Epaper kpkpos 260 edisi senin 15 juli 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PT ATMINDO BANYAK LANGGAR ATURAN

Ketidak-pedulian aparat penegak hukum di daerah ini terhadap berbagai kasus tindak pidana korupsi, tentu mengundang pertanyaan bagi elemen masyarakat. "Apakah antara petinggi Pemprovsu, pimpinan DPRD-SU dan petinggi aparat penegak hukum diduga ikut bersubahat," demikian Direktur Eksekutif LSM Aliansi Masysrakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara (AMIPKA) Jakarta, David Ridwan Betz.

Diakui, memang akhir-akhir ini jajaran kejaksaan dan kepolisian dinilai bagai tak berdaya menangani kasus dugaan korupsi di Sumut. Penegakan hukum di Sumut, dinilainya bagai "tajam

kebawah, tumpul ke atas". ’’Artinya, penegakan hukum bagi pejabat bagai tidak mempan. Hukum itu hanya berlaku pada "wong cilik".

Karena itu, KPK dituntut supaya memberikan perhatian serius untuk menuntaskan semua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang semakin mengkristal di tubuh Pemprovsu dan DPRD Sumut,’’katanya.

Menurut David Ridwan, masyarakat sekarang ini hanya menggantungkan harapannya kepada KPK dalam hal penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.

PEMBERIAN remisi bagi tahanan korupsi masih menjadi polemik, pasalnya sejumlah kalangan menilai pemotongan masa penahanan itu tidak layak diberikan bagi para koruptor itu.

Ditemui di Pengadilan Tindak

• LANJUT KE HAL. 2

BDB Kabupaten Tapanuli Utara. Selaku mantan sekda sekaligus KPA, banyak kegiatan BDB diduga dikorupsi. Kita meminta Kejatisu agar segera mengusut tuntas kerugian uang negara yang terjadi," ujar Arief Tampubolon di Medan, Rabu.

BDB Kabupaten Tapanuli Utara, terdaftar di ABPD Sumut tahun 2012,

KINERJA Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terus dikritik.

Apa pasal?

Lembaga penegakan hukum itu dituding memberlakukan keistimewaan dan tebang pilih dalam penyidikan kasus-kasus korupsi yang ditangani lembaga itu.

Faktanya, dari data yang dilansir beberapa lembaga

• LANJUT KE HAL. 2

KERUSUHAN LAPAS TJ.GUSTA

Murni Tanggung Jawab PLN dan Tirtanadi MEDAN - Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Kamis (11/7), dinilai merupakan murni kesalahan pihak PT. PLN dan PDAM Tirtanadi. Karenanya, ribuan narapidana yang berada di Lapas Klas I itu menjadi korban keburukan pelayanan publik kedua badan usaha milik pemerintah tersebut.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi A Porman Naibaho, Jumat (12/7) ketika menanggapi kerusuhan yang telah menimbulkan korban jiwa itu.

Menurut Porman, sejumlah masalah jadi penyebab terjadinya kerusuhan, namun pemicu utamanya diyakni karena kurangnya pasokan listrik dan air yang menjadi kebutuhan pokok para napi, apalagi pada saat bulan puasa seperti sekarang ini. Karenanya • LANJUT KE HAL. 2

KAMIS (11/7) 05 00WIB

Air dan listrik mati di LP Tanjung Gusta.

Napi merasa keberatan karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Dan memuncak pada saat para napi menjalankan ibadah puasa.

17

30 Terjadi keributan yaWIB ng dipicu belum pu-

lihnya listrik dan air.

Para napi melawan petugas dan menjebol pintu utama serta membakar ruangan kantor LP Tanjung Gusta. Diperkirakan sekitar 200 tahanan melarian diri, termasuk kemungkinan tahanan teroris sebanyak 15 orang.

20 10WIB

Ledakan cukup keras terdengar dari dalam LP. Belum diketahui asal muasal ledakan itu, namun saat ledakan terjadi letupan api terlihat cukup besar.

Kisah Pilu Rico, Staf LP yang Tewas Mengenaskan MALAM saat kejadian kerusuhan di Lembaga Pemasyarakat (LP) Tanjung Gusta Medan, Hendra Rico Naibaho, staf registrasi di lembaga tersebut, sempat menghubungi kekasihnya, Limey boru Situmorang (24).

Pemuda berusia 25 tahun

yang sudah merencanakan pernikahan tahun depan, kepada calon istrinya menginformasikan, sedang terjadi keributan narapidana di tempatnya bekerja tersebut.

"Dek, sedang terjadi • LANJUT KE HAL. 2

Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

Pidana Korupsi (KPK), Jumat (12/7), Ketua KPK Abraham Samad menyatakan pemberian remisi korupsi perlu dipertimbangkan.

"Sebaiknya dipertimbangkan dan dikaji mendalam," ujar Abraham menjawab soal kelayakan koruptor dapat remisi.

Polemik remisi terhadap koruptor kembali muncul

setelah ada keinginan dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara supaya pemerintah merevisi PP no 99 tahun 2012.

Mereka berbuat kerusuhan di LP hingga menimbulkan lima korban meninggal setelah kecewa dengan listrik dan air di LP mati.

(FR/BBS)

Belasan Tersangka Korupsi Tahanan Kota

Usut Kasus Dugaan Korupsi BDB Taput GERAKAN Transparansi Anggaran Rakyat (GeTAR) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi BDB Kabupaten Tapanuli Utara, yang diduga melibatkan mantan Sekretaris Daerah Drs Sanggam Hutagalung MM. Desakan ini disampaikan Ketua LSM GeTAR Arief Tampubolon, terkait banyaknya kebocoran anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2012 sebesar Rp28.638.488.000.

"Sanggam Hutagalung harus bertanggungjawab atas kebocoran

15 – 21 JULI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

• DI HALAMAN 9

Komentar Ketua KPK Soal Remisi Koruptor

MEDAN–Pemprovsu semakin santer sebagai gudangnya kasus dugaan korupsi. Sementara aparat penegak hukum baik di jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) maupun Poldasu dituding terkesan "tutup mata dan telinga".

EDISI 260/ THN V

20 42WIB

Narapidana menimpuki aparat dari dalam lapas dengan batu-batu dan barang lainnya.

21

42 Petugas gabungan WIB Polri dan TNI yang

jumlahnya mencapai 500 orang berjaga di sekitar LP. Selain itu, terdapat 15 mobil pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api.

22 00WIB

Api membesar di LP Tanjung Gusta. Api masih membakar ruang kantor Lapas. Asap hitam terlihat membumbung tinggi.

Petugas kepolisian dan sejumlah kendaraan pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi untuk memadamkan api.

JUMAT (12/7) 00 00WIB

Api mulai mengecil, namun narapidana masih menguasai area dalam Lapas.

03 30WIB

Tercapai kesepakatan antara petugas Lapas dan narapidana. Para napi sepakat akan masuk ke dalam selnya masingmasing dan diberi makan sahur oleh petugas.

»

swadaya masyarakat (LSM), salah satunya ICW kepada media menyebutkan Kejatisu memberikan status tahanan kota terhadap beberapa tersangka kasus korupsi. Hal itu dinilai sebagai sikap yang diskriminatif.

Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho mengaku kecewa dengan komitmen Kejatisu dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Sumatera Utara. Pasalnya, tersangka korupsi yang mendapatkan keistimewaan dengan status tahanan kota mencapai 18 orang.

“Padahal kalau tersangka

ditahan, itu manfaatnya sangat besar. Di antaranya proses hukum atau pelimpahan berkasnya ke pengadilan dapat lebih cepat. Yang kedua, untuk menghindari tersangka melarikan diri. Makanya sangat kita pertanyakan mengapa banyak tersangka yang tidak segera ditahan,” ujar Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, kemarin.

Menurutnya, penilaian perlu tidaknya seorang tersangka untuk ditahan, saat ini masih sangat subjektif berdasarkan pertimbangan kejaksaan • LANJUT KE HAL. 2

Tiga Perusahaan jadi Sorotan

BPN “Biang Kerok” Sengketa Lahan di Riau kolom REDAKSI

Buruk Rupa Polisi Kami INILAH akibat setengah hati membersihkan Kepolisian Republik Indonesia. Penyakit korupsi di lembaga ini dari tahun ke tahun bukannya berkurang, melainkan malah menyebar dan merajalela bak kanker. Laporan terbaru Transparency International menempatkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga paling korup dibanding lembaga-lembaga lain.

Temuan ini mempertegas perlunya mereformasi total lembaga ini.

Hasil survei lembaga itu menunjukkan Kepolisian Indonesia memiliki kinerja terjelek dibanding lembaga serupa di semua negara Asia Tenggara. Sebanyak 91 persen responden menganggap institusi ini paling korup.

Tentu saja ini cap yang sangat memalukan, dan harus ada perubahan radikal untuk memperbaikinya.

Temuan ini adalah tamparan kembali bagi Kepolisian. Bagaimana mungkin

• LANJUT KE HAL. 2

SOREK PELALAWAN - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat diduga kuat “Biang Kerok” terjadinya sengketa lahan di Propinsi Riau. Soalnya tiga perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit belakangan ini, jadi sorotan publik.

KETIGA perusahaan kelapa sawit itu adalah, PT. Tunggal Mitra Plantations (TMP), PT. Lahan Tani Sakti (LTS) perusahaan ini berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir dan PT. Serikat Putra (SP) di Sorek Kabupaten Pelalawan.

"Sejak HGU perusahaan ini, diterbitkan BPN Pusat hingga saat ini, masih saja berpolemik.

PT.TMP Vs. Masyarakat Bangko, PT.LTS Vs. Masyarakat Desa Pondok Kresek, dan PT. SP Vs. Gema Bunut," ujar

Anirzam aktivis LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) belum lama ini.

Menurut Anirzam, pemicu sengketa lahan tersebut karena HGU yang diterbitkn BPN Pusat terindikasi dibuat tanpa cros chek lokasi. Dasar penerbitan HGU, BPN Pusat mengacu SK Menteri Kehutanan RI tentang Pelepasan Kawasan Hutan. Lahan yang dikuasai perusahaan pemohon HGU, tidak sesuai dengan

»

Anirzam

HGU yang diterbitkan, luas areal membengkak. Selain itu, • LANJUT KE HAL. 2

Kadis PU Asahan Gunakan ”Walang Keke” Untuk Bisnis Pribadi TANJUNGBALAI - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Asahan Ir.Taswir menggunakan fasilitas Negara yang menjadi inventaris SKPD yang dipimpinnya untuk kepentingan bisnis pribadinya. Hal ini terlihat di lapangan, di mana sebuah alat berat jenis escavator milik Dinas PU Asahan berada di areal kebun sawit milik sang pejabat eselon II itu yang berlokasi di Dusun VIII Desa Sei Dua Hulu Kecamatan

Simpang Empat, Asahan sejak satu minggu lalu.

Hasil pantauan dan keterangan warga setempat, escavator itu digunakan membuka dan membuat jalan baru untuk keluarmasuk areal kebun sawit seluas belasan hektar itu. Selain alat berat yang juga dikenal dengan sebutan Walang Keke itu, Taswir juga ‘mengerahkan’ beberapa unit dump truk berplat merah milik Dinas PU Asahan untuk meng-

angkut kayu-kayu yang digunakan sebagai landasan jalan bagi escavator agar tidak terbenam kedalam tanah.

Karenanya diminta kepada Bupati Asahan dan Inspektorat Kabupaten untuk melarang perbuatan menyimpang yang dilakukan sang Kadis dan memberikan sanksi pelanggaran disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 terkait pemakaian fasilitas Negara diluar kepentingan dinas.(HER)

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

Produk UMKM Ramaikan ‘Kampung Murah Ramadhan’ TEBINGTINGGI - Kegiatan ‘Kampung Murah Ramadhan’ yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tebingtinggi bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskouperindag) dari tanggal 10 Juli hingga 4 Agustus 2013 men-

datang menampilkan berbagai macam produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) kota itu.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan pengusaha mikro kecil dan menengah itu secara resmi dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi unsur Muspida setempat,

BELASAN TERSANGKAKORUPSI TAHANAN KOTA.....................................

• DARI HALAMAN. 1 maupun aparat hukum lain.

Padahal akibat tindakan tersebut, jelas membuka peluang seorang tersangka melarikan diri. Dan tentu ketika itu terjadi, pekerjaan akhirnya bertambah karena harus memburu mereka yang melarikan diri.

Kondisi ini tentu patut dipertanyakan, karena secara undang-undang sebenarnya ruang untuk melakukan penahanan terbuka lebar dan itu diatur sedemikian rupa. “Jadi dengan fakta ini, tidak heran kalau kita melihat sepertinya para koruptor masih mulai di mata penegak hukum. Beda dengan pelaku pencuri ayam misalnya, itu akan langsung ditahan. Saya kira ini tidak baik bagi proses penegakan hukum,” ujarnya.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Yuspar berpendapat, belum ditahannya para tersangka di tingkat penyidikan dikarenakan masih kooperatif menjalani pemeriksaan.

“Memang penyidik berpendapat belum perlu melakukan penahanan terhadap para tersangka. Salah satu alasannya yaitu mereka semua kooperatif

menjalani pemeriksaan. Mereka datang saat kita undang untuk diperiksa. Apalagi sejauh tersangka tidak berbelit-belit memberi keterangan dan tidak mempersulit proses penyidikan, kita anggap itu kooperatif,” ujar Yuspar.

Dia mengatakan ada aturan yang menyebabkan para tersangka belum ditahan.

“Memang ada aturannya itu.

Kalau soal penahanan ada tiga.

Karena kita menganggap selama ini para tersangka tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, dan ya itu tadi, mereka masih kooperatif.

Kalau soal tahan-menahan sebenarnya gampang saja bagi kita. Tapi kan ada pertimbangan makanya mereka tidak ditahan,” jelas Yuspar, seperti dikutip Starmedia Group.

Yuspar memang mengakui, dengan dilakukannya penahanan terhadap para tersangka, setidaknya proses penyidikan dan pemberkasan perkara cepat selesai. Namun ia mengaku khawatir, bila penahanan dilakukan, sementara hasil audit kerugian negara belum real, akan memakan waktu terlalu panjang sehingga masa penahanan tersangka habis.(TIM)

USUT KASUS DUGAAN KORUPSI BDB TAPUT.........................

• DARI HALAMAN. 1 dengan kode rekening nomor 1.20-03-00-00-5-1-7-02-16 ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Keuangan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Drs H Mahmud Sahala MSP. Sebanyak 42 kegiatan terdapat pada BDB Kabupaten Tapanuli Utara, 50 persen di antaranya diduga fiktif dan markup.

"Salah satu contoh adalah kegiatan bantuan kesejahteraan guru sebesar Rp4.228.488.000.

Kegiatan ini diduga dikorupsi karena rentan dengan laporan fiktif," jelas Aktivis Anti Korupsi ini.

Arief menjelaskan, hasil investigasi dan informasi yang diperoleh dari masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa anggaran bantuan kesejahteraan guru yang jumlahnya miliaran rupiah tersebut disinyalir tidak sepenuhnya tersalurkan dan diterima oleh para guru.

Selain itu, banyaknya nada sumbang menyebutkan bahwa guru-guru di Kabupaten Tapanuli Utara mengeluhkan atas penghasilan yang diterima. "Ini

sudah menjadi opini publik, bahwa kesejahteraan guru hanya retorika dan pencitraan bagi birokrasi pemerintahan," tandas Arief Tampubolon.

Kemudian, lanjut Arief, yang lebih memprihatinkan adalah kegiatan pembangunan 15 unit PAUD di 15 kecamatan di Tapanuli Utara senilai Rp2.250.000.000,-. Pembangunan PAUD ini diduga menjadi ajang korupsi dengan cara mark-up anggaran pembangunan.

Selanjutnya, adalah kegiatan pada bidang kesehatan dan pengadaan peralatan kesehatan sebesar Rp5.000.000.000.

Kegiatan ini sangat rentan dikorupsi dengan cara mark-up harga barang yang dibeli dari pasaran.

"Pola korupsi ini sudah menjadi rahasia umum di birokrasi pemerintahan untuk menggrogoti uang negara.

Sanggam Hutagalung selaku sekda dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tahun 2012, dipastikan mengetahui persis aliran dana BDB yang dipergunakan diduga dikorupsi. Kita harapkan ini menjadi perhatian publik dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," tegas Arief Tampubolon. (TIM)

BURUK RUPA POLISI KAMI..................

• DARI HALAMAN. 1 lembaga ini bisa menegakkan hukum dengan adil bila mereka menganggap korupsi sebagai hal biasa. Publik dengan gampang melihat betapa banyak polisi yang bergaji biasa-biasa tapi punya rekening jumbo di mana-mana.

Seorang bintara polisi seperti Labora Sitorus, contohnya, yang bekerja hanya selama 30 tahun, bisa menumpuk Rp900 miliar di rekeningnya. Jumlah ini sepuluh kali lipat kekayaan Jenderal Djoko Susilo, yang telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kasus korupsi simulator kemudi.

Hasil survei Transparency International menunjukkan budaya menerima rasuah di kalangan kepolisian seperti dianggap hal biasa, bukan sesuatu yang melanggar hukum. Sogokan dari soal kecil, seperti menebus surat tilang (bukti pelanggaran), sampai pengadaan simulator kemudi dan pelat nomor terjadi di mana-mana.

Dalam survei Transparency International diketahui, 75 persen responden menyatakan telah menyuap polisi dalam setahun terakhir. Survei ini melibatkan 114 ribu responden di 107 negara, di antaranya 1.000 responden dari lingkungan rumah tangga di lima kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Yang menyedihkan, praktek rasuah seperti itu terkesan dibiar-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

kan hidup di tubuh Polri. Jarang ada hukuman berat bagi polisi-polisi seperti Labora Sitorus. Kalaupun kasus rasuahnya terungkap, para perwira atasannya malah menutup-nutupinya.

Cap jelek ini mesti membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Komisi Kepolisian turun tangan. Kenyataannya, mereka terkesan mendiamkan penyakit rasuah itu beranak-pinak di Kepolisian. Tak pernah ada gebrakan berarti.

Mencerabut perilaku korupsi di Kepolisian jelas bukan perkara gampang. Semestinya Presiden belajar dari negara-negara lain yang pernah menderita penyakit serupa. Hong Kong, misalnya, pada dekade 1980-an, kepolisiannya juga dilanda praktek korupsi. Namun, setelah pemimpin wilayahnya mengumumkan perang total melawan korupsi, penyakit itu berangsur sembuh. Mereka menunjuk pejabat-pejabat yang bersih. Mereka juga menerapkan hukuman keras yang membuat para polisi hitam jera.

Kondisi saat ini sudah gawat darurat. Jika Presiden tak mau turun tangan, keadaan bisa makin buruk. Masyarakat akan semakin tak percaya kepada Kepolisian.

Dengan kewenangannya, semestinya ia memberi jalan bagi lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk membersihkan Kepolisian. (***)

Rabu malam (10/7) di Lapangan Merdeka Kota Tebingtinggi ditandai dengan pemukulan bedug oleh Dandim 0204/DS Letkol (Arh) Syaiful Ginanjar Mukti serta pemotongan pita oleh Ketua Bhayangkari Polres Tebingtinggi Ny Andi Rian Djayadi.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan mengajak masyarakat kota itu untuk bersama-sama mengangkat potensi daerah sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para traders, buyers dan stakeholders demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota

Tebingtinggi.

“Kampung Ramadhan ini hendaknya menjadi ajang promosi dan sosialisasi berbagai potensi daerah, produk unggulan kreatif dan inovasi serta pameran industri, baik skala mikro, menengah dan besar yang ada di kota ini dan sekitarnya,” ujar Walikota.

Dalam kegiatan Kampung Murah Ramadhan, panitia penyelenggara dari HIPMI Kota Tebingtinggi menyediakan 55 tenda diperuntukkan bagi 55 pelaku UMKM, 22 tenda untuk jajanan buka puasa serta 22 tenda yang

diperuntukkan bagi dunia pendidikan, perbankan, otomotif dan furnitur.

“Kampung Ramadhan dikemas dengan bernuansa Islami yang menampilkan nada dan dakwah, ragam festival seni dan budaya Islami. Juga ada bazar dan belanja murah (UKM), wisata kuliner, rekreasi dan hiburan keluarga serta pameran pemerintahan dan industri”, jelas Ketua BPC HIPMI Kota Tebingtinggi M Hazly Azhari ST M.Sc. Disebutkan juga bahwa ke depan, HIPMI Tebingtingi akan memposisikan diri pada garda

terdepan dalam menciptakan dan memberikan segala perhatian terhadap pembangunan skill dan jiwa wirausaha dikalangan pengusaha kecil dan menangah.

“Ini menjadi sangat penting karena kita (HIPMI) ingin mewujudkan visi dan misi Walikota Tebingtinggi ‘One Village One Product’ dan sudah selayaknya HIPMI mentransformasi-kan semangat wirausahanya kepada kalangan usaha kecil dan menengah”, katanya.

Sementara Kadis Kouperindag Kota Tebingtinggi HM Yunus Matondang SE berharap

masyarakat Kota Tebingtinggi agar lebih mencintai hasil produksi para pelaku UMKM dikota itu sebab mutu dan kualitasnya tidak kalah bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah.

“Untuk meningkatkan mutu hasil produksi UKM kita, Dinas Kouperindag tetap memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga produk- p r o d u k k i t a mampu bersaing dengan daerah luar, untuk itu diharapkan masyarakat Tebingtinggi lebih mencintai produk lokal”, harapnya.(RS)

BPN “BIANG KEROK” SENGKETA LAHAN DI RIAU............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 terdapat lahan masyarakat yang sudah dikelola masyarakat tempatan, termasuk tanah ulayat, masuk dalam HGU. "Mestinya BPN Pusat harus turun ke lokasi yang dimohon oleh perusahaan pemohon HGU, sehingga pihak BPN Pusat mengetahui dengan jelas situasi dan kondisi di lapangan," ketus Anirzam Contoh misal, lanjut Anirzam, yang terjadi belum lama ini tentang HGU yang diterbitkan BPN Pusat atas nama PT. Serikat Putra berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.919/Kpts-II/1991 tanggal 17 Desember 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan atas nama PT. Serikat Putra areal yang dilepaskan seluas 9.330 Ha. Sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 22 September 1990, diantaranya seluas 3.300 Ha adalah hutan produksi terbatas. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputu-

san Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.94/HGU/BPN/ 99 tanggal 12 Oktober 1999 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau (sebelum pemekaran wilayah) sekarang PT. Serikat Putra berada dalam wilayah Kabupaten Pelalawan Riau.

HGU yang diberikan seluas 9330 Ha bekas kawasan hutan dan kawasan non kehutanan seluas 3.144 Ha seluruhnya 12.474 Ha. Tenggang waktu Penerbitan HGU dengan SK Menteri Kehutanan No.919/ Kpts-II/1991 sekitar 8 tahun waktu yang cukup panjang dalam memproses sesuatu perizinan.

Dalam surat keputusan tersebut pada diktum Ketujuh disebutkan “apabila PT.Serikat Putra tidak memanfaatkan areal hutan sesuai yang tercantum pada diktum PERTAMA angka (1) dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak

Guna Usaha (HGU) dalam waktu 1 tahun sejak ditebitkannya keputusan ini, maka pelepasan areal hutan tersebut batal dengan sendirinya, dan areal hutan tersebut kembali ke Dapartemen Kehutanan” Terkait penerbitan HGU oleh BPN Pusat atas nama PT.Serikat Putra, pada 15 Maret 1999, Gema Bunut menyurati BPN Pusat, dan diterima BPN Pusat tanggal 16 Maret 1999 tertanda Tugimin. Perihal, mohon perlindungan hukum. Berhubung belum adanya penyelesaian Ganti Rugi oleh PT. Serikat Putra terhadap tanah adat 7 Desa.

Dalam surat tersebut Gema Bunut memohon kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat untuk tidak menerbitkan HGU atas nama PT.Serikat Putra. Namun oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat tidak memperdulikan surat yang dilayangkan Gema Bunut. Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Pusat tetap

menerbitkan HGU atas nama PT.Serikat Putra. Akibat penerbitan HGU oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat menimbulkan polemik antara PT.Serikat Putra dengan masyarakat tempatan.

Korban diantara kedua belah pihakpun tak terhindarkan. Dua orang tokoh masyarakat Gema Bunut tewas akibat keberutalan oknum aparat penegak hukum ketika terjadi unjuk rasa di PT. Serikat Putra dan puluhan warga masyarakat dijebloskan ke penjara.

Persoalan sengketa lahan sebelum adanya penyelesaian akan muncul dari generasi kegenerasi. Nyatanya hingga saat ini masyarakat Gema Bunut masih saja mempersoalkan lahan ulayat yang diserobot PT.Serikat Putra.

Selain itu pembengkakan luas areal juga terjadi di PT.Tunggal Mitra Plantations dari 12.800 Ha, diduga membengkak menjadi 20 ribu hektar. Meski Izin Persetujuan Prinsip Perkebunan dicabut

Menteri Kehutanan namun hingga saat ini PT LTS masih saja beroperasi. Terindikasi adanya pembiaran oleh pemerintah terhadap PT.TMP, PT LTS dan PT. SP. "Ada apa dengan pihak pemerintah," pungkas Ketua Gerakan Masyarakat (Gema) Bunut Rahman Gr ketika dikonfirmasi secara terpisah, Selasa (9/7) di salah satu hotel di Sorek.

Dia membenarkan adanya pembengkakan luas areal PT.Serikat Putra. Berdasarkan pengukuran ulang yang dilakukan Badan Bakorsurtanal ternyata areal perkebunan kelapa sawit PT.Serikat Putra membengkak menjadi 14.642 Ha tidak sesuai dengan HGU yang diterbitkan Kepala BPN Pusat. "Sayangnya kendati telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan lahan diluar HGU namun Pemerintah Daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten membiarkan penyimpangan HGU tersebut," ujarnya.(PUR)

KISAH PILU RICO, STAF LP YANG TEWAS MENGENASKAN..............................................................

• DARI HALAMAN. 1 keributan besar di sini. Abang sedang bersembunyi di kamar mandi. Bantu doakan Abang ya sayang. Jangan kasitau Nantulang," ujar Limey mengulangi ucapan Rico Naibaho, saat kejadian itu.

Pemberitahuan dari sang kekasih itu membuat Limey menjadi cemas. Perasaan takut selalu membayangi dirinya, apalagi ketika melihat siaran berita di televisi, api bagian depan gedung LP sangat besar.

"Saya semakin ketakutan ketika tidak dapat lagi menghubungi Rico. Nomor telepon dia sudah tidak aktif. Malam itu, saya sampai tidak bisa tidur karena mengkhawatirkan keselamatannya," katanya sambil menangis.

Ketakutan Limey akhirnya terjawab. Pagi harinya, bidan di Rumah Sakit Bunda Thamrin ini ditemani ibunya bernama Rohani

(56), diminta untuk datang ke Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Medan.

"Ternyata dia sudah duluan pergi menghadap Yang Kuasa.

Dia adalah orang terbaik dalam hidupku. Kebaikannya tidak akan pernah bisa kulupakan. Saya sudah punya firasat atas dirinya," katanya.

Rico merupakan anak sulung dari tujuh orang bersaudara, buah hati pasangan Tamba Naibaho, 58, dan E br Sinurat. Selama hidupnya, Rico tidak pernah terlibat permasalahan dengan atasan, rekan kerja maupun napi.

Pemuda malang ini ditemukan tewas di dalam kamar mandi di LP Tanjung Gusta Medan. Dia ditemukan tewas bersama atasannya, Kepala Seksi Registrasi Lapas, Bona Hotma Situngkir (38) warga Pasar 6 Padang Bulan Medan.

Korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Sekujur tubuh

penuh luka bekas bakar. Keluarga korban ini dapat mengenali jenazah korban dari luka bekas hasil operasi di bagian jari kakinya.

Tangisan dari keluarga korban pun pecah di dalam ruangan kamar mayat Rumah Sakit milik pemerintah tersebut. Usai menjalani proses autopsi, jenazah Rico dibawa keluarganya ke Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Samosir.

Rico akan dikebumikan di kampung halaman orangtuanya tersebut. Jenazah Rico dibawa keluarganya menggunakan mobil ambulan. Besar harapan keluarga yang ditinggalkan, aparat mengusut insiden yang menewaskan Rico.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, diduga kerusuhan yang menewaskan dua orang sipir dan tiga orang napi tersebut, akibat ketiadaan air PDAM, dan listrik yang

padam di kawasan LP Tanjung Gusta Medan. Napi juga membakar gedung LP. Keluarga Bona Hotma Situngkir juga merasa terpukul mendapatkan laporan kejadian.

Mereka mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi Bona Hotma, yang ditemukan kaku di ruang instalasi jenazah.

"Tubuhnya masih dapat dikenali. Luka bakar yang menewaskan Bona tidak separah rekannya Rico. Kami tidak menyangka kalau dia menjadi korban kerusuhan napi di LP tersebut," ujar kerabat Bona, Bernard Situngkir.

Situngkir menyampaikan, jenazah korban insiden kerusuhan narapidana itu, akan dibawa ke rumah duka di Jl Pasar 6 kawasan Padang Bulan Medan. Keluarga juga sedang merembukkan tempat pemakaman korban.

"Kami masih merembukkan pemakaman korban, apakah akan

dibawa ke kampung halaman ke Toba sana atau dikebumikan di Medan. Kami sangat terpukul atas kejadian tersebut," sebutnya.

Selain Bona Hotman Situngkir dan Hendra Rico Naibaho, korban tewas lainnya adalah Nghui Tan, 48, (narapidana), Jhon Gabriel Tarigan, 28, (narapidana), dan Yohanes Leo Edi Syahputra Situmorang, 34, (narapidana).

Kepala Instalasi Jenazah RSUD dr Pirngadi Medan Surjit Singh mengungkapkan empat diantara korban hangus terbakar hampir di seluruh tubuh, sebelumnya sangat sulit untuk dikenali.

"Jenazah mereka dapat diidentifikasi petugas setelah melihat dompet dan dokumendokumen yang ada, sepatu, jari kaki ada yang memiliki kelainan enam jari. Dan ada yang memiliki jari kaki yang pernah dirawat dokter," sebutnya.(BBS)

KORUPSI DI PEMPROVSU MAKIN MENGKRISTAL.............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Setiap kasus korupsi yang ditangani jajaran kepolisian dan kejaksaan, masyarakat sudah sangat pesimis. Karena dari sekian banyak kasus dugaan korupsi yang ditangani, umumnya hanya berkas kelas teri yang sampai ke meja hijau.

"Saat ini KPK yang mampu menjawab semua kasus dugaan korupsi yang terjadi di negeri," ujarnya, seperti dikutip Starmedia Group.

Sebelumnya pada pekan lalu, puluhan massa yang bergabung dalam wadah Jaringan Keadilan Nusantara (JKS) melancarkan aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Sumut mendesak Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menangkap dan memeriksa Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan Pimpinan DPRD Sumut, karena diduga bersubahat melakukan tindak pidana korupsi uang negara secara besar-besaran di jajaran Pemprovsu tahun 2012 khususnya penetapan angaran Dana Bantuan Daerah Bawahan Rp1,8 triliun ke 33 kabupaten kota.

Namun sangat disesalkan dari 100 orang anggota DPRD Sumut tak seorangpun yang hadir menerima aksi unjuk rasa tersebut sehingga mereka bubar sendiri dengan rasa kecewa.

Dalam orasi tersebut, Syawaluddin Harahap selaku koordinator aksi memaparkan 11 butir dugaan

korupsi yang menimpa Pemprovsu yakni 3 diantaranya ada dugaan kerjasama dengan pimpinan dewan yang merangkap pimpinan Badan Anggaran (Banggar).

Massa pendemo menyesalkan DPRD Sumut yang tidak menggunakan hak pengawasan. Ironisnya, bahkan diduga terjadi persubahatan atau bekerja sama melakukan dugaan korupsi berjamaah antara petinggi Pemprovsu dalam hal ini Gatot Pujo Nugroho dengan para oknum pimpinan DPRDSumut.

Menurut mereka, sejak Gatot Pujo Nugroho menjabat Plt Gubsu tahun 2010 hingga ditetapkan menjadi Gubsu defenitif 2013

Pemprovsu dilanda isu korupsi mulai kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Rp115 miliar, bantuan hibah dalam bentuk barang/alat kesehatan dan kedokteran ke 18 Rumah Sakit Umum di sejumlah kabupaten/kota.

Selain itu, kasus dugaan korupsi di 3 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Sumut tahun 2012 sebesar Rp83.842.90.000, dengan modus mark up harga yang tidak sesuai dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

Proyek ini sama sekali tidak pula melalui KUA dan PPAS alias penumpang gelap pada APBD 2012 karena tidak melalui Panggar DPRD-Sumut. Pengadaan Alkes

tersebut merupakan hasil persekongkolan antara eksekutif dengan legilslatif dengan tujuan untuk saling menguntungkan pribadi dan golongan. Sedangkan 8 kegiatan yang juga merupakan penumpang gelap berbiaya Rp10 miliar terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari APBD Sumut 2012.

Sama halnya menyangkut Penyertaan Modal Pempropsu tahun 2011 ke PT Bank Sumut diduga terjadi penyelewengan uang negara karena tidak sesuai dengan jumlahnya yang dianggar sebesar Rp 537.740.888.779. Tapi yang sampai hanya berkisar Rp456.548.520.000.(TIM)

MURNI TANGGUNG JAWAB PLN DAN TIRTANADI ..............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Porman menilai sangat pantas bila PT. PLN dan PDAM Tirtanadi disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN seperti tidak pandang bulu. Semestinya harus ada prioritas dari PLN dalam melakukan pemadaman, apalagi pada bulan puasa ini.

Begitu juga PDAM wajib menyediakan air yang sangat dibutuhkan para napi di lapas itu," kata politisi PDI Perjuangan Kota Medan.

Di sisi lain, sambung Porman, pihak Lapas Tj Gusta juga tidak luput dari kesalahan pada kejadian ini, khususnya dalam penyediaan genset dan masalah kelebihan kapasitas narapidana. Dirinya sangat menyesalkan akan ketiadaan genset dengan kapasitas besar di Lapas Tj Gusta Medan.

"Setahu saya genset di sana

kapasitasnya kecil. Seharusnya ditengah seringnya pemadaman listrik ini, pihak Kalapas atau bahkan Kemenkumham sudah mengantisipasinya dengan memakai genset yang berkapasitas besar," sebutnya.

Sedangkan terkait kelebihan kapasitas narapidana, Porman mengatakan, sudah dari dulu pihaknya meminta agar dilakukan penambahan lahan baru Lapas Tj Gusta mengingat banyaknya narapidana dan tidak bisa lagi tertampung. Dengan kejadian ini, Porman berharap ada perhatian dari pihak Kemenkumham untuk menyediakan lahan baru," pintanya.

Begitu juga kepada Pemko Medan, Porman juga meminta agar lebih memperhatikan kondisi Lapas Tj Gusta, khususnya dalam penyediaan lahan.

"Lapas itu masih berada di lahan Kota Medan. Jadi Pemko harus

lebih memperhatikan keberadaannya, sehingga kedepannya peristiwa serupa tidak terjadi lagi," tegasnya.

Porman juga memastikan, pihak Komisi A yang membidangi masalah hukum akan segera memanggil pihak Lapas Tj Gusta Medan untuk mencari solusi masalah tersebut. "Segera kita undang mereka dalam RDP," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Setara Institute menyatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, lebih dikarenakan tata kelola LP yang amburadul.

Menurut Hendardi, kerusuhan di dalam LP seperti di LP Tanjung Gusta berpotensi terjadi di hampir semua LP, karena tata kelola LP yang belum memenuhi standar kemanusiaan yang layak. Kalaupun bukan kerusuhan, maka transaksi fasilitas terjadi dan berlaku bagi mereka yang memiliki akses dan

finansial.

"Jadi peristiwa Tanjung Gusta tidaklah mengejutkan, meski tetap harus disayangkan dan empati terhadap korban tewas. Tapi yang utama adalah soal kinerja tata kelola LP yang perlu diperbarui secara progresif. Kerusuhan itu ekspresi depresi kolektif akibat tata kelola LP yang amburadul," ujar Hendardi, Jumat.

Sementara itu, terkait dengan PP 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Remisi yang diduga menjadi salah satu penyebab, kerusuhan selain soal kelangkaan air dan listrik, bisa saja terjadi. Walaupun, lanjut dia sebenarnya PP tersebut hanya untuk narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Dan, tidak semua napi adalah napi korupsi.

"PP ini sejak awal memang kontroversial karena melampaui apa yang diatur dalam UU. Spirit pengetatan boleh saja, tetapi harus

memastikan hak asasi para terpidana tetap terlindungi," katanya.

Dia mencermati, yang jadi persoalan, PP tersebut justru diterbitkan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di luar problem para napi ketika di dalam sel. PP dibuat karena semangat membabi buta memerangi korupsi, terorisme, dan narkoba, yang akar soal sebenarnya bukan pada soal remisi.

Dia mengatakan, dugaan PP 99 tahun 2012 ini menjadi penyebab kerusuhan, bisa jadi terkait dengan apa yang sedang dilakukan Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materiil PP tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

"Kerusuhan itu bisa jadi argumentasi sosiologis faktual yang mendorong para hakim MA membatalkan PP tersebut. Inilah pesan kampanye yang memanfaatkan momentum kerusuhan," tukas Hendardi. (SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

NASIONAL

Eksepsi Mantan Presiden PKS Ditolak JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum menolak eksepsi terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq. Jaksa meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mengesampingkan eksepsi yang disampaikan pengacara maupun mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Jaksa juga berpendapat terdakwa kasus suap dan pencucian uang Luthfi Hasan Ishaaq termasuk penyelenggara negara, yaitu anggota Komisi I DPR periode 2009/ 2014. Sehingga, memenuhi unsur dalam dakwaan dan layak diadili sebagaimana dakwaan yang diajukan.

"Karena itu, menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Menetapkan putusan untuk terus perkara ini dilanjutkan.

Dan harus dikesampingkan, karena telah keluar dari lingkup ketentuan eksepsi," kata Jaksa Triningsih saat membacakan tanggapan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7).

Menurut Triningsih, dakwaan untuk Luthfi Hasan sudah jelas, sehingga penetapan statusnya dalam kasus ini sudah jelas pula.

Penetapan tersebut sudah berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang memenuhi ketentuan perundangan.

Sedangkan, lanjut dia, perihal istilah mempengaruhi yang ada dalam dakwaan dimaksudkan untuk memenuhi usur delik menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.

"Maksud pemberi dapat menggerakan terdakwa untuk melakukan sesuatu. Atau perbuatan menerima hadiah atau janji yang maksud pemberi diberikan agar dapat mempengaruhi Mentan Suswono yang juga anggota PKS sehingga dapat mempengaruhi kuota impor daging sapi," paparnya.

Menurut Jaksa, dakwaan tidak kabur. Sehingga, meminta Majelis Hakim yang dipimpin oleh Gusrizal menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa. Terkait tudingan-tudingan yang dialamatkan kepada KPK, jaksa berpendapat penasehat hukum menggiring opini untuk menciptakan citra buruk terhadap KPK di masyarakat.

"Mengapa harus memberikan stigma bahwa KPK alat kekuasaan atau alat asing. KPK bukan milik juru bicara, pegawai atau milik satu

partai. KPK milik seluruh rakyat.

Mengapa jika satu orang terlibat pidana, seolah-olag dibangun opini orang lain ikut terlibat, dengan melibatkan jutaan kader PKS lainnya," katanya sambil menambahkan memberantas korupsi adalah bentuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan.

Sebelumnya, tim Penasehat hukum terdakwa Luthfi menilai dakwaan Jaksa kabur. Sehingga, dakwaan harus dibatalkan demi hukum dan Luthfi dibebaskan dari tahanan.

"Kami memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi (nota keberatan) dari Luthfi Hasan Ishaaq. Menyatakaan surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Luthfi," kata Penasehat Hukum Luthfi, M Assegaf.

Dalam pertimbangannya, penasehat hukum menilai Luthfi tidak memenuhi unsur penyelenggara negara atau pegawai negeri. Walaupun, selaku anggota DPR. "Betul terdakwa sebagai anggota DPR adalah penyelenggara negara tetapi tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi," kata penasehat hukum lainnya, Zainuddin Paru.

Selain itu, lanjut Zainuddin, juga mengatakan bahwa Luthfi tidak terbukti mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian (Kemtan) terkait penambahan kuota impor daging sapi.

"Dakwaan menjadi kabur sebab dalam dakwaan kesatu tidak ada kata-kata pejabat Kemtan melakukan sesuatu atas pengaruh terdakwa," ujar Zainuddin.

Demikian juga, terkait dakwaan pencucian uang dinyatakan kabur.

Sebab, tidak ada pidana asal. "Bahwa dalam dakwaan kedua, ketiga, keempat dan kelima tidak berhubungan langsung dengan predicate crime (tindak pidana asal) maka kabur, menyesatkaan. Sehingga, dakwaan harus dibatalkan," tegas Zainuddin.

Luthfi Hasan Ishaaq terancam pidana selama 20 tahun penjara sebab dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang terkait penentuan kuota impor daging sapi tahun 2013 di Kementerian Pertanian (Kemtan).(ENDY)

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis bergegas keluar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (11/7). KPK resmi menahan politisi PDI Perjuangan tersebut setelah setahun ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung tahun anggaran 2004.

Politikus Emir Moeis Ditahan

JAKARTA–Setelah setahun ditetapkan sebagai tersangka, politikus senior PDIP Izederik Emir Moeis ditahan penyidik KPK, yang diawali dengan pemeriksaan selama hampir 7 jam, pada Kamis (11/7).

Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, Sekitar pukul 16.00 WIB, Ketua Komisi XI DPR keluar dari gedung KPK dengan mengenakan baju tahanan KPK yang hanya mampu menutupi satu lengannya.

Lelaki bertubuh tambun digiring menuju tempat penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.

Sebaliknya, dengan wajah tegang, tanpa senyum dan membisu saat dimintai keterangan wartawar,

Emir langsung bergegas menuju mobil tahanan KPK. "Penahanan ini, demi kepentingan penyidikan.

KPK melakukan upaya penahanan untuk tersangka IEM. Yang bersangkutan akanditahanselama20hari ke depan terhitung mulai hari ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.

Pemberkasan kasus Emir Moeis di KPK sudah memasuki tahap akhir. Walaupun, lembaga anti korupsi masih berusaha meminta keterangan dari pihak asing.

Mengingat, kasus tersebut melibatkan perusahaan asing.

Anggota DPR sejak tahun 1999 diduga menerima suap lebih dari 300.000 dolar AS dari PT Alstom Indonesia selaku pemenang tender pembangunan PLTU Tarahan pada tahun 2004. Atas perbuatannya, Emir dijerat Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU

Tipikor. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini, KPK telah mencegah beberapa pihak dari swasta, yakni Zuliansyah Putra Zulkarnain (Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama) dan Reza Roestam Moenaf (General Manager PT Indonesian Site Marine).

Kasus yang melibatkan Emir Moeis ini berasal dari pengembangan kasus dugaan korupsi proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang yang menjerat mantan Dirut PLN, Eddie Widiono.

Emir diketahui memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk penyidikan kasus korupsi PLN tersebut pada bulan Juli 2011.

Sementara itu, proyek pembangunan PLTU Tarahan diketahui mulai dilakukan sejak September 2004. Tujuannya untuk mengatasi

krisis listrik di Pulau Sumatera bagian Selatan dan dibiayai oleh dana APBN yang diduga menghabiskan dana lebih dari 200 juta dolar Amerika.

Prihatin Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Eriko Sotarduga prihatin atas penahanan rekan satu partainya itu.

"Semua proses hukum kami hormati dan akan kami ikuti setiap tahapnya," ujar Eriko, yang mengaku partainya belum memutuskan siapa yang akan ditunjuk menggantikan Emir sebagai Ketua Komisi XI DPR. "Kami belum sampai membicarakan hal itu.

Tentu kami akan melihat sesuai aturan yang ada. Tentunya nanti Ketua Fraksi Puan Maharani yang akan memutuskan," ujar dia.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya

sangat menghormati penahanan yang dilakukan KPK terhadap koleganya itu. Penahanan ini, kata dia, teknis KPK untuk memproses lebih lanjut kasus Ketua Komisi XI itu. "Jika saat ini ditahan maka tentu berkaitan dengan pertimbangan teknis soal kesiapan KPK untuk memproses lebih lanjut setelah penetapan EM sebagai tersangka," jelas Eva dalam pesan singkat, Kamis (11/7).

Partai berlambang banteng moncong putih itu juga memastikan akan memberikan pendamping kuasa hukum untuk Emir Moeis menjalani proses penegakan hukum di KPK. "Sebagaimana standard di PDIP, akan disediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi EM untuk memastikan beliau diperlakukan secara baik dan hak-hak beliau terproteksi dalam proses hukum tersebut," ucapnya. (ENDY)

7 Anggota DPRD Riau Dituntut 5 dan 7 Tahun Penjara Asisten Manager Geulis Boutique Hotel, Eny Kurniasih berada di Ruang Tunggu KPK sebelum menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (12/7). Eny diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang.

Penahanan Anas dan Andi Nunggu Usai Lebaran JAKARTA - Nasib penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, terkuak sudah. Kedua tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON), di Hambalang, Bogor, Jabar, disinyalir usai Hara Raya Lebaran akan dijebloskan ke penjara.

"Penahanan dilakukan setelah KPK melengkapi berkas perkara bagi kedua tersangka. Apalagi, KPK sudah memiliki dua alat bukti yang dapat menjerat keduanya untuk ditahan," tegas Ketua KPK Abraham Samad usai rapat dengan Timwas Bank Century di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/7).

Saat ini, sambung Ketua KPK, pihaknya tengah menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan terkait kasus tersebut. Perhitungan ini diperkirakan rampung setelah hari raya Idul Fitri 2013. "Kenapa belum ditahan? Karena berkasnya belum lengkap. Beda berkas dengan bukti. Buktinya sudah lengkap," jelasnya serius.

Abraham membantah tudingan bahwa penuntasan kasus proyek Hambalang yang menelan biaya Rp2, 5 triliun itu, terkatung-katung.

"Saya jamin, penahanan para tersangka akan dilakukan setelah berkas perkara dilengkapi," sambungnya.

Ketua KPK juga menampik tudingan bahwa penuntasan kasus Hambalang oleh KPK terseokseok. KPK telah melakukan koordinasi dengan BPK dan Kementerian Pekerjaan Umum soal nasib Anas dan Andi. Keluarnya hasil audit investigatif tahap II kasus Hambalang oleh BPK adalah mempercepat penahanan tersangka. "Jadi KPK akan mengambil (alih) penahanan terhadap seluruh tersangka kasus Hambalang setelah BPK menyerahkan hasil audit," lontarnya meyakinkan.

Ditempat terpisah, Ketua BPK Hadi Purnomo menyebutkan, audit tahap II kasus Hambalang rampung akhir Juli ini. Audit difokuskan terhadap ada-tidaknya kerugian negara.

Lambannya penyelesaian audit kasus Hambalang membuat KPK tidak bisa segera menyidangkan perkara tersebut, khususnya dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, ungkapnya.

Dalam kasus Hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut yakni, Deddy Kusdinar, Andi Mallarangeng, Teuku Bagus Muhammad Noer, dan Anas Urbaningrum.

Namun, KPK baru menahan Deddy Kusdinar setelah yang bersangkutan meminta penahanan agar penanganan perkara Hambalang yang menyeratnya berjalan cepat. (ENDY)

PEKANBARU–Tujuh anggota DPRD Riau yang menjadi terdakwa kasus suap revisi perda Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau. Dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).

Ketujuh terdakwa ini dituntut 7 tahun dan 5 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga dikenakan denda sebesar Rp 250 juta atau subsider selama 3 bulan penjara.

"Atas perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 12 huruf a Undan Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk terdakwa Abu Bakar Sidik, atas perbuatannya diyakini bersalah mencetuskan terjadinya kasus suap ini, dituntut dengan hukuman penjara selama 7 tahun," terang JPU M Roem SH dan Anang Suprihatna SH, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Suarta SH, diruang sidang Kartika Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (11/7/13) malam.

Selain itu lanjut JPU, Abu Bakar Sidik diwajibkan membayar denda sebesar Rp 250 juta atau subsider selama 3 bulan penjara," ujar JPU lagi.

Sedangkan 6 rekannya yaitu,Tengku Muhazza, Zulfan Heri, dan Toerehan Asyari, Adrian Ali, M Roem Zein dan Syarif Hidayat masing masing 5 tahun penjara serta denda masing masing Rp 250 juta subsider 3 bulan. Keenam terdakwa ini juga dijerat dengan pasal yang sama dengan terdakwa Abu Bakart Sidik," jelas JPU. Usai JPU membacakan amar tuntutannya, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga pekan depan.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) M Roem SH dan Anang Suprihatna SH, menghadirkan tujuh terdakwa yakni, Zulfan Heri, Toerechan Asyari, Abu Bakar Siddik dan Tengku Muhazza, Adrian Ali, M Roem Zein dan Syarif Hidayat kepersidangan. Karena didakwa terlibat ikut dan turut serta terjadinya kasus suap, pada pembahasan perda No 6/2010 PON Riau. Dimana sebelumnya pada bulan Desember 2011 hingga bulan April 2012 bertempat di Gedung DPRD Riau, Jalan Sudirman dan disebuah rumah di Jalan Aur Kuning.

Empat terdakwa, Abu Bakar Sidik, Tengku Muhaza, Zulfan Heri dan Turoechan Asy' ari, telah bermufakat menerima hadiah ataupun imbalan berupa uang yang diyakini sebagai uang lelah dari Eka Darma Putra, PNS Dispora (terpidana 3,5 tahun) dan Lukman Abbas, mantan Kadispora Riau, (terpidana 5,5 tahun).

Uang tersebut merupakan pemberian dari Rahmad Saputra (terpidana 3 tahun), KSO PT PP, kontraktor pelaksana pembangunan main stadion venue PON. Sebagaimana pemberian hadiah tersebut atas perubahan perda pembangunan venue PON. Penerimaan imbalan itu bermula, dimana keempat terdakwa dan tiga terdakwa lainnya serta Iwa Sarwani Bibra.

Telah menyepakati adanya perubahan perda untuk pembangunan main stadion tempat penyelenggaraan PON.(NET)

Korupsi Simulator, KPK Periksa Wakapolri JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jenderal polisi bintang tiga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Brigjen Didik (mantan Wakil Kepala Korlantas Polri) dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Kepolisian.

Selasa (9/7) sekitar pukul 10.00 WIB, Wakapolri datang dengan menumpang Camry hitam berplat dinas Kepolisian 200, dan langsung memasuki gedung KPK. Tak banyak berbicara dan tak mau komentar saat ditanya soal pemeriksaan kasus korupsi simulator.

Usai menjalani pemeriksan selama enam jam, Wakapolri malah membantah menerima uang Rp 1,5 miliar dari proyek pengadaan simulator mengemudi. "Begini, penyidik KPK tidak mempertanyakan dana yang pernah terima saat saya menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri," ucapnya saat menjabat pertanyaan wartawan.

Memang, lanjut dia, sebagai Inspektur Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri yang pernah melakukan preaudit

terhadap pengadaan "driving" simulator uji klinik pengemudi roda empat (R4). Audit itu, dalam bentuk tim pra-audit bentukan Itwasum Polri.

Namun tim hanya menyetujui hasil proses lelang yang dilakukan panitia pengadaan yang disetujui pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan simulator. "Saya hadir memang bukan sebagai Wakapolri, tapi sebagai Irwasum, bagaimana memenangkan lelang tersebut, kemudian melakukan preaudit dan menyetujui mengenai lelang itu," jelasnya.

Wakapolri juga membantah tahu soal penggelembungan harga simulator. "(Penggelembungan harga) itu sedang diselidiki Polri saat itu, tapi ternyata tim wasriksus menemukan kejanggalan. Kapolri, Irwasum, Kadivpropam membuat surat penyelidikan untuk menyelidiki pelanggaran kode etik dan dugaan korupsi," ungkap Nanan sambil menambahkan saat polisi sedang menyelidiki hal itu malah menjadi polemik dan penyelidikan diserahkan kepada KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan pemeriksaan wakapolri merupakan langkah untuk menyelidiki dugaan aliran dana sebesar Rp 1,5 miliar dari

proyek simulator ke Itwasum Polri. "Itu muncul dari sebuah pengakuan saksi untuk tersangka Djoko Susilo (saat ini terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta). Di kasus penyidikan ada tiga tersangka. Jadi, belum ada kesimpulan soal siapa dari pihak Itwasum yang terlibat," ujar Johan.

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek simulator mengemudi di Korlantas Polri, keterangan saksi Direktur PT CMMA, Budi Susanto, menyebutkan bahwa uang sebesar Rp 1,5 miliar diberikan kepada Itwasum Polri pra-audit proyek simulator. "Semua pengakuan akan divalidasi apakah benar atau tidak," kata Johan.

Johan membantah dakwaan sudah bisa dijadikan alat bukti bagi KPK untuk menelusuri aliran dana ke Itwasum Polri. KPK, harus memastikan bahwa dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan disusun atas pengakuan saksi. Atas dasar itu, KPK meminta keterangan Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna.

"Sekarang dia Wakapolri.

Tetapi, ketika kasus ini berlangsung, dia menjabat Irwasum.

Permintaan keterangan dilakukan karena ada keterangan yang ingin digali oleh penyidik KPK untuk tersangka DP (Didik Purnomo)," kata Johan. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

SUMUT

Tetapkan Kabiro Keuangan Provsu Jadi Tersangka MEDAN - Kinerja Poldasu dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) tak lepas dari sorotan masyarakat dan lembaga pemerhati hokum di Sumut. Kedua lembaga pemberantas korupsi itu, dinilai belum sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi.

Praktisi hukum, Thomson Situngkir SH, menilai, Poldasu lamban dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi dan penyelewengan dana BOS di Pemprovsu senilai Rp17 miliar."Kita menilai Poldasu masih lamban dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan kasus korupsi dan penyelewengan dana BOS di Pemprovsu senilai Rp17 miliar," katanya.

Dia juga menilai lembaga penegak hukum itu seolah-olah tutup mata atau diduga telah terjadi konspirasi. Baharuddin Siagian yang seharusnya jadi tersangka pelaku dugaan korupsi, malah bebas keluyuran. Untuk itu, dia mendesak agar Poldasu segera menetapkan Kabiro Keuangan Pemprovsu yang sudah beberapa kali diperiksa itu ditetapkan jadi tersangka. "Poldasu harus menyita dan menahan aset-aset pelaku korupsi. Jangan membiarkan pelaku bebas berkeliaran," tegasnya.

Sementara itu, Hamdani Hara-

hap SH meminta dugaan kebocoran anggaran di Pemprovsu dari mata anggaran dana BOS senilai Rp14 miliar segera ditindaklanjuti dan menetapkan tersangkanya.

"Masih banyak keterlibatan orangorang di Pemprovsu dalam kasus dana BOS, diduga seperti Kepala Biro Keuangan Dan Sekretaris Daerah Provsu. Kami nilai Ilyas Hasibuan dalam melakukan korupsi tidak sendiri dan sampai saat ini juga belum ada titik terang atas keterlibatan oknum-oknum tersebut," ungkapnya.

Tak hanya itu. Anggaran Bantuan Dana Bawahan (BDB) senilai Rp1,8 triliun, diduga kuat sebahagian tidak disalurkan ke Pemkab/ Pemko yang berhak menerimanya.

Akibatnya, pembangunan di Pemkab/Pemko tersendat. "Kami menduga, kebocoran pada anggaran ini diduga telah melibatkan Gubernur, Sekertaris Daerah, serta Kepala Biro Keuangan Pemprov sumut," katanya. Kebocoran lainnya diduga terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp1,9 triliun.

Dia menduga kuat telah terjadi kompromi politik pada Pemkab/ Pemko. "Kami menilai ada nuansa KKN sehingga mengakibatkan kebocoran pada keuangan Negara

pada saat pelaksanaan Pilkada, beberapa waktu lalu yang juga melibatkan Gubernur Sumut, Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut," urai Hamdani.

Terpisah, Arif Tampubolon mengungkap salah satu contoh dugaan tindak pidana korupsi Gatot Pujo Nugroho adalah penyertaan modal ke PT Bank Sumut, tahun 2011 senilai Rp 81.192.368.779.

"Pada penyertaan modal tahun 2011, Pempropsu memberikan anggaran Rp537.740.888.779 kepada PT Bank Sumut, namun faktanya PT Bank Sumut hanya menerima sebesar Rp456.548.

520.000. Artinya, ada sekira Rp81.192.368.779 selisih anggaran yang diduga dikorupsi," kata Arief.

Kemudian, dugaan korupsi dana BOS tahun 2012 sebesar Rp14.

921.702.750 yang seharusnya digunakan pada triwulan III dan IV ternyata tidak dicairkan melainkan dana tersebut dialihkan kepada kegiatan lain pada medio Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian atas nama Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dengan nomor surat: 906/470/2013 tertanggal 22 Januari 2013.

Anehnya, dugaan korupsi yang dilakukan Gatot terhadap APBD Sumut, sepertinya diduga mendapat dukungan dari Panitia Anggran (Panggar) dan pimpinan DPRD Sumut, serta Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Pempropsu yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Nurdin Lubis, Wakil Ketua TAPD Riadil Akhir Lubis, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, dan Sekretaris TAPD Baharuddin Siagian, Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Pada APBD tahun 2012, kegiatan pada alokasi anggaran untuk BDB dan Bansos ternyata oleh TAPD proses penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan telah melanggar peraturan. "Terbukti dengan notis KPK, kegiatan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Sumut Rp83.

842.900.000 dan delapan poin kegiatan di Dinas Perikanan Kelautan Sumut senilai Rp10.004.

852.000 tidak melalui KUA dan PPAS dengan total keduanya Rp93.847.752.000. Artinya kegiatan ini di APBD 2012 adalah penumpang gelap," sebut Arief.

Tidak itu saja, penyusunan anggaran belanja hibah dan bansos tahun 2012 sebesar Rp

2.172.530.902.000 telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011, tentang pemberian hibah dan bantuan sosial. Dengan klasifikasi yaitu belanja hibah total sebesar Rp2.058.111.202.000 dan bansos sebesar Rp87.419.700.000.

"Dengan adanya Permendagri No.32 tahun 2012, Gatot Pujo Nugroho juga mengeluarkan Pergub No.76 tahun 2012 tentang belanja hibah dan bansos untuk diserahkan kepada penerimaanya melalui masing-masing SKPD, dan dievaluasi sebelum dicairkan. Namun faktanya, pencairan belanja hibah dan bansos tidak melalui proses evaluasi SKPD," terang Arief.

Sementara untuk alokasi BDB kepada 33 kabupaten/kota yang terindikasi dikorupsi dan kepentingan Gatot Pujo Nugroho untuk memenangkan Pilkada Sumut 7 Maret 2013 lalu, sangat signifikan perolehannya, antara 2012-2013 BDB pada sejumlah kabupaten/kota.

Dan ini sudah menjadi rahasia umum bagi Pempropsu dan DPRD Sumut, serta pengusulan BDB dari kabupaten/kota ternyata harus mengeluarkan fee hingga 7 sampai 8 persen kepada pihak Pempropsu.(AND)

Periksa Gatot dan Oknum Pengacara MEDAN - Presiden LSM Pemuda Pelopor Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme Judi dan Narkoba (P3KKN-JN) Jupiter Raja Tamba bagai tersentak mendengar beredarnya isu bahwa Gubsu Gatot Pujo Nugroho membayar seorang pengacara Jakarta berinitial ISL sebesar Rp15 miliar.

Informasi yang beredar, oknum perngacar yang berkantor di Jakarta Selatan tersebut menerima dana gratifikasi untuk pengamanan berbagai kasus dugaan korupsi yang sedang melanda Gatot Pujo Nugroho akhir-akhir ini.

Menurut Jupiter Raja Tamba kepada wartawan, (4/7), oknum pengacara mengakui secara jujur menerima uang sebesar Rp15 miliar dari Gatot Pujo Nugroho kepada seseorang teman dekatnya sendiri.

"Saya sangat salut dan hormat kepada oknum pengacara ISL atas pengakuannya secara jujur dan kesatria itu telah menerima uang Rp15 M dari Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST. MSi," ujar Jupiter.

Pengakuan itu jelas ditestimoni benar adanya tindak pidana gratifikasi antara Gubsu Gatot dengan oknum pengacara Jakarta berinisial ISL. Karena itu salah satu LSM telah melaporkannya KPK belum lama ini. Informasi berkembang.

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

BPBD Nias Serahkan Bantuan Korban Bencana

NIAS–Pemerintah Kabupaten Nias menyerahkan bantuan kepada 15 Kepala Keluarga (KK) korban bencana tanah longsor di Desa Tuhewaebu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Bantuan tersebut diserahkan Kepala BPBD Kabupaten Nias Ogamota Telaumbanua SH kepada para korban disaksikan Kepala Desa Tehewaebu, Elianus Gea, berupa bahan bangunan semen dan seng.

Kepala BPBD Kab Nias Ogamota Telaumbanua SH yang dihubungi KPK Pos di ruang kerjanya kemarin mengatakan, musibah ini terjadi tahun lalu, tetapi akibat keterbatasan dana maka baru saat ini di serahkan kepada para korban. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, ujarnya.

Pihaknya mengharapkan kepada para korban agar bantuan ini jangan dilihat dari banyaknya namun manfaatkan sesuai de-

ngan kebutuhan sehingga dapat meringankan beban keluarga untuk membangun kembali rumah tempat tinggal apalagi selama ini para korban ada yang tinggal di rumah darurat dan ada juga yang bergabung di rumah keluarga, ucap Ogamota Telaumbanua.

Kepala Desa Tuhewaebu Elianus Gea mengucapkan terima kasih kepada Bupati Nias dan BPBD Kabupaten Nias atas bantuan yang diberikan ini karena kepedulian Pemerintah Kabupaten Nias terhadap para korban bencana tanah longsor yang dialami warga kami telah terkabulkan, meskipun bantuan tersebut terlambat kami terima tidak jadi masalah tetapi yang terpenting warga dapat terbantu dengan bahan-bahan bangunan yang diberikan ini sehingga mereka bias berusaha kembali, ujar Kades.(YAGI)

DPRD Pertanyakan Realisasi Pembayaran Hutang Pemkab DS Tahun 2011

Namun hingga kini kasus tersebut belum diproses KPK. Sekaitan itu, ujar Jupiter R Tamba menekankan, KPK supaya mengusut kasus dugaan tindak pidana gratifikasi tersebut hingga tuntas. Kasus suap seperti ini harus benar-benar dituntaskan dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti (BB). "Periksa Gubsu gatot Pujo Nugroho dan oknum Pengacara ISL terkait dugaan tindak pidana gratifikasi,’’katanya.

Karena sesuai peraturan perundang-undangan/hukum, lanjut Jupiter Tamba, semua kasus tindak pidana gratifikasi atau pemberian uang kepada seseorang dengan

tujuan tertentu, maka yang menberi dan menerima saama-sama mewlanggar hukum. ‘’Karena itulah, Gatot selaku pemberi dan IL selaku penerima harus samasama diperiksa guna pembuktian secara hukum benar-tidaknya isu yang berkembang tersebut. Jika terbukti, silahkan seret ke dua oknum tersebut ke penjara,’’ katanya.

Menurut hasil testimoni, ujar Jupiter menegaskan, isi testimoni itu mengungkapkan bahwa LSM yang dikomandoi Rosisyanto bersama rekan mendatangi apartemen kantornya oknum pengacara tersebut di kantornya Jakarta Selatan khusus membicarakan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi

di Pemprovsu yang selama ini diduga melibatkan Gatot Pujo Nugroho dan kroninya.

Pada pertemuan itu oknum pengacara membantah bahwa Gubsu Gatot melakukan tindak pidana korupsi, dengan alasan pengacara bahwa Gatot adalah orang yang baik hati. Hal itu ditegaskan oknum pengacara karena seringnya Gubsu Gatot memberi uang kepadanya.

Setelah LSM yang dikomandoi Rosisyanto mendesak bahwa Gatot dan isterinya diduga turut serta terlibat dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumatera Utara TA. 2011, 2012 dan 2013.

Jupiter R Tamba menambahkan, bahwa Gubsu Gatot Pujo Nugroho disinyalir sudah sering memberi upeti kepada oknum pengacara dengan tujuan tertentu.

"Karena itu, aparat penegak hukum sudah saatnya melakukan proses hukum kepada Gatot maupun oknum pengacara tersebut demi keselamatan uang negara," ujarnya, seperti dikutip Starmedia Group.

Ketika hal ini dikonfirmasi Gubsu Gatot Pujonugroho membantah ada memberi uang kepada pengacara itu. "Ahh, mana ada itu.

Kita tidak punya uang sebanyak itu," ujar Gubsu Gatot sembari tertawa.(TIM)

Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD DS MEDAN - Sejumlah elemen masyarakat desak aparat penegak hukum segera menindak lanjuti dan mengusut tuntas dugaan peyelewengan penggunaan anggaran perjalanan dinas di sekretariat DPRD Deli Serdang yang merugikan keuangan negara.

“Kita minta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus dugaan peyelewengan penggunaan anggaran perjalanan dinas di sekretariat DPRD Deli Serdang, serta menangkap oknum yang terlibat didalamnya,” ujar Suriono, seorang penggiat anti korupsi di Lubuk Pakam, Selasa (9/7).

Desakan itu, mengingat aksi dugaan pembobolan uang negara dengan bertopengkan perjalanan dinas semakin meraljalela dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Hal itu dapat dicermati dari Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2011 yang dilakukan BPK RI perwakilan

Kepala BPBD Kabupaten Nias Ogamota Telaumbanua SH saat menyerahkan bantuan.

sumut’ Dalam pemeriksaannya BPK menemukan ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang undangan dalam pengelolaan keuangan negara yakni realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp3,1 miliar lebih, tidak diyakini kewajarannya.

Temuan ini, sambung Suriono, tentu terindikasi di sekretariat DPRD Deli Serdang cukup banyak melakukan perjalanan dinas yang tidak wajar, atau diluar ketentuan yang berlaku. “Kita masih percaya terhadap BPK, itu sebabnya kita minta agar aparat hukum menindak lanjutinya,” ucapnya.

Sejumlah anggota DPRD Deli Serdang yang ditemui tidak menampik adanya kebocoran APBD tahun 2011 dalam hal perjalanan dinas tersebut.

Karenanya perlu dilakukan pemeriksaan apakah perjalanan dinas anggota dewan maupun staf secretariat itu sesuai dengan kebutuhan instansi atau tupoksinya.

Menurut para anggota dewan yang tidak ingin disebut namannya ini, LHP BPK RI itu kemungkinan disebabkan adanya perubahan pasca terbitnya peraturan meteri keuangan (Permenkeu) No. 113/PMK.05/ 2012 tentang : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. Sebelumnya biaya perjalanan dinas dibayar dengan sistim lumpsum, setelah diberlakukanya permenkeu tahun 2012 tersebut, biaya perjalanan dinas menjasi Ad cose.

Semetara itu, wakil ketua DPRD Deli Serdang Ruben Tarigan SE, menegaskan perlu dilakukan reformasi di tubuh sekretariat dewan. Karena persoalan kebocoran uang negara dalam hal perjalanan dinas masih mewarnai hasil pemeriksaan BPK RI. Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, dirinya juga sering mempertanyakan, apabila

dewan melakukan perjalanan dinas luar kota, terlalu “gemuk “staf pendamping yang diikut sertakan. ‘’Untuk apa banyakbanyak staf yang diikutkan merndampingi anggota dewan?

Apa yang akan mereka kerjakan ? inikan pemborosan uang negara!.

“Saya sependapat kalau serkertariat dewan direformasi,” ujarnya, seperti ditulis Ansalas.

Semetara itu sejumlah staf di sekreariat dewan menyatakan, mereka siap memberi keterangan bila ada pemeriksaan dari Tipikor terkait dugaan adanya SPPD Bodong yang mengakibatkan kebocoran angaran yang berasal dari uang rakyat daerah itu.” Kalau kami diperiksa Tipikor, kami beberkan semuanya kebobrokan sekretariat ini.”ungkap para staf itu.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, penerbitan SPPD di sekretariat DPRD Deli Serdang dinilai sudah melenceng dari koridor, bukan lagi untuk

peningkatan kinerja. Tetapi disinyalir sudah berubah fungsi menjadi ajang bisnis, untuk penambah penghasilan dan memperkaya diri oknum-oknum tertentu.

SPPD di sekretariat itu sudah over kafasitas, bila dibanding dengan kebutuhan kerja, Alasannya, dari sekian banyak SPPD yang diterbitkan, bukan berarti semuanya terlaksana.

Ddiuga ada yang hanya surat saja tetapi dananya dicairkan. Ada lagi SPPD titipan, yang diduga untuk di tekenkan kepada pejabat instansi yang dituju tetapi oknumnya tidak berangkat.

Banjirnya SPPD baik untuk anggota dewan maupun staf, disebut-sebut untuk penambah penghasilan. Semakin banyak SPPD yang diterbitkan, semakin banyak penghasilan pejabat berkopeten khususnya oknum makelar atau ahli stategi perjalanan dinas yang disebut-sebut berinial M bergolongn II.(TIM)

LUBUK PAKAM–Pimpinan DPRD Deli Serdang surati Bupati Amri Tambunan, mempertanyakan realisasi pembayaran hutang di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dawerah (SKPD) kepada pihak ketiga TA 2011 silam, yang anggarannya berasal dari dana pendahuluan P APBD 2012.

“DPRD sudah melayangkan surat kepada bupati Deli Serdang, meminta penjelasan sejauh mana realisasi pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan pada tahun 2011 lalu.”ujar wakil Ketua DPRD Deli Serdang Ruben Tarigan SE, di Lubuk Pakam, kemarin Dalam surat itu, dewan meminta agar pemkab menjelaskan secara rinci, berapa besaran angaran yang digunakan, kepada siapa hutang itu dibayarkan, atas pekerjaan apa dan berapa volumenya. Penjelasan rinci penggunaan anggaran tersebut, sangat diperlukan sebelum paripurna Laporan Pertangungjawaban bupati terhadap pengunaan APBD 2012 digelar.

Karena sebelumnya pimpinan dewan telah menyetujui pengajuan nota pembayaran hutang atau surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang belum dicairkan tahun 2011, mendahului perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Deli Serdang tahun 2012, yang diajukanbupatiAmriTambunan,kepada pimpinan DPRD. Namun dapat dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan sumut, dijelaskan bahwa hutang pemkab kepada pihak ketiga sebesar Rp 23 Miliar. Jadi ada selisih sebesar Rp 13 Miliar dari yang dimohonkan saat itu Rp 36 Miliar. “Ini juga kita pertanyakan apakah dana pendahuluan PAPBD 2012 sebesar Rp 36 Miliar itu habis digunakan atau tidak” kata Ruben.

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan telah menyurati BPK RI perwakilan Sumut, meminta untuk melakukan pendalaman lebih intensif, terkait laporan keuangan pemkab Deli Serdang tahun 2012. Pasalnya ada keganjilan dalam pembayaran pelunasan hutang di beberapa SKPD di Lingkungan pem-

kab Deli Serdang tahun 2011.

Permintaan pemerikasan investigasi dan lebih intensif lagi oleh BPK RI, terkait hutang di beberapa SKPD sebesar Rp36 M termasuk hutang kontruksi di dinas PU Rp474 M, perlu dilakukan mengingat masa bakti bupati Deli Sedang segera berakhir.

Pasalnya, ada keganjilan, hutang pemkab kepada pihak ketiga tidak pernah dibahas oleh badan anggaran DPRD, maupun dalam rapat paripurna. Namun, tiba-tiba ada pengajuan nota pembayaran hutang atau surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang belum dicairkan tahun 2011, mendahului perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Deli Serdang tahun 2012 yang diajukan bupati Amri Tambunan kepada pimpinan DPRD. Kemudian, keganjilan itu dapat dilihat dari empat pimpinan dewan, hanya tiga pimpinan yang menandatangani, sedangkan satu pimpinan lagi yakni Dwi Andi Syah Putra dari fraksi PKS tidak bersedia menandatangi persetujuan itu, karena tidak jelas dasar hukumnya.

Atas keganjilan tersebut, fraksi PDI Perjuangan mencurigai dan hutang pemkab itu muncul diluar konteks APBD dan pengajuan SP2D anggaran pendahuluan PAPBD tahun 2012 disinyalir, merupakan modus operandi penyalahgunaan anggaran. Alasanya, hutang dan pembayaran hutang tidak pernah melalui pembahasan badan anggaran DPRD maupun dalam rapat paripurna hanya unsur pimpinan saja yang mengetahui.

Sebagaimana diketahui, bupati Deli Serdamg Amri Tambunan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPRD Deli Serdang perihal pendahuluan P APBD 2012 untuk membayar hutang yang belum direalisasikan pada Tahun angaran 2011 sebesar Rp36 Miliar.

Surat bupati bernomor 903/ 045 tertanggal 4 januari 2012 merincikan, perhitungan saldo kas sampai dengan tanggal 30 desember 2011 sebesar Rp919. 660. 982,42 (Sembilan ratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh sen).(STAR)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

LIPSUS

Praktisi Hukum: Sudah Biasa Terjadi

FLS2N Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang digelar dalam rangka untuk membina dan meningkatkan kreatifitas siswa dalam bidang seni dan sastra yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI M.Nuh dan dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Walikota, Bupati, jajaran Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia dan seluruh SKPD Pemprovsu dan Pemko Medan.

FLS2N 2013 yang berlangsung dari tanggal 16-22 Juni yang mengusung tema "Karya Prestasi Siswa Untuk Kemilau Budaya Nusantara" ini diikuti sekitar 4.479 peserta dari tingkat SD, SMP, PKLK Dikdas, SMA, PKLK Dikmen dan SMK dari 33 provinsi se-Indonesia. Dan sebagai tuan rumah tahun ini dipercayakan pada Provinsi Sumatera Utara yang digelar di lapangan Merdeka Medan.

Serangkaian acara pada FLS2N telah berlangsung namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan tersebut terlihat ketidakprofesionalan panitia pelaksana.

Hal ini dikatakan Ketua LSM Masyarakat Pemerhati dan Pemberdayaan Aparatur Negara Sumatera Utara (MAPPAN-SU), Drs.Hubert Nainggolan.

Dia mengatakan, banyak kejanggalankejanggalan yang terjadi khususnya pada jadwal kegiatan. Sebelum acara pembukaan kegiatan lomba sudah berlangsung.

"Di sini terlihat panitia melakukan penyingkatan waktu kegiatan tersebut. Apakah panitiainginmenghematanggaranataukah ingin menikmati anggaran tersebut. Ini perlu dipertanyakan," kata Nainggolan.

Ada 5 item penting pada penyelenggaraan kegiatan FLS2N yang ditenderkan seperti pengadaan belanja makanan dan minuman, pemenang tendernya CV. SIDODADI dengan pagu Rp1.100.

090.000, pengadaan transportasi, pemenang tendernya CV.PERWIRA dengan pagu Rp970.198.000, pengadaan dokumentasi dan promosi, pemenang tendernya PT.ADIPURA CITRA SINEMA dengan pagu Rp1.205.275.000, pengadaan perlengkapan, pemenang tendernya PT.TRANS KREASINDO PRODUCTION dengan pagu Rp3.665.460.000, pengadaan perlengkapan acara dengan pagu Rp1.550.000.000.

Namun, kata Nainggolan, yang terlihat banyak kejanggalan dan terindakasi penyimpangan pada item pengadaan belanja dan makanan. Hal ini juga terlihat saat pelaksanaan kegiatan itu dimana makanan terkesan asal ada tanpa

Kata Mereka Kami sudah mendapatkan laporan dan akan mempertanyakan permasalahan yang timbul saat kegiatan itu.

Kami akan sesegera mungkin memanggil pihak yang terkait dalam kegitan itu.

”

”

Jhon Hugo Silalahi Anggota DPRDSU Komisi E

Anggaran panitia pelaksana sebesar Rp9 milliar perlu diaudit.

Jika ditemukan adanya indikasi korupsi maka Ketua Panitia harus mempertanggungjawabkannya.

” memperhatikan anggaran yang telah disediakan untuk perkotaknya sebesar Rp26.000 per kotak.

Jika dikalkulasikan dengan pagu sebesar Rp1.100.090.000, nilai kontrak sebesar Rp974.485.500. Dengan perhitungan harga snack Rp13.000 perkotak, harga nasi kotak Rp26.000 perkotak.

Dari hasil perhitungan setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen dan setelah dikurangi keuntungan perusahaan 10 persen maka totoal nilai pengadaan belanja makanan dan minuman sebesar Rp785.346.724-, Dan jika harga snack dan makanan sebesar Rp39.000, dikalikan dengan jumlah peserta maka biayanya sebesar Rp174.681.000,- lalu dikalikan selama 5 hari maka biayanya sebesar Rp873.405.000-.

Kalau 5 hari saja dilaksanakan kegiatan itu, kata Nainggolan, pemborong sudah mengalami kerugian sebesar Rp88.058. 276.

Apalagi saat dikonfirmasi Ketua Umum Panitia pelaksanaan kegiatan FLS2N Hendri Siregar mengatakan nasi kotak tetapdibagikanselama 7 hari sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan itu

berlangsung. "Jika demikian maka pemborong semakin merugi sebesar Rp437.420.276," sebut Nainggolan.

Sambungnya, untuk anggaran pengadaan belanja makanan dan minuman FLS2N harus segera diusut karena diduga pengadaan ini menjadi proyek akal-akalan.

Bahkan pihak pemborong telah melakukan berbagai upaya untuk menutup nutupi ketidakberesan pengadaan tersebut.

Termasuk membagi-bagikan uang sebesar Rp200.000 kepada wartawan untuk tidak mengungkap kasus ini.

Menurut Ketua LSM MAPPAN-SU ini, upaya yang dilakukan si pemborong untuk menutupi kesalahannya itu sah-sah saja, kendati demikian temuan ini akan tetap dilaporkan Nainggolan kepada pihak yang berwenang karena telah merugikan negara.

Selain anggaran pengadaan belanja makanan dan minuman terindakasi penyimpangan, pengadaan lainnya juga terindakasi hal yang sama, yaitu, Pengadaan transportasi FLS2N, perusahaan pemenang tender CV.

PERWIRA. Nilai Pagu sebesar Rp970.

198.000, nilai kontrak sebesar Rp960.

500.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp873.

181.818 sebesar Rp87.318.182, PPh 1,5 persen sebesar Rp13.097.727 sehingga total Rp860.084.091. Sementara keuntungan perusahaan 10 persen sebesar Rp86.008.409 dari perhitungan tersebut nilai pengadaan Rp774.075.682.

Jumlah peserta 4.479 orang dan jumlah pengangkutan (bus) 98 unit.

Pengadaan Perlengkapan FLS2N, perusahaan pemenang tender PT. TRANS KREASINDO PRODUCTION Nilai Pagu sebesar RP3.749.690.000, nilai kontrak sebesar Rp3.665.460.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp3.332. 236.363, sebesar Rp333.223.637 , PPh 1,5 persen sebesar Rp49.983.545, Total sebesar Rp3.282.252.818. Keuntungan perusahaan sebesar 10 persen Rp328.225.282 sehingga berdasarkan perhitungan ini nilai pengadaan sebesar Rp2.954.027.536.

FJ Pinem

”

Inspektorat Harus Turun

Ketua GP TENDIK Sumut

Maret 2014 kami baru akan melakukan audit untuk kegiatan FLS2N, itupun setelah Pemda melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan setelah itu melaporkannya ke DPRD Sumut.

”

Mikael Togatorop Humas BPK RI

”

PENGADAAN PENYELENGGARAAN ACARA FLS2N NILAI pagu sebesar Rp1.550.000.000, nilai kontrak sebesar Rp1.538.800.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp1.398.181.818, sebesar Rp140.618.182, PPh 1,5 persen sebesar Rp20.972.727, sehingga total sebesar Rp1.377.209.091.

Keuntungan perusahaan 10 persen sebesar Rp137.720.909 sehingga dari perhitungan diketahui nilai pengadaan sebesar Rp1.239.488.182. Pengadaan Dokumentasi dan Promosi FLS2N, perusahaan pemenang tender PT.ADIPURA CITRA SINEMA Nilai Pagu sebesar Rp1.205.275.000, nilai kontrak sebesar Rp1.083.500.000, PPn 10 persen dari perkalian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp984.999.999, sebesar Rp98.500.000, PPh 1,5 persen sebesar Rp14.774.999 sehingga total sebesar Rp970.225.000.

Sementara keuntungan perusahaan 10 persen sebesar Rp97.022.500. Dengan begitu dari hasil perhitungan dapat dilihat besarnya nilai pengadaan sebesar Rp873.202.500.

Nainggolan meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar mencopot Ketua Panitia Hendri Siregar dari jabatannya karena tidak becus bekerja bahkan terkesan mengelak dari tanggungjawabnya sebagai ketua panitia, apalagi selama menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara beliau juga kurang koperatif terhadap wartawan.

Pada saat pertemuan dengan media Hendri selaku Ketua Panitia tidak mau menyebutkan berapa besaran anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan itu tapi saat ditanya secara pribadi Hendri baru mengatakan besarnya anggaran tapi hanya

perkiraan saja tanpa mau menyebutkan berapa dana shearing dari Kemendikbud.

Dan bukan itu saja, dalam buku panduan juga tertera jumlah stand pameran 40 buah dan tidak dipungut biaya apapun. Selain itu tidak diperboleh melakukan transaksi jual oleh peserta pameran.Namun pada pelaksaan pameran ada 2 stand pameran yang dipungut biaya. Kedua stand itu menjual pakaian, aksesoris dan penjual kue kering.

Umi, salah seorang pengisi stand yang berasal dari Padang mengatakan stand ini kami sewa selama pelaksanaan kegiatan FLS2N. "Biayanya yah kami serahkan pada panitia", kata Umi tanpa mau menyebutkan berapa nominal yang diminta panitia.

Bukan 2 stand ini saja yang dipungut biaya, sebutnya, pedagang kaki lima yang berjualan didepan stand ini juga

membayar sewa tempat kepada panitia."Mengenai uang sewa standnya yah lumayan besar juga walaupun keuntungan yang kami dapat tidak seberapa", ujarnya.

Selain terjadinya sewa menyewa stand pada kegiatan FLS2N juga terjadi transaksi jual beli barang. Dari hasil investigasi dilapangan, salah satu SMK yang ikut serta pada pameran tersebut menjual barang hasil kerajinan tangan siswa.

Stand yang dihuni oleh SMK Pencawan Medan menjual hiasan dan pernak pernik hasil kerajinan tangan siswa sekolah itu. Harganya bervariasi dari harga barang Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.

Sementara saat dikonfirmasi kepada Ketua Umum Panitia FLS2N Hendri Siregar, beliau hanya mengatakan masalah stand bukan tanggungjawab saya.

"Lagipula untuk apa diungkit lagi, kan pelaksanaannya sudah

selesai", ujarnya.

"Panitia tidak pernah memungut biaya stand dan kalaupun itu terjadi bukan tanggungjawab saya. Kan tidak mungkin semuanya harus saya awasi karena panitia sudah mempunyai tugas masingmasing", ucapnya dengan mimik kesal seolah-olah ingin melepaskan tanggungjawab dari permasalahan.

Hendri Siregar selaku Ketua Umum pelaksanaan FLS2N 2013 yang mempunyai tanggungjawab penuh pada kegiatan yang baru lalu itu seakan - akan tidak senang dikritisi oleh media padahal kegiatan FLS2N sudah bertaraf nasional dan menelan biaya milliaran rupiah.

Dari pantauan dilapangan 2 item dari 5 item pelaksanaan diduga terjadi penyimpangan yaitu masalah cattering dan masalah stand pameran.

PRAKTISI Hukum Abdi Nusa Tarigan SH dan Hendrik Soambaton SH mengatakan, pada setiap pagelaran ataupun festival permasalahan seperti ini sudah biasa terjadi dan ini sudah menjadi lumbungnya korupsi.

Sampai saat ini permasalahan seperti ini agak sulit untuk di ungkapkan. Kendati demikian semua tergantung dari kinerja aparat penegak hukum kita untuk menindaklanjutinya.

"Jika sudah ada temuan dan informasi dari media seharusnya aparat penegak hukum sesegera mungkin menindaklanjutinya sehingga ada efek jera. Dengan begitu tidak ada lagi lumbung bagi para koruptor," tegasnya.

Dia juga mengatakan, masalah pemadatan waktu pelaksanaan sudah menjadi pekerjaan panitia untuk mengambil keuntungan apalagi mengenai transaksi jual beli dan pemungutan biaya stand pameran. Inilah peluang bagi panitia untuk mengambil keuntungan walaupun dalam peraturan pelaksanaan tidak diperbolehakan mengutip biaya apapun.

Untuk itu, lanjutnya, KPK, Kejatisu, kepolisian dan BPK harus lebih intensif melakukan penyidikan. Adanya laporan dari masyarakat sudah bisa jadi bukti bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal ini, kata Tarigan, sikap yang ditunjukkan Ketua Umum Panitia FLS2N Hendri Siregar bukanlah sikap yang baik.

Sebagai ketua umum seharusnya dia bertanggungjawab penuh.

Jangan hanya buang badan dan mengganggap jika terjadi kesalahan yang bertanggungjawab adalah anggotanya, padahal tanggungjawab mutlak terletak pada ketua umum sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola anggaran.

Sementara Hendrik Soambaton SH, juga meminta agar tim penyidik segera turun menindaklanjuti permasalahan adanya penyimpangan pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tersebut.

Pada festival tingkat nasional seperti ini sudah tentu banyak oknum yang memanfaatkannya untuk mengeruk keuntungan.

Oknum ini tidak boleh dibiarkan.

Ini menjadi tugas penting bagi KPK, kejaksaan, Poldasu dan Kejagung untuk melakukan penyidikan. Dan menjadi tugas utama bagi BPK untuk melakukan audit terhadap kegiatan itu.

"Jika terbukti melakukan penyimpangan, aparat penegak hukum harus segera menindaknya dan mengadilinya sehingga memberikan efek jera bagi oknum lainnya," pungkasnya. (FER)

Khusus untuk makanan yang dimenangkan perusahaan CV.SIDODADI terkesan asal jadi dan tidak memenuhi standar gizi yang baik untuk para siswa yang sedang berlomba padahal anggaran yang disediakan sebesar Rp974.485.500. Bahkan makanan yang dikemas dalam kotak itu hanya dibagi selama 5 hari padahal pelaksanaan kegiatan berlangsung dari tanggal 16-22 Juni 2013.

Persolan makanan, kata Hendri itu sudah kesepakatan dengan pemenang tendernya yaitu CV.SIDODADI dan dihari terakhir nasi kotak masih dibagikan kepada para peserta dibandara saat keberangkatan.

Suatu jawaban namun tidak masuk diakal dari Ketua Umum FLS2N Hendri Siregar. Nasi kotak dibagikan dibandara saat para peserta akan berangkat pulang kekotanya masingmasing.(FER)

APA sih manfaat kegiatan FLS2N yang menelan biaya sebesar Rp9 milliar..? Perlu dipertanyakan manfaatnya.Jangan hanya membuat kegiatan untuk kepentingan pribadi yang berkedok peningkatan prestasi siswa. Demikian dikatakan praktisi hukum Ahmad Fadhly Roza,SH. Dia menyebutkan, untuk menggungkapkan adanya penyimpangan pada kegiatan itu perlu kerja keras dan keseriusan aparat penegak hukum. Dan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menurunkan tim inspektorat untuk melakukan pemeriksaan laporan dari ketua panitia.

Pelaksanaan kegiatan ini sudah melanggar etika moral dimana saat ini masyarakat kita sedang menghadapi krisis dan masalah perekonomian, namun disisi lain kegiatan ini terkesan menghambur-hamburkan uang.

Perlu adanya keseriusan pihak Kejatisu dan BPK untuk menindaklanjutinya. Jangan hanya menunggu laporan dari LSM dan masyarakat baru bertindak padahal media sudah ramai memberitakannya. "Pemberitaan diberbagai media seharsunya sudah bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyidikan", kata Fadhly.

Apalagi, lanjutnya, setelah kegiatan usai ketua panitia malah mengelak dari tanggungjawab padahal kegiatan itu sepenuhnya tanggungjawab Hendri Siregar selaku ketua umum. "Baik buruknya hasil kegiatan itu harus dia pertanggungjawabkan apalagi anggarannya mencapai Rp9 milliar."Ini bukan jumlah yang sedikit",pungkasnya.(FER)

KPK POS

6

319 Mahasiswa Cot Kala Langsa Terima Pembekalan LANGSA - Sebanyak 319 mahasiswa/i STAIN Cot Kala Langsa mengikuti pembekalan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), KPM sendiri merupakan salah satu program mata kuliah dan bentuk Tri Dharma dari setiap Perguruan Tinggi, Tahun ini Cot Kala melaksanakan pembekalan bagi angkatan Ke 24 gelombang ke- 2, yang dilaksanakan di Aula STAIN tersebut, kamis (27/6).

Bupati Aceh Timur melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Drs. Irfan Kamal, MS.i pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan KPM tidak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan mahasiswa/i, “melalui kegiatan ini nantinya akan berdampak positif bagi mahasiswa/ i sendiri, kegiatan ini dilaksanakan untuk membimbing adik-adik sebelum benar-benar dilepas ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini,” ujarnya.

Bupati Aceh Timur juga bepe-

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

san kepada seluruh peserta KPM agar dapat beradaptasi dengan masyarakat setempat, “adik-adik nantinya harus menyadari bahwa masuk ke wilayah orang adalah sebagai pendatang untuk itu jagalah tingkah laku dan menjaga adat istiadat dimana ditempatkan, dan hendaknya mampu memberikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat”, pesannya.

Sementara itu Ketua Panitia, Junaidi, MA mengatakan kegiatan pembekalan ini dilaksanan untuk membekali para peserta sebelum diterjunkan ketengah masyarakat, “pemekalan ini bertujuan untuk memberi pembekalan dan arahan kepada para mahasiswa/i yang akan mengikuti KPM dan ditempatkan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Junaidi juga menambahkan mahawsiswa/i peserta KPM nantinya akan ditempatkan di wilayah Kecamatan Peurelak Timur dan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur yang akan dilepas pada tanggal 3-juli mendatang dan akan berbaur dengan masyarakata selama 45 hari.(BSO)

Bupati: KIP Tolong Izajah Caleg Diteliti SINGKIL - Bupati Aceh Singkil,H Syafriadi SH,meminta Komisioner Independen Pemilihan (KIP) setempat menyahuti aspirasi masyarakat untuk meneliti keabsahan izajah calon legislatf (caleg) yang akan ikut dalam Pemilu 2014.

"Saya berharap, anggota komisioner yang dilantik hari ini mau manyahuti aspirasi masyarakat untuk meneliti izajah caleg mulai

dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.Kita tidak mau ada unjuk rasa lagi,setelah dilantik muncul masalah izajah lagi" kata Syafriadi.

Demikian disampaikan oleh Syafriadi,dalam pidato sambutannya pada acara pelantikan lima anggota KIP untuk periode 20132018,yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna,Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil,Senin pekan

lalu.

Syafriadi, menambahkan, penelitian izajah caleg tersebut sangatlah penting mengingat berbagai persoalan kerap muncul setelah caleg bersangkutan terpilih sebagai anggota DPRK. "Jadi soal izajah ini tolong ini dituntaskan,sehingga tidak muncul ribut-ribut dibelakang hari.Bila perlu gandeng pihak kepolisian

bersama dinas pendidikan" tambah Syafriadi.

Lima anggota KIP hasil penjaringan Komisi A DPRK Aceh Singkil tersebut masing-masing, Dodi Syahputra, Yarwin Adi Dharma,Syahrial Raf,Tita Rospita dan Rahmi Syukur.Mereka dilantik oleh bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Pusat Nomor 561/Kpts/KPU/2013 ten-

tang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KIP Aceh Singkil,yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli lalu.

Ikut hadir dalam acara tersebut,Dandim 0109 Singkil Letkol Inf Puguh Binawanto,Kapolres AKBP Bambang Syafrianto SiK,Ketua DPRK Putra Arianto SE,,serta puluhan undangan lainnya.

(AZT)

Bapeluh Kunci Maju Mundur Empat SKPK ACEH TIMUR - Sekda Aceh Timur, Drs. HT. Bahrumsyah, MM menyebutkan, maju - mundurnya empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sangat tergantung pada Badan Penyeluhan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) Aceh Timur.

Sebab, koordinasi dan sinkronisasi program kerja berada ditangan BP4K. Keempat SKPK tersebut, maksud Sekda Aceh Timur adalah, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural (Distan), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (disnak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

“Oleh karenanya, BP4K harus mensinkronisasikan program kerja sesuai dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur,” kata Bahrumsyah ketika membuka Rakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Aula Serbaguna Idi, Kamis (4/7).

Dia menambahkan, sesuai dengan ketentuan bahwa kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan azaz dan tujuan sisitem penyuluhan. “Untuk menjalankan amanah dari UU No 32 / 2004 dibutuhkan koordinasi

untuk mensinkronisasikan keempat SKPK ini agar program andalan dinidang kehutanan, pertaanian, kalautan dan peternakan 2012-2017 berjalan maksimal,” kata Bahrumsyah.

Penyelenggaraan penyuluhan, sambung Sekda, dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan misi Kabupaten Aceh Timur dengan target meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. “Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran,” kata Bahrumsyah sembari menandaskan, sasarannya adalah terwujudnya ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pembangunan berbasis ekonomi daerah.

Rakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Aula Serbaguna Idi yang berlangsung sehari penuh, Kamis (4/7) itu dihadiri 24 camat dan sejumlah perwakilan dari masing-masing SKPK terkait serta para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berada di Kabupaten Aceh Timur. Dalam sesi pembukaan dihadiri kepala SKPK seperti Kepala Disperindag, Koperasi dan UKM, Kepala Disnak, Kepala Distan dan Kepala Disnak.(BSO)

Ketua DPR-RI Kunjungi PWI Kota Langsa LANGSA - Ketua DPR-RI, Marzuki Alie mengunjungi Kantor PWI Perwakilan Kab.Aceh Timur,Kota Langsa,dan Kab.Aceh Tamiang dijalan syah kuala Gampong Daulat Kecamatan Langsa Kota,Kota Langsa, Sabtu(6/7).Rombongan tiba di Kantor PWI sekitar pukul 10:30 disambut Ketua PWI,Agusni AH,dan sejumlah pengurus PWI Perwakilan Kab.Aceh Timur,Kota Langsa,Kab.Aceh Tamiang,dan para wartawan media cetak dan electronik.

Hadir dalam kunjungan tersebut, wakil ketua DPRK Langsa, Syahyuzar AKA,anggota komisi X DPR-RI,Muslim wakil ketua DPR Aceh Timur,Mirnawati,wakil ketua DPR Aceh Muhammad Tanwier Mahdi dan anggota DPRK Langsa Ir.Joni.

Kunjungan tersebut terlihat sederhana dan penuh keakraban, sambil makan jagung dan kacang rebus,Marzuki Alie berbincangbincang tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Menurutnya,Kebijakan harga BBM tersebut karena memang tuntutan karena di Asia,harga BBM di indonesia yang termurah.

Namun demikian,dengan naiknya harga BBM,pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan langsung sementara (BLSM). Hal ini untuk mengimbangi pendapatan masyarakat dengan naiknya harga kebutuhan bahan

pokok.Meskipun bantuan itu hanya sementara,akan tetapi pemerintah terus mengeluarkan program yang dapat mensejahterakan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur.

Ketua PWI Perwakilan Kab. Aceh Timur,Kota Langsa,dan Kab.Aceh Tamiang,Agusni AH, mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR-RI yang telah berhadir dan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke kantor PWI. ”Mudahmudahan kunjungan ini dapat bermanfaat bagi anggota PWI khususnya di tiga kabupaten dan masyarakat Kota Langsa umumnya,” harap Agusni.

Kunjungan Marzuki di Langsa yaitu,bersilaturrahmi ke sekretariat PWI Perwakilan Kota Langsa,Kab.Aceh Timur,dan Kab. Aceh Tamiang,meresmikan kantor DPC Partai Demokrat Kota Langsa, Marzuki Alie juga menyerahkan bantuan beasiswa terhadap 1.200 siswa SD,SMP,dan SMA di Langsa,serta sumbangan bantuan untuk 22 rumah ibadah (masjid) diLangsa dan,memberikan kuliah umum di kampus UNSAM Langsa,mengunjungi madrasah Ulumul Quran(MUQ) Kota Langsa bersama Wali Kota Langsa Usman Abdullah dan muspika setempat,meninjau pelabuhan Kuala Langsa,bertemu dengan tokoh masyarakat Langsa, Kab. Aceh Timur,dan Kab.Aceh Tamiang di Aula SMKN 3 kota Langsa.(BSO)

BUPATI Aceh Timur Hasballah M.Thaib didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh Timur ketika meninjau Komplek SKB yang kurang dimanfaatkan di Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Idi Timur, Senin (1/7).

Rocky Minta Komplek SKB Difungsikan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rokcy dihadapan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat

meminta Komplek SKB di Desa Seuneubok Teungoh, Kecamatan Idi Timur. Hal itu dinilai penting untuk menyelamatkan bangunan pemerintah.

"Harapan kita adalah komplek ini dimanfaatkan, karena beberapa gedung layak dijadikan ruang kelas untuk belajar, seperti Diklat

Prajabatan," pinta Rocky saat meninjau Komplek SKB Aceh Timur di Idi Timur, Senin (1/7).

Dia menambahkan, komplek tersebut kini telah tersedia kursi dan meja, namun halaman yang ditumbuhi semak-semak perlu dibersihkan segera, sehingga tidak terkesan terbengkalai.

"Tapi yang perlu dibenahi adalah jalan didalam Komplek SKB dan jalan tembus ke pusat perkantoran harus dibangun, sehingga memiliki akses yang mudah dalam pemanfaatan kompek yang hari ini kita nilai kurang dalam pemeliharaan dan pemanfaatan," sebut Rocky. (BSO)

Konspirasi Geuchik Repotkan Bupati ACEH TIMUR - Fenomena politik di Aceh Timur masih terasa sangat kental meski, Pemilukada sudah berakhir dua tahun yang lalu, namun para timses masih saja merasakan aroma kinerjanya sampai saat ini meski kandidatnya sudah menang dan duduk untuk mengabdi ke masyarakat Aceh Timur.

Memang tidaka ada yang salah jika seorang simpatisan merasa berbangga hati jika jagonya menang dan bisa duduk di kursi pemerintahan, tapi terkadang kegembiraan tersebut sudah di luar konteks seorang simpatisan yang militan, karena terkadang ada simpatisan yang mempunyai permasalahan pribadi akan tetapi harus Bupati pula yang harus mengatasi persoalan tersebut.

Inilah uniknya, terkadang si simpatisan tersebut tidak bisa memilah dan memilih mana kinerja dan kerja, terkadang pula Bupati terbawa evoria tersebut, sungguh disayangkan jika Bupati harus sampai terlibat langsung sampai ke bawah.

Salah satunya contoh adalah seorang Geuchik di Kecamatan Indra Makmue. Geuchik yang

berinisial AL alias Gheuchik P belum lama ini membuat heboh lantaran sikap konyolnya yang membawa permasalahan pribadinya ke Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib. Berawal dari rasa tidak sukanya Geuchik P ini dengan salah seorang warga yang memiliki usaha di desanya Geuchik P membuat provokasi terhadap warganya untuk menentang dan memusuhi orang yang memiliki usaha tersebut hingga akhirnya Bupati bahkan Kapolres Aceh Timur dibuat sibuk oleh Geuchik P. Alhasil usaha Geuchik P berhasil akan tetapi hanya beberapa orang saja, bisa dibayangkan satu desa yang terdiri dari lima dusun hanya dua kepala dusun yang mengikuti hasutannya, sedangkan tiga dusun termasuk Imam Mukim, Tuhapeut tidak pernah sejalan dengan pemikiran Geuchik P. Kepala Dusun yang tidak sejalan dengan Geuchik P itu mempunyai alasan yang mendasar. Seperti disampaikan salah seorang Kepala Dusun kepada Lapan6 belum lama ini mengatakan: “kami bukannya membangkang dengan Geuchik tetapi kami ini mau mencari kebe-

Geuchik P, bahkan kami juga mendesak kepada Kapolres Aceh Timur agar secepatnya mengambil alih kasus-kasus yang mengendap di Polsek Indra Makmue. Jangan sampai membela simpatisannya Bupati menjadi repot dibuatnya.

Sebagian warga Gampong Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur menuntut agar diadakan pemilihan Geuchik yang baru. Masyarakat setempat menilai bahwa Geuchik yang ada saat ini dinilai gagal memimpin Desa pemakaran tersebut, karena Geuchik sekarang ini tidak bisa membaca dan menulis selain itu Pak Geuchik juga kurang bermasyarakat.

Salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Geuchik AL atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Geuchik P ini sangat kurang bermasyarakatnya, jangankan untuk turun ke masyarakat sedangkan untuk kepentingan warga Gampong saja Geuchik P enggan datang. Jika ada kegiatan Gampong seperti gotong royong Geuchik P jarang Nampak, bahkan untuk pengajian Gampong juga tidak pernah hadir. Bahkan pernah ada kegiatan musyawarah Gampong.(BSO)

naran, karena selama ini yang kami rasakan adalah pembohongan dan pembodohan yang dilakukan Geuchik P terhadap kami. Bayangkan selama Geuchik lebih dari dua memimpin belum ada pembangunan yang nampak, bagaimana mau membawa kemajuan desa kami sedangkan membaca atau menulispun Geuchik P itu nggak bisa.

Setiap ada pertemuan baik di Gampong, Kecamatan bahkan di Masjid Geuchik P tidak pernah Nampak, apa itu contoh yang baik seorang pimpinan, setiap ditanya hasil rapat atau pertemuan Geuchik P selalu menjawab saya baru sibuk jadi tidak bisa mengikuti rapat.

Mana ada sibuk padahal Geuchik P hanya duduk-duduk di rumah.

Bhkan pernah ada undangan pertemuan di Gampong kami, undangan Geuchik P yang buat dan dia pula yang teken, undangan juga sudah disebar, baik Camat, Kapolsek, Danramil serta perangkat Gampong dan warga sudah kumpul semua tapi Geuchik P tidak ada Nampak hadir, ketika petemuan sudah selesai saat ditanya Geuchik P menjawab tidak ada undangan buat dia, lucu-kan undangan atas

perintah dia teken dia pula, kok dibilang tidak dapat undangan”.

Jelas Kepala Dusun yang tidak bersedia ditulis namanya itu.

Lebihlanjut Kepala dusun tersebut menambahkan Geuchik P memiliki sejumlah kasus yang mengarah ke tindak pidana akan tetapi semua kasus itu tenggelam bahkan bisa dibilang hilang ditelan bumi kaena tidak ada tindak lanjutnya meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib.

Beberapa kasus Geuchik P yang sarat dengan tindak pidana adalah: Penyelewengan Beras Miskin (Raskin) pada tahun 2007 dan Dana BKPG pada tahun 2011.

Kami selaku masyarakat yang merasa sangat dirugikan oleh Geuchik P sudah melaporkan ke Polsek Indra Makmue, laporan diterima tapi tindak lanjut nggak ada, jangankan tindak lanjut dipanggilpun nggak ada.

Sebelum mengakhiri pembicaraan dengan (LP3K Ri) nara sumber tersebut menegaskan belum lama ini kami sudah menggalang dukungan kepada seluruh warga gampong kami yang intinya mendesak Bupati Aceh Timur untuk mengevaluasi keberadaan

kenyamanan jamaah selama beribadah di masjid tersebut tetap terjaga. Syech juga berkesempatan mengumandangkan Adzan waktu shalat jum’at tiba dan setelah shalat jum’at berkesempatan mengelilingi masjid dan komplek pesantren tersebut.

Hadir dalam peresmian masjid tersebut Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un, Kasat Binmas Polres Aceh Timur, AKP. Mukhtar, Unsur Muspika Kecamaetan Peureulak Barat serta sejumlah pengurus dayah dan balai pengajian dalam Kecamatan tersebut.(BSO)

Syech Zamil Thalal Asyi didamping Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un saat membuka selubung nama masjid.

Pengusaha Arab Bangun Masjid Aceh Timur ACEH TIMUR - Bangunan Masjid Birwalidain berarsitekturkan bangunan Masjid Nabawi diresmikan, masjid yang dibangun di Komplek Pondok Pesantren Darussa’adah Cabang Peureulak Barat tepatnya berada di gampong Alue Bu, Kecamatan Peurelak Barat merupakan hadiah dari Syech Zamil Thalal Asyi, Pengusaha asal Arab Saudi keturunan Aceh.

Menurut Pimpinan Pondok Pesantren Darussa’adah Cabang Peureulak, Tgk. H. Kamaluddin Arbi, pembangunan masjid ini merupakan keinginannya untuk mendirikan sebuah masjid di

Aceh hal ini disampaikan Syech Zamil Thalal Asyi saat bertemu dengan Pembina Pusat Darussa’adah Teupin Raya, Tgk. H. M. Yahya, “Pembangunan ini sendiri merupakan keinginannya untuk mendirikan sebuah Mesjid di Aceh sebagai bentuk hadiah dari beliau atas keuntungan yang didapat saat melakukan pembangunan rehab masjidil haram, Ujarnya saat ditemui disela-sela peresmian Mesjid Birwalidain tersebut, jum’at (28/ 6).

Kamaluddin juga berharap masjid yang dihadiahi tersebut tidak hanya diramaikan dengan berbagai kegiatan santri

Darussa’adah, tetapi juga diharapkan kepada seluruh umat islam ikut memakmurkannya sehingga Masjid tersebut benarbenar bermanfaat, “mari bersama-sama kita makmurkan masjid ini, sehingga apa yang dihadiahi oleh Syech Zamal Thalal Asyi kepada kita tidak siasia,” harapnya.

Syech Thalal Asyi sendiri dalam sambutan peresmian dan penyerahan Masjid Birwalidain yang diterjemahkan Pembina Pusat Ponpes Darussa’adah Teupin Raya, Tgk. H. M. Yahya berharap, agar masjid tersebut dapat dijadikan sarana ibadah umat islam di sekitar bangunan

masjid itu, baik siang ataupun malam, terutama di bulan ramadhan nanti. “beliau berharap agar masjid ini menjadi tempat beribadah bagi umat islam terutama bagi masyarakat disekitarnya, dan hendaknya setiap shalat lima waktu dilakukan secara berjamaah, apalagi sebentar lagi bulan ramadhan tiba mari kita makmurkan masjid ini dengan kegiatan ibadah,” katanya.

Syech menekankan agar segera dibentuk susunan pengurus masjid agar dapat memelihara, merawa dan menjaga kebersihan serta

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

Pasangan Saurma Dideklarasikan TARUTUNG - Pasangan Balon Bupati Taput, Saur Lumbang Tobing dan Manerep Manalu (Saurma) dideklerasikan bertempat di Tanah lapang serbaguna Tarutung, Jumat (12/7). Deklarasi tadi dihadiri masyarakat pencinta Saurma sekitar 15 ribuan massa dari 15 Kecamatan di Taput.

Pasangan Saurma tadi diusung dengan perahu, Golkar, Demokrat, PKBP, Barnas dan PAN dan dihadiri ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga, DPP Ampi Pusat Roberto Lumban Gaol.

Saurma mengajak agar pembangunan yang sudah berjalan di segala lini harus terus dilanjutkan dan Pemilukada Taput harus berjalan damai. Sebelumnya, pasangan ini didaulat berjalan kaki dari kediamannya menuju lokasi deklarasi dan acara diawali dengan kebaktian bersama yang dipimpin rohaniawan.

M Simanungkalit warga yang ikut dalam deklarasi itu mengatakan

pasangan Saurma merupakan pasangan yang paling ideal antara usahawan dan birokrat. “Artinya, guna memajukan Taput usahawan akan lebih pure, baik mendatang investor maupun mendongkrak hasil tanaman pangan maupun produksi lainnya, usahawan sudah teruji dikonteks ini, Manerep merupakan birokrat murni, tatanan pemerintahan akan disepuhnya sesuai dengan aturan yang ada dan konsisiten,” katanya.

Ketua Partai Golkar Taput, Torang Lumban Tobing (Toluto) pada kesempatan itu mengajak segenap elemen masyarkat agar benar-benar tidak salah memilih pemimpin Taput untuk melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan. “Masyarakat Taput harus tetap tenang menghadapi Pemilukada, hindarkan konflik yang sangat berefek pada sengsaranya rakyat. Pemilukada ini harus kondusif,” tukasnya. (PR)

Balitbang Gelar Sosialisasi Penguatan SIDa MEDAN–Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan menggelar Sosialisasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIda) dan pemberian penghargaan dan hadiah kegiatan SIDa di Hotel Grand Antares Medan, Senin (8/ 7). Kegiatan yang dibuka langsung Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan Ir Qamarul Fattah ini, diharapkan mampu melahirkan inovasi di instansi dan kehidupan masing-masing yang bermanfaat bagi Pemko Medan dan masyarakat.

Menurut Qamarul, SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Selain itu untuk mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.

Serta menumbuhkembangkan koloborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

Qamarul menjelaskan, segala sesuatu di era globalisasi selalu dikaitkan dengan kecanggihan dari peralatan yang ada dan digunakan menggambarkan tingkat atau level kehidupan maupun konsumsi yang lebih tinggi. Untuk itu produkproduk selalu dimodifikasi dasn di update untuk mengimbangi yang lama. “Untuk inilah dibutuhkan inovasi,” kata Qamarul.

Selanjutnya, ungkapnya, penguatan sistem inovasi merupakan program nasional melalui peraturan bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.03 Tahun 2012 dan No.36 Tahun 2012 yang merupakan pilar dari Sistem Inovasi Nasional (Sinas). Serta sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan telah membentuk tim Koordinasi SIda Kota Medan.

“Untuk itu saya berharap kepada seluruh peserta sosialisasi pengutan SIDa ini diharapkan akan mampu melahirkan inovasi di instansi dan kehidupan masingmasing yang bermanfaat bagi Pemko Medan dan masyakat,” harapnya.

Sedangkan kepada penerima

penghargaan dan hadiah SIDa, Qamarul mengatakan Pemko Medan berharap untuk tidak berhenti dalam melakukan inovasi sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat Kota Medan untuk berinovasi di segala bidang.

Kepala Balitbang Kota Medan Drs Hasan Basri MM dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan ini digelar sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas keinovasian di Kota Medan.

Kemudian, peningkatan kualitas dan pemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing secara global. “Di samping itu untuk mendorong budaya inovasi.

Menciptakan dan men guasai ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi. Serta, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Hasan.

Sedangkan manfaat kegiatan ini digelar, paparnya, guna melakukan dan mengoptimalkan peran penelitian, pengembangan dalam inovasi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kota Medan. Selanjutnya, peningkatan sosialisasi tentang inovasi teknologi, inovasi sosial, inovasi bisnis dan inmovasi lainnya.

Lalu, pemanfaatan potensi inovasi untuk meningkatykan kesejahteraan masrakat Kota Medan.

Ditambahkan Hasan lagi, peserta sosialisasi ini berasal dari utusan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah membuat kesepahamanan dengan Pemko Medan serta beberapa perguruan tinggi yang mungkin dapat menghasilkan inovasi, sejumlah pusat penelitian di Medan, beberapa SMK, pimpinan SKPD dan 21 kecamatan di Medan.

Acara sosialisasi ini juga diisi dengan pemberian penghargaan dan hadiah kegiatan penguatan SIDa . Adapun penerima hadiah dan penghargaan itu yakni Hasrul Hadi Hasibuan dan Donald Siahaan dari Pusat penelitian Kepala Sawit.

Hasil inovasinya yaitu produk coklat dan mesis berbahan cocoa butter dari minyak inti sawit.

Kemudian Rosnawyta Simanjuntak dan Hotman Manurung dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen dengan hasil inovasi pengolahan rumput laut menjadi produk pangan.(VIN)

SUMUT

Bupati Sergai Pimpin Apel Gabungan SERGAI - Pasca dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jumat lalu, (5/7) Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menggelar apel gabungan yang diikuti 7000an PNS bertempat di Lapangan Erry-Soekirman Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Senin (8/7).

Apel yang diikuti oleh para PNS dari tenaga teknis, pengajar dan tenaga kesehatan se-Sergai ini turut dihadiri oleh Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, Camat dan Kades se-Sergai serta Kakan Kemenag Sergai.

Bupati Ir. H. Soekirman dalam sambutannya menegaskan bahwa apel bersama yang dilakukan para PNS merupakan konsekuensi dari komitmen yang telah diucapkan sebagai abdi negara dan masyarakat. Apel bersama dapat dikatakan sebagai bukti kesetiaan dan kesiagaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelantikan untuk sisa masa

jabatan tahun 2010-2015 yang baru dilaksanakan menurut Bupati Soekirman tidak menimbulkan perubahan yang fundamental. Hal yang berubah hanyalah tanggung jawab dan wewenang Ir. H. Soekirman sebagai Bupati yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati. Namun secara keseluruhan tugas dan tujuan yang diemban adalah melanjutkan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk periode kepemimpinan 2010-2015.

Oleh karenanya, Bupati minta kepada PNS jajarannya agar tetap fokus dan terus berpacu dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Meningkatkan Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) sebagai bagian dari tanggung jawab profesi merupakan sebuah keharusan, tegas Bupati.

Kembali diingatkan kepada seluruh jajaran untuk terus mempertahankan trisukses di masingmasing SKPDnya yakni sukses

administrasi dan regulasi, sukses pelayanan publik dan sukses dalam hal pertanggungjawaban keuangan, tegas H. Soekirman.

Dalam sukses administrasi dan regulasi tidak hanya perlu disukseskan untuk birokrasi eksternal, namun juga untuk di dalam lingkungan internal lainnya seperti birokrasi administrasi kepegawaian dan lainnya. Reformasi birokrasi harus dimulai dari lingkungan internal dan selanjutnya kepada publik eksternal seperti pelayanan langsung yang diberikan kepada masyarakat luas.

Mengenai perubahan-perubahan yang dapat terjadi sewaktuwaktu, kita dituntut untuk mengikuti arus perubahan yang diinginkan karena setiap yang memiliki kemampuan adaptasi yang baiklah yang dapat bertahan (survive). Oleh karenanya, dalam mencapai visi dan misi daerah ini juga perlu terus bergerak dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan dengan bekerja secara profesional

dan tidak mengambil sikap bertahan (defensif).

Hal ini sesuai dengan jargon yang sedang dipopulerkan sebagai penyemangat pembangunan di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini yakni "Sergai yang bangkit, meraih prestasi dan bantu yang lemah" sebagai bentuk perubahan dan pergerakan menuju pencapaian visi dan misi sesuai yang diharapkan bersama, ujar Bupati Ir. H. Soekirman Menutup sambutannya, Ir. H. Soekirman minta kepada seluruh jajarannya agar maksimal dalam bekerja dan bekerja sama secara terorganisasi dan terstruktur sehingga memberikan hasil yang optimal. Dengan koordinasi yang baik, sebesar apapun pekerjaan yang akan dilaksanakan akan mencapai target, sasaran dan tujuan yang diharapkan bersama.

Dengan demikian diharapkan semua bagian harus menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan didasari semangat pengabdian kepada masyarakat di Sergai.(ARM)

semua potensi desa harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, ujar Soekirman.

Sebelumnya Kades Simpang Empat Lesmana Surya melaporkan bahwa Danau Lau Dendang ini sudah lama tidak dikelola dengan baik. dan sejak beberapa bulan terakhir ini sudah mulai dibenahi dengan swadaya masyarakat yakni kegiatan pengerukan sebanyak 1500 M2. Untuk itu diharapkan kepada Pemkab Sergai dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan daerah objek wisata Danau Lau dendang ini.

Sedangkan Ketua Kelompok Tunas Teratai Indah Ahmad Supardi SPd melaporkan bahwa Danau Lau Dendang ini luasnya hampir 5,2 hektar. Tujuan pembenahan kawasan Danau Lau Dendang ini bertujuan untuk menjadi tempat wisata keluarga dan tempat pemancingan. Diharapkan Pemkab Sergai melalui SKPD terkait dapat memberikan motivasi agar danau ini dikembangkan sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar danau.(ARM)

JAKARTA - Masalah presidential threshold (Preshold) atau ambang batas pengajuan calon presiden menjadi perdebatan utama di parlemen. Syarat besaran Preshold 20% kursi DPR menjadi kendala utama bagi parpol menengah dan kecil untuk mengajukan capresnya.

Berbagai kalangan menilai, sebaiknya diberikan kesempatan kepada 12 partai peserta Pemilu untuk mengajukan Capres. Apalagi kalau nanti Pemilu Legislatif dan Pilpres digelar bersamaan, maka rakyat diuntungkan, serta betapa besar efisiensi yang dihasilkan.

Berbagai kalangan mengungkapkan banyak partai-partai mengulur waktu agar UU Pilpres tak jadi direvisi. Dengan demikian, pasangan-pasangan capres dan cawapres dari partai menengah dan kecil menjadi terpasung Preshold. Partai-partai menengah dan kecil dalam posisi rawan dan bahaya jika UU Pilpres saat ini terus berlaku yakni, besaran Preshold 20 persen kursi DPR atau 25 kursi nasional.

Hanura, Gerindra dan PPP misalnya, menginginkan tidak ada Preshold atau dengan kata lain Preshold 20 persen yang diatur dalam UU Pilpres sebelumnya, harus direvisi atau dihapuskan.

Malah anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Hanura, Djamal Azis, curiga ada upaya menjegal Ketua Umum Partai Hanura Wiranto jadi Capres melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Presiden (Pilpres).

Rapat Baleg kembali tidak menghasilkan keputusan apa-apa mengenai RUU Pilpres. Hasil rapat memutuskan pembahasan RUU Pilpres ditunda sampai masa persidangan berikutnya dan harus ada keputusan sebelum tahapan awal Pilpres 1 Oktober dimulai.

Sudah tampak bahwa partaipartai besar (PDIP, Golkar dan Demokrat) tidak menginginkan revisi, dan terus mengulur waktu, agar waktunya habis, sehingga revisinya batal dan kembali ke UU sebelumnya.

Para analis khawatir dengan Preshold yang terlalu besar, maka partai menengah dan kecil akan terkendala dan terjegal mengajukan Capresnya. Jika UU Pilpres tak jadi direvisi, maka partai menengah dan kecil musti menyiapkan strategi, yaitu berkoalisi dengan partai lain. Isyarat itu sudah dilakukan Nasdem yang berniat koalisi dengan Golkar, misalnya.

Yang jelas, besaran presidential threshold 20 persen kursi DPR akan menjadi problem, bahkan momok, bagi partai menengah dan kecil untuk mengajukan capres.

Agaknya, pemilu presiden langsung dan reformasi demokrasi justru memakan partaipartainya sendiri.

Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyerahkan nasib revisi Undangundang Pemilihan Presiden (UU Pilpres) No 42 tahun 2008 ke pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.(BBS)

dengan partai politik masih dilarang?

Kalau di sini (UU Ormas), ormas tidak ada di aturan afilisasinya ke parpol. Di UU 8 itu yang diatur. Dari dulu, sebenarnya ditegaskan seperti itu, tidak ada ormas yang berada di bawah partai politik.

Ada ketentuan tentang sanksi bagi ormas yang melanggar.

Bagaimana pemerintah menjalankannya?

Kalau tindak pidana, ya tentu kita pidana, tetapi pribadi (pengurus) ya. Kalau organisasinya, kami minta fatwa dulu ke Mahkamah Agung, ini sudah pas belum untuk dibubarkan. Melalui proses peradilan, jadi bukan pemerintah sewenangwenang, proses hukum ini kita hormati. Jaminan hak asasi itu betul-betul ada di situ. jaminan persoalan akan melalui pintu hukum, tidak bisa pemerintah semena-mena.

Apakah dengan UU Ormas ini, organisasi massa yang melakukan kekerasan bisa ditindak?

Itulah yang diatur. Ini kalau mereka mendaftar,

pembekuannya tetap melalui MA, ada proses hukumnya.

Tapi kalau pribadinya yang melakukan tindak pidana, proses hukumnya ya terus.

Tetapi organisasinya kita minta fatwa dulu ke MA, ini lebih soft dari UU yang dulu.

Dalam UU ini juga diatur, tetapi tidak sekeras dulu lagi, ini melalui proses hukum.

Kita meminta, untuk yang terdaftar membubarkannya harus minta pendapat Mahkamah Agung dulu. Jadi membubarkannya harus melalui peradilan, melalui proses hukum. Jauh lebih soft UU ini dibanding UU nomor 8, tapi saya yakin tidak banyak orang yang membaca UU ini.

Ada kesan, setelah UU intelijen dan UU Penanganan Konflik Sosial disahkan, kini ada RUU Ormas, pemerintah ingin mengontrol gerakan massa. Apa betul begitu?

Kalau UU Penanganan Konflik Sosial itu kan konflik sosialnya yang diatur. Mana mengontrolnya? Nanti kalau tidak begini, kegiatan ormasormas seperti FPI nanti dibilang pemerintah tidak mengatur. (VIVA)

TANAM POHON–Bupati Sergai sedang menanam bibit pohon Mahoni pada kegiatan penanaman pohon di Danau Lau Dendang Dusun VIII Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, Senin (8/ 7).

Bumi Bukan Warisan Nenek Moyang SERGAI – Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) konsisten dalam upaya-upaya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Hal ini sesuai dengan visi Kabupaten Sergai yakni “Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten terbaik dengan masyarakat yang Pancasilais, Religius, Modern, Kompetitif dan berwawasan lingkungan”. Upaya yang terus digalakkan adalah gerakan menanam pohon.

Kita sebagai manusia yang menempatinya dan memanfaatkan bumi beserta isinya untuk kehidupan kita, tentunya harus bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikannya. Karena bumi tempat kita hidup hari ini bukanlah warisan nenek moyang kita melainkan pinjaman dari anak cucu kita di masa yang datang. Salah satu upaya untuk melestarikan bumi beserta isinya adalah dengan melakukan pelestarian lingkungan melalui gerakan menanam pohon.

Hal ini dikemukakan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H.

Soekirman dalam arahannya pada kegiatan menanam pohon di Danau Lau Dendang Dusun VIII Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah, Senin (8/7). Selain dihadiri Bupati Sergai turut hadir juga dalam acara ini Wakil Ketua DPRD Sergai Drs. Sayuti Nur MPd, Kadis Hutbun M. Aliuddin SP, Kadis Kanla Ir. M. Ramlan Matondang MSc, Kadis Parbudpora Drs. Jonny Walker Manik MM, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Camat Sei Rampah Drs. Fajar Simbolon, Kakan Lingkungan Hidup Drs. Saparwin, BITRA Indonesia Syafaruddin Siregar, Kades dan BPD Desa Simpang Empat serta anggota Kelompok Tunas Teratai Indah.

Bupati Soekirman sangat mendukung kegiatan pembenahan lingkungan ini. Oleh karenanya H. Soekirman menghimbau agar kita haruslah ikhlas bekerja ibarat matahari dan sabar ibarat laut dalam menjaga dan melestarikan bumi kita ini. Untuk itu Bupati Soekirman mengajak seluruh elemen masyarakat Sergai khusus-

nya masyarakat Desa Simpang Empat untuk sama-sama melakukan misbahul akhirat (kebahagian dan keselamatan dunia akhirat).

Serta untuk terus mengembangkan daerah Danau Lau Dendang ini dengan melakukan tiga hal yaitu tertib administrasi, tertib fisik dan tertib legalitas. Daerah ini bisa dijadikan objek wisata lokal yang dapat dinikmati masyarakat khususnya masyarakat Sergai.

Dengan berkembangnya Danau Lau Dendang sebagai objek wisata diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar danau melalui peningkatan ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini.

Disamping itu, untuk menjaga legalitas kawasan wisata ini, Bupati Soekirman berpesan Kepala Desa agar segera membuat kebijakan berupa Peraturan Desa dalam pengelolaan dan pengaturan objek wisata ini sehingga tidak dapat diambil alih oleh pihak lain. Karena

RUU Pilpres Bikin Galau Parpol Menengah & Kecil

Mendagari: “Banyak yang Belum Paham UU Ormas” UNDANG-undang Organisasi Kemasyarakatan akhirnya disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2 Juli 2013.

Pengesahannya lewat mekanisme voting di mana 6 fraksi mendukung pengesahan UU Ormas, sedangkan 3 fraksi lainnya menolak. Enam fraksi pendukung adalah Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, dan PKS. Sementara yang menolak adalah PAN, Hanura, dan Gerindra.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain, UU itu telah mengakomodir semua permintaan dari ormas-ormas. Pansus misalnya sudah merevisi draf RUU Ormas agar tak mencampuri ranah internal ormas. Masalah pendanaan ormas juga tetap diserahkan pada AD/ART masingmasing ormas. Menurutnya, dalam UU Ormas, pemerintah hanya memfasilitasi dan mengawasi.

Bagaimana sikap pemerintah.

Berikut petikan wawancara dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tak ada pasal yang represif terhadap ormas dalam UU tersebut.

UU Ormas akhirnya disahkan, apa sebenarnya

alasan pemerintah membuat undang-undang ini?

Selama inikan ormas diatur dalam UU nomor 8 tahun 1985, dan UU ini sudah tidak cocok lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan spirit tentang HAM dan demokrasi.

Sehingga dalam UU nomor 8 itu, merongrong negara saja dapat dibubarkan, menerima bantuan asing tanpa disetujui oleh pemerintah dapat dibubarkan. Itu UU nomor 8. Jadi tidak cocok lagi, padahal UUD sudah empat kali diamandemen.

Pasal hak asasi itu sudah dipertegas di situ.

Ada yang menyebut, RUU Ormas ini sama saja dengan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Ormas. Bagaimana menurut Anda?

Tidak. Kalau sekarang berlaku UU Nomor 8 tahun 1985 itu, ormas yang menerima bantuan asing tanpa persetujuan pemerintah itu harus dibubarkan. Kan tidak mungkin. Padahal, UU nomor 8 itu tetap berlaku kan? Itu tidak pas lagi. Itu sudah

tidak cocok lagi kan dengan demokrasi.

UU nomor 8 Tahun 1985 itu dinilai pernah digunakan untuk mengontrol Ormas dengan represif. Apakah tidak lebih baik UU tersebut dicabut saja dan tidak perlu membikin yang baru?

Tentu ormas perlu diatur lagi, UU organisasi kemasyarakatan itu. Dia (Ormas) akan menjadi suatu kekuatan yang cukup besar, sebagai civil society. Ormas itu sudah lebih dari 103 ribu di Indonesia yang terdaftar, baik di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum

dan HAM maupun Kementerian Sosial. Belum lagi yang tidak terdaftar, di provinsi, di daerah, kalau dijumlahkan mungkin sampai 200 ribu. Masak 200 ribu ormas, tidak ada UU yang mengaturnya.

Kalau dipakai UU lama, ya tidak bisa lagi digunakan.

UUD sudah empat kali diamandemen, sementara sekarang ini UU 1985 itu hadir sebelum UUD diamandemen.

Untuk itu, pemerintah bisa lah memahami usulan DPR itu, untuk merevisi UU Nomor 8, atau mengganti

untuk mengatur hak-hak warga negara yang mengeluarkan pendapat dan pikiran secara lisan dan tulisan.

Untuk mengatur juga, demokrasi berjalan. Tapi saya lihat, banyak pihak yang tidak memahami secara utuh UU yang baru itu karena disebabkan pengalaman masa lalu. Ini yang dikhawatirkan orang bahwa kita masih mengambil spirit UU nomor 8 itu.

UU Ormas ini dinilai tumpang tindih dengan UU Yayasan, karena definisinya yang luas. Bagaimana menurut Anda?

Itu beda dengan UU Yayasan, UU Perkumpulan juga ada kan, itu sendirisendiri. UU Yayasan mengatur yayasan, UU ormas mengatur ormas, ada lagi UU Perkumpulan. Saya kira tiga hal yang berbeda. Saya kira banyak yang belum membaca secara utuh UU itu lalu mengatakan ini anti demokrasi ini anti itu, sebenarnya tidak seperti itu. Ini jauh lebih baik, jauh mengakomodir amandemen UUD 1945 yang empat kali itu.

Ormas yang berafiliasi

KPK POS

13

Opini

E D I S I 260 15 – 21 JULI 2013

Program Spektakuler, Labuhanbatu Mengaji MEMASUKI tahun 2013 ini, Tigor Panusunan Siregar selaku Bupati Labuhanbatu bersama Suhari Pane, selaku Wakil Bupati meluncurkan program spektakuler : Labuhanbatu Mengaji. Program ini sejalan dengan Gerakan Mahgrib mengaji atau Gemar Mengaji. Melalui program ini, Pemkab Labuhanbatu mendorong seluruh Kenaziran Masjid untuk menindak lanjuti program Labuhanbatu mengaji di Masjid-Masjid.

Hasilnya, program ini mendapat sambutan hangat dan sangat positip dari berbagi elemen masyarakat, sehingga diawal pencanangannya saja sudah tercatat 100 Masjid melaksanakan Progran Labuhanbatu Mengaji. Dan yang lebih spektakuler lagi, seluruh guru mengaji yang mengajarkan ilmu membaca Alqur’an di Masjid-masjid mendapat honorium yang berasal dari APBD Labuhanbatu.

“Untuk tahap awal, kita menganggarkan kepada 100 Masjid. Namun untuk tahun mendatang akan kita tambah lagi dan honorium guru Mengaji akan kita upayakan penambahannya,” kata Bupati Tigor saat melounching Labuhanbatu Mengaji di Masjid Uswatun Hasanah Padang Matinggi – Rantauprapat beberapa waktu lalu.

Apa yang dilakukan oleh Tigor Suhari dengan berbagai terobosan dan menciptakan berbagai perubahan di daerah ini adalah guna suksesnya 3 Pilar Program Pembangunan Labuhanbatu yaitu : Mewujudkan Masyarakat 'Tidak Bodoh, Tidak Miskin dan Tidak Sakit".

Tiga Pilar Pembangunan Labuhanbatu itu juga diharapkan oleh Tigor Suhari sebagai landasan untuk bekerja dan melayani kepentingan di tengahtengah masyarakat termasuk secara terus-menerus mensosialisasikannya dengan kalangan Jurnalistik yang senantiasa terjalin kemitraan yang baik.

Meraih Prestasi KINERJA Tigor - Suhari Pane, bersama segenap jajaran Pemkab Labuhanbatu dalam kurun waktu 2 tahun ini ternyata tidak hanya mendapat penilaian dan sambutan positip dari berbagai lapisan masyarakat saja.

Namun lembaga pemerintah baik tingkat propinsi maupun pusat juga memberikan penilain atas prestasi kerja yang telah dilakukan Tigor - Suhari dengan jajaran Pemkab Labuhanbatu.

Untuk tingkat propinsi, Pemkab Labuhanbatu menerima penganugrahan Piagam Penghargaan Raskin Award Tahun 2012 yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, ST diwakili Kabid Pelayanan Publik Divre I Bulog Sumut, Sailan yang diterima oleh Bupati Labuhanbatu diwakili Plt. Sekdakab, H. Ali Usman Harahap, SH pada 1 Mei 2013 lalu di Rantauprapat.

Untuk prestasi tingkat Nasional, Kabupaten Labuhanbatu di tahun 2012 dan 2013 ini sudah mecatatkan 4 prestasi tingkat nasional. 2 prestasi Nasional adalah Penghargaan Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, RI untuk tahun 2012 dan Adiwiyata Mandiri tahun 2013 dengan kategori penilaian berhasilnya Pemkab Labuhanbatu Melalui BLH dibawah kepepimpinan Romiduk Sitompul, SH selaku Kaban menciptakan sekolah berwawasan lingkungan, Sedangkan penghargaan tingkat Nasional yang ketiga adalah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja / K 3 dari Kementerian Tenaga Kerja RI tahun 2013 yang diterima Bupati Labuhanbatu, Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dari Menteri Tenaga Kerja RI, Muhaimin Iskandar pada 30 April 2013 lalu di Jakarta. Pemberian penghargaan kepada Bupati Labuhanbatu itu disebabkan keberhasilan Tigor Panusunan Siregar membina dan mendorong perusahaan-perusahaa didaerah Labuhanbatu untuk melaksanakan Program K 3 sampai mencapai titik zero accident (kecelakaan kerja nihil).

Sedangkan Penghargaan tingkat Nasional atas prestasi Kabupaten Labuhanbatu yang keempat adalah perolehan Piagam Adi Pura Tahun 2013 untuk Ratauprapat dengan kategori kota kecil. Piagam Adi Pura ini diterima oleh Wakil Bupati Labuhanbatu, Suhari Pane, S.IP dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Balthasar Kambuaya pada 10 Juni 2013 lalu di Jakarta.

Menurut catatan, selama kurun waktu 12 tahun belakangan ini Penghargaan Adi Pura tidak pernah diperoleh Rantauprapat - Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan demikian, atas berbagai perubahan positip dan berbagai prestasi yang telah nyata di daerah ini, tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Labuhanbatu pada umumnya dan secara khusus pula bagi seluruh jajaran Pemkab Labuhanbatu yang dipimpin Bupati Tigor Panusunan Siregar dengan Wakil Bupati Suhari Pane.

Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Suhari Pane mencoba penggunaan grobak sampah.

TIGA TAHUN KEPEMIMPINAN TIGOR – SUHARI

DARI DEFISIT

ANGGARAN

HINGGA

MEMBEBASKAN KETERISOLIRAN CATATAN SAMUEL T SINAGA DAN HASANUDDIN HASIBUAN KABUPATEN Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang menempati area seluas 2561,38 Km 2 (256 138 Ha) yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 98 Desa/Kelurahan. Penduduk Kabupaten Labuhanbatu diperkirakan berjumlah 450.000 jiwa lebih.

Secara Geografi, Labuhanbatu disebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Disebelah Selatan berbatas

dengan Kabupaten Labuhanbatu selatan dan Padang Lawas Utara, disebelah Barat Berbatas dengan Labuhanbatu Utara dan disebelah Timur berbatas dengan Provinsi Riau.

Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang Bupati yang saat ini adalah Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dengan Wakil Bupati Suhari Pane, S.IP yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri pada 19 Agustus 2010 lalu. Kepemimpinan

Tigor - Suhari sangat akrab dengan sebutan membawa ‘Perubahan’ untuk Visi Labuhanbatu Mandiri 2015 menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020.

Membebaskan Keterisoliran Diawal kepemimpinannya selaku Bupati dan Wakil Bupati, Tigor – Suhari degan lapang dada harus menerima kenyataan struktur keuangan yang sangat-sangat kurang memadai. Betapa tidak, 90 persen lebih Dana Alokasi Umum (DAU) terserap untuk belanja PNS dan Keuangan Pemkab yang mengalami Devisit Rp50 Miliar. Di sisi lain, harus pula didengar dan disahuti tuntunan pembangunan sebagai konsekwensi janji politik kepada masyarakat dan roda pemerintahan yang harus berjalan dengan baik. Dengan keterbatasan dana, namun didukungan oleh Tim Struktur pemerintahan yang solid, Tigor - Suhari membuat terobosan perubahan, merealisasikan janji politik dengan cara menggratiskan urusan dokumen administrasi masyarakat di kantor Dinas Kependudukan dan Capil, berupa urusan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu keluarga (KK) bagi seluruh warga Kabupaten Labuhanbatu.

Terobosan perubahan inipun langsung mendapat sambutan dari masyarakat Labuhanbatu yang dibuktikan dengan banyaknya kegiatan urusan masyarakat di kantor Dinas Kependudukan dan Capil Pemkab Labuhanbatu. Sebagai contoh, hingga akhir Tahun 2011 saja terdapat 41.843 urusan Akte Kelahiran yang teralisasi dengan baik, 93.301 KTP dan 54. 494 KK. Banyaknya kegiatan/urusan masyarakat tersebut, benar-benar mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terobosan perubahan dan janji politik juga direalisasikan oleh Bupati Labuhanbatu, Tigor bersama Suhari dibidang pelayanan kesehatan dengan cara mengratiskan biaya berobat bagi

seluruh masyarakat yang memiliki identitas diri (KTP) berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu untuk pelayanan kesehatan di 15 Puskesmas yang ada di daerah ini. Demikian juga pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas Pembantu (Pustu) Polindes/Poskesdes, serta pelayanan tingkat kesehatan yang lebih spesipik lagi di RSU Rantauprapat. Sama halnya juga bagi masyarakat peserta Askesda hingga Rawat Inap kelas 3 RSU Rantauprapat.

Bagai gayung bersambut, program inipun sangat disambut positip oleh masyarakat karena jangkauan pelayanan yang begitu dekat, biaya untuk berkunjug yang sangat murah, berdaya guna, administrasi rujukan gratis dan terlebih pula adanya dukungan pemerintah Pusat yang menerapkan Jamkesmas, Jampersal serta dukungan pihak Askes.

Perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan ini, sangat dirasakan oleh masyarakat Labuhanbatu karena didukung oleh tenaga medis yang tersedia. Pada 2012 lalu dokter umum sebanyak 48 orang, dokter gigi 21 orang, dokter spesialis 45 orang.

Sementara Bidan sebanyak 480 orang dan perawat 482 orang. Disisi lain, Pemkab Labuhanbatu ternyata tak lupa pula menyukseskan program Nasional Keluarga Berencana (KB) khususnya bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada tahun lalu tercatat 81.336 pasangan. Sedangkan akseptor KB baru terlayani 13.957 pasangan (111,75 %) dari PPM 12.490. Sedangkan alat Kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah pil yakni 20.948 pengguna, suntik 17.579 pengguna, Implant 4.668 pengguna, kondom 1.943 pengguna, MOW 1.676 pengguna, IUD 1.503 pengguna dan MOP 12 pengguna.

Dibidang pendidikan, Tigor Suhari menerapkan perubahan melalui penghapusan segala jenis pungutan atau menggratiskan segala biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga SLTA Ne-

geri. Untuk penerapan dilapangan dan menjadi pedoman para Kepala-kepala sekolah, dengan tegas Bupati Labuhanbatu mengeluarkan surat edaran No. 180/1079/Kesra/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang larangan melakukan pengutipan disekolah (SD,SMP,SMA/SMK) dengan bentuk dan alasan apapun tanpa ijin tertulis dari Bupati Labuhanbatu.

Perubahan ini pun benar-benar dirasakan positip di 240 Unit SD Negeri dengan 56.616 murid, 32 unit SMP Negeri dengan 9.976 murid dan 20 unit SMA/SMK dengan jumlah murid pada tahun ajaran lalu 7.265 murid.

Selain itu, perhatian Pemkab Labuhanbatu sangat dirasakan juga para pelajar yang berprestasi lulusan SMA/SMK dan orang tua murid di tahun 2013 ini. Tak tanggung-tanggung, Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Siregar, membuat perubahan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 7/2013 tentang pemberian bantuan dana pendidikan. Hal ini adalah yang pertama di Sumatera Utara.

Dengan dasar Perbub itu, Pemkab Labuhanbatu mengalokasikan dana di APBD tahun 2013 sebesar Rp3 Miliar untuk beasiswa bagi lulusan SMA/ SMK asal Labuhanbatu yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik jalur undangan maupun ujian tulis. Khusus untuk siswa berprestasi masuk PTN melalui jalur undangan, Tigor telah menyerahkan dana beasiswa kepada 420 orang antara Rp4 juta hingga Rp6 juta/tahun, plus pemberian secara pribadi berupa 20 unit laptop pada 10 Juni 2013 lalu di Aula Asrama Haji Rantauprapat.

Dan yang lebih menggembirakan, diantara 420 orang siswa berprestasi itu, 15 orang siswa berasal dari SMA/ SMK wilayah pantai Labuhanbatu dan 10 orang diantaranya anak asal Sei Berombang – Panai Hilir. Prestasi siswa sepertiinibelumpernahterjadidalam10tahun terakhir di Labuhanbatu. ***

EKONOMI KERAKYATAN MENUAI PERUBAHAN DI BIDANG ekonomi kerakyatan, saat ini Pemkab Labuhanbatu tampak memberi perubahan dan perhatian yang serius kepada para petani, pengusaha UKM, nelayan dan Koperasi. Sebagai contoh, tahun 2013 ini Pemkab Labuhanbatu mengalokasikan dana Rp1 Miliar khusus bagi petani kencur di Sei Berombang yang tergabung dalam Koperasi petani di wilayah setempat. Selain itu juga ada bantuan peralatan pertanian mesin perontok bagi petani jagung dan yang lebih terkenal pula, bantuan perahu motor yang dilengkapi alat tangkap ikan bagi para nelayan diwilayah pantai Labuhanbatu serta relokasi tanpa konflik pedagang pasar baru Rantauprapat ke Pasar semi Modern Gelugur - Rantauprapat.

Pedagang atau pengusaha UKM yang merasakan perubahan dalam tatanan yang diterapkan Pemkab Labuhanbatu sekarang ini ada sebanyak 2.665 orang yang tersebar dalam 1 Pasar Semi Modern, 10 pasar dimana 5 diantaranya adalah pasar umum, sedangkan sisanya merupakan pasar desa/pekan. Selain itu, bagi pengusaha kecil/UKM maupun Home Industri dan para perajin, dibina oleh Dekranas Labuhanbatu dibawah pimpinan Dr. Hj. Fitra Laila TP. Siregar, Sp.THT bekerja sama dengan Dinas Perindag Kop UKM Pemkab Labuhanbatu.

Perubahan besar lain yang tampak

Tigor bertemu korban kebakaran di Sei Berombang. nyata di Labuhanbatu dalam 2 tahu terakhir ini adalah gagasan Tigor Panusunan Siregar yang nyata-nyata membebaskan wilayah yang selama ini tergolong terisolir menjadi wilayah yang memiliki akses langsung menuju Rantauprapat dan wilayah yang ada disekitarnya. Sebagai contoh, pembangunan badan jalan serta pengerasan jalan Desa Bandar Kumpul menuju Rantauprapat. Desa Bandar Kumpul yang selama ini dikenal dengan keterisoliran akibat perbukitan dan lembah.

Namun saat ini, istilah jalan berbukit dan lembah yang kadang digenangi air itu sirna dari ingatan warga setempat,

karena mereka telah memiliki infrastruktur yang baik dan menjadi akses langsung ke Rantauprapat.

Demikian juga halnya pembebasan kawasan terisolir wilayah pantai, dengan telah terealisasinya pembangunan jalan dari Desa Sei Rakyat menuju Sei Berombang – Panai Hilir.

Dan pembangunan serta pengerasan jalan Desa Sei Tampang menuju Desa Sei Penggantungan – Panai Hilir.

Dengan dibangunnya jalan kabupaten yang mengitari beberapa desa itu menjadi urat nadi peningkatan perekonomian rakyat. Dan predikat terisolir spontan sirna dari ingatan masyarakat

Sei Berombang, bahkan perekonomian masyarakat setempat dan warga yang bermukim di sepanjang lintasan jalan ini secara otomatis ikut terdongkrak naik.

“Saya tidak ada membawa uang.

Tapi saya membuat perubahan agar masyarakat Labuhanbatu bisa mendapat uang,” kata Tigor dalam beberapa pertemuan baik secara formal, maupun saat kunjungan kerja ke beberapa wilayah kecamatan di Labuhanbatu.

Keterisoliran wilayah pantai dari penerangan lampu listrik juga dijawab oleh Tigor – Suhari dengan melakukan terobosan baru lewat lobi kepada pihak

manajemen PT (persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai tingkat cabang, wilayah hingga tingkat Direksi di Jakarta. Hasilnya, suplai listrik milik PLN yang dahulunya dari wilayah Riau kekawasan Pantai Labuhanbatu dengan voltase rendah /redup dan sering padam, sejak tahun lalu diubah menjadi suplai listrik mandiri dengan cara membangun 4 unit mesin pembangkit listrik di Labuhan Bilik – Panai Tengah dengan kapasitas 2,5 MW. Dengan perubahan ini, suplai listrik hingga kepelosok desa di wilayah Panai Tengah, Wilayah Panai Hilir sampai Panipahan tercukupi dengan baik dan istilah listrik redup padam berganti dengan terang benderang.

“Anak dan kemanakan kita harus kita beri penerangan lampu listrik yang memadai. Sehingga mereka rajin membaca. Maka tujuannya adalah agar mereka tidak Bodoh,” kata Tigor Panusunan Siregar saat melakukan kunjungan kerja ke Labuhan Bilik beberapa waktu lalu.

Dengan adanya perubahan besar yang nyata dilakukan oleh Pemkab Labuhanbatu, khususnya dalam 2 tahun terakhir ini diwilayah pembangunan kawasan Hilir/pantai Labuhanbatu, membuat warga Melayu Bilah Labuhanbatu tergugah dan bersepakat memberi gelar kehormatan kepada Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Sirergar, sebagai Putra Melayu Bilah. ***

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

SUMUT

Soal SD Maju Dimerger Kesekolah Gagal Keputusan Walikota Rusak Pendidikan BINJAI - Aneh-aneh saja di Kota Binjai SD yang miliki murid 184 orang dianggap gagal oleh Walikota Binjai HM.Idaham sehingga SD tersebut digabung dengan sekolah yang hanya miliki 85 murid.

H.OK Arya Berikan Kartu Jamkesda BATUBARA - Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain menyerahkan 12.380 kartu Jamkesda kepada masyarakat Batu Bara, di aula kantor Bupati BatubaraLima Puluh, senin (8/7).

Pada penyerahan secara simbolis itu, H.OK Arya menyampaikan terima kasih kepada PT Askes yang telah bekerjasama dengan Pemkab memberikan jaminan kesehatan.

“Kepercayaan Pemkab Batu Bara kepada PT Askes Cabang Tanjung Balai dan pengelolaan jaminan kesehatan dalam program Jamkesda Batu Bara Sejahtera Berjaya. Program PT Askes terhadap 12.380 jiwa akan membuat PT Askes Cabang Tanjung Balai senantiasa komit melakukan peningkatan konsistensi dan kesinambungan mutu pelayanan program program ini,".

PT Askes sangat tergantung kepada operasional pemberi pelayanan kesehatan (PPK), baik Puskesmas, Apotek, Rumah sakit dan PPK lainnya dalam pelayanan. "Karena itu, kita berharap kegiatan pemberian Jamkesda ini dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat," ucapnya.

Kegiatan yang dirangkai dengan launching kartu Jamkesda Batu Bara ini

dihadiri Sekdakab T.Erwin SE, unsur Muspida, para SKPD Pemkab Batu Bara, para camat dan jajaran Dinas Kesehatan Batu Bara. Kepala PT Askes (Persero) Cabang Tanjung Balai, Rasinta Ria Ginting menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan kepada PT Askes dan akan berkomitmen tinggi untuk selalu siap secara terus-menerus mengoptimalkan potensi yang ada menghasilkan kualitas pelayanan.

Solidaritas dan kepedulian sosial harus terus kita galakkan dan implementasikan dalam program-program kerja. Kartu Jamkesda ini dapat dipergunakan untuk berobat gratis diseluruh Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) Batubara.

Disamping itu Pemkab Batubara setiap tahun secara rutin mengadakan operasi katarak, bibir sumbing dan tahun ini sudah dilaksanakan dengan jumlah peserta 25 orang pasien di Puskesmas Rawat inap Labuhan Ruku, dan insya ALLAH pada bulan agustus mendatang akan kita laksanakan kembali dengan peserta yang sudah mendaftar 100 orang, pungkasnya. (SAH)

Wabup Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV LABURA - Pelantikan para pejabat didasari Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 821.24/1148/BKD/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II,III dan IV di lingkungan Pemkab Labura. Juga SK Bupati Labuhanbatu Utara nomor 821.24/1149/BKD/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Labura.

Pelantikan dilaksanakan pada (8/7) di ruang Aula Kantor Camat Kualuh Selatan Kab.Labura.

Wakil Bupati (Wabup) Labura H.Minan Pasaribu SH,MM langsung memimpin palntikan menggantikan bupati. Acara ini turut juga dihadiri Ketua DPRD Labura Drs H.Ali Tambunan, Sekdakab Drs. Edi Sampurna Rambey M,Si Staf Ahli, Asisten I Bidang Pemerintahan Habibuddin Siregar S,Sos, Inspektur Suren Situmorang,SH serta para kepala SKPD di lingkungan Pemkab.Labura.

Sambutan Bupati dibacakan Wakil Bupati mengatakan pelantikan yang baru saja dilaksanakan merupakan salah satu wujud keseriusan Pemkab Labura mengelolah sumber daya aparatur, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa tanggungjawab dan optimalisasi kinerja. Dengan harapan itu dipandang perlu melakukan promosi, mutasi dan rotasi jabatan dan mengisi kekosongan jabatan dan pentingnya penyegaran sebagai upaya merubah suasana kerja,bidang tugas dan tanggungjawab secara umum.

Tidak ada yang luar

biasa dari pelantikan ini, sebab semua ini sesuai undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian serta berbagai aturan kepegawaian lainnya. Jabatan adalah sebuah amanah yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik, terutama amanah dari masyarakat yang memiliki harapan guna mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik.Berhasil tidaknya pembangunan di Kab.Labura secara keseluruhan sangat tergantung pada kinerja masing-masing komponen SKPD di lingkungan pemerintah Kab.Labura.

Adapun pejabat eselon II-B yang dilantik terdiri dari 6 pejabat di antaranya Drs.H.Sofyan Yusma M,Si menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pejabat eselon III-A terdiri dari 11 pejabat di antaranya Drs.Adlin Sinaga menjadi Camat Kualuh Leidong, Eddy Malvin SihalohoS,Sos menjadi Kepala Bagian Organisasi pada Setdakab.

Eselon III-B terdiri dari 23 pejabat,eselon IV-A terdiri dari 33 pejabat baru, eselon IV-B terdiri dari 13 orang pejabat baru yang dilantik. Terhadap pejabat fungsional terdiri dari 6 menduduki jabatan baru sebagai pengawas diantaranya Tumbur,A.Md dari guru SD Negeri 1154 67 Kanopan Ulu menjadi Pengawas Pendidikan Agama Kristen Kec. Kualuh Hulu Kab.Labura. Kepala sekolah baru terdiri dari 10 (Kepala SMA 3 orang,SMP 1 dan SD 6 orang) kecuali M.I.Ansari S,Pd dari Kasek SD Negeri 118184 Kec.NA IX-X menjadi Guru SD 116902 Kec.NA IX-X. (MSH)

Setelah keluar SK Walikota anehnya SK tersebut tidak boleh diberitahukan kepada Komite Sekolah.

Dan para Guru yang PNS maupun yang honor bila mana keberatan disuruh buat pernyataan pengunduran diri dari PNS. Inilah gaya Idaham-Timbas plus Kadis Pendidikan Anang Wibowo yang mengelolah Pendidikan di Binjai.ujar B.Ginting sekjend (BCW) kota binjai kepada Koran ini rabu pekan lalu.

B.Ginting bahwa LSM (BCW) “BINJAI CORRUPTION WATCH pro OPPOSITION” Kota Binjai Sumatera Utara yang getol terus menyoroti pola Pemko Binjai soal pendidikan" langsung surati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Ketua DPRD Kota Binjai Cq.Komisi C yang menangani bidang pendidikan perihal Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor:420-591/K/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Alih Fungsi 2 (dua) Sekolah Dasar (Yang salah satunya adalah) SD Negeri 020618 menjadi SMP Negeri 13.

Surat Lembaga BCW N o . 0 1 0 / B C W- K B / P / V I I / 2013 tanggal 08 Juli 2013 menerangkan isi Surat Keputusan Walikota Binjai huruf (b) yang merupakan dasar pertimbangan yang berbunyi “Bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di SD Negeri 020618 dinilai kurang efektif dan efesien, oleh karena jumlah murid tidak memenuhi rasio kelas sesuai aturan yang berlaku” dan ini tidak tepat dan keblinger dan patut menjadi perhatian Menteri maupun Komisi C DPRD Kota Binjai.

Berdasarkan fakta dan laporan Sekolah SD No.020 618 yang digabung kesekolah SD No.020619 masih sangat efektip dengan jumlah murid yang sangat rasio yakni untuk Tahun Ajaran 2012-2013 per April 2013 memiliki 184 murid masing-masing kelas 1. 27 murid, Kelas II. 34 murid, Kelas III.29 murid, Kelas IV.29 murid, Kelas V.36 murid, Kelas VI.29 murid sedang penerimaan Peserta Didik Baru kelas 1 tahun 20132014 berjumlah 24 Murid dan dipastikan akan ber-

tambah jika penerimaan Murid baru tersebut tidak dilarang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai”.

SD Negeri 020619 terindikasi gagal karena tidak memiliki Murid sesuai dengan rasio hanya memiliki 85 murid bahkan penerimaan murid tahun ini hanya 5 orang dan sepatutnya SD 020619 yang digabung ke SD No.020618 justru bukan sebaliknya, tulis surat BCW. Sambungnya "Dalam suratnya BCW juga menerangkan Pihak SD Negeri No.020618 mendukung alih fungsi terhadap Sekolah yang gagal dan menentang penggabungan dengan SD No.020619 yang muridnya jauh lebih sedikit (50%) dari SD No.020618 dan setidaknya SD No.020618 tidak keberatan jika lokasi proses belajar mengajar dipindahkan kegedung SD No.020 619 untuk kepentingan gedung Sekolah SMP Neg.13 dengan terlebih dahulu menggabungkan SD No. 020619 ke SD No.020 618 dan hal ini sangat beralasan untuk menghargai kinerja para pendidik SD No. 020618 yang masih mampu mempertahankan rasio kelas dengan murid.

Juga dilaporkan bahwa pihak SD Negeri No.020618 Jum’at lalu (5/7) bersama orang tua muri mengadakan rapat bersama Komite

dihadiri 119 orang dengan hasil rapat menentang apa yang dimaksud pada huruf (b) SK Walikota Binjai serta menolak penggabungan kecuali SD No.020619 digabung dengan SD No.020618. tandasnya" Para orang tua meminta Walikota untuk meninjau kembali dasar pertimbangan hurup (b) SK Nomor.420-591/K/ 2013 serta mengrubahnya sesuai data dan fakta yang sebenarnya bahkan terdapat ultimatum jika batas waktu akhir Juli 2013 tidak direalisasi, maka Komite dan Orang Tua Murid akan melakukan aksi demo menuntut diterbitkannya SK Walikota sesuai dengan data yang benar, tulis surat itu.

Juga dilaporkan tentang sikap oknum Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Binjai ber-inisial S.G yang mempersalahkan pihak Sekolah SD No. 020618 karena telah memberitahukan SK Walikota Binjai No.420-591/K/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Alih Fungsi Sekolah kepada Komite Sekolah disusul sikap oknum Kabid Pendidikan Menengah Umum ber-inisial H.H. menekan para Guru/PNS SD No.010618 agar membuat pernyataan pengunduran diri dari PNS jika keberatan SD tersebut digabung de-

ngan Sekolah yang gagal.

BCW juga memberi pendapat dan saran bahwa alih fungsi bagi Sekolah Dasar menjadi Sekolah Menengah terutama SD yang sudah tidak memiliki rasio jumlah murid patut didukung oleh semua pihak dan munculnya kalimat pada hurup (b) dasar pertimbangan Walikota Binjai disinyalir sebagai laporan data palsu dari Kabid Sekolah Pendidikan Dasar sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan untuk dilakukan perubahan sesuai fakta yang sebenarnya tidak akan mengurangi martabat Pemko Binjai dan justru Pemko Binjai akan lebih bermartabat serta dihormati jika merubah keputusan sesuai fakta.

Sementara itu Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Binjai Drs. Syahri Ginting saat dikonfirmasi lewat ponsel Senin pekan lalu tidak membatah kondisi SD Negeri 020618 yang masih memiliki standard efektif dengan rasio yang normal maupun kondisi sekolahnya SD Negeri 0201619 yang mendapat angin segar tidak terkena likuidasi. Syahri Ginting tidak berani mengomentari lebih jauh tentang SK Walikota dan meminta BCW untuk membantu meredam berbagai reaksi yang muncul ujar Sari".(SBR)

Bupati Resmikan Vihara Lokesvara Pertama Di Sergai SERGAI - Dalam upaya meningkatkan saddha (keyakinan) terhadap Tuhan sang pencipta serta melengkapi sarana tempat ibadah, ratusan ummat Buddha dari berbagai daerah dan Serdang Bedagai (Sergai) menghadiri peresmian rumah ibadah Vihara Lokesvara di Komplek Indah Permai Desa Pon Kecamatan Sei Bamban, Minggu (7/7).

Vihara yang diresmikan langsung oleh Bupati Sergai Ir. H. Soekirman turut juga dihadiri Wakil Ketua Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Upasaka Thony, Wakil Ketua INTI Sumut Ir. Tommy Wistan, Wakapolres Sergai Kompol Pramono, anggota DPRD Sumut Sony Firdaus SH, anggota DPRD Sergai Budi Sumalim SE, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, Kabag Kessos Ikhsan AP, Kakan Kesbangpolinmas Drs. Ramses Tambunan M.Si, Camat Sei Bamban Roy Pane S.Sos, Ketua FKUB Drs. H. Irfan El Fuadi Lubis, para Bikkhu, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di-

sambut meriah dengan atraksi barongsai.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya mengungkapkan bahwa acara peresmian Vihara ini merupakan kegiatan pertama di Kabupaten Sergai setelah dilantik menjadi Bupati. Hal ini merupakan suatu penghormatan bagi Bupati Soekirman karena dapat hadir pada peresmian rumah ibadah ummat Buddha yang pertama kalinya di resmikan di Kabupaten tanah bertuan negeri beradat ini.

Lebih lanjut Soekirman menjelaskan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia peresmian pada saat audensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai, Vihara Lokesvara ini merupakan rumah ibadah yang dibangun secara swadaya murni dari masyarakat dan merupakan Vihara pertama yang telah memiliki patung Buddha Satya Murni kebanggaan bagi ajaran Agama Buddha di Kabupaten tercinta ini.

Pemkab Sergai memberi-

kan apresiasi tinggi terhadap semangat kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat penganut ajaran Buddha yang ada di Kabupaten Sergai dalam membangun tempat peribadatan bagi masyarakat. Pemkab Sergai beserta jajaran senantiasa menghimbau agar semangat kebersamaan dan kegotongroyongan ini selalu terjalin dengan baik serta semakin ditingkatkan, ujar Bupati Soekirman.

Dengan adanya Vihara Lokesvara ini lanjut Soekirman, maka akan menambah keanekaragaman budaya lintas etnis di Sergai, serta dapat memperkokoh empat pilar pendukungnya yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI akan menjadi nilai dasar dalam berkehidupan di Negara Indonesia ini, kata Bupati Ir. Soekirman.

Soekirman juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Sergai agar bangkit dari keterpurukan dan ketidakberdayaan serta selalu berprestasi dalam segala hal.

Buatlah sesuatu yang membanggakan sehingga dapat bermanfaatkan bagi orang lain dan yang terakhir, kita harus membantu yang lemah. Artinya jangan hanya berkaca pada diri sendiri tapi harus melihat sekeliling kita karena masih banyak lagi orang yang membutuhkan pertolongan, tutur Bupati Sergai.

Mengakhiri sambutannya Bupati H. Soekirman menghimbau kepada para pengurus Vihara dan Klenteng serta pengurus rumah ibadah lainnya yang ada di Kabupaten ini agar segera mendaftarkannya ke Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sergai dengan tujuan mendukung program Pemerintah di bidang agama.

Sebelumnya, Ketua Panitia penyelenggara acara Ery Sudjoko melaporkan bahwa Vihara Lokesvara merupakan Vihara Buddhis pertama diresmikan di Sergai. Ery mengisahkan bahwa Vihara ini awalnya adalah sebuah cetiya 9 disebuah rumah sewa yang memulai kegia-

tannya pada tanggal 27 Januari 2008 silam. Karena jumlah ummat terus bertambah dan ruangan yang kurang nyaman sehingga muncul inisiatif untuk membangun sebuah Vihara yang nyaman dan lebih luas dari sebelumnya. Sedangkan tujuan didirikannya Vihara ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan terhadap nilai luhur ajaran Buddha.

Dalam kesempatan yang sama Pembina Vihara Lokesvara Nurny Angsana mengucapkan terimakasih atas dukungan dari semua pihak dan seluruh komponen masyarakat lintas etnis yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga pembangunan rumah ibadah ini dapat diselesaikan dengan singkat.

Vihara Lokesvara ini merupakan bukti nyata dari kekuatan doa dari seluruh ummat, kekuatan kekeluargaan, kebersamaan, kerukunan ummat beragama serta kekuatan dukungan dari Pemkab Sergai.

(ARM)

KPUD Buka Pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati TAPUT - Pendaftaran terakhir bakal (Balon) Bupati dan wakil Bupati Taut di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Taput berlangsung tegang (Sabtu 6/7) malam atau hingga pukul 24.0 WIB, sejumlah pasangan balon saling mengklaim atau berebutan partai politik yang sama sebagai penghantar untuk pendaftarannya.

Namun berbeda pengumuman partai tersebut padahal sesuai peraturan yang dikeluarkan KPUD, atau partai politik hanya bisa mengusung satu bakal balon.

Namun dalam pendaftaran terakhir malam kemarin ada tujuh bakal calom melampirkan dukungan partai politik yang sama dan lain penyusunannya.

Mereka antara lain, pasangan Sanggam Hutapea dan Martinus Hutasoit yang mendaftar sekira pukul 23.00 WIB mengklaim diusung 19 parpol yang sebagian parpol tersebut sebelumnya telah digunakan pasangan Ratna Ester Lumbantobing R. Harianja antara lain PPI, PPD,

PKDI, PSI dan Pelopor.

Demikian juga pasangan Nikson Nababan/Mauliate Simorangkir mendaftar sekira pukul 14.00 WIB mengklaim diusung PDIP, Patriot, Buruh dan Barnas , padahal sebelumnya pasangan Saur Lumbantobing / Manerep Manalu telah menggunakan partai Barnas tersebut bersama dengan Partai Golkar , PAN, PKPB dan Demokrat.

Sekira pukul 22.30 WIB pasangan Pinondang Simanjuntak/ Ampuan Situmeang juga datang mendaftar dan membawa berkas yang mengklaim diusung Partai Barnas, Partai Buruh, PIB dan PPRN. Padahal pendaftaran sebelumnya yaitu pasangan Sanggam Hutagalung/ Sahata Sinaga yang mengklaim diusung partai PDS, PKB dan PPRN. Sedangkan yang menggunakan partai Barnas, sebelumnya juga ikut Nikson Nababan/ Mauliate Simorangkir.

Hal yang sama terjadi terhadap partai Demokrat yang mana pada pukul 23.30 Wib, pasangan Bangkit Sila-

ban/ Dafid Hutabarat mendaftar dan mengklaim diusung partai Demokrat bersama Gerindra dan Partai Merdeka, padahal sebelumnya pasangan saur Lumbantobing / Manerep manalu dan Pasangan sanggam Hutapea/ Martinus Hutasoit telah menggunakan partai Demoktrat.

Meskipun kejadian demikian, ketua KPUD Taput Lamtagam Manalu bersama seluruh anggota Lambas Matondang, Chids Aritonang dan Jampiter Lumbantoruan serta sekretaris John Suhartono Purba, tetap juga menerima semua berkas pendaftaran tersebut. Namun bukan terjadi jaminan untuk lolosnya para bakal calon tersebut untuk ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada Taput 2013 ini.

Pantauan KPK Pos dikantor KPUD Taput sabtu (6/ 7) sejak pukul 10.00 Wib suasana cukup kondusif namun cukup tegang masingmasing pasangan balon yang mendaftar terlihat ber-

wajah tegang dan capek, sehingga Ketua KPUD Taput Lamtagam Manalu setiap menerima pendaftaran tersebut selalu mengatakan, jangan terlalu tegang santai saja, karena semua berkas yang diterima akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan KP UD. Masalah lolos tidak lolosnya para balon untuk ikut ke Pilkada Taput 2013 ini, bukan kami yang menentukan adalah peraturan yang berlaku” Jelas Lamtagam Manalu.

Sejumlah berkas yang masuk ke KPUD, ada sejumlah balon Bupati diusung Partai yang sama, misalnya partai Barnas, sudah tiga kali mengusung bakal Balon, Partai Demokrat Tiga kali, PPRN dua kali dan Partai Buruh tiga kali, masingmasing para bakal Calon melampirkan Partai tersebut kepengurusan yang berbeda.

Kami tetapkan menerima berkas pendaftaran ini, dan terkait dengan permasalahan Calon Ganda dari Partai-partai tersebut, kami juga akan koordinasi dengan KPU

Propinsi dan Pusat termasuk ke Mekuham , keabasahan partai tersebut. Karena sejumlah berkas yang masuk kepada kami ada partainya sama tapi kepengurusannya berbeda dan mengusung bakal balon yang berbeda. Jadi bisa saja yang menggunakan partai tersebut harus ada yang gugur atau semuanya digugurkan katanya.

Sampai batas akhir pendaftaran ke KPUD Taput atau hingga Sabtu pukul 24.00 WIB, jumlah para bakal calon adan 9 pasangan dari jalur partai, yakni : Pasangan Saur Lumbantobing/ Manerep Manalu, Pasangan Ratna Lumbantobing/ R. Harianja, Banjir Simanjuntak/ M. Situmeang, sanggam Hutagalung/ Sahat Sinaga (Sekjen PPD S Pusat); Nikson Nababan/ Mauliate Simorangkir; Sanggam Hutapea/Martinus Hutasoit; Pinondang Simanjuntak/ Ampuan Situmeang; dan Pasangan Bangkit Silaban/ Dapid Hatabarat; sedangkan dari jalur perseorangan Pasangan Margan Sibarani/ S. Nababan. (SLBT)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

Provinsi Kepulauan Nias Harus Kita Wujudkan NIAS - Provinsi Kepulauan Nias harus kita wujudkan bersama karena telah menjadi dambaan masyarakat Nias, baik yang masih tinggal di daratan Pulau Nias maupun yang tinggal di luar daerah Nias. Hal ini dikatakan Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli,MM pada rapat kesepakatan Forum Kepala Daerah se-Kepulauan Nias yang dilaksanakan di kantor Bupati Nias Selatan Jln Baliho Indah Kota Teluk Dalam, kemarin.

Menurut Bupati Nias, pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik dan praktis serta meningkatkan infrastruktur pembangunan di berbagai sektor sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang. Acara diskusi bersama ini dilaksanakan untuk membahas kelengkapan persyaratan administrasi pembentukan calon ibukota Provinsi Kepulauan Nias, maka diharapkan segera keluar keputusan DPRD dan Gubernur Sumut Provinsi Sumut, ujar bupati Nias.

Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi mengu-

capkan selamat datang kepada sesama teman bupati/ walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, segenap Tim Badan Persiapan Pembangunan Provinsi Kepulauan Nias dari pusat, provinsi dan Kepulauan Nias dalam rapat diskusi/kesepakatan tentang calon Ibukota Provinsi Kepulauan Nias dan segala persyaratan administrasi. Tentu semua tidak jauh berbeda dengan persyaratan pada pemekaran dua kabupaten satu kota di Kabupaten Nias pada beberapa tahun yang lalu.

Pada tersebut ditetapkan nota kesepakatan bahwa calon Ibukota Provinsi Kepulauan Nias berada di Kota Gunungsitoli, segala persyaratan administrasi segera dilengkapi dan ditindaklanjuti. Rapat tersebut dihadiri Buapati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi, Bupati Nias Utara Drs Edwar Zega BSc, Bupati Nias Barat AA Gulo SH MH dan Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase MSP. Hadir juga para Ketua DPRD empat kabupaten dan Kota Gunungsitoli, para Sekda seKepulauan Nias, badan persiapan pembentukan provinsi di tingkat pusat dari tingkat I Sumut (Medan) dan Kepulauan Nias. (Yagi)

45 Pejabat Eselon IV Di Pemkab Asahan Dilantik KISARAN - Sebanyak 45 pejabat eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda), H Sofyan MM, Jumat, 5 Juli 2013 diaula Melati Pemkab Asahan.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam arahan dan bimbinganya menyampaikan beberapa pesan yang harus dijalani, diantaranya, meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk segera memahami fungsi dan tugas dengan baik, sehingga mengetahui dengan benar kedudukan dan wewenang bertugas. Kemudian sebgai pejabat jadilah figur teladan yang baik dengan tetap berpegang teguh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga mencerminkan kepribadian aparatur Negara yang netral dan prosefional.

Selain itu, Bupati Asahan meminta pejabat untuk meningkatkan serta membina kerjasama yang harmonis dengan seluruh perangkat yang ada untuk menciptakan suasana yang kondusif, sejuk dan nyaman khususnya di lingkungan kerja masing-masing.

Khusus untuk para tenaga kesehatan yang dilantik, seperti kepala Puskemas, Bupati Asahan akan menunutut kinerja para tenaga kesehatan tersebut.

Bahkan bila pelayanan di Puskesmas tidak mengalami peningkatan, maka Kepala Puskemas terancam dicopot.

“Saya akan lihat kinerja para kepala Puskemas yang baru, bila tidak sanggup segera nyatakan tidak sanggup sebelum saya copot dari jabatan sebagai kepala puskemas, apalagi penempatan kepala puskemas merupakan rekomendasi dari Kadis Kesehatan, “ kata Bupati Asahan.

Ia meminta kepada petugas puskemas harus dapat meberikan pelayan yang baik kepada seluruh pasien.

Berikan sapaan yang hangat dan senyuman, sebab dari hal tersebut terbangun emosional yang baik antara pasien dan petugas. Sehingga pasien merasa mendapat pelayanan yang baik dari puskemas tersebut.

45 pejabat eselon IV yang dilantik, diantaranya, dr Robin Lumban Tobing menjadi Kepal puskemas Simpang Empat, dr Surya Hadistya Putra menjabat Pj Kepala Puskemas Bagan Asahan, dr Manumpak Roy Luanda Sitorus kepala Puskemas Aek Songsongan, dr Rahmat Abdi Kepala Puskemas Sei kepayang Barat, dr Susy Irmayani Kepala Puskesmas Sei Apung, dr Hari Sapna Pj Kepala Puskemas Binjai Serbangan dan sejumlah pegawai lainnya. (IN)

Camat Bintang Bayu Persentase Di Mts GUPPI SERGAI - Mengisi kegiatan Ramadhan,Camat Bintang Bayu Sariful Azhar,SH berkesempatan memberikan persentase tentang Leadhership (kepemimpinan) dihadapan 148 Siswa MTs GUPPI Bintang Bayu, Kamis (11/ 7) yang dihadiri Kepala Madrasah Ali Rahmad,S.Pd dan para guru.

Pada paparan materinya, Camat mengupas secara luas tentang kepemimpinan.

Menurut Sariful Azhar, bahwa untuk menjadi pemimpin seseorang harus punya kemampuan problem solving, mampu memecahkan setiap permasalahan, mengambil keputusan tepat dan selalu aktif dalam memberikan motivasi dan masukan.

Sikap memiliki jiwa memimpin akan tumbuh dengan baik jika dibarengi

sifat rendah hati dan berkemampuan memimpin dengan hati.Kita berharap dengan memegang teguh sifat jujur nantinya akan muncul calon-calon pemimpin dari Kecamatan Bintang Bayu khususnya dari Mts GUPPI,ucap Camat.

Sementara Kepala Madrasah GUPPI Ali Rahmad, S.Pd mengatakan kegiatan ini adalah untuk mengisi hari libur anak sekolah dan bertepatan pula dengan datangnya bulan suci Ramadhan.

Kegiatan Pesantren Kilat ini diikuti seluruh siswa dan guru sebagai pembimbing berlangsung tiga hari dan berakhir Sabtu diisi dengan kegiatan buka bersama.Kita ingin para siswa mengisi bulan Ramadhan ini dengan kegiatankegiatan positif (ARM)

SUMUT

Komisi-B Pastikan PT.ATMINDO Banyak Langgar Aturan DELI SERDANG - Sidang lanjutan rapat dengar pendapat Komisi-B DPRD Deli Serdang membahas keresahan masyarakat Desa Dagang Kelambir terhadap keberadaan PT.Atmindo, belum lama ini kembali digelar. Dalam sidang tersebut Komisi-B memastikan PT.Atmindo banyak menyalahi aturan perizinan.

Rapat dengar pendapat untuk ke dua kalinya ini, diadakan di aula kantor Desa Dagang Kelambir di Jl.Sei Blumei Hilir, Kec.Tanjung Morawa. Sesuai hasil rapat sebelumnya, pimpinan sidang Ir. M. Darbani Dalimunthe meminta pihak perusahaan dan instansi terkait agar pada pertemuan ke dua membawa surat-surat perizinan PT.Atmindo.

Alhasil, pada pertemuan ke dua di kantor Desa, komisi-B memperoleh sejumlah data yang menunjukkan pengurusan perizinan PT.Atmindo ditemukan banyak menyalahi aturan. Bahkan kesalahan itu turut melibatkan Kades Dagang Kelambir, Camat Tg.Morawa, Kepala Bapedalda Deli Serdang dan Kadis Cipta Karya Deli Serdang.

Ir. M. Darbani Dalimunthe menegaskan sejumlah surat perizinan yang telah diperoleh PT.Atmindo atas nama Dirut perusahaan bernama Lai Kim Tek tidak sesuai prosedur. Di antaranya tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan perusahaan”, tegas Darbani dihadapan puluhan warga Desa Dg.kelambir dan instansi terkait lainya.

Darbani juga selaku wakil Ketua komisi-B DPRD DS dari Fraksi PAN ini menambahkan, walaupun begitu, pelanggaran perizinan PT. Atmindo bukan kesalahan pihak perusahaan secara mutlak. “Tetapi kesalahan pihak berwenang yang mengeluarkan rekomendasi dan

Rapat dengar pendapat yang digelar Komisi B DPRD Deli Serdang, belum lama ini. perizinan-perizinan tersebut”, jelasnya.

Sementara itu, anggota komisiB DPRD DS dari Fraksi PDI-Perjuangan Apoan Simanungkalit, SE mengatakan, data yang ditunjukkan pihak perusahaan dan instansi terkait telah ditemukan pelanggaran. IMB terlebih dahulu keluar pada 28 Januari 2012, sementara izin UKL-UPL keluar pada 12 Maret 2012. “Mestinya izin UKLUPL yang terlebih dahulu diurus”, sebut Apoan.

Lanjutnya, “pihak Bapedalda sendiri ketika ingin melakukan kajian lingkungan di PT.Atmindo ternyata tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, begitu pula dengan pemerintah, dalam hal ini permohonan maupun keputusan izin lingkungan mestinya wajib diumumkan pemerintah, namun ternyata tidak ada, dan hal itu telah melanggar pasal 39, UU. 32 Thn 2009, dan perizinan yang telah dikeluarkan cacat hukum”, kata Apoan.

Sidang rapat dengar pendapat

ini akhirnya dibuat kesimpulan oleh pimpinan sidang Ir. M. Darbani Dalimunthe, bahwa, pihak perusahaan bersama instansi terkait telah nyata melanggar Undangundang, “untuk itu kita beri kesempatan waktu kepada masyarakat agar melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan secara baikbaik mencari bagaimana solusinya, silahkan masyarakat dalam suatu/ dua Minggu ini ketemu dulu dengan pihak perusahaan, dan pertemuan itu nantinya agar ditengahi Kepala Desa dan pihak-pihak Dinas terkait lain, dan setelah itu nanti baru kita adakan kembali pertemuan di kantor DPRD DS untuk mengambil kebijakan”, jelas Darbani.

Para undangan yang hadir dalam sidang rapat ke dua ini diantaranya, Dinas Cipta Karya DS diwakili M.Sidebang, Dinas Bapedalda diwakili Purba, Personalia PT.Atmindo Piter Simanjuntak bersama 3 pengacaranya dari LBH Putra Bhayangkara Sumut, anggota DanRamil 16 Tg.Morawa, Bhabinsa Kamtibmas Polsek Tg.Morawa,

Kepala Desa Dg.Kelambir, Kasi dari Pemerintahan Kecamatan Tg.Morawa Nelson Pakpahan, dan puluhan warga bersama kuasa hukum warga Kemalawati, AE, SH dkk.

Usai sidang / rapat ditutup, sejumlah anggota DPRD Deli Serdang yang hadir diantaranya, Darbani Dalimunthe, Apoan Simanungkalit, dan M. Ramli, mereka pergi berjalan-kaki bersama dengan perwakilan perusahaan menuju ke dalam lokasi PT.Atmindo.

Kuasa Hukum Protes Rapat dengar pendapat lanjutan yang diadakan di kantor Desa Dagang Kelambir kemarin, sempat menuai protes dari kuasa hukum warga yakni Kemalawati, AE, SH, pasalnya Kepala Desa Dg.Kelambir Haji Alfian, SH selaku tuan rumah, datang telat lebih satu jam dari waktu yang dijanjikan, sehingga warga terlantar menunggu, bahkan anggota DPRD DS Apoan Simanungkalit turut menjadi korban ketelantaran akibat Kades Haji Alfian, SH. (DIZ)

Dr.Melyani Bangun Hampir Satu Tahun Jadi Plt Kadis Kesehatan BINJAI - Ketua Lembaga Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai Gito Affandy mengaku pihaknya tengah membuat rencana dalam hal kontrol bidang reformasi birokrasi yang disinyalir diinjak injak oleh kepemimpinan Walikota Binjai HM Idaham sejalan dengan pola yang diemban Sekdako Binjai H.Elyuzar Siregar,SH yang nota benanya sangat melukai hati para PNS yang disepelekan.

Langkah ini sejalan dengan bukti pelanggaran seperti laporkan tertulis yang disampaikan kepada Menpan No.006/BCWpO-KB/Lap-Jbtn/ VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 sebagai tindak lanjut dua surat sebelumnya yang disampaikam kepada Ketua Baperjakat Kota Binjai (Sekdako) Binjai dan Gubernur sumatera Utara (BKD Propinsi) terkait dengan penempatan jabatan struktural yang disinyalir menyimpang dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Dalam surat itu mengedepankan keberadaan status oknum Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai dr Melyani Bangun terkait surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 823478/K/2011 tanggal 01-11-2011 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bahwa dr.Melyani

Bangun Pangkat lama/Golongan Ruang/ TMT Penata (III/c) 01 April 2009 dan terhitung mulai 1 Oktober 2011 diangkat dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d) dan delapan bulan kemudian Walikota Binjai mwngangkatnya sebagai Plt Kepala Dinas Kesejhatan melalui SK Walikota Nomor:800-484/K/ 2012 tanggal 18-07-2012 tentang Pengangkatan dr.Melyani Bangun sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan.

Menurut Gito apa yang dipertontonkan Walikota Binjai dengan menempatkan Plt dengan pangkat/ gol Penata Tk.I III/d dengan membawahi sejumlah bawahan/staf pangkat/gol Pembina IV/a dan Pembina Tk.I IV/b yang sudah genap 1 tahun merupakan fenomena paling buruk sebab Walikota yang berlatar belakang birokrat murni dengan posisi Ketua Baperjakat yang dipegang oleh Sekdako yang juga ahli dibidang birokrasi, namun dengan fakta ini sangat memalukan sehingga yang diangkatpun tidak terbebani dengan rasa malu dengan jajaran dibawahnya yang memiliki pangkat/ golongan yang lebih tinggi.

Tidak saja terhadap Plt, jabatan struktural dijajaran Dinas Kesehatan ini juga banyak yang menyalah seperti dimulai dari Plt Kepala Dinas dengan pangkat/gol Penata Tk.I III/d membawahi sekretaris

Drg.Yulismar dengan pangkat/gol Pembina IV/a, Rosmaida Simanjuntak, SH. Ka. Sub.Bag Umum pangkat/gol Pembina VI/a serta Dr. Mahaniari Manalu, M. Kes. KaBid Pengendalian Masalah Kesehatan Pembina Tk.I IV/b.

Sementara orang kepercayaan oknum Plt Arapenta Bangun, SKM. M.Kes. KaBid Pengembangan SDM Kesehatan pangkat/gol Penata III/ c membawahi Jojor Simamora, SKM.M.Kes.selaku Kasi Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki pangkat/golongan lebih tinggi setingkat Penata Tk.I III/d.

Sandungan Dalam pantauan KPK POS selama ini. berbagai info diterima, sejak oknum dr Melyani ditetapkan menjadi Plt Kepala Dinas banyak sandungan masalah yang muncul di Dinkes seperti masalah penyusunan anggaran APBD/P.APBD yang sempat menjadi sorotan Anggota Komisi B DPRD Binjai Maruly malau dan sempat dilangsir dalam pemberitaan di KPK POS dan jugadi beberapa media cetak.

Di Tempat terpisah selasa pekan lalu kepada koran ini "Maruly mengaku kecewa ternyata anggaran yang sudah di kucurkan terjadi pemborosan sebagaiana hasil cek and ricek Koisi B kelapangan telah di temukan bukti terkait pembelian mesin Genzet untuk 26 Puskesmas

pembantu ( Pustu) dan 8 Puskesmas induk yang hingga kini mesin-masin tersebut mubazir. dan sudah ada yang rusak karena mesin genset itu di beli di tahun 2012 tanpa ada perawatan dan ada juga yang tidak di pakai seperti di pustu Jati utomo ujarnya" Begitu juga Tahun Anggaran 2013 Dinkes membuat sumur bor di semua puskesmas dan pustu dengan alokasi Anggaran APBD (DAU) sebesar Rp.90.000,000. Namun setelah pembuatan sumur selesai tidak langsung digunakan karena belum dipasang pipa sambungan dan masalah pipa masih akan dianggarkan lagi. Ini yang saya lihat sendiri,ujar Maruly yang dikenal cukup vokal di Komisi B. Disusul proyek penambahan daya listrik untuk kantor Dinkes dan semua Puskesmas di 5 Kecamatan Maruly melihat anggaran yang digunakan terlalu besar dan salah satu contoh pada kantor Dinkes penambaan daya daya 33 KVA menelan anggaran sebesar Rp.199.

000.000. Melihat kinerja oknum Plt Kepala Dinas yang cendsrung kerab membuat pemborosan anggaran meminta Walikota Binjai untuk segera mengganti Plt di Dinkes dr Melyani Bangun dan meminta pihak Judikatif agar tanggap dan mau jemput bola memeriksa Anggaran yang di pergunahkan di Dinas kesehatan tandas Maruly. (SBR)

PEMERIKSAAN KESEHATAN BALON BUPATI

IDI dan KPU Batubara Tandatangani MoU BATUBARA - Ketua KPU Kabupaen Batubara Khairil Anwar SH.MSi bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Batubara Dr Buang Suwardi dan Kepala RSUD Batubara Dr H.Muhammad Nizar menandatangani naskah kerjasama atau (Memorandum of Understanding/ MoU). Itu terkait dengan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon Bupati/ Wakil Bupati Batubara priode 2013-2018.

Penandatanganan disaksikan seluruh anggota dan pejabat struktural KPU Batubara dan komisioner Panwaslu Batubara Ali Umar SH.

Dalam sambutannya Khairil Anwar mengucapkan syukur atas penandatanganan naskah kerjasama itu. Ia meyakini setelah MoU ditandatangani, ada 2 hal yang dilakukan oleh IDI yaitu menyiapkan tim dokter dan koordinasi secara intensif dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batubara sebagai rumah sakit pemerintah.

“Pada prinsipnya, KPU Batubara menghendaki pemimpinnya sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batin. Seraya berpesan kepada IDI agar tim dokter tidak sekadar profesional dalam merekomendasikan hasil peme-

riksaan kesehatan saja, tetapi harus memiliki ketahanan mental yang tangguh dalam keterlibatannya pada Pilkada Bupati/ Wakil Bupati 2013. Sangat diperlukan untuk menghadapi tekanan dari calon yang menghendaki tim dokter agar merekomendasikan hasil pemeriksaannya ke KPU Batubara.

Jajaran IDI secara intensif berkomunikasi dan koordinasi dengan KPU Batubara agar pelaksanaan pemeriksaan nanti berjalan lancar dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, sehingga KPU Batubara mampu

menyelenggarakan Pilkada 2013 dengan baik dan sukses.

Ketua IDI Batubara Dr Buang Suwardi didampingi sekretaris Dr Jhon Lihar Purba mengatakan KPU Batubara memilih kerjasama dengan IDI dalam pemeriksaan kesehatan calon Bupati/ wakil Bupati Batubara pada pilkada 2013. Ia bersama tim dokter dan pihak RSUD Batubara bertekad akan bekerja semaksimal mungkin, dengan mengerahkan seluruh potensi demi mendukung kelancaran KPU Batubara dalam menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat Batubara, ucapnya. (SAH)

10

KPK POS E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

KRIMINAL

Zul Efendi Korban Rekayasa Oknum Aparat RANTAUPRAPAT "Sudah jatuh tertimpa tangga pula". Itulah yang menimpa Zul Efendi. Sudah dimasukkan dalam penjara, dipukuli pula oleh rekannya satu sel yang diduga kuat suruhan orang lain. Hal itu sesuai dengan fakta yang terungkap di Lapas Lobusona, Rantauprapat, Senin.

KORBAN - Wajah Zul Efendi lebam dan luka-luka. Bagian kepala bocor dianiaya rekan satu sel. (KPK POS/IST)

Dari pengakuan Zul Efendi, awal mula pemukulan dan pengeroyokan teman sesama tahanan itu, bermula adanya dari perpindahan tahanan yang mau melakukan puasa Ramadhan 1434 H, sehingga dia satu sel dengan Suharianto alias Askar, Andre Susanto alias Aceng dan Ahmad Sarudi alias Gopal yang terjerat pasal 365 KUHP. Ketika satu sel itu ketiganya memaksa Zul Efendi untuk mengakui perbuatan perampokan yang tidak dilakukannya. Dan menurut Suhar, Siska sang janda yang katanya dirampok adalah pacarnya.

Padahal Siska dengan keluarga Zul Efendi sudah mela-

kukan perdamaian, dan Siska melakukan permohonan pencabutan pengaduan atas suruhan Ginting sang juper Polsek Aek Nabara.

Karena di BAP Polisi tidak mendapat pengakuan, maka oknum polisi diduga berperan melakukan intimidasi dalam Lapas dengan ketiga pelaku pengeroyokan.

Dalam pengeroyokan itu tampak muka dan kepala Zul Efendi bengkak, memar dan luka robek, dan dadanya terasa sesak serta salah satu biji matanya memerah.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kalapas Lobusona, Rantauprapat Surung BCIP SH Mhum di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya sangat

menyesalkan kejadian pengeroyokan ini.

"Para pelaku telah kita sel ketahanan khusus, kalau keluarga korban keberatan dan mau melapor ke Polisi persilahkan, tapi kami tidak berwenang mengeluarkannya kecuali diminta penyidik/polisi," ujar Surung.

Rekayasa Oknum Polisi N Siregar (ibu Zul Efendi) dan Istrinya (Ida) menceritakan, bahwa sebulan sebelum kejadian penuduhan perampokan, datang dua orang oknum polisi naik mobil taft dan memarah-marahi Zul Efendi. Dan meminta kembali HP yang pernah diberikan kedua anaknya.Sembari mengomel, oknum polisi

meninggalkan keluarga yang kebingungan.

Berselang beberapa waktu Zul Efendi dituduh melakukan perampokan di jalinsum dekat Pos Polisi Sigambal dengan cara diteriaki maling, karena kebingungan tersangka menggas sepeda motornya dan masuk ke simpang N 1 menuju kampung Siluman. Dan memarkir sepeda motornya di jalan dan buang air kecil.

Tiba - tiba datang salah satu warga berinisial GN dan menangkap Zul Efendi dan menyebutkan dia adalah perampok, sehingga di massa kan warga kemudian diserahkan ke polisi.

Keluarga Zul Efendi meyakini dianya bukan perampok, tapi ada indikasi syarat rekayasa yang menjebaknya agar bisa ditahan.

Hasanuddin Hasibuan salah satu aktivis dari LSM LPPN (Lembaga Pengawas Penyelenggara Negara) Kabupaten Labuhanbatu yang merasa prihatin atas kejadian itu, langsung menghubungi Kapolsek Aek Nabara AKP AY. Harahap.

Melalui telepon selulernxa AY Harahap mengatakan; "Zul Efendi itu sudah lama me njadi target operasi kami, jadi dia itu perampok, ngak tau saya ada seperti itu," ujarnya dan langsung mematikan telepon selulernya. (TIM)

Kadishut Rohil Segera Turun ke Teluk Piyai ROHIL - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, Drs Suandi segera turun ke Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, apabila ada perintah dari Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir H.Suyatno.

"Kita akan segera turun ke Kepenghuluan Teluk Piyai Kubu apabila ada perintah dari Wakil Bupati Suyatno. Karena sebentar lagi akan diadakan Pilgubri, maka sebaiknya kita ciptakan Rokan Hilir Kondusip," demikian Kadisdik Dinas Kehutanan Drs Suandi saat di hubungi KPKPos belum lama ini.

Untuk sementara waktu, katanya, konfirmasikan dengan penghulunya.

"Kalau penghulunya bisa mengatasi kenapa kita harus turun. Karena penghulu punya wewenang penuh di kepenghuluaannya. Tapi kalau

DRS SUANDI - Kadis Kehutanan Rohil penghulu tidak sanggup, maka ada baiknya disampaikan kepada Wakil Bupati, karena ia juga memiki wewenang," kata Drs Suandi.

Di tempat terpisah Datuk Penghulu Kepenghuluan Teluk Piyai Samsir

saat di konfirmasi KPK Pos terkait hutan lindung pinggir pantai, mengatakan, pihaknya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hutan lindung pinggir pantai yang makin lama ini kian habis

"Kita sebagai penghulu Teluk Piyai berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahan hutan pingir pantai di kepenghuluan Teluk Piyai. Dan kita akan cari solusi bagaimana langkah baiknya untuk mempertahankan hutan kita yang sampai saat ini sebagian hutan kita telah digunakan masyarakan untuk lahan pertanian," kata Samsir.

Mengenai lahan Kelompok Tani Harapan Jaya pihaknya juga berharap agar ketua kelompok tani janganlah seenaknya menguasai areal di kepenghuluan ini.

"Penghulu punya pengawasan penuh di Kepenghuluan. Jadi janganlah seenaknya orang luar memperjualbelikan tanah di daerah ini, kita juga punya tanggung jawab di kepenghuluan ini," tegas Samsir. (ULIL)

SUMUT

Tangkap Penyerobot Tanah di Sungai Panji-panji KUBU - H.Muchtar ayah pemilik tanah seluas tiga pancang yang terletak di Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-panji meminta kepada Kapolres Rohil Tonni Hermawan SH R Sik segera memerintahkan personilnya menangkap penyerobot tanah miliknya yang terletak di Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-panji Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir Demikian Harapan H.Muchtar kepada Tonni Hermawan SH R.Sik sebagai Kepala Kepolisian di Kabupaten Rokan Hilir. "Saya minta kepada Kapolres Rohil untuk segera menangkap penyerobot tanah saya yang terletak di Kepenghuluan Sungai Panji-anji, " ungkapnya.

H.Muchtar mengungkapkan, dirinya telah melaporkan permasalahan penyerobotan tanah ini kepada Polres Rohil. Dia berharap Polres Rohil dapat membantu pihaknya untuk mendudukkan perkara tanah yang sampai saat ini ia hadapi.

"Saya bermohon kepada Kapolres Rohil kiranya dapatlah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan tanah saya, karena hingga sampai saat ini bagian belakang dari tanah saya sekitar seluas dua hektar telah diserobot

H MUCHTAR oleh pihak lain," kata H. Muchtar.

Dirinya juga berterima kasih kepada Polres Rohil karena telah melakukan pemanggilan awal kepada oknum kepala dusun Bakau Akit Salamuddin. "Saya berharap semoga Polres Rohil dapat mengusut tuntas permasalahan tanah saya ini," pungkasnya. (ULIL)

FKPD gelar Operasi Bersama MEDAN - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan menggelar patroli bersama untuk menjaga kekondusifan ibukota provinsi Sumatera Utara selama bulan suci Ramadhan 1434 H. Setiap warga yang kedapatan dan terbukti melakukan pelanggaran hukum langsung diamankan.

Selanjutnya, pihak kejaksaan secepatnya memproses hukum terhadap para pelaku pelanggaran tersebut. Langkah ini dilakukan agar umat Islam di Kota Medan merasa lebih tenang, aman dan khusuk pada saat menjalankan ibadah puasa.

Demikian terungkap dalam sidang yang digelar Pemko Medan dengan unsur FKPD Kota Medan di Herritage Grand Aston Hotel Medan, Selasa (8/7). Rapat ini dipimpin langsung Pelaksana Tugas

Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi didampingi Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM, Kapolresta Medan AKBP Nico Afinta Karo-Karo, Dandim 0201/BS Letkol Inf Hendriyadi, Ketua DPRD Medan Amiruddin, Kajari Medan Bambang Riawan Pribadi SH, Kajari Belawan Ranu Subroto, Dan Denpom 1/ 5 Medan, Danyon Marhanlan Belawan Letkol Mar Agung Setiawan dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Medan Iwan Zulhami SH MAP. “Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan kericuhan selama bulan suci Ramadhan, mari kita melakukan patroli bersama. Saya yakin jika kita mau, semua permasalahan pasti dapat diatasi dengan baik. Apalagi para alim-ulama ikut mendukung langkah-langkah yang kita lakukan ini,” kata Kapolresta. (VIN)

Warga Karang Tengah Temukan Mayat Bayi SERBA JADI - Wagiem (53) warga Karang tengah, Kecamatan Serba Jadi, Sergai menemukan sesosok mayat bayi perempuan, Senin (8/7) sekira pukul 06.00 wib di Dusun 2 Karang Tengah. Wagiem mengatakan kepada KPK Pos, saat itu dirinya hendak menjemur pakaian di belakang rumahnya, tepatnya di bawah jemuran menemukan goni dan mengeluarkan bau busuk dan saat itu saksi curiga.

Saksi selanjutnya memanggil anaknya yang bernama Fandi untuk melihat goni tersebut. Saat dibuka oleh Fandi di dalam goni tersebut ada bungkusan plastik kresek. Kedua saksi terkejut bahwa yang dibungkus tersebut adalah mayat bayi perempuan yang umurnya diperkirakan

baru dua hari. "Kami sangat kaget melihat goni yang berisikan mayat bayi," ujar Wagiem.

Selanjutnya mayat bayi tersebut dibawa ke RS Pringadi Medan guna diotopsi serta memintai keterangan saksisaksi di tempat kejadian perkara.

Kades Karang Tengah Darius Tarigan mengaku sangat terkejut dengan penemuan mayat bayi oleh warganya. Ia meminta pihak Kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku yang telah membunuh bayi tak berdosa tersebut.

Sementara itu Kapolsek Dolok Masihul AKP Darwin Ketaren ketika dikonfirmasi KPK Pos membenarkan kejadian penemuan mayat bayi. "Kasusnya sedang lidik," ujar Kapolsek singkat.(ARM)

Optimisme, Realisme dan Dinamisme (Oleh: Ruben Sembiring) PADA 1 Juli 2013 Kota Tebing Tinggi memasuki usianya yang ke-96. Sebagaimana halnya tahun-tahun sebelumnya, Hari Jadi Kota Tebing Tinggi tahun ini juga diperingati dengan berbagai kegiatan. Bukan untuk tujuan hurahura melainkan untuk memperdalam kesadaran dan kepedulian bersama tentang makna dan keberadaan Kota Tebing Tinggi yang telah mencapai usia 96 tahun itu.

Pada hakekatnya makna dan tujuan peringatan Hari Ulang Tahun atau hari jadi suatu Kota bukanlah untuk memperingati pertambahan usia saja, tetapi lebih dari itu untuk mengingatkan seluruh warga kota akan apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu dilakukan untuk kemajuan kota, yang sudah baik dilanjutkan, ditingkatkan. Yang masih kurang dibenahi dan disempurnakan.

Menapaki usia kota yang ke-96 tahun in ada baiknya kita mengadakan dialog sejenak dengan sejarah, dalam arti tidak hanya restrospeksi kemas sekarang dan juga proyeksi ke masa depan.

Tiap kali kita mengadakan retrospeksi ke masa silam serta proyeksi ke masa depan, Tebing Tinggi selalu tampak sebagai sebuah panggung sandiwara yang kecil.

Pemain-pemainnya naik dan turun datang dan pergi, setiap orang dengan watak dan kecakapannya masing-masing menjalankan peran tertentu seperti yang sudah digariskan oleh sang maha gaib.

Semua mengalir segala hal selalu berubah, mendapat pembaharuan dan tanpa henti. Demikian menurut Heraclitus seorang Filosof.

Terasa kebenaran ungkapan abad ini. Bukankah demikian tampaknya perjalanan sejarah. Tak pernah satu peristiwa berhenti tanpa diikuti oleh peristiwa lain, betapapun pelannya. Hanyalah yang berubah itu yang abadi. Semakin moderen semakin cepat perubahan itu datangnya.

Kota Tebing Tinggi juga mengalami perubahan. Mulai dari zaman feodal masa raja Tebing Pangeran memerintah kerajaan Padang di abad ke-18, zaman kolonial oneafdeling 1887 Gemeente 1917 zaman perjuangan kemerdekaan, orde lama, orde baru dan sekarang orde reformasi. Perubahan telah banyak terjadi. Terutama dalam hubungannya dengan keberadaan wilayah-wilayah sekitarnya.

Kalau dicermati dengan seksama, dalam perjalanan sejarahnya ternyata eksistensi di Kota Tebing Tinggi sebagai Kota penyangga

wilayah perkebunan daerah interland berbasis perdagangan dan jasa cenderung semakin menguat seiring dengan perubahan zaman.

Kota Tebing Tinggi telah menjadi pusat perdagangan via laut dimasa kejayaan kerajaan padang, menjadi pusat pemerintahan Belanda di zaman kolonial dan terus berkembang menjadi jantung Sumatera Bagian Timur hingga masa zaman kemerdekaan.

Beberapa Kepala daerah yang memimpin Kota Tebing Tinggi era kemerdekaan mulai dari Munar S Hanidjojo (1946-1947) hingga Sanggup Kataren (19671974) terus menerus menguatkan fungsi Kota sebagai sentra perdagangan dan jasa dengan penyediaan fasilitas pendukung. Dengan lokasi kegiatan ke daerah hulu di kelurahan Pasar Baru.

Kemudian tahun 1975-1985 Walikota Drs. H. Amiruddin Lubis melakukan gerakan awal mengembangkan sektor perdagangan dan jasa dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Dimasa Amiruddin, kebijakan pendidikan pertama kali menjadi program resmi, di masa Walikota inilah Tebing Tinggi meraih penghargaan parasamnya purakarya

nugraha, penghargaan pemerintahan Republik Indonesia atas keberhasilan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

Sedangkan era kepemimpinan Walikota Drs. Rupai Perangin angin (1985-1990) langkah spektakuler yang dilakukan adalah membangun Ring Road atau Jalan Lingkar yang berfungsi sebagai jalan pembuka wilayah kota dengan pedesaan disekitarnya.

Pada era Walikota Perempuan pertama di Indonesia yakni Hj. Rohani Darus Daniel, SH (19902000) kebijakan terfokus pada penataan kota sebagai “Home Stay” yang layak, guna mendukung Tebing Tinggi sebagai Kota Perdagangan dan jasa. Dimasa Rohani Darus Daniel Kota Tebing Tinggi menjadi salah satu kota terbersih dan mendapat tiga kali penghargaan Piala Adipura.

Sedangkan kepemimpinan Ir. H. Abdul Hafiz Hasibuan (20002010) Kota Tebing Tinggi semakin menegaskan dirinya sebagai Kota Perdagangan dan jasa dengan sumber daya manusia berkualitas.

Masyarakat mengenal visi dan misi Ir. H. Abdul Hafiz Hasibuan dengan istilah “Tiga Pilar Pembangunan“ yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan dan

Usaha Kecil Menengah.

Dalam masa pemerintahan Hafiz, ke tiga sektor ini dipicu secara sistematis, dan terencana, dengan menggulirkan dan pendukung yang tidak tanggung-tanggung, hasilnya saat ini seluruh prasarana dan sarana pendidikan di Kota Tebing Tinggi dalam kondisi siap pakai dan siap bersaing.

Demikian sektor kesehatan, saat ini pusat pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi telah mampu menjadi rujukan keadaan darurat untuk Pantai Timur Sumatera Utara.

Sedangkan bidang UKM, khususnya dalam pemberdayaan usaha pribumi, milyaran dana bergulir sudah mengalir ke berbagai lapisan masyarakat ekonomi lemah. Mulai dari pedagang kali lima, kedai sampah, penjaja makanan ringan hingga produsen dan pembuatn kerajinan.

Program "Tiga Pilar" secara faktual telah berhasil melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh warga Tebing Tinggi.

Di masa kepemimpinan Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan Kota Tebing Tinggi akan semakin eksis sebagai penyangga wilayah Hinterland di sekelilingnya. Dengan keberadaan proyek-proyek nasio-

nal seperti pembangunan jalan Tol dan pembangunan Bandar Udara Kuala Namu, Kota Tebing Tinggi diproyeksikan akan menjadi pusat administrasi bisnis jasa dan perdagangan via laut, darat dan udara, lahan kota menjadi “Home Stay of Part Time” bagi pelaku bisnis di daerah ini.

Sedangkan gudang-gudang industri dan perdagangan akan tumbuh di sekitar kota dan kesemuanya itu berarti kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih baik bagi warganya.

Segala sesuatu mengalami pembaharuan, walau masih banyak yang belum sempurna namun kota Tebing Tinggi secara nyata terus berubah ke arah yang semakin baik.

Optimise ! didasari oleh realitas dan dinamisme yang dimiliki warga kota, hal ini akan dapat terwujud. Yang demikian merupakan idealisme kita bersama, masyarakat pemerintah kota terutama kaum intelektualnya, sebab kota Tebing Tinggi adalah Kotaku, Kota mu dan Kota Kita Bersama.

Dirgahayu Kota Tebing Tinggi ke-96 dan Selamat Ulang Tahun Koran KPK Pos ke 5, 16 Juni 2008-16 Juni 2013. ***

11

KPK POS E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

KRIMINAL

SUMUT

SEPUTAR PROYEK JALAN LINGKAR

Polres Tetapkan Direktris CV Masrifai Teknik Jadi Tersangka LHOKSEUMAWE - Polres Lhokseumawe menetapkan Direktris CV Masrifai Tehnik berinisial MRY, selaku rekanan proyek jalan lingkar dari desa Ujong Blang ke Alue Kala sebagai tersangka.

Rabu kemarin, polisi telah mengirim surat panggilan kepada MRY agar hadir ke Mapolres untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Seperti diketahui, sejak Desember 2012 Polres Lhokseumawe mulai menyelidiki pembangunan jalan lingkar yang dibangun dengan dana APBA 2011 seberas Rp2 miliar. Saat menunggu audit kerugian oleh BPKP, dinas

PU Lhokseumawe sempat mendapat klarifikasi kalau dalam proyek itu Negara dirugikan Rp268,6 juta. Namun kerugian tersebut telah dikembalikan dinas PU Lhokseumawe ke Kas Negara. Namun

Polisi memastikan kasus tetap lanjut, karena ganti rugi tidak menghapus unsur pidana.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Joko Surachmanto, melalui Kasubbag Humas Iptu Sofyan mengatakan, penetapan rekanan proyek jalan lingkar tersebut sebagai tersangka karena dinilai telah cukup bukti dan keterangan yang dihimpun dari saksi selama ini, termasuk keterangan saksi ahli.

“Menurut saksi ahli dari BPKP, meski proyek tersebut telah diganti rugi, namun

proses hukumnya tetap lanjut,” jelas Iptu Sofyan kepada wartawan.

MRY dalam waktu dekat akan diperiksa sebagai tersangka di ruang Tipikor Reskrim Polres Lhokseumawe.

“Sampai saat ini baru satu orang yaitu Direktris CV Masrifai Tehnik yang kita tetapkan sebagi tersangka dalam kasus ini. Kedepan, tak tertutup kemungkinan aka nada tersangka lain,” demikian Iptu Sofyan.

Alfian dari koordinator MaTA memberi apresiasi kepada polisi karena telah

menetapkan tersangka dalam kasus proyek jalan lingkar. Tapi ia berharap penanganan kasus itu harus menyeluruh, terutama dalam penetapan tersangka jangan hanya di level operasional saja.

Karena pengalaman selama ini, pada setiap kasus korupsi yang menjadi tersangka hanya sebatas kontraktor dan panitia lelang saja. Sedangkan pengambil kebijakan dan penerima aliran dana tak pernah terungkap.

Sementara tauke kayu yang ditahan polisi yaitu, Muhammad alias Ahmad Kompi (36) warga desa Jalan Dua kec. Banda Alam dan Irwandi yang menjadi koordinator lapangan.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani SIK MH melalui Kasat Reskrim Iptu Benny Cahyadi SH mengatakan, kelima truk yang mengangkut kayu bulat tersebut ditangkap dalam satu razia di perbatasan Aceh Tamiang dan Sumatra Utara.

Setelah dilihat kelengka-

pan dokumen surat, kayu tersebut tidak memiliki dokumen yang sah. Mereka hanya memiliki sako yang diduga bukan milik mereka. Seharusnya jika membawa kayu bulat ke luar daerah, pemilik harus memiliki beberapa dokumen yang sah diantaranya faktur kayu bulat, SKKB, DKO da nasal usul kayu IPK. Menurut Kasat Reskrim, ketika ditanyakan pada Ahmad dari mana asal usul kayu tersebut, disebutkan kayu itu dari limbah pembersihan

lahan kebun PTPN di Julok Aceh Timur. “Luas bukaan pembersihan lahan 120 hektare,” ujar Ahmad.

Sebelumnya ia juga menjelaskan sudah pernah ditangkap di Medan pertama kali membawa kayu tersebut namun dilepas kembali. “Ia mengaku hanya memodalin saja tapi tidak dijual, rame semua orang desa juga ambil kayu bukan saya saja,” ujar Ahmad.

Kayu jenis Jabon, sisik buaya tersebut dijual antara Rp1,2 - Rp1,4 juta. Ahmad

mengaku memiliki surat SKAU yang dikeluarkan dinas Kehutanan Aceh Timur untuk kayu putih.“Kita baru ini berkayu mana tau kita, kita piker ada surat tak masalah karena bukan kayu hutan lindung” ujarnya. Diperkirakan jumlah kayu tersebut sebanyak 50 ton.

Menurut para supir, alasan polisi menahan mereka ada beberapa unsur yang tidak dipenuhi meski yang diangkut kayu limbah kebun PTPN jenis sembarang putih di desa Alue Ie Mirah. (YANTO)

(YANTO)

Polres Aceh Tamiang Tangkap 5 Truk Kayu ACEH TAMIANG - Personel Polres Aceh Tamiang, menangkap lima truk tronton yang mengangkut kayu balok asal Aceh Timur menuju Medan di perbatasan Aceh Tamiang dua pekan lalu. Tujuh tersangka diamankan diantaranya lima supir dan dua tauke ditahan.

Ketujuh tersangka, Ridwan (38) warga desa Bayu, kec. Matang, Suriadi (41) warga desa Gedong dan Amri (28) warga desa Ujong Blang, ketiganya warga Kabupaten Bireun. Selanjutnya Ahmad Andera (38) warga desa Rawa Itek Panton Labu Aceh Utara dan Rubai (32) warga Keude Bagok kec. Nurussalam Aceh Timur. Kelima mereka merupakan supir truk plat polisi BL 8628 ZY, BL 8702 TY, BK 8889 HK dan BK 8974 BA.

Riki Dibacok, Didi Dianiaya Teman DELI TUA - Riki (15) warga Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor menjadi korban penganiayaaan yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) di Jalan Karya Wisata Selasa petang.

Informasi dihimpun Koran ini, Riki pada saat kejadian naik sepeda motor scoopy menuju SPBU. Namun tiba-tiba ada yang mengikutinya dari belakang.

Tanpa tau pasalnya, OTK langsung membacok Riki pakai klewang. Akibatnya, Riki menderita luka bagian bahu dan tangan. Sore harinya Riki dan keluarganya membuat pengaduan ke Polsek Delitua.

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi saat dikomfirmasi mebenarkan kejadian tersebut, kasusnya masih diproses.

Sementara itu, seorang remaja

Didi Anwar (19) warga Jalan Sun 3 Tanjung Selamat Medan, resah karena dianaiaya Oji (20) warga GG Mangis Plamboyan. Peristiwa ini terjadi di Pajak Melati, Rabu pagi. Dedi pada saat itu baru pulang merantau. Setelah dua hari di Medan, keesokan harinya Julia kawannya mengajak ke rumah Oji sekalian makan sahur bersama.

Sementara pagi subuh Oji

mengajak cerita Dedi. Tanpa sebab apapun Oji menganiaya Dedi pakai kunci kereta dan mengakibatkan luka pada pipi kanan, Dan keesokan harinya Dedi dan keluarganya membuat pengaduan ke Polsek Delitua.

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan kasusnya masih diproses.

(CERIA)

Muspida Langsa Larang Warnet Bukan Malam Hari LANGSA - Selama bulan puasa, Muspida Kota Langsa melarang warnet dan play stasion (PS) buka pada malam hari. Himbauan tersebut ditandatangani Walikota Langsa, Usman Abdullah SE, Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH SIK, Dandim 0104/Aceh Timur Letkol Inf Mujahidin SH, Ketua DPRK Langsa Muhammad Zulfri ST MM MT, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa R MIftahol Arifin SH dan Ketua MPU Kota Langsa Tgk HM Hasan Kasim.

Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Drs H Ibrahim Latief MM mengatakan, Muspida setempat melalui himbauannya melarang bagi pemilik usaha warnet dan PS untuk membuka usahanya pada malam hari selama bulan suci ramadhan 1434 H tahun 2013 ini.

Selain itu juga kepada pemilik usaha rumah makan dan minum seperti restoran, rumah makan,

café, warung kopi juga dilarang melakukan aktifitasnya, sejak pagi

hingga sore hari. Kemudian juga tidak dibenarkan warga yang

membuka atau menyediakan fasilitas music seperti karaoke, baik itu di siang hari maupun pada malam hari. Semua larangan ini wajib diikuti (diindahkan) oleh warga kota langsa tanpa kecuali.

Ditegaskan Ibrahim Latief, bagi yang melanggar himbauan ini, maka Muspida Kota Langsa akan mengambil tindakan tegas, seperti penyitaan dan pelaku akan diproses melalui jalur hukum.

“Kepada warga juga diminta tidak menyediakan fasilitas judi, seperti batu domino, kartu joker, sabung ayam dan jenis-jenis judi lainnya baik pada bulan ramadhan ini maupun diluar bulan ramadhan,” sebutnya. Sedangkan kepada warga non muslim diminta dapat menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, dengan tidak makan dan minum serta merokok di tempattempat terbuka (tempat umum).

(YANTO)

Kapolres Nias Diminta Usut Penganiayaan Putri Oktaviani Zega GUNUNG SITOLI – Kapolres Nias AKBP AKBP Juliat Permadi Wibowo, SIk MH diminta untuk segera melimpahkan kasus penganiayaan dan membuat perasaan tidak menyenangkan dengan korban Putri Oktaviani Zega (21) ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli yang diduga dilakukan Siti Otifriani Zega alias Ina Kristi tertanggal 6 Juni 2013.

Korban Putri Oktaviani Zega yang dikonfirmasi KPK Pos di rumahnya Jln Yos Sudarso No.23 Desa Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli kemarin mengatakan, sebelum kejadian tiga kali datang di rumah korban bapak pdt L.Waruwu untuk menemui ibu korban yang bernama Ina Stefanus Zega (kakak ipar pdt L.Waruwured) dengan tujuan agar rumah yang di tempati korban dan keluarganya segera dijual.

Korban menjelaskan bahwa pada pertemuan itu ibunya Ina Stefanus Zega (seorang janda-red) menolak permintaan pdt L.Waruwu dengan alasan bahwa rumah tersebut selain telah di wariskan oleh Nuraini Lubis (ibu mertua Ina Stefanus Zega) kepada anaknya yang bernama Stefanus Zega saudara Putri Oktaviani Zega sebagaimana surat pembagian warisan tertanggal 20 Juli 2006 yang ditanda tangani Nuraini Lubis bersama keluarga besar.

Bahkan, rumah ini kata korban telah dipesankan oleh Nuraini Lubis (nenek Putri Oktaviani Zega-red) semasa hidupnya agar rumah tersebut tidak boleh dijual tetapi dijadikan sebagai tempat kalau ada pertemuan keluarga, apalagi

pembagian harta masingmasing keluarga sudah dibagikan ketika kakek/nenek mereka masih hidup, kata Putri. Tetapi mereka masih ngotot untuk memiliki jatah kami mungkin karena bagian mereka telah dijual sehingga minta lagi bagian kalau rumah tersebut dijual,ujar korban.

Diduga karena permintaan tersebut tidak dikabulkan, besoknya tanggal 6 Juni 2013 datang Siti Otifriani Zega alias Ina Kristi bersama keluarganya langsung masuk ke dalam rumah korban tanpa permisi dan mengambil seluruh peralatan rumah yang ada didalam rumah untuk dibawa entah kemana.

"Pada saat itu korban menghalangi pelaku agar tidak merampas barangbarang milik mereka, tetapi Siti Otifriani Zega alias Ina Kristi langsung menganiaya korban tanpa melakukan perlawanan," ucap mahasiswa ini.

Karena kejadian tersebut dinilai di luar batas kewajaran, lalu Putri Oktaviani Zega membuat laporan ke Polres Nias sesuai laporan polisi Nomor : STPLP/281/VI/2013/NS tanggal 6 Juni 2013. Kasus tersebut sedang ditangani Reskrim Polres Nias dengan surat perintah penyelidikan Nomor : SPT/383/VI/2013/ Reskrim tanggal 6 Juni 2013 dan surat perintah penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/317/VI/2013/Reskrim tanggal 6 Juni 2013.

Informasi yang diperoleh KPK Pos di Polres Nias menyebutkan kasus ini masih tahap penyelidikan dan untuk merampungkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka perlu dihadirkan saksi lain, ucap sumber.

(YAGI)

GMNI Nias Tuding Kajari Gunungsitoli Mafia Kasus GUNUNG SITOLI – Ratusan mahasiswa Nias yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nias melaksanakan unjuk rasa di gedung Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Rabu (10/7).

GMNI menuding Kajari Gunungsitoli mafia kasus, karena sejumlah kasus korupsi yang ditangani selama ini ada pangkal tetapi tidak ada ujung alias dipetieskan.

Unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan dari aparat petugas keamanan dari Polres Nias.

Dalam orasinya mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, namun yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan realita karena ada kesan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dinilai tebang pilih dalam penegakkan supremasi hukum.

Seperti halnya, penanganan dana hibah pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2010 sebesar Rp4 Miliar yang diterima oleh Pj Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase dari Gubernur Sumatera Utara yang pada saat itu di jabat oleh Syamsul Arifin.

Anehnya, meskipun sudah turun Surat Kajari Gunungsitoli No.: 13-650/ N.2.21/Dek.3/09/2012 tertangal 28 September 2012 untuk pengusutan kasus tersebut tetapi sampai saat ini tidak terealisasi.

Bahkan, beberapa kasus lain yang sudah meresah-

kan dan telah diungkap oleh berbagai elemen masyarakat termasuk dipublikasikan sejumlah media, seperti pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli senilai Rp10 Miliar yang diduga melibatkan mantan Kadis Kesehatan Kota Gunungsitoli yang saat ini menjabat Sekda Kota Gunungsitoli, Edison Ziliwu diduga menyalahi spec dan diduga terjadi korupsi, tetapi Kejari Gunungsitoli adem ayem saja.

GMNI Nias mendesak Kajari Gunungsitoli, Edi Sumarno agar Kejaksaan Negeri Gunungsitoli segera menyelesaikan kasus dana hibah pilkada tahun 2010 dan meminta agar Kajari Gunungsitoli menjelaskan kepada publik sejauhmana penanganan kasus tersebut.

Selanjutnya, segera menyelidiki kasus pengadaan alat kesehatan Kota Gunungsitoli yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 pemberantasan korupsi.

Salah seorang pengurus LSM Information Corruption Watch (ICW) yang dihubungi KPK Pos mengatakan, kinerja Kajari Gunungsitoli terkesan kurang mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di daerah ini buktinya sejumlah kasus korupsi yang telah dilaporkan kepadanya tidak tuntas termasuk juga oknum bawahan menangani kasus hanya pada awal semangat namun akhirnya mandek. (YAGI)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

LIPSUS

EMPAT HARI, 17 Tewas Akibat Kecelakaan SEBANYAK 17 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Sumut. Mereka merupakan bagian dari korban 33 kecelakaan yang terdata dalam Operasi Patuh Toba 2013, yang mulai berlangsung sejak Kamis (4/7).

"Dalam empat hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba, terjadi 33 kecelakaan lalu lintas di sejumlah daerah. Dari kecelakaan itu, 17 orang meninggal dunia, 25 luka berat, dan 25 luka ringan," kata Kasubid Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan Mapolda Sumut, Senin.

Selain korban jiwa, kecelakaankecelakaan itu juga menyebabkan kerugian materi. "Angkanya diperkirakan Rp153.590.000," jelas Nainggolan.

Selama empat hari pelaksanaan Operasi Patuh Toba 2013 ini, petugas juga melakukan 7.944 penindakan langsung (tilang), 1.619 teguran dan 9.563 penindakan pelanggaran (dakgar).

Di Labuhanbatu Jajaran Polres Labuhanbatu mulai menggelar razia operasi (Ops) bertajuk Patuh Toba 2013. Razia yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia ini mulai dilakukan sejak, Kamis (4/7) hingga Rabu (17/7) mendatang.

“Secara serentak, razia Ops Patuh Toba 2013 ini digelar selama 13 hari, yakni sejak tanggal 4 hingga 17 Juli mendatang,” ujar Kasat Lantas Polres Labuhanbatu, AKP Faidil Zikri.

Dalam operasi ini, Polres Labuhanbatu lebih mengedepankan kegiatan pre-emtive ( prapencegahan) dan Preventive (pencegahan) yang didukung penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan kejahatan kendaraan bermotor.

“Untuk itu, kita mengimbau kepada seluruh warga Labuhahanbatu untuk mentaati peraturan lalulintas. Karena hal ini tentunya dapat menekan angka kecelakaan lalulintas yang hampir setiap hari terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Apalagi mayoritas yang menjadi korban itu adalah warga yang masih berusia produktif,” ungkapnya.

Selain itu, Faidil juga mengimbau kepada masyarakat agar melengkapi dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK, kelengkapan kendaraan seperti helm, spion, plat nomor/TNBK yang sesuai spesifikas serta menggunakan sabuk pengaman khusus untuk pengendara roda empat. “Dan yang paling penting patuhi rambu-rambu lalulintas,” tutupnya. (TIM)

MEMBENAHI UNTUK menjaga ketertiban berlalu lintas masyarakat menjelang dan selama bulan suci Ramadhan, Polda Sumut menjalankan operasi PatuhToba 2013 yang dimulai dari 4 – 17 Juli 2013. Operasi ini untuk mengantisipasi meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dan kemacetan.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Heru Prakoso mengatakan, saat ini kita sedang menjalankan operasi Patuh Toba yang sudah dilakukan sejak 4 Juli kemarin selam 14 hari hingga menjelang perayaan Idul Fitri di Sumatera Utara.

Menurutnya, menyadari banyaknya permasalahan lalu lintas tersebut, dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kata Heru, diperlukan koordinasi bersama instansi pemerintah lainnya.

Sebelumnya Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan mengungkapkan bahwa Operasi Patuh Toba ini merupakan program yang dilakukan secara nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan, sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

“Instruksi tersebut dirumuskan dalam lima pilar, seperti manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan dan prilaku pengguna jalan yang berkeselamatan,” kata Syarief akhir pekan yang lalu.

Sehingga, kata Kapolda, para pengemban operasional Polri dan instansi terkait telah menetapkan kalender operasi Patuh tersebut yang rutin dilaksanakan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Ini berguna untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1434 H Tahun 2013,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, Operasi Patuh ini merupakan momentum dengan membangun trust building terhadap masyarakat dengan pencitraan yang mengedepankan persuasif, edukatif serta memberdayakan fungsi dikmas lantas secara optimal.

Karenanya dalam operasi patuh yang berlangsung AKP Lufti mengutarakan, selain menggelar razia di sejumlah titik pihaknya juga melakukan tindakan pendekatan secara persuasif pada para abang beca bermotor di Jalan Listrik dan depan Sun Plaza.

"Saya kumpulkan para abang beca bermotor

yang baris di kawasan larangan parkir sembari mengingatkan kalau lokasi tersebut merupakan daerah larangan sesuai plang rambu lalulintas yang terpasang di depan pusat perbelanjaan tersebut," ujarnya.

Patuhi Rambu Dia berharap para pengemudi betor mematuhinya sebelum ada penindakan dari petugas. Dia juga menyampaikan tujuan digelar Operasi Patuh Toba 2013 guna terciptanya situasi Kamseltibcar lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan selamat serta menurunnya kecelakaan lalu lintas.

Lalu meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas terutama bagi pengemudi kendaraan bermotor.

Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap polri dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlalu lintas.

Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan korban laka lantas yang berakibat fatal. Kemudian menurunkan tingkat pelanggaran, kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Operasi ini, lanjutnya, juga sebagai cipta kondisi dalam rangka menjamin terciptanya Kamseltibcar lantas yang kondusif.

Selanjutnya mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara itu Plt Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin sangat mengapresiasikan operasi Patuh Toba 2013 ini. Dengan digelarnya operasi ini dapat menekan angka kecelakaan berlalu lintas khususnya di Kota Medan yang angka kecelakaannya termasuk tinggi.

Dikatakan Eldin, Operasi patuh Toba 2013 ini merupakan program yang dapat membantu pengguna jalan raya dalam berkendara. Oleh sebab itu diharapakan kepada masyarakat mendukung Operasi Patuh Toba 2013 ini dengan selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya dengan melengkapi surat - surat dan atribut perlengkapan keselamatan berlalu lintas.

Menurut Eldin dengan adanya operasi ini masyarakat khususnya di Kota Medan akan merasa aman dan nyaman saat berlalu lintas. "Seperti diketahui lalu lintas di Kota Medan yang sangat padat dan kurangnya tertib berlalu lintas pengguna jalan di Kota Medan sehingga dapat membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya," kata Plt Walikota. (TIM)

Menciptakan Kondisi Kamseltibcar MEMASUKI bulan suci Ramadhan 1434 H dan Idulfitri, Polres Tebingtinggi menggelar Operasi (Ops) Patuh Toba Tahun 2013 guna menjaga Kamseltibcar Lantas. Ops Patuh Toba itu ditandai dengan upacara gelar pasukan dan penyematan pita kepada personil dari setiap kesatuan berlangsung di halaman Mapolres Tebingtinggi, Kamis lalu.

Upacara gelar pasukan itu diikuti seluruh personil Polres Tebingtinggi, Detasemen B satbrimobdasu Tebingtinggi, Polisi Militer (PM), Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan menjadi inspektur upacara Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian R Djajadi Sik dengan Komandan upacara Kaurbin Ops Iptu Hotman Samosir.

Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian R Djajadi mengaku tujuan Operasi Patuh 2013 guna menciptakan kondisi Kamseltibcar lantas menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, terwujudnya situasi lalu lintas yang

aman dan kondusif, meningkatkan disiplin, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka kecelakaan dan tingkat kemacetan serta kesemrawutan lalu lintas.

“Operasi Patuh Toba 2013 sudah diawali dengan pelaksanaan Operasi Simpatik, sehingga diharapkan masyarakat benar benar mematuhi peraturan berlalulintas dengan tetap menyalakan lampu siang hari, memakai helm pengaman yang benar, tetap membawa surat surat kenderaan dan tidak dibenarkan menggunakan knalpot blong,” harap Kasatlantas Tebingtinggi AKP Nurhaeni Manalu.

Sementara Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai, menggelar operasi Patuh Toba 2013 dalam rangka mewujudkan situasi lalu lintas yang lebih kondusif menjelang dan saat bulan suci Ramadhan 1434 Hijriyah.

“Operasi Patuh Toba 2013 dilaksanakan selama 14 hari mulai 4 Juli hingga 17 Juli,” kata Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Arif

Budiman, saat memimpin upacara gelar pasukan Operasi Patuh Toba 2013, di lapangan Mapolres Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Rampah, Kamis.(TIM)

TINGKAT KEPATUHAN KITA PATUT mengapresiasi kerja nyata pihak kepolisian Sumut yang menggelar Operasi Patuh Toba 2013 dari tanggal 4 hingga 17 Juli 2013. Operasi ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan se-minimum mungkin di Sumatera Utara dengan membenahi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalulintas itu sendiri.

Data teranyar angka kecelakaan lalulintas (Lakalantas) di Sumut tahun 2012 ada 8.788 kecelakaan dengan korban jiwa 2.203 orang. Angka sebanyak itu patut diberi penanganan serius. Sebab, sekurang-kurangnya 6 orang meninggal setiap harinya gara-gara kecelakaan lalulintas.

Budaya berlalu lintas merupakan refleksi sebuah masyarakat itu sendiri. Semakin rapi, tertib dan lancar, mengindikasikan masyarakat tersebut tergolong maju dalam berbagai aspek, baik ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas.

Contoh Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Belanda dan negara-negara maju lainnya.

Kebalikannya, lalu lintas buruk, macet, penuh semrawut, menandakan masyarakatnya masih semrawut dalam berbagai aspek. Kita bisa melihatnya di kota-kota semacam Jakarta di Indonesia, Beijing di China, Kairo di Mesir, Moskow di Rusia, Mumbai di India dan Sao Paolo di Brazil.

Tertib Berlalin Menurut Kapolda Sumut, kecelakaan lalulintas bukan karena nasib (takdir), tetapi terjadi akibat faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor lingkungan. Dari keempat faktor tersebut lebih didominasi karena faktor manusia yang diawali dengan berbagai pelanggaran, tidak mematuhi hukum dan peraturan lalulintas yang berakibat

merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lain.

Ini artinya, penyebab utama segala ketidak-beresan dalam kecelakaan lalulintas bukanlah gara-gara jalan sempit, kurang lebar, banyaknya kendaraan, atau gara-gara keadaan jalan yang tidak bagus, tapi lebih kepada bagaimana manusia itu sendiri sadar taat pada tatatertib dan hukum dalam lalulintas, waspada dan benar-benar menjaga keselamatan dan tidak semaumaunya di jalan.

Upaya pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat umum untuk patuh dan taat tatatertib berlalu-lintas takkan pernah berhasil jika masyarakat yang dimulai dari individu sebagai bagian terkecil sebuah masyarakat kurang atau samasekali tidak mau tahu dengan hukum dan peraturan dalam berlalulintas.

Ujung-ujungnya, walau pihak kepolisian berhasil menjaring banyak pelanggar di jalan raya dan sukses menekan angka pelanggaran, sukses meminimalisir angka kecelakaan dan sukses meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam berlalu-lintas, namun semuanya akan kembali lagi sediakala karena masyarakat hanya patuh karena takut ditilang.

Untuk itu, setidaknya dimulai dari kesadaran diri sendiri, bahwa keselamatan dalam berlalu lintas dan patuh dalam berlalu lintas itu penting, sepenting makan nasi.

Contoh kecilnya, katakanlah seorang yang tak mau memakai helm, tak mau mematuhi lampu merah, asal terobos padahal situasi dalam keadaan ramai dan macet. Maka, tidak jauh dari kemungkinan kalau terserempet kendaraan lain, lalu jatuh, kepalanya tanpa pelindung apapun dan bisa mengakibatkan luka parah.

Dan tidak menutup kemungkinan membawanya pada kematian.

Itu masih dari faktor paling sepele yaitu pemakaian helm dan soal terobos-menerobos lampu merah. Berapa banyak pengendara yang merayap di jalan raya tanpa helm? Hanya sibuk memakainya karena ketakutan dan was-was takut ditilang polisi. Padahal, helm bukan cuma alat supaya bebas dari tilang nya pak polisi, tapi helm itu alat perlengkapan vital berkendara yang bisa menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan dan luka parah di kepala bila terbentur aspal.

Ya, tidak bisa tidak harus dimulai dari individu per individu. Mau kapan lagi sadar kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Tak mungkin pihak kepolisian terus-menerus menggelar operasi besar-besaran demi menangani keselamatan pengguna jalan, sementara para pengguna jalan cuek bebek dengan keselamatannya sendiri.

Lalulintas Tarzan Jangan pernah mengganggap bahwa jalan raya yang selalu kita lewati adalah jalan raya dengan sistem lalulintas tarzan. Artinya, lalulintasnya tanpa hukum dan tatatertib.

Tidak ! ada banyak hukum dan tatatertib lalulintas yang mengatur supaya penggunanya tertib, patuh dan ujung-ujungnya demi keuntungan si pengendara itu sendiri. Otomatis kalau patuh lalulintas, membawa surat lengkap, memakai helm, tidak ugal-ugalan, tidak menerobos lampu merah dan sabar menanti lampu merah, maka bukan mustahil akan tercipta lalu lintas aman, nyaman dan tidak akan ada kecelakaan.

Kita patut mencontoh lalulintas negara-negara maju. Di mana budaya berkendara dan tingkat kepatuhan dalam berlalu lintas diacungi jempol.

Kalau menyaksikan budaya berkendara di Kota Medan, Jakarta, Surabaya dan hampir di seluruh jalanan di Indonesia kita akan disuguhkan pemandangan spektakuler. Terobosmenerobos lampu merah, naik ke trotoar, menyalip, bahkan ngebut tanpa memakai helm seperti nya sudah menjadi pemandangan umum.

Kita berharap bahwa Operasi Patuh Toba 2013 tidak sekedar operasi razia yang rutin digelar untuk menertibkan para pelanggar hukum di jalan raya dan yang tidak patuh pada rambu-rambu lalu lintas.

Tapi, operasi tersebut benarbenar menjadi wahana bagi pihak polisi untuk menjadi pengayom masyarakat dalam meningkatkan kesadaran patuh dengan tatatertib berlalu lintas. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

Bupati Salurkan Dana Baznas Kepada Masyarakat Asahan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyalurkan Dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan kepada masyarakat Asahan yang berhak mendapatkannya.

Sekitar Rp1,2 miliar lebih dana zakat tersebut diterima oleh 1810 masyarakat .

Dalam sambutannya, Bupati Asahan meminta kepada pengurus Baznas Asahan untuk dapat mengelola dana ummat tersebut dengan baik serta professional, transparan, amanah dan akuntabel. “Saya minta dana ini tidak boleh digunakan kepada yang bukan peruntukannya. Berikan dana ini kepada yang betul-betul berhak menerimanya,“ kata Bupati dihadapan pengurus serta ribuan masyarakat yang menerimanya, Rabu, di halaman kantor Baznas Asahan, Jalan Turi nomor 3 Kisaran.

Bupati Asahan juga menjelaskan Zakat merupakan kewajiban ummat Islam yang memiliki dua dimensi penting, yakni dimensi ibadah dan dimensi sosial ekonomi. Sebagai dimensi sosial, zakat dapat berfungsi mewujudakan solidaritas sosial serta dapat mengentaskan kemiskinan, pembiayaan pendidikan dan masalah sosial lainya. Maka itu zakat harus dikelola dengan baik, sehingga masyarakat yang berhak mendapatkanya akan terbantu dalam kebutuhannya.

Bupati berharap dana zakat ini digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan. Dana Baznas yang tersisa tidak boleh dihabiskan, sebab akan digunakan untuk mengembangkan usaha produktif sehingga dana ummat tersebut terus berkembang dimasa mendatang. (IN)

SUMUT / ACEH

WALIKOTA : JIKA DANA BAZ DIKELOLA DENGAN BAIK

Jutaan Umat Islam Terlepas Dari Jerat Kesulitan TEBINGTINGGI - Selama tahun 2012, Badan Amil Zakat Daerah Kota Tebingtinggi berhasil mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqah dari umat Islam mencapai Rp432,332 juta. Penerimaan itu terdiri atas zakat Rp84.500 juta serta infaq mencapai Rp347,832 juta dan jika digabung dengan kas BAZ pada 2011, total dana yang terkumpul mencapai Rp599,008 juta.

Penerimaan zakat, infaq dan sedekah itu disampaikan BAZ Kota Tebingtinggi, Senin (8/7), saat pentauliahan (pelantikan) Badan Amil Zakat Masjid dan Mushalla se kota Tebingtinggi di mas-

jid Raya Nur Addin. Hadir Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Sekdako Johan Samose Harahap SH, Kakan Kemenag Drs H Hasful Huznain SH dan jajaran BAZ serta BKM se Kota

Tebingtinggi.

Dilaporkan pula, dana BAZ itu disalurkan ke sejumlah mustahak yakni, sektor pendidikan sebesar Rp14,150 juta, bantuan modal bergulir Rp233.000 juta, bantuan fakir miskin Rp128,000 juta untuk 860 orang, sarana ibadah Rp6 juta dan muallaf/ musafir Rp2,050 juta.

Dipaparkan juga bahwa penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada 2012 per kecamatan, yakni Kecamatan Rambutan Kecamatan beras 7.761 kg dan uang Rp 358,380 juta, Padang Hilir

Rp 368,852 juta dan beras 7.368 kg. Kecamatan Tebingtinggi Kota Rp 171,935 juta dan beras 2.135 kg serta Kecamatan Bajenis Rp 301,206 juta dan beras 8.127 kg. “Mustahik yang berhak menerima sebanyak 15.065 jiwa”, lapor Kakan Kemenag Drs H Hasful Huznain SH. Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dalam pesannya mengingatkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dalam rangka membantu dan mendukung kegiatan umat Islam. Menurut Umar,

Bupati Sambut Kehadiran Ustadz dan Ustazah Muda

Bupati Asahan Terima Satya Lencana Manggala Karya Kencana KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menerima penghargaan Satya Lencana Manggala Karya Kencana atas keberhasilan dan kepedulian menjalankan program keluarga berencana (KB) dan kependudukan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN ) Pusat, Prof dr Fasli Jalal, di hadapan Wakil Presiden RI, Budiono, pada puncak peringatan Hari Keluarga XX tingkat Nasional Tahun 2013, di Lapangan Arena eks MTQ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhir Juni 2013.

Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Zainal Arifin menjelaskan bahwa penerimaan pengahrgaan tersebut, karena dinilai Bupati Asahan telah berkomitmen melaksanakan pembangunan, khususnya dibidang KB dan pendudu-

kan di Kabupaten Asahan.

Maka itu, Pemerintah memberikan penghargaan Satya Lencana Mannggala Karya Kemcana.

Penghargaan yang diterima tersebut, kata juru bicara Bupati Asahan, merupakan bukti sekaligus menunjukkan, bahwa di Kabupaten Asahan program KB sangat serius dilaksanakan dalam mengurangi serta menekan angka pertumbuhan penduduk di Asahan dan mengatur jarak kelahiran guna membentuk keluarga yang berkualitas serta meningkatkan mutu keluaraga yang sejahtera.

“Tentunya Bupati sangat bersyukur menerima pengahrgaan tersebut, hal itu merupakan berkat dukungan dan partisipasi aktif masyarakat mengikuti program KB.” kata Kabag Humas, seraya mengingatkan masyarakat untuk dapat mengatur kualitas kelahiran, Sabtu, 6 Juli 2013. (IN)

Eldin: Ramadhan Fair X Harus Lebih Baik MEDAN - Pelaksana tugas Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin MSi, menginginkan pelaksanaan Ramadhan Fair X tahun 2013 di Taman Sri Deli Medan harus lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Keinginan itu disampaikan, Dzulmi Eldin, Rabu, setelah meninjau sekaligus melihat secara langsung persiapan pelaksanaan Ramadhan Fair X, kemarin malam. Eldin mengaku, tinjauan yang dilakukan guna melihat sejauhmana persiapan yang telah dilakukan.

Dalam tinjauan itu, kata Eldin, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, seperti tenda VIP agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu kondisi kolam yang sangat jorok karena permukaan air ditutupi sampah, termasuk kondisi lampu penerangan.

Eldin menyebutkan, Pemko Medan ingin memberikan nuansa yang berbeda pada pelaksanaan Ramadhan Fair tahun ini. Salah satunya dengan menggunakan tenda tertutup.

Hal itu dilakukan untuk memberikan kesan nyaman dan teduh kepada para pengunjung yang singgah untuk berbuka puasa di tempat tersebut. Sebab, tahun lalu banyak pengunjung sering mengeluh, sebab tenda transparan sehingga cahaya matahari tembus langsung hingga ke dasar aspal "Jadi untuk tahun ini, kita sengaja buat berbeda.

Jika tahun lalu tendanya transparan, maka tahun ini kita buat tertutup. Kita ingin membuat para pengunjung merasa lebih nyaman dan tenang ketika berkunjung ke tempat ini.

Artinya, setiap pelaksanaan Ramadhan Fair kita lakukan perbaikan-perbaikan agar menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung untuk menikmati aneka kuliner yang disajikan, Eldin, menegaskan pihaknya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) akan terus mengawasi seluruh pemilik stand, agar tidak menaikkan harga makanan dan minuman sesuai melebihi harga yang telah disepakati bersama.

“Kita akan pantau seluruh stand. Jika kedapatan harga makanan dan minuman diluar harga yang telah disepakati, maka kita tidak sungkan untuk membatalkan pengelola stand mengikuti acara yang sama tahun depan," tegasnya.(VIN)

jika dana itu dikelola dengan baik, dipastikan akan ada jutaan umat Islam yang terlepas dari jerat kesulitan dan kemiskinan.

Pemerintah melalui UU No.38 Tahun 1999, kata Walikota, memberikan perhatian serius atas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Misalnya dengan membentuk BAZ dari pusat hingga ke desa/kelurahan dan masjid/ mushalla. “Ini dimaksud agar potensi harta yang terkumpul dari kegiatan itu bisa digunakan secara optimal," ujar Umar Hasibuan. (RS)

BATU PERTAMA - Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa disaksikan Kadis P dan P H. Sujarno SSos MSi melakukan peletakan batu pertama pada penutupan MOS di SMPN 1 Stabat. (KPK POS/JUL)

Jadikan Bulan Ramadhan Sebagai Bulan Keluarga STABAT - Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa secara resmi menutup Masa Orientasi Siswa (MOS) SMP N 1 Stabat, Sabtu. Dalam sambutannya Nuraida mengatakan SMP Negeri I Stabat saat ini, mendapat anugerah dari Allah SWT, dengan prestasi yang diraih antara lain Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional, juga prestasi salah seorang siswa atas nama Dandi menjadi Juara II Nasional bidang olah Vokal, tingkat remaja senior yunior yang diselenggarakan stasiun TV Nasional.

Lebih lanjut Nuraida mengatakan bahwa sebagai hamba Allah, prestasi tersebut patut disyukuri, dengan diwujudkan melalui

upaya untuk meningkatkan prestasi. Oleh karena itu, kepada siswa-siswa yang baru mengikuti MOS dan akan bersekolah di SMPN I Stabat untuk dapat belajar dengan baik agar dari kalian nanti akan muncul dandi– dandi yang lain. Dan juga prestasi yang lainnya.

Kepala Dinas P dan P H.Sujarno SSos MSi, mengatakan bahwa dengan prestasi yang dicapai SMPN I Stabat jangan membuat lupa diri, tetapi terus tingkatkan. Dan, kita patut bersyukur pada pelaksanaan UN yang lalu Langkat mencapai 99.99 persen tingkat kelulusan.

Kepala Sekolah SMPN I Stabat Gito SPd MPd, mengatakan

apa yang dicapai oleh sekolah tidak luput dari bantuan orang tua siswa yang begitu peduli dengan sekolah. Saat ini Siswa SMPN I Stabat mendapat Juara I Persentase Pengetahuan Lingkungan Hidup TK Sumatera Utara atas nama Tgk.Nurfadilah Nisa dan Juara II dan III atas nama Indri Syahputri Harahap dan Zulsawiyah Tarigan.Juga Juara I Cipta Puisi Lingkungan Tingkat Sumatera Utara atas nbama Indri Syahputri Harahap dan Juara II Zulsawiyah Tarigan. Dalam kesempatan itu Ny. Hj. Nuraida Ngogesa meletakkan batu pertama pembangunan mushalla dan pembangunan lokal sekolah SMPN I Stabat. (JUL)

STABAT - Kurang lebih 250 orang ustadz dan ustazah muda dilepas tugas melaksanakan program pengabdian kuliah kerja nyata (KKN) se wilayah Langkat hulu dan hilir, Sabtu, di Serambi Jentera Malay Rumah Dinas Bupati.

Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH menyambut gembira kehadiran para mahasiswa tingkat akhir Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara itu yang akan berbaur di tengah-tengah masyarakat Langkat.

“Melalui pengabdian ini, diharapkan mahasiswa dapat membantu Pemerintah menjaga bahkan meningkatkan susana religi ditengah masyarakat, apalagi dalam menyongsong bulan suci Ramadhan,” kata Bupati yang disampaikan melalui Kadisnakertrans H. Syaiful Abdi.

Dikatan Syaiful, Bupati meminta para mahasiswa tersebut dapat segera menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat dengan tinggal bersama di rumah-rumah penduduk, memakmurkan Masjid serta merealisasikan dan menularkan ilmu pengetahuan baik umum maupun keagamaan yang menjadi basis pelajaran di kampus IAIN kepada masyarakat Langkat.

Sementara Dr. H. Azhari Akmal Tarigan mewakili fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemkab Langkat, terutama Bupati H. Ngogesa yang sungguhpun berhalangan hadir tetapi tetap menaruh perhatian dan membantu memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, oleh karena itu pihaknya juga menyerahkan cenderamata melalui Syaiful yang kebetulan juga merupakan dosen pengajar di fakultas syariah IAIN sebagai tanda perhatian.

Kepada mahasiswa dimintakan bertanggung jawab dengan tugas yang telah diamanahkan dan tetap menjaga sikap selama berada ditengah-tengah masyarakat. (JUL)

Ngogesa Berangkatkan 25 Warga Umroh STABAT - Untuk yang kesekian kalinya dengan dana pribadi Bupati Langkat, H Ngogesa memberangkatkan 20 warga desa dari berbagai profesi menuju tanah suci Makkah melaksanakan Umroh. Diwakili isterinya Hj Nuraida, Ngogesa melepas keberangkatan 25 jamaah menuju Bandara Polonia Medan.

“Semoga perjalanan para jamaah senantiasa dalam lindungan Allah SWT,“ kata Hj Nuraida seraya berpesan agar para jamaah senantiasa menjaga diri dan memupuk rasa kebersamaan.

Kekompakan, kata Nuraida, sangat dibutuhkan untuk mempererat jalinan silaturrahim sekaligus menegaskan bantuan pribadi untuk seluruh biaya keberangkatan para jamaah merupakan bantuan yang ikhlas dari Keluarga Besar H Ngogesa Sitepu.

Sebelumnya Al Ustadz H Irfan Yusuf pemandu jamaah menjelaskan, keberangkatan jamaah dari Bandara Polonia Medan via Kolombo, Srilangka, dilanjutkan ke

UANG SAKU - Hj Nuraida Ngogesa menyerahkan uang saku kepada para jamaah umroh, Sabtu. (KPK POS/JUL)

Jeddah Saudi Arabia dan akan berada di Makkah dan Madinah selama 12 hari sehingga pada awal Ramadhan, para jamaah akan berada di Madinah setelah menyelesaikan umrohnya di Makkah.

Selain bantuan pribadi H Ngogesa, seorang diantaranya merupakan hadiah dari Gubsu Gatot Pujonugroho yang diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2013 dan HUT Ke 67 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tingkat Sumut yang dipusatkan di Langkat beberapa pekan lalu.

Sementara seorang jamaah lainnya yang merupakan bantuan dari Ketua Umum PWI Pusat H Margiono, dalam rangkaian kegiatan HPN tersebut gagal berangkat, karena suaminya meninggal beberapa jam sebelum rombongan berangkat, kata Ustadz H Irfan seraya mengucapkan turut berduka cita dan berharap keluarga dapat tabah menghadapi musibah tersebut. (JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

SUMUT / ACEH / RIAU

Masyarakat Sambut Program Pekan Ehowu NIAS - Bupati Nias Sokhiatulo Laoli menghadiri kegiatan Program Pekan Ehowu dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Nias tahun 2013 yang dilaksanakan di Desa Fadoro Lauru, Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias, belum lama ini. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, Sekda Kab. Nias, O’ozatulo Ndraha, anggota DPRD Nias, Darwis Zendrato, para pejabat teras Pemkab Nias, pimpinan perguruan tinggi.

Bupati Nias menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya Lembaga Survaid International Wilayah Kepulauan Nias yang memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam upaya implementasi Program Ehowu di Kabupaten Nias.

Menurut bupati, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk

upaya kesehatan berbasis masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat.

"Keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan prefentif kepada masyarakat terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak sehingga peran posyandu berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita," katanya.

Bupati mengharapkan agar segenap jajaran pemerintah daerah terutama dinas/instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan posyandu, senantiasa mendayagunakan fungsi kelompok kerja operasional di setiap jenjang sehingga pembinaan Posyandu dapat terlaksana secara proposional. Penjelasan fungsi, peran dan program kerja pokjanal posyandu akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan posyandu oleh pemerintah.

Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh Pemkab Nias dalam upaya pening-

katan kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan perkembangan derajat kesehatan, angka kematian bayi pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 11,87 menjadi 10,13/ 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Presentasi balita gizi buruk juga mengalami penurunan dari 0,33% pada tahun 2011 menjadi 0,24% pada tahun 2012. Untuk indikator rasio posyandu perjumlah balita juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan pada tahun 2011 rasionya 9,6 naik menjadi 11,46 pada tahun 2012.

Dan, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah angka kematian ibu yang pada tahun 2011 sebanyak 431,96/100.000 kelahiran hidup naik pada tahun 2012 menjadi 506,58/100.000 kelahiran hidup. Demikian juga peningkatan pelayanan melalui sarana dan prasarana kesehatan harus terus ditingkatkan pembangunannya.

"Program Ehowu yang dicanangkan pada tahun 2012 telah menunjukkan hasil positif ditandai berfungsinya lembaga posyan-

du di setiap desa khususnya di Kecamatan Hiliduho," ujarnya.

Anggota DPRD Nias daerah pemilihan Hiliduho, Darwis Zendrato kepada KPK Pos mengatakan pelaksanaan Pekan Ehowu merupakan kegiatan positif yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan di tengahtengah masyarakat, ujar Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Nias ini.

Sejak dari awal kegiatan ini saya bina dan arahkan dengan tujuan supaya masyarakat dan kader-kader posyandu di desa dapat bekerja sama mengembangkan program pekan ehowu di masa yang akan datang sebagai hasil karya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak,ucap Caleg Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Kabupaten Nias ini.

Pihaknya meminta agar apa yang telah dicapai di setiap desa dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi contoh dibeberapa kecamatan lain, dan hanya kegiatan ini seperti ini yang bisa kita berikan kepada masyarakat. (YAGI)

Panitia HUT Kemri-68 Kab Nias Dikukuhkan NIAS - Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kemerdekaan RI tahun 2013 Kabupaten Nias dikukuhkan Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli MM, dilaksanakan di ruang Oval lantai III kantor Bupati Nias, Selasa (9/7).

Hadir pada acara tersebut,Wakil Bupati Nias, Ketua DPRD Kabupaten Nias, Unsur Muspida kabupaten nias, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Sekda Kab Nias, staf ahli, asisten, kepala SKPD, Kabag dilingkungan Pemkab Nias, Camat Sekab Nias dan personil panitia HUT ke-68 Kemri Kab Nias.

Dalam sambutannya, bupati Nias mengatakan perputaran waktu tidak terasa bahwa tidak lama lagi pada tanggal 17 Agustus 2013 akan memperingati Hari Ulang Tahun RI yang ke-68, mengingat kita kembali terhadap perjuangan para Pahlawan bangsa

dalam memperjuangkan dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah yang memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 yang lalu.

Disamping itu ada baiknya apabila Panitia Pelaksanaan HUT ke-68 Kemerdekaan RI Tahun 2013 Kab Nias, memprogramkan salah satu kegiatan dalam bentuk pameran pembangunan meliputi seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Nias, termasuk kecamatan dan instansi vertikal.

Pameran pembangunan tersebut diformulasi secara baik untuk menyajikan hasil capai pembangunan dan informasi-informasi yang bersifat penyuluhan pembangunan.

Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab Nias Samson P. Zai, SH MH menjelaskan dasar pelaksanaan peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI Tahun 2013 Kab

Nias adalah Surat Sekretaris Kementerian Sekertariat Negara No B-1156/kemsetneg/sesmen/TU.00.01/05/ 2013 Tanggal 16 Mei 2013 perihal penyampaian tema dan logo peringatan HUT ke-68 Kemerdekaan RI dan keputusan Bupati Nias No 003.1/286/K/2013 Tanggal 28 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan HUT ke-68 Kemerdekaan RI Tahun 2013 Kab Nias.

Personil Panitia HUT ke68 Kemerdekaan RI di Kab Nias Penasehat Bupati Nias dan Muspida Plus, Penanggungjawab Sekda Nias dan Kesbangpol dan Linmas Kab Nias, Ketua Umum Ogamota Telaumbanua SH, Kepala Pelaksana BPBD Kab Nias dan dibantu 4 orang wakil ketua, Sekretaris Fuli’aro Zai SE, Sekretaris Kesbangpol Kab Nias dan dibantu 5 orang wakil sekretaris, Bendahara Hiburan Ellymen Zebua,

Bendahara pengeluaran pada Kesbangpol Kab Nias dan dilengkapi seksi-seksi.

Ketua panitia HUT Kemri Kab Nias tahun 2013, Ogamota Telaumbanua SH mengatakan, panitia akan berupaya semaksimal agar pelaksanaan HUT Kemri tahun 2013 di Kabupaten Nias dapat terlaksan dengan baik karena kegiatan ini sangat penting karena dapat menumbuhkan kembali semangat kebangsaan dengan tetap berpegang pada 4 pilar hidup berbangsa dan bernegara, yakni pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dan, sebagai tema HUT Kemri tahun 2013 sebagaimana yang telah ditetapkan secara nasional “Mari kita jaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi kita guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”. (YAGI)

Jelang Ramadhan Bazda Serahkan Bantuan BATUBARA - Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Batubara memberikan bantuan kepada 74 siswa SD, SMP, SMA/ sederajat dan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki prestasi yang baik.

Mereka kita undang untuk menerima bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat profesi (harta) pegawai negeri sipil dan seluruh masyarakat yang dihimpun oleh BAZDA Kabupaten

BANTUAN - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM diwakili asisten III H.Azrai SH menyerahkan bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi.(KPK POS/SAHREL)

Batubara, kita salurkan sebesar Rp39.400.000,- dalam bentuk ratusan paket yang berisikan tas sekolah, buku, pensil dan pakaian seragam tersebut disalurkan untuk membantu masyarakat kurang mampu sebagai pemicu dan penambah semangat bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan mereka. "Dana bantuan perlengkapan sekolah yang disalurkan itu bersumber dari zakat, infak para PNS di lingkungan Pemkab Pasaman yang dikumpulkan setiap bulannya," ucap Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM yang diwakili asisten III H.Azrai SH dihalaman kantor Bupati BatubaraLima Puluh, selasa (9/7).

BAZ sebagai instansi yang bertugas sebagai pengumpul dana zakat di daerah itu bertekad untuk terus mampu memberikan bantuan bagi warga para "mustahak" atau delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan anjuran agama Islam. Dengan disalurkannya berbagai bantuan bagi masyarakat termasuk paket untuk anak sekolah tersebut juga tertopang harapan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah yang hanya karena dihadapkan dengan masalah biaya. Masalah peningkatan pendidikan bagi masyarakat di Batubara menjadi salah satu prioritas yang terus diupayakan dan menjadi kunci utama dalam mengeluarkan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan. "Seiring dengan meningkatnya sumber daya manusia akan menjadikan masyarakat akan lebih sejahtera dan berjaya. Saya meyakini kalau kebodohan itu akan mendekatkan masyarakat dengan kemiskinan," tandasnya. (SAHREL)

Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho bersama Direktur Utama PT Hutama Karya Ir Tri Widjajanto Joedosastro MT saat penandatanganan MoU Pembangunan Jalan Tol antara Pemprovsu dengan Hutama Karya, di Gubernuran Jalan Diponegoro beberapa waktu lalu.

Tol Medan - Binjai Dimulai September MEDAN - Rencana pembangunan jalan tol Trans Sumatera terus dibahas oleh pemerintah. Menteri BUMN Dahlan Iskan berambisi untuk memulai pembangunan ruas tol Medan-Binjai sepanjang 16 km pada akhir September 2013.

Rapat rencana pembangunan tol Trans Sumatera dilakukan di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (11/7). Rapat yang berlangsung pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 09.30 WIB dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menristek Gusti M. Hatta.

Dahlan mengaku pertemuan kali ini membahas turunnya peraturan presiden (Perpres) untuk penugasan pengembangan tol Trans Sumatera. Diharapkan, pada

September 2013 salah satu ruas Trans Sumatera yakni Binjai-Medan sudah mulai dibangun. "Kalau pengennya sih akhir September, Medan-Binjai groundbreaking," ucap Dahlan di Kantor Menkoperekonomian Lapangan Banteng Jakarta, Kamis (11/7).

Diakui Dahlan perkembangan Perpers penugasan masih bersifat teknis. Termasuk pembahasan terhadap penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (HK) untuk menggarap Trans Sumatera."Masih seperti yang dulu. Masih lebih pada secara teknis proses HK ditunjuk," terangnya.

Usai rapat tol Trans Sumatera, dilanjutkan rapat tim 7 yang dipimpin Hatta.

Rapat ini membahas nasib Jembatan Selat Sunda. Namun, Dahlan tidak ikut dalam rapat tersebut."Saya kan nggak ikut di tim 7, jadi nggak ikut rapatnya," terangnya. (BBS)

Bupati Aceh Timur Peduli Korban Gempa ACEH TIMUR - Berbagai bantuan terus mengalir untuk para korban gempa yang melanda Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Hal ini merupakan bentuk empati masyarakat atas musibah gempa yang melanda daerah itu beberapa hari lalu.

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu Kabupaten dalam Pemerintahan Aceh juga terlihat telah mempersiapkan bantuannya yang bertolak ke Kabupaten Bener Meriah, Jum’at (5/7) pagi.

Plt. Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE, dalam siaran persnya mengatakan, bahwa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur merupakan rasa kepedulian kepada sesama. “Bantuan yang kita salurkan ini merupakan bentuk kepedulian Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas musibah yang dialami saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa bumi beberapa hari lalu,” tulisnya.

Dia juga mengatakan bantuan diantar langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, Ir. Elfiandi SP.i dan diserahkan kepada Posko Terpadu di Kabupaten Bener Meriah.

Bantuan Bupati beserta Jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang akan disalur-

kan berupa, 50 Sak Beras, 200 Kotak Mie Instan, 3000 Butir Telor, 2 Dus Sabun Mandi, 100 Kg Gula, 100 Kg Minyak Goreng, 1 Dus Bubuk Teh dan 5 Dus Roti Kering.

Bantuan tersebut diterima Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah, Drs. Fauzi dan Kepala Posko Logistik, Letkol Ilham, Jum’at.

Saat menerima bantuan tersebut Drs. Fauzi mengatakan, akibat gempa ini banyak warga yang mengungsi karena tempat tinggalnya tidak bisa ditempati. “Efek dari gempa kemarin menyebabkan hampir 90% rumah warga yang berada di pusat gempa rusak, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bupati Aceh Timur sehingga dapat meringankan beban para korban,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Letkol. Ilham yang mengatakan terima kasih atas bantuan dari Bupati dan Pemkab Aceh Timur, beliau beserta timnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan bantuan tersebut sampai kepada para korban. Kerusakan dan korban dari gempa beberapa hari lalu yang paling parah dialami masyarakat perbatasan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. (BSO)

Pemkab Langkat Salurkan Rp138 Juta STABAT - Sebanyak 46 mesjid yang berada di 23 Kecamatan menjadi sasaran kunjungan Tim Safari Ramadhan 1434 H Pemkab Langkat. Disetiap Mesjid yang dikunjungi, masing- masing Koordinator melakukan agenda kegiatan diantaranya berbuka puasa bersama, sholat Maghrib, Isya serta Tarawih dan Witir, juga menyampaikan pesan-pesan moral Bupati Langkat yang akan dibacakan dihadapan Jama’ah . ”Kegiatan berbuka puasa bupati dengan seluruh komponen masyarakat dan Alim Ulama dijadwalkan Kamis dan Jum’at pekan depan,” ujar Kabag Kessos H. Syahrizal menjelaskan di ruang kerjanya, Rabu.

Sesuai harapan Bupati H. Ngogesa, agar masing-masing Tim melaksanakan tugas secara maksimal untuk menjalin silatur-

rahmi dibulan Ramadhan, sekaligus menggali dan menampung aspirasi para jama’ah untuk kemudian akan menjadi masukan.

Setiap mesjid yang dikunjungi selain mendapatkan bantuan gula, kopi, teh yang akan lebih dahulu disalurkan melalui Camat dengan total keseluruhan untuk 23 kecamatan yakni 8.855 Kg Gula, 450 Kg Kopi, dan 4.500 Bungkus Teh, juga akan menerima uang tunai yang diserahkan Tim Safari Ramadhan membantu kesejahteraan Mesjid masing-masing sebesar Rp3.000.000.

Bupati Langkat sendiri yang berada pada Tim I beserta Ketua DPRD dan Unsur Muspida lainya, akan mengunjungi Mesjid Al Hijrah Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang pada Kamis (18/7) dan Masjid Kurnia Illahi Desa Alur Cempedak Kecamatan P. Susu Jum’at (19/7). (JUL)

OK Arya Berikan Beasiswa Jamsostek BATUBARA - PT Jamsostek Cabang Kisaran memberikan beasiswa kepada 26 orang siswa SD, SMP, SMA/sederajat dan mahasiswa. Penerima mendapatkan dana masing-masing Rp1,8 juta-Rp2,4 juta dalam bentuk tabungan di rekening Bank Sumut. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM secara simbolis memberikan bantuan Jamsostek, di aula kantor Bupati Batubara-Lima Puluh, Rabu (10/ 7) yang dihadiri ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi, Dewan Pendidikan beserta manager PT. Jamsostek Kisaran Wolter Sigalingging SE.AK.MBA didampingi staf Erni Veronika dan Aang Saptono.

Total dana bantuan yang diterimah berjumlah Rp50.400.000,Penyerahan beasiswa adalah agenda rutin tahunan. “Prosesnya melalui pengajuan. Tenaga kerja peserta Jamsostek yang tertib, minimal telah jadi peserta setahun bisa mengajukan anak mereka. Tentunya yang berprestasi. Asalkan sesuai kuota, pengajuan pasti dipenuhi,” ujarnya di selasela penyerahan beasiswa.

Beasiswa diberikan dengan nilai bervariasi, untuk SD dan SMP Rp1,8 juta atau dengan perhitungan kebutuhan

Rp150.000/bulan.

Sedangkan untuk siswa SMA dan mahasiswa, beasiswa diberikan Rp2,4 juta untuk setahun. Beasiswa tersebut adalah bagian dari upaya Pemkab Batubara bersama PT Jamsostek untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satu bentuk kesejahteraan, berupa pemenuhan biaya pendidikan. Untuk memastikan dana digunakan dengan benar, maka pihaknya sengaja memberikan beasiswa dalam bentuk tabungan.“Keistimewaan tabungan ini, tidak ada biaya administrasi.

Jadi beasiswa diterima utuh,” ucap Wolter.

H.OK Arya berpesan, kita ketahui secara bersama bahwa pendidikan sebagai pilar utama pembangunan oleh karenanya kita secara bersama berkewajiban untuk memajukan dunia pendidikan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Prestasi yang telah diraih hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan, jangan cepat merasa puas dan bagi yang belum mendapat hendaknya dapat lebih giat lagi dalam belajar dan menuntut ilmu. Pergunakan dan manfaatkan dengan baik beasiswa yang sudah diterimah dalam menunjang kemajuan pendidkan, tandasnya. (SAHREL)

E D I S I 260 15 - 21 JULI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Siak II Sarat KKN SIAK - Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam rangka menekan angka kemiskinan, patut diacungkan jempol. Pada awalnya program tersebut direspon banyak pihak termasuk LSM yang peduli dengan petani miskin.

Dengan anggaran yang dimilki Pemkab Siak setiap tahunnya triliunan rupiah, Program pengembangan Pertanian dan Perkebunan sangat cocok untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Siak. Untuk merealisasikan program tersebut Pemkab Siak memprogramkan pembukaan perkebunan kelapa sawit rakyat dilaksanakan dalam 2 tahap.

Tahap I tahun anggaran 2005 tahap 2 tahun 2006. Tahun anggaran 2005 Pemkab Siak mengalokasikan dana sebesar Rp33,8 miliar, mata anggaran proyek tersebut di Poskan pada Dinas Pertanian Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Siak. Dana ini untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 5.182 Ha. Diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Minas dan Sei. Mandau.

Aktivis LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau yang ikut dalam Tim Investigasi Chairuddin mengatakan, Proyek pembangunan kebun kelapa sawit Siak II ini, sebagai pelaksana diinformasikan PTPN V bekerjasama dengan Distanbun Kabupaten Siak. Paket pekerjaan pembangunan kebun

kelapa sawit Siak II dinilai penggiat anti korupsi terindikasi sarat dengan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). "Dikarenakan Proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut dilaksanakan tanpa melalui lelang," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun PAD Sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan fisik kebun kelapa sawit Siak II tahap pertama seluas 3.368 Ha oleh Pemkab Siak menunjuk langsung PT PN V, sebagai pelaksana, sesuai kontrak nomor 52/ 2005/PAN/2042.b. dan Nomor 52.PTPN.V/05.II/X/VI/ 2005 tanggal 11 Agustus 2005, dengan nilai kontrak sebesar Rp33.880.579.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 137 hari kalender tanpa ada perubahan harga.

Ada indikasi proyek pemba-

ngunan perkebunan kelapa sawit rakyat Siak II, proyek akal-akalan karena dilaksanakan dalam waktu yang tidak masuk akal dengan luas areal 3.368 Ha dilaksanakan 137 hari kalender. "Proyek kerjasama antara PTPN V dengan Pemkab Siak diduga dalam upaya menggerogoti uang negara mengatasnamakan program kerakyatan, berpotensi merugikan uang negara," ketus Chairuddin.

Masih kata Chairuddin, yang menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan terjadi perubahan volume pekerjaan yang dituangkan dalam Adendum I berdasarkan kontrak nomor 521.205/ 4278.a dan nomor 73.PTPN V/05.DS/II/X/2005 perubahan volume tersebut meliputi luas areal pembangunan fisik menjadi 2000 Ha dan tanam 1000 Ha Dengan nilai

kontrak sebesar Rp18.218.

044.000. Pada tahun 2006 pekerjaan pembangunan kelapa sawit tersebut dilanjutkan melalui penunjukan langsung oleh Pemkab Siak kepada PTPN V melalui kontrak nomor.521/2006/Distambun/684 dan nomor kontrak 01.PTPN V/05.II/X/VII. Tertanggal 11 Juli 2006 Untuk melaksanakan pembangunan fisik menjadi 3.182 Ha, dan tanam 4.182 Ha, dengan nilai kontrak sebesar Rp37.894.443.000, dengan jangka waktu pelaksanaan 157 hari kalender.

Perubahan dalam volume pekerjaan yang dilakukan Distambun Siak dengan PTPN V disinyalir tanpa sepengetahuan DPRD Siak. Selain itu proyek pembangunan kelapa sawit rakyat yang tersebar di 5 Kecamatan tersebut, konon diperun-

tukkan kepada warga miskin. Yang menjadi tanda tanya besar, justru yang menikmati kebun sawit rakyat tersebut, diduga oknum petani berdasi.

Dari hasil Investigasi LSM Gerakan Penyelamatan Kekayaan Daerah Riau (GPKDR) dan LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) ke Desa Dayun Kecamatan Dayun Kab. Siak belum lama ini, ditemukan seluas 580 Ha kebun kelapa sawit di Dusun Dayun Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pemiliknya disinyalir pejabat PTPN V, inisial BT M, RP, S, dan IRS dua diantara pejabat tinggi PTPN V telah pensiun sementara 2 oknum pejabat PTPN V masih aktif.

Sejumlah sumber yang dihimpun KPK Pos terkait 580 Ha kebun kelapa sawit tersebut sertifikatnya atas nama 20 orang. Sertifikat tersebut diterbitkan Plt. Kepala Kantor BPN Kabupaten Siak tahun 2006 tanggal 0206-2006 tertanda H.Zulkifli Yusuf SH dan turut ditanda tangani Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Siak Azirman SH. Penerbitan sertifikat berasal dari SKGR Kades Dayun No..../ SKGR/2005 tanggal 26-092005, salah satu sertifikat diatas lahan seluas 580 Ha tersebut pemegang hak atas nama AM. Penerbitan sertifikat dengan kerjasama antara Pemkab Siak dengan PTPN V dalam pembangunan proyek perkebunan kelapa sawit rakyat menggunakan dana APBD Siak tahunnya bersamaan, diduga kuat proyek akalakalan tersebut dimiliki segelintir oknum petinggi PTPN V dan oknum pejabat Pemkab Siak. Pungkasnya (PUR)

Alex Noerdin Batal Jadi Gubernur Sumsel JAKARTA - Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang di empat kabupaten/kota serta satu kecamatan di Sumatera Selatan. Putusan itu terkait gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan, Herma Deru-Maphilinda Boer, yang dikabulkan sebagian oleh mahkamah.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara, sebelum menjatuhkan putusan akhir, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat membaca putusan di ruang sidang MK, Kamis, 11 Juli 2013.

Putusan mahkamah tersebut membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumsel yang menetapkan pasangan Alex Noerdin dan

Ishak Mekki sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2013-2018.

Pasangan Alex-Ishak terbukti memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013,

bertanggal 21 Januari 2013, dengan jumlah anggaran Rp1.492.704.039.000.

"Fakta persidangan membuktikan, ada aliran dana bantuan sosial yang diberikan oleh gubernur incumbent kepada masyarakat dan orga-

nisasi-organisasi sosial yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun anggaran 2013," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Su-

madi. "Pemberian itu sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pilkada itu."

Tim Kuasa Hukum pasangan Alex-Ishak, Bayu Nugroho, tetap optimistis dengan hasil dari pemungutan suara ulang yang akan dilakukan nanti. "Insyaallah, sebagaimana kekuatan suara kami di lapangan itu untuk tetap berpihak terhadap klien kami," kata dia.

Pasangan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan adalah Eddy Santana Putera-Anisja Djuwita Tatung di nomor urut 1, Iskandar Hasan-Achmad Hafisz Thohir (nomor urut 2), Herman Deru-Maphilinda Boer (3), Alex-Ishak (4). Selain digugat oleh pasangan nomor urut tiga, hasil Pilkada Sumsel ini digugat juga oleh pasangan nomor urut satu. (BBS)

Gigit Puting Ibu, Bayi Ditusuk 90 Kali JIANGSU - Beruntung, mungkin itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Xiao Bao, bayi laki-laki berusia 8 bulan di China. Ia masih bertahan hidup walau mendapat 90 tusukan di wajah.

Cerita sadis ini datang dari Xuzhou, provinsi Jiangsu, China Timur. Paman Xiao Bao menemukan bayi montok itu terbaring di depan rumah bermandikan darah. Seperti dilansir Dailymail, ibu Xiao Bao mengaku ialah yang menusuk anaknya berkali-kali. Alasannya? Xiao Bao menggigit

sewaktu disusui (diberi ASI). Sang paman lalu langsung melarikan Xiao Bao ke RS terdekat demi menyelamatkan nyawanya. Beruntung bayi mungil itu berhasil diselamat-

kan oleh tim dokter. Demi bisa menolong jiwanya, tim dokter sampai harus menjahit hampir sebagian besar wajah Xiao Bao sebanyak 100 jahitan. Ibu kandung Xiao Bao belaka-

ngan mengakui bahwa dia memang telah menusuk putra kandungnya sendiri.

Para tetangga kemudian memohon kepada pemerintah lokal untuk mengambil Xiao Bao dari pe-

rawatan ibu kandungnya itu. Namun pemerintah mengatakan tidak akan mencampuri kasus tersebut karena bayi itu masih memiliki dua wali yaitu, kedua pamannya.

Menurut mereka, Xiao Bao masih memiliki kedua paman yang bekerja sebagai pendaur ulang sampah.

Mereka juga mengatakan tidak menemukan tandatanda bahwa ibu kandung Xiao Bao tengah mengalami gangguan kejiwaan.

Kasus penyakit kejiwaan merupakan subyek yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka di China hingga kini. (SF/BBS)

Djoko Susilo Kerap Minta Duit Primkoppol JAKARTA - Salah seorang saksi, Sulistiyanto, membenarkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Djoko Susilo kerap mengambil uang dari Primer Koperasi Polri (Primkoppol). Ini menguatkan keterangan sebelumnya yang diungkapkan oleh Ketua Primkoppol Teddy Rusmawan.

Sulistiyanto merupakan mantan staf Bendahara Satker (Bensatker) Komisaris Legimo. Saat bersaksi di sidang perkara korupsi pengadaan Simulator SIM dan Pencucian Uang, mengaku diperintahkan Legimo mengambil uang ke Bendahara Primkoppol, Halijah untuk keperluan Djoko.

"Waktu itu saya dihubungi Legimo. Saya diminta tolong ke rumah Halijah mengambil uang karena 'yang di atas' sudah tidak ada uang. Saya disuruh buru-buru makanya naik motor," kata Sulistiyanto ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (12/7).

Saat dicecar oleh Hakim Amin Ismanto soal pihak yang dimaksud 'yang di atas', Sulistiyanto mengatakan mungkin yang dimaksud adalah Djoko Susilo selaku Kakorlantas Polri.

Sulistiyanto juga mengaku dua kali diperintahkan Legimo untuk mengambil uang ke Halijah.

"Yang pertama, uang diambil dalam kantong plastik warna hitam. Isinya, antara Rp200 juta sampai Rp250 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, Sulistiyanto juga mengaku kerap diperintahkan Legimo untuk mencairkan cek yang diduga berasal dari Primkoppol. Menurut Sulistiyanto, uang dari hasil pencairan tersebut sebagian digunakan untuk DS. Untuk diketahui, DS kerap disebut meminjam atau menggunakan uang dari Primkoppol. Saksi Teddy Rusmawan selaku Ketua Primkoppol mengakui Djoko meminjam uang ke Primkoppol hingga jumlahnya mencapai Rp21 miliar.

Uang yang dipinjam DS diduga mengalir ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan beberapa anggota dewan. Sebab, Teddy mengaku selaku Ketua Primkoppol pernah mengeluarkan uang Rp4 miliar yang merupakan bagian dari Rp21 miliar.

Uang tersebut diberikan kepada Muhammad Nazaruddin karena ditagih jatah atas proyek pengadaan simulator tahun 2010. (FR/BBS)

Korupsi, Mantan Menteri Kereta Api China Divonis Mati BEIJING - Pengadilan kota Beijing memvonis mati mantan Menteri Kereta Api China Liu Zhijun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, dia juga dituduh telah menerima suap selama 25 tahun menjadi pejabat pemerintah.

Diberitakan BBC, Liu Zhijun, diperkirakan menerima suap lebih dari 64 juta yuan atau sekitar Rp99,5 miliar. Dia juga menerima imbalan atas tender proyek pembangunan rel kereta dari berbagai perusahaan.

Pada pengadilan, terungkap Liu telah memenangkan 11 perusahaan untuk berbagai tender dengan imbalan uang. Pada laporan pengadilan dikatakan, "Liu melakukan malpraktik yang mengakibatkan kerugian besar pada aset publik dan merusak kepentingan negara dan rakyat."

Liu adalah pejabat paling tinggi di pemerintah China yang diadili dan dinyatakan bersalah atas kasus korupsi, sejak Xi Jinping menjabat presiden awal tahun ini. Xi sebelumnya mengatakan akan memberantas korupsi, mulai dari tingkat "macan" hingga "lalat" di pemerintahan dan Partai Komunis.

Kementerian Kereta Api China telah menuai kritik beberapa tahun terakhir akibat berbagai skandal, termasuk kecelakaan yang merenggut banyak nyawa dan pemalsuan anggaran yang terungkap oleh audit. Tahun 2011, 40 orang tewas dalam kecelakaan kereta di kota Wenzhou.

Akibat berbagai kasus ini, pemerintah China menghapus Kementerian Kereta Api dan menggabungkannya ke Kementerian Transportasi. Liu divonis hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun. Dia juga kehilangan seluruh hak politiknya.

Berbagai aset kepemilikannya juga akan disita pemerintah.

Namun, walaupun divonis mati, dia kemungkinan tidak akan tewas di tiang gantung. Biasanya tersangka tervonis mati akan mendapatkan pengampunan dengan diubah hukumannya dengan penjara seumur hidup. (SF/BBS)

USU Ingatkan Peserta Lulus SBMPTN Registrasi Ulang MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) mengumumkan hasil ujian tulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2013.

Dari 31.613 peserta ujian di USU, sebanyak 3.010 orang yang berhasil lolos sebagai mahasiswa baru di PTN itu.

Saat ditemui, Kamis (11/7), Ketua Panitia UMBPT USU Prof. Zulkifli Nasution melalui Kepala Humas USU, Bisru Hafi mengatakan, mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SBMPTN sebanyak 3.010 dari 31.613 jumlah pendaftar.

Bisru juga mengingatkan peserta yang lulus agar melakukan registrasi ulang sesuai ketentuan jadwal. Melalui jalur masuk UMB-PTN 2013, USU akan membuka kuota mahasiswa baru sebanyak 1.544 orang. “Secara keseluruhan total mahasiswa baru yang akan diterima adalah melalui tiga jalur seleksi dengan jumlah 7.884 orang, dan dari jalur Mandiri ini nantinya akan tersedia kursi sebanyak 1.544 lagi, “ ujarnya.(FeR)