupun belum mencukupi," ujarnya. (MSH)

SEI RAMPAH - Produk kerajinan accesories dan merambang manik-manik pangsa pasarnya masih cukup luas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Apalagi jika pengerajin dapat mengembangkan kreativitas, mutu dan memberikan ciri khas terhadap produk yang akan dihasilkan.

Keunikan dan ciri khas tertentu suatu produk akan memberikan nilai tersendiri pada produk sehingga dapat lebih dikenal masyarakat luas.

Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Ny. Hj. Evi Diana Erry yang juga selaku Ketua TP PKK Kabupaten Sergai dalam sambutannya saat membuka acara Pelatihan Accesories dan Merambang Manik-Manik di aula Sultan Serdang kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu.

Turut hadir dalam acara ini Kadis Perindagsar Drs. Indra Syahrin MSi, Kaban PPAKB Hj. Irwani Jamilah SH dan instruktur dari Medan Novita Putri.

Lebih lanjut Ny. Hj. Evi Diana Erry mengatakan bahwa dalam hal pengembangan produk daerah, Kabupaten Sergai selalu melakukan berbagai upaya pembinaan. Misalnya melalui pelatihan-pelatihan, magang bagi pengrajin serta kegiatan promosi seperti pameran yang diselenggarakan baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional, jelas Ketua Dekranasda Evi Diana.

Pelatihan accesories dan merambang manik-manik ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat serta membuka lapangan kerja dengan meningkatkan kewirausahan dan kemandirian yang akan menambah pendapatan keluarga.

Sebelumnya Kadis Perindagsar Drs. Indra Syahrin MSi menjelaskan bahwa pelatihan accesories dan merambang manik-manik diselenggarakan selama dua hari sejak tanggal 12-13 Juni 2013 yang diikuti sebanyak 50 peserta pengerajin dari seluruh kecamatan se-Sergai. (ARM)

E D I S I 256 17 - 23 JUNI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

7116 Ha Lahan Masyarakat 10 Desa Ulayat Penghulu Setio Dirampas PT SP SOREK PELALAWAN Diperkirakan seluas 7.116 hektar lahan masyarakat Adat 10 Desa ulayat Penghulu Setio dirampas secara paksa oleh PT. Sepakat Putra (SP). Kabar beredar PT. Sepakat Putra yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ini, adalah anak perusahaan PT. Minamas Gemilang (MG).

Sesuai HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah terletak di Kabupaten Kampar (sebelum pemekaran) yang diterbitkan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.94/HGU/ BPN/99 kepada PT. Sepakat Putra memiliki areal seluas 12.470 hektar. Penerbitan HGU tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Men-

RAHMAT GT teri Kehutanan Nomor.919/ Kpts-II/1991 tanggal 19 Desember 1991 Diktum ke Tujuh “apabila PT.Serikat Putra tidak memanfaatkan hutan sesuai yang tercantum pada diktum Pertama angka (1) dan atau menyalah-

gunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dalam 1 tahun sejak diterbitkannya ketentuan ini, maka pelepasan areal hutan tersebut batal dengan sendirinya dan

areal hutan tersebut kembali kedepartemen kehutanan”.

Luas areal yang dilepaskan sesuai izin pelepasan yang diterbitkan Kementerian Kehutanan 9.330 hektar.

Diantaranya seluas 3.300 hektar adalah hutan produksi terbatas. Anehnya tenggang waktu aktivitas PT.Sepakat Putra dengan HGU yang diterbitkan berlangsung cukup lama delapan tahun, sudah kedaluarsa.

Namun, oleh BPN Pusat tetap saja menerbitkan HGU tersebut kepada PT.Sepakat Putra meski telah dinyatakan batal.

Sementara di dalam HGU yang diterbitkan BPN Pusat dengan luas 12.470 hektar terdapat lahan masyarakat seluas 7.116 hektar.

Terdiri dari 2498 KK yang tinggal di desa Tambun, Sialang Godang, Terbangiang, Lubuk Raja, Lubuk Keranji, Angkasa, Lubuk Terap, Balam Merah, Tanjung Air Hitam, dan desa Pangkalan

Tampoi. Ke 10 desa tersebut masuk dalam wilayah, Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan (setelah pemekaran), Demikian diuraikan Rahmat GT selaku Datuk Penghulu Setia diraja VII Gerakan Masyarakat Bunut dalam wawancara khusus dengan KPK Pos disalah satu hotel belum lama ini di Sorek Pelalawan.

Menurut Rahmat, konflik permasalahan lahan masyarakat adat 10 desa ulayat berlangsung sejak beroperasinya PT. Sepakat Putra tahun 1987 lalu hingga saat ini, namun belum mendapat penyelesaian. Berbagai upaya untuk mencari keadilan dalam penyelesaian sengketa ini, telah ditempuh oleh masyarakat, namun tetap saja mengalami jalan buntu, tuntutan masyarakat berupa ganti rugi, terhadap PT. Sepakat Putra belum terealisasai.

"Dengan sistim pola KKPA

yang telah disepakati juga tidak direalisasikan oleh PT. Sepakat Putra," ujarnya.

Masih kata Rahmat, sebagai akibat pembohongan yang dilakukan pihak PT. Sepakat Putra, konflik antara masyarakat dengan pihak PT.Sepakat Putra sering terjadi bentrok, korban dari kedua belah pihakpun tak terhindari.

PT. Sepakat Putra dengan memperalat aparat, melakukan intimidasi baik berupa penyiksaan terhadap Kamaruddin Sekdes Lubuk Keranji karena menentang PT. Sepakat Putra. Dan dua tokoh masyarakat Adat 10 Desa Setio, Imam Taha dan Umar terbunuh ditangan algojo PT.Serikat Putra, karena dianggap menentang. Tak hanya sampai di situ PT. Serikat Putra juga melakukan tindakan biadab. Ribuan kuburan milik mayarakat di desa tersebut digusur untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Linangan air mata, ribuan pasang mata warga jadi tontonan. Di hadapan mereka kuburan leluhur, sanak, famili diobok-obok hingga rata dengan tanah.

"Perlakuan tersebut telah dilaporkan masyarakat ke Presiden RI, Komnas HAM RI, Kementerian Kehutanan, DPR RI namun belum juga membuahkan hasil," ujar Rahmat Dalam membeberkan prilaku PT.Sepakat Putra, terlihat bola mata Rahmat berkaca-kaca. Pada raut wajahnya menunjukkan kesedihan, seakan Rahmat tak tau mau mengadu kemana.

Dalam wawancara khusus tersebut, Rahmat memberikan sebundel bukti-bukti kepemilikan lahan milik masyarakat, dan data penyimpangan yang dilakukan PT.Sepakat Putra untuk dijadikan bahan tulisan KPK Pos penyerahan datadata tersebut disaksikan warga lainnya (PUR)

RSPO Kelapa Sawit PT.TMP, PT.LTS Rohil dan PT.SP Pelalawan Dipertanyakan

ANIRZAM

PEKAN BARU - Sertifikat RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutam, program ini wajib untuk semua industri kelapa sawit (Hulu sampai Hilir), namun oleh sejumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit didaerah ini, diduga belum melaksanakan program RSPO tersebut.

Hal ini, patut dipertanyakan karena program

RSPO sangat penting dalam hal ekspor CPO (Crude Palm Oil) ke luar negeri terutama Eropah dan Amerika. Kecuali China dan India masih menerima CPO asal Indonesia tanpa RSPO. "Namun, jika bermunculan desakan-desakan LSM penggiat lingkungan, dan penggiat pertanahan, masalah yang terkait konflik sosial ekonomi, dan pencemaran lingkungan akibat dari pengoperasian pab-

rik kelapa sawit, tidak tertutup kemungkinan negara-negara importir CPO akan berpikir dua kali menerima CPO yang tidak memiliki sertifikat RSPO tersebut," ujar Anirzam aktivis LSM GPKDR Rohil.

Menurut Anirzam Ketua PAC Partai Gerinda Tanah Putih yang belakangan ini getol menyoroti perusahaan perkebunan mengatakan, produk yang memakai bahan baku CPO ini, kebanyakan ditolak oleh Lembaga Konsumen International dengan alasan Kelapa Sawit Merusak Lingkungan dan menimbulkan banyak konflik sosial, khususnya bagi masyarakat tempatan yang bermukim disekitar perusahaan kelapa sawit.

Seperti yang dialami masyarakat Kepenghuluan Desa Bangko, lahan masyarakat Bangko seluas 2.415 hektar diduga

diserobot oleh PT Tunggal Mitra Plantations (TMP) Desa Pematang Damar Rokan Hilir, tanpa adanya penyelesaian.

Tak hanya lahan yang diserobot, diduga akibat pencemaran limbah PKS TMP di Sei. Bangko mengakibatkan petani kerambah di Sei. Bangko kehilangan mata pencaharian. Kemudian lahan masyarakat Pondok Kresek Kecamatan Pujud Rokan Hilir sekitar 200 hektar diduga juga ikut diserobot PT.Lahan Tani Sakti (LTS).

Hasil Investigasi KPK Pos ke Sorek Kabupaten Pelalawan bersama LSM GPKDR, Senin pekan lalu, kejadian serupa pada tahun 1987 juga dialami masyarakat Adat 10 Desa Ulayat Penghulu Setio seluas 7116 hektar lahan masyarakat adat 10 Desa Ulayat diambil secara paksa oleh PT.Sepakat Putra, Sorek.

Tiga perusahaan ini diinformasikan anak perusahaan PT.Minamas Gemilang. Yang terjadi selama ini, pada anak perusahaan Minamas Gemilang tersebut terkait masalah Lingkungan, dan masalah sosiaL ekonomi, masyarakat tempatan yang tadinya mempunyai penghasilan dari hasil pertaniannya sekarang hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Tanpa ada kepedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat tempatan.

"Contoh yang sangat sederhana, misalnya dengan menerapkan pola KKPA kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Pola ini meski ada permintaan dari masyarakat dan Pemerintah dituangkan dalam kesepakatan hanya di atas kertas, tanpa ada realisasinya.

Perusahaan yang tidak memperdulikan masyarakat sekitar identik dengan kapitalis," katanya.

Dalam program RSPO itu ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahan kelapa sawit yakni 1. Kelestarian Lingkungan 2. Efisiensi Ekonomi 3.

Sosial Ekonomi Budaya 4. Perizinan 5. Menejemen Ketenagakerjaan.

"Untuk menertibkan semua perusahaan Perkebunan kelapa sawit maka dibuatlah lembaga RSPO supaya lembaga Konsumen Internasional yakin bahwa CPO berasal dari perkebunan ke-

lapa sawit Indonesia berasal dari perusahaan kelapa sawit yang ramah lingkungan," ujarnya.

Sejumlah sumber yang dihimpun KPK Pos belum lama ini, menyebutkan bahwa hingga tahun 2012 sekitar 700 ribu hektar lebih lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang memiliki sertifikat RSPO, sekitar 10 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Indonesia saat ini, memiliki kebun kelapa sawit diperkitakan sekitar 8,9 juta hektar.

Dari sekian banyak persyaratan untuk mendapatkan sertifikat RSPO, salah satunya bahwa konsep perkebunan harus “bersahabat” dengan masyarakat sekitar kebun, baik dari segi CSR nya maupun perihal sengketa/tumpang tindih/caplok mencaplok lahan. Kalau ada permasalahannya bisa dipastikan sertifikasi RSPO tidak akan dapat oleh perusahan yang bersangkutan.

"Berdasarkan konflik pertanahan yang mencuat kembali belakangan ini diduga dilakukan PT. Tunggal Mitra Plantations, PT.Lahan Tani Sakti, dan PT. Serikat Putra terhadap masyarakat sekitar perusahaan tersebut diharapkan sertifikat RSPO. Jika, telah dimiliki PT. Sinarmas Gemilang per lu ditinjau kembali," ungkapnya (PUR)

Kecamatan Gaung Terus Berbenah Diri INHIL - Kecamatan Gaung merupakan salah satu kecamatan dari 20

Dari :

Marihot Tampubolon SH Ka UPTD Pendidikan Muara Marganda Siregar SPd MP

JM L Tobing SPd

Kepala SMAN 1 Muara

Kepala SMPN 1 Muara

Junus Sihombing SPd

Jentro Harianja SPd

Kepala SMPN 2 Muara

Kepala SMPN 3 Muara

Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada sa’at ini kecamatan Gaung sudah berusia 17 tahun. Ibarat usia manusia baru menanjak remaja.

Kecamatan Gaung merupakan pemekaran dari Kecamatan Gaung Anak Serka. Pada usia yang ke- 17 Kecamatan Gaung terus berbenah diri dibawah komando Camat Gaung Drs. Nursal.

Nursal selaku Camat di Kecamatan Gaung sangat proaktif turun ke desa-desa untuk memberikan motivasi dan pembinaan agar seluruh Desa- Desa yang ada di Kecamatan Gaung terus berkembang. Arbain selaku panitia peringatan mengatakan, ada empat cabang olahraga yang dipertandingan dalam rangka HUT ke 17 Kecamatan Gaung. (SHALEH)