Epaper kpkpos 259 edisi senin 8 juli 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

EDISI 259/ THN VI 8 – 14 JULI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

MARHABAN....YA....RAMADAN kolom REDAKSI

KAS PEMPROVSU TEKOR Rp431 M

Marhaban Ya Ramadhan

Gatot Tak Mampu Pimpin Sumut

MARHABAN Ya Ramadhan 1434 Hijriyah. Selamat datang bulan Ramadhan 2013. Bulan yang penuh berkah ini akhirnya kembali menghampiri kita.

Sebuah harapan yang tulus semoga di Bulan Suci ini membawa kebaikan tak terhingga kepada kita semua. Kita patut bersyukur karena kita bisa kembali berjumpa dengan bulan yang suci ini.

Manfaat puasa Ramadhan bagi umat Islam tentunya banyak. Baik itu manfaat puasa bagi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa kita. Karena tentunya ketika syariat Islam ada, banyak hikmah di balik itu semuanya. Termasuk juga mengenai hikmah keutamaan puasa Ramadhan bagi kita umat Islam yang wajib untuk dilaksanakan bila tidak ada halangan rintangan ketika menjalaninya.

Karena memang hukum puasa Ramadhan adalah wajib. Apalagi kita sudah kian mendekati Ramadhan 1434 H yang tinggal menunggu hitungan hari lagi.

Ramadhan merupakan bulan yang banyak mengandung hikmah serta keutamaannya.

Sesungguhnya sudah seharusnya orang Islam dan beriman akan gembira ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan ini. Bukan saja telah diarahkan menunaikan ibadah selama sebulan penuh dengan balasan pahala yang berlipat ganda, di dalam bulan Ramadhan Allah Ta'ala juga telah menurunkan kitab suci al-Quranul-karim, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia di alam semesta ini dan juga untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah.

H Syamsul Hilal

Gatot Pujo Nugroho Walau ini merupakan pengakuan yang jujur dari seorang pimpinan (gubernur-red), namun hal ini membuktikan Gatot Pujo Nugroho tak mampu memimpin provinsi sekelas Sumatera Utara.

"Pengakuan Gubsu Gatot Pujo Nugroho terhadap kebocoran APBD Sumut Rp431 miliar merupakan suatu sikap yang jujur.

Namun dibalik kejujuran itu justeru membuka aib sendiri.

Boleh dikatakan Gatot Pujo Nugroho menelanjangi dirinya sendiri," demikian komentar

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengaku terjadi kebocoran pada APBD Sumut sebesar Rp431 miliar. Ketekoran kas Pemprovsu sebesar itu sebagai bukti ketidak mampuan Gatot memberdayakan stafnya secara profesional dan proporsional.

berbagai elemen masyarakat menyikapi bobroknya kinerja Gatot.

Wakil Ketua Komis A-DPRD Sumut, H Syamsul Hilal ketika diminta tanggapannya seputar terjadinya ketekoran Kas Pemprovsu Rp431 miliar Tahun Anggaran 2012 menegaskan, hal itu merupakan tanggungjawab penuh Gatot Pujo NUgeroho.

Karena, selain selaku pemangku kebijakan tertinggi di jajaran

Gubsu Digugat Karena Bagi-bagi Duit GUBERNUR Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menjalani sidang perdana gugatan citizen lawsuit oleh 25 warga Sumut di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7).

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Surya Pardamean berlangsung di ruang sidang utama dan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas dan administrasi penggugat dan tergugat.

Latar belakang gugatan kepada Gatot, kata Surya Pardamean, adalah pemberian bantuan keuangan dari Provinsi Sumut kepada pemerintah kabupaten/ kota di Sumut atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bantuan Daerah Bawahan (BDB).

"Warga menilai pemberian BDB kepada kabupaten/kota di Sumatera Utara tidak berazaskan keadilan," kata Surya Pardamean di awal sidang.

Salah satu kuasa hukum peng-

gugat, Hamdani Harahap, mengatakan,"Dana BDB terindikasi digunakan untuk keuntungan salah satu calon gubernur, yakni Gatot Pujo Nugroho."

Selain Gatot Pujo Nugroho, gugatan citizen lawsuit yang didaftarkan di Pengadilan Medan dengan nomor registrasi perkara 309/Pdt. 6/2013/PN. Mdn, itu, kata Hamdani juga menggugat tergugat III DPRD Sumut ; tergugat IV Badan Pemeriksa Keuangan Sumut ; tergugat V Kepala Polda Sumut ; tergugat VI Kejaksaan Tinggi Sumut ; tergugat VII Komisi Pemilihan Umum Sumut; tergugat VIII Menteri Dalam Negeri ; dan tergugat IX Presiden Republik Indonesia.

"Kami menggugat hingga ke Mendagri dan Presiden bertujuan memperbaiki tata cara pembagian bantuan daerah yang kerap disalahgunakan untuk kepenti• LANJUT KE HAL. 2

Anggota Komisi V DPR Sesalkan Gatot

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Segera Tetapkan Gatot Jadi Tersangka

PLN Sudah Seperti 'Malaikat Maut' MEDAN - Anggota DPRD Sumut geram, karena pihak PLN tidak bisa menjamin listrik tidak padam pada bulan Ramadhan. Pihak PLN hanya bisa mengeluarkan pernyataan “berusaha semaksimal mungkin.”

Ini jawaban yang dinilai oleh DPRD sebagai alasan klasik.

Rapat Komisi D DPRD Sumut dengan jajaran direksi PT PLN Sumut, Selasa pekan lalu, di gedung DPRD berlangsung panas.

Begitu rapat dibuka, anggota dewan langsung mempertanyakan komitmen PLN untuk tidak memadamkan listrik, khususnya pada bulan Ramadhan.

Dewan mengaku prihatin dan kecewa, dengan pernyataan pihak PLN yang sebelumnya menyebutkan, tidak bisa menjamin listrik akan tetap menyala pada bulan Ramadhan. Anggota dewan menilai, alasan pihak PLN sangat klasik dan cenderung irrasional.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D, Guntur Manurung SE. Sementara jajaran direksi PT PLN dihadiri GM PLN Wilayah I Sumut Diananto, GM Pem-

NAMA Gubsu Gatot Pujo Nugroho kian tidak populer dan legitimasinya berkurang. Hal ini terkait dengan banyaknya kasus korupsi di Sumatera Utara yang saat ini diusut lembaga penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Berbagai elemen di Sumut meminta penegak hukum agar segera memanggil, memeriksa dan menetapkan Gatot sebagai tersangka atas berbagai kasus dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya kasus dugaan korupsi APBD 2009-2012, korupsi Biro Umum Pemprovsu, korupsi Bantuan Sosial Biro Bina Kesejahteraan

Sosial Pemprovsu, korupsi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) untuk Kabupaten/Kota se Sumut, korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) dan terakhir korupsi pengangkatan pejabat eselon III dan II Pemprovsu.

Seperti diketahui dalam penanganan kasus korupsi di Kejati • LANJUT KE HAL. 2

TINJAU - Menhub EE Mangindaan (kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (tengah) dan para rombongan Komisi V DPR RI meninjau kesiapan bandara internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Kamis (4/7). Peninjauan ini tidak dihadiri Gubsu Gatot Pujo Nugroho. (IST) ANGGOTA Komisi V DPR RI kecewa atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Direktur Utama PT Angkasa Pura 2 Tri Sunoko dalam peninjauan lokasi pembangunan Bandar Udara Kualanamu.

Dalam dialog di ruang tunggu keberangkatan Bandara Kualanamu, anggota Komisi V DPR RI Gandung Pardiman mempertanyakan ketidakhadiran Gubsu dan Dirut PT AP 2 Tri Sunoko dalam kunjungan itu.

Ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menyukseskan

pembangunan Bandara Kualanamu. Apalagi kunjungan tersebut diikuti dua menteri senior, yakni Menhub EE Mangindaan dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Ketidakhadiran Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam peninjauan itu diprotes anggota Komisi V DPR RI dari Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno.

Teguh menilai Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho seperti tidak serius dan tidak perhatian meski kunjungan ke • LANJUT KE HAL. 2

Demokrat Akui Masih Ada Ganjalan Depak PKS Agus Hermanto

• LANJUT KE HAL. 2

Gema Bunut Tuding PT SP Sulap Izin Menhut SOREK PELALAWAN Ketua Gema Bunut Sorek, Rahman Gr mengatakan bahwa PT. Serikat Putra (SP) menguasai lahan seluas 12.474 Ha. Dari jumlah tersebut diperkirakan seluas 5.312 Ha tidak memiliki izin. Ini artinya, PT. SP telah “menyulap” HGU yang diterbitkan BPN Pusat.

IZIN pelepesan kawasan hutan Kementerian Kehutanan RI, menurut Rahman, berdasarkan PP No.40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU) pasal 4 ayat 3,4 disebutkan “pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan setelah terselesainya pelepasan Hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang undangan yang berlaku”.

Menurut Rahman berdasarkan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah bahwa proses penerbitan HGU No.94/HGU/BPN/1999 atas nama PT Serikat Putra kebun Lubuk Raja yang terbit tanggal 12 tahun 1999 dasar penerbitan HGU

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPK POS

Rahman Gr adalah Ijin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI

hanya seluas 9.330 Ha. "Diantaranya seluas 3.300 Ha adalah hutan produksi terbatas, namun hutan produksi terbatas seluas 3.300 Ha tersebut juga telah disulap menjadi kebun sawit," kata Rahman Gr. Sesuai data yang dihimpun Gema Bunut, bahwa 36 Izin Persetujuan Prinsip Perkebunan Dicabut Kementerian Kehutanan RI, menurut Rahman, sumber data dari Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI. Izin prinsip yang dicabut diantaranya, 1. PT.Karya Tama Bhakti Mulia No.719/Menhut-II/97 tanggal 20 Juni 1997.

• LANJUT KE HAL. 2

Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas

JAKARTA - Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pemerintah hingga kini belum memutuskan nasib PKS di koalisi pasca pembelotan dalam rapat paripurna APBNP 2013 yang mengatur soal kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Belum ada sikap dari setgab.

Kami juga harus sabar menunggu sampai ada keputusan setgab," ujar Wakil Ketua Umum Partai

Dan Dengarkan Ulasan Berita, di

Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Kamis.

Agus membantah lambatnya keputusan setgab soal nasib PKS dikarenakan gamangnya SBY dalam menyikapi soal PKS. Menurut dia, belum diputuskannya nasib PKS di setgab karena SBY dan beberapa anggota lain masih mempertimbangkan berbagai hal. Meski begitu, Agus menolak menyebutkan hal apa yang menjadi pertimbangan se• LANJUT KE HAL. 2

RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

SAMBUNGAN

GUBSU DIGUGAT KARENA BAGI-BAGI DUIT...................................

• DARI HALAMAN. 1

ngan politik. Citizen lawsuit bukan menggugat materil dan immateril," tutur Hamdani.

Menurut Hamdani, penentuan kabupaten/kota penerima bantuan tidak berazaskan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Contohnya, ujar Hamdani, Kabupaten Nias Barat yang hanya menerima Rp1,3 miliar, sangat jauh dibandingkan dengan Kabupaten Asahan yang menerima Rp425 miliar.

"Soal apakah bantuan itu terindikasi suap kepada kepala daerah dalam rangka mendukung Gatot sebagai calon gubernur, kami tidak mempersoalkan itu dalam pokok gugatan. Gugatan kami hanya pada ketimpangan penetapan angka-angka bantuan daerah bawahan itu," ujar Hamdani.

Salah satu penggugat yakni Raya Timbul Manurung yang juga pengurus Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada Sumatera Utara (Kagama Sumut) menegaskan bahwa mereka tidak ingin gubernur berhenti sebelum masa jabatan berakhir.

"Sebagai warga negara saya hanya ingin menggunakan hak saya dengan melakukan citizen lawsuit. Saya dan warga Sumut tidak ingin kasus seperti yang dialami Gubernur Syamsul Arifin yang menjadi tersangka dan terdakwa korupsi di paruh waktu masa jabatannya sebagai gubernur terulang kembali," kata Manurung.

Namun sidang perdana harus diundur karena Gatot Pujo Nugroho dan tergugat lain tidak menghadiri sidang.

Gatot mewakilkannya kepada bekas kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumut Ferlin Nainggolan dan Kepala Biro Hukum saat ini Abdul Jalil. Adapun DPRD Sumut diwakili kuasa hukum. Sementara tergugat IV hingga IX tidak hadir.

"Yang harus hadir tergugat langsung atau diwakilkan kepada kuasa hukum.

Saudara kepala biro dan mantan kepala biro hukum Pemprov Sumut bukan bertindak atas nama kuasa hukum tergugat Gatot Pujo Nugrojo. Sidang diundur hingga 15 Agustus 2013," kata majelis hakim. (TI/BBS)

SEGERA TETAPKAN GATOT JADI TERSANGKA...............................

• DARI HALAMAN. 1

Sumut, sebanyak 10 orang pejabat di lingkungan Pemprovsu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang berjumlah ratusan miliran rupiah dan sebagian sudah dijebloskan ke dalam rumah tahanan (rutan) Tanjung Gusta Medan.

Begitu juga penanganan kasus korupsi di Polda Sumut, sudah 2 orang pejabat Gatot yang 'gol' tersandung kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana miliaran rupiah di Biro Umum Pemprov Sumut.

“Banyaknya pejabat Gatot yang dijadikan tersangka kasus korupsi baik di Kejati Sumut maupun di Polda Sumut jelas membuat nama baik Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubsu hancur. Masyarakat Sumut beranggapan miring melihat kinerja Gatot selama ini,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Sinik, Senin (1/7), seperti dikutip Starmedia Group.

Walaupun Gatot kini banyak melakukkan perubahan

dalam kinerjanya, menurut Azhari, itu hal yang sia-sia saja karena masyarakat ataupun publik sudah menghakimi bahwa ungkapan Gatot selama ini, yang menyebut pemerintahannya bebas KKN hanyalah omong kosong belaka. "Slogan bebas dan bersih KKN yang digaungkan Gatot hanya isapan jempol saja,” kritik Azhari.

Senada dengan hal itu, Arif Tampubolon, aktivis anti KKN menyebutkan, kalau dalam penanganan kasus korupsi, lembaga hukum di Sumut jangan melakukan tebang pilih.

Menurutnya kalau pejabat Gatot banyak yang telah menjadi tersangka korupsi, kinerja Gatot juga patut dipertanyakan. "Gatot juga harus diusut, apakah ada dugaan kalau dia (Gatot-Red) juga terlibat dalam kasus-kasus yang menjerat para pejabatnya sebagai tersangka,” tegas Arif.

Dia juga menyebutkan dalam penanganan kasus korupsi di Sumut, lembaga hukum masih belum optimal.

“Ada dugaan konspirasi politik terhadap lembaga hukum tersebut, yang sepertinya separuh hati," tandasnya.

(TIM)

ANGGOTA KOMISI V DPR SESALKAN GATOT................................

• DARI HALAMAN. 1

Bandara Kualanamu tersebut diikuti dua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

"Bandara Kualanamu ini untuk masyarakat Sumut, bukan untuk kami. Kenapa gubernur atau wakil gubernur tidak hadir," katanya.

Asisten II Sekdaprov Sumut R Sabrina yang mengikuti pertemuan itu mengatakan, ketidakhadiran Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Wagub Erry Nuradi disebabkan sedang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Kegiatan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana.

Sementara seorang perwakilan PT.AP 2 menjelaskan, ketidakhadiran Dirut PT AP 2 Tri Sunoko disebabkan adanya tugas penting di Jakarta.

Namun jawaban tersebut diprotes Gandung Pardiman karena peninjauan perkembangan pembangunan Bandara Kualanamu juga sangat penting."Apalagi kunjungan kali ini diikuti dua menteri," kata politisi Partai Golkar itu. (TIM)

MARHABAN YA RAMADHAN............

• DARI HALAMAN. 1 Kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadhan diperintahkan dalam Al-Qur'an surat AlBaqarah ayat 183 yang artinya :"Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa." Jadi tujuan puasa Ramadhan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sesungguhnya. Yaitu menjalankan apa yang diperintahNya serta menjauhi segala apa yang dilarangNya.

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Salah satu hikmah keutamaan puasa Ramadhan ini bagi Umat Islam adalah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini berdasarkan sebuah dalil hadist yang berbunyi : "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh iman dan mencari ridha Allah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."(Hadits Mutafaqun ‘Alaih).

Melalui kolom ini, jajaran redaksi dan seluruh keluarga besar koran KPK Pos mohon maaf kepada seluruh pembaca dan mitra kerja kami di mana pun berada.

Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1424 H. (***)

Bupati/Walikota Dipilih Rakyat, Gubernur Dipilih DPRD JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan dalam revisi UU Pilkada mengatur pemilihan langsung kepala daerah hanya dilaksanakan untuk memilih Bupati dan Walikota.

Sedangkan untuk pejabat Gubernur cukup melalui mekanisme pemilihan di DPRD Provinsi.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Kerja RUU Pilkada, Farouk Muhammad, pada

Talk Show DPD bertema Dinamika Pilkada di Daerah Jelang Pemilu 2014 di gedung DPD, Jakarta, Jumat.

Soalnya, kata dia, proses Pilgub (Pemilihan Gubernur) yang diselenggarakan di sejumlah daerah selalu menimbulkan konflik.

Bahkan sering menimbulkan kekerasan dan perusakan, termasuk memunculkan politik uang dan pemborosan anggaran.

Farouk jelaskan alasannya, bahwa pejabat Bupati dan Walikota berhadapan langsung dengan rakyat di wilayahnya setiap hari, dan otonomi daerah pun sebenarnya benar-benar terlaksana di

tingkat kabupaten/kota.

Sementara pejabat gubernur hanya berperan pada tata kelola pemerintahan.

Selain itu, pemilihan Bupati dan Walikota mesti tetap dilakukan secara langsung karena lebih menjamin legalitas demokratis dibanding DPRD. ''Itulah perlunya merevisi sistem pemilukada yang dalam pelaksanaannya menimbulkan konflik horizontal, politik uang, pemaksaan kehendak,'' ujar mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini.

(BBS)

GATOT TAK MAMPU PIMPIN SUMUT........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

Pemprovsu, Gubsu Gatot Pujo merupakan penanggungjawab keuangan daerah.

"Jadi Gatot Pujo tidak terlepas dari persoalan ketekoran kas Pemprovsu walaupun hal itu terjadi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," ujar Syamsul Hilal.

Disebutkan, ada berbagai kemungkinan faktor penyebab tarjadinya ketekoran kas Pemprovsu. Diantaranya, yakni penempatan kabinet yang tidak profesional dan proporsional, penempatan tidak berdasarkan prestasi,

penampatan berdasarkan KKN, Baperjakat yang tidak diberdayakan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi).

"Karena jika semua pimpinan SKPD yang didudukkan itu merupakan hasil seleksi yang baik dan benar berdasarkan prestasi, pengalaman, profesional dan proporsional, diyakini Pemprovsu tidak akan mengalami ketekoran kas hingga Rp431 miliar," ujar Syamsul Hilal.

Kuat dugaan, para pejabat Eselon II yang didudukkan di semua SKPD tidak berdasarkan seleksi Baperjakat.

Disinyalir bernuansa Ko-

rupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau like and dislike alias lewat jual beli jabatan sehingga terjadilah kebocoran-kebocoran.

Kebocoran APBD Sumut boleh jadi dikarenakan staf setingkat SKPD yang tidak tahu mengelola anggaran.

Bisa terjadi karena ketidak mampuan membuat perencanaan kerja.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan tarjadinya persekongkolan antara pertinggi Pemprovsu dengan pimpinan SKPD selaku pengelola anggaran.

"Jadi semuanya itu bisa terjadi dalam situasi yang

ada saat ini," ujar Syamsul Hilal, seraya menambahkan, yang dapat membuktikan ini adalah aparat penegak hukum. Karena kita sifatnya hanya menduga-duga. Sebab negara kita ini menganut azas praduga tak bersalah.

Untuk menghindarkan tudingan-tudingan miring, ujar Syamsul, aparat penegak hukum baik jajaran kejaksaan, kepolisian khususnya KPK diminta supaya mengusut tuntas ketekoran kas Permprovsu tersebut.

"Sangat luar biasa jika kas Pemprovsu mengalami ketekoran sampai Rp431 miliar. Seandainya dana ter-

sebut terselamatkan dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, diyakini masyarakat Sumut sudah terbantu," ujar Syamsul Hilal.

Ditegaskan, KPK harus memeriksa para pejabat yang terlibat dalam ketekoran kas Pemprovsu tersebut. "Periksa Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MM terkait ketekoran kas Pemprovsu tersebut. Karena kedua petinggi Pemprovsu tersebut merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab atas kebocoran kas tersebut," ujar Syamsul Hilal.

(TIM)

DEMOKRAT AKUI MASIH ADA GANJALAN DEPAK PKS....................................................................

• DARI HALAMAN. 1

hingga setgab belum mengambil sikap.

"Pasti banyak petimbangan, tinjauan dari sudut lain karena pertimbangan itu dibutuhkan pematangan yang sedikit agak lebih lama. Seyogyanya menuggu keputusan setgab. Pembicaraan ada tapi keputusan belum ada," tandasnya.

Sebelumnya, beberapa ang-

gota setgab sudah meminta agar PKS dikeluarkan dari koalisi karena selalu berseberangan dengan sikap pemerintah.

Salah satu yang sangat mencolok adalah soal penolakan penaikan harga BBM hingga penolakan keputusan APBNP 2013.

Atas sikap ini Partai Demokrat sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di setgab sudah menganggap

PKS bukan bagian dari koalisi lagi.

Kabar terakhir yang diterima KPK Pos menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabar kan akan mereshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dua dari tiga menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut akan dicopot, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri dan Menteri Per-

tanian Suswono. Sementara Menkominfo Tifatul Sembiring masih aman.

Pencopotan dua menteri PKS itu disinyalir dampak dari penolakan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi di Paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Ketua Umum PAN yang bergabung bersama Sekretariat Gabungan (Setgab) Hatta Rajasa, enggan mengomentari isu itu. Menurutnya,

penggantian menteri berada di tangan Presiden SBY. "Kalau reshuffle itu urusan pak Presiden. Jadi saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa memberikan keterangan labih jauh daripada ini sepenuhnya kalau soal reshufle itu urusan Presiden. Kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Hatta, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

(SF/BBS)

PLN SUDAH SEPERTI 'MALAIKAT MAUT'...............................................................................................

• DARI HALAMAN. 1

bangkit Sumbagut Bernadus Sudarmanta dan sejumlah staf.

GM PLN Wilayah I Sumut Diananto, menyebutkan, sejumlah kendala dihadapi pihaknya dalam pengadaan listrik untuk konsumen. Di antaranya, usia kabel bawah tanah yang sudah tua. Yakni mulai tahun 2001. Juga di Medan sangat banyak pohon rimbun yang menghalangi jaringan listrik.

Alasan lain disebutkan GM Pembangkit Sumbanggut Bernadus Sudarmanta, situasi kelistrikan banyak dipengaruhi pembangkitan yang butuh perawatan. Saat ini PLN sedang merawat mesin pembangkit GT-11 dan GT-12 yang berada di Belawan. "Kondisi ini me-

maksa PLN memadamkan listrik secara bergiliran," bebernya.

Selama ini PLN berusaha tidak melakukan perawatan dengan harapan program tambahan daya masuk. Namun hal itu belum bisa terwujud. Karena pembangkit Nagan Raya belum juga beroperasi, dan pembangit Labuhan Angin (Sibolga) tidak maksimal menyuplai daya.

'Malaikat Maut' Menyikapi hal itu, Anggota Komisi D H Zulkifli Effendi Siregar, langsung bereaksi keras dan menyebut manajemen PLN amburadul.

PLN selalu menyebutkan alasan sangat klasik. Yakni masalah perawatan, jaringan terkena pohon dan sejenisnya.‘’Janganlah terus menyebutkan alasan klasik. Kasihanlah lihat rakyat. Lampu

padam tidak beraturan, semaunya PLN saja. PLN memang bobrok,’’ tegas Ketua Fraksi Hanura ini.

Menurut Zulkifli, semua keterangan disampaikan pihak PLN tidak sama dengan apa yang dirasakan masyarakat. Lampu padam bergilir paling lama tiga jam pun dibantah Zulkifli Siregar.

“Hampir setiap hari listrik padam. Waktunyapun tidak beraturan. Tadi pagi di rumah saya lampu mati pukul 05:00.

Sampai saya berangkat ke DPRD pukul 09:00, lampu belum nyala,’’ungkapnya.

Zulkifli menegaskan rakyat dapat menolelir kalau hanya sekali atau dua kali lampu padam tiba-tiba. Tapi, itu terjadi sewaktu-waktu.

PLN tidak pernah menjelaskan kapan lampu akan padam. ‘’PLN sudah seperti ma-

laikat maut saja.Suka-suka saja mematikan lampu,’’ geramnya.

Hal paling ekstrim dilakukan anggota Komisi D, Marahalim Harahap SH MHum. Karena kesal, dia sampai mencampakkan data yang dipegangnya, karena pihak PLN tetap menyebutkan saat ini Sumut terjadi defisit listrik.

Datanya berbeda-beda. Ada pihak PLN menyebut defisit 400 mega watt (MW), ada 150 MW, 200 MW dan 250 MW. Dia mengaku bingung melihat pernyataan pihak PLN yang hadir.

Marahalim menyebut memiliki data berbeda yang diperoleh dari ekspose PLN pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D beberapa bulan lalu.

Menurut data itu, walupun Sumut telah menyuplai lis-

trik ke Aceh 66 MW dan Riau 50 MW, tapi masih juga memiliki cadangan 38 MW. Dia mengaku heran, mengapa hari itu pihak PLN mengatakan defisit. ‘’Apakah yang saya pegang ini bukan data PLN? Kalau ini diakui data PLN, mengapa saat ini kalian menyebut Sumut defisit daya,’’ katanya sambil mencampakkan data tersebut.

Karenanya, Komisi D DPRD Sumut tetap ‘ngotot’ meminta PLN tetap menghidupkan listrik pada bulan Ramadan. Upaya yang akan dilakukan adalah membuat rekomendasi kepada pimpinan DPRD untuk membuat surat kepada Gubsu. Isinya meminta Gubsu untuk berbicara dengan Dirut PT Inalum.

(TIM)

GEMA BUNUT TUDING PT SP SULAP IZIN MENHUT .......................................................................

• DARI HALAMAN. 1

2. PT.Kencana Amal Tani No.1943/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Okt 1999.

3. PT.Kilau Kemuning Nusantara No.905/Menhut-VII/ 90 Tanggal 18 Mei 1990.

4. PT.Ivo Mas Tunggal No.517/Menhutbun –II/99 tanggal 27 Mei 1999.

5. PT.L ahan Tani Sakti No.720/Menhut-II/88 tanggal 3 Okt 1988.

6. PT PN V Sei.Garo No. tanggal 21 Juni 1991, dan PT. Serikat Putra juga izin prisipnya dicabut Kementerian Kehutanan. Namun karena PT. Serikat Putra Kebal Hukum,

maka hingga saat ini masih saja beroperasi.

Masyarakat Desa Tambun, Sialang Godang, Terbangiang, Lubuk Raja, Lubuk Kreranji, Angkasa, Lubuk Terap, Balam Merah Tanjung Air Hitam, dan desa Pangkalan Tampoi yang tergabung dalam Gema Bunut nasibnya masih terkatungkatung.

Menurut Rahman Gr, bahwa PT. Serikat Putra menjanjikan membuatkan kebun pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) seluas 4.000 Ha untuk masyarakat tempatan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara kesepakatan tertanggal 2

Oktober 1998. Dan tanggal 27 Oktober 1998 Musyawarah dipimpin Bupati Kampar, namun hingga saat ini tidak direalisasikan oleh PT. Serikat Putra.

“Dengan tidak adanya kejelasan kesepaktan pola KKPA tersebut yang dibuat dan ditanda tangani para pihak termasuk manajemen PT. Serikat Putra dan Bupati serta masyarakat Gema Bunut diduga bahwa PT. Serikat Putra punya andil mempebesar jurang kemiskinan, dan memiskinkan masyarakat 10 desa tersebut yang memang miskin,” tandasnya Saat dihubungi secara ter-

pisah aktivis LSM GPKDR Anirzam menyikapi keluhan masyarakat Gema Bunut yang dipimpin Rahman Gr menjelaskan, pasalnya BPN Pusat menerbitkan HGU di atas tanah bermasalah.

Padahal dari pihak Gema Bunut telah menyurati BPN Pusat untuk menunda penerbitan HGU PT. Serikat Putra berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Thn 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Pengolahan. Pada pasal 106, 107 disebutkan “Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum Administratif ”. Pasal

107 disebutkan “kesalahan prosedur, kesalahan penerapan undang-undang, kesalahan objek hak, Kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah”. Dengan alasan dan ketentuan tersebut GPKDR mendesak BPN Pusat agar mencabut dan membatalkan HGU yang diterbitkan BPN Pusat atas nama PT. Serikat Putra.

Menurut Anirzam PT. Serikat Putra selain menyengsarakan masyarakat juga telah merugikan Negara dari sektor Pajak dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

KORUPSI

Fantastis, Jumlah Kepala Daerah Kesandung Korupsi JAKARTA - Jumlah kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia, yang tersandung kasus korupsi, grafiknya terus meningkat.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, hingga akhir Mei 2013, kepala daerah yang kena kasus korupsi jumlahnya sangat fantasis yaitu 293 orang dari 524 daerah otonom.

"Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah jika pemilihan kepala daerah, khususnya tingkat kabupaten/kota, tetap berlangsung," papar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermasyah Djohan di Jakarta, Rabu (3/7) Djohan melanjutkan jika dipersentasekan sudah mencapai 70 persen. Sepanjang pilkada secara langsung terutama pilkada kabupaten/kota, diduga bisa menembus angka 300 di akhir tahun 2013.

Tingginya jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, lanjut dia, dikarenakan biaya pilkada terbilang mahal.

Mulai dari pendaftaran, kampanye, bahkan jika sudah terpilih pun harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit.

Besarnya uang yang dikeluarkan, lantas dijadikan penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan anggaran dan korupsi.

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan. “Ini angka yang tidak main-main, ini merisaukan kita semua,” tegasnya.

Selain biaya politik yang tinggi, kecenderungan masyarakat memilih ke-

pala daerah bukan karena program calon, melainkan karena materi yang diberikan calon yang dipilih, juga turut andil atas maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

“Masyarakat kecenderungannya bukan karena mengenal program, terutama di tingkat kabupaten/kota. Mereka hanya melihat uang,” terangnya.

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro menilai melonjaknya pejabat daerah terjerat korupsi karena sistem politik yang salah urus dan salah tujuan.

“Sejak awal kita menginginkan terjadinya politik rakyat yang demokratis melalui pilkada langsung.

Tapi faktanya pilkada langsung ini justru menimbulkan persoalan baru yakni munculnya koruptor baru,” kata Siti.

Saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah mereview kembali sistem pilkada langsung.

“Kita harus mereview kembali sistem politik yang saat ini sudah dibangun.

Sebab ada sistem yang salah dimana pemimpinnya lebih mengutamakan kepentingannya usai memenangkan pilkada ketimbang mengurus rakyatnya sendiri,”sambung Siti. (ENDY)

Kasus Suap Pajak

Kepala Unit Kerja Presiden Tolak Diperiksa KPK JAKARTA - Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden SBY Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemberian hadiah dalam tindak pidana pajak PT The Master Steel.

"Benar, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kuntoro Mangkusubroto sebagai saksi untuk tersangka DS (Diah Soembedi)," papar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di kantor KPK, Rabu (3/7).

Penyidik KPK, lanjut Priharsa, panggilan pemeriksaan karena ada hal yang ingin dikonfirmasi oleh penyidik KPK kepada mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan.

Selain Kuntoro, penyidik KPK juga memeriksa dua orang PNS Ditjen Pajak Firma Haposan Napitupulu dan Otto Endy Panjaitan.

Namun, Hingga pukul 11.00 WIB, Kuntoro belum tampak di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan Kuntoro Mangkusubroto menolak bersaksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengurusan pajak perusahaan The Master Steel.

"Kuntoro Mangunsubroto sudah mengirimkan surat tidak berkenan menjadi saksi yang meringankan tersangka,” kata Johan melalui pesan singkat, Rabu (3/7).

Dalam kasus dugaan suap pajak, KPK menetapkan

lima tersangka yakni Dirut PT MS Diah Soembedi, dua penyidik dan pemeriksa pajak pada kantor pajak wilayah Jakarta Timur Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan, serta dua pegawai PT MS Effendi Komala dan Teddy.

Kasus ini bermula dari berhasil ditangkapnya dua orang penyidik dan pemeriksa pajak Dirjen Pajak pada Kantor Wilayah Jaktim bernama Eko Darmayanto dan Moh Dian Irwan Nuqishra.

Keduanya ditangkap basah saat tengah menerima uang sebesar 300 ribu dolar Singapura dari seorang kurir bernama Teddy dan seorang pegawai perusahaan Baja dari PT The Master Steelbernama Efendy.

Eko, Dian dan Teddy ditangkap di halaman terminal III Bandara soekarno-Hatta, Tangerang, pada Rabu (15/5) pagi.

Sedangkan, Efendy ditangkap di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Timur.

Kemudian, uang 300 ribu dolar Singapura tersebut diduga merupakan suap untuk mengurus persoalan pajak PT The Master Steel yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 21 Rawa Teratai, Cakung, Jakarta Timur. (ENDY)

NASIONAL

Korupsi Batu Bara Kian Membara JAKARTA - Hasil pertambangan baru bara, ternyata menyimpan bara dugaan korupsi triliunan rupiah. Sayangnya, hingga kini belum ada lembaga penagak hukum yang menyentuhnya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait prihatin dugaan korupsi di pertambangan batu bara belum tersentuh hukum.

"Kami sangat mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan turun tangan untuk memberantas korupsi di sektor pertambangan batu bara.

Juga mendesak Ketua KPK Abraham Samad untuk menyiagakan petugas lembaga antikorupsi itu di pelabuhan dan pertambangan," papar Maruarar di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Maruarar melanjutkan dengan menempatkan petugas KPK dibantu kepolisian, petugas pajak maupun Bea Cukai di kawasan tambang maupun pelabuhan batu bara, akan ketahuan detail kerawanan soal tambang batu bara yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan.

Misalnya, data terkait berapa jumlah sebenarnya dari batu bara yang diekspor ke luar, negara atau tempat tujuan ekspor, berapa kalori batu bara yang diekspor, hingga hal detail lain yang bisa menghindari negara dari tindakan ilegal. "Sehingga

pendapatan negara bisa meningkat. Jika ini dilakukan, tak ada alasan Pemerintah mencabut subsidi untuk masyarakat seperti subsidi BBM kemarin" tandasnya serius.

Selain itu, tambah dia, ada sinyalemen permainan izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) batu bara yang dikeluarkan pejabat daerah.

Jumlahnya triliunan rupiah. Apalagi selama ini, Dirjen pajak saja mengeluh tak ada data soal IUP. "Karenanya Ini sangat tepat bagi KPK menurunkan personelnya langsung mengawasi sektor tambang batu bara,"

harapnya.

Ali Masykur Musa, anggota BPK mengakui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan temuannya terkait dugaan korupsi di bidang pertambangan ke KPK. Ada 22 perusahaan yang diduga mengekploitasi tambang tanpa mengantongi surat izin.

"Temuan BPK, terakhir 15 temuan yang dilakukan 22 perusahaan, di mana menambang dan ekspolorasi sampai eksploitasi batu bara dan hasil mineral di kawasan hutan tanpa izin. Tidak ada izin pinjam pakai kawasan

hutan," jelasnya.

Dilanjutkan, 15 temuan terdapat di Maluku Utara, Papua Barat, Riau dan Kalimantan Tengah. Bahkan adanya eksploitasi tanpa izin, ekosistem kawasan pertambangan dan hutan menjadi rusak. Akibat IUP (Izin usaha pertambangan) diobral. Karena itu, masalah ini sudah pernah dilaporkan KPK. "BPK berharap KPK melakukan tidakan pencegahan, tidak hanya penindakan," harapnya.

Ketua KPK Abraham Samad mengakui sudah menerima laporan dugaan korupsi di sektor tambang. Data

ICW: Diragukan Komitmen 36 Anggota DPR Berantas Korupsi JAKARTA – Sorotan terhadap kinerja DPR RI, tak pernah berakhir. Kini Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama wakil rakyat yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Nama-nama anggota DPR ini, adalah caleg DPR yang terdaftar dalam Calon Sementara (DCS) di Komisi Pemilihan Umum.

"Tujuan rilis ini, agar publik tidak salah memilih orang dalam Pemilihan Legeslatif 2014.

Indikatornya adalah keseriusan mereka dalam pemberantasan korupsi," ungkap Donald Fariz, peneliti ICW kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/7).

Indikator penilaian ICW, lanjut dia, politisi yang pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi, atau yang bersangkutan merupakan bekas terpidana korupsi. Juga, politisi yang pernah diberi sanksi oleh BK DPR, mengeluarkan pernyataan yang tak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan atau mendukung upaya revisi UU KPK. “Kalau mereka terpilih lagi, saya khawatir wajah DPR tak akan berubah.

Yang ada hanya kegaduhan parlemen. Pemberantasan korupsi tidak akan menjadi lebih baik,” tegasnya serius.

Dari 36 nama itu, 34 di antaranya saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR, yang disebut menggunakan fungsi legislasi mereka dalam melemahkan lembaga antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja ICW menegaskan ICW tidak akan menganulir nama 36 calon anggota lembaga legislatif (caleg) yang disebut memiliki komitmen lemah terhadap pemberantasan korupsi.

"Soal data, yang pasti kami tidak akan menganulir rilis itu. Kami siap dan tidak akan surut langkah terhadap laporan ke polisi bagi anggota DPR yang tak puas dengan rilis ini," tandasnya.

Metodologi yang digunakan ICW dalam menghimpun data, berdasarkan pada fakta di lapangan, juga didukung dokumen dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), laporan institusi negara terkait, laporan dengar pendapat, hingga pemberitaan di media massa, ungkapnya.

Karena itu, tambah Emerson, ICW yakin terhadap analisis dan hasil dari rilis data tersebut. Jika ada gugatan hingga ke meja hijau pun, ICW siap meladeninya. "Kami punya standar ketat soal rilis data informasi dan melakukan kroscek. Jika bicara data, mari kita bertarung saja di pengadilan," sambungnya.

Lapor Rilis ICW pun mendapat kecaman dari pihak-pihak yang namanya disebut.

Mereka pun langsung bereaksi kelojotan dan menuding ICW hanya memanfaatkan popularitas.

Dua anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Yani (Fraksi PPP) dan Syarifudin Sudding (Fraksi Hanura), melaporkan sejumlah aktivis ICW ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Menurut saya, ini tuduhan ngawur. Kayak mereka saja yang paling benar di republik ini.

Apalagi, ICW memprovokasi agar tidak memilih caleg tersebut. Kita lihat saja. Kalau katakatanyanya menyudutkan dan bertendensi pembunhan karakter saya akan melakukan langkah hukum,” ujar Ahmad Yani Politisi PPP juga mempertanyakan dasar ICW bahwa dirinya tidak pro pemberantasan korupsi.

Jika karena kritiknya ke KPK, ia bertanya apakah bentuk kecintaan dengan memuji dan menjilat KPK. Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura menilai data yang disampaikan ICW mengarah pada fitnah dan pembunuhan karakter.

Bahkan rilis ICW itu, harus dibuktikan lewat jalur hukum. “Insya Allah saya lapor. Saya kira ini langkah tepat untuk membuktikan tudingan ICW tersebut,” katanya.

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo tak mau ambil pusing soal rilis ICW. “Ya, namanya juga ICW. Masa gara-gara saya ujung tombak Century, punya benang merah pada kelompok-kelompok tertentu, lalu saya dibilang diragukan komitmennya pada upaya pemberantasan korupsi.” kata anggota Komisi III DPR Bambang tengah mempersiapkan langkah hukum atas tudingan yang dilayangkan kepadanya.

“Bahkan, saya mendorong KPK segera menuntaskan kasus tersebut agar tidak ada fitnah. Sebab, siapa saja bisa bicara apa saja,” jelasnya.

Langkah Tepat Siti Zuhro, pengamat politik dari LIPI menilai, apa yang dilakukan ICW sudah benar dan sangat tepat dengan merilis sejumlah nama caleg untuk 2014. Mengingat, jangan sampai publik terkecoh dengan sikap dan tindakan mereka selama ini.

“ICW ingin mengajak masyarakat lebih memahami siapa sebenarnya wakil mereka di parlemen. Jika memang tidak punya keinginan untuk memberantas korupsi, sebaiknya jangan dipilih,” sarannya.

Bahkan para caleg yang dinilai tidak serius memberantas korupsi, tidak perlu kebakaran jenggot.

menunjukkan, 60 persen perusahaan tambang tak membayar pajak dan royalti ke negara. Hal itu tersebar di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya.

"Yang kaya hanya bupati dan segelintir orang karena adanya monopoli di daerah dengan memberikan izin pertambangan. Yang terjadi adalah yang kaya hanya pengusaha-pengusaha hitam dengan penguasa-penguasanya. KPK harus masuk dan menyelamatkan ini," tegas Samad.

Diakuinya, KPK pernah menghitung, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 15.000 triliun, yang diperoleh dari sektor tambang batu bara, migas, emas, dan tembaga. "15 Ribu triliun dibagi 240 juta, dibagi 12 bulan, ketemu Rp 20 juta perbulan.

Bayangkan satu orang penghasilannya 20 juta. Jika uang sebanyak itu dibagi ke rakyat miskin, negeri ini tak ada lago orang melarat," jelas Samad.

Samad menilai, lolosnya perusahaan tambang tak bayar pajak dan royalti itu diduga karena sudah terlibat kongkalikong dengan pejabat setempat. Misalnya, dalam pengurusan izin perusahaan tambang yang dipermudah dan setoran-setoran ilegal kepada pejabat daerah yang ditempati tambang itu.

"Kami segera mendalami kasus korupsi tambang," sambungnya serius. (ENDY)

Berikut ke-36 nama tersebut:

“Jika track record mereka buruk ya akui saja buruk, jangan merasa bersih. Kita igin mendapatkan caleg yang memang benar-benar amanah. Tidak seperti saat ini calegnya adalah perwakilan partai bukan perwakilan masyarakat,” jelasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah mengemukakan ICW tak gentar laporan yang dilayangkan dua anggota Komisi III DPR RI yakni, Ahmad Yani dan Syarifudin Sudding dengan tuduhan pencemaran nama baik. "Pelaporan tidak akan menghentikan kerja ICW dan koalisi untuk terus mengawasi penyelenggaraan negara, termasuk DPR," ujarnya.

Juga, tambah Febri, rilis ICW ini salah satu bagian dari kerja masyarakat untuk mengawasi agar DPR nanti benar-benar bisa menjadi bagian yang memperkuat pemberantasan korupsi. "Jangan justru memperlemah.

Melihat fenomena saat ini, kita tentu harus memperbaiki lembaga DPR 2014 nanti," tambahnya.

ICW siap menghadapi laporan dua politisi dan ICW yakin mampu mempertanggungjawabkan rilis yang diedarkan akhir pekan lalu.

"Perlu kita tegaskan juga, apa yang kita sampaikan bukan soal personal, tetapi dalam posisi pengawasan terhadap para penyelenggara negara. Kita pasti pertanggungjawabkan semua yang kita sampaikan. Respons kita sederhana, kami akan hadapi," katanya.

Nama Anggota DPR Dari 36 nama anggota/ calon anggota DPR yang diragukan komitmennya memberantas korupsi, terdapat nama-nama populer yang berasal dari partai besar.

(ENDY)

PARTAI DEMOKRAT: Edhie Baskoro Yudhoyono, Mirwan Amir, Jhonny Allen Marbun, Achsanul Qosasih, Ignatius Mulyono, M Nasir, Max Sopacua, Sutan Bhatoegana dan Marzuki Alie.

PARTAI GOLKAR: Azis Syamsuddin, Priyo Budi Santoso, Bambang Soesatyo, Mahyudin¸ Nudirman Munir, Setya Novanto, Kahar Muzakir, Idris Laena, Melchias Marcus Mekeng dan Charles Jonas Mesang.

PDIP: I Wayan Koster, Herman Hery, Olly Dondokambey, Said Abdullah, Ribka Tjiptaning.

PKS: Nasir Djamil, Zulkifliemansyah, Adang Darajatun, Fahri Hamzah PARTAI GERINDRA: Desmond J Mahesa, Vonny Anneke Panambunan dan Pius Lustrilanang.

PPP: Ahmad Yani dan Achmad Farial, PARTAI HANURA: Syarifuddin Suding PKB: Abdul Kadir Karding PBB: Nazaruddin Sjamsuddin.

KPK POS

4

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

KORUPSI

SUMUT

Dir RSUD dr Djoelham Binjai

Diduga Terlibat Penerimaan Dokter dan Bidan PTT BINJAI - Direktur RSUD dr Djoelham Binjai berinisial dr TA asal Kabupaten Mandailing Natal yang di lantik Wali Kota Binjai beberapa hari lalu di duga mengantongi masalah dari tempat asal tugasnya terkait dengan penerimaan calon dokter dan bidan PTT saat dia menjabat Kepala Dinas Kesehatan Madina.

"Indikasi itu sudah di pertanyakan Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai melalui suratnya Nomor.008/BCW-KB/P/VI/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur RSUD dr Djoelham, dr T Amri yang di antar lang-

sung pada Senin pekan lalu," ujar sekretaris BCW Sadwa Ginting.

Surat itu memohon penjelasan informasi yang diterima BCW dari Madina bahwa saat memangku jabatan Kadis Kesehatan telah terjadi rekrut calon tenaga PTT bidan sebanyak 94 orang dan 11 orang dokter yang di janjikan akan diterima Februari 2013. Namun pas waktunya tidak ada penerimaan kemudian dijanjikan lagi pada Juni 2013 yang juga tidak terealisasi.

Kemudian keterangan lain diterima dari Plt Dinkes Madina yang mencoba mencari kepastian di pemerintah pusat

kemungkinan ada penerimaan bidan dan dokter PTT namun kabar tersebut kemungkinan tidak benar, jikapun terdapat peluang pada September 2013 dan itupun tidak ada kepastian yang mengikat.

Proses rekrut terhadap para calon bidan dan dokter tersebut diduga menggunakan biaya rata-rata Rp 40 juta per orang dan perpindahan mantan Kadis Kesehatan Madina ke Pemko Binjai tidak diketahui para calon. Sesuai keterangan yang dikumpulkan, BCW meminta oknum dr TA memberi penjelasan secara resmi untuk disampaikan kepada sejumlah korban di Madina.

Dr T Amri saat dikonfirmasi beberapa hari lalu di ruang kerjanya mengaku, sama sekali tidak terkait.

"Saya cuma punya satu jawaban, tidak. Karena tidak terlibat," ujarnya yakin.

Namun dia tidak menepis bahwa dirinya memang mengetahui peristiwa itu dan masalah di Madina sudah menjadi konsumsi publik termasuk nasib Bupati Madina yang terseret di jalur hukum.

Dibagian lain, pihak korban di Madina yang tidak ingin disebut namanya mengaku, pihaknya segera akan meluncur ke Binjai untuk memberikan data-data lengkap bahkan siap untuk maju

secara hukum bersama Lembaga BCW maupun lembaga lain, seperti LIRA. "Kita pasti datang, setidaknya kami akan kirim datanya dulu melalui faks atau email untuk di pelajari," ujar sumber yang juga korban.

Dalam suratnya, BCW juga menyampaikan tembusan ke Menteri Kesehatan RI, Menpan, Kepala BKN pusat, gubernur Sumatera Utara, Kapoldasu, Badan Kepegawaian Sumut, Plt Bupati Madina, Kadis Kesehatan Madina dan Kesbang Linmas Kota Binjai sebagai laporan.

(SBR)

Kompolnas Evaluasi Kasus Korupsi dan Sengketa Tanah MEDAN - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) datang ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumut, Kamis pekan lalu.

Kedatangan itu bermaksud mengklarifikasi dan Monitoring Saran Keluhan Masyarakat (SKM) dari masyarakat atas kinerja Polda Sumut.

Kedatangan dua orang komisoner Kompolnas yang diketuai Drs Edi Saputra Hasibuan, bersama Tri Budiono SE membahas sejumlah laporan masyarakat yang masuk ke mereka selama enam bulan terakhir.

Ada dua kasus yang saat ini tengah menjadi perhatian serius Kompolnas, yakni kasus korupsi dan sengketa tanah.

Seperti halnya kasus kasus dugaan korupsi Multiyears Padanglawas (Palas) tahun 2009 senilai Rp9,3 miliar.

Kompolnas menilai perlu ada pengkajian ulang. Penetapan eks Bupati Palas Basyrah Lubis jadi terdakwa dalam kasus itu dinilai janggal.

Menurut Edi Saputra, dalam kasus dugaan korupsi Palas yang hanya menetapkan mantan Bupati Palas Basyrah Lubis sebagai terdakwa perlu dievaluasi.

Apalagi, diketahui Ketua DPRD Palas HM Ridho yang sudah jadi tersangka statusnya masih mengambang.

“Untuk itu kita akan mengimbau kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan untuk menugaskan

anggotanya untuk mengevaluasi kembali kasus tersebut. Karena pada dasarnya kasus dugaan korupsi tidak hanya melibatkan satu orang saja,” kata Edi Saputra.

Selain itu, dia juga meminta kepada Polda Sumut untuk serius dalam menangani sejumlah kasus-kasus sengketa tanah di Sumut.

Dalam kasus sengketa tanah ini, Edi memaparkan ada 50 pengaduan masyarakat yang masuk ke Kompolnas.

“Jadi kebanyakan masyarakat mengadukan soal penanganan kasus sengketa tanah di Sumut. Selama 6 bulan terakhir, paling banyak kasus tanah. Kita meminta agar Polda Sumut segera menuntaskan kasus itu,” ucap

Edi. Edi menyatakan, Kapolda Sumut harus serius dalam menuntaskan kasus sengketa tanah yang terjadi di Sumut.

Karena menurutnya, imbas dari kasus sengketa tanah ini tidak hanya melibatkan warga dan pengusaha, polisi juga ikut menjadi korban.

“Karena ketika masyarakat bentrok dengan para pengusaha, polisi yang jadi garda terdepan dalam mengamankan aksi juga menjadi korban. Saya kira ini harus menjadi perhatian serius Kapolda Sumut,” ucapnya.

Untuk itu, Edi berharap ke depannya di kepemimpinan Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan, kasus-

kasus korupsi, sengketa tanah, dan juga pelayanan polisi terhadap masyarakat harus ditingkatkan.

Diketahui, Sejak enam tahun terakhir, terhitung sejak 2005 sampai 2011, jajaran Poldasu telah menangani 2.833 kasus sengketa tanah yang terjadi di wilayah Sumut.

Dari jumlah itu, kasus yang sudah selesai ditangani sebanyak 488 kasus. Dari 488 kasus yang telah selesai berkaitan dengan penyerobotan dan pemalsuan kepemilikan sertifikat tanah.

Sedangkan 2.345 kasus sengketa tanah lainnya masih belum terselesaikan dan saat ini sudah masuk ke proses penyelidikan.

Kejari Diminta Periksa Kadis PU Langkat MEDAN - Direktur Eksekutif Jaringan Kerja Informasi Publik Sumatera Utara Arief Budiman SE meminta Kejari Langkat memeriksa dan menangkap oknum Kadis PU Langkat Bambang Irawadi, karena terindikasi melakukan KKN. “Berdasarkan hasil investigasi kami, banyak terjadi kejanggalan dalam hal pelelangan proyek pengerjaan.

Bahkan juga pada saat pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD Sumut tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat,” ujar Arief Budiman SE, di Medan, Kamis pekan lalu.

Ia mencontohkan, pelelangan proyek pengerjaan pembangunan tanggul dan pintu klep di Dusun Paluh Merbau dan Paluh Bahorok sepanjang 10.000 m, dan Desa Pematang Cengal Kec Tanjung Pura dengan kode lelang 146304.

“Dalam tahap evaluasi penawaran ada 7 perusahaan yang mengikuti lelang, tetapi PT Peduli Bangsa sebagai rekanan dengan harga penawaran terendah, malah ditolak oleh panitia. Sedangka berkas yang diajukan telah lengkap," ujarnya.

Hal ini juga menurut Arief menguatkan indikasi, bahwa pelelangan proyek pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Langkat diduga telah diatur sedemikian rupa, sehingga pemenang

proyek hanya orangorang di lingkaran oknum Kadis PU. Sebelumnya, Jaringan Kerja Informasi Publik Sumatera Utara telah mendapatkan data beberapa pekerjaan proyek di Dinas PU Langkat. Misalnya proyek Dana Bantuan Daerah Bawahan TA 2012 yang dimenangkan oleh CV Kalitra dengan penawaran Rp 1.338.227.000 untuk pengerjaan peninggian tanggul sepanjang 6000 m, kemudian pengerjaan pengaspalan jalan sepanjang 1500 m yang dimenangkan PT Putra Kalimas Perkasa dengan penawaran Rp. 3.160.000.000.

Arief kemudian mendesak Bupati Langkat agar mencopot Bambang dari jabatan Kadis PU Langkat karena diduga menjadi otak 'mafia proyek' di Kabupaten Langkat.

"Jika oknum ini tidak di tindak tegas maka akan menghambat pembangunan di Langkat,” tuturnya.

Sementara itu, Kadis PU Langkat Bambang Irawadi yang hendak dikonfirmasi wartawan melalui nomor ponselnya 0813752968XX, tak aktif. (AND)

(ORBIT)

Lebih Baik Melepaskan 1000 Narapidana

"Daripada Menahan Satu Orang Tak Bersalah" BINJAI - Dengan berakhirnya drama sidang praperadilan No. 03/PRAPID/2013/PN.BJ pada 31 Mei 2013 silam dengan putusan menolak gugatan pemohon, disidang terakhir Jum’at dua pekan lalu menjadi bukti kebenaran dan keadilan yang masih tertunda.

Pada sidang pokok perkara No.174 yang di jadwalkan mulai di gelar pada Kamis dua pekan lalu, kebenaran akan memihak kepada pemohon Pusiyadi alias Adi yang di tuduh menjambret padahal pemohon berada di Secanggang pada peristiwa itu dengan jarak tempuh paling cepat sejam dengan kecepatan maksimal.

Pandangan ini dikemukakan Kabid Humas Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai Denton SH, untuk melakukan upaya Prapid dengan penasehat hukum Markus Siahaan SH, Harton Badia SH, Halim Ramadhani SH dan Arifah Nurjanah SH yang menurut Denton hadiah kemenangan bagi Polres Binjai atas perkara Prapid yang di pimpin Hakim Majelis Saur Sitindaon SH MHum. Merupakan kemenangan Pusiyadi yang tertunda.

Sambungnya, pihaknya memilih "no coment' atas keputusan Prapid yang berjalan selama 5 hari mulai 17 hingga 21 Juni 2013 lalu. Meski banyak kejanggalan dan sikap tidak terpuji dari oknum hamba hukum saat berlangsungnya persidangan sehingga wajar saja putusan sidang yang tidak mengagendakan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon mulus menolak gugatan

KPKPOS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

pemohon tanpa mempertimbangkan dalil-dalil pemohon terkait dengan alibi yang diterangkan saksi pemohon diatas sumpah.

Apakah saksi korban kemungkinan salah orang atas kemiripan wajah dan postur tubuh pelaku dengan pemohon. "Ini sudah tidak menjadi fokus kita menyikapi putusan hakim dan yang penting sekarang kita tengah mempersiapkan sejumlah alat bukti alibi terhadap diri pemohon yang pada saat penjambretan terjadi pemohon sedang di kawasan Kecamatan Secanggang membadut dibeberapa lokasi pesta perkawin," tegasnya saat ditanya sikapnya kedepan.

"Kita akan mencegat kebhatilan dengan fakta-fakta kebenaran pada sidang pokok perkara dengan bukti-bukti seperti klip VCD dan sejumlah saksi atas keberadaan Pusiyadi di Secanggang saat terjadinya penjambretan," tambahnya.

Berdasarkan hasil edit rekaman data visual pesta resepsi perkawinan Madiman dan Dwi Evasari kediaman Sukar (70) Dusun 7 Pasiran, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat pada 27 April 2013 yang di shotting sekira pukul 17.00 WIB, terlihat Pusiyadi tengah membadut mulai menit ke 13.10 hingga menit ke 14.05 WIB. Kemunculan Pusiyadi di depan kamera dalam durasi kisaran satu menit tidak menggunakan topeng penutup wajah telah memberikan fakta bahwa dalam kisaran waktu sebelum terjadinya penjambretan

di Jalan Gatot Subroto Kota Binjai pada 27 April 2013 sekira pukul 17.30 WIB bahwa Pusiyadi alias Adi sedang berada dilokasi pesta.

Alat bukti berupa satu keping copy CD yang memperlihatkan keberadaan Pusiyadi pada pesta di Pasiran, kertas undangan pesta Madiman dan Dwi Evasari pada 27 April 2013, surat pernyataan Padil (60) selaku Kepala Dusun Pasiran Karang Gading yang menyatakan adanya pesta di rumah Sukar dan membenarkan kehadiran Pusiyadi sebelum pukul 17.00 WIB sebagai badut.

Usai dari Pasiran, kemudian Pusiyadi bersama penyanyi tuna netra Rima membadut di Pesta perkawinan Ernawaty dan Andre Hendrawan di Dusun Kota Lama II Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan jarak tempuh kisaran 20 menit. Walau ini tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam keputusan sidang namun di dalam shotting sekira pukul 17.30 WIB Pusiyadi terekam kamera.

Berdasarkan hasil edit rekaman data visual pesta resepsi perkawinan Ernawaty dan Andre Hendrawan pada menit ke 15, Samin (saksi sidang prapid) selaku tuan rumah tempat lokasi pesta muncul di kamera dan kemunculan saksi Samin berulang-ulang. Pada sore itu saksi melihat jelas kehadiran Pusiyadi dilokasi pesta bersama penyanyi tuna netra Rima bersama anaknya yang juga saksi pada sidang Prapid.

Pada menit ke 28.08, penyanyi

keyboard Lara Sati (saksi sidang Prapid) muncul di kamera dan kemunculan saksi berulang-ulang.

Pada sore itu, saksi melihat jelas kehadiran Pusiyadi dilokasi pesta bersama penyanyi tuna netra Rima bersama anaknya yang kebetulan sudah dikenal saksi karena sering muncul di sejumlah pesta-pesta untuk membadut dan ngamen.

Pada menit ke 33, saat berlangsung tarian remaja di bawah bagian depan pentas, cahaya matahari memperlihatkan bayangan tubuh sejumlah penari diatas tanah dengan tanda-tanda sudah jam sore hari.

Fakta tersebut telah menjelaskan bahwa kisaran waktu terjadinya penjambretan di Jalan Gatot Subroto Kota Binjai pada 27 April 2013 pukul 17.30. Pusiyadi alias Adi sore itu sedang berada dilokasi pesta di Dusun Kota Lama II Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang.

Menit ke 48.41, tiga tamu (tim bupati Langkat) yang sedang kondangan muncul di kamera naik di pentas untuk menyanyi dan memberi saweran kepada sejumlah orang dan penyanyi namun saat menyawer tidak tershotting dan terlihat selama dalam durasi diatas pentas ketiga penyanyi keyboard sudah memegang uang pecahan Rp 50 ribu per orang dan Pusiyadi juga mendapat saweran dari ketiga orang tadi.

Menit ke 49.01,`dengan membelakangi kamera Rima penyanyi tuna netra yang kedatangannya

bersama Pusiyadi terlihat berjalan dipandu anaknya yang masih kecil (7) menuju pentas. Anak Rima terlihat memegang rambut palsu warna merah jambu dan hijau yang digunakan Pusiyadi membadut sebelumnya di lokasi pesta rumah Sukar di Pasiran.

Pada menit ke 49.10 dari bawah sisi kiri pentas Pusiyadi muncul dikamera dengan mengenakan pakaian badut yang digunakan dilokasi pesta dirumah Sukar dan dia mengenakan rambut topeng monyet warna hitam dan rambut palsu yang dikenakan sebelumnya dipegang oleh anak penyanyi Tuna Netra Rima yang terlihat dikamera pada menit ke 49.01. Dalam durasi hitungan detik tersebut, sangat jelas badut yang muncul dari bawah sisi pentas adalah Pusiyadi.

Alat bukti berupa satu keping CD yang memperlihatkan keberadaan Pusiyadi dan penyanyi tuna netra pada pesta tersebut, surat izin keramaian hiburan tanggal 27 April 2013 dari Polsek Secanggang No.SIK/48/ IV/2013 tanggal 24 April 2013 An M Samin (saksi).

Lanjutnya, rambut buatan warna merah jambu dan hijau milik Pusiyadi yang digunakan saat membadut di Secanggang tidak dikembalikan oleh oknum penyidik Polres Binjai.

"Kita dan Biro Judikatif BCW Hendrik Z serta tim penasehat hukum Pusiyadi menyaksikan tidak dikembalikannya rambut buatan itu saat penyidik mengembalikan tas milik Pusiyadi berisi-

kan pakaian badut, HP yang disita pada waktu penangkapan."

Di dua kegiatan, Pusiyadi membadut sebagaimana yang terdeteksi oleh fakta data visual bahwa waktu maupun lokasi pesta dengan lokasi peristiwa penjambretan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Simpang Tanjung Jati, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai pukul 17.30 WIB dengan jarak tempuh lebih satu jam dengan kecepatan maksimal sangat bertolak belakang.

Kesaksian korban pelapor Mida dan saksi teman korban Mami kita yakin salah orang kemungkinan ada kemiriban antara pelaku dengan Pusiyadi sehingga apa yang diderita Pusiyadi harus ada yang bertanggung jawab terutama korban pelapor, saksi teman pelapor termasuk Kapolres Binjai. Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri Binjai maupun Majelis Hakim Praperadilan.

Hak-hak Pusiyadi yang telah teraniaya akibat tuduhan dan harus menanggung resiko atas perbuatan orang lain yang tidak dilakukan Pusiyadi harus ada yang bertanggung jawab secara hukum untuk mendapatkan imbalan yang setimpal.

Dadang sebagai praktisi hukum yang ada di Kota Binjai menyesalkan keputusan hakim yang memenangkan persoalan yang mengakibatkan orang yang tak bersalah harus menginap di hotel prodeo selama bulan ramadan ini.

"Bagaimana hukum kita ini," katanya.

(SBR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba, WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi Ikhsanul Hakim, Sabarudin Panjaitan, (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede Herbi Anto Sibarani, (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin, Haposan Manalu (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu).

KPK POS

5

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

KORUPSI

Inilah informasi yang diterima media yang dikirim panitia melalui email, gabungan informasi dari hotel-hotel tempat pelaksanaan kegiatan lomba.

Laporan FLS2N, 17 Juni 2013, Berita dari Abed Nego Yang sudah check in sampai hari ini di Hotel Danau Toba sudah di data 33 provinsi dan telah dilaksanakan tecnikal meeting, perkenalan para juri serta pengarahan dan penilaian para juri untuk Lomba Festival Musik dan Tarian Tradisional tingkat SMP. Para juri untuk perlombaan Musik Tradisional dan Kreativitas Seni Tari sudah melakukan perkenalan dan cara penilaian lomba, para juri membuat pertanyaan sekitar perlombaan.

17 Juni 2013, Berita dari Habssa Wettemena (taman budaya) Para peserta lomba FLS2N sedang melaksanakan bloking orientasi panggung di taman budaya.

17 Juni 2013, Meyki Winando (Hotel Garuda Plaza) Mata lomba yang di tandingkan di Hotel Garuda Plaza untuk tingkat SMA, Drama di Kasuari Room (6 peserta/prov), Desain Poster di Gayo Room (2 peserta/prov), Nyanyi Solo/ Vocal di Garuda Room (2 peserta/prov) Mata lomba yang di tandingkan di Hotel Garuda Plaza untuk tingkat SMP, Story Telling di Kasuari Room. Dari 33 provinsi yang akan bertanding, 32 provinsi telah hadir di Hotel Garuda Plaza, tinggal 1 provinsi lagi yang masih ditunggu kedatangannya dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

17 Juni 2013, Berita dari Bayu (Hotel Asean) Seluruh peserta melakukan persiapan lomba di masingmasing ballroom.

17 Juni 2013, Berita dari Yanti (PRSU) Seluruh peserta festival seni tari melaksanakan sesi technical meeting dan latihan. Demikian juga untuk peserta seni festival band juga melaksanakan sesi latihan dan check sound.

Demikian juga untuk festival seni lainnya yang akan diikuti seluruh peserta FLS2N tingkat SMK di PRSU Medan 17 Juni 2013 (Idul Putra) Semua kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal, tempat kegiatan di Gelora Ball Room, Sisha Room, Doha Room yang dimulai Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB dan diikuti seluruh peserta.

Pantauan Kegiatan FLS2N di Hotel Grand Kanaya pada 17 Juni 2013, diperlombakan 2 cabang seni yaitu vokal grup dan cipta cerpen. Seni yang diperlombakan, vokal group, jumlah peserta 165 orang, lomba cipta cerpen, jumlah peserta 33 orang.

Pukul 09.00 – 10.30 WIB, para siswa vocal group dan cipta cerita pendek sedang melakukan technical meeting (arahan) di masing ruangan yang telah ditentukan.

Pada kelompok seni vocal group dilaksanakan latihan vocal group dimulai pukul 11.00 di ballroom hotel Grand Kanaya oleh masing-masing siswa yang mewakili daerah provinsi dan di dampingi oleh pelatih masing-masing secara bergantian sampai jam makan siang dan dilanjutkan hingga waktu sebelum keberangkatan ke lapangan merdeka.

Berdasarkan peninjauan lapangan ditempat lomba seni cerita cerpen yang berada di ruangan Rafles Lounge Hotel Grand Kanaya pada pukul 11.00 WIB, terlihat para peserta sedang break sampai jam makan siang selanjutnya pada pukul 12.30 WIB sampai menunggu keberangkatan ke lapangan merdeka. Para juri melakukan rapat dewan juri di ruangan tersebut.

Ajang Festival Lumbung Korupsi Praktisi Hukum Abdi Nusa Tarigan SH mengatakan, pada setiap pagelaran ataupun festival permasalahan seperti ini sudah biasa terjadi dan ini sudah menjadi lumbungnya korupsi.

Sampai saat ini permasalahan seperti ini agak sulit untuk di ungkapkan. Kendati demikian semua tergantung dari kinerja aparat penegak hukum kita untuk menindaklanjutinya.

"Jika sudah ada temuan dan informasi dari media seharusnya aparat penegak hukum sesegera mungkin menindaklanjutinya sehingga ada efek jera. Dengan begitu tidak ada lagi lumbung bagi para koruptor," tegasnya.

Dia juga mengatakan, masalah pemadatan waktu pelaksanaan sudah menjadi pekerjaan panitia untuk mengambil keuntungan apalagi mengenai transaksi jual beli dan pemungutan biaya stand pameran. Inilah peluang bagi panitia untuk mengambil keuntungan walaupun dalam peraturan pelaksanaan tidak diperbolehakan mengutip biaya apapun.

Untuk itu, lanjutnya, KPK, Kejatisu, kepolisian dan BPK harus lebih intensif melakukan penyidikan. Adanya laporan dari masyarakat sudah bisa jadi bukti bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal ini, kata Tarigan, sikap yang ditunjukkan Ketua Umum Panitia FLS2N Hendri Siregar bukanlah sikap yang baik.

Sebagai ketua umum seharusnya dia bertanggungjawab penuh. Jangan hanya buang badan dan mengganggap jika terjadi kesalahan yang bertanggungjawab adalah anggotanya, padahal tanggungjawab mutlak terletak pada ketua umum sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola anggaran. (FER)

LIPSUS

Anggaran Pelaksanaan FLS2N Tingkat Nasional Dipertanyakan FESTIVAL dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2013 yang berlangsung dari 16 hingga 22 Juni telah selesai. FLS2N yang mengusung tema "Karya Prestasi Siswa untuk Kemilau Budaya Nusantara" di ikuti sekitar 4.479 peserta dari tingkat SD, SMP, PKLK Dikdas, SMA, PKLK Dikmen dan SMK dari 33 provinsi se-Indonesia.

Dan sebagai tuan rumah tahun ini dipercayakan pada Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Lapangan Merdeka Medan.

Acara yang di gelar dalam rangka untuk membina dan meningkatkan kreatifitas siswa dalam bidang seni dan sastra ini dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI M Nuh dan dihadiri gubernur Sumatera Utara, walikota, bupati, jajaran Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia dan seluruh SKPD Pemprovsu dan Pemko Medan.

Selain festival dan perlombaan, panitia juga menggelar pameran pendidikan yang tujuannya untuk memberikan informasi tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Sumut serta menyajikan kepada masyarakat luas tentang perkembangan mutahir peralatan belajar dan mengajar. Dalam event ini stand dan peserta tidak dipungut biaya dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi penjualan. Hanya akomodasi dan transportasi peserta dari daerah selama pameran tidak ditanggung panitia.

Jadwal kegiatan yang telah ditentukan panitia pada buku panduan pada Senin (17/6) pukul 09.00 - 20.00 WIB berlangsung pameran dan pada pukul 20.00 WIB dilakukan acara pembukaan. Selasa (18/6), pukul 10.00 - 18.00 WIB berlangsung festival tari nusantara tingkat SD. Selanjutnya pada Rabu (19/6), pukul 10.00 - 18.00 WIB dilangsungkan festival paduan suara tingkat SMA/SMK. Sedangkan pada Kamis (20/6) pukul 10.00 - 18.00 WIB dilangsungkan festival marching band (konser dan drum bettle) tingkat pelajar. Dan pada Jumat (21/6) pukul 10.00 18.00 WIB dilangsungkan festival tari multi etnis tingkat SMP. Sementara tempat penginapan dan perlombaan untuk jenjang SD

dilaksanakan di Hotel Grand Antares, untuk SMP di Hotel Grand Kanaya, Hotel Polonia, Hotel Garuda, Hotel Danau Toba Medan.

Sedangkan untuk jenjang PK-LK Dikdas pelaksanaannya berlangsung di Hotel Grand Angkasa.

Untuk jenjang SMA perlombaan di laksanakan di Hotel Garuda, Hotel Madani dan Taman Budaya.

Untuk jenjang PK-LK Dikmen perlombaan berlangsung di Hotel Emerald Garden, Hotel Soechi.

Sedangkan untuk tingkat SMK perlombaan berlangsung di Holten Sultan, Hotel Dharma Deli, Hotel Karibia Boutique, Hotel Sakka, Hotel Candi dan Hotel Putra Mulia.

Serangkaian acara pada FLS2N telah berlangsung namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat ketidakprofesionalan panitia pelaksana.

Hal ini dikatakan Ketua LSM Masyarakat Pemerhati dan Pemberdayaan Aparatur Negara Sumatera Utara (MAPPAN-SU) Drs Hubert Nainggolan.

Dia mengatakan, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi khususnya pada jadwal kegiatan.

Sebelum acara pembukaan kegiatan lomba sudah berlangsung. Hal ini diketahui dari informasi panitia yang diberikan pada wartawan.

"Dari keterangan masing-masing panitia lomba menunjukkan ketidakprofesionalan panitia, alasannya kegiatan belum resmi dibuka tapi kegiatan lomba sudah berlangsung," kata Nainggolan.

Kegiatan lomba pada FLS2N ini terkesan seperti terburu-buru untuk mengejar waktu sementara di undangan dan pemberitaan media pelaksanaan berlangsung pada 16 hingga 22 Juni 2013 namun fakta di lapangan kegiatan berlangsung pada 17 Juni 2013. "Pelaksanaan kegiatan ini patut dipertanyakan," ucapnya.

Ketua LSM MAPPA-SU ini mengatakan, melihat besarnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak tanggung-tanggung pemerintah mengganggarkan sebesar Rp 9 milliar. "Ini bukan jumlah yang sedikit," ujarnya.

Dia menyebutkan dan merinci anggaran 5 item pengadaan kegiatan FLS2N yang telah ditenderkan dan terlihat jelas bahwasannya di duga nama perusahaan yang menang dalam proses tender ditentukan sebelum tender diumumkan.

Pengadaan belanja makanan dan minuman FLS2N, perusahaan pemenang tender adalah CV Sidodadi.

Perhitungan untuk konsumsi dengan pagu Rp 1.100.090.000, dan setelah jadi kontrak sebesar Rp 974.485.500. Terlihat sangat janggal jika dibandingkan dengan pengajuan kontrak harga nasi kotak sebesar Rp 25.000 per kotak dan snack Rp 15.000 per kotak.

Jika dikalikan dengan jumlah peserta maka pelaksana dalam hal ini pemborong menjadi rugi dengan perhitungan kontrak setelah dikurangi pajak sebesar 11,5 persen dan keuntungan perusahaan sebesar 10 persen maka di dapat nilai pengadaan sebesar Rp 785.346.724. Sementara rincian, jika harga snack Rp 15.000 x jumlah peserta 4479 x 5 hari = Rp 335.925.000, untuk nasi kotak Rp 25.000 x jumlah peserta 4479 x 5 hari = Rp 559. 875.000. Dari hasil perhitungan pengadaan belanja makanan dan minuman nilai pengadaan sebesar Rp 895.800.000 padahal nilai pengadaan sebenarnya sebesar Rp 785.346.724 sesuai dengan kontrak.

Dengan demikian Ketua MAPPAN-SU meminta agar harga satuan snack dan nasi kotak harus di usut karena di duga ada unsur penggelembungan harga. Dalam hal ini semua pihak ingin tahu

apakah pihak Dinas Pendidikan Sumatera Utara segera mengkoreksi harga tersebut sebelum melakukan pembayaran kepada pihak pemborong.

"Jika pihak Disdiksu tetap melakukan pembayaran dengan harga yang tidak semestinya maka LSM MAPPAN-SU akan langsung membuat pengaduan kepada pihak terkait karena terindikasi terjadi korupsi," tegasnya.

Pengadaan transportasi FLS2N, Pemenang Tender CV Perwira Nilai Pagu sebesar Rp 970.198.000, nilai kontrak sebesar Rp 960.500.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 873.

181.818 sebesar Rp 87.318.182, PPh 1,5 persen sebesar Rp 13.097.727 sehingga total Rp 860.084.091.

Sementara keuntungan perusahaan 10 persen sebesar Rp 86.008.

409 dari perhitungan tersebut nilai pengadaan Rp 774.075.682. Jumlah peserta 4.479 orang dan jumlah pengangkutan (bus) 98 unit.

Pengadaan Perlengkapan FLS2N, Pemenang Tender PT Trans Kreasindo Production Nilai Pagu sebesar Rp 3.749.690.000, nilai kontrak sebesar Rp 3.665.460.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 3.332.

236.363, sebesar Rp 333.223.637, PPh 1,5 persen sebesar Rp 49.983.

545, total sebesar Rp 3.282.252.818.

Keuntungan perusahaan sebesar 10 persen Rp 328.225.282 sehingga berdasarkan perhitungan ini nilai pengadaan sebesar Rp 2.954.

027.536.

Pengadaan Penyelenggaraan Acara FLS2N, Nilai pagu sebesar Rp 1.550.000.000, nilai kontrak sebesar Rp 1.538.800.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 1.398.181.818, sebesar Rp 140.618.182, PPh 1,5 persen sebesar Rp 20.972.727, sehingga total sebesar Rp 1.377. 209.

091. Keuntungan perusahaan 10 persen sebesar Rp 137.720.909 sehingga dari perhitungan diketahui nilai pengadaan sebesar Rp 1.239.488.182.

Pengadaan Dokumentasi dan Promosi FLS2N, Pemenang Tender PT Adipura Citra Sinema Nilai Pagu sebesar Rp 1.205.275.000, nilai kontrak sebesar Rp 1.083. 500.

000, PPn 10 persen dari perkalian DPP sebesar Rp 984.999.999, sebesar Rp 98.500.000, PPh 1,5 persen sebesar Rp 14.774.999 sehingga total sebesar Rp 970.225.000. Sementara keuntungan perusahaan 10 persen sebesar Rp 97.022.500.

Dengan begitu hasil perhitungan dapat di lihat besarnya nilai pengadaan sebesar Rp 873.202.500.

(FER)

Ketua Umum FLS2N Buang Badan ANGGARAN pelaksanaan kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2013 bersumber dari APBD Provinsi 2013 sebesar Rp 9 milliar dengan rincian biaya festival sebesar Rp 7 milliar dan honor panitia sebesar Rp 2 milliar, kata Ketua Umum FLS2N Hendri Siregar usai pertemuan dengan wartawan sebelum pelaksaan kegiatan.

Sementara katanya, untuk biaya penginapan, makan malam peserta di hotel tempat menginap, biaya penjemputan dan pengantaran (transporatasi) peserta serta biaya edukasi seluruhnya ditanggung Kemendikbud.

Pada saat pertemuan dengan media, Hendri selaku Ketua Panitia tidak mau menyebutkan berapa besaran anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan itu tapi saat ditanya secara pribadi Hendri baru mengatakan besarnya anggaran tapi hanya perkiraan saja tanpa mau menyebutkan berapa dana shearing dari Kemendikbud.

Dan bukan itu saja, dalam buku panduan juga tertera jumlah stand pameran 40 buah dan tidak dipungut biaya apapun. Selain itu tidak diperboleh melakukan transaksi jual oleh peserta pameran. Namun pada pelaksaan pameran ada 2 stand pameran yang dipungut biaya.

Kedua stand itu menjual pakaian, aksesoris dan penjual kue kering.

Umi, salah seorang pengisi stand yang berasal dari Padang mengatakan stand mereka sewa selama pelaksanaan kegiatan. "Biayanya kami serahkan pada panitia," kata Umi tanpa mau menyebutkan berapa nominal yang di minta pa-

nitia.

Bukan 2 stand ini saja yang dipungut biaya, sebutnya, pedagang kaki lima yang berjualan di depan stand juga membayar sewa tempat kepada panitia. "Mengenai uang sewa stand-nya, yah lumayan besar juga walaupun keuntungan yang kami dapat tidak seberapa," ujarnya.

Selain terjadinya sewa menyewa stand pada kegiatan FLS2N juga terjadi transaksi jual beli barang.

Dari hasil investigasi dilapangan, salah satu SMK yang ikut serta pada pameran tersebut menjual barang hasil kerajinan tangan siswa. Stand yang dihuni oleh SMK Pencawan Medan menjual hiasan dan pernak-pernik hasil kerajinan tangan siswa sekolah itu. Harganya bervariasi dari harga barang Rp10 ribu hingga Rp 50 ribu.

Saat dikonfirmasi kepada Ketua Umum Panitia FLS2N Hendri Siregar, beliau hanya mengatakan masalah stand bukan tanggungjawab saya. "Lagi pula untuk apa di ungkit lagi, kan pelaksanaannya sudah selesai," elaknya.

"Panitia tidak pernah memungut biaya stand dan kalaupun itu terjadi bukan tanggungjawab saya. Kan tidak mungkin semuanya harus saya awasi karena panitia sudah mempunyai tugas masing-masing," ucapnya dengan mimik kesal seolah-olah ingin melepaskan tanggungjawab dari permasalahan.

Hendri Siregar selaku ketua umum mempunyai tanggungjawab penuh pada kegiatan yang saja berlalu. Namun dia seakan - akan tidak senang di kritisi oleh media, padahal kegiatan FLS2N sudah

bertaraf nasional dan menelan biaya miliaran rupiah.

Dari pantauan dilapangan, 2 item dari 5 item pelaksanaan di duga terjadi penyimpangan yaitu masalah cattering dan masalah stand pameran. Khusus untuk makanan yang di menangkan perusahaan CV Sidodadi terkesan asal jadi dan tidak memenuhi standar gizi yang baik untuk para siswa yang sedang berlomba padahal anggaran yang disediakan sebesar Rp 974.485.500. Bahkan makanan

yang dikemas dalam kotak hanya dibagi selama 5 hari, padahal pelaksanaan kegiatan berlangsung dari 16 hingga 22 Juni 2013.

Persoalan makanan, kata Hendri, sudah kesepakatan dengan pemenang tender dan di hari terakhir nasi kotak masih dibagikan kepada para peserta di bandara saat keberangkatan.

Jawaban yang tidak masuk akal dari Ketua Umum. Nasi kotak dibagikan dibandara saat para peserta akan berangkat pulang ke kotanya masing-masing. (FER)

KPK Harus Turun Tangan PRAKTISI hukum Hendrik Soambaton SH, juga meminta agar tim penyidik segera turun menindaklanjuti permasalahan adanya penyimpangan pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tersebut.

Pada festival tingkat nasional seperti ini sudah tentu banyak oknum yang memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan.Oknum ini tidak boleh dibiarkan. Ini menjadi tugas penting bagi KPK, kejaksaan, Poldasu dan Kejagung untuk melakukan penyidikan.

Dan menjadi tugas utama bagi BPK untuk melakukan audit terhadap kegiatan itu.

"Jika terbukti melakukan penyimpangan, aparat penegak hukum harus segera menindaknya dan mengadilinya sehingga memberikan efek jera bagi oknum lainnya," pungkasnya.

Akan Diaudit Maret 2014 Humas BPK RI Mikael Togatorop mengatakan, untuk melakukan audit, timnya akan bekerja setelah tahun anggaran berakhir.

"Maret 2014 kami baru akan melakukan audit untuk kegiatan FLS2N, itupun setelah Pemda melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan setelah itu melaporkannya ke DPRD Sumut," ucapnya.

Untuk 2012, lanjutnya, laporan hasil audit di Dinas Pendidikan Sumatera Utara sudah kami serahkan ke DPRD Sumut.

Saat ditanya apakah ada temuan pada hasil audit di tahun kemarin di Disdiksu? Mikael enggan berkomentar dan hanya menjawab.

"Pertanyakan saja ke dewan karena laporan hasil auditnya sudah kami serahkan," jawabnya singkat. (FER)

KPK POS

6

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

N A D SUMUT

147 Honorer K-I Terima SK ACEH TIMUR - Sebanyak 147 tenaga honorer yang termasuk dalam Katagori Satu (K-1) dalam lingkungan Pemkab Aceh Timur terima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Prosesi penyerahan SK Pengangkatan dan Penempatan dipusatkan di Aula SKB Aceh Timur di Idi Timur, Senin (1/7).

Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib dalam sambutan Penyerahan Keputusan Pengangkatan dan Penempatan CPNS Formasi Honorer K-I di Aula SKB Aceh Timur mengatakan, pengangkatan honorer menjadi CPNS merupakan tindaklanjut dari PP No 56/2012tentang perubahan kedua atas PP No 48/2005 sebagaimana diubah dengan PP No 43/2007, dimana pengangkatan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2005 dan paling lambat selesai tahun anggaran 2009.

Bupati menambahkan, sudah sepatutnya para CPNS bersyukur atas rahmat Allah SWT, karena berdasarkan perubahan PP tersebut sehingga para honorer K-I dan nantinya honorer K-II dapat diangkat menjadi CPNS. "Honorer K-I sekarang sudah diangkat menjadi CPNS. Sementara honorer K-II hingga sekarang masih dalam tahap uji publik dan verifikasi ulang," kata Bupati Hasballah M. Thaib seraya mengatakan, seorang PNS akan diproses pemberhentian apabila tidak masuk kerja 46 hari kerja atau lebih.

Para kepala SKPK juga diharapkan terus memantau kinerja para tenaga CPNS yang telah diangkat formasi honorer K-I dan jangan segan-segan memberikan sanksi terhadap para PNS yang melanggar.

"Jika saudara selaku kepala SKPK tidak mengambil sikap tegas terhadap bawahannya, maka saya sendiri yang akan mengambil tindakan terhadap saudara selaku pimpinan di tingkat SKPK," ujar Hasballah seraya menegaskan, PNS tidak dibolehkan terlibat dalam dunia politik, lebih-lebih menjadi pengurus Parpol. (BSO)

Penyaluran BLSM Tidak Transparan

Banyak Geuchik di Aceh Takut menyalurkan ACEH TAMIANG - Banyak keuchik di Aceh yang kini takut menyalurkan kartu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), karena khawatir dikomplain dan diserang oleh warga miskin di desanya, karena tak memperoleh fasilitas tersebut atau gara-gara ada orang yang tidak berhak dapat, tapi malah mendapatkannya.

Di Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang, misalnya, sebanyak 36 datok penghulu (keuchik), Selasa (25/6) kemarin, menolak untuk membagikan kartu BLSM karena khawatir diserang warganya. Protes diperkirakan bakal muncul, karena banyak penduduk setempat yang tak layak menerima BLSM, tapi mendapatkan kartunya.

Penolakan tersebut diungkapkan para datok saat melakukan pertemuan dengan Camat Manyak Payed, Ahmad Yani, kemarin.

Camat mengundang para datok, setelah sebelumnya petugas kantor pos membagikan kartu BLSM untuk empat desa.

Dampak dari pembagian itu, kepala desa diprotes warga karena ada penerima yang dinilai mampu secara ekonomi tapi mendapatkan kartu BLSM, sementara yang tidak mampu malah tak kebagian.

Di sisi lain, ada kesan pembagian kartu BLSM dilakukan diam-diam oleh pihak kantor pos di lapangan. Cara ini tak disukai para datok, sehingga mereka mengadu ke camat.

“Karena rawan konflik di desa, saya berinisiatif mengundang para pihak.

Kemudian, saya minta agar data penerima BLSM yang ada di kantor pos dicocokkan dengan data penerima raskin di kecamatan. Kalau bukan data raskin, data lain apa yang digunakan sehingga timbul masalah?” ujar Camat Ahmad Yani.

Datok Penghulu Tualang Baru, Edi Syahputra mengatakan, kartu BLSM yang diberikan pemerintah pusat kali ini berkurang 50 persen dari total orang tidak mampu yang layak menerima BLSM di desanya.

Menurutnya, datok paling berpeluang disalahkan warganya, padahal datok tidak tahu apa-apa tentang penerima BLSM tersebut.“Makanya pihak datok lebih baik tidak menerima BLSM karena sejak awal tidak tahu apa-apa. Kami tidak mau terjadi konflik.

Capek kami, tiap malam didatangi warga menanyakan masalah ini, sementara kami tidak tahu apa-apa,” ujar Edi Syahputra.

Menurut Edi, dia dan kawan-kawan baru mau menerima tanggung jawab untuk membagikan kartu BLSM itu apabila dilakukan pendataan kembali para penerima BLSM di setiap desa.

Tak hanya di Aceh Tamiang, di Kota Langsa pun terjadi aksi pengembalian kartu BLSM, sebelumnya dinamai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ke kantor pos setempat. Sebanyak 19 keuchik dalam wilayah Kota Langsa mengembalikan KPS ke Kantor Pos Langsa.

“Ini dilakukan demi menghindari konflik, karena dari data yang mereka himpun banyak warga di bawah garis kemiskinan justru tidak menerima jatah BLSM dimaksud,” kata Sekretaris Asosiasi Pemerintah Gampong Kota Langsa (Apgala), M Yahya Husen, kepada Serambi, Selasa (25/6). (BSO)

POLITIK

Kadis Kesehatan: Jangan Jadi Pengganggu Lingkungan ACEH TIMUR - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit sejatinya tempat menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat, untuk diperlukan pelayanan yang maksimal kepada pasien, petugas kesehatan sudah seharusnya mencintai tugas dan tempat bekerja sehingga menciptakan kenyamanan bagi pasien yang datang, hal ini dikemukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. H. Taqwallah, M.Kes saat melakukan temu ramah dihadapan puluhan tenaga kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Kamis (27/6) di Aula Dinkes setempat.

Kehadiran Kadis Kesehatan Aceh di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka kunjungan kerjanya di seluruh Kabupaten/ Kota di Aceh, pada kesempatan tersebut beliau juga menekankan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, “bagaimana kehadiran kita bermanfaat bagi masyarkat, jangan malah jadi pengganggu lingkungan, seperti bidan desa tapi tidak mau tinggak di desa tempat dia bertugas, dokter

AKRAB - Kadis Kesehatan Provinsi Aceh dan Sekdakab Aceh Timur terlihat akrab saat berdiskusi dengan Kadis Kesehatan Aceh Timur (kanan) dan Direktur RSUD Idi (kiri) selepas Acara Temu Ramah.(Foto. KPK POS. BSO) yang gak mau periksa pasien,” paparnya.

Taqwallah pada kesempatan itu juga mengingatkan kepada para petugas kesehatan bahwa bahwa di dunia kesehata itu beda tidak sama dengan yang lain, “orang kesehatan tidak pernah mengenal waktu bekerja selama 24 jam beda dengan profesi yang lain, karena tugas kita melayani masyarakat sebaik mungkin, halal kita menerima

gaji apabila melayani pasien dan haram apabila kita tidak melayani mereka”, ingatnya.

Melihat sarana dan prasarana RS Umum Idi, RS. Rehab Medik dan beberapa Puskesmas di Kabupaten Aceh Timur beliau merasa prihatin karena dinilai jauh dari kesan menunjukan ke indahan dan kenyamanan serta tempat perawatan bagi masyarakat yang datang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit. Un-

tuk itu beliau mengajak seluruh petugas kesehatan di lingkungan Kabupaten Aceh Timur dalam 15 hari kedepan untuk melakukan perubahan dan bersama-sama mencintai tugas dan tempat bertugas sehingga pasien yang datang merasa nyaman.

Sementara itu Wakil Bupati Aceh Timur diwakili Sekretaris Daerah, Drs. Bahrumsyah, M.M. pada kesempatannya mengatakan bahwa kesehatan merupa-

kan salah satu prioritas utama dari Bupati Aceh Timur, “Kesehatan merupakan salah satu program utama Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk itu kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Aceh Timur untuk mendukung agar menjadikan kesehatan sebagai program unggulan dapat terlakasana,” pintanya. Menyahuti pesan dan saran yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh berkenaan masih banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam jajaran Dinas Kesehatan, Sekda berjanji akan menyampaikan kepada atasannya. Terkait dengan kunjungan kerja Kadis Kesehatan Aceh ini, Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, H. Kamarullah, SKM, M.Si menyambut dengan positif karena sebagai evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, unsur DPRK Aceh Timur, Direktur RSUD Idi, Kepala RS. Rehab Medik, Kepala SKPK terkait dan puluhan tenaga kesehatan dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. (BSO)

PTPN I Bantu Korban Gempa Bener Meriah LANGSA - Dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa akibat gempa yang terjadi di Aceh Tengah dan Bener Meriah maka status musibah ini telah menjadi tanggap darurat Provinsi Aceh.

Menyikapi kondisi ini PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) telah menyalurkan bantuan guna meringankan penderitaan yang dialami warga yang sedang tertimpa musibah tersebut.

Direktur SDM dan Umum PTPN I Ramadhan Ismail mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan pada hari Jumat (5/7). "Bantuan

telah diantar langsung oleh tim PTPN I ke Bener Meriah, bantuan telah diterima langsung oleh Letkol Ilham Wakil Ketua Satkorlak di Gedung Olah Raga dan Seni Bener Meriah.” jelas Ramadhan yang juga Ketua Koordinator PKBL BUMN se Provinsi Aceh.

Ramadhan selanjutnya mengatakan tim PTPN I yang di Ketua Oleh Wan Fadli Kepala Urusan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) selain bertugas mengantarkan bantuan juga telah melakukan investigasi dan pendataan phisik bangunan yang rusak seperti sarana ibadah fasilitas umum dan pendidikan untuk

selanjutnya dilaporkan pada rapat BUMN Pembina PKBL Provinsi Aceh.

“Pada rapat BUMN Pembina PKBL Provinsi Aceh nanti akan kita tentukan bantuan seperti apa yang akan diberikan oleh BUMN. Sedangkan dana yang digunakan nantinya adalah hasil sharing BUMN se Provinsi Aceh.” urai Ramadhan Bantuan dari PTPN I diberikan dalam bentuk phisik barang terdiri dari beras 1,5 ton,, gula 200 kg,, mie instan 100 duz,, kain sarung 100 potong, ikan kaleng 200 klg, dan minyak goreng kemasan 200 ltr. (YAN)

Bantuan - PTPN I Langsa berikan bantuan kepada korban gempa Aceh.

Haul Darussa’adah Meriah ACEH TIMUR - Peringatan Haul Darussa’adah Se Aceh Ke 45 yang berlangsung di Komplek Darussa’adah Teupin Raya Aceh Cabang Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur berlangsung meriah. Kegiatan diisi dengan berbagai kegiatan lomba dari beberapa cabang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) seperti Tilawah, Syarhil Qur’an, Fahmil Qur’an dan Pidato dalam Tiga Bahasa yakni Bahasa Arab dan Bahasa Inggris serta Bahasa Indonesia.

Setelah mengumpulkan 61 poin, akhirnya Bireun sebagai Wilayah II Darussa'adah Teupin Raya Aceh berhasil meraih Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dalam rangka Haul Darussa'adah Ke 45 se Aceh yang digelar sejak 25-30 Juni 2013 di Ponpes Darussa'adah Cabang Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur.

Pembagian hadiah dan uang pembinaan dilakukan bertepatan dengan malam penutupan Haul Darussa'a-

dah Ke-45 yang ditutup Asisten III Setdakab Aceh Timur, Drs. Irfan Kamal, M.Si atas nama Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib, Minggu (30/6) sekira pukul 00:15 dinihari. Hadir antara lain Kajari Idi, Hasanuddin SH dan unsur Muspika Kecamatan Darul Aman serta ribuan pengunjung disekitar Idi Cut. Ketua Dewan Hakim, Tgk. H. Musri, S.Pd.I disela-sela pembagian hadiah menjelaskan, nilai 61 yang diperoleh Wilayah II merupakan kumpulan sejumlah juara dari berbagai cabang yang diraihnya, tidak termasuk juara favorit. "Untuk katagori Juara I poinnya 3 poin, Juara II sebanyak 2 poin dan Juara III pinnya 1," katanya seraya menambahkan, sehingga banyaknya juara yang diraih membuat Bireun berada diposisi teratas.

H. Musri menambahkan, untuk urutan kedua berhasil diraih Wilayah I yakni Pidie dengan jumlah 49 poin. “Se-

mentara tuan rumah Aceh Timur berada pada urutan ketiga yakni Wilayah III. Alhamdulillah kegiatan ini sukses dilaksanakan dengan berbagai kegiatan lomba seperti MTQ Cabang Tilawah, Fahmil Qur'an, Qiraatul Kutup, Syahril Qur'an serta Pidato dalam tiga bahasa," sebut H. Musri.

Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib dalam sambutan tertulis yang dibaca Asisten III Setdakab Aceh Timur, Drs. Irfan Kamal, M.Si menjalaskan, pihaknya siap mendukung berbagai kegiatan keislaman khususnya di Kabupaten Aceh Timur, sebab kegiatan-kegiatan tersebut bisa menampakkan syiar keislaman yang menonjol lagi, apalagi ajang-ajang tingkat provinsi dipusatkan di Aceh Timur," katanya seraya menambahkan, untuk Darussa'adah Pusat Teupin Raya Aceh pihaknya bersyukur atas penetapan Aceh Timur sebagai lokasi haul tingkat provinsi itu. (BSO)

Dinas Olahraga Segera ‘Lahir’ ACEH TIMUR - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DKP2O) segera lahir di Kabupaten Aceh Timur. Hal itu ditandai dengan pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif terhadap empat Rancangan Qanun (Raqan), salah satunya DKP2O yang dijadikan Raqan perioritas utama.

“DKP2O segera lahir di Aceh Timur, bahkan 4 dari 8 Raqan yang diserahkan Pemkab Aceh Timur hampir selesai seluruhnya, padahal kesibukan para legislatif ini kita lihat sangat luar biasa sibuk, namun kepentingan masyarakat tetap diutamakan. Kita sangat mengapresiasinya,” kata Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM usai Rapat Paripurna V DPRK Aceh Timur di Aula Serbaguna Idi, Rabu (3/7).

Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dalam sambutan tertulis yang dibaca Sekda Aceh Timur mengatakan, apreasi terhadap anggota DPRK Aceh Timur atas keseriusan dalam me-

nyelesaikan pembahasan 4 Raqan yakni Raqan tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Raqan tentang pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Aceh Timur.

Raqan lainnya yakni tentang tata ruang wilayah dan Raqan tentang perubahan kedua atas qanun Kab. Aceh Timur No 3 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Kabupaten Aceh Timur.

“Pihak eksekutif berharap agar kedua qanun ini dapat segera disahkan untuk kemudian diundangkan dalam lembaran Kabupaten Aceh Timur sehingga nantinya kita memiliki paying hukum untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang,” kata Bahrumsyah.

(BSO)

Kerjasama APEC Mampu Jaga Stabilitas Ekonomi Asia Pasifik MEDAN - Pemko Medan menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan dan memperkuat visi serta kerja sama ekonomi negara-negara kawasan Asia Pasifik (APEC).

Melalui kerjasama yang saling menguntungkan, bisa mengantisipasi potensi krisis seperti yang diakibatkan krisis pangan dunia, berkurangnya suplai energi maupun kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan.

Diyakini kerjasama APEC mampu menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia Pasific secara berkelanjutan.

Itu sebabnya Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi merasa penunjukanKota Medan sebagai salah satu tempat pertemuan Senior Official Meeting (SOM) 3 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013 merupakan suatu penghor-

matan besar. Penunjukan ini sekaligus dipandang sebagai peluang untuk memperkenalkan Kota Medan secara internasional, khususnya sebagai kota tujuan wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition).

“Di samping itu, pertemuan ini tentunya memiliki makna positif dan strategi karena menjadi salah satu wahana promosi potensi ekonomi dan investasi Kota Medan kepada negara-negara sahabat,” kata Eldin dalam

acara jamuan makan malam bersama delegasi SOM III APEC di Lapangan Benteng, Selasa (2/7).

Untuk itulah Eldin dihadapan para delegasi yang berasal dari sejumlah negara di Asia Pasifik seperti Australia, Brunei Darusalam, Thailand, Philipina, Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Kanada, China, China Taipei, Rusia, Kroasia, Swiss, Hongkonmg, Jepang, Korea, Chile, Meksiko dan Amerika Serikat, berharap agar pertemuan ini dapat menghasilkan alternatif kebijakan dan program yang mendukung perekonomian di

kawasan Asia Pacific dan kota-kota secara regional.

Ketua SOM 3 APEC Duta besar Yuri Thamrin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemko Medan atas jamuan makan malam tersebut. Seluruh delegasi telah mencicipi aneka makanan dan minuman yang telah disediakan.

Di samping itu sambutan yang diberikan pun cukup meriah dan luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan Medan akan kembali terpilih menjadi tempat pertemuan APEC selanjutnya.

(VIN)

KPK POS

7

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

POLITIK AMAK Demo Kantor Bupati Madina

BPK: Jangan Salah Terjemahkan Laporan Keuangan

KOORDINASI - Kepala Inspektorat Pemkab Langkat berkoordinasi dengan Kasubbag Baut BPK-RI Wil I Perwakilan Sumut, Aryo Seto Bomantari di Kantor BPK RI Willayah Sumut.

LANGKAT - Pemkab Langkat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wil I Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, berharap mendapatkan informasi tentang temuan hasil audit keuangan daerah yang mungkin terindikasi merugikan negara.

Diperoleh informasi sesuai perhitungan auditor BPK RI Wilayah I Perwakilan Propsu, masih dalam batas normal, tanpa temuan indikasi kerugian. Penjelasan itu dikemukakan Kasubbag Baut BPK-RI Wil I Perwakilan Sumut, Aryo Seto Bomantari, didampingi staf kepada Kepala Inspektorat Pemkab Langkat Sedar Sembiring bersama staf serta Staf Ahli Bupati Eddy Dharma Tarigan maupun Kadis PU Bambang Irawadi dan Bagian Humas, Senin (1/7) kemarin.

Seto menjelaskan, hasil temuan auditor kalau tidak dibaca atau dicermati secara komplit akan sedikit menyulitkan, terutama bagi awam. Karena bukan tidak mungkin menimbulkan persepsi atau pengertian bermacam-macam tanpa menelaah detail materinya, apakah kerugian, potensi

kerugian atau administrasi.

Mengenai hasil temuan indikasi kerugian dilansir BPK-RI, umumnya dipublikasikan secara global bukan per daerah. Biasanya, kerugian disebutkan dalam akibat dengan mencantumkan keterangan indikasi sebagai ciri khas temuan.

Terkait informasi adanya temuan BPK-RI tentang keuangan Pemkab Langkat disebut-sebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp53 Miliar lebih, Seto menegaskan kembali dugaan adanya kesalahan menterjemahkan.

“Untuk jelasnya, mungkin dalam waktu dekat pimpinan akan menjelaskan secara tertulis kepada Pemkab Langkat. Disesuaikan permintaan koordinasi dilayangkan secara resmi diterima BPK,” jelas Seto.

Sedar Sembiring mengatakan informasi ini sangat berharga, tidak hanya untuk kesekretariatan Pemkab, tetapi masyarakat Langkat. Sehingga jadi pertanda keseriusan memperbaiki predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

(JUL)

Oknum Sekretaris APPIN Tg Balai Dapat BLSM TANJUNGBALAI-Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menuai banyak kecaman dari warga miskin di Kota Tanjungbalai. Pasalnya masyarakat penerima dana bantuan sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM), umumnya bukanlah masyarakat miskin.

Sementara ratusan warga miskin yang seharusnya berhak menerima BLSM malah tidak menerimanya.

Faktanya salah satunya adalah Khairuddin Tambunan alias Ucok Stiker. Warga Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai itu adalah Sekretaris DPP Asosiasi Pengusaha Perikanan Indonesia (APPIN) yang tergolong warga mampu. Ia memiliki mobil dan tiga sepeda motor serta rumah permanen.

Ditemui di Kantor Pos dan Giro Kota Tanjungbalai, Rabu (3/7),ia mengaku terkejut karena dirinya menerima kupon pencairan dana

BLSM tersebut.

“Saya tidak tahu kenapa saya bisa dapat kupon dan terdaftar sebagai penerima dana BLSM, padahal saya tidak pernah mengaku sebagai masyarakat miskin. Saya tadi lagi melayat, tiba-tiba datang telepon dari lurah yang menyuruh saya untuk mengambil kupon pencairan BLSM. Terpaksalah saya pulang terburu-buru untuk mengambil kupon sekaligus mencairkan dana BLSM tersebut,” katanya. ”Namun demikian, saya akan membagi-bagikan dana tersebut kepada masyarakat miskin yang ada di sekitar tempat tinggal saya yang tidak mendapat dana BLSM ini,” janji Khairuddin yang saat ini sedang tersangkut kasus dugaan korupsi dana PUMP bantuan untuk kelompok nelayan yang disalurkan Diskanla Kota Tanjungbalai senilai Rp.1,5 milyar yang kasusnya ditangani Tipikor Satreskrim Polres Tanjungbalai tersebut.

Perekaman Data e-KTP Bagi Siswa SMA/SMK GUNUNGSITOLI – Dalam rangka percepatan perekaman data KTP Elektornik (e-KTP) kepada warga Kota Gunungsitoli, maka Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan program perekaman data e-KTP di sekolahsekolah SMA dan SMK yang yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli yang telah di mulai tertanggal 18 Juni 2013 lalu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli Ya’aro Harefa, S.Pd kepada wartawan diruang kerjanya belum lama ini. Perekaman data eKTP terhadap seluruh pelajar tingkat SMA dan SMK hanya kepada siswa yang usianya sudah mencapai 17 tahun pada akhir desember 2013,ujarnya.

Menurutnya,sekolah yang pertama dilaksanakan perekaman data ini adalah SMA Negeri 1 Gunungsitoli dan setelah itu petugas akan meneruskan perekaman dengan mengunjungi seluruh sekolah hingga akhir desember 2013 sedangkan para siswa yang telah direkam datanya nanti akan dicetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada awal Januari 2014, ucap kadis.

Sementara itu beberapa orang tua siswa

SUMUT

(HER)

MADINA - Untuk kesekian kalinya Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) melakukan aksi ujuk rasa menuntut agar PT.Madinah Madani Mining (PT.M3) hengkang dari kabupaten Mandailing Natal, karena hingga saat ini belum dapat memakmurkan masyarakat sekitar massa tiba di komplek perkantoran Bupati Madina, Rabu lalu Kordinator Lapangan Samsul Hidayat Borotan mengatakan, pemerintah selayaknya memihak pada masyarakat namun hal ini tidak terjadi lewat Dinas Pertambangan telah melakukan banyak hal yang tidak beritikat baik untuk

kemakmuran Masyarakat dan oleh sebab itu kita dari AMAK melakukan unjuk rasa untuk kesekian kalinya agar pemerintah tergugah dan menyahuti aspirasi masyarakat.

Kita meminta agar pencabutan Izin PT.M3 dapat di lakukan karena pada tahun 2011 pemerintah telah melakukan Pencabutan izin 16 Maret 2011 yang mencantumkan 12 poin pelanggaran yang di lakukan oleh PT.M3, namun pada tanggal 05 Oktober 2011 Bupati Baru M. Hidayat Batubara SE. kembali mengeluarkan surat penghentian aktivitas sementara tampa memperhatikan surat pemerintah sebelumnya.

Sehingga 12 Poin pelang-

garan yang di lakukan oleh perusahaan belum tertutupi sampai di keluarkanya surat pengaktipan kembali kegiatan operasi produksi PT.M3 pada tanggal 02 pebruari 2012 dan atas dasar ini kita meminta pada Pemerintah Daerah agar menutup Perusahaan tersebut sampai ada jaminan 12 Poin pelanggaran telah tertutupi termasuk di antaranya melakukan penambangan emas.

Lanjut” pemerintah Kab. Madina harus bertanggung jawab yang telah melakukan pembiaran terhadap penebangan hutan tampa izin yang di lakukan oleh PT.M3 yang jelas-jelas telah merugikan masyarakat dan Negara, dan

meminta pada pemerintah agar transparan terkait dengan izin Perusahaan PT.M3 karena di duga kuat izin yang di keluarkan bertentangan dengan UU nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara serta PP. Nomor: 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.

Dan kepada aparat penegak hokum agar menangkap oknum anggota DPRD Madina yang di duga menjadi perantara pemberian upeti kepada Bupati Madina Rp. 500 juta per minggu, Pantauan wartawan di lapangan aksi unjuk Rassa yang di lakukan Aliansi Mas-

Soal BLSM

Kunjungi Posko Syah-Unggul

Panwaslu Sosialisasikan Aturan Kampanye PALUTA - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Paluta Rahmat Hidayat menegaskan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paluta 2013-2018 tidak dibolehkan melibatkan dan atau menggunakan kewenangan jabatan selaku pejabat negara, aparatur pemerintahan daerah dan pejabat BUMN atau BUMD dan atau sebutan lain dalam kegiatan sosialisasi untuk kepentingan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Paluta.

Hal itu tertuang dalam surat resmi yang disampaikan 098/Panwaslu-Paluta/VI/2013 yang disampaikan langsung oleh Ketua Panwaslu Paluta Rahmat Hidayat, Jumat (28/6) ketika mengunjungi Posko Pemenangan Syah-Unggul di Jalan Gunung Tua- Sidempuan.

Rahmat juga menjelaskan bahwa pasangan calon dilarang untuk melibatkan PNS, Anggota TNI, Anggota Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pilkada .

Di dampingi Komisioner Panwaslu Paluta lainnya yakni Ir Rahmat Ali Sati Hasibuan,Gunal Yakin Siregar serta tiga orang staf yakni Abdullah Daulay, Sardik Silitonga dan Sita Depi Suriani Siregar menegaskan bahwa pasa-

TINJAU - Komisioner Panwaslu Paluta sedang mengunjungi Posko Pemenangan pasangan Syah-Unggul Jumat (28/6), guna mensosialisasikan aturan pelaksanaan kampanye. ngan calon juga dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk/ jenis apapun di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Paluta, tidak melaksanakan kampanye terselubung dan atau kegiatan kampanye mengatasnamakan sosialisasi atau kegiatan lain, tidak melakuan pemasangan alat peraga kampanye pada rumah ibadah, tempat pendidikan, fasilitasfasilitas pemerintah dan lokasi atau zona yang telah ditentukan

oleh KPU Paluta dan Pemkab Paluta.

Rahmat juga menegaskan pihaknya akan mengunjugi seluruh posko pemenangan pasangan calon guna mensosialisasikan aturan pelaksanaan kampanye agar pelaksanaan Pilkada di Paluta bisa berjalan dengan baik dan lancara sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kuota Jamkesmas 2013 Nias 80.359 NIAS – Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu mengatakan kuota peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2013 di Kabupaten Nias berjumlah 80.359 jiwa. Hal itu dikatakan Wabup pada rapat pembahasan Ranperda Kabupaten Nias tentang Jaminan kesehatan Daerah (jamkesda) atas pemandangan umum FraksiFraksi DPRD Kabupaten Nias yang berlangsung di Ruang rapat DPRD Kabupaten Nias, jumat kemarin.

Dalam nota jawaban Bupati Nias yang dibacakan Wabup Arosokhi Waruwu mengatakan, data masyarakat

yang di hubungi KPK Pos mengatakan program Kadis Disdukcapil untuk melakukan perekaman data e- KTP bagi siswa di sekolah cukup tepat dan praktis karena apabila perekaman data dilaksanakan di kantor Disdukcapil Kota G Sitoli maka dapat mengganggu kegiatan belajar siswa di sekolah bahkan bisa merepotkan petugas perekam data untuk menghadapi siswa yang begitu banyak, ujar sumber. (YAGI)

Tukino Wajib Menjadi Pelayan Masyarakat BATUBARA - Pemerintahan desa sebagai unsur yang terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan untuk lebih aspiratif, kreatif, inovatif, cepat tanggap terhadap perkembangan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat.

Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM pada saat melantik Tukino menjadi kepala desa Jati Mulya-Tanjung Tiram, Selasa (2/7). Acara dihadiri ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi, Camat Tanjung Tiram Drs Muhammad Nasir M.Si, tokoh agama, masyarakat dan pemuda.

Arya juga mengingatkan agar Tukino menjadi pelayan bukan harus dilayani. Kepada seluruh masyarakat desa Jati Mulya agar dapat turut serta membantu tugas kepala desa, se-

yang telah memiliki jamkesmas dan Askes telah ada, hanya saja perlu di pastikan bahwa data yang telah ada apakah sudah sesuai sasaran atau tidak, masih hidup atau telah pindah, atau tidak memiliki alamat yang jelas,katanya. Dan, saat ini sedang dilaksanakan distribusi kartu Jamkesmas sekaligus mengevaluasi ketepatan dan kesesuaian data peserta, sebagai bahan pendataan peserta jamkesda, untuk selanjutnya disampaikan/dilaporkan kepada kementerian kesehatan.

Menyangkut pelayanan di RSUD

hingga tujuan masyarakat sejahtera dan berjaya segera terwujud.Yang paling penting partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengisi pembangunan. Mari kita berikan dukungan kepadanya dalam mensukseskan program pemerintah.

Bupati Batubara didampingi Kepala Desa Jati Mulya Tukino serta Camat Tanjung Tiram mengacungkan jempol sebagai pertanda siap menjadi pelayan masyarakat. (SAH)

Kades Antusias Ikuti Sosialisasi HAM BATUBARA - Sebanyak 151 orang kepala desa / Lurah Desa di Kabupaten Batubara tampak antusias mengikuti Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam acara “Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia Bagi kepala Desa” di aula RM Barokah Tanjung Gading-Sei Suka, selasa (2/7).

Acara Pelatihan HAM yang diselenggarakan Pemkab Batubara tersebut menampilkan 3 narasumber Riky Tohap Pasaribu SH dari kejaksaan negeri Lima Puluh, Lusiana Amping dari Pengadilan Negeri Kisaran dan Mazda dari Unimed. Para peserta memperoleh materi Pelatihan HAM yakni tentang konsepsi HAM dasar, histori, prinsip-prinsip HAM, tanggungjawab negara, instrumen nasionalinternasional dan mekanismenya serta materi pelayanan dan kebijakan pelayanan yang berbasis hak asasi manusia.

Dalam kata sambutannya, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM yang diwakili

yarakat Anti Korupsi tersebut di terima olah Asisten II, dan mengatakan bahwa persoalan ini merupakan Persoalan Teknis dan berharap agar melakukan pertemuan lansung dengan Kadis Pertambangan dan saya berjanji akan menghadirkan Kadis Pertambangan nantinya jika para Aliansi bersedia, namun massa tidak akan mau bertemu dengan Kadis Pertambangan karena telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa Kadis Pertambangan tidak mau menyahuti aspirasi masyarakat, dan massa berjanji akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak untuk berjumpa dengan Wakil Bupati. (TH)

(MH/DATUK)

MEDAN - Camat dan lurah diminta untuk segera membantu Kantor Pos Medan dalam pendistribusian Kartu Perlindungan Sementara (KPS). Hal ini dilakukan agar retur KPS yang belum disalurkan dapat diminimalisir. Dari 73.110 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kota Medan, sekitar 68.295 yang telah mendapatkan KPS. Artinya, masih terdapat sekitar 4.815 lagi yang belum mendapatkan KPS. Selain itu seluruh kelurahan diharuskan membentuk posko pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penyaluran KPS dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Itu terungkap dalam rapat pembahasan penyaluran KPS dan BLSM di Kota Medan yang digelar di ruang rapat III Kantor Wali Kota Medan, Selasa (2/7).

Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbag) Ir Qamarul Fattah, tak seorang pun camat yang menghadirinya. Padahal menurut Qamarul, tujuan rapat ini digelar untuk mencegah terganggunya keamanan dan kekondusifan akibat ketidaklancaran penyaluran BLSM. “Kita tidak ingin penyaluran BLSM di Kota Medan terganggu sehingga dapat mengganggu keamanan dan kekondusifan yang selama ini sudah cukup baik. Sejumlah daerah kita lihat terjadi kericuhan akibat terganggunya penyaluran BLSM. Kita tidak mau hal itu terjadi di Kota Medan, makanya kita gelar rapat hari ini,” kata Qamarul ketika mengawali rapat, Wakil Kepala Kantor Pos Medan Kasno dalam rapat itu menjelaskan, peran pihaknya terkait KPS dan BLSM ada 3 yakni mendistribusikan KPS, pembayaran BLSM kepada RTS dan repot distribusi KPS dan pembayaran BLSM kepada pemerintah.

Sedangkan jalur koordinasinya dimulai dari kantor pos-camat-lurah/kepala desa-RW/kadus-RTS-kantor pos. (VIN)

Gunungsitoli dan dibeberapa puskesmas yang di nilai masih belum optimal, menurut Wabup bahwa hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari jumlah personil maupun SDM aparatur fungsional yang masih terbatas terutama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Ibu, Bayi dan Balita.

Bahkan, sejak tahun 2012 petugas kesehatan di Puskesmas telah melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu khususnya di desa-desa terpencil, dan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentan kesehatan, pengobatan dan imunisasi bagi masyarakat terutama Ibu hamil, Bayi dan Balita.

Sedangkan, bagi tenaga kesehatan yang kurang aktif, maka pemerintah daerah melalui unit kerja terkait akan

Asisten III H.Azrai SH mengatakan sistem desentralisasi memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan pelayanan publik serta diharapkan terciptanya cara mengelola pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk itu, aparat Pemerintah Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa, perencanaan pembangunan desa maupun pelayanan rutin kepada masyarakat.

Kegiatan ini sungguh sangat relevan di tengah-tengah perubahan paradigma pelayanan publik yang berbasis pada pemenuhan hak-hak warga negara tersebut. Menurutnya, pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional.

Kordinator penyelenggara Renol Asmara SH.AP menjelaskan pelatihan HAM pelatihan menggunakan metode partisipatif dan andragogy. Sehingga membuka peluang seluruh peserta yang mayoritas kepala desa terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat.

Sementara itu, Suparman Kepala Desa Perkebunan Sei Balai mengakui banyak mendapatkan pencerahan pengetahuan dan wawasan tentang hak asasi manusia dalam pelatihan tersebut. (SAH)

Bupati Langkat: Jadikan Ramadhan

Camat dan Lurah Diminta Bentuk Posko

Bulan Pembelajaran LANGKAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengajak ummat Islam masyarakat Kabupaten Langkat menjadikan Ramadhan tahun ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas diri.

“Bersama kita siapkan diri melakukan yang terbaik lewat hikmah dan pembelajaran Ramadhan,” pesan Bupati H. Ngogesa yang disampaikan Kabag Humas Rizal Gultom Kamis, Rabu (4/7).

Pendidikan Ramadhan kata Ngogesa, mengajarkan agar ummat Islam senantiasa hidup dalam kesederhanaan, membangun kepedulian, menguatkan rasa sabar dan bersyukur terhadap karunia Allah SWT.Gemerlap modernisasi jangan sampai membutakan ummat Islam menutup pintu keikhlasan dan kepedulian. Apapun yang saat ini disandang, pangkat, jabatan, harta seluruhnya hanya titipan dan akan dipertangung jawabkan kelak.

Diinformasikan juru bicara Pemkab Langkat itu, Bupati telah mengeluarkan himbauan resmi terkait Bulan Suci Ramadhan melalui surat edaran, diantaranya meminta ummat beragama menjaga suasana ramadhan dengan semangat saling menghormati. Kepada pemilik warung maupun kios makanan dan minuman juga menghormati bulan Ramadhan dengan tidak menjajakan dagangan secara terbuka.

Bupati H. Ngogesa juga mengajak ummat Islam memakmurkan masjid dengan pelaksanaan sholat fardhu berjama’ah,tarawih,witir,

meningkatkan pengawasan serta melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wabup juga menyinggung tentang ketersediaan obat pada unit pelayanan kesehatan yang masih kekurangan,menurut wabup bahwa hal ini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, dan telah diberi petunjuk melalui surat edaran oleh unit kerja terkaitkepada seluruhpetugas kesehatan di puskesmas dan RSUD Gunungsitoli, agar memaksimalkan pemanfaatan obat yang tersedia di unit pelayanan kesehatan.

Dijelaskan, sejak tahun 2012 telah ada Surat Edaran Gubsu Nomor : 440/ 13331/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang mekanisme pengobatan gratis anggaran SKPD dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013. (YAGI)

tadarus dan memperbanyak shadaqah, juga meningkatkan pencerahan rohani melalui ceramah agama. (JUL)

Terkait Dana ADD, Masyarakat Minta Kades Transparan LABURA - Masyarakat Desa Tanjung Pasir

Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara merasa kecewa atas kinerja Kepala Desanya Julianto S.Ag. Itu terungkap dalam surat edaran yang tersebar di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi hal ini, KPK Pos mengonfirmasi hal ini kepada sejumlah masyarakat Desa Tanjungpasir.Hasilnya menurut warga itu benar mereka lakukan agar keinginan dikabulkan terkati penjelasan atas pelaksanaan dan pengalokasian anggaran dana desa (ADD) Desa Tanjung Pasir sejak 2007-2012. Masyarakat meminta agar Kades mengundang seluruh kepala dusun menyangkut harga beras raskin. Lalu merespon surat mohon pejelasan yang diedarkan masyarakat.

Salah satu masyarakat Desa Tanjung Pasir mengatakan sejak ADD tahun 2007-2012 penggunaannya tidak jelas, yang setiap tahunnya diterima sekitar Rp200 juta. Kemudian terkait ADD 2012 masyarakat menemukan pelaksanaannya amburadul. Seperti penghamparan batu pitrun dan pembuatan box koper di 4 dusun yakni Dusun Sukajadi, Pemudilan, Sukajadi 2 dan Kampung Medan. (MSH)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

Pemkab Sergai Buka Pendaftaran Calon Praja IPDN SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membuka kesempatan bagi putra-putri Kabupaten Sergai lulusan SMA dan Madrasah Aliyah (MA) tahun 20011, 2012 dan 2013 untuk melanjutkan pendidikan ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun akademik 2013 di kampus IPDN Jatinangor.

Pendaftaran bagi calon praja itu dibuka pada 1 – 13 Juli 2013 di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sergai di kompleks Kantor Bupati Sergai Jl. Negara No. 300 Sei Rampah.

Kepala BKD Sergai Drs. H. Ahmad Zaki MAP melalui Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala kepada wartawan menjelaskan bahwa penentuan calon praja melalui jalur pendidikan IPDN itu dilaksanakan beberapa tahapan seleksi yakni lulus seleksi administrasi oleh BKD Kab/Kota setempat, test Kemampuan Dasar (TKD), test kesamaptaan/jasmani, tes psikologi oleh TNI AD dan test integritas dan kejujuran oleh KPK dimana tahap seleksi akan dilaksanakan di Medan dengan penentuan akhir dilaksanakan oleh Panitia Penentuan Akhir yang ditetapkan oleh Mendagri.

Seleksi dilakukan dengan sistem gugur yaitu peserta yang berhak mengikuti test berikutnya adalah yang telah dinyatakan lulus pada test sebelumnya. Sementara jadwal pelaksanaan test akan ditentukan dan diberitahukan kemudian.

Dikemukakan, sesuai surat Mendagri No. 892.1/ 3212/SJ tanggal 20 Juni 2013 tentang Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2013/2014 dengan persyaratan antara lain WNI berijazah SMA dan atau Madrasah Aliyah lulusan tahun 2011, 2012, 2013 berusia 16 – 21 tahun per tanggal 1 Desember 2013 bagi pelamar umum dengan nilai minimal rata-

rata 7,0 (tujuh koma nol).

Di samping itu, tahun ini juga dibuka kesempatan bagi pelamar dari PNS tugas belajar berusia maksimal 24 tahun dan mempunyai masa kerja minimal dua tahun, ungkap Indah Dwi Kumala.

Syarat lainnya yakni setiap calon tidak bertato atau bekas tato dan bagi pelamar pria tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama/adat.

Kemudian berkelakuan baik yang dinyatakan dengan SKCK dari Kepolisian tingkat Kab/Kota setempat, berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dari RSUD/ RS TNI/ RS Polri/ Puskesmas setempat dan tinggi badan untuk pria minimal 160 cm dan untuk wanita minimal 155 cm serta tidak menggunakan kacamata maupun lensa kontak.

Selanjutnya para calon dinyatakan belum pernah menikah/hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan yang diketahui oleh orang tua/wali dan disahkan Kepala Desa/Lurah setempat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai 6000.

Selain beberapa persyaratan diatas, menurut Indah Dwi Kumala para calon pelamar juga diminta membuat beberapa surat pernyataan diantaranya bersedia mentaati segala peraturan kehidupan praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan pemerintah jika mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan yang diketahui orang tua dan bermaterai 6000.

Bagi para pelamar yang memenuhi syarat dan berkeinginan mengikuti seleksi calon praja IPDN itu, informasi selengkapnya dapat diperoleh di kantor BKD Kompleks Kantor Bupati Sergai di Seri Rampah setiap hari dan jam kerja, ujar Kabag Humas Indah Dwi Kumala.(ARM)

Tim Dirjend Dikti Berkunjung Ke Nias NIAS - Tim Dirjend Dikti Kemendiknas RI bersama rombongan yang baru pertama kali berkunjung di Kepulauan Nias dalam rangka persiapan pendirian Perguruan Tinggi Negeri Nias. Pertemuan antara Pemkab Nias dan Tim Dirjend Dikti berlangsung di Pendopo Bupati Nias, kemarin.

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu SH, MH menjelaskan tentang keadaan dan geografis kepulauan Nias melalui kata sambutannya, dimana Kepulauan Nias berada disebelah barat Pulau Sumatera dengan jarak kurang lebih 85 Mil laut dari Sibolga dengan lama tempuh 9 jam Kapal laut dan 1 jam pesawat dari Medan. Dan secara Administrasi Pemerintah kepulauan Nias memiliki 4 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah penduduk kurang lebih 900.000 ribu jiwa,ujar Wabup.

Menurut Wabup, ratarata pencaharian penduduk di dominasi oleh pertanian utamannya perkebunan rakyat, letak geografis kepulauan Nias yang terpisah dari daratan Sumatera membuat Daerah ini jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh sesame Kabupaten/Kota didaratan Sumatera, terlebih pada musim hujan dan badai sering terjadi penundaan keberangkatan maupun kedatangan kapal untuk mengangkut hasil bumi masya-

rakat maupun untuk mendatangkan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya Dan, pada tahun 1965 Pemerintah Kabupaten Nias telah mendirikan yayasan perguruan tinggi Nias dengan membuka program studi di bidang pendidikan, kemudian diikuti pendirian sekolah tinggi ilmu ekonomi pembangunan Nias pada 1973 dan terakhir 2008 didirkan akademi perawat Gunungsitoli.

Di kesempatan itu Ketua Umum Yaperti Nias O’ozatulo Ndraha, SE, ST, M.AP yang juga sebagai Sekda Kabupaten Nias, menyampaikan laporan singkat keadaan IKIP Gunungsitoli, STIE Pembnas Nias dan Akper Gunungsitoli.

Menurutnya, dalam upaya mempersiapkan SDM di Kabupaten Nias, Pada tahun 1965 didirikanlah sebuah Yayasan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunungsitoli. Pada 20 Oktober 1973, yayasan berubah nama menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Nias, dan 12 Oktober 2011 disahkan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Nias disingkat Yaperti Nias oleh Menkumham RI Nomor : AHU-6659.AH.01.04 Tahun 2011.

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Nias (Yaperti) O’ozatulo Ndraha mengatakan Pemkab Nias mengelola dua perguruan tnggi swasta yaitu IKIP Gunungsitoli dan STIE Pembnas Nias. (YAGI)

SUMUT

Pekerja Pahlawan Penggerak Roda Ekonomi LANGKAT - Menghadiri pelantikan DPC Forum Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Konfederasi (F-SPTI K) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH meminta serikat pekerja dapat bekerjasama dengan pemerintah dan pengusaha mewujudkan kekondusifan.

“Semangat kemitraan harus senantiasa terpelihara dengan baik. Tujuannya demi kepentingan besar masyarakat. Ini sesuai amanah UUD 1945 pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia. Sejalan dengan konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi,” sebut Ngogesa.

Hal itu disampaikan Ngogesa pada acara pelantikan DPC F-SPTI K dan SPSI periode 2013-2018 di terminal Kecamatan Selesai, akhir pekan kemarin.

Iklim kondusif yang terus membaik diharapkan perusahaan akan tumbuh dan besar dan itu bekaitan dengan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu pahlawan penggerak roda ekonomi, termasuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

“Selamat atas pelantikan ini, semoga kiprah F-SPTI K

dan SPSI Kab Langkat memberikan kebaikan bagi kemajuan usaha juga kesejahteraan pekerja. Tidak lupa saya sampaikan terimakasih atas dukungan dan kebulatan tekad disampaikan untuk mendoakan serta mendukung saya di Pilkada Langkat bulan Oktober mendatang,” urai Ngogesa.

Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Pemkab Langkat, Syaiful Abdi, menyampaikan telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menekankan setiap perusahaan mempekerjakan 75% putra daerah.

Karenanya diharapkan terus dukungan terciptanya kondusifitas pekerja di Langkat, mengingat dianugerahinya Bupati Langkat sebagai pembina K3 terbaik seIndonesia. Untuk itu, hubungan komunikasi yang baik antara serikat pekerja harus tetap di jalin dalam men-

SELAMAT - Bupati Langkat memberikan ucapan selamat kepada Ketua SPTI-SPSI Langkat Terbit Rencana, PA dan Sekretaris Amir Hamzah P. Sundah. dukung visi misi Pemkab Langkat.

CP Nainggolan selaku Ketua F-SPTI K Sumut meminta anggota tidak terpecah belah dengan adanya dualisme kepengurusan, karena bangsa Indonesia merupakan negara hukum dengan ketentuan jelas. Oleh karenanya diingatkan kepengurusan yang sah di Kab.

Langkat di bawah kepemimpinan Terbit Rencana PA. Usai pelantikan, Terbit Rencana didampingi Sekretaris DPC F-SPTI K dan SPSI Kab Langkat Amir Hamzah P Sunda menyampaikan terimakasih diamanahi jabatan dan berupaya memimpin 15 PUK beranggotakan sekitar 4000-an untuk membangkitkan kesejahteraan pekerja.

Soal Proyek Dinas PUD, Komisi III Bungkam MADINA - Setelah Wabendum Badko HMI Sumut menyoroti bagi bagi paket proyek PL (Penunjukan Langsung) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) Kabupaten Mandailing Natal, giliran Fraksi Golkar Plus dan LSM. Reaksi memberikan komentar dengan berharap agar Komisi III DPRD jangan diam dan bungkam terhadap pembagian paket proyek yang dinilai kalangan masyarakat bernuansa korupsi.

Juru bicara Fraksi Golkar Plus Arsidin Batubara.SE ketika menyampaikan Pandangan Fraksi, Jumat (28/06) kemaren, meminta Dinas PUD untuk memberikan penjelasan terkait paket PL yang telah dibagi-bagikan, karena banyaknya persoalan di wilayah ini perlu untuk kita perbaiki atau apakah lebih penting membagibagi paket proyek PL dari pada memikirkan bagaimana sistim menegemen birokrasi Dinas PUD sebagaimana mestinya.

Sementara itu, kata Arsidin, diujung pelosok ada persoalan

kehidupan masyarakat yang butuh di tolong. Kami berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan dengan pendekatan hukum dan urgentitas yang ada.

Menurut dia, jangan sempat isu yang beredar di ranah public menjadi pembenaran dan disamping itu, Fraksi Golkar akan terus menginvestigasi persoalan persoalan paket proyek PL yang di kelola Dinas PUD dengan hipotesa konkrit bahwa kebijakan tersebut diambil bukan karena desakan pihak-pihak yang sudah terlanjur ikut berpartisifasi secara finanasial dari sebuah sistim yang dinilai korup.

Secara terpisah, Ketua Investigasi LSM. Reaksi Madina M. Saima Putra mengutarakan Komisi III DPRD Madina dan aparat penegak Hukum di minta jangan diam saja terkait pembagian paket proyek PL senilai Rp 20.000.000.000 karena ada informasi bahwa bagi- bagi proyek tersebut telah di kondisikan dan menyimpang dari

mekanisme yang ada dan terkesan pembagian itu di paksakan guna untuk tidak diketahui oleh publik khususnya kontraktor.

“Kita melihat banyak kejanggalan dalam pembagian paket, sebab informasi yang di peroleh dilapangan bahwa pembagian paket tersebut tidak mempunyai kriteria siapa yang berhak untuk mendapatkannya,” ujar M.Saima Putra.

Ketua LSM. Merpati Putih Tabagsel Khoirunnisyah kepada wartawan, mengaku mendapat informasi bahwa yang membagi-bagi paket proyek adalah Kabid Pengairan dan Kabid Perumahan dan Pemukiman.

“Mereka masih dalam pemeriksaan KPK, malah membagi bagi paket lagi dan kita yakin bagi bagi proyek itu wajar tidak diketahui Sekretaris PUD Madina dan lebih-lebih Wakil Bupati Madina.

Kita harapkan kepada DPRD Madina untuk dapat merespon keluhan masyarakat tersebut,” tegasnya.(TH)

Masyarakat Tiga Kecamatan Siap Jadikan Syah-Unggul Jadi Pemimpin PALUTA PALUTA - Ribuan masyarakat dari tiga kecamatan Paluta yakni Kecamatan Dolok, Dolok Sigompulo dan Halongonan menyatakan sikap kebulatan tekad untuk memenangkan pasangan Drs H Syahurl Harahap MAP - H Sunggul Lelo Siregar Spdi (SyahUnggul) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Paluta 2013-2018 pada Pilkada Paluta 14 Agustus 2013.

Hal itu disampaikan para perwakilan masyarakat tiga kecamatan tersebut melalui Tokoh adat pada acara Silaturrahmi Pasangan Nomor 2 Syah-Unggul, belum lama inidi Kediaman H Baginda Datuk Orang Tua Drs H Syahrul Harahap di Desa Rondaman Siburegar Kecamatan Halongonan Paluta.

"Kami masyarakat dari tiga kecamatan siap memenangkan pasangan Drs H Syahrul Harahap MAP dan H Sunggul Lelo Siregar SPdi (Syah-Unggul) pada pemungutan suara 14 Agustus 2013," sebut tokoh adat tiga kecamatan tersebut secara bergantian ketika memberikan sambutan yakni Tongku Alam (Kecamatan Dolok) H Patuan Naga Harahap (Kecamatan Halongonan) H Jambek Ritonga (Kecamatan Dolok Sigompulon) serta sejumlah tokoh adat lainnya Sutan Parlaungan (Siringki Julu), Tongku Napohon (Sigala-gala) Tongku Nabirong ( Ujung Padang) , Baginda Nauli (Hiteurat), Tongku Bangsa (Mompang Satu), Mangaraja Siboru Angin (Siboruangin).

Rohman (Napalancat), Bonyak (Siringki Jae) , Sutan Soilangon (Hutaimbaru) Baginda Nailabe. Selanjutnya turut memberikan dukungan dan kebulatan tekat dari kalangan anak boru yakni Baginda Malim (Bargot Topong Jae) , Tongku Gorga (Bargot Topong Julu), Moget (Pagar Gunung), Sotar (Pangarambangan), Rembulan (Sipaho) dan Panyahatan Siregar (Hutaimbaru).

Seluruh perwakilan tersebut sepakat untuk memenangkan pasangan Syah-Unggul lewat upaya-upaya mensosialisiakan ke tengah-tengah masyarakat agar pada Pilkada 14 Agustus 2013 mendatang untuk memilih pasangan Nomor 2 yakni SyahUnggul.(DATUK/MH)

“Harapan kami, pemerintah tetap dan terus melindungi para pekerja. Menghadapi pesta demokrasi di Langkat, sebagai warga yang baik anggota tidak boleh golput dan dukungan kepada Ngogesa melanjutkan kepemimpinan serta program masih tertunda harus ikhlas tanpa mengharapkan pamrih,” jelas dia.(JUL)

Rapat Penyusunan NaskahAkademik Ranperda OPD dan SOTK GUNUNGSITOLI - Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP mengatakan reformasi birokrasi baik dipemerintah pusat maupun daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Hal itu dikatakan walikota saat membuka secara resmi rapat bersama tim penyusun naskah akademik Ranperda OPD dan SOTK, Selasa kemarin bertempat di aula Samaeri lantai II kantor Walikota Gunungsitol. Rapat tersebut dihadiri oleh wakil walikota, Drs Aroni Zendrato, mewakili Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sumut, Sekda Kota G Sitoli Edison Ziliwu, para staf ahli walikota, Kepala SKPD dan undangan lainnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi di tataran pemerintah daerah antara lain di bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional, proposional sesuai kebutuhan dan kemampuan serta adanya koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah,katanya.

Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi dasar utamanya adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib serta urusan pilihan, dan kewenangan ini telah diundangkan pada Perda Kota Gunungsitoli nomor 4 tahun 2011 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli,ujar walikota.

Bertolak dari kewenangan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti penetapannya dalam bentuk peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang selama ini masih dalam bentuk Peraturan Walikota Gunungsitoli, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah mengamanahkan pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan dan berpedoman pada peraturan perundangundangan, selanjutnya dalam penataannya telah diatur pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk tekhnis penataan organisasi perangkat daerah,katanya.(YAGI).

“Padi” Unggul di Pilkades Sei Silau Barat KISARAN – Calon Kepala Desa Tukijo, nomor urut 2 dengan lambang padi akhirnya memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) Sei Silau Barat periode 2013 – 2019.

Kegiatan pemilihan kepala desa ini dilaksanakan, Kamis (27/6) di Dusun II Desa Sei Silau Barat Kec. Setia Janji, Asahan. Pilkades ini berjalan tertib dan aman. Hampir seluruh warga desa Sei Silau Barat hadir memberikan hak suara.

Pilkades ini menjadi sangat istimewa dengan kehadiran wakil Bupati Asahan Asahan H. Surya Bsc beserta rombongan dari Pemkab Asahan.

Penghitungan perolehan

suara antara dua calon yaitu Muhammad Ramlan dengan lambang pohon kelapa dan Tukijo, dibacakan ketua panitia, Sarwono. Lembaran pertama dibuka berlambangkan padi dan akhir penghitungan suara juga ditutup dengan padi. Hasilnya, Padi meraih 1.043 suara, sementara lambang kelapa memperoleh 531 suara. Suara tidak sah 36 suara, dan 2 suara batal, dengan jumlah daftar pemilihan tetap 2.552 suara, suara sah 1.612 suara, sisanya golput.

Saat ditemui wartawan Tukijo, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sei Silau Barat. Ia berjanji akan memimpin dengan efesien dan

sesuai visinya, “cepat, tanggap, peduli, dan damai”.

Hal senada disampaikan Nasib, tokoh masyarakat Desa Sei Silau Barat. Ia mengatakan visi dan misi Bapak Tukijo sangat menyentuh masyarakat.

Saya berharap pada pemimpin baru, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Ayomi masyarakat, jujur, adil dan transparan. Jangan ada istilah memecah bambu, satu dipijak, satu diangkat. Teruslah saling berkordinasi dengan lawan calon maupun pemerintah daerah, agar pembangunan di desa Sei Silau Barat berjalan dengan baik, aman, dan lancer,”ucap Nasib. (IN)

Tukijo calon kepala desa Sei Silau Barat yang baru (sebelah kiri) berfoto bersama dengan M. Ramlan (sebelah kanan). (Foto IN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

SUMUT

Sosialisasi Trafficking Disambut Baik Kaum Ibu LABURA - Sosialisasi trafficking yang diselenggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab.Labuhanbatu Utara (Labura) dihadiri dan dibuka langsung Sekdakab Labura Drs.Edi Sampurna Rambe M,Si. Dalam arahannya, Sekda meminta para orangtua dan masyarakat lebih memperhatikan kualitas pergaulan dan tingkat pendidikan anak.

Termasuk pemerintahan desa hingga kecamatan saling berkoordinasi.

Acara ini dipandu langsung Kasi Perempuan, Anak dan KB Kab.Labura Erni Napitupulu yang bertempat di Grand Hotel A.Kanopan belum lama ini. Sebagai narasumber Kabag Perlindungan dan Kualitas Perempuan Biro Pemberdayaan Perempuan,Anak dan KB Setdaprovsu Emmy Suryana Lubis,SH,MAP. Dalam paparannya ia mengatakan 2002-2007 sasaran trafficking adalah masyarakat di kabupaten dan kota, berjumlah 3000-5000 orang korban yang dieksploitasi sebagai pekerja seksual di luar negeri. Hingga saat ini jumlahnya semakin bertambah. Salah satu yang rawan trafficking adalah Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau,dan Kalbar, Papua.

Sebab keempat provinsi ini adalah pintu gerbang ke luar

negeri Saat ini yang mejadi pegangan dan perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah ujar Emmy yang tidak bisa dipungkiri para pelaku trafficking ini tidak lain adalah perusahaan perekrutan TKI, Majikan Suami, Orangtua /Saudara, Tetangga, Teman, oknum aparat pemerintah,oknum guru, pengelolah rumah bordil,sponsor/ agen dll. Saat ini maraknya trafficking bukan untuk dieksploitasi sebagai pekerja seksual melainkan kurir narkoba, baik secara nasional maupun Internasional.

Karena itu tujuan sosialisasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat terlebih orangtua dan pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap tingkat pertumbuhan masyarakat. Emmy juga menyampaikan, untuk Sumut, di Kota Medan terbanyak didapati kekerasan seksual .Sebab kota Medan merupakan tujuan domestik trafficking dari NTT, NTB dan Jawa Timur untuk di kirim ke luar negeri. Kemudian Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, P.Siantar, Asahan, Batubara, Tanjung Balai Langkat, T. Tinggi, Labuhanbatu. Daerah transit Belawan, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Asahan. (MSH)

Ketua DPRD Desak SKPD Lakukan Lelang Proyek 2013 TANJUNGBALAI – Meski tahun anggaran 2013 sudah memasuki Juli, namun belum ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Tanjungbalai yang telah melaksanakan tahapan lelang tender proyek. Hal itu disesalkan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai H Romaynoor,SE “Belum terlaksananya tahapan lelang tender proyek hingga kini terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa konstruksi tahun anggaran 2013 di lingkungan Pemko Tanjungbalai sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Walikota.

Untuk itu, kita minta Walikota Tanjungbalai segera mengevaluasi kinerja seluruh SKPD yang menyebabkan belum terlaksananya hingga kini tahapan proses lelang kegiatan tersebut,” kata Romaynoor.

Menurutnya,Walikota harus berani untuk menindak

SKPD yang tidak mendukung suksesnya visi dan misi Walikota Tanjungbalai.

Terpisah, Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe mengatakan, memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya, akan dilakukan evaluasi total terkait dengan kesiapan dari setiap pimpinan SKPD untuk melaksanakan visi dan misi ThamrinRolel. Begitu juga dengan kesiapan melaksanakan tender proyek pengadaan barang di SKPD. Sebelumnya, seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemko Tanjungbalai diminta segera mengumumkan kepada publik tentang rencana untuk pengadaan jasa konstruksi dan barang tahun anggaran 2013. Alasannya, karena tahun anggaran 2013 sudah memasuki akhir bulan April, akan tetapi hanya Dinas Pendidikan Nasional saja yang telah melaksanakan tahapan tersebut.(HER)

Pemkab Batubara Sosialisasi Permendagri 33/2012 BATUBARA - Pemkab Batubara menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 di aula Tareso Hotel Sei Bale, belum lama ini.

Sosialisasi itu diikuti Ketua Organisasi Kemasyaratan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Narasumbernya, Mukzizat, Rusli dan Fran Sinatra Sebayang dari Kesbangpol Kemendagri.

Mukzizat pada kesempatan itu, membawa materi mengenai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran orkemas dan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Ia menjelaskan, pengertian Ormas, tahapan pendaftaran Ormas untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), isi dan masa berlaku SKT, syaratsyarat perpanjangan, perubahan SKT, dasar pencabutan dan penolakan permohonan mendapatkan SKT. Aturan ini, sangat penting diketahui masyarakat, khususnya pimpinan Ormas untuk memudahkan komunikasi dalam rangka memperkokoh kebersamaan memba-

ngun daerah itu.

Sementara Rusli menyebutkan, kelompok Ormas bisa mendapatkan bantuan sosial atau hibah dari APBD, bila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 33 Tahun 2012 dan Permendagri No. 39 Tahun 2012. Organisasi yang mengajukan permohonan bantuan harus memiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah bersangkutan, dan sudah terdaftar di Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sebelumnya Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melalui asisten I H.Sakti Alam Siregar SH mengatakan, sosialisasi itu merupakan bentuk kegiatan pembinaan Ormas, terkait telah dikeluarkannya Permendagri No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengurus ormas sebagai mitra kerja pemerintah agar tertib administrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial (SAH)

OUTBOUND - Jajaran Korpri Kabupaten Sergai tengah melaksanakan kegiatan Outbound. Photo :ARM

KORPRI Gelar Pembinaan Kode Etik dan Jiwa Korsa SERGAI - Dalam menjalankan roda pemerintahan yang dirasakan semakin kompleks dan menantang baik secara nasional maupun daerah pada era otonomi saat ini diperlukan aparatur negara dan juga sebagai abdi masyarakat yang berkualitas, berdedikasi dan kohesif dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi).

Demi menunjang terlaksananya tupoksi tersebut, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai organisasi yang tugas utamanya melaksanakan pembina-

an jiwa korps (korsa) sebagaimana diamanatkan pada PP. No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korsa dan Kode Etik PNS. Sehingga diharapkan anggota KORPRI memiliki rasa solidaritas serta mewujudkan organisasi KORPRI dengan soliditas yang kuat, menjaga sikap netral, demokratis serta profesional.

Hal ini dikemukakan Plh. Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman yang diwakilkan Asisten Administrasi Umum (Admum) H. Rapotan Siregar SH, MAP dalam sambutannya sekaligus membuka acara Pembinaan Jiwa Korsa Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kabupaten Sergai, yang dilaksanakan di aula Hotel Patra Jasa di Kota Parapat Kabupaten Simalungun,

Kamis lalu Turut hadir dalam kegiatan ini para pengurus Dewan Kehormatan dan anggota DP KORPRI, Camat se-Sergai serta para peserta pembinaan jiwa korps (korsa).

Lebih lanjut Plh. Bupati Soekirman berharap anggota KORPRI dapat memahami makna yang terkandung dalam Panca Prasetya KORPRI agar dapat membangun kesadaran untuk memiliki solidaritas dan soliditas yang kuat, menjalankan kode etik PNS serta menjalin persatuan dan kesatuan. Kemudian juga sebagai perekat dalam membangun bangsa dan negara dengan terciptanya pegawai yang professional, netral, produktif dan akuntabel.

Untuk itu dihimbau bagi Korpri

“Balsem” Di Binjai BINJAI - Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Balsem, sampai saat ini berlanjut di Kantor Pos di Kota Binjai, Jalan Sutomo, Kec. Binjai Utara.

Pantauan di lokasi penyaluran dana Balsem, hari kedua ini lebih ramai dibandingkan hari sebelumnya. Itu dikarenakan jumlah masyarakat penerima bantuan cumacuma ini lebih besar dari sebelumnya. Di mana jumlah penerima dari Kec. Binjai Utara sebanyak 2.459 rumah tangga sasaran (RTS).

Personil kepolisian dari Polsek Binjai Utara tampak memenuhi lokasi penyaluran dana Balsem. Itu dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya pencairan.

Meski keributan tidak terlihat dalam pencairan dana Balsem itu, tetapi sejumlah kendala tetap didapati pihak Kantor Pos. Pun begitu, setiap kendala dapat diatasi tanpa

menunda jalannya pencairan dana Balsem kepada masyarakat.

Menurut Kepala Kantor Pos Binjai, Jamiluddin, saat kembali dijumpai di sela-sela pembagian dana Balsem menjelaskan, di hari kedua ini sebanyak 2.459 RTS dari Kecamatan Binjai Utara yang mendapatkan bantuan berasal dari 9 Kelurahan.

Lebih jauh dijelaskan Jamiluddin, hari pertama pencairan BLSM untuk Kecamatan Binjai Kota hanya terbagi sebanyak 741 RTS dari 949 RTS yang terdata. “Kemarin hanya 741 RTS yang teraliasi, sisanya 208 RTS lagi belum disalurkan. Hal itu dikarenakan kartu pengendalian sosial (KPS) belum tersalur,” ujarnya.

“Maka dari itu kita sudah berkali-kali menghimbau masyarakat yang belum dapat KPS untuk datang ke Kantor Pos Binjai guna melihat namanya. Jika terdata, langsung kami serahkan KPS beserta uangnya,” ucap Jamiluddin.

Keterangan yang dihimpun, bahwa hari pertama pencairan dana BLSM sempat terhenti beberapa saat karena terjadinya gangguan jaringan pada data dari pusat.

Ketika hal ini disampakan kepada Jamiluddin, ia tidak menepisnya.

Menurut Jamiluddin, terganggunya jaringan koneksi data tidak mempengaruhi penyaluran, karena gangguan tersebut tidak sampai berjam-jam. “Iya, memang gangguan jarinan salah satu kendala kita.

Tapi gangguan ini, tidak hanya terjadi di wilayah kita, tetapi menyeluruh.Yang jelas, tidak terlalu jadi masalah,” sebutnya.

Tak sampai disitu, Jamiluddin membeberkan, dalam pencairan dana BLSM ini banyak masyarakat penerima BLSM diwakilkan dengan tetangga atau anaknya. “Kalau yang datang seperti ini, kami tidak berani mencairkan dana BLSM. Karena kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Jamiluddin. (SBR)

Pendidikan Ciptakan SDM Berilmu dan BerAkhlak LANGKAT - Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa meresmikan gedung MDA Al-Royoyan dan Khataman Qur’an siswa MDA serta Khitanan Massal di Pangkalan Garip Desa Pematang Cengal Kecamatan Tanjung Pura, Rabu (3/7).

Dalam Pidatonya Nuraida mengatakan bahwa pendidikan mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu, sementara agama menjadi pondasi kekuatan membentuk generasi bermoral, pengetahuan agama penting sejak dini agar mereka benar-benar menghadapi hari depannya secara lebih baik.

Sebagai orang tua kita harus seiring sejalan memperhatikan wadah pendidikan anak sehingga dana yang dikeluarkan akan memberikan kebaikan bagi diri putra putri kita.

“Saya minta kepada masyarakat yang ada di desa ini untuk menjaga kondusifitas dalam menghadapi pilkada yang akan datang jangan kita mudah terpengaruh yang

membuat perpecahan diantara kita” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama H. Sujarno, S.Sos, M.Si mewakili Bupati Langkat mengatakan bahwa MDA yang diresmikan di bantu oleh Dana APBD Langkat, dengan dibangunnya MDA ini diharapkan akhlak anak dapat terbina sejak dini untuk siap menghadapi masa depannya. Ketua Panitia Maulida Apni dalam laporannya mengatakan anak-anak yang mengikuti sun-

natan masal ± 30 orang semuanya berasa dari desa Pematang Cengal dan Khataman Qur’an murid MDA sebanyak 6 orang.

Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa secara pribadi juga memberikan bingkisan kepada anakanak yang menjalani sunnat massal dan khatam Qur’an. Hadir pada acara tersebut Camat Kecamatan Tanjung Pura, para ibu pengajian AlHidayah Desa Pematang Cengal dan undangan lainnya.(JUL)

FOTO BERSAMA - Ketua TP.PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa diabadikan bersama Kadis P dan P, ketua Panitia pada acara peresmian gedung MDA Al-Royyan di Pangkalan Garip Tanjung Pura.

sebagai organisasi yang memiliki tugas melakukan pembinaan anggotanya, agar dapat bekerja lebih baik lagi tidak merasa jenuh dan bosan.

Sehingga kinerja, kedispilinan dan kreativitas PNS semakin meningkat dan kondisi pelayanan publik yang diharapkan masyarakat terwujud dimasa mendatang, jelas Soekirman.

Dalam kesempatan yang sama Ketua DP KORPRI Sergai Drs. H. Haris Fadillah, M.Si yang diwakilkan Inspektur H. Gustian, SE.Ak, MM mengemukakan KORPRI merupakan wadah organisasi kedinasan bagi seluruh PNS baik yang berada di pusat maupun daerah.

Untuk itu diharapkan dapat terciptanya iklim kerja yang sehat. (ARM)

DPRD Sahkan 5 Ranperda BATUBARA - DPRD Batubara mengesahkan 5 rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (PERDA) pada rapat paripurna di gedung DPRD Batubara-Lima Puluh, Senin (1/7).

Rapat dipimpin ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi dihadiri anggota DPRD Batubara, Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM, Muspida, Sekdakab T.Erwin SE, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara.

Ranperda yang disahkan adalah, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Batubara berjaya menjadi perseroan terbatas (PT), susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah (SOTK) Kabupaten Batubara, perubahan peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi perizinan tertentu, pengelolaan barang milik daerah dan izin usaha jasa konstruksi.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM dalam arahannya menyampaikan pembangunan di kabupaten Batubara tidak terlepas dari tantangan, salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana pemerintah daerah menyiapkan perangkat hukum dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya dikemas dalam bentuk peraturan daerah.

Hal ini bukanlah permasalahan yang muda jika kita tidak bisa menterjemahkan maksud dan tujuan undang-undang sebagai dasar pembentukan peraturan daerah Kabupaten Batubara, karena dengan dibentuknya PERDA ini selain menjalankan amanat dari undangundang juga merupakan kebutuhan dari masyarakat di Batubara yang menginginkan pelayanan langsung dan maksimal disetiap aspek kehidupan masyarakat. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. (SAH)

Plt Walikota: Mari Bangun Kota Medan Tanpa Curiga MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi mengajak seluruh jajarannya bersama-sama membangun Kota Medan, tanpa saling mencurigai.

Manusia tak luput dari kekurangan dan kesilapan. Itu justru harus terus diperbaiki sehingga hasinyal lebih baik.

“Mari sama-sama membangun, sebab masyarakat menunggu kita untuk berbuat yang lebih baik lagi,” kata Eldin usai memimpin upacara bendera dalam rangka Hari Jadi ke-423 Kota Medan di Stadion Teladan Medan, kemarin.

Ajakan ini disampaikan Eldin

mengingat cukup tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan. Tentu itu tugas mulia yang menjadi tanggung jawab bersama. “Untuk itu mari kita bekerja lebih keras dan lebih bersungguh-sungguh,” ajaknya.

Dalam acara yang dihadiri Ketua DPRD Medan Drs Amiruddin, unsur FKPD Kota Medan, pejabat dan staf Pemko Medan, PKK, camat, lurah dan kepala lingkungan, Eldin menyampaikan ada 2 makna utama dari peringatan Hari Jadi Kota Medan.

Pertama, memberikan peringatan dan apresiasi yang tinggi

kepada para pemimpin dan tokoh pembangunan. Juga cerminan rasa syukur kepada Allah SWT, melalui karya-karya pembangunan yang semakin berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, keinginan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pengalaman pembangunan kota. Terus belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja dengan berani melakukan intropeksi secara sungguhsungguh, memperkuat visi dan komitmen pembangunan kota guna mewujudkan otonomi daerah yang semakin efektif.

“Kata kunci dari semua itu adalah konsolidasi, kebersamaan, keikhlasan, solidaritas dan saling bergandengan tangan sehingga tidak tercerai berai serta tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain,” paparnya.

Pada acara itu Eldin sangat mengapresiasi seluruh stakeholder yang secara aktif berperanserta membangun kota. Salah satu wujudnya memberikan penghargaan Satya Lencana Bakhti dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masa bakti 10, 20 dan 30 tahun kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemko Medan. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

KRIMINAL

Jembatan Timbang Terminal Barang Dumai Jadi Pajangan?

Jembatan Timbang Terminal Barang Dumai. (KPK POS/PUR) yang terserap untuk membangun, dan biaya perawatan jembatan timbang tersebut miliaran rupiah, namun tidak difungsikan," ujar Chairuddin Masih kata Chairuddin dengan tidak difungsikannya jembatan timbang oleh Dinas Perhubungan, peluang korupsi dan kolusi sangat terbuka lebar. Pasalnya jumlah tonase barang yang diangkut hanya melalui penafsiran. "Yang namanya penafsiran bisa lebih bisa kurang," katanya.

Pantauan di lapangan yang dilakukan Tim Investigasi PAD terkait, truk tangki CPO dan truk barang yang keluar

masuk dari terminal barang, diinformasikan berkapasitas 40 hingga 50 Ton. Sementara itu, jumlah truk barang yang keluar masuk terminal tujuan Pelabuhan Dumai dan PT. Wilmar diperkirakan 500 hingga 600 truk per hari, belum termasuk truk barang truk tangki CPO yang lewat melalui Pos retribusi Bukit Timah, tanpa melalui jembatan timbang Biaya yang dipungut pada Pos retribusi tersebut diinformasikan sebesar Rp86.000 per truk.

Sedangkan truk tangki dan truk barang yang keluar masuk tanpa melalui jembatan

timbang sebesar Rp76.000 per truk.

Kepala Terminal Barang Dinas Perhubungan Dumai Nasir saat diupayakan untuk konfirmasi terkait tidak difungsikannya Jembatan Timbang tersebut, Kamis pekan lalu, tidak ada ditempat. Dikatakan, dia (Nasir-red) sedang tugas luar.

Padahal sebelumnya, Nasir berjanji bisa ditemui KPK Pos tanggal 2 ke atas. Konfirmasikan yang dilakukan KPK Pos sudah untuk yang ketiga kalinya. Namun Nasir tetap saja tidak ada ditempat. (PUR)

Pemkab Langkat Razia Gepeng STABAT - Jelang bulan suci Ramadhan 1434 Hijriyah Pemerintah Kabupaten Langkat, mengintensifkan razia penyakit masyarakat (Pekat).

Tim razia gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Sosial berhasil menjaring 3 orang yang di duga mengalami gangguan jiwa, 5 orang pengemis dan 2 orang gepeng.

Dikoordinir Kantor Sosial tim menyisir kota Stabat yang merupakan ibukota Kabupaten untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis serta orang yang diduga mengalami gangguan jiwa dan gepeng.

"Razia ini digelar sematamata memberikan rasa nyaman kepada masyarakat menjelang bulan suci Ramadhan yang tinggal dua hari lagi," kata Kepala Kantor Sosial Budi Aspriyanto

seperti disampaikan Kasi Rehabilitasi Sosial David Pardede, Rabu, disela-sela aksi penjaringan saat menyisiri inti Kota Stabat.

Razia semacam itu kata David, akan ditingkatkan, tidak hanya pada gelandangan dan pengemis tetapi juga

pada Pekerja Seks Komersial (PSK), dan penyakit masyarakat lainnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, semua yang terjaring dalam razia tersebut dibawa ke kantor sosial untuk mendapatkan binaan dan menandatangani surat pernyataan

untuk tidak kembali ke jalanan. Selanjutnya di serahkan kepada keluarga masingmasing.

"Mereka kita bina dan dikembalikan kepada keluarga masing-masing, ada juga yang dijeput keluarganya di kantor," pungkas, David.

RAZIA - Tim Razia Penyakit Masyarakat (Pekat) saat menertibkan sejumlah gepeng. (KPK POS/JUL)

SOAL PENYEROBOTAN LAHAN

Hj.S dan Oknum TNI Dilaporkan SIARANG-ARANG Kelompok Tani Surya Jaya (SJ) Batang Kopau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Rokan Hilir melaporkan Hj.S dan dua oknum TNI, ke Camat Tanah Putih.

Laporan tersebut terkait dugaan penyerobotan lahan Poktan Surya Jaya seluas 200 Ha dan pengrusakan rumah pekerja Poktan SJ. "Kasus ini diduga dilakukan oleh Hj.S, dan dua oknum TNI dari Pekanbaru," ujar Anirzam, Kamis (4/7) di Dumai Menurut Anirzam, penerima kuasa Poktan SJ, dalam aksi penyerobotan lahan Hj.S menggunakan oknum TNI yang didatangkan dari Pekanbaru. Di atas lahan Poktan SJ tersebut telah berdiri tiga unit bangunan rumah pekerja Poktan SJ, kemudian Hj.S merobohkan rumah tersebut. "Peralatan dapur yang ada di dalam rumah tersebut hilang, akibat pengrusakan rumah tersebut. Poktan SJ mengalami kerugian ditaksir puluhan juta rupiah," ujar Anirzam.

Dikatakan Anirzam,

pihaknya telah membuat pengaduan ke Camat Pujud agar melakukan pemanggilan terhadap Hj.S, dan dua oknum TNI yang membekingi Hj.S. Dalam laporan itu lanjut Anirzam, pihaknya juga mendesak Camat agar alat berat milik Hj.S ditahan sebagai barang bukti melakukan aktivitas di lahan yang bukan

Oknum TNI pengawas alat berat milik Hj.S.

miliknya. "Karena Hj.S selain merusak rumah pekerja, juga melakukan pencucian kanal, dan melakukan steking di lokasi lahan Poktan SJ," katanya.

Anirzam bersama anggota Poktan, Rabu pekan lalu, mendatangi oknum TNI yang melakukan pembekoan di lokasi lahan Poktan SJ. Di

Gagal Jadi Kades Kali Kedua Malah Dilapor ke Polisi KISARAN - "Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula". Begitulah pepatah lama yang tengah menimpa Rahman mantan kades Desa Persatuan, Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan.

Pasalnya, selain gagal menjadi kades kali kedua di desanya, kini malah Rahman dilaporkan ke Polisi oleh warganya sendiri Parwat (50), Rabu, terkait tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Surat tanda bukti lapor yang ditandatangani Kanit III SPKT Polres Asahan Ipda Huala Siregar Nomor : STBL/591/ V/2013/ASH dan berdasarkan laporan Polisi nomor : LP/674/V/2013/SU/Res Ash, tanggal 29 Mei 2013 unit Sat Reskrim menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Parto Dusun II Desa Persatuan terlapor Rahman melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap pelapor.

Parwat dalam laporannya di Mapolres Asahan kepada KPK POS mengatakan, bahwa dirinya merasa difitnah oleh Rahman dengan menyebarkan isu yang tidak menyenangkan kepada masyarakat desa Persatuan disaksikan oleh Parto dan Benny keduanya warga Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat.

DUMAI - Jembatan Timbang Terminal Barang Bukit Jin Dumai yang merupakan aset Pemerintah Kota Dumai pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Dumai belakangan ini diinformasikan tidak difungsikan. Ada indikasi bahwa jembatan timbang tersebut hanya sebagai formalitas.

Truk barang, dan truk tangki COP yang masuk ke terminal barang tujuan pelabuhan Dumai melintas dari jalan samping, tidak melalui jembatan timbang. Mestinya truk-truk yang masuk terminal barang harus melalui jembatan timbang untuk mengetahui jumlah barang yang diangkut.

"Diinformasikan, jembatan timbang tersebut telah lama tidak difungsikan. Boleh dibilang belakangan ini, jembatan timbang tersebut dijadikan pajangan," ujar Chairuddin Kamis pekan lalu.

Menurut Chairuddin, jembatan timbang yang merupakan aset Pemerintah Kota Dumai dibangun menggunakan dana APBD. Dan perawatan jembatan timbang tersebut juga menggunakan dana APBD Dumai. "Biaya

SUMUT

lapangan dua oknum TNI berpangkat Kopral setelah dikonfirmasi, mengakui bahwa mereka (oknum TNIred) yang dipekerjakan Hj. S sebagai pengawas alat berat, tidak lebih dari itu.

"Setelah melakukan perdebatan sengit di lokasi tersebut, oknum TNI inisial Jo dan Hend masingmasing bepangkat kopral berjanji akan keluar dari lokasi lahan Poktan SJ," sebut Anirzam.

Masih kata Anirzam, jika kedua oknum TNI dan alat berat yang ada di lokasi tersebut tidak segera dikeluarkan maka pihaknya akan membuat Pengaduan ke Den POM Dumai terkait pengrusakan rumah pekerja Poktan SJ tersebut agar diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Laporan sudah disiapkan dengan tembusan ke Makodim 0303/Bkls, Korem-031/WB, Pandam – I/BB, Ka. Pomdam I/BB dan Koramil Tanah Putih.

Diduga 2 oknum TNI tersebut dipekerjakan Hj.S mengawasi alat berat, diinformasikan tanpa sepengetahuan atasan," katanya (PUR)

Atas dasar laporan Parwat tersebut, Polisi memanggil kedua saksi Parto dan Benny untuk dimintai keterangannya di Mapolres Asahan Jalan Ahmad Yani Kisaran dengan nomor: SP-GH/983/V/2013 a/ n Parto dan nomor SP-GH/984/V/2013 a/ n Benny tanggal 31 Mei 2013 berhadapan dengan Brigadir Frenky Damanik di Kantor Sat Reskrim Unit Tipiter tanggal 5 juni 2013.

Menurut Parwat, kedua saksi dipanggil Polisi dan keduanya telah dimintai keterangannya terkait laporan tindak pidana tidak menyenangkan yang diarahkan kepadanya sesuai dimaksud dalam pasal 335 KUHP. Rahman sebagai terlapor juga telah mendapat surat panggilan Polisi dengan nomor: SP-GH/1081/VI/2013/ Reskrim tertanggal 19 Juni 2013 hadir Mapolres Asahan tanggal 29 Juni 2013 bertemu dengan Brigadir Frenky Damanik untuk dimintai keterangannya sebagai terlapor sesuai laporan tindak pidana tidak menyenangkan terhadap pelapor Parwat.

Kasat Reskrim Polres Asahan AKP FahrizaL SIK ketika dikonfirmasi KPK POS melalui telepon selulernya belum dapat menjelaskan perkembangan hasil pemeriksaan dan status terlapor.(TIM)

Polsek Delitua Amankan Pencuri Mobil MEDAN - Polisi Delitua berhasil meringkus pencurian mobil avanza BK 1231QF milik majikan Mariati (46) warga di Jalan Bunga Lau, Komplek Ruko Garden Vista Medan Tuntugan. Tersangka pencuri yang diamankan adalah Saipul (30) warga Jalan Cengkeh Prumnas Simanglingkar.

Informasi dihimpun Koran ini, pada saat mendatangi rumah Mariati, Saipul mantan sopir melihat mobil berada di luar dan kemudian membawakabur dengan menggunakan kunci duplikat. Namun Saipul bernasib sial, karena tidak lama kemudian Mariati melihat mobil tidak ada.

Selanjutnya Mariati membuat pengaduan ke Polsekta Delitua. Setelah menerima laporan tersebut Kasat Lantas Polsekta Delitua mengejar pelaku. Dan kemudian pelaku ditangkap dan kini diamankan Polsekta Delitua.

Menurut pengakuan Saipul di Polsekta Delitua dia tidak diberi majikan gaji selama tiga bulan dan nekat mencuri mobil tersebut dan menjual kepada Nurul seharga Rp15 juta.

Kanit Reskrim Martulesi Sitepu saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Para tersangka kini diamankan guna proses lebih lanjut. (CERIA)

Tiga dari Tujuh Penculik WNA Ditangkap BANDA ACEH - Tim gabungan dari Polres Aceh Timur, Kota Langsa, Polda Aceh, dan Mabes Polri menangkap tiga anggota komplotan penculik pekerja asing di PT Medco E&P Malaka, Aceh Timur, Malacom Campbel Primrose (62) setelah melakukan pengintaian sejak kasus itu terjadi, Selasa 11 Juni 2013.

Ketiganya ditangkap ditempat terpisah dalam wilayah Aceh Timur, Sabtu sore dan Minggu menjelang subuh.

Informasi ditangkapnya tiga tersangka penculik pekerja asing itu disampaikan Kepolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi kepada wartawan seusai memimpin upacara memperingati HUT ke-67 Bhayangkara di halaman depan Mapolda Aceh, Banda Aceh, Senin lalu.

“Perlu rekan-rekan ketahui bahwa tiga pelaku penculikan Warga Negara Asing (WNA) di Aceh Timur sudah berhasil ditangkap. Sedangkan empat lainnya masih diburu,” kata kapolda Herman Effendi.

Didampingi Direktur Ditreskrim umum, kambes Pol Benny Gunawan, Kapolda menyebutkan inisial ketiga

tersangka adalah Ad yang ditangkap, Sabtu (29/6) sekitar pukul 16.30 WIB dan Mt serta Sm ditangkap Minggu (30/6) sekitar pukul 03.30 WIB dini hari.“Mereka ditangkap ditiga tempat terpisah, tetapi sama-sama masih dalam wilayah Peureulak, Aceh Timur,” ujar Kapolda Aceh.

Kapolda menambahkan, motif penculikan diduga kuat karena pelaku ingin tebusan uang. Pasalnya dari satu tersangka polisi juga menyita dua HP. Alat ini digunakan seorang tersangka saat meminta uang tebusan pada istri Primrose, meski istrinya tidak memenuhi permintaan pelaku dan akhirnya penculik membebaskan Malacom di kawasan perkebunan sawit rantau Seulamat, Aceh Timur, Kamis (13/6) atau dua hari setelah diculik.

Menurut Kapolda, tidak ditemukan senjata dari ketiga penculik ini, tetapi senjata masih ada kemungkinan dari tersangka lainnya yang masih diburu.

Kapolda belum bersedia merinci peran masing-masing pelaku, termasuk tersangka yang sudah berhasil ditangkap.

(YANTO)

Biaya Pendidikan di SMAN 1 Sei Kepayang Mencekik Leher TANJUNGBALAI - Slogan “Pendidikan Murah dan Berkualitas” yang digaungkan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang ternyata wacana semata dan implementasinya di lapangan nol besar. Ini terlihat dari fakta di lapangan. Salah satunya terjadi di SMA Negeri 1 Sei Kepayang.

Di sekolah yang berada di Desa Sei Kepayang Kiri itu kutipan yang terindikasi kuat sebagai pungli merajalela.

Labelnya macam-macam seperti Uang Pembangunan, Sumbangan Partisipasi Sukarela (SPS) hingga Sumbangan Peningkatan Pendidikan yang dikenal dengan sebutan SPP. Nilainya lumayan besar dan sangat memberatkan para orangtua murid yang mayoritas tergolong warga kurang mampu dan miskin.

Setiap murid baru diharuskan membayar uang pembangunan dimaksud sebesar Rp175 ribu/orang, SPP Rp50 ribu/ bulan dan SPS yang bervariasi tergantung momentumnya seperti perayaan hari besar keagamaan, peringatan HUT Ke-

merdekaan RI hingga peimgatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Sei Kepayang Drs.Amril Wahyu berulangkali disambangi ke sekolahnya untuk dikonfirmasi tidak berhasil ditemui.

Informasi yang didapat dan dikuatkan dengan fakta di lapangan sang oknum Kepsek tergolong pejabat yang jarang ngantor. Amril yang berdomisili di Kota Kisaran itu memang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh antara rumah dan sekolahnya. Total jarak yang harus ditempuhnya setiap hari tak kurang dari 80 km pulang pergi.

Dampak ikutan dari jarang ngantornya Amril pun timbul. Diantaranya beberapa guru ikut terjangkit penyakit “rajin bolos” itu dan pelaksanaan disiplin yang rendah seperti para murid yang kerap datang terlambat dan jadwal belajarmengajar yang tak menentu. Tak jarang jam 12.00 Wib para pelajar terlihat sudah berkeliaran di jalan-jalan.(HER)

11

KPK POS E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Kasus Kekerasan Seksual di Langkat Meningkat LANGKAT - Kabupaten Langkat dinilai tidak pantas menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA). Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu alasannya. Bayangkan saja, dalam setahun ini sedikitnya sudah ada 45 kasus pencabulan yang sudah ditangani Polres Langkat.

Selain tidak becus dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak, Pemkab Langkat juga dinilai terlalu sibuk mementingkan urusan pencitraan dibanding mengurus kepentingan rakyat kecil.

Informasi berhasil dirangkum, tahun 2010 kasus pencabulan yang sudah ditangani Polres Langkat mencapai sekitar 69 kasus, 2011 terdapat 69 kasus dan 2012 terdapat 63 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus cabul yang terjadi di Pemkab Langkat sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Diantara pelaku pencabulan sendiri tercatat masih didominasi oleh pacar atau kekasih korban.

Sedangkan yang lainnya dilakukan oleh keluarga sendiri. Padahal, Kabupaten Langkat dulunya dikenal sebagai daerah religius yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan. Kini, melihat kondisi sekarang di mana masih tingginya angka kasus kekerasan seksual yang melebihi jumlah kasus kejahatan lainnya, tidak salah bagi semua pihak untuk membuka mata dan serius menanggapi

persoalan tersebut.

Salah seorang aktivis pemerhati anak, Drs Ernis Safrin Aldin, tak memungkiri jika kasus pencabulan terhadap anak kondisinya memprihatinkan. Bahkan, Ernis menyebut kalau Kabupaten Langkat tidak layak menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) karena tidak dapat memberikan jaminan terhadap anak terlibat sebagai korban keke-

rasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun teman sebaya.

"Kalau ini dibiarkan maka masa depan anak-anak di Langkat akan terancam karena terus dihantui oleh pelaku-pelaku kejahatan seksual yang memilih anakanak sebagai korbannya," kata kak Setonya Kabupaten Langkat tersebut.

Dijelaskan Ernis, pihaknya sudah berulang kali melapor-

kan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut kepada instansi pemerintah terkait. Namun sejauh ini belum ada tindak lanjut dari laporan pengaduan tersebut dan Pemkab Langkat sendiri terkesan cuek dengan urusan pencitraan. "Mereka, semua SKPD lebih mementingkan urusan pencitraan menyukseskan Pilkada mendatang daripada mengurus masalah rakyat kecil," terang Ernis, di Stabat.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Langkat, Drs.H.Abdul Khair juga pernah mengomentari terkait persoalan esek-esek tersebut. Saat ditemui di ruangannya, Abdul Khair ikut menyesalkan kondisi tersebut. "Menanggapi persoalan ini kita sudah melakukan upaya pencegahan dengan mengesahkan Perda yang mengatur tentang perlindungan anak. Perda itu nantinya bukan hanya mengatur tentang kasus kekerasan anak, namun juga dapat memudahkan setiap anak dalam memperoleh hak-haknya seperti kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang layak, sehingga nantinya setiap anak dapat memperoleh haknya secara adil tanpa terkecuali, " kata Wakil Ketua DPRD Langkat, Drs.H.Abdul Khair. (JUL )

Hukum Rimba di Kelompok Tani Harapan Jaya ROHIL - Investigator Nusantara Corruption Wacth, Usman Hasibuan menilai terjadi hukum rimba yang berlaku di lahan kelompok Tani Harapan Jaya yang terletak di Sungai Kemudi Rt 04 Rw 03 Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Hal itu terindikasi karena banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan dan menderita akibat perbuatan ulah seorang RT bernama M. Yasir. Oknum RT ini diduga memperjual belikan lahan masyakat tanpa mematuhi peraturan dan undang - undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

"Hal ini sudah terjadi bertahun tahun lamanya di kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir," demikian

Investigator NCW Usman Hasibuan saat dikonpirmasi di kediamannya Senin pekan Lalu.

"Hukum rimba meraja lela di lahan Kelompok Tani Harapan Jaya karena lahan anggota kelompok tani di-

perjualbelikan oknum Rt 04 Rw 03 M. Yasir tanpa mengindahkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negri ini," terang Usman.

Di antara para korban adalah Tantio dan Siti Maria-

ti. Bermula Tantio membayar uang senilai Rp73.500.000 kepada M.Yasir pada 26 Juli 2008 untuk pembayaran lahan seluas 2 pancang (empat hektar) ditambah 4 pancang (delapan hektar) di Sei Tunggak Kepenghuluan Teluk Piyai. "Namun tanah tersebut tidak menjadi miliknya, karena lahan tersebut telah dijual M. Yasir Kepada orang lain," sebut Usman.

Selain meresahkan masyarakat, kata Usman, ada dugaan RT Yasir juga telah memperjualbelikan hutan lindung pinggir pantai dan terindikasi hutan lindung yang terletak di areal RT nya hanya tinggal tersisa sekitar 50 sampai 200 M dari pinggir laut Sementara Suratno, Aprianto, Suparno, Minarto, dan Buyung mengaku lahan-

nya juga ingin dijual oleh RT 04. "Rt Yasir telah mengukur tanah kami yang telah kami tanami sawit di depannya.

Akibat pengukuran tanah tersebut kami merasa resah.

Kabarnya tanah kami tersebut ingin dijual kepada orang lain," ungkap Buyung saat meninjau ke lapangan minggu pekan lalu.

Untuk itu, lanjut Buyung, mereka berharap pihak berwenang dapat membantu mereka untuk mempertahankan lahan yang telah dikuasai atas nama kelompok Tani Harapan Jaya.

Ketua RT 04 Rw 03 Kepenghuluan Teluk Piyai M. Yasir saat ingin ingin dikonfirmasi KPK Pos terkait tudingan ini, pihaknya belum dapat ditemui. Bahkan dirinya tidak bersedia hadir dalam peninjauan lahan beberapa waktu lalu. (ULIL)

Bupati Aceh Timur dan Kapolres Temukan RatusanTon Kayu Hutan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib akrab disapa Rocky bersama Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir S.Ik MH menemukan ratusan ton kayu hutan jenis merbau dan damar yang diduga hasil tebangan kayu hutan lindung, Selasa, di pedalaman Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur.

Temuan tersebut ketika Rocky bersama Muhajir melakukan penelusuran dan penyelidikan dari informasi masyarakat. Tumpukan kayu yang ditemukan kali ini berada 1,5 kilometer di luar areal lahan PIR di Gampong Seuneubok Bayu. Gampong (desa--red) itu berada pada titik Kilometer (KM) 15 dari Pusat Kecamatan Indra Makmur. Tumpukan kayu pertama ditemukan di pinggiran jalan dalam kawasan PIR. Namun kini, jalan tersebut telah dimanfaatkan sebagai sarana transportasi ilegal loging dari kawasan hutan lindung dipedalaman Aceh Timur itu.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Muhajir SIk MH didampingi Kapolsek Indra Makmur Iptu Simson Purba di lokasi penemuan kayu menjelaskan, temuan kayu tersebut berdasarkan informasi masyarakat, bahkan kabarnya aksi tersebut telah berlangsung lama, sehingga kepolisian melakukan penyelidikan dan penelusuran hingga ke lokasi.

Diduga, hampir seluruh kayu di sana ditampung oleh sebuah

ILEGAL LOGING - BUPATI Aceh Timur, Hasballah M.Thaib didampingi Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir ketika berada di lokasi tumpukan kayu di kawasan hutan lindung di pedalaman Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Selasa. (KPK POS/BSO) perusahaan berinisial CV M yang memiliki sawmil di Gampong Indra Makmur, namun CV M memiliki izin operasional. "Tapi dugaan ini masih kita telusuri dan selidiki keterkaitan kayu yang berasal dari kawasan hutan

lindung," katanya AKBP Muhajir seraya menyebutkan, temuan kayu tak bertuan ini kita akan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Timur untuk proses pelelangan.

Ketika disinggung keterlibatan

oknum polisi yang terlibat, AKBP Muhajir menegaskan siap ditindak jika terbukti oknum personelnya terlibat dalam aksi ilegal loging.

"Jika ada oknum polisi yang terlibat, maka akan kita tindak tegas sesuai dengan ketentuan," ujarnya seraya menyebutkan, temuan kayu dikawasan hutan lindung ini tergolong besar dalam beberapa tahun terakhir.

Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib atau Rocky dalam kesempatan yang sama mengaku, setelah menelusuri jalan di kawasan PIR ternyata lahan tersebut telah tidak ada lagi kayu besar yang bisa ditebang, sehingga keberadaan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang saumil perlu ditinjau ulang terkait izin lokasi disana. "Tapi dalam menelusuri informasi masyarakat kita (Pemkab--red) bersama dengan polisi menemukan kayu olahan dibeberapa titik," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Rocky, dirinya juga menemukan sebuah pondok yang diperkirakan tempat para penebang kayu bermalam dan berteduh saar hujan. "Kayu-kayu di dalam kawasan hutan lindung ini seluruhnya diangkut melalui jalan darat dengan melintasi beberapa perbukitan menggunakan alat berat sejenis grader dan traktor, sebab jalan berlumpur dan perbukitan yang tinggi, sehingga tidak mudah dijangkau dengan roda empat jenis doble cabin," papar Rocky.(BSO)

PENEMBAK KETUA DPC PKPI NIAS

Dituntut 20 Tahun Penjara NIAS - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Puryaman Harefa menuntut terdakwa Beziduhu Gulo 20 tahun penjara atas tewasnya Ketua DPC Partai PKPI Kabupaten Nias Yusyukur Gulo yang diduga dilakukan terdakwa dengan menggunakan pistol rakitan pada, Kamis, 22 November 2012 lalu sekitar pukul 20.00 WIB malam di Desa Hilisebua, Kecamatan Gido Kabupaten Nias.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, JPU mem-

bacakan tuntutan dengan mempersalahkan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 karena menghilangkan nyawa orang.

Menurut JPU, terdakwa terbukti melakukan penembakan yang menyebabkan tewasnya Yusyukur Gulo.

Sedangkan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa yang satu lagi Marlius Lase yang ikut bersama-sama menghabisi korban masih tertunda karena pemeriksaan yang bersangkutan masih belum selesai seluruhnya.(YAGI)

Rampok Bersebo Beraksi di SPN Hinai STABAT - Kawanan rampok makin mengganas di Kabupaten Langkat. Terbukti, dalam aksinya kawanan rampok yang ditaksir berjumlah tiga orang mengenakan sebo (penutup kepala) nekat mengobrak abrik lokasi proyek pembangunan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Sumut yang baru di Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Kamis lalu.

Informasi berhasil diperoleh, peristiwa itu terjadi, Kamis sekira pukul 03.00 Wib dinihari di lokasi pembangunan gedung SPN di i Desa Suka Jadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Saat itu, Yusman (35) salah seorang pekerja yang tengah bertugas jaga malam di lokasi itu tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan kawanan pelaku yang langsung bergerak cepat seperti ditayangan film laga.

Ketika beraksi ketiga pelaku menggedor pintu kabin eskavator tempat tidurYusman. Salah seorang diantaranya menodongkan pistol dari luar kaca dan memaksa membuka pintu kabin. Korban yang merasa terancam coba melarikan diri namun disandera dengan hadangan parang ke

bagian leher.

Selanjutnya pelaku menutup mata korban dengan menggunakan lakban, bahkan mengikat kedua tangan ke belakang dengan tambang. Tidak sampai disitu, hand phone milik korban turut diambil dan ternyata pelaku turut mengambil computer elektrik eskavator dan dua batery.

Paginya, sekira pukul 05.20 Wib, korban pelanpelan berhasil melepaskan diri dari ikatan tali yang melilit tubuhnya dan langsung memberitahukan kejadian itu kepada atasannya.

Tak terima, Hasan (60) pihak yang merasa dirugikan langsung mendatangi Maposek Hinai untuk membuat laporan pengaduan.

"Akibat kejadian ini, kami terpaksa harus mengalami kerugian mencapai Rp30 juta," kata korban kepada petugas.

Kapolsek Hinai, AKP Ricky Panggabean, dikonfirmasi membenarkan dan pihaknya masih melakukan pencarian. “Kita sudah memintai keterangan saksi, disebutkan ada tiga pelaku menggunakan penutup wajah dan kini kita melakukan pengejaran,� tegas Kapolsek. (JUL)

Muchtar: Jangan Jual Tanah Kami KUBU - H.Muchtar ayah dari pemilik lahan seluas tiga pancang meminta kepada salah seorang Kepala Dusun yang ada di Ke-penghuluan Sei Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam bernama Salamuddin agar kiranya dapat membantu pihaknya untuk menyelesaikan persengketaan lahan yang terjadi di areal persawahan yang dimiliki H.Muchtar. Karena menurut surat keterangan ganti rugi, lahan persawahan tersebut adalah tanah milik anak H. Muchtar yang telah digantirugikan dari saudara Sulung.

"Saya minta kepada saudara Salamuddin dan Penghulu Sei Panji - panji dapatlah mengembalikan lahan kami yang telah kami gantirugikan dari saudara Sulung," demikian harapan H.Muchtar kepada Kadus dan Penghulu Sei Panjipanji Muchtar menceritakan bahwa tanah tersebut berukuran lebar 150 meter panjang 400 meter yang selama ini selalu ditanami padi.

Lalu tanpa sepengetahuan dia, bagian belakang dari tanahnya telah dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat.

H.Muchtar mengaku telah bertahun-tahun menguasai tanah tersebut dan menyewakan kepada petani padi. Namun ia Sangat kecewa mendengar berita bahwa bagian belakang dari tanahnya telah dijual oleh orang lain. "Ada indikasi penjual tanah tersebut adalah oknum kepala dusun yang berinisial Slmd," ungkap H.Muchtar Lanjut H.Muchtar, saat

H.MUCHTAR ini persoalan tanah tersebut telah dikuasakan kepada salah seorang dari Lembaga Bantuan Hukum yang ada di kota Bagan Batu.

"Saya akan mengambil langkah hukum sampai kemanapun, hingga yang bersangkutan dapat mengembalikan tanah milik saya," ujarnya.

Dikatakan, H Muchar juga telah melaporkan permasalahan ini kepada Polres Rohil. "Saya berharap agar tim dari Polres Rohil dapatlah menanggapi laporan saya terkait permasalahan tanah yang saya hadapi ini. Saya minta Camat Kubu Babussalam Drs Amat Atin dan Bupati Rokan Hilir H Anaas Maamun dapat menindak tegas oknum-oknum perangkat Kepenghuluan yang telah menjualbelikan tanah masyarakat,"ungkap H.Muchtar Kepala Dusun Salamuddin saat ingin dikonfirmasi KPK Pos terkait tumpang tindih tanah, hingga berita ini naik cetak belum dapat ditemui. (ULIL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

LIPSUS

BPOM Diminta Awasi Peredaran Barang

MENJELANG bulan suci Ramadhan 1434 H dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1434 H, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM), meminta masyarakat untuk dapat bersikap waspada terhadap berbagai jenis produk makanan, minuman (mamin-red) dan penganan lebaran.

Karena biasanya, menjelang perayaan hari besar keagamaan umat Muslim tersebut, sangat banyak beredar produk-produk yang tidak layak konsumsi.

Untuk penganan dan minuman jajanan buka puasa, para konsumen diminta untuk mewaspadai produk yang mengandung borak dan formalin. Biasanya pada saat Ramadhan, produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut banyak dijual.

"Kita minta kepada konsumen untuk dapat mewaspadai hal itu.

Dan kepada pedagang juga kita minta untuk tidak menjual produk yang mengandung borak dan formalin, karena bisa membahayakan masyarakat kita sendiri," ujarnya, staf di BP POM.

Sedangkan untuk mengantisipasi peredaran penganan lebaran tahun ini, pihak BP POM sudah melayangkan surat edaran kepada para pedagang. Hal ini terkait dengan penjualan penganan atau kue lebaran dan terutama juga parcel-parcel yang dilarang keras berisikan produk yang mengandung alkohol dan kemasan yang sudah rusak.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1434 H, untuk pedagang kita sudah melayangkan surat edaran terkait penjualan parcel dan kue-kue. Dalam edaran itu sudah ada ketentuannya. Pada prinsipnya kita utamakan untuk parcel, karena itu yang sering ada temuan," ungkapnya.

Selain itu, adapun upaya lain yang akan dilakukan pihaknya, yakni akan melakukan razia rutin bersama-sama dengan pihak terkait, yakni Kepolisian, Dinkes dan Disperindag.

"Kita akan lakukan razia rutin bersama pihak terkait, untuk mengantisipasi berbagai produk makanan dan minuman menjelang

lebaran dan puasa ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, dihimbau kepada masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk dapat bersikap cerdas dan aktif. Yang terpenting diingatkan, konsumen harus membeli produk yang terdaftar dan jangan kadaluarsa.

Kepada pedagang dihimbau kalau membeli produk harus dibeli dari distributor resmi dan jangan sembarangan, sehingga ada yang bertanggung jawab jika ada masalah di kemudian hari.

Jika ada temuan terhadap produk-produk yang telah kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar dari BP POM RI, tindakan yang pertama dilakukan adalah pembinaan yang disertai dengan surat pernyataan dan pemusnahan produk tersebut. Kalau masih berulang, bisa dikenakan sanksi hukum, tergantung tingkat kesalahannya dan bisa dikenakan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Pangan atau juga UndangUndang tentang Perlindungan Konsumen.

Momen bulan puasa dan

Jelang Puasa, Makanan Kadaluarsa Dirazia MENGANTISIPAI maraknya peredaran produk makanan minuman kadaluarsa jelang bulan Ramadhan, Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) sejumlah pasar tradisional dan modern. ”Kita ingin melihat apakah ada produk makanan- minuman yang sudah kadaluarsa, termasuk yang di dalam parsel. Kan bahaya kalau sampai dikonsumsi,” kata Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag), Inayat Iman.

Ia mengaku sidak terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa dilakukan pada awal bulan Puasa dan menjelang Lebaran. Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar yang turun ke lapangan ini terdiri PPNS Direktorat Pengawasan Barang Beredar Kemendag, Kemenko, BPOM, Polri dan dinas terkait di pemda.

Sedang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YL-KI) membenarkan, makanan dan minuman tanpa izin serta kadaluarsa masih banyak ditemukan di pasar tradisional maupun swalayan. Makanan yang memakai bahan-bahan berbahaya juga bebas beredar.

Misalnya kue yang dijual tampak berwarna terlalu mencolok, maka makanan itu bisa dicurigai menggunakan pewarna berbahaya.

Bisa juga makanan yang terlalu

pahit atau manis, bisa jadi mengandung bahan tambahan berlebihan di luar ambang batas yang dapat merugikan kesehatan.

Karenanya, ketelitian pembeli terhadap beberapa komoditi makanan dan minuman kemasan merupakan aspek yang sangat penting.

Lihat label keterangan tanggal kadaluarsa. Selain itu, lihat produk memiliki registrasi seperti tulisan

BPOM, PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) atau tidak.

Sebenarnya, pembeli dapat mengandalkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Tetapi sejauh ini ba-nyak penganan yang lolos dari BPOM. Makanya, lebih baik kita sendiri yang melakukan seleksi makanan dan minuman yang akan kita beli. (TIM)

Perlu Diwaspadai Sebelum dan Sesudah Lebaran HARI-HARI di bulan Ramadhan ini terus berjalan menuju Idul Fitri atau Lebaran. Merupakan kebahagiaan yang tidak terhingga bagi umat Muslim jika nantinya dapat beribadah puasa dan ibadah lainnya dengan baik selama satu bulan.

Lebaran merupakan hari yang istimewa, dimana orang saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Di sela-sela kesibukan sebelum dan sesudah Lebaran, perlu diwaspadai hal-hal sebagai berikut : 1. Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) Jelang Lebaran dan beberapa hari sesudahnya merupakan hari-hari yang rawan pencurian kendaraan bermotor. Ternyata pencuri tidak mengenal tempat yang aman atau tidak aman. Bahkan di dekat kantor Polisi pun, bisa saja pencuri berani melakukan kejahatannya. Sebagai antisipasi perlu dilakukan kehati-hatian bagi para pengendara kendaraan bermotor. Misalnya dengan mengunci dengan baik kendaraannya saat diparkir di mana pun berada, baik di tempat tidak aman maupun di tempat aman.

Selain curanmor, perlu juga senantiasa menjaga keselamatan dan kehati-hatian dalam berkendaraan di jalan raya. Arus mudik dan arus balik akan membuat arus lalu lintas semakin padat dan rawan kecelakaan.

2. Prostitusi, Miras, Narkoba, Perjudian, Pencurian Prostitusi, miras (minuman keras), narkoba, perjudian, pencurian merupakan penyakit masyarakat yang harus diwaspadai dan dihindari. Penyakit masyarakat tersebut dapat menodai kesucian bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sebagai orang tua perlu menjaga diri dan keluarga (anak-anak) dari penyakit masyarakat tersebut. Hal itu agar terwujud keluarga sehat dan barokah.

3. Petasan Petasan merupakan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan bagi mereka yang menggunakannya. Karena itu pihak yang berwajib biasanya mengadakan razia terhadap barang yang satu ini. Jika kembang api diperbolehkan, maka petasan ini dilarang karena dapat membahayakan dan mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagai orang tua perlu menjaga diri dan keluarga (anakanak) dari bermain-main dengan petasan. Perlu memberikan penjelasan pada anakanak mengenai bahaya petasan dan perbedaannya dengan kembang api yang diperbolehkan.

Pengawasan Lebih Diperketat UNTUK memastikan barang yang dijual di pasaran selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1434 H nanti aman dan layak dikonsumsi, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) akan memperketat pengawasan barang yang beredar di pasaran.

Rencananya, Dinas KUM-KMP akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional serta pasar modern.

Sidak pengawasan barang beredar tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam melindungi warganya agar tidak mengonsumsi produk yang membahayakan bagi kesehatan.

Kegiatan tersebut juga sesuai dengan ketentuan antara lain UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindu-

menjelang Lebaran seringkali dimanfaatkan oknum pedagang nakal untuk mencari keuntungan berlipat dengan menjual barangbarang yang kualitasnya buruk. Dari hasil razia, terbukti banyak ditemukan makanan dan minuman tak berizin yang tak layak konsumsi.

Seperti yang ditemukan Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Metro Jaya bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat mengecek ke pasar-pasar untuk memeriksa barang yang sudah tak layak konsumsi ini.

“Khusus barang-barang terkait dengan kebutuhan pokok dalam menghadapi Lebaran, Krimsus telah melakukan tindakan bekerja sama dengan Disperindag dan BPOM,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dikatakan, pihaknya menemukan sejumlah barang dengan merk tertentu yang belum mendapat izin dari Kementerian Perdagangan dan POM. “Barang itu bisa dari China atau tempat lain,” tambahnya. (TIM)

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di daerah ini diminta untuk mengawasi peredaran barang-barang menjelang puasa dan juga saat ini pasar murah. Hal ini dikarenakan pada bulan puasa sangat cenderung beredar barang-barang yang sudah kaduluarsa.

"BPOM itu dibawah naungan kami, jadi kami meminta kepada mereka untuk aktif dan turun langsung melakukan pemeriksaan barangbarang jelang puasa dan juga barang-barang yang di jual di pasar murah yang baru di buka ini," ujar anggota DPD RI Damayanti Lubis.

Damayanti mengatakan, peredaran barangbarang yang kadaluarsa setiap tahun pasti cenderung beredar. Namun apabila dari dini sudah ada pengawasan dan pencegahan, peredaran tersebut akan sepenuhnya dapat berkurang.

"Kita harus mengawasi produk-produk kadaluarsa ini jangan sampai beredar di masyarakat, jangan hanya di supermarket dan mall, namun juga di pasar-pasar tradisional peredaran barang-barang kadaluarsa juga sangat rentan terjadi," ucapnya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, BPOM Medan menyosialisasikan gerakan waspada obat dan makanan ilegal kepada kelompok masyarakat di pelataran parkir Pasar Aksara Jalan Aksara, Medan. Sosialisasi ini melibatkan kelompok distributor obat, mahasiswa kesehatan dan masyarakat.

"Ini merupakan rangkaian kegiatan gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal," kata I Gede Suwandi, Kepala BPOM Medan.

Suwandi menyebutkan, menurutnya kesehatan masyarakat turut dipicu banyaknya produk obat dan makanan ilegal yang beredar.

Dimana, makanan tersebut secara langsung akan memberikan efek terhadap kesehatan.

"Semakin banyak orang yang cuci darah, itu karena setiap hari tubuh kita dimasuki oleh zatzat berbahaya melalui makanan dan obat yang dikonsumsi," katanya. (TIM)

ngan Konsumen dan UU Pangan No.7 Tahun 1969, serta Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 ten-tang Standarisasi.

Dalam sidak, pemeriksaan dilakukan terhadap produk-produk yang tidak punya izin edar, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Namun, pihaknya merahasikan lokasi dan waktu agar rencana sidak tersebut tidak bocor.

Untuk melakukan sidak tersebut, sejumlah instansi terkait akan dilibatkan. Di antaranya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Energi, serta petugas kepolisian.

Jika dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya barang yang tidak layak konsumsi, maka pihaknya langsung menyita barang tersebut dan meminta pasar tradisional atau supermarket yang menjual produk itu untuk menariknya. Selain itu, juga akan diberikan teguran dan melakukan pembinaan terhadap produsennya.

Dihimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan, minuman maupun parsel, terlebih menjelang hari raya Idul Fitri.

Sebaiknya sebelum membeli lebih baik diteliti dahulu, baik itu tanggal kadaluarsa, kemasan, dan hal lainnya.

Supaya masyarakat tidak merasa dirugikan jika ter-nyata produk yang dibeli tidak layak konsumsi. (TIM)

4. Makanan dan Minuman Kadaluarsa Jelang Lebaran biasanya banyak beredar makanan dan minuman, misalkan biskuit, sirup dan sebagainya. Perlu melihat tanggal kadaluwarsa dalam membelinya, tidak hanya berpatokan pada harga yang murah, tetapi juga kualitas dan kesehatan makanan dan minuman yang dibeli. Hal itu untuk menghindari keracunan makanan.

5. Penyakit Menular Penyakit menular biasanya dibawa oleh warga yang pulang dari merantau di daerah yang endemis penyakit tersebut, misalnya penyakit Malaria. Penyakit Malaria dan penyakit menular lainnya perlu diwaspadai selama arus mudik jelang dan sesudah Lebaran.

Demikian hal-hal yang perlu diwaspadai dalam rangka menghindari dan mencegah terhadap berbagai kemungkian yang tidak diinginkan. Dengan demikian semoga nantinya dapat ber-Lebaran bersama sanak keluarga dan handai taulan dengan selamat tanpa halangan apapun. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

Kado HUT Tebingtinggi, Warga Gratis Urus KK TEBINGTINGGI - Kado istimewa dihari jadi ke 96 Kota Tebingtinggi tahun 2013, Pemerintah Kota Tebingtinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebingtinggi mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengurusan Kartu Keluarga (KK). Di mana pada tahun 2013 ini Perda yang mengatur soal biaya pengurusan KK di kota itu dinyatakan tidak berlaku lagi alias gratis.

“Kami selaku wakil masyarakat di DPRD Tebingtinggi bersama-sama Walikota Tebingtinggi menyatakan hari ini mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengurusan KK agar masyarakat jangan terbebani lagi, jadi pengurusan KK mulai hari ini gratis,” terang Ketua DPRD Tebingtinggi, H Syarial Malik usai sidang Paripurna DPRD pada puncak Hari Jadi ke 96 Kota Tebingtinggi dan HUT Bhayangkara ke 67, Senin.

Lebih lanjut kata Syahrial Malik, semua ini diberikan kepada masyarakat Kota Tebingtinggi agar masyarakat jangan lagi dibuat susah dalam pengurusan KK demi kepentingan data oleh Pemerintah Kota Tebingtinggi. “Dimintakan kepada semua jajaran instansi dilapisan bawah mulai tingkat Kepling, Kelurahan dan Kecamatan hingga ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebingtinggi jangan sekali-kali memungut biaya pengurusan KK kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya pada sidang Paripurna DPRD Tebingtinggi pada perayaan Hari Jadi Kota Tebingtinggi ke 96 dihadapan anggota DPRD, Muspida, Ormas, OKP, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Kota Tebingtinggi menyatakan

bahwa pengurusan KK mulai diketok oleh DPRD pada sidang paripurna itu dinyatakan gratis bagi seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi.

“Masyarakat dalam pengurusan KK jangan dipersulit lagi. Jangan pungut biaya satu perakpun dalam pengurusan KK gratis ini, semuanya kita berikan untuk masyarakat demi kemajuan pembangunan Kota Tebingtinggi,” jelas Umar Zunaidi.

Selain itu, Umar juga memaparkan keberhasilan pada masa kepemimpinannya, seperti pihak Kementrian PU telah mengucurkan dana untuk pembuatan bendungan Bergerak Bajayu untuk antisipasi banjir di wilayah Pemko Tebingtinggi. Keberhasilan di pada dunia pendidikan yaitu mencapai ratusan pelajar dari SMA Negeri 1 yang masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SMPTN di berbagai universitas negeri di Indonesia.

“Bukan itu saja, di dunia sosial kemasyarakatan, banyaknya pelatihan-pelatihan yang dibuat di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Tebingtinggi dengan membuat pelatihan-pelatihan berkala pada anak-anak remaja. Untuk batik Kota Tebingtinggi, Pemko akan lebih giat meningkatakan mutu supaya terkenal di luar daerah”, papar Umar Zunaidi Hasibuan.

Sementara itu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Muhammad Dimiyathi mengatakan bahwa program pemerintah kota yang mencabut Perda Nomor 2 tahun 2011 ini sangat tepat dilakukan, karena dari situ pendapatan daerah yang dihasilkan hanya sedikit. “Kita tetap mendukung program pemerintah, semua ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Tebingtinggi,” jelasnya. (RS)

Cuci Tangan Massal Terbanyak di Tebingtinggi TEBINGTINGGI - Selain memecahkan rekor Lemang Terbesar dan Terbanyak, Kota Tebingtinggi yang pada tanggal 1 Juli 2013 memperingati hari jadi ke 96 juga memecahkan rekor MURI Cuci Tangan Massal Terbanyak dengan jumlah peserta sebanyak 12.219 orang. Kegiatan itu berlangsung, Minggu, usai kegiatan gerak jalan santai yang di ikuti Gubsu Gatot Pujonugroho di Lapangan Merdeka Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Kegiatan gerak jalan santai yang digelar Pemko Tebingtinggi itu diperkirakan di ikuti oleh 20.000 warga Kota Tebingtinggi terdiri dari masyarakat umum, pelajar, jajaran PNS, Muspida. Tampak hadir dalam gerak jalan itu, Gubenur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho dan wakilnya HT Erry Nuradi, Kasdam I Bukit Barisan Brigjen Igede Sumarta, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi dan seluruh unsur Muspida setempat.

Menurut Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho, olahraga jalan santai adalah bagian dari membangun provinsi Sumut dengan sportif. Kota Tebingtinggi kata Gubsu, memang kota kecil (small town) tetapi biarpun kecil tapi indah.“Di hari jadinya ke 96 tahun 2013 ini, kota kecil (Tebingtinggi) telah mengukir prestasi dengan meraih tiga penghargaan dari rekor Muri, hal ini sangat membanggakan,” kata Gatot.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, kemeriahan hari jadi Pemko Tebing-

tinggi 96 dan HUT Bhayangkara ke 67 semuanya diberikan untuk masyarakat Kota Tebingtinggi.

Acara sepesial sebagai kado ulang tahun Kota Tebingtinggi adalah pencapain rekor MURI untuk katagori Lemang Terbesar, Lemang Terbanyak dengan 96 rasa dan Cuci Tangan Massal dengan peserta sebanyak 12.000 orang.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi yang telah mendukung semua program ini, semua prestasi yang diraih atas partisipasi masyarakat Kota Tebingtinggi dan pembangunan di Kota Tebingtinggi juga atas peran serta seluruh masyarakat”, terang Umar Zunaidi.

Ketua DPRD Tebingtinggi H Syahrial Malik juga menuturkan bahwa Pemko Tebingtinggi bersama-sama dengan DPRD Tebingtinggi membuat yang terbaik untuk masyarakatnya pada perayaan hari jadi Kota Tebingtinggi ke 96 ini. “Yang terpenting, keberhasilan semua ini tidak terlepas peran serta semua stake holder dan seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi untuk berbuat demi kemajuan Kota Tebingtinggi itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, tim penilai MURI dari Kota Semarang, Ngaderi didampingi Teo mengaku sangat berbangga hati karena bisa langsung turun ke Kota Tebingtinggi untuk melihat pemecahan tiga rekor oleh kota kecil namun indah tersebut. “Muri telah melakukan penilaian karsa dan karya anak bangsa Indonesia selama 13 tahun ini lebih kurang 6.000 penghargaan,” paparnya. (RS)

SUMUT / ACEH

Kapoldasu: Kalau Bisa Pasar Murah Tiap Hari MEDAN - Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Syarief Gunawan dan Plt Walikota Drs H T Dzulmi Eldin MSi didampingi Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan kota Medan Drs Syahrizal Arif, SE SH MM Medan membuka Pasar Murah Pemerintah Kota Medan dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1434 H sekaligus mempeingati Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-423 dan HUT Bhayangkara ke67 Tahun 2013, Senin, di Lapangan Gajah Mada Jalan Karakatau Medan.

Harga subsidi beras per Kg Rp7.520 menjadi Rp6.720, Gula dari Rp12.225 menjadi Rp11.325, Telur Rp1.030 menjadi Rp880, Tepung trigu Rp7.220 menjadi Rp6.470, Minyak Goreng Rp9.600 menjadi Rp8.100, Kacang tanah Rp19.850 menjadi Rp19.100.

Kapolda Sumut Syarife Gunawan dalam sambutannya mengatakan, sehubungan dengan kenaikan harga BBM dan menjelang bulan suci Ramadhan biasanya akan mengalami berbagai kenaikan berbagai harga barang. Untuk menyahuti itu, Pemerintah kota Medan melakukan Pasar Murah de-

ngan maksud untuk membantu masyarakat kota Medan.

Bahkan Kapolda minta, kalau bisa subsidi ini jangan hanya dilakukan menjelang hari-hari besar saja, kalau bisa setiap hari, katanya.

Plt Walikota Medan menyebutkan, Pelaksanaan Pasar Murah kali ini berbeda dengan biasanya, karena tahun ini bertepatan dengan hari Jadi Kota Medan ke-423 dan hari jadi Bhayangkara ke-67. Pelaksanaan Pasar murah ini bertujuan mengatasi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sebab kenaikan harga pokok cendrung akan berdampak pada inflasi. "Disisi lain Inflasi

yang kurang dikendlaikan, tentu bisa menurunkan daya beli masyarakat," katanya.

"Pelaksanaan Pasar Murah ini merupakan perwujudan komitmen dan kepedulian bersama, sekaligus bentuk solidaritas sosial dari

kita semua, yang ditugaskan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu," ucapnya.

Plt Walikota ingatkan Camat dan Lurah, agar mensosialisasikan kegiatan Pa-

sar Murah ini kepada masyarakatnya atau wilayahnya.

Selain itu Camat dan Lurah tetap turut mengawasi terhadap pelaksanaan pasar murah ini, sehingga penyelenggaraannya benar-benar tepat sasaran. (VIN)

Tarif Angkot di Tebingtinggi Naik 20 Persen

RAPAT - Plh Sekdakab Langkat, H Indra Salahuddin memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di ruang Pola kantor bupati, Senin.(KPKL POS/JUL)

Pemkab Langkat Tanggap Soal Carut Marut BLSM STABAT - Menanggapi kisruhnya pembagian bantuan langsung swadaya masyarakat (BLSM), Pemkab Langkat bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektoral di ruang Pola kantor bupati, Senin (1/7). Bertujuan memperoleh simpul kelancaran program pemerintah tersebut.

Plh Sekdakab Langkat, H Indra Salahuddin, bersama Kepala Bappeda H Astaman serta jajaran pejabat Pemkab lainnya mengajak Perum Pos Negara, BPS maupun Camat seKabupaten Langkat duduk bersama menilik sebab terjadinya carut marut pembagian BLSM di tengah masyarakat.

“Melalui pertemuan ini, kita berharap didapatinya satu formula guna memudahkan petugas mendistribusikannya mau-

pun masyarakat yang berhak menerimanya. Sebab, kerancuan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Langkat namun hampir menyeluruh,” kata Plh Sekda.

Dalam pertemuan itu ditekankan dia, sesuai surat edaran Mendagri diamanatkan untuk mengamankan jalannya program tersebut. Jika kemudian ditemukan kendala, kepala kecamatan dimintakan membuat laporan tertulis ke kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat. Pun demikian, kepada seluruh Camat dimintakan menggelar kegiatan serupa di wilayah masing-masing dengan menyertakan kepala lingkungan ataupun dusun serta perangkat desa lainnya.

Kepala BPS Langkat, Syawaluddin Naibaho, menjelaskan

pihaknya hanya melakukan pendataan sesuai ketentuan pencacahan diwenangkan pemerintah.

Diakui dia, BPS tidak dapat mengklaim mutlak data sesuai dikirimkan guna dipergunakan karena itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Sederhananya sebatas mengirimkan data sesuai fakta diperoleh di lapangan oleh petugas.

Kakancab Perum Pos dan Giro Binjai Langkat, Jalaludin akui, pihaknya hanya bertugas mendistribusikan sesuai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diterima. Sedangkan tentang data siapa saja warga penerima, pihaknya tidak tahu sama sekali karena membagikannya sesuai dengan nama maupun alamat tertera di surat dimaksud. (JUL)

TEBINGTINGGI - Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa hari lalu, Pemerintah Kota Tebingtinggi melakukan penyesuaian tarif angkutan kota (angkot) penumpang sebesar 20 persen yang disamakan dengan kenaikan tarif yang ditetapkan Pemrovsu,. Penyesuaian tarif angkot itu dilakukan dalam rapat koordinasi antara Dishub, Satlantas, Organda, perusahaan angkutan kota serta Pemko Tebingtinggi.

“Tarif penyesuiannya menunggu Peraturan Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan, dimana tarif sebelumnya penumpang umum Rp2.000 menjadi Rp2.400 sementara pelajar Rp1.500 menjadi Rp1.800,” jelas Sekdakota Tebingtinggi H Johan Samose Harahap, Jum’at, usai memimpin rapat koordinasi penyesuaian tarif angkot di Kota Tebingtinggi di Ruang Data Sekretariat Pemko Tebingtinggi.

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Kadishub Tebingtinggi H Syafrin Harahap, Ketua DPRD diwakili Cristop Munthe, Ketua Organda Kota Tebingtinggi Murli Purba, Dewan Pendidikan Kota Tebingtinggi, Azman Marasehat Harahap, sejumlah pengusaha angkutan kota di Tebingtinggi serta Kasat Lantas diwakili Iptu H Samosir.

Penyesuian ini disambut baik pihak Dewan Pendidikan serta DPRD Kota Tebingtinggi yang berharap penyesuaian tidak melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak akan terjadi polemik terhadap dampak kenaikan di tengah masyarakat. Kenaikan angkutan kota ini juga membahas persoalan angkutan CV Manunggal jurusan Tebingtinggi - Perkebunan Pabatu yang ditetapkan secara bersamaan kenaikan tarif menjadi Rp3.000 bagi umum. (RS)

Lemang Tebingtinggi Pecahkan Rekor MURI TEBINGTINGGI - Lemang Kota Tebingtinggi Propinsi Sumatera Utara akhirnya berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indobesia (MURI) dengan predikat ‘Lemang Terbesar dan Terbanyak’ dengan 96 rasa. Sebelumnya, rekor tersebut diraih Kota Pagar Alam di Propinsi Sumatera Selatan yakni Lemang Terpanjang dengan 88 rasa.

Penetapan rekor itu berdasarkan hasil penilaian MURI yang berkedudukan di Kota Semarang ketika datang ke Kota Tebingtinggi untuk mengukur panjang dan lebar lemang dengan memiliki 96 rasa, Sabtu malam, di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo dalam rangkaian Hari Jadi ke 96 Kota Tebingtinggi dan HUT Bhayangkara ke 67 tahun 2013.

Tampak hadir Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Kapolres AKBP Andi Rian Djadjadi SIK, Kajari Olopan Nainggolan SH, Kaden Brimobdasu Detasemen B Tebingtinggi Kompol Suryo,

Sekdako H Johan Samose Harahap, Kadis Porabudpar H Azhar Effendi Lubis SE dan Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Kartini SPd. Usai melakukan penilaian dan pengukuran terhadap

Lemang Kota Tebingtinggi, Ketua Tim MURI, Theo mengatakan, Museum Rekor Dunia Indonesia yang berkedudukan di Semarang adalah lembaga yang berdasarkan karya dan prestasi anak

bangsa. Sejak didirikan pada tahun 1990, sudah 6.050 rekor anak bangsa yang tercipta.

“Muri telah mencatat rekor Lemang dari Kota Pagar Alam Propinsi Sumatera Se-

latan dengan 88 rasa. Malam ini Kota Tebingtinggi telah berhasil memecahkan rekor mengalahkan rekor Lemang Kota Pagar Alam. Sedangkan lemang Kota Tebingtinggi dengan panjang 50 centimeter dan berdiameter lebar sembilan centimeter,” ungkap Theo saat mengumumkan pemecahan rekor Lemang Kota Tebingtinggi.

WalikotaTebingtinggi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pedagang Lemang Kota Tebingtinggi yang telah berhasil memecahkan rekor MURI yakni Lemang Terbesar dan Terbanyak dengan 96 rasa sesuai usia Kota Tebingtinggi.

Walikota berharap ke depannya tidak hanya Lemang di Kota Tebingtinggi yang dapat memecahkan rekor MURI, tapi akan ada rekorrekor lain yang dapat memecahkan rekor MURI, ”Saya berharap ke depannya ada rekor MURI yang dipecahkan di Kota Tebingtinggi”, harap Umar Zunaidi Hasibuan. (RS)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

Bangunan SMPN 2 Satu Atap Sungai Raya Perlu Perhatian SIDIKALANG - Dasar untuk membangun pendidikan yang berkarakter dan menciptakan siswa/i agar berprestasi, itu dimulai dari lengkapnya sarana dan prasarana di satu sekolah. Hal ini diungkapkan Kepala Sekolah SMPN 2 Satu Atap Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, Wantonius Tambunan SPd, Rabu, di ruangan kerjanya.

Wantonius lebih lanjut menuturkan, pihaknya akan mengajukan kembali proposal kepada Dirjen Mendiknas Kepmendikbud di Jakarta melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, supaya ada perhatian ke sekolah SMPN 2 Satu Atap ini. Hal ini sudah dilakukan untuk yang ke 4 kalinya.

"Kami mempunyai misi yaitu menampung masyarakat desa (murid) yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke kota, supaya terjangkau dari segi pembiayaan. Dan misi ini bisa dijawab oleh SMPN.2 Satu Atap kalau sekiranya saran dan prasarana di sekolah kami ini sudah lengkap," ujarnya.

Dikatakan, buktinya sudah banyak masyarakat desa mendaftar di sekolah ini, itu pertanda masyarakat benarbenar ingin mendukung sekolah ini dan mau sekolah di sini asal sarananya lengkap.

Kalaupun mereka kita terima (PSB) tetapi sarananya tidak ada, bagaimana sekolah ini akan bisa meningkatkan kualitas dan menampung siswa baru?.

Dikatakan, tadinya kami akan menampung 120 pendaftar saja dari 150 PSB, dikarenakan ruangan yang minim. "Akan tetapi karena masyarakat bermohon agar anaknya bisa diterima di sekolah ini maka saya selaku Kepsek dan Ketua Komite mengusulkannya ke Dinas Pendidikan. Dan Siswa baru sebanyak 30 orang akan ditempatkan ke ruangan kelas

yang seharusnya tidak layak pakai karena ruangannya sudah darurat," tuturnya.

Ketua Komite Bapak Paulus Situmorang mewakili orang tua murid menyebutkan, dia berharap kepada semua pihak agar bisa membantu memperjuangkan sekolah SMPN.2 Satu Atap supaya sekolah ini bisa seperti sekolah-sekolah yang lain.(PS)

BANGUNAN - Terlihat bangunan sekolah SMPN 2 Satu Atap Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi yang perlu perbaikan dan menambahan. (KPK POS/PS)

Bupati : Lingkungan Hidup Jadi Tanggungjawab Bersama STABAT - Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu,SH melalui Plt. Sekdakab.Langkat H,Indra Salahudin, M.Kes, MM mengingatkan kepada kita agar menyadari betapa perlunya mendisiplinkan diri dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Hal tesebut disampaikannya pada saat menjadi Pembina Upacara pada apel Gabungan di jajaran PNS Pemkab.Langkat dan sekaligus peringatan Hari Lingkungan hidup sedunia tahun 2013 bertempat di halaman Kantor Bupati Senin.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup harus lebih mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merumuskan upaya penyelesaian secara terpadu. seperti tahun sebelumnya dalam rangka memperingati

hari lingkungan hidup Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada kita yang selama ini telah menunjukan kepeloporanya dalam melakukan tindakan nyata peduli terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Adapun penerima penghargaan dan hadiah diberikan kepada Sdr. Tajruddin Hasibuan dari lembaga jelajah orientasi bumi Kec. Babalan, Sdr.Ir.Patricia Pasaribu dari lembaga PTPN2 jalan Sunggal Medan sebagai penerima penghargaan pengelola dan pelestarian lingkungan hidup/kalpataru, Kel. Kwala Bingei, Kel. Perdamean, Kel.Dendang, Kel. Pantai Gemi,Kel. Sidomulyo Kec.Stabat penerima penghargaan Desa/Kelurahan Bersih, Peduli dan Berwawasan Lingkungan Hidup (ADIPRAJA) Penerima lomba pengetahuan lingkungan hidup tingkat SD danSLTP se-Kab. Langkat untuk tingkat SD, Juara I. SD Swasta RGM Kec.Besitang, Juara II SD

Negeri 050590 Kec. Selesai, juara III SD Negeri 058111 Kec. Sawit Seberang, untuk tingkat SLTP Juara I SMP Negeri 1 Kec. Stabat, Juara II SMP Negeri 2 Kec. Batang Serangan, Juara III SMP Negeri 2 Kec. Tanjung Pura.

Penerima penghargaan : Lomba sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata) tingkat SD, SLTP dan SLTA untuk tingkat SD juara I SD Negeri 058250 Kec. Binjai, juara II SD Negeri 054942 Kec. Gebang juara III

SD Negeri 056624 Kec. Sawit Seberang, juara IV SD Negeri 054919 Kec. Secanggang dan SD Negeri 054945 Kec. Gebang untuk tingkat SLTP juara I diperoleh SMP Negeri 2 Kec. Selesai, juara II SMP Negeri 2 Kec. Batang Serangan, juara III MTs Negeri 1 Kec. Tanjung Pura, juara IV SMP Negeri 5 Kec. Stabat, juara V SMP Negeri 3 Kec. Hinai sedangkan untuk tingkat SLTA diberikan kepada SMK Swasta Sri Langkat Kec. Tanjung Pura. (JUL)

PENGHARGAAN - Plt. Sekdakab Langkat H,Indra Salahudin, M.Kes.MM diabadikan bersama para penerima penghargaan dan hadiah pada apel Gabungan di jajaran PNS Pemkab Langkat. (KPK POS/JUL)

Unsam Kota Langsa Berstatus Negeri LANGSA - Penegerian Universitas Samudra (Unsam) Kota Langsa yang diadakan, Kamis (4/7), di halaman Unsam berlangsung tertib. Dalam peresmian tersebut turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. M.Nuh, Wakil Ketua Komisi X DPR RI , Gubernur Profinsi Aceh Dr Zaini Abdullah serta kepala daerah Kabupatan Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Direktur PTPN I (persero) berserta para undangan.

Dalam peresmian tersebut Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengharapkan penegrian Unsam ini agar ditingkatkan SDM (sumber daya manusia) bagi mahasiswa dan Dosen yang bertaraf Nasional. Untuk memajukan pusat Universitas di Provinsi Aceh.

Rektor Unsam Bachtiar Acob dalam laporannya mengucapkan terima kasih kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gubernur Aceh, Anggota X DPR RI

DINEGERIKAN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI M.Nuh saat diwawancarai wartawan usai meresmikan Penegerian Unsam Kota Langsa di Gedung Unsam.(KPK POS/BSO)

atas dukungannya selama ini khususnya kepada Muslim SH yang selalu mensupport kami atas proses penegerian Unsam ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan Pendidikan Samudra Langsa yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan dan bekerja tanpa pamrih dari universitas swasta hingga menjadi Universitas Negeri.

Dalam kesempatan yang sama Pembina Yayasan Pendidikan Samudra Drs. H. Djamaluddin AR memaparkan, tidak dapat membayangkan bahwa universitas Samudra Langsa yang direkomendasikan dan diusul oleh Kopertis Wilayah 1 (Prof.

Dr. AP Parlindungan SH) 28 tahun yang lalu, hari ini telah menjadi sebuah pengembangan SDM yang berkualitas. Harapan kami bahwa Unsam yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 10 atau 20 tahun kedepan Insya Allah akan berkembang menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan Iptek di Provinsi Aceh.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan dalam sambutannya mengatakan, dengan peresmian Unsam mengharapkan agar menjadi Universitas yang dapat memajukan perkembangan dan pendidikan di Aceh. Dalam sambutannya M.Nuh sempat mewawancarai dua mahasiswa/i serta menanyakan bakatnya lalu menyuruh membacakan sebait puisi tentang Aceh sedangkan seorang mahasiswi berbicara dengan berbahasa inggris. Dan menyerahkan bantuan dana siswa bagi tidak mampu tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. (BSO)

AUDENSI - Plh. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala menerima kunjungan audensi dari Yayasan Sumatera Foundation (SWF). (KPK POS/ARM)

Produk Hasil Industri Rumah Tangga Sergai Dilirik Pasar Internasional RAMPAH - Perempuan Indonesia saat ini memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan keluarga karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi.

Oleh karenanya stigma perempuan yang sekedar mengerjakan pekerjaan rumah tangga perlahan-lahan bergeser menjadi perempuan bekerja, baik di sektor formal maupun informal.

Demikian halnya di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), di mana perempuan desa telah diberdayakan melalui berbagai kegiatan produksi rumah tangga maupun usaha kecil menengah yang menghasilkan barang-barang siap pakai untuk dipasarkan secara luas. Dengan demikian para ibu memiliki kegiatan tambahan yang dapat menambah income (pendapatan) keluarga.

Hal ini dikemukakan Plh. Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala dalam sambutannya saat menerima audensi dari Yayasan Sumatera Foundation (SWF) yang dipimpin President Director Ade Nova Zein, SH, M.Hum bertempat di ruang kerja Bupati di Sei Rampah, Selasa.

Lebih lanjut disebutkan bahwa Pem-

kab Sergai mengharapkan setiap produkproduk hasil industri rumah tangga maupun usaha kecil menengah di daerah ini dapat dibina dan dipasarkan secara luas. Khususnya diharapkan adanya outlet-outlet yang menjual produk-produk unggulan yang menjadi ikon daerah tanah bertuah negeri beradat ini untuk dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para pendatang.

Oleh sebab itu, Plh. Bupati H. Soekirman sangat mengapresiasi kegiatan pembinaan yang dilakukan Yayasan Sumatera Women Foundation (SWF) melalui gerakan wanita kreatif untuk desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Sergai. Diharapkan pendampingan dan pembinaan ini akan membawa produk-produk khas Kabupaten ini dikenal dan diterima di dunia internasional, harap Plh. Bupati.

Sambil mencicipi contoh produk yang sudah dikemas secara apik oleh SWF, dikatakan Plh Bupati bahwa produk ini agar dilengkapi dengan keterangan bahanbahan di kemasannya serta direncanakan mengenai quality control jika produk ini produksi secara besar-besaran tapi tetap menguntungkan bagi rumah tanggarumah tangga yang mengerjakannya secara merata. (ARM)

Kapolres Nias Temu Pisah NIAS - Kapolres Nias AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto, SIK, M. Hum diganti dengan pejabat yang baru AKBP Juliat Permadi Wibowo, SIk, MH, dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias, kemarin.

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH, MH dalam sambutannya mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah terjadi demi untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga dalam rangka pengembangan karier. Dan, atas nama Pemkab Nias menghaturkan terima kasih kepada Kapolres Nias yang lama atas kinerjanya selama ini.

Dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat Kapolres Nias yang baru dan diharapkan konsistensi dan ketegasan menegakkan hukum seperti yang dilaku-

kan Kapolres Nias yang lama.

Wabup juga mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat, perangkat Daerah dan instansi vertical di kabupaten Nias kiranya dapat memberikan dukungan penuh kepada kapolres yang baru dalam menjalankan tugasnya terutama dalam upaya penegakkan hukum di daerah ini.

Ketua DPRD Kabupaten Nias Sokhizanolo Zai, SE dalam sambutannya mengatakan, perlu disyukuri bahwa di Kabupaten Nias reformasi dibidang pelayanan hukum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga kita perlu mendukung kinerja Polres Nias yang selama ini telah mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. (YAGI)

Kader PKK Diminta Dukung Pembangunan MEDAN - Tantangan pembangunan kota pada saat ini dan masa yang akan datang cenderung semakin kompleks, khususnya di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat. Disadari kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan umum pembangunan yang dilaksanakan. Namun demikian untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi yang luas dari seluruh masyrakat, mulai dari rumah tangga, lingkungan sampai dengan kelurahan dan kecamatan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi ketika menghadiri acara Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-41 Tahun 2013 Tingkat Kota Medan di Gedung Serba Guna PKK Jalan Rotan Medan, Rabu.

Menurut Eldin, dibutuhkan komunikasi dan kerjasama pembangunan yang semakin baik sehingga dapat menjangkau berbagai lapoisan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dapat bermanfaat dan dimaknai sebagai pembangunan

dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

“Artinya, kita harus mampu mengajak masyarakat untuk berperan serta dan memiliki semangat serta kepercayaan diri guna membangun kota dengan cara melahirkan berbagai inovasi dan kreatifitas sosial yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya mengajak semuanya, khususnya segenap unsure TP PKK Kota Medan semakin memahami fungsi dan peranan utama PKK dalam pembangunan kota melalui 10 program pokok PKK sebagi programnya,” kata Eldin.

Untuk itu melalui Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ini, Eldin berharap dapat dijadikan sebagai momentum untuk lebih membangkitkan kembali semangat pembangunan kesejahteraan masyarakat kota yang selama ini telah banyak dipelopori oleh TP PKK Kota Medan. Apalagi selama ini TP PKK sebagai salah satu mitra kerja pembangunan Pemko Medan. (VIN)

Lembaga Pendidikan dan Keagamaan Terima Bantuan BRANDAN - Sebanyak 6 Lembaga Pendidikan dan 2 Lembaga Keagamaan di Kecamatan Berandan Barat menerima bantuan yang disalurkan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH bertempat di halaman Masjid Jamik Kel Pangkalan Batu, Senin.

“Manfaatkan bantuan dengan sebaikbaiknya sebagai bagian dari amanah,” kata Bupati Langkat dalam sambutannya yang sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Isra Mi’raj dan penyambutan bulan suci Ramadhan juga peletakan batu pertama menara masjid.

Menyinggung pelaksanaan momen keagamaan, Ngogesa yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM Amir Hamzah, mengharapkan kepada masyarakat agar memperkuat silaturahmi saling bermaafan dan tetap dalam jama’ah, sebab jika perpecahan terjadi hanya menyisakan penyesalan seluruh masyarakat Langkat.

Dirinya juga mengharapkan sungguhpun pelaksanaan Pilkada Bupati Langkat 2014 – 2019 semakin dekat, namun jangan jadikan perbedaan untuk memutuskan persaudaraan. “Waspadai upaya-upaya melemahkan kita dengan saling kecurigaan,” ujarnya mengingatkan.

Camat Berandan Barat Yafizham Parinduri menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Bupati terhadap

masyarakat Kecamatan Berandan Barat, sehingga sejak kepemimpinannya berbagai program telah dilaksanakan seperti bedah rumah di wilayah Perlis Kelantan, perbaikan sarana infrastruktur maupun rabat beton parit.

Sebelumnya ketua panitia Ruslan melaporkan kegiatan tersebut dilaksanakan karena antusias warga dalam mendukung visi religius Langkat. Dirinya atas nama kenaziran juga menyampaikan terima kasih karena baik secara kedinasan maupun pribadi Bupati Langkat Ngogesa Sitepu telah memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan menara Masjid dimaksud.

“Kepedulian bapak tentu menjadi dorongan kuat bagi kami untuk berjuang demi kelanjutan kepemimpinan di bumi Langkat,” ujar Ruslan yang juga tokoh masyarakat setempat di dampingi Khalifah H Ramli Dasopang.

Adapun penerima bantuan APBD 2013 yang disalurkan Bupati Langkat masing Rp10 juta; yakni RA Al Mustaqim Desa Kelantan, RA Humayya Kel Pangkalan Batu, RA Arrida Alur Lebah Lubuk Kertang, MIS Al Mustaqim Desa Kelantan, TPQ Al Hasanah Tepi Gandu, TPQ Baiturrahman Desa Lubuk Kasih.

Selanjutnya Masjid Al Muhajirin Lubuk Kasih dan GKPI Sei Rambung Tangkahan Durian. (JUL)

KPK POS

13

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

Rubrik KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK

2. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyidik praktik tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, termasuk aliran dana dari praktik itu ke arena Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010.

Sejumlah saksi, termasuk calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Muchayat, dimintai keterangannya.

PEMBERANTASAN korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Di sini, peran serta masyarakat memiliki arti penting dalam strategi pemberantasan korupsi.

Pada kegiatan yang sifatnya represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan tindak pidana korupsi terutama di birokrasi dan layanan publik, sedangkan dari sisi preventif, tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai dari kesadaran diri masingmasing untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. Masyarakat pada umumnya antikorupsi,

3. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri kebenaran kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2011.

MA Gagas Sita Jaminan untuk Perkara Korupsi

AGENDA KPK 1. Berkas perkara tiga tersangka kasus penerimaan hadiah terkait izin lokasi tanah untuk kuburan bukan umum, yaitu Iyus Juher, Usep Jumeno dan Listo Welly Sabu dinaikkan ke tahap dua atau penuntutan. Dengan demikian, Jaksa KPK akan menyusun surat dakwaan.

PARA hakim agung di kamar pidana MA sepakat untuk memasukkan konsep sita jaminan (conservatoir beslag) ke dalam sistem penanganan perkara korupsi.

Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar mengakui bahwa konsep sita jaminan lebih dikenal dalam kasus perdata.

Namun, untuk mencegah pengalihan aset dan ‘memaksa’ terpidana kasus korupsi untuk membayar uang pengganti, maka sita jaminan ini perlu dimasukkan ke dalam sistem penanganan perkara korupsi.

“Kami sepakat untuk memasukkan konsep sita jaminan untuk kasus korupsi,” ujarnya membacakan satu dari tiga kesimpulan yang dicapai oleh para hakim di Gedung MA, Rabu pekan lalu.

Sebagai informasi, selama ini jaksa ketika menyidik dan menuntut kasus korupsi hanya menyita harta benda yang dihasilkan dari tindak pidana.

Lalu, begitu terdakwa divonis bersalah maka harta benda tersebut otomatis dirampas untuk negara. Dalam praktik, seringkali terpidana beralasan tak mau membayar uang pengganti karena sudah tak memiliki harta benda lagi.

Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi Kejagung, Puji Basuki menuturkan selama ini terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara subsider dibanding membayar uang pengganti.

Misalnya, seorang terpidana dihukum pidana tambahan membayar uang pengganti Rp2 Triliun subsider dua tahun.

Terpidana lebih memilih menjalani pidana tambahan dua tahun ketimbang membayar uang pengganti Rp2 Triliun dengan alasan tak lagi memiliki aset.

Nah, dalam konsep sita jaminan (conservatoir beslag), barang yang disita berbeda dengan barang-barang di atas.

Dalam sita jaminan, yang disita tak hanya barang atau harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi, melainkan harta benda yang dihasilkan secara halal.

Artidjo menjelaskan bila harta bendanya sudah disita dari awal, nanti setelah terdakwa divonis maka pembayaran uang pengganti berasal dari barang yang telah di-sita jaminan tersebut. “Tujuannya untuk mengejar aset,” tuturnya.

Sita Jaminan Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan atau dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut.

Penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual barang yang disita, namun hanya disimpan (conerveer) oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon atau tergugat.

Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang disita tersebut adalah tidak sah dan dapat dikenakan pidana Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP. Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Kebijakan Hukum Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menyambut baik wacana ini. Salah satu keuntungan dari konsep ini adalah untuk menghindari kongkalikong antara jaksa dan terpidana di akhir tahanan.

“Kalau sudah disita dari awal (bisa sejak penyidikan atau penuntutan), maka jaksa nggak bisa kongkalikong lagi dengan mengatakan bahwa aset terpidana sudah tidak ada.

Padahal, sebenarnya masih ada,” ujarnya.

Meski sita jaminan dikenal dalam konsep hukum acara perdata, tetapi menurutnya tetap relevan untuk diterapkan dalam kasus korupsi.

Pakar Beda Pendapat Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Mudzakkir tak sependapat dengan upaya memasukkan konsep sita jaminan ke penanganan perkara korupsi. Ia menilai sita jaminan itu berada di ranah perdata, bukan di ranah pidana.

Lebih lanjut, Mudzakkir menjelaskan penanganan perkara pidana harus tunduk kepada prinsip-prinsip hukum pidana. Dia menjelaskan bila seseorang memilih untuk menjalani pidana subsider dibanding membayar uang pengganti, itu harus dihargai.

namun pada realitanya seringkali melakukan tindakan yang koruptif atau dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk menjadi lahan korupsi.

Sebagai lembaga publik yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2002, KPK diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Selain pelaporan ke DPR dan audit BPK, KPK juga perlu mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai salah satu wujud mekanisme pengawasan lembaga publik oleh masyarakat. Un-

“Maksud saya harus dihargai itu, itu kan pilihan. Hak untuk merampas kemerdekaan orang lain (memenjarakan,-red) itu kan luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mudzakkir menilai negara tak boleh menghukum seseorang hanya karena emosi atau kebencian.

Penghukuman harus berdasarkan dasar hukum dengan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan hukum pidana.

“Jadi tidak dengan emosi.

Koruptor itu memang salah dan melanggar, tapi tegakkan hukum secara tenang,” tuturnya.

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Akhmad Budi Cahyono berpendapat tak masalah bila menggunakan konsep sita jaminan dalam perkara pidana. Karena pada prinsipnya, sita jaminan digunakan untuk menjamin pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan prestasi.

“Intinya kalau sita jaminan itu untuk menjamin pelaksanaan kewajiban. Jadi, secara umum sih bisa diterapkan di pidana juga untuk menjamin kewajiban-kewajiban. Kalau di perdata kan, kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi.

Nah, kalau di pidana kan kaitannya dengan korupsi kewajiban terpidana untuk membayar uang pengganti,” pungkasnya lewat sambungan telepon.

Polemik Uang Pengganti Para hakim agung yang tergabung dalam kamar pidana mencapai kata sepakat mengenai polemik seputar pengaturan pidana uang pengganti.

Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar menjelaskan ada tiga kesimpulan yang dicapai terkait uang pengganti.

Pertama, bila terpidana hanya mampu membayar sebagian uang pengganti, maka sisa dari kewajiban pembayarannya akan dikonversikan dengan pidana penjara yang harus dijalani.

Beberapa hakim MA mengusulkan rumusan bagaimana menghitung penerapan pidana uang pengganti.

Misalnya, Hakim Agung Suhadi. Dia mencontohkan jika seorang terdakwa dihukum membayar uang pengganti Rp 20 miliar subsidair lima tahun penjara. Lalu, ternyata

tuk itu, KPK secara berkala melakukan survei yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai persepsi dan harapan masyarakat terhadap korupsi dan KPK. Sasaran kegiatan Survei Persepsi Masyarakat terhadap korupsi dan KPK tahun 2011 (SPM 2011) ini adalah untuk memacu pembenahan internal KPK baik berupa kritik, masukan dan saran agar KPK lebih handal, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan Undang-Undang yang diamanatkan.

Selain itu informasi mengenai pemahaman masyarakat terkait korupsi dan KPK dapat membantu mengembangkan strategi yang efektif dalam memberantas korupsi,

terpidana hanya mampu membayar Rp16 miliar.

Suhadi mengusulkan rumus, total uang pengganti yang harus dibayar (Rp20 Miliar) dikurangi Rp16 Miliar. Lalu, hasil yang didapat (Rp 4 miliar) dibagi Rp20 Miliar, lalu dikalikan subsidiaritas penjara (lima tahun). Akhirnya, ditemukan angka satu tahun yang harus dijalani oleh terpidana sebagai sisa penjara pengganti.

“Ada usulan Pak Suhadi, ada juga usulan rumusan Prof Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago (Hakim adhoc tipikor pada MA, red). Ini intinya untuk menghargai sebagian yang dibayar. Detil rumusnya kita akan diskusikan secara terbatas.

Yang penting sudah ada gambaran,” ujarnya.

Selama ini, Kejaksaan dan hakim sering kebingungan untuk menyikapi pembayaran uang pengganti. Apalagi, bila harta terpidana tak mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Praktiknya, bila harta terpidana tak cukup, maka terpidana tetap harus menjalani pidana penjara pengganti (subsidiaritas).

Kesimpulan kedua, terkait pengalihan aset terdakwa atau terpidana korupsi yang statusnya dalam penyitaan. Para hakim agung berpendapat aparat penegak hukum harus berani memidanakan pelaku pengalihan aset tersebut.

Kesimpulan ketiga, para

hakim agung dan penegak hukum dianggap perlu menerapkan sita jaminan dalam perkara korupsi (Conservatoir Beslag). Konsep sita jaminan selama ini memang lebih dikenal dalam hukum perdata, tetapi konsep ini dianggap tepat untuk diterapkan dalam kasus pidana korupsi agar terpidana benarbenar membayar uang pengganti.

Sebagai informasi, kesepakatan ini dicapai dalam acara ‘coffee morning’ yang dipimpin oleh Ketua Muda Pidana MA Artidjo Alkostar.

Dalam forum ini juga hadir perwakilan dari Kejagung, UKP4, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pertemuan ini juga dilaksanakan secara terbuka untuk wartawan.

Bukan Pilihan Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi Kejagung Puji Basuki, yang hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut, menuturkan bahwa Kejaksaan selama ini kesulitan ‘mengejar’ uang pengganti karena adanya persepsi bahwa uang pengganti merupakan pilihan.

Misalnya, bila seseorang dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp2 Triliun subsidair dua tahun penjara. Si terpidana, kerap lebih memilih menjalani pidana tambahan (pengganti) selama dua tahun itu dibanding membayar Rp 2 Triliun. “Subsider itu kan pilihan.

juga menjadi alat ukur efektivitas kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan pelaksanaan SPM tahun 2011 ini adalah untuk: Mendapatkan gambaran perkembangan pemahaman masyarakat mengenai korupsi. Hal ini meliputi: kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi.

Mengetahui perkembangan persepsi masyarakat mengenai KPK. Hal ini meliputi kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap KPK, serta penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK. (ACCH)

Itu pengertian jaksa penuntut umum. Bila tak bisa bayar, ya di penjara (tambahan,-red),” ujarnya.

Hakim Agung Surya Jaya menilai ada kesalahan konsep bila menganggap uang pengganti adalah pilihan. Ia menegaskan seharusnya kejaksaan menyita seluruh aset terpidana atau terdakwa terlebih dahulu, lalu ‘memotong’-nya untuk pembayaran uang pengganti.

Tujuannya, agar uang pengganti itu bisa masuk ke kas negara.

Surya Jaya mencontohkan kasus yang pernah ditangani oleh KPK. Ada sebuah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Setelah satu bulan, maka barang dan harta terpidana disita. Si terpidana mengatakan dia tak mau membayar uang pengganti, melainkan ingin ‘mengganti’ pembayaran itu dengan pidana penjara pengganti.

“KPK pertegas itu tak bisa.

Terpidana lalu dikeluarkan dari tahanan, lalu harta kekayaannya semua disita untuk membayar uang pengganti sebesar Rp420 Miliar. Ini bisa jadi preseden bagi Kejaksaan.

Jangan suruh pilih. Keluarkan terpidana dari tahanan (bila masa penjaranya sudah selesai), lalu sita barangnya untuk bayar uang pengganti,” tukasnya.

(HUKUMONLINE.COM)

Film Parit dan Prona Diputar FILM Parit dan Prona bertutur soal perjuangan masyarakat untuk mendorong akses informasi publik melalui audit sosial.

Korupsi di Indonesia telah menjadi bahaya laten yang berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas melainkan juga di tingkat bawah.

Masyarakat di Serdang Bedagai melakukan audit sosial

terhadap proyek parit yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri Pedesaan. Begitu juga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Blitar yang tergabung ke dalam KRPK, mereka melakukan audit sosial kebijakan Prona dari pemerintah.

ICW (Indonesia Corruption Watch) bekerja sama dengan mitra di enam daerah melakukan upaya bersama untuk melaksanakan audit sosial. Metode audit sosial ini dimung-

kinkan dilakukan setelah ada jaminan akses informasi publik dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, UU No. 14 tahun 2008.

Film ini memberikan gambaran bagaimana kebijakan publik seringkali berbenturan di tingkat masyarakat karena tidak adanya transparansi. Parit dan Prona memotret sisi kecil dari upaya masyarakat dalam mencegah tindakan korupsi.

(ICW)

E D I S I 259 8 - 14 JULI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Sudi Silalahi Ngamuk...!

JAKARTA - Tudingan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi soal dalang di balik kasus suap impor daging sapi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), membuat orang dekat Presiden SBY ini meradang.

"Dia tahu dosanya. Saya belum memaafkan kalau dia tidak minta maaf kepada saya. Biar Allah membalasnya. Kalau dia memfitnah seperti itu, dan fitnah itu didengar seluruh orang, seluruh orang yang mendengar itu harus dia ralat kalau itu tidak benar," kata Sudi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Sudi menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan Fahri. Bahkan dia mengatakan, pernyataan Fahri adalah fitnah besar.

"Saya tidak pernah merekayasa, naudzubillah min zalik," tegasnya.

Kendati demikian, dia belum memikirkan untuk menempuh upaya hukum

terhadap pernyataan Fahri tersebut.

"Tidak usah, tidak apaapa. Dia kan tahu agama.

Dia itu kader partai Islam. Biar dia tanggung.

Yang jelas, saya tidak melakukan itu dan saya nyatakan fitnah. Biar Allah yang menghitungnya.

Ingat, Allah tidak akan memaafkan fitnah yang dilakukannya kecuali orang yang difitnah memaafkan," ujarnya penuh emosi.

Namun, Sudi tetap membuka pintu maaf bagi Fahri jika berkenan mengaku salah dan meminta maaf kepada dirinya.

"Dia harus meminta maaf dan didengar oleh seluruh orang yang pernah mendengar fitnah itu.

Tulis itu besar-besar," tegas Sudi.

Ditempat terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah mempolitisasi kasus pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian seperti dituduhkan kubu mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq."Dasarnya apa menuduh KPK politisasi kasus LHI? Tidak ada politisasi kasus. KPK menegakkan hukum memberantas korupsi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta.

Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp1,3 miliar dari PT Indoguna Utama dan

pencucian uang. Kasus ini, begitu menyedot perhatian media.

Johan membantah telah menggunakan media untuk membuat peradilan opini kepada Luthfi.

KPK, kata Johan, tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan mengatur media. "Tuduhan KPK menggunakan media sangat tidak beralasan dan seolah-olah media bisa diatur," kata Johan.

Menurut Johan, tudingan KPK mengatur media sama saja dengan merendahkan independensi media dalam memilih pemberitaan. "Sepenuhnya media itu independen dan tidak bisa dipengaruhi apalagi oleh KPK," tegasnya. (FR/BBS)

Pendemo Bertopeng Monyet Laporkan Korupsi Bupati Paluta MEDAN - Masyarakat Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kejatisu, Kamis (4/ 7). Mereka meminta agar penanganan dugaan korupsi Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap segera diusut tuntas.

Berbeda dari demodemo sebelumnya di Kejatisu, para pendemo Bupati Paluta ini jumlahnya hanya lima orang. Tapi cukup menyita perhatian karena sajian atraksi teatrikal yang mereka lakukan di depan gerbang Kejatisu.

Bahkan tiga dari mereka hanya mengenakan kain putih menyerupai sempak (celana dalam-red).

Tubuh atasnya bertelanjang dada dan dicat warna biru dan putih. Sementara seorang lagi menggunakan topeng monyet sebagai melambangkan matinya penegakan hukum.

Seorang pendemo bernama Nuamir Habibi, menyebutkan, kedatangan mereka ke Kejatisu untuk menuntut agar dugaan korupsi Bupati Madina segera diusut tuntas.

Pasalnya, berdasarkan audit BPK, ditemukan

terjadinya kerugian negara sebesar Rp39 miliar.

Drs Bachrum Harahap sendiri sebelumnya, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Padang Sidimpuan dalam kasus korupsi penyelewengan dana belanja rutin Kab Tapsel tahun 20012002, saat menjabat sebagai ketua DPRD Tapsel.

"Namun kenapa ini masih mengendap di Kejari Padang Sidempuan. Tidak ada kepastian hukum atas perkara ini telah menimbulkan citra buruk atas penegakan hukum di Sumut," ujar Nuamir Habibi.

Dalam aksinya, mereka juga menuntut agar Kejatisu mengungkapkan dugaan kasus korupsi di tubuh Pemkab Paluta dan mendesak segera menangkap Drs Bachrum Harahap sebagai tersangka kasus penyelewengan senilai Rp7,5 miliar pada APBD Tapsel 2001-2002.

Atas kasus dugaan korupsi ini, pihak Kejatisu, mengaku akan menindaklanjutinya. Menurut Kasipenkum Kejatisu, Candra Purnama mengatakan pihak kejaksaan tidak pernah memeti-es-kan suatu kasus. (MBC)