Epaper kpkpos 257 edisi 24 juni 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 257/ THN V 24 – 30 JUNI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

MANTAN REKTOR UNIVERSITAS SYAHKUALA TERSANGKA • DI HALAMAN DEWI KIRANA: Rp156 juta lewat BCA sebanyak 30 kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005. Rp6,75 juta lewat BCA, empat kali, per 9 Februari 2004-15 Juni 2005. Rp265 juta lewat Bank Mandiri, delapan kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

EVI ANGGRAINI: Rp525 juta lewat Bank Mandiri, tiga kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013, PT Swakarya Adi Indah dan Rp600 juta lewat Bank Mandiri, 12 kali.

45 Wanita yang Diduga Menerima ANDI MARNIATY: Aliran Dana dari Rp47,5 juta BCA, Ahmad Fathanah lewat tujuh kali,

per 16 Maret 200414 Oktober 2005.

G. IRENA WIRADIPUTRI: Rp11,7 juta lewat BCA, satu kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

MIMIN MINTARSIH: Rp7,25 juta lewat BCA, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005. Rp14,87 juta lewat BCA, satu kali, per 9 Februari 2004-15 Juni 2005.

NURMALA SARI DEWI: Rp1,1 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

kepada tergugat Gatot Pujo Nugroho dan penggugat Tim Advokasi Penyelamat Sumatera Utara yang diketuai Hamdani Harahap.

Juru Bicara PN Medan Achmad Guntur menjelaskan, surat panggilan tersebut ditujukan kepada

MEDAN- Dijadwalkan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bakal diadili di Pengadilan Negeri Medan, Kamis, 4 Juli 2013 mendatang. Pihak pengadilan sudah melayangkan surat panggilan dan pemberitahuan jadwal sidang

Kata Mereka Semua dugaan keterlibatan Gatot inilah nanti yang akan kita beberkan di persidangan. Kita mempunyai bukti yang kuat, bukan main-main, ini korupsi seorang yang sangat dahsyat.

”

”

Hamdani Harahap Ketua Tim Advokasi Penyelamat Sumatera Utara

Di Pengadilan, katanya, tidak pernah pandang bulu siapa yang akan diadili. Jika ada gugatan masuk, maka semua akan diproses tanpa pandang bulu.

”

”

BAGANSIAPIAPI - Disposisi Bupati Rokan Hilir H.Annas Maamun terhadap puluhan proyek tahun anggaran 2012 hingga kini belum dibayar. Karenanya, kontraktor mitra Dinas Bina Marga Pengairan (Disbimaran) Rokan Hilir ramai-ramai mempersiapkan laporan ke Polisi.

Laporan tersebut intinya pengaduan akibat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (Disbimaran) Rokan Hilir tidak membayar sejumlah proyek, sedangkan semua persyaratan sudah terpenuhi. Bahkan disposisi Bupati sudah diterbitkan. "Bupati meminta surat keterangan SUKESI: Kepala Desa setempat bah- Rp52 juta wa proyek tersebut sudah lewat BCA, tiga selesai dan sudah digunakan kali, 16 masyarakat, surat tersebut Maret • LANJUT KE HAL. 2 YULAIKHA S. BANY: Rp3,15 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 200414 Oktober 2005.

AMEL FADLY, wiraswasta, CV Dana, diduga adik Fathanah, Rp1,27 miliar lewat Bank Mandiri, dua kali, per 1 Januari 2011-1 Februari Medan 2013.

VIVI ROSITA POLANDI: SHELA Rp100 juta lewat Bank APRILLIANA: Mandiri, dua kali, per 1 Rp3 juta Januari 2011-1 lewat BCA, Februari 2013. Rp50 satu kali, 16 juta lewat Bank Maret 2004Mandiri, dua kali, per 1 14 Oktober Januari 2011-1 2005.

Februari 2013.

PUTRI DEVANI KUSUMASARI: Rp150 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

DIAN CENDAYANI: Rp50 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

FITRI: Rp90 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

• LANJUT KE HAL. 2

Rekanan Polisikan Pejabat Disbimaran

Achmad Guntur Juru Bicara PN

penggugat dan tergugat untuk dihadirkan dalam sidang di PN Medan nanti.

"Gugatan ini diajukan Citizen Lawsuit oleh penggugat, jadi nanti

AMALIA MALIK: Rp372 juta lewat Bank Mandiri, delapan kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

ETTI SUKAETI: Rp45 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

WIWIK ERMANTO: Rp500 juta lewat (data error), satu kali, 16 Maret 200414 Oktober 2005.

DEWI AKMALIA: Rp150 juta lewat Bank Mandiri, tiga kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

LINDA SILVIANA, profesional/ dokter di RSUD Sabang, Istri Ahmad Zaky kader PKS, satu kali, Rp1,02 miliar.

2004-14 Oktober 2005.

YULIA RIVANI YUSUF: Rp10 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 200414 Oktober 2005.

NOVIA ARDHANARISWA: Rp128,5 juta lewat BCA, delapan kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

SITI ASMALA, Staf PT Winara Sabena, Konsultan Penilai: Rp496 juta lewat BCA, 47 kali, 16 Maret 2004 -14 oktober 2005 dan Rp28,5 juta lewat BCA, dua kali, per 9 Februari 2004-15 Juni 2005.

VIRDAVID CHANDRA: Rp725 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004 -14 Oktober 2005.

SOLEHA: Rp13,7 juta lewat BCA, tiga kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

YUANDI TJANDRA: Rp9,4 juta lewat BCA, dua kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

SEFTI SANUSTIKA: Rp269 juta lewat Bank Mandiri, sembilan kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

RIKA SETIATI: Rp5 juta lewat BCA, dua kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

KIKI RIZKI AMALIA: Rp7,5 juta lewat Bank BCA, dua kali, per 16 Maret 200414 Oktober 2005.

EVELINE J: Rp4,25 juta lewat BCA, satu kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

RINA REMILYA: Rp120 juta lewat BCA, sembilan kali, 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

SURTINI GULYANTI, Rp17 juta lewat Bank Mandiri, enam kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

TRI KURNIA RAHAYU: Rp35 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

SRIKANDI ROHANI: Rp50 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

RULIANA REBECCA: Rp46 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

MARYANO: Rp24,9 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

FATIMAH SAMSI: Rp16,5 juta lewat BCA, delapan kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

ELSYA PUTRI ADIYANTI, 20 tahun, wiraswasta: Mandiri overbooking Rp2 miliar lewat Bank Mandiri, dua kali, per 1 Januari 20111 Februari 2013.

YULIA PUSPITASARI R. SOSE: Rp170 juta lewat Bank Mandiri, empat kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

kolom REDAKSI

Parpol Tak Punya Kaderisasi SEJUMLAH Partai politik peserta Pemilu 2014 dinyatakan tak bisa menyertakan daftar calon anggota legislatifnya karena tak memenuhi unsur quota perempuan. Kejadian ini menjadi bukti kesekiankalinya bahwa partai politik masih gagal dalam melakukan kaderisasi politik terutama kepada wanita.

Berdasarkan Pasal 65 UU Pemilu No.12 Tahun 2003 disebutkan mengenai aturan quota terhadap perempuan sebanyak 30 persen dari daftar susunan calon legislatif per daerah pemilihan. Aturan itu diperkuat dengan UU No.8 Tahun 2008 bahwa setiap partai politik harus mencantumkan salah satu nomor urut satu sampai tiga untuk calon legislatif wanita.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka dalam pemilu 2004 dan 2009 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon legislatif (caleg) perem-

KPK: Gratifikasi Seks Makin Marak

YULIA PUSPITASARI: Rp110 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

ADE RAECHANI: Rp6 juta lewat BCA, tiga kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menyatakan bahwa saat ini gratifikasi seks semakin masif terjadi. "Gratifikasi seks ini, tidak bisa dipungkiri, mulai massif," kata Bambang di kantornya, Jumat.

Bambang berujar, gratifikasi seks tersebut akan dibahas secara khusus dalam kegiatan workshop perkuatan integri-

ERNA: Rp53 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari Nama Maharani muncul 2011-1 dalam kasus kuota impor Februari daging sapi setelah ia 2013.

ERNA KOMALANINGRUM: Rp25 juta lewat Bank Mandiri, satu kali, per 1 Januari 2011-1 Februari 2013.

ELLY: Rp64,5 juta lewat BCA, dua kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

HANNY SURAWATI: Rp3,5 juta lewat BCA, dua kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

AMELIA OKTRIVINA: Rp30 juta lewat BCA, satu kali, per 16 Maret 2004-14 Oktober 2005.

4

tas kemitraan di sektor publik dan swasta serta kegiatan pertemuan lembaga-lembaga Anti-Corruption and Transparancy di Medan pada awal Juli 2013. Kegiatan ini akan dihadiri puluhan lembaga antikorupsi di seluruh dunia serta seratusan pimpinan perusahaan di Tanah Air. "Poin utamanya, dibangun kesepakatan agar tidak melakukan suap. Intinya kami menggugah peran swasta dalam memberantas • LANJUT KE HAL. 2

terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK bersama Fathanah di kamar Hotel Le Meridien, Jakarta.

Sebulan Nikah, Djoko Belikan Dipta Rumah Rp14 Miliar

SATU bulan setelah menikahi Putri Solo 2008 Dipta Anindita, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri dan pencucian uang, Djoko Susilo membelikan rumah seharga Rp14,45 miliar.

Anehnya, dalam akta jual beli rumah mewah seluas 703 m2 di Jalan Prapanca Nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hanya tertera angka Rp5,7 miliar.

• LANJUT KE HAL. 2

KPK Harus Periksa Wali Kota Binjai KOMISI Pemberantasan Korupsi diminta untuk mengambil alih dugaan kasus penyimpangan penggunaan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tahun 2010 sampai 2013 di 33 Kabupaten/Kota seSumut.

"Kuat du-

• LANJUT KE HAL. 2

gaan, penggunaan atau penyaluran dana bantuan tersebut, terindikasi sarat dengan Korupsi," ujar tokoh Pendidikan Sumut Ir H Suprie Hamdani di ruang kerjanya kepada awak koran ini, di Jalan Padang Sidempuan, Kota Binjai, Selasa lalu.

Dijelaskan Suprie, untuk menyelamatkan uang negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yakni UU No.20 tahun 2002, KPK dapat menyelidiki, menyidik, menuntut perkara korupsi dan mensurvei lembaga lain sejenis serta dapat mengambil alih perkara korupsi yang tersendat.

Jadi lembaga super bodi ini harus secepatnya melakukan tindakan hukum demi menyelamatkan triliunan uang masyarakat dari • LANJUT KE HAL. 2

Tangkap » Iskandar ST di Polmed: dan Jadi Pengusaha Sukses Cukup Dengan 3 M Periksa Abdul Aziz

TIM Tipikor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungbalai diminta segera menangkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Tanjungbalai Ir Abdul Aziz MM. Abdul Aziz diduga terlibat dalam kasus penyimpangan atas pekerjaan tujuh paket proyek hotmix tahun anggaran 2012 lalu di Pemko Tanjungbalai.

Kasatreskrim Polres Tanjungbalai AKP Aris Wibowo SIK mengatakan, Abdul Aziz adalah Penanggungjawab Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek senilai Rp6,8 miliar itu. Alumnus Akpol dan PTIK tersebut mengaku pihaknya telah memanggil dan memeriksa belasan saksi dari Dinas PU Tanjungbalai • LANJUT KE HAL. 2

MEDAN - Syarat untuk menjadi pengusaha sukses sesungguhnya tidak susah, karena cukup dengan 3M, yakni Mau, Motivasi, dan Mulai. ”Kalau 3M itu ada pada diri Anda, mulai besok Anda sudah bisa jadi pengusaha,” kata Iskandar ST, Pemimpin Umum Starmedia Group saat menjadi narasumber pada acara “Young Entrepreneur Workshop” di Gedung Z Lantai 5 Kampus Politeknik Negeri Medan (Polmed), Padang Bulan Medan, Sabtu.

BACA JUGA BERITA KPKPOS DI www.starberita.com

NARASUMBER– Pemimpin Umum Star Media Group Iskandar ST saat menjadi narasumber pada “Young Entrepreneur Workshop” di Gedung Z Lantai 5 Kampus Politeknik Negeri Medan (Polmed).

W

ORSKHOP dibuka oleh Direktur Polmed diwakili Pembantu

Direktur (Pudir) I Ir Abdul Basyir MT, dihadiri Ketua Jurusan Administrasi Niaga

Polmed Nursyiah Fitri SE, MSi, Ketua Prodi MICE Ratna Dewi dan Ketua Panitia Putri H Ginting. Dalam workshop itu juga berbicara pengusaha Salimin Johan MBA. Di depan ratusan mahasiswa Polmed dan sejumlah perguruan tinggi di Medan, Iskandar memaparkan, syarat pertama jadi pengusaha harus “Mau” atau memiliki minat (nawaitu) yang kuat. Sebab kalau tidak ada minat jadi pengusaha, dipaksapaksa pun tidak akan berhasil.

“Kalau ada minat yang kuat, jalan untuk jadi pengusaha akan terbuka,” kata pemilik puluhan • LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

Asian Agri Klaim Telah Bayar Denda Pajak JAKARTA - Asian Agri Group mengklaim telah membayar denda putusan Mahkamah Agung terhadap kasus penggelapan pajak 14 anak perusahaannya. Namun, Asian Agri tetap mengajukan keberatan melalui pengadilan pajak.

General Manager Asian Agri Group, Freddy Widjaya, Jumat (21/ 6) menjelaskan, pembayaran denda tersebut telah dilakukan pada 20

Juni 2013, dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo.

"Pembayaran tanggal 20 Juni kemarin untuk denda yang jatuh tempo pada 22 Juni 2013," kata Freddy dalam konferensi pers di Jakarta.

Walau mengklaim telah membayar, ia menolak untuk memberitahu berapa jumlah persisnya.

Ia beralasan, denda tersebut

KPK: GRATIFIKASI SEKS MAKIN MARAK.........................................................

• DARI HALAMAN. 1 korupsi," kata Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, di tempat yang sama.

Adanya dugaan gratifikasi seks ini mengemuka dalam kasus suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada 2012.

Tersangka suap, Ahmad Fathanah, mengaku sedang berasyik-masyuk saat ditangkap penyidik KPK di Hotel Le Meridien pada 29 Januari 2013 lalu. Fathanah mengakui menyewa kamar khusus untuk berduaan dengan Maharani Suciyono, mahasiswi yang ikut diciduk bersamanya.

"Saya menyewa satu kamar dengan nomor 1740 untuk indehoy bersama-sama," katanya seperti tertulis dalam dokumen yang diperoleh. "Saat itu kemudian pintu kamar saya diketuk oleh petugas dan setelah saya buka, saya ditangkap oleh petugas KPK." Di persidangan, Maharani mengiyakannya ketika memberi kesaksian untuk dua terdakwa suap, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy. Kasus ini telah menjerat empat tersangka. Satu tersangka lainnya adalah Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama PT Indoguna Utama--importir daging sapi.(BBS)

TANGKAP DAN PERIKSA ABDUL AZIZ..........................................................

• DARI HALAMAN. 1 yang diantaranya merupakan Panitia Tender, PPTK dan Pengawas proyek.

Informasi yang didapat di lapangan, satu tim kecil dari Politeknik Negeri Medan (Polmed) telah didatangkan untuk menilai pekerjaan dan menaksir kerugian sementara dari pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai bestek itu.

Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.

Dengan adanya titik terang dalam pengusutan kasus tersebut dari tim Polmed dan keterangan beberapa Pengawas proyek yang mengaku tidak mau menandatangani Berita Acara (BA) pencairan dananya, sudah sepantasnya Polisi yang menangani kasus ini

meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan dan segera menetapkan para tersangkanya.

“Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis PU diduga kuat terlibat, karena jelas ikut menandatangani BA proyek sehingga dananya bisa cair 100 persen meskipun pekerjaannya tidak sesuai bestek,” kata aktivis LSM Rudi Rinaldi berpendapat.

Karena itu, menurut Rudi, sudah sepantasnya Abdul Aziz ditangkap dan diperiksa serta dihadapkan pada proses hukum terkait keterlibatannya dalam kasus dugaan penyimpangan pekerjaan pada proyek APBD Tanjungbalai Tahun 2012 yang merugikan keuangan negara tersebut.

(HER)

SEBULAN NIKAH, DJOKO BELIKAN DIPTA RUMAH RP14 MILIAR...............

• DARI HALAMAN. 1 Fakta ini diungkapkan saksi Buntario Tigris, notaris yang tahu soal urusan jual beli rumah bertingkat itu.

Dalam surat dakwaan, Djoko Susilo menikahi Dipta pada 1 Desember 2008 di di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara akta jual beli rumah itu terbit pada 30 Desember tahun sama.

Menurut Buntario, pemilik rumah itu bernama Johadi Akman dan Djuslina Djaja. Buntario mengaku hanya sebagai perantara keduanya buat membantu menjual rumah mewah itu. Sementara yang mengurus akta jual beli dan sertifikat adalah notaris Mariyana Suryana.

Namun, pembelian rumah itu diwakilkan kepada Djoko Yuwono,

penerima kuasa ayah Dipta Anindita, Djoko Waskito.

Dalam surat dakwaan, pembayaran rumah itu diwakilkan kepada notaris kepercayaan Djoko Susilo, yakni Erick Maliangkay. Tercatat ada dua kali transfer buat pembayaran rumah itu. Pertama 16 Desember 2008 sebesar Rp7 miliar, dan pada 24 Desember 2008 senilai Rp7,4 miliar.

"Pengikatan jual beli dibuat 24 Desember 2008, lalu AJB dibuat 30 Desember 2008. Tapi waktu pengikatan jual beli harga rumah Rp5,7 miliar," kata Buntario di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Setelah lunas, tambah dia, sertifikat rumah itu dibaliknamakan atas nama Dipta Anindita.

Atas kesaksian itu, Djoko Susilo enggan menanggapinya dan mengatakan akan dibuktikan pada pemeriksaan terdakwa.(IC/BBS)

PARPOL TAK PUNYA KADERISASI....

• DARI HALAMAN. 1 puan, namun belum secara otomatis memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terpilih dalam pemilu.

Sayangnya, aturan yang memberikan peluang kepada wanita untuk ikut dalam proses legislasi di negara ini sedikit terhambat karena masih ada partai politik yang tidak menempatkan caleg perempuan sesuai undang-undang.

KPU ketika menyerahkan hasil verifikasi bakal calon anggota DPR kepada perwakilan 12 parpol peserta Pemilu 2014, diketahui sebanyak tujuh daerah pemilihan dari empat partai politik tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Dapil-dapil itu pun terpaksa kosong dari daftar caleg.

Partai Gerindra tak mendapatkan daftar caleg sementara di Jawa Barat IX. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapil Jabar II dan Jawa Tengah III. Partai Amanat Nasional (PAN) gagal di Sumatera Barat I. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tak punya caleg di tiga dapil (Jabar V, Jabar VI, dan Nusa Tenggara Timur I) dan Hanura di Jawa Barat II. Peristiwa tak lolosnya sejumlah parpol dalam proses verifikasi

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

parpol menunjukkan lemahnya partai politik dalam mengawal proses kaderisasi di internal partai. Parpol-parpol terlihat gamang dalam menempatkan wakil perempuan di nomor urut atas seperti diatur dalam undang-undang.

Sudah bisa ditebak, kader-kader wanita yang akan dipilih partai politik boleh dibilang bukan "buatan pabrik parpol" tapi lebih kepada kontrak politik yang berjalan.

Parpol, demi lolos aturan menyomot para perempuan yang dianggap bisa ditempatkan di nomor atas dalam daftar caleg yang diajukan. Karena itu tak usah heran jika banyak nama-nama caleg perempuan yang ditempatkan parpol terdengar asing di telinga. Jangankan buat masyarakat umum untuk daerah pemilihannya saja masih asing.

Kalau yang muncul adalah orang-orang semacam itu, bagaimana bisa punya keterikatan politik terhadap konstituen. Sudah pasti yang dirugikan adalah rakyat atau konstituennya. Karena itu rakyat harus cerdas, jangan pilih partai yang tak punya kaderisasi baik jika tak ingin diwakili anggota dewan yang asal comot tadi. Karena dengan kaderisasi bukti parpol terus bekerja meski bukan musim pemilu. (***)

Menkominfo Tifatul Sembiring (tengah) secara simbolis memberikan bantuan dana kepada warga saat meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013, di kantor besar Pos Medan, Sumut, Sabtu (22/6). BLSM merupakan dana kompensasi yang diberikan pemerintah kepada warga kurang mampu menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang pada tahap awal dibagikan di 14 kota besar di Indonesia.

akumulasi yang tersebar di 14 anak perusahaan. Selain itu, ia tidak menginginkan simpang siur informasi dan menyerahkan data tersebut dibuka oleh Ditjen Pajak.

Untuk jatuh tempo selanjutnya pada awal Juli 2013. Selain itu, masih tersisa ratusan tagihan pajak lainnya yang akan dibayar perusahaan. Asian Agri Group mengaku tetap akan mengajukan keberatan melalui pengadilan pajak.

Keberatan tersebut akan disampaikan tiga bulan setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.

Seperti diketahui, berdasarkan putusan MA, nominal tunggakan yang harus dilunasi Asian Agri sebesar Rp1,82 triliun.

Jumlah tersebut ditambah denda Rp2,5 triliun, sehingga seluruh kewajiban pembayaran Asian Agri mencapai Rp 4,3 triliun.

(VN/BBS)

GATOT DIADILI DI PN MEDAN...................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 materi gugatan akan dibuktikan dipersidangan," kata Achmad Guntur di PN Medan, Selasa (18/ 6), seperti dikutip Starmedia Group.

Soal tindaklanjut gugatan yang memakan waktu hampir satu bulan, Achmad Guntur menjelaskan, pihaknya tidak ada memperlambat proses hukum gugatan tersebut. Di Pengadilan, katanya, tidak pernah pandang bulu siapa yang akan diadili. Jika ada gugatan masuk, maka semua akan diproses tanpa pandang bulu.

"Tidak ada yang diperlambat, saya rasa prosesnya ini masih normal dan langsung ditindak-

lanjuti. Majelis hakim dan waktu sidang sekarang sudah ditentukan semua," tegasnya.

Dijelaskan Achmad Guntur, untuk mengadili gugatan bernomor perkara 309/pdt.g/2013/ PN.Mdn itu, telah ditunjuk tiga majelis hakim dan satu orang panitera. Yakni Surya Pardamean sebagai ketua majelis hakim, serta Baslin Sinaga dan Indra Cahya sebagai hakim anggota. Sedangkan panitera pengganti (PP) dipercayakan kepada Safrida.

Gugatan secara citizen lawsuit tersebut terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang dikucurkan Gu-

bernur Sumut.

Saat mengajukan gugatan, lanjut Guntur, penggugat yang semuanya berprofesi pengacara, juga memberikan sejumlah berkas sebagai bukti adanya penyelewengan dana APBD Pemprov Sumut.

Ketua Tim Advokasi Penyelamat Sumatera Utara Hamdani Harahap mengatakan, meski saat ini jadwal sidang perdana gugatan mereka sudah ditetapkan, namun menurutnya prosesnya itu masih tergolong lambat. Sebab sudah hampir satu bulan, baru jadwal gugatannya ditentukan.

"Tetap ada rasa kecewa sedikit, karena jadwal sidangnya termasuk lama ditentukan. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan itu se-

cara panjang lebar lagi. Saat ini kita penggugat mempersiapkan diri untuk membeberkan semua kebusukan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," kata Hamdani.

Hamdani menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan para tersangka selama ini, sudah jelas terlihat ada dugaan keterlibatan Gatot Pujo Nugroho dan tidak pernah diproses.

"Semua dugaan keterlibatan Gatot inilah nanti yang akan kita beberkan di persidangan. Kita mempunyai bukti yang kuat, bukan main-main, ini korupsi seorang yang sangat dahsyat," tegasnya.

Yang paling mencolok, lanjut Hamdani, bukti dugaan keter-

libatan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho ada dalam tiga skandal kasus korupsi. Yakni dana Bansos, BOS, dan BDB. Di mana dalam praktiknya, dana ada yang dialihkan peruntukannya demi pencitraan Gatot dan juga untuk kepentingan pribadi.

Gugatan ini diajukan sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap kasus korupsi yang ada di Sumut, bahkan berada di peringkat ketiga daerah terkorup di Indonesia. Ironisnya lagi, kata Hamdani, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut sudah menemukan adanya kerugian negara yang melibatkan Gatot namun tak dilaporkan kepada penegak hukum. (TIM)

REKANAN POLISIKAN PEJABAT DISBIMARAN...................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 telah kita serahkan," ujar Chairuddin.

Chairuddin kuasa direktur perusahaan mengaku bosan terhadap oknum pejabat Disbimaran karena setiap melakukan penagihan selalu di pimpong. Buktinya, hingga saat ini, disposisi Bupati terkait proyek yang telah selesai dikerjakan 100 persen itu belum juga dibayar.

Padahal sudah ada disposisi Bupati Rohil H. Annas Maamun.

Disebutkan dalam disposisi itu, “Kadis Bina Marga Tinjau dan bagaimana proses pembayaran sesuai ketentuan Bup”.

"Di bawah disposisi tertera paraf, terkesan disposisi Bupati

dicuekin," ujar Chairuddin Kamis pekan lalu.

Menurut Chairuddin, tidak terealisasinya pembayaran sejumlah proyek PL dan PML di lingkungan Disbimaran diduga akibat APBD Rohil tahun anggaran 2012 terbebani dengan adanya pengalokasian anggaran terhadap sejumlah proyek di Instansi Vertikal seperti Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, Polres Rohil, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

"Dana APBD Rohil yang terserap untuk membiayai Instansi Vertikal pada tahun anggaran 2012 diperkirakan mencapai Rp40 miliar sebagian besar di PL kan," katanya.

Sementara itu, lanjut Chairuddin, ada ratusan paket

proyek, di lingkungan Dinas Bimaran yang dilaksanakan dengan sistem lelang tahun anggaran 2012 lalu, seluruhnya telah selesai dibayar. "Kenapa justru pekerjaan PL dan PML yang modalnya juga pas-pasan, boleh dibilang yang mengerjakan pengusaha ekonomi lemah," katanya, seraya menambahkan, pengusaha ekonomi lemah dianak tirikan. ”Yang lebih menyakitkan lagi, disposisi Bupati tersebut menurut pihak Disbimaran diragukan keabsahannya. Alasan lain yang disampaikan “kas lagi kosong”," ujar Chairuddin Menurut Chairuddin, pihaknya mendapat proyek PML tahun anggaran 2012 sebanyak 7 paket. Jenis proyek, pembuatan

Bak Penampungan Air lokasi Kepenghuluan Panipahan II, Kecamatan Pasir Limau Kapas, nilai kontrak 1 paket sebesar Rp171 juta. Lokasi proyek Jalan Darma 2 unit, Jl. Bakti 2 unit.

Jl.Tenaga 2 Unit, Jl.Senangin 2 unit, Jl. Bijaksana 2 unit dan Jl.Gereja 2 unit pembuatan bak penampungan air tersebut tersebar di Kepenghuluan Panipahan II, Pembuatan Bak Penampungan Air sesuai permintaan masyarakat, sebagai pelaksana CV. Enam Bersaudara, CV.Putra Jakra, dan CV.AIC, Nomor kontrak : 620/KONTPml/BM-air/015/2012 biaya 7 paket proyek pembuatan bak penampungan air tersebut sekitar Rp1,2 miliar. "Sedangkan Bak Penampungan Air tersebut

seluruhnya sudah digunakan oleh masyarakat," beber Chairuddin.

Jumlah paket PL dan PML tahun anggaran 2012 yang sudah selesai dikerjakan sekitar 38 paket. Namun belum dibayar oleh Dinas Bimaran Rohil.

Jumlah proyek PL dan PML ada 87 paket, tersebar disejumlah Kecamatan diantaranya Kecamatan Rimbo Melintang, Rantau Kopar, Batu Hampar, Pekaitan, Bangko dan Pasir Limau Kapas.

Para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan proyek PL dan PML tersebut telah berulang kali mendatangi Bendahara Dinas Bimaran untuk melakukan tagihan.Namun yang diterima para kontraktor, hanya janji - janji melulu sejak Desember 2012.(PUR)

KPK HARUS PERIKSA WALI KOTA BINJAI ..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tahun 2010 sampai dengan 2013 yang disinyalir diselewengkan para pejabat beserta kroni-kroninya di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, termasuk walikota Binjai HM Idaham SH Msi. “Gubernur Sumut selaku penanggung jawab anggaran BDB juga harus dimintai pertanggung jawabannya dalam penyaluran dana tersebut,” tegas Suprie Hamdani.

Diketahui, lanjut Suprie Hamdani, masyarakat saat ini sangat pesimis dengan kemampuan serta keberanian penyidik baik dari

kejaksaan maupun kepolisian untuk mengusut tuntas dan menyeret para petinggi di Sumut yang terlibat dalam kasus dugaan penyelewenagan BDB yang disebut-sebut telah merugikan triliunan rupiah uang rakyat. “KPK diminta segera menjemput bola untuk bekerjasama dengan BPKP Sumut dan mengecek jumlah kerugian negara yang ditemukan BPKP Sumut maupun LSM," pungkasnya.

Bukan tidak mungkin, tambahnya, kalau penanganan kasus yang dilakukan kejaksaan dan kepolsian hanya mampu menahan

pejabat setingkat bendahara saja.

"Namun sang bigbos seperti Kepala Daerah dan Sekda sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab, malah tidak tersentuh hukum,” papar Hamdani.

Dikatakan Suprie, tindakan KPK menahan Bupati Madina beberapa waktu lalu terkait dugaan kasus korupsi dinilai sudah sangat tepat. Ini salah satu contoh pengambilalihan kasus yang tersendat di Sumut. Seharusnya KPK juga bisa mengulangi prestasi yang sama terhadap kasus dugaan korupsi Bantuan Dana Bawahan TA

2010 sampai dengan 2013. Karena kasus dugaan penyimpangan BDB se-Sumut ini termasuk kategori kasus besar yang seyogyanya harus diprioritaskan pengusutannya.

Menurutnya, besaran penyaluran BDB ke kabupaten/kota di Sumut disinyalir terjadi kongkalikong antara Pemprovsu dengan bupati dan wali kota. Diduga ada fee yang harus distor pihak bupati dan wali kota ke Pemprovsu. Tentunya, pada akhirnya yang paling dirugikan adalah masyarakat juga, karena masyarakat tidak sepenuhnya menikmati bantuan itu.

“Diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi secepatnya turun ke 33 Kabupaaten/Kota di Sumut untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi tahun 2010 2013. Dan dana yang telah digunakan dan disalurkan itu, apakah tepat sasaran atau di mark up atau diselewengkan,” ujar Suprie Hamdani.

Begitu juga untuk Kota Binjai penggunaan dana BDB dari tahun 2011-2013 terindikasi diselewengkan. "Kita mengharapkan pihak KPK dan BPK aktif dan turun memeriksa Dana BDB di Kota Binjai," ujar Sufrie.(SBR)

JADI PENGUSAHA SUKSES CUKUP DENGAN 3 M................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 perusahaan ini.

Syarat yang kedua adalah “Motivasi”. Menurut Iskandar, motivasi terbaik di dunia yang terbukti melahirkan pengusaha tangguh dan fenomenal adalah motivasi dalam keadaan kepepet.

Dia menyebut contoh Bill Gates, tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi dan informasi yang kini menjadi orang terkaya di dunia. Bill Gates berhasil membangun pusat Microsoft di dunia karena kepepet.

Saat itu, Bill Gates dipanggil bos IBM untuk bertemu. Lalu bos IBM menanyakan apakah Bill Gates mampu memberikan program yang mampu membuat perusahaan tersebut bisa bersaing dunia. Bill Gates lalu bilang, dia punya Disk Operating System (DOS) atau sistem operasi yang berbasis modus teks. Tapi ketika keluar dari ruangan bos IBM itu, Bill baru sadar bahwa tidak tahu sama

sekali tentang DOS. “Karena kepepet, akhirnya Bill mencari orang yang bisa menciptakan DOS, lalu dia beli dengan harga 50 ribu US dollar.

Kemudian dia jual dengan harga ratusan juta US dollar kepada IBM. Bill Gates kemudian menjadi orang terkaya di dunia.

Artinya, ide briliannya muncul karena kepepet,” kata Iskandar.

Iskandar sendiri mengaku menjadi pengusaha juga karena kepepet. Saat itu, setamat SMA di Banda Aceh pada 1986, dia merantau ke Medan dengan maksud melanjutkan pendidikan.

Di Medan dia tidak punya siapa-siapa karena saudarasaudaranya merantau ke kota lain. Dia kemudian menumpang dengan seseorang di sebuah gang di Jalan Sei Kera. Untuk biaya hidup sehari-hari dia menjadi guru les privat ke rumah-rumah.

Pada semester pertama hingga kedua, dia masih bisa membayar uang kuliah. Tapi pada semester ketiga, Iskandar tak

mampu lagi, sehingga harus ‘petak umpet’ dengan dosen pengawas agar bisa mengikuti ujian semester. Tapi akhirnya ketahuan juga belum bayar kuliah sehingga terpaksa dikeluarkan dari kelas saat hendak mengikuti ujian.

Hidup sehari-hari pun makin susah. Sarapan pagi dan makan siang terpaksa dirapel, yaitu makan lontong pada pukul 10.30 WIB. “Dalam kondisi kepepet itulah saya merenung, kalau tidak berjuang dan segera bertindak, kondisi saya akan tetap miskin.

Di sinilah timbul keinginan saya menjadi seorang pengusaha,” tutur pria bertubuh langsing ini.

Dia terjun jadi pengusaha saat berusia 19 tahun. Dengan motivasi kepepet itu, di usia 23 tahun pada tahun 90-an, Iskandar mengaku sudah memiliki 3 rumah dan 3 mobil. “Kalau setiap tahun saya beli rumah dan mobil, sudah berapa mobil dan rumah yang saya miliki sekarang.

Artinya, motivasi kepepet itu

bisa mengubah saya jadi pengusaha,” ucap pria yang kini terjun jadi politisi sebagai Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Sumut.

Iskandar juga mengingatkan, menjadi seorang pengusaha harus punya modal merupakan mindset yang salah. Yang utama adalah mau, bukan modal.

Kemudian motivasi, bukan manipulasi. Sedangkan M yang ketiga adalah Mulai (action).

“Kalau anda tidak mulai, anda akan tetap mahasiswa. Maka lakukan action,” kata Iskandar.

Dalam kesempatan itu, Iskandar menilai program studi MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhebition) yang merupakan prodi baru di Polmed punya prospek yang cerah. Sebab bidang MICE terutama exhebition/pameran kini sedang berkembang di Indonesia.

“MICE bergerak di bidang ekonomi kreatif. Di sini mahasiswa dibimbing membuka lapangan pekerjaan baru,” tutur

pengusaha yang memulai usaha di bidang pameran ini.

Sedangkan pengusaha Salimin Johan mengatakan, sedikitnya minat generasi muda jadi pengusaha bukan kesalahan mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi, tapi kesalahan kurikulum.

“Kurikulum kita baru mampu membentuk mahasiswa jadi pencari kerja, belum pencipta lapangan kerja. Jadi ke depan, kurikulum harus menggiring mahasiswa jadi pencipta lapangan kerja,” tutur pengurus Kadin Sumut ini.

Sebelumnya, Pudir I Polmed Abdul Basyir dalam sambutannya mengatakan, berdirinya Prodi MICE di Polmed tidak terlepas dari dukungan pengusaha, di antaranya Iskandar ST, Direktur Star Indonesia.

“Polmed perguruan tinggi kedua setelah Politeknik Negeri Jakarta yang membuka prodi MICE. Belakangan diikuti Politeknik Negeri Bandung,” kata Basyir. (SF/SMG)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

Pimpinan KPK Tandatangani Surat Penonaktifan Gubernur Riau JAKARTA - Perjalanan Rusli Zainal memimpin wilayah Riau, bakal terhenti. Selain sudah ditetapkan dan dijebloskan ke tahanan, seluruh pimpinan KPK juga sudah menandatangani surat rekomendasi non aktif Rusli Zaenal sebagau Gubernur Riau.

"Bahkan surat rekomendasi ini, sudah dikirim KPK ke Mendagri.

Namun hingga kini kami belum menerima balasan diterima atau tidak, ya mungkin masih dalam perjalanan menuju KPK," papar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK Jakarta, Jumat pekan lalu.

Bambang menjelaskan mekanisme penonaktifan seorang kepala daerah, menjadi kewenangan Mendagri. Sehingga KPK menyerahkan proses selanjutnya pada Mendagri Gamawan Fauzi.

Rusli Zainal hingga detik ini ternyata masih menjadi Gubernur sah provinsi Riau. Segala urusan pemerintahan masih dikendalikan Rusli dari dalam rumah tahanan KPK. Kuasa hukum Rusli, Rudy Alfonso mengatakan Rusli Zaenal masih aktif bertugas walaupun mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK. Memang bahwa dalam peraturan jelas dikatakan bahwa penonaktifan baru bisa dilakukan jika penyelenggara negara tersebut sudah duduk dikursi pesakitan atau menjadi terdakwa.

Rusli Zainal sebagai tersangka untuk tiga perbuatan korupsi berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 8 Februari 2013. Dalam perkara pertama, politisi Partai Golkar melakukan tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru,

Riau.

Rusli diduga menerima sejumlah hadiah dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON melalui eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas yang telah duduk sebagai pesakitan dalam kasus tersebut. "Terhadap yang bersangkutan (Rusli Zainal) dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara kedua, Rusli juga dijerat terkait perubahan perda yang sama. Hanya saja, berbeda peran, yaitu diduga memberikan sesuatu kepada anggota DPRD Riau. Sejak tanggal 8 Februari 2003 juga, penyidik sudah menemukan dua alat bukti cukup berkaitan dengan kasus pembahasan Perda yang terkait dengan tersangka Faizal Azwan dan M Dunir, yaitu atas nama Rusli Zainal selaku Gubernur Riau.

Atas perbuatannya, Rusli dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan dugaan memberi sesuatu.

Perkara ketiga, Rusli selaku Gubernur Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelelawan, Riau. Dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. KPK beberapa waktu lalu juga kembali telah mencegah Gubernur Riau ini untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001-2006 di Pelelawan, Riau. (endy)

NASIONAL

Di Balik Penjara, Koruptor Bank Century Jual Asetnya JAKARTA - Diam-diam Robert Tantular, terpidana korupsi Bank Century menjual aset-asetnya dari balik penjara. Aset berupa tanah dan bangunan kantor Bank Mutiara di Jalan Yos Sudarso Kota Solo, Jawa Tengah, dilego tanpa sepengetahuan KPK juga penegak hukum lainnya.

Wakil Ketua MPR Sohibul Iman geram dengan aparat penegak hukum yang kebobolan dengan ulah Robert Tantular. "Ini masalah serius, masak orangnya berada di dalam tahanan bisa menjual aset miliknya. Masalah ini akan pertanyakan kepada tim pemburu aset, termasuk KPK kenapa bisa terjadi.

Pasti ada kongkalikong," tandas Sohibul di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Seyogyanya, Rabu pekan lalu, Timwas Century DPR RI menggelar rapat dengan KPK. Sayang-

nya, lembaga antikorupsi mangkir.

Padahal rapat ini ingin membahas informasi baru tentang perkembangan baru kasus Bank Century, termasuk lolosnya penjualan aset.

Tidak hadirnya KPK saat ini karena agenda rapat dianggap terlalu dekat dengan rapat sebelumnya. Dalam surat KPK No: B1537/01/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menyatakan bahwa ketidakhadiran KPK

karena agenda rapat terlalu dekat dengan rapat sebelumnya pada 5 Juni 2013. Sehingga, KPK meminta tenggang waktu yang lebih panjang.

Kuasa hukum Bank Mutiara, Mahendradatta mengatakan aset yang dijual Robert Tantular seharusnya ikut disita untuk mengembalikan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas. Karena itu, pihaknya mendesak KPK segera menyelesaikan kasus Bank Century

sesuai hasil rapat tim pengawas Century DPR pada 5 Juni 2013.

Salah satu kesimpulan rapat adalah tim pengawas Century mendorong KPK untuk menelusuri dan mengembalikan asetaset Bank Century yang diperoleh dalam kaitan kasus korupsi Bank Century. "Saya menilai, tim pemburu aset milik Robert Tantular tidak aktif. KPK harus cepat bertindak sesuai keputusan rapat dengan tim pengawas," papar Mahendradatta.

Penanganan kasus Century ini tidak adil, mengingat banyak aset milik Robert yang berkeliaran dengan aman. "Padahal, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah yang kasusnya belum masuk ke pengadilan, seluruh asetnya sudah disita. Kenapa Robert Tantular yang kasusnya sangat besar, malah asetnya tak disita, ada apa ini?" tanyanya.

Dijelaskan, sesuai laporan Corporate Secretary Bank Mutiara mengakui aset dan tanah bangunan kantor Bank Mutiara Cabang Solo yang terletak di daerah Nonongan tersebut diduga dijual Robert Tantular pada bulan Februari 2013 lalu. Dengan demikian hak milik gedung perkantoran tersebut telah beralih ke pemilik baru.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menvonis terdakwa Robert Tantular atas kasus penyimpangan di Bank Century dengan hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp 50 miliar, subsider lima bulan kurungan.

Putusan Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya selama delapan tahun penjara.

Total kerugian Bank century yang kini dimiliki negara mencapai lebih dari Rp 9 triliun.(ENDY)

KPK: Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum Pasti Ditahan JAKARTA - Hingga Jumat pekan lalu, mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, belum ditahan. Diduga KPK masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui jumlah kerugian negara.

Namun dugaan itu dibantah keras. "Jangan diartikan, seseorang ditahan karena hasil perhitungan kerugian negara. Keputusan KPK menyangkut alasan subjektif maupun objektif berdasarkan perhitungan penyidik yang menangani kasusnya. Jadi nggak benar dugaan itu," bantah juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Dilanjutkan, seluruh kasus korupsi pasti akan ditahan, termasuk terhadap tiga tersangka kasus Hambalang. Sebelum kasusnya dinaikkan ke tahap dua atau dilimpahkan ke penuntutan, para tersangkanya akan dilakukan penahanan lebih dulu.

"Nah, untuk tiga tersangka kasus Hambalang AM (Andi Mallaranggeng), AU (Anas Urbaningrum) dan TBNM (Teuku Bagus Mohammad Noor), kami belum tahu kapan persisnya mereka akan ditahan karena tentu hanya penyidik yang tahu," tandas Johan.

Dikatakan, hingga kini kasus Hambalang masih terus dilakukan pendalaman dan dikembangkan.

Penyidik KPK tetap memproses dan membongkar kasus korupsi itu hingga tuntas.

Sebelumnya, mantan pimpinan KPK Haryono Umar heran hingga kini KPK belum menahan Andi

Mallarangeng, mantan Menpora dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang. "Soal penahanan memang diserahkan kepada tim penyidik KPK, karena itu merupakan bagian dari proses menyidikan.

Dengan demikian, lanjut Haryono biasanya penahanan terhadap tersangka kasus korupi biasanya KPK menggunakan dua alasan, yakni alasan subyektif dan alasan obyektif. Dan yang sering digunakan KPK untuk melakukan penahan terhadap tersangka korupsi adalah alasan subyektif.

Sehingga hasil audit BPK bukan menjadi alasan menunda penahanan tersangka korupsi.

"Alasan itu sebagai salah satu cara untuk mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi.

Biasanya alasan subyektif digunakan karena takut melarikan diri, takut alat bukti hilang, takut melakukan kesalahan yang sama, dan banyak alasan yang lain," jelas Haryono di Jakarta, Rabu (19/6) Kamis malam, salah satu tersangka kasus Hambalang yaitu mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hambalang, ditahan KPK setelah hampir satu tahun berstatus tersangka.

Selain Deddy, ada tiga orang lagi yang turut menjadi tersangka yaitu Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menpora Andi Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor. Anehnya mereka belum ditahan sehingga muncul berbagai spekulasi yang menyudutkan KPK.(ENDY)

Warga menunjukkan uang usai penyerahan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) di Kantor Pos Mampang, Jakarta, Sabtu (22/6). Terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah menyalurkan BLSM secara bertahap, tahap awal sekitar 4 juta rumah tangga sasaran penerima BLSM, dengan besaran Rp 300ribu per orang dengan menunjukkan kartu perlindungan sosial.

Dana Kompensasi BBM Rawan Penyimpangan JAKARTA - Sikap keraguan terhadap pemerintah yang melaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), masih cukup tinggi. Ini sangat beralasan karena masyarakat mengkhawatirkan penyalurannya rawan penyimpangan, penyelewengan dan rawan korupsi.

"Mengingat, perilaku pejabat pemerintahan dan elite politik yang maruk dan berambisi agar harga BBM harus naik, apalagi menjelang Pemilu 2014 dimana para politisi sedang gencar-gencarnya mencari dana kampanye, semakin memupuskan harapan bahwa program BLSM akan tepat sasaran serta rawan korupsi," papar Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina, M.Si saat diskusi BLSM di Jkaarta, Selasa pekan

lalu.

Selain itu, lanjut Elvina, masyarakat kerap mempertanyakan sistem akuntansi seperti apa yang akan digunakan pemeritah untuk mengaudit program BLSM. Jika tidak, program BLSM akan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang hilang tidak berbekas.

"Yang tersisa ketika itu hanyalah kecurigaan, tudingan, dan tuduhan bahwa program BLT untuk kepentingan politik salah satu partai saja pada Pemilu 2009 lalu. Ini jadi kenyataan, apakah kenyataan itu harus terulang kembali," tandas anggota peneliti Studi Perdesaan Universitas Indonesia (UI) Elvina melanjutkan masyarakat harus kritis melihat kondiis ini. Juga harus memastikan dana kompensasi BBM, diantaranya untuk pengembangan beasiswa sebesar Rp6 triliun, harus dicermati secara

serius agar tidak bocor. "Mau tidak mau atau suka tidak suka, masyarakat ya harus menerima kenaikan harga BBM. Namun yang penting, masyarakat harus memastikan dana-dana kompensasi BBM itu sampai kepada yang berhak. Jangan sampai dana kompensasi dikorupsi lagi," harapnya.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai dana penghematan Rp 2,3 triliun dari hasil pemangkasan anggaran BLSM yang rawan dikorupsi. Menyusul disepakatinya dana BLSM sebesar Rp 9,3 triliun selama 4 bulan.

Penghematan ini, lanjut Uchok, akan menjadi ladang baru korupsi bagi pemerintah dan anggota DPR. pasalnya belum ada alokasi yang jelas dari anggaran penghematan

ini. Pasti anggaran itu dimainmainkan, dan itu sengaja dibuat seperti itu, seharusnya dikasih aja buat orang miskin, kasihan, mentang-mentang mereka megang duit.

"Selama ini, kita juga tidak tahu data orang miskin berapa, sudah itu yang akan disimpan atau dihemat ini mau diapain, bunganya aja mau diapain, selama ini kan bungabunga itu banyak, tetapi kita tidak tahu larinya bunga itu, bunganya saja sudah besar dan bisa dikorupsi," sambungnya.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyepakati dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 9,3 triliun selama empat bulan. Jumlah ini lebih kecil dari rencana awal yakni sebesar Rp 12 triliun untuk lima bulan. 15 juta keluarga miskin yang

menjadi sasaran program ini akan mendapat Rp 150.000 selama empat bulan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani menegaskan PDI-P akan mengawal dan mengawasi proses penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pengawasan ini agar dana kompensasi BBM tepat sasaran. PDIP juga ingin agar dana kompensasi segera diberikan ke masyarakat yang sudah terdata, dan diberikan maksimal pada Oktober 2013, sesuai program yang direncanakan.

"Kami juga akan awasi jangan sampai program ini hanya sebuah program amal (charity). Dan yang penting masyarakat juga ikut mengawasi dan memonitornya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," harapnya di gedung DPR Senayan Jakarta. (ENDY)

Sidang Korupsi Impor Sapi Diwarnai Tangisan Ibu dan Anak JAKARTA - Tudingan terhadap korupsi memang tak mengenakan. Maksud hati sang pengusaha meminta tambahan kuota impor sapi di Kementrian Pertanian, malah dinilai sebagai tindakan korupsi. Nasib itu dialami dua terdakwa perkara suap pengurusan kuota impor sapi di Kementerian Pertanian RI, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.

Dalam sidang lanjutan, dengan agenda membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu pekan lalu. Terdakwa satu Arya diberi kesempatan untuk membacakan pledoi lebih dulu.

Dalam pledoi berjudul "Sumba-

ngan Kemanusiaan Berbuah Bui', Direktur PT Indoguna Utama itu mengungkapkan isi hatinya yang baru pertama kali menghadapi hukum.

Terdakwa Arya mengaku sangat kasihan terhadap Ibunda Maria Elizabeth Liman, yang berjuang sendiri membangun usaha PT Indoguna Utama (IU) sejak perceraian dengan ayahnya, almarhum Rusli Effendi.

Tahun 1986, Arya memutuskan ke Jakarta dari Makassar untuk membantu ibunya Maria.

Awalnya hanya sebagai staf gudang, dan sekarang menjabat Direktur Operasional. Perusahaan yang mempekerjakan 2.000

karyawan, kini mulai terguncang dalam hiruk pikuk politik dan hukum.

"Akibat perkara ini, saya dan paman saya (Juard Effendi) menjadi terdakwa dan penghuni tahanan yang sangat menderita dan nestapa," kata Arya sambil meneteskan air mata.

Bukan hanya karyawan dan keluarganya yang terguncang, tapi keluarga terdakwa juga terguncang. Pasalnya, ia merupakan tulang punggung keluarga. "Tambah nestapa lagi ketika pahlawan saya, Mama saya yang perkasa ditetapkan sebagai tersangka," jelas Arya sembari menangis sesenggukan.

Sejenak Arya berhenti membacakan pledoi. Sang inu Maria Elizabeth Liman puk terisak dibangku pengunjung.

"Untuk Mama, seluruh keluarga besar, bos berusia 67 tahun, saya mohon maaf dan ampun. Mohon bisa memaafkan anak Mama.

Karena sebagai anak belum bisa memberikan kebahagiaan. Tabah ya bos, karena prahara pasti berlalu. Anakmu selalu mendampingi dan berbakti padamu, bos," lanjut Arya dengan nada terpatah-patah.

Mata sang Ibu pun memerah dan mengeluarkan air mata. Sapu tangan yang dipegang, berulang kali naik turun membasahi

pipinya. Maria buru-buru sadar, sebab banyak kamera televisi di depan yang menyorot wajahnya.

Untuk menghindari kamera, sesekali ia melihat ke sekitar ruang sidang.

Tak lama kemudian, Arya kembali melanjutkan membacakan pledoi. "Dunia usaha di Indonesia sangat kejam. Sebab, mencampuradukan dunia usaha dan politik. Padahal, kami semua hanya pengusaha, bukan politikus," jelas Arya.

"Kami bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga dan 2.000 karyawan PT Indoguna dan keluarganya. Tidak terbersit sedikit pun dalam hati kami untuk menjadi

politikus, karena bukan bidang kami," sambungnya.

Kehadiran Maria dalam sidang dugaan suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, memang mengejutkan kedua terdakwa dari PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, Pekan lalu keduanya dituntut hukuman 4,5 tahun penjara.

Dalam kasus yang sama, Maria selaku Direktur Utama Indoguna juga jadi terdangka.

Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi didakwa memberikan hadiah atau janji berupa uang Rp 1,3 miliar kepada anggota DPR

sekaligus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luhtfi Hasan Ishaaq. Pemberian uang itu dilakukan melalui orang dekat Luhtfi, Ahmad Fathanah.

Tujuannya agar Indoguna Utama mendapatkan tambahan kuota impor.

Jaksa mendakwa Juard dan Arya secara alternatif, yakni melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya ialah maksimal lima tahun penjara. Pekan lalu keduanya dituntut 4,5 tahun. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

SUMUT

Mantan Rektor Unsyah Jadi Tersangka BANDA ACEH - Tim penyidik Kejati Aceh memeriksa mantan Rektor Universitas Syah Kuala (Unsyah) Banda Aceh, Prof Dr Darni M Daud, mantan Dekan FKIP Unsyah Prof Dr Yusuf Aziz, dan mantan Kepala Keuangan Program Cagurdacil Mukhlis di Kejati Aceh, Senin pekan lalu ketiganya di periksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi program beasiswa Pemerintah

Aceh di Unsiyah sebesar Rp 3,6 miliar (APBA 2009 – 2010).

Kasi Penkum/Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH pada Senin pekan lalu mengatakan, pemeriksaan ketiganya secara terpisah di dampingi pengacaranya Amin Said SH, sedangkan Yusuf Aziz dan Mukhlis yang perkaranya menjadi satu berkas, di dampingi pengacara mereka, Darwis SH. Namun, pemeriksaan terhadap keduanya

juga di pisah.

“Pak Darni di minta keterangan sebagai penanggung jawab umum dalam program beasiswa jalur perkembangan daerah (JPD) yang di duga merugikan negara Rp 1,7 miliar lebih.

Sedangkan Pak Yusuf dan Mukhlis di periksa untuk mempertanggung jawabkan dugaan kerugian negara dalam program beasiswa untuk calon guru daerah

terpencil sebesar Rp 1,8 miliar lebih,” kata Amir Hamzah.

Menurut Amir Hamzah, sejak ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 19 April 2013 dan di cekal keluar negeri selama 6 bulan terhitung 7 Mei 2013.

Mereka baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka setelah puluhan saksi lainnya diperiksa, termasuk mantan Purek I Unsiyah, Prof Samsul Rizal

yang kini menjabat Rektor Unsyah.

“Jika penyidik menganggap pemeriksaan terhadap ketiganya belum cukup, maka pemeriksaan bisa dilanjutkan lagi," tandas Amir.

Kasipenkum/Humas Kejati mengakui ketiganya belum ditahan karena di nilai masih kooperatif dan tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.(YAN)

Dinkes Binjai Diduga Mark Up Anggaran APBD dan DAU 2012/2013 BINJAI - Salah satu anggota Komisi B di DPRD Binjai, Maruly Malau angkat bicara tentang Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam penggunaan anggaran APBD dan DAU 2012 dan 2013 kepada KPK Pos pada Rabu pekan lalu di ruang Komisi B. Dia mengaku sangat kecewa ternyata anggaran yang sudah di kucurkan untuk Dinkes telah terjadi pemborosan anggaran. Dia telah melakukan pengecekan ke lapangan dan menemukan bukti bahwa benar Dinkes dalam program kerjanya telah melakukan pemborosan anggaran yang mereka kucurkan ke 26 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang ada di Kota Binjai. Untuk 2012, Dinkes telah membeli mesin genset yang akan di pergunakan Puskesmas dan Pustu di lima kecamatan, ternyata mesin yang sudah di beli banyak tidak dipergunakan oleh Puskesmas dan Pustu. Salah satunya Puskesmas Jati Utomo di Kecamatan Binjai Utara.

Di 2013, Dinkes melakukan proyek pembuatan sumur bor di semua Puskesmas dan Pustu dengan memakai anggaran dana DAU sejumlah Rp 90 juta. Setelah di laksanakan, proyek tersebut juga tidak langsung di pergunakan oleh masing-masing Puskesmas karena sumur bor tanpa pipa penyambung untuk mengeluarkan air. "Itulah yang saya lihat sendiri," kata Maruly.

Begitu juga proyek pengerjaan penambahan daya listrik untuk Dinkes dan Puskesmas serta Pustu di lima kecamatan. "Saya melihat terlampu besar dana yang di pergunahkan, salah satu contoh di Dinkes penambaan daya 33 KVA seharga Rp199 juta memakai DAU 2013. Begitu juga untuk tambah daya di Puskesmas dan Pustu," katanya lagi.

Dia meminta Walikota Binjai HM Idaham untuk segera mengganti Plt Dinkes Kota Binjai karena dalam program mengajuan anggaran APBD dan PAPBD 2012 dan 2013 di duga telah melakukan mark up. "Saya meminta BPK, Kejari dan juga Polresta Binjai untuk memeriksa anggaran yang di pergunakan," tegasnya. Di tempat terpisah, Selasa pekan lalu, KPK Pos berhasil menjumpai Mp Rijal Nasution selaku PPK di Dinkes. Dia membenarkan proyek pembelian genset, sumur bor dan penambahan daya listrik pihaknya yang mengerjakan. "Tapi masalah anggaran, saya tak tau. Hanya sebatas staf yang di perintahkan, masalah anggaran itu pimpinanlah yang punya wewenang, kita hanya sebatas mengerjakan saja," ujar Rijal.(SBR)

Menurutnya, aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Medan juga harus benar-benar objektif dalam menanggani persindangan ini. Mengingat para pengiat anti korupsi, LSM dan masyarakat yang peduli dengan keungan Negara akan tetap mengikuti ‘drama’ persidangan Gubsu tersebut. ‘’Jadi para panitera dan hakim jangan coba-coba melakukan dealdeal tertentu yang nantinya akan berdampak buruk terhadap citra penegak hukum. Karena siapa pun orang dan jabatannya di mata hukum tetap sama, tidak ada yang dibedakan dan diistimewakan. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi seorang pemimpin selalu mengelak jika ditanya soal BDB,’’ujarnya.

Sekedar mengingatkan, pihak pengadilan sudah melayangkan surat panggilan dan pemberitahuan jadwal sidang kepada tergugat

NEGERI PARA BANDIT– Seniman Teater O mementaskan "Detektif Danga-Danga episode Negeri Para Bandit" di Taman Budaya Sumatera Utara, Medan , Jumat (21/6). Pementasan tersebut mengkritisi gaya hidup oknum anggota dewan yang menghambur-hamburkan uang.

Gatot Pujo Nugroho dan penggugat Tim Advokasi Penyelamat Sumatera Utara yang diketuai Hamdani Harahap.

Juru Bicara PN Medan Achmad Guntur menjelaskan, surat panggilan tersebut ditujukan kepada penggugat dan tergugat untuk dihadirkan dalam sidang di PN Medan nanti.

"Gugatan ini diajukan secara Citizen Lawsuit oleh penggugat, jadi nanti materi gugatan akan dibuktikan dipersidangan," kata Achmad Guntur kepada wartawan di PN Medan, kemarin.

Soal tindaklanjut gugatan yang memakan waktu hampir satu bulan, Achmad Guntur menjelaskan pihaknya tidak ada memperlambat proses hukum gugatan tersebut. Di Pengadilan, katanya, tidak pernah pandang bulu siapa yang akan diadili. Jika ada gugatan masuk, maka semua akan diproses

tanpa pandang bulu.

"Tidak ada yang diperlambat, saya rasa prosesnya ini masih normal dan langsung ditindaklanjuti. Majelis hakim dan waktu sidang sekarang sudah ditentukan semua," tegasnya.

Dijelaskan Achmad Guntur, untuk mengadili gugatan bernomor perkara 309/pdt.g/2013/PN.Mdn itu, telah ditunjuk tiga majelis hakim dan satu orang panitera.

Yakni Surya Pardamean sebagai ketua majelis hakim, serta Baslin Sinaga dan Indra Cahya sebagai hakim anggota. Sedangkan panitera pengganti (PP) dipercayakan kepada Safrida.

Gugatan secara citizen lawsuit tersebut terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang dikucurkan Gubernur Sumut.

Saat mengajukan gugatan, lanjut Guntur, penggugat yang semuanya berprofesi pengacara, juga memberikan sejumlah berkas sebagai bukti adanya penyelewengan dana APBD Pemprov Sumut.

Ketua Tim Advokasi Penyelamat Sumatera Utara Hamdani Harahap mengatakan, meski saat ini jadwal sidang perdana gugatan mereka sudah ditetapkan, namun menurutnya prosesnya itu masih tergolong lambat. Sebab sudah hampir satu bulan, baru jadwal gugatannya ditentukan.

"Tetap ada rasa kecewa sedikit, karena jadwal sidangnya termasuk lama ditentukan. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan itu secara panjang lebar lagi, saat ini kita penggugat mempersiapkan diri untuk membeberkan semua kebusukan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," kata Hamdani.

(HARIAN ANDALAS.COM)

Usut Praktik Mafia Jabatan di Pemprov Sumut MEDAN - Merebaknya dugaan praktik mafia jabatan di lingkungan Pemprovsu yang diduga dilakukan orang dekat Gubernur Sumaterta Utara, Gatot Pujo Nugroho harus segera diusut. Sembari menunggu tim KPK maupun Kejatisu menyelediki dugaan mafian jabatan itu, para pejabat PNS di Pemprovsu yang ditawari ataupun menjadi korban dari praktik mafia jabatan tersebut dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum. ‘’Sekaran ini jamannya adalah sudah transparan, tak perlu ditutupi. Jangan khawatir ada intimidasi dari pihak manapun, karena yang melaporkan kasus dugaan mafia jabatan itu akan dilindungi negara dan juga masyarakat,’’kata Hamad (35), seorang penggiat korupsi di Sumut kepada wartawan, Senin

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

pekan lalu di Medan.

Menurutnya, dugaan praktik jual beli jabatan di Pemprovsu bukan rahasia umum lagi. Hal ini berjalan mulus diduga dilakukan oleh sejumlah oknum mafia jabatan yang beredar di Pemprovsu. ‘’Biasanya itu diduga terjadi saat adanya pergantian pejabat eselon III dan eselon II dengan menggunakan perantara,’’katanya.

Padahal sejatinya, pejabat yang menduduki posisi kepala dinas maupun kepala badan merupakan orang-orang cakap dan profesional di bidangnya.

Bukan justru diisinya oleh pejabat yang tidak tahu bidang disatu dinas terkait. ‘’Jadi kami meminta para LSM, elemen masyarakat untuk mengawasi ini. Selain itu, KPK dan Kejatisu didesak untuk

ROHIL - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir Moh Zainudin melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Jaksa Muda Wayan Riana mulai menelusuri dugaan korupsi yang di duga terjadi di proyek pembangunan pelabuhan yang terletak di Kepenghuluan Panipahan Laut, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang sampai saat ini tidak dapat digunakan masyarakat sekitarnya.

"Saya akan tugaskan personil untuk menelusuri dinas mana yang bertanggungjawab karena ada indikasi Dinas Perhubungan terlibat," kata Kasi Pidana Khusus Jaksa Muda Wayan Riana di kantor Kejari Rohil, Selasa pekan lalu.

Pelabuhan yang roboh dan patah di Kepenghuluan Panipahan Laut terindikasi ada penyimpangan, fakta mem-

buktikan sebagian bangunan pelabuhan telah rata dengan tanah sehingga tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, jalan menuju pelabuhan telah banyak berlubang yang sangat mengancam keselamatan pengguna jalan.

Menurut Penghulu Panipahan Laut Edi Sahrial, proyek pembangunan pelabuhan adalah proyek 2007 dan 2008. "Soal tahun pastinya kita kurang mengerti, tapi sekitar 2007 sampai 2008," katanya.

Salah seorang sumber di lokasi dan tidak bersedia di sebut namanya kepada KPK Pos menyayangkan kualitas pembangunan yang akhirnya tidak dapat di fungsikan. "Puing-puing batu yang hancur telah di kutipi warga untuk proyek pembangunan infrastruktur lain yang sedang berlangsung," ujar sumber.(ULIL)

Mantan Bupati Sergai Terindikasi Salahgunakan Anggaran Bencana

Persidangan Gubsu Akan Diawasi Penggiat Korupsi MEDAN - Rencana persidangan yang akan di jalani Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho atas gugatan Citizen Lawsuit oleh 23 pengacara ke Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 4 Juli mendatang akan menjadi perhatian masyarakat luas. Apalagi saat ini status Gatot terus disorot karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

"Inilah kalau seorang pemimpin yang tidak mau memberikan penjelasan yang transparan kepada publik soal apa yang telah terjadi dalam penyaluran BDB tersebut.

Saya rasa wajar jika masyarakat akan mengawasi dan mengikuti proses demi proses persidangan yang akan rencananya akan dihadiri Gubsu ini,’’ kata Iman (34), seorang warga pengiat anti korupsi di Sumut pada wartawan, Kamis pekan lalu.

Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Mulai Diusut

menyelediki dugaan praktik mafian jabatan tersebut yang disinyalir melibatkan orang nomor satu di jajaran Pemprovsu,’’katanya.

Sekadar mengingatkan.

Sebelumnya di persidangan kasus dugaan suap impor sapi yang digelar di Jakarta, baru-baru ini dengan agenda pemeriksaan tersangka Ahmad Fathanah ikut terseret nama Fajar.

Ia merupakan seorang PNS di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait dugaan suap jabatan Eselon II di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Di hadapan hakim Fathanah menyebutkan bahwa dirinya pernah menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari seorang PNS, HS yang diduga imbalan jabatan Eselon II yaitu Kepala Bedan Perpustakaan Nasional Sumatera

Utara. Pengurusan jabatan tersebut dilakukan melalui ‘panglima talam yang diduga orang dekat Gatot, bernama Fajar, seorang PNS di jajaran Pemprovsu.

Sekaitan itu, Direktur Eksekutif LSM Transparansi Anggaran Lintas Instansi Indonesia (Tralindo) Drs R Damanik berpendapat, seharusnya tim penyidik KPK mendalami keterangan tersangka Fathanah guna menyeret para oknum yang terlibat dalam kasus dugaan suap jabatan Kepala Badan Perpustakaan Nasional Sumut tersebut.

"KPK harus usut kasus dugaan suap jabatan Eselon II sebesar Rp 1 miliar untuk Kepala Badan Perpustakaan Nasional Sumut yang diurus lewat "panglima talam" Gatot Pujo Nugroho yaitu Fajar

seorang PNS di Biro Umum Kantor Gubsu tersebut," ujarnya.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Fajar lewat telepon seluler 081397742xxx tidak aktif.

Demikian juga HS ketika dihubungi ponselnya 081396011xxx juga tidak aktif.

Sekedar mengingatkan Fathanah bersama mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq disangkakan melakukan pencucian uang dengan tuduhan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tindak pidana asal yang disangkakan kepada mereka adalah dugaanb suap penambahan kuota impor daging sapi yang berasal dari PT Indoguna Utama. (HARIAN ANDALAS.COM)

MEDAN - Dana untuk bantuan bencana merupakan amanah mulia. Jika dana itu juga disalahgunakan, masyarakat menyebut tindakan itu tidak manusiawi.

Tudingan keterlibatan Bekas Bupati Serdangbedagai (Sergai), T Erry Nuradi pada dugaan korupsi bantuan bencana juga tak henti jadi sorotan.

Apalagi, seperti yang disebutkan elemen masyarakat, T Erry yang kini menjabat Wakil Gubsu itu disebut sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam anggaran senilai Rp 9 miliar yang tak sesuai peruntukkannya tersebut.

Pengamat hukum Sumut, Irwansyah SH mengungkapkan tindakan pengalihan dana bencana menjadi pembangunan kantor camat sangat tidak beralasan. Apalagi dana pembangunan kantor camat sudah dianggarkan melalui APBD Sergai.

“Ini sangat tidak beralasan.

Penyalahgunaan bantuan bencana merupakan tindakan tidak manusiawi,” ujar Irwansyah, Kamis pekan lalu.

Sebab ungkap Irwansyah, seharusnya dana yang disediakan itu harus dipergunakan untuk masyarakat Sergai yang tertimba bencana, bukan malah untuk kepentingan lain.

“Kesan yang muncul ya begitu, tidak manusiawilah dana untuk bencana malah digunakan untuk pembangunan kantor camat. Padahal diyakini saat itu masyarakat Sergai lebih membutuhkan bantuan,” jelasnya.

Irwansyah menilai, secara hukum pengalihan lahan yang dilakukan Pemkab Sergai juga menyalahi aturan. Sehingga, sudah layak aparat penegak hukum menuntaskan kasus tersebut.

“Masyarakat sangat meyakini ada terjadi praktik korupsi dalam kasus itu. Jadi, meski sudah sempat ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bukan tidak mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa turun tangan,” ungkapnya.

Menurut Irwansyah, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati bisa diberikan kepada koruptor. Misalnya melakukan korupsi saat negara dalam kondisi kritis dan korupsi dana bencana alam.

Dengan turuntanganya lembaga superbodi itu, ungkap Irwansyah, diharapkan dapat menuntaskan kasus dugaan

korupsi dana bencana alan dan kasus-kasus yang ada di Sergai yang selama ini terkesan tak tersentuh hukum.

“Selain itu jika tentunya masyarakat memiliki data dan bukti pendukung harus bisa bersuara melaporkannya ke KPK,” jelasnya.

Terpisah, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan, siap menerima laporan terkait kasus yang ditudingkan kepada mantan Bupati Sergai H T Erry Nuradi itu.

“Memang KPK belum dapat informasi soal itu, namun demikian kita (KPK-red) siap menerima laporannya jika ada masyarakat memberikan buktibukti,” jelas Johan Budi.

Sementara itu, mempertanyakan kasus tersebut yang pernah ditangani Kejati Sumut, Kasi Penkum Humas Kejati Sumut Chandra Purnama ketika dikonfirmasi Harian Orbit tidak menjawab sambungan telepon yang masuk.

Tidak Menjawab T Erry diterpa kasus dugaan korupsi dana bantuan pascabencana alam (banjir) tahun 2007 senilai Rp 9 miliar. Hal tersebut terjadi saat Tengku Erry Nuradi menjadi Bupati Sergai.

Tudingan tersebut dinyatakan elemen masyarakat yang dikordinir HE Paulus. Dia menjelaskan korupsi dana bantuan banjir di Sergai diduga dialihkan dan dimark-up dalam pengerjaan proyek kantor camat di kabupaten Sergai.

Dana bantuan bencana alam tahap I dan tahap II dengan total Rp 9 miliar itu, jelas Paulus, seyogianya digunakan membantu pembangunan rumah warga masyarakat yang terkena bencana banjir.

Namun dengan segala kepiawian HT Erry Nuradi, dana itupun dialihkan untuk membangun 9 kantor camat di jajaran Pemkab Sergai. Salah satu di antaranya adalah Kantor Camat Dolok Masihul.

Padahal, berdasarkan hasil investigasi lapangan, dana pembangunan sembilan kantor camat tersebut telah ditampung pada APBD Sergai. Sesuai faktanya, masing-masing kantor camat dibangun pagu Rp 900 juta/unit atau total pagu Rp 8,1 miliar.

Saat dikonfirmasi melalui telefon selulernya nomor 0811634xxx Kamis (20/6), T Erry tidak menjawab. Begitu juga saat dikirim pesan hingga berita ini diturunkan tidak mendapatkan balasan.(HARIAN ORBIT.COM)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, Syahdan Saragih; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Ceseria Rehulina Sinukaban (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam); Ucok H (Padang)

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

LIPSUS

Istilah Subsidi Hanya Kebohongan!

sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013," katanya.

Disisi lain, kata Yudi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik. (KKN Watch)

DIREKTUR Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Urai Zulhendri, mengaku mendapat kabar dari salah seorang sumber di Pertamina, yang mengungkapkan bahwa istilah Subsidi ternyata hanya kebohongan Pemerintah dan Pertamina.

“Saya sendiri juga perih menyaksikan kerakusan para pejabat di Pertamina. Harga premium & solar dari Russian oil itu cuma 425 USD per metrik ton atau sekitar kurang dari Rp 4.300,- per ltr,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip Zulhendri yang diforward ke pesatnews.com, Kamis dua pekan lalu.

“Melalui Petral angka 425 tsb dimark up 300 USD sehingga menjadi 725 USD, & oleh Pertamina disempurnakan mark up-nya menjadi 950 USD, angka inilah yg kemudian disebut sbg harga pasar yang mengharuskan adanya istilah subsidi tersebut.

Luar biasa bajingan mas!!" tambah sumber di Pertamina.

Apakah hal tersebut benar?

“Jika benar, artinya mark up yang dilakukan mencapaui 100 persen dari harga 425 USD menjadi 950 USD, yakni Petral mengambil keuntungan 300 USD dan Pertamina mengambil keuntungan 125 USD,” jawab Zulhendri.

Hal ini, menurutnya, tidak mungkin terjadi Mark Up jika Petral langsung membeli minyak ke Produsen (NOC). Jelas bahwa ini mengindikasi PT Pertamina Energy Trading (Petral) anak usaha PT Pertamina (Persero) masih menggunakan Perantara (Mafia Minyak) dalam melakukan pembelian Minyak Mentah.

“Tidak hanya itu, bahkan ada dugaan kuat juga Mark Up yg dilakukan PT Pertamina (Persero) sebesar 125 USD dicurigai sebagai bentuk Upeti/ Commitment Fee dari Karen Agustiawan (Dirut Pertamina) yang diduga diberikan kepada Ani Yudhoyono untuk mempertahankan posisinya sebagai Dirut Pertamina,” bebernya pula.

Maka, tegas dia, BPK harus berani mengaudit proses markup yang diduga terjadi dalam pembelian minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral.

“Dan KPK harus berani mengusut tuntas atas dugaan mark-up dalam pembelian minyak mentah yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dan Petral,” harapnya. Oleh katrena itu, aktivis Petromine Watch Indonesia ini pun menyerukan ajaka agar kita bersatu menolak kenaikan harga BBM dengan kompensasi BLSM.(KKN WATCH)

bersumber dari pemerintah kabupaten.

Ada paradoks yang menjadi alasan untuk mengatakan pemerintah di Jakarta tidak transparan. Dengan alasan otonomi daerah, Pemerintah pusat seringkali lepas tangan ketika daerah sedang diselimuti masalah. Bahkan ketika sebuah daerah sedang terperangkap konflik horizontal, pemerintah pusat terang-terangan tidak mau hadir sebagai penengah dengan alasan otonomi daerah.

Lalu, mengapa Jakarta begitu pro aktif, bahkan menjadi penggagas Dana Kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, bahkan langsung menetapkan jumlah penerima kompensasi untuk warga miskin di seantero negeri? Kalau konsisten dengan prinsip otonomi, pemerintah pusat seharusnya menunggu dulu aspirasi daerah.

Barangkali, karena sejumlah alasan itulah proses pembahasan dana kompensasi di DPR tidak berjalan mulus.

Apalagi, berbagai elemen masyarakat terang-terangan menuding pemerintah sebagai sumber masalah dari gelembung BBM bersubsidi. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah selalu mengeluh karena konsumsi BBM bersubsidi selalu melampaui kouta APBN. Padahal, kuota terlampaui bukan karena meningkatnya konsumsi masyarakat, melainkan karena oknum-oknum pemerintah membuka akses bagi pencurian dan penyelundupan BBM bersubsidi.

Beberapa penelitian independen mengindikasikan bahwa pencurian BBM bersubsidi bisa

mencapai 30 persen dari kuota APBN. Bahkan, pemerintah sendiri sangat yakin bahwa minimal 20 persen dari kuota BBM bersubsidi tidak tepat sasaran alias diselundupkan.

Masalah ini mendapatkan pembenaran dari dokumentasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurut BPH Migas, dalam periode Januari - Oktober 2012, tercatat 551 kasus pencurian BBM bersubsidi. Saat menerapkan teknologi khusus bagi Sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM bersubsidi, Pertamina berharap bisa menyelamatkan BBM Bersubsidi 1,5 juta kilo liter per tahun ekivalen Rp 7,5 triliun.

Artinya, sebelum menghadirkan teknologi khusus itu, Pertamina mengindikasikan pencurian BBM bersubsidi sebanyak 1,5 juta kilo liter per tahun.

Di lapangan, penyalur resmi BBM bersubsidi bahkan bisa mendapatkan bensin premium dengan harga Rp 4.300 per liter.

Karena harga resmi Pertamina Rp 4.500, si penyalur sudah untung Rp 200 per liter. Padahal, menurut aturan mainnya, penyalur resmi harus membayar Rp 9.000 per liter di depot Pertamina dan akan mendapatkan subsidi pemerintah sebesar Rp 4.500 per liter.

Nilai BBM bersubsidi yang diselundupkan setiap tahunnya hampir sama besar dengan anggaran dana kompensasi Rp 66,8 triliun yang diminta pemerintah melalui APBN-P 2013. Kalau pemerintah rajin dan jujur memerangi penyelundupan BBM bersubsidi, APBN akan selalu aman terkendali. (KKN WATCH)

AMANKAN KENAIKAN HARGA BBM

DPR TERINDIKASI TERIMA SUAP RP 5 T "Ada dana Rp 5 triliun yang di sediakan untuk amankan politisi Senayan dan Parpol oleh petinggi Istana negara (DA) untuk amankan kenaikan harga BBM oleh SBY." Demikian dugaan kongkalikong pihak DPR dengan penguasa yang dikirimkan melalui BlackBerry Massenger (BBM) kepada Koordinator Petisi 50 Haris Rusly Moti atasnama Reza, yang diforward ke pesatnews.com, Kamis dua pekan lalu. Dugaan ini, menurutnya, merupakan berita yang membuat hati dan perasaan kita teriris-iris serta tersayattersayat karena pengkhianatan lagi-lagi terjadi di lembaga negara yang harusnya membela rakyat karena sebagai wakilnya.

“TAPI ternyata politisi Senayan yang nyaman dengan sebutan dewan terhormat malah berkhianat kepada rakyatnya, majikannya dengan menjadi pembunuh bayaran rakyat.

Keadaan ini sama dengan proyek pembunuhan missal,” paparnya.

"KPK harus segera turun tangan awasi fraksi Parpol di DPR yang menerima sogokan untuk mendukung kenaikan harga BBM!" seru mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Ia pun mempertanyakan subsidi BBM yang katanya dikurangi dengan kebijakan menaikan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter.

“Harusnya alokasi subsidi BBM di RAPBN menurun atau berkurang. Tapi kok aneh, subsidi BBM di RAPBN-P juga meningkat dari Rp194 triliun

menjadi Rp210 triliun,” bebernya.

Mau Bohongi DPR Mau Bohongi DPR Masalah BBM, Pemerintahan SBYBoediono Malah Ketahuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan sikap pemerintahan SBY-Boediono yang berupaya mengecoh DPR terkait dengan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor infrastruktur.

Meski menjanjikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 6 triliun dalam APBN-P 2013, namun sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipangkas hampir Rp 9 triliun.

"Pemerintah benar-benar berupaya mengecoh kami dengan menyebutkan kompensasi kenaikan harga BBM akan dialokasi untuk

penambahan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar.

Tapi, dalam prakteknya, anggaran belanja modal dipangkas hampir Rp 9 triliun.

Jadi, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur. Yang ada justru pemangkasan belanja modal.

Karena pemangkasannya lebih besar dari dana yang dikembalikan," kata anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, Rabu dua pekan lalu.

Sesuai dengan surat Menkeu No. S-339/MK.02/2013, kementerian dan lembaga diminta melakukan penghematan anggaran untuk mendukung pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013. Kementerian PU memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni

sebesar Rp 6,1 triliun. Selain Kemneterian PU, Kementerian Perhubungan juga terpaksa memangkas belanja modalnya sebesar Rp 2,7 triliun.

Sementara Kemenpera dan kemneterian PDT memangkas belanja modalnya masing-masing Rp 443 miliar dan Rp179 miliar.

Pemangkasan belanja modal khususnya di Kemneterian PU, kata Yudi, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat. Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman. "Untuk peningkatan kapasitas jalan, pencapaian kinerjanya masih dibawah 50 persen. Sekarang anggarannya dipangkas lagi.

Bagaimana bisa memberikan rakyat jalan yang mulus?

Anggarannya saja tidak ada," kata

Yudi.

Untuk menutupi defisit anggaran, kata Yudi, pemerintah tidak perlu mengorbankan pembangunan infrastruktur untuk rakyat. Kekurangan dana dalam RAPBNP 2013, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp 69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp 35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp3 4 triliun.

"Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun

TAMBAL SULAM DENGAN BLSM Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI

TERHITUNG mulai Kamis awal bulan lalu, kartu perlindungan sosial sebagai identitas penerima paket kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai didistribusikan.

Menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (menkokesra) Agung Laksono, untuk sementara kartu itu hanya penanda bagi penerima beras miskin (raskin). Namun tak menutup kemungkinan kemudian akan digunakan juga untuk program lain seperti beasiswa siswa miskin (BSM), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Menurut pemerintah, raskin ini merupakan program yang sudah berkelanjutan dan bukan sebagai kompensasi kenaikan BBM. Karena itu tidak menunggu pengesahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Raskin merupakan program perlindungan sosial yang sudah disiapkan untuk 12 kali dalam setahun namun dinaikkan menjadi 15 kali setahun dengan adanya kenaikan BBM. Selain itu jatah raskin yang awalnya hanya Rp 15 kilogram menjadi 20 kilogram untuk 15,5 juta rumah tangga. Untuk itu pemerintah mengalokasikan dana Rp 4 hingga Rp 5 triliun.

Ada sekitar 1,5 juta kartu perlindungan sosial yang akan didistribusikan ke rumah-rumah tangga di seluruh Tanah Air. Kartu tersebut dikirimkan langsung ke alamat penerima oleh PT Pos Indonesia.

Dari peristiwa di atas jelas

sudah, bahwa pemerintah tetap bersikukuh untuk tetap menggelindingkan program BLSM sebagai konpensasi kenaikan harga BBM. Padahal proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi tidak layak untuk disetujui DPR karena sejumlah alasan yang relevan.

Selain karena sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam APBN 2013, ada potensi penyalahgunaan kompensasi itu untuk kepentingan politik menuju tahun Pemilu 2014.

Alasan lainnya, pemerintah belum becus mengelola BBM bersubsidi, karena jumlah yang diselundupkan terbilang sangat besar. Karena itu, proposal dana kompensasi yang akan diusulkan pemerintah dalam APBN-P 2013 tidak memenuhi persyaratan untuk diterima.

Dalam proposal Dana Kompensasi itu, ada program yang sama dan serupa dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin. Sebutannya diubah menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kekuatan-kekuatan politik di DPR tentu saja akan belajar dari pengalaman menjelang Pemilu 2009. Saat itu, BLT dijadikan kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. Hal serupa tidak boleh berulang di Pemilu 2014.

Kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (Raskin), serta bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terakomodasi dalam APBN tahun berjalan.

Alasan lain untuk menolak proposal itu adalah fakta bahwa pemerintah belum efektif

mengelola BBM bersubsidi, karena persentase yang dicuri atau diselundupkan masih terbilang tinggi. Kelanggkaan BBM saat ini lebih disebabkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara.

Artinya, Pemerintah belum all out memerangi penyelundupan BBM bersubsidi.

Perkiraan bahwa 30 persen BBM bersubsidi diselundupkan atau tidak tepat sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. Namun, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis. Dengan demikian, terpenuhilah syarat untuk menolak proposal Dana Kompensasi Kenaikan Harga BBM bersubsidi itu.

Pemerintah memperkirakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi tahun ini akan menyebabkan empat (4) juta warga berstatus nyaris miskin menjadi benar-benar miskin.

Inilah salah satu alasan bagi pemerintah menggagas Dana Kompensasi dalam APBN-P 2013. Pertanyaannya, apakah dana kompensasi itu akan menyelesaikan masalah kemiskinan?

Jelas tidak, karena kekuatan kompensasi itu temporer alias sementara, sedangkan dampak kenaikan harga BBM cenderung permanen, terutama terhadap harga barang dan tarif jasa. Lebih khusus lagi, terhadap harga kebutuhan pokok. Dampak yang cenderung permanen itu disebabkan pemerintah tidak berdaya dalam hal pengendalian harga.

Lagi pula, dana kompensasi atau kebiasaan member bantuan langsung tunai (BLT) maupun

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) hingga Raskin adalah cerminan dari rasa tidak percaya diri pemerintah atas program memerangi kemiskinan di negara ini. Bahkan, boleh jadi bahwa pemerintah sesungguhnya sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin.

Sehingga, untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya.

Apakah program-program seperti itu efektif? Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang diakhiri selepas Pemilihan Presiden 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?

Pada akhirnya, harus dikatakan bahwa Dana Kompensasi atau BLSM itu merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan. Juga mencerminkan adanya inkonsistensi program pengentasan kemiskinan. Bahkan, boleh jadi pemerintah tidak mempunyai program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan.

Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin diperhitungkan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu.

Tidak Transparan Total anggaran Dana Kompensasi kenaikan harga

BBM yang diajukan pemerintah ke DPR dalam RAPBN-P 2013 mencapai Rp 66,8 triliun.

Anggaran Raskin menjadi Rp21,9 triliun, PKH Rp3,6 triliun, BSM Rp12 triliun, BLSM Rp11,6 triliun, dan infrastruktur dasar Rp17,7 triliun. Untuk itu, pemerintah akan mencetak 15,5 juta kartu yang akan dibagikan kepada masyarakat miskin penerima kompensasi. Masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi akan menggunakan kartu ini untuk mendapatkan bantuan dalam program Raskin, BSM, PKH dan BLSM. Menarik untuk dipertanyakan adalah data-data tentang masyarakat penerima kompensasi itu bersumber dari mana?

Pemerintah daerah/kabupaten, atau semata-mata skenario pemerintah pusat? Dari pertanyaan inilah banyak kalangan merasakan tidak adanya transparansi dalam mengidentifikasi warga yang berhak menerima kompensasi. Apalagi, selama ini, publik tidak pernah mendengar pemerintah daerah berinisiatif atau all out meminta dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Masyarakat hanya tahu bahwa pihak yang paling antusias memperjuangkan dana kompensasi itu hanya pemerintah pusat.

Sejatinya, hanya pemerintah daerah, utamanya pemerintahan kabupaten, yang paling tahu apakah daerahnya butuh dana kompensasi atau tidak? Dengan demikian, permintaan seharusnya datang dari pemerintah daerah, bukan disodorkan oleh Jakarta. Maka, data tentang warga yang berhak menerima kompensasi pun seharusnya

KPK POS

6

Bupati Minta PNS Jangan Kerja Santai ACEH TIMUR - Dalam pasal 3 butir 12 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 ditentukan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. Dengan sistem penilaian prestasi kerja yang baru para PNS dituntut dapat bekerja keras dan penuh semangat.

“PNS tidak bisa lagi bekerja santai atau mengabaikan tugastugasnya, karena dapat mengakibatkan realisasi kerja tidak mencapai target dan penilaian prestasi kerja menjadi buruk,” demikian antara lain sambutan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib yang dibacakan Asisten II Setdakab Aceh Timur, M. Ikhsan

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

Ahyat, S.STP pada Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Pusat Perkantoran Aceh Timur di Idi, Senin (17/6).

Dia menambahkan, jika seorang PNS pada akhir tahun yang Sasaran Kerja Pegawai (SKP) hanya mencapai 25–50 persen, maka sesuai dengan ketentuan PP No 53 tahun 2010 akan dikenakan hukuman disiplin sedang. “Tapi PNS yang SKP pada akhir tahun kurang dari 25 persen akan dikenakan hukuman disiplin berat,” tambah Ihksan Ahyat lagi seraya mengharapkan, para PNS selaku pelayan masyarakat untuk menghentikan kerja santai dan merasa tidak ada pekerjaan saat di kantor.(BSO)

Aceh Timur Gelar Rakor Kepegawaian Antar SKPK ACEH TIMUR - Untuk Meningkatkan Kopetensi Para Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan tangung jawabnya sebagai abdi masyarakat, perlu penilaian prestasi kerja PNS. Berdasarkan hal itu, Pemkab Aceh Timur melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian antar SKPK Ke-1 Tahun 2013.

Rakor ini merupakan salah satu

kegiatan strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten aceh timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkomitmen merealisasikan kegiatan rapat koordinasi kepegawaian dengan mengambil tema “Melalui rapat koordinasi kepegawaian kita tingkatkan produktivitas kerja guna mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil”.

Acara ini dibuka Kamis 20 Juni

2013 di Aula Serbaguna SKB Aceh Timur oleh Wakil Bupati Syahrul Bin Syamaun.

Bustami menjelaskan, dengan adanya rakor ini semua PNS diwajibkan membuat sasaran kerja pegawai (SKP) dan menjadi kontrak kerja. “Jadi tidak ada alasan bagi PNS mengatakan tidak mempunyai tugas atau pekerjaan di kantor. Bagi yang tidak membuat SKP akan dikenakan hukuman diusiplin,” tegas Bustami.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syamaun dalam kata sambutannya mengatakan, ia menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan rakor kepegawian ini. Merurutnya kegiatan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur Negara. Sebab implementasi manajemen PNS tidak saja menyangkut ketidak-sesuaian antara das sollen dan das sain. (BSO)

DPRK dan Walikota Tidak Berpihak Kepada Rakyat LANGSA - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Universitas Samudera Peduli Rakyat, Rabu (19/6/2013) menggelar aksi demo ke DPRK Langsa. Mereka menuding ada indikasi penyaluran dan pencairan dana hibah yang tidak tepat sasaran dan cacat hukum.

Amatan wartawan , puluhan mahasiswa memakai almamater warna biru ini, tiba ke gedung DPRK pukul 09.45 WIB, mendapat pengawalan ketat puluhan anggota Polres Langsa dan Satpol PP serta Satpam DPRK. Aksi di sana berlangsung 30 menit, kemudian mahasiswa melanjutkan aksinya ke

Sekretariat Pemko Langsa.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak DPRK mengevaluasi lembaga-lembaga penerima bantuan hibah.

Selain itu mendesa Wali Kota Langsa menertibkan pengalokasian dan hibah dan bantuan sosial yang diduga tidak tepat sasaran dan cacat hukum tersebut akan dapat pidana jika tidak terealisasi dan tidak mendapat hak yang sebenarnya. (tidak berpihak kepada rakyat) hal ini dapat dipidanakan.

Diminta pihak hukum agar segera di tindak lanjuti pencairan dana hibah yang tidak tepat sasaran.(BSO)

Jumlah Tanaga Honorer K2 di Bireuen 1.822 Orang BIREUEN–Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bireuen Drs M Isa MM, menyebutkan jumlah tenaga honorer sesuai Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat untuk Kabupaten Bireuen sebanyak 1.822 orang.

Demikian penjelasan Kepala BKPP Kabupaten Bireuen Drs M Isa MM kepada Andalas Kamis (20/6) di ruangan kerjanya, seraya menyebutkan pihaknya mengusulkan sebanyak 1.921 orang, namun ternyata 99 orang tidak tercantum namanya dalam daftar penetapan BKN Pusat.

Dijelaskan, ke-1.822 orang oleh BKPP Bireuen sudah melakukan tes wawancara sekaligus untuk memferivikasi keseluruhan mereka sesuai data dengan harapan mereka, nantinya lulus tes seratus persen, sehingga penetapan Menpan No E.26/30/V/50/4/9.2013 tertanggal 19 Maret 2013 tidak siasia.

Selain itu sebut M Isa, kepada mereka selain dilaksanakan tes wawancara,kesehatan,pendidikan

dan Administerasi juga bagi tenaga kependidikan diminta menyerahkan laporan mengajar, dan bagi tenaga administrasi menyerahkan laporan bulanan, absensi tahun pertama menjadi honorer.

Dalam pelaksanaan wawancara, kata M Isa sudah dimaulai sejak Rabu 19 Juni 2013, dan dilaksanakan 110 orang/perhari untuk 10 hari dan dibagi 8 titik dan diharapkan selesai sesuai target.

Menurut Drs M Isa MM, bila ada tenaga honorer K2 yang tidak lolos verifikasi namun namanya sudah tercantum dalam daftar kepusunan BKN, mereka akan ada diseleksi ujian namun belas jelas waktunya, tetapi dalam waktu dekat ini.

Sementara itu ketika Andalas menyinggung adanya oknum PNS yang dikabarkan terlibat Narkoba dan sudah dibekuk aparat kepolisian, Drs M Isa menyebutkan, itu ada ketentuan hukum dan ada Qanun yang menentukannya, dan Pihaknya tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.(STAR)

Penjaringan, Calon Anggota KIP Aceh Utara Ricuh LHOKSEUMAWE–Sidang paripurna penentuan penjaringan anggota KIP Aceh Utara yang dipimpin Ketua Komisi A Amiruddin B, Jumat (21/6) terpaksa ditunda dikarenakan ketidak hadiran anggota Komisi A DPRK Aceh Utara, sehingga tidak memenuhi kourum. Ketidak hadiran sebagian besar Anggota Komisi A disinyalir karena informasi akan kehadiran ratusanmahasiswadanLSMyangakan mempertanyakan system penjaringan yang sarat masalah tersebut sudah tercium oleh anggota dewan.

Protes para mahasiswa dikarenakan kuat dugaan Komisi A DPRK Aceh Utara telah melanggar qanun no 7 tahun 2007 dengan hanya meluluskan 10 orang calon anggota KIP padahal di qanun dijelaskan 15 orang, ditambah lagi bahwa statemen di media massa bahwa tidak lolosnya para calon untuk ikut tahapan selanjutnya karena tidak bisa mengaji/tidak lulus baca Alquran, semakin memanaskan

suasana karena sudah menyangkut dengan harkat dan martabat peserta yang digugurkan.

Meskipun rapat batal, namun selanjutnya diisi dengan dengar pendapat dari mahasiswa dan LSM serta media massa. Suasana sempat memanas karena tudingan yang diarahkan mahasiswa kepada Ketua Komisi A agar tidak bersikap zholim dalam menjaring calon anggota KIP Aceh Utara.

Menanggapi hal tersebut, Amiruddin mengatakan, semuanya sudah sesuai dengan prosedur Qanun dan apabila ditemukan pelanggaran Qanun silahkan digugat secara hokum. “Cara ini lebih baik sehingga dapat diketahui nantinya apakah benar melanggar qanun atau tidak,” ungkapnya.

Berdasarkan sumber lainnya dari 10 orang calon anggota yang diluluskan oleh Komisi A salah seoarang disinyalir berasal dari salah satu pengurus Partai Aceh yang menjabat Sekretaris Partai Aceh di desa Paloh Lada.(AND)

Perlombaan Kreativitas Siswa Digelar ACEH TAMIANG - SMPN 2 Manyak Payed kecamatan Manyak Payed yang di pimpin oleh Ismail Spd (kepsek) tidak henti-hentinya membuat kegiatan yang dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik untuk menatap masa depan, khususnya setelah lulus dari SMPN 2 Manyak Payed.

Dalam hal ini salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pendidikan yang dilakukan diluar dari mata pelajaran itu untuk membantu pengembangan bakat siswa SMPN 2 Manyak Payed sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat mereka melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak SMPN

2 Manyak Payed.

Ismail menjelaskan, Kegiatan ekstrakurikuler kreativitas siswa dilakukan selesai mengikuti ujian semester dimana visi misi kegiatan ekstrakurikuler ini adalah agar berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagian peserta yang berguna untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.

SMPN 2 Manyak Payed dalam menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler ini untuk memberikan kesempatan kepada siswa/i dalam mengapresiasikan kemampuan/skill secara bebas melalui kegiatan mandiri ataupun kelompok,” cetusnya.(BSO)

Pemerintah Perjelas Tapal Batas Aceh Timur-Gayo Luwes ACEH TIMUR Guna memperjelas tapal batas antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Luwes di bagian selatan Jalan Negara Banda Aceh – Medan, tim Pengarah Penegasan Batas Daerah (PPBD) Aceh akan memasang tujuh patok, lebih kurang 51 kilometer. Mulai dari

timur perbatasan Aceh Timur – Aceh Tamiang – Aceh Tenggara hingga ke barat perbatasan Aceh Timur – Gayo Luwes - Aceh Tengah.

Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib melalui Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE usai Rapat Tapal Batas di

Dandim 0104/ Aceh Timur Dukung Kebijakan Bupati ACEHTIMUR - Selain mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas TNI juga membantu Pemerintah Daerah mengisi pembangunan dalam rangka meningkatankan kesejahteraan.

Hal ini disampaikan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0104/Aceh Timur, Letkol Inf. Mujahidin, S.H., pada acara temu ramah Dandim 0104/Aceh Timur dengan jajaran Pemkab Aceh Timur, Kamis (13/6) di Aula Setdakab setempat.

Dandim mengatakan akan berusaha membantu Pemkab dalam rangka membangun Aceh Timur yang lebih baik.

Sementara Bupati Aceh Timur mengucapkan selamat datang dan bertugas di Aceh Timur dan dapat bekerjasama untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan keamanan.

“Saya mohon dukungan agar Aceh Timur aman, damai dan sentosa,” ujar Bupati. (BSO)

Pendopo Idi kepada wartawan menyebutkan, pemasangan tapal batas rencananya akan dilakukan Selasa 18 Juni, berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rakor Penegasan Batas Daerah (PBD) antara Aceh Timur dengan Gayo Luwes.

Amran menambahkan, pemasangan patok yang diberi nama

PBU I hingga PBU VII tersebut untuk memperjelas batas antara Kabupaten Aceh Tmur dengan Gay Luwes. Hal itu dilakukan sejak dini guna menghindari konflik sengketa lahan nantnya, apalagi kawasan tersebut merupakan tergolong subur dan memiliki sumber daya alam yang melimpah.(BSO)

ACEH TAMIANG - Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Bandar Mahligei mengumumkan guru dan siswa yang berprestasi pada saat pembagian raport, rabu (19/6).

Pengumuman dilakukan berdasarkan hasil seleksi bagi dewan guru yang berprestasi dan diikuti oleh semua dewan guru.

Acara ini turut dihadiri oleh pejabat teras pemkab Aceh Tamiang, Patria Kelana selaku Kabag Kesra, M. Syafii dari jajaran Kemenag Atam dan wali murid.

Guru berprestasi adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional serta menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang diakui baik dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Kepala MIN Bandar Mahligei, Fatimah S, Ag mengatakan kegiatan seleksi bagi guru yang berprestasi bertujuan untuk memotivasi sekaligus mengukur kinerja guru karena disisi lain dengan adanya kegiatan ini guru termotivasi untuk menampilkan kinerja terbaiknya sehingga menjadi pemacu dan pemicu mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang ini.

Fatimah Menambahkan, Guru berkualitas harus menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi.

Kami berharap peserta yang terpilih menjadi juara 1 bagi guru maupun siswa yang berprestasi untuk dapat mepertahankan apa yang telah di raih dan bagi yang belum berprestasi masih ada kesempatan ke depan nantinya.

(BSO)

Penyampaian Laporan Tim Independen Disinyalir Kangkangi Qanun Tahunan ACEH TENGGARA-Sejum- mempersulit peserta yang tidak lulus dan masuk 15 besar calon Baitul Mal lah peserta yang tidak lulus mempunyai becking dari pihak anggota KIP yang kemudian diseleksi Komisi A DPRK,” Kota langsa seleksi 15 besar calon komisi yang berkompeten. independen pemilihan (KIP) mempertanyakan netralitas Komisi A DPRK Aceh Tenggara, terkait rekrutmen calon anggota KIP setempat yang telah memasuki tahapan uji Kelayakan dan Kepatutan.

Pertanyaan tersebut disampaikan Agus SE Mat Budiaman dan Saidi Amran, tiga peserta yang merasa keberatan dan disinyalir adanya permainan terhadap hasil tahapan seleksi yang dilakukan tim Independen dan dugaan adanya intervensi dari Komisi A DPRK. Menurut ketiga peserta seleksi calon KIP Agara tersebut, tahapan yang dilakukan tim independen penjaringan dan penyaringan yang dibentuk Komisi A jelas sangat bertentangan dengan Qanun Aceh dan terkesan mengada-ngada untuk

Pasalnya, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh tentang penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP, terutama pada pasal 14 dan beberapa pasal lainnya, pada saat tahapan menjadi wewenang tim independen untuk menjaring 15 dari 30 peserta sama sekali tidak ada tahapan assesmen psikologi dan uji baca Quran.

Tetapi anehnya, kendati seleksi baca Quran dan wawancara assesmen psikologi tidak diwajibkan digelar dalam seleksi tersebut, tahapan itu tetap digelar dan harus diikuti oleh 30 calon anggota KIP Agara Periode 2013-2008.

“Hal ini jelas ada permainan yang dilakukan tim independen dan Komisi A mempersulit calon anggota KIP Agara yang tengah mengikuti tahapan agar

tegas Mat Budiman yang juga mantan Komisioner KIP tahun lalu.

Dua tahapan seleksi itu, diperjelas Agus SE dan Saidi Amran, bukan berada di ranah kewenangan tim Indenpenden.

Namun hal tersebut terkesan tetap dipaksakan dan ditengarai ada upaya tertentu dari tim independen dan komisi A DPRK. Selain dua tahapan yang dipersoalkan calon anggota KIP yang sempat masuk nominasi 30 besar itu, keterlibatan Staf Ahli dari Komisi A DPRK Rudi Pulungan yang di perbantukan di DPRK dan Masri Amin salah seorang PNS dan Kasi Di Sekwan Dewan yang ikut menjadi penguji di tahapan wawancara, sangat mengherankan dan patut dipertanyakan atas campur tangan dan kapasitasnya di Tim Independen.(AND)

PPP : Larangan Jilbab Bagi Polwan Langgar HAM JAKARTA - Wanita mengenakan jilbab saat bertugas direspons oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Larangan tersebut bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya berharap agar Polri tidak melarang polisi wanita untuk mengenakan jilbab saat menunaian tugas.

"Sebab larangan tersebut merupakan pelanggaran atas HAM, khususnya hak kebebasan menjalankan ajaran agama yang justru harus dipenuhi karena dijamin oleh konstitusi," ujar Lukman kepada INILAH.COM melalui BlackBerry Messenger di Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, saat Polwan mengenakan jilbab, tidak ada pihak yang dirugikan. Selain juga, jilbab bagi Polwan juga tidak memengaruhi kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri. "Sudah banyak instansi/lembaga pemerintahan yang membolehkan jilbab, dan itu sama sekali tak membawa

Guru dan Siswa Berprestasi di MIN Bandar Mahligei

dampak negatif apapun," cetus Lukman.

Sebagaimana dimaklumi, merujuk surat Kapolri Nomor 702 tahun 2005 yang mengatur masalah seragam dinas, menekankan setiap anggota kepolisian wajib berseragam dinas. Selain itu, penggunaan jilbab oleh polisi wanita tidak diperbolehkan karena aturan umum seragam kepolisian Peraturan larangan untuk memakai jilbab bagi polisi

wanita (polwan) yang tercantum dalam surat keputusan (SK) Kapolri harus dibuat lebih fleksibel. Sebab, jangan sampai larangan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi polwan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Eva Sundari kepada wartawan. "Memang ada SK soal seragam yang standar, tetapi tidak ada larangan jilbab. Jadi, sama

seperti soal giwang, bedak, asesori termasuk jilbab biar urusan masing-masing individu polwanlah enggak usah dilarang. Toh selama inipun hal tersebut bisa dinegosiasi," ucap Eva menanggapi SK larangan Polwan memakai jilbab.

Menurut dia, SK tersebut harus sesuai dengan HAM karena Polri juga bertugas menjaga HAM. "Jadi baik ke dalam maupun ke luar harus konsisten, supaya legitimate," ucapnya.

Meski demikian, sambung Eva, profesionalitas harus dijunjung tinggi oleh semua aparat dan semua pihak tidak menginginkan pelayanan terpisah (disaggregate).

Misalnya, polwan yang berjilbab lalu hanya mau melayani perempuan dan muslimah.

"Filosofi dibalik seragam yang tidak primordial harus tetap ditegakkan. Para polwan yang berjilbab juga harus bersedia dinilai soal imparsialitas dan independensinya dalam pelayanan ke publik," tambahnya.(INC/MH)

LANGSA - Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau saran untuk tercapainya keselarasan dan keharmonisan hubungan manusia dengan manusia lain. Karena kewajiban zakat juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang Baldatun Thaiyibatun Warrabun Gahfur , yaitu masyarakat yang sejahtera dibawah naungan kemampuan dan keridhaan Allah SWT. “Peran Negara atau pemerintah dalam ibadah zakat ini lebih dipertegas dibandingkan ibadah lainnya. Karenanya peran negara mengumpulkan zakat menjadi mutlak,” ujar Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE, pada acara penyampaian laporan tahunan Baitul Mal Kota langsa tahun 2012-2013 di aula Pemko setempat, Kamis (13/6).

Dikatakan, ibadah zakat tidak semata-mata berada pada gerakan sosial kemasyarakatan, namunpi sesungguhnya ada pada negara. Karenanya, dalam pengelolalaan zakat diperlukan institusi negara atau institusi yang mendapatkan mandat dari negara untuk melakukan perencanaan, pengumpilan, pengelolaan dan pendistribusiannya sebagaimana yang dipraktekan di zaman Rasullah SAW dan para khalifah setelah melalui institusi Baitul mal.

Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh pemerintah yakni agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, tapi sebuah kewajiban, sebagaimana kewajiban salat dan ibadah yang lain. Sehingga para fakir-miskin dan mustahik lainnya tidak merasa berhutang kepada orang kaya.

Sebelumnya, Plt Kepala Baitul Mal setempat, Tgk. Alamsyah Abubakardin mengatakan, saat ini pembayaraan zakat dan infaq bukan hanya untuk kartagori golongan pegawai negeri sipil (PNS) saja dalam lingkungan Pemko, namun sudah dilakukan hingga pada katagori perorangan.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

Eldin Dukung Diklat Kepemimpinan DPD AMPI Medan MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi mendukung penuh pendidikan dan latihan (diklat) kepemimpinan yang akan digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI Kota Medan selama 3 hari mulai 25 s/d 27 Juni mendatang.

Sebab, tujuan diklat ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan dasar kepemimpinan bagi para pemuda sehingga diharapkan dapat melahirkan pemimpin berkualitas dan berkarakter.

“Saya berharap agar diklat ini memberikan hasil positif bagi seluruh peserta yang mengikutinya, terutama bagi DPD AMPI Kota Medan,” kata Eldin ketika menerima audiensi pengurus DPD AMPI Kota Medan di Balai Kota Medan, Selasa (18/6).

Didampingi Asisten Umum Ikhwan Habibi Daulay SH, Kadispora Kota Medan Drs Abd Azis Kepala Badan Kesbangpol Linmas Cheko Wakhda Ritonga, Eldin selanjutnya ingin para pemuda tidak mudah terpovokasi. Di

samping itu keberadaan organisasi kepemudaan yang ada tidak lagi memberikan kesan negatif justru menjadi bumper terdepan dalam membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Eldin berharap agar kegiatan diklat kepemimpinan ini tidak bersifat seremonial semata. Dia ingin hasil dari diklat yang dilakukan ini dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat.

“Jadi saya minta kepada seluruh peserta yang mengikuti diklat ini harus ikhlas dan siap mengaplikasikan semua materi yang diperoleh di tengah masyarakat,” pesannya.

Ketua DPD AMPI Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli menjelaskan, diklat kepemimpinan yang digelar ini merupakan salah satu panca sukses dari program DPD AMPI Kota Medan. “Tujuan diklat ini kami gelar intinya agar seluruh kader AMPI lebih berkualitas dan memiliki militansi yang kuat,” jelas Nanda.(VIN)

Walikota Buka Seminar Sosialisasi Pembauran Kebangsaan TANJUNGBALAI-Wali Kota Tanjungbalai, H.Thamrin Munthe, membuka sosialisasi pembauran kebangsaan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol dan Linmas digedung MUI daerah itu, Selasa (18/6).Wali Kota mengatakan, pembauran kebangsaan harus ditumbuh kembangkan, karena hal itu merupakan perekat bagi bagi bangsa Indonesia yang multietnis dan masyarakat yang majemuk.

“Harus kita pahami bahwa Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Dimana Pancasila sebagai idiologi bangsa, dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusionalnya,” katanya.“Untuk mencegah terjadi dis integritas, seluruh warga negara

bangsa Indonesia, harus benarbenar memahami idiologi Pancasila dan melaksanakan UUD dengan sebaik-baiknya”, ujar Wali Kota.

Lebih lanjut kata Thamrin, kemajemukan bangsa ini telah direkat oleh Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun harus tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).“Adanya pembauran kebangsaan yang dirajut berdasarkan idiologi Pancasila, dan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan, upaya apapun yang coba merong-rong kedaulatan NKRI, tidak akan mampu menggoyahkan rasa cinta terhadap tanah air”, ujar Thamrin Munthe mengakhiri sambutannya.(HER)

Piala Adipura Memotivasi Kita Hidup Bersih TANJUNGBALAI-Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe mengatakan upaya untuk menjadikan Tanjung Balai sebagai kota yang senantiasa bersih dan indah bukanlah merupakan hal yang sulit.

“Jika kebersihan kota terjaga dengan baik, maka keindahan akan tecipta dan kesehatan kita juga tetap terjaga,” kata Thamrin.

Ia juga menyatakan optimistis penghargaan Adipura 2013 yang diraih Tanjung Balai untuk kategori kota kecil akan semakin menambah motivasi bagi warga

setempat untuk lebih peduli menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan di lingkungannya masing-masing.

“Setelah memperoleh Adipura, tentunya ada rasa malu terhadap pemerintah pusat apabila kondisi Kota Tanjung Balai tidak bersih,”ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap semua pihak di kota itu mendukung dan ikut terlibat menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan diberangi semangat dan kesadaran yang tinggi dari seluruh masyarakat.(HER)

Sosialisasi Pengurusan Akte Kelahiran TANJUNGBALAI-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemko Tanjungbalai menggelar sosialisasi tentang peningkatan kapasitas aparatur, seputar tatacara penerbitan Akte Kelahiran di aula-I kantor narasuber lain.

Walikota mengatakan, dengan berlakunya Undang Undang tentang administrasi kependudukan dalam hukum positif Indonesia dan masa transisional berlakunya juga telah dilalui, diharapkan kualitas pelayanan pencatatan sipil, yang berorientasi kepada prionsipprinsip good governance dan Otonomi Daerah bisa terwujud dengan baik.

Penyelengaraan pencatatan sipil sendiri, jelasnya adalah upaya untuk tertib dokmen kependudukan, agar

dikemudian hari masyarakat tidak bingung jika mengurus dokumen kependudukan seperti Akte Kelahiran.

“Karena kaitannya sangat penting dengan pengurusan dokumen lainnya, baik paspot dan keperluan melanjutkan pendidikan”, ujarnya.

Lebih lanjut katanya,disamping terpenuhinya hak sipil penduduk dan warga negara serta memberi keabsahan dan kepastian hukum mengenai identitas dan status keperdataan setiap orang, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah mewujudkan pelayanan dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting lainya.(HER)

Pemko Rekrut 40 Honorer untuk BPBD Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerima pendaftaran tenaga kerja satuan tugas (Satgas) honorer sebanyak 40 orang.

Persyaratan dalam pelamaran antara lain usia 17 tahun sampai 35 tahun, foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) setingkat SMA dan SMK yang telah dilegalisir, Daftar Riwayat Hidup, surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit, pas foto. Pendaftaran telah berakhir pada 19 Juni lalu.

Itu dikatakan Kepala BPBD Tanjungbalai Mahdin Siregar SH.Menurut Mahdin, 40 tenaga honorer itu dibutuhkan bekerja di bagian Satgas. Sedangkan

persyaratan dalam pelamaran antara lain foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) setingkat SMA dan SMK yang telah dilegalisir, Daftar Riwayat Hidup, surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit dan Pas foto.

Menurut Mahdin, para pelamar yang diterima haru siap dipekerjakan sesuai tugas dan fungsinya di bagian Satgas tanpa ada mengenal lelah siang dan malam, dan siap di lapangan.

Alasanya, musibah kebakaran tidak dapat ditentukan, bisa saja terjadi pagi hari, siang, atau malam hari.Untuk itu setiap pelamar yang diterima harus siap selalu bekerja kapan saja dibutuhkan.(HER)

SUMUT

AMPM Unjukrasa di KPU Madina MADINA - Terkait lolosnya bakal calon legeslatif (Bacaleg) DPRD Mandailing Natal (Madina) yang berstatus terdakwa, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal (AMP Madina), melakukan aksi demo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU Madina), Jalan Merdeka, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kamis (20/6/2013), menuntut Ketua KPU Madina mundur dari jabatannya.

Dalam pernyataan sikap AMPM yang dibacakan Faisal Ardiansyah Azhar Hadi, menyebutkan dengan lolosnya Bacaleg Madina berstatus terdakwa membuktikan bahwa lemah dan kurang pahamnya KPU Madina tentang undangundang.

“Namun kami sangat sayangkan karena di saat yang bersamaan KPU Madina telah menggugurkan

bacaleg lainnya,” paparnya.

Padahal anggaran yang dikucurkan negara untuk menunjang tugas-tugas KPU sangatlah besar namun tidak menghasilkan keputusan yang menurut nalar terlalu mengada-ada dan terkesan subjektif. “Kami curiga KPU Madina telah main mata atau kongkalingkong dengan bacaleg yang berstatus terdakwa tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, setelah menganalisis hasil kinerja KPU Madina serta Tim Verifikasi KPU Madina, diminta kepada Ketua KPU Madina untuk segara mundur dari jabatnya karena dianggap telah gagal memimpin institusi KPU. “Kami dari AMPM juga dengan tegas menolak hasil tim verifikasi Bacaleg KPU Madina, dibuktikan dengan lolosnya seorang bacaleg berstatus terdakwa. Kami juga meminta KPU Madina untuk segera menganulir keikutsertaan

bacaleg berstatus terdakwa,” ujar pendemo.

Pengunjukrasa juga meminta KPU Madina untuk segera melakukan tindakan diskresi hukum dan yurisprudensi yaitu mencoba mencari tahu sejauh mana status oknum bacaleg yang berstatus terdakwa tersebut. Dalam orasinya, Faisal juga mengatakan bahwa Ketua KPU Madina yang bertitel sarjana hukum, namun tidak mengerti hukum.

Dalam aksi, pendemo sempat terlibat aksi dorong dengan petugas Satpol PP karena massa memaksa masuk ke Kantor KPU Madina. Dalam aksinya, massa juga menyerahkan bukti-bukti bacaleg yang berstatus terdakwa kepada Ketua KPU Madina.

Setelah mendesak Ketua KPU Madina keluar dan menemui pengunjukrasa, akhirnya Ketua KPU Madina Jefri Antoni

menemui massa pengunjukrasa di halaman kantornya.Katanya DCS sudah ditetapkan pada Rabu, 12 Juni lalu, dan perlu diketahui DCS itu sifatnya masih sementara. DCS ini akan dilakukan uji publik diumumkan kepada masyarakat dan kita menunggu masukan dari masyarakat termasuk apa yang disampaikan dan dokumen yang disampaikan adik-adik kepada kami hari ini.

"Jika ada bacaleg yang tidak memenuhi syarat menurut versi undang-undang silahkan sampaikan sama saya, karena masa sanggahan dari masyarakat itu sampai 27 Juni.

Jika dokumen yang disampaikan itu betul dan bacaleg tidak memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013, saya akan coret nama orang tersebut,” ujarnya.

Tetapi perlu diingat dasar kegiatan KPU bekerja adalah

undang-undang bukan selera.

Makanya siapa saja bacaleg yang tidak memenuhi syarat, dimana orangnya dan dimana dokumennya biar ada dasar kajian KPU. “Saya tegaskan saya siap mempertanggungjawabkan keputusan apa saja yang saya ambil, saya sudah sepuluh tahun menjadi KPU di Madina, saya bertanggungjawab apa saja keputusan yang kami ambil,” ungkap Jefri.

Setelah itu, pengunjukrasa menyerahkan sejumlah dokumen yang mereka miliki terkait bacaleg berstatus terdakwa yang diloloskan KPU bernama Ali Makmur Nasution alias Haji Ganding.

Mereka menyerahkan dokumen berupa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan atas putusan hakim terhadap terdakwa tersebut bersama kajian-kajian yuridis dan dakwaannya.(BSC/MH)

Pasangan Syah- Unggul Bantu Korban Kebakaran

PALUTA - Tim Sukses Pasangan Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi ( Syah-Unggul) memberikan bantuan kepada korban kebakaran di di Lingkungan III Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Gunung Tua Padang Lawas Utara , Minggu (9/6).

Bantuan diserahkan oleh Bendahara Tim Sukses Syah-Unggul dr Muhammad Emirsyah Harvian Harahap dan diterima secara langsung oleh korban kebakaran.

Dalam kata-kata sambutan sebelum memberikan bantuan secara simbolik dr Emir mengatakan bahwa pasangan Syah-Unggul mengucapkan turut berduka atas musibah yang menimpa korban kebakaran dan berharap agar para korban kebaran tetap tabah dan sabar sebab ini adalah cobaan dari Allah SWT. "Kami mengucapkan turut berduka atas musibah kebakaran ini dan berharap agarbapak dan ibu tetap tabah dan sabar dalam menghadapi musibah kebakaran ini.

Yakinlah para bapak dan ibu dibalik setiap kesulitan akan ada kemudahan," kata drEmir. dr Emir juga mengucapkan rasa permohonan maaf dari pasangan Syah- Unggul sebab tidak bisa memberikan langsung pemberian bantuan ini karena ada sejumlah acara yang tidak bisa dilewatkan ."

Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban bagi para bapak dan ibu disini. Kami juga mohon doa restu dari bapak dan ibu agar pasangan Syah-Unggul bisa sukses dan memenangkan Pilkada Paluta yang akan dilaksanakan 14 Agustus 2013 mendatang," sebut dr Emir.

Bendahara Tim Sukses Syah-Unggul dr Muhammad Emirsyah Harvian Harahap menyerahkan bantuan kepada salah seorang korban kebakaran di Kelurahan Pasar Gunung Tua , Kecamatan Gunung Tua Padang Lawas Utara.

Sementara itu perwakilan dari korban kebakaran mengucapkan rasa terimakasihnya terhadap bantuan dan rasa kepedulian pasangan Syah-Unggul terhadap kami yang ditimpa musibah.

"Terus terang pasangan dari sekian banyak pasangan Balon

Bupati Paluta baru pasangan SyahUnggul yang pertama memberikan bantuan kepada kami yang merupakan korban kebakaran ini.Kami mendoakan semoga pasangan Syah-Unggul bisa sukses dan berhasil memimpin Paluta lima tahun mendatang,' sebutnya .

Dari keterangan warga yang merupakan korban kebakaran , kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 Wib dan menghanguskan sekitar 9 rumah warga dengan kerugian ditaksir sekitar ratusan juta rupiah . Masyarakat menyesalkan lambannya petugas pe-

madam kebakaran Pemkab Paluta datang ke lokasi kejadikan.

Selain lamban sebut warga kenderaan kebakaran itu juga selalu rusak sehingga tidak sempat memadamkan api dan akhirnya menghanguskan 9 rumah warga.

(DATUK)

Medan Tuntungan Terbaik Pertama Penyaluran Raskin MEDAN - Kecamatan Medan Tuntungan berhasil mendapatkan award dari Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi atas keberhasilannya keluar sebagai juara pertama Pelaksanaan Raskin Tingkat Kecamatan di Kota Medan tahun 2012.

Keberhasilan ini diraih setelah Kecamatan Medan Tuntungan mendapatkan predikat penyaluran lancar, pembayaran lunas, tertib administrasi dan koordinasi tingkat kecamatan lancar.

Award ini diserahkan Eldin disela-sela upacara bendera Peningkatan Kesadaran Nasional di halaman Kantor Wali Kota Medan, Senin (17/6) pagi. Di tempat kedua

diraih Kecamatan Medan Kota dan Kecamatan Medan Barat menempati peringkat ketiga.

Selanjutnya Kecamatan Medan Marelan keluar sebagai juara harapan pertama, Kecamatan Medan Tembung meraih juara harapan kedua dan juara harapan ketiga ditempati Kecamatan Medan Denai.

Sebelumnya Pemko Medan mendapatkan penghargaan Raskin Award dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Eldin, penghargaan itu patut disyukuri karena Pemko Medan dinilai mampu mengelola program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan semakin baik.

Sebab, raskin merupakan salah satu program percepatanan penanggulangan kemiskinan pemerintah klaster I. Selanjutnya Eldin menjelaskan, tahun 2012 Pemko Medan telah menyalurkan raskin kepada 77.654 rumah tangga sasaran (RTS).

Masing-masing RTS menerima 15 kilogram per-kepala keluarga (KK)/bulannya. Penyalurannya dilakukan pada 21 kecamatan dan kantor lurah sebagai titik distribusi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengambil beras setiap bulannya.

Selain itu, kata Eldin, penyaluran raskin di Kota Medan juga berperan besar menekan

kenaikan harga beras di pasaran, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan sekaligus dapat menekan kenaikan inflasi. Hal ini terbukti dengan rendahnya tingkat inflasi Kota Medan pada tahun 2012 yang menunjukkan angka 3,79 persen.

Angka ini berarti masih di bawah angka inflasi nasional sebesar 4,3 persen serta di bawah inflasi provinsi sebesar 3,86 persen.

Menurut Eldin, penegasan itu perlu disampaikannya karena pemerintah tahun ini berencana menaikkan harga BBM. Tentunya kenaikan itu akan berdampak dengan harga bahan pokok di

pasaran. “Untuk itu saya berharap Tim koordinasi Raskin Kota Medan, khususnya Tim Raskin Kecamatan agar dapat bekerja lebih keras sehingga pednyaluran raskin berjalan dengan efektif dan optimal kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” pesannya.

Camat Medan Tuntungan Gelora Ginting SSTP usai menerima award mengatakan, penghargaan yang diterima ini akan semakin memotivasi dirinya dan seluruh jajaran di Kecamatan Medan Tuntungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyaluran raskin terutama m enyangkut tertib administrasi.(VIN)

Demo Kader, Ketua DPP Hanura Sumut Diminta Mundur MEDAN - Ratusan kader berkisar 500 orang dan simpatisan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bersama masyarakat se Sumatera Utara terlibat bentrok saat berunjukrasa di kantor DPD Hanura Sumut Jalan Sei Barang Hari Medan, Jum'at (21/6).

Bentrokan bermula saat orator bernama Azrun meminta Ketua DPD Partai Hanura Sumut, Zulkifli Efendi Siregar, turun dari jabatannya, karena dinilai tidak dapat menjalankan partai.

Massa menilai, Zulkifli Efendi Siregar harus dicopot dari jabatannya, demi memperbaiki citra Partai Hanuar yang dikenal anti perbuatan korupsi. Pasalnya Zulkifli Efendi Siregar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut, saat ini dinilai terkait dalam kasus pendistribusian dana BDB pada APBD Sumut tahun 2013.

"Kita minta Kepolisian

khususnya KPK agar menelusuri dugaan 'permainan' korupsi dana APBD, khususnya dana BDB, BOS, dan DBH. Jika memang terbukti korupsi, maka kami mendesak Ketua Umum DPP

Partai Hanura Bapak H. Wiranto,"tegas orator.

Namun, aksi tersebut mendapat protes keras dari sejumlah oknum yang siaga menjaga pintu/pagar masuk

Kantor DPD Partai Hanura Sumut. Akibatnya, terjadi aksi dorong antara petugas jaga berpakaian preman dengan massa pengunjukrasa. Bahkan salah seorang oknum berpakaian preman juga langsung melakukan pemukulan terhadap orator dan massa lainnya.

Tidak hanya itu, salah seorang petugas jaga berpakaian preman kantor Hanura juga melakukan aksi tidak terpuji, dengan membuka celana dan memperlihatkan kemaluannya kepada pengunjukrasa yang mayoritas kalangan ibu-ibu dan wanita muda.

Mendapat perlakuan tidak terpuji tersebut, pengunjukrasa semakin brutal melakukan aksinya di depan kantor Hanura Sumut. Massa melempar dan memukul plank dan baleho sekretariat Partai Hanura Sumut.

Usai melakukan aksi dan

bentrok di Kantor Hanura Sumut, ratusan pengunjukrasa melanjutkan aksinya ke Mapolresta Kota Medan, sekaligus membuat surat laporan terhadap aksi pemukulan dan perbuatan tidak terpuji dari oknum preman menjaga Kantor Hanura Sumut.

Di Mapolresta Medan, pengunjukrasa meminta Kapolresta Medan AKBP Nico Afinta, segera memproses dan menangkap pelaku pemuklan dan tindakan tidak terpuji dalam unjukrasa yang mereka gelar.

"Kami mohon perlindungan dari Bapak Kapolresta Medan, agar melindungi kami dalam menyampaikan aspirasi. Sebab, kami jau sebelumnya resmi telah melaporkan aksi kami ini ke kepolisian, namun mengapa kami tidak dilindungi saat berunjukrasa di kantor DPD Hanura Sumut,"kata Azrun.(SBC)

KPK POS E D I S I 257 24 – 30 JUNI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

13

Rubrik KPK

Abraham Samad: Diperlukan Sinergitas Penegak Hukum dan Auditor dalam Pemberantasan Korupsi BANYAK kalangan yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan maksimal. Hal tersebut di antaranya karena terdapat kondisi yang tidak seimbang antara penegakan hukum dan upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dijarah oleh pelaku korupsi. Karenanya, dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnya extra ordinary, diperlukan sinergitas di antara penegak hukum dan auditor, dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai profesional, integritas yangefektif,danpenerapansanksiyang menimbulkan efek jera.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, saat membuka acara “Pelatihan Bersama Peningkatan SDM Aparat Penegak Hukum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, yang merupakan hasil kerja sama KPK, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, serta BPK dan BPKP perwakilan DIY , Senin

(17/6) di Hotel Grand Quality, Yogyakarta.

Pada acara yang diikuti oleh 135 peserta terdiri atas 55 orang jaksa dari Kejaksaan DIY, 60 penyidik Polda DIY, 10 BPK DIY, dan 10 orang dari BPKP DIY ini, Abraham menjelaskan bahwa masalah lain yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi adalah harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan kasus korupsi dan tidak diimbangi dengan kinerja para penegak hukum yang optimal.

“Ditambah dengan masih terdapat peraturan perundang-undangan yang multitafsir, sehingga terkadang mempengaruhi kepastian dalam pengambilan kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, terdapat pandangan bahwa masih lemahnya pengenaan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. “Berbagai hara-

pan dan permasalahan tersebut, secara khusus meminta penyelesaian segara, mengingat dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.”

Karena itu, menurut Abraham, semua pihak harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antarpenegak hukum dan instansi terkait serta partipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum khususnya penanganan korupsi akan menjadi tidak efektif. (HUMAS)

Johan Budi Raih Penghargaan “Golden Speaker Award” Rakyat Merdeka DALAM acara perayaan ulang tahunnya yang ke-14, Rakyat Merdeka Group memberikan anugerah “Golden Speaker Award“ kepada Johan Budi SP atas kiprahnya sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diberikan langsung oleh pendiri Rakyat Merdeka Group, H. Margiono, disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, tokoh politik, anggota parlemen, serta para insan pers, Rabu (19/6), di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. “Golden Award diberikan kepada tokoh yang dianggap berjasa dan telah memberikan kontribusi di bidangnya masing-masing,” ungkap H. Margono.

Johan Budi mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk KPK dan pemberantasan korupsi dan tak pernah membayangkan bahwa melaksanakan tugas sebagai Juru Bicara KPK dilihat secara berbeda, apalagi diberi penghargaan oleh media, dalam hal ini Rakyat Merdeka. “Saya hanya sekrup kecil dari mesin bernama KPK. Tentu ini tak lepas dari dukungan staf Biro Humas yang luar biasa dan tanpa mengenal lelah meski serangan datang silih berganti kepada KPK,” tegasnya.

Selain kepada Johan Budi, Rakyat Merdeka juga memberikan penghargaan “The Golden Award” kepada tiga tokoh lain yang dianggap memberikan perubahan positif di Indonesia. Mereka adalah pengusaha Chairul Tanjung, akademisi Anies Baswedan, Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Johan.

Chairul Tanjung menerima penghargaan “The Golden Vision” atas kiprahnya menularkan motivasi berbisnis dan membuka banyak lapangan kerja. Sedangkan Anies Baswedan mendapat “Golden Idea Award” atas sumbangsihnya memberikan ide-ide brilian bagi pendidikan nasional. Untuk “Golden Action Award” diberikan kepada Ignatius Johan yang dianggap mampu membawa banyak perubahan dalam memajukan perkereta-apian di Indonesia.

Presiden SBY memberikan selamat kepada para tokoh penerima penghargaan. Presiden mengharapkan prestasi tokoh-tokoh itu dapat menginspirasi rakyat Indonesia.(HUMAS)

KPK Tingkatkan Kapasitas Aparat Penegak Hukum di DIY YOGYAKARTA, 17 Juni 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program koordinasi supervisi bidang penindakan terus berupaya meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menyelenggarakan 'Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.

Pelatihan diikuti oleh 135 peserta, terdiri atas para penyidik dan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi (tipikor) pada Polda DIY, Kejati DIY, auditor BPK perwakilan DIY, dan auditor BPKP perwakilan DIY. Pelatihan dibuka oleh Ketua KPK, Abraham Samad, Wakil Jaksa Agung, Dharmono dan Kabareskrim Mabes Polri, Sutarman. Pelatihan berlangsung selama 5 hari mulai Senin hingga Kamis (17-20) bertempat di Grand Quality Hotel, Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Abraham menjelaskan bahwa pelatihan bersama ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya di Provinsi DIY. Selain itu, harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan penanganan kasus korupsi harus diimbangi dengan kinerja para penegak hukum yang optimal.

Karenanya, peningkatan kompetensi serta kapasitas aparat penegak hukum mutlak dibutuhkan. Jika tidak, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin rendah.

Kepada peserta pelatihan diberikan materi-materi yang terkait langsung dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, di antaranya Implementasi UU Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi, Teknik Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara, Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Titiik Rawan Korupsi, serta Metode dan Teknik Audit Investigatif, Audit Forensik, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Sebelumnya, pelatihan yang sama telah dilaksanakan sebanyak empat kali pada 2012, yakni di Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Timur, Bengkulu dan 3 kali berturut-turut pada 2013 di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Papua. KPK secara intensif telah melaksanakan program koordinasi supervisi di bidang penindakan sebagaimana amanat UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaannya, tidak hanya terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan instansi dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Selain itu, melalui penyelenggaraan pelatihan bersama ini KPK mendukung pemerintah terkait suksesnya pelaksanaan Instruksi Presiden No 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang diantaranya ditujukan kepada Jaksa Agung dan Kapolri.(HUMAS)

Ketua KPK Abraham Samad (kedua kanan) bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Sutarman (kiri), Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto (kedua kiri) dan Wakil Jaksa Agung Sudarmono (kanan) menjawab pertanyaan wartawan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Yogyakarta, Senin (17/6). Pelatihan yang diikuti 135 orang penegak hukum dari berbagai institusi tersebut untuk meningkatkan kapasitas para penyidik yang menangani kasus korupsi.

Bangun Pegawai Bersih dan Profesional, Pemprov Jawa Barat Studi Banding ke KPK PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat yang diwakili Tim Perumus Peraturan Gubernur bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk studi banding terkait pengembangan kebijakan daerah bidang kepegawaian.

Rombongan yang terdiri atas 10 orang ini diterima oleh Kepala Biro SDM KPK, Apin Aviyan didampinngi staf, Kamis (20/6), di Auditorium KPK, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. “KPK dipandang relevan dengan pengembangan kebijakan daerah

bidang kepegawaian untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional,” papar Kepala Tim Dedi Mulyadi, yang juga Kasubid Kompetensi dan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar.

Secara sistem, menurut Dedi, KPK sudah berjalan baik melalui pengujian kinerja sesuai dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal, baik dari penggunaan balanced score card maupun hubungannya dengan pola karier dan insentif.

“Itu dilakukan berdasarkan pengukuran kinerja yang jelas,”

sambungnya.

“KPK punya kredibiltas yang pegawainya kami anggap memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan pemerintah yang bersih.

Artinya, kami melihat sebuah contoh KPK tidak menerima honor dan akomodasi ketika diundang oleh pihak luar. Jadi kami ingin tahu apa saja yang membentuk pegawai KPK punya kredibiltas seperti itu.

Ini sangat luar biasa karena sangat sulit mengubah aparatur yang memiliki pola pikir yang selalu ingin dilayani,” lanjut Dedi.

Dedi menjelaskan, Peraturan Pemerintah belum mengatur secara keseluruhan tentang pola karier PNS. Karenanya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 tahun 2013 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai, Pemprov Jawa Barat tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kinerja Pegawai, yang mengatur tentang target kinerja, pengukuran kinerja, dan keterkaitan kinerja dengan insentif, kenaikan pangkat, dan aspek kepegawaian lainnya.

“Adanya peraturan daerah ini karena kami melihat bahwa keberhasilan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan tergantung dari pegawai sendiri. Pola karier akan kita bangun berbasis kinerja. Artinya kinerja yang baik harus punya peluang yang baik untuk promosi jabatan.”

Saat ini, lanjut Dedi, pengukuran kinerja dan target kinerja di Pemprov Jabar baru sebatas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. Dengan ditetapkan dalam perda, memungkinkan aturan menajemen kinerja bisa lebih kuat lagi dan memiliki konsekswesi langsung terhadap profesionalisme pegawai. “Artinya, kinerja PNS di pemprov bisa diukur dan bisa dilihat masyarakat secara langsung.

Sehingga jika pegawai bekerja dengan profesional dan bisa bekerja dengan baik, pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik juga,” sambungnya.

Rancangan Peraturan Gubernur ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai

Pemprov Jabar dan mendorong pegawai untuk menghindari tindak pidana korupsi melalui penerapan insentif berbasis kinerja. “Kita berharap efeknya sangat luas dan ruang lingkupnya semakin sistematik. Artinya yang kita bangun dalam kebijakan perda dan pergub ini adalah bagaimana melindungi birokrasi agar profesional, bekerja nyaman dan baik, tanpa pengaruh politisasi, sehingga tingkat manipulasi apapun akan mengecil,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro SDM KPK, Apin Apiyan menjelaskan, saat ini KPK sudah mengimplementasikan sistem manajemen kinerja maupun organisasi maupun individu dengan baik.

“Tugas berat bagi KPK ketika KPK menjadi contoh buat organisasi lain. Ke depan KPK akan terus melakukan terus penyempurnaan peraturan sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang paling penting adalah keterlibatan seluruh pegawai dalam mengimplementasikan sistem dan taat kepada sistem, tandasnya.(HUMAS)

Mengawasi Korupsi Malah Didakwa Korupsi GARA-gara mencatut biaya kegiatan joint audit, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Mohammad Sofyan didakwa korupsi.

Penuntut umum I Kadek Wiradana mendakwa Sofyan melanggar Pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sofyan bersama-sama Abdul Apip, Suharyanto, Jauhari Sembiring, Marhusa Panjaitan, Amin Priatna, dan Slamet Poernomo secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. “Yang merugikan negara Rp36,484 miliar,” kata Kadek, Kamis pekan lalu di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Peristiwa bermula pada Agustus 2008. Sofyan dan sejumlah pejabat Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdiknas – sekarang Kemendiknasmengadakan rapat penyusunan kegiatan joint audit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) di lingkungan Itjen Depdiknas.

Kadek mengatakan, Itjen

Depdiknas mendapat tambahan anggaran, serta melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaan kegiatan. Sofyan lalu menandatangani kerja sama dengan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polsoskam BPKP tanggal 15 Desember 2008.

Lima program pendidikan nasional yang menjadi objek wasrik, meliputi program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun, peningkatan mutu SD, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, pendidikan tinggi yang mendukung program wajib belajar sembilan tahun, dan sertfikasi guru.

Sesuai DIPA tahun anggaran (TA) 2009, Itjen Depdiknas mendapatkan alokasi Rp183,649 miliar untuk pelaksanaan program joint audit wasrik.

Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaksanaan wasrik sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun (sarpras) dilaksanakan Inspektorat I. Sementara, wasrik peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (mutu) dilaksanakan Inspektorat II. Wasrik

pendidikan tinggi (dikti) yang mendukung program wajib belajar sembilan tahun, Inspektorat III. Wasrik sertifikasi guru (sergu), Inspektorat IV dan wasrik dana alokasi khusus (DAK) peningkatan mutu SD, Inspektorat Investigasi.

Dari total anggaran Rp183,649 miliar yang dialokasikan Itjen Depdiknas untuk program joint audit wasrik, Inspektorat I dan II, masing-masing mendapat anggaran Rp55,554 milar.

Inspektorat III Rp9,080 miliar, Inspektorat IV Rp22,832 miliar, dan Inspektorat Investigatif mendapat Rp40,627 miliar.

Selanjutnya, Sofyan memerintahkan Inspektorat I menyusun SOP wasrik di Bogor yang diikuti pula Sekretaris Jenderal Abdul Apip dan Inspektur I Suharyanto.

“Kenyatannya kegiatan tidak dilaksanakan, tapi terdakwa memerintahkan Suharyanto mencairkan anggaran Rp319,097 juta atas kegiatan penyusuan SOP,” ujar Kadek.

Sofyan memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Inspektorat I Tini Suhartini membuat pertanggungjawaban, seolah-olah

penyusuan SOP wasrik telah dilaksanakan di Grand Jaya Raya Bogor Resort & Convention Hotel. Padahal, uang Rp319,097 juta dibagi-bagikan kepada Sofyan dan sejumlah peserta.

Menurut Kadek, Sofyan, Apip, Suharyanto, dan Sam Yohn masing-masing mendapat Rp8,35 juta dan Rp234,097 juta dibagibagikan kepada para peserta.

Sisanya, Rp51,6 juta digunakan untuk biaya pembuatan kwitansi fiktif, operasional tim pengendali pusat, bantuan lembur Suharyanto, dan operasional Inspektorat I. Dalam pelaksanaan kegiatan wasrik, Sofyan memerintahkan Tini memotong lima persen dari uang harian yang diterima masing-masing peserta, seluruhnya Rp81 juta. Sofyan juga memerintahkan pencairan biaya transportasi dan penginapan para peserta yang tidak mengikuti kegiatan sejumlah Rp2,896 miliar.

Uang hasil pemotongan itu dibagi-bagikan kepada Sofyan Rp31,284 juta, Apip Rp30,799 juta, Suharyanto Rp32,848 juta, Inspektur II Jauhari Sembiring Rp15,266 juta, Inspektur III Marhusa Panjaitan Rp13,359 juta, Inspektur IV Amin Priatna

Rp13,824 juta, dan Inspektur Investigatif Slamet Poernomo Rp15,552 juta.

Kadek mengungkapkan, perbuatan serupa juga dilakukan Sofyan dalam pelaksanaan wasrik sarpras tahap dua, penyusunan laporan nasional, serta pelaksanaan wasrik mutu, dikti, sergu, dan DAK. Sofyan memerintahkan pemotongan dan pembuatan kwitansi fiktif. Perbuatan Sofyan telah memperkaya diri sendiri Rp1,103 miliar.

Selain itu, memperkaya Apip Rp258,631 juta, Suharyanto Rp224,742 juta, Jauhari Rp300,875 juta, Marhusa Rp334,019 juta, Amin Rp268,192 juta, dan Slamet Rp153,862 juta.

Akibat perbuatan Sofyan, negara dirugikan Rp36,484 miliar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Itjen Kemendiknas pada 26 Desember 2012.

Menanggapi dakwaan penuntut umum, Sofyan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Pengacara Sofyan, Henry P Siagian menganggap dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil. Dengan demikian, Ketua Majelis Hakim langsung mengangendakan pemeriksaan saksi untuk sidang selanjutnya.(HUKUMONLINE.COM)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

SUMUT

Eldin Ingin Generasi Muda Kota Medan Lebih Berkualitas MEDAN - Generasi muda Kota Medan harus lebih berkualitas, berdaya saing serta menguasai ilmu pengetahuan yang baik. Dengan begitu Kota Medan ke depannya menjadi kota yang memiliki basis generasi muda lebih berkualitas dan siap memimpin di masa mendatang. Guna mewujudkan itu, teruslah berusaha dan berjuang meninmba ilmu hingga ketingkat yang lebih tinggi.

Penasehat DWP Langkat melalui Wakil Penasehat DWP Langkat memberikan cendera mata kepada Ny.Hj. Khairul Bariah Surya Djahisa.(18/6)

Ketua DWP Langkat Mengundurkan Diri STABAT - Penasehat DWP Langkat Ny.Hj. Nuraida Ngogesa melalui Wakil Penasehat DWP Langkat Ny. Sura Ukur mengatakan pertemuan kali ini suasananya sangat berbeda.

Sebab Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. langkat Ny.Hj. Khairul Bariah Surya Djahisa mengundurkan diri.

Pengunduran itu berkaitan dengan suaminya Surya Djahisa juga mengundurkan diri dari jabatan Sekda Langkat.

“Pengundurun diri ini bukanlah karena ada hal yang tidak mengenakan, namun semata-mata membuktikan kecintaan agar organisasi istri PNS, terus berjalan sesuai diharapkan,” ujarnya..

Ny. Sura Ukur berharap

walaupun Ibu Khairul Bariah Surya Djahisa tidak bersama kita, akan tetapi pemikiran dan gagasanya tetap bersama kita, karena pengalaman dedikasi dan keseriusan memimpin organisasi ini telah terbukti.

Ny.Hj. Khairul Bariah Surya Djahisa pada kesempatan itu mohon maaf kepada pengurus, ketua unit kabupaten dan kecamatan, terutama ibu penasehat.

“Hari ini kita berpisah secara organisasi, tetapi di luar organisasi, saya harap kita tetap berteman, bersahabat, dan berkawan sebagai mana biasa,” imbuhnya.

Akhir acara dilajutkan pemberian cendra mata dari pengurus DWP Kabupaten, dan Pengurus Unit Kecamatan kepada Ny.Hj. Khairul Bariah.(JUL)

DPRD Gelar Sosialisasi Ranperda Pada Masyarakat LANGKAT - Wakil Ketua DPRD Langkat Drs.Abdul Khair MM pada pembukaan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di gedung KNPI Jalan Proklamasi Stabat mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Pemkab Langkat. Sebab tidak ada yang hadir pada saat pembukaan sosialisasi dimaksud.

“Surat undangan secara resmi dari lembaga DPRD Langkat ke Pemkab Langkat telah disampaikan,” ujarnya kamis (13/6).

Sosialisasi kepada Publik dalam rangka penyusunan lima Ranperda Inisiatif DPRD tahun 2013 dilaksanakan tiga hari. Lima Ranperda dimaksud adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif, penanggulangan bencana alam daerah, jaminan kesehatan daerah, penyelenggaraan jalan daerah, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Drs.Effendi Lubis selaku ketua Badan Legeslatif DPRD Kabupaten Langkat mengatakan Sosialisasi ini dalam rangka mendengarkan secara langsung dari masyarakat berbagai masukan guna penyempurnaan Perda inisiatif DPRD Langkat tersebut Sementara itu Drs.H. Salman Msi, (Sekretaris DPRD Langkat) selaku panitia kegiatan mengungkapkan, Ranperda Inisiatif tersebut merupakan program kerja DPRD Langkat tahun 2013 yang telah dicanangkan.(Jul/A)

Pemko Tanjungbalai Ajak Warga Sukseskan GBBT TANJUNGBALAI-Pemerintah Kota Tanjungbalai mengajak segenap elemen masyarakat di daerah itu agar turut mensukseskan Gerakan Berkah Bersih Terpadu (GBBT) yang dicanangkan Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe, pada Minggu (16/6).

“Kebersihan, keindahan dan kesehatan adalah kebutuhan lahir bathin semua orang, akan tetapi kesadaran masyarakat masih rendah, jadi perlu terus dimotivasi,” kata Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe,Senin (17/6). Melalui GBBT, pihaknya ingin mengajak dan mendidik seluruh masyarakat, termasuk para pelajar dan PNS supaya selalu bersinergi dan bahu membahu menjaga kebersihan dan keindahan kota itu.

“Kalangan pelajar mulai

dari tingkat SD hingag SMA sederajat sengaja dilibatkan dalam gerakan massal memungut sampah di lingkungan sekitar,” ujarnya.

Upaya melibatkan pelajar dalam GBBT bertujuan membentuk karakter mereka agar sejak usia muda memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dalam rangka mewujudkan hidup bersih dan sehat.Kepedulian tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memungut sampah di lingkungan sekitarnya.

Jika satu orang pelajar atau warga setiap hari memungut sampah seberat lima kilo gram dan membuangnya ke tempat yang telah ditentukan, maka volume sampah di kota itu akan berkurang secara signifikan.(HER)

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi mengungkapkan hal ini ketika melepas siswa-siswi kelas VI Angkatan X SD Syafiyatul Amaliyah Tahun Pelajaran 2012/2013 di Gedung Raz Plaza Jalan Dr Mansyur Medan, Kamis (20/6). “Jangan pernah cepat puas dengan apa yang

telah diperoleh saat ini,” kata Eldin.

Didamping istrinya Ny Rita Maharani, Eldin mengatakan tahapan pendidikan dasar telah dilalui para siswa dengan baik. Sebentar lagi para siswa akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu tingkat SMP. Artinya, para siswa

akan didik dengan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam lagi sehingga ke depannya anak-anak memiliki bekal ilmu lebih mumpuni.

“Teruslah berusaha dan berjuang menimba ilmu pengetahuan sampai ketingkat yang lebih tinggi. Sebab, kita yakin anak-anak yang akan dilepas ini merupakan siswa berprestasi, berdaya saing dan cerdas. Jadi raihlah apa yang anak-anakku cita-citakan dengan jalan terus mengembangkan potensi yang tersembunyi dalam diri masing-masing,” ungkapnya.

Kemudian Eldin berpesan agar para siswa tidak pernah sekalipun melupakan almamater yang telah membesarkanmu. Terus jalin silaturrahim dengan para guru dan

adik-adik yang masih belajar menimba ilmu. Sebab, bagi mereka kakak-kakanya yang telah berhasil lulus dengan nilai baik ini merupakan contoh teladan.

“Saya berharap para siswa yang lulus ini tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan semata tetapi juga fasih di bidang ilmu keagamaan.

Semoga dengan bekal yang dimiliki ini, mereka ke depannya menjadi generasi muda berilmu, berkarakter dan memiliki dasar-dasar keimanan yang sangat kuat,” harapnya.

Sementara itu informasi yang diperoleh dari pihak sekolah menjelaskan, jumlah siswa kelas VI yang lulus tahun ini sebanyak 87 orang dengan tingkat kelulusan 100

persen. Yang membanggakan lagi, dua siswanya yakni Ayu Diah dan Sandra berhasil meraih nilai sempurna 10 untuk bidang studi matematika.

Salah seorang siswa Raniya Kamila mengaku ingin melanjutkan studinya lagi.

Putri Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi ini berambisi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter.

“Jika cita-cita saya menjadi seorang dokter tercepai, saya akan membantu orangorang yang membutuhkan perawatan medis, terutama bagi warga kurang mampu.

Sebab, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” jelas Raniya. (VIN)

200 PNS Pemko Tebingtinggi Donor Darah

SAMBUTAN - Sekdakab Sergai membacakan sambutan tertulis Plh. Bupati pada peringatan HKN di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.

Photo :ARM

Plh Bupati : Minta Tetap Jalankan Tugas Pemerintahan SERGAI - Kepedulian aparatur pemerintah terhadap masyarakat harus terus diasah agar terwujud keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah.

Dengan demikian apa yang dibangun pemerintah dapat terjaga dengan baik oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat dapat pula diwujudkan pemerintah.

Hal ini ditegaskan Plh. Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si di hadapan ratusan PNS Pemkab Sergai pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman kantor Bupati Sergai di Sei

Rampah, Senin (17/6). Turut hadir para Asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian.

Lebih lanjut dikatakan Plh. Bupati, kepedulian terhadap kebutuhan dan permasalahan aktual harus dikedepankan aparatur.

Dengan begitu, masyarakat merasakan upaya mewujudkan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama. Nantinya tidak ada lagi masyarakat yang menuntut pemerintah agar mencukupi segala kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan itu tetap dijalankan dalam kebersamaan.

Plh Bupati juga mengingatkan, sebagai PNS harus bisa menyikapi berbagai kondisi aktual di tengah masyarakat.

Seperti pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih.

Ini menjadi catatan sejarah, Wakil Gubernur yang akan dilantik adalah Bupati Tanah Bertuah Negeri Beradat ini selama delapan tahun.

Namun, roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karenanya seluruh aparatur pemerintah diminta tetap konsisten dan konsekuen melaksanakan amanah. Ini yang menjadi dasar tetap mendarmabaktikan diri untuk kemajuan masyarakat Sergai. (ARM)

T.TINGGI - Sebanyak 200 PNS yang bertugas di jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi melakukan donor darah di RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi, Kamis (20/6).

Kegiatan bakti social donor darah itu dalam rangka Hari Jadi Kota Tebingtinggi ke 96. “Kegiatan donor darah ini wujud sumbangsih jajaran PNS wilayah Pemko Tebingtinggi untuk menyumbangkan darahnya bagi kepentingan sosial warga yang membutuhkan,” papar Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ismail Budiman SH. Lebih lanjut dikatakan, bagi jajaran PNS yang bisa melakukan donor darah sesuia dengan hasil pemeriksaan oleh pihak rumah sakit merupakan salah satu penilaian kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat sesuai dengan adanya surat telah melakukan donor darah di rumah sakit. “PNS dituntut punya jiwa sosial tinggi untuk memberikan donor darahnya”, bilang Ismail Budiman yang juga Wakil Ketua PMI Kota Tebingtinggi.

Sementara itu, Kepala RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi diwakili Wakil Direktur Bagian Keuangan, Dra Hj Yuniar sangat mengharapkan peran serta PNS dan khususnya warga Kota Tebingtinggi untuk mau mendonorkan darahnya bagi kepentingan sosial. Saat ini menurut Yuniar, RSUD dr Kumpulan Pane memang sangat membutuhkan banyak darah. “Darah-darah dari pendonor ini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu akan disimpan dan kemudian diberikan kepada pasien yang membutuhkan darah,” paparnya. (RS)

PILKADA PALUTA

KPU Tetapkan Pasangan Syah-Unggul No 2 PALUTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paluta menetapkan nomor urut lima pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paluta pada Pilkada Paluta yang akan digelar pada 14 Agustus 2013 mendatang lewat acara Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan Minggu (16/6) di Hotel Mitra Indah Jalan Lintas Gunung Tua Sidempuan.

Acara yang dimulai sekitar Pukul 09.30 itu dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Paluta Muhammad Ali Ansor SAg di dampingi empat komisoner lainnya yakni Ongkusyah Harahap, Syafri Siregar, Nasir Harahap dan Muhammad Aman .

Dalam pencabutan nomor yang diawali dengan membacakan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paluta oleh Ketua KPU Paluta Ali Ansor Siregar selanjutnya dilakukan pengambilan nomor pasangan calon dimana pasangan Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi mendapatkan Nomor urut 2 .

Dengan mendapatkan Nomor 2 pasangan yang akrab

disapa Syah-Unggul, Syahrul Harahap yang merupakan Calon Bupati Paluta menegaskan semoga Nomor 2 membaw berkan dan kemenangan bagi pasangan Syah Unggul pada Pilkada yang akan dilaksakan pada 14 Agustus 2013 mendatang ."

Ini langkah awal bagi kita untuk memenangkan Pilka-

da Paluta ini dimana kita sebelumnya sudah berjuang menghadapi segala macam upaya untuk mengahalangi kita menjadi peserta Pilkada di Paluta ," sebut Syahrul .

Dihadapan pendukungnya Syah-Unggul mengajak untuk berjuan untuk perubahan Paluta dimasa lima tahun yang akan datang .

Sebelumnya pasangan Syah-Unggul berangkat dari Posko Pemenangan yang sekitar berjarakn 500 Meter dari Hotel Mitra Indah diawali dengan pembacaan doa dan berangkat dengan berjalan kaki yang diikuti sekitar 500 orang pendukung Syah-Unggul.

Berikut nomor urut pasa-

Pasangan No 2 Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi ketika memperlihatkan Nomor 2 kepada pengunjung Rapat Pleno Terbuka KPU Paluta 2013-2018 di Hotel Mitra Indah

ngan Calon Bupati-Wakil Bupati Paluta priode 20132018 yakni No 1 Raja Aman dan Darwinsyah SE No 2 Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi No 3 Letkol Kav (Purn) Sutan Siregar dan Ir Zulkifli Rambe No 4 Bahrum Harahap dan Riskon Hasibuan No 5 Alimuda Rambe dan Muhammad Awal Harahap.

Sementara itu, tindakan tidak disiplin diperlihat pasangan calon incumbent Drs Bahcrum Harahap - Riskon Hasibuan (Baris), ketika pelaksanaan penatapan dan pencabutan nomor Calon Bupati dan Calon Bupati Paluta.

Pasangan "Baris" datang sekitar pukul 10.00 padahal acara sudah dibuka pada pukul 09.00 Wib oleh Ketua KPU Paluta Muhammad Ansor Harahap SAg akan tetapi kursi untuk pasangan " Baris" tak kunjung terisi.

Empat pasangan calon yang sudah hadir terlihat sudah memenuhi kursi yang sudah disiapkan oleh KPU Paluta . " Kok bisa pasangan Incumbent tak menunjukkan sikap disiplin" sebut pengunjung yang hadir saat itu. (MH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

Pemkab Sergai Salurkan ADD Tahap II dan TPPAPD SERGAI – Dalam upaya lebih meningkatkan serta memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Kepala Desa (Kades), Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas Kades. Acara digelar di Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Sabtu (15/6).

Acara dirangkaikan penyerahan secara simbolis Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPPAPD), dihadiri Bupati Sergai Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si, Wakil Bupati Ir. H. Soekirman, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat, tokoh masyarakat serta Kades seKabupaten Sergai.

Bupati Sergai dalam sambutannya mengungkapkan usia Kabupaten Sergai saat ini sudah sembilan tahun lebih, meskipun masih muda akan tetapi mampu membangun dan menata Kabupaten ini dengan baik. Berbagai prestasi yang telah diraih tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen yang ada di Sergai.

Lebih lanjut Erry memaparkan untuk menjadi sebuah Kabupaten terbaik

harus dimulai dengan menciptakan desa - desa terbaik.

Kemajuan sebuah desa merupakan cerminan dari kemajuan Kabupaten. Karena itu Erry berharap agar seluruh kades sungguh-sung guh melaksanakan pembangunan.

Mengakhiri sambutannya Erry menghimbau para Kades agar selalu memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan kemajuan pembangunan. Erry juga memohon maaf atas semua khilaf selama memimpin Sergai bersama Soekirman. Erry menghimbau seluruh masyarakat agar selalu menjaga kekompakkan dan kebersamaan serta jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu berkembang.

Sementara Wabup Sergai Ir. H. Soekirman mengungkapkan rasa sedih serta rasa kehilangan sosok pemimpin enerjik, kreatif dan inovatif. Soekirman juga menghimbau kepada seluruh Kades dan masyarakat bersama-sama, bahu- membahu, bekerjasama demi memajukan Kabupaten Sergai.

Sedangkan Ahmad Zais yang mewakili para Kades dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan Wabup Sergai. “Pembangunan yang begitu pesat di pedesaan semuanya tak terlepas dari kepemimpinan Erry-Soekirman,”katanya.(ARM)

SUMUT

Pedagang Pasar Bangun Portibi Dukung Pasangan Syah-Unggul PALUTA - Ribuan pedagang yang berjualan di Pasar Bangun Kecamatan Portibi menyambut antusias kedatangan Calon Bupati Paluta Nomor 2 Drs H Syahrul Harahap MAP yang melakukan kunjungan ke pasar tersebut , Selasa (18/6) Begitu turun dari mobil yang mengantarkannya, Syahrul Harahap langsung menyapa pedagang yang berada di pintu gerbang Pasar Bangun tersebut .Sontaknya para pedagang merasa terkejut sekaligus terharu menyambut kedatangan Calon Bupati Paluta dengan Nomor 2 tersebut. Sebab baru Drs H Syahrul Harahap MAP yang mengunjungi pedagang di Pasar Bangun ini .

“Sungguh saya sangat terharu atas kedatang pak Syahrul Harahap. Sebab baru Pak Syahrul, Calon Bupati Paluta yang baru mengunjungi pedagang di Pasar Bangun ini,” ujar Br Siregar kepada wartawan yang mendampingi Syahrul Harahap.

Menurutnya pasangan Nomor 2 Drs H Syahrul Harahap MAP dan

Pedagang di Pasar Bangun mendukung pasangan Nomor 2 Pada Pilkada Paluta Syah-Unggul dengan mengacungkan jari dengan angka 2 .

H Sunggul Lelo Siregar merupakan pasangan idealis yang diharapkan membawa perubahan bagi masyarakat Paluta lima tahun mendatang.

"Kami mengetahui Syahrul Harahap berlatar belakang birokrat sedang Ustadz Sunggul merupakan Ulama yang selalu memberikan ilmu agama lewat dakwahnya kepada masyarakat Paluta," kata Br Siregar.

Pada kunjungan ke Pasar Bangun Kecamatan Portibi Padang Lawas Utara tersebut Drs H Syahrul Harahap juga menyempatkan untuk berdiskusi tentang potensi Pasar Bangun ini . Menurut Calon Bupati Paluta ini kepada pedagang di Pasar Bangun bahwa Pasar Bangun bisa dijadikan sentra perdagangan produk lokal di Paluta artinya hasil-hasil bumi dari Paluta bisa dijual belikan di pasar ini ."

satu daerahpun yang maju tanpa didukung oleh pendidikan, kita yakin bila pendidikan di Sumut maju, tidak sulit bagi Gubsu dan Wakilnya serta juga Walikota dan Bupati untuk membangun daerah Provisnsi Sumatera Utara.

Menurutnya, karena apa yang dikerjakan oleh orangorang yang terdidik insyah Alalah akan berhasil, kita dapat bayangkan bila orang tidak terdidik sangat sulit untuk memberikan penjelasan kepadanya, tapi kalau orangnya terdidik tentunya bila disampaikan satu, dua yang dia dapat menjalankannya, inilah keuntungannya bila semua masyarakat kita mendapatkan pendidikan.

Gubsu H Gatot Pujonugroho dalam sambutannya mengatakan kunjungan Menteri Kebudayaan bidang Pendidikan ini tidak saja untuk yang pertama tetapi diharapkan untuk selanjutnya dalam rangka melakukan supervisi dalam jajaran pemerintah Provinsi Sumaterta Utara untuk bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai bagian dari tulang punggung, sabagai bagian ujung tombak membangun daerah kesatuan republic Indonesia yang kita cintai ini.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dfalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih, dan suatu kehormatan Kota Medan dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan FLS2N ini.(VIN)

Syah Unggul Pemimpin Merakyat, Perpaduan Ulama dan Umara PALUTA - Pasangan Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi (Syah-Unggul) mendapatkan Nomor 2 dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Paluta di Hotel Mitra Indah Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Padang Lawas Utara.

Nomor 2 ini diyakini nomor kesuksesan untuk memenangkan Pilkada Paluta yang akan digelar 14 Agustus 2014 mendatang. Kesuksesan ini terlihat dari peningkatan peringkat pasa-

ngan Syah-Unggul yang tidak disengaja dan direncakanakan, yakni ketika mendaftarkan diri sebagai Balon Bupati dan Wakil Bupati Paluta Sabtu 25 Mei 2013 di KPU Paluta dengan nomor pendaftaran Nomor 5.

"Insya Allah apa yang kita cita-citakan di ridhoi Allah SWT,” kata Calon Bupati Paluta Drs H Syahrul Harahap MAP kepada pendukungnya, ketika memberikan sambutan usai pencabutan nomor di Posko pemenangan (MH/DATUK)

(MH/DATUK)

Melizar Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Jalan Jemadi

Wamen Kebudayaan RI Buka FLS2N MEDAN -Wakil Menteri Kebudayaan Bidang Pendidikan RI Prof DR Ir H Musliar Kasim secara resmi membuka Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tahun 2013, Senin (17/6) di Lapangan Merdeka Medan, FLS2N ini merupakan yang ke 6 kalinya digelar, dan sebanyak 2.838 siswa terdiri dari SD, SMP, SMK, SMA dan sekolah khusus se Indonesia ditambah sebanyak 1.641 pendamping nantinya akan menunjukkan prestasinya dibidang seni di ajang nasional ini, FLS2N tahun ini mengangkat tema “ Karya Prestasi Siswa Untuk Kemilau Budaya Nusantara “.

Acara ini dihadiri anggota DPD RI asal Sumut Prof Damayanti Lubis, Anggota DPR-RI Komisi 10 Harry Luntung, Wakil Gubernur Sumut Ir HT Ery Nuradi MSi, Sekda Provsu Ir H Nurdin Lubis, unsure Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan RI Prof DR Ibrahim Bafadal MPd, ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat.

Wakil Menetri Kebudayaan Bidang Pendidikan Prof DR Ir H Masliar Kasim dalam kesempatan itu berharap kepada Gubernur Sumut H Gatot Pujonugroho dan Wakil Gubernur HT Ery Nuradi yang baru saja dilantik dapat meningkatkan pendidikan di Sumatera Utara ini, karena tidak ada

Penataan yang baik di pasar ini akan menjadikan pasar ini menjadi pusat penjualan hasil bumi Paluta bagi masyarakat Paluta juga ," ujar H Syahrul.

Mendengar masukan dari H Syahrul tersebut pedagang memberikan dukungan kepada Syahrul Harahap untuk menjadi Bupati Paluta lima tahun mendatang."

Kami mendukung penuh Pak Syahrul menjadi Bupati Paluta sebab kami yakin bahwa Pak Syahrul dan Ustadz Sunggul membawa perubahan bagi Paluta," sebut Zul Harahap pedagang sayuran di pasar tersebut.

Selain bertemu pedagang H Syahrul Harahap juga bertemu sejumlah tokoh masyarakat, adat dan ulama di Kecamatan Portibi.

Syahrul Harahap banyak mendengarkan masukan dari tokoh-tokoh tersebut.

Para tokoh tersebut adalah H Imam Munawir Harahap, (Desa Haloban) H Tongku Parlaungan (Portibi Julu), H Pangadilan Siregar (Gumarupu Lama), Sutan Pinayungan (Pasar Gunung Tua) Sutan Raja Gonggonan (Portibi Julu), Sutan Raja Muda ( Aloban) Tongku Banu Harahap (Portibi Jae).

Bupati Langkat diwakili Sekda Langkat saat memberikan bimbingan dan arahan pada pembukan pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Ketua LPMD dan LPMK.

LPMD dan LPMK Ikuti Bimtek LANGKAT - Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu, SH melalui Plh. Sekdakab. Langkat dr.Indra Salahudin,M.Kes,MM secara resmi membuka pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD dan LPMK) se- Kab. Langkat, di Gedung PKK Stabat, Senin ( 17/6). “kegiatan ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan para pengurus LPMD dan LPMK,” ujar Ngogesa.

Dikatakannya untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan di desa dan kelurahan harus mampu mewujudkan peran serta masyarakat, sehingga muncul rasa memiliki dan bertanggung jawab.

Sesuai tugas dan fungsinya LPMD dan LPMK mempunyai bertugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan , memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat, menumbuh kem-

bangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh NKRI. Sebelumnya Sekretaris Badan PMDK melaporkan Bimtek dilaksanakan 3 hari untuk setiap angkatan. Terdiri dari 4 angkatan dimulai dari 16 Juni s/d 24 Juni 2013 dengan jumlah peserta angkatan I ada 67 orang. Angkatan II berjumlah 71 orang, angkatan III berjumlah 70 orang dan angkatan IV berjumlah 69 orang. (JUL)

MEDAN - Ketua Komisi B DPRD SU Melizar Latief didampingi anggota DPRD Medan Yahya Payungan Lubis mengunjungi masyarakat Jalan Jemadi Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur. Acara dilaksanakan di Jalan Jemadi Gang Mawar No 5 Medan, baru-baru ini.

Pada kesempatan itu masyarakat menyampaikan keluhan tentang pembagian raskin yang tidak tepat sasaran. Rina warga Jalan Jemadi mengatakan pembagian beras raskin tidak tepat sasaran.

Karena banyak warga Jalan Jemadi yang kurang mampu, tidak mendapatkan jatah raskin. Sementara warga yang sudah mapan, malah menerima raskin tersebut.

Tidak hanya soal raskin, masyarakat juga mengeluhkan pembangunan drainase yang dilakukan Pemko Medan tidak efektif dan efesien. Warga Jalan Jemadi meminta Melizar turut memperjuangan pembangunan drainase di lingkungan tersebut agar tidak kebanjiran lagi.

Sebelumnya Pemko Medan membangun drainase di kawasan perumahan mewah yang tidak pernah banjir. Sementara drainase di kawasan perumahan penduduk yang sering banjir tidak diperbaiki.

Menggapi hal ini Melizar Latief berjanji akan berjuang demi perbaikan lingkungan dengan jalan berkoordinasi dengan SKPD terkait. Melizar juga mengatakan ia beserta Yahya Payungan Lubis akan menindak lanjuti aspirasi tersebut.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar memperhatikan fasilitas peralatan pemakaman di Jalan Jemadi. Seperti tenda, racun rumput, peralatan potong rumput hingga gaji pengurus yang tidak layak. Terkait hal ini Melizar berjanji akan menyediakan tenda, troli sampah dan racun rumput. “Gampanglah itu ya,” ujar Melizar. (VIN)

Meski Dilarang Walikota Para Kepsek Tetap Lakukan Pungli SKHU TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe telah menginstruksikan larangan kepala sekolah (kepsek) agar tidak mengutip uang dari siswa saat penyerahan ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian).

"Saya sudah jauh-jauh hari memperingatkan agar tidak melakukan pengutipan meskipun ada kesepakatan rapat komite.

Lain halnya ada rapat dengan seluruh orangtua siswa yang menyetujui hal itu,"kata Walikota Tanjungbalai kepada wartawan di rumah dinasnya sesaat usai mengarak Piala Adipura keliling kota hari Rabu, (12/6) lalu.

Pernyataan itu terkait maraknya pengutipan yang dilakukan pihak sekolah saat penyerahaan ijazah. Thamrin mengaku telah memerintahkan Kadis Pendidikan (Kadisdik) Hamlet Sinambela untuk menyampaikan kepada

para kepsek mulai tingkat SD, SMP maupun SMA yang ada diKota Tanjungbalai tentang larangan untuk melakukan pengutipan terhadap siswa yang lulus dengan modus untuk penebusan ijazah maupun SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian).

Dikatakan Thamrin,meskipun pengutipan disetujui Komite Sekolah, tapi orangtua siswa tidak mengetahuinya. Harusnya, seluruh orangtua siswa mengetahuinya. "Komite itu kan hanya berapa orang. Pengutipan boleh dilakukan bila ada rapat dengan seluruh orangtua siswa dan semua menyetujuinya,"kata Thamrin.

Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi kepsek untuk melakukan pengutipan dalam rangka untuk menebus ijazah maupun SKHU. Informasi dihimpun di lapangan hampir seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Tanjungbalai

mulai tingkatan SD,SMP dan SMA melakukan pengutipan untuk menebus SKHU tersebut.

Besaran pengutipan yang dilakukan pihak sekolah bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp80.000.Setiap sekolah yang melakukan pengutipan beralasan tindakan “pungli” tersebut telah disetujui pihak Komite Sekolahnya.

Hal itu diungkapkan beberapa Kepala Sekolah (Kepsek) yang dikonfirmasi saat ditanya alasan dilakukannya “pungli’ dimaksud.Diantaranya Kepsek SMA Negeri 3,SMK Negeri 1 (Perikanan) dan SMP Negeri 5.

“Kutipan itu sudah disetujui oleh Komite Sekolah dan telah diputuskan pula dalam rapat MKKS,”kata Kepsek SMA Negeri 3 Tanjungbalai Dra.Nahwati dengan nada enteng saat ditemui diruang kerjanya Sabtu (15/6).

Di sekolah yang berlokasi di Kelurahan Gading itu, setiap yang mengambil SKHU dikutip Rp.80 ribu. Terkait “keberanian” para Kepsek melanggar instruksi Walikota Tanjungbalai, aktivis LSM Grakindo Herman Ngateman mengaku tidak heran. ”Kemungkinannya dua. Pertama, instruksi Walikota itu ‘lips service’ dan yang kedua aksi pungli telah ‘direstui’ Kadisdik,”sindirnya.

Menurut Herman dalam waktu dekat lembaganya akan menyurati Walikota Tanjungbalai terkait aksi "pungli tahunan" yang tetap marak meski pelarangannya telah diinstruksikan oleh orang nomor satu diKota Tanjungbalai itu.

"Kami ada mengantongi pernyataan tertulis dari beberapa orangtua murid yang mengaku terpaksa mengeluarkan uang untuk mengambil SKHU anaknya,"akunya.(HER)

10

KPK POS E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

KRIMINAL

Rumah Eks Kombatan GAM Digerebek

BRI Kas Unsam Langsa Didemo Mahasiswa LANGSA - Mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa memaksa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kas Unsam untuk tutup dan tidak beroperasi lagi di lingkungan kampus. Mereka menilai, bank tak punya kepedulian terhadap kegiatan dilakukan mahasiswa.

"Baik itu kegiatan olah raga, maupun kegiatan sosial lainnya yang dilakukan mahasiswa, pihak BRI tidak pernah memberikan bantuannya sebagai bentuk partisipasi kepada mahasiswa," demikian dikatakan Mufti Ryansyah kepada wartawan selaku koordinator aksi demo.

Ditambahkannya, sebagai bentuk protes dan keberatan

terhadap sikap BRI dinilai kurang kooperatif dan tidak memiliki kontribusi apapun terhadap kegiatan mahasiswa.

Maka mahasiswa Unsam terpaksa meminta pihak BRI kas Unsam berada di lingkungan kampus untuk menghentikan operasionalnya.

"Untuk apa BRI beroperasi di kampus, kalau tidak ada manfaat dan tidak ada

MUFTI RYANSYAH kepedulian terhadap mahasiswa. Padahal ribuan mahasiswa menabung dan membayar uang SPP kuliah di kas Unsam ini, lebih baik tutup

saja BRI ini," tegas Mufti lagi.

Sementara itu salah seorang petugas BRI kas Unsam Langsa, Yatifa dikonfirmasi di BRI kas Unsam mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu apa keinginan mahasiswa terkait permintaan menghentikan operasional bank di kampus.

"Saya baru sampai ke sini (BRI Unsam-red) dan melihat bank sudah tutup, jadi apa alasan dan penyebabnya saya tidak tahu,Tanya saja ke mahasiswa," sebut Yatifa seraya menambahkan terkait permohonan mahasiswa dirinya di BRI kas Unsam juga tidak pernah menerimanya. (YANTO)

Kapolres Sergai Terima Audensi DPD LSM Lembaga Penyambung Lidah Rakyat SERGAI - Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arif Budiman SIK MH, didampingi Kasubbag Humas AKP ZN Siregar, Kamis (20/6) di Mapolres menerima audensi Ketua DPD LSM Lembaga Penyambung Lidah Rakyat Sergai, Apel Sinaga serta pengurus lainnya.

Dalam audiensi tersebut Ketua DPD LSM Lembaga Penyambung Lidah Rakyat menyampaikan setelah perkenalan bahwasanya untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan kepolisian yang bersifat silaturahmi guna kedepannya dapat berkonfirmasi langsung kepada Kapolres maupun kepada Kasubbag Humas sehubungan banyaknya permasalahan di masyarakat. Dan kami juga membantu memikirkan kesejahteraan masyarakat sergai.

Kapolres dalam audiensi tersebut menyampaikan, siap membantu dan kepolisian Polres Sergai siap bekerja sama dan berkoordinasi saat awal pertama ini mungkin ke depan lebih baik lagi dan kami siap membantu serta tidak saling menjatuhkan.

"Kita kerjasama yang baik dan kita masih banyak kekurangan, belum menuju

AUDENSI - Kapolres Sergai saat berbincang dengan Apel Sinaga. (KPK POS/ARM) kesempurnaan, saudara seba- nya diinformasikan kepada gai penyambung lidah rakyat kami," katanya. dapat mengayomi masyaraDikatakan, di Sergai ini kat, kita saling tukar menu- banyak masalah-masalah kar informasi, kerjasama termasuk masalah otonomi yang baik karena saudara daerah yang sudah disahkan sudah lama di LSM, bila ada oleh mahkamah Agung. gejala konflik yang terjadi di Saat sekarang ini masih Masyarakat tolong secepat- ada masyarakat yang

penculikan Malcom (26) warga Skotlandia, maupun kasus penembakan truk intercooler yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan desa Geulumpang payong, sungai raya.

“Seorang tersangka dalam kasus perampokan di Peunaron sudah ditangkap, dan tidak ada kaitannya dengan kasus penculikan Malcom,

pekerja asing warga Skotlandia tersebut.

Sedangkan kasus penembakan truk intercooler yaitu masuk wilayah hukum Polres Langsa,” ungkap Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir.

Menurutnya, kasus perampokan termasuk dalam kriminal biasa. Sedangkan

ACEH TAMIANG - Petugas Polres Aceh Tamiang menggerebek kediaman eks Panglima GAM Seruway, Aceh Tamiang, Rabu dini hari lalu, bernama Khaidir alias Tyson. Pasalnya mantan petingi separatis tersebut dilaporkan warga memiliki senjata api. Selanjutnya aparat melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, berupa senjata api jenis FN dan ratusan amunisi yang terkubur di halaman belakang rumahnya.

Polisi tiba di TKP, tepatnya di Desa Muka Sungai Kuruk kecamatan Seruway kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, Khaidir alias Tyson ketika aparat datang sudah menghilang dari tempat tinggalnya.

Dalam penggeledahan di rumah Khaidir yang akrab disapa Tison itu, petugas tidak menemukan apa-apa. Namun setelah petugas mendapat informasi dari warga, baik senjata laras panjang maupun pendek dan ratusan amunisi dikubur atau disimpan oleh Tison dalam tanah di belakang rumahnya.

Mendapat informasi berharga, petugas langsung melakukan penggalian pada beberapa titik yang dicurigai. Pada

mengharapkan bahwa Kecamatan Silindak itu masih daerah Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat belum memahaminya kalau itu sudah menjadi Kabupaten Sergai, tetapi secara umum, gejolak tidak ada. (ARM)

kasus penculikan Malcom, menjadi perhatian khusus pihak kepolisian, mengingat yang bersangkutan merupakan warga Negara asing.

Diakui Kapolres, bahwa saat ini pihaknya masih menyelidiki terkait dengan tiga kasus besar tersebut dan belum adanya titik terang.

(YANTO)

MEDAN - Dua bocah perempuan korban pelecehan seksual didamping kedua orang tuanya mengadu ke kantor Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Anak (PA) Kota Medan, Jalan Medan Area Selatan Kompleks Golden Sutrisno No 4 B, Medan, Kamis.

Kedua orang tua korban yang bermukim kompleks perumahan di kawasan Tembung Percut Sei Tuan ini, mengadukan perihal laporan mereka yang tidak direspon oleh pihak Polsek Percut sei Tuan atas nasib yang menimpa kedua bocah perempuan. Ironisnya pelaku R (30) pria pengangguran sampai saat ini masih belum tersentuh hukum dan masih berkeliaran di kawasan tempat tinggal mereka.

Menanggapi pengaduan keluarga korban, Sekretaris Pokja Komnas PA Medan Jhoni Teguh Harahap didampingi bendahara Pokja Komnas PA Medan Rusli SH, agar pihak kepolisian proaktif dalam menyikapi pengaduan dari masyarakat.

"Sangat disesalkan, pengaduan yang disampaikan keluarga korban kepada pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti, sehingga kita khawatir pelaku bisa mengulangi perbuatan yang sama dan melakukan teror kepada korbannya," ucap Jhoni.

Menurut Jhoni, pelaku sudah melanggar Pasal 82 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. R dinilai telah membujuk anak-anak korbannya untuk melakukan pencabulan.

Komnas Perlindungan Anak juga mengingatkan masyarakat lebih memper-

pembongkaran yang ketiga kita lakukan,” ungkapnya.

Saat melakukan pembongkaran, puluhan petugas Dinas TRTB Kota Medan dibantu sejumlah pegawai intansi terkait serta beberapa aparat dari Polsek dan Kora-

mil setempat. Begitu tiba di lokasi, bangunan yang proses pengerjaannya telah rampung 90 persen itu dalam keadaan kosong. Tak seorang pun pekerja yang ditemui di sana.

Didampingi Kasi Penga-

wasan, Ali Tohar kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembongkaran. Dengan menggunakan martil besar, tim langsung membongkar dinding samping bangunan sampai hancur.

Setelah itu Ali Tohar

hatikan anak-anak di lingkungannya.

"Karena pelaku pencabulan biasanya orang yang dikenal korban," ucap Jhoni Sementara itu, kedua orang tua korban yang mendampingi NA (6) dan AL (7), berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku yang telah membuat trauma anak-anak mereka.

"Sebenarnya ada tiga anak yang diketahui dicabuli, tapi keluarga yang satu tidak mau mengadu," kata UG, orang tua N. Kejadian terungkap pada, Selasa lalu, setelah N menceritakan pada orang tuanya. Setelah diselidiki ternyata ada 3 anak yang diduga sudah mendapat perlakuan serupa.

"Tapi bisa saja korbannya bertambah, karena di sana banyak anak-anak dan pelaku kerap bermain dengan anak-anak.

Apalagi anak-anak kami berteman dengan keponakannya," jelas UG. Pihak keluarga membawa NA dan AL ke Komnas Perlindungan Anak karena merasa khawatir setelah laporannya ke polisi tidak membuahkan hasil maksimal.

"Polisi meminta agar kami menghadirkan saksi orang dewasa. Mana mungkin pencabulan itu dilakukan di depan orang dewasa," ujar UG. Meski tidak ada kesaksian orang dewasa, namun pihak keluarga telah membawa N dan A untuk divisum di RSU Pirngadi Medan. Dari visum itu diketahui kedua anak ini sudah dicabuli dengan tangan.

Karena polisi belum bertindak, keluarga khawatir pelaku bebas berkeliaran dan dapat mengulangi aksinya. (FR)

'Layar Tancap' Putar Film Perang Terhadap Narkoba LANGSA - Menjelang persiapan menyambut momentum hari penting sedunia Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI, di Lapangan Merdeka Langsa, pada 29 Juni 2013 mendatang.

Kompol Navri Yulenny SH MH selaku Kepala BNN Kota Langsa mengatakan, kegiatan yang diadakan antara lain sepeda santai jam 7.00 Wib dan selanjutnya dibuka acara pentas kreasi seni hingga jam 18.00 Wib, katanya. “Kita juga masih menunggu izin dari pihak terkait untuk acara “Layar Tancap” dengan menyajikan film dokumenter

Delapan Unit Ruko di Medan Perjuangan Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar 8 unit rumah toko di Jalan Pelita I Kelurahan Sidorame Barat 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Rabu. Pembongkaran dilakukan karena pemilik bangunan melakukan penyimpangan dari Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah diterbitkan. Dari 8 unit bangunan ruko yang didirikan, hanya 2 bangunan yang memiliki SIMB. “Kita sudah menyurati pemilik bangunan atas penyimpangan yang telah dilakukannya. Namun surat peringatan kita tidak ditanggapi.

Itu sebabnya kita hari ini datang untuk melakukan pembongkaran,” tegas Kabid Pemberdayaan dan pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Drs Ali Tohar MSi. Menurut Ali Tohar, bangunan ruko ini sebelumnya sudah dua kali dibongkar.

Namun pemilik bangunan tetap saja membandel. Meski terbukti telah melakukan penyimpangan SIMB, namun pembangunan tetap dilanjutkan. “Jadi ini merupakan

penggalian titik pertama, petugas belum berhasil menemukan baik senjata maupun amunisi. Begitu juga penggalian kedua dan ketiga tetap nihil.

Kendati sudah tiga titik penggalian tak berhasil. Namun aparat Reskrim tidak putus asa. Pada penggalian titik ke empat tidak jauh dari kuburan di seputaran rumah Tison, barulah ditemukan senpi jenis FN bersama 124 peluru laras pendek dan panjang, tersimpan dalam kaleng.

Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang.

Iptu Benny Cahyadi SH mengatakan, keberhasilan petugas Polres Aceh tamiang dalam membuka tabir penyim[anan senjata oleh Mantan Panglima GAM tersebut berkat hasil dari penyelidikan dan informasi dari masyarakat.

Barang bukti berupa 1 pucuk FN rakitan dan 124 butir berbagai jenis amunisi, saat ini telah diamankan di Mapolres Aceh Tamiang. Selain akan mencari keberadaan senjata yang masih tersisa, petugas Polres akan memburu Tison yang pada saat penggeledahan telah melarikan diri dari rumahnya di desa Muka Sungao Kuruk, Kecamatan Seruway. (YAN)

Dua Bocah Korban Asusila Ngadu ke Pokja Komnas PA Medan

Kasus Perampokan Tak Ada Kaitannya Dengan Penculikan ACEH TIMUR - Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir menegaskan, kasus perampokan yang terjadi di kecamatan Peunaron, beberapa waktu lalu, di mana salah satu tersangkanya yakni Dedi Hidayat (24) warga kecamatan Birem Bayeun yang telah ditangkap, tidak ada kaitannya dengan kasus

SUMUT

memerintahkan pemilik bangunan untuk tidak melanjutkan kembali proses pembangunan dan segera mengurus izin 6 unit bangunannya yangb tidak memiliki SIMB tersebut.

“Setelah melakukan pembongkaran, kita akan terus mengawasi bangunan ini.

Apabila pemilik bangunan tidak mengurus izin sesuai dengan jumlah bangunan ruko yang telah dibangunnya dan tetap melanjutkan proses pembangunan, kita tidak akan mentolerirnya. Bangunan itu langsung kita bongkar!,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Selasa (18/6), Dinas TRTB juga telah membongkar satu unit bangunan berlantai dua di Jalan Garu II B Kecamatan Medan Amplas. Pembongkaran dilakukan karena bangunan yang akan dijadikan tempat kos itu terbukti tidak memiliki SIMB. Tim membongkar bagian depan bangunan setelah pemilik bangunan tidak menggubris surat peringatan yang berisikan penyetopan pembangunan dan membongkar sendiri bangunan. (VIN)

tentang perang melawan Narkoba yang akan digelar di lapangan Merdeka Langsa yang tujuannya adalah agar generasi muda Langsa yang sedang masa pancaroba dan rentan disusupi pengedar narkoba bisa diantisipasi dengan menyaksikan film ini, acaranya pada malam minggu di lapangan Merdeka Langsa juga,” kata Kepala BNN Kota Langsa.

Kompol Navri juga menyebutkan, BNN Langsa tiap tahun membuat kegiatan perlombaan saat memperingati HANI, dalam kegiatan tahun ini, kata dia, nantinya juga akan disosialisasikan pada masyarakat tentang bahaya narkoba. “Kita mengajak masyarakatperang terhadap narkoba. (BSO)

PENJELASAN BERITA

PT Sepakat Putra Bukan Anak Perusahaan PT Minamas Gemilang Sehubungan dengan adanya pemuatan artikel terkait kasus sengketa lahan yang saat ini tengah dialami oleh PT. Sepakat Putra di KPK POS edisi 17 – 23 Juni 2013 (halaman 10), Kami – PT. Minamas Gemilang – ingin memberikan sejumlah bantahan dan meminta redaksi KPK POS untuk memuat berita ralat dan permohonan maaf dalam edisi mendatang karena: 1. PT. Sepakat Putra BUKAN anak perusahaan dari PT. Minamas Gemilang, dan tidak ada sangkut paut serta kaitan apapun dengan perusahaan Kami.

2. Atas publikasi artikel yang tidak berdasar tersebut, nama baik perusahaan kami - PT. Minamas Gemilang - tercemar dan mengalami kerugian immateriil sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari para stakeholder Kami.

3. Kami meminta redaksi KPK POS untuk mencabut, meralat dan meluruskan pemberitaan tersebut, dengan menerbitkan surat keberatan Kami ini secara utuh dalam penerbitan edisi selanjutnya (edisi no. 257 tertanggal 24 s.d 30 Juni 2013) dengan ukuran 7 kolom x 120 mmc sesuai dengan ukuran dari artikel sebelumnya.

4. Kami sangat berharap agar kedepannya, redaksi KPK POS melakukan proses cek dan ricek terlebih dahulu dan memberikan hak jawab kepada Perusahaan, sebelum sebuah artikel dipublikasikan, sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Karena kesalahan artikel yang bersifat menyesatkan dan tanpa didasari oleh data serta fakta yang aktual, akan berakibat pencemaran nama baik dari sebuah perusahaan.

PT. Minamas Gemilang dalam seluruh kegiatan operasionalnya, selalu berpegang teguh dan berkomitmen kepada peraturan dan perundangundangan yang berlaku di sekitar wilayah beroperasinya perusahaan kami.

Kepatuhan kepada hukum yang berlaku adalah prioritas utama kami dalam menjalankan perusahaan.

Hormat Kami, Inasanti Susanto Head of Corporate Communications

11

KPK POS E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

KRIMINAL

SUMUT

RUGUN BR. SIMBOLON :

TERJADI DI KABUPATEN DELI SERDANG

Hukum Hendaknya Ditegakkan

103 Pekerja UD SMS Jadi Korban Perbudakan DELI SERDANG Kasus perbudakan terhadap pekerja di tanah air kini kembali terjadi. Berdasarkan penelusuran awak koran ini, sebuah UD.Saudara Mitra Sukses (SMS) yang bergerak dibidang usaha makanan ringan/snack, yang terletak di Jalan Sei Blumei Hilir, Dusun-III Desa Dagang Kelambir Kec.Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang, ditemukan sekitar 103 pekerja yang hakhaknya dirampas, bahkan hal ini terjadi sudah berlangsung lama.

Sumber koran ini membeberkan, pihak pengusaha memberlakukan jam wajib kerja kepada para pekerja melebih 2 jam lamanya dari waktu yang seharusnya, dan itu tanpa hitungan lembur, setelah melebihi waktu, pekerja juga dipaksa ikut lembur bila tiba waktunya, dan dengan upah lembur yang tidak sesuai.

Dalam setiap satu Minggu,

UD.Saudara Mitra Sukses yang berada di Dusun-III Desa Dagang Kelambir, Tg.Morawa luasnya sekitar 4 Hektar dikelilingi pagar tembok megah. (KPK POS/DEDY IRAWAN Z) para pekerja diwajibkan kerja dari hari Senin hingga Sabtu. Namun tiba hari Sabtu para pekerja yang mestinya bekerja hanya setengah hari menjadi diharuskan kerja satu hari tanpa dihitung lembur dan malah mendapat plus 2 jam kerja. Begitu pula dengan gaji para pekerja

selama ini tidak sesuai, dan bagi pekerja wanita yang mengalami hamil maupun haid juga tidak dibayar, bahkan terancam dipecat.

Para pekerja UD.SMS juga tidak ada yang didaftarkan ke Jamsostek. Bahkan mereka (pekerja-red) mendapat ancaman dari pihak per-

sonalia agar tidak berserikat.

Selain itu, para pekerja ketika menjalankan pekerjaan kerap mendapat cacian/ makian dari pihak pengusaha hanya karena persoalan-persoalan sepele. Bahkan para pekerja ini, khususnya yang beragama Islam kerap tidak bisa melaksanakan kewaji-

Sejumlah Pejabat Disnakertrans DS “Kongkalikong” Dengan Pengusaha DELI SERDANG - Lambatnya penanganan kasus PHK terhadap 31 orang karyawan PT.SSKA (Sinar Surya Kencana Abadi) hingga 9 bulan lamanya, timbul dugaan ada “kongkalikong” antara sejumlah pejabat Disnakertrans Deli Serdang dengan pihak pengusaha, sehingga kasus tersebut sulit dilanjutkan ke tingkat pengadilan.

Hal itu dinilai Ketua DPC FKUI KSBSI Deli Serdang, Antonius Tampubolon kepada KPK Pos, Sabtu, di Tanjung Morawa, ketika menanggapi sikap sejumlah pejabat Disnakertrans DS yang telah saling “melempar bola” dalam kasus tersebut.

Sebagaimana keterangan sejumlah pagawai/pejabat Disnaker DS kepada wartawan, sebelumnya, seorang

pengawas di Disnakertrans DS, Ali Akbar mengatakan, kasus PHK terhadap 31 orang karyawan PT.SSKA sedang menunggu tanggapan dari mediator yaitu Mustamar. Sebaliknya ketika sang mediator Mustafar dihubungi wartawan mengatakan, kasus itu sedang menunggu nota dari pengawas/Ali Akbar.

Begitu juga dengan Kabid PHI Disnakertrans DS, Safran, saat dihubungi wartawan via telepon seluler, Kamis mengatakan, tidak mengetahui sampai di mana kasus tersebut ditangani.

Namun kalau mengenai Ali Akbar yang lambat mengeluarkan notanya itu, atasannya Naibaho yang mengetahui.

Selanjutnya ketika hari

itu juga Naibaho dihubungi wartawan mengatakan, belum mengetahui kelanjutan kasus tersebut dan sampai di mana notanya, nanti akan dicari tahu.

Antonius melanjutkan, alasan-alasan mereka itu sudah tidak betul lagi. Semua pajabat/staf di Disnakertrans DS yang menangani kasus tersebut diduga sudah bermain dengan pihak pengusaha.

Apa lagi ada alasan Ali Akbar yang mengatakan ada 2 kubu serikat yang menaungi 31 eks Karyawan PT.SSKA itu sehingga kelanjutannya terhambat. " Padahal alasan itu bukan suatu hal yang menghalangi semuanya,” jelas Antonius.

Sementara itu, Wakil Ketua LSM PHP (Perjuanga

Hukum dan Politik) Kab. Deli Serdang, Mohd. Reza AlAnshori Siregar SH menanggapi, lambatnya kasus PHK terhadap 31 eks karyawan itu merupakan kesalahan dari pihak Disnakertrans Deli Serdang.

"Untuk itu diminta kepada kepala Dinas Disnakertrans DS segera melakukan pembenahan dalam struktur birokrasi Disnakertrans DS, jangan sampai hak-hak para pekerja tidak dapat diperjuangkan gara-gara permainan sejumlah pejabat, ini memalukan,” sebutnya.

Lanjutnya, sejumlah pejabat ini bila nantinya terbukti menahan proses penyelesaian kasus PHK tersebut, maka dapat dilakukan penuntutan karena menyalahgunakan wewenang/jabatan. (DIZ)

Walikota Tanjungbalai Larang Kepsek Kutip Biaya SKHU TANJUNGBALAI - Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe melarang kepala sekolah (kepsek) mengutip uang dari siswa saat penyerahan ijazah dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) untuk tingkat SD, SMP dan SMA sederajat didaerah itu.

"Saya sudah jauh-jauh hari memperingatkan agar tidak melakukan pengutipan kepada siswa yang dinyatakan lulus meskipun ada rapat komite. Lain halnya ada rapat dengan seluruh orangtua siswa yang menyetujui hal itu," kata Walikota Tanjungbalai kepada wartawan

di rumah dinasnya sesaat usai mengarak Piala Adipura keliling kota, Rabu lalu. Pernyataan Thamrin Munthe itu terkait maraknya pengutipan yang dilakukan pihak sekolah saat penyerahan ijazah selama ini dan kerap menjadi sorotan berbagai pihak.

Thamrin mengaku telah memerintahkan Kadis Pendidikan Hamlet Sinambela untuk menyampaikan kepada para kepsek mulai tingkat SD, SMP maupun SMA yang ada diKota Tanjungbalai tentang larangan untuk melakukan pengutipan terhadap siswa yang lulus dengan

modus untuk penebusan ijazah maupun SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian). Dikatakan, meskipun pengutipan tersebut disetujui Komite Sekolah, tapi orangtua siswa tidak mengetahui kesepakatan itu.

Seharusnya, seluruh orangtua siswa mengetahuinya. "Komite itu kan hanya berapa orang saja, pengutipan boleh dilakukan bila ada rapat dengan seluruh orangtua siswa dan semua menyetujuinya dan tidak ada seorangpun yang keberatan," kata Thamrin. Dia menegaskan, tidak ada alasan bagi

kepsek untuk melakukan pengutipan dalam rangka untuk menebus ijazah maupun SKHU. “Saya kemarin telah memperingatkan Kadis Pendidikan bahwa bila masih ada yang melakukan kutipan maka kepala sekolahnya akan kita tindak," katanya.

Informasi yang dihimpun dilapangan hampir seluruh sekolah negeri yang ada di Kota Tanjungbalai melakukan pengutipan untuk menebus ijazah. Besaran pengutipan yang dilakukan pihak sekolah bervariasi mulai dari Rp50.

000 hingga Rp75.000.(HER)

ban shalat 5 waktu karena pihak pengusaha tidak memberikan jam istirahat yang selayaknya, terutama waktu jam istirahat untuk shalat Jum’at.

Menanggapi hal ini, aktivis LSM PHP Deli Serdang, Setia Budi, SPd mengatakan, tindakan pihak pengusaha tersebut sudah melampaui batas. Selain telah melanggar UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak pengusaha ini juga telah nyata melanggar HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia. "Untuk itu kita minta semua pihak terkait segera tanggap akan hal ini sebelum banyak orang yang dirugikan,” jelas Budi.

Sementara itu, pimpinan UD.SMS yang diketahui bernama Apin, melalui personalianya, Agus S Siregar, lewat ponselnya Senin siang, mengatakan, soal itu ma’af pak ya. "Mengenai pekerja itu urusan Disnaker pak ya, gak bisa ni pak ya, jangan cobacoba masuk ke situ, bapak wartawan jangan ada ke situ, dan tidak boleh masuk ke pintu perusahaan, dan bilang sama orang itu (para pekerjared) silahkan mereka mau mengadu ke mana saja,” singkat Agus S dengan arogan. (DIZ)

KUTACANE - Kasus pembunuhan Oloan Marpaung pada 16 April 2013 di simpang Semadam kecamatan Semadam, pihak keluarga memohon kepada jaksa dan hakim upaya menjatuhkan hukuman pelaku perampasan nyawa yang seadil-adilnya agar tidak dituding sebagai Pengadilan Negeri Konyol.

Nyawa ciptaan tuhan, dan bukan seenaknya manusia merampas nyawa sesama insannya. "Kami orang kecil yang buta pada hukum. Tetapi kami yakin bahwa jaksa dan hakim dapat merasakan betapa pahitnya perbuatan perampas nyawa itu. Akankah hukuman pelaku hanya diganjar di bawah 10 tahun ? keterlaluan," ujar Rugun Br. Simbolon diiringi tetesan air mata pada Koran ini seputar kota Kutacane sebelum sidang tuntutan, Kamis.

"Kami keluarga besar pihak korban sengaja datang ke pengadilan untuk mendengar pembacaan tuntutan hukuman. Namun sidang tidak terlaksana yang akhirnya kami pihak korban meninggalkan kantor pengadilan, sebab salah seorang institusi hukum mengatakan sidang ditunda," tambah Rugun kecewa.

Zefri sebagai pelaku kini sudah dua kali menjalani persidangan yakni sidang tertutup. "Yang kami tanyakan kepada bapak penegak hukum pelaku berusia 17 tahun lahir pada 15 april

1996. Akankan ini menjalani sidang tertutup? Atau bukankah hanya perkara asusila menjalani sidang tertutup?," tukas Ruqun Br. Simbolon.

Pada sidang pertama, lanjut Rugun lagi, Jaksa menghadirkan sebelas saksi-saksi.

Dari sebelas saksi sebagian dari mereka memperagakan tata cara pelaku menghabisi nyawa korban. Dan sebagaimana keterangan saksi sebelum korban dihabisi lebih awal korban bertengkar mulut dengan orang tua pelaku.

Pelaku Zefri tidak terima orang tuanya dimaki-maki.

Dia pulang ke rumah dan tak lama kemudian pelaku menemui korban disalah satu warung. Sebilah pisau menancap tubuh korban, dan korban tersungkur bersimbah darah.

Tetapi naas nyawanya tidak tertolong walau sempat dilarikan ke Klinik Amah.

Zefri yang ditanya awak koran ini mengakui keterangan sejumlah saksi di persidangan. Dia juga mengatakan setelah pisau menancap sasaran ulu hati korban, korban masi sanggup membalikkan meja yang ada dihadapannya setelah itu tersungkur. "Saya tidak melarikan diri, saya menyerah kepada Polisi," ujar Zefri.

Kendati demikian, dengan kasus pembuhan ini pihak keluarga korban memohon agar hukuman terhadap pelaku dijatuhkan yang seadiladilnya. (HAM)

Penyimpangan Solar Bersubsidi di Tanjungbalai Berlangsung Mulus TANJUNGBALAI - Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertengahan Juni 2013, praktik penyimpangan BBM solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Tanjungbalai berlangsung mulus.

“Praktik itu tidak saja dilakukan malam hari, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini sudah terang-terangan layaknya kegiatan legal,”kata aktivis LSM Rudi Rinaldi, Selasa.

Rudi menegaskan, mulusnya kegiatan penyimpangan BBM solar dengan menggunakan jeregen di sejumlah SPBU yang tersebar di beberapa penjuru Kota Tajungbalai akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak pemerintah dan aparat hukum setempat.

"Padahal diketahui, kebutuhan BBM

solar yang dijual di SPBU itu untuk kendaraan umum di darat, bukan dijual kepada kepentingan pihak tertentu dil aut, sebab yang memenuhi kebutuhan dilaut sudah ada seperti SPBB, SPDN dan APMS yang berlokasi di bibir pantai Sungai Asahan," tuturnya.

Rudi khawatir dengan maraknya aksi penyimpangan BBM solar melalui sejumlah SPBU terutama, menjelang kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah. "Wajar saja kita curiga dengan tindakan ilegal tersebut, dan tak tertutup kemungkinan maraknya kegiatan itu terindikasi adanya permainan para spekulan untuk menimbun BBM solar di lokasi gudang yang sangat rahasia dan ditengarai melibatkan oknum aparat penegak hukum setempat,”ujarnya.(HER)

Oknum Calon Kades Dituding Gelapkan Dana Hibah Musholla SEI KEPAYANG - Zakaria, oknum calon Kepala Desa (Kades) Sarang Helang Kecamatan Sei Kepayang Timur dituding warga setempat menggelapkan bantuan dana hibah untuk renovasi Musholla Al Jamiah Arifin yang berada di Dusun 1. Adapun dana hibah dimaksud bersumber dari APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012.

Zakaria yang akan bertarung dalam Pilkades setempat pada Rabu, 26 Juni mendatang saat dikonfirmasi dikediamannya mengaku ada menerima dana dimaksud yang jumlahnya Rp25 Juta. ”Sebagai panitia renovasi dan pengurus BKM, saya ada menerima dana bantuan itu pada akhir tahun 2011 lalu. Namun karena masih kurang, dana itu belum dipergunakan dan masih saya simpan,” akunya.

Sementara Ketua Fraksi PAN DPRD Asahan Bun Yaddin SH mengatakan sepengetahuannya dana bantuan hibah untuk rumah ibadah dari Pempropsu nilainya di atas Rp50 juta dan penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk LPJ. "Kalau dananya tidak dipergunakan lantas LPJ apa yang diserahkan BKM kepada Biro Kesos Pempropsu pada akhir tahun anggaran 2012 lalu itu?," tanya sang legislator.

Dari pantauan di lapangan, didepan musholla hanya terhampar satu gundukan pasir dan tumpukan batubata sekitar 500 buah dan menurut warga sekitar material itu baru ada sekitar satu bulan lalu disaat "bau" dugaan penggelapan itu tercium masyarakat setempat. (HER)

Hama Lalat Mewabah di Tanjung Morawa TANJUNG MORAWA - Masyarakat di dua Desa di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dalam satu bulan terakhir mengalami serangan hama lalat yang tak lazim. Hal itu diungkapkan sejumlah masyarakat sembari mengadu kepada wartawan, Rabu, karena sudah tak tahan lagi menghadapi lalat-lalat pembawa penyakit tersebut.

Pantauan KPK Pos di lapangan, dua desa yang mengalami serangan hama lalat, yaitu, Desa Dagang Kelambir dan Desa Dalu Sepuluh-A. Masyarakat di dua

desa itu menyebutkan, hama lalat itu berasal dari pabrik ternak ayam PT.CPJF, yang belakangan ini pihak perusahaan tersebut seperti tidak lagi memperhatikan keadaan lingkungan sekitar.

Sumber terpercaya menyebutkan, jumlah kandang ayam yang terdapat di dalam PT.CPJF mencapai 21 unit. Per-unitnya berukuran 15m x 150m dan 15m x 75m, dan setiap kandang berisi ribuan ekor ayam, hingga menghasilkan kotoran yang luar biasa banyaknya.

Menurut sumber, 21 unit kandang ini sedang dalam proses peru-

bahan sistem manual ke sistem baterai. Segala aktifitas dalam kandang akan difungsikan secara digital. Akibat perubahan itu, kotoran ayam tersebut menjadi menumpuk dan selalu basah, bahkan tidak dapat dijadikan pupuk, hingga kotoran itu membusuk dan mengundang lalat yang luar biasa banyaknya.

Ditempat terpisah, Lela, (40) warga Desa Dalu Sepuluh-A mengutarakan keluhannya kepada KPK Pos. ”Kami khawatir melihat banyaknya lalat tiap hari datang ke lingkungan rumah, sebab,

lalat-lalat ini diketahui berasal dari kotoran hewan, dan aku takut anak-anak ku yang masih kecil menjadi sakit,” keluh Lela.

Hal yang sama juga disampaikan Maya (27) warga Desa Dagang Kelambir. “Banyaknya lalat di rumah kami sudah ada beberapa bulan ini, tidak hanya siang hari tapi juga dimalam hari, bahkan lalat-lalat itu berjejer di tali jemuran, di atas meja, lantai, bahkan di atas kelambu tidur, padahal semua rumah kami sudah bersih,” sebutnya.

Terkait hal ini, pimpinan peru-

sahaan PT.Charoen Pokphand yang sebelumnya ingin dikonfirmasi di lokasi perusahaan di Dusun-I Desa Dagang Kelambir, melalui seorang security Eko Susanto dan seorang manajemen perusahaan, Jumary, kemarin mengatakan pimpinan perusahaan yang ingin dikonfirmasi tidak berada ditempat. Namun security menyebutkan; “memang betul, belakangan ini ada masyarakat yang datang ke perusahaan ini mengeluhkan hama lalat itu, tapi sudah ditanggapi pimpinan perusahaan kami dengan menyemprot

rumah-rumah warga.

Menanggapi pernyataan Eko, saat itu juga KPK Pos langsung meninjau lokasi kandang ayam milik usaha pribadi warga yang disebut Eko, dan terlihat hanya ada beberapa kandang kecil saja di sana, dan itupun letaknya sangat jauh dari kediaman warga-warga yang mengeluh tersebut, sehingga warga menilai jawaban Eko hanya alasan agar pihak perusahaan tidak mutlak disalahkan, dan warga berharap ada tanggapan serius dari pihak terkait mengenai masalah ini. (DIZ)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

LIPSUS

Melanggar Jam Tayang

SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, Pemprovsu khususnya Pemko Medan tetap mengeluarkan kebijakan pembatasan operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan. Kebijakan diputuskan melalui Surat Edaran Wali Kota Medan.

Berdasarkan surat edaran tersebut, tempat hiburan malam dilarang beroperasi selama bulan Ramadhan tahun ini.

Hiburan malam itu, terdiri dari klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat, permainan mesin keeping jenis bola ketangkasan serta usaha bar yang berdiri sendiri dan yang melekat pada klab malam, diskotik, mandi uap, griya pijat dan bola ketangkasan.

Seluruh tempat hiburan juga diwajibkan tutup di hari-hari

tertentu di bulan Ramadhan.

Misalnya, sehari sebelum bulan Ramadhan, hari pertama bulan Ramadhan dan malam Nuzulul Quran. Mereka juga wajib tutup sehari sebelum hari lebaran hingga hari kedua lebaran dan satu hari setelah hari lebaran.

Menjelang Ramadhan tahun ini, Pemko Medan menggelar rapat persiapan menyambut bulan Suci Ramadhan 1434 Hijriyah yang jatuh pada Rabu (10/7) bulan depan.

Rapat untuk minta masukan dari Ormas Islam, MUI, FKUB serta pimpinan daerah Kota Medan untuk sepakat mendukung menjaga kesucian Bulan Ramadhan. Semua ini demi kenyamanan dan kekondusifan Kota Medan.

Diakui, banyak hal yang harus dibahas guna mengan-

tisipasi hal-hal yang dapat menodai kesucian bulan Ramadhan. Untuk itu Pemko Medan perlu bersinergi. Kita ketahui Kota Medan dengan masyarakatnya yang multi etnik dan multi agama selama ini cukup harmonis, kondisi seperti perlu dijaga dan terus ditingkatkan, apalagi Kota Medan sudah masuk perhitungan nasional.

Dalam rapat itu diminta kepada pengusaha hiburan umum seperti diskotek, gelanggang permainan ketangkasan, karaoke, musik hidup, bar/pub dan panti pijat/spa tidak dibenarkan beroperasi selama Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Idul Adha. Hal itu berdasarkan keputusan Wali Kota Medan.

Diminta kepada para pengusaha hiburan malam tidak mela-

BNN Incar Tempat Hiburan Malam TERKAIT dengan hiburan malam di Medan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut mulai mengincar sejumlah tempat hiburan malam di Medan sebagai upaya mencegah peredaran narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba).

Kepala BNN Provinsi Sumut Kombes Pol. Rudy Tranggono mengatakan itu terkait maraknya peredaran narkoba di sejumlah lokasi hiburan malam di Kota Medan serta wilayah lainnya di Sumut.

“Kita memang sudah merencanakan itu dan ada dalam agenda. Tetapi kapan waktunya dan dimana lokasinya akan disampaikan nanti setelah operasi dilakukan,” kata dia.

Saat ini, kata Rudy, razia dan penggeledahan di tempat hiburan malam akan melibatkan petugas kepolisian. “Ya, sementara ini akan bekerjasama dengan polisi, karena tugas kita bukan hanya melakukan penggeledahan, tetapi juga melakukan tes urine,” ujarnya.

Ke depan, BNN Provinsi akan melakukan penggeledahan sendiri.

“Sekarang ini BNN belum memiliki alat pendukung untuk tes urine.

Namun setelah ada alat-alat pendukung, BNN sudah bisa melakukan penggeledahan dan penggerebekan sendiri,” katanya seraya menambahkan, untuk proses penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara, tetap ditangani BNN Provinsi.

Menurut Rudy, penggeledahan di tempat hiburan malam akan dilakukan sesuai mekanisme yang biasa dilakukan penegak hukum lainnya.

“Kita akan bekali anggota dengan surat perintah penggeledahan, juga surat penahanan jika ada bukti narkoba dari orang-orang yang digeledah,” kata mantan Direktur Dit Narkoba Polda Bangka Belitung dan Ka. BNN Provinsi Babel itu.

Dia menjelaskan, BNN Provinsi memilikii empat bidang, yaitu tata

usaha, pencegahan dan advokasi, pemberian informasi serta penindakan. Dari empat bidang itu terbagi lagi beberapa sub, misalnya bidang pemberdayaan masyarakat.

Pada bagian ini, BNN melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan narkoba, seperti membentuk kelompok atau komunitas anti narkoba. Juga pemberdayaan alternatif, seperti rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Hanya saja, kata Rudy, BNN Provinsi belum memilki pusat rehabilitasi sendiri.

“Kami berharap Pemda memperhatikan masalah ini, karena masalah narkoba tidak bisa dianggap main-main,” kata dia.

Ditanya narkoteterorisme, atau narkoba untuk kegiatan terorisme, Rudy mengakui hal itu memang benar ada. Para pelaku melakukan perampokan kemudian membeli narkoba di Malaysia dan dijual lagi di Indonesia. “Hasil penjualan narkoba itu kemudian dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan terorisme,” sebutnya.

Dugaan BNN itu dibenarkan Ditnarkoba Polda Sumut. Berdasarkan informasi yang masuk ke pihak kepolisian, ada sekitar 10 lokasi hiburan malam yang digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.

"Tapi, semua lokasi hiburan malam yang ada, kita lakukan razia," ujar seorang perwira polisi usai gelar pemusnahan barang bukti nbarkoba di Mapolda Sumut.

Namun perwira itu enggan membeberkan nama-nama lokasi hiburan malam tersebut. Sebab, pihak kepolisian pihaknya masih mendalami kebenaran informasi yang selama ini masuk dari masyarakat.

"Kita masih mendalami informasi itu. Namun, tidak hanya lokasi hiburan malam yang besar-besar saja kita lakukan razia, di kafe-kafe juga termasuk akan kita razia," katanya.

(TIM)

kukan kegiatan dan aktivitasnya selama memasuki bulan suci Ramadhan, yang dimulai 10 Juli 2013 sampai 10 Agustus.

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh hiburan umum. Kecuali pub/bar, live musik dan karaoke yang merupakan fasilitas hotel berbintang 3, 4 dan 5, bisa melakukan kegiatan dari pukul 22.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB, dengan ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.

Sedangkan pusat permainan anak-anak, taman rekreasi keluarga boleh buka. Usaha rumah biliard bisa melakukan usaha dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Restoran/rumah makan dan penjual makanan tidak memajangkan makanan secara terbuka dan

mencolok. Pemko bekerja sama dengan tim gabungan TNI/Polri juga akan memantau kegiatan asmara subuh. Begitu juga PLN dan PDAM Tritanadi juga akan terus dipantau.

Ketua MUI Kota Medan, Prof DR M Hatta meminta kepada Pemko Medan beserta Polresta Medan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan kegiatan asmara subuh dan perlu dilakukan penindakan tegas, selain itu juga kembang api, judi, listrik, air.

Kapolresta Medan, juga mengaku akan merazia tempat hiburan malam, petasan dan toko yang menjual minuman keras. Polresta Medan akan berkoordiansi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan. (TIM)

TIDAK hanya saat bulan Ramadhan tiba, pada hari-hari biasa banyak tempat hiburan di Kota Medan melanggar batas waktu (jam tayang-red) penyelenggaraan. Hal ini berdasarkan hasil monitoring petugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan di lapangan maupun informasi dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat melalui pemberitaan media massa ataupun laporan yang disampaikan ke Disbudpar Medan secara lisan maupun tulisan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan sudah melayangkan surat teguran atas ketidakpatuhan pengusaha tempat hiburan itu. Tegiran itu disampaikan dalam Surat Nomor 503/ 697 Tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan/ Penanggungjawab Panti Pijat/Oukup dan Spa, Disekotek dan Klab Malam, Live Music, Karaoke dan Pub serta Rumah Biliar.

Sementara berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2003 pada Bab VI Pasal 11 Tentang Ketentuan Operasional Usaha Pariwisata yang salah satu bunyi pasal tersebut mengenai ketentuan-ketentuan waktu penyelenggaraan hiburan.

Panti pijat, oukup dan spa, waktu penyelenggaraan pukul 09.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Kecuali malam libur ditambah satu jam.

Diskotek dan klab malam, waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB kecuali malam libur ditambah satu jam.

Live music, waktu penyelenggaraan mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB kecuali malam libur ditambah satu jam. Karaoke dan pub waktu penyelenggaraan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB kecuali malam libur ditambah satu jam.

Terakhir, rumah bola biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, waktu penyelenggaraan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB kecuali malam libur ditambah satu jam.

Atas dasar tersebut, Disbudpar Kota Medan memberitahukan kembali agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama batas waktu (jam tayang) hiburan sebagaimana disebutkan di atas. Apabila pemberitahuan ini tidak diindahkan atau dilaksanakan, maka Disbudpar Kota Medan akan mengambil tindakan atau sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. (TIM)

Tayangan TV Jangan Nodai Ramadhan KOMISI Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Utara mengimbau kepada stasiun televisi lokal maupun nasional memperhatikan tayangan-tayangan yang disiarkan selama bulan Ramadhan mendatang.

Untuk menyambut bulan Ramadhan, KPI Daerah telah mengimbau kepada semua stasiun agar mempertimbangkan lebih matang mengenai program yang akan ditayangkan sehingga tidak menodai bulan Ramadhan.

Yang harus diperhatikan dalam imbauan ini yakni penayangan program hiburan seperti sinetron maupun reality show, serta iklan-iklan, yang di dalamnya mengandung unsur pornoaksi harus ditiadakan selama bulan Ramadhan.

Dijelaskan, aktivitas yang akan dilakukan KPI Daerah

yaitu memantau lembagalembaga pertelevisian, dengan memberikan surat pemberitahuan agar mereka lebih memperhatikan kesucian bulan puasa.

Imbauan ini diberitahukan agar stasiun tersebut dapat patuh terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang tercantum di dalam UU Penyiaran Pasal 11 Bab V yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran harus memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak.

Isi siaran yang disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma tersebut.

Dengan diberlakukannya imbauan ini, ke depannya dapat menyajikan tayangan yang berkualitas walaupun

bulan Ramadhan telah berakhir.

Hal ini merupakan ajang latihan untuk mengaplikasikan P3 dan SPS yang harus dipatuhi stasiun TV agar setelah berakhirnya bulan Ramadhan tetap menyajikan tayangantayangan bagus yang dapat mendidik masyarakat.

Apabila stasiun-stasiun TV tersebut dapat melaksanakan aturan yang telah diberlakukan, maka KPI Pusat dan KPI Daerah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat akan memberikan penghargaan bagi stasiun TV yang menanyangkan siaransiaran mendidik dan bermoral. (TIM)

Membangun Semangat Saling Menghargai PEMERINTAH Kota Medan memberlakukan peraturan, semua tempat usaha jasa hiburan seperti Karaoke, Sauna, Spa dan Billiard di wilayah ini harus tutup selama bulan Ramadhan.

Penutupan tempat hiburan malam merupakan bentuk penghormatan pemilik dan pengelola tempat hiburan terhadap masyarakat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan penutupan tempat hiburan itu sudah aturan baku pada bulan puasa.

Karenanya dihimbau agar pengusaha tepat hiburan pada H-1 puasa sampai H+2

Lebaran agar tidak mengoperasikan tempat hiburan, termasuk karaoke. Penutupan tempat hiburan seperti karoke dan billiard itu, semata-mata untuk membangun semangat saling menghargai atau saling menghormati antar umat bergama.

Penutupan sementara tempat hiburan malam untuk menjaga kesucian Ramadhan, menghormati warga berpuasa, dan menjaga toleransi antar umat beragama.

Bagi pelanggarnya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Medan

akan memberi tindakan tegas berupa menarik kembali izin usahanya dengan merekomendasikan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Diharapkan pengusaha hiburan malam di Kota Medan sadar tentang aturan ini. Mereka harusnya sudah mempunyai kebijakan sendiri untuk menutup tempat usahanya saat bulan Ramadhan. Hal ini dilakukan untuk saling menghargai, dengan ditutupnya tempat hiburan malam dapat membuat masyarakat Kota Medan lebih khusuk dalam melaksanakan ibadah puasa.

Selain tempat hiburan

malam, juga diminta pemilik restoran dan warung ikut menghormati kaum Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kalau bisa, ya menutupnya. Namun, jika tidak bisa, tidak apa-apa.

Namun diberikan gerai penutup. Pokoknya jangan sampai jualannya kelihatan dari luar dan mengganggu pandangan.

Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, seluruh warga masyarakat yang beragama Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusuk karena tidak terganggu dengan aktivitas di tempat hiburan malam, restoran dan warung. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

SUMUT / ACEH

Limbah Organik Jika Tidak Dikendalikan Berdampak Buruk TEBINGTINGGI - Hasil penelitian yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, limbah organik yang dihasilkan Provinsi Sumut tahun ini tercatat sebagai penghasil 50 persen gas metan setara dengan rumah kaca dan apabila ini tidak dikendalikan, maka akan berdampak besar dengan perubahan iklim.

“Ini akan memicu kenaikan suhu global khususnya di wilayah Sumatera Utara, jika tidak segera dikendalikan akan berdampak buruk,” terang Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, Dr Hidayati pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) ke 17 dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 10 serta Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41 di Jalan Ikhlas Lingkungan I Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi.

Untuk mencegah timbulnya gas metan yang berlebihan, maka tempat akhir pembuangan sampah harus benar-benar bisa mengelola sampah organik dan non organik, karena sampah rumah tangga sekarang didominasi oleh sampah organik yang bisa menimbulkan terciptanya gas metan berlebihan. “Rubah prilaku mengkonsumsi makanan dan jangan membuangnya apabila tidak habis,” jelas Hidayati.

Menyoroti masalah mutu air Sungai Padang di kota itu, Hidayati menjelaskan mulai dari hulu hingga ke hilir sungai, kondisinya cukup sedang, teta-

pi pencemaran air sungai lebih di dominasi oleh limbah domestik dari pasarpasar tradisional yang terletak di pinggir sungai.

“Walikota Tebingtinggi telah menyatakan akan membuat Upal untuk melakukan penyaringan limbah padat dan cair dari pemukiman warga di sepanjang sungai di Kota Tebingtinggi, kita tunggu realisasinya,” terang Hidayati.

Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyatakan agar para Kepala Lingkungan (Kepling) dan Lurah setempat yang wilayah pemerintahannya meliputi daerah pinggiran sungai (DAS) agar tetap menjaga pohon-pohon produktif yang ditanam pada peringatan Hari Lingkungan Hidup ke 17.

Menurut walikota, daerah pinggiran sungai jika ditanami pohonan produktif, selain hasilnya bisa dipergunakan oleh warga masyarakat, juga menguntungkan yaitu mencegah abrasi sungai. “Peranan masyarakat dalam hal ini sangat diharapkan, mari bersama-sama menjaga sungai kita sendiri,” pinta Umar Zunaidi.

Dalam kesempatan itu Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan bersama Ketua DPRD H Syarial Malik, Muspida dan SKPD, Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumut Dr Hidayati melakukan penanaman pohon mangga, jambu air, jambul bol, rambutan, sengon, akasia, dan pohon durian di sepanjang kawasan Das Sungai Padang serta membagikan pohon kepada Lurah dan Kepling. (RS)

Dzikir dan Dakwah Akbar di Brandan P.BRANDAN - Ribuan jama’ah pengajian Al-Muhajirin Se-Teluk Haru menggelar Dzikir dan Dakwah serta dirangkaikan dengan peringatan Isra’ Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW dan penyambutan Bulan Suci Ramadhan 1434 H yang dilaksanakan di Halaman Masjid Nurul Iman Kelurahan Brandan barat kec.

Babalan, Minggu.

Ketua TP-PKK Kab. Langkat Ny.Hj.Nuraida Ngogesa Sitepu yang hadir dalam acara tersebut memberikan bimbingan dan arahannya yang mengatakan bahwa Dzikir pada intinya adalah mengingat Allah SWT. Mengingat Allah harus dilakukan setiap saat dan kesempatan baik dalam keadaan diam, bergerak, berdiri ataupun berbaring.

“Bagi umat Islam yang beriman tidak ada satu hembusan nafas atau satu katapun yang keluar tanpa mengikutsertakan Allah hadir didalamnya, sehingga dengan demikian tidak ada hembusan nafas yang siasia dan tidak ada kata yang keluar tanfa makna.

Pelaksanaan dzikir hari ini membuktikan bahwa pribadi kita berupaya meraih

cintanya Allah, dengan selalu mendekatkan diri menyebut Asma Allah SWT,” Ujar Ny. Hj.Nuraida Ngogesa.

Faizal Rizal Matondang SE.MAP Camat Babalan mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Ketua TPPKK Ny.Hj.Nuraida Ngogesa berserta rombongan yang telah berkenan hadir dalam acara Dzikir dan Dakwah tersebut.

Ketua perwiritan Nurul Iman Hj.Soyah melaporkan, kegiatan Dakwa yang dilakukan pengajian ALMuhajirin se-Teluk Aru diadakan tiga bulan sekali, dan atas nama pengurus pengajian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati H,Ngogesa Sitepu SH yang telah memberikan bantuan secara pribadi penyelenggaraan kegiatan dzikir tersebut.

Sebelumnya Ketua TPPKK Ny.Hj. Nuraida Ngogesa dan rombongan menghadiri acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh jamaah pengajian kaum ibu dan bapak Desa Minta Kasih Kec. Brandan Barat, dengan penceramah Ustadz H.Syamsul Bahri. (JUL)

Lomba Olahraga Tradisional di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir.H. Umar Zunaidi Hasibuan MM membuka perlombaan olahraga tradisionil tingkat pelajar SD, SMP, SMA se Kota Tebingtinggi, Rabu, bertempat di Lapangan Merdeka Tebingtinggi.

Lomba terdiri dari permainan tradisionil diantaranya permainan aduh gala asing, tingkat SMP, MTs Negeri Swasta, Patok Lele SD/MI, SMP/MTs, SMA, MA dan SMK Negeri Swasta, Bdil Bulu SD/MI Negeri

Swasta, Trompah SMA, MA dan SMK Negeri Swasta, Enggrang, SD/MI, SMA, SMK Negeri Swasta, Lari Batok Estafet SD/MI, SMP, MTS, SMA/MA SMK Negeri Swasta.

Walikota dalam arahannya mengatakan, olahraga tradisionil ini perlu dikembangkan terutama bagi pelajar - pelajar SD sampai dengan SLTA, yang tujuannya agar para pelajar mengetahui memahami olahraga tradisionil ini.(RS)

PENUTUPAN - Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH selaku Inspektur Upacara pada Penutupan Karya Bhakti TNI 2013 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Salahaji Kecamatan Pematang Jaya, Selasa. (KPK POS/JUL)

Sumbangsih TNI Harus Jadi Motivasi STABAT - Kegiatan Karya Bakti TNI Tahun 2013 Kodim 0203/Langkat berlangsung di Kecamatan Pematang Jaya dan Besitang mulai tanggal 16 Mei – 12 Juni 2013 dengan kegiatan antara lain rehab rumah ibadah maupun sekolah, pembuatan Pos Kamling, sarana prasarana jalan dan jembatan, serta penyuluhan bela negara, kamtibmas dan pembinaan generasi muda.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH mengajak masyarakat untuk belajar dari kepedulian dan sumbangsih TNI dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Ko-

mitmen memberikan yang terbaik dan sesuatu yang dibutuhkan hendaknya dapat ditauladani.

“Karya Bhakti yang dihasilkan merupakan sumbang-

sih TNI, dan diharapkan mampu menjadi motivasi dalam membangun kepedulian bagi daerah, selanjutnya diharapkan masyarakat dapat selalu menjaga dan memelihara pembangunan yang telah ada agar bermanfaat secara optimal bagi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan bersama,” kata Bupati saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Penutupan Karya Bhakti TNI 2013 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa

Salahaji Kecamatan Pematang Jaya, Selasa.

Bupati yang hadir bersama Kadis PU Bambang Irawadi, Ka.BKD Amril serta Camat Pematang Jaya Ilyas menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0203 Langkat dan masyarakat juga seluruh pihak yang berperan serta dalam kegiatan karya bakti ini.

M Kasim, mewakili masyarakat menyampaikan uca-

20 Santri TK Madani Uneka di Wisuda BINTANG BAYU - Sebanyak 20 santriwan santriwati TK Madani Desa Ujung Negeri Kahan (uneka), Kecamatan Bintang BayuSerga, Kamis (20/6) di wisuda.

Prosesi wisuda dipimpin Kepala TK Madani H.Mahmud Purba S.Pd disaksikan Sekcam Bintang Bayu Usman Siregar S.Sos, pengawas TK/SD H.Sugiono SPd, Kepala Desa Uneka Sagimin, beberapa sekdes, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para orang tua santri.

Kepala TK Madani H.Mahmud Purba S.Pd dalam arahannya mengatakan, TK Madani didirikan tahun 2007 lalu de-

ngan berbagai macam kekurangan. Ini adalah tahun ke-6 santriwan santriwati diwisuda, ungkap Mahmud. Seiring perkembangan dunia pendidikan, berbagai kegiatan digalakkan seperti peningkatan SDM dengan melakukan pembinaanpembinaan terhadap santri.

Ditambahkannya, kedepan arena bermain untuk anak akan dibangun tergantung pada pendanaan. Arena permainan bagi anak sangat penting dan merupakan faktor penunjang karena di usia 4 sampai 6 tahun inilah bakat si anak mulai muncul.

Sementara Kades Ujung Ne-

geri Kahan, Sagimin mengatakan siap membantu setiap program yang berlaku di TK Madani. Kepada Pemkab Serdang Bedagai pun sudah kita bertanya, mengapa untuk TK tidak ada ditampung di APBD anggaran sebagaimana PAUD, ucap Sagimin.

Dalam hal ini Pemerintah Desa akan berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan TK Madani karena desa kita punya tanah yang merupakan asset desa,ujar Kades.

Acara yang berlangsung meriah dan sukses diisi dengan berbagai penampilan para santri.(ARM)

DIWISUDA - Para santriwan santriwati TK Madani Desa Ujung Negeri Kahan saat diwisuda. (KPK POS/ARM)

pan terima kasih atas pelaksanaan program Karya Bakti TNI ini. Sembari berharap agar di masa yang akan datang, pembangunan yang dilaksanakan dapat ditingkatkan secara bertahap melalui anggaran pembangunan Kabupaten Langkat.

Selanjutnya Bupati bersama Dandim 0203 Langkat Letkol Inf Tri Saktiyono dan rombongan meninjau langsung hasil-hasil pembangunan karya bakti TNI tahun 2013. (JUL)

Walikota: Tingkatkan Sinergitas dan Integrasi TEBINGTINGGI - Apel gabungan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi, evaluasi dan transformasi diri untuk meningkatkan semangat pengabdian dan ferforma kerja, mempertajam kecakapan kreativitas dan inovasi dengan terus berpegang pada nilai-nilai keagamaan, terutama menyongsong HUT Kota Tebingtinggi ke -96 dan HUT Bhayangkara ke -67 pada tanggal I juli 2013 mendatang.

Demikian ditegaskan Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Drs H Bisman MHI Kepala Pengadilan Agama Kota Tebingtinggi pada apel gabungan PNS/ TNI/POLRI, Senin 17 juni 2013 di lapangan sekretariat Pemko Tebing Tinggi .

“Sinergi antara pemerintah kota dengan TNI dan Polri adalah harapan tunggal secara kelembagaan yang memayungi pengamanan seluruh wilayah kota Tebing Tinggi.demikian juga partisipasi public dalam mewujudkan sinkronisasi dan integrasi,”kata walikota.

Ditambahkan Kepala Pengadilan Agama kota Tebingtinggi bahwa tingkat perceraian yang meningkat di kota Tebingtinggi dikhawatirkan akan menciptakan anakanak terlantar. Untuk itu penanaman nilainilai keagamaan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya meredam konflik yang muncul dalam keluarga,” demikian Drs H Bisman MHI menekankan. (RS)

Peringati Isra Mi’raj Kebun Silau Dunia Hadirkan Ustad Sampan SILAU DUNIA - Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1434 H, Kebun Silau Dunia lewat Badan Komunikasi Agama Islam menggelar berbagai rangkaian acara dengan mengahadirkan Ustad Sampan (Samin Pane) asal Kotamadya Medan sebagai penceramah.

Acara yang diawali dengan pengajian ayat suci AlQur’an oleh Suprayetno dengan saritilawah Siti Ainun Mardiah dihadiri Askep Rayon-B Ir.Ahmad Efendi Nasution, Askep Rayon-A Hadi Syahputra SP, APK, ATU, karyawan pimpinan dan pelaksana, Ketua SP-Bun, pengurus BKAI/BKAK, IKBI, tokoh agama, tomas, para santri dan ratusan undangan lainnya.

Dikesempatan tersebut, Ir.Ahamad Efendi Nasution yang mewakili Manajer Kebun Silau Dunia Ir.Junior Siagian mengajak seluruh karyawan pimpinan dan pelaksana di Kebun Silau Dunia untuk melangkah lebih

USTAD SAMPAN - Para undangan yang menghadiri peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1434 H,Kebun Silau Dunia mengahadirkan Ustad Sampan (Samin Pane) asal Kotamadya Medan sebagai penceramah. (KPK POS/ARM) baik kedepan sebagaimana gambaran dari sejarah Isra Mi’raj nya Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan acara ini sebagai kegiatan seremoni saja, harus kita ambil hikmahnya yakni peningkatan kualitas ibadah sholat lima waktu.

Hidup kita di perkebunan, dari pagi hingga siang bahkan sore kita bekerja untuk hidup dan menghidupi keluarga. Inilah kehidupan

kita yang semuanya akan ada masa akhirnya.

Selain sholat, hal penting yang harus kita jaga adalah tetap menjalin hubungan baik dengan siapa saja, baik itu rekan kerja maupun warga sekitar perkebunan. "Jika perkara sholat dan menjaga hubungan dengan sesama mahluk dapat kita seimbangkan, Insya Allah peningkatan kerja dan produktivitas akan dapat kita peroleh," ujar

Askep Rayon-B. Sebelumnya Ketua Panitia Sugianto (Asisten Afd-7) yang juga Ketua BKAI dalam laporannya mengatakan, tema peringatan Isra Mi’raj yang diusung adalah meningkatkan kualitas sholat sebagai pilar Hablum Minallah dan Hablum Minannas untuk peningkatan produksi dan kinerja.

Sementara Ustad Drs H. M. Samin Pane yang akrab

disapa ustad Sampan dalam tausiyahnya banyak menyoroti tentang hal yang berkaitan dengan thema yang diambil. Untuk mencapai sebuah tujuan seperti peningkatan produkvitas kerja dan produksi harus melalui proses. Sebagai ummat Islam, harus kita pahamai terlebih dahulu soal pemahaman sholat agar mempunyai kualitas. Jadikan sholat itu kebutuhan bukan kewajiban. Jika sudah sudah jadi kebutuhan, apapun kondisinya akan tetap dikerjakan.

Muballig kondang asal Medan ini juga mengatakan, banyak orang islam yang meruntuhkan agama yakni dengan tidak mendirikan sholat. Dibagian akhir Samin Pane mengajak untuk tetap iklas, sabar, bersyukur dan berdoa dalam melakukan aktivitas apapun itu.

"Ingat kematian, tekan hawa nafsu, tinggalkan masa lalu, jaga amanah, pelihara lidah dan tegakkan sholat," ujar Ustad.(ARM)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

Direksi dan Karyawan PTPN I Sumbang Panti Asuhan LANGSA - Karyawan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW tahun 1434 H/2013 M di halaman tengah Kantor Pusat PTPN I Langsa, Selasa.

Peringatan Isra’ Mi’raj kali ini mengusung tema “Dengan memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1434 H Kita Iman dan Taqwa serta Prestasi Kerja.”

Sebelum menyampaikan pidato pembukaan, Wargani Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I didampingi oleh Abdul Mukti Nasution Direktur Produksi, Amrizal Direktur Keuangan, Ramadhan Ismail Direktur SDM/Umum dan Husni Ibrahim Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan menyerahkan bantuan sebesar Rp88.220.000 kepada lima yayasan atau panti.

Kelima panti dan yayasan yang menerima bantuan yakni, Pesantren Yayasan Markaz Al Islah Al Aziziyah Banda Aceh, Panti Asuhan Yatim Piatu Yayasan Miftahul Tarbiyatul Waliyyah Alue Lhok Aceh Timur, Panti Asuhan Yayasan Pemerhati dan Penguatan Anak Negeri Langsa, Yayasan Bustamul Fikri Aceh Desa Seulalah

Langsa, Panti Asuhan Yayasan LP3S Malahayati Dusun Bukit Paya Bujok Seulemak Langsa.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I, Wargani mengatakan, sumbangan yang baru saja diberikan merupakan uang dari gaji Direksi dan karyawan setiap bulannya yang dikumpul dan dikelola oleh Badan Dakwah Islam PTPNI. “Hanya ini yang dapat kami titipkan melalui bapak-bapak untuk dapat menyampaikan sesuai kebutuhan nantinya di pesantren atau panti,” kata Wargani kepada pengurus pesantren atau panti. Dia berharap kelak karyawan pelaksana yang belum ikut menyumbang dapat segera mulai menyisihkan gajinya untuk

anak yatim sehingga bantuan akan lebih besar lagi.

Menyikapi kondisi perusahaan saat ini Wargani mengajak semua pejabat dan karyawan meningkatkan kinerja untuk mencapai target perusahaan.

Ustadz Teuku H Masrul Aidi LC dalam siraman rohaninya kepada hadirin mengatakan, seluruh hadirin untuk memperbaiki kualitas bangsa bukanlah nilai-nilai pendidikan yang tertulis dirapor atau nilai UN yang harus kita tingkatkan, tetapi nilai kejujuran dan akhlak yang tertanam di dalam diri yang harus kita tingkatkan, maka ajarkan nilai-nilai kejujuran ini kepada anak-anak kita pasti mereka akan menjadi generasi yang sukses dimasa yang

akan datang.

Pengajaran akhlak dalam Islam dimulai dari ajaran sholat, mulai dari kebersihan fisik sampai kebersihan pada bagian dalam pribadi dan bathin kita. Apabila nilainilai ini diterapkan kita akan sukses dan suksesnya itu harus dimulai dari masjid, karena masjidlah basis umat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Hadir dalam acara ini seluruh Kepala Bagian dan karyawan Kantor Pusat, Manajer Kebun Baru, Manajer Kebun Lama, Manajer RSU Cut Meutia, Wapimpro Peumakmu Gampong, Distrik Manajer KSO PTPN I – PTPN III, Pengurus SPBUN, Pengurus P3RI dan utusan dari kebun unit. (YANTO)

47.032 Peserta SBMPTN Perebutkan 3.598 Kursi USU MEDAN - Sebanyak 47.032 peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013, akan memperebutkan 3.598 kursi yang telah tersedia di panitia lokal (panlok) Universitas Sumatera Utara (USU).

Ketua Panlok USU, Prof Zulkifli Nasution menyebutkan pada SBMPTN ini, USU akan menerima 2.406 orang calon mahasiswa baru yang akan menduduki kursi pada 47 program studi S-1 yang ada di universitas tersebut.

"Melalui jalur ini, USU akan tampung sebanyak 2.406 orang yang akan menduduki kursi 47 program studi S-1 yang ada di USU ini," katanya di Medan, kemarin.

Panlok USU menugaskan pangawas ujian sebanyak 3.321 orang pengawas selama dua hari di tiga lokasi, yaitu Sektor I Campuran Fakultas Kedokteran USU dengan 13 lokasi, Sektor II Saintek Politeknik Medan dengan 19 lokasi, dan Sektor III Soshum Perguruan Yas-

pendhar yang terdiri dari 14 lokasi. "Pengumuman bagi hasil seleksi SBMPTN ini direncanakan akan diumumkan pada tanggal 12 Juli 2013," jelasnya.

Sementara itu berdasarkan informasi yang diterima oleh wartawan, bahwa pada saat berlangsungnya ujian tulis SBMPTN pada tanggal 18 dan 19 Juni ini, secara serentak juga dilakukan kegiatan Pelaporan yang wajib diikuti oleh sekitar 3.750 orang peserta SNMPTN yang telah dinyatakan lulus.

Selepas berlangsungnya SBMPTN ini, pada saat ini Universitas Sumatera Utara juga tengah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru bagi program mandiri melalui UMB 2013 yang pendaftarannya telah berlangsung sejak 27 Mei-19 Juli melalui www.spmb.or.id.

Sedangkan ujian tulisnya dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 21 Juli 2013 dan pengumuan hasilnya dijadwalkan pada 28 Juli 2013.

(FeR)

Siswa/siswi SMPN 1 Tigalingga Lulus 100 Persen SIDIKALANG - Tingkat kelulusan Ujian Nasional Tahun 2013 di SMPN 1 Tigalingga meraih 100 persen. Hal ini diketahui setelah pengumuman kelulusan peserta UN SMP diterima Kepala Sekolah "Selamat, 258 siswa-siswi kita tahun ini mencapai kelulusan seratus persen. Prestasi ini cukup membanggakan sekolah kita sekaligus untuk kebanggaan warga kecamatan

Tigalingga," ucap Sekata Sembiring SPd kepala sekolah SMPN 1 ini di ruang kerjanya.

Sekata menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mempertahankan persentase kelulusan yang diraihnya saat ini, dan ke depan pola pendidikan akan terus ditingkatkan supaya para siswa dapat meraih prestasi lebih tinggi, baik ditingkat Kabupaten bahkan tingkat Nasional.

Dengan Hasil UN yang

diraih tersebut Kepala Sekolah mengucapkan terima Kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi mensukseskan UN ini, "Yakni kepada para guru, pengawas dan juga para orang tua siswa dan juga kepada siswa/i tersebut sehingga tercapai kelusan yang memuaskan," kata Sekata.

Kepala sekolah mengharapkan, bagi mereka yang sudah lulus agar lebih bergiat

belajar karena ditingkat yang lebih tinggi nanti persaingan akan lebih berat.

Pada kesempatan yang sama, Drs Derikman Situmeang sebagai wakil Kepala Sekolah menambahkan sangat berterimakasih kepada para guru yang telah membimbing anak didik selama ini hingga berhasil. Guru memegang peran penting dalam proses Kelulusan Siswa(NDK/IRVAN)

Pemko Terus Dukung Perubahan Status STAIN Cot Kala LANGSA - Walikota Langsa, Usman Abdullah, mengatakan, lembaga pendidikan tinggi di daerah ini harus mampu mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada standar kompetisi Nasional dan Internasional.

Karenanya wawasan dan komitmen dalam mengupayakan mutu secara berkelanjutan perlu terus diperkuat oleh lembaga pendidikan tinggi seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Demikian sambuatan Walikota Langsa, yang dibacakan oleh Setda Kota Langsa, Muhammad Syahril SH MAP dalam acara wisuda sebanyak 418 sarjana lulusan Strata 1 (S1) angkatan XIII tahun akademnik 2013 di aula terbuka kampus setempat, Kamis.

Dikatakan, Pemko akan terus mendukung perubahan status STAIN Cot Kala menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkulitas dan bermartabat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran pada sektor lapangan kerja, serta tuntutan baru di bidang penguasaan kompetensi, harus dapat diantisipasi secara cermat dan akurat.

Karena peluang maupun tantangan kerja ditingkat lokal, domestik dan internasional harus diidentifikasi serta dijadikan rujukan dalam memilih jenis dan program yang akan dilaksanakan. Jaringan kerja dengan dunia industri, asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi internasional, serta lembaga-lembaga lainnya harus diperluas dan diperkuat.

Ini menjadi sangat penting dalam mengembangkan program yang ada yang berbasis pada kompetensi dan kebutuhan pasar. Karena profesionalisme menjadi syarat mutlak untuk dapat mengembangkan program dan kegiatan yang berkualitas, sesuai tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang semakin berkualitas.

“Kualitas pendidikan akan memberi dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa dalam percaturan global,” ujarnya seraya menambahkan, jadi, lembaga pendidikan tinggi harus terus berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tantangan

kehidupan di masa depan.

Sementara itu, Asisten staf khusus Presiden RI bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah, Prof.M.Mas'ud Said, PhD, mengatakan, Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia harus melakukan trasformasi diri guna menjawab tantangan dan harapan masyarakat yang semakin besar dewasa ini terhadap kiprah dan peranan perguruan tinggi Islam.

Menurutnya, PTI harus melakukan pembaharuan diri sendiri atau bersamasama baik secara intelektual maupun dalam dimensi penguat perubahan, sehingga mampu meningkatkan daya saing serta kiprahnya di dalam masyarakat.

Karena perubahan dapat dilakukan seperti perubahan misi dengan meningkatkan kemampuan bidang agama pada setiap alumni.Selain meningkatkan sarana perguruan tinggi hingga menjadi lebih modern dan berkualitas dengan tidak melupakan memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian yang membawa perubahan pada peradaban yang lebih baik.

Pembantu Ketua I STAIN Bidang Akademik, Basri Ibrahim MA, mengatakan, wisuda ke-XIII ini sebanyak sembilan orang mahasiswa berhasil meraih predikat kelulusan cumlaude, dan proses kegiatan akademik pada kampus ini telah terlaksana secara maksimal serta sesuai standar aturan, sehingga mampu melahirkan lulusan yang mampu meraih nilai tinggi.

Dikatakan, keberhasilan ini dipengaruhi dengan ketenagaan, sarana dan prasarana, lembaga-lembaga penunjang akademik, anggaran maupun upaya menciptakan budaya akademik di lingkungan kampus dan sekitarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Wisuda, Drs. Zainuddin, MA yang juga Pembantu Ketua (Puket III) Bidang Kemahasiswaan, kepada Analisa, mengatakan, 418 sarjana S1 yang diwisuda tersebut berasal dari tujuh program studi yang ada di STAIN Langsa.

Masing-masing prodi untuk wisuda tahun ini yakni Prodi PAI 200 orang, Bahasa Inggris, 45, Bahasa Arab, 24, Pendidikan Matematika, 59, Komunikasi Penyiaran Islam, 26, Muamalah,50 dan Syakhshiyah 14 orang.(BSO)

Siswa/siswi SMPN 3 Sumbul Lulus 100 Persen SIDIKALANG - Kabar gembira kembali diterima para pelaku pendidikan di SMPN 3 Sumbul terutama bagi yang mengikuti UN dan juga orang tua siswa. Kerja keras parasiswa membuahkan hasil yang baik dengan lulus 100 persen. Semua ini tidak terlepas dari kerja keras dan perjuangan semua pihak.

Kepala sekolah SMPN 3 Sumbul Busmin Sitinjak SPd mengatakan, pada awalnya ada juga kekawatiran dengan adanya berita-berita mengenai kendala yang terjadi dalam pendistribusian naskah soal UN seperti yang terjadi pada UN tingkat SLTA, dalam hal itu kita selalu memotifasi siswa agar tetap tenang dan belajar dengan baik.

Selain belajar di sekolah kami juga memberikan les dan try out kepada siswa/ i, dengan begitu mereka benar-benar siap menghadapi UN. Dan hasilnya 161 siswa yang mengikuti UN thn 2013 ini berahasil lulus 100 persen. "Hal ini merupakan bukti hasil kerja keras para guru-guru dan siswa dan juga para orang tua siswa," kata Sitinjak.

Bertempat di ruang kerjanya kepala sekolah mengatakan agar siswa-siswi yang telah lulus dan masuk di SLTA/ sederajat nantinya lebih bergiat dan rajin belajar menuntut ilmu, karna tanpa bergiat maka anak didik tidak akan mampu bersaing disekolah yang baru dan dengan sendirinya mereka akan tersisisih. (NDK/IRVAN)

Persidi Pasang Target Juara Grup di Asahan ACEH TIMUR - Kompetisi Divisi I PSSI Tahun 2013 akan segera bergulir, dan seluruh klub bersiap mengarungi pertandingan yang telah dijadwalkan. Tak terkecuali Bonden (klub) kesayangan masyarakat Aceh Timur, Persidi Idi yang masuk dalam regional I yang akan bertanding di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.

Untuk mendukung Persidi berlaga di Kisaran, Bupati Aceh Timur melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Drs. Irfan Kamal MSi melepas keberangkatan awak Persidi, Kamis (13/6) di halaman Setdakab setempat guna mengarungi Divisi I PSSI yang dilaksanakan di Stadion Mutiara Kisaran.

Bupati dalam sambutan yang dibacakan Irfan Kamal mengatakan, walau saat ini Persidi bertanding di kasta ketiga Devisi PSSI, namun Pemerintah Daerah dan masyarakat tetap bangga.

“Pertandingan yang akan diikuti Persidi kami anggap penting karena para pemain membawa nama baik Aceh Timur di ajang nasional,” ujarnya.

Irfan Kamal berharap Persidi nantinya dapat menjadi yang terbaik selama bertanding di Kisaran, dan akhirnya mampu berlaga di kasta kedua PSSI pada tahun mendatang. “Semoga Persidi mampu bersaing dengan tujuh tim yang ada di region I dan mampu

menjadi yang terbaik sehingga pada tahun depan Persidi sudah berlaga di Devisi Utama PSSI,” tambahnya.

Selain Persidi Idi, Region I Devisi I PSSI diisi tiga klub Aceh lainya, Pidie Jaya, Persal Aceh Selatan, Persekaba Aceh Utara dan tiga klub lainnya berasal dari Sumatera Utara, PSSA Asahan (Tuan Ramah), Poslab Labuhan Batu dan PSDS Deliserdang.

Selama mengikuti kompetisi tersebut Persidi Idi membawa 24 Pemain dan 6 Official Tim.

Persidi sendiri melalui pengurusnya, Ayah Bahar memasang target sebagai juara grup di regional I. “Semua klub pasti punya target yang diusung tidak terkecuali kami, pada kompetisi tahun ini memasang target juara grup,” ujarnya dan diamini manager Persidi, Darul Ikrar SE, serta pelatih, Hasbi SE. Turut melepas Bonden Aceh Timur pagi itu, Asisten Pemerintahan, Adlinsyah, SSos MAP, Kabag Humas, T Amran SE.(BSO)

PASANG TARGET - Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Drs. Irfan Kamal MSi beserta pejabat lainnya menyalami para punggawa Persidi.(KPK POS/BSO)

Kepala sekolah SMPN 3 Sumbul Busmin Sitinjak SPd

Syech Ali Saleh Muhammad Ali Jaber Tausiyah di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota Tebingtinggi meyelenggarakan peringatan Isra’ MI’raj Nabi Muhammad SAW sekaligus memperingati HUT Kota Tebing Tinggi ke-96 dengan menghadirkan Ustadz kondang asal Jakarta, Syech Ali Saleh Muhammad Ali Jabe sebagai penceramah.

Pada ceramahnya Al-Ustad menyampaikan bahwa peringatan Isra Mi’raj diselenggarakan pada dasarnya untuk menjadi peringatan bagi kita, agar selalu mempelajari apa makna dan hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut.

Salah satu hikmah Isra Mi’raj yang paling penting adalah tentang kewajiban shalat lima waktu, yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad

SAW pada peristiwa Isra Mi’raj. "Dalam kaitan itulah maka saya mengingatkan hadirin untuk meningkatkan kualitas ibadah Shalat dengan cara memperbanyak Shalat Berjamaah, dan sesering mungkin melaksanakan shalat di Mesjid," ujarnya.

Selain itu, walikota menghimbau kepada seluruh ummat Islam kota Tebingtinggi untuk tidak berperilaku konsumtif pada bulan Ramadhan. Lakukan kebiasaan masak dan makan di rumah selama bulan Ramadhan sama seperti pada bulan-bulan lain, karena yang jauh lebih penting dari itu semua adalah kesadaran dan keinginan kita untuk memperbanyak amal ibadah selama ramadhan. (RS)

E D I S I 257 24 - 30 JUNI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Cacat dan Usia Lanjut, Kriteria Jamaah Haji yang Ditunda JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melobi Arab Saudi menyusul penurunan kuota haji hingga 20 persen.

Rencananya, utusan Indonesia akan mendatangi pemerintah Arab dengan menyertakan surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Anggito Abimanyu (foto) mengatakan dalam jumpa pers di Asrama Haji, Jakarta Timur, Jumat (21/6).

Menteri Agama Suryadharma Ali terbang ke Arab Saudi, Sabtu. "Mudah-mudahan lobi ini berhasil," katanya.

Anggito mengatakan, pengurangan 20 persen bukan angka yang kecil. Sebab jamaah haji Indonesia mencapai 211 ribu. "Artinya ada 42.200 orang yang keberangkatan-

nya tertunda tahun ini," kata Anggito.

Namun jika lobi gagal,

pemerintah terpaksa mengikuti kebijakan ini. Pemerintah akan mengurangi kuota dengan menunda keberangkatan calon haji berusia 75 tahun atau lebih, memiliki keterbatasan fisik, dan memiliki nomor urut porsi terakhir.

Ketiga kriteria tadi, yakni usia lanjut, cacat fisik, dan nomor urut porsi terakhir ini didasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kriteria Penundaan Keberangkatan Haji.

"Tetapi peraturan ini tidak berlaku jika Indonesia berha-

sil melobi pemerintah Arab Saudi," ujar Anggito.

Sekadar informasi, Pemerintah Arab memberlakukan pemotongan kuota sebesar 20 persen menyusul renovasi Masjid Alharam di Makkah.

Pemotongan ini berlaku di semua negara.

Setidaknya pada 2012, sebanyak 3,161 juta umat Islam mengunjungi Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah Haji. Lebih dari separuhnya jamaah haji dari luar Arab. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. (VN/BBS)

Eldin Lepas 16 Pelajar Kota Medan ke Gwangju MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi melepas 16 orang pelajar Kota Medan ke Kota Gwangju, Korea yang akan mengikuti program pertukaran pelajar (student exchange program) tahun 2013. Diharapkan para pelajar dapat menjadi duta budaya dan persahabatan Kota Medan bagi masyarakat Gwangju dan memberikan kesan yang baik tentang Kota Medan kepada masyarakat disana.

Selain itu mampu mempelajari budaya, etos kerja, bahasa, metode pendidikan serta kemajuan-kemajuan negara Korea.

Acara ini digelar di Medan Club Jalan R.A Kartini Medan, Selasa malam. Selain Eldin, pelepasan itu turut dihadiri Gubsu H Gatot Pujonugroho ST didamping istri Hj Sutias Handayani, Sekda Ir Syaiful Bahri Lubis MM, anggota DPRD Medan Lily MBA, Ketua Asosiasi Sister City Kota Medan Bayu Fadlan SE, sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan serta orang tua siswa.

Dari 16 siswa yang akan mengikuti student exchange program ini, diantaranya Aisyah Na’ilah Rabbany (siswa kelas XI SMA Negeri I Medan) yang merupakan putri Fubsu H Gatot Pujonugroho ST, Via Karina Nabila (siswa kelas XI SMA Negeri I Medan) putri Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi, Raufah Melvidya Lubis (siswa kelas XI SMA Sutomo 1 Medan) putri Sekda kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis dan Linny Firdaus (siswa kelas XSMA Sutomo 1 Medan) putri anggota DPRD Medan Lily MBA. Eldin yang hadir didampingi istrinya Ny Rita Maharani dalam sambutannya berharap, seluruh peserta yang mengikuti program pertukaran pelajar ini dapat belajar banyak dari Kota Gwangju seperti kultur masyarakat Korea, etos kerja, budaya, bahasa, pendidikan serta kemajuankemajuan negara tersebut. (VIN)

PERBAIKAN BERITA Pada berita KPK Pos edisi 256, terbitan tanggal 17-23 Juni 2013, di halaman 16 dengan judul berita; "7116 Ha Lahan Masyarakat 10 Desa Ulayat Penghulu Setio Dirampas PT SP" terjadi kesalahan yang mengganggu Pada berita ditulis PT Sepakat Putra, seharusnya yang benar adalah PT Serikat Putra. Dan nara sumber berita adalah Rahman GR, bukan Rahmat GT. Demikian perbaikan ini kami perbuat agar para pembaca maklum.

Redaksi