Epaper kpkpos 259 edisi 24 maret 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

GUNUNG SITOLI - Pemerintahan Gunungsitoli yang dipimpin Walikota Drs Martinus Lase MSP terkesan sengaja menghancur APBD Kota Gunungsitoli dengan menghambur-hamburkan keuangan negara bersama kroninya Yohanes IMO. Demikian dikatakan N.Lase, tokoh masyarakat Kota Gunungsitoli.

Menurutnya, indikasi korupsi yang telah menggurita ditubuh oknum pejabat teras pemerintah

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

MEDAN–Masyarakat Desa Sibaganding dan Desa Lumban Jaean, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), melaporkan Gubernur Sumatera Utara ke Direskrimum Poldasu, Selasa (18/3).

Laporan tersebut terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor: 671.26/3067/K/Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sarulla dengan kapasitas 330 MW di Taput,

TANJUNGBALAI – Pelaksanaan hampir seluruh proyek pembangunan jalan setapak dengan konstruksi pavingblock di Tanjungbalai yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2013 diduga menyimpang.

Pasalnya, nyaris seluruh proyek pembangunan tersebut menggunakan pasir sebagai material utama untuk menimbun badan jalan, tanpa menggunakan tanah timbun. Selain itu, pengalokasian anggaran

» Gatot Pujonugroho

yang dianggap menggunakan data dan keterangan palsu.

Dalam laporannya, masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) melalui Kuasa Hukumnya Hermansyah Hutagalung SH MH menyebutkan, adapun hal yang dianggap palsu dalam SK Gubsu tersebut antara lain, wilayah studi yang sangat sempit, data tidak valid, nama desa tidak benar, data tempat ibadah, • LANJUT KE HAL. 2

Kasus Anas Mulai Panas

Kota Gunungsitoli sudah terlihat jelas, misalnya anggaran BKD Kota Gunungsitoli sebesar 3.5 milliar yang diambil dari APBD Kota Gunungsitoli 2012 dimana awalnya dana tersebut diperuntukan untuk meningkatkan SDM para guru, namun kenyataannya kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kota Gunungsitoli tersebut tidak ada wujudnya dengan kata lain • LANJUT KE HAL. 2

Lira Sumut Desak Pemkab Madina Tertibkan PT. ALN PANYABUNGAN - Korwil VII Tabagsel, Lira Sumut, Abdul Muis Pulungan meminta keberanian dan sikap tegas Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk menertibkan PT. Agro Lintas Nusantara (PT. ALN) atas dugaan penguasaan lahan tanpa hak serta penebangan kayu tanpa izin (Illegal Logging) dan perusakan lingkungan, demi untuk mengoptimalkan perlindungan hutan dan pencegahan terhadap kerusakan lingku-

Rp.2.500/eksemplar

Gubsu Dilaporkan ke Poldasu

Proyek PNPM di Tanjungbalai Diduga Menyimpang

• LANJUT KE HAL. 2

24 - 30 MARET 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

K R I M I N A L

ANDI MALLARANGENG: "SAYA MINTA MAAF KEPADA SELURUH RAKYAT INDONESIA"

Rp3,5 M Dana APBD Kota Gunungsitoli TA 2012 Diduga Raib

EDISI 295/ THN VI

ngan yang sudah pada taraf memperhatinkan serta tegaknya supremasi hukum di Mandailing Natal, baru-baru ini.

Desakan tersebut disampaikan Abdul Muis Pulungan terkait makin maraknya operasional PT. ALN dilokasi lahan yang masih berperkara dan dipersengketakan. Seperti diketahui, PT. ALN tidak memiliki dasar untuk menguasai dan

JAKARTA – Sepertinya kasus yang menimpa Anas Urbaningrum semakin menarik dimana pihak Anas mulai menyeret Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pusaran kasusnya. Dimana Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, menuding SBY adalah orang yang memberikan uang muka buat mobil Toyota Harrier yang disebut sebagai bukti gratifikasi dari proyek Hambalang itu.

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

FIRMAN Wijaya, mengatakan bahwa Toyota Harrier yang dipermasalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dibeli dengan uang muka yang berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Firman, uang muka Harrier itu diberikan SBY kepada kliennya sebagai tanda terima kasih karena Anas telah berjuang dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2009 yang memenangkan SBY. "Sesuai dengan fakta yang sudah disampaikan kepada KPK, sebagai hadiah terima kasih karena Mas Anas sudah berjuang dalam pileg dan pilpres. Pemberian uang mukanya dari Pak SBY kepada Mas Anas," kata Firman di Gedung KPK, Kuningan, • LANJUT KE HAL. 2

Nikmatnya Sawer Dimasa Kampanye Menderita Dalam 5 Tahun

Proyek Pemko Dumai 2014 Bakal Molor

MEMASUKI masa kampanye tidak sedikit para calon legislative (caleg) yang melakukan bagi-bagi uang atau istilahnya saweran kepada masyarakat dengan harapan akan memilihnya disaat hajatan besar pemilu.

Praktik politik uang atau money politik dalam pemilu adalah salah satu perbuatan yang seringkali ditemukan, bahkan praktik ini dianggap suatu yang wajar. Bagi masyarakat, daripada mereka memilih caleg secara tidak sukarela, lebih baik mereka menerima uang sebagai keuntungan ekonomi sesaat.

Selain itu masyarakat juga banyak yang berpikir bahwa hak pilih itu merupakan aset. Sehingga daripada hak pilih diberikan secara cuma-cuma, maka mereka pilih untuk menjual hak suaranya alias “Wani Piro”.

Padahal masyarakat tidak sadar dengan menerima saweran atau menikmati ”wani Piro” sesaat dari para caleg membuat sang caleg jika nanti terpilih merasa bukan karena atas dasar kepercayaan yang diberikan masyarakat tetapi karena uangnya yang

DUMAI - Berlarutnya sengketa tanah antara petani pekebun sawit Kelurahan Batu Teritib dengan PT. Suntara Gajapati (SGP) bakal menjadi “Bom Waktu” yang bakal meledak, bahkan bisa lebih parah dari peristiwa Mesuji Lampung. Jika tidak ada keseriusan pemerintah kota Dumai menyelesaikan masalah penyerobotan tanah yang diduga dilakukan PT.SGP karena hingga saat ini tapal batas antara HPH

DUMAI - Akibat pengembalian APBD 2014 Kota Dumai oleh Gubernur Riau H.Annas Maamun dapat dipastikan ratusan proyek di semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) kota Dumai bakalan molor, hal ini dikarenakan adanya mata anggaran susulan yang di ajukan Walikota Dumai Khairul Anwar yang tidak masuk dalam APBD Dumai 2014.

Besaran anggaran dalam “buku lintang” APBD Dumai yang telah di paripurnakan DPRD Dumai terdapat adanya anggaran susulan untuk pembangunan masjid sebesar Rp.15 miliar dari yang direncanakan sebesar Rp.42 miliar, artinya pelaksanaan proyek pembangunan masjid baru tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan sistim

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Upika Kecamatan Sei Sembilan Masuk Perangkap PT.SGP

» Anas Urbaningrum

SILATURAHMI KE DESA BETIMUS, SIBOLANGIT Calon Anggota DPR RI dari Partai NasDem Iskandar ST mengajak masyarakat agar pada 9 April 2014 menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan tidak salah memilih. Sebab Pemilu 2014 akan sangat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

Iskandar ST:Jauhi Politik ’Wani Piro’ "MARI kita pilih Caleg-Caleg yang baik. Saya pribadi menyatakan, kalau ada Caleg yang lebih baik dari saya, silakan pilih. Tidak harus saya dipilih. Karena negara kita saat ini sangat membutuhkan orang-orang baik untuk melakukan perubahan."

Hal ini disampaikan Caleg nomor urut 2 yang diusung Partai NasDem maju dari daerah pemilihan Sumut-1 meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi, saat silaturahmi ke masyarakat Desa Betimus, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, baru-

SOSIALISASI– Iskandar ST saat melakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman politik kepada masyarakat di Desa Betimus, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

baru ini.

Iskandar yang datang bersama tim sukses dan kader Partai NasDem lainnya, di hadapan masyarakat Desa Betimus yang berkumpul di salah satu kediaman warga saat itu, juga menyerukan kepada segenap masyarakat agar menghindari dan menjauhi politik 'wani piro.'

"Ini harus saya sampaikan karena sebagian masyarakat kita masih banyak yang terkungkung, terjebak dengan istilah 'wani piro', yaitu politik transaksional," ungkap pemilik sejumlah perusahaan di Medan yang bergerak di bidang

media massa, periklanan, otomotif, properti, hingga angkutan becak motor itu.

Masyarakat yang menerapkan politik 'wani piro' itu, katanya, baru mau memilih kalau diberi uang, meskipun orang yang dipilih itu bukan orang baik. Sudah tahu bukan orang baik, tetapi tetap dipilih hanya karena diberi uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu.

"Akhirnya, inilah yang membuat kita seperti berada dalam lingkaran setan, terjebak tidak bisa keluar untuk membuat • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Kasi Pidum Kejari TBA Berjanji Tertibkan Markus TANJUNGBALAI - Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri TanjungbalaiAsahan (Kejarai TBA), Selamet Riyadi SH MH berjanji akan menertibkan makelar kasus (markus) diseksinya. Janji ini dike-

mukakan Selamat ketika menerima Ketua LSM Merdeka Kota Tanjungbalai, Nursyahruddin SE di ruang kerjanya, Senin.

Hal ini menyahuti merebaknya markus terhadap keluarga terdakwa narkoba Agus Susanto alias A

PROYEK PNPM DI TANJUNGBALAI DIDUGA MENYIMPANG.......................

• DARI HALAMAN. 1 untuk pembangunannya juga sepertinya dimark-up, untuk mengelabui perhatian masyarakat maupun pihak terkait lainnya.

Ironinya kebanyakan proyek PNPM tidak dilengkapi papan keterangan dilokasi proyek.

“Meski proyek tersebut dikerjakan kelompok swadaya masyarakat (KSM), pemajangan papan plank itu wajib dipatuhi.

Karena tujuan utama dari pemajangan papan plank itu adalah agar

masyarakat maupun pihak terkait mengetahuinya serta dapat turut serta melakukan pengawasan,” kata M Amin ST, Kabid Program Dinas PU Tanjungbalai, Selasa (18/3).

Sayangnya, dengan alasan bukan kewenangannya, M Amin menolak berkomentar terkait kualitas pekerjaan proyek PNPM tersebut. Namun demikian, M Amin mengakui, semua proyek PNPM yang masih dikerjakan hingga saat ini adalah proyek PNPM tahun 2013.(HER)

LIRA SUMUT DESAK PEMKAB MADINA TERTIBKAN PT. ALN.........

• DARI HALAMAN. 1 mengusahai lahan di desa Tabuyung, Singkuang II, Suka Makmur dan Manuncang, sebab lahan tersebut merupakan lahan Negara, jika izin lokasi dijadikan sebagai dasar penguasaannya, izin lokasi PT.ALN masih digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum, "Jadi apa dasar PT.ALN menguasai, mengusahai, menebang kayu, land clearing dan penanaman kelapa sawit dilahan tersebut,” ujar Abdul Muis Lanjut Abdul Muis Pulungan, PT.ALN telah melakukan penebangan kayu, land clearing dan penanaman kelapa sawit yang patut diduga tanpa izin. Begitu juga penggunaan alat berat seperti Bulldozer dan Excavator untuk pembersihan lahan dan penanaman

kelapa sawit, karna jelas sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku direpublik ini, yakni undangundang No.41/99 tentang kehutanan, undang-undang No 23/97 tentang lingkungan hidup dan undang-undang No.18/04 tentang perkebunan Pemkab Madina berdasarkan sederetan peraturan Bupati selaku kepala daerah yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi diwilayah teritorialnya, Ujar Abdul Muis Memang tambah Abdul Muis, untuk mengakhiri semua ini butuh keberanian dan sikap tegas Plt. Bupati Madina dalam menegakkan hukum di Madina ini secara tidak pandang bulu dan pilih kasih, sehingga Pemkab Madina mempunyai marwah.(TH)

RP3,5 M DANA APBD KOTA GUNUNGSITOLI TA 2012 DIDUGA RAIB.........................................................

• DARI HALAMAN. 1 hanya sebatas menghambur-hamburkan uang negara.

Anehnya dalam pengelolahan dana tersebut, Pemko Gunungsitoli melalui BKD menyetorkan dana 3.5 milliar ke rekening Yohanes IMO, sedangkan berdasarkan kontrak dana sebesar 3.5 milliar seharusnya dibagikan kepada 100 orang guru yang mengikuti Diklat di Jakarta, katanya.

Bahkan setelah dipertanyakan kepada sejumlah guru yang mengikuti diklat tersebut mengaku belum ada menerima uang pada saat mengikuti diklat, karena Pemko Gunungsitoli berhubungan langsung dengan Lembaga Diklat Yohanes IMO. Perlui diketahui masuknya Yohanes IMO di Pemerintah Kota Gunungsitoli karena mengaku sebagai salah seorang investor besar yang akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli, namun kenyataannya Yohanes IMO ternyata hanyalah

seorang penipu dan pembohong, terbukti dengan sejumlah kerjasama yang telah terjalin antara Pemko Gunungsitoli tidak berdampak positif malahan merugikan masyarakat Kota Gunungsitoli, termasuk halnya perumahan PNS yang berada di Desa Olora yang juga sampai saat ini Yohanes IMO berhutang kepada masyarakat Desa Olora miliaran rupiah, jelasnya.

Kepintaran dan kelincahan Yohanes IMO dapat mengelabui Walikota Gunungsitoli, sungguh luar biasa karna mampu memperdaya seorang Walikota terbukti dengan raibnya dana APBD Kota Gunungsitoli TA 2012 senilai Rp 3,5 milliar, bahkan menurut isu yang berkembang Martinus Lase sang Walikota diduga mendapatkan imbalan dari yohanes IMO karena terkesan sampai sekarang Pemko Gunungsitoli “cuci tangan”, imbuh N.Lase. Terkait sejumlah indikasi korupsi di Pemerintah Kota Gunungsitoli,diharapkan masyarakat segera angkat bicara, ujar sumber.(YAGI)

NIKMATNYA SAWER DIMASA KAMPANYE MENDERITA DALAM 5 TAHUN.....................................................

• DARI HALAMAN. 1 diberikan kepada masyarakat lah sehingga Ia bisa terpilih.

Alhasil sebagai wakil rakyat bukan membawa aspirasi dari masyarakat tetapi aspirasi dari kantongnya yang harus dapat terganti dan mencari lagi untuk menambah pundi-pundi sehingga dia dihormati karena selalu terus memberi saweran kepada masyarakat, sebab dalam pemikirannya dengan uang banyak maka masyarakat akan terus mengeluk-elukan dirinya dan bisa jadi dalam pemilihan lima tahun mendatang dia akan dipilih kembali, jadi untuk apa memikirkan nasib bangsa agar maju dan sejahtera, kalau dia tidak sejahtera.

Masyarakat saat ini harus bersikap dewasa dalam memilih wakilwakilnya di DPR, karena mereka adalah orang yang akan menyampaikan aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia kedepan.

Walau mereka wakil rakyat, namun mereka bukan seenaknya bisa diperintah atau disuruh-suruh.

Mereka adalah wakil rakyat yang terhormat dan mempunyai intelektual yang tinggi.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Salah memilih wakil atau caleg, maka masyarakat Indonesia juga yang akan merasakan sengsaranya dalam 5 tahun kedepan. Mari kita berantas praktik sawer atau “Wani Piro” yang nantinya akan menyengsarakan kita. Tidak sedikit dalam periode 5 tahun ini kasus korupsi mendera para anggota dewan dan akhirnya rakyat jua yang merasakan pahitnya kehidupan, karena uanguang negara telah digrogoti oleh tikus-tikus berdasi.

Indonesia perlu perubahan, dimulai dari memilih caleg dengan melihat rekam jejaknya, bagaimana bangsa mau baik kalau calegnya tukang selingkuh umpamanya. Dengan pasangan hidup yang berlandasan cinta suci saja sudah dikhianati bagaimana pula dengan masyarakat yang bukan dengan cinta dan kasih sayang ?. Inilah yang perlu disikapi.

Untuk membuat kondisi bangsa Indonesia berubah ke arah yang lebih baik pilihlah wakil-wakil rakyat yang baik, jujur, bersih, dan berani serta setia bukan karena mengandalkan kehebatan sawerannya. Mari datang ke TPS jangan golput alias tak mau memilih, suara anda sebagai penentu masa depan bangsa.

Fan warga Jalan Sisingamangaraja, yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 3 tahun penjara. Sementara majelis hakim yang diketuai Yanti Suryani SH MH Agus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Keluarga terdakwa ketika

proses persidangan mengaku ada memberikan uang sebesar Rp35 juta kepada pihak yang mengaku JPU dengan harapan vonis hakim hanya 18 bulan penjara.

Kasi Pidum, ungkap Nursyahruddin, mengharapkan keluarga

terdakwa melaporkannya. Kasi Pidum mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan akan menertibkan pihak manapun yang berperan sebagai markus.

"Sebelumnya ketika masih berstatus tersangka keluarganya

juga telah memberikan uang Rp30 Juta kepada seorang yang mengaku pengacara A SH, namun upaya tersebut hanya tipuan belaka," ungkap Tuti keluarga tersangka.

Peran markus di Kejari TBA ini juga berlangsung pada Seksi

Intel. Indikasinya ketika LSM Merdeka melaporkan dugaan penyimpangan dana BOS 3 SD Negeri di Kota Tanjungbalai kepada Kejari TBA, Manager Bos, Azhar SPd menghadap Kasi Intel ditemani seorang markus.(HER)

UANG MUKA MOBIL HARRIER DARI SBY.............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Jakarta, Jumat (21/3) seusai mendampingi Anas diperiksa sebagai tersangka dugaan gratifikasi Hambalang.

Firman mengatakan, uang muka untuk pembelian Harrier tersebut diberikan kepada Anas secara tunai. Mengenai nilainya dan bagaimana cerita pemberian uang tersebut, menurutnya, Anas akan menyampaikan secara detil dalam pemeriksaan berikutnya.

"Jadi berikanlah kesempatan Mas Anas untuk merinci termasuk audit yang independen itu ya. Jadi

belum didetailkan, dan Mas Anas akan mendetailkan pada pemeriksaan berikutnya," ujarnya.

Firman juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki data-data yang mengindikasikan adanya aliran dana Century untuk kampanye Partai Demokrat 2009. Mengenai dugaan aliran Century ini, kata Firman, hal itu merupakan rangkaian atau hasil dari tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Anas. Dia pun meminta KPK mendalami hasil audit akuntan independen mengenai laporan dana kampanye Partai Demokrat.

"Data-datanya kami ada," ucap

Firman.

Tidak Benar Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Hayono Isman menyatakan, tidak mungkin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar uang muka pembelian mobil Toyota Harrier mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum.

Apalagi, lanjut Hayono, SBY membayarkan uang muka dengan alasan menghargai Anas karena telah berjasa dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Saya pikir tidak benar, tidak dapat dibayangkan apabila beliau menghargai kepada orang yang

berjasa, karena jutaan kader musti dibayar oleh beliau. Itu tidak benar," kata Hayono usai diskusi di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (22/ 3).

Menurut Hayono, Anas kalau mempunyai bukti sumbangan sebaiknya disampaikan saja ke KPK. Tidak hanya menyampaikan kepada media.

"Sebelum itu belum mendapat konfirmasi dari KPK, menurut saya itu tidak benar, karena menurut saya sebagai pemenangan beliau 2004-2009 tidak mendapatkan seperserpun dari beliau dan tidak diharapkan dibayar, karena

itu adalah tugas kita sebagai kader partai pendukung Pak SBY sebagai presiden," ujar Hayono.

KPK Akan Mendalami Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, semua informasi dan data yang disampaikan tersangka atau saksi akan didalami oleh penyidik. Termasuk melakukan klarifikasi dan validasi.

"Apakah keterangan itu didukung fakta-fakta atau tidak.

Sehingga bisa disimpulkan data dan informasi itu benar atau tidak. Serta terkait dengan penanganan kasus yang sedang disidik atau tidak," kata Johan.(BEY)

PROYEK PEMKO DUMAI 2014 BAKAL MOLOR......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 tahun berjalan, karena usulan tersebut tidak tercantum dalam APBD Dumai 2014 Oleh Gubernur Riau buku APBD Dumai tersebut dikembalikan untuk diperbaiki, sebut Anggota Komisi II DPRD Dumai Amris Rabu pekan lalu dikediamannya.

Menurut Amris perubahan besaran belanja dalam APBD Dumai butuh waktu, APBD Dumai 2014 belum ada perubahan, besaran anggaran yang tertuang dalam APBD Dumai 2014 masih tetap dengan angka-angka yang di paripurnakan DPRD Dumai.

Paripurna DPRD terkait penetapan APBD Dumai 2014 kecil kemungkinan dilakukan 2 kali paripurna, dan belum pernah terjadi katanya.

Taman Bukit Gelanggang Lokasi Rencana Pembangunan Mesjid Kota Dumai.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos dalam sepekan ini, menyebutkan mata anggaran sebesar Rp.15 miliar disebut-sebut

untuk pembangunan masjid di lapangan ex tanah Chefron depan kantor lama Walikota Dumai Jl. Subrantas, yang sekarang dijadikan

“Taman Bukit Gelanggang” sementara di areal bekas kantor lama Walikota Dumai tersebut terdapat masjid, yang jaraknya dari “Taman Bukit Gelanggang” tersebut hanya berkisar 150 meter, setelah dilakukan pengkajian oleh DPRD Dumai lokasi lapangan ex tanah Chevron yang diajukan Pemko Dumai letaknya percis di depan Mall Ramayana Jl.Sudirman, sekarang merupakan lokasi Taman Bukit Gelanggang tempat rekreasi warga Dumai, dan tempat permainan anak-anak, tidak cocok lokasi tersebut di bangun masjid, makanya mata anggaran untuk pembangunan masjid yang diajukan Pemko Dumai, tidak mendapat persetujuan DPRD Kota Dumai.

Proyek susulan dipenghujung tahun, bukan rahasia lagi, Proyek 2013 dilanjutkan Januari 2014,

meski tanpa melalui proses lelang tender, proyek lanjutan tanpa proses lelang tender tersebut, masih berlangsung.

Berdasarkan usulan Kepala Dinas PU Dumai kepada ketua TPAD Kota Dumai terkait keterlambatan penyelesaian 5 proyek besar tahun anggaran 2013 yang menelan biaya sebesar Rp.40 miliar. 5 paket proyek tersebut yang terealisasi baru sekitar 60% sisa anggaran tahun 2013 sebesar Rp.19 miliar hal ini disebutkan akibat tingginya intesitas curah hujan pada September Oktober, Nopember dan Desember 2013 sehingga pembangunan Drainase Jl.Hanuddin, Jl. SS Kasim dan Peningkatan Jalan Teluk Pulai dan Jl M.Soleh mengalami keterlambatan sehingga dilanjutkan awal Januari 2014. (PUR)

UPIKA KECAMATAN SEI SEMBILAN MASUK PERANGKAP PT.SGP...............................................

• DARI HALAMAN. 1 Tanaman PT.SGP dengan tanah masyarakat tidak ada kejelasan, begitu juga rekomedasi DPRD Dumai kepada Walikota Dumai terkait lokasi HPH Tanaman PT.SGP yang tidak sesuai Rekomendasi Gubernur.

Demikian diungkap Ketua Umum LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau, Chairuddin menyikapi permasalahan sengketa tanah tersebut Kamis pekan lalu.

Chairuddin juga menilai bahwa surat Camat Sungai Sembilan Kota Dumai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan Kehutanan (Distanbunhut) Kota Dumai perihal mohon petunjuk tentang penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama terkait Tanaman Kehidupan daerah Kelurahan Batu Teritib yang diwakili Khalipah Hasan Basri IT warga Lubuk Gaung yang ditunjuk sebagai tokoh masyarakat, dilokasi konsesi PT SGP yang dibunyikan Camat Sei Sembilan dalam surat nomor : 100/ SS-PEM/235 ditanda tangani Zulkarnain S,Sos,M Si, dinilai sebagai bentuk akal-akalan menejemen PT.SGP yang beru-

jung akan terjadinya konflik.

Selain itu lanjut Chairuddin, Upika Sei. Sembilan yang “membidani” penanda tangan perjanjian tanaman kehidupan tersebut, tidak menyadari masuk dalam “perangkap” PT.SGP terkait dugaan penyimpangan tata kelola kehutanan yang dilakukan menejemen PT. SGP selama ini. ujarnya mengingatkan.

Ditempat terpisah Jhoni ketua kelompok tani Karya Jaya Batu Teritib ketika dikonfirmasi terkait Perjanjian Kerja Sama yang dibuat PT.SGP dengan Khalifah Hasan Basri mengatakan, penanda tanganan perjanjian tersebut, bisa menyulut amarah para petani. Hal ini perlu diwaspadai, karena perjanjian kerja sama tanaman kehidupan tersebut tidak mengakomodir ketua-ketua kelompok, dan para petani pekebun sawit yang bermasalah dengan PT SGP. Penanda tanganan kerjasama tanaman kehidupan patut diduga, adanya upaya PT.SGP mengadu domba masyarakat papar Jhoni.

Pertemuan Upika Kecamatan Sei Sembilan, tentang penanda tanganan Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan berlangsung

tahun lalu tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 di Ruang Rapat Camat Sei Sembilan yang dihadiri Camat Sei Sembilan Zulkarnain, Kabag Kehutanan Distanbunhut Kota Dumai Hadiono, Kapolsek Sei.Sembilan AKP Jasri, Dan Ramil Bukit Kapur A.Panjaitan serta dihadiri 5 orang karyawan PT.SGP M.Ikhsan, Deni Sakhyana, M.Tarmiji, Edi Wardaya, Dendis dan masyarakat Batu Teritib Kalifah Hasan Basri IT, Erik Chandra serta Lurah Batu Teritib Thamsir Azhar Effendi serta Lurah Basilam Baru Syaiful Nasir.

Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan dalam konsesi PT.SGP diduga antara PT. SGP dengan Khalifah Hasan Basri IT, terjadi persekongkolan untuk mengaburkan penyimpangan yang dilakukan PT.SGP terhadap Pemerintah cq. Kementerian Kehutanan RI. Seolah-olah PT. SGP telah melaksanakan kewajibannya sebesar 5% seperti yang diatur dalam Kepmenhut RI, No.71/ KPTS-II/2001 tentang pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan kayu seluas 34.792 hektar atas nama PT.SGP. Padahal berdasarkan rekomen-

dasi DPRD Kota Dumai kepada Walikota Dumai areal HPH Tanaman PT.SGP berada di Kecamatan Bangko Rokan Hilir bukan di Sei Sembilan, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama Tanaman Kehidupan areal konsesi PT.SGP sebagaimana bunyi surat Camat tersebut Upika mengakui keberadaan PT. SGP di Kecamatan Sei.Sembilan, ujar Jhoni Menurut Jhoni lagi, bahwa Khalifah Hasan Basri belum pantas disebut sebagai tokoh masyarakat, penunjukan Khalifah Hasan Basri sebagai mewakili masyarakat Batu Teritib seleranya Upika Kecamatan Sei Sembilan karena penanda tanganan perjanjian kerjasama tersebut tidak mengakomodir petani pekebun sawit, bahkan dilakukan tanpa sepengetahuan ketua-ketua kelompok petani kebun sawit, ujar Jhoni.

Pertemuan yang digagas Camat Sei Sembilan tanggal 7 Oktober 2013 tersebut terindikasi, takut ter ekspos media, lagipula sejak kapan Hasan Basri ditunjuk sebagai tokoh masyarakat dan mewakili masyarakat dalam penanda tanganan perjanjian kerjasama tersebut, karena yang berhak menanda

tangani perjanjian kerjasama itu adalah masyarakat yang tinggal disekitar hutan, Batu Teritib yang diatur dalam peraturan. ujarnya.

Masih kata Jhoni, Kehadiran Khalifah Hasan Basri dalam penanda tanganan perjanjian kerjasama hutan tanaman kehidupan tersebut patut di pertanyakan kalau memang Ia mewakili masyarakat pasti mempunyai mandat dari masyarakat khususnya petani pekebun sawit yang dijolimi PT. SGP "Mestinya Upika Sei Sembilan sebelum dimulainya pertemuan penanda tanganan perjanjian kerja sama tersebut mempertanyakan kapasitas kehadiran Khalifah Hasan Basri dengan disertai mandat atau surat kuasa dari para ketua ketua kelompok yang memiliki kebun sawit yang diserobot PT.SGP tersebut." ucapnya.

"Camat mestinya Lebih tau cara-cara membuat suatu perjanjian, dan tidak perlu diajari, agar perjanjian kerjasama tersebut tidak mubajir, semua kelompok tani yang memiliki kebun sawit di kawasan hutan Kelurahan Batu Teritib dan Basilam Baru harus duduk bersama dengan Upika Kecamatan Sei Sembilan."tegas Jhoni (PUR)

GUBSU DILAPORKAN KE POLDASU........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 data jenis satwa, data jenis ikan dan data jenis tanaman semuanya juga dianggap tidak benar.

Bahkan, hasil wawancara dari narasumber yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. "Jelas ada kebohongan dalam Surat Keputusan Gubsu tersebut,” ujar Hermansyah Hutagalung SH MH. Hermansyah mengatakan, dampak fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya dari kegiatan tersebut bukan hanya Desa Siba-

ganding, Desa Lumban Jaean dan Desa Simataniari di Kec Pahae Julu dan Desa Silangkitang, Desa Sigurung-gurung, Desa Pardomuan Nainggolan serta Desa Pardamean Nainggolan di Kec Pahae Jae. Tetapi mencakup seluruh desa di dua kecamatan tersebut.

Dan bahkan ke daerah lainnya di Taput serta kabupaten sekitarnya.

Di samping itu, katanya, masih ada desa yang wilayahnya masuk dalam kegiatan pengembangan usaha panas bumi namun tidak dimasukkan dalam wilayah studi

Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) PT SOL (Sarulla Operation Ltd).

“Soal data tidak valid, sebab SK Gubsu hanya menggunakan peta BAKOSURTANAL tahun 1977.

Sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi saat penyusunan SK dan dokumen AMDAL. Bahkan nama desa juga bersalahan. Seperti Desa Siantalobung ditulis Siantolung, Lumban Garaga ditulis lumban garogi, Lobu Pining ditulis labupiring, Siparpar ditulis Siparbar, dan Pea Raja ditulis Plaraja. Inikan

jelas asal-asalan,” tudingnya.

Masih kata Hermansyah, adanya kebohongan dalam SK tersebut juga diketahui saat dilaksanakannya Rapat Pembahasan dan Penilaian Dokumen AMDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) yang digelar 11 November 2008.

“Rapat itu digelar di Aula Bapeldalda Provsu dan dihadiri hampir seluruh pihak dan elemen terkait. Pada pokoknya rapat tersebut mengharuskan PT SOL

untuk memperbaiki dokumen AMDAL , RKL, dan RPL dengan melibatkan masyarakat. Namun anehnya, tanpa ada perbaikan, Gubsu langsung menyetujuinya,” ungkapnya.

Oleh karenanya, mewakili para kilennya, Hermansyah Hutagalung mengharapkan agar Kapoldasu melalui Direskrimum melakukan upaya penyelidikan dan atau penyidikan atas dugaan adanya pemalsuan dan penggunaan keterangan palsu dalam penerbitan AMDAL PLTPB Sarulla tersebut.(TIM)

ISKANDAR ST:JAUHI POLITIK ’WANI PIRO’.........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 perubahan di negeri kita tercinta ini," cetus pria berkacamata yang akrab disapa Bang Is itu.

Sebelumnya, Iskandar juga menjelaskan bahwa Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru diantara 12 partai peserta Pemilu 2014, mengusung tujuan dan cita-cita yang sangat mulia, yakni melakukan perubahan untuk Restorasi Indonesia.

"Restorasi itu adalah untuk memulihkan, mengembalikan kepada hal yang baik. Jadi apa-apa yang sudah baik, baik itu keputusan, undang-undang, kebijakan yang telah dibuat pemerintah, akan dipertahan dan diteruskan oleh Partai NasDem. Apa-apa yang tidak baik, itulah

yang akan dilakukan perubahan oleh Partai NasDem agar menjadi baik," urainya.

Iskandar yang juga menjabat Sekretaris DPW Partai NasDem Sumut mengaku sangat bersyukur karena hasil survei terakhir menunjukkan bahwa Partai NasDem berada di posisi keempat secara nasional.

Partai NasDem menurutnya menargetkan bisa meraih posisi tiga besar pada Pemilu 2014 dan tanda-tanda ke arah sana sudah mulai tampak.

"Saya telah berkunjung ke desa-desa dan dusun-dusun, sudah 286 dusun saya kunjungi dalam enam bulan terakhir. Dan, rata-rata masyarakat yang saya kunjungi sangat menginginkan adanya perubahan karena sadar kita sudah jauh tertinggal dari

negara-negara lain. Untuk itulah masyarakat yang ingin perubahan bergabung ke Partai NasDem," ungkapnya.

Iskandar menegaskan bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan Caleg-Caleg yang baik, jujur, bersih, dan berani membela kepentingan masyarakat.

Menurutnya akan sangat sulit membuat kondisi bangsa Indonesia berubah ke arah yang lebih baik kalau wakil-wakil rakyat yang terpilih bukan orangorang yang baik, jujur, bersih, dan berani.

"Inilah yang dilakukan Partai NasDem, memulai perubahan itu dari internalnya, yakni dari kader dan para Calegnya. Kalau kami ini ibarat sapu, bagaimana mungkin kami bisa

membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor," cetusnya.

Untuk itulah Iskandar menegaskan bahwa seluruh Caleg NasDem sudah melalui seleksi yang sangat ketat, termasuk harus terbebas dari penyalahgunaan Narkoba.

"Saya sendiri harus menjalani tes Narkoba di BNN, Jakarta. Di provinsi juga dilakukan tes Narkoba.

Khusus untuk Caleg DPR RI yang sampai dua kali dites Narkoba. Yang tidak lulus (tes Narkoba) langsung dicoret namanya dari daftar Caleg NasDem," beber Iskandar.

Di bagian akhir sosialisasinya, Iskandar kembali mengajak segenap masyarakat agar pada Pemilu Legislatif 9 April 2014

agar menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan jangan Golput atau tidak memilih.

Iskandar juga mengimbau masyarakat agar mengajak keluarga, saudara, tetangga, famili yang telah memiliki hak suara untuk datang ke tempattempat pemungutan suara, untuk menggunakan hak pilih.

"Pilihlah Caleg-Caleg yang baik. Sebelum memilih, kenali dan lihat dulu latar belakang, reputasi, atau rekam jejaknya.

Kalau kami ini dianggap baik, dengan segala kerendahan hati, kami berharap pilihlah kami.

Tetapi kalau ada yang lebih baik, silakan pilih.

Karena sekali lagi, negara kita saat ini sangat membutuhkan orang-orang baik untuk membuat perubahan," pungkasnya.(AND)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Anas Urbaningrum: Itu Fitnah JAKARTA - Psywar antara mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, tak pernah berujung.

Tudingan terbaru dari Nazaruddin bahwa Anas punya bisnis tambang di Kalimantan Timur dan Riau. Nazaruddin juga menyebut Anas memiliki hotel dan menggelontorkan Rp 300 miliar untuk memenangi Kongres Partai Demokrat 2010 dan membeli saham perdana PT Garuda Indonesia.

"Itu Fitnah. Orang fitnah itu jahat kan, seperti memakan bangkai soudaranya. Tetapi, jika orang menulis fitnah itu sama saja. Padahal tahu itu fitnah, itu juga jahat. Sama seperti memakan bangkai soudaranya juga kan," tegas Anas sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dan pencucian uang terkait proyek Hambalang di gedung KPK Jakarta, Jumat (21/3).

Bahkan, sambung Anas, orang yang menggunakan finah apalagi melembagakan fitnah demi mencelakakan orang, juga termasuk jahat, keji, dan laknatullah. Karenanya hati-hati jangan sampai memfitnah orang.

"Memang saya pernah beli tambang (tali) di Pasar Rumput Jakarta," kelakar Anas terhadap tudingan itu.

Meski dianggap fitnah terhadap tudingan itu, namun bagi KPK tetap akan melakukan penelusuran terhadap tudingan Nazaruddin.

"Kami tetap tak berhenti menelusuri aset-aset milik Anas, termasuk mengenai tambang yang dituduhkan tetap menjadi perhatian kami untuk ditelusuri," papar Ketua KPK Abraham Samad di tempat yang sama.

KPK hingga kini menyita tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Bantul atas nama Dina Zad (anak Attabik Ali) masing-masing luas tanah 280 meter persegi, 389 meter persegi dan 111 meter persegi.

Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimnaan hadiah atau janji terkait proyek Hambalang, yang dijerat Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No.8/2010 tentang TPPU. Serta, Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU No.25/2003 tentang TPPU. Anas ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 2009-2014.

KPK menyangkakan Anas melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b dan atau pasal 11 Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini, KPK tidak hanya membidik penerimaan Anas dalam proyek Hambalang.

Penyidikan KPK melebar aliran dana dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010. Namun berulang kali Anas membantah tuduhan KPK itu. (ENDY)

NASIONAL

Dituntut Berat, Eks Pejabat Kemenag Korupsi Al Quran Menolak JAKARTA - Berani berbuat berani bertanggungjawab. Namun eks Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag Ahmad Jauhari berani berbuat korupsi, sayangnya tak mau tanggungjawab.

Bahkan tidak diterima, menolak dengan tudingan sebagai pejabat korupsi.

Bahkan Jauhari geregetan karena dituntut berat dengan pidana selama 13 tahun penjara, pidana denda Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan juga pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp100 juta dan AS$15 ribu, Jauhari agak geregetan dengan hukuman sebanyak itu.

Tuntutan seberat itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK Titik Utami di depan Ketua majelis hakim Annas Mustaqim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/3).

Berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, perbuatan Jauhari telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1). Jauhari terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek penggandaan Al Quran TA 2011-2012 Dalam amar tuntutannya, Jaksa Titik menguraikan, Jauhari bersama Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabar, Fadh El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus melakukan turut serta beberapa perbuatan korupsi dalam proyek penggandaan Al Quran TA 2011-2012 di Ditjen Bimas Islam, Kemenag. Akibatnya, negara dirugikan Rp27,056 miliar.

Perbuatan memperkaya diri sendiri dengan memperoleh untuk Jauhari Rp100 juta dan AS$15 ribu, pejabat Kemenag, Mashuri Rp50

Mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Jauhari bersiap mengkuti sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3). JPU menuntut terdakwa dengan hukuman 13 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.100 juta dan 15 ribu dolar AS terkait dugaan korupsi proyek pengadaan kitab suci Al Quran senilai Rp 22,5 miliar tahun 2011.

juta dan AS$5000, PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PJAN) milik keluarga Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia Rp6,75 miliar, serta PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) Rp5,823 miliar.

Korupsi bermula saat Ditjen Bimas Islam mendapatkan Pagu perubahan belanja dalam APBN-P TA 2011. Anggaran penggandaan AlQuran di Ditjen Bimas Islam dialokasikan sebesar Rp22,875 miliar. Zulkarnaen selaku Anggota Komisi VIII dari Partai Golkar dan Banggar DPR memperjuangkan penambahan anggaran Kemenag.

Zulkarnaen memanggil Fadh, Dendy, dan beberapa rekan Fadh ke ruang kerjanya untuk menginformasikan ada sejumlah dana on top yang akan dikucurkan ke Kemenag. Salah satunya, untuk proyek penggandaan Al Quran yang dilaksanakan Ditjen Bimas Islam. Zulkarnaen meminta Fadh dan Dendy melakukan penge-

cekan.

Fadh juga diminta Zulkarnaen untuk menjadi calo dalam pengurusan proyek yang akan dikerjakan Ditjen Bimas Kemenag. Menindaklanjuti arahan Zulkarnaen, Fadh bersama-sama Dendy dan rekannya bertemu Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar,Sesdirjen Bimas Islam Abdul Karim, serta Jauhari di ruang kerja Nasaruddin.

Fadh, Dendy, dan sejumlah rekannya memperkenalkan diri sebagai utusan DPR. Fadh memperkenalkan Dendy sebagai anak dari Zulkarnaen Djabar. Fadh lalu menginformasikan akan ada dana on top dari DPR untuk proyek penggandaan Al Quran senilai Rp22 miliar.

“Fadh memberitahukan dana itu milik DPR, sehingga pekerjaan penggandaan Al Quran nantinya agar diserahkan kepada Fadh dan kawan-kawan selaku utusan DPR Zulkarnaen Djabar. Saat itu,

Nasaruddin Umar, Abdul Kadir, dan terdakwa (Jauhari) mengatakan siap membantu pelaksanaan proyek,” ujar Jaksa.

Pertemuan berlanjut pada 14 Agustus 2011. Fadh, Dendy, dan sejumlah rekannya menemui Abdul Karim. Fadh menghubungi Zulkarnaen dan memberikan telepon selulernya kepada Abdul Karim untuk berbicara dengan Zulkarnaen. Setelah itu, Fadh diminta berkomunikasi dengan Ketua ULP Ditjen Bimas Islam Mashuri mengenai proses lelang.

Tak berapa lama, Nasaruddin, Abdul Karim, dan Jauhari kembali melakukan pertemuan dengan Fadh dan Dendy di Hotel Bidakara Jakarta. Penuntut Umum Antonius Budi Satria menyatakan, pertemuan itu dilakukan untuk memastikan agar pekerjaan penggadaan Al Quran dikerjakan oleh rekanan yang dibawa Fadh, PT A3I.Jauhari memperkenalkan pimpinan PT

A3I, Ali Djufrie kepada Nasaruddin. PT A3I sebelumnya juga pernah memenangkan lelang di Kemenag. Menanggapi perkenalan itu, Nasaruddin memberikan respon positif. Nasaruddin berpendapat, proyek penggandaan Al Quran memang lebih bagus dikerjakan oleh muslim, bukan non muslim.

Seiring proses lelang, Jauhari memerintahkan Ketua Tim ULP Mashuri untuk menghubungi Ali Djufrie untuk meminta dokumen penyusunan HPS dan spesifikasi teknis. Namun, menurut Antonius, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Alhasil, dari HPS dan spesifikasi teknis yang telah disusun berdasarkan dokumen dari PT A3I, Ditjen Bimas Islam mengumumkan PT Macanan Jaya Cemerlang dan PT A3I sebagai peserta lelang dengan penawaran terendah. PT

Macanan ada diposisi nomor satu, sedangkan PT A3I berada di posisi kedua.

Tidak puas dengan hasil lelang, pada 28 September 2011, Dendy menghubungi Zulkarnaen. Dendy meminta Zulkarnaen memberitahu Nasaruddin bahwa PT Macanan adalah perusahaan milik non muslim. Zulkarnaen berhasil melobi Nasaruddin, sehingga PT A3I ditetapkan sebagai pemenang lelang penggandaan Al Quran TA 2011.

Perbuatan serupa juga dilakukan Jauhari bersama-sama Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabar, Fadh El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus dalam lelang penggandaan Al Quran TA 2012. Ditjen Bimas Islam menetapkan PT Sinergi Pustaka Indonesia pimpinan Abdul Kadir Alaydrus sebagai pemenang lelang.

Proses dan pelaksanaan lelang dilakukan tidak sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Akibat serangkaian perbuatan tersebut, sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK tanggal 7 Oktober 2013,kerugian keuangan negara mencapai Rp 27,056 miliar,” tutur Jaksa.

Usai mendengar tuntutan, terdakwa Jauhari akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) untuk menanggapi surat tuntutan. "Saya nggak terima dengan tuntutan 13 tahun penjara. Ini kok sama dengan dakwaan. Saya awam hukum.

Selama sini sidang berbulan-bulan, apa artinya? Kami tentu akan mengajukan pledoi dari saya pribadi dan penasihat hukum,” tandasnya.

Majelis hakim memutuskan persidangan dilanjutkan minggu depan pada Senin (24/3) pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pledoi. (ENDY)

Ketua KPK Dipinang Jadi Cawapres Pilpres 2014 JAKARTA - Pelan tapi pasti. Itulah sosok keberhasilan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam memberantas korupsi di republik ini. Ibarat magnit, sosok itu pun membuat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto terpikat.

Tanpa basa basi, calon presiden (Capres) Prabowo meminang Abraham Samad menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo pada Pilpres 2014.

"Niatan itu muncul lantaran saudara Abraham Samad memiliki rekam jejak yang baik. Beliau salah satu putra terbaik bangsa.Juga saya ingin membentuk kabinet atau tim terbaik nanti, sehingga dibutuhkan orang-orang seperti Beliau," papar Prabowo seperti dikutip lewat akun twitter pribadinya Prabowo08, Rabu (19/3).

Ketertarikan sosok Abraham, lanjut Prabowo, dikarenakan meli-

hat kondisi Indonesia yang saat ini marak terjadi korupsi.Bahkan korupsi yang ada semakin meningkat. Sehingga dengan sosok seperti Abraham diharapkan bisa membantunya menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia kelak.

"Kita sama-sama tahu, korupsi di Indonesia sudah gila-gilaan.

Markup bisa sampai 100%, bahkan sampai 1.000%. Kita harus hentikan," paparnya dengan nada serius.

Bukan hanya tulisan di media sosial, dalam berbagai kesempatan maupun Kampanye Prabowo selalu memuji kinerja KPK dibawah kepemimpinan Abraham Samad. "Beliau adalah sosok cawapres yang sangat tepat untuk Indonesia mendatang, dalam upaya memberantas korupsi yang lebih gencar lagi, apalagi saat ini sudah ada upaya pelemahan fungsi KPK," tandasnya.

Prabowo mengajak rakyat

melawan upaya-upaya pelemahan melalui RUU KUHAP-KUHP yang tengah dibahas oleh DPR. KPK tidak boleh dilemahkan, justru harus didukung dan diperkuat karena korupsi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa.

“Dukungan itu berupa peningkatan anggota dan peningkatan anggaran operasional," lontarnya.

Bagaimana tanggapan pinangan itu? "Berikan saya waktu untuk salat Istikharah dulu. Juga bila kemungkinan menjadi cawapres terkabulkan, lanjut Abraham, dirinya akan terlebih dulu meminta izin kepada para pimpinan serta pegawai KPK," jawab Abraham singkat kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Rabu (19/3).

Jika pimpinan dan pegawai KPK merestui dan setelah salat Istikharah mendapat petunjuk, sambung Abraham barulah dirinya mengambil suatu keputusan. "Kita

tidak akan mungkin mengatur takdir atau menolak takdir, sama ketika ingin bergabung di KPK. Namun tenyata jadi ketua KPK, saya nggak bisa nolak," tambahnya.

Diakuinya, hingga hari ini, belum ada salah satu partai politik (parpol) yang meminang untuk menjadikannya sebagai cawapres.

"Nggak ada (parpol). Yang munculkan itu kan cuma media saja," paparnya dengan nada tersenyum.

Meski demikian, Abraham mengisyaratkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk posisi cawapres. Mengingat, semua itu tergantung dari takdir yang akan menentukan seseorang akan menjadi apa. "Seperti halnya ia saat pertama kali bergabung dengan KPK, hingga akhirnya sekarang menjadi ketua KPK," ucapnya.

Jadi siap jadi Cawapres? "Muka saya ini bukan muka cawapres. Juga

nggak ada keinginan untuk jadi Ketua KPK. Tampang saya kan bukan tampang Ketua KPK, tampang saya bukan seorang presiden atau wakil presiden," ungkap aktivis antikorupsi asal Makassar.

Disinggung soal Prabowo, Abraham menilai Prabowo orang yang tegas dan cukup baik. "Visi dan misinya bagus. Apalagi, visi dan misi antikorupsinya. Dia orang yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," jawabnya dengan jujur.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa Abraham harus mundur dari posisi ketua KPK jika berminat maju dalam pilpres.

Berdasarkan undang-undang, kata Johan, KPK tidak mengenal istilah cuti untuk kampanye.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai seharusnya Abraham fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

Juga, sebagai pimpinan KPK harus jauh dari gimmmick (tiputipu) politik. Memang, pemimpin daerah atau caleg lumrah maju sebagai calon presiden atau cawapres. Namun, jika pimpinan lembaga hukum terjun politik, hal itu jelas tidak elok.

"Sebaiknya Abraham Samad tegas menolak. Jangan justru malu tapi mau. Sikap tegas sangat dibutuhkan supaya KPK tidak ditarik ke ranah politik," harap Fariz mengomentari ajakan Ketua KPK menjadi cawapres dari salah satu Partai.

Menurutnya, agenda pemberantasan korupsi juga masih banyak. Jangan sampai agenda ini terhambat ketika nama Abraham Samad digadang layak jadi cawapres. "Ya memang ini hak warga negara. Dan kami ingatkan Abraham Samad, jangan sampai terpengaruh oleh gimmmick," paparnya berulang kali. (ENDY)

PROYEK HAMBALANG

Andi Mallarangeng: "Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Indonesia" JAKARTA - Dengan ucapan nada yang sangat tegar, berwibawa dan penuh kesatria, Andi Alfian Mallarangeng meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terkait kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, yang kini menjerat kehidupannya.

"Sebagai sebuah kebijakan, proyek Hambalang memang sangat dibutuhkan. Karena itu, saya adalah pemimpin tertinggi dari Kementerian pemuda dan Olahraga yang bertanggung jawan terhadap Proyek Hambalang," papar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam eksepsi (nota keberatan) yang dibacakan sambil berdiri, dalam sidang lanjutan kasus korupsi Hambalang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/3).

Terus terang, sambung Andi, sebagai pusat pelatihan dan pendidikan, proyek Hambalang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas atlet.

Mengingat dalam dunia olahraga, Indonesia kerap kalah bersaing dengan negara-negara sahabat. "Inilah alasan utama saya mendukung penuh proyek Hambalang. Saya melihat Indonesia butuh fasilitas bertaraf internasional bagi remaja dan kaum muda untuk belajar dan berlatih olahraga," ungkap politisi Partai Demokrat.

Sayangnya setelah pembangunan proyek berjalan satu tahun, merebak berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.Sehingga, pembangunan berhenti sehingga yang dirugikan adalah rakyat Indonesia.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Andi didakwa bertanggungjawab dalam penyalahgunaan kewenangan sebagai pengguna anggaran dalam dugaan korupsi proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Terutama, para atlet dan bakal calon atlet yang membutuhkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitasnya, lanjutnya.

"Di luar masalah hukum, dari hati yang terdalam saya ingin meminta maaf kepada semua pihak. Khususnya kepada rakyat Indonesia karena bagaimanapun juga waktu itu saya adalah pemimpin tertinggi dari kementerian, yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut," ungkapnya lagi.

Di depan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Haswandi, terdakwa Andi dalam eksepsinya

menilai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK disusun hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi.

Sebab, dirinya merasa tidak pernah berniat melanggar hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan terkait proyek pembangunan P3SON Hambalang.

"Saya siap bertanggung jawab terhadap semua perbuatan dan kesalahan saya. Tapi bagaimana bisa dimintai pertanggungjawaban jika saya tidak melakukan atau tidak pernah tahu adanya perbuatan yang dikaitkan dengan saya," ucapnya.

Andi menegaskan, tim asistensi yang merencanakan mengenai pembiayaan proyek Hambalang, sudah terbentuk sebelum dirinya menjadi Menpora. "Bahkan, saya tidak mengenal siapa saja yang tergabung dalam tim asistensi, juga biaya proyek Hambalang sudah ada sebelum saya jadi menteri. Salah jika dikatakan bila saya sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan dari proyek senilai Rp 2,5 triliun," lontarnya.

Diakuinya, ada penerimaan sejumlah dana oleh adik kandungnya,

Andi Zulkarnaen Anwar alias Choel Mallarangeng dari mantan Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Wafid Muharram sebesar US$ 550.000 dan Rp 2 miliar dari Herman Prananto pemilik PT Global Daya Manunggal (subkontraktor Hambalang). Namun, uang itu sudah dikembalikan oleh Choel kepada KPK dan Herman Prananto.

"JUga uang itu bukan untuk saya.

Melainkan untuk Choel sendiri. Choel berkata ke Wafid bahwa Kakak saya kan sudah setahun jadi menteri, masak belum ada apa-apa ke saya?" ujar Andi mengungkapkan isi keterangan Wafid dalam BAP. Sehingga, jelas bahwa Choel mengatakan ke Wafid "ke saya" bukan "ke kakak saya".

Andi juga menyoroti soal permintaan fee (komisi) sebesar 18% oleh Choel. "Tudduhan itu tidak jelas.

Kapan? Di mana? Bagaimana dia (Fakhruddin) meminta izin saya melakukan hal tersebut? (meminta fee 18%)," tanya Andi dengan serius.

Ternyata, dari BAP terkuak perihal fee bersumber dari keterangan Wafid.

Dalam BAP Wafid sendiri memberi keterangan yang berbeda-beda dan berubah perihal permintaan fee 18%.

Serta, terungkap Wafid hanya mendengar perihal permintaan tersebut dari Deddy Kusdinar (Pejabat Pembuat Komitmen proyek Hambalang).

"Ternyata Deddy hanya mendengarkan dari Ilham yang merupakan staf Fakhruddin. Jadi ini hanya rangkaian katanya dan katanya," tegas mantan Juru bicara presiden.

Jadi surat dakwaan hanya dihubung-

hubungkan untuk berusaha membuktikan ada upaya menyalahgunakan kewenangan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

"Jelas dakwaan jaksa KPK terhadap saya berisi banyak fakta yang tidak akurat, spekulasi yang terlalu jauh memaksakan sebuah kesimpulan bahwa sejak awal saya merekayasa atau turut serta merekayasa berbagai penyimpangan proyek Hambalang yang menguntungkan diri saya atau orang lain dan korpotasi," jelasnya sambil menambahkan dirinya tak pernah menerima satu rupiah pun dana yang tidak sah dari proyek apapun.

Termasuk, proyek Hambalang.

Andi juga menyoroti Pasal 5 Ayat (1) Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) No.56/PMK 02/2010 dikatakan, permohonan dana anggaran tahun jamak harus ditandatangani dua menteri, yaitu menteri pemohon (Menpora) dan menteri pemberi rekomendasi teknis (Menteri PU). Jika tidak ada tanda tangan kedua menteri ini, dana proyek tidak boleh dicairkan.

Faktanya tanpa ditandatangani dua menteri sebagaimana dimaksud, Kemkeu menyetujui kontrak anggaran tahun jamak proyek Hambalang.

"Singkatnya, kalau Kemkeu saat itu melakukan "fungsi penjaga gawang" ini dengan baik, maka seharusnya permohonan dana Proyek Hambalang diblokir. Tetapi, pada 6 Desember 2010, Dirjen Anggaran mewakili Menkeu tetap menyetujui permohonan (tahun jamak Hambalang) dan mencairkan dana kurang lebih Rp 1,2 triliun," ujar Andi. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

SUMUT

Kasek MIN Paluh Nipah Diduga Korupsi Dana BSM dan BOS LANGKAT- Wali murid Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paluh Nipah, Desa P. Cengal, Kecamatan Tanjung Pura Langkat adukan kepala sekolah Zulkifli Hasibuan,S.Pd yang diduga korupsi dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan kepsek Madrasah Ibtidaiyah Negeri ini diaporkan wali murid kepada Lembaga Pemantau Hak Azasi Masyarakat (Koordes Lp-HAM) Pematang Cengal dan diteruskan kepada Ketua LP-HAM Langkat.

Salah seorang wali murid, MS.

Nasution mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan kepala sekolah ketika Zulkifli Hasibuan membuat kebijakan pelaksanaan penyaluran dana BSM sebesar Rp360.000 per siswa.

Ternyata dana BSM tersebut dibagikan kepada siswa yang tidak terdaftar sebagai penerima dana tersebut.

Sementara, sambungnya, siswa kelas VI dibebankan biaya baju wisuda sebesar Rp.100.000 dan untuk siswa kelas I sampai klas V dikenakan biaya baju olahraga sebesar Rp.60.000.

Sedangkan biaya untuk baju batik sebesar Rp.50.000 per siswa yang seharusnya biayanya dipotong dari dana

BSM yang diterima siswa.Sementara dana BOS per tiga bulan diterima Kepala Sekolah.

Akibat penyaluran dana yang mencurigakan ini akhirnya menimbulkan pertayaan bagi orangtua siswa juga Komite Sekolah. Yang menjadi pertanyaan bagi wali murid, Jika biaya baju diambil dari dana BSM maka Dana BOS digunakan kemana‌?

Semasa M. Ridwan dan Samsul Bahri menjabat kepala sekolah biaya untuk keperluan siswa tidak pernah dibebankan kepada siswa. Dan dengan adanya laporan dari masyarakat, LPHAM Kab. Langkat melalui surat

nomor : 03/LP-HAM/KOR/LK/I/2014, telah menyurati Kepsek MIN Paluh Nipah Desa Pematang Cengaldan bermaksud melakukan pertemuan untuk membahas persoalan tersebut lebih rinci.

Sementara,Zulkifli saat dikonfirmasi terkait dugaan korupsi dana BSM dan dana BOS yang dituduhkan wali murid kepadanya mengatakan apa yang dituduhkan wali murid padanya itu sahsah saja. Azas praduga tak bersalah yang diterapkan di indonesia harus ditegakkan.

Menurutnya, mengenai masalah penyaluran BSM seperti yang diadukan

itu benar, tapi itupun terjadi setelah adanya Dan mengenai dana BOS, katanya, hingga hari ini masih ditunda dan belum dicairkan. Karena tidak ada dana BOS, sehingga muncul kesepakatan kalau dana BSM digunakan untuk membayar keperluan biaya baju yang diberikan untuk siswa. Jadi kalau itu juga salah, ya‌ kami berkordinasi lagi dengan komite dan dewan guru. “Yang jelas saya tidak ada niat ingin macam-macam, apa lagi sampai memakan hak anakanak. Sekolah yang saya pimpin ini tempat membentuk karakter, sebutnya.(UCOK)

Banggar Batalkan Penyertaan Modal Pembangunan WTP III Tanjungbalai TANJUNGBALAI - Gerakan Mahasiswa & Pemuda Asahan, Tanjungbalai dan Batubara (GeMPATA Reformasi) melalui sekretarisnya, Syamsul Choir kecewa atas penghapusan penyertaan modal tambahan Rp5 Milyar yang bersumber dari APBD TA.2014 untuk PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai.

Penghapusan penyertaan modal yang dilakukan oleh Banggar DPRD dilakukan setelah ditandatanginya MoU KUA-PPAS dan berdampak negatif pada penyelesaian pembangunan WTP III. Ironisnya, lanjut Choir, penghapusan alokasi dana tersebut justru dibagikan kepada Dinas PU dan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai dan diduga anggota Banggar mendapatkan fee dari pengalihan dana tersebut. Padahal sambungnya lagi, kegiatan telah ditenderkan dan telah diumumkan pemenangnya PT Andry Karya Cipta dengan harga penawaran Rp.9.984.000.000.

Pengumuman pemenang No : 08/POKJA 25-2/ ULP dengan kegiatan pembangunan WTP III dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama sepanjang 600 meter dilokasi WTP Beting Semelur PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai .

Melihat adanya indikasi permainan yang dilakukan pihak Banggar, Choir menyimpulkan perangkat Banggar tidak perduli akan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Padahal jika WTP III beroperasi akan memproduksi air bersih berkisar 80 liter/detik.

Dalam hal ini, Sekretaris Gempata Reformasi ini mengganggap anggota Banggar hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat Tanjungbalai.(HER)

Kejati Aceh Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp1 M TA. 2010 BANDA ACEH- Kejaksaan Tinggi Aceh akhirnya menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi dana hibah di Biro Kesra Pemerintahan Aceh sebesar Rp 1 miliar TA. 2010. Hal tersebut diungkapkan Kajati Aceh melalui asisten pidana khusus Raja Ulung Padang didampingi Kasidik Aditiyo Gunawan dan ketua tim penyidik, kepada wartawan, Senin pekan lalu.

Ketiga tersangka tersebut yaitu, DY (51) Ketua Badan Penasehat Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe yang kini menjabat sebagai Sekda Kota Lhokseumawe warga Aron Muara Dua Lhokseumawe kemudian AN (48) Sekretaris Yayasan Cakra Donya warga Kuta Blang Lhokseumawe dan RM (27) ketua Yayasan Cakra Donya sekaligus direktur PT Griya Cakra Donya yang merupakan putra dari Sekda Lhokseumawe.

Ketiga tersangka membuat proposal atas nama Yayasan Cakra Donya untuk mendapatkan proyek Lean Clearing yang bersumber dari dana hibah Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Aceh Tamiang TA.2010 sebesar Rp1 miliar. Dan setelah dicek ternyata yayasan tersebut tidak berbadan hukum." Disinilah sering terjadinya penyimpangan yang sangat krusial dan untuk mengetahui berapa besar kerugian negara kita masih menunggu hasil audit dari BPKP", pungkasnya.(YANTO)

Pemko Binjai Lantik Pejabat Yang Bermasalah Dengan Hukum BINJAI-Pelantikan pejabat eselon II di Pemko Binjai menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat.Pasalnya, diantara pejabat yang dilantik sedang menjalani proses hukum dugaan korupsi.

Ketua LSM Opas, Sopyan Pardede mengatakan pada Februari lalu, Yantini S yang sebelumya berdinas di kabupaten Langkat dilantik sebagai Kabag Umum menggantikan Irwansyah,S.Sos. Ketika dilantik Yantini.S sudah berstatus tersangka dugaan korupsi dan saat ini proses hukumnya belum selesai dan masih proses kasasi.

Sebelumnya dalam putusan sidang, majelis hakim tipikor menjatuhkan hukuman satu tahun dari tuntutan JPU 3 tahun penjara.

Sopyan juga mengungkapkan, bahwa dua tahun sebelumnya, Yantini.S dilantik sebagai kabid Perbendaharaan Badan pengelola keuangan Kota Binjai dan saat itu tengah menjalani proses Hukum. Bahkan saat

dirinya mengikuti Diklat PIM III, Yantini dijemput Penyidik Tipikor dan tidak kelihatan selama beberapa bulan. Diduga Yantini sedang menjalani hukuman di Tanjung Gusta dan statusnya sebagai peserta Diklat PIM III dikabarkan dicoret.

Tak kalah menarik,kata Sopyan, pelantikan pejabat eselon II pekan lalu, beberapa pejabat yang baru 1 atau 2 tahun menduduki jabatan telah bersiap siap untuk di nonjobkan. Ada beberapa pejabat yang sejak menduduki jabatan eselon II masih tetap menduduki jabatannya seperti Kadis Tarukim dan beberapa lainnya, disusul Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Melyani br bangun dengan pangkat/gol Penata Tk.I III/ d (TMT 01-10-2011) yang membawahi pejabat pangkat/gol Pembina IV/a Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c, walau sudah hampir dua tahun sebagai Plt masih terus dipertahankan.

Pejabat eselon II yang dilantik yaitu Drs.Muhammad Tulen, M.AP belum dua tahun diangkat sebagai Kadis Koperasi UKM Perindag sudah tergeser menjadi Staf Ahli.

Posisinya digantikan Drs.HT. Syarifudin, M.Pd dari Asisten III. Sementara Asisten I Pemerintahan Drs.Khairul Azhar digantikan oleh Drs.HT.Syarifudin,M.Pd sedangkan Asisten I digantikan oleh Sekda Labura H.Amran,SH,M.Hum. Pejabat lain yang diangkat Arlan Nasution yang dulunya menjabat di Madina. Sementara Kadis Capil harus non job karena faktor kesehatan dan digantikan oleh H.Wahyudi,SH mantan Asisten II yang diakhir tahun 2013 sempat membuat heboh karena menolak diangkat sebagai Kepala Dinas DKP namun menolak jabatan itu.

Menurut Sopyan, penolakan jabatan ini baru pertama terjadi di Binjai dan patut dicontoh", tukasnya.(SBR )

Kejari Medan Siapkan Dakwaan Lima Tersangka Pegawai PLN 2012 MEDAN- Kejari (Kejaksaan Negeri) Medan siapkan dakwaan untuk PLN (Perusahaan listrik Negara), pasca penyerahan kelima tersangka dugaan korupsi pengadaan Flame Turbine pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Major Overhouls Gas Turbine (GT) 21 dan 22 PLTG Sektor Pembangkit Belawan tahun anggaran (TA) 2012, kerugian mencapai Rp.2,3 Triliun ke Rutan Tanjung Gusta Medan.

"Tim kita masih menyusun dakwaan terhadap perkara PT.PLN itu," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, M.Yusuf, Jum'at (21/3).

Pihak Kejari Medan terus mempelajari kasus tersebut untuk dapat segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Medan.

"Secepatnya. Kalau waktunya saya belum tahu. Karena tim masih mempelajari berkas untuk menentukan dakwahan yang akan diberikan,"sebut Yusuf.

Yusuf mengungkapkan kelima tersangka itu, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, kelima tersangka masing-masing bernama Rodi

Cahyawan selaku Karyawan PLN Pembangkit Sumbagut, Muhammad Ali sebagai Karyawan PLN Pembangkit Sumbagut, Chris Leo Manggala menjabat sebagai Mantan GM Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (Kitsbu), Surya Dharma Sinaga sebagai Manager Sektor Labuhan Angin, dan Supra Dekanto sebagai mantan Dirut PT NTP. Untuk seorang tersangka lagi, yakni Bahalwan selaku Direktur Operasional PT Mapna Indonesia yang bertugas sebagai bagian administasi dari Mapna Co yang memenangi tender dengan PLN dalam proyek ini. Masih dilakukan penyeledikan di Kejagung.

Sebagaimana diketahui, Kamis (20/3) kemarin Kejari Medan melakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka dugaan tindak pidana korupsi proses pengadaan Flame Turbine pada pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan 2.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Blok 2 Belawan Tahun 2012 senilai Rp 2,3 Triliun di Sektor Pembangkit Belawan tahun anggaran 2012 setelah menerima pelimpahan berkas dan baran buktinya dari Kejagung.

Pemeriksaan dilakukan terkait pelimpahan tahap dua setelah

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Kota Binjai. Pejabat yang berasal dari luar daerah dr. Melyani Bangun Putri putri kedua Ketua DPRD Sumut yang awalnya golongan Penata III/c diangkat sebagai Kabid pada Dinas Kesehatan (eselon III.b) dan delapan bulan setelah kenaikan golongan langsung diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai. Hal ini tertera dalam Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor:800-484/K/ 2012 tertanggal 18 Juli 2012 dengan jabatan tetap sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan.

Sebagai lembaga masyarakat yang melakukan sosial kontrol Gito Affandy menilai kebijakan yang dibuat Walikota Binjai HM IDAHAM

telah melanggar. Pengangkatan dr.Mellyani menunjukan ketidakmampuan para pejabat di lingkunagan Pemko Binjai. Ternyata dr. Melyani PNS yang berasa dari Kabupaten Bungo Propinsi Jambi dan hijrah ke Binjai pada 8 Maret 2010.

Setelah bertugas selama 22 bulan, pada 13 Januari 2012 putri Ketua DPRD Sumut ini dilantik menjadi Kepala Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan pangkat/gol Penata III/c (Pangkat TMT 01-042009).

Tidak begitu lama sekitar dua tahun kemudian Melyani kembali naik golongan Penata Tk.I III/d (TMT 01-10-2011). Dengan kenaikan

LUBUK PAKAM- Enam pegawai RSUP H Adam Malik mengadukan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Lubuk Pakam ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Jumat (21/3/ 2014). Mereka mengaku keberatan karena sekolah tinggi kesehatan tersebut mencatut nama mereka sebagai pegawai berstatus tetap demi mempermudah pengurusan izin penyelenggaraan program strata 1 (S1) Fisioterapi, STIKes Medistra Lubuk Pakam tersebut.

Enam Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut yakni Rochima Zaina Tarigan AMF SKM, Yulinda SST, Mardana Sabarti Purba SST SKM, Damerinta Saragih SST, Wahyu Wijanarko SST, Novianti Ginting SST, ketiganya bekerja di unit Instalasi Rehabilitasi Medis, dan Purnamawati MARS Direktur SDM dan Pendidikan.

"Kami keberatan, karena mereka mencatut nama kami sebagai pekerja dengan status pegawai tetap di Medistra. Sementara kami tidak pernah bekerja dan tidak pernah mendapatkan permintaan izin menuliskan nama kami untuk dinyatakan bekerja sebagai pegawai, kami sangat keberatan. Kami minta agar Dirjend Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,red) untuk mengkaji ulang izin tersebut," ujar Purnamawati Dir SDM dan Pendidikan RSUD Adam Malik.

Menurut mereka STIKes Medistra Lubuk Pakam saat ini telah berhasil mendapatkan izin dan menjalankan program pendidikan Fisiotrapis satu-satunya di Sumut, meski untuk menyelenggarakan program studi S1 mereka mencatut banyak SDM (Sumber Daya Manusia) dan mengakui seakan-akan pegawai di STIKes Medistra L Pakam. "Kalau mereka meminta izin terlebih dahulu dan memberitahukannya, itukan lain cerita. Kami juga tidak mungkin merasa tertipu. Yang jelas pihak Medistra harus menunjukan itikad baik atas pemalsuan ini," ungkapnya.

Pengaduan mereka sendiri langsung diterima oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Surya Adinata SH. Ia mengaku akan mendampingi proses hukum keenam pegawai Adam Malik tersebut. "Kami akan mempelajari lebih lanjut dan akan segera mengadukan gugatan secara pidana dan perdata. Karena ini sudah sebuah tindakan pelanggaran hukum.

Selain memalsukan nama-nama para pegawai dengan memanipulasi seakan-akan mereka pegawai di STIKes Medistra sementara mereka sendiri tidak pernah bekerja di situ, hanya untuk mendapatkan izin saja," ujar Surya.(INT)

Dugaan Korupsi PLTA Asahan III, Bintatar Hutabarat Tak Penuhi Panggilan Tipikor Poldasu

lanjutan perkembangan penyidikan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus yang dinyatakan lengkap.

Lima tersangka terlihat diperiksa di ruang penyidikan di seksi

Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan. Seperti diketahui berkas perkara terhadap lima orang tersangka berdasarkan hasil penelitian, pada tanggal 18 Maret 2014 telah dinyatakan lengkap (P21).(INT)

Pengangkatan Mulyani Sebagai Plt Langgar PP NO.13 Tahun 2010 BINJAI- Wali Kota Binjai merombak susunan golongan pejabatnya.

Pegawai Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d) yang menjabat Kabid eselon III.b diangkat menjadi Plt Kepala Dinas eselon II.b. Bahkan ada rumor yang beredar pejabat ini akan dipertahankan sampai kenaikan pangkat reguler menjadi golongan Pembina IV/a. Persoalannya bagaimana nasib DP.3 para staf atau bawahan yang memiliki pangkat golongan Pembina IV/ a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c.

Ketua BCW kota Binjai Gito Affandy,jumat pekan lalu mengatakan banyak keanehan yang terjadi contohnya pada Dinas Kesehatan

STIKes Medistra Dituding Palsukan Nama Pegawai Demi Izin Fisioterapi

golongan inilah, setelah 6 bulan menduduki jabatan eselon III.b, pada tanggal 18 Juli 2012 dr.Mellyani dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan dengan pangkat/golongan Penata Tk.I III/d junior membawahi sejumlah staf yang cukup senior.

Proses pengangkatan dr.Mellyani sebagai Plt Kepala Dinas (eselon II.b), menurut Gito memang tidak salah karena Plt bukanlah jabatan namun dari sisi moral dan sisi senioritas telah melanggar PP No.13 tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan pada pasal 7a terdapat pelanggaran etika karena kedudukan Plt tersebut jauh lebih tingga dua tingkat diatasnya dari

pangkat dan jabatan terakhir putri Ketua DPRDSU ini.

Ini merupakan bukti bahwa keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Beperjakat) hanya formalitas dan keputusan dalam menempatkan jabatan dilaksanakan sesuai selera dan tidak mengacu pada Pasal 16 ayat (4) dan (5) tentang Baperjakat PP No.13 Tahun 2002.

Pengabaian seperti ini tidak saja terjadi ditubuh Dinas Kesehatan saja juga terjadi disejumlah SKPD lainnya mulai dari tingkat Kelurahan, Camat, Kantor dan Dinas lainnya. Ironisnya lagi, penempatan jabatan kerab tidak sesuai dengan bidang maupun keahliannya, ucapnya.(SBR)

MEDAN- Mantan General Manager (GM) PLN Sumut, Bintatar Hutabarat, tidak memenuhi panggilan Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, Jumat (21/3) kemarin.Seyogianya, calon DPR RI Dapil Sumut I, dari PDI-P ini diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut sebagai saksi dalam kasus korupsi pelepasan lahan 9 hektar dan pembangunan Bascamp PLTA Asahan III, di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 17 M. "Bintatar Hutabarat tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan sakit rawat inap di RS Tebet, Jakarta Pusat," kata Kanit I Tipikor, Ditreskrimsus Poldasu Kompol Bram Wahyu, kepada wartawan. Dalam kasus itu, Bupati Toba Samosir, Kasmin Simanjuntak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bram belum tahu kapan Bintatar bisa diperiksa. Namun, jika beberapa hari ini belum ada pemberitahuan, akan kembali melayangkan panggilan kedua.Sebelumnya, Bram mengatakan, pihaknya sudah memeriksa beberapa saksi termasuk dari unsur pemerintahan Kabupaten Tobasa. Namun, dari sejumlah saksi yang sudah dipanggil tersebut banyak yang tidak hadir.

"Sudah ada memang kita periksa baik dari pihak PLN maupun dari unsur pemerintahan.

Tetapi ada juga yang tidak bersedia datang pada panggilan pertama. Makanya kita layangkan panggilan kedua,"ujarnya.

Disebutkannya, minimal satu tersangka dari PLN sudah pasti ada. Tetapi, belum bisa disebutkan siapa namanya, karena masih ada yang perlu diperdalam termasuk mengumpulkan kembali alat bukti.

Sebelumnya jugan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Dono Indarto mengatakan, pihaknya belum melakukan penahanan Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak karena masih perlu pendalaman.(DNA)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar, M Yakub Ali (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Syahrin J Purba (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL , Syafrinda Harahap (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto, Romi Syahputra (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

KPK Kaji Kerentanan Korupsi Sektor Kehutanan KPK meminimalkan kerugian di sektor kehutanan melalui "Kajian Kerentanan Korupsi dalam Perizinan Usaha Sektor Kehutanan" yang berisi corruption impact assesment (CIA) mengenai pemetaan kerawanan korupsi. "Dengan pemetaan yang baik kita bisa meminimalkan potensi kerugian, misalnya tambang di kawasan hutan, kalau bisa kita kendalikan lebih dari Rp15,9 triliun bisa diselamatkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Kajian tersebut dipaparkan KPK kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan serta sejumlah kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lainnya.

"Belum lagi soal Penerimaan Negara Bukan Pajak, itu bisa hampir Rp12 triliun dapat kita selamatkan karena ada kekurangan PNBP dalam dua tahun saja sudah Rp12 triliun, ditambah renegosiasi penerimaan negara dari satu kontrak nikel di kawasan tambang hampir 167 juta dolar AS, kontrak karya emas 65,8

juta dolar AS yang bisa diselamatkan," tambah Bambang.

Menurut Bambang, bila dapat mengendalikan sektor kehutanan maka bukan saja mengurangi potensi kerugian tapi juga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar hutan.

"Nanti yang akan disentuh tidak saja teman di kementerian, yang lintas kementerian tapi juga akan menyentuh korporasi misalnya kayu-kayu yang baik dan berkualitas premium bisa diekspor, jadi peningkatanpeningkatan ekonomi lebih maju lagi, tapi ini butuh waktu dan proses, perlu dikawal dan kalau bermain-main bukan tidak mungkin peningkatan KPK akan jalan," ungkap Bambang.

Menurut pakar kehutanan Prof. Hariadi Kartodiharjo yang menjadi bagian tim kajian, kajian tersebut mengelompokkan corruption impact assesment (CIA) menjadi empat bagian.

"Pertama adalah pencadangan kawasan hutan termasuk pemberian rekomendasi oleh bupati dan gubernur, kami lihat kebijakannya seperti apa, sebagian besar pengusaha yang

kami tanya mengatakan ini tidak gratis, perlu biaya besar untuk memperoleh surat-surat seperti itu," kata Haryadi.

Kajian juga melihat pada kebijakan monopoli dan perdagangan karena upaya menumbuhkan hutan tidak bisa dilepaskan dari harga produk yang dihasilkan.

Selanjutnya tim melihat proses-proses pelaksanaan perizinan karena banyak sekali orang yang mendapatkan izin banyak juga dapat banyak pengesahan, banyak di kabupaten atau provinsi. "Keempat, kita semua tahu sumber pendapatan dari alam itu antara lain itu PNBP. Jadi berbagai macam iuran resmi itu perlu ditinjau. Tidak hanya persoalan tarif tapi bagaimana perusahaan itu melakukan efisiensi usahanya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang produktif," tambah Haryadi.

Kajian juga menyoroti pengukuran kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap BUMN Kehutanan seperti Perhutani. "Kami mulai 2010 sudah bekerja sama dengan KPK di pencegahan, pada 2010 sudah ada kajian. dan berdasarkan kajian 2011, 2012, 2013 kami melakukanperbaikansecarakomprehensif,"kata Zulkifli.(INT)

Penegakan Hukum Bermasalah KORUPSI sektor kehutanan selama ini belum banyak diusut. Penegakan hukum belum banyak menjerat pelaku kunci, seperti korporasi. Hal itu merupakan masalah serius, tapi sayang belum banyak yang membahasnya.

“Pelaku kejahatan kehutanan selalu berupaya untuk bisa memperoleh kayu dan keuntungan sebanyak-banyaknya dari lahan yang seluas-luasnya,” ujar Ahli Kehutanan IPB, Togu Manurung.

Togu mengatakan, modus korupsi yang kerap terjadi di sektor kehutanan terkait perizinan hutan. Seringkali izin diurus secara tak prosedural. Diamencontohkan, banyak izin operasi untuk perusahaan pengolah kertas (pulp) telah dberikan sebelum ada kepastian bahwa kayu bukan dari hutan alam. Padahal, iamengingatkan seharusnya izin tersebut

diberikan setelah ada jaminan bahwa kayu berasal dari hutan tanaman (HTI), bukan hutan alam. “Jika korupsi dikategorikan kejahatan extra ordinary, sudah selayaknya kejahatan kehutananmasuk kejahatan very extra ordinary. Jadi, cara-cara memberantasnya harus dengan cara-cara sangat luar biasa pula.

Tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan hutan kita, walaupun sudah begitu banyak yang rusak,” tutur Togu tegas.

Riset ICW menunjukkan, potensi kerugian negara sektor non-pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai sekitar Rp170 triliun. Nilai itu merupakan selisih antara potensi penerimaan negara dari dana reboisasi dengan provisi sumber daya hutan, dikurangipendapatannegarayangditerima.

Menurut ICW, seharusnya negara mem-

peroleh hampir Rp218 triliun atas pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 8 juta hektar.

Namun, data Kementerian Kehutanan memperlihatkan total penerimaan negara dari kedua posituhanyaRp47triliun.Takhanyaitu,ICWjuga memperhitungkan kerugian negara akibat operasi 14 perusahaan yang dinilai bermasalah di Riau dengan nilai hampir Rp2 triliun.

Di sisi lain, ICW juga mencatat bahwa telah ada perkara korupsi sektor kehutanan yang ditangani KPK. Sejak KPK berdiri pada akhir tahun 2003 hingga pertengahan 2012 lalu, setidaknyaadatujuhperkara.Dariperkara-perkara itu,tercatat15orangpelakuberasaldarilingkungan eksekutif baik mantan kepala daerah atau Kementerian Kehutanan. Ada pula enam orang pelaku yang berasal dari kalangan legislatif, dan lima orang swasta.(INT)

LIPSUS

Aksi korupsi kian merambah ke berbagai sektor, termasuk kehutanan. Ironisnya, aparat cenderung hanya berani menjerat pelaku kelas bawah. Sementara korporasi tidak dijerat.

Untuk itu, perlu terobosan hukum dalam menjerat korporasi karena kerugian negara sangatlah besar.

DOSEN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (UI), Narendra Jatna, menuturkan jeratan yang dapat digunakan dalam membuat surat dakwaan adalah dengan menjadikan satu paket UU Kehutanan, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Paketan tersebut dalam dakwaan pelaku setidaknya dapat menyentuh pihak korporasi," katanya dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa (18/3).

Menurutnya, jika UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengejar pertanggungjawaban badan, UU TPPU justru mengejar aset.

Dengan demikian, paket dua undangundang tersebut bisa ampuh untuk menjerat kejahatan korupsi korporasi di sektor kehutanan.

Dia menilai UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan hanya mampu menjangkau pelaku kelas bawah.

Meski RUU Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan telah disahkan, namun dalam rangka menjerat korporasi, paketan UU Pemberantasan Tipikor dan UU TPPU juga bisa ampuh mengatasi kejahatan korporasi ini. “Ada jalan keluarnya, kalau kita berani paketkan dengan pencucian uang. Meskipun pelaku korporasinya jauh dan menentukan, pasti kena,” ujarnya.

Namun, Narendra khawatir pencucian uang masuk dalam RKUHP.

Soalnya, rumusan ancaman dalam RKUHP tidak sedahsyat sebagaimana tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010. Terlepas dari RKUHP, idealnya tetap dilakukan pencegahan terhadap aksi korupsi di sektor kehutanan yang selama ini tidak seimbang dengan aksi ‘penghancuran’ hutan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

“Makanya kita punya tools yaitu pencucian uang. Jadi kalau nitip uang di karporasi ya kena juga,” katanya.

Dikatakan Narendra, penyidik tindak pidana pencucian uang sejatinya tidak saja dilakukan oleh penyidik PPNS kehutanan, tapi harus dilakukan penyidik Polri. Ia menyadari menyidik kasus korupsi kehutanan yang melibatkan korporasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, dari berbagai kasus korusi di sektor ini, pelaku korporasi acapkali tak tersentuh. “Tapi kalau dengan pencucian uang bisa kena dan kelihatan polapolanya,” ujarnya.

Narendra mendorong penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan menggunakan ‘jurus ampuh’ tersebut dalam menangani korupsi sektor kehutanan. Dengan begitu, setidaknya mampu memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan korupsi di sektor kehutanan.

“Makanya ayo kita coba dan moga personil pengendali koorporasinya kena,” katanya.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corrupution Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengamini pandangan Narendra. Menurutnya, penanganan kasus korupsi di sektor kehutanan yang

melibatkan korporasi akan lebih efektif jika menggunakan UU TPPU disatupaketkan dengan UU Pemberantasan Tipikor.

Emerson berpendapat jika saja korporasi dapat dijerat dengan paket UU tersebut, setidaknya usaha korporasi dapat dibubarkan dan dirampas asetnya oleh negara. “Karena kejahatan korporasi itu bisa mencakup pajak, kehutanan, sumber daya alam, “ katanya.

Lebih jauh, Emerson mengatakan bahwa KPK setidaknya sudah cukup baik dalam melakukan upaya pencegahan dengan memulai melakukan nota kesepahaman dengan berbagai lembaga dan kementerian. Sayangnya, dari aspek penindakan, KPK belum cukup maksimal.

Misalnya, KPK belum menyelesaikan penuntasan seluruh aktor pelaku korupsi dari 7 kasus di sektor kehutanan. “Sayangnya KPK menjerat individu, tidak menjerat korporasi.

Harusnya ini menjadi momentum KPK untuk meneruskannya,” katanya.

Tim Indonesia Memantau Hutan KPK, Jhonson Ginting, menuturkan pihaknya telah melakuan penelitian di Kementerian Kehutanan dan menerbitkan sejumlah rekomendasi. Sayangnya, Kemenhut belum seluruhnya melaksanakan rekomendasi tersebut.

Jhonson megakui, kasus korupsi di sektor kehutanan yang melibatkan korporasi sudah tentu merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

“Terkait dengan korporasi kenyataanya memang demikian. Kita sudah melakukan kajian dan terus kita bahas terus,” pungkasnya.(HOL/INT)

Moratorium Izin Pengelolaan Hutan Harus Diperketat SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mendesak pemerintah memperkuat dan memperpanjang moratorium penerbitan izin pengelolaan hutan.

Anggota koalisi dari Walhi, Abet Nego Tarigan, mengatakan moratorium itu diatur lewat Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sayangnya, Inpres yang ditujukan untuk melindungi kawasan hutan dari pengerusakan itu akan berakhir bulan depan.

Abet menyebut koalisi mendesak agar regulasi itu segera diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir. Bila tak diperpanjang, pihak yang berkepentingan atas izin pengelolaan hutan itu akan menggunakan rentang waktu yang ada untuk mengobral izin.

Ujungnya, masalah pengelolaan hutan semakin bertumpuk dan kerusakan hutan terus bertambah.

Walau dianggap penting, tapi Abet melihat Inpres itu sangat lemah untuk melindungi kawasan hutan. Misalnya, moratorium hanya terbatas pada penundaan penerbitan izin baru dan rentang waktu berlakunya regulasi itu tergolong singkat, hanya dua

tahun. Untuk memperkuat Inpres itu Abet mengatakan moratorium harus didasarkan pada capaian yaitu berapa banyak masalah pengelolaan hutan yang diselesaikan. Salah satunya menyangkut proses perizinan yang melangkahi prosedur yang ada, contohnya tak punya Amdal tapi bisa mengelola hutan untuk industri.

Sejalan dengan penguatan itu, Abet melanjutkan, seluruh kebijakan dan izin pengelolaan hutan harus dievaluasi. Namun, yang melakukan evaluasi tersebut bukan phiak yang menjadi bagian dari masalah dalam pengelolaan hutan.

Misalnya, pemerintah pusat memerintahkan pemerintah

daerah (Pemda) untuk mengevaluasi izin yang sudah diterbitkan.

Padahal, kepala daerah menjadi bagian dari masalah karena kerap menerbitkan izin tanpa mengacu prinsip perlindungan kawasan hutan, lingkungan dan sosial.

Oleh karenanya Abet mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan evaluasi agar hasilnya objektif.

Setelah diketahui persoalannya, dilakukan pembenahan serta sanksi terhadap pelanggar. Tapi Abet melihat ada hambatan dalam upaya mendorong perpanjangan moratorium tersebut yaitu Pemilu yang akan berlangsung tahun depan.

Pasalnya, dari penelitian yang sudah dilakukan, disimpulkan

bahwa izin banyak diterbitkan Pemda menjelang Pilkada. Abet mengaku cemas hal serupa menghambat Inpres moratorium tersebut.

Pada kesempatan yang sama, anggota koalisi dari Green Peace, Yuyun Indardi, mengatakan Inpres moratorium itu sudah beberapa kali direvisi pemerintah. Sehingga, jumlah area yang dimoratorium semakin berkurang. Atas dasar itu Yuyun sepakat jika moratorium itu harus diperkuat. Selain itu Yuyun mengingatkan, dalam mengukuhkan sebuah wilayah sebagai kawasan hutan harus ditentukan lebih dulu tata batas wilayahnya.

Pasalnya, dalam kawasan yang akan dikukuhkan menjadi hutan

tak jarang terdapat perkampungan.

Yuyun melihat Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan merespon positif usulan perpanjangan moratorium itu.

Sayangnya, Menhut menginginkan perpanjangan itu dibahas setelah masa berlaku moratorium habis. Melihat hal itu Yuyun berpendapat pemerintah mencoba mencari celah agar bisa menerbitkan izin pengelolaan hutan selama pembahasan itu dilakukan. Jika hal itu terjadi, Yuyun yakin dalam waktu sebulan bakal banyak izin yang diterbitkan dan ujungnya hutan tak terselamatkan. “Akan terjadi lelang izin,” ucapnya.

Sementara, anggota koalisi

dari ICW, Tama S Langkun, mengatakan kerugian negara di bidang pengelolaan hutan tergolong besar. Dia mencontohkan kasus yang menjerat Bupati Pelelawan, Teuku Asmun Djafar, akibat tindakannya menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, negara dirugikan Rp1,2 triliun.

Untuk mewujudkan hal itu Tama mengaku ICW telah mendesak KPK agar tak luput mengawasi potensi korupsi dalam pengelolaan di bidang SDA. Apalagi, kerusakan terbesar hutan cenderung dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang mengantongi izin pengelolaan hutan skala besar.(INT)

KPK POS

6

Jokowi Pernah di Aceh Selama 3 Tahun LANGSA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Aceh Karimun Usman menegaskan, PDIP Aceh merekomendasikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden 2014. Hal itu sesuai dengan hasil konsolidasi internal partai dan aspirasi para kader yang dilaksanakan,Jum’at lalu.

Hal itu dikatakan Karimun Usman didampingi Ketua DPC PDI-P Syahrial Salim, Sekretaris Mukhlis, dan Wakil Ketua Jefri Sentana pada temu pers, Minggu pekan lalu.

Menurut Karimun, alasan dipilihnya Jokowi untuk direkomendasikannya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan karena dia kader partai terbaik dan

sosok pemimpin yang lumayan selain sosok kesederhanaannya yang selalu melekat kepada semua orang.

Jokowi tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, karena Jokowi pernah tinggal di Takengon yang saat itu bekerja sebagai tenaga ahli penyemaian di KKA Tahun 1985-1988.

Kemudian Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan terbaik dan menjadi walikota nomor 3 dunia saat menjadi Walikota Solo. "Bahkan kelebihan beliau waktu Walikota Solo kedua tidak kampanye. Sementara di DKI sendiri pada pemilihan gubernur sosoknya yang sederhana dan merakyat bisa mengalahkan calon 'incumbent'," katanya.(BSO)

Koperasi Mon Madu Utamakan Kepuasan Konsumen LANGSA - Koperasi Mon Madu akan mengutamakan kepuasan konsumen dan dalam waktu dekat akan membuat kotak saran yang akan diterapkan di setiap unit waserda (warung serba ada) di bawah koperasi Mon Madu. Hal tersebut disampaikan Manajer Mon Madu Junaedi MA, melalui Humas M Fadhil, kepada wartawan, Kamis (6/3).

“Kegunaan kotak saran tersebut untuk penyampaian keluh kesah karyawan (konsumen) apabila ada penjualan barang di atas harga yang ditentukan oleh Koperasi Mon Madu. Kotak saran yang dipasang di unit-unit waserda tidak dibenarkan untuk dibuka oleh pengurus unit waserda, tetapi akan diambil langsung oleh pengurus Koperasi Mon Madu," ujar M Fadhil.

Dikatakan Fadhil, dengan diterapkan sistem seperti itu, aspirasi konsumen dijamin sampai ke pengurus koperasi, guna menghindari fitnahfitnah.

Dijelaskannya, Koperasi Mon Madu terlepas dari BUMN, karena koperasi merupakan swasta murni. "Kita tidak terikat dengan pemerintah, kita punya petunjuk sendiri, tetapi koperasi tetap punya karyawan PTP, karena operasional di lingkup

PTP, namun koperasi bukan anak perusahaan PTP," jelasnya.

Selain itu, koperasi punya standar operasi sendiri. "Sekarang ini kita kekekurangan alat transportasi, jumlah armada sekarang khusus angkutan TBS kurang lebih 10 unit untuk Kebun Baru. Intinya, pelayanan anggota unit usaha kosumsi kami bisa menjamin sepenuhnya, seandainya ada waserda yang menjual harga barang dijual di atas harga pasaran setempat, maka pengurus akan menindak," cetus Fadhil.

Keuntungan dari harga barang hanya lima persen dari harga grosir, dengan sistem pembayaran cicilan, rata-rata putaran pembayaran selama 40 hari.

"Kalau kita lihat dari segi bisnis tentu kurang menguntungkan, tetapi itu komitmen Koperasi Mon Madu untuk mensejahterakan karyawan (konsumen). Mon Madu berdiri sejak Tahun 1989, setiap tahun memberikan paket lebaran kepada karyawan dalam bentuk sirup yang bersumber dari keuntungan yang disisihkan, pernah koperasi mengalami penurunan namun kami tetap memberi paket lebaran kepada karyawan," paparnya.(BSO)

DPR Aceh Dukung Pembangunan Pabrik MGS SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyahuti permohonan Walikota Subulussalam tentang lanjutan rencana pembangunan Pabrik MGS di daerah itu. Dasar surat Walikota Subulussalam nomor 75.020.2/907.A/2014 tertanggal 8 November 2013, gubernur Aceh dengan tembusan kepada DPR Aceh komisi D dengan nomor 017/KOMOSI D/II/ 2014 tertanggal 17 Februari 2014 perihal rekomendasi.

Maka hal ini DPR Aceh Komisi D telah merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar segera mengkaji dan menurunkan Tim untuk pembangunan pabrik MGS di Subulussalam dan segera mempro-

gramkan pada P-APBA tahun 2014 atau APBA 2015 sesuai dengan prosedural yang berlaku.

Karena menurutnya pembangunan pabrik tersebut layak untuk dibangun sesuai kondisi daerah itu. Di mana perkembangan Kota ”Sada Kata” tersebut semakin pesat, maka dasar itulah pihak DPR Aceh mendukung program yang diajukan pemerintah kota Subulussalam.

Dikatakan Pemko Subulussalam siap menyediakan lahan yang diperlukan untuk pembangunan pabrik itu, karena memang sudah layak membuat pembangunan pabrik MGS, karena banyak sekali manfaatnya.(KAR)

258 Guru Aceh Tamiang Belajar ke Medan ACEH TAMIANG - Sebanyak 258 guru, kepala sekolah dan komite sekolah tingkat SD/MI dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Aceh Barat Daya melakukan kunjungan belajar ke delapan sekolah yang telah mengembangkan praktik yang baik di Kota Medan dan Binjai Sumatera Utara, Kamis (13/3).

Tenaga penyidik dan komite yang mewakili 64 SD/MI tersebut melihat langsung proses belajar mengajar dan praktik baik yang telah diterapkan oleh sekolah yang dikunjunginya, terutama dalam bidang pembelajaran, manajemen dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah.

Abdul Wahab ketua komite SDN 10 Senuddon, Aceh Utara mengungkapkan, pentingnya kunjungan belajar ke sekolah lain untuk dapat membandingkan praktik baik yang dilakukan di sekolahnya selama ini. “Kami telah melihat peran komite yang cukup baik dan keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan komite juga cukup berkesan,” katanya.

Menurut dia, mereka banyak dapat pembelajaran melalui kunjungan belajar ini. “Nantinya hasil kunjungan ini akan coba kami terapkan di sekolah kami," jelas dia. Sementara itu, peserta

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

lainnya juga mempunyai pengalaman yang sama saat melakukan studi banding yang difasilitasi oleh USAID PRIORITAS tersebut adalah guru SDN Tunas Kabupaten Aceh Barat Daya yang merasakan pentingnya melihat dan mengadopsi praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah lain, terutama untuk meningkatkan motivasi dan memperbaiki praktik yang selama ini dilakukan di sekolah.

“Kami mendapat banyak pelajaran dari studi banding ini, di antaranya adalah metode pembelajaran aktif yang diterapkan untuk keaktifan siswa," ungkap Thomas Elfiadi, guru SDN Tunas Abdya.

Kedelapan SD/MI tersebut yaitu SDN 060843, SDN 060849, MIN Medan Barat, MIN Medan Tembung, SDN 023895 Binjai, SDN 020256 Binjai, SDN 024767 Binjai, dan MIN Binjai.

Banyak pembelajaran yang didapatkan oleh peserta, di antaranya ada sekolah memiliki CCTV tiap kelas, pengajian bulanan antara komite dan guru, perlombaan kelas PAKEM tiap semester, kepala sekolah yang melakukan sweeping kelas setiap hari, hingga pemberdayaan lingkungan sekolah untuk menghasilkan keuangan bagi sekolah seperti kolam ikan.(BSO)

Banyak Pembangunan di Kota Subulussalam Mubazir SUBULUSSALAM - Banyak pembangunan di Kota Subulussalam mubazir yang menghabiskan hampir miliaran rupiah. Hal ini perlu menjadiperhatian pemerintah Kota Subulussalam agar dapat dimanfaatkan kembali, sehingga jangan uang rakyat siasia. Seperti pabrik Tapioka di kampung Suka Makmur kecamatan simpang kiri Subulussalam yang bersumber dari dana Otsus pada tahun 2009. Pembangunan pabrik ini bagaikan rumah hantu. Sedangkan anggaran untuk pembangunan dan peralatan mesinnya mencapai miliaran.

Menurut keterangan Kepala Dinas UKM Kota Subulussalam Nurhayat Spd, Rabu (19/3) di ruang kerjanya kepada wartawan koran ini, dirinya sering melihat keadaan pabrik Tapioka tersebut. Diakui

mesinnya tidak layak lagi dioperasikan, karena sudak berkarat. Namun pihaknya tetap melakukan perawatan, namun anggarannya tidak ada. "Kita tetap memikirkan bagaimana agar bisa kembali di pungsikan supaya uang rakyat untuk membangun itu tidak mubazir," terangnya.

Ditambahkan, dokumen pembangunan pabrik tersebut sampai saat ini belum sampai ditangannya. "Maka saya kurang mengerti berapa anggarannya dan kenapa tidak berpungsi lagi," jelasnya.

Nurhayat mengharapkan pemerintah Kota Subulussalam agar dapat mengusahakan biar bisa beroperasi kembali. Karena beroperasinya pabrik tersebut sangat banyak manfaatnya. Antara lain menampung tenaga kerja dan membuat penanaman ubi

kayu di daerah ini.

Kabid perindustrian UKM Kota Subulussalam Ir.Zuhairi mengaku pabrik tapioka memang tidak bisa lagi dimanfaatkan, karena sudah hancur.

Dirinya mengaku tidak mengetahui pasti secara detail tentang program pembangunan pabrik tersebut, karena dirinya bekerja di dinas UKM dan sebagai Kabid Perindustrian sejak tahun 2012. Sedangkan pembangunannya pada tahun 2009, dan sampai saat ini belum ada penyerahan dari Kabid yang lama maka dirinya tidak mengetahui secara rinci.

Ketua koperasi karya Utama H.Abdul Hamid Padang juga kepala kampong Suka Makmur, Jum,at (21/3) di rumahnya mengaku merasa kecewa karena pemerin-

tah Kota Subulussalam tidak memikirkan pabrik Tapioka ini, karena setelah selesai pembangunannya hanya setengah tahun beroperasi.

Diakuinya kelemahan pabrik ini karena mesin tenaga presnya masih secara manual sehingga hasilnya tidak menguntungkan, maka selalu merugi. Akhirnya pengelolaan pabrik ini tidak lama beroperasi. Akibatnya, hasil tanaman ubi kayu asyarakat tidak bisa diolah lagi.

Terkait sumber dana pembangunan pabrik Tapioka tersebut Abdul mengaku untuk pembangunan gedungnya sebesar Rp800 juta dan mesinnya Rp400 juta, yang bersumber dana Otsus. Sedangkan rehab tambahan yang bersumber dari dana APBK Subulussalam pada tahun 2010 Rp100 juta. (KAR)

Caleg Partai NasDem Diculik OTK

LANGSA - Caleg DPRA Langsa dari Partai NasDem, Muslim SE (40), alias Cut Lem yang juga Gubernur LIRA Provinsi Aceh diculik orang tidak dikenal (OTK) saat pulang ke rumahnya di Lorong Keupula Baru, Dusun Bale Krueng, Gampong Teungoh, Langsa Kota, sekira pukul 02:00 WIB. Dia berhasil ditemukan warga keadaan terikat tangan ke belakang dan mata tertutup lakban hitam serta kaki diikat dan digantungkan sebuah karung warna putih yang berisi batu di jalan PTP Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Langsa Baro, Sabtu (15/3).

Menurut informasi yang dihimpun wartawan, Cut Lem, ketika pulang dari pertemuan dengan kader Partai NasDem di Dusun Matang Seulimeng ditunggu dan ditodong oleh dua orang tak dikenal menggunakan sepeda motor. Lalu korban langsung ditutup mata dan dibawa ke Jembatan Gampong Teungoh menuju Meurandeh. Tak lama tiba di sebuah rumah lalu diintrogasi dan dipukuli pelaku yang menggunakan Bahasa Aceh (logat Bireuen dan Pidie). Setelah itu lalu dibawa oleh OTK yang lebih kurang lima orang menggunakan mobil yang jenisnya tidak diketahui korban. Tak lama setelah di dalam mobil korban melawan dan memberontak, lalu terjatuh dari mobil. Mengetahui korban terjatuh OTK berhenti dan turun hendak menembak korban, akan tetapi terdengar suara sepeda motor dan pelaku bergegas meninggalkan korban dan pergi meninggalkan mobil.

Cut Lem yang ditemui di ruangan trauma Rumah Sakit Cut Meutia (RSU PTPN-I) Langsa mengatakan, saat pulang

Muslim alias Cut Lem, caleg DPRA dari Partai NasDem, yang sempat diculik kawanan OTK, ditemukan selamat di jalan lingkar PTPN I Langsa. sudah ada dua orang menunggunya di depan rumah menggunakan helm. Ketika ditanya, ada apa, mereka menjawab ada kejutan. "Saat itu sekitar pukul 02:00 WIB kalau saya tidak salah. Setelah itu saya dipukul dan pingsan, lalu tersadar ketika di dalam mobil dan mata saya ditutup, kaki dan tangan terikat. Kemudian saya diajak berputar-putar entah ke mana, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rumah dan dipukul hingga pingsan kembali. Saat itu para pelaku sempat berbicara, mereka dari komando. Gara-gara kau bisa-bisa

kami ditangkap, apalagi kalau kau lewat di DPR habis semua orang kami,” paparnya sembari mengatakan target pelaku ingin menghabisi dia dan Tengku Rani.

Tampak hadir membesuk korban, caleg Nasdem Hj Sri Keumala Nurli SE Dapil Langsa Barat-Langsa Baro dan para caleg Partai Nasdem Langsa.

Sementara hasil pengamatan di lapangan, kronologis penculikan yang terjadi kepada Cut Lem diragukan banyak kalangan. Pasalnya tidak ditemukan bekas pukulan seperti yang dialami korban.

Korban hanya mengalami luka memar dan lecet di paha serta luka bekas ikat di kaki dan tangan.

Sementara, Jumat (14/3) sekira pukul 23.00 WIB telah terjadi percobaan pembakaran posko Partai Aceh oleh OTK di Jalan Pelabuhan Kuala Langsa tepatnya di depan rumah caleg DPRK Langsa Dapil III Kecamatan Langsa Barat Hj Murniwati/Toke Kayee.

Kronologis kejadian sekitar pukul 21.45 WIB, anak Murnawati bernama Masitah (15) berada di dalam rumah dan melihat keluar ada kobaran api di pintu belakang posko PA yang berada tepat di depan rumahnya. Kemudian Masitah berteriak ada kebakaran dan memanggil tetangga sekitar untuk meminta pertolongan. Datanglah Rahulsasra (36) dan melihat posko tersebut sudah terbakar di bagian pintu belakang dan selanjutnya api dapat dipadamkan.

Dari keterangan Rahulsasra diperoleh barang bukti berupa satu korek api gas, satu korek api lidi dan kain yang sudah disiram minyak bensin. Untuk sementara barang bukti sudah diamankan di Polres Langsa untuk penyelidikan lebih lanjut.

Sementara Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK ketika dikonfirmasi membenarkan ada beberapa kejadian menjelang kampanye damai yang digelar, Sabtu (15/3). ”Kasus ini masih kita lidik, jadi kita tunggu saja informasi yang akurat nantinya,” tandasnya sembari mengajak masyarakat jangan terpancing dengan isuisu apa pun yang sengaja memancing kerusuhan selama pelaksanaan kampanye damai.(BSO)

Lagi, Partai Diminta Santun Berkampanye BANDA ACEH - Partai politik nasional dan lokal untuk kesekian kalinya diminta mengendalikan massanya agar tidak bertindak anarkis menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Aceh.

Namun, seruan itu sepertinya tidak membuahkan hasil, menyusul kembali terjadi kekerasan bernuansa politik menjelang pemilu di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Di dua kabupaten yang berada di dataran tinggi Gayo itu, massa pendukung pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara tersinggung dengan materi kampanye Partai Aceh yang dinilai menghina tokoh masyarakat di kawasan itu. Tak terima, mereka membakar atribut kampanye Partai Aceh dan merusak mobil serta sepeda motor.

Tak terima atribut kampanyenya dibakar, ratusan massa yang membawa atribut Partai Aceh menyisir Kota

Beginilah suasana saat masa sedang merusak kantor pemenangan Calon Anggota Legislatif dari Partai PDI-P, Ir Tagore Abubakar, di Takengon.

Takengon dan menyita atribut kampanye Tagore Abubakar, penggagas Provinsi ALA yang juga caleg PDI Perjuangan.

Massa membakar posko Tagore, termasuk sejumlah mobil bak terbuka. Pada Selasa malam dan Rabu, kondisi Takengon mencekam.

Menyikapi situasi Gayo yang sempat memanas, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala Kepolisian Daerah Brigjen Husein Hamidi, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen Purwadi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Tarmizi.

Rapat itu menghasilkan empat kesepakatan. Salah satunya adalah meminta agar partai politik berperilaku santun dalam berkampanye.

“Dihimbau bagi partai politik, baik lokal dan nasional, untuk melaksanakan kampanye secara santun, tertib, dan damai,” Gubernur Aceh Zaini Abdullah membacakan hasil pertemuan tersebut di Banda Aceh, Kamis (20/3).

Gubernur menyebutkan, kekerasan yang terjadi di Aceh Tengah dan Bener Meriah tersebut telah mengganggu ketentraman masyarakat. Gubernur

meminta agar para pelaku kekerasan untuk diproses secara hukum. “Kami meminta ini ditindak agar tidak terulang lagi,” kata Gubernur.

Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigjen Husein Hamidi menyatakan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah telah normal kembali. “Sudah kondusif. Kita berusaha situasi (kondusif) ini dipertahanka dan dipelihar dengan baik. Jangan terjadi lagi,” ujar Husein Hamidi. Husein berjanji akan menindak para perusuh di dataran tinggi Aceh tersebut. (AK)

Wabup Aceh Timur Ajak Rakyat Sukseskan Pemilu 2014 ACEH TIMUR - Untuk melangsungkan Pemilu 2014 dengan penuh nilai-nilai demokrasi, maka diharapkan seluruh parpol, kader dan masyarakat menyukseskan pemilu tanpa diwarnai berbagai aksi yang dapat menodai pesta demokrasi. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syama’un ketika menyampaikan sambutan pada Ikrar Pemilu Damai di Aula Mapolres Aceh Timur di Peudawa, Selasa (18/3).

Dia mengharapkan, parpol baik parlok ataupun parnas untuk bersaing secara profesional dalam Pemilu 2014, lebih-lebih para calon legislatif DPRK, DPRA, DPR RI, termasuk DPD RI. “Semua partai politik harus mampu mengkoordinir kadernya

masing-masing agar tetap berjalan pada sumbu dan jalurnya masing-masing tanpa harus menghujat dan menjelekjelekkan satu sama lain,” kata Wabup Syahrul seraya menyebutkan, jika Pemilu 2014 ini sukses tanpa diwarnai berbagai aksi kekerasan maka perdamaian dan kenyamanan Aceh semakin bersemi di Bumi Serambi Mekah.

Wabup meminta, berkampanye harus sesuai menurut aturan dan hukum yang ada, karena ketika hukum dikangkangi oleh kader parpol, maka akan berakibat fatal bagi individu ataupun parpol itu sendiri. ”Dan yang paling penting adalah jangan memprovokasi rakyat hingga mengganggu keamanan dan kenyamanan

khususnya di Aceh Timur. Mari kita ikuti peraturan yang ada, sehingga Pemilu 2014 ini benarbenar sukses dan berjalan sebagaimana harapan rakyat. Jaga perdamaian dan jangan menodai perdamaian ini dengan berbagai aksi,” tutur Wabup Syahrul Syama’un.

Dalam sambutan sebelumnya, Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK MH kepada wartawan menjelaskan, semua parpol agar menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kedamaian, serta menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga meminta parpol menjunjung tinggi nilainilai demokrasi dalam NKRI. “Selain itu,para kader parpol tidak melakukan berbagai

tindakan dalam berbagai bentuk seperti pemukulan, pembakaran, penganiayaan, pengrusakan, intimidasi, provokasi, dan kekerasan lain, baik terhadap individu, kelompok maupun harta benda yang dapat merusak persaudaraan dan perdamaian,” terangnya.

Sesuai dengan isi Ikrar Pemilu Damai, Kapolres Aceh Timur juga mengajak pimpinan parpol untuk saling menghormati sesama peserta pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan dengan tidak melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mencederai Pemilu 2014 yang demokratis. ”Parpol juga harus menerima hasil Pemilu 2014 dan mengedepankan penyelesaian sengketa sesuai dengan

mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Dalam Ikrar Pemilu Damai yang diprakarsai Polres setempat hadir Wakil Bupati Aceh Timur, Kapolres, Kasdim 0104, Kajari, Ketua DPRK, Ketua PN Idi, Ketua MAA, Wakil Ketua MPU, Ketua PWI, Ketua KPU, ketua/ pengurus parpol, unsur muspika dari 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, sejumlah perwira terkait di jajaran Polres Aceh Timur. Seluruh parpol yang hadir sesuai dengan nomor urut yakni Partai Nasdem (1), PKB (2), PKS (3), PDI-P (4), Partai Golkar (5), Partai Gerindra (6), Partai Demokrat (7), PAN (8), PPP (9), Partai Hanura (10), PDA (11), PNA (12), Partai Aceh (13), dan PKP (14).(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

SUMUT ACEH

Kampanye Damai dan Mendidik Digelar Nisel

Bupati Sergai Ir H Soekirman memimpin rapat koordinasi berkala bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Sergai membahas berbagai masalah yang berkembang yang dilaksanakan di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat (14/3).

Potensi Konflik Jelang Pemilu Dibahas

SEI RAMPAH - Mengantisipasi terjadinya potensi konflik keamanan menjelang Pileg 2014 pada 9 April 2014 dan Pilpres 2014 pada Juli 2014 mendatang, harus dipastikan persiapan sudah maksimal, agar suasana pada saat pemilu dapat berlangsung kondusif serta solid dan sukses. Untuk itulah seluruh jajaran pemerintahan beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar rapat rutin bersama yang dilaksanakan di Aula Sultan Serdang Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Jumat (14/3).

Pertemuan bersama seluruh jajaran elemen pemerintahan dipimpin Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Wabup Sergai Syahrianto SH, turut dihadiri Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi, para asisten maupun staf ahli bupati, kepala SKPD, camat, dan muspika seKabupaten Sergai, KPUD, Panwaslu, MUI, FKUB, PLN, BNNK, Ormas, serta OKP. Dijelaskan Soekirman, maksud dan tujuan dilaksanakannya rakor ini untuk membangun koordinasi, persepsi, dan komitmen yang sama untuk mengawal pemilu damai, aman dan demokratis, mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, Soekirman mengimbau kepada seluruh jajaran FKPD maupun pihak birokrasi Pemkab Sergai saling menguatkan komitmen

dan menempatkan skala prioritas untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan mengutamakan tiga prinsip penting yakni mengutamakan kualitas dan kuantitas pemilih pemilu serta keamanan.

Rapat dimulai dengan paparan dari KPUD Sergai beserta jajarannya sebagai penyelenggara pemilu supaya melaksanakan tugas dengan baik terutama kesiapan logistik dan pendistribusiannya yang sudah mencapai 90 persen. Mengenai tahapan-tahapan harus dilakukan secara baik sampai dengan hari pemungutan suara sesuai dengan prosedurdanperaturanperundang-undangan yang berlaku mengenai tata cara pelaksanaan pemilu.

Selain itu juga diutarakan KPUD, sistem pemberian suara telah mengalami perubahan, bahwa Tahun 2014 pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos. Hal ini berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 lalu yakni sistem mencontreng. Selain itu rapat tersebut juga membahas permasalahan atas rendahnya partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Sehingga untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah terjadinya pemilih yang apatis dan golput, jajaran FKPD Sergai sepakat untuk menyosialisasikan pemilu melalui kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Sementara itu dari pihak keamanan yakni kepolisian mema-

parkan, kesiapan pihaknya sampai saat ini berjalan maksimal baik dalam pemahaman prosedural tetap dan kesiapan mental personil. Bahkan untuk sinergitas telah melakukan simulasi baik pengamanan di TPS hingga aksi massal lanjutan.

Menyikapi kebijakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir, seluruh jajaran pemerintahan dan FKPD Sergai berharap kepada pihak PT PLN (Persero) Sumut tidak melakukan pemadaman listrik saat berlangsungnya proses pemilu mendatang. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terburuk yang dapat terjadi jika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik akan menghambat proses penghitungan suara hingga hilangnya sejumlah data penting sehingga menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat.

Lebih lanjut Bupati Soekirman mengimbau seluruh jajaran PNS Sergai supaya membantu menyukseskan pileg mendatang dan bersikap netral sebagai abdi negara yang profesional serta dan tidak berpihak terhadap salah satu partai politik atau kepada calon legislatif (caleg).

"Kepada seluruh lapisan masyarakat juga dihimbau untuk bisa menggunakan hak pilihnya karena pilihannya menentukan nasib daerah dan bangsa lima tahun ke depan," pungkas Bupati Soekirman mengakhiri sambutannya.(ARM)

KPUD Nias Gelar Gerak Jalan Sehat dan Undian Berhadiah NIAS - Penyelenggaraan gerak jalan sehat ini untuk sosialisasi kepada pengguna hal pilih pada Pemilu 2014 untuk tidak golput.

Menjadi Golput bukanlah sebuah jawaban yang tepat. Demikian dikatakan Ketua KPUD Kabupaten Nias Abineri Gulo pada acara gerak jalan sehat mengelilingi ruas jalan yang dipusatkan di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Minggu kemarin.

Sementara itu Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM dalam sambutannya pada acara tersebut mengatakan pemerintah Kabupaten Nias menyambut baik dan mengapresiasi acara tersebut guna

mempersiapkan mental pengguna hak pilih dalam menyongsong pemilu pemillihan legislatif baik tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat serta pemilihan DPD. Bupati mengharapkan agar pemilihan umum yang akan dilaksanakan 9 April 2014 ini lebih baik dari pemilu tahun-tahun sebelumnya. "Saya mengajak seluruh stake holders turut menyukseskan pemilu tahun ini dan menghindari semua konflik yang bisa memunculkan perpecahan. “Jangan hanya karena perbedaan kita terpecah belah. Warna dan perbedaan itu merupakan demokrasi,”

ujar Bupati Nias.

Bupati mengharapkan kepada seluruh pegawai negeri sipil di jajaran Pemerintah Kabupaten Nias supaya netral dalam proses pemilu, juga para calon legislatif mengikuti proses pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan yang dilaksanakan ini juga diwarnai dengan penarikan undian berhadiah. Sekira 1.500 peserta yang ikut di antaranya merupakan pimpinan partai politik, calon legislatif dari berbagai partai politik, komisioner KPUD Kabupaten Nias, Panwaslu, camat, PPK, PPS, mahasiswa dan masyarakat.(YAGI)

NISEL - Perhelatan kampanye politik jelang Pemilu 2014 dipusatkan di Lapangan Orurusa depan Rumah Dinas Bupati Nias Selatan Jalan Pancasila Kecamatan Telukdalam, Sabtu (15/03).

Peserta kampanye damai terdiri dari 12 partai politik dan Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan ambil bagian dalam merebut simpati warga yang memiliki hak pilih.

"Jangan lupa unsur pendidikan politik bagi warga juga harus dikedepankan," ungkap Ketua DPD Partai Nasdem Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha SIP MM didampingi Sekretaris Ir Padala Halawa serta pengurus dan partisan Partai NasDem di selasela acara.

"Jika ditotal ada sekitar 20 hari masa kampanye bagi partai politik untuk merebut simpati masyarakat. Partai NasDem Nias Selatan selaku pihak yang akan melaksanakan serta menggelar kampanye damai dan mendidik.

Sesuai dengan nama yang diambil, sudah seharusnya kampanye yang digelar partai politik selama kurang lebih 20 hari itu, berlangsung damai dan tertib,"

atau barang. Pemilih sudah harus diajarkan memilih berdasarkan suara hati yang memang mereka kenal. Tak kalah penting selain itu adalah juga bagaimana menjadi pemilih yang benar ketika di dalam bilik TPS," sambungnya.

Faktor lain yang juga harus diperhatikan ketika masa kampanye berlangsung adalah keamanan yang perlu dijaga. Panasnya suhu politik tentu akan berpotensi terjadinya gesekan antar pemilih partai politik tertentu. Hanya karena persoalan sepele bisa memicu amarah para kader atau simpatisan partai.

"Karena itu, polisi sebagai pihak yang berperan untuk mengadakan pengamanan harus benarbenar mengeluarkan tenaga ekstra supaya hal-hal yang bisa membatalkan pemilu dapat dicegah. Karena ini sudah masuk pesta demokrasi, layaknya orang berpesta tentu ingin happy dan tidak ingin ada gangguan. Jadi, parpol gelarlah pesta yang bisa membuat rakyat happy bukan justru membuat rakyat semakin bingung dan sulit," harap Ketua DPD Partai NasDem Nias Selatan Fa’atulo Sarumah SIP MM.(DUHA)

Para peserta kirab karnaval Pemilu Nisel yang diikuti 12 partai politik yang dipusatkan di Lapangan Orurusa. katanya.

Ditambahkannya, kampanye politik merupakan sebagai ajang untuk mencari simpatisan masyarakat karena Partai NasDem merupakan partai politik yang baru kali ini mengikuti Pemilu bukan ajang untuk mencaci-maki.

"Itu yang seharusnya ditekankan kepada para juru kampanye yang akan berorasi di atas panggung nantinya. Selain muatan konten yang tidak menyerang lawan politik sehingga kampanye terasa lebih segar, para jurkam juga

Kinerja Perangkat Daerah Pengaruhi Keberhasilan Pemda GUNUNGSITOLI - Dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik maka menentukan keberhasilan pemerintahan daerah dengan tak terlepas dari kapabilitas seluruh entitas yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah itu sendiri.Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Nias Waonaso waruwu pada acara apel bendera di Lapangan Merdeka Gunungsitoli, Senin (17/3).

Dikatakan, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerja secara maksimal dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.

"Optimalisasi fungsi dan tugas SKPD sesungguhnya dapat diukur berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui program dan kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan setiap tahun anggaran serta kemampuan SKPD memenuhi regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah," katanya.

Dikatakan, pada triwulan pertama tahun 2014 ini Kabupaten Nias sedang memenuhi seluruh instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dipersyaratkan peraturan dan perundang-undangan mulai dari LKPJ Bupati Nias akhir tahun anggaran 2013, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penetapan RKPD tahun 2015 yang baru saja berakhir pada minggu yang lalu. "Dan seluruh proses tersebut memerlukan kesiapan, konsentrasi dan pengelolaan yang tepat oleh masing-masing SKPD. DPRD Kabupaten Nias memahami sepenuhnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan hanya menjadi beban Pemerintah Kabupaten Nias semata, tetapi melainkan tanggungjawab kolektif kedua lembaga," katanya.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Nias mengingatkan bahwa pada 9 April 2014 akan diselenggarakan pesta demokrasi dan diharapkan netralitas PNS jajaran Pemkab Nias sehingga pemilu ini ke depan dapat berjalan secara demokratis dan menghasilkan wakilwakil rakyat sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Selain itu ketua DPRD nias menyebutkan bahwa pembahasan LKPJ Bupati Nias akan dilaksanakan oleh panitia khusus DPRD Kabupaten Nias sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007, yang mana LKPJ Bupati Nias tersebut merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tolak ukur bagi DPRD Nias untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2013 sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016.(YAGI)

harus bisa membuat konten kampanye yang bisa membuat warga semakin paham sebagai manusia politik. Pendidikan politik dalam kampanye juga harus digaungkan parpol. Bagaimana mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara sehat dan cerdas. Jangan lagi karena memilih yang bayar atau tak jelas 'track record'-nya," tegas Sarumaha.

"Menurut dia, di sinilah peran parpol untuk berani tidak memberi dengan iming-iming materi

BPD se-Kota Gunungsitoli Dilantik GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP mengambil sumpah/janji Badan Permusyarawatan Desa (BPD) se-Kota Gunungsitoli di halaman kantor walikota kemarin. Walikota Gunungsitoli dalam arahannya mengatakan pelaksanaan peresmian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa sebagian dari pemerintahan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena nggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah (dusun). "Jadi pengurus dan anggota BPD yang diresmikan pada hari ini merupakan putera puteri terbaik di desa yang dipilih untuk mewakili masyarakat desa duduk dalam badan badan permusyarawatan desa," ujar walikota.

Dan, sebagai wakil masyarakat yang duduk dalam Badan Permusyarawatan Desa, maka BPD merupakan mitra serta kontrol bagi penyelenggaraan roda pemerintahan di desa untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan roda pemerintahan.

BPD dituntut untuk mengetahui dan memahami kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang.

"Sebagai bekal dalam menjalankan tugas ke depan maka saya akan menyampaikan beberapa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BPD secara singkat yaitu BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepaladesa,menampungdanmenyalurkan aspirasi masyarakat," katanya.

"Selanjutnya, BPD mempunyai wewenang membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa

dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat," sambung walikota.

BPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana yang diuraikan di atas, kata walikota, bukanlah hal yang mudah, melainkan memerlukan pengetahuan, kemampuan dan jiwa kepemimpinan yang baik sehingga dapat menjalin kerjasama kepada seluruh masyarakat desa dan terlebih-lebih kepada kepala desa dan perangkat desa yang merupakan mitra dari pemerintahan desa.

"Sehingga rasa persatuan dan kesatuan merupakan sesuatu hal yang dapat dikerjakan dengan mudah dan sukses ssehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan harapan yang kita idamidamkan bersama," katanya.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau kepada kita semua agar kita saling bahu membahu, saling mendukung dan saling mengingatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khusus pemerintahan desa di Kota Gunungsitoli untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memacu percepatan pembangunan dan perekonomian atau berpacu dalam berbuat kebaikan dan kebajikan untuk mengerjakan sesuatu hal sehingga apa yang telah kita canangkan dalam visi dan misi pemerintahan Kota Gunungsitoli yaitu gunungsitoli kota samaeri dapat kita wujudkan," katanya lagi.

Di samping beberapa hal tersebut di atas, walikota juga mengingatkan semuanya, bahwa tahun ini akan ada perhelatan besar dalam rangka menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. "Yang dimaksud bahwa setiap suara yang anda miliki sangat menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan," katanta.(YAGI)

KARNAVAL PEMILU DAMAI

Bupati Yakin Pemilu 2014 di Serdang Bedagai Aman PEGAJAHAN - Bupati Sergai yakin bahwa di Kabupaten Sergai, kondusifitas akan terjaga selama Pemilu 2014.

"Sebab pada pilgub lalu telah dibuktikan tidak ada kekalahan.

Semuanya kemenangan untuk masyarakat Sergai di mana pimpinannya berhasil menjadi wagub. Walaupun saya tidak terpilih namun tidak berkecil hati karena langkah, rezeki, pertemuan dan maut telah ditentukan oleh Allah Swt diyaumil mahfudz,” kata Ir H Soekirman pada acara kirab atau Karnaval Pemilu Damai menyongsong Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Kegiatan digelar di Replika Istana Sultan Serdang Kecamatan Pegajahan, Sabtu (15/3), yang digelar KPUD Sergai sebagai sarana program sosialisasi pemilu.

Kemudian sambung bupati, soal kondusifitas di Kabupaten serdang Bedagai tidak dikhawatirkan sebab suasana aman telah tercipta saat kedua pimpinan di kabupaten ini melangkah dan dipercaya menjadi peserta pada

pilgub tahun lalu dan tidak terjadi gesekan pada waktu itu.

Pada bagian lain bupati mengutarakan, sebagai pemerintah mengharapakan pemilu yang berkualitas, berkuantitas dan pemilu yang berkondusifitas. "Berkualitas artinya kualitas para calegnya di mana tidak ada lagi caleg yang tidak dapat membedakan antara kata interupsi dan instruksi.

Sebab hal ini pernah tejadi pada kurun waktu di bawah 2009.

Maka dengan biaya yang dikeluarkan sangat besar tentu diharapkan dapat menghasilkan

para caleg yang berkualitas dan pemilih yang cerdas," katanya.

Soal kuantitas, diharapkan partisipasi pemilih meningkat dari tahun ke tahun karena legitimasi pimpinan yang terpilih dari suatu populasi yang sangat rendah agak diragukan apakah represintatif dari suatu populasi. "Di dalam teori politik, jika di dalam satu partai pemenang mendapat 10 persen tentu legitimasinya rendah.

Jelasnya, jika 90 persen dari DPT hadir pada Pemilu mendatang maka legitimasinya naik sehingga ke depannya

kebutuhan perda yang dihasilkan tentu tidak akan menjadi masalah konstituen pemilih karena aspirasinya telah terbawa," katanya.

Akhirnya bupati mengharap agar semua komponen dapat menyukseskan peyelenggaraan pemilu terutama para caleg, parpol dengan sama–sama menandatangani kesepakatan bersama tentang Pemilu Damai. "Agar tercipta keharmonisan, di mana semua komponen dapat saling menghargai dan saling menciptakan suasana aman pada perhelatan Pileg 2014 mendatang," tutup bupati.

Sebelumnya, Ketua KPUD Serdang Bedagai H Muhammad Sofian ST saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan diselenggarakan sehari sebelum pelaksanaa kampanye rapat umum terbuka yang dimulai dari 16 Maret hingga 5 April 2014 di mana jadwal kampanye telah dirilis dan diberikan kepada masing–

masing parpol peserta pemilu di Kabupaten Serdang Bedagai.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari program sosialisasi kepada masyarakat agar dapat termotivasi menggunakan hak pilihnya ketika berada di TPS dan tidak ragu dalam memilih. Selain itu dalam menunjang kualitas pemilu mendatang, KPUD Sergai berharap peran pers dapat membantu mensosialisasikan Pemilu Damai demi terwujudnya keamanan pada pelaksanaan kampanye Pileg 2014.

“Kami berharap (KPUD Sergai) media pers baik cetak maupun elektronik dapat mencipatakan suasana pemilu damai karena pada saat kampanye dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, kemudian dengan adanya karnaval ini dapat menekan angka golput khususnya di Sergai seperti diketahui setiap pemilu mengalami degradasi atau penurunan angka persentase pemilih untuk memilih di TPS,” ujarnya.

Selanjutnya H Sofian mengingatkan kepada masyara-

kat, kelompok ataupun golongan agar tidak melakkukan gerakan tidak memilih atau golput, karena hal itu pelanggaran hukum dapat diproses sesuai dengan peundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah gerakan golput diharapkan partisipasi seluruh masyarakat dengan melaporkan kepada aparat terdekat jika mengetahui ada seseorang atau kelompok tertentu yang mengajak atau mempengaruhi untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

“Untuk melaksanakan dan mensukseskan pesta demokrasi lima tahun ini, sekali lagi kami megaharapkan partisipasi dari kita semua, dari semua lapisan untuk ikut mensosialisasikan berbagai hal tentang pelaksnaan dan manfaat pemilu untuk kemajuan bangsa dan negara lima tahun ke depan," imbuhnya.

Dalam kegiatan karnaval ini diawali pelaksanaan penandatanganan prasasti kesepakatan bersama Pemilu Damai yang diikuti para caleg dan parpol peserta pemilu yang dimaksud-

kan agar semua caleg dan parpol peserta pemilu dapat mentaati peraturan yang telah ditetapkan berkaiatan dengan Pemilu 2014 mendatang.

"Akhirnya, kami mengucapkan selamat berkampanye kepada partai poltik dengan harapan parpol dapat berkampanye dengan cara memberi contoh berpolitik yang baik dan sehat kepada bangsa sehingga rakyat kita lebih baik dan berjaya di masa yang akan datang,” tandasnya.

Selanjutnya kegiatan dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan Pemilu Damai oleh KPUD Sergai, Panwaslu Kabupaten Sergai, dan dua belas parpol peserta Pemilu Legislatif 2014, dan unsur Forpimda. Usai proses penandantanganan kesepakatan bersama kegiatan dilanjutkan dengan karnaval mobil yang langsung dilepas Bupati Soekirman dengan rute Replika Istana Sultan Serdang Kecamatan Pegajahan dan finish di Lapangan Bola Kaki Kecamatan Sei Bamban.(ARM)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kejagung Tetapkan Pegawai KY Tersangka Korupsi JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pegawai Komisi Yudisial berinisial AJK (diduga Al Jona Al-Kautsar) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penyalahgunaan keuangan pembayaran uang layanan persidangan (ULP) dan uang layanan penanganan/penyelesaian laporan masyarakat (ULS) sebesar Rp4 miliar.

Kasus ini bermula dari laporan Komisi Yudisial ke Kejaksaan.

“Penyelidik Bidang Pidsus Kejagung telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan AJK sebagai tersangka, sehingga pemeriksaan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Kamis (20/3).

Penetapan tersangka itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Print-22/F.2/Fd.1/03/2014, pada 11 Maret 2014. Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “AJK merupakan staf pada Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Akuntansi Bagian Keuangan Biro Umum KY,” katanya.

Kasus ini bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai pembuat daftar rekapitulasi untuk pembayaran ULP dan ULS kepada pejabat/pegawai KY. Namun, uang itu telah dimanipulasi atau mark up data dengan cara menaikkan anggaran total pembayaran dari angka yang sebenarnya sehingga terjadi selisih lebih bayar sebesar Rp4.165.261.341.

Selisih uang sebesar itu, kata dia, lalu disimpan dalam rekening pribadi tersangka, sehingga hal ini yang dinilai sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan AJK. Sebagai tindak lanjut penyidikan perkara ini penyidik Jampidsus Kejagung hari ini memeriksa dua saksi yaitu Ketua Tim Pemeriksaan Khusus Budi Susila dan Sekjen KY Danang Wijayanto.

Saat dikonfirmasi, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengatakan tindakan yang dilakukan AJK memang yang melaporkan KY sendiri.

Imam menjelaskan kasus ini dilaporkan KY ke Kejagung sekitar 3 bulan lalu karena terindikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dalam hal pembayaran ULP dan ULS. Atas kejadian ini, KY sendiri tak mau dikatakan bersih dari perilaku korupsi.(HOL)

Reses Anggota DPR Bersamaan dengan Masa Kampanye JAKARTA- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad menyayangkan masa reses anggota DPR dijadwalkan bersamaan dengan masa kampanye Pemilu Legislatif 2014. Kesamaan waktu itu memberi celah penyalahgunaan agenda dan dana reses untuk kepentingan kampanye.

"Kami sayangkan masa resesnya melampaui sampai selesai pemilu. Saya sudah sampaikan pernyataan bahwa ini harusnya tidak terjadi. Anggota Dewan itu reses mulai 7 Maret sampai selesai pemilu," ujar Muhammad di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

Dia menduga, ada indikasi anggota Dewan yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014 melakukan kegiatan reses bersamaan dengan kampanye.

Menurutnya, hal itu tidak dibenarkan. Pasalnya, dalam menjalan-

kan aktivitas reses, anggota Dewan dibiayai negara. Padahal, pelaksanaan kampanye tak boleh menggunakan fasilitas, jabatan, dan dana negara. Saat ini, kata Muhammad, Bawaslu mengawasi kegiatan kampanye caleg petahana.

"Ada beberapa anggota DPR petahan merasa tidak nyaman karena kami perlakukan sama (dengan caleg non-petahana). Jadi bukan berarti kami menganggap keliru reses itu, tapi kami sayangkan masanya," kata dia.

Sebelumnya, Peneliti l Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, potensi penyalahgunaan tinggi karena anggaran reses DPR meningkat tajam dua tahun menjelang pemilu. Total anggaran reses tahun 2014 mencapai Rp 994.92 miliar. Naik 47 persen dibanding tahun 2013 dan naik empat kalilipat (332 persen) dibandingkan anggaran tahun 2010.(KOMPAS.COM)

Mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjawab pertanyaan wartawan setibanya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (21/3). Anas diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan suap dalam pembangunan proyek Hambalang.

Polri Dituding Petieskan Korupsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

JAKARTA - Dua tahun lebih, penanganan kasus korupsi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 2012, yang ditangani Polri hingga kini terkesan dipetieskan.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak KPK agar segera mengambil alih, seperti kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) 2005 yang sudah tiga tahun mangkrak di Polri.

"Penanganan kasus korupsi di tubuh Polri selalu tidak beres, mangkrak, berlarut-larut tanpa hasil. Setelah KPK mengambil alih

kasus korupsi Alkes dengan tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, kini saatnya kasus korupsi TNKB juga bisa ditangani KPK." papar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (21/3).

Neta mengungkapkan, korupsi proyek TNKB tahun anggaran 2012 senilai Rp 500 miliar, diduga ada mark up 100 persen. Sejumlah jenderal polisi diduga terlibat dalam proyek ini. "Salah satu tersangkanya Budi Susanto masih ditahan

pengadilan," kata Alex.

Selain itu, Peradi juga mengharuskan Joko Sriwidodo membayar denda Rp3,5 juta. Menurut Alex, Joko tidak menjalankan tugasnya sebagai advokat dengan baik dan melanggar kode etik.

Seperti menjanjikan kepada kliennya untuk memindahkan sidang tersangka kasus suap hakim Setyabudi dari PN Bandung untuk digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

PN Bandung adalah bekas kantor Setyabudi saat menjabat Wakil Ketua Pengadilan sekaligus lokasi tangkap tangan serah terima suap oleh Setyabudi dan tersangka Asep Triana, orang suruhan tersangka Toto Hutagalung.(OKZ)

Anas Lapor Dana Kampanye Demokrat Rp232 M Tahun 2009 ke KPK JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengaku kembali diperiksa soal pelaksanaan kongres PD 2010 di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Anas, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecarnya soal asal muasal dana kongres partai berlambang Bintang Mercy tersebut.

"Hari ini kelanjutan pemeriksaan yang ketujuh. Pendalaman lagi tentang kongres. Pendalaman lagi tentang mobil Harrier yang bersejarah itu," kata Anas setelah diperiksa KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (21/3).

Namun, Anas mengklaim kepada penyidik, dirinya justru melaporkan soal audit independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Presiden 2009. Menurut Anas, Partai Demokrat berhasil menghimpun dana

dari perseorangan dan perusahaan hingga Rp232 miliar.

"Dari data awal itu tampak bahwa dari daftar penyumbang apakah itu perseorangan atau korporasi yang totalnya Rp232 miliar itu sebagian sesungguhnya tidak menyumbang atau hanya dipakai namanya saja. Saya menyampaikan informasi dan data awal yang perlu didalami dan diselidiki lebih jauh oleh KPK," ujar Anas.

Berhubung sebagian nama penyumbang dalam audit tersebut fiktif, Anas menyatakan KPK patut melakukan penyelidikan. "Karena daftar penyumbang itu sesungguhnya tidak menyumbang, berarti ada sumber dana lain yang sesungguhnya itulah yang perlu diselidiki.

Termasuk tugas KPK kalau mau menyelidiki apakah itu ada kaitannya dengan kasus Bank Century atau tidak," ungkap Anas.(OKZ)

sudah mengajukan penawaran sebesar Rp 404.236.384.398.

Sementara tiga perusahaan lainnya PT Alfo Citra Abadi mengajukan penewaran Rp 328.148.

775.000, PT. San He Asia Rp345.815.087.526, dan PT Indoaluminium Intikarsa Industri Rp 398.287.690.270.

Dengan diambilalihnya kasus korupsi TNKB 2012 ini, katanya, diharapkan KPK bisa segera menyita sejumlah barang bukti yang kini masih ditangan perusahaan Budi Santoso, yang ke-

mudian dijadikan aset untuk mengikuti proyek TNKB 2014, paparnya.

"Tentu sangat aneh jika tersangka korupsi yang ditahan KPK bisa lolos mengikuti tender proyek TNKB 2014. Dengan diambilalihnya kasus korupsi TNKB 2012, KPK bisa mendesak Polri segera membatalkan atau mengulang proses tender TNKB 2014 agar proyek pengadaan tersebut bersih dari keterlibatan tersangka koruptor yang sedang ditahan KPK," sambung Neta. (ENDY)

Hakim Tinggi Usul MK Dimasukan ke Kamar MA

Pengacara Hakim Setyabudi Diberhentikan JAKARTA - Pengacara tersangka kasus suap hakim Setyabudi, Joko Sriwidodo, diberhentikan secara tetap dari profesi advokat.

Hal tersebut diputuskan dalam sidang kode etik advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Jakarta, Jumat (21/3).

Dalam putusan yang dibacakan oleh ketua majelis Alex R Wange, Joko sebagai teradu dinilai melanggar Pasal 4 Ayat 2, Pasal 6 huruf a dan f Undang-Undang Advokat.

"Serta Pasal 4 huruf b, c dan d Kode Etik Advokat Indonesia.

Menghukum teradu, pemberhentian tetap dari profesi advokat untuk tidak menjalankan profesi advokat baik di dalam atau di luar

KPK karena terlibat korupsi Simulator SIM. IPW mendesak KPK segera mengambilalih kasus korupsi TNKB 2012, dan menangkap sejumlah jenderal yang diduga terlibat. Sikap Polri yang mengambangkan kasus ini telah memberi angin pada Budi Susanto.

Terbukti, Budi Susanto lewat PT Mitra Alumindo Selaras bersama tiga perusahaan lainnya lolos mengikuti tender proyek TNKB 2014 mengalahkan 28 peserta lainnya. Bahkan, perusahaan Budi

Hakim Agung Gayus Lumbuun menjawab pertanyaan wartawan sebelum meninggalkan Gedung KPK Jakarta, Kamis (20/3).Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Cabang Mahkamah Agung mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi terkait souvenir Ipod Shuffle yang diterima ketika menghadiri resepsi pernikahan putra Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.

JAKARTA- Hakim Tinggi pada Balitbang Diklat Kumdil, Disiplin F Manao mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) “dileburkan” ke dalam Mahkamah Agung (MA), dan ditempatkan di salah satu kamar di MA. Disiplin menyampaikan hal ini dalam sesi tanya jawab dalam seminar Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Jakarta, Kamis (20/3).

Disiplin menyampaikan ini kepada dua narasumber, Ketua DKPP yang sekaligus mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan mantan Ketua MA Bagir Manan.

“Di negara-negara demokrasi dan beradab, MK itu sebenarnya kan tidak ada. Kewenangan MK itu bisa ditangani MA. Sebaiknya, MK masuk ke dalam salah satu kamar di MA,” ujarnya.

Sebagai informasi, MA saat ini telah memiliki lima kamar pembagian perkara. Yakni, kamar pidana, perdata, agama, tata usaha negara, dan militer. MA telah memulai

sistem kamar ini sejak 2011 dan mulai berlaku efektif secara penuh pada April 2014.

Jimly menjelaskan bahwa ada banyak konsep judicial review di dunia. “Ada 10 model judicial review di dunia, dan model terbesar yang diikuti banyak negara ada tiga model,” jelasnya sambil merujuk bukunya yang bertajuk ModelModel Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.

Ia mennjelaskan, selain model pengujian, masing-masing negara di dunia juga berbeda ketika menentukan lembaga yang berwenang menangani permohonan judicial review (pengujian undangundang terhadap konstitusi).

Misalnya, di negara yang menganut sistem common law yang menyerahkan kewenangan ini ke MA. “Semua negara common law, kecuali Inggris, menerapkan judicial review dan kewenangan ini dilakukan oleh MA. Ini karena sejarah judicial review kasus Marbury vs

Madison pada 1803 oleh MA Amerika Serikat. Makanya, semua negara yang sistem konstitusi dipengaruhi Amerika, nggak punya MK,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.

Sedangkan, di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (civil law) membentuk MK. “Semua negara Eropa Kontinental, selain Belanda, membentuk MK,” jelasnya.

Jimly menuturkan bahwa Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sempat gamang ketika merumuskan kewenangan judicial review ini di awal kemerdekaan. Pasalnya, Indonesia terpengaruh sistem hukum Belanda. “Yamin usul agar MA bisa melakukan judicial review, tapi usul ini ditolak oleh Soepomo,” jelasnya.

Karenanya, Jimly berpendapat perdebatan mengenai siapa yang berwenang melakukan judicial review seharusnya tak perlu dipersoalkan kembali.(NET)

KPK Menduga Sejumlah Pengacara Lakukan Obstruction of Justice KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat sejumlah pengacara yang melakukan obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Sayangnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto belum bisa memberikan informasi secara jelas siapa saja advokat yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Namun, ia menegaskan perbuatan obstruction of justice merupakan bagian dari modus operasi perkara korupsi.

“Modus operandi korupsi itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh pelaku, tapi juga ada pihakpihak lain yang diduga membantu mengaburkan proses yang sedang diperiksa. Dan itu

sebenarnya bagian dari obstruction of justice,” katanya di Jakarta, Rabu (19/3).

Salah satu indikasi perbuatan obstruction of justice yang tengah diperiksa KPK adalah mengarahkan saksi. Bahkan, pengarahan saksi tersebut bisa berupa meminta saksi untuk bersembunyi sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. “Enggak boleh saksi disuruh bersembunyi begitu,” katanya.

Bambang mengatakan, KPK mulai serius menangani dugaan perbuatan obstruction of justice ini. Menurutnya, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan tersangka kepada seseorang yang diduga berbohong di persidangan. Maksud keseriusan KPK untuk menangani dugaan

perkara menghalang-halangi penyidikan ini untuk membongkar luas perkara tersebut.

“KPK akan terus meningkatkan itu. Karena kalau enggak begitu, kita tidak bisa bongkar secara lebih luas dan lebih tuntas,” ujar Bambang.

Ia menuturkan, dugaan orangorang yang membantu koruptor ini biasanya dilakukan oleh kalangan profesional. Istilah kalangan profesional yang membantu koruptor tersebut adalah gatekeeper. Menurutnya, KPK tak akan pandang bulu dalam menangani perbuatan obstruction of justice ini.

“Bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai obstruction

of justice, itu akan menjadi bagian penting dari target KPK,” katanya.

Setidaknya, lanjut Bambang, terdapat dua pasal yang bisa dijerat bagi pelaku yang diduga melakukan obstruction of justice.

Keduanya adalah Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimal di kedua pasal ini adalah tiga tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Atas dasar itu, kata Ketua KPK Abraham Samad, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah pengacara tersebut.

Namun, ia belum bisa memastikan sejauh mana keterlibatan para pengacara tersebut dalam dugaan perbuatan

obstruction of justice.

“Mungkin terlalu premature (jadi tersangka, red). Masih ditelusuri,” ujarnya.

Ia menyarankan para advokat yang menjalankan fungsinya sebagai penasihat hukum tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Salah satu modus perbuatan yang masuk kategori obstruction of justice adalah mengarahkan saksi untuk bersembunyi dari panggilan KPK. “Imbauan saya kepada pengacara jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses jalannya penegakan hukum,” tutup Abraham.(NET)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Jangan Pilih Caleg tidak Peduli Rakyat TANJUNGBALAI - Masyarakat Kota Tanjungbalai dalam menggunakan hak pilihnya pada Pileg 9 April 2014 mendatang diminta cerdas menentukan pilihannya. Jangan pilih caleg yang tidak peduli rakyat karena nantinya lima tahun ke depan akan menyesal.

Harapan ini dikemukakan beberapa elemen masyarakat menyahuti semakin dekatnya waktu pemilihan, di antaranya Ustad Imran Bhakti Panjaitan dari Forum Silahturahmi Pemuka Agama (FSPA) Kota Tanjungbalai, LSM Merdeka Nursyahruddin SE, Syamsul Choir dari GeMPATA Reformasi maupun Irwanto dari LSM TOPPAN RI kepada Wartawan, Selasa (18/3) di Jalan Julius Usman.

“Sebagai misal sejak pertengahan Juli 2013 hingga sekarang masyarakat Kompleks Perumahan DEPAG di Kelurahan Bunga Tanjung dan sekitarnya tidak menikmati air bersih karena kerusakan sumur bor. Namun kepedulian dua anggota DPRD Kota Tanjungbalai Selamat Simangunsong maupun Zainuddin SE tidak ada padahal yang bersangkutan juga terkena imbas kerusakan sumur bor tersebut. Sementara

tampa merasa risih kedua anggota dewan tersebut ikut sebagai caleg pada pileg sementara lagi,” tegas Nursyahruddin SE Hal senada juga diungkapkan Ustad Imran Bhakti Panjaitan maupun Syamsul Choir. Minimnya kepedulian akan kebutuhan mendesak masyarakat terutama air bersih mencerminkan caleg yang tidak perlu dipilih lagi pada pileg nanti.

“Padahal kedua anggota dewan tersebut bisa saja mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyegerakan perbaikan sumur bor yang melayani sekitar 700 pelanggan air bersih . Ini harus menungguh anggaran pada APBD Kota Tanjungbalai TA 2014 yang anggarannya hanya Rp175 juta, yang memang kini tercantum pada APBD 2014,“ tandas Syaiful Choir.

Sementara Irwanto mengajak masyarakat pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan jangan mau diiming-imingi janji.

"Perhatikan orangnya peduli atau tidak dengan masyarakat selama ini dalam kehidupannya sehari-hari," katanya.

(HER)

DPRD Tanjungbalai tak Cerdas Menangkap Aspirasi Namun Cerdas Memperkaya Diri Sendiri TANJUNG BALAI- DPRD Kota Tanjungbalai Periode 2009 – 2014 dengan pimpinan H Romay Noo SE, Wakil Ketua Hj Zainab Hadi Lc dan Surya Darma AR terkesan tidak cerdas menangkap aspirasi rakyat, namun cukup cerdas dalam memperkaya diri sendiri. Padahal anggota DPRD merupakan sosok yang dipilih dan dipercaya secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme dan tahapa demokrasi dan politik yang ada.

Seharusnya DPRD mampu menyembatani kebutuhan real masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Kenyataannya peran dan fungsi ini tidak terlaksanakan secara optimal dan masyarakat merasa sangat kecewa terhadap keberadaan institusi DPRD maupun sosok pribadi yang telah dipercayakan namun lebih cenderung lebih

memikirkan kepentingan pribadi.

Penilaian kondisi ini dikemukakan Ustad Imran Bhakti Panjaitan, dari Forum Silahturahmi Pemuka Agama (FSPA) Kota Tanjungbalai kepada Wartawan di Jalan Julius Usman. Seharusnya menurut Imran, DPRD harus mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara mendengar aspirasinya.

“Yang ditemui kini berlangsungnya penerapan kebijakan oleh eksekutif yang seharusnya diawasi oleh DPRD namun tetap mengikutkan kepentingan pribadi anggota dewan semisal pembiaran berlangsungnya arahan kegiatan/proyek dengan jelas mewajibkan uang di muka 10 persen dari pagu pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengabaikan Perpres No 70/ 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sehingga Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dikebiri," katanya.

Sehingga kalangan penyedia jasa/ rekanan tidak memiliki peluang bersaing secara sehat dan gagal menjadi rekanan yang profesional. Padahal,

kata dia, Walikota Tanjungbalai selaku kepala daerah adalah pembina jasa kontruksi sebagaimana diatur dalam UU No 18/1999 tentang Jasa Kontruksi.

"Penempatan pegawai honor di PDAM Tirta Kualoh Kota Tanjungbalai sebagai jatah anggota dewan.

Penyetoran uang bagi PNS dalam pengisian posisi jabatan struktural yang jelas-jelas bertetangan dengan PP RI No 13/2012 tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 100/ 2000 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dengan memperalat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Persetujuan pengalokasi dana pengangkatan pegawai kontrak/honor dengan memberikan jatah setiap anggota dewan, semisal di Kantor Satpol/PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),“ papar Imran.

Masih menurut Imran, apalagi di masa pencalegan ini maka setiap kepentingan eksekutif selalu menjadi mainan DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagaimana yang terlihat kini pengesahan RAPBD Kota Tanjungbalai

TA 2014 baru selesai pertengahan Bulan Maret 2014, dengan memunculkan alasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Setdako Tanjungbalai tidak siap. “Padahal masyarakat cukup cerdas menilai tidak mungkin TAPD tidak siap dari segi kualitas penguasaan permasalahan. Banggar yang tidak berkualitas mungkin, karena tidak mungkin kualitas Banggar mampu mengalahkan perangkat TAPD yang memang kompetensinya jauh lebih tinggi,“ tegas Imran.

Terkait penilaian Imran ini, masyarakat membenarkannya sebagaimana dikemukakan Sekretaris DPD GeMPATA Reformasi Syaiful Choir.

"Tanggung jawab moral anggota dewan periode 2009-2014 terhadap konstituennya cukup rendah dan sangat memalukan. Oleh karenanya jangan heran bila ditemukan beberapa anggota dewan yang kini mampu membangun rumah cukup mewah terkesan sebagai orang kaya baru (OKB) seperti Zainuddin SE, Surya Darma AR, dan lainnya," katanya.

(HER)

Kabupaten Asahan Tandatangani Deklarasi Pemilu Damai

HSB Harahap Pimpin Forum Wartawan Mingguan Tanjungbalai

KISARAN - Para partai politik (parpol) yang ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014 mendatang di Kabupaten Asahan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kapolres Asahan, FKPD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menandatangani deklarasi Pemilu Damai, Sabtu (15/ 3), di Lapangan Parasamya Kisaran.

Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menjelaskan, penyelenggaran pemilu harus dapat menunjukan diri yang baik kepada perserta pemilu dan masyarakat. Artinya KPUD harus menjadi suritauladan bagi yang lain. “Saya minta KPUD jangan tergiur oleh pihak kanan dan pihak kiri, bertugaslah sesuai aturan. Maka saya yakin pemilu di Asahan berjalan aman,“ kata Bupati Asahan, sembari meminta kepada parpol dalam menjalankan kampanye tidak meremehkan parpol lain.

"Dan jaga hubungan silaturahmi bersama masyarakat dan parpol lainya," sambungnya.

TANJUNGBALAI - Melalui musyawarah beberapa wartawan mingguan Kota Tanjungbalai, Sumut di Restauran Tiga Saudara Jalan Pahlawan Nomor 137 Kota Tanjungbalai, Selasa (18/3), secara aklamasi terpilih HSB Harahap (Jaya Pos) sebagai Ketua Forum Wartawan Mingguan Kota Tanjungbalai disingkat FWMKT Periode 2014- 2016.

Susunan pengurus FWMKT Periode 2014-2016, Dewan Pembina Walikota Tanjungbalai DR H Thamrin Munthe M Hum, Direktur PDAM Tirta Kualoh Kota Tanjungbalai Zaharuddin SE, dan Penasehat Hukum Ade Agustami Lubis SH, Efduari Halawa SH, Indra Syahrul SH. Ketua HSB Harahap (Jaya Pos), Wakil Ketua I M Sirajuddin Nasution (Bidik Kasus), Wakil Ketua II, Sufian (Aktual), Wakil Ketua III Koster Naibaho (Jaya Pos), Sekretaris Mhd MM Situmorang (Suara Masa), Wakil Sekretaris I Tin Fauziah (Metro Indonesia), Wakil Sekretaris II MJ Harahap (Reportase), Bendahara Nuraini Zulkarnain Naipospos (Suara Masa), Wakil Bendahara Dede Usman (Garuda Pos).

Divisi Advokasi & Pembelaan Wartawan Efendi Kesuma (Forum Indonesia Baru), Herman (KPK POS), AJ Harahap (Aktual), Al Amin Sitorus

Kapolres Asahan AKBP Budi Suherman dalam deklarasi tersebut menyatakan tekad untuk mensukseskan pemilu dan siap mengawal dan mengamankan pemilu mendatang. "Tentunya dengan harapan pemilu di Asahan dapat berjalan tertib dan nayaman," katanya.

Penandatangan deklarasi pemilu yang juga serentak dilakukan di seluruh Indonesia tersebut dirangkai dengan kegiatan karnaval diikuti seluruh parpol peserta di Asahan dengan mengelilingi Kota Kisaran.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Asahan Darwis Sianipar SAg menyebutkan, deklarasi ini dilakukan untuk menyatakan pemilu damai di Asahan. Sedangkan kegiatan karnaval sendiri bertujuan sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung aman damai dan tertib melibatkan seluruh parpol. “Mari gunakan hak pilih kita masingmasing. Golput bukan solusi,“ kata Ketua KPUD Asahan.

(IN)

SOSIALISASI - Kepala desa dan tokoh masyarakat sedang mengikuti sosialisasi pendidilkan politik Pemilu 2014.

Kades Diingatkan tidak Intervensi Warga Saat Pemilu BATUBARA - Kepala desa di Kabupaten Batubara diingatkan untuk tidak mengintervensi warga saat Pemilu Legislatif 9 April nanti.

"Biarkan masyarakat kita bebas menggunakan hak politiknya dengan memilih wakil rakyat yang menurut mereka mampu memperjuangkan aspirasi," kata Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM di Aula MAN Lima Puluh, Kamis (20/3).

"Masyarakat Batubara sudah sangat cerdas dalam menggunakan dan menentukan dalam hal politik sehingga tidak boleh dihalanghalangi," tambahnya.

Kepala desa sebagai ujung tom-

bak pemerintah harus turut serta mensukseskan pemilu. "Kepala desa harus mengajak warganya ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu legislatif, jangan golongan putih (golput). Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi harus ditumbuhkembangkan dalam menyukseskan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihan masing-masing," tandasnya.

Sekedar diketahui, dalam pemilu kali ini ada 420 orang anggota legislatif yang bersaing memperebutkan 35 kursi DPRD Kabupaten Batubara yang terbagi dalam lima daerah pemilihan. (RIEL)

Pane (KPK POS), Sukiman Sarbini (Sergap TKP), Syamsul Bahri (Metro One). Divisi Investigasi Junaidi (Bidik), Irwansyah Harahap (Buser), Dtm Zulkarnain (Sangkakala), Rahman Perangin-angin (Detektif Monitor), Syamsul Adli KH (Warta Barisan Baru), Syawaluddin (SBN), M Haidir (LIPAD).

Setelah selesai pembentukan, Mhd MM Situmorang selaku salah satu inisiator didampingi Nuraini Z Naipospos kepada Wartawan mengemukakan, forum bermula dari beberapa para jurnalis mingguan memiliki keinginan dan pandangan yang sama dengan penuh kesadaran untuk melahirkan sebuah forum tempat diskusi, saling tukar informasi, sharing dan kekompakan dalam pemberitaan.

“Forum ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dan saling tukar pemikiran, gagasan dan informasi dalam berbagai persoalan yang bermitra dengan berbagai elemen baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Tujuan itu dilandasi atas wujud dari rasa tanggungjawab sosial wartawan, maka lahirlah satu forum tempat berkumpul para wartawan media cetak mingguan yang disingkat FWMKT,“ jelas Situmorang.

(HER)

Bupati Labuhanbatu Lantik Pejabat Eselon RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD, disaksikan Wakil Bupati Suhari Pane SIP dan Plt Sekdakab Labuhanbatu H Ali Usman Harahap SH serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila SpTHT, Rabu (19/3) pagi di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati melantik para pejabat eselon II, III dan IV Pemkab Labuhanbatu.

Para pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik tersebut terdiri dari, Hobol Zulkifli Rangkuti SSos menjadi Kepala Bappeda Labuhanbatu, Drs Muhammad Kahfi (Kaban Lingkungan Hidup), Ir Nirwan Latif Siregar (Kadis Kehutanan dan Perkebunan), Ir Jumingan (Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan), Ir Leo Sunarta M MA (Kadis Kelautan, Perikanan dan Peternakan), Saprina Purba SIP (Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu), Indra Hamsah SSos MSi (Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan), dan Kamsia Tanjung SE mendapat promosi sebagai Kasubbag Program pada Dinas Perin-

dustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu.

Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD dalam arahannya mengatakan, bahwa pelantikan ini adalah sesuatu yang biasa dan rotasi seperti ini adalah untuk mengisi kekosongan dan penyegaran di kalangan PNS di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu. “Kepada para pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik segeralah beradaptasi dengan lingkungan kerjanya masing-masing,” katanya mengingatkan.

Selain itu Tigor juga mengingatkan kepada Hobol Zulkifli Rangkuti yang dilantik sebagai Kepala Bappeda Labuhanbatu untuk merubah pola fikir. "Karena saudara tahu teknis dan seorang eselon II tahu teknis maka harus tahu membuat kebijakan, sebab eselon dua harus bisa mengambil kebijakan dan itu tidak ada dalam peraturan atau undang-undang.

Kemudian saudara harus mengetahui peraturan dan perundangundangan serta harus mengetahui situasi lapangan dan lakukan

koordinasi dengan mitra kerja kita di DPRD.Yang paling penting bagi saya rubah menset saudara.

Berfikirlah sebagai eselon dua yang mengetahui teknis lapangan karena saudara pernah duduk di eselon tiga," paparnya.

Bagi Kadis Perikanan, dia berharap Dinas Perikanan ini menjadi lebih baik dua tahun ke depan.

"Badan Lingkungan Hidup saya titipkan bahwa di BLH itu reevaluasi semua kinerja di dalamnya, karena BLH itu perlu dan kita punya mitra kerja di berbagai perkebunan, lakukan koordinasi yang baik mudah-mudahan mereka dapat bekerja sama dengan kita untuk membangun Kabupaten Labuhanbatu ini," katanya.

Terkait pertanian, dia menganggap instansi ini sesuatu yang penting. "Pertanian ini saudara bina kelompok-kelompok tani yang makin lama makin tak jelas dan kita sudah pangkas kelompokkelompok tani yang menjual pupuk bersubsidi. Sekarang reevaluasi tahapan kerja di bawah dari pada kelompok tani yang dapat subsidi dari pemerintah," katanya. "Khusus

kehutanan, saudara harus turun ke lapangan bukan di balik meja saja, saudara harus mengerti bagaimana kasus RSK dan HPP, saya minta dalam waktu dua bulan sudah saudara kuasai," tegas Tigor lagi.

Kepada pejabat eselon III dan IV, Tigor hanya mengingatkan agar bekerja yang bagus dan baik.

Sebagai eselon III maupun IV saudara melayani pimpinan saudara dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Hati-hati saudara dalam bekerja karena pimpinan saudara yang nantinya akan menilai pekerjaan tersebut, apakah saudara mampu atau tidak untuk dipromosikan ke eselon dua atau harus disingkirkan dari tim pimpinan saudara," ungkapnya.

Pelantikan pejabat eselon II, III dan IV yang dihadiri para kepala SKPD di jajaran Pemkab Labuhanbatu itu ditandai dengan pembacaan SK Bupati Labuhanbatu, pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan dan penyerahan SK Bupati kepada Drs Muhammad Kahfi sebagai perwakilan pejabat lain yang dilantik. (HAH)

MELANTIK - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD sedang melantik para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Labuhanbatu yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati.

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Tekan Golput, Kesbang Linmas Galakkan Sosialisasi Pemilu BATUBARA - Kesbang Linmas Pemkab Batubara menggelar sosialisasi untuk menyukseskan pelaksanaan Pileg 9 April mendatang di Aula RM Barokah Sei Suka, Selasa (18/3). Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat memberikan hak suara pada Pemilu 2014 serta meningkatkan nilai demokrasi dan pendidikan politik," ucap Kakan Kesbang Linmas Elvis Afianto SH. Sosialisasi ini juga untuk menekan angka golput dan kepala desa serta camat diminta untuk mendorong warganya agar mau mendatangi TPS yang telah ditentukan dan mereka harus memahami demokrasi. "Yang lebih penting bagaimana pelaksanaan pemilu berjalan aman, tertib, lancar. Dari kegiatan ini diharapkan semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara, karena pemilu merupakan proses demokrasi yang menentukan arah jalannya pemerintahan dan kemajuan bangsa," ucapnya.

Ketua KPU kabupaten Ba-

Elvis Afianto SH tubara Muksin Khalid SE MM mengatakan, kepala desa wajib turut serta membantu jalannya pemilu di mana mereka bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

"Salah satunya dengan mendorong warga menyukseskan pemilu dan sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, kepala desa dilarang melibatkan diri dalam kampanye salah satu caleg dan peran caleg maupun parpol sangat besar untuk menarik suara pemilih," tandasnya. (RIEL)

Sekda : Pemilih Pemula Harus Pahami Pentingnya Memilih MEDAN - Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi ELdin diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis membuka sosialisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014, belum lama ini di Hotel Grand Antares, Jalan Sisingamangaraja Medan.

Sekda didampingi Kadis Kominfo Drs Darussalam Pohan MAP dan Kesbangpolinmas Kota Medan Ceko Wakhda Ritonga. Tampil sebagai nara sumber dalam sosialisasi tersebut adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Yenni Chairani Rambe, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Teguh Satya Wira, Kapolresta Medan dan Ketua KNPI Medan.

Dikatakan Sekda, tahun 2014 ini, kita akan melaksanakan pesta demokrasi, dimulai Pemilu legislatif, dilanjutkan Pemilu Presiden.

Oleh karena itu Sekda menilai sosialisasi pemilu sangat penting guna menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

“Juga tetap menjaga rasa aman, nyaman dan tertib terutama para pemuda yang

merupakan pemilih pemula,” kata Sekda.

Menurut Sekda, pemilu merupakan memontum bagi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sesuai hati nurani. Meskipun berdasarkan data-data pesta demokrasi sebelumnya, penggunaan hak suara oleh masyarakat kurang maksimal.

Itu dibuktikan masih tingginya angka golput yang berdampak pada sistem demokrasi kurang berjalan baik.

Melalui sosialisasi ini Sekda berharap, para peserta yang terdiri dari organiasi kepemudaan sebagai garda terdepan dapat memahami dan mengetahui informasi penggunaan hak suara. Termasuk pentinganya pemilu dalam rangka melahirkan dan melanjutkan tonggak kepemimpinan.

“Saya berharap apa yang diperoleh dalam sosialisasi ini dapat dilanjutkan di tengah masyarakat,” harap Syaiful.

Pemko Medan kata Sekda terus berupaya memfasilitasi pesta demokrasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Meski demikian peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sangat dibutuhkan.

(MH)

Muara Harus Bersatu Membangun Tapanuli Utara MUARA - "Muara harus bersatu membangun Taput pasca pilkada lalu,” kata Nikson Nababan bupati Taput terpilih pada acara syukuran pada masyarakat Muara, di pelabuhan Muara, Rabu (19/3), yang dihadiri tokoh nasional Trimedia Panjaitan, Samsul Sianturi dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Uniknya, meskipun antusiasme masyarakat hadir pada acara itu, Camat Muara tidak terlihat berada di lokasi syukuran.

Lanjut Nikson, sejatinya Muara memiliki keindahan yang dahsyat secara alamiah, bahkan kota Muara sudah terkenal sejak dulunya.“Hanya saja infrastruktur jalan yang porakporanda menimbulkan keengganan masyarakat luar untuk menikmati keindahan Muara,” katanya.

Disebutkannya, pasca pelantikan nanti perbaikan jalan ke Muara menjadi fokus utama. “Kami berharap agar masyarakat saling merangkul dan meninggalkan fenomena dukung mendukung sebelum pilkada yang lalu, karena kemenangan ini merupakan kemenangan dan keinginan masyarakat secara khusus di kabupaten Taput,” tukas-

nya.

Samsul Sianturi warga Muara yang juga caleg Provinsi dari Partai Demokrat mengatakan, ketika dirinya terpilih nantinya menjadi pembawa aspirasi masyarakat Tapanuli, infrastuktur menuju Muara akan diperjuangkan ditingkat provinsi terlebih menjadikan Muara sebagai daerah tujuan wisata andalan Taput. “Ini menjadi fokus utama kita, keindahan panorama Muara merupakan anugrah Tuhan untuk kabupaten Taput, disamping itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan Tapanuli menjadi target kami kedepan,” pungkasnya.

A Natalia Simaremare, tokoh masyarakat Muara menghimbau agar Bupati terpilih fokus pada rel yang sudah digariskan pada visi dan misi yang sangat diharapkan masyarakat. “Visi dan misi merupakan dasar pelaksanaan pembangunan, kami yakin itu semua sudah melalui pengujian, dan perubahan itu harus nyata, ini sangat diharapkan masyarakat Taput untuk dibuktikan,” katanya.

(PR)

SYUKURAN - Acara syukuran terpilihnya pasangan bupati Tapanuli Utara, pasangan Nikson Nababan - Mauliate Simorangkir. (KPK POS/PR)

Hosen Hutagalung: PPP Tolak Protap MEDAN - Calon anggota legislatif (caleg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Sumut-B Nomor Urut 1 untuk DPRD Porvinsi Sumut, Drs H Ahmad Hosen Hutagalung MA mengatakan PPP sebagai Partai Islam terus berjuang untuk membentengi kepentingan Umat Islam.

Sesuai tugas dan fungsinya, PPP di legislatif terus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar tidak merugikan kepentingan Umat Islam.

Hal itu disampaikan Hosen Hutagalung saat bersilaturrahmi bersama masyarakat Jalan Garuda Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal, kemarin.

Hosen didampingi caleg DPRD Kota Medan Nomor Urut 2 Dapil 2 Hamdan Sukrawi ST, dan Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan Mursal Harahap SAg yang juga caleg Dapil Medan 3 Nomor Urut 1.

Diungkapkan Hosen yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris FPPP DPRD Sumut, beberapa kebijakan yang ditentang FPPP DPRD

Sumut, yakni di antaranya pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Program seperti ini tentu sangat mengganggu kepentingan Umat Islam, karena itu PPP menolaknya secara tegas. “Untuk Protap, PPP kalah suara ketika diambil keputusan suara terbanyak,”jelasnya.

Di luar itu, lanjut Hosen, berbagai program dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan umat, FPPP terus mendorong dan memberikan dukungan penuh, seperti program magrib mengaji, usaha kecil dan menengah serta lainnya.

Perjuangan PPP di legislatif perlu dipertahankan guna mengawal seluruh kepentingan ummat Islam.

“Untuk itu, kami mohon do’a dan dukungan dengan memilih caleg-caleg PPP. Baik untuk DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan Mursal Harahap, mengingatkan Umat Islam agar menjaga kekompakan dan persatuan. Jika umat tidak bersatu, bukan tidak mungkin kekuatan Umat Islam di DPRD Medan akan hilang.

Faktanya kata Mursal, pada Pemilu Legislatif 2009 silam, khusus untuk Dapil Medan 3

dari tujuh Kursi yang diperebutkan, hanya satu kursi untuk Umat Islam, artinya enam kursi diraih umat di luar Islam.

Padahal secara kuantitas, jumlah Umat Islam di Dapil Medan 3 masih lebih banyak.

Kemudian dari 50 anggota DPRD Medan, Islam hanya mengusai kursi sekitar 60 persen.

“Kondisi ini harus kita renungkan bersama, jangan hanya karena mata uang dan sembako, kita menggadaikan suara kita kepada orang yang tidak seakidah dengan kita,” ungkapnya.

Sementara itu, masyarakat yang hadir pada acara itu, meminta Hosen Hutagalung dan Hamdan Sukrawi, jika terpilih, agar terus berjuang demi kepentingan Umat Islam.

Menurut masyarakat, sedikit banyaknya dampak dari semakin sedikitnya jumlah wakil rakyat dari Islam, mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat.

“Harapan kami, Pak Hosen, Pak Hamdan, dan Pak Mursal terus berjuang dan bekerja keras untuk mengawal seluruh kepentingan Umat Islam, kami do’akan dan mendukung penuh,” ucap salah seorang perwakilan masyarakat yang hadir pada acara tersebut. (MH)

Plt Walikota Medan Terima UNESCO MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Asisten Ekbang Ir Qamarul Fatah, Kepala Dinas Kesehatan drg Usma Polita MKes dan Kabag SDM Budi Siregar ST, Selasa (18/ 3) di Balai Kota Medan menerima kunjungan United Nations Educations Science and Cultural Organisation ( UNESCO), terdiri dari DR Tariq Rana dan Ms Eva Mia Siska. Kunjungan ini adalah untuk menyampaikan draf MoU dalam rangka kerja sama pengelolaan sumber daya air di Kota Medan hingga 2030 mendatang.

Kunjungan pihak UNESCO ini merupakan yang sekian kali di mana barubaru ini mereka melakukan kunjungannya dalam rangka menyampaikan konsep system analisis keamanan sumber daya air di Kota Medan, yang diterima oleh Sekda Medan Ir Syaiful Bahri.

DR Tariq Rana dalam kesempatan itu mengatakan, kesepakatan tersebut tentunya pihak UNESCO tidak saja melibatkan Pemko Medan saja walau pengelolaan sumber daya air yang berkulitas tersebut akan dibangun di Kota Medan dengan bahan bakunya dari air sungai yang mengalir di Kota Medan. "Karena air sungai mengalir dari hulu ke hilir, tentunya ada beberapa kabupaten dan juga provinsi akan ikut membuat kesepakatannya," katanya.

Dikatakannya, permasalahan air bersih juga menjadi masalah di negara-negara lain dan UNESCO juga telah menjalin kerja sama dalam pengadaan sumber daya air di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Untuk membangun pengelolaan sumber daya air di Kota Medan ini sedikit banyaknya telah belajar dari gegara-negara lain.

“Kita akan melakukan dialog dengan pemangku kepentingan lainnya, karena sungai kita tahu bukan milik Pemko Medan, dan Sungai tersebut mengalir melewati sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan dialog ini tidak saja di tingkat provinsi tentunya sampai di tingkat pusat,“ ujar Tariq. (VIN)

Pangdam I/BB:

Sukseskan Pemilu 2014 dengan Motto Damai itu Indah MEDAN - Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi menjadi irup pada Upacara Bendera Gabungan TNI/Polri, PNS dan masyarakat di Lapangan Upacara Mapolda Sumut Jalan SM Raja XII KM 10,5 No 6 Medan, Senin (17/3). Dalam amanatnya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S SE MM yang dibacakan Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi mengatakan upacara bendera merupakan wujud rasa bangga dan penghormatan terhadap Sang Merah Putih sebagai lambang negara yang harus dihormati dan dijaga segenap Bangsa Indonesia, sebagai bukti tetap tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itulah diharapkan agar penghormatan terhadap lambang negara ini, harus dijadikan sebagai media untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan sikap patriotisme, yang dapat diimplemetasikan dalam bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. "Bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif. Dengan demikian untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral, secara terpadu dan berkesinambungan

agar pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi dan aturan yang berlaku," katanya.

Kepada TNI/Polri agar tetap pegang teguh Netralitas TNI/Polri, pada pelaksanaan pemilu legislatif, di mana sanksi tegas akan diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap netralitas TNI/ Polri, hingga sanksi pemecatan. "Prajurit TNI/Polri dilarang berpolitik praktis, politik TNI/Polri adalah politik negara. Tugas utama TNI dalam pemilu, sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 34 Tahun 2004 yaitu membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Kerja sama itu bertujuan mewujudkan sinergitas dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama perbantuan TNI kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat," paparnya.

Lebih lanjut Kasdam I/BB menyampaikan kepada seluruh PNS baik di lingkungan TNI, Polri maupun instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta masyarakat, hendaknya menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik sesuai perundang-undangan yang berlaku.

UP UPAAC ARA - Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo Wiradi memimpin penghormatan saat menjadi irup pada Upacara Bendera Gabungan TNI/ Polri, PNS dan Masyarakat di Lapangan Upacara Mapolda Sumut Jalan SM Raja XII KM 10,5 No 6 Medan, Senin (17/3).

"TNI/Polri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senantiasa bekerjasama dengan semua komponen masyarakat di wilayahnya, bangun komunikasi secara intensif dengan saling memberi saran dan masukan guna kepentingan pembangunan, ciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan selalu mengutamakan musyawarah

untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan, sehingga dapat diminimalisir apapun persoalan yang timbul di daerah yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan menghambat pembangunan," katanya.

Selain itu juga kepada seluruh anggota TNI/Polri dan PNS jajaran Pemerintah Provinsi Suma-

tera Utara serta masyarakat, diimbau agar tetap waspada dan melaksanakan aktivitas secara normal. "Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan etika dalam kehidupan berbangsa serta bernegara," katanya.

Di akhir amanatnya Kasdam menyampaikan beberapa atensi Pangdam I/BB sebagai berikut, tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika di mana pun berada serta beraktivitas. Tingkatkan disiplin dan nilai-nilai moral dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangun harmonisasi yang tulus antara TNI/Polri beserta aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat sehingga tercapai tujuan pembangunan. Jangan terpancing terhadap isu menyesatkan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa.

"Mari sukseskan Pesta Demokrasi Tahun 2014 dengan motto Damai Dalam Pemilu Itu Indah," katanya.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Utara, Kapoldasu, Danlantamal I/Belawan, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kajatisu, Kejari Provsu, Asrendam I/BB, Aslog Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Pa Liaison TNI AL Kodam I/BB, Pa Liaison TNI AU, perwakilan TNI AL, perwakilan TNI AU, para perwira, bintara, tamtama, dan PNS Kodam I/BB. (REL)

10

KPK POS E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

KRIMINAL

Plt Walikota Medan Tinjau Kebakaran Jalan Cikditiro MEDAN – Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S, MSi didampingi Asisten Pemerintahan Drs Musadad, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dra Hanna Lore Simanjuntak, Kabag Humas Budi Hariono, S.STP, MAP, dan sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemko Medan meninjau kebakaran di Jalan Cikditiro Kelurahan Madras Kecamatan Medan Polonia, Senin.

Bencana kebakaran ini terjadi, Senin (17/3) pukul 02.00 dini hari, yang menghanguskan empat pintu rumah ruko dan mengambil korban sebanyak dua orang yakni nyonya Amnah Nasution (78) dan Wardah (14), yang masih duduk dibangku sekolah SMP. Pada peninjauan Plt Walikota Medan sangat prihatin dengan kejadian tersebut, dan sempat berbincang dengan para korban.

Dzulmi Eldin dalam kesempatan itu mengatakan, kita merasa prihatin, dan apa yang akan dilakukan kedepannya untuk menata, membantu para korban, karena kita melihat rumah ini dijadikan

sebagai tempat usaha mereka, seperti ada usaha rumah makan, upaya bantuan yang nanti kita akan bicarakan dengan Camat Medan Polonia.

“Apa yang kita lakukan nanti akan kita bicarakan kepada Camat, kelurahan, ini hanya sekedar membantu untuk meringankan beban para korban yang tertimpa musibah kebakaran ini,“ ujar Eldin.

Menurutnya, bencana kebakaran ini merupakan musibah yang tentunya kita semua tidak menginginkan terjadi. Namun mari kita ambil ikhtibar dengan kejadian ini agar lebih berhatihati.

Selanjutnya Plt Walikota Medan menyempatkan diri melayat ke rumah duka yang meninggal dunia akibat kebakaran tersebut di Jalan Brigjen Katamso Km.5,5 Kelurahan Ttiti Kining Kecamatan Medan Johor. Kedatangan Plt ini untuk bertakzia dengan keluarga korban, walau jenazah kedua korban telah dikebumikan di pekuburan muslim Titi Kuning.

(VIN)

Terseret Arus, Satu Hilang, Dua Ditemukan ACEH UTARA - Satu hilang dan tiga lainnya ditemukan ketika empat remaja tenggelam didua tempat terpisah.

Satu korban di pesisir Gampong Bangka, kec. Dewantara, Aceh Utara, Senin.

Informasi diterima, tiga remaja yang dikenal sebagai santri ini tenggelam di pesisir Gampong Bangka Jaya, Kec. Dewantara, saat mandi laut.

Dua di antaranya sudah ditemukan oleh warga. Mereka adalah Arif (16), dan Wahyudi (16), remaja asal paloh Gadeng, Kec. Dewantara.

Sementara Ahmad Husaini (19), belum ditemukan oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim SAR dan para nelayan setenpat yang melakukan pencarian.

Arif, Wahyudi, dan Ahmad Husaini, remaja asal Paloh Gadeng itu sedang mandi di laut Minggu, sekitar pukul 16:00, karena ombak tinggi ketiganya terseret arus. Dua dari tiga remaja ini diselamatkan. Seorang belum ditemukan.

(ROMI)

Satu Unit Truk Terjungkal Akibat Jalan Berlubang ACEH TIMUR - Truk yang mengangkut bahan kelontong dari Medan ke Aceh terjungkal ke galian proyek pelebaran jalan Medan Banda Aceh, di Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Kota Aceh Timur, Senin.

Peristiwa itu terjadi saat truk bernomor polisi BK 8189 DO, yang dikemudikan Ilyas, warga Bireun yang sarat mutan itu berpapasan dengan truk lain yang datang dari arah berlawanan.

Untuk menghindari tabrakan, Ilyas membanting stir ke arah kiri, karena jalan sempit, ban depan truk terperosok ke lubang galian hingga ter-

balik.

Salah satu warga setempat mengatakan, peristiwa tersebut terjadi mendadak.

Terbaliknya truk itu diakibatkan ada lubang galian pelebaran jalan Negara yang sudah sepekan itu ditinggalkan pihak pekerja. “Lubang Galian ini sedalam lebih kurang 80 Centimeter,”ujar warga setempat Akibat kecelakaan itu, pihak truk mengalami kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sejauh ini belum diketahui nama perusahaan pelaksana proyek ini, dikarenakan dil okasi tidak ada plang pelaksanaan proyek.

(BSO)

Oknum Sat Lantas Polres Nias Nyaris Tampar Wanita Hamil GN.SITOLI - Seorang wanita muda yang sedang hamil bernama Ida Lubis (29), yang kesehariannya bekerja serabutan dari rumah ke rumah, warga di Kota Gunungsitoli, nyaris ditampar oknum lantas Polres Nias, Brigadir RS. Pasalnya, wanita yang sedang ngidam itu mengambil dua buah mangga di samping kantor Pos Lantas Kota Gunungsitoli, Minggu sekitar pukul 13.00 WIB. Kisahnya, berawal dari Ida Lubis meminta buah mangga yang terletak tepat di sebelah kantor pos lalulintas Polres Nias di kompleks Pelabuhan Lama Kota Gunungsitoli. Sebelumnya Ida Lubis yang tidak ingin dituding sebagai pencuri, meminta izin kepada brigadir RS yang pada saat itu menjalankan tugas di pos lalulintas, untuk mengambil buah mangga yang sebenarnya ingin ia jadikan bahan membuat rujak.

Saat itu, Ida lubis bertanya, apa boleh mengambil dua buah mangga dari pohon untuk dimakan. Lalu dijawab RS

dengan nada kasar. RS mengatakan, tidak ada orang yang boleh mengambil buah mangga ini. Namun kata-kata RS tidak menyurutkan keingginan hati Ida lubis untuk meminta buah mangga, dan memetik dua buah mangga dari pohon yang cukup rendah.

Usai memetik dua buah mangga tersebut, RS marah besar sehingga terjadilah adu mulut antara keduanya, dengan mengeluarkan katakata kasar. Mungkin karena RS tidak tahan mendengar kata-kata Ida Lubis lalu RS naik pitam dan langsung mendekati Ida Lubis sambil mengayunkan tangannya.

Kejadian itu sempat disaksikan warga sekitar yang berdatangan di lokasi termasuk sejumlah wartawan.

Beruntung rekan satu kerja RS cepat melerai sehingga tangan RS tidak sampai mengenai wajah Ida Lubis.

Ida Lubis sangat menyesalkan sikap arogansi dan tak terpuji yang diperlihatkan Brigadir RS tergadap dirinya dimuka umum. (TIM)

Penggelapan Raskin Gampong Baro

Kaur Pemerintahan Desa Jadi Tersangka LANGSA - Dugaan penggelapan beras miskin (Raskin) desa Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama mulai menemukan titik terang, setelah pihak Polres Langsa menetapkan Sri Kaur (kepala urusan) pemerintahan desa sebagai orang yang bertugas memberi beras raskin kepada warga ditetapkan menjadi tersangka.

Polisi menetapkan Sri menjadi tersangka yang tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No : SP2HP/81/III/2014/Reskrim yang ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Langsa AKP Muhammad Firdaus. Ditemukan bukti awal yang cukup, bahwa terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau pemalsuan dokumen mengenai penggelapan beras raskin di gampong Baro yang dilakukan oleh Sri. Sumber Koran ini di Gampong Baro menyebutkan bahwa sebanyak 360 orang warga miskin di desa itu tidak diberikan jatah raskin serlama lima bulan yaitu bulan November, Desember – 2013 serta bonus beras bulan 13, 14 dan 15 tahun 2013. Sedangkan jatah raskin untuk desa Gampong Baro sebanyak 1.725 kg perbulannya, jadi total yang tidak disalurkan berjumlah 8.750 kg.

Sebelumnya para warga tidak berniat melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Namun ketika warga bertanya kepada geucik (kepala desa) Hanatiah, warga tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Karena itu sebanyak 360 warga miskin yang tidak mendapat jatah beras selama 5 bulan menanda tangani agar kepala desa Gampong Baro diproses hukum. Dianggap telah menggelapkan raskin tersebut.

Setelah menandatangani surat pelaporan, warga miskin tersebut meminta agar tokoh pemuda Lili Maiduana sebagai yang mewakili warga melaporkan tentang penggelapan raskin ke pihak berwajib. Ditambahkan, sejak dilaporkannya ke Polres Langsa, sesuai laporan Polisi No : LP/ 410/XII/2013/Aceh/Res Langsa

RASKIN - Beras miskin (raskin) yang kerap menjadi ajang penyelewengan oknum di tingkat kelurahan. (Ilustrasi) tanggal 27 Desember 2013 tentang terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Secara Maraton pihak penyidik Polres Langsa telah memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan sebagai saksi termasuk geucik Hanatiah.

Dari pengembangan sementara, Kaur pemerintahan berinitial Sri ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Polres Langsa. Namun Sri belum ditahan. Saat ini Sri telah diberhentikan dari Kaur Pemerintahan desa serta ketua PPS juga telah diganti dengan orang lain. Sebelumnya Sri juga menjabat sebagai ketua PPS desa Gampong Baro.

Sementara itu geucik desa gampong Baro ketika dimintai keterangan Koran ini tentang penggelapan raskin itu mengatakan, bahwa kasus ini telah ditangani yang berwajib.

“Jadi saya tidak berhak lagi memberikan komentar dan bisabisa komentar saya nanti malah memperbesar masalah. Jadi semua ini kita serahkan saja melalui proses hukum sesuai apa yang d ikehendaki warga,” demikian ungkap Hanatiah.

(TIM)

Warga Miskin Gampong Baro Lapor ke Camat SEBANYAK delapan orang mewakili warga miskin desa Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama, Selasa pecan lalu, mendatangi Kantor Camat Langsa Lama guna untuk menyelesaikan pembagian jatah beras miskin (raskin) tahun 2014.

Dari delapan orang yang hadir di kantor Camat Langsa Lama termasuk sekdes gampong Baro Nana serta ketua pemuda Lili Maiduana. Kedatangan mereka di kantor Kecamatan diterima oleh Camat Langsa Lama Zakaria serta staf kecamatan Suparjo sebagai mediasi untuk menyelesaikan pembagian raskin thn 2014 di desa Gampong Baro.

Kedelapan delegasi warga miskin itu meminta kepada pihak Kecamatan Langsa Lama agar dapat memfasilitasi pembagian jatah raskin Gampong Baro untuk jatah tahun 2014.

Warga tidak mau jatah tahun 2014 diberikan untuk jatah 2013 sebagai pengganti beras yang telah digelapkan. Sebab jatah raskin 5 bulan tahun 2013 sedang dalam proses hukum. Jadi warga tidak meminta jatah beras yang masih dalam proses hukum. Demikian pinta utu-

san warga miskin gampong Baro kepada pihak kecamatan.

Permintaan mereka diterima oleh pihak kecamatan. Namun menurut pihak kecamatan sebaiknya para warga bermusyawarah di desa dengan kepala desa dan staf kecamatan Suparjo berjanji akan menjadi mediator dalam musyawarah nanti, agar supaya kasus ini dapat terselesaikan dengan baik.

Usai pertemuan camat Langsa Lama Zakaria mengatakan kepada Koran ini, masalah raskin jatah untuk 5 bulan dan jatah beras tahun 2013 yang bermasalah, biarlah hukum yang berbicara.

Menyinggung tentang permintaan warga, dengan Camat mengatakan, untuk menurunkan seorang geusyik harus melalui mekanisme yang ada, karena geuchik dulunya dipilih warga.

“Jadi kalau warga ingin menurunkan geuchik mestinya melalui proses mekanisme yang sesuai dengan qanun,” demikian ungkap Camat Langsa Lama yang akrab disapa dengan panggilan Jack kepada Koran ini, Selasa pekan lalu.

(TIM)

Eldin Bantu Ayah dan Anak

Siti Aisyah Hidup di Atas Becak Barang MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi benar-benar terenyuh melihat pengorbanan bocah berusia 8 tahun bernama Siti Aisyah. Dia terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk merawat ayahanda tercinta Muhammad Nawawi Pulungan (58) yang kini terbaring tak berdaya akibat penyakit paruparu akut menggerogoti tubuhnya.

Yang membuat Eldin lebih terenyuh lagi, ayah dan anak ini sehariharinya tinggal di atas becak barang karena tidak mampu membayar rumah kontrakan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari, keduanya hanya mengharapkan belas kasihan warga yang merasa iba.

Eldin benar-benar terharu. Itu sebabnya dia langsung membawa Nawawi ke RSUD dr Pirngadi Medan guna mendapatkan perawatan medis secara intensif, Rabu (19/3) malam sekitar pukul 22.30 WIB. Diharapkan dengan pengobatan yang dilakukan tersebut, penyakit paru-paru mantan supir mobil boks ini dapat disembuhkan.

Dengan demikian dia bisa bekerja dan hidup dengan layak kembali bersama anak tercintanya tersebut.

Eldin didampingi sejumlah pimpinan SKPD, Kamis (20/3), menjenguk Nawawi yang masih terbaring lemah di Ruang Flamboyan, khusus tempat perawatan pasien penderita paru-paru di RSUD dr Pirngadi Medan. Di hidungnya terpasang selang oksigen, sedangkan di tangan kirinya terpasang jarum infus. Kondisi lakilaki kurus berkulit hitam itu tampak masih sangat lemah. Ketika

sejumlah wartawan yang hadir untuk mewawancarainya, dengan suara lirih dia mengaku masih tidak sanggup. Sedangkan Aisyah dengan setia mendampingi ayahnya di samping tempat tidur rumah sakit.

Setelah melihat kondisi Nawawi tersebut, Eldin minta kepada Dirut RSUD dr Pirngadi dr Amran Lubis agar memberikan pelayanan dan perawatan medis dengan sebaikbaiknya supaya Nawawi cepat sembuh. Lantas bagaimana dengan biaya selama perawatan? “Pemko Medan yang menanggung seluruh biayanya melalui Jamkesda maupun BPJS. Kita berharap penyakit ayah Aisyah dapat disembuhkan,” kata Eldin.

Selain biaya perawatan, mantan Sekda Kota Medan ini pun akan kembali menyekolahkan Aisyah.

Hal itu dilakukan agar Aisyah memiliki masa depan yang lebih baik. Akibat mengurus dan merawat ayahnya yang sakit, bocah kurus itu terpaksa harus berhenti sekolah. Eldin menilai apa yang dilakukan Aisyah selama ini sangat luar biasa. Karena itulah dia tidak mau masa depan bocah malang itu hilang.

“Kita sudah mendaftarkan Aisyah sekolah. Insya Allah dia akan sekolah besok (hari ini). Baik pakaian maupun peralatan sekolahnya telah kita siapkan. Artinya kehidupan Aisyah mulai sekarang kita yang mengurus, termasuk makannya. Kita akan mengusahakan membantu Aisyah sampai menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA,” ungkapnya.

Eldin menambahkan lagi, admi-

K AYUH BECAK Siti Aisyah (8) sedang mengayuh becak beserta ayahnya yang terbaring sakit. (KPK POS/DOK) nistrasi kependudukan Aisyah seperti akte kelahiran juga akan segera diurus melalui intansi terkait. Dia yakin proses pengurusan akan berjalan dengan lancar dan cepat, sebab Aisyah memiliki datadata yang lengkap. Ditambah lagi KTP yang dimiliki ayahnya merupakan KTP Medan dengan alamat Jalan Kertas. “Jadi untuk pembuatan akte kelahiran Aisyah, saya rasa tidak ada masalah,” jelasnya.

Selanjutnya Eldin juga sudah berpikir untuk menyediakan tempat tinggal bagi Aisyah beserta ayahnya nanti. Rencananya, Eldin akan menempatkan mereka di salah satu rumah susun sederhana (Rusunawa) agar dapat hidup dengan layak dan sehat. Aisyah tak banyak bicara. Matanya berkacakaca dan mengucapkan terima kasih atas bantuan maupun perhatian yang diberikan Plt Wali Kota. Keinginannya untuk berse-

kolah lagi dan melihat ayahnya sembuh akan terwujud.

Sementara itu Kadis Pendidikan Kota Medan Marasutan Siregar membenarkan penjelasan Plt Wali Kota. Aisyah telah didaftarkan di SD Negeri No.060786 Jalan Purwo Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur. Mengenai kelas berapa Aisyah akan didudukkan, Marasutan belum bisa menjawabnya.

Sedangkan menurut Camat Medan Kota Parlindungan Nasution, Aisyah bersama ayahnya selama ini hidup tidak menetap di atas becak barang. Selain di seputaran Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja dan emperan toko, keduanya juga terlihat di seputaran Jalan Juanda. “Begitu mengetahui kehidupan mereka sangat memprihatinkan sekali, Plt Wali Kota langsung membantu,” terang Parlindungan. (VIN)

11

KPK POS E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

KRIMINAL

Diduga Memperebutkan Harta:

Sinema Zebua Tewas Dibunuh Saudara Sepupu GN.SITOLI - Harta duniawi seakan menjadi persoalan rumit di kalangan keluarga dewasa ini. Di Nias dan tanpa pikir panjang tega melakukan pembunuhan keluarga sendiri.

Seperti yang terjadi pekan ini, Sinema Zebua alias Ama Sudi (40) warga Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli tewas dibunuh oleh saudara sepupunya (bersaudara bapak-red), Foniwa’o Zebua alias Ama Seruan (52) warga Desa Tumori Balohili Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli, pada Senin (17/ 3) sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut informasi yang berhasil dihimpun di TKP menyebutkan, korban Sinema Zebua seorang pekerja bangunan dan ketika sedang istirahat siang sambil makan Nafo (sirih-red). Tiba-tiba datang pelaku dan membacok leher korban hingga nyaris putus.

Selanjutnya, pelaku membacok punggung korban sebanyak lima kali bacokan membuat korban meninggal di Tempat Kejadian Perkara

(TKP).

Menurut informasi dari warga sekitar, motif pembunuhan tersebut diduga dilatarbelakangi masalah harta (kebun) antara pelaku dengan korban.

Polres Nias yang menerima informasi langsung turun ke TKP dan berselang beberapa saat kemudian berhasil menangkap pelaku. Sebelum ditangkap pelaku sempat melarikan diri, tetapi timah panas petugas berhasil melumpuhkan pelaku dengan menembak bagian paha.

Kasat reskrim Polres Nias, AKP Arifieli Zega SH membenarkan kejadian itu. "Betul telah terjadi pembunuhan di Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat," katanya.

Pelaku Foniwa’o Zebua ketika hendak ditemui di ruangan RPB RSUD Gunungsitoli, Selasa, tidak bisa dikonfirmasi karena akan segera dipindahkan ke ruangan operasi. Sementara itu dua petugas kepolisian dari Polres Nias menjaga ketat pelaku. (YAGI)

Senjata Api Rakitan Merajalela di Nias

PENJELASAN - Kapolres Nias AKBP J Permadi Wibowo berbincang dengan korban ketika membuat laporan di Mapolres Nias.(KPK POS/YAGI) GN. SITOLI - Kondisi keamanan di Nias saat ini semakin tidak terkendali dan kurang kondusif. Hampir setiap minggu tindak pidana pembunuhan dan sejenisnya terjadi. Bahkan berdasarkan kejadian sebelumnya, tindak pidana lebih berfokus di daerah-daerah kumuh atau terisolir dan jauh dari pantauan petugas.

Saat ini kasus demi kasus terus terjadi di wilayah Kota Gunungsitoli. Seperti halnya yang dialami Fao`aro Rahmad Zebua alias Ama Fani (51) seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralamat di Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Korban mengalami luka di bagian perut, karena ditembak dengan senjata api oleh orang yang tak dikenal di Desa Ononamolo Kec. Gunungsitoli Selatan, Nias, Selasa, sekira pukul 19.30 Wib. Menurut keterangan korban, penembakan tersebut pada saat dia sedang duduk di depan rumahnya. Tibatiba datang pelaku bersama

satu orang temannya dengan menaiki sepeda motor dan berhenti di depan rumahnya.

Selanjutnya, salah seorang diantaranya menghampiri korban dan menanyakan sesuatu, namun korban tidak mengerti apa pertanyaan pelaku. Pada saat bersamaan pelaku menarik senjata yang tersimpan dalam kantong jaket sebelah kanan, dan menembak perut korban. Setelah itu kedua pelaku melarikan diri.

Kasat Reskrim Polres Nias AKP. Arifieli Zega SH, mengatakan akibat penembakan tersebut korban mengalami luka dibagian perut. Korban mengalami luka lecet dari serpihan peluru. Menurut AKP Arifieli Zega SH kasus penembakan ini masih dalam penyelidikan termasuk identitas pelaku sedang kita lacak, sembari menghimbau jika ada yang melihat seseorang yang memiliki senjata api rakitan, agar memberikan informasi melalui handphone 08216047911.

(YAGI)

Edarkan Sabu, Dua Pemuda Kelabui Polisi MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan dua pria tambun yang menjadi pemodal dan pengedar sabu-sabu didua lokasi berbeda. Kedua pelaku, Jul Ananta Sitepu alias Anta (36) warga Jalan Djamin Ginting dan Andi Brahmana (26) warga Jalan Ngumban Surbakti ini diamankan dikediamannya masing - masing pada Rabu (19/3) sekitar pukul 12.00 WIB siang.

Dari kedua pengedar tersebut, polisi mengamankan barang bukti 9 gram, yang dibagi dalam 20 paket kecil dan senjata api jenis Airsoft Gun, timbangan elektrik dan plastik klip sabu.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Nasrum Pasaribu didampingi Kanit Reskrim Iptu Alexander Piliang, Kamis sore, mengatakan, penangkapan kedua pengedar

Rumah Dinas KPLP Teluk Dalam Disewakan NIAS SELATAN - Mencuatnya kabar rumah Dinas KPLP Telukdalam yang disewakan oknum Pegawai Syahbandar Rezekieli Harefa alias Ama Memo menjadi buah bibir masyarakat Telukdalam.

Karena oknum Syahbandar tersebut menyewakan rumah dinas yang ditempatinya untuk mencari keuntungan pribadi dengan sewa Rp18 juta pertahun. Dan belum lagi yang 10 kavling sebagai tanah kosong disewakan kepada masyarakat untuk didirikan shelter sebagai tempat tinggal sebesar Rp5 juta pertahun.

Saat dikonfirmasi, Senin, kepada Anggota Syahbandar Rezekieli Harefa tentang penyewaan rumah dinas tersebut tidak berada di kantornya. Tidak diketahui entah kemana Syahbandar pergi.

Pemerhati Hukum dan Sosial Kabupaten Nias selatan Aliwardana Zebua menjelaskan, rumah negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan, maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas rumah negara tersebut, dalam peraturan perundang-undangan.

Rumah negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No-

DISE WAK AN - Rumah dinas Syahbandar dan kavling yang disewakan Oknum Pegawai Syahbandar Telukdalam Rezekieli Harefa. (KPK POS/DOK) DISEW AKAN mor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara1, adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri, tambah Zebua.

Rumah negara hanya dapat diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri dengan hak serta kewajiban yang melekat didalamnya.

"Rumah negara tersebut memiliki status golongan rumah negara yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 1994 Jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara," ungkap Zebua.

Zebua menjelaskan juga bahwa Pejabat atau Pegawai Negeri yang ingin menghuni rumah negara tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.Harus memiliki Surat Izin Penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan. Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah Negara selambatlambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima. b.Suami dan istri yang masing berstatus Pegawai Negeri, hanya dapat menghuni satu Rumah Negara, kecuali apabila suami istri tersebut bertugas

dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.

Kepala KPLP Telukdalam Takem Harita saat dikonfirmasi melalui selulernya, Senin, merasa kaget karena selama ini rumah dinas yang ditempati anggotanya dikontrakan kepada masyarakat. Anggotanya telah menyalah gunakan rumah dinas yang disewakan kepada orang lain demi keuntungan pribadi tanpa sepengetahuannya.

Hal ini merupakan pelanggaran.

Diharapkan agar kasus tentang penyewaan rumah dinas KPLP Telukdalam jangan diteruskan karena telah menyalahi peraturan yang berlaku. (TIM)

Polres Serdang Bedagai Gelar Operasi Brata 2014

Seorang Pemuda di Nias Tewas Dikeroyok Massa

SEI RAMPAH - Dalam pengamanan pemilu 2014, Polres Sergai menggelar Operasi Mantap Brata Toba 2014 yang dilaksanakan di halaman Mapolres Sergai, Jumat.

Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Serdang Bedagai Ir.H Soekirman, perwakilan seluruh Partai Politik, Perwakilan Organisai Massa beserta para tokoh masyarakat.

Bertindak selaku pembina upacara Kapolres Sergai AKBP B.Anies Purnawan SIK,MSi dan sebagai komandan upacara Kanit Rekiden Lantas Sergai Iptu Alpian Arby dan diikuti ratusan personil Polres Sergai, Sat Brimob Tebing Tinggi dan Satuan TNI dari Yonif 122.

Dalam amanat tertulis Kapoldasu yang dibacakan Kapolres Sergai mengatakan, apel gelar pasukan operasi mantap brata tahun 2014 ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personel dan kelengkapan sarana prasarana polri sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Dengan harapan semua perencanaan yang telah disiapkan dapat berjalan dengan optimal dalam mencukung

GN.SITOLI - Desman Kristian Gea (19) warga desa Siwalubanua II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli-Nias, tewas akibat dikeroyok sejumlah massa, usai menonton acara hiburan syukuran perkawinan di desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Beberapa jam kemudian setelah polisi mengidentifikasi tempat kejadian perkara, dua orang pelaku barhasil diciduk dari persembunyiannya, Kamis.

Kapolsek Gido AKP.RM Gultom ditempat kejadian mengatakan, ketika mendengar informasi dari masyarakat, bahwa ada ditemukan seseorang tergeletak di pinggir jalan diduga kuat sudah meninggal dan tidak diketahui identitasnya.

Lalu, pihak polsek Gido, bersamaan dengan onggota kepolisian Resor Nias langsung terjun ke lapangan guna melakukan identifikasi dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Korban pada saat ditemukan terdapat satu unit HP, STNK kendaraan roda dua, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dompet yang ada di saku celana korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga tewas akibat penganiayaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Wajah korban terlihat memar dan berlumuran darah, serta tulang kepala

pelaksanaan pengamanan pemilu 2014 mendatang,” tegas Kapoldasu.

Menurut Kapoldasu, Operasi Mantap Brata Toba 2014 dilaksanakan selama 224 hari diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif dan rehabilitasi, dalam rangka mengamankan setiap tahapan inti pemilu 2014.

“Setiap tahapan pemilu selalu ada potensi kerawanan perlu diindentifikasi, diintimidasi dan ditangani dengan cepat, tepat dan profesional agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan pemilu 2014,”paparnya.

Seperti kita ketahui, kata Kapoldasu, bersama bahwa berbagai potensi kerawanan tersebut dapat terjadi dalam setiap tahapan pemilu antara lain berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, tyermasuk tindak pidana umum yang harus dapat dikelola dan ditangani secara profesional, transaparan dan akuntabel. (ARM)

bagian belakang korban remuk.

Bahkan saat diangkat oleh polisi, darah korban menetes deras dari bagian kepala (tengkuk).

Usai melakukan olah TKP, mayat korban langsung diboyong ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli guna pengambilan Visum Et Repertum. Setelah itu mayat korban diserahkan pada keluarga untuk selanjutnya dikebumikan.

Pihak kepolisian Resor Nias, dalam hitungan satu jam kemudian berhasil menciduk dua orang pelaku berinisial BL dan YL. Setelah dilakukan pengembangan dan berdasarkan informasi yang didapat polisi dari kedua pelaku yang sudah tertangkap, mengakui bahwa ada empat orang yang diduga ikut menganiaya korban, identitas mereka sudah dikantongi polisi dan sedang dalam pengejaran polisi.

Kapolres Nias AKBP Juliat Permadi Wibowo saat di konfirmasi melalui telefon selulernya mengatakan kejadian tersebut benar adanya. Dua orang yang diduga sebagai pelaku sudah tertangkap dan pelaku lainnya sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Identinas mereka sudah diketahui dan anggota telah diarahkan di sekitar kawasan kejadian perkara. (YAGI)

Satpol PP Langsa Bongkar Lapak Liar

ini merupakan pengembangan dari empat pengedar yang ditangkap pada Rabu dinihari.

"Keempat pengedar yang kita amankan sebelumnya, Karto S (45) warga Jalan Bahagia, Kelurahan Titi Rante, J Fredi Bangun (20) warga Perumnas Simalingkar, Ahmad Sofian Lubis (25) warga Jalan Ngumban Surbakti, Bordok Adi Purba (25) warga Komplek Perumahan Zekita Medan. Keempatnya kita amankan dilokasi berbeda di kawasan Padang Bulan.

Dijelaskannya, dari keempat pengedar tersebut, pihaknya mengamankan barang bukti 6 gram paket sabu - sabu, beberapa unit handphone, kaca pirex, plastik klip, timbangan dan sebilah pisau jenis badik.

(MBC)

LANGSA - Satpol PP Kota Langsa yang dibackup aparat kepolisian dari Polres Langsa membongkar dan menertibkan puluhan lapak liar pedagang yang berada di blok A – B Pasar Peukan Langsa di sekitar lokasi pembangunan Town Square Langsa, Senin.

Pantauan Koran ini, penertiban lapak liar para pedagang tersebut berlangsung alot dan mendapat pertentangan dari para pedagang yang merasa berhak terhadap lapak yang selama ini mereka gunakan selama beberapa tahun.

Sementara, penertiban itu langsung dikoordinir Kasatpol PP Muktarmidi, Kadis Koperindag AL-Azmi , Camat Langsa Kota Jamil Gade, Keuchik Peukan Kota Langsa dan aparat kepolisian Polres Langsa.

Kasatpol PP Muktarmidi mengatakan, sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya sudah

memberikan pemberitahuan kepada para pedagang sampai batas 8 Februari 2014.

Namun tidak diindahkan.

Lalu kita surati kembali kepada pedagang dibolehkan membongkar sendiri lapak dagangan pada Jumat dan Sabtu. "Karena tidak kunjung dibongkar juga oleh pedagang, maka hari ini kita lakukan pembongkaran paksa," tegasnya.

Penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk penertiban kota, sebagaimana perintah Walikota Langsa untuk penataan kota.

Kadis Koperindig Al-Azmi mengatakan, lapak pedagang yang dibongkar ini merupakan lapak ilegal yang dibuat sendiri oleh para pedagang.

Seorang pedagang blok B Peukan Langsa, yang lapaknya dibongkar menyatakan, kebijakan Walikota Langsa yang membongkar lapak ini merupa-

L AP AK LIAR - Petugas Satpol PP Kota Langsa saat merubuhkan lapak liar pedagang di Blok A – B APAK yang berada di sekitar pembangunan Town Square. (KPK POS/YANTO) kan kebijakan yang tak bijaksana, “Kami tiap hari membayar retribusi, kemudian kami dijanjikan ada lapak baru untuk berjualan. Namun, sebelum lapak itu ada lapak dagangan

kami sudah dibongkar. Lapak yang ada baru siap 14 lapak, sementara pedagang yang berjualan ada 75 orang. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati,”ucapnya. (YANTO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

NASIB petani di negeri ini tak ubahnya seperti kata pepatah; “sudah jatuh ditimpa tangga”. Kenapa tidak, pupuk bersubsidi sudah semakin langka. Dari hari ke hari sudah tak ditemukan lagi di kios-kios pupuk dan distributor. Bahkan, kalaupun ada harganya tidak lagi sesuai aturan pemerintah. Padahal, pemerintah diseluruh daerah sudah menetapkan HET (harga eceran tertinggi) untuk jenis pupuk bersubsidi.

Kentalnya “permainan” antara distributor dengan pengecer membuat pupuk semakin langka di negeri ini. Sementara para petani pasrah, membiarkan tanaman menguning layu, karena ketiadaan pupuk. Mirisnya lagi, pupuk yang dijual di pasaran kini banyak yang palsu. Buktinya, Polda Sumut berhasil menangkap pengedar pupuk palsu pekan lalu di Kota Tebingtinggi. Kini petani di negeri ini benar-benar sangat menderita. eperti diketahui pupuk merupakan elemen penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Karena itu pupuk sangat dibutuhkan petani.

Namun, diperkirakan sekitar 25 persen pupuk yang beredar di Sumatera Utara saat ini merupakan pupuk palsu.

Banyaknya beredar pupuk palsu, karena pupuk asli saat ini sangat sulit diperoleh. Jenis pupuk yang sangat sulit ditemukan adalah, Urea, NPK dan ZA. Ketiga jenis pupuk ini merupakan kebutuhan utama petani.

Karenanya, fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harus lebih dimaksimalkan. Pengawasan harus lebih ketat dilakukan agar petani tidak menjadi korban pestisida palsu.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (BPTP Sumut), membenarkan, pihaknya kerap menemukan banyak petani yang menggunakan pupuk yang setelah diteliti ternyata palsu. Bentuk pe-

S

malsuannya mulai dari warna pupuk, warna karung, dan harga. Yang paling parah, kandungan yang sangat dibutuhkan tanah di dalamnya ternyata nol persen.

Modus yang dilakukan dalam memalsukan pupuk cukup beragam.

Misalnya, mengubah pupuk subsidi menjadi pupuk nonsubsudi dengan memasukkan unsur-unsur tertentu sehingga berganti warna.

Pupuk urea bersubsidi yang warnanya pink, diganti menjadi pupuk nonsubsidi berwarna putih, dan ada juga yang bungkus atau karungnya diganti. Tidak itu saja, pupuk nonsubsidi, seperti KCL, NPK dan TSP, diubah menjadi bahan dasar dolomit atau membuatnya menjadi mirip dengan yang asli, namun kandungan nol persen.

Selain itu, ada juga dengan mencampur misal KCL, 50 persen asli, selebihnya ditambah batu bata yang sudah digiling. Begitu juga dengan TSP, modus pemalsuannya berupa butir-butir yang mirip dengan aslinya. Yang juga harus diperhatikan adalah, pupuk nonsubsidi jenis NPK

yang berasal dari Jawa Timur.

Diperkirakan sedikitnya 25 persen pupuk, baik bersubsidi maupun nonsubsidi yang beredar di masyarakat palsu. Dengan banyaknya pupuk palsu yang beredar di masyarakat, petani merupakan yang paling mengalami kerugian. Dampaknya, tanaman rusak, pertumbuhan tidak maksimal, bahkan gagal panen.

Sementara itu, data yang diperoleh Koran ini, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 46 Tahun 2012, alokasi pupuk bersubsidi jenis urea di Sumatera Utara merupakan yang paling tinggi, yakni 162.000 ton. Sedangkan untuk jenis SP-36, hanya 51.000 ton.

Kemudian, pupuk jenis ZA, tahun ini dialokasikan sebesar 52.000 ton, NPK 125.000 ton dan organik 39.

000 ton. Sedangkan untuk pupuk jenis ZA dialokasikan sebanyak 24.313 ton. Kemudian, pupuk jenis NPK yang dialokasikan sebesar 53.

270 ton. Sementara pupuk organik dialokasikan sebesar 10.280 ton.

Sedangkan pupuk jenis SP-36 dialokasikan sebesar 22.895 ton. (TIM)

Distributor Pupuk Palsu Digeledah

Tersangka penjual pupuk palsu

Pemerintah Harus Bisa Awasi Pupuk Palsu DPP ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota mengawasi peredaran pupuk palsu di petani. Apalagi, petani kelapa sawit kebun rakyat sangat rentan terhadap pupuk palsu karena sedikitnya alokasi pupuk subsidi dari pemerintah.

“Pemerintah harus bisa mengawasi peredaran pupuk palsu sampai ditingkat pedesaan, khususnya pada pupuk non subsidi.

Tidak hanya pada petani tanaman pangan saja, tapi juga petani kelapa sawit rakyat yang banyak menggunakan pupuk non subsidi,” ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Anizar Simanjuntak.

Sebelumnya diinformasikan, diperkirakan 25 peren pupuk yang beredar di Sumut merupakan pupuk palsu. Peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (BPTP Sumut) kerap menemukan banyak petani yang menggunakan pupuk yang setelah diteliti ternyata palsu.

Bentuk pemalsuannya mulai dari warna pupuk, warna karung, dan harga serta kandungan yang sangat dibutuhkan tanah di dalamnya ternyata nol persen.

“Untuk itu, fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) harus lebih dimaksimalkan. Petani masih minim menerima informasi dari penyuluh pertanian, sehingga sulit membedakan pupuk asli atau palsu,” kata Anizar.

Menurutnya, dengan beredarnya sekitar 25 persen pupuk palsu membawa dampak kerugian petani kelapa sawit rakyat sekitar Rp385 miliar dari luas areal lahan petani 500 ribu hektar dengan kebutuhan pupuk 510 ton per hektar per tahun. Hal ini juga langsung berpengaruh pada produksi.

“Berarti ada kehilangan 35 persen dari biaya petani karena pupuk palsu. Ini masih kerugian karena pupuk palsu saja, belum lagi dengan bibit-bibit palsu yang beredar. Pengawasan pemerintah lemah, dan ini sangat disayangkan

karena Indonesia merupakan negara agraris dimana pekerjaan utama masyarakat banyak disektor pertanian,” ucapnya.

Peredaran pupuk palsu ini, lanjut Anizar, karena pembangunan pabrik pupuk-pupuk sudah menjamur di mana-mana. Tapi penyuluhan di lapangan juga masih kurang.“Pemerintah harus bertindak dengan mengambil sampel. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan kepada pelaku pupuk palsu,” imbuhnya.

Apkasindo siap dilibatkan dalam pengawasan, tapi pemerintah harus ada ketegasannya.

Tidak hanya pada pupuk non subsidi tapi juga pupuk subsidi.

“Kalau petani tanaman pangan paling banyak menggunakan pupuk subsidi, sedangkan petani kelapa sawit rakyat selalu dengan pupuk non subsidi. Ini harus dapat perhatian dari pemerintah, jangan terus merugikan petani atau selamanya peredaran komoditas pertanian dan perkebunan kita hasil dari negara lain,” pungkas Anizar. (TIM)

Alokasi Pupuk Urea di Sumut 139.000 Ton TAHUN 2014 ini, alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk pertanian di Sumut yakni jenis urea sebanyak 139.000 ton, SP 36 sebanyak 43.500 ton, pupuk ZA 43.800 ton, NPK 126.700 ton dan organik 41,1 ton. Hal ini diungkapkan Kepala dinas Pertanian Sumut Ir HM Roem melalui Kepala Seksi Program Ir Lusiyantini MM di kantornya.

Dari 139.000 ton jenis pupuk urea untuk 32 kabupaten/kota, tertinggi alokasi kebutuhan pupuk yakni Kabupaten Simalungun 18.

035 ton, Karo 16.980 ton, Deli Serdang 15.752 ton, Sergai 14.627 ton, Langkat 11.679 ton, Dairi 8.023 ton, Batubara 5.011 ton, Labusel 5.023 ton Asahan 4.907 ton, Taput 3.482 Labura 2.330 ton. Sedangkan lainnya di bawah 1.000 ton.

Sedangkan khusus SP 36 ton, sejumlah kabupaten alokasi pupuknya di atas 1.000 ton sampai 6.000 ton lebih yakni mulai dari Simalungun, Serdang Bedagai, Karo, Deli Serdang, Dairi, Langkat, Pematang Siantar, Toba Samosir, Batubara, Labusel, Padang Lawas, Padang Sidimpuan. Sedangkan selebihnya alokasi kebu-

tuhannya di bawah 1.000 ton.

Untuk pupuk ZA, kata Lusi, alokasi pupuk terbesar diberikan kepada 11 kabupaten/kota yakni di atas 1.000 ton dan tertinggi Karo 7.245 ton. NPK alokasi tertinggi yakni Simalungun 17.715 ton menyusul Sergai 11.729 ton, Deli Serdang 11.712 ton.

Ketika ditanya keluhan para petani di banyak kabupaten/kota di Sumut yang belum memperoleh pupuk bersubsidi 2014 di tingkat distributor maupun pengecer, Lusi membenarkan hal itu.

Menurutnya pihak produsen pupuk nersubsidi belum bisa menyalurkan ke petani kalau belum ada RDKK (Rencana Devenitif Kebutuhan Kelompok) tahun 2014 ini. “Kalau RDKK sudah diajukan, maka otomatis pupuk bersubsidi dapat disalurkan,” ujar Lusi.

Penyerapan Pupuk 2013 Sejak Januari hingga Desember 2013 penyerapan atau realisasi pupuk SP36 bersubsidi untuk sektor pertanian yang diserap petani di Sumatera Utara mencapai 43.933,75 ton atau 104,60 % dari alokasi kebutuhan pupuk ini menu-

rut Per Gub no 30 tahun 2013 kebutuhan selama setahun.

Ia mengatakan, selama tahun 2013 serapan tertinggi yakni November sebanyak 6.923.65 ton menyusul April 5.445,65 ton, Mei 4.300,50 ton. Kemudian Februari 3.606,50 ton, Agustus 3.552,70 ton, Oktober 3.366,95 ton, Juni 3.236.

70 ton, Maret 3.055,95 ton, Juli 3.047,30 ton. Sedangkan September dan Oktober masing-masing 2.955,05 ton dan 2.283,80 ton.“Serapan atau realisasi di bulan-bulan ini cukup lumayan karena banyak membutuhkan pupuk hingga di atas 3.000 ton ke atas,” ujar Lusi.

Namun, sebutnya, dari seluruh kabupaten/kota tersebut serapan tertinggi Kabupaten Karo 5.975 ton, Sergai 5. 889 ton lebih, Langkat 3.532 ton, 4.640,50 ton, Deli Serdang 3.909 ton, Dairi 3.486 ton, asahan 2.044 ton, Taput 1.581 ton, Tapsel 1.180,50 ton. Sedangkan selebihnya ada yang seratusan ton, ada yang capaiannya puluhan ton.

Sedang Nias Barat dan Nisel nihil, karena memang tidak ada penyaluran kedua ini. Namun dari 32 kabupaten/lota tersebut 30 serapannya di atas 100 persen. (TIM)

DALAM suatu operasi yang dilancarkan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menemukan distributor pupuk palsu di daerah ini.

Petugas Subdit I/Indag (Industri dan Perdagangan) Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut menggerebek gudang distributor pupuk palsu di Jalan Ir.Juanda Tebing Tinggi, Senin pekan lalu.

Sebanyak 61 ton atau 1.231 zak pupuk palsu merk Phoska disita sebagai barang bukti. Dan kini diamankan polisi di gudang Rubasan. "Jadi, pupuk yang diproduksi oleh CV Karya Tunggal Satu Jatim itu sama sekali tidak mempunyai kandungan pupuk, melainkan sampah," sebut Kasubbid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan didampingi Kasubdit I/ Indag AKBP Prido Situmorang.

Dijelaskan Nainggolan, dari pengungkapan itu disita barang bukti sebanyak 734 zak pupuk NPK Phoska, 497 zak pupuk super Postat alam SP-3.6 dengan jumlah total 61 ton. Pupuk tersebut dibeli dari Surabaya, Jawa Timur.

Sementara Kasubdit I/Indag Dit Reskrimsus, AKBP Frido Situmorang mengatakan, praktik pemalsuan pupuk tersebut telah berlangsung selama 6 bulan. Pupuk itu dijual kepada mayoritas para petani di kasawan Serdang Bedagai (Sergai) dan Tebingtinggi se-

harga Rp120 ribu/zak atau karung.

Pupuk yang didistribusikan CV Karya Tunggal Satu itu diketahui palsu setelah diteliti oleh pihak laboratorium Sucofindo dan keterangan dari Dinas Pertanian Sumut.

Kini, pupuk palsu tersebut diamankan/dititipkan di sebuah gudang di Medan.

Sedangkan pemilik atau pengelola CV Karya Tunggal Satu, LT alias Akiet akan dimintai keterangan. Penahanan dilakukan tergantung hasil penyidikan nantinya.

"Kita juga sudah koordinasi dengan saksi ahli dari pihak Dinas Pertanian Provinsi Sumut dan menyatakan pupuk dari CV Karya Tunggal Satu itu tidak memiliki kandungan pupuk. Pemiliknya Akiet kita diperiksa. Kalau penahanan tergantung hasil penyidikan," terang Frido,seraya menambahkan pihaknya baru memeriksa seorang saksi, yakni karyawan CV Karya Tunggal Satu.

Berdasarkan dokumen pembelian barang, terakhir pupuk palsu tersebut dipasok ke CV Karya Tunggal Satu pada Januari lalu.

Diperkirakan, sudah beberapa zak pupuk dipasarkan Lie Tjong alias Akiet, mulai dari awal 2014 hingga saat ini.

Akiet dijerat pasal 60 (1) huruf f UURI No 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman jo pasal 62 UURI No 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen dengan

ancaman hukuman 5 tahun.

Frido mengimbau, kepada masyarakat yang masih menemukan pupuk palsu merek Phoska dan Super Pospat di pasaran atau merasa menjadi korban penipuan atas peredarannya agar secepatnya membuat laporan ke pihak berwajib.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Sarana Dinas Pertanian Sumut, Heru Suwondo didampingi stafnya, Anita Juli Riska di sela-sela pemeriksaan penyidik Indag Polda Sumut menyebutkan, pupuk merek Phoska dan Super Pospat tidak terdaftar dalam Kementrian Pertanian.

Menurut dia, pupuk palsu tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi tanaman dan tidak berdampak terhadap tumbuh-tumbuhan atau tanah. "Tidak bermanfaat ke tanaman, tapi tidak juga merusak karena itukan (pupuk) cuma tanah," sebutnya.

Di kemasan pupuk dituliskan Phoska, pupuk pertanian dan perkebunan dengan kandungan Nitrogen sekitar 15, Fospat 15, kalium 15 dan sulpur 10.Bahkan, dalam kemasan tertera NSI 022303. Padahal, pupuk Phoska itu tidak terdaftar di Departemen pertanian RI. "Sesuai izin Departemen pertanian bahwa nomor SNI itu adalah merk Kambing, bukan Phoska," kata Heru Suwondo, saksi ahli dari Dinas Pertanian sumut.

(TIM)

Disributor Mangkir dari Panggilan Penyidik KABAR terakhir yang digimpun koran ini, distributor pupuk palsu, LT alias Akiet mangkir (tidak hadir-red) dari panggilan penyidik Subdit I/Industri dan Perdagangan (Indag) Dit Reskrimsus Poldasu.

Seharusnya, pemilik CV Karya Tunggal Satu itu diperiksa untuk menjelaskan ijin peredaran pupuk palsu itu ke sejumlah petani di beberapa wilayah Sumut, Rabu (19/3).

"Surat panggilan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan untuk memberi keterangan hari ini, tapi belum hadir," kata Kasubdit I/Indag Dit Reskrimsus Poldasu AKBP Frido Situmorang, Rabu (19/3).

Karena itu, pihaknya akan melayangkan surat panggilan kedua untuk Akiet. Sementara ini, kata dia, distributor pupuk palsu tersebut masih dipanggil sebagai saksi, karena berdasarkan keterangan saksi lain yang sudah diperiksa, pupuk palsu itu dipasok dari Kota Surabaya, Jawa Timur.

Namun, menurutnya, bisa saja yang bersangkutan mengetahui pupuk tersebut palsu. "Jika dia mengetahui, kemudian mengedarkannya untuk mendapatkan keuntungan, maka akan dikenakan sanksi pidana," kata Frido Situmorang.

Sebelumnya, anggota Subdit I Dit Reskrimsus Poldasu mengungkap peredaran pupuk palsu

dengan menggerebek gudang penyimpanannya di Kota Tebingtinggi, Senin (17/3). (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Bupati Asahan Buka Kegiatan Musrenbang 2014 KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP membuka secara resmi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Asahan tahun 2014, Selasa, 18 Maret 2014 di Aula Melati Pemkab Asahan.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menjelaskan bahwa musrenbang tahun 2014 ini merupakan musrenbang yang sangat strategis, apalagi rencana pembangunan dan kebijakan yang diambil menentukan masa depan daerah Kabupaten Asahan.

Kegiatan musrenbang untuk mendorong para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan untuk mengindentifikasi permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana serta untuk mengoptimalisasi

Bupati dan Ketua TP PKK Labuhanbatu

pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.

“Dalam hal ini, Saya minta peserta musrenbang lebih fokus dalam mengikuti musrenbang, guna mengoptimalisasikan capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD,” kata Bupati Asahan dihadapan para SKPD, Camat dan pihak swasta.

Musrebang yang dihadiri oleh pihak Pemerintah Provinsi mendapat penegasan dari Bupati Asahan. Musrenbang kata Bupati untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai kebijakan pembangunan, sehingga rencana tahun 2014 dapat dilaksanakan pada tahun 2015, artinya rencana pembangunan yang telah disusun untuk dapat diteruskan, agar rencana pembangunan yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

(IN)

Talawi Juara Umum MTQ 7 BATUBARA - Kecamatan Talawi Labuhan Ruku keluar sebagai juara umum MTQ 7 Kab.Batubara yang dilaksanakan di Sei Balai dan ditutup sekdakab T.Erwin SE, Minggu (16/3).Juara umum ke II diraih Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Lima Puluh meraih juara umum ke III. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melalui sekdakab T.Erwin SE mengatakan pelaksanaan MTQ dan Festival nasyid ke 7 telah berjalan dengan baik, saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan kepada peserta yang belum berhasil meraih predikat pemenang jangan berkecil hati. Jadikanlah kegagalan hari ini merupakan keberhasilan yang tertunda dan dijadikan cambuk sebagai motivasi untuk dapat meraih kesuksesan dimasa yang akan datang.

Peserta MTQ dan festival nasyid pada hakekatnya dapat digolongkan pada kategori pemenang dihadapan Allah SWT, karena kita yakini bahwa dengan membaca kitab suci Al Qur'an dengan baik dan benar disertai pemahaman dan pengamalannya akan di-

cucuri rahmat, pahala dan kemuliaan Allah SWT. Oleh karenanya kami mengucapkan terimah kasih kepada seluruh peserta MTQ yang telah turut aktif dalam menyemarakkan kegiatan ini sekaligus demi syiarnya agama Islam di Kabupaten Batubara.

Kepada para pemenang sudah sewajarnya merasa bahagia atas keberhasilan yang diraih, namun janganlah terlalu berbangga hati yang nantinya dikhawatirkan menyebabkan menjadi sombong dan takabbur. Akan tetapi hendaknya syukurilah nikmat ini dan terus tingkatkan kemampuan untuk lebih berhasil dimasa mendatang.

Terima kasih kepada bapak/ibu dewan hakim dan juri yang dengan tekun dan teliti telah berhasil menentukan dan memilih para pemenang masing-masing cabang MTQ dan festival nasyid. Semoga kerja keras kita demi amal dan syiarnya agama, diiringi hati yang tulus dan ikhlas menjadi nilai ibadah kita disisi Allah SWT dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ridhonya pada segenap karya dan usahausaha kita. pungkasya. (BUD)

Tingkatkan Etos Kerja Dengan Mengedepankan Kebersamaan SEI RAMPAH - Jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) selalu optimis dalam bekerja agar dapat mengukir pretasi bagi keharuman nama Kabupaten Sergai.

Untuk mencapai prestasi yang baik perlu dilakukan dengan meningkatkan etos kerja dengan tetap mengedepankan semangat kebersamaan sehingga terlaksananya visi dan misi Kabupaten Sergai.

Hal ini ditegaskan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dihadapan ratusan PNS lingkungan Pemkab Sergai pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin lalu.

Turut hadir dalam upacara HKN tersebut Wabup Sergai Syahrianto SH, para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta Kepala SKPD. Lebih lanjut dikatakan Bupati Soekirman dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintah seluruh PNS dapat mewujudkan kinerjanya untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pembangunan yang dilaksanakan. Hal yang paling penting untuk menjadi perhatian adalah pelayanan publik dapat direalisasikan untuk terlaksananya penyelenggara pemerintah yang berorientasi kepada Good Government dan Clean Government.

Dalam rangka penyelesaian tugas-tugas pembangunan setiap PNS harus menyadari bahwa eksistensinya adalah perwujudan bagi kepentingan umum sehingga tidak ada perlakuan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Hal ini yang harus menjadi perhatian bersama bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan harus sesuai dengan segala ketentuan hukum yang berlaku. Bekerjalah dengan professional dan mengedepankan

kepentingan bangsa dan negara khususnya kepentingan masyarakat Sergai.

Dalam kesempatan yang sama Bupati H. Soekirman menghimbau kepada seluruh peserta upacara bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten ini yakni kinerja birokrasi, inovasi dan Pemilu.

Kinerja Birokrasi, dalam kunjungan Menpan dan Reformasi Birokrasi Minggu lalu yang dalam orasinya mengatakan dari 150 kabupaten/ kota seluruh Indonesia ternyata berdasarkan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) tidak lebih dari lima daerah yang mendapat nilai A sangat memuaskan.

Dimana visi misi yang kemudian menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang seharusnya menjadi tolak ukur tidak maksimal dengan apa yang dilakukan oleh daerah dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)nya. Kabupaten Sergai sendiri mendapat B berdasarkan nilai IKMnya dan hal ini menjadi tantangan kita kedepannya untuk terus memperbaiki menuju kepada satu tujuan sehingga terjadi mobilitas yang membangun pemerintahan.

Kemudian hal kedua Inovasi, bahwa seharusnya pemerintah harus selalu mendukung masyarakatnya mempunyai inovasi dan kreatifitas seperti saat Bupati Soekirman mengunjungi SLB di Bali, Denpasar bali dimana pendidikan Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus menjadi tanggung jawab semua pihak masyarakat dan pemerintah.

Oleh karenanya Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini telah bekerjasama dengan Pemerintah Provsu mengembangkan pilot pendidikan inklusi sistem among yang dipusatkan di Kecamatan Sei Bamban. (ARM)

Serahkan Pengadaan UKS KIT Untuk Wilayah Pantai RANTAU PRAPAT Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT, Rabu lalu menyerahkan pengadaan UKS KIT sebanyak 29 set yang berisikan Tensimeter, Steteskop, Termometer, Microtoice, Kartu Snelen, Timbang Berat Badan dan Kotak P3K kepada beberapa sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di wilayah pantai yaitu untuk Kecamatan Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir yang dilaksanakan di kompleks SDN 114371 Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu.

Bupati Labuhanbatu dalam arahannya mengatakan, bahwa hari ini telah diserahkan UKS KIT untuk anak-anak kita, dengan harapan kedepan mereka dapat hidup sehat dan bersih, sekalian hari ini sebahagian dari mereka diangkat menjadi dokter cilik dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelajaran kepada teman-temannya supaya hidup bersih dan sehat.

Anak-anak yang sehat inilah yang kita cita-citakan, inilah sifat

SERAHKAN - Bupati Labuhanbatu saat menyerahkan satu set pengadaan UKS KIT kepada salah seorang siswa di wilayah kecamatan pantai. (KPK POS/HAH) manakan kita supaya hidup layak, manusia yang universal, kalau karena kehidupan mereka jauh tidak kita yang menyiapkan melebih sulit dari kehidupan kita sereka dari sekarang, siapa lagi, untuk karang, untuk itu amanah ini saya itu melalui kegiatan UKS inilah titipkan kepada Bapak dan Ibu dimulai perilaku mereka di sekolah Guru agar anak-anak kita untuk agar tetap hidup bersih dan sehat, menjadi pemimpin dimasa mendaperilaku hidup bersih dan sehat tang lewat kesehatan dan pendidikepada mereka itu yang menentukan yang baik. ucap bupati. kan adalah kita, untuk itu marilah Kadis Kesehatan Labuhanbatu kita ajarkan kepada mereka disekoHj. Helifenida, SKM. M.Kes dalam lah melalui UKS untuk berperilaku laporannya menjelaskan, bahwa yang baik, kata Tigor mengingatPemkab Labuhanbatu telah mekan para guru. ngalokasikan dana APBD untuk Menurut Tigor, yang kita lakupengadaan UKS KIT sebanyak 196 kan ini adalah untuk generasi kita set dimana yang dikelola oleh yang luar biasa pesatnya dan tak Dinkes sebanyak 169 set sedangsederhana yang bisa kita kerjakan, kan Kemenag 27 set yang akan tapi tak terasa akhirnya bisa diwudiserahkan kebeberapa sekolah dijudkan untuk masa depan anak ke-

wilayah Kabupaten Labuhanbatu, baik sekolah Tingkat SD, SMP maupun Tingkat SMA dengan tujuan dapat membantu pelaksanaan UKS di sekolah tersebut. Khusus untuk Kecamatan Panai Hulu 10 set, Panai Hilir 10 set dan Panai Tengah 9 set.

Kata Helifenida, salah satu upaya yang strategis untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia adalah melalui upaya pendidikan dan kesehatan, dimana upaya ini paling tepat dilakukan melalui institusi pendidikan dengan melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar harus menjadi “Health Promoting School” artinya “Sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya” dengan menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang dapat mencerminkan hidup sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, terjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik maupun terciptanya kondisi yang mendukung tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat.

Menurut Kadis Kesehatan itu bahwa secara umum program pokok UKS ada tiga yang dapat kita kenal dengan istilah Trias UKS yaitu, Melaksanakan Pendidikan Kesehatan, Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dan Menciptakan Lingkungan Kehidupan Yang Sehat di Sekolah dan Madrasah.

(HAH)

Rolel Harahap : Pengadaan Feri Ro-Ro Mendukung Kemajuan KPD

Gubsu Buka Peresmian Asahan Expo 2014

TANJUNGBALAI – Delegasi Kota Tanjungbalai yang dipimpin langsung Wakil Walikota Rolel Harahap mengusulkan pengoperasian Feri Roro (roll on-roll off) antara Pelabuhan Teluk Nibung – Port Klang, Malaysia dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Utara 2013-2018.

Usulan itu juga terkait dengan Kawasan Pengembangan Terpadu (KPD) yang meliputi Kabupaten Simalungun, Batubara, Asahan dan Kota Tanjungbalai (Kapet Simbasalai) sebagai salah satu Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) serta pengembangan Tanjungbalai menjadi pintu gerbang pariwisata jalur laut dengan membangun angkutan roro.

“Di samping Kapet Simbasalai juga ditujukan sebagai penyangga utama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sungai Mangke,” kata Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap kepada wartawan.

Menurut Rolel, usulan itu disampaikan langsung dalam kunjungan kerja (kunker) Pansus RPJMD DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Sigit Pramono Asri yakni untuk kelompok I Asahan, Deliserdang dan Tanjungbalai di kantor Bupati Asahan baru-baru ini.

“Belawan difokuskan sebagai pelabuhan peti kemas internasional dan Kuala Tanjung fokus sebagai jalur KEK Sungai Mangke atau bahagian integral konsep MP3EI (Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi), lantas pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai fokus kemana?” tanya Rolel.

“Di hadapan Tim Pansus, delegasi Asahan yang dipimpin Bupati Taufan Gama Simatupang serta utusan Bappeda Deliserdang, kami mengusulkan pelabuhan Tanjungbalai fokus terhadap jalur penumpang internasional dengan membangun angkutan penyeberangan roro Tanjungbalai-Port Klang,” jelas Rolel.

Rencana angkutan Roro yang menghubungkan Sumut dengan negeri jiran Malaysia kata dia, juga pernah digagas Gubsu almarhum T Rizal Nurdin dengan jalur Belawan-Penang, tetapi kelihatannya kurang fisibel disebabkan jarak

KISARAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho ST Msi membuka secara resmi Asahan Expo 2014, Sabtu, 15 Maret 2014. Kegiatan Asahan expo merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan ke 68 yang dipusatkan dilapangan Hoky Kisaran.

Pembukan Asahan Expo ditandai dengan penekanan tombol sirene olah Gubsu didampingi Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP. Gubsu dalam sambutanya menyatakan bahwa kegiatan Asahan expo 2014 tersebut kegiatan yang efektif dan sangat baik, hal ini terlihat dari makin banyak dan beragamnya standstand peserta pameran, dan juga ramainya masyarakat yang berkunjung. Karenanya Pemkab Asahan harus terus meningkatkan event ini pada tahun-tahun mendatang.

Menurut Gubsu, Asahan Expo juga merupakan ajang saranan transfer ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan di Asahan dan Sumatera Utara. Maka itu Asahan expo ini harus menjadi media dan sarana publik kepada masyarakat sehingga keberadaan Asahan Expo menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. (IN)

tempuh.

Sementara jarak Tanjungbalai-Port Klang jauh lebih pendek dan hal ini sudah pernah didiskusikan dengan Deputy Country Director Asian Development Bank (ADB), Edimon Ginting, di Medan beberapa waktu lalu.

“Pengoperasian feri roro antara Pelabuhan Teluk Nibung – Port Klang Malaysia jauh lebih menguntungkan dibanding Pelabuhan Belawan-Pulau Penang yang sudah dilakukan tahun 2004 silam.

Dan, kini terpaksa dihentikan akibat operasional yang terlalu mahal,” jelasnya.

Beberapa keuntungan dalam operasional feri roro antara Pelabuhan Teluk Nibung – Port Klang, Malaysia menurut Rolel meliputi biaya dan jarak.

Dari sisi biaya, pihak pengelola feri roro akan mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan, mengingat letak Port Klang berdekatan dengan ibukota Malaysia, Kuala Lumpur.

Jarak dari Port Klang ke Kuala Lumpur hanya sekitar 30 menit perjalanan darat.

Kondisi ini sangat prospektif, karena ada sekitar 500 ribu warga Malaysia yang tinggal di Kuala Lumpur yang memiliki marga keturunan dari Tanah Batak.

Sehingga, bila mereka ingin pulang kampung ke tanah leluhurnya, tidak memerlukan waktu perjalanan yang lama dibandingkan melalui Pelabuhan PenangPelabuhan Belawan.

Rolel mengatakan, jarak, lokasi Pelabuhan Teluk Nibung – Port Klang, Malaysia yang terpisah sekitar 195 km, bisa ditempuh dengan kapal cepat sekitar 2-3 jam, atau dengan feri roro sekitar 4-5 jam, lebih cepat 4 sampai 3 jam dibandingkan jarak tempuh Pelabuhan Belawan-Pulang Penang yang memakan waktu minimal 8 jam.

“Ini juga untuk memperbanyak jalur konektivitas Asean memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economy Community (AEC) yang diketahui adalah bentuk integrasi ekonomi Asean yang direncanakan tercapai tahun 2015 mendatang,” kata Rolel.

(HER)

Penyaluran BSM Asahan Dipantau BPK dan Kemendikbud KISARAN - Penyaluran dana bantuan siswa miskin (BSM) Kabupaten Asahan dipantau langsung oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal ini terlihat kehadiran pihak BPK dan Kemendikbud dalam acara penyaluran BSM untuk siswa se Sumatera Utara di Kabupaten Asahan, bertempat di Gedung Olahraga Kisaran, Jumat, 14 Maret 2014.

Dari data yang disampaikan Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Mustaqfirin menjelaskan bahwa pada tahun 2014 Kabupaten Asahan menerima dana BSM sebesar Rp 18 Miliar lebih, BSM ini disalurkan kepada 32 ribu lebih siswa-siswi mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tngkat Atas (SLTA).

Penerimaan BSM tersebut setiap tingkatan sekolah bervariasi, tingkat SD menerima Rp 450 ribu pertahun yang diterima oleh 22 ribu lebih siswa, SMP sebesar Rp 750 ribu pertahun untuk 7 ribu lebih siswa, sedangkan tingkat SMA/SMK menerima BSM Rp 1 juta pertahun, untuk SMA sebanyak 2 ribu lebih dan SMK sebanyak 6 ratus lebih pelajar.

Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud berharap kepada ribuan siswa yang menerima BSM dapat memanfatkan dana tersebut dengan baik sehingga nantinya bisa mengarah menjadi keluarga yang maju. (IN)

Gubsu Tinjau Jembatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan KISARAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujonugroho ST meninjau pembangunan Jembatan Sei Asahan yang menghubungkan Kecamatan Aek Songsongan dan Kecamatan Bandar Pulau.

Pembangunan jembatan tersebut bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 kini sudah selesai pekerjaanya 100 persen.

Gubsu menilai pembangunan

yang bersumber dari dana BDB di Asahan pengunaanya sudah sesuai dengan peruntukannya. Yakni dana BDB dipergunakan untuk infrastruktur. " Selain di Asahan telah sesuai, saya berharap kepada para Bupati para Walikota bahwa BDB peruntukan untuk pembangunan infrastruktur. Dan hari ini saya menyaksikan pembangunan yang bersumber dari BDB peruntukannya sudah tepat untuk pembangunan infrastruktur," kata Gubsu saat di-

wawancarai wartawan usai mengunjungi jembatan Aek Songsongan.

Sedangkan Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menambahkan bahwa masyarakat sudah lama mendambakan pembangunan Jembatan Aek Songsonga tersebut, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Jembatan ini sangat diharapkan warga dua Kecamatan yakni Kecamatan Aek Songsongan dengan Kecamatan Bandar Pulau.

Sebelum terealisasinya jembatan ini sudah banyak warga jadi korban jatuh dan terluka saat menyeberang jembatan. Dengan terealisasinya pembangunan jembatan tersebut Bupati Asahan meminta warga ikut merawat baik-baik jembatan itu agar lebih bermanfaat. "Saya atas nama masyarakat dan pemerintah mengucapkan terimakasih kepada provinsi Sumatera Utara yang telah membantu masyarakat Asahan, “ kata Bupati. (IN)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

Eldin Tinjau Pelipatan Surat Suara MEDAN - Plt Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin bersama Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta dan Dandim 0201 Letkol Kav Setiawan Arismunandar meninjau pelipatan surat suara di bekas Bandara Polonia Medan, Senin (17/3). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan dalam menyiapkan logistik pemilihan umum legislatif (pileg) yang akan digelar 9 April mendatang.

Kedatangan mereka disambut Ketua KPU Medan Yenni Chairiah Rambe SH. Saat itu seratusan pekerja sedang sibuk melipat surat suara dengan pengawalan ketat sejumlah aparat kepolisian. Sebab hari itu merupakan jadwal terakhir pelipatan surat suara untuk selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh TPS yang ada di Kota Medan.

Dalam peninjauan tersebut, Eldin sempat memeriksa surat suara yang belum dilipat dan sudah selesai dilipat.

Selain itu mantan Sekda Kota Medan beserta rombongan juga melihat kondisi dan kualitas busa yang akan digunakan sebagai alas surat suara yang akan ditusuk paku penusuk dalam bilik suara. Setelah itu dilanjutkan dengan peninjauan perakitan kotak suara yang ditempatkan di bekas ruangan kedatangan internasional.

Untuk pemilu kali ini, kotak suara yang akan dipergunakan tidak terbuat dari plat alumanium melainkan kardus karton tebal. Guna memastikan kekuatannya, Eldin sempat mengujinya dengan menduduki kotak suara yang sudah selesai dirakit. Meski terbuat dari kardus karon namun kotak suara tersebut tidak peot maupun patah sedikit pun.

Menurut Eldin, peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi terakhir pelipatan surat suara. Setelah itu untuk mengetahui kesiapan-kesiapan apa yang dilakukan KPU Kota Medan terkait pendistribusian surat suara maupun kotak suara nantinya, termasuk penetapan jadwal pendistribusian yang akan dilakukan. “Dari peninjauan yang kita lakukan, pelipatan surat suara berjalan dengan lancar.

Selanjutnya kita juga telah menguji kekuatan kotak suara yang terbuat dari kardus karton tebal. Kita harapkan semua berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk pendistribusiannya nanti ke seluruh TPS. Yang belum datang tinggal formulir hasil penghitungan suara di TPS (Formulir C1), jika formulir sudah datang Insya Allah seluruh logistik pileg sudah lengkap,” kata Eldin.

Sementara itu Kapolretas Medan Kombes Pol Nico Afinta mengatakan, pihaknya bersama dengan TNI dan aparat terkait siap melakukan pegamanan Pileg 2014. Pengamanan dilakukan dalam bentuk pengamanan bersama di TPS-TPS yang berjumlah 4.963 buah. Selanjutnya TPS-TPS itu akan dibagi dalam rayon, di mana masing-masing kapolsek dan para kanit binmas akan berkoordinasi dengan KPU Kota Medan untuk bersama-sama melakukan pengamanan dengan pemerintah daerah.

Sedangkan Ketua KPU Kota Medan Yenni Chairiah Rambe menjelaskan, Senin (17/3), merupakan hari terakhir pelipatan surat suara. Dia mengatakan hampir semua logistik kebutuhan pileg sudah sampai, tinggal formulir hasil penghitungan suara di TPS yang belum datang. Sebab pengadaan formulir ada di KPU RI dan KPU Sumut. Untuk itu pihaknya saat ini sedang menunggu dan mereka berharap agar secepatnya formulir itu tiba di Kota Medan. (VIN)

Bupati Langkat : Pengungsi Sinabung Wajib Dibantu STABAT - Sudah lebih 4 bulan masyarakat pengungsi yang merupakan korban erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Tanah Karo merasakan situasi kondisi dilokasi pengungsian dengan meninggalkan rumah dan kampung halaman sehingga banyak yang sudah ingin meninggalkan lokasi pengungsian untuk kembali kerumah dan kempung halaman masing-masing walaupun situasi erupsi belum sepenuhnya aman.

Namun hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di salah satu lokasi pengungsian yang berada di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, sebanyak 732 jiwa yang berasal dari Desa Kebayekan, Kutagunggung, Sigarang-garang, Dalan jahe dan Kuta Rakyat Kec. Naman Teran Kab Karo, dimana masyarakat pengungsian tidak bersedia untuk ditempatkan di lokasi pengungsian yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Karo.

Disela-sela kesibukannya Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH di Kantornya, Senin (17/3), menyampaikan kepada para wartawan bahwa melihat banyaknya masyarakat korban erupsi yang mengungsi ke Desa Telagah Kec.Sei Bingei Kab. Langkat, sehingga sebagai wujud kepedulian dan kemanusiaan dianggap perlu menempatkan pengungsi yang berada dilokasi

DIBANTU - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH serahkan bantuan langsung bagi para pengungsi erupsi gunung Sinabung kepada Asisten II Kab Karo disaksikan Kaban Kesbangpolinmas, Danrem serta anggota DPRD Kab. Tanah Karo di Kabanjahe Kabupaten Karo dan serahkan bantuan serta menghibur langsung para pengungsi di posko pengungsi desa Telagah Kec. Sei Bingei Kab. Langkat beberapa waktu yang lalu. dimaksud.

Menyikapi para pengungsi yang tidak bersedia di tempatkan di posko pengungsian yang ada di Kab. Tanah Karo maupun juga yang tidak bersedia kembali ke rumah atau kekampung halaman, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan kapasitas Pemkab Langkat untuk menerima atau menolaknya melainkan menjadi kewenangan BNPB Pusat, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah

Kabupaten Tanah Karo.

“Secara kemanusiaan, kewajiban kita bersama baik Pemerintah maupun masyarakat untuk membantu, melindungi dan memperhatikan saudara-saudara pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, apalagi Kabupaten Tanah Karo merupakan wilayah yang langsung bertetangga dengan Kabupaten Langkat.” ucap H. Ngogesa lirih.

Perlu diketahui, Bupati Langkat H. Ngogesa selalu memperhatikan dan peduli terhadap para

pengungsi, hal ini dibuktikan dengan memberikan bantuan langsung kepada para pengungsi yang berlokasi di Kabupaten Tanah Karo apalagi yang ada di Langkat.

Selanjutnya H. Ngogesa memberikan intruksi kepada para SKPD terkait dan Camat serta Kepala Desa setempat untuk secara bergilir selalu memberikan perhatian terkait situasi dan kondisi para pengungsi khususnya yang ada diwilayah Kab. Langkat.

Bahkan, bagi pengungsi yang ada

di Langkat perhatian dan kepedulian yang diberikan tidak hanya berupa sandang pangan, melainkan juga kesehatan dan pendidikan terutama bagi anak-anak dengan menempatkan di sekolahsekalah baik tingkat SD maupun SMP yang ada di Kecamatan Sei Bingei.

Selain itu H. Ngogesa juga secara pribadi memberikan bantuan sandang dan pangan dalam setiap kunjungan ke lokasi pengungsian baik yang ada di Kab. Tanah Karo maupun di Kab. Langkat. (JUL)

Tindak dan Berantas Kegiatan Yang Rusak Kerukunan BATUBARA - Kerukunan umat beragama merupakan hal terpenting dalam mencapai kesejahteraan hidup, tidak ada tawar menawar lagi untuk terciptanya masyarakat Batubara yang santun, kita harus menindak dengan tegas dan memberantas kegiatan yang mencoba-coba merusak kerukunan, hal ini dikatakan wakil Bupati Batubara H.RM Harry Nugroho SE di Lima Puluh, Sabtu (15/3) pada acara pelantikan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Batubara priode 2014-2019. Kepengurusan FKUB Batubara terdiri dari ketua Drs Abdul Rahman M.Si sekretaris Sofyan Simangunsong SH bendahara Ir Sofyan dibantu beberapa wakil ketua, wakil Masyarakat Batubara yang majemuk penuh dengan kebhinekaan karena terdiri dari berbagai suku, etnis, agama namun terjalin kerjasama yang baik sehingga terciptanya suatu masyarakat yang rukun, aman damai sejahtera. Saat ini Batubara masuk dalam catatan wilayah hijau kerukunan untuk Sumatera utara artinya wilayah yang tidak ada konflik kerukunan.

Kerukunan umat beragama adalah bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama adalah suatu sikap saling pengertian dan dan menghargai tanpa adanya diskrimani dalam hal apapun. Perbedaan bukanlah alasan untuk menjadi berpecah belah akan tetapi berjalan selaras dan saling menjaga kerukunan umat beragama, Mari kita hargai perbedaan, karena kita yakin bahwa kerukunan ada ketika kita mau menerima perbedaan, tandasnya. (RIEL)

Bantuan Untuk HUL Tuan Guru Babussalam BANTUAN - Bupati Langkat Haji Ngogesa menyerahkan bantuannya yang langsung diterima Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim AlSyarwani, di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Selasa. (KPK POS/ JUL) STABAT - Mendukung sukses Peringatan HUL Tuan Guru Babussalam Pertama Syekh H. Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi ke-90 tahun ini, Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyerahkan bantuan seekor sapi berkulit putih bersih jenis brahman dengan bobot ± 120 Kg yang diterima langsung oleh Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim Al-Syarwani, di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Selasa (19/3). ”Semoga bermanfaat bagi jama’ah Tariqat,” ujar Haji Ngogesa yang datang didampingi Kabag Kessos H. Syahrizal, Kakan Kemenag HT. Darmansyah, Ketua MUI Langkat HA. Mahfudz dan

Camat Padang Tualang, M.Yusuf seraya menyerahkan bantuan lainnya seperti 3 ton beras, 100 dus/kotak air mineral dan uang tunai Rp. 15 juta.

Tuan Guru Babussalam Syekh H. Hasyim Al-Syarwani atas nama Jama’ah Thariqat Naqsabandiyah sampaikan terima kasih atas perhatian penuh sosok Ngogesa Bupati Langkat yang tak pernah alpa tiap tahunnya disamping memberikan bantuan Pemerintah juga bantuan secara pribadinya. ”Kami senantiasa mendo’akan Bupati sehat dan semakin bijaksana dalam memimpin rakyat,” kata Tuan Guru dihadapan sejumlah jama’ah Thariqat yang mulai memadati perkampungan

religius itu, Selesai serah terima bantuan rombongan Bupati berbaur dengan Jama’ah Thariqat laksanakan Sholat Dzuhur berjama’ah dan makan bersama.

Ketua Panitia acara H. Munhasyar mengatakan tidak saja pada saat HUL, akan tetapi pada setiap Idul Qurban, Pak Ngogesa bahkan sebelum menjabat Bupati selalu memberikan sumbangan sapi untuk para jama’ah dan masyarakat.

Kegiatan HUL yang puncaknya pada 23 Maret mendatang sudah menjadi tradisi dilaksanakan seperti biasa mulai dari haflah Quran, qasidah dan pelaksanaan Ratib Saman tiga malam berturut-turut. (JUL)

Bupati L Batu Resmikan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT, Selasa (18/3) meresmikan Gedung Kantor UPT (Unit Pelayanan Tekhnis) Dinas Pendidikan dan Launching Program Sekolah Hijau dan Hidup Sehat Kecamatan Bilah Hulu di Kompleks SD Negeri 114377 Aek Nabara yang ditandai dengan Pembukaan Selubung Nama dan Pengguntingan Pita.

Bupati dalam arahannya mengatakan, ini baru pertama ada kegiatan seperti ini ditingkat UPT seluruh Kabupaten Labuhanbatu yang UPT nya ada sembilan, saya ucapkan terimakasih banyak kepada Drs.Trisno,M.Pd yang telah mempunyai ide sehingga melibatkan semua guru diseluruh sekolah di Kecamatan Bilah Hulu untuk ikut berpartisipasi dalam Kelompok Kerja Guru dan Kelompok Kebersihan atau Jum’at Bersih yang melibatkan semua Guru dan Anak Murid, ini partisipasinya sangat luar biasa.

“Saya ucapkan terimakasih kepada KUPT yang telah menghimpun kelompok Kerja Guru dan siswa se-Kecamatan Bilah Hulu dalam melaksanakan kegiatan

Jum’at Bersih dan meningkatkan pendidikan para guru serta penghijauan sekolah, sehingga tak perlu saya datang kesekolah untuk melihat kebersihan sekolah, sebab saya takut dan khawatir kalau datang kesekolah, saya lihat halaman sekolah dan wc-nya jorok, maka Kepala Sekolahnya saya copot, makanya saya mengucapkan terimakasih kepada KUPT yang telah memprakarsai kebersihan sekolah di Bilah Hulu ini melalui kegiatan Jum’at Bersih”, kata Tigor.

Dalam kesempatan itu Tigor mengingatkan, marilah kita siapkan anak kemanakan kita untuk lebih giat belajar dan meraih prestasi, karena Pemkab Labuhanbatu telah menyiapkan beasiswa yang cukup besar untuk mereka bila masuk ke Perguruan Tinggi Negeri di Seluruh Indonesia, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu, tahun 2013 lalu anak kemanakan kita yang mendapat beasiswa sebanyak 491 orang dan tahun 2014 ini sudah kita anggarkan beasiswa untuk 1000 orang dan itu Ilmu Dunia yang kita siapkan untuk mereka.

Sedangkan untuk Ilmu Akhirat, mari kita ajak dan bawa anak kemanakan kita masuk kemesjid be-

lajar mengaji yang diprogramkan Pemkab lewat Labuhanbatu mengaji yang sudah berjalan di 100 mesjid dan tahun ini akan ditambah lagi di 100 mesjid. Selain itu kita juga melaksanakan Sekolah Minggu bagi anak kemanakan kita ummat Nasrani untuk masuk ke gereja, kalau program sekolah minggu ini berhasil kita laksanakan maka tahun depan kita tambah lagi, kata Tigor.

Akhirnya Tigor mengharapkan, agar kita semua satu misi untuk anak kemanakan kita mendapatkan pendidikan dunia maupun pendidikan untuk akhirat, sebab pendidikan itu perlu untuk anak kemanakan kita meraih masa depan yang lebih baik.“Hari ini kita meresmikan Kantor UPT, semoga saja Kantor UPT ini akan memberikan inspirasi kepada bapak ibu guru, bahwa jumlah guru di Kabupaten Labuhanbatu ada sekitar 4000 orang, dan saya sudah putuskan bahwa Tahun 2014 ini kesejahteraan guru di Labuhanbatu akan dinaikkan”, katanya member semangat kepada guru untuk lebih giat mengajar dan melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sebelumnya Camat Bilah Hulu H Hasman Siregar, SE dalam sambutan singkatnya mengatakan,

kita sebagai warga masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu khususnya di Kecamatan Bilah Hulu sudah sepatutnya merasa bangga mempunyai pemimpin atau Bupati seperti Pak Tigor ini, karena kepeduliannya dan perhatiannya kepada masyarakat sangat tinggi.

“Mulai dari lahir (Posyandu), pendidikan sampai dengan kematian (Bilal Mayit) diperhatikan Bupati untuk masyarakatnya dan kami juga berharap program beasiswa berprestasi ini dapat terus dilanjutkan”, kata Hasman.

KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu Drs. Trisno, M.Pd dalam laporannya menjelaskan, bahwa dengan peresmian ini merupakan wujud rasa syukur dan terimakasih kami kepada Bapak Bupati Labuhanbatu, dimana sudah sekian puluh tahun Kantor UPT atau yang dulunya bernama Kantor Cabang Dinas Pendidikan belum ada di Kecamatan Bilah Hulu, dimana selama ini Kantor Cabang Dinas atau UPT ini berpindah-pindah tempat, dari sekolah ini pindah kesekolah lain yang pada akhirnya dapat berdiri dengan megah di Kompleks Sekolah SDN114377 Aek Nabara ini.

Dalam acara Peresmian Ge-

BUK UBUNG - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD didampingi BUKAA SEL SELUBUNG Kadis Pendidikan Labuahnbatu Drs. H Iskandar M.Pd terlihat sedang membuka selubung nama Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu. (KPK POS/HAH) dung Kantor UPT tersebut Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu menyerahkan jaket KKG serta kaos Jum’at Bersih kepada para guru di Kecamatan Bilah Hulu secara simbolis dan acara tersebut disaksikan dan dihadiri Kadis Pen-

didikan Labuhanbatu Drs. Iskandar, M.Pd, Ketua Dewan Pendidikan Labuhanbatu, Kepala SKPD, Kepala UPT se Labuhanbatu dan Unsur Muspika, Tokoh Masyarakat, Kepala Sekolah serta para Guru se Kecamatan Bilah Hulu.

(HAH)

E D I S I 295 24 - 30 MARET 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Eldin Dukung Pembangunan Sekolah GKPS TANJUNG BALAI Ketua DPRD Kota Tanjung Balai, Romay Noor, menilai isu mutasi sejumlah pejabat rentan mengganggu kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kota Tanjung Balai.

Pengumuman CPNS Honor K2 Menuai Kontroversi dan Kritik ACEH TAMIANG - Kontroversi dan Kritik Pasca pengumuman CPNS tenaga honorer K2 oleh Kemenpan-RB, Senin pekan lalu di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, Jalan Ir. H. Juanda Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang menuai kontroversi dan kritikan.

Pasalnya pengumuman yang meluluskan 672 tenaga honorer K2 tersebut di duga mengangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 pada perubahan kedua dari peraturan Pemerintah 48 tahun 2005 dan 43 tahun 2007. “Karena hampir keseluruhan tenaga honorer yang dinyatakan lulus tersebut semuanya mengantongi SK Bupati yang di bebankan pada APBK Aceh Tamiang, ” kata Jabek (38) salah satu mantan tenaga honer di instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Hampir 80% tenaga honorer K2 yang lulus itu kata dia dibiayai melalui APBN/ APBD/Kota. Dengan demikian hal itu dinilai, Pemerintah dalam hal ini BKPP menunjukan sikap ketidakpatuhan terhadap Peraturan PP 56 tahun 2012. Dimana pada aturan tersebut jelas dikatakan. “Tenaga Honorer K2 yaitu Tenaga honorer yang dibiayai Non APBN dan APBD yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Bekerja serendah-rendahnya 1 tahun, per 1 januari 2005 secara terus menerus,” ungkap Jabek.

BKPP harus melakukan verifikasi ulang seluruh data dan berkas yang akan di antar kepala SKPK tempat tenaga honor yang bersangkutan bekerja yang dibiayai oleh APBK Aceh Tamiang. ”Untuk itu BKPP Atam (Aceh Tamiang) pasti memiliki data tersebut untuk dijadikan acuan evaluasi terhadap tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus itu,” kata dia.

Sementara itu Kepala BKPP Aceh Tamiang, Drs. Ahmad As’adi saat dtemui wartawan di ruang kerjanya. Menyatakan saat pemberkasan yang nanti diantar oleh Kepala SKPK honore yang bersangkutan, pihaknya akan mengevaluasi ulang keseluruhan berkas. Sebelumnya juga pihaknya telah menyurati SKPK tersebut agar saat pemberkasan nanti harus disertai dengan lampiran bukti pembayaran honor dalam SK dan juga melampirkan SK Widya Bhakti.

Drs. Ahmad Ashadi juga menambahkan, agar Kepala SKPK untuk melihat dengan jelas serta mendata sebaik-baik sesuai dengan kebenarannya. Sebab berkas yang disampaikan oleh kepala SKPK dijelaskannya sudah termaktub tangungjawab secara hukum dan terjamin ke absahannya. (BSO)

Bupati Langkat Minta SKPD Ikuti Musrenbang STABAT - Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2014 merupakan rangkaian proses penyusunan anggaran tahun 2015 secara tepat sasaran dan tepat waktu, oleh karenanya dibutuhkan pemantapan dan penajaman prioritas usulan program dan kegiatan serta wahana menjaring aspirasi masyarakat guna penyusunan kebijakan umum anggaran kedepan. ”Saya minta kepada seluruh Kepala SKPD untuk serius mengikuti kegiatan ini dan memenuhi agenda yang telah terjadwal,” tegas Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH ketika membuka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati, Rabu (19/3).

Dalam kesempatan itu Haji Ngogesa mengingatkan bahwa jumlah dana yang ada sangatlah terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan yang begitu besar jumlahnya atau tidak selamanya selaras antara perencanaan dengan pendanaan. Dalam menyusun progaram/kegiatan tetap mepedomani RKPN, RPJMD Kabupaten Langkat 2009-2014 yang kemudian akan diselaraskan dengan RPJMD Langkat 2014-2019 yang segera akan disusun Renja dan Restra yang dipadukan dengan usulan pemerintah yang terjaring melalui hasil musrenbang.

Kepala Bappeda Propsu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Bappeda Drs. H. Ismael P. Sinaga M.Si mengharapkan aparat perencana Kabupaten Langkat agar dapat menindaklanjuti program di tingkat pemerintah pusat, pemerintah propinsi, agar kualitas pembangunan daerah berjalan baik, terpadu sehingga alokasi anggaran yang digunakan efisien, efektif, tepat dan berhasil guna.

Lebih lanjut Ismael P. Sinaga menghibau Pemkab Langkat agar hasil dari kegiatan Musrenbang RKPD tahun ini dapat disampaikan kepada Pemerintah Propinsi agar usulan tersebut dapat diproses menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD Propinsi Sumatera Utara dan usulan RAPBN 2015 kepada Pemerintah. (JUL)

“Penyebar isu yang menyebutkan bahwa segera ada mutasi di sejumlah SKPD harus ditindak tegas,” katanya di Tanjung Balai.

Menurut dia, isu mutasi pejabat di

lingkungan Pemkot Tanjung Balai mencuat selama beberapa bulan terakhir. Isu mutasi tersebut, lanjutnya, rentan mengganggu kinerja pelayanan maupun membuat suasana kerja di sejumlah SKPD menjadi tidak nyaman.

Ia mensinyalir isu itu dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab dengan cara mendatangi dan menakut-nakuti beberapa orang pimpinan SKPD yang bakal terkena mutasi.Romay memperkirakan, oknum yang memanfaatkan isu mutasi tidak tertutup kemungkinan mengaku bisa mengamankan setiap pimpinan SKPD yang disebut-sebut bakal kena mutasi, manakala bersedia memberikan imbalan uang puluhan juta rupiah. “Kondisi ini sangat meresahkan

para pimpinan SKPD,” kata politisi dari Partai Golkar ini.

Terkait dengan munculnya isu tersebut, Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe berjanji akan segera mencari tahu dan menyediliki siapa oknum penyebar isu tak bertanggungjawab itu.

Ia menegaskan, kalaupun ada mutasi tidak akan dilakukan sepihak karena ada “setoran”, tetapi berdasarkan usul dan saran badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat).

“Mutasi dilakukan untuk penyegaran SKPD. Meskipun kewenangan itu menjadi hak prerogatif kepala daerah, tetapi harus memperhatikan saran dan usul Baperjakat,” ucap Thamrin.

(HER)

DPD NasDem Nisel Kampanye di Daerah Terpencil NIAS SELATAN - Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan, Rabu (19/03) memilih blusukan ke daerah terpencil melewati sungai dengan perahu yang menjadi penghubung antar Desa Hiliaurifa, Desa Hilihoru, Desa Hilimaera ke Desa Soto’o yang medannya sangat sulit dilalui kendaraan.

Tak seperti biasanya Masyarakat desa Hiliaurifa Kecamatan Maniamolo berkumpul di Rumah Ketua DPrt Nasdem Fa’akhododo Halawa. Hari itu merupakan hal yang sangat bersejarah bagi mereka karena selama ini para Caleg atau Partai tidak pernah mendatangi Desa mereka justru baru pertama kali ini daerah mereka yang terpencil ini didatangi dari Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan, ungkap salah seorang masyarakat.

Kegiatan pada hari itu sebagai wujud kepedulian dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang daerah terpencil yang tidak dialiri Listrik sejak kemerdekaan RI. Salah seorang Tokoh Masyarakat menyatakan kekagumannya karena Pengurus Partai Nasdem mau datang ke lokasi yang sangat terpencil, “Butuh waktu tempuh 3 jam dari jalan raya besar ke Desa Hiliaurifa jika memakai roda dua dikarenakan medan naik turun, berbukit, jalan sempit dan berlubang serta jalan setapak serta curam. Banyak parpol janji mau datang dan membantu tetapi tidak kunjung datang. Partai NasDem memberikan bukti bukan Janji,” ujar Ketua DPD NasDem Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha,S.IP,MM didampingi Sekretaris Ir. Padala Halawa serta pengurus Partai NasDem. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan Fa’atulo Sarumaha,S.IP,MM memimpin langsung blusukan tersebut.

BLUSUKAN - Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Nias Selatan blusukan di daerah terpencil dimana medannya sangat parah dengan melewati sungai dan harus menggunakan kendaraan roda dua ke Desa Hiliaurifa, Desa Hilihoru, Desa Hilimaera Kecamatan Maniamolo. (doc.Yunarius Duha,SE) Fa’atulo Sarumaha yang juga caleg NasDem untuk daerah pemilihan (dapil) I (Kecamatan Teludalam, Kecamatan Fanayama, Kecamatan Luaha Gundre, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Onolalu) dengan Nomor Urut 2, prihatin dengan kondisi jalan dan belum masuk penerangan di daerah tersebut serta penghubung antara Desa hanya perahu kecil.

Pada kesempatan tersebut Fa’atulo Sarumaha bersama rombongan DPD Partai NasDem melihat langsung kondisi jalan serta sungai yang dilewati penduduk setiap hari memakai jasa perahu untuk penyeberangan. Sarumaha sangat prihatin karena kondisi jalan yang sangat parah serta kehidupan masyarakat untuk membawa hasil buminya sangat susah karena akses penghubung sangat sulit dan berada di

daerah terpencil.

Padahal, kata Sarumaha, jalan dan jembatan untuk penghubung Desa tersebut sangat vital dan jalan satu-satunya yang bisa menghidupkan perekonomian warga Desa Hilihoru dengan Desa Soto’o.

Sarumaha mengajak masyarakat untuk ikut pemilihan tgl 9 April dalam memilih wakilnya untuk menyuarakan aspirasi serta perubahan ke arah yang lebih baik bersama Partai NasDem. Selain itu Sarumaha juga mengungkapkan akan membawa perubahan bagi masyarakat pedesaan dengan mengusulkan dan merealisasikan setiap aspirasi yang benar benar yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila masyarakat mempercayainya sebagai pembawa perubahan dan terpilih sebagai wakil rakyat.

(DUHA)

Kasek SMK I BP Mandoge, Peduli Pendidikan Nasional KISARAN -“Mencerdaskan Anak Bangsa” memang tanggung jawab kita semua dan juga pemerintah, agar anak-anak bangsa serta generasi muda dijamin era revormasi ini jangan ada lagi yang bodoh, maka kita sebagai warga Negara Indonesia perlu sekali mempedomani alinea ke III UUD 45, dengan serius dan benar, agar nagara Indonesia ini memiliki marwah yang tinggi.

Kepala Sekolah SMK I Bandar Pasir Mandoge, Drs Nuralib, MM. (49), pria setengah baya ini di ketahui sebagai guru pendidik mulai dari tahun 1991, beliau tidak pernah merasa lelah dan juga sebagai Kasek selalu memberikan bimbingan dan arahan serta juga memberikan motivasi-motivasi terhadap 19 guru yang mengajar di sekolahnya, karena ini adalah sudah tugasnya sebagai

kepala sekolah, disamping itu juga dianggapnya satu Ibadah baginya.

Kepala Sekolah SMK I, juga memiliki sikap yang tegas dan tetap pendirian, namun disisi lain beliau di Anugrahi Allah swt sifad yang lembut, dan pantas menjadi Panutan bagi keluarganya dan di sekolah tersebut. Nuralib menjabat sebagai Kepala Sekolah SMk I mulai tahun 2013 lalu, diketahui sebelumnya mengajar sebagai gurur di SMK I Sibogat Kisaran.

Sekolah SMK I BP Mandoge, memiliki Luas 20.000.M dan memiliki bangunan sangat kokoh dan indah akan tetapi pagar dan gapura sekolah SMK I ini belum usai, Ketika di Konfirmasi Wartawan KPKPOS, Sabtu (08/03) pukul 10.30 Wib. Di Kantornya, menceritakan, “Saya memang sudah hampir

satu tahun lebih menjadi kepala sekolah di SMK I ini, jumlah Murid di sekolah ini sekitar 105 orang dan jumlah personil pengajar 15 orang, ucapnya Nuralib dengan santai.

Tambahnya lagi, ketika ditanya visi Sekolah SMK I, “Menjadi Lembaga Pendidik dan Pelatihan yang berwawasan lingkungan hidup dicintai masyarakat dan menghasilkan tamatan profesional yang mandiri dan mampu memanfaatkan peluang kerja, dilanjutkannya oleh Nuralib, menerangkan kondisi Diklat yang Kondusif untuk menghasilkan tenaga Profesional, yang mampu bersaing di pasar kerja, meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana sekolah yang berbudaya lingkungan, dan meningkatkan kerja sama dengan Du/ Di dan Masyarakat, ungkap Nuralib. (SYAF)

MEDAN - PLT Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin MSi menerima audiensi Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Menteng Indah Jalan Menteng 7 Medan di Balai Kota Medan, Rabu (19/3). Mereka mengundang PLT Wali Kota untuk menghadiri acara Pesta Pembangunan Gedung Sekolah Minggu sekaligus dalam rangka perayaan ulang tahun perak GKPS ke-25.

Menurut Sy Komplol Darfin Purba SH selaku ketua panitia, pesta pembangunan itu digelar dalam rangka pengumpulan dana dari para jemaat serta donatur. Rencananya, pesta pembangunan itu akan dilaksanakan, Minggu (6/4). “Selama ini pelaksanaan ibadah untuk anak-anak Sekolah Minggu bergabung dengan ibadah umum. Untuk itulah kita ingin memiliki gedung Sekolah Minggu yang permanen,” kata Darfin Purba Selanjutnya Kompol Darfin Purba didampingi Pendeta Resort Pdt Vivia, St Rahmahari Saragih ST, St Drs Oben Purba, St Jonwarisman Sinaga, dan St Drs Suwandi Purba, menyampaikan, Gedung Sekolah Minggu ini diperlukan dalam rangka melakukan pembinaan moral dan spiritual anak-anak mulai sejak dini sebagai dasar untuk menjalani kehidupan.“Jadi keberadaan Gedung Sekolah Minggu ini sangat diperlukan sekali. Biaya yang dibutuhkan untuk membangunnya sekitar Rp150 juta,” ungkapnya.

Selain itu kata Darfin Purba SH, pada waktu bersamaan juga digelar perayaan ulang tahun perak ke 25 GKPS Menteng Indah. “Untuk itu kami atas nama panitia dan seluruh jemaat mengundang Bapak PLT Wali Kota agar hadir sekaligus memberikan arahan dan bimbingan dalam acara tersebut,” harapnya.

Menanggapi itu PLT Wali Kota didampingi Asisten Kesejahteraan Masyarakat Erwin Lubis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Hanna Lore Simanjuntak, Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Marihot Tampubolon, dan Kabag Agama dan Pendidikan, Zakaria Harahap sangat menyambut baik rencana pembangunan Gedung Sekolah Minggu.

Dia berharap kehadiran Gedung Sekolah Minggu nantinya dapat menempa anak-anak agar beriman dan berahlak yang baik.

“Saat ini kita ketahui tidak sedikit anak-anak yang terpengaruh dengan lingkungan, sehingga melakukan tindakan negatif. Untuk itulah saya berharap agar pihak gereja dapat melakukan pembinaan rohani yang baik kepada anak-anak Sekolah Minggu. Dengan begitu mereka dapat membentengi diri dari tindakan negatif," kata Eldin.

Kemudian Eldin juga berharap agar anak-anak Sekolah Miggu dapat menjadi contoh yang baik di tengah lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Karenanya, dia ingin pembangunan Gedung Sekolah Minggu dapat berjalan dengan lancar. ”Pemko Medan senantiasa mendukungnya,” paparnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis menerima kunjungan Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GKPS Simpang Selayang Medan. Selain mengundang menghadiri acara penggalangan dana, mereka juga meminta bantuan dana guna pembangunan Gedung Sekolah Minggu tersebut. (VIN)

Kebakaran di Gunungsitoli R enggut K orban Jiwa Renggut Korban GN.SITOLI - Dua unit rumah pribadi yang berada di Jalan Pelita Gunungsitoli terbakar, Senin (17/3) sekitar pukul 20.00 WIB. Kebakaran tersebut selain menghanguskan barang-barang seisi rumah, yang menyedihkan seorang balita (6 tahun) yang masih duduk di TK Negeri 1 Pembina Gunungsitoli tewas terpanggang di dalam rumah, karena tidak dapat diselamatkan lagi.

Sedangkan dua orang lagi korban yang terbakar masing-masing Eleazer Halawa (18) Siswa kelas XI SMA Pembda Nias bekerja sebagai operator warnet milik Kapubimar Zega. Sedangkan Jernih Zega pembantu rumah tangga di rumah tersebut masih dalam perawatan secara intensif di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Gunungsitoli karena menderita kebakaran serius.

Rumah yang terbakar tersebut merupakan milik TM

Zega almarhum mantan Ketua Yayasan Pemda Nias. Dan dihuni oleh dua keluarga dari anak almarhum yakni keluarga Julisman Zega alias Ama Vista dan keluarga adiknya Kapubimar Zega alias Ama Celsi. Sedangkan satu lagi rumah yang terbakar disebelahnya adalah rumah milik A.Sati Waruwu almarhum yang disewa oleh Pdt Agus Warasi sebagai gedung gereja Sidang Jemaat Allah di Kota Gunungsitoli.

Informasi yang dihimpun di lokasi kebakaran menyebutkan, pada malam itu listrik sudah padam. Lalu Eleazer Halawa hendak mengisi genset dengan bensin dia ditemani oleh Jernih Zega sambil membawa lilin untuk menerangi. “Mungkin kedua anak ini tak habis pikir bahwa yang mereka bawa tersebut adalah bensin, ketika memasukkan bensin kedalam tangki genset tiba-tiba terjadi kobaran api,” ujar sumber.

Dalam hitungan dekit api langsung merembes keseluruh ruangan yang dihuni dua keluarga ini. Ketika terjadi kebakaran keluarga Kapubimar Zega alias Celsi tidak menduga anak sulungnya yang bernama Celsi Zega masih berada di dalam kamar. Ketika hendak menyelamatkan, kobaran api sudah tak terkendali, meski sempat mendengar suara anaknya di dalam ruangan minta tolong.

Eleazer Halawa salah seorang korban yang dihubungi di RSUD Gunungsitoli, Selasa(18/3), didampingi ibunya bermarga Waruwu yang baru datang dari Desa Tuho’owo Kecamatan Lolowa’u/Salawaahe Kabupaten Nias Selatan mengatakan selama ini dia bekerja sebagai operator warnet di rumah Kapubimar alias Ama Celsi.

Dikatakan, pada saat kejadian dia hendak mengisi bensin ke genset. Tiba-tiba terjadi kebakaran. (YAGI)

TERBARING - Eleazer Halawa sedang terbaring di RSUD Gunung Sitoli. (KPK POS/ YAGI)