Epaper kpkpos 261 edisi senin 22 juli 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

ICW TUDING PEMERINTAH LEMAH• DI HALAMAN

APBD LANGKAT BOCOR dan Nomor Informasi 61680.

"Laporannya telah kita masukan ke KPK dengan bukti dokumen hasil temuan, dan LHP BPK RI serta kliping koran," ujar Rosisyanto, kemarin.

Kerugian APBD Langkat yang menjadi temuan dan dilaporkan ke KPK oleh Rosisyanto tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Dan terbesar adalah tahun 2012 tebesar Rp20.816.152.611.

"Jumlah ini yang paling besar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kuat dugaan korupsi APBD Langkat ini ikut • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Tersangka kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Andi Alfian Mallarangeng mengaku siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi menjeratnya dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Andi diperiksa sebagai saksi kasus mega proyek itu di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (19/7). "Buat Andi apapun yang dipakai KPK dia siap.

Juga jika ada penggelontoran dana dan sebagainya," ujar kuasa hukum Andi, Luhut Pangaribuan.

Menurut Luhut, eks Menteri Pemuda dan Olahraga itu pun tidak akan keberatan jika seluruh asetnya • LANJUT KE HAL. 2

Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

5

kepada Kepala Inspektorat Pemkab Langkat Sedar Sembiring bersama staf serta Staf Ahli Bupati Eddy Dharma Tarigan maupun Kadis PU Bambang Irawadi dan Bagian Humas, Senin awal Juli lalu.

Seto menjelaskan, hasil temuan auditor kalau tidak dibaca atau dicermati secara komplit akan sedikit menyulitkan, terutama bagi awam. Karena bukan tidak mungkin menimbulkan persepsi atau pengertian bermacam-macam tanpa menelaah detail materinya, apakah kerugian, potensi kerugian atau administrasi.

Mengenai hasil temuan • LANJUT KE HAL. 2

KONVENSI DEMOKRAT

Ruhut: Yusril, Mimpi Kali Ye!

Langkah Mundur Menteri Hukum

Andi Mallarangeng Siap Asetnya Disita KPK

Redaksi/Usaha:

PEMKAB Langkat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wil I Sumut, terkait audit keuangan yang dilakukan lembaga tersebut terhadap APBD Langkat. Hal ini dilakukan Pemkab Langkat dengan harapan mendapatkan informasi tentang temuan hasil audit keuangan daerah yang mungkin terindikasi merugikan negara.

Diperoleh informasi sesuai perhitungan auditor BPK RI Wilayah I Perwakilan Provsu, masih dalam batas normal, tanpa temuan indikasi kerugian.

Penjelasan itu dikemukakan Kasubbag Baut BPK-RI Wil I Perwakilan Sumut, Aryo Seto Bomantari, didampingi staf

kolom REDAKSI

• LANJUT KE HAL. 2

Rp.2.500/eksemplar

Jangan Salah Terjemahkan Laporan Keuangan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memantau perkembangan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Disinyalir hampir tiap tahun APBD Langkat bocor, sejak tahun 2008 hingga 2012.

KEPUTUSAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi bagi narapidana korupsi pada hari Lebaran nanti adalah langkah mundur. Keputusan ini bertolak belakang dengan semangat antikorupsi. Langkah ini juga menunjukkan betapa Menteri Amir Syamsuddin tidak teguh menghadapi serangan balik para koruptor.

Pemberian remisi itu bersumber dari surat edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013. Surat itu menyatakan bahwa PP No. 99/ 2012, yang isinya memperketat pemberian remisi, hanya berlaku bagi narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap sejak 12 November 2012. Artinya, mereka yang divonis sebelum aturan itu

22 – 28 JULI 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan):

KOORDINASI– Kepala Inspektorat Pemkab Langkat berkoordinasi dengan Kasubbag Baut BPK-RI Wil I Perwakilan Sumut, Aryo Seto Bomantari di Kantor BPK RI Willayah Sumut.

Korupsi Bupati Langkat Dilapor ke KPK

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu diduga kuat terlibat kasus bocornya dana APBD, bersama Sekwan DPRD. Sebagai Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kerugian APBD sejak 2008. Kerugian itu meliputi sejumlah anggaran selama lima tahun, mencapai ratusan miliar.

Kerugian itu kini masih tersisa sebesar Rp32.708.280.058, dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Rosisyanto dari Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) dengan Nomor Agenda 2013-07-000051

EDISI 261/ THN VI

Pecah Kongsi Makin Tercium di Pemko Medan

JAKARTA - Jajaran birokrat di Pemko Medan diingatkan untuk menjaga kekompakan. Alasannya, jika jajaran birokrasi tidak kompak, maka berimbas pada buruknya pelayanan ke masyarakat. Itu disampaikan Staf Khusus Mendagri, Umar Syadat Hasibuan, belum lama ini.

Ia merasa perlu mengingatkan hal tersebut, lantaran dalam be-

»

berapa tahun belakangan Pemko Medan menghadapi persoalan serupa, yakni walikota tersangkut kasus hukum. Bahkan, saat era Abdillah, wakilnya yakni Ramli Lubis, juga terkena kasus hukum.

Saat itu, jajaran birokrasi terbelah dalam dua kubu yang tidak rukun. Pelayanan publik pun jadi kacau.

"Nah, di jaman Rahudman (Wa-

likota Medan Rahudman Harahap, red), pelayanan sudah mulai membaik. Saya ambil contoh, Sei Kambing bisa dia tertibkan. Pelayanan masyarakat bagus. Tapi itu cuman sebentar karena Rahudman harus menghadapi kasus hukum meski itu bukan terjadi saat dia menjabat walikota," ujar Umar Syadat.

Karena itu, tatkala Rahudman

saat ini sedang non aktif dan Pemko Medan dipimpin Plt Walikota Dzulmi Eldin, maka pelayanan publik dan program-program lain jangan sampai ngadat. Bagaimana caranya?

Dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menyebut birokrasi harus bekerja • LANJUT KE HAL. 2

Tiga Perusahaan jadi Sorotan

Warga Tanjung Medan Datangi Perwakilan PT LTS PEKAN BARU - Sarimin Cs warga Dusun Bagan Ubi Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (17/7) mendatangi Kantor Perwakilan PT Lahan Tani Sakti (LTS) Jalan Riau Ujung No.256 Pekanbaru. Kedatangan Sarimin diterima resepsionis PT Minamas Gemilang perwakilan Pekanbaru.

Sarimin Cs foto bersama di depan Kantor Perwakilan PT.Minamas Gemilang di Pekanbaru.

SARIMIN selaku ketua kelompok bersama sejumlah warga lainnya mengaku sebagai perwakilan warga pemilik lahan yang diserobot PT.

LTS. Kedatangan mereka ke kantor PT. LTS untuk mempertanyakan permasalahan lahan mereka seluas 200 hektar yang belum

dibayar ganti ruginya oleh PT.LTS. Namun oleh resepsionis PT.LTS disarankan agar mempertanyakan langsung kepada Inasanti Susanto,

Head of corparate Communications kantor Pusat PT.Minamas Gemilang Jakarta.

“Kami di Pekanbaru hanya sebagai pekerja untuk melayani permintaan dari Perkebunan Groupnya PT.Minamas Gemilang,” ujar resepsion seraya menyerahkan alamat perusahaan.

Sarimin saat ditemui KPK Pos, Rabu pekan lalu, mengatakan bahwa lahan mereka seluas 200 Ha yang diserobot PT.LTS sejak tahun 1992 lalu hingga saat ini, tuntutan ganti rugi lahan warga belum juga dibayar. "Kedatangan kami ke kantor tersebut untuk meminta kembali lahan seluas 200 Ha yang diserobot PT. LTS," ujar Sarimin Masih kata Sarimin, lahan masyarakat yang diserobot PT.LTS sebelum pemekaran wilayah terletak di dusun Pondok Kresek Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis.

"Luas lahan kelompok Sarimin CS • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, merasa keberatan dengan permintaan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk menduduki Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat jika menang konvensi calon presiden (Capres).

Menurut Ruhut, pernyataan Yusril itu merupakan hanya lelucon. Sebab, peluang Yusril untuk menang di konvensi cukup tipis.

"Terpilih saja belum pasti, sudah minta jadi Ketum, Yusril mimpi kali ye," sindir Ruhut, ketika dihubungi, di Jakarta, Jumat.

Ruhut meyakini bahwa pemenang konvensi Capres Demokrat adalah berasal dari Jawa.

"Bukannya aku SARA, tapi calon presiden kita dari Jawa saja," tegas Ruhut.

Dalam kesempatan itu, Ruhut bahkan mengatakan bahwa mantan KSAD TNI Pramono Edhie Wibowo yang juga sebagai adik ipar Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kandidat capres yang kuat. "Aku dukung Pramono Edhie, di antara semua calon dia yang paling populer," kata Ruhut.

Sementara Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengaku masih sangsi dengan elektabilitas Yusril. Dia menilai Yusril belum tentu bisa maju ke babak selanjutnya jika ikut konvensi.

• LANJUT KE HAL. 2

Septy Minta KPK Sediakan Ruangan Khusus Bercinta JAKARTA - Septy Sanustika, penyanyi dangdut yang merupakan istri dari Ahmad Fathanah, rupanya sudah ngebet bercinta dengan suaminya.

Secara khusus wanita berjilbab ini mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta ruangan khusus untuk bercinta.

"Lagi dibuat sama pengacara, dalam minggu ini, minggu depan kan ada waktu jenguk lagi.

Mudah-mudahan dikabulkan," kata Septy saat menjenguk Fathanah di KPK, Kamis, (18/7).

Septy mengaku kangen berat bercinta dengan suaminya yang sudah lima bulan ditahan KPK karena tersangkut kasus suap impor da-

ging sapi. Septy memang rajin menjenguk suaminya, mem• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

APBD LANGKAT BOCOR ......................................................

• DARI HALAMAN. 1 dinikmati oleh Ngogesa Sitepu," terang Rosisyanto.

Untuk tahun 2008 sebesar Rp6.005.397.972. Tahun 2009 sebesar Rp2.345.877.384, tahun 2010 sebesar Rp2.200.525.890, dan tahun 2011 sebesar Rp1.340.

326.201.

"Keseluruhan dari kerugian uang negara ini adalah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan akan menjerat Ngogesa Sitepu ke dalam penjara," tegas Rosisyanto.

Dugaan korupsi APBD Langkat yang akan menjerat Ngogesa Sitepu kini telah menjadi perhatian KPK. Rosisyanto mengaku bahwa saat ini KPK terus memantau perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat.

"Keterkaitan kedua pejabat ini di dalam perkara sangat mendukung keterlibatan Ngogesa Sitepu," tegas Rosisyanto.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kedudukan Ngogesa Sitepu selaku kepala daerah memiliki peran penting dan bertanggungjawab penuh terhadap keuangan daerah di Kabupaten Langkat.

"Jangan hanya sekretaris daerah dan sekretatis DPRD, serta kepala SKPD saja yang menjadi korban.

Ngogesa Sitepu bertanggungjawab dengan kerugian uang negara di Kabupaten Langkat. Kita meminta kepada KPK segera memanggil dan memeriksa Ngogesa Sitepu," tegas Rosisyanto. (TIM)

JANGAN SALAH TERJEMAHKAN LAPORAN KEUANGAN ........................

• DARI HALAMAN. 1 indikasi kerugian dilansir BPKRI, umumnya dipublikasikan secara global bukan per daerah.

Biasanya, kerugian disebutkan dalam akibat dengan mencantumkan keterangan indikasi sebagai ciri khas temuan.

Terkait informasi adanya temuan BPK-RI tentang keuangan Pemkab Langkat disebut-sebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp53 Miliar lebih, Seto menegaskan kembali dugaan adanya kesalahan menterjemahkan.

“Untuk jelasnya, mungkin dalam waktu dekat pimpinan

akan menjelaskan secara tertulis kepada Pemkab Langkat.

Disesuaikan permintaan koordinasi dilayangkan secara resmi diterima BPK,” jelas Seto.

Sedar Sembiring mengatakan informasi ini sangat berharga, tidak hanya untuk kesekretariatan Pemkab, tetapi masyarakat Langkat. Sehingga jadi pertanda keseriusan memperbaiki predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Artinya, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai peruntukkan yakni kepentingan rakyat,” tegasya.(TIM)

LANGKAH MUNDUR MENTERI HUKUM....................................................

• DARI HALAMAN. 1 terbit tetap berhak menikmati diskon hukuman.

Semangat PP No. 99/2012 itu sudah bagus. Dengan aturan ini, terpidana korupsi, teroris, pembalak liar, penjahat narkoba, dan pelaku kejahatan lintas bangsa sulit mendapatkan remisi. Tujuannya, memperbesar efek jera.

Mereka hanya berhak menerima pengurangan hukuman bila bersedia menjadi justice collaborator atau membayar uang pengganti.

Semestinya Menteri Amir mempertahankan aturan ini, bukannya malah memperlonggarnya dengan menyatakan ketentuan itu tak bisa berlaku surut (asas retroaktif). Memang benar, dalam kondisi normal, peraturan yang berlaku surut tidak sesuai dengan asas hukum. Namun Menteri Amir tak boleh lupa bahwa latar belakang terbitnya peraturan itu adalah untuk mendorong pemberantasan kejahatan luar biasa, salah satunya kejahatan korupsi.

Menteri Amir seharusnya sepakat, korupsi tidak hanya merugikan negara, tapi juga menyengsarakan rakyat. Triliunan rupiah yang semestinya berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat telah digarong para koruptor.

PP No. 99/2012 yang berlaku surut itu adalah terobosan hukum sehingga narapidana koruptor, tanpa kecuali, tak gampang menerima diskon hukuman. Itulah ganjaran yang pantas bagi mereka.

Selama ini kita melihat banyak

koruptor divonis terlalu ringan. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, koruptor rata-rata hanya divonis 4 tahun 3 bulan. Di pengadilan umum bahkan lebih ringan, rata-rata di bawah 2 tahun.

Dengan vonis enteng itu pun, mereka masih mendapat remisi. Inilah yang harus dihentikan sehingga lahir PP No. 99/2012 tadi.

Ada kesan, langkah Menteri Amir ini dilakukan setelah terjadi berbagai manuver para pembela koruptor. Misalnya, aksi hukum oleh Rebino, Abd Hamid, Jumanto, dan kawan-kawan--semuanya terpidana korupsi. Didampingi Yusril Ihza Mahendra, mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas Pasal 34A PP No. 99/ 2012. Lalu, sejumlah narapidana korupsi di LP Sukamiskin, Bandung, dengan dukungan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menggugat peraturan yang sama. Mereka meminta perlindungan hukum dan HAM kepada DPR. Surat itu lantas diteruskan Priyo kepada Presiden.

Tekanan terakhir dilakukan sejumlah narapidana LP Tanjung Gusta, Medan. Setelah melakukan kerusuhan, ujug-ujug mereka menuntut revisi atas aturan pengetatan remisi.

Ketimbang memperlonggar aturan remisi, Menteri Amir semestinya berjuang keras agar hukum tetap tidak bersahabat bagi para koruptor dan pelaku kejahatan berat lain. Hal ini bisa diawali dengan mencabut surat edaran yang seolah menjadi kado Lebaran bagi para koruptor tersebut. (***)

ANDI MALLARANGENG SIAP ASETNYA DISITA KPK.......................

• DARI HALAMAN. 1 disita oleh KPK. "Ya itu kan otomatis mengikuti (setelah ditetapkan pencucian uang)," kata dia.

Dalam kasus ini, Andi dan Deddy sama-sama dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Andi dan Deddy diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau orang lain

yang mengakibatkan kerugian negara dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagai Menpora.

Dari pihak rekanan, mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor juga ditetapkan sebagai tersangka. Teuku Bagus diduga menyalahgunakan kewenangan atau memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau koorporasi yang berakibat kerugian keuangan negara.(VN/BBS)

WARGA TANJUNG MEDAN DATANGI PERWAKILAN PT LTS.............................

• DARI HALAMAN. 1 seluas 200 Ha telah memiliki alas hak diterbitkan pada tahun 1990 oleh Kepala dusun Pondok Kresek diketahui Kepala Desa Tanjung Medan setelah pemekaran wilayah dusun Pondok Kresek menjadi Kepenghuluan Pondok Kresek Kecamatan Pujud," ujarnya.

Menurut Sarimin bahwa pihak perusahaan pernah menawarkan ganti rugi kepada warga, namun tawaran PT.LTS tidak sesuai, terlalu murah.

Lahan seluas 2 hektar hanya

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

diganti rugi sebesar Rp300.000, tawaran tersebut ditolak warga karena lahan warga seluas 200 Ha telah ditanami karet.

Kendati warga menolak ganti rugi tersebut,pihak PT.LTS dengan pengawalan ketat aparat keamanan, "merampas" hak rakyat.

Lahan warga seluas 200 ha tersebut dalam waktu tidak terlalu lama rata. "Seluruh tanaman karet milik warga diluluhlantakkan tanpa adanya pemberitahuan, siapa saja warga yang melarang dianggap penghambat," pungkas Sarimin.

(PUR)

GARIS POLISI– Personel kepolisian memasang garis polisi di lokasi mesin ATM BCA yang dibobol perampok di Swalayan Maju Bersama, di Medan, Sumut, Sabtu (20/7). Aksi perampokan dua mesin ATM tersebut, diduga menggunakan mesin las.

KPK Endus Proyek Jalan Pantura JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri secara khusus proyek perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa, yang intensitas pekerjaannya selalu meningkat menjelang Lebaran. “Dari penelusuran kami sebelumnya, ditemukan ada kejanggalan,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis.

Tim survei KPK sudah turun ke lapangan untuk menelisik proses perbaikan di beberapa ruas Pantura. Dari laporan tim, kata Busyro, ada temuan riil yang mencurigakan. “Di beberapa daerah ditemukan ketidakcocokan (mark-up) soal anggaran,” ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah menyorot proyek ini. Menurut anggota BPK, Ali Masykur Musa, lembaganya menduga ada penggelembungan anggaran proyek perbaikan jalur Pantura 2011 dan 2012. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap proyek perbaikan Pantura 2010, kata dia, terindikasi penggelembungan biaya. “Pola mark-up selalu sama, termasuk untuk 2011 dan 2012,” kata Ali. Hasil audit proyek 2010, menurut Ali, mark-up terjadi salah satunya karena penyusunan ang-

garan kerap mepet dengan waktu Lebaran. Anggaran yang disusun tergesa-gesa ini, menurut dia, menyebabkan kualitas perbaikan jalan menjadi buruk. Kondisi ini, Ali menambahkan, diperparah oleh kualitas material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. "Meskipun, setelah ditemukan kelebihan, pihak kontraktor membayar

kembali kelebihannya, tetap saja ini tidak efektif," katanya.

Dalam proyek perbaikan jalur Pantura 2010, BPK sedikitnya menemukan tiga indikasi mark-up.

Misalnya, hasil pemeriksaan di Provinsi Jawa Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan jalan sebesar Rp441 juta. Sedangkan di Jawa Timur, dari hasil pemeriksaan terdapat hasil

pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target sebesar Rp68 juta.

Ali berjanji segera merampungkan audit untuk proyek 2011 dan 2012. Setelah audit rampung, kata dia, lembaganya akan berkoordinasi dengan penegak hukum, termasuk KPK. Juru bicara KPK, Johan Budi menyambut niat BPK itu. “Kalau auditnya ditemukan

penyelewengan, kami tindaklanjuti,” kata Johan.

Anggota Komisi Hukum DPR, Nudirman Munir, meminta KPK serius menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan perbaikan jalan di Pantai Utara Jawa yang membentang sepanjang 1.300 kilometer itu. ”Memang patut dicurigai, karena terkesan dibiarkan,” katanya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menepis tudingan adanya penyimpangan dalam proyek itu. Menurut dia, jalan di Pantura diproyeksikan mempunyai daya tahan untuk 10 tahun. Pengerjaannya, kata dia, dilakukan dalam 10 tahap dan setiap tahapnya sepanjang 110 kilometer.

"Artinya, setiap tahun pasti ada perbaikan," katanya.

Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan, proyek perbaikan jalan di Pantura dilakukan di lokasi yang sama. Di antaranya di ruas Karawang, Pamanukan, Indramayu, Jatibarang, Cirebon, dan Losari.

“Jalan ini sengaja dijadikan proyek abadi,” kata Koordinator Sekretaris Nasional Forum Indonesia, Uchok Sky Khadafi.(TI/BBS)

Sebentar Lagi, Pegawai Pemerintah Tak Selalu PNS JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengungkapkan, perubahan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) bukan hanya menyangkut promosi terbuka.

Pegawai pemerintah akan berganti nama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga akan dikukuhkan sebagai profesi.

Aparatur Sipil Negara akan terdiri dari dua komponen. Yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja. Akan ada beberapa syarat untuk menjadi ASN. Antara lain, harus memiliki standar kompetensi, sudah menempuh pendidikan profesi, memiliki sertifikasi profesi. Selain itu, ASN akan memiliki kode etik profesi dan organisasi profesi independen.

Jika dulu PNS tidak bisa diberhentikan karena kinerjanya buruk, hal tersebut tidak akan terjadi lagi jika RUU ASN sudah diresmikan.

PNS dapat diberi sanksi jika kinerjanya buruk. Begitu juga dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. “Mereka

akan dinilai sesuai dengan capaian kerjanya,” kata Eko di kantornya, Jumat.

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dikhususkan untuk pekerjaan yang sifatnya fungsional seperti dosen, guru, dan auditor. “Nanti diatur dalam PP profesi apa saja yang bisa,” kata dia.

Perjanjian kerja mereka akan berdasar kepada kontrak hukum publik yang akan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan pencapaian kerja yang bersangkutan. Jika para pegawai ini ingin menjadi PNS, maka mereka harus

mengikuti seleksi CPNS dari awal.

Sebelumnya Eko menyatakan saat ini pemerintah sedang menggodok RUU ASN yang salah satunya akan mewajibkan sistem promosi terbuka di kementerian dan lembaga pemerintah. Sistem ini nantinya akan diperuntukkan bagi pejabat eselon 1 dan 2 saja.

Promosi terbuka, kata Eko, akan tetap memperhatikan kompetensi, kepangkatan, dan pengalaman dalam jabatan. Selain itu juga akan diperhatikan kualifikasi dan integritas calon.

Perubahannya, menurut Eko,

adalah dalam proses yang lebih terbuka dan kompetitif. "Tujuannya mengurangi intervensi politik, juga memperkuat kompetisi dan kinerja," kata Eko melalui pesan pendek.

Sistem promosi terbuka, kata Eko, saat ini sebenarnya sudah didorong kepada instansi pusat dan daerah sejak tahun lalu melalui surat edaran Menpan dan RB Nomor 16 Tahun 2012. Namun, sistem ini akan diwajibkan jika RUU Aparatur Sipil Negara ditetapkan dalam persidangan DPR tahun ini.(BBS)

SEPTY MINTA KPK SEDIAKAN RUANGAN KHUSUS BERCINTA...................................................

• DARI HALAMAN. 1 bawa makanan atau pakaian ke tahanan KPK. Beredar pula foto ciuman mereka di tahanan. Ketika itu Septy tak menampiknya. "Yah, namanya juga sudah lama enggak ketemu. Wajar namanya suami istri melepas kangen," ujar Septy.

Fathanah juga mengaku kangen bercinta dengan istrinya. Pria yang dulu ditangkap bersama mahasiswi cantik di hotel ini juga rindu Septy.

Fathanah juga berharap KPK

mengabulkan permintaan Septy untuk menyediakan ruangan bercinta.

"Itu riil itu. Kita kan lima bulan enggak 'itu.' Tapi kan namanya dia (Septy) berusaha. Sebagai istri yang setia, saya bangga," kata Fathanah sembari tersenyum kecil usai sidang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin lalu.

Permintaan Septy dan Fathanah itu memang terbilang tak lazim.

Sepanjang sejarah KPK, rasanya baru mereka yang minta disediakan ruangan bercinta.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku tidak dapat memenuhi permintaan istri tersangka kasus suap kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah, Septy Sanustika untuk memberikan bilik asmara.

Sebab, tidak ada ketentuan yang mengatur dalam memenuhi permintaan tersebut.

"Tidak bisa karena tidak ada ketentuannya, jadi tidak bisa," ucap Abraham saat menghadiri buka puasa bersama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan, orang yang sedang menjalani masa tahanan tidak akan mendapatkan kebebasan seperti khalayak ramai. Ada sejumlah keterbatasan yang harus dihadapi, termasuk soal asmara sekalipun.

"Ya namanya orang di penjara kebebasannya harus dibatasi, tidak boleh bebas seperti orang di luar," tegasnya.

Jubir KPK Johan Budi SP menegaskan KPK hanya menyediakan ruang tatap muka dan tempat beribadah bagi tahanan.

KPK tak mungkin menyediakan ruang khusus untuk bercinta.

"Kalau menjalankan ibadah iya disediakan, kalau untuk menjalankan keintiman tidak," ujar Johan.

Menanggapi permintaan Septy itu, Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menilai KPK tidak perlu menuruti. Emerson meminta keduanya berpuasa saja.

"Puasa aja suruh mereka itu, masa bulan puasa gini ngomongin biologis," tutupnya. (MC/BBS)

RUHUT: YUSRIL, MIMPI KALI YE!............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 "Kalaupun Yusril berkenan, belum tentu juga terpilih. Panjang jalan menuju dan setelah Konvensi.

Dia pun harus sanggup kalahkan elektabilitas Marzuki, Irman Gusman, Sri Mulyani, Pramono

Edhie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, dan lain-lain calon yang ikut.

Mampukah Yusril?," kata Ramadhan menantang balik Yusril.

Ramadhan mengatakan, Yusril tidak perlu banyak keinginan jika mau ikut konvensi. Tidak ada paksaan kepada siapapun. Walau,

Yusril mengaku kalau dia diundang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tak ada keterpaksaan ikut Konvensi Partai Demokrat. Kalau mau ikut, ya harus patuhi persyaratan. Kalau enggak cocok, ya

enggak usah ikut konvensi. Simpel gitu sajalah, enggak usah pusingpusinglah," jelas Wakil Ketua Komisi I DPR ini, seperti dikutip Inilah.com.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mendapat tawaran dari Partai Demokrat untuk meng-

ikuti konvensi calon presiden.

Dia menegaskan akan mempertimbangkan lagi tawaran tersebut jika Partai Demokrat memberikan posisi tinggi misalnya ketua umum partai, bukan sebagai kader. Hal ini karena dia sudah terlanjur keluar dari PBB.(SF/BBS)

PECAH KONGSI MAKIN TERCIUM DI PEMKO MEDAN.................................................................

• DARI HALAMAN. 1 secara profesional, tidak masuk pada kubu-kubuan. "Karena saya melihat sudah mulai ada dua kubu di internal Pemko Medan. Ini bahaya, maka saya harus ingatkan sejak sekarang," kata Umar.

Dia juga mengingatkan pen-

tingnya Eldin bersikap tegas dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai Plt walikota Medan.

"Termasuk harus tegas dalam mengendalikan jajaran SKPD, jajaran birokrasi di Pemko Medan.

Ini dalam pengertian positif bahwa para pegawai di Pemko Medan harus memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara baik," ujarnya.

Jika Eldin tidak tegas, sementara kewenangan Rahudman untuk mengendalikan birokrat juga sudah jauh berkurang karena non aktif, maka kualitas pemerintahan Pemko bakal merosot.

"Dampak lain jika Eldin tidak

berani tegas, pengkubuan akan makin keras dan dampaknya makin runyam," kata Umar.

Pengkubuan di jajaran birokrasi, lanjut Umar, biasanya akan berimbas pada persoalan penempatan jabatan. Jika pengkubuan berlangsung lama, maka para pejabat hanya sibuk memikirkan bagaimana

mempertahankan jabatannya. Di kubu lain, hanya sibuk mencari cara mendongkel jabatan itu.

"Jika itu terjadi, masyarakat tidak pernah mendapat perhatian.

Pejabat hanya sibuk dengan persoalan konflik di internalnya. Jangan sampai ini membesar di Pemko Medan," pungkas Umar. (MBC)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

NASIONAL

Upaya Kasasi Wa Ode Kandas JAKARTA - Upaya kasasi yang diajukan Wa Ode Nurhayati, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mantan anggota DPR, dalam perkara suap dan pencucian uang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), kandas. Setelah majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkotsar menolak permohonan kasasinya.

Majelis hakim terdiri Leo Hutagalung, dan Artidjo Alkotsar dalam putusan No:884 K/PID SUS/2013 perkara korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati memutus menolak kasasi terdakwa dan penuntut umum, kata Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Dalam amar putusannya, majelis kasasi MA menyetakan terpidana Wa Ode tetap divonis enam tahun penjara. Melalui putusannya, MA menolak kasasi yang diajukan tim jaksa KPK maupun tim pengacara Wa Ode sehingga lama hukuman Wa Ode tetap enam tahun penjara.

Terkait putusan kasasi MA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi Wa Ode Nurhayati. “Karena putusan Wa Ode sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap) segera dilakukan eksekusi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Selasa. Dengan eksekusi ini, sambung Johan, Wa Ode resmi berstatus sebagai narapidana. Dia pun akan dipindahkan dari Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu.

Wa Ode Nurhayati sebelumnya divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan hukuman pidana enam tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan dua perbuatan tindak pidana, yakni menerima suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.

Wa Ode terbukti melalukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan ke satu primer, yakni Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHP dan dakwaan kedua primer, Pasal 3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Wa Ode dianggap menerima pemberian hadiah atau janji berupa uang senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yakni Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu, melalui Haris Surahman. Pemberian tersebut terkait dengan upaya Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR dalam mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011. (ENDY)

KPK Ancam Tim Pengacara Djoko Susilo KOMISI Pemberantasan Korupsi mengancam akan melakukan tindakan-tindakan hukum lain terhadap pengacara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang dianggap telah mengintervensi saksi.

Sejumlah saksi terkait kasus Djoko telah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa di pengadilan.

"KPK perlu mengimbau kepada penegak hukum untuk tidak bermain-main men-setting saksi untuk mencabut keterangannya. Karena kalau ini diteruskan, maka KPK bukan tidak mungkin akan melakukan tindakan hukum," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam diskusi media di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Menurut Bambang, KPK memiliki berbagai bukti yang menunjukkan pengacara Djoko mengintervensi saksi. Bambang menilai, tindakan tim pengacara Djoko ini bukan hanya tidak etis, melainkan juga dapat dikatakan melanggar hukum.

"Ini tidak pantas dilakukan. Kalau sampai ini dilakukan lagi, pasti ada konsekuensi hukum yang harus dipikul penasihat hukum. Jangan banyak bicara pada penasihat hukum yang seolah-olah ingin membela kepentingan klien padahal ini menjerumuskan kliennya," katanya.

Saat diperiksa sebagai saksi verbalisan, atau saksi yang melakukan proses pemeriksaan di tingkat penyidikan beberapa waktu lalu, penyidik KPK Komisaris Polisi Novel Baswedan membantah telah menekan dan mengarahkan saksi Djoko dalam proses pemeriksaan di KPK. Novel mengatakan, justru tim pengacara Djoko yang mengarahkan agar saksi mengatakan keterangan yang membela Djoko dalam persidangan. Menurut Novel, ada pertemuan antara saksi Ipda Benita Pratiwi alias Tiwi dan pengacara Djoko sebelum persidangan. Tiwi adalah sekretaris pribadi Djoko yang tahu soal kardus-kardus berisi uang yang diduga diterima Djoko.

Sebagai bukti, kata Novel, tim penyidik KPK memiliki rekaman CCTV pertemuan pengacara Djoko dengan saksi tersebut. "Awalnya kan mereka dituduh melakukan tekanan pada saksi, tapi justru KPK berhasil membuktikan, atau setidak-tidaknya membeberkan melalui keterangan bahwa ada beberapa penasihat hukum terdakwa DS yang melakukan pertemuan dengan saksi-saksi, padahal itu adalah saksi-saksi dari jaksa penuntut umum," ucap Bambang.

Adapun Tiwi saat bersaksi dalam persidangan pada Jumat (12/7/2013), menarik keterangannya yang pernah dibuat dalam BAP saat proses penyidikan di KPK. Tiwi menarik keterangannya bahwa ia pernah menerima bungkusan besar berisi uang untuk Djoko dari Ketua Primer Koperasi Anggota Kepolisian (Primkoppol) AKBP Teddy Rusmawan yang juga ketua panitia lelang proyek simulator ujian SIM. Kepada majelis hakim, Tiwi mengaku diarahkan penyidik KPK sehingga saat disidik dia mengaku pernah menerima bungkusan tersebut.

Sikap serupa ditunjukkan sespri Djoko yang lainnya, Iptu Tri Hudi Ernawati alias Erna. Saat diperiksa dalam persidangan Djoko beberapa waktu lalu, Erna juga mengaku ditekan penyidik.

Kesaksian Erna dan Tiwi ini mengundang perhatian lebih pimpinan KPK. Bambang pernah memantau langsung pemeriksaan Erna sebagai saksi dengan mendatangi Pengadilan Tipikor untuk mengikuti persidangan tersebut. Sementara saat Tiwi bersaksi, persidangannya diikuti Ketua KPK Abraham Samad.(KOMPAS.COM)

Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto berjalan menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas usai menjalani pemeriksaan KPK, Jakarta, Jumat (19/7). KPK menahan Budi Susanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama sembilan jam terkait dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri.

Majelis Hakim IM2 Diadukan ke KY PT Indosat Mega Media (IM2) bersama asosiasi industri telekomunikasi yang tergabung dalam Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengadukan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta ke KY. Majelis yang terdiri dari Antonius Widjiantono, Anwar, Anas Mustaqiem, Aviantara, dan Ugo diduga melanggar kode etik selama proses persidangan hingga putusan.

Ketua Umum Mastel, Setyanto P. Santosa menuding majelis hakim tidak profesional dalam memahami perkara.

Hal ini terlihat dari putusannya yang menyatakan perjanjian kerja sama akses internet antara PT indosat dan PT IM2 telah melanggar hukum. “Ini disebabkan hakim tidak menggunakan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 tahun 2002 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi,” papar Setyanto saat menemui Ketua KY Suparman Marzuki di

gedung KY, Rabu pekan lalu.

Terlebih, kata Setyanto, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar dalam perjanjian kerja sama antara Indosat dan IM2.

Namun, pernyatan Kominfo ini pun tidak diindahkan oleh majelis ketika mengambil putusannya.

“Dan itu secara tegas dikeluarkan oleh Menteri Kominfo melalui dua surat yakni ke Direktur Utama PT Indosat perihal kepastian hukum atas kerja sama PT Indosat dan PT IM2.

Serta surat ke Jaksa Agung perihal dugaan kerugian negara pada kasus IM2-Indosat bahwa kerja sama yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, ketidakprofesionalan hakim ditunjukkan dengan diabaikannya keterangan ahli yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya selama persidangan. “Hakim hanya mende-

ngarkan keterangan ahli dari pihak jaksa penuntut umum.” Padahal, sebanyak 19 saksi yang dihadirkan JPU justru meringankan terdakwa. Pasalnya, tidak ada satupun keterangan atau bukti yang mendukung dakwaan, tetapi diabaikan majelis. “Istilahnya tidak bisa menggali kebenaran, majelis hakim tidak adil,” tegasnya. “Adanya putusan itu berpotensi merusak iklim investasi industri telekomunikasi di Indonesia.”

Untuk memperkuat pengaduannya, Mastel menyerahkan video rekaman selama persidangan. “Bukti video telah kami serahan, lalu yang lainnya kita lengkapi nanti,” ungkapnya.

Sementara mantan Direktur Utama PT IM2 Indar Atmanto mengungkapkan dirinya sangat mengharapkan apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan. Sebab, laporan ini semata-mata hanya untuk mencari kebenaran. “Kami ingin mencari keadilan yang hakiki, karena

apa yang kami lakukan untuk tujuan mulia karena telah sesuai dengan UU yang berlaku, tidak ada niatan lain, kecuali untuk kebenaran,” kata Indar.

Hakim dan Teknologi Sementara itu, Ketua KY Suparman Marzuki menjanjikan akan segera memproses laporan ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KY. Terlebih, sejak awal KY sudah melakukan persidangan kasus IM2.

“Kita pantau sebagai perkara yang memiliki sensitivitas karena menyangkut perkara yang baru dalam ranah hukum, karena hukum itu bersinggungan dengan kemajuan ekonomi dan teknologi,” papar Suparman menanggapi laporan Mastel.

Suparman mengakui tidak sedikit hakim yang masih tertinggal untuk memahami ketika kemajuan ekonomi dan teknologi masuk ke ranah hukum, yang menyebabkan salah pemaknaan.

KY merasa perlu untuk menelaah

lebih dalam terkait putusan ini untuk memastikan pelanggaran etik yang diduga terjadi. Dia mengatakan KY dan MA sudah membuat kesepakatan terkait pelanggaran kode etik. “Sekalipun substansi, jika majelis tidak mempertimbangkan saksi dan bukti, kami akan laporkan ke MA, MA tidak akan diam,” katanya.

Perlu diketahui, Mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta atas penyalahgunaan jaringan 3G di frekuensi 2.1Ghz. Dalam putusannya, majelis hakim juga menghukum PT Indosat dan PT IM2 membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp1,358 triliun. Atas perbuatannya, Indar dikenai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HUKUMONLINE.COM)

FITRA: Hutang Negara Tinggi, Sayang Tak Bisa Sejahterakan Rakyat JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) membongkar Kementerian dan Lembaga Negara yang paling banyak menghabiskan dana dari utang luar negeri. Urutan pertama adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menghabiskan utang negeri sebesar USD.871.1 juta atau setara sebesar Rp8,3 Triliun.

"Kedua, Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS menghabiskan utang negara USD.302 juta atau Rp2,8 Triliun," jelas Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilisnya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Kementerian Pertahanan diurutan ketiga, yang menghabiskan utang negeri sebesar USD 227,1 juta atau setara sebesar Rp2,1 triliun. Posisi keempat Kementerian Pekerjaan

Umum menghabiskan utang negeri sebesar USD.165.5 juta atau setara sebesar Rp1,5 Triliun "Kelima ada PT. PLN yang menghabiskan utang Luar negeri sebesar USD.59 juta atau setara Rp567,2 milyar. Keenam, Kementerian Perhubungan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.45.6 juta atau setara Rp438,6 milyar," jelas Uchok.

Posisi ketujuh, Kementerian Dalam Negeri yang menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.21.2 juta atau setara Rp.204.1 milyar. Lalu diurutan kedelapan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud menghabiskan utang sebesar USD 8.9 juga atau setara Rp.86.1 milyar. "Sembilan ada Kementerian Kesehatan yang menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.8.4 juta atau setara dengan Rp.81.1 milyar," katanya.

Urutan kesepuluh, ada Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.7.6 juta atau setara Rp.72.9 milyar. Lalu urutan kesebelas ada Badan Koodinasi Survay dan Pemetaan Nasional dengan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.1.6 juta atau setara Rp.15.7 milyar.

"Urutan keduabelas ada Kementerian Komunikasi dan Informatika menghabiskan utang laur negeri sebesar USD.984.4 ribu atau setara Rp.9.4 milyar. Tigabelas, Kementerian pertanian menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.912.8 ribu atau setara Rp.8.7 milyar," jelasnya.

Diurutan keempat belas, ada PT. Pertamina yang menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.353.7 ribu atau setara Rp.3.3 milyar. Posisi lima

belas, ada Kementerian Agama menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.262.2 ribu atau setara Rp.2.5 milyar "Terakhir, urutan enam belas ada Kementerian Kelautan dan Perikanan menghabiskan utang Luar negeri sebesar USD.7331 atau setara Rp.70.3 juta," lanjutnya.

Diakuinya , saat ini utang sudah sampai sebesar Rp.2.036 triliun.

Sayangnya, hutang yang banyak itu ternyata tidak bisa mensejahterakan rakyat. Tetapi, rakyat dibebani dan dipaksa membayar bunga dan pokok utang.

"Hal ini disebabkan, pengelola utang tidak transparan, dan cenderung korup dan tertutup dalam perencanaan utang.

Sehingga realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyekproyek yang bukan produktif agar tidak dapat membayar bunga dan pokok

utang tersebut," tandas Uchok.

Wakil ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, pemerintah tak memiliki kemauan kuat untuk melunasi utang tersebut. Jika ada niat, Indonesia bisa menjadi negara mandiri.

Seharusnya, pemerintah bisa melakukan efisiensi anggaran, dan fokus pada pembayaran utang asing. "Negosiasi bisa kita lakukan, pemotongan bisa kita lakukan," terang Arif.

Politikus PDIP itu optimis, Indonesia bisa hidup tanpa utang asing.

Modal utama telah dimiliki, seperti SDA yang melimpah dan penduduk yang memiliki semangat tinggi.

Indonesia hanya membutuhkan manajemen yang bagus, supaya pemanfaatan SDA tak berujung pada eksploitasi alam berlebihan. "Bukan berarti kita mengeksploitasi SDA kita," lanjutnya.(ENDY)

Salahgunakan Keris untuk Lindungi Korupsi

Jenderal Djoko Kena Kutukan JAKARTA – Apa hubungannya antara keris dengan korupsi.

Ternyata paranormal kondang Ki Joko Bodo punya pendapat sendiri.

Irjen Pol Djoko Susilo, tersangka kasus simulator SIM diduga menyalahartikan kegunaan ratusan keris miliknya. Benda-benda pusaka yang seharusnya dikeramatkan, ternyata dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Pak Djoko sudah menyalahartikan keguanaan keris. Keris pusaka itu kan harusnya digunakan untuk kegiatan atau aksi positif bukan malah dimanfaatkan untuk korupsi.

Saya kira dia terkena tuah atau kutukan dari keris itu sendiri dan saat ini dia ditahan,” kata Ki Joko Bodo, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Ki Joko Bodo melanjutkan keris yang dimiliki Djoko, menjadi bukti dia telah menggunakan cara klenik untuk memuluskan tindakan tidak terpujinya. Juga memanfaatkan keris pusaka agar terhindar dari jeratan hukum. “Itulah yang saya katakan, keris pusaka itu sudah digunakan bukan pada tempatnya. Apalagi yang menggunakan serakah, jadi tidak pernah kenyang. Sekarang dia merasakan terkena kutukannya,”

Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM Korlantas Polri, Irjen Pol Djoko Susilo (kiri) didampingi kuasa hukum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/7).

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli itu menghadirkan tujuh saksi untuk menilai spesifikasi dan kinerja alat Simulator SIM. kata sang paranormal kondang.

Dari puluhan keris koleksi Djoko Susilo, jelas paranormal ini, kegunaan dan khasiatnya berbedabeda. Ada untuk wibawa, perlindungan, dan lain sebagainya. “Jika Pak Djoko tidak serakah dan memanfaatkan keris pusaka itu pada fungsinya, tentu dia tidak seperti saat ini. Tapi dia sudah lupa daratan, jadilah dia tersangka kasus Simulator SIM,” katanya.

Jenderal Djoko kelihatannya sengaja membeberkan koleksi keris

miliknya di persidangan untuk menghindari hukuman. Seharusnya Jenderal berbintang dua itu mengoleksi keris untuk seni, sambungnya.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan setiap anggota polisi seharusnya lebih realistis, professional, dan tidak adanya kekuartan klenik yang bisa mempengaruhi kehidupannya. “Klau semakin banyak polisi percaya pada hal-hal yang sifatnya klenik ya bisa repot,

bisa rusak negeri ini,” kata Neta.

Neta mengatakan, pengakuan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator roda dua dan empat di Korlantas Polri 2011 dan pencucian uang, Djoko Susilo, soal khasiat keris untuk kehidupan sehari-hari merupakan akal-akalan untuk tidak terjerat hukum.

Jika hal itu benar, bagaimana anggota polisi bisa bekerja secara profesional seusai tuntutan jaman dan kehendak rakyat. “Kapolri pertama Sukamto juga memiliki

keyakinan bahwa keris memiliki kekuatan khusus. Tetapi Jenderal Sukamto tidak serakah sampaisampai dia dapat julukan bapak supra natural.”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak pernah berencana menyita keris yang dimiliki terdakwa Djoko Susilo, “Ya karena keris termasuk barang yang tidak disita. Dan keris dianggap bukan aset yang harus disita,” ujar Juru bicara KPK Johan Budi SP. Ihwal keris koleksi mantan Kakorlantas Polri ini terungkap di persidangan dari keterangan saksi bernama Indrajaya. Dalam sidang Tipikor mengatakan penyidik KPK tidak jadi melakukan penyitaan keris milik Djoko Susilo karena takut terjadi sesuatu karena mengambil barang keramat.

Saat ini Djoko Susilo memiliki 200 keris dan beberapa di antaranya dibayar dengan sebuah rumah.

Bahkan Djoko pernah menukar rumah mewahnya seharga Rp1,6 miliar di Depok, Jawa Barat dengan 16 keris yang dianggap memiliki petuah. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

SUMUT

Rahudman Harahap Dituntut 4 Tahun Penjara MEDAN - Rahudman Harahap selaku mantan Sekda Tapanuli Selatan (Tapsel) dituntut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), selama empat tahun denda Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan, terkait dugaan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) tahun 2005 di Kabupaten Tapsel dengan total kerugian negara Rp2,1 miliar lebih di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis pekan lalu.

Walikota Medan non-aktif yang memakai kemeja putih serta peci itu juga juga diperintahkan untuk ditahan serta membayar uang pengganti Rp2.071.440, namun karena uang Rp1.590.944.500 telah dibayarkan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan terdakwa Amrin Tambunan, Maka Rahudman Harahap hanya membayar sisa kerugian negara Rp480.

891.500.

Sidang yang digelar pukul 12:15 Wib itu berlangsung dengan agenda pembacaan tuntutan hingga pukul 13.45 Wib terdakwa sesekali mengusapkan wajah dengan tangannya.

"Menyatakan terdakwa Rahudman Harahap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Junto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan primeir,"ujar tim Jaksa Penuntut Umum dihadapan majelish Hakim yang diketaui Sugiyanto.

Dalam amar tuntutan JPU disebutkan, Rahudman Harahap selaku pemegang kas dan pengguna anggaran telah mengajukan

TUNTUTAN– Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap, terdakwa kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan tahun 2005, mengikuti sidang dengan agenda tuntutan di pengadilan tipikor Medan, Sumut, Kamis (18/7). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Rahudman Harahap dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta. surat permintaan pembayaran pengisian kas (SPP-PK) sebbelum APBD disahkan. Kemudian mengajukan permintaan dana TPAPD 2005 dalam bentuk surat SPP-PK pada 6 januari 2005 dan 13 april 2005.

"Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan (SPJ) dana TPAPD pada tanggal 6 Januari 2005

bahkan tidak dilengkapi dengan bukti- sah ataupun kuitansi tanda terima dan mengajukan SPP-PK pada tgl 13 april 2005 dana TPAPD triwulan II tanpa terlebih dahulu mempertanggu jawabkan dana TPAPD triwulan I pada 6 januari 2005,"sebut jaksa Kemudian terdakwa bersama Amrin Tambunan tambunan

mengajukan SPP-PK pada 13 april 2005 tanpa didahuli SKO bupati .

Tidak hanya terdakwa yang menutup dan menandatangai buku kas umum (BKU) pemegang kas sekretariat daeraj tanpa melakukan pengawasan koreksi melakukan pembiaran dana tpapd triwulan I pada 6 januari di BKU, baik SPM maupun pertanggungjawabannya,"

jelasnya Terdakwa tidak menyalurkan dana TPAPDdan tidak dipertanggung jawabkan dana TPAPD triwulan I dan melakukan kebijakan penglolalan anggaran dengan melakukan pengajuan pencairan dan t triwulan I. Bahwa pagu anggaran dana TPAPD Pemkab Tapsel TA 2005 adalah sebsar Rp5.955.390.000 namun dana pelakasaannay telah dicairkan selama tahun 2005 melebihi pagu anggaran menjadi Rp6.435.885.500.

"Pada Triwulan ke IV Dana TPAPD 2004 yang dicairkan tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp480.870.000. Triwulan I dan II tahun 2005 pada 06 Januari 2005 melalaui SPM sebesar Rp1.035.

720.000.Dana yang disalurkan ke Kabag Pemdes hanya Rp4.364.

445.500. Apabilan anggaran dana TPAPD selama tahun 2005 yang dicairkan BUD Rp6.435.885.500 dikurangkan dana TPAPD yang disalurkan Rp4.364.445.500 maka terdapat kerugian negara sebesar Rp2.071.440.00," tutur Jaksa.

Rahudman Harahap sendiri tidak akan menyampaiakn pledoi secara pribadi. Dia hanya menyerahkan nasibnya kepada Penasehat Hukum.

Sementara itu, Penasehat hukum terdakwa Julisman Harahap mengatakan bahwa fakta yang diungkap JPU penuh dengan manipulasi. Karena dalam persidangan sebelumnya JPU tidak dapat menghadirkan barang bukti bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 23 Juli 2013 mendatang dengan agenda nota pembelaan penasehat hukum. (STARBERITA/ ANDALAS)

AJI Langsa Selenggarakan Diskusi Jurnalistik MEDAN - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Langsa menyelenggarakan diskusi jurnalistik dengan thema 'Mematuhi Kode Etik Menghindari Jerat Hukum' yang di buka langsung oleh Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Kamis pekan lalu di Hotel Garuda Plaza Medan.

Ketua AJI Langsa Ivo Lestari dalam kata sambutannya mengatakan, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis dalam menjalankan peran dan fungsinya.

"Mengimplementasikan kontrol bersama dalam penegakan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan Dewan Pers," kata Ivo. Turut hadir sebagai pembicara adalah Farid Wajdi. Dia memaparkan bahwa delik pers di sebut juga 'Tindak Pidana Pers' yaitu suatu tindak pidana jika memenuhi unsur perbuatan (peristiwa pidana) adanya niat, serta perbuatan dan perbuatan telah selesai dilakukan.

"Delik aduan berarti tidak ada suatu perkara kalau tidak ada yang mengadu. Dengan kata lain, hanya akan ada kasus atau perkara yang

di akibatkan adanya pemberitaan pers, kalau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tersebut mengadu kepada pihak yang berwajib.Tergolong sebagai delik aduan adalah Pasal 310, 311, 315, 316, 317, 320 dan 321 KUHP," kata Farid.

Lanjutnya, perdebatan apakah UU Pers dapat digunakan sebagai lex specialis dari KUHP dalam kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah, masih terus berlangsung dan belum menemukan titik temu. Jurnalis dari beberapa media memang di jerat dengan pasal-pasal pidana dalam KUHP, khususnya pasal pencemaran nama baik dan penghinaan akibat berita yang ditulisnya.

Ditambah dengan derasnya gugatan perdata pada media massa.

Pendapat bahwa UU Pers merupakan lex specialis dari KUH Pidana, dilontarkan oleh Hinca IP Panjaitan dan Amir Effendi Siregar. Kedua anggota Dewan Pers itu secara tegas menyatakan UU Pers merupakan lex specialis dari KUHP. Artinya, mereka yang menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam

KUHP. Secara hukum, pada Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 3 UU Pers menyatakan salah satu fungsi pers nasional adalah melakukan kontrol sosial. Karena tugas jurnalistik dianggap sebagai perintah UU Pers, maka jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik tidak bisa dipidana.

Argumen lain: Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa bukan pencemaran nama baik bila dilakukan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Pasal 6 UU Pers, pers

nasional melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. masih berlaku, maka yang seharusnya dilakukan adalah mengubah KUHP. Karena saat ini pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam KUHP. Selain perdebatan mengenai Pasal 50 KUHP, ada pula yang berpendapat materi dalam UU Pers dianggap tidak lengkap, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai lex specialis dari KUHP. Ketua MA Bagir Manan misalnya, secara tegas menyatakan UU Pers tidak bisa menjadi lex specialis bagi

KUHP. Alasannya, dalam UU Pers tidak diatur soal pemidanaan.

"Ketiadaan ketentuan pidana itu pula yang membuat hakim tidak bisa menolak ketika diminta mengadili jurnalis dengan pasal-pasal KUHP. Bagir berpendapat, yang harus di dorong adalah pembaruan undang-undang, entah KUHP atau UU Pers. Kalau sepakat bahwa pers perlu mendapat pelayanan khusus dalam pemidanaan, maka diatur saja, bisa mengubah pasal KUHP atau dimuat dalam UU Pers," pungkasnya. Kegiatan yang di ikuti para jurnalis Kota Medan dan pers kampus dan komunitas ini di tutup dengan berbuka puasa bersama. (MEI)

Sebanyak 1.544 Mahasiswa Baru Ditampung Jalur UMB MEDAN–Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru USU melalui jalur UMB - PT (Ujian Masuk Bersama Perguruan Tinggi) Tahun 2013 yang telah berlangsung sejak 27 Mei - 19 Juli 2013. Akan menampung mahasiswa baru sebanyak 1.544 orang.Demikian disampaikan Ketua PPL-USU (Panitia Penyelenggara Lokal Universitas Sumatera Utara) Prof Zulkifli Nasution PhD kepada wartawan di kantor Sekretariat PUML Jalan dr T Mansyur.

Prof Zulkifli Nasution yang didampingi Lily Fauzia MSi (Sekretaris PPL) Bisru Hafi MSi (Humas) dan Ikhsan Siregar MT (Penanggung Jawab Data Online), menjelaskan, UMB-PT merupakan pola jalur seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang digelar secara bersamaan dengan 13 PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Melalui jalur ini USU akan menerima sebanyak 1.544 calon mahasiswa baru bagi Program S-1 Mandiri yang ada di universitas ini.

Jumlah tersebut terdiri dari kelompok IPA 491, IPS 391, dan IPC 62. Sedangkan jumlah peserta yang telah melakukan pembayaran biaya ujian di Bank BNI sebanyak 500 orang, dengan rincian 258 kelompok IPA, 212 IPS dan 30 orang IPC. Selanjutnya peserta yang telah melakukan pencetakan kartu ujian sebanyak 422 orang (219 IPA, 179 IPS dan 24 IPC).

Ujian Tulis, bagi seleksi UMB-PT ini dijadwalkan akan

berlangsung Minggu 21 Juli 2013 mulai pukul 08.00 WIB dan hasil ujian akan diumumkan pada 28 Juli pukul 18.00 WIB melalui website panitia tersebut.

Tata cara pendaftaran UMB dilakukan secara online melalui website/situs www.spmb.or.id atau http://penerimaan. spmb. or.id. Peserta terlebih dahulu melakukan Pra Registrasi pada situs tersebut dan selanjutnya melakukan Pembayaran biaya pendaftaran di BNI terdekat.

Setelah melakukan pembayaran biaya pendafataran tersebut, peserta dapat melakukan pencetakan Kartu Ujian. Bagi peserta yang tidak melakukan pencetakan kartu ujian maka dianggap mengundurkan diri.

Bagi peserta yang memilih Pilihan PTN Mandiri USU, peserta tersebut diharuskan memilih Jenis Pembayaran V (lima), dengan pilihan dua kelompok ujian terdiri dari IPA atau IPS (tidak ada IPC). Kemudian pada masing-masing pilihan kelompok ujian tersebut, peserta dapat memilih sebanyakbanyaknya 3 (tiga) pilihan program studi. Daya tampung USU melalui UMB-PT ini diperkirakan sebanyak 1.544 orang terdiri dari 819 Kelompok IPA dan 725 Kelompok IPS. UMB-PT 2013 diselenggarakan oleh Perhimpunan SPMB Nusantara bekerjasama dengan 13 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang juga sebagai Panitia Penyelenggara Lokal (PPL). (FER)

Mantan Kabag Hukum Pemkab DS Disebut Penghambat PAD LUBUK PAKAM–Tim Khusus Penanganan perizinan reklame yang dibentuk pemkab Deli Serdang semakin amburadul, sesama anggota tim saling tuding dan menaruh curiga. Akibatnya proses penerbitan izin yang diajukan masyarakat jadi terkendala.

Tidak sampai disitu, mirisnya, ulah dari tim yang sontoloyo ini,berdampak buruk pada penerimaan daerah dari sector pajak.

Setahun sudah keberadaan tim ini, dinilai belum menghasilkan untuk kas daerah. Pasalnya hampir semua berkas permohonan penerbitan izin reklame yang diajukan para pengusaha advertising ke pemkab Deli Serdang” dibuang Kelaut”.

Informasi diperoleh di dinas cipta karya Deli Serdang selaku penerbit IMB, menyebutkan, seluruh berkas permohonan IMB Reklame yang diajukan masyarakat sudah diproses, demikian juga di dinas Pengelolaan Keuangan daerah (PKD) selaku instansi yang menerbitan izin penyelenggaran reklame, berkas yang diterima dari dinas Cipta karya sudah diajukan ke Kabag Hukum.

“Kita tidak pernah menahan nahan berkas permohonan IMB dari masayarakat, semua kita proses secepatnya dan berkasnya kita naikkan.” Ujar Kadis Cipta Karya dan Pertambangan kabupaten Deli Serdang Ir Haris

Pane kepada andalas kemarin.

Disebutkan proses untuk penerbitan izin Reklame ada beberapa dinas terkait seperti dinas PKD, dinas PU Bina Marga,Kabag Hukum dan asisten II bidang perekonomian yang semuanya memiliki peran masingmasing. Sedangkan proses terakhir yang mengajukan kepada bupati adalah kabag hukum.

Hal senada juga dilontarkan sekretaris PKD, Herman, menurutnya berkas yang ditema dari dinas Cipta karya diajuan ke kabag hukum, yang selanjutnya diteruskan kepada bupati. Setelah ditandatangai oleh bupati baru turun lagi ke dinas PKD baru disampaiakan kepada pemohon. Jadi,kalaupun prosesnya sangkut, itu ditangan kabag hukum, karena kami sudah majukan berkas itu.

Sumber lain menyebutkan, bahwa Kabag Hukum Redwin SH (sekarang sebagai Asisiten III-red) dinilai sebagai penghambat PAD dari setor perizinan dan pajak reklame di daerah ini.

Karena, sejak di bentuknya Tim reklame, Redwin SH satusatunya pejabat yang berwenang mengajukan berkas permohonan izin reklame kepada bupati.” Memang dalan struktur Tim, Redwin sebagai sekretaris dan ketua tim Herman (sekretaris dinas PKD).

Tetapi penentu adalah Redwin. ”Hitam putihnya tergantung Redwin” kata sumber.(NET)

Petani Mencirim Tuding Polisi Backing Pengrusakan Lahan MEDAN - Puluhan petani perwakilan mendatangi kantor Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Sumut di Medan. Mereka mengaku trauma dan keberatan atas tindakan pengrusakan yang dilakukan aparat kepolisian dari Mapolsekta Kutalimbaru, Medan. Andi dan Heri yang menyaksikan langsung peristiwa pengrusakan lahan mengatakan, polisi melakukan pembackingan, Jumat petang pekan lalu.

"Tindakan ini tidak ada dasar hukumnya. Ada Kapolsek di sana, ini bentuk backing dan akan kita pertanyakan. Kami ketakutan dan trauma, lahan kami di rusak tanpa alasan jelas dan polisi begitu arogan," kata mereka.

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Petani lain, Abdul Rahman mengatakan, kebun Sungai Beras pada 1956 luasnya 1100 hektar, saat ini menjadi 560 hektar karena pembagian wilayah. "13 hektar yang di rusak kemarin langsung ditanami tebu. Kenapa PTPN memberikan kepada pihak lain bukan kepada masyarakat?

Sudah tiga kali kami ajak pihak PTPN duduk mencarisolusi,tapi merekatidakmau.Padahalkalauhasil dudukbersamamenyatakanlahan tersebut bukan hak kami, kami siap hengkang," kata Abdul Rahman.

Dia cerita, Kamis pekan lalu, sekira pukul 21.30 WIB, kami menangkap seorang aparat mengendap-endap di kebun kami. "500 massa sudah akan menghajarnya. Cepat-cepat dia

tunjukkan KTA-nya, jadi tak jadi kami pukuli. Alasan aparat itu tengah malam berada di kebun kami tidak jelas. Kami menduga aparat sengaja mencing dan membuat kericuhan ini," katanya lagi. Rofles Keliat menambahkan, tanah yang mereka perjuangkan adalah milik mereka dan mereka punya bukti-buktinya. "Kami akan tetap menanami tanah kami karena itu hak kami," katanya.

Koordinator Sekber Reforma Agraria, Eben menyatakan, konflik ini bukan kejadian pertama, ada 2000 an kasus seperti ini terjadi di Sumatera Utara dan polisi menjadi gerbang pertama konflik dengan masyarakat.

"Pemerintah harus paham

sampai sejauh mana petani bisa menahan diri. Kembalikan tanah petani yang sudah di rampas, mereka punya bukti alas hak.

Kami akan menyurati Mabes Polri, Irwasda dan Kompolnas terkait pembackingan ini. Juga kepada presiden, Komnas HAM untuk memberikan jaminan perlindungan kepada petani yang saat ini trauma dengan kehadiran polisi," kata Eben. Suwardi dari Ikohi menyatakan, pengrusakan adalah pidana. Polisi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku. Seret pelaku ke pengadilan, jangan ada pembiaran.

"Surat yang akan kami layangkan hendaknya di beri atensi. Kami juga mau tau

tindakan Kapolda Sumut yang baru, apakah mampu menindak tegas pelaku peristiwa ini.

Pengrusakan terjadi di saat proses upaya penyelesaian sengketa. Protesnya temanteman karena tanamannya di rusak, Rp 50 juta petani merugi, " kata Adi. Menurutnya, kalau peristiwa ini berasalan mencari tambahan penghasilan karena aparat belum sejahtera sepertinya mustahil.

"Kalau backing ini di jadikan alasan bahwa polisi belum sejahtera, ku pikir ini alasan mengada-ada karena Polri sudah cukup sejahtera dan anggarannya cukup," katanya lagi.

Sementara Arif dari Front Mahasiswa Nasional (FMN)

Medan menyatakan, konflik tanah adalah pembunuhan pada proses demokrasi. "Jika negara merampas tanah maka ini ancamam bagi kehidupan petani.

Kami terus menuntut distribusi tanah terhadap petani," katanya.

Semetara Kapolresta Kutalimbaru AKP Supriadi yang dihubungi via telepon selulernya membantah pihaknya ada melakukan pembackingan.

"Kami menjalankan tugas sesuai perintah. Ada surat tugasnya.

Kalau masyarakat merasa itu tanah mereka, silahkan melakukan gugatan saja," ucapnya.

Untuk diketahui, Selasa dan Rabu pekan lalu, sekira pukul 10.00 WIB di Pasar I, Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalim-

baru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, dua asisten perkebunan PTPN II memasuki lahan petani bersama seorang operator traktor ukuran besar.

Mereka di kawal 20 an polisi, sebagian tidak berseragam dinas di duga dari Mapolsekta Kutalimbaru. Mereka datang bersama Kapolsekta AKP Supriadi menggunakan dua mobil salah satunya mobil patroli.

Traktor merusak lahan pertanian yang di atasnya ditanami jagung berumur sebulan, pisang dan labu. Peristiwa ini hanya saksikan para petani yang pasrah dan tak berani protes karena takut dengan polisi. Pihak PTPN lalu menanami lahan tersebut dengan tebu.(MEI)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa, Surya Apriady Damanik; Yanuar Zega; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ahmad Khoir Ritonga, Junaidi, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Jaharap Habeahan (Samosir); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru) Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

LIPSUS

CABUT PP 99 SOAL REMISI KORUPTOR

KPK Tegas Tolak Revisi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemerintah gagap dalam menanggapi permintaan revisi Peraturan Pemerintah 99 tahun 2012 yang meminta bahwa tahanan korupsi, narkoba, dan teroris agar diberikan remisi.

KPK pun menolak apabila ada rencana Revisi PP 99 karena isinya sudah baku dan aturan tersebut merupakaan kepekaan pemerintah mengenai kasus pelaku korupsi, narkoba, dan juga teroris.

Hal itu dikatakan Wakil KPK Busyro Muqoddas seusai menghadiri acara peluncuruan buku Islam Syariat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng,Jakarta Pusat.

Menurut Busyro bahwa produk PP 99 mengenai tidak adanya remisi untuk tiga tahanan yaitu narkoba, teroris, korupsi saat hari besar dan hari raya keagamaan sudah tepat dan memenuhi keadilan masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta tidak gagap dalam menanggapi permintaah perubahan pengetatan masa pemberian remisi dalam PP 99 tahun 2012.(NET)

ICW TUDING PEMERINTAH LEMAH Ketua Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pemerintah terlihat lemah jika mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 terkait Remisi. PP itu mengatur mengenai pemberian remisi kepada narapidana kasus kejahatan terorganisasi, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.

Emerson mengatakan, PP itu harus dipertahankan karena selain memberikan efek jera, PP No 99 juga akan mendorong pengungkapan kasus lain karena kriteria pemberian remisi menuntut terpidana menjadi justice collaborator dan membayar uang pengganti hasil korupsinya.

"Semangat PP tersebut didukung penuh oleh masyarakat sipil," ujar Emerson.

Menurut Emerson, sejak disahkan, PP No 99 menghadapi tiga perlawanan. Pertama, perlawanan politik; kedua, perlawanan hukum; dan ketiga, perlawanan lapangan.

"Perlawanan politik datang dari para politisi di Senayan yang memiliki kolega narapidana kasus korupsi, perlawanan hukum seperti yang datang dari Yusril Ihza Mahedra yang melayangkan yudistrial review, dan perlawanan lapangan datang dari para narapidana koruptor yang menprovokatori pihak lain seolah-olah ada gemuruh dalam PP ini," lanjut Emerson.

Emerson juga mengatakan, kasus kerusuhan di Lapas tanjung Gusta tidak ada hubungannya dengan PP ini.

"Di sana hanya ada 4 terpidana kasus korupsi, tidak mungkin kepentingan mereka jadi pemicu kerusuhan," katanya.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis dua pekan lalu. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, penyebab rusuh karena adanya gangguan listrik dan air yang menyulut emosi ribuan napi. Namun, ada pula yang menuding ketentuan PP No 99/ 2012 menjadi pemicu kerusuhan

di lapas. Dalam peristiwa itu, dua narapidana dan tiga petugas lapas tewas.

PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi tidak hanya memperketat pemberian remisi bagi narapidana. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, PP itu juga memberikan kelonggaran dalam hal pemberian remisi. Kelonggaran diberikan kepada napi anak, manula, dan napi yang menderita sakit berkepanjangan.

"PP ini juga memberi kelonggaran kepada anak-anak. Ada remisi massal yang diberikan sesuai dengan syarat yang ada di Pasal 34 C," ujar Denny di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Denny mengatakan, tujuan pemberian remisi bagi anak, manula, dan penyandang cacat dan penyakit berkepanjangan adalah penegakan restorative justice.

PP 99/2012 Pasal 34 C mengatur, menteri dapat memberikan remisi kepada napi anak dan napi yang bukan pelaku pidana terkait narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan HAM berat, atau kejahatan transnasional. Syarat yang melekat pada aturan itu adalah napi harus dipidana paling berat satu tahun, sudah berusia di atas 70 tahun, dan menderita sakit berkepanjangan.

PP 99/2012 dikeluarkan untuk memperketat pemberian remisi.

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, teroris, napi narkotika, dan kejahatan transnasional terorganisasi sangat ketat.

Bagi koruptor, remisi diberikan jika napi bekerja untuk mengungkapkan kejahatan korupsi di

lembaga tempatnya melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan napi kasus terorisme harus menjalani program deradikalisasi dan tidak akan mengulangi kejahatannya.

Diskriminatif Terhadap Napi Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, penerapan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi telah melembagakan praktik diskriminatif terhadap narapidana.

PP yang mengatur tentang pembatasan remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme ini dianggap hanya sebagai pencitraan pemerintah. PP ini dianggap tak menimbulkan efek jera.

“PP 99 ini berpotensi melembagakan diskriminasi terhadap napi. Sepatutnya semua napi diperlakukan sama, dijamin dapat menikmati baik hak dasar maupun hak napi tanpa terkecuali atau dibedakan. Penghukuman hanya hak pengadilan bukan pemerintah melalui PP 99,” ujar Eva di Jakarta.

Peraturan itu, lanjut Eva, justru telah memicu ketegangan atau kecemburuan pada napi yang menjadi objek PP tersebut, yaitu napi narkoba, terorisme, maupun korupsi. Kecemburuan itu akhirnya mencapai puncaknya, ditambah dengan kondisi lapas yang tidak layak.

“Keduanya menjadi faktor yang saling memperburuk dan menyulut konflik yang menimbulkan kekerasan,” kata dia.

Menurut Eva, PP tersebut juga aneh karena dengan masa hukuman yang singkat, koruptor juga tetap kaya setelah keluar dari penjara.

“Tak Ada Kaitannya”

“Maka, PP tersebut tidak memberikan efek yang signifikan kepada para koruptor,” kata Eva. Selain itu, kata Eva, keberadaan PP ini berpotensi menjadi lahan praktik korupsi baru dan bertentangan dengan Standar Minimum Rules untuk Tahanan.

“Kalau remisi yang hukumannya di bawah 5 tahun diotak-atik dengan PP 99 ini akhirnya jadi pencitraan pemerintah saja. Ada pengalihan isu yang tidak menarik dari pemerintah, persoalan tidak dipenuhinya standar minimum rules oleh pemerintah di lapas digeser dengan isu kontroversi PP 99,” kata Eva. Menteri Koodinator Politik

Hukum dan HAM Djoko Suyanto menegaskan, PP 99/2012 tidak akan dihapus. Hanya peraturan pelaksanaannya akan disempurnakan. Tidak dihapuskannya PP tersebut dilakukan karena pemerintah masih berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang dianggap sebagai extraordinary crime.

Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada kaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan kelebihan kapasitas hampir semua di lembaga permasyarakatan (lapas). Djoko menegaskan, pemerintah tidak akan menghapus PP yang memperketat pemberian hak remisi, asimilasi, dan bebas

bersyarat kepada narapidana kasus terorisme, narkotika, dan korupsi.

"PP 99 ini upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberantas dan menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak extraordinary crime. Harus dilihat seperti itu. Enggak ada lagi urusan over capacity karena over capacity itu menjawabnya dengan menambah jumlah lapas," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta.

Djoko mengatakan, peristiwa kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, jangan dikaitkan dengan PP. Kerusuhan tersebut, kata dia, memang karena ketidaknyamanan para napi akibat fasilitas dasar yang tidak dipenuhi. (NET)

PERNYATAAN PRIYO

MENHUK DAN HAM MEMBANTAH MENTERI Hukum dan HAM Amir Syamsudin membantah bahwa surat edaran No. M.HH04.PK.01.05.06 Tahun 2013 soal peraturan pelaksana PP 99 Tahun 2012 tentang Remisi yang diterbitkannya bertolak berlakang dengan semangat memberikan efek jera untuk para narapidana korupsi, terorisme dan narkoba. Ia membantah jika dinilai mengeluarkan surat edaran untuk memfasilitasi dan meringankan hukuman para koruptor. Menurutnya, surat itu lebih bertujuan untuk memberi keadilan bagi para narapidana pengguna narkotika.

"Jangan terjemahkan saya meng-entertain koruptor.

Karena, bagi mereka (napi) yang berkekuatan hukum pasti setelah PP itu tidak ada dispensasi apa pun. Surat edaran itu untuk anak-

anak kita yang terkait narkoba sebenernya tempatnya bukan di LP tapi di lembaga rehabilitasi," ujar Amir.

Amir mencontohkan, dari 2.600 orang napi di Lapas Tanjung Gusta, 1.600 orang di antaranya divonis terkait narkotika. Sebagian besar napi itu, lanjutnya, adalah pengguna narkotika dan bukan pengedar yang artinya merupakan korban dan harus direhabilitasi.

"Di LP itu hanya empat orang terpidana korupsi dan 14 orang teroris," pungkas Amir.

Hal senada disampaikan Wakil Menkumham Denny Indrayana.

Denny mengatakan, penerbitan surat edaran itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Apalagi, menjelang hari raya Idul Fitri dan peringatan proklamasi kemerdekaan

Indonesia, remisi harus tetap diberikan. "Tindakan itu kami ambil untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi untuk teroris dan korupsi tetap berlaku pengetatan remisi," pungkas Denny pada kesempatan yang sama.

Untuk memperjelas pemberlakuan PP 99/2012 dan surat edaran Menhuk dan HAM itu, ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi.

Surat edaran Menhuk dan HAM menerbitkan surat edaran soal peraturan pelaksana PP 99 Tahun 2012 tentang Remisi. Surat edaran itu mengatur, pengetatan remisi tidak berlaku bagi napi vonisnya telah berkekuatan hukum tetap sebelum PP diundangkan, yaitu 12 November 2012. Tujuannya, untuk

menghindari kerusuhan yang sama seperti yang terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, 11 Juli lalu.

"Evaluasi terhadap PP 99/ 2012 harus dilakukan dengan cermat dan lebih adil. Kalau itu tidak diperbaiki, bukan mustahil apa yang terjadi di LP Tanjung Gusta akan terjadi lagi. Itu yang kita hindari," katanya.

"Sedangkan bagi napi yang putusan hukumnya berkekuatan hukum tetap setelah 12 November 2012 itu tetap berlaku pengetatan remisi seperti PP 99/2012," tegas politisi Partai Demokrat itu kemudian. Ia mengatakan, aturan remisi bagi napi yang vonisnya berketetapan hukum sebelum 12 November 2012 tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2008. KPC

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso berpendapat, seluruh warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas), termasuk koruptor, berhak mendapat perlakuan yang sama. Mereka, menurut Priyo, berhak mendapat remisi. "Warga binaan yang sudah menjalankan hukuman sangat keras selama 2/3 (dari vonis), mestinya diberi kesempatan dapat remisi. Tapi kalau memang mereka tidak boleh, alasannya apa?" kata Priyo seusai acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Marzuki Ali di Jakarta.

Priyo mengaitkan pemberian hak remisi dengan kondisi lapas. Ia mengaku terkejut dan prihatin ketika berkunjung ke sembilan lapas. Para napi, kata politisi Partai Golkar itu, kurang mendapat hak dasar.

"Misalnya di Lapas Suka Miskin Bandung, air bersih menguning, lantai lembap, listrik byar pet (sering mati), ruangan pengap yang jauh dari standar kesehatan normal. Apa yang disebut mewah saya tidak temukan.

Hal-hal semacam ini mestinya Kemenhuk HAM harus coba tata kembali," kata Priyo.

Terkait surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012, Priyo menganggap biasa. Menurut Priyo, dirinya hanya meneruskan surat yang

diterima dari 115 napi kasus korupsi. Selain kepada Presiden, surat juga dikirimkan kepada menteri terkait dan Komisi III DPR agar ditindaklanjuti.

Menurut Priyo, sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi polhukam, dirinya harus meneruskan surat dari masyarakat. Jadi ini sudah baku mekanisme yang ada di DPR. "Sekarang bola terpulang kepada Presiden dan Menkumham (Amir Syamsuddin),apakahmaumeresponssecara positifcurhatwargabinaan atau tidak direspons. Dalam surat, saya tidak menyarankan apa pun kecuali bisa direspons," kata Priyo.

Seperti diberitakan, Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin menerbitkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur soal pengetatan pemberian hak remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat kepada narapidana kasus terorisme, narkotika, dan korupsi. PP tersebut dibuat setelah rakyat mengkritik "obral" remisi dan bebas bersyarat untuk koruptor.

Terkait desakan dari sejumlah pihak agar PP dicabut, pemerintah menegaskan tidak akan mengubah PP tersebut.

Pemerintah hanya akan membuat aturan pelaksana yang lebih detail. Contohnya, pengguna narkotika dan bandar akan dibedakan.

Pengetatan hanya berlaku untuk bandar narkotika.(NET)

MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, tidak ada kaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan kelebihan kapasitas hampir semua di lembaga permasyarakatan (lapas). Djoko menegaskan, pemerintah tidak akan menghapus PP yang memperketat pemberianhakremisi,asimilasi, dan bebas bersyarat kepada narapidana kasus terorisme, narkotika, dan korupsi.

"PP 99 ini upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberantas dan menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak extraordinary crime. Harus dilihat seperti itu.

Enggak ada lagi urusan over capacity karena over capacity itu menjawabnya dengan menambah jumlah lapas," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta.

Hal itu dikatakan Djoko ketika dimintai tanggapan pendapat Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika bahwa PP menjadi salah satu penyebab membeludaknya penghuni lapas hingga akhirnya penuh sesak.

Djoko mengatakan, peristiwa kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, jangan dikaitkan dengan PP. Kerusuhan tersebut, kata dia, memang karena ketidaknyamanan para napi akibat fasilitas dasar yang tidak dipenuhi.

Djoko mengatakan, terkait PP 99/2012, pemerintah hanya akan membuat aturan pelaksana yang lebih detail. Contohnya, kata dia, terkait kasus narkotika, perlu dibedakan antara pengguna dan bandar.(NET)

Harus Tetap Berlaku PERATURAN Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi harus ditetap berlaku.

Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Yesmil Anwar, mengatakan, untuk mengefektifkan pemberlakuannya dan mengurangi ekses negatifnya, pemerintah harus bersinergi untuk menyinkronisasikan PP itu dengan penegak hukum.

"PP itu tidak boleh dicabut, harus tetap berlaku, tapi harus disinkronisasikan dengan peraturan dan perundangundangan yang ada," kata Yemil.

Ia mengatakan, harus ada sistem yang baik agar implementasi PP 99/2012 tidak membawa efek negatif.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar. Dia mengatakan, kerusuhan di LP Tanjung Gusta sama sekali tidak berhubungan dengan PP 99/2012. Yang paling tepat, kata Zainal, pemerintah menyinergikan pemberlakuan PP itu dengan penegak hukum.

Zainal mencontohkan koordinasi dengan peradilan dan Mahkamah Agung dalam hal vonis terhadap terpidana narkoba. Penegasan vonis pidana, kata dia, untuk membedakan apakah seorang terpidana berhak menerima remisi atau pengurangan masa hukuman atau tidak.

"Harus ditegaskan apakah dia korban pengguna narkoba atau pengedar. Kalau pengguna, tetap boleh diberi remisi. Kalau pengedar, berdasar PP itu tidak dapat menerima remisi," kata Zainal saat dihubungi terpisah.(BBS)

KPK POS

6

Mendikbud Kukuhkan Rektor UNSAM LANGSA - Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Mohamad Nuh, Jumat (12/7) mengukuhkan Drs Bachtiar Acop MPd sebagai Rektor Universitas Samudra (Unsam) Langsa periode 2013-2017. Prosesi pelantikan berlangsung di Graha Utama, Gedung A Lantai 3, Jalan Sudirman Senayan Jakarta.

Selain mengukuhkan dan melantik Rektor Unsam Langsa, Mendiknas RI juga melantik Prof Dr dr Ketut Suastika, SpPD-KE sebagai Rektor Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Dr Husen Alting SH MH, sebagai Rektor Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, dan Prof Ir Tian Belawati M Ed PhD, sebagai Rektor Universitas Terbuka.

Informasi dihimpun pada wartawan Sabtu (13/7) menyebutkan, pelantikan dan pengukuhan kembali jabatan rektor Unsam dihadiri Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati ST, Wakil Wali Kota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM, mewakili Bupati Aceh Besar, Rusmahadi SH, serta pihak yayasan.

Sebelumnya, Drs Bachtiar Akop MPd, juga menjabat sebagai Rektor Unsam yang masih berstatus yayasan atau swasta. Setelah Unsam ditetapkan sebagai PTN secara otomatis jabatan Rektor Unsam akan berakhir dengan sendirinya. Namun Mendikbud RI, kembali mempercayakan Bachtiar Akop menjadi rektor Unsam Kota Langsa.(BSO)

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

Yusrin Kecewa dengan Bank Muamalat Cabang Kota Langsa KOTA LANGSA – Yusrin, SE warga Kota Langsa kecewa terhadap Bank Muamalat Cabang Langsa, karena nomor telepon genggamnya (HP) diberikan pihak Bank kepada orang lain tanpa izin.

Menurut Yusrin, hal itu sangat mengganggu kenyamanan dan privasinya, sebab beru-baru ini Yusrin dihubungi salahsatu perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. Padahal menurut Yusrin, data-datanya diberikan ke Bank Muamalah saat membuka rekening.

Saya merasa Bank Muamalat Cabang Langsa tidak menjaga data saya dengan baik, tapi malah diberikan kepada pihak lain tanpa izin. Diperparah lagi Bank Muamalah langsung melakukan pemotongan di rekening sebesar Rp221.000/perbulan diperuntukkan pada asuransi Allianz.

"Bank Muamalat Cabang Langsa tanpa meminta izin tertulis dan tanpa bicara lisan langsung memotong rekening saya yang diperuntukkan asuransi Allianz Rp221.000 perbulannya atau disebut auto debet dari rekening

pribadi atas nama saya ke rekening Allianz sebagai bayar premi asuransi,” jelasnya.

Diungakapkan Yusrin, sales asuransi Allianz menjelaskan produk melalui telepon, setelah itu mengatakan akan mengirimkan persetujuan tertulis melalui jasa pos. Saat saya terima formulir dan berkas lainnya, ada kolom yang harus ditandatangani, tapi tidak saya tandatangani. Lalu pihak marketing asuransi Allianz formulir kedua dan ketiga dan tetapi tidak saya tandatangani.

"Tiba-tiba tanpa persetujuan, rekening

saya dipotong Rp221.000 oleh pihak Bank Muamalat Cabang Langsa. Jelas ini membuat saya sangat kecewa," kata Yusrin Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Cabang Bank Muamalah Cabang Langsa diwakili Customer Service Rudi Kurniawan mengatakan Bank Muamalah menerima rekaman dari asuransi Allianz yang menyatakan Bapak Yusrin SE setuju, jelasnya.

Ketika dimintai penjelasan tentang dasar hukum rekaman telepon membolehkan melalukan auto debet. Rudi

Tenaga Kebersihan Diharapkan Bekerja Serius ACEH TIMUR - Ratusan tenaga kebersihan di wilayah Kabupaten Aceh Timur diharapkan bekerja serius sesuai tugas yang telah dibebankan.

Hal itu dinilai penting mengingat selama ini tumpukan sampah terjadi dimana-mana, khususnya di seputaran Kota Idi. Jika tenaga kebersihan tidak bekerja serius dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLHKPK) tidak mampu mengawasi kebersihan jalan dan perkotaan, Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib atau Rocky mengancam akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta di bidang kebersihan.

"Jika kebersihan tidak mampu kita wujudkan, maka tidak tertutup kemungkinan kita kontrakkan ke pihak ketiga," kata Rocky didampingi Kabag Humas T.Amran, SE ketika melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) BLHKPK Aceh Timur di Idi, Selasa (16/7). Dihadapan ratusan tenaga kontrak kebersihan, Rocky mengharapkan tenaga kebersihan bekerja serius. "Seluruh tenaga kontrak kebersihan digaji rakyat, maka bekerjalah pada rakyat," tegas Rocky.

Dia juga mengingatkan M.Yasin selaku Kepala BLHKPK Aceh Timur untuk mengawasi kerja tenaga kontrak kebersihan. Begitu juga seluruh staf dan pegawai BLHKPK. "Persoalan sarana dan prasarana yang tidak memadai harus disampaikan," tutur Rocky.(BSO)

Pembuangunan Rumah Terjangkau di Kota Langsa LANGSA - Pembangunan perumahan di kawasan Kota Langsa ternyata dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau juga menengah. Untuk kalangan menengah juga terdapat rumah dengan harga terjangkau di Perumahan Asyura Residence di Desa Alur Dua yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Langsa.

Pengembang Asyura Residence, Sayed Azhar di Banda Aceh, Rabu (10/7) menyatakan rumah tersebut mendapat dukungan dari BTN Banda Aceh. Disebutkan, pada tahap awal telah terbangun 26 unit dengan dua type, 41/116 yang dibandrol Rp 128 juta/unit dan 70/116 berharga Rp 160 juta, serta telah akad kredit.

Azhar menjelaskan untuk uang muka dapat diambil dari Bapertarum untuk PNS dan Jamsostek untuk pegawai swasta. Dia menyatakan tahap kedua akan dibangun sebanyak 52 unit, sehingga seluruhnya berjumlah 78 unit. Azhar juga mengungkapkan terdapat perumahan di Alue Beurawe yang dibangun bekerjasama dengan Bapertarum pada 2007 lalu sebanyak 180 unit telah terbengkalai.

(BSO)

Rocky Minta Camat Awasi Pemanfaatan Alat Berat ACEH TIMUR - Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib meminta para camat mengawasi sejumlah alat berat yang dikerahkan di kecamatan agar dimanfaatkan terhadap fasilitas umum seperti pelebaran badan jalan dan pengerukan alur.

“Kita minta alat berat yang dikerahkan untuk tiap desa ini benarbenar dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Rocky didampingi Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE disela-sela penyerahan alat berat kepada belasan kecamatan di wilayah Aceh Timur di Idi, Senin (15/7).

Dia menambahkan, tujuan dilaksanakan program tersebut adalah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di desa, apalagi Aceh Timur tergolong minim dalam segi pembangunan terutama jalan.

Dia menyebutkan, alat berat yang dikerahkan ke belasan kecamatan yakni masing-masing grader untuk perluasan badan jalan dan beco untuk pengerukan alur dan sungai hingga tembus ke kuala (dermaga—red).

Belasan kecamatan yang mendapat alat berat yakni Kecamatan Pante Bidari, Julok, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Indra Makmur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Ranto Peureulak, Ranto Selamat, Birem Bayeun, Sungai Raya, Serbajadi, Idi Timur dan Kecamatan Peunarun.

“Harapan kita ke depan adalah Aceh Timur tidak lagi terkendala dalam segi transportasi dan nelayan tidak lagi mengeluh saat melaut, begitu juga dengan banjir yang selama ini terjadi juga diharapkan tidak lagi menjadi petaka petani sawah,” tandas Rocky.

Dalam penyerahahan alat berat kali ini hadir Sekda Aceh Timur Drs. Bahrumsyah, MM, anggota DPRK Aceh Timur 16 camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, unsur masyarakat dan tokoh pemuda.(BSO)

justru lepas tangan dan mengatakan hubungi saja pihak Allianz Jakarta, sebab kami dan karyawan disini tidak menelpon pak Yusrin.

Kepala Cabang juga menyatakan dengan tegas, mereka tidak tahu kalau nomor telepon pak Yusrin diberikan kepada asuransi Allianz dan langsung melakukan auto debet rekeningnya.

Sebab itu semua dilakukan di Bank Miamalat Pusat yang mengikat kerjasama dengan Asuransi Allianz dalam mencari nasabah, jelasnya.(BSO)

Bupati Aceh Timur ketika meninjau program percepatan pembangunan pedesaan di Kecamatan Ranto Peureulak.

Rocky Tinjau Program Pembangunan Desa ACEH TIMUR - Sehari pasca penyerahan belasan unit alat berat, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky, langsung meninjau proses program percepatan pembangunan pedesaan di Kec. Ranto Peureulak persisnya di kawasan

Tanjung Tani dan sekitarnya, Selasa (16/7).

Didampingi Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T.Amran SE, Bupati meminta pihak pengawas lapangan untuk mengawasi proses pembangunan jalan dan pengerukan

anak sungai secara serius, sehingga alokasi anggaran benar-benar bermanfaat. "Jangan sampai setelah jalan digrader malah membuat jalan tidak rata," sebut Rocky.

Dia juga meminta pekerja, dapat bekerja dengan baik dan maksimal,

sehingga tidak merugikan daerah Aceh Timur.

"Kita akan terus mengawasi berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan pedesaan ini," tandas Rocky yang juga DIdampingi Kadis PU, Mahyeddin.(BSO)

Bupati-Dandim Sidak SPBU di Gayo Lues Berangsur Normal GAYO LUES–Sejak beberapa hari ini pengendara di Kabupaten Gayo Lues mulai terlihat lega, pasalnya tanpa harus bersusah payah mengantri berjam-jam sudah bisa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan sebelumnya, warga sangat kesulitan mendapat BBM subsidi dari SPBU disebabkan adanya permainan antara pemilik SPBU dengan agen pengecer.

Subandi salah satu warga Blangkejeren Rabu (10/7) mengatakan, saat ini tidak lagi capek mendapatkan

BBM Subsidi dari SPBU, hampir setiap hari para pengendara sudah bisa menikmati harga BBM subsidi, dan jerigen-jerigen besar di SPBU sudah sangat berkurang dari sebelumnya.

Meski masih ada agen pengencer yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen, keadaan ini jauh berbeda dengan masa sebelum dilakukan Sidak oleh Bupati bersama Dandim pada Minggu kemarin, "sebelum sidak kemarin, hampir semua kendaraan yang diisi menggunakan jerigen, makanya pengendara yang kebanyakan orang susah selalu mengeluh, tapi tidak bisa berbuat

apa-apa" katanya.

Jerigen di SPBU Blangkejeren bisa mencapai ratusan setiap mobil tangki masuk, dengan selisih harga per liter yang dijual oleh pihak SPBU ke agen pengencer Minyak Rp2 Ratus, sehingga harga ke masyarakat dijual Rp6.500 per Liter, dan kepada agen pengencer yang membeli menggunakan Jerigen Rp6.700 per Liter untuk bensin.

"Terimakasih kepada Bupati Gayo Lues H Ibnu Hasim, beserta Dandim dan pejabat lainya, kami bersyukur sekarang bisa mendapatkan BBM subsidi dari SPBU, dan

Bupati Aceh Timur berbincang serius dengan Kepala BLHKPK Aceh Timur M.Yasin ketika sidak ke kantor BLHKPK di Idi terkait kebersihan perkotaan.

kami berharap agar Bupati dan pejabat bisa sesegera mungkin melakukan sidak jika situasi BBM tidak normal lagi", pintannya.

Sebelumnya Bupati bersama Dandim dan pejabat lainnya sidak ke SPBU Pengkalan, dan menemukan puluhan jerigen dari dua mobil L 300, kedua mobil dan jerigen tersebut langsung diamankan Bupati bersama pejabat daerah sempat, setelah itu para pejabat masih berjaga-jaga dengan cara duduk di depan SPBU hingga berjamjam, jika melihat penyimpangan, para pejabat langsug menegur dan juga membawa jerigen yang diisi.(AND)

Pengungsi di Posko Kekurangan Air Bersih BIREUEN–Warga pengungsi di sejumlah titik pengungsian korban gempa di Bener Meriah dan Aceh Tengah termasuk di Posko Utama Kampung Bah Ketol, saat ini sudah ada nyaris dilanda penyakit flu dan ispa. Selain itu, warga pengungsi juga mengeluhkan kekurang air bersih, sehingga terpaksa berebutan dan antre dalam pengambilan air bersih.

Pengamatan andalas, suatu hal yang

memprihatinkan memang karena tampak sejumlah pengungsi warga Desa Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, berebut air bersih di lokasi posko pengungsian Simpang VI Rejewali.

Sejumlah ibu rumah tangga dengan membawa ember tampaknya tengah berebutan air di lokasi pengunsian di Desa Bah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah sehingga

pemandangan tersebut meluluhkan hati kita karena air memang kebutuhan utama dan pertama bagi mereka.

Duka mereka juga duka kita semua dan marilah kita bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Gempa agar mereka terhindar dan bangkit dari keterpurukan, ungkap Ketua Yayasan Awe Sunsang Atjeh Mulyadi My Birga dari Bireuen di Kamp Pengungsi Desa Suka

Damai 2 Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah kepada Iskandar Usman wartawan Andalas seusai menyerahkan bantuan terhadap korban gempa,Sabtu (12/7).

Sementara dihadapan ratusan pengungsi, Mulyadi juga memberikan motivasi dan dukungan moril untuk bisa cepat bangkit dari keterpurukan yang sedang menimpa kita saat ini.(AND)

Abah: Capailah Ketaqwaan Melalui Puasa Ramadhan ACEH TIMUR – Salah satu tujuan puasa ramadhan untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah. Karenanya, marilah mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. "Mari sama-sama kita capai ketaqwaan kepada Allah sebagai harapan Allah dalam Alqur'an Surat Al Baqarah," kata Tgk. Burhanuddin yang akrap disapa Abah Buket Kawat Idi Cut ketika menyampaikan tausiah Safari Ramadhan Kabupaten Aceh Timur di Masjid Babul Khairi Kecamatan Idi Tunong, Selasa (16/7) malam.

Abah menambahkan, tingkatan puasa terbagi dalam beberapa golongan, antara lain tingkatan puasa golongan awam, dimana muslim dan muslimah yang berpuasa disisi Allah hanya mendapatkan pahala menahan

Syech Zamil Thalal Asyi didamping Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un saat membuka selubung nama masjid.

Pedagang Pakaian di Bireuen Sepi BIREUEN–Menelusuri pusat perbelanjaan berbagai toko pakaian jadi dan pedagang musiman, yang berjualan di berbagai lokasi di emperan toko di Bireuen sudah memasuki minggu kedua Ramadhan, masih tetap sepi dari kunjungan warga untuk membeli pakaian jadi kebutuhan lebaran. Jumat (19/7) di Toko Miami, Sarah, Rimo dan berbagai Toko pakaian jadi lainnya, masih sangat sepi pembeli dan bahkan lebih sepi dari hari-hari bulan sebelumnya sebelum Ramadhan Begitu juga pedagang musiman yang dari beberapa hari lalu, berjualan juga belum adanya perhatian masyarakat terutama kaum ibu untuk berbelanja pakaian terhadap kebutuhan keluarganya walaupun terkadang sangat murah.

Angie R Nasution dan Cut Maulina, kepada Andalas kemarin mengatakan, mereka telah mempersiapkannya jauh hari sebelumnya menyangkut pakaian jadi bagi anak-anaknya, sebab dikhawatirkan bila berbelanja dalam bulan puasa para pedagang baik di toko maupun di pasar musiman menaikkan harga,walaupun dikatakan ada diskon hingga 40 persen.(AND)

diri dari makan dan minum.

Abah menyebutkan, titel taqwa didapatkan seorang hamba yang berpuasa harus suci jiwa dari sifat tercela. "Namun semuanya didapatkan melalui kasih sayang Allah dan keridhaan Allah serta pada akhirnya mendapatkan maghfirah," kata Abah.

Setelah mendapatkan ampunan, lanjut dia, terakhir hamba Allah yang berpuasa akan mendapatkan kebebasan dari api negara. "Jika kasih sayang Allah dan ampunan Allah serta kebebasan dari api neraka telah kita dapatkan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang bertaqwa,” tegas Abah.

Usai tausiah, Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syama'un yang memimpin rombongan juga menyerahkan bantuan sajadah dan

menghadiahkan sejumlah Alqur'an.

"Bantuan ini kita harapkan benarbenar bermanfaat, terutama Alqur'an agar dijadikan sarana tadarus selama ramadhan dan dibaca serta diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari," kata Wabup Aceh Timur.

Sementara itu, tim safari ramadhan yang dimotori Bagian Keistimewaan Aceh juga berlangsung di tiga kecamatan lainnya yakni Kecamatan Ranto Peureulak yang dipimpin Sekda Bahrumsyah, MM dan Banda Alam yang dipimpin Bupati Aceh Timur Hasballah M.Thaib atau Rocky serta Kecamatan Darul Ihsan yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Timur Tgk. Alauddin SE. "Setiap tim membawa tiga gulung sajadah dan 10 buah Alqur'an," tandas H. Amiruddin.(BSO).

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

Plt Walikota Terima Kunjungan Duta Besar Singapore MEDAN - Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Sekda Ir Syaiful Bahri MM, Asisten Pemerintahan Umum Drs Musadad dan Kabag Hubungan kerjasama Drs Rivai Nasution menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Negara Singapore untuk Indonesia Mr Anil Kumar Nayar didampingi Konsul Singapore di Medan Mr Mark Low dan Konsul Bidang Politik Mr Francis Goh, Senin (15/ 7) dib alai Kota Medan.

Kunjungan Duta Besar Negara Singapore ini adalah untuk melihat dari dekat tentang kondisi serta fenomena yang ada di Indonesia khsusunya Sumetara Utara dan Kota Medan, dengan mengetahui keadaan ini nantinya peluangpeluang bisnis yang diharapkan dapat dikerjakan samakan.

Duta Besar Singapore untuk Indonesia Mr Anil Kumar Nayar menjelaskan dirinya mulai bertugas sebagai Duta Besar Singapore untuk Indonesia pada Juni 2013, dan selama ini telah melakukan berbagai kunjungan ke wilayah Provinsi yang ada di Indoensia.

Dijelaskannya kunjungan kehormatan ini untuk melihat kondisi serta fenomena yang ada di setiap daerah, Singapore sebagai Negara tetangga mempunyai hubungan bilateral perlu mengetahui kondisi negara tetangganya, sekaligus melakukan penjajakan peluangpeluang bisnis apa yang nantinya

bisa dikerja samakan.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan itu menyambut baik dan merasa senang atas kunjungan kehormatan dari Duta Besar Singapure untuk Indonesia ke Kota Medan, hubungan bilateral Indonesia dan Negara Singapore sampai saat ini tetap harmonis, kita berharap hubungan ini perlu terus ditingkatkan, sehingga nantinya peluang-peluang kerja sama dapat berjalan lancar, apa lagi antara Negara Singapore dan Indoensia adalah merupakan Negara serumpun.

Dikatakannya, Kota Medan telah banyak melakukan hubungan dengan Singapore, dan Konsul juga banyak membantu, sedangkan masyarakat Kota Medan banyak yang melakukan kunjungan ke Singapore, antaranya untuk melakukan probatan, shopping dan lainnya, begitu juga masyarakat Singapore melakukan kunjungannya ke Kota Medan.

Menurutrnya, kedepan yang sedang dihadapi Kota Medan adalah pemindahan Bandara Polonia ke Kualanamu, dengan perpindahan Bandara ini tentunya bangunan akan semakin tinggi, sementara bila Bandara masih ada di inti Kota Medan, ketinggian bangunan masih dibatasi, untuk itulah dalam kondisi ini perlu ada investor untuk memanamkan investasinya di Kota Medan sehingga nantinya Kota Medan menjadi kota jasa. (VIN)

SUMUT

SKPD Diminta Benahi Arsip Untuk Jaga Asset TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Tebingtinggi agar membenahi arsip dan perpustakaan di instansi masing-masing, mengingat begitu pentingnya peranan arsip dan dokumentasi dalam menjaga asset daerah.

“Mengingat pentingnya perpustakaan dan arsip, diminta seluruh SKPD agar membenahi arsip masing-masing, karena arsip merupakan hal terpenting yang tidak boleh diabaikan, jika kita tahu bahwa arsip hilang maka assetpun akan melayang”, demikian Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan dihadapan ratusan PNS

pada Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi, Senin (15/7).

Kemajuan perpustakaan diharapkan walikota bukan hanya sebatas perpustakaan umum Kota Tebingtinggi saja, namun diupayakan seluruh perpustakaan kelurahan yang dapat dikembangkan. “Dengan diterbitkannya peraturan daerah No. 14 tahun 2008, kantor Perpustakaan Umum menjadi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Tebingtinggi, hal ini berarti bahwa bukan hanya mengelola perpustakaan saja, akan tetapi juga mengelola arsip dan dokumentasi pemerintah kota Tebingtinggi”, terang walikota.

Disebutkan oleh walikota bahwa

perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca saja, namun diupayakan perpustakaan juga dapat dijadikan sebagai rekreasi bagi pembaca. Pemko Tebingtinggi katanya. Mempunyai komitmen untuk membangun dan mengembangkan perpustakaan dikota itu semaksimal mungkin, sehingga para pengunjung merasa nyaman.

Pada kesempatan itu walikota menyampaikan bahwa Pemko Tebingtinggi telah mengembangkan rumah baca di tiga kecamatan, perpustakaan kelurahan yang tersebar di setiap kelurahan sebanyak 35 kelurahan yang ada, perpustakaan rumah ibadah, taman-taman bacaan, perpustakaan khusus dan keliling yang beroperasi setiap hari dibeberapa titik layanan

kelurahan. “Tak kalah pentingnya, peran perpustakaan sekolah yang sangat diharapkan sebagai pusat kegiatan belajar, pengembangan minat serta kebiasaan membaca di sekolah”, pesan walikota dihadapan ratusan PNS dan pimpinan SKPD se Pemko Tebingtinggi.

Dalam kesempatan ini, saya menghimbau kita semua agar selalu memanfaatkan waktu luang untuk ke perpustakaan. Bagi instansi yang belum ada perpustakaannya agar menyediakan ruang baca atau perpustakaan mini, sebagimana pepatah mengatakan perpustakaan adala jendela dunia, semoga kita menjadi masyarakat yang gemar membaca, imbuh walikota Umar Zunaidi Hasibuan.

(RS)

Anak-anak Ikut Kampanye, DPR Menentang KPU Izinkan?

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Bidang Agama dan Sosial, Sumarjati Arjoso, menentang rencana Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur ketentuan keterlibatan anak-anak dalam kampanye. Menurut Sumarjati, seharusnya anak-anak tak diperbolehkan ikut kampanye dan dilindungi dari pengaruh politik.

"Anak-anak itu harusnya dilindungi, bebas dari pengaruh politik yang membahayakan mereka.

Kalau kampanye itu ramai, berdesakan, jadi prinsipnya harus dilindungi dan tidak boleh kena pengaruh politik," kata Sumarjati saat dihubungi, Jumat (19/7).

Sumarjati mengatakan, ada beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan KPU dalam mengatur ketentuan ini. Salah satunya terkait kemungkinan terjadi kerusuhan dalam sebuah kampanye. "Kalau kerusuhan siapa

yang bertanggungjawab?," ujar dia.

Ia pun menambahkan, kampanye tak memiliki manfaat untuk anak-anak. Apalagi, anak-anak belum memiliki hak pilih dalam Pemilu. "Kan ada Undang-Undang Perlindungan anak, di situ disebut berhak dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Ini kok tiba-tiba ada libatkan anak tanpa ngomong komisi VIII, di komisi enggak dibahas tuh," kata dia.

Sebelumnya, KPU mengatakan, tidak menutup kemungkinan anak-anak di bawah 18 tahun boleh ikut dalam kampanye. Bahkan, saat ini, KPU tengah merumuskan bentuk keterlibatan anak-anak dalam kampanye dan sejumlah ketentuan yang mengaturnya. Hal ini, dilakukan, karena ternyata mayoritas anggota Komisi II DPR tidak setuju dengan aturan KPU agar anak-anak di larang ikut dalam kampanye. (VIVA/MH)

Dewan Pers Minta KPU Cabut Peraturan yang Ancam Beredel Media JAKARTA - Dewan Pers dan masyarakat media menyoroti Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013. Peraturan KPU ini mengancam memberedel media yang tidak patuh terhadap rambu-rambu kampanye parpol.

"Tidak mungkin lembaga lain mengatur pers, karena pers sudah ada aturannya sendiri," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam diskusi terbatas tentang "Peraturan Pemilu Terkait Media" di gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Hadir dalam diskusi ini seluruh stakeholder Dewan Pers baik dari kalangan media baik televisi, cetak, online, maupun radio. Diskusi ini juga dihadiri berbagai organisasi wartawan, praktisi pemilu dan lain-lain. Peraturan KPU no 1 tahun 2013 mengatur tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sejumlah pasal dianggap kontroversial. Terutama di bagian ketiga menyangkut iklan kampanye Pemilu. Menyangkut iklan kampanye Pemilu diatur dari pasal 40 sampai pasal 46.

Pasal 40 menyinggung tentang iklan kampanye Pemlu yang bisa dilakukan peserta Pemilu di media massa. Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang mengganggu kenyamanan pembaca.

Media massa juga diharuskan memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan iklan kampanye.

Pasal 41 mengatur media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment

untuk kampanye Pemilu. Media massa juga dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang masuk kategori iklan kampanya Pemilu.

Sementara pasal 42 mengatur batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi paling banyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye. Sementara untuk di radio paling banyak 10 spot berdurasi 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap harinya.

Pasal 43 mengatur tentang standar tarif yang sama bagi setiap parpol, iklan layanan masyarakat terkait Pemilu paling sedikit satu kali sehari selama 60 detik. Sedangkan pasal 44 mewajibkan media memberikan pemuatan berita yang adil bagi setiap parpol perserta Pemilu.

Di pasal 45 diatur KPI dan Dewan Pers melakukan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu. KPI dan Dewan pers juga berhak menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pasal 41,42, dan 43.

Pasal 46 yang paling kontroversial, di mana saksi yang dimaksud pada pasal 45 dapat berupa, teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu, denda, pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu untuk waktu tertentu, pencabtan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin terbit media massa cetak.(DTC)

Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad (kanan) menyaksikan penandatangan saat melantik anggota Bawaslu Sumut di Medan, Sumut, Rabu (17/7). Bawaslu pusat melantik tiga anggota Bawaslu Sumut periode 2013-2018 yang diharapkan menjadi penentu kualitas pemilu 2014.

Calon Independen Musdalifah-Saiful Mendaftar ke KPU Deli Serdang DELI SERDANG-Tahapan Pilkada Kabupaten Deli Serdang mulai berjalan, pasangan Cabup dan Cawabup Independen 'Musyaf' (Musdalifah–Saiful Syafri) mendaftar ke KPU Deli Serdang, Jumat (19/7).

Pendaftaran langsung diterima Ketua KPU Deli Serdang Drs Mohd Yusri MSi beserta staf di Aula KPU DS Jalan Karya Jasa, No 8, Lubuk Pakam.

Calon wakil bupati Saiful Syafri mengatakan, kehadiran pasangan Musyaf ke KPU Deli Serdang resmi untuk mendaftarkan diri

sebagai calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan.

"Dengan visi misi membangun Deli Serdang dengan ekonomi kreatif otomatis akan meningkatkan penghasilan perkapita ekonomi rakyat,"katanya.

Ketika disinggung jumlah dana yang dibutuhkan untuk keperluan turut berkompetisi dalam ajang Pilkada DS tersebut, mantan Kadis Pendidikan Sumut ini mengatakan, dana pasangan Musdalifah dan Saiful Syafri disesuaikan dengan kebutuhan.

Sementara, Musdalifah me-

ngatakan sasarannya jika berhasil menjadi Bupati Deli Serdang nanti, yang paling utama adalah bagaimana mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dalam rangka meningkatkan penghasilan perkapita rakyatnya, sehingga rakyat Deli Serdang bisa menjadi makmur, aman dan sentosa.

Menurut Musdalifah, yang disebut ekonomi kreatif itu adalah segala sesuatu yang kita upayakan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia itu untuk meningkatkan sumber ekonominya. Salah satunya pemberda-

yaan masyarakat dan di segala sektor yang berada di SKPD Pemkab Deli Serdang.

Ketua KPU Drs Mohd Yusri MSi mengatakan, pendaftaran calon pasangan ini untuk proses pendaftarannya sudah memenuhi persyarat ditambah dengan kehadiran langsung, sebagaimana diamanahkan KPU RI No 9.

Sementara penetapan KPU, 21 dan 22 Agustus mendatang, yaitu pasangan memenuhi syarat dan penetapan nomor urut calon. “Untuk syarat calon 19 lampiran dan akan diverifikasi,” sebutnya.(AND)

Bawaslu Sumut Evaluasi Panwas Kabupaten/Kota MEDAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sudah memberikan sinyal agar Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah ada tetap dipertahankan dan tidak perlu melakukan proses rekrutmen baru. Namun pengukuhannya tetap harus melalui proses evaluasi internal yang dilakukan Bawaslu Sumut yang telah dilantik.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI Muhammad ketika ditemui wartawan, usai melantik tiga komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Hotel Soechi, Jalan Cirebon, Medan, Rabu (17/7).

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak juga sependapat dengan Ketua Bawaslu RI. "Meski Bawaslu Sumut berwenang untuk melakukan rekrutmen ulang pemilihan anggota Panwas Kabupaten/ Kota dari awal, tapi hal itu tidak perlu dilakukan. Hasil konsolidasi mereka telah putuskan untuk memberdayakan kembali Panwas Kabupaten/Kota yang telah ada saat ini dengan catatan melakukan

evaluasi kembali sebelum ditetapkan menjadi Panwas Pemilu 2014," ujarnya. “Sebetulnya bisa rekrut ulang, tapi waktunya mepet (sempit) sekarang. Dari awal sudah kita prediksi itu untuk menetapkan kembali yang sudah ada,” kata Nelson kepada wartawan.

Apabila harus diproses ulang seleksinya, menurutnya akan makan waktu panjang. Sementara tahapan Pemilu 2014 sudah terus berjalan. Apalagi jika yang terpilih nantinya di kabupaten/kota adalah orang-orang yang baru. Sehingga masih perlu bimbingan teknis dari awal untuk menyatukan persepsi dan pemahaman tentang penyelenggaraan dan pengawasan.

Tidak ada persoalan menurutnya jika tetap diambil langsung dari Panwas Kabupaten/Kota yang telah ada. Apalagi mereka sejak awal sudah dideligasikan oleh Bawaslu pusat untuk ikut mengawasi tahapan Pemilu 2014 yang tengah berlangsung sambil menunggu dilantiknya Bawaslu Sumut.

"Jika Panwas kabupaten/Kota yang ada selama ini diragukan kapabilitas dan integritasnya, maka bisa dievaluasi oleh Bawaslu Sumut. Karena dalam penetapannya nanti Bawaslu Sumut juga harus membuat laporan tentang hasil evaluasi yang mereka laksanakan,” ujarnya.

Nelson tidak menampik bahwa ada juga Panwas Kabupaten/Kota yang dianggap tidak bekerja dengan baik saat didelegasikan peran pengawasan kepadanya. Bahkan ada juga yang ketiga anggota panwas yang tidak kompak atau tidak dapat bekerjasama dengan baik dalam menjalankan tugasnya.

“Semua ini akan ada laporannya.

Tidak sulit mengevaluasinya karena salah satu Bawaslu Sumut kan mantan anggota panwas kabupaten juga (Herdi Munthe),” imbuhnya.

Sedangkan khusus untuk Panwas di enam kabupaten yaitu Palas, Paluta, Tapanuli Utara, Batubara, Deliserdang dan Dairi, tidak perlu lagi ada pengukuhan.

Sebab secara bersamaan mereka telah ditetapkan sebagai panwas pilkada yang tengah berlangsung di kabupaten masing-masing. Jadi pendelegasian sudah otomatis melekat dalam mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2014.

Ketua Bawaslu Sumut Safrida R Rasahan didampingi Anggota Bawaslu lainnya, Aulia Andri dan Herdi Munthe mengatakan salah satu tugas yang wajib segera mereka laksanakan adalah membentuk Panwas Langkat. Sebab, di saat Pilkada Langkat sudah menyelesaikan tahap pendaftaran, Panwasnya belum terbentuk. “Membentuk Panwas Langkat yang pertama akan dilakukan,” ujarnya.

Sedangkan untuk Panwas Kabupaten/Kota lain, selain enam daerah yang sedang dalam tahapan pilkada, akan diangkat kembali dari Panwas Pilgub Sumut sebelumnya.

Setelah terlebih dulu melakukan evaluasi kinerja. “Ini sudah kami koordinasikan dengan Bawaslu RI,” kata Aulia. (BSC)

Ketua KPU: Ada Tren Partisipasi Pemilu Menurun JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sejak era reformasi terus menurun. Dari tiga pemilu yang digelar, Husni mencatat hanya pemilu 1999 yang tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi.

"Pemilu 1999, tingkat partisipasi 93 persen, pemilu 2004 tingkat partisipasi 84 persen, atau menurun 9 persen. Sedangkan pemilu 2009, turun lagi menjadi 71 persen, atau berkurang 13 persen.

Tren penurunan 4 persen," kata Husni di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis 18 Juli 2013.

Bila kecenderungan itu terus berlanjut, Husni mengungkapkan jumlah pemilih pada pemilu 2014 akan menurun sampai angka 14 persen menjadi 54 persen. Fenomena pemilukada yang berlangsung dari 2010 sampai dengan 2013 dapat menggambarkan proyeksi tersebut.

"Hasilnya mirip-mirip dengan partisipasi pemilih dalam pemilukada. Paling rendah Pemilihan Gubernur Sumut 48 persen, tertinggi NTT 78 persen tapi jumlahnya tidak berbanding lurus dengan pemilih di Sumut. Kemudian, Pemilihan Gubernur Jateng yang hanya 52 persen," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Husni, dalam dokumen perencanaan nasional KPU menetapkan partisipasi pemilih pada pemilu 2014 di angka 75 persen. Dengan asusmi tren penurunan menjadi 54 persen, masih ada defisit sebanyak 21 persen. "Ini upaya kita bersama bagaimana caranya tren yang terjadi harus kita imbangi. Ibarat aliran sungai kita sekarang menyeberang pada arus yang berlawanan. Tren menurun, tetapi target naik dibanding pemilu 2009," katanya.(VIVA/MH)

DPRD Deli Serdang Tolak Rencana Pembentukan SKPD Baru LUBUK PAKAM-Perang urat syaraf antara anggota DPRD Deli Serdang dengan Pemkab DS, terus bergulir dan semakin memanas.

Hal ini terkait dengan pembahasan Ranperda (rancangan peraturan daerah) terhadap perubahan I Perda No 5 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi pembentukan SKPD baru, perubahan nama SKPD, susunan organisasi SKPD dan eselon unit kerja.

Pasalnya, Ranperda perubahan I Perda No 5 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang diajukan Bupati Deli Serdang kepada angota dewan tidak disertai naskah penjelasan perubahan.

Sehingga fraksi-fraksi di DPRD kebingungan dan tidak mengetahui persisi apa maksud, arah dan tujuan dari Ranperda dimaksud."Kami tidak bisa menyampaikan pandangan umum fraksi, karena draf perubahan I Ranperda yang dijukan bupati tidak dilampiri naskah penjelasan,"kata Ketua Fraksi PKS Saiful Tanjung dalam rapat paripurna dewan di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, kemarin.

Hal senada disampaikan Fraksi PAN, selain belum mendapat naskah penjelasan Ranperda tersebut, pembentukan SKPD baru merupakan pemborosan keuangan daerah dan tidak menjamin terlaksananya pelayanan prima terhadap masyarakat."Kami tidak sependapat apabila peraturan daerah yang akan ditetapkan membentuk perangkat daerah yang baru," tegas Supardi.

Pengamatan andalas rapat paripurna dewan, yang dihadiri Wakil Bupati H Zainuddin Mars dan beberapa pimpinan SKPD, enam dari delapan fraksi DPRD Deli Serdang.(AND)

Caleg Demokrat Terbanyak Dilaporkan Ke KPU Karena Kasus Hukum JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima sebanyak 270 laporan masyarakat atas Daftar Caleg Sementara yang ditetapkan oleh KPU. Dalam laporan itu, caleg Partai Demokrat paling banyak dilaporkan terkait kasus hukum.

Dalam rekap data yang

diperoleh, KPU mengklasifikasikan masalah yang masuk ke dalam 4 macam. Pertama aduan terkait administrasi pencalonan, ijazah dan pencalonan ganda.

Kedua, terkait status hukum.

Ketiga soal etika atau moral dan keempat lainnya.

"Laporan kasus hukum itu ada yang karena pernah menjadi terpidana, ada yang

prosesnya masih berjalan tapi belum inkrah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (19/7).

Dalam masalah administrasi total ada 108 laporan masyarakat, terbanyak yang dilaporkan adalah caleg Gerindra (27), lalu PAN (13), PDIP (11), PKPI (11), PKB

(10), Demokrat (8), NasDem (7), Hanura (6), Golkar (5), PBB (4), PKS (3), PPP (3).

Terkait masalah hukum total ada 30 caleg yang dilaporkan.

Yaitu Demokrat (10), PDIP (6), PPP (3), PKB (3), Gerindra (3), Golkar (2), PAN (2), NasDem (1). PKS, PBB, Hanura dan PKPI tidak ada laporan.

Masalah etika atau moral

total sebanyak 30 laporan caleg.

Yaitu PDIP (8), Demokrat (5), Hanura (4), Gerindra (4), PKB (3), Golkar (2), NasDem (1), PKS (1), PAN (1), PPP (1), PBB dan PKPI tidak ada.

Sementara masalah lainnya ada 102 caleg yang dilaporkan.

Yaitu Hanura (26), Demokrat (13), Gerindra (11), PDIP (10), Golkar (8), PKS (7), PKB (5),

PAN (5), PPP (5), PBB (5), NasDem (4), PKPI (3).

Semua laporan sudah diteruskan kepada partai politik untuk diklarifikasi. Saat ini KPU masih menunggu respon parpol atas laporan masyarakat itu.

Namun Husni menjelaskan, untuk kasus hukum caleg yang dilaporkan tapi proses

hukumnya belum inkrah maka tidak bisa menggugurkan caleg.

"Walau ancaman lebih dari 5 tahun tapi kasusnya masih jalan, maka tidak termasuk kena Undang-undang. Tapi kalau sudah inkrah dan sudah menjalani masa pidana sampai keluar ada jeda 5 tahun untuk daftar bisa (mengugurkan caleg)," ucap Husni.(SBC/MH)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 261 22 – 28 JULI 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

AGENDA KPK 1. KPK mengatakan, dalam satu atau dua pekan ini berkas perkara Setyabudhi akan dilimpahkan ke penuntutan dan perkaranya akan di sidangkan di Bandung 2. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan selama 20 hari ke depan, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto di Rumah Tahanan KPK di Jakarta. Budi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simu lator ujian SIM Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. 3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tidak mengizinkan ada bilik asmara di rumah tahanan KPK. Abraham menolak keinginan Sefti Sanustika, istri terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah.

4. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung 2004, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka IEM (anggota DPR RI periode 19992004 dan/atau anggota DPR RI periode 2004-2009) untuk 20 hari ke depan. Penahanan terhitung mulai di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.

Kepala Dinas Dilarang Terima Parsel Lebaran GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh pejabat dan Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menerima parsel saat hari Raya Idul Fitri 1434 hijriah dari kolega atau mitranya. Hal tersebut untuk menghindari adanya gratifikasi, yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil.

"Tak boleh terima parsel, daripada rame nanti. Aturannya memang tak boleh, ya tak boleh," kata Jokowi kepada wartawan, Kamis (18/7).

Menurut Jokowi, larangan menerima parsel tersebut untuk menghindari permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari seperti dugaan praktik suap.

Pada saat disumpah jabatan saja, pejabat setingkat Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah menyatakan tidak akan menerima apapun juga yang patut diduga terkait dengan pekerjaannya. Selain itu juga sudah menjadi aturan yang harus ditaati setiap tahunnya.

Jokowi menegaskan larangan tersebut sesuai Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi. Dalam Undang Undang tersebut dengan jelas melarang pegawai negeri sipil menerima pemberian bisa berupa uang, komisi, tiket perjalanan, biaya penginapan, termasuk parcel.

Lapor ke KPK Dalam Undang Undang disebutkan gratifikasi tidak dibatasi nilai minimalnya. Karena itu, pemberian dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Apabila pejabat negara menerima pemberian yang dimaksud, wajib Lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menerima gratifikasi tanpa melaporkan kepada KPK sama dengan menerima suap.

Jika sudah terlanjur menerima diharapkan segera melaporkan ke KPK 30 hari sejak penerimaan gratifikasi. Pelaporan gratifikasi ke KPK cukup mengisi formulir dilengkapi data nama dan alamat lengkap penerima, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi, serta jenis dan nilainya.

Jokowi bahkan sudah memberi contoh kepada jajaran Pemprov DKI terkait barang pemberian, dengan menyerahkan gitar bass dari pemain bass Metallica, Robert Trujilo.(WARTAKOTA)

Seluruh Anggota DPR Papua Barat Jadi Tersangka Korupsi JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akhirnya menahan Ketua DPRD Papua Barat Yoseph Yohan Auri terkait dengan dugaan kasus korupsi dana Rp 22 miliar.

Kasus itu diduga melibatkan 44 anggota DPR Papua Barat. Setelah sempat menolak, Yoseph akhirnya dijebloskan ke sel pukul 22.00 waktu setempat.

Yoseph tidak ditahan sendirian.

Dia ditemani Direktur PT Papua Doberai Mandiri Mamad Suhadi yang juga menjadi tersangka kasus yang sama. Mereka tadi malam ditahan di ruang tahanan Polsek Jayapura Utara.

Penahanan tersebut dilakukan setelah dua tersangka itu datang memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Papua untuk dimintai keterangan tambahan sebagai tersangka. Namun, satu tersangka lain yang turut dipanggil yaitu mantan Sekda Provinsi Papua Barat M.L. Rumandas mangkir.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Nikolaus Kondomo menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melengkapi berkas penahanan Ketua DPRD Papua Barat dan direktur perusahaan BUMD tersebut. "Kajati tidak mau tersangka kasus korupsi dibiarkan gentayangan di Papua ini.

Karena itu, beliau perintahkan kami untuk menahan mereka.

Seharusnya, ada tiga. Namun, mantan Sekda tidak memenuhi panggilan. Jadi, mereka berdua saja yang ditahan," jelasnya.

Nikolaus membeberkan, pada 17 September 2010, Ketua DPRD Papua Barat itu bersama dengan Sekda Provinsi Papua Barat mengajukan permohonan pinjaman uang Rp 15 miliar kepada Direktur PT Papua Doberai Mandiri. Selanjutnya, pada saat itu juga, direktur perusahaan daerah tersebut menyetujui pinjaman itu dan memberikan pinjaman sebesar Rp 15 miliar dan diterima langsung oleh

Sekda.

Lalu, uang itu diserahkan kepada Ketua DPRD Papua Barat .Bahkan, menurut Nikolaus, pada 9 Februari 2011, Ketua DPRD bersama dengan Sekda mengajukan permohonan pinjaman lagi senilai Rp 7 miliar.

"Hanya satu hari pengajuan permohonan pinjaman, direktur perusahaan daerah itu kembali menyetujui dan memberikan pinjaman tersebut dengan nilai yang sesuai dengan permohonan. Uang yang diberikan kepada Sekda selanjutnya diserahkan kepada Ketua DPRD," terangnya.

Saat ini tersangka mengembalikan uang Rp 22 miliar tersebut.

Meski demikian, hal itu tidak mampu menghentikan kasus tersebut. "Karena ini perbuatan korupsi, tentu kasusnya tetap jalan," katanya.

Bagaimana dengan anggota DPRD Papua Barat yang lain?

Menurut Nikolaus, semua anggota DPRD dijadikan tersangka. Sebab, uang pinjaman itu dibagikan ke seluruh anggota DPRD. "Mereka dua minggu yang lalu dipanggil dan dimintai keterangan dengan status tersangka. Nanti kasus ini juga tetap maju ke pengadilan," paparnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua E.S.M Hutagalung menambahkan, sebulan lebih sembilan hari menjabat di Papua Barat, dirinya sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus korupsi. "Mungkin, bisa menetapkan 30 tersangka dalam setahun. Saya dulu di Tanjung Pinang saja bisa menetapkan 18 tersangka," tuturnya.

Bahkan, dia menyatakan, rela jabatannya dicopot apabila ada yang menentang upayanya untuk mengungkapkasuskorupsi."Silakanlaporkan sayaketempatyanglebihtinggi.Sayahanya bekerjauntuknegara.Meskitidakpunya jabatan, saya tidak takut," tegas Hutagalung yang pernah mendapat penghargaan dari Presiden SBY karena keberhasilannya mengungkap kasus korupsi itu.(NET)

DIPERIKSA– Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Jumat (19/7). Andi diperiksa selama dua jam sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahrga Nasional (P3SON) Hambalang untuk tersangka Teuku Bagus Mohammad Noor dan Deddy Kusdinar.

Bahas Money Laundering, MA ‘Terbelah’

KAMAR Pidana Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar pertemuan untuk menyamakan persepsi mengenai suatu isu hukum. Kali ini, topik yang dibahas mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pembalikan beban pembuktian dalam perkara “Kami telah mencapai dua kesimpulan,” ujar Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar usai rapat yang menampilkan Hakim Agung Salman Luthan dan mantan Kepala PPATK Yunus Husein sebagai narasumber, di Gedung MA, Kamis pekan lalu.

Pertama, lanjut Artidjo, para hakim agung mengusulkan agar pimpinan MA membuat Peraturan MA (Perma) yang mengatur kapan dan bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam kasus pidana korupsi diterapkan. Kedua, para hakim agung berkesimpulan bahwa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tak perlu dibuktikan pidana asalnya.

Sebelumnya, dalam rapat, mantan Kepala PPATK Yunus Husein menjelaskan saat ini sudah ada

sekitar 10 kasus pencucian uang yang masuk ke MA. Beberapa di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Dari putusan-putusan yang bisa dijadikan yurisprudensi itu, lanjut Yunus, para hakim berpendapat bahwa dalam money laundering, tak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya.

“Dakwaan dibuat secara kumulatif, antara korupsi dan pencucian uang. Ini sesuai dengan pedoman jaksa agung. Jadi, tak perlu dibuktikan pidana asalnya dulu. Contohnya kasus Bahasyim,” ujarnya.

Namun, pendapat ini ditolak mentah-mentah oleh Hakim Agung Gayus Lumbuun. Mantan Anggota Komisi III DPR ini menegaskan sudah berkali-kali berdebat dengan Yunus Husein mengenai ini. Gayus termasuk yang berpendapat bahwa dalam pencucian uang, pidana asalnya harus dibuktikan atau diusut terlebih dahulu.

“Bila perbuatan asalnya tak ditemukan. Bagaimana kita bisa adil? Misalnya, kasus Bahasyim.

Dia cuma terima Rp1 Miliar dari

Kartini Muljadi. Tapi, diusut dengan TPPU hartanya yang bermiliar-miliar. Lalu, pidana asalnya apa?” tuturnya.

Gayus menambahkan penerapan pencucian uang tanpa menunggu pidana asalnya mungkin saja bermanfaat, tetapi ia menilai hal tersebut jauh dari prinsip keadilan. “Apakah ini sudah sesuai dengan nomokrasi (negara hukum)?” tuturnya sambil mengingatkan tujuan hukum adalah kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Hakim Agung Surya Jaya mengatakan UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU memang menyebutkan ‘pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu’. Secara lengkap Pasal 69 berbunyi, “Untuk dapat dilkaukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

“Adanya kata ‘tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu’, bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali,” ujarnya kembali menekan-

kan perlunya membuktikan pidana asal dalam kasus TPPU. Pasal Penadahan Usai rapat, Artidjo mengakui bahwa para hakim belum sepakat mengenai tindak pidana asal (predicate crime) dalam TPPU. Ia mengatakan pertemuan akan digelar kembali agar para hakim memiliki pemahaman yang sama.

“Kita akan gelar pertemuan lagi. Memang ada beberapa hakim yang tak setuju. Mungkin mereka belum melihat yurisprudensi,” tuturnya. Lebih lanjut, Artidjo setuju dengan argumen Rifqi Assegaf, perwakilan dari UKP4, mengenai perdebatan pidana asal, di dalam rapat. Ia menuturkan bahwa seharusnya perdebatan ini sudah selesai.

“Ini kan mirip dengan pasal penadahan dalam KUHP. Ini kan sudah lama disepakati bahwa untuk pasal penadahan, tak perlu dibuktikan pidana asalnya,” ujar Rifqi.

Sementara pakar Hukum Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, menyatakan penyitaan oleh penegak

hukum atas aset-aset yang diduga bersumber dari sebuah tindak pidana pencucian uang (TPPU), haruslah logis.Di sisi lain seorang terdakwa pun bisa melakukan pembuktian terbalik (dalam proses persidangan) bahwa aset-asetnya yang disita bukanlah bersumber dari TPPU. "KPK memang harus logis dalam menyita suatu aset, apakah aset tersebut berkaitan dengan waktu maupun besaran uang yang diduga menjadi bagian dari TPPU," katanya. Yenti mengomentari langkah KPK yang menyita sejumlah rumah milik Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM. Kendati demikian, Yenti menegaskan bahwa seorang terdakwa juga akan berkesempatan melakukan pembuktian terbalik bahwa aset-asetnya yang disita bukanlah bersumber dari TPPU."Dengan demikian fakta persidangan akan menjelaskan apakah aset-aset itu memang bagian dari TPPU atau sebaliknya bukan," katanya. (HUKUMONLINE.COM)

Presiden Jangan Kompromi Dengan Koruptor, Pertahankan PP 99/2012 Pernyataan Pers Bersama Ketika upaya pemberantasan korupsi - yang dilakukan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – gencar dilakukan dan muncul banyak penolakan terhadap eksistensi koruptor, ternyata masih saja ada pihak yang berusaha “mendukung” para koruptor yang telah mencuri uang dan mengkhianati rakyat tersebut.

Contoh terbaru adalah tindakan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang memfasilitasi 9 narapidana korupsi untuk mempersoalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 99 Tahun 2012 (PP 99/ 2012) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketentuan dalam PP 99/ 2012 salah satunya mengatur persyaratan khusus atau pengetatan dalam pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi. Dengan adanya PP itu, remisi bagi terpidana korupsi yang biasa didapatkan di hari raya atau hari kemerdekaan hanya dapat diberikan dengan catatan yaitu bersedia menjadi justice collabolarator dan membayar uang pengganti.

Tidak hanya kepada koruptor, pengetatan remisi juga berlaku bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan transnasional.

Sebelum PP tersebut diberlakukan, remisi diberikan kepada semua narapidana dengan catatan berkelakuan baik. Karena praktek korupsi masih terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan, maka saat itu muncul obral remisi untuk koruptor yang berdampak pada berkurangnya

efek jera terhadap koruptor.

Lahirnya PP 99/2012 harus dinilai sebagai dukungan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan menjawab desakan publik agar ada upaya pemberian efek jera terhadap koruptor. PP ini dianggap sudah mewakili semangat pemberantasan korupsi yang selama ini digalakkan pemerintah. Selain itu pihak-pihak yang mempersoalkan keberadaan PP ini sama saja tidak menyetujui usaha-usaha negara mengembalikan kerugian negara yang dijarah oleh koruptor.

Karena regulasi ini menjadi salah satu instrumen bagi koruptor untuk membayar uang pengganti hasil korupsi.

Kami dari Masyarakat Sipil mengecam langkah Priyo Budi Santoso, selaku Wakil Ketua DPR yang “memfasilitasi” keinginan para koruptor untuk menghapus PP 99/2012.

Pertama, Tindakan Priyo telah memalukan dan merusak citra parlemen di mata rakyat.

Kredibilitas parlemen yang merosot dimata publik -karena ulah politisinya yang tersandung kasus korupsi, pemborosan aggaran, dan tukang bolos- akan menjadi bertambah merosot dengan tindakan DPR yang memfasilitasi atau memperjuangan kepentingan koruptor.

Tindakan Priyo juga dapat dinilai diskriminatif, kenapa yang diperjuangan hanya narapidana korupsi tidak semua narapidana kasus lainnya?

Kedua, Langkah Priyo juga kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Pada

saat masyarakat, lembaga penegak hukum dan pemerintah berupaya melawan koruptor, justru tindakan Priyo dapat dinilai sebagai mendukung koruptor.

Harusnya Priyo memfasilitasi kepentingan jutaan rakyat Indonesia agar koruptor dihukum seberat beratnya dan tidak mendapatkan perlakukan khusus atau istimewa selama di penjara.

Bukan justru sebaliknya memfasilitasi segelintir kepentingan koruptor yang dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan terhadap pencabutan terhadap PP 99/2012 yang dilakukan sejumlah politisi juga harus dimaknai rendahnya komitmen antikorupsi sebagian anggota dewan.

Ketiga, Perlu dipertanyakan apakah tindakan Priyo merupakan tindakan mewakili pribadi atau mewakili partai atau mewakili DPR atau mewakili koruptor? Pertanyaan ini layak diajukan karena: (1) beberapa waktu lalu Priyo mengunjungi LP Sukamiskin dan bertemu dengan beberapa napi koruptor —salah satunya mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno, yang tersangkut kasus pengadaan alat pemadam kebakaran— Pasca kuncungan tersebut Priyo langsung mengirim surat ke SBY. (2) Sejumlah anggota dewan memberikan dukungan atas keberadaan PP 99/2012 dan menyatakan langkah Priyo tidak mewakili DPR secara institusi.

Berdasarkan uraian diatas maka kami Koalisi Masyarakat Sipil mendesak: 1. Presiden Republik Indonesia

a. Mengabaikan permintaan dari koruptor beserta pendukungnya soal pencabutan terhadap PP 99/2012. PP ini harus tetap dipertahankan tanpa adanya pengecualian, karena keberadaan regulasi ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah harus menegaskan sikap tidak kompromi terhadap koruptor. Pemerintah juga jangan mau kalah atau mengalah atau kompromi terhadap koruptor.

Masalah di LP Tajung Gusta jangan sampai ditunggangi koruptor seolah-olah koruptor tidak memperoleh remisi maka terjadi keributan-kekacauan di LP. Bisa terjadi masalah itu tersebut diakibatkan oleh faktor yang kompleks yang tentu harus ditelusuri secara lebih mendalam.

PP 99/2012 harus ditempatkan sebagai bagian upaya pemberantasan korupsi.

Ditengah kekecewaan publik terhadap vonis rendah untuk koruptor. Akan semakin mengecewakan jika di LP masa hukuman koruptor juga dikurangi dalam bentuk pembebasan bersyarat dan remisi. Semangat PP 99/ 2012 yang memberikan apresiasi terhadap justice collaborator sejalan dengan sikap MA yang telah membuat Surat Edaran tentang Justice Collaborator. b. Mengajukan perlawanan balik atas langkah koruptor mengajukan judicial review PP 99/2012 ke Mahkamah Agung.

Pemerintah harus memberikan argumentasi untuk memperkuat

PP 99/2012 dan membantah dalil-dalil hukum yang diajukan oleh koruptor melalui kuasa hukumnya.

2. Pimpinan DPR/MPR RI Memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi termasuk didalamnya mempertahankan keberadaan PP 99/2012.

3. Badan Kehormatan DPR RI Mengambil langkah pro aktif melakukan pemeriksaan terhadap Priyo Budi Santoso terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

4. Mahkamah Agung RI Menolak permohonan judicial review PP 99/2012 yang diajukan para koruptor sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. MA sebaiknya mengedepankan kepentingan pemberantasan korupsi dibandingkan para koruptor.

Aspek keadilan subtansif yang harus dikedepankan.

Jakarta, 14 Juli 2013 Koalisi Masyarakat Sipil Tommy Albert Tobing (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta), Bahrain - Alvon Kurnia Palma (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Erwin Natosmal Oemar (Indonesian Legal Roundtable), Dadang Trisasongko (Transparency International Indonesia), Muji Kartika Rahayu (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), Emerson Yuntho – Tama S Langkun (Indonesia Corruption Watch).

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

Pos Pemeriksaan Retribusi DKP Tanjungbalai Disinyalir Sarang Pungli TANJUNGBALAI - Pos Pemeriksaan Retribusi hasil laut dan bumi milik Dinas Kebersihan dan Pasar (DKP) Kota Tanjungbalai yang berada dijalan Jenderal Sudirman km.7 persis diperbatasan dengan teritorial Kabupaten Asahan disinyalir kuat menjadi sarang pungli.

Hasil pengamatan dilapangan seminggu terakhir memperlihatkan modus yang dilakoni oknum-oknum petugasnya.

Pun begitu dengan informasi yang dirangkum dari kalangan pembayar retribusi dan staf Bidang Pendapatan DKP Kota Tanjungbalai. Bahwa retribusi hasil laut telah dibayar pengusaha atau pemilik gudang saat bongkar

muat ikan dari kapal.

Namun saat ikan tersebut dibawa dengan mobil ataupun pedagang eceran yang menggunakan sepeda motor, mereka tetap ditahan dipos dimaksud dan dimintai uang. Padahal prinsipnya objek yang sama tidak boleh dikutip tetribusinya berulangkali. Maknanya bahwa pengutipan yang dilakukan para petugas dipos yang dipimpin oknum PNS bernama Syahrul itu tidak lain merupakan pungutan liar alias pungli.

Karenanya aksi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu dan sangat meresahkan masyarakat itu harus dihentikan dan oknum pelakunya ditindak sesuai peraturan yang berlaku.(HER)

Eldin Ajak Siswa Al Azhar Seimbangkan Imtak & Iptek MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi menghadiri upacara pembukaan Tahun Ajaran Baru 20132014 di Perguruan Al Azhar Jalan Pintu Air IV Medan, Senin (15/7) pagi.

Selain meningkatkan tali silaturahmi, upacara ini diharapkan menjadi momentum dalam upaya untuk terus melakukan dan memberikan ilmu pengetahuan yang terbaik bagi para anak didik. Dengan demikian dapat menghasilkan generasi muda yang beradaya saing, berkarakter dan dapat menyeimbangkan iman dan takwa (imtak) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

“Jika ini bisa dilakukan, saya yakin apabila anakanak ini nantinya diminta untuk berperan di cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat , maka mereka akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah,” kata Eldin.

Dihadapan Pembina Yayasan Perguruan Al Azhar H Mahyuzar Nasution, Ketua Yayasan Perguruan Al Azhar Ir Riza Novida, sejumlah pimpinan SKPD seperti Kadis Pendidikan Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan, Kadispenda Kota Medan M Husni SE MSi dan Camat Medan Johor Khoiruddin Rangkuti, Eldin selanjutnya mengungkapkan Pemko Medan saat ini akan terus meningkatkan mutu dan kulitas guru dalam mendidik siswa.

Karenanya, Eldin berharap agar para guru terus berinovasi dalam mengajarkan para siswa sehingga mereka merasa nyaman dan menarik dalam mempelajari segala ilmu. Kenyamanan dalam belajar

tentunya akan mendukung bertambahnya ilmu pengetahuan para siswa.

“Ajaklah para siswa berdiskusi dan latihan mental serta karakteristik mereka.

Selain itu mengajak mereka membiasa buku di sela waktu senggang dan menjadikannya sebagai budaya. Hal ini tentunya akan menunjang metode belajar mengajar yang diterapkan.

Semoga kelak merekla menjadi penerus bangsa yang membanggakan,” harapnya.

Kepada para siswa, Eldin selanjutnya berpesan untuk terus bersemangat dalam menimba ilmu di sekolah. Sebab, sekolah tempat mengasah kemampuan baik dari segi akademik maupun segi ektrakulikuler. Itu semua penting untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing. “Jadilah generasi muda yang berdaya saing, berkarakter dan dapat menyeimbangkan imtaq dan iptek. Dengan demikian ketika diminta berperan di cakupan yang lebih luas, mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah,” pesannya.

Pembina Yayasan Perguruan Al Azhar H Mahyuzar Nasution menjelaskan, tujuan upacara yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru dengan menghadirikan Pelaksana Tugas Wali Kota Medan agar dapat memberikan motivasi bagi para siswa yang baru maupun lama.

Dengan demikian mereka dapat meningkatkan pembelajarannya dalam rangka mempersiapkan daya saing. Karenanya, selain Pelaksana Tugas Wali Kota, mereka juga mengundang para tokoh guna memberikan motivasi. (VIN)

SUMUT

Plt Walikota & TPID Sidak Pasar Tradisionl & Modern MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin MSi didampingi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Medan melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional dan modern di Kota Medan.

Selain mengecek harga, juga ingin memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1434 H aman dengan mendatangi gudang penyimpanan. Di samping itu sidak ini dilakukan untuk memastikan makanan dan minuman kemasan, termasuk parcel yang akan dijual kepada masyarakat benar-benar layak konsumsi.

Dari hasil sidak yang dilakukan, harga bahan kebutuhan pokok di Kota Medan kini relatif menurun dan stabil. Hanya bawang merah yang masih tinggi, harganya masih di kisaran Rp.60.000 perkilogram.

Untuk mencegah terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri, Eldin menghimbau kepada seluruh masyarakat agar

tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sebab, tindakan tersebut mampu memicu terjadinya kenaikan harga.

Yang pertama menjadi lokasi tujuan sidak adalah Pusat Pasar. Di tempat itu Eldin dan Tim TPID Kota Medan langsung memantau harga bahan kebutuhan pokok dari para pedagang.

Dari pengakuan sejumlah pedagang yang ditemui, harga bahan kebutuhan pokok telah stabil dibandingkan sehari jelang datangnya bulan puasa.

Menurut pengakuan Achu, salah seorang pedagang, harga cabai merah saat ini hanya Rp.30.000 perkilogram. Sehari jelang bulan puasa, harganya sempat meroket sampai Rp.60.000 perkilogram. Begitu juga dengan cabai hijau, saat ini harganya hanya Rp.20.000 perkilogram, sebelumnya

sempat Rp.30.000. Sedangkan cabai rawit Rp.20.000 perkilogram dan cabai merah kering Rp.25.000 perkilogram. “Hanya bawang merah yang harganya masih tinggi, perkilogramnya sekarang masih Rp.60.000,” kata A Chu. Untuk harga minyak goreng, A Chu mengaku tetap stabil. Harga minyak goreng curah Rp.9.500 perkilogram, sedangkan minyak goreng kemasan Rp.20.000 per-2 liter. Sementara itu harga gula pasir masih tetap di kisaran Rp.12.000 perkilogram. Penjelasan A Chu terkait harga ini tidak ada bedanya dengan sejumlah pedagang lainnya yang ditemui, mereka pun mengatakan hanya harga bawang merah yang masih tinggi.

Selanjutnya Eldin dan Tim TPID menemui pedagang beras. Dari pengakuan yang dihimpun dari beberapa pedagang beras, harga bahan pokok ini tidak mengalami kenaikan. “Beras standar seperti Silembau harganya bervariasi, mulai Rp.8.300 perkilogram sam-

pai Rp.9.000 perkilogram.

Mengenai persedian beras, saya rasa tidak ada masalah. Berapa pun kita minta, agen siap untuk mendistribusikannya,” ungkap A Chu. Setelah itu Eldin mengecek harga daging, sebab harganya sehari jelang puasa sempat melejit mencapai Rp.110.000 perkilogram. Namun setelah sepekan puasa, harga daging kembali stabil yakni Rp. 85.000 perkilogram. “Untuk hari ini, harga daging sapi Rp.85.000 perkilogram. Sedangkan daging kambing Rp.65.000 perkilogram. Kemungkinan harga ini akan mengalami kenaikan kembali jelang Hari Raya Idul Fitri,” papar Ponidi, salah seorang pedagang sapi.

Usai memantau harga di Pusat Pasar, Eldin dan Tim TPID selanjutnya mengecek ketersedian bahan kebutuhan pokok di gudang penyimpanan Jalan Kayu Putih Kelurahan Tanjung Mulia, kecamatan Medan Deli.

Berdasarkan penjelasan seorang wanita berkacamata yhang bekerja di tempat

itu, ketersediaan bahan kebutuhan pokok tidak ada masalah. Dikatakannya, stok beras yang ada di gudang itu sekitar 1.000 ton, tepung terigu lebih kurang 80 ton dan gula pasir sebanyak 500 ton.

Ketika melakukan pengecekan, salah seorang anggota rombongan memperlihatkan kepada Eldin sejumput beras yang warnanya sudah menguning dan diduga kurang layak konsumsi dari tumpukan karung beras. Eldin langsung minta penjelasan dari wanita tersebut. “Kalau beras ini tidak kita pasarkan lagi. Jika melihat warnanya, masyarakat pun pasti tidak mau membelinya,” jelasnya.

Selama bulan puasa sampai Hari Raya Idul Fitri di Kota Medan tidak ada masalah. “Insya Allah stok bahan kebutuhan pokok untuk warga Kota Medan cukup. Selain itu hargaharganya pun mengalami penurunan, kecuali harga bawang merah.,” ungkap Eldin. (VIN)

Walikota Tebingtinggi Terima Penghargaan Dari IKI TEBINGTINGGI - Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Pusat memberikan penghargaan kepada Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan atas kepedulian dan apresiasi yang tinggi terhadap hak-hak mendasar warga sipil di Kota Tebingtinggi dilapangan Sri Mersing Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin sore (15/7).

Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Kota Tebingtinggi, dr Johan Zen yang juga mewakili Ketua IKI Jakarta mengatakan bahwa IKI adalah institusi yang

diketuai oleh Bapak TB Silalahi, memberikan penghargaan kepada Pemko Tebingtinggi yang telah meringankan pengurusan akte kelahiran anak diatas satu tahun.

“Kami menilai kebijakan Pemko Tebingtinggi yang memberikan kemudahan pengurusan akte kelahiran, sidang isbat nikah Kota Tebingtinggi yang ditampung dalam APBD dan kerjasama ini diberikan pertama di Indonesia dari IKI Pusat ke Pemko Tebingtinggi”, jelasnya.

Lanjut Johan Zein, kebijakan atas penghargaan ini sengaja langsung

diberikan IKI Pusat kepada Walikota Tebintinggi atas penerbitan kebijakan pengurusan akte kelahiran gratis, pengurusan kartu keluarga gratis dan sidang isbat nikah gratis. “Hendaknya ini menjadi contoh oleh daerah lain, seribu akte kelahiran gratis telah diberikan Walikota Tebingtinggi kepada rakyatnya yang kurang mampu tahun 2013 ini”, papar dr Johan Zein.

Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, penghargaan dari IKI dan penyerahan akte kelahiran geratis ini merupakan wujud kepedu-

lian Pemko Tebingtinggi kepada warganya, “Kita nyatakan proses kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga ini merupakan hak-hak penduduk yang harus di jaga”, terang Umar.

Lanjut Umar, tahun 2013 dianggarkan 1.000 akte kelahiran gratis dan tahun depan melalui P.APBD akan ditambah jumlahnya dan kepada warga masyarakat harus mau mengurus dan jangan sampai tidak, karena itu merupakan hakhak anak kita nantinya.

Semua anak di Kota Tebingtinggi harus memiliki akte kelahiran”, imbuh Umar.

Salah seorang penerima akte kelahiran gratis, Miskan (39) warga Jalan Gunung Arjuna Kelurahan Mekar Sentosa mengatakan, sebagai warga yang masuk golongan keluarga kurang mampu, mereka merasa bersyukur dengan adanya program Pemerintah Kota Tebingtinggi yang membuat akte kelahiran gratis.

“Kami selaku warga mengucapkan terimah kasih kepada Walikota Tebingtinggi yang mau peduli dengan nasib warganya yang belum memiliki akte kelahiran secara gratis”, katanya. (RS)

Bupati Terima 216 Mahasiswa PKL Fakultas Pertanian USU

Walikota Tanjungbalai Mutasi 104 PNS TANJUNGBALAI – Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe kembali melakukan mutasi jabatan 104 orang Pegawai Negeri Sipil dijajaran Pemko Tanjungbalai, Rabu (17/7).Data yang dihimpun, dari 104 PNS yang dimutasi. Delapan orang di antaranya adalah Kepala Sekolah (Kasek) yakni Kepala SD Negeri lima orang, Kepala SMP Negeri dua orang, Kepala SMK Negeri satu orang.

Mutasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor :820/118/K/ 2013 dan Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor : 820/119/K/2013. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap ke-104 orang PNS yang dilaksanakan di Aula I Kantor Walikota Tanjungbalai tersebut dimulai dari pukul 14.00 WIB hingga 17.20 WIB. Mutasi PNS tersebut sekaligus menjadi mutasi terbesar kedua setelah mutasi terhadap 131 orang

PNS yang dilaksanakan pada Maret 2013 lalu sejak Walikota Tanjungbalai dijabat oleh Dr H Thamrin MUnthe MHum berpasangan dengan Rolel Harahap sebagai Wakil Walikota.

Dari 104 orang PNS yang dilantik dan diambil sumpahnya Rabu-kemarin itu, 32 orang adalah pejabat eselon III (dua diantaranya turun dari eselon III ke eselon IV), 64 orang pejabat eselon IV dan 8 orang adalah kepala sekolah (kepsek) SD 5 orang, SMP 2 orang serta SMK 1 orang.

Seperti yang selalu diungkapkan dalam setiap pelantikan dan pengambilan sumpah, dalam acara mutasi tersebut Walikota juga mengimbau kepada seluruh pejabat eselon III dan IV maupun kasek yang baru dilantik dan diambil sumpahnya agar dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan bertanggung jawab. Sekaligus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (HER)

PHOTO BERSAMA - Bupati Sergai didampingi Asisten Ekbangsos dan kepala SKPD photo bersama dengan Dekan Fakultas Pertanian USU, Ketua Jurusan Program Study Agrobisnis dan mahasiswa PKL Fakultas Pertanian USU Program Agribisnis di aula Sultan Sergai kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah. Photo :ARM SERGAI - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melalui sektor pertaniannya merupakan kontributor utama yang memberikan peranan sebesar 38,85%. Diikuti dengan sektor industri (19, 89%), perdagangan, hotel dan restoran (15,19%) dan sektor lainnya.

Adapun potensi dari sektor pertanian yakni komoditas produk pertanian tanaman pangan dan palawija, peternakan, perikanan dan perkebunan. Khusus tanaman pangan, Kabupaten Sergai dikenal sebagai daerah penyandang kebutuhan beras Sumatera Utara dimana daerah ini pada tahun 2011 menghasilkan 328.872 ton dengan surplus ± 125.000 ton Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya dihadapan ratusan mahasiswa saat

menerima kunjungan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Pertanian Program Agribisnis USU Medan. Acara ini diadakan di aula Sultan Sergai komplek Kantor Bupati, Sei Rampah, Rabu (17/7).

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Kepala SKPD, para Camat dan Kades se-Sergai, Dekan Fakultas Pertanian USU Prof. Dharma Bakti, Ketua Jurusan Program Study Agrobisnis Prof. Dr. Salmiah MSi, Koordinator PKL Ir. Sinar Ginting MSi dan para dosen Fakultas Pertanian USU. Selain sebagai daerah penyumbang beras di Sumut, Bupati H. Soekirman menjelaskan berbagai sektor keunggulan daerah ini. Salah satunya adalah komoditi ubi kayu yang saat ini menjadi komoditas unggulan dan jenis palawija, karena mencapai hasil 258.243 ton pada tahun 2011. Ubi kayu ini

dapat diolah menjadi tepung tapioka dan olahan pangan.

Pemkab Sergai mempunyai komitmen untuk mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kelembagaan, infrastruktur dan kemitraan, ujar Bupati Sergai.

Sedangkan sebagai daerah yang memiliki panjang garis pantai mencapai 95 KM, Sergai merupakan bagian wilayah konsep kerjasama pengembangan agromarinepolitan atau kawasan manipolitan. Konsep ini mengutamakan pengembangan wilayah pesisir dan kelautan.

Begitu juga sektor perkebunan baik yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat, jelas Bupati H. Soekirman.

Dengan hadirnya para mahasiswa PKL diharapkan dapat menjalin silaturahmi dan memperkokoh kemitra-

an antara Pemkab Sergai dengan Fakultas Pertanian USU. Serta untuk menjadikan kabupaten tanah bertuah negeri beradat ini menjadi sentra riset pengembangan pertanian on farm maupun off farm (penelitian yang dilakukan di lahan petani dan di luar lahan petani).

Bupati Soekirman berpesan kepada mahasiswa PKL agar selama menjalankan PKL dapat melakukan observasi dan mengumpulkan data permasalahan yang terjadi di lapangan. Diteliti cara penanggulangannya dalam batas bidang agribisnis sehingga menjadi informasi dan rekomendasi bagi Pemkab Sergai untuk pengembangan pertanian. Diharapkan PKL ini menjadi ajang untuk melatih kemampuan sosial dan membangun rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan yang nantinya akan menimbulkan rasa empati dan keinginan kembali ke desa dan membawa pemba-

haruan terhadap teknologi untuk kemajuan masyarakat, pungkas H. Soekirman.

Sebelumnya Dekan Fakultas Pertanian USU Prof.

Dharma Bakti mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sergai yang bersedia menerima mahasisiwa PKL. Dilaporkan bahwa PKL diikuti sebanyak 216 mahasiswa yang akan ditempatkan di 11 kecamatan dan 52 Desa diwilayah Sergai. Kesebelas kecamatan itu yakni Kecamatan Perbaungan, Pengahajahan, Teluk Mengkudu, Sei Rampah, Sei Bamban, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Sipispis, Dolok Masihul, Kotarih dan Kecamatan Silinda. PKL ini dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai 28 Agustus 2013.

Diakhir laporannya Prof Darma Bhakti berpesan kepada seluruh mashasiswa PKL agar dapat menjaga nama baik almamater serta berharap akan dapat berinteraksi dengan masyarakat Sergai yang heterogen. (ARM)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

Walikota Luncurkan Program GPAPS TEBINGTINGGI - Dalam rangka menuntaskan wajib belajar (wajar) 9 tahun dan mensukseskan program pendidikan menengah universal, Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Pendidikan akan meluncurkan Program Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) untuk menjaring anak-anak putus sekolah dan rawan putus sekolah.

“Ke depan diharapkan tidak ada lagi warga Kota Tebingtinggi yang tidak berpendidikan SD, SMP, SMA dan SMK atau pendidikan kesetaraan”, demikian sebut Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Ismail Budiman SH pada Upacara Pembukaan Tahun Pelajaran 2013/2014 di halaman SMP Negeri 1 Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Menurut walikota, yang perlu mendapatkan perhatian adalah hubungan guru dengan siswa, karena hal itu merupakan factor yang turut menentukan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Bagaimanapun baiknya bahan ajar yang disajikan dan sempurnanya metode yang dipergunakan, jika hubungan guru dengan siswanya tidak harmonis akan menyebabkan siswa tidak memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan”, pesan walikota dihadapan ratusan siswa dan para guru SMP Negeri 1 Kota Tebingtinggi.

Keterbacaan kurikulum dan pemahaman strategi belajar mengajar serta penguasaan teknologi informasi menjadi tuntutan yang harus dimiliki oleh guru dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola kerja

guru. “Kepercayaan pemerintah menetapkan beberapa sekolah kita sebagai pelaksana terbatas kurikulum 2013 kiranya diapresiasi oleh warga sekolah dengan sebaik-baiknya sehingga sekolah yang belum terpilih atau belum melaksanakan kurikulum 2013 dapat belajar bagaimana untuk melaksanakannya”, imbuh walikota.

Pada kesempatan itu, walikota juga berharap agar ke depan pencitraan pendidikan di Kota Tebingtinggi tidak hanya dikenal sebagai kota yang sangat peduli pendidikan, tetapi juga sebagai kota juara berbagai perlombaan akademik dan non akademik baik ditingkat propvinsi Sumatera Utara maupun ditingkat nasional.

Selain di SMP Negeri 1 Tebingtinggi, upacara pembukaan tahun pelajaran baru juga dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jalan KL Yos Sudarso dipimpin Sekdako H Johan Samose Harahap yang menginstruksikan beberapa hal kepada Kadis Pendidikan Kota Tebingtinggi antara lain, supaya setiap sekolah menyediakan kotak saran dan pengaduan, membuat peraturan standar pelayanan minimal serta mengadakan razia hp dan siswa bolos dengan melibatkan warga sekolah dan aparat kepolisian.

“Kami juga menginstruksikan agar dibuat penilaian kinerja kepala sekolah pada akhir tahun pelajaran berdasarkan jumlah lulusan SD yang diterima di SMP Negeri dan lulusan SMP yang diterima di SMA atau SMK Negeri serta lulusan SMA dan SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau dunia kerja dan industri”, imbuh walikota. (RS)

Diskusi Publik Tentang Hak Jawab, UU Pers dan KEJ ASAHAN - Bupati Asahan yang diwakili kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Asahan secara resmi membuka kegiatan diskusi public yang membahasa tentang hak jawab, Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Rabu, 19 Juni 2013 di Hotel Sabty Garden Kisaran.

Kepala Bappeda, Drs H Mahendra mengatakan bahwa keberadaan wartawan merupakan mitra kerja yang memiliki tujuan sama dalam memajukan Bangsa dan Negara, begitu juga mitra sebagi memberikan informasi pembangunan daerah, diantaranya di

Kabupaten Asahan.

Dalam diskusi, kepala Bapedda juga memaparkan tentang informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten Asahan yang telah dua kali diselenggarakan untuk masyarakat Asahan, hal dilakukan bertujuan untuk perwujudan pemerintahan yang jujur dan transparan dan akuntabel.

“Wartawan yang merupakan mitra, kami harapkan dapat menjalankan profesinya secara professional, sehingga melalui diskusi ini hal tersebut dapat terwujud, “ kata Kepala Bappeda dihadapan peserta diskusi. (IN)

Pemko Tanjungbalai Safari Ramadhan TANJUNGBALAI - Pemko Tanjungbalai bersama jajarannya menggelar Safari Ramadhan dengan mengunjungi sejumlah masjid dan mushola yang tesebar di penjuru Kota Kerang.

Kegiatan Safari Ramadhan sudah menjadi agenda rutin setiap tahun. Sebab, selain berkunjung, pihak Pemko juga memberikan bingkisan paket Ramadhan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid/Musholla).

Keterangan yang dihimpun menyebutkan,Safari Ramadhan yang digelar pertama kali pada Ramadhan 1434-H tahun 2013, yakni Masjid Ar Riyadhoh Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung.

Safari Ramadhan menghadirkan penceramah Walikota Tanjungbalai, AlUstadz Dr H Thamrin Munthe Mhum didampingi para angota tim safari antara

lain, Aspem Drs H Ahmad Senaan, Ketua Tim Penggerak PKK Dra Hj Armaeni Jannah, Kepala Dinas Sosial Dra H Abdul Hayyi Nasuiton, Kepala Dinas Pendidikan Dra H Hamlet Sinambela MPd, Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar H Amiruddin Panjaitan ST, Kepala Kantor SatpolPP Yusmada SH, Kabag Humas Dra Darul Yana Siregar dan beberapa pejabat terkait.

Menurut Kabag Humas Darul Yana, Safari Ramadhan yang dilaksanakan tahun ini terdiri dari enam tim dengan lokasi berbeda, selain dipimpin Walikota, juga ada beberapa tim lain yakni Wakil Walikota, Ketua DPRD, Dan Dim 0208 Asahan, Dan Lanal TBA, Kajari, Kapolres, Ketua PN dan Ketua Pengadilan Agama."Kegiatan Safari Ramadhan ini sudah merupakan agenda rutin dilaksanakan Pemko Tanjungbalai " ujarnya.(HER)

SUMUT

Pasangan Ngogesa-Sulistianto Daftar Ke KPU LANGKAT - H. Ngogesa Sitepu, SH mencalonkan diri kembali menjadi Bupati Langkat periode 2014-2019 didampingi Drs. H. Sulistianto sebagai calon wakil.

Pasangan tersebut diusung 12 partai ketika mendaftar ke KPU Jalan Imam Bonjol Stabat, Jumat (12/7), diiringi seribuan pendukungnya.

Tampil lepas dipadu stelan kombinasi baju koko putih dibalut celana hitam, tak datang dengan penuh iringan kendaraan pendukung, Haji Ngogesa-Sulistianto memilih jalan kaki dari gedung Pramuka menuju KPU yang berjarak sekitar 600 meter, sesekali terlihat dirinya melambaikan tangan kepada pendukung yang memberikan semangat terhadapnya. Seribuan massa terdiri dari parpol Golkar, PPP, PAN, Hanura, Gerindra, PKS, PKB, PKPB, PDP, PPIB, Demokrat dan PDI Perjuangan, selain banyak pendukung dan simpatisan lainnya mengawal pasangan dimaksud.

Syah Affandin (Ketua DPW PAN Sumut) mewakili partai pendukung Ngogesa-Sulistianto sebelumnya di aula gedung Pramuka meminta jika nantinya kembali dipercaya memimpin Kab Langkat, otomatis menjadi milik masyarakat bukannya ke-12 partai pendukung itu saja. Sebelum akhirnya bertolak ke KPU, masih di kesempatan sama ditandai pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an sekaligus gema kumandang Adzan iringi langkah pasangan Incumbent itu.

Seusai mendaftar, Ngogesa kepada wartawan jelaskan dipilihnya Sulistianto yang sebelumnya menjabat Kepala Badan (Kaban) Kesbangpolinmas Pemkab Langkat karena dinilai sarat pengalaman bidang pemerintahan. Bakal calon wakil bupati tersebut diketahui pernah menjabat Plt Kadisdikjar,

Pasangan Ngogesa-Sulistianto di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Stabat, Jumat (12/7) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta sejumlah jabatan lain.

"Untuk diketahui, Pak Sulistianto ini sudah banyak pengalamannya terutama di bidang pemerintahan. Insya Allah ke depannya bersama masyarakat kita berdua mampu membawa Langkat ini semakin lebih baik lagi," kata Ngogesa.

Ngogesa sosok bersahaja yang dikagumi banyak kalangan ini kepada segenap partai maupun pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu dalam memberikan dukungan, menyempatkan diri sampaikan terimakasih tak terhingga. Menurut dia, tanpa dukungan masyarakat Kab Langkat umumnya ataupun bantuan semua pihak maka Ngogesa-Sulistianto tidak ada apa-apanya.

“Jujur saya terharu dengan du-

kungan ribuan masyarakat yang tidak hanya dari kader partai pendukung termasuk simpatisan serta 14 tokoh lintas etnis disini yang telah berkenaan hadir, semoga ini menjadi motivasi menambah semangat juang. Dan lagi pertemuan kita di ramadhan persisnya hari jumat ini mendapat berkah dan ridho Allah SWT dan segala yang kita maksud dan perjuangkan berjalan lancar tanpa hambatan berarti dengan tujuan keseluruhannya kelak bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Ngogesa yang terlihat bersemangat meski kucuran air keringat deras mengalir membasahi pakaiannya karena cuaca yang cerah.

Motivasi lainnya, aku Ngogesa kepada wartawan, guna melanjutkan kembali kemungkinan adanya program masih tertunda lima tahun ke depan dengan penuh semangat

bersama pasangan baru.

Kehadiran Bupati Incumbent dalam Pemilu Kada nanti, disambut Ketua KPU Langkat H Margono Zumintoro bersama komisioner lainnya. Membludaknya simpatisan pasangan tersebut membuat ruang penerimaan berkas KPU sedikit sesak plus cerahnya suasana hari di saat bersamaan.

Ngogesa-Sulistianto menjadi pasangan penutup setelah sebelumnya ada tiga kandidat mendaftarkan diri ke KPU. Berkas seluruh pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Langkat ini akan diverifikasi kembali oleh KPU selama sepekan. Jika kemudian, diantaranya pasangan terdapat kekurangan administrasi atau pendukung lainnya maka terancam gagal bertarung di Pemilu Kada karena diduga kesempatan diberikan sudah tertutup. (JUL)

Soekirman : PNS Harus Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SERGAI - Sebagai aparatur pemerintah kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas, sehingga seluruh pekerjaan yang dilakukan hanya untuk kemashlatan bagi rakyat.

Hal ini ditegaskan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman di hadapan ratusan PNS lingkungan Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) pada upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu (17/7). Hadir dalam upacara Hari Kesadaran Nasional tersebut Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD serta ratusan PNS jajaran Pemkab Sergai.

Lebih lanjut Soekirman mengatakan roda pembangunan yang dilaksanakan harus berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Melaksanakan suatu program pembangunan yang tidak berdasarkan kebutuhan yang urgen nantinya akan menghasilkan output pembangunan tidak tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan.

Bupati Sergai pada upacara HKN yang dilaksanakan secara rutin setiap

LAPOR KESIAPAN - Bupati Sergai didampingi menerima laporan kesiapan upacara dari perwira upacara pada apel kesadaran nasional di halaman Kantor Bupati di Sei Rampah. Photo :ARM bulannya mengingatkan agar para PNS harus tetap menjaga semangat (spirit) meskipun banyak perubahan yang saat ini terjadi seperti kenaikan BBM. Pemerintah senantiasa mengupayakan kebijakan kebijakan yang terbaik dan diharapkan akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di tengah tengah masyarakat saat ini.

Mengenai kinerja PNS jajaran Pemkab Sergai menurut Bupati H. Soekirman sudah semestinya dilakukan evaluasi mengenai kompen-

tensi agar sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Hal ini sangat penting untuk dilakukaan agar bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensinya. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan output berupa kinerja yang prima dan berkualitas dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebagai daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah sudah seharusnya kita mengim-

banginya dengan sumberdaya manusia yang berkualitas pula. Kita patut mencontoh salah satu Negara maju seperti Cina yang memiliki sumberdaya alam minim tetapi terus meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa mengembangkan teknologi-teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan negaranya.

Bahkan saat ini Cina sudah merupakan salah satu negara pengekspor beras. Oleh karenanya peningkatan sumber daya dan kompetensi harus terus dilakukan demi kemajuan Tanah Bertuah Negeri Beradat ini, ungkap Bupati. Kepada Badan Kepegawaian Daerah diminta dapat mengadakan pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumberdaya manusia para aparatur pemerintahan daerah ini, himbau Bupati Sergai Dengan HKN ini Bupati Ir Soekirman kembali mengingatkan para PNS agar terus mempertahankan trisukses di masing-masing SKPDnya yakni sukses administrasi, sukses pelayanan publik dan sukses dalam hal pertanggungjawaban keuangan, tegas H. Soekirman. (ARM)

UNESCO Siap Bantu Medan Atasi Masalah Air Bersih MEDAN - UNESCO akan membantu Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan kekurangan pasokan air bersih yang selama ini dihahadapi, pasokan air bersih ini nantinya diutamakan di daerah Utara yakni Belawan, dengan memanfaatkan sumber air Sungai Deli yang dikelola menjadi air bersih berkualitas, untuk pasokan kepada masyarakat juga IndustriIndustri yang ada di wilayah Utara khsusunya.

Hal ini diketahui saat Deputy Director and Senior Programme Specialist for Water and Environmental Sciences UNESCO Mr Sahbaz Khan melakukan kunjungan ke balai Kota Medan, Rabu (17/7), diterima oleh Plt Walikota Meda Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri MM, Kepala Bappeda Drs Zulkarnaen MSi dan sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan lainnya.

Mr Sahbaz Khan menjelaskan permasalah akan kebutuhan air

bersih yang dialami Kota Medan sama dengan permasalahan yang dialami kota-kota yang ada di dunia, sebanyak 40 negara di Asia telah dibantu oleh UNESCO didalam mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih, saat ini UNESCO sedang membantu Kota Jakarta untuk mengatasi kesulitan air bersih.

Dikatakannya, untuk mengatasi permasalahan kesulitan air bersih di wilayah utara khsusunya Medan Belawan diakuinya perlu mencari sumber air lain dan pemanfaatan air Sungai Deli merupakan salah satu solusi, sedangkan untuk memanfaatkan sumber air dibawah tanah, tentinya ini akan mengalami problem-problem yakni terjadi polusi rumah tangga, dimana air yang mengandung garam tentunya rasanya payau, dan ini sudah menjadi problem terberat pada negara-negara di Asia.

“Kami datang ke Kota Medan untuk menawarkan program kerja kami khusus dibidang air bersih

dan lingkungan, permasalah apa yang dihahadapinya saat ini dan kedepannya, kami akan coba mengatasi permasalah tersebut, juga membagi pengalaman bagai mana mengelolanya “ ujar Shahbaz Khan.

Menurutnya, pihak UNESCO akan turun kelapangan melihat situasi dan kondisi lapangan, setalah itu hasilnya akan dilaporkan, selanjutnya pihak UNESCO akan turunkan para-ahli-ahli, dan kerja ini memerlukan waktu cukup panjang, UNESCO siap untuk membantu pemerintah Kota Medan guna menggelola air bersih baik untuk saat ini dan juga untuk masa yang akan datang.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi menjelaskan, permasalahan yang sedang dihadapi Kota Medan adalah kesulitan akan kebutuhan air bersih, pasokan air bersih yang ada selama ini adalah dari PDAM Tirtanadi Provisnsi Sumatera Utara, sehingga Kota Medan tidak bisa

mengelola secara leluasa memberikan pasokan air bersih kepada masyarakat, saat ini yang yang majadi program utama adalah bagai meberikan pasokan air bersih di wilayah Utara untuk memenuhi kebutuhan aior besih kepada masyarakat juga industrindustri yang ada di sana.

Menurutnya, pemanfaatan sumber air dari Sungai Deli untuk dijadikan air bersih menjadi pilihan , untuk itulah diharapkan pihak UNESCO secepatnya dapat melakukannya, karena memang kebutuhan akan air bersih ini sudah sangat mendesak, dan pihak pemerintah Kota Medan siap memberikan data data-data yang diperlukan.

“Nanti air Sungai deli dikelola menjadi air bersih dengan membangun water treatment di wilayah Martubung Medan Labuhan, dan dari sini akan dilakukan distribusi atau penyeberannya kepada masyarakat,” ujarnya. (VIN)

10

KPK POS E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Satpol PP Bongkar Lapak Pedagang Liar LANGSA - Guna penertiban kawasan Pasar Langsa, petugas Satpol PP bersama Muspika Langsa Kota, melakukan pembongkaran terhadap sejumlah lapak pedagang liar yang berada di sepanjang jalan WR. Supratman, Selasa.

Kasatpol PP Langsa Drs. Mukhtarmidhi yang memimpin langsung penertiban pasar tersebut, mengatakan penertiban lapak pedagang liar dikarenakan keberadaannya sudah menggangu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas pengguna jalan dimaksud.

“Lapak pedagang liar ini dibongkar, karena mereka mendirikan lapak dagangan tidak sesuai dengan rekom yang diberikan. Dalam rekom tersebut mereka diperbolehkan berjualan asalkan di dalam lapangan Kompi Ban bukan di badan jalan, kebetulan posisinya bersebelahan

Petugas Satpol PP Kota Langsa sedang membongkar lapak pedagang liar. (KPK POS/YANTO)

dengan lapangan Kompi Ban,” terang Mukhtarmidhi.

Menurutnya, jika lapaklapak ini tidak segera ditertibkan, maka dipastikan akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalan dimaksud. Apalagi saat ini bulan Ramadhan tentunya ketika menjelang sore dan pada malam hari, arus lalu lintas di jalan ini sangat padat.

Dijelaskan, Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini Walikota bukan melarang masyarakat berjualan. Tapi lebih menekankan masyarakat dalam menjalankan usahanya tidak menggangu kenyamanan orang lain dan melakukan usaha di tempat yang telah disediakan.

Pantauan Koran ini, selain membongkar lapak pedagang musiman di jalan WR. Supratman, petugas Satpol PP dan Muspika Juga ikut membongkar satu unit bangunan kios di gang Kebakaran jalan A.Yani dan menertibkan sejumlah pedagang yang berada di jalan Pabrik ES, kawasan Pajak Pisang Kota Langsa. (YANTO)

Lima Usaha Hiburan Pariwisata di Medan Ditertibkan MEDAN - Lima usaha hiburan malam di Medan disegel, karena kedapatan tidak mematuhi surat edaran Walikota Medan untuk menutup sementara usahanya di bulan Ramadhan. Tim terpadu penertiban usaha hiburan pariwisata, melakukan penyegelan, Rabu.

Kepala Bidang Objek DayaTarik Wisata (ODTW) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Fahmi Harahap SH, didampingi Kasi Wisata, Baginda Uno, menyebutkan dari lima tempat usaha hiburan itu hanya satu diberikan tindakan untuk menutup sementara, karena kedapatan beroperasi dan menyiapkan pekerja wanita.

Sementara empat

tampat hiburan lainnya, katanya, mendapat peringatan untuk tidak membuka usahanya dan segera mengurus izinnya.

“Mereka mengaku sampai saat ini belum menerima surat edaran Walikota dan kedapatan tidak menyiapkan pekerja wanita,” katanya.

Usaha hiburan yang ditutup sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan adalah Refleksi Rezeki di Jalan Panglima Denai.

Sedangkan usaha hiburan diperingati yakni RIN Salon dan Spa Jalan Panglima Denai, Makrezo Salon Jalan Raya Menteng, Gandra Spa Jalan TA Hamzah, De’Blues Café, Karaoke dan Spa Komplek Plaza Mellenium. (VIN)

Mantan Pejabat Bank Aceh Dihukum 5 Tahun Penjara LHOKSUMAWE - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menghukum Effendi Baharuddin, mantan petinggi Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, lima tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Putusan banding itu diterima panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe M Nasir A Gani SH, Selasa sore pekan lalu. Sebelumnya, PN Lhokseumawe, 13 Maret 2013, memvonis terdakwa empat tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Vonis itu diputuskan dalam rapat musyawarah di PT Banda Aceh 1 Juli 2013 yang dipimpin Hartadi SH didampingi dua hakim anggota Hidayat Hasyim SH dan Muzani Achmad SH, serta panitera Hj Cut Yuniwati.

Dalam salinan putusan itu antara lain menyebutkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan

secara bersama-sama.

Karena itu hakim menjatuhkan hukuman penjara lima tahun dan denda Rp5 miliar rupiah kepada terdakwa. “Berkas putusan banding itu, Selasa kemarin, sampai di meja saya,” kata M Nasir A Gani.

Dikatakan, dirinya sedang mempersiapkan berkas kasus itu untuk disampaikan kepada pengacara terdakwa (pemohon banding) dan JPU Kejari Lhokseumawe.

Ditambahkan, kedua belah pihak masih bisa melakukan upaya hukum yaitu kasasi ke Mahkamah Agung (MA) jika tak bisa menerima putusan PT sesuai waktu yang telah ditentukan. T Fakhrial Dani SH, kuasa hukum Effendi Baharuddin, mengatakan akan mempelajari dan berkonsultasi dengan klien.

"Tak menutup kemungkinan ke depan kami akan melakukan kasasi,” ungkapnya. (YANTO)

KPA Desak Polisi Ungkap Pelaku Penembakan ACEH TIMUR - Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Simpang Ulim mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku teror terhadap penembakan mobil anggota DPRD Aceh Timur, Fadil Muhammad dari Partai Aceh, yang terjadi pukul 03.00 WIB Minggu kemarin.

Desakan itu disampaikan ketua KPA Sagoe Ulim, Zulfahmi alias Kekyong kepada wartawan. “Kami mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku penembakan mobil anggota dewan. Masyarakat menunggu kerja Polisi dalam hal ini jajaran KPA juga mendukung untuk mencari siapa pelaku teror tersebut,” kata pria yang kerap disapa

Kekyong.

Ia mengatakan, pelaku harus mendapat hukuman yang sesuai atas perbuatannya. Karena perbuatan pelaku telah menciptakan teror dan rasa takut di antara masyarakat Aceh.

Aksi teror menggunakan senjata api yang sudah sekian lama tak terdengar kabar, kini kembali mengguncang Kabupaten Aceh Timur. Kasus terbaru menimpa anggota Komisi A DPRD Aceh Timur dari Partai Aceh, Fadhil Muhammad. Mobil Daihatsu Taruna Nopol BL 847 PZ miliknya yang biasa diparkir di depan kantor KPA Sagoe Simpang Ulim di Desa Peulalu, ditembak sebanyak tiga kali oleh orang yang tak dikenal. (YANTO)

LIMA TAHUN KABUPATEN LABURA

Sebagai Kabupaten Tujuan Investor TIDAK terasa, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) sejak dimekarkan dari kabupaten induk Labuhanbatu sudah berusia lima tahun. Kabupaten dengan ibukota Aek Kanopan ini dimekarkan melalui sidang Paripurna DPRD TK I dan DPRD TK II Labuhan Batu yang berdasarkan UU No.23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tanggal 21 Juli 2008.

Selama dua tahun sejak pemekaran, Kabupaten Labura dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas Bupati, yang mempersiapkan bupati defenitif.

Pada tahun 2010, dilakukan Pilkada pertama kali di Labura.

Dan terpilih menjadi bupati H. Kharuddin Syah Sitorus SE. dengan Wakilnya Wakilnya H. Minan Pasaribu SH MM. Seiring dengan ditetapkannya Kharuddin Syah Sitorus SE (sebagai bupati), dan H Minan Pasaribu SH MM (wakil bupati), dengan Ketua DPRD Drs H Ali Tambunan, maka dibuat keputusan melalui Perda No 02 Tahun 2012 tentang logo, motto dan hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pada pasal 2 dinyatakan hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara jatuh pada tanggal 21 Juli 2008 dan pada setiap tanggal 21 Juli Pemerintah, Swasta dan Masyarakat wajib memperingatinya.

Karena itu, pada 21 Juli 2013 ini, Kabupaten Labura genap berusia lima tahun.

Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 kecamatan, 8 kelurahan dan 82 desa. Jumlah penduduk menurut data Dinas Kependudukan dan Cacatan sipil sebanyak 334.869 orang. Kabupaten Labura memiliki prospek ke depan sebagai daerah Kabupaten tujuan Investor. Hal ini terlihat dari kandungan bumi yang terdapat jenis batubara, geranit, dan minyak bumi serta gas.

Setelah lima tahun, kini terlihat berbagai perubahan di kabu-

Bupati Labura bersama calon jemaah haji.

paten itu. Perubahan ini merupakan hasil kerja keras Pemkab Labura yang dimotori para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Sekdakab dan tentunya bupati dan wakil bupati sebagai pasangan pemimpin di kabupaten tersebut.

Dalam pembangunan Labura, baik secara ekonomi, sosial dan budaya sudah barang tentu pemerintah meminta dukungan dari masyarakat terutama dari insan Pers, agar program kemajuan seperti yang diorasikan di saat kampanye Pilkada dulu terealisasi dengan baik dan tertib.

Harus disadari pihak insan pers khususnya di Labura dengan sepenuh hati mendukung program

pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ini insan pers harus berlandaskan UU Pers Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan keterbukaan Publik dan Undang-Undang Informasi transaksi elektronik. Berjalannya pembangunan di Labura hingga saat ini masih atas perhatian dan dukungan insan pers baik cetak, elektronik dan juga media one line.

Perlu disadari tanpa media, pembangunan di Labura tidak akan berjalan baik. Bagaimana orang tahu jika di Kabupaten Labura melimpah hasil buminya, tanpa peran media.

Selain menjalin hubungan

yang cukup harmonis dengan insan pers, Pemkab Labura juga senantiasa melakukan penertiban terhadap berbagai hal, terutama yang mengganggu keteriban masyarakat.

Penyakit masyarakat yang sering ditemui adalah masalah narkoba dan lalu lintas.

Tidak heran jika akhir-akhir ini sudah beberapa kali di daerah Kabupaten Labura dilakukan penggerebekan rumah bandar Narkoba oleh pihak Kepolisian Poldasu. Labura dijadikan 'pasar' narkoba, mulai tingkat anakanak sampai dewasa, pria dan wanita. Harus pula diakui, tingkat kecelakaan lalu lintas di Labura

terbilang cukup tinggi. Dari luka ringan, berat hingga meninggal dunia selalu mewarnai wajah Kabupaten Labura di media massa.

Lalu penyakit malas masyarakat untuk melakukan gotongroyong, baik gotong-royong di desa dan di kecamatan untuk saling menjaga kebersihan, keamanan tidak pernah lagi terlaksana. Terkecuali ada kepentingan atau ada kontribusi ataupaun berupa garansi.

Ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya Bupati/ Wakil serta para staf dan kepada SKPD lainnya. Pemerintah beser-

ta dengan Polri harus bahu membahu untuk menuntaskan penyakit masyarakat ini. Seperti Narkoba, pemerintah melalui Kurikulum Pendidikan baik dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi agar lebih giat mensosialisasikan tentang penyalahgunaan Narkoba yang bekerjasama dengan pihak terkait. Pemerintah harus pro aktif dalam pendataan profesi masyarakat untuk mencegah mata rantai peredaran Narkoba.

Seperti pemangku jabatan Kepala Dusun, Lurah, Camat harus mengetahui dengan seksama tindak tanduk, kegiatan yang dilakukan masyarakatnya. Kemudian pemerintah harus mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan peraturan lalu lintas. Sebab tingkat Kecelakaan lalulintas masih banyak dialami para pelajar. Pemerintah melalui setiap kepala sekolah agar memberikan pendidikan lalulintas di sekolah masing-masing dan memberikan suatu keputusan dan tindakan.

Untuk menunjukkan suatu daerah maju atau tidaknya adalah dengan kebersamaan dan keterbukaan. Walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan di antara masyarakat Labura, namun sudah dirasakan pesatnya perkembangan pembangunan di Labura.

Disamping pembangunan-pembangunan insprakstruktur yang pesat dari tingkat dusun, desa hingga kecamatan, dibawah kepemimpinan Bupati saat ini, Kabupaten Labura masih aman dan kondusif. Terjalinnya kerukunan antar etnis yang terdiri dari 14 etnis budaya serta terdiri dari beragam agama dan aliran kepercayaan bukan hal yang gampan memimpin Labura.

Bukan mudah untuk mewujudkan Labura Sejahtera seperti motto "Basimpul Kuat Babontuk Elok". Majulah Labura, Majulah Pendidikan di Labura.

(Marganda Sihombing)

11

KPK POS E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

KRIMINAL

SUMUT

Pabrik Aspal Terbakar, Satu Tewas Satu Kritis PANYABUNGAN - PT Sinar Batang Natal (PT.SBN) yang bergerak dibidang pembuatan Aspal, Senin malam, mengalami kebakaran sewaktu pekerja sedang melakukan pengisian BBM pada bagian mesin. Akibatnya satu orang tewas dan satu lagi mengalami luka bakar pada bagian wajah dan saat ini masih di rawat di Rumah Sakit Umum Panyabungan.

Menurut keterangan karyawan Salim (18) yang berada di lokasi kejadian mengatakan, awal terjadinya kebakaran tersebut disebabkan

sewaktu melakukan pengisian solar pada mesin pabrik korban menghidupkan rokok sambil melakukan pengisian.

Akibatnya disambar minyak

solar dan menyebabkan kebakaran di seluruh badan korban.

Diceritakanya, pada waktu itu mereka ada enam orang di lokasi. Namun si Amin (korban-red) yang bertugas melakukan pengisian solar pada mesin pabrik aspal.

Sementara Salim melarang agar korban tidak menghidupkan api rokok sewaktu melakukan pengisian BBM. Korban tidak menghiraukannya sehingga api menyambar dregen yang berisi

solar. Kebakaran tak terhindarkan, dan seluruh tubuh korban mengalami luka bakar dan dipastikan tewas ditempat.

Hutagaul selaku Kapala Produksi pada PT.SBN mengatakan, kebakaran yang terjadi menyebabkan kerusakan pada bagian kabel Listrik, mesin pemecah batu, dan tong. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Korban telah diserahkan pada keluarganya di

Desa Maga, Kecamatan Lembah Sorik Marapi dan satu lagi masih dirawat di rumah Sakit umum Panyabungan.

Kapolsek Panyabungan AKP Zalukhu, membenarkan adanya kejadian kebakaran di PT.SBN, yang menyebabkan dua korban, satu di antaranya meninggal dunia dan satu di rawat di Rumah sakit umum Panyabungan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. (TH)

Mobil PLN Pecah Ban, Satu Tewas DOLOK MASIHUL - Mobil dinas milik PLN Ranting Dolok Masihul yang dikemudikan Frans Sahat Manalu (22) mengalami pecah ban, Senin lalu sekitar pukul 20.WIB di Jalan Umum Dusun 3 Desa Kerapuh. Akibatnya merenggut nyawa Ahmad Purba (55) pegawai PLN Ranting Dolok Masihul.

Selain itu lima lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di RSU Kumpulan Pane Tebingting-

Tim Gabungan Razia Pekat di Panyabungan PANYABUNGAN - Menjelang Ramadhan Sat-Pol PP Madina bersama Polisi Militer (PM) melakukan razia untuk menertibkan para pekerja seks komersial (PSK) yang berada di Warung Remang-remang dan kafe yang dijadikan tempat mangkal, serta untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam melaksanakan ibadah puasa.

Razia terhadap penyakit masyarakat ini akan rutin dilaksanakan untuk memberikan efek jera terhadap PSK, yang selalu menjadi keresahan bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat yang mengetahui tempat-tempat yang dijadikan mangkal PSK dan lokalisasi agar melaporkanya pada Sat-Pol PP Madina agar nantinya dapat ditindak dan diberikan pembinaan. Demikian disampaikan Kasat Pol PP Hendra P SSTP usai melakukan razia.

Dijelaskanya dari laporan masyarakat, tempat-tempat yang diduga lokalisasi dan kafe remang-remang telah didatangi. Namun sebagian tempat lokalisasi tersebut tutup.

"Dalam razia jelang Ramadhan ini kita berhasil menjaring enam orang wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial beserta pasanganya," ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya akan memberikan pembinaan terhadap mereka yang berhasil dijaring.

Tidak itu saja, para PSK juga harus membuat surat peryataan tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Terkait dengan adanya wanita di bawah umur yang berhasil dijaring dalam operasi tersebut, akan terus didalami dan apabila teryata masih di bawah umur akan diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. (TH)

Maling Simpan Sabu dan Ganja Diciduk

PECAH BAN - Salah satu anggota Polantas Dolok Masihul menunjukkan mobil naas.(KPK POS/ARM) gi.

Ahmad Purba warga Dusun Gang Becek Desa Martebing tewas di TKP (tempat kejadian perkara) setelah tertimpa mobil yang terguling dan langsung dibawa ke rumah duka. Sementara lima lainnya mengalami lukaluka yakni Sudar (58) warga

Aras Panjang, Ismail (36) warga Sei Rejo Sei Rampah, Andi Iswandi (27), Poniman (58), dan Tukiran (53) ketiganya warga Martebing. Kelima korban luka adalah bekerja di PLN Ranting Dolok Masihul dengan status Buruh Harian Lepas (BHL).

Keterangan diperoleh

KPK Pos menyebutkan, pada hari naas tersebut rombongan baru pulang dari Silau Dunia Kabupaten Simalungun usai melakukan tugas rutin. Saat di lokasi kejadian ban belakang sebelah kiri pecah. Karena melaju dengan kecepatan tinggi, mobil terguling dan mengakibatkan

Ahmad Purba tewas tertindih mobil. Frans S Manalu warga Dusun 3 Desa Pasar Melintang Kecamatan Sei Bamban dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian dan disebut telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Yo Pasal 106 UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.(ARM)

DPD GPPI Demo Dinas Pendidikan PANYABUNGAN - Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Pembangunan Indonesia (DPD GPPI ) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal, Senin.

Dalam peryataan sikap yang ditandatangani Ketua DPD GPPI Muhammad Amin Lubis dan Sekretaris Hanafi Nasution menuntut Kadis Pendidikan Imron Lubis SPd MM segera mundur dari jabatanya karena dinilai tidak mampu memimpin pendidikan di Kabu-

paten Madina, dibuktikan banyaknya persoalan yang muncul.

Ketidakmampuan Kadis Pendidikan dalam menjalankan tugasnya dibuktikan dengan prestasi kualitas Pendidikan di Kab.Madina yang mana diketahui di masa sebelumnya sempat mendapat peringkat sepuluh besar se Sumatera Utara dan kenyataanya sekarang menjadi peringkat ke 20 se Sumatera Utara. Bahkan ironisnya peringkat tersebut berada di bawah Kabupaten lainnya yang lebih muda dari kab.Madina.

Masalah dana Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP PAUD) APBN tahun 2012 Rp914.000.000 yang diindikasi telah terjadi penggelembungan anak didik disetiap PAUD yang mendapatkan bantuan. Pemotongan sebesar 30 % yang diintruksikan Kabid PLS tersebut kepada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan BOP PAUD tersebut. Sedangkan PAUD yang berhak menerima bantuan harus melaksanakan program satu tahun dan di buktikan dengan surat Izin Operasional yang ditan-

datangani Kadis Pendidikan.

Pemotongan dan beasiswa kurang mampu dan berprestasi sebesar Rp100.000.000 dari Rp1 miliar dan ini jelas melanggar undangundang. Padahal anggaran tersebut bukan untuk operasional. Seharusnya dana satu miliar tersebut bisa untuk 200 orang karena pemotongan menjadi 180 orang.

"Kita dari DPD GPPI meminta agar aparat penegak hukum supaya menangkap dan memeriksa Kadis Pendidikan dan antek-anteknya," pungkas M Amin Lubis.(TH)

Komplotan Pencuri Beraksi di Indrapura Ketangkul di Sergai SERGAI - Kawanan pencuri barang elektronik yang beraksi di Indrapura, Kabupaten Batubara, Selasa dini hari, ketangkul polisi lalulintas di Kota Sei Rampah.

Jumadi (26), Bambang Supriadi (25) warga Binjai, Susanto (39) dan Angkasa Pura warga Tanjung Morawa langsung diamankan Ke Mapolres Sergai.

Keterangan diperoleh, pada Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 04.00 wib, di Jalinsum Kabupaten Sergai sedang dilaksanakan perehapan jalan umum.

Kebetulan pada pagi hari tersebut beberapa anggota Sat Lantas mengamankan pelaksanaan pengaspalan jalan Hotmix tersebut.

Tiba-tiba dari arah Tebingtinggi menyelinap sebuah mobil Xenia warna hitam BK 1487 QC. Kemudian anggota Sat Lantas menghampiri pemilik mobil karena menyalah dan meminta menunjukkan surat-suratnya. Karena hari masih gelap kemudian anggota Sat Lantas tersebut meminta kepada pengemudi untuk keluar dan menyerahkan surat-surat serta kunci kontak.

Petugas kemudian mengkontak rekan-rekannya untuk segera

TERSANGKA - Para tersangka yang mencuri di Indrapura dan tertangkap di Sergai. (KPK POS/ARM) datang ke TKP, dan tak lama kemudian anggota Polisi dari Polres Sergai tiba dan langsung menginterogasi para penumpang.

Karena tidak dapat memperlihatkan surat-surat kendaraannya dan barang-barang tersebut tidak mempunyai dokumen, maka para pencuri tersebut dibawa ke Polres Sergai.

Setelah diinterogasi diakui barang-barang tersebut adalah hasil curian dari sebuah toko elektronik di indrapura. Sebelum melakukan pencurian mobil Xenia warna hitam memakai Plat No Pol BK 1441 KG (aslinya-red) setelah berhasil melakukan pencurian kemudian para pelaku memalsukan No Pol Mobil tersebut dengan

BK 1487 QC. Saat ini tersangka dan barangbukti diamankan di Sat Reskrim Polres Sergai. Untuk penyidikan selanjutnya diserahkan ke Polres Batu Bara atau Polsek Indra Pura.

Polisi mengamankan semua barang bukti, terdiri dari 4 unit TV LCD-2,3 unit loundspaker aktif, gunting besi dan gembok rusak.(ARM)

DELITUA - Tersangka pelaku pencurian diketahui bernama Donal Gurning (35) warga Jalan SM Raja diamankan dari tempat kejadian perkara yakni di Jalan BZ Hamid, Jumat pukul 10,00 wib. Petugas Polsek Delitua kemudian melakukan penggeledapan di rumah tersangka didampingi Kepling setempat.

Dari hasil penggeledahan, ternyata di dalam kamar tersangka ditemukan satu am daun ganja, empat bungkus sabu seberta 1,6 gram, satu) unit timbangan elektrik, satu bong, 6,5 gram serbuk kafein.

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didampingi Kanit Reskrim Martulesi Sitepu Saat dikomfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu tanpa hak memiliki, menguasai, narkotika Gol I seperti yang diatur pada pasal 114 subs 112 subs 111 UU No. 35 thn 2009 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara maksimal seumur hidup, ucap Martulesi.

Dua Pengedar Diamankan Selanjutnya, petugas Polsek Delitua meringkus dua pengedar ganja, dan salah satunya merupakan

target operasi (TO) bernama Mariadi (32) warga Jalan Karya Tani Gg. Keluarga ,Sabtu pukul 01,35 Wib. Pengedar ditangkap dekat rumahnya setelah cukup lama diintai petugas.

Dari dalam saku tersangka ditemukan satu paket sabu senilai Rp 200,000. Ketika tersangka Mariadi ditangkap dia "nyanyi" dan menyebut bos nya sedang makai di rumahnya.

Mendapat informasi berharga, petugas langsung ke rumah Mariadi. Benar, di dalam kamar ditemukan satu orang pria laki-laki bernama Arif Fakhruddin (30) yang merupakan residivis narkoba, sedang nyabu.

Arif baru saja selesai menjalani hukuman 8 bulan penjara terkait kasus narkoba. Ketika dirangkap dari tersangka ditemukan barang bukti 1 paket sabu, 5 lembar plastik kelip dan 1 bilah pisau sangkur merk AK 47.

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi didamping Kanit Reskrim Martulesi Sitepu saat dikomfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

"Tersangka kita amankan guna diproses lebih lanjut," ucap Martulesi. (CERIA)

Disbudpar Turunkan Tim Pantau Tempat Hiburan Malam MEDAN - Tim Penertiban Hiburan Malam Kota Medan memberi peringatan keras kepada pengusaha kusuk tradisional dan luluran K.S Setia Budi Oukup di Jalan Setia Budi Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, karena kedapatan tetap beroperasi, Kamis dinihari.

Pengusaha dinilai telah melanggar Surat Keputusan Wali Kota Medan No.16 Tahun 2013 tanggal 3 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 37 Tahun 2002 terkait penutupan usaha selama bulan suci Ramadhan.

Di samping memberi peringatan keras, tim juga sempat mengamankan 6 orang wanita muda yang diduga sebagai pekerja di K.S Setia Budi Oukup. Dari 6 wanita yang diamankan itu, 1 orang diantaranya tidak memiliki KTP. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan, keenam wanita muda itu akhirnya dilepas kembali.

Penertiban yang melibatkan unsur gabungan dari Kodim 0201/BS, Denpom 1/5 Medan, Denpom AU, Polresta Medan, Satpol PP serta SKPD terkait dipimpin Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan Drs Busral Manan. Pada saat melakukan penertiban, unsur gabungan ini dibagi menjadi 2 tim. Tim

pertama melakukan penertiban tempat hiburan malam di inti kota, sedangkan tim dua menertibkan di pinggiran kota.

Tim pertama mengawali penertiban di kawasan Jalan Setia Budi. Setelah melakukan penelusuran, tempat hiburan malam maupun oukup tutup semua.

Setelah itu tim bergerak menuju Jalan Ring Road dan Jamin Ginting sampai tugu perbatasan Kota Medan dan Deli Serdang, juga tak ada yang buka. Selanjutnya tim memasuki Jalan Setia Budi kembali dari arah Simpang Selayang, pada saat itulah tim mendapati K.S Setia Budi Oukup beroperasi.

Ketika tim hendak memasuki tempat itu, salah seorang pria bertubuh besar yang diduga pengawas mengaku tempat tersebut tutup. Namun tim tidak percaya, sebab tempat oukup itu terang. Tim selanjutnya memeriksa seluruh kamar.

Di lantai dua, tim menemukan seorang tamu pria yang diduga sebagai ‘pasien’ oukup tersebut.

Sedangkan di lantai tiga, tim berhasil mendapati 6 orang wanita muda. Pria dan keenam wanita muda itu selanjutnya diperiksa dan diminta untuk menunjukkan kartu identitas. Setelah dilakukan pendataan, mereka diperkenankan pulang. (VIN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

LIPSUS

SOAL Penghapusan PP 99/2012

KERUSUHAN dan kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (11/7) malam, bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Pada 23 Februari 2012, kerusuhan serupa pernah dialami Lapas Kerobokan, Denpasar Bali.

Peristiwa mengerikan juga tidak hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri, kerusahan dan kebakaran dialami Penjara Apocada, Monterey, Meksio, 44 narapidana tewas.

Bahkan peristiwa yang lebih tragis terjadi di Penjara Honduras, sebanyak 375 tahanan meninggal sia-sia.

Jika melihat korban (5 tewas) kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, tidak ada apa-apanya dengan jumlah korban yang terjadi di negara lain. Namun bukan itu persoalannya, sedikit atau banyaknya korban jiwa, tetap saja kerusuhan dan kebakaran yang terjadi di lapas merupakan potret suram dari buruknya sistem yang ada.

Memang, bukan pekerjaan mudah untuk menuju sistem lembaga pemasyarakatan yang ideal dan

layak. Berbagai hal mendasar yang menjadi hak para napi terkadang kurang diindahkan, seperti kapasitas penjara yang overloaded.

Persoalan lain yang sering menimpa para tahanan, seperti perlakuan sewenang-wenang, diskriminasi, pemerasan, dan bahkan penyiksaan yang dianggap keterlaluan atau di luar kewajaran yang dilakukan sipir penjara, menimbulkan perlawanan atau pemberontakan dari penghuni penjara.

Eric Weiner dalam bukunya The Geography of the Bliss, menjelaskan bahwa penjara menjadi cerminan suatu masyarakat. Jika tak segera diatasi persoalan penjara ini, jangan-jangan revolusi bisa terjadi dari penjara seperti yang terjadi pada 14 Juli 1789, saat di Penjara Bastille, Prancis, diduduki dan menimbulkan revolusi Prancis.

Nah, bila berkaca dari hal itu, dan Indonesia tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin mengalami hal serupa seperti negara-negara lain.

Eric menyebut lagi, secara umum ada tiga pemicu utama yang menyebabkan terjadi kerusuhan di

suatu penjara. Pertama, bisnis.

Bukan rahasia umum penjara merupakan lahan bisnis, mulai penempatan, kenyamanan, hingga ruang keintiman.

Seharusnya, peristiwa yang menyebabkan 200 tahanan di Lapas Tanjung Gusta Medan kabur, 15 di antaranya napi kasus terorisme, dapat menjadi perhatian khusus Kementerian Hukum dan HAM secara khusus dan pemerintah untuk segera berbenah.

Sistem Penjara Ideal Bila menengok 10 sistem yang pernah dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Saharjo, pada 5 Juli 1963, garis besarnya, yakni menciptakan agar menghilangkan rasa derita kepada narapidana, memberikan kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Namun, tampaknya kini prinsip yang sudah diadopsi oleh amanat Presiden 27 April 1964 itu mulai bergeser. Kini, sistem yang ada di penjara mengalami perubahan yang

sangat memprihatinkan.

Miris rasanya bila melihat kondisi penjara di Indonesia saat ini. Alihalih menjadikan penjara seperti di rumah sendiri, pada praktiknya sistem yang ada sekarang tak jauh beda dengan sistem penjara pada umumnya, malah lebih buruk dengan adanya berbagai bisnis dan berbagai ketebelece kelas teri di dalamnya.

Diharapkan peristiwa di Lapas Tanjung Gusta, Medan, ini bisa membuka mata lebar-lebar Pemerintah Indonesia, menjadi pelajaran, khususnya ulah sipir yang terkadang memperlakukan narapidana dengan buruk. Mereka harus sadar, yang ditahan adalah manusia, sehingga perlakukan secara manusiawi, meskipun mereka berbuat sesat.

Bukan hanya itu, jumlah sipir yang jauh lebih sedikit dari para narapidana harus mendapat perhatian khusus. Semoga saja peristiwa di Lapas Tanjung Gusta menjadi pelajaran bagi instansi yang terkait serta aparat keamanan untuk bertindak lebih sesuai keadaan dan tidak terlalu berlebihan. (TIM)

Dari Jalan Listrik, Over Kapasitas Hingga Peredaran Narkoba KONON, pada suatu jaman, orang akan bergidik begitu mendengar nama Jalan Listrik. Yang muncul pertama kali di kepala orang-orang di jaman itu mengenai Jalan Listrik adalah penjara.

Apa itu penjara? Penyiksaan, penghinaan sekaligus penghianatan kepada kemanusiaan. Gedung yang didirikan pada masa Kolonial Belanda itu menjadi penampungan sekaligus bertemunya segala macam pelaku berbagai jenis kejahatan, mulai copet sampai ekstrimis (istilah populer yang kurang lebih hari ini akan sama dengan teroris).

Jalan Listrik semakin membuat bergidik, tatkala sejumlah alumnusnya menceritakan kisah dan pengalamannya ketika masih menjadi asuhan penjara itu. Pengalaman-pengalaman yang dirasa kurang manusiawi itu tak hanya dirasakan penghuni lelaki dewasa saja, tapi juga wanita dan anak-anak.

Beruntunglah, seiring dengan kemajuan jaman, kemerdekaan dan kebebasan untuk membicarakan mengenai persamaan hak bagi para pelaku kejahatan, penjara Jalan Listrik kemudian ditutup. Istilah "Penjara" yang sempat menjadi momok, hilang dari peredaran. Hal itu terjadi setelah pada 27 April 1964 digelar sebuah Konferensi Jawatan Kepenjaran di Bandung. Salah satu isinya adalah mengganti istilah "Penjara" menjadi "Lembaga Pemasyarakatan" serta istilah "Hukuman" dengan "Binaan".

Dalam pengembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Nah, di Medan, sejak penjara Jalan Listrik dihentikan beroperasi, maka didirkanlah sebuah lembaga yang menampung orang-orang hukuman dan akan mendapat binaan.

Pada tahun 1982 dibangun Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta yang terletak di kawasan Tanjung Gusta, Helvetia, Medan.

Di kawasan itu kemudian dibangun empat UPT dimana untuk tahanan di tempatkan di Rutan Klas I Medan, para wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita, Anak-Anak ditempatkan di Lapas

Klas II A Anak dan bagi Narapidana Dewasa yang telah berkekuatan hukum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Namun meski sudah dipindahtempatkan dan lebih "dimanusiakan", Tanjung Gusta tetaplah sebuah tempat yang menakutkan. Bagaimana tidak, gedung yang hanya mampu menampung 800 warga binaan itu kini sudah diisi dengan 4.000-an napi. Tak hanya copet, penadah barang gelap, penipu dan segala macam jenis pelaku kriminal lainnya, LP itu juga menampung pelaku kejahatan terorisme. wow! Pertanyaannya, apakah bisa memanusiakan manusia di dalam gedung sesumpek itu?

Sederet catatan pun bermunculan.

Sejak peristiwa berdarah pada 22 Mei 1996, LP Tanjung Gusta memiliki prestasi sebagai LP terparah di Indonesia.

Tahun 1996 menjadi tahun penting.

Dimana pada tahun itu terjadi kerusuhan antar sesama penghuni akibat perlakuan diskriminatif. Hal ini terasa wajar, mengingat padatnya penduduk LP Tanjung Gusta, sehingga petugas pun terkesan pilih kasih.

Berawal dari kisah itu, pada 22 Mei tragedi maut pun menimpa Azwan Iwan alias Iwan Dukun. Dia bersama lima temannya dalam satu sel meregang nyawa, mati mengenaskan karena dikunci dari luar oleh ratusan napi dari Blok C yang membakar salah satu sel di blok A yang hanya dihuni oleh enam napi (termasuk Iwan Dukun napi tahanan politik berkaitan dengan GPK di Aceh saat itu).

Yang dahsyat adalah pada 22 Desember 2011, ketika BNN berhasil membongkar sindikat narkoba yang dikendalikan seorang napi wanita dari balik jeruji Tanjung Gusta.

Nah, barangkali karena kebanyakan penduduk, sehingga akhirnya petugas LP tak bisa memantau. Pada 27 November 2012, lagi-lagi BNN dibantu Kemenkumham berhasil menangkap seorang kurir wanita yang membawa 2.610 gram sabu. Usut punya usut, ternyata salah seorang dari penghuni LP Tanjung Gusta masih tetap menjalankan bisnisnya meski badannya terkurung tembok LP. Entah ini kecolongan atau main mata, Wallahualambishawab.

Lagi-lagi karena over kapasitas dan narkoba. Pada 26 April 2013, perkelahian massal pun terjadi di LP yang belakangan akan mengingatkan orang kembali ke Penjara Jalan Listrik.

Gara-gara urusan utang-piutang narkoba, sekelompok penghuni Tanjung Gusta terlibat bentrok. Sebelas narapidana dipindahkan usai insiden itu. Pertanyaannya, bagaimana bisa ada transaksi narkoba, sementara BNN sudah melibas pelakunya yang ngumpet dan menjalankan bisnis dari balik jeruji Tanjung Gusta?

Catatan menghebohkan pun terulang lagi. Kali ini, masih soal narkoba. pada 7 Juni 2013, penipuan ratusan juta rupiah dikendalikan oleh seorang napi kawakan berinisial "T". Dengan mengirim pesan singkat (SMS) kepada salah seorang napi koruptor dia mengatakan anak dari si napi koruptor yang sedang di Amerika ditangkap karena masalah narkoba. Pengungkapan kasus ini pun melibatkan Polda Metro Jaya.

Nah yang ini soal fasilitas. Sebelum membara yang konon kabarnya dilatarbelakangi ketiadaan air dan pemadaman listrik, pada 21 Juni 2013 lalu, seorang napi bernasib apes. Suwandi, salah seorang penduduk LP di Blok E di temukan tewas setelah terpental karena menyentuh kabel listrik yang telanjang. Suwandi yang kepanasan akibat air yang tak menyala sepanjang hari akhirnya nekat memanjat langitlangit selnya. Nahas, dia menginjak kabel listrik dan terpental ke lantai.

Belum genap sebulan kematian Suwandi, Kamis (11/7) ratusan anak binaan negara di LP Tanjung Gusta pun mengamuk. Ketiadaan air dan matinya listrik sepanjang hari ditengarai menjadi sebab musabab tersulutnya kemarahan mereka. Hasilnya, gedung dibakar dan sejumlah tahanan kabur.

Kalau sudah begini, apa bedanya Tanjung Gusta dan Jalan Listrik? (TIM)

KERUSUHAN berujung pembakaran LP Tanjung Gusta Medan oleh narapidana bukan hanya dipicu masalah air dan listrik yang terputus. Namun juga persoalan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang batalnya pemberian remisi bagi koruptor dan terpidana teroris (extra ordinary crime).

Hal tersebut terungkap dalam dialog antara delapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, Jumat,(12/7).

"Alhamdulillah, kehadiran saya pada hari ini benarbenar merupakan langkah kanan. Dari dialog dengan warga binaan, saya berhasil mengakumulasi beberapa persoalan," ujar Amir Syamsudin usai dialog kepada wartawan.

Menurut Amir, sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang dikeluhkan warga binaan di LP Tanjung Gusta.

Sangat simple, memang ada faktor ketidaknyamanan, antara lain karena fasilitas air dan listrik yang terputus selama bulan puasa. Lebih daripada itu, belum tersosialisasinya PP 99/2012.

"Banyak diantara warga binaan yang belum mendapat sosialisasi tentang PP 99/2012. Mereka menilai itu tidak adil karena sebelum PP itu terbit, mereka secara rutin sudah menerima remisi, tiba-tiba terhenti. Ini menimbulkan keberatan," ujar Amir.

Amir bilang, menjadi kewajibannya sebagai Menteri menampung aspirasi para napi karena hal tersebut juga aspirasi warna binaan seluruh tanah air. "Saya tidak membujuk mereka menjanjikan halhal yang muluk yang tidak bisa dilaksanakan, tapi saya akan mencari solusi dan itu janji yang wajib saya tepati. Tidak tertutup kemungkinan ada peraturan berlaku surut atau seperti apa nanti akan saya sampaikan," pungkasnya.

Over Kapasitas Semua lembaga pemasyarakatan (lapas) di provinsi Sumatera Utara over kapasitas atau kelebihan tampungan. "Termasuk di tingkat kabupaten/kota," ujar anggota DPRD Sumut, Abu Bokar Tambak, Jumat.

Seperti kerusuhan dan pembakaran di lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Kamis, di Lapas itu kata Bokar, idealnya kapasitasnya menampung napi 1500 orang, namun ternyata lapas itu menampung sebanyak 2.600 orang lebih.

"Ini kan bahaya, apalagi kejahatan terus meningkat dan banyak lagi tahanan baru," terangnya.

Minimnya tampungan lapas salah satu masalah.

Menurut Bokar, anggaran pembangunan lapas adalah kapasitas pemerintahan pusat yaitu Kementerian Hukum dan Ham, sementara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota hanya sifatnya hibah atau membantu.

Ia juga menyarankan, Sumut sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, kultur dan kekeluargaan, sebaiknya kasus-kasus kecil tidak harus di bawah ke ranah hukum kalau masih bisa diselesaikan dalam kerangka kekeluargaan musyawarah mufakat. (TIM)

Matinya PLN dan PDAM Tirtanadi KERUSUHAN yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Kamis (11/7) dinilai merupakan murni kesalahan pihak PT. PLN dan PDAM Tirtanadi. Karenanya, ribuan narapidana yang berada di Lapas Klas I itu menjadi korban keburukan pelayanan publik kedua badan usaha milik pemerintah tersebut.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi A Porman Naibaho, Jumat, menanggapi kerusuhan yang telah menimbulkan korban jiwa itu.

Menurut Porman, sejumlah masalah jadi penyebab terjadinya kerusuhan, namun pemicu utamanya diyakni karena kurangnya pasokan listrik dan air yang menjadi kebutuhan pokok para napi, apalagi pada saat bulan puasa seperti sekarang ini. Karenanya Porman menilai sangat pantas bila PT. PLN dan PDAM Tirtanadi disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini.

"Pemadaman listrik yang dilakukan PLN seperti tidak pandang bulu. Semestinya harus ada prioritas dari PLN dalam melakukan pemadaman, apalagi pada bulan puasa ini. Begitu juga PDAM wajib menyediakan air yang sangat dibutuhkan para napi di lapas itu," kata politisi PDI Perjuangan Kota Medan.

Di sisi lain, sambung Porman, pihak Lapas Tj Gusta juga tidak luput dari kesalahan pada kejadian ini, khususnya dalam penyediaan genset dan masalah kelebihan kapasitas narapidana. Dirinya sangat menyesalkan akan ketiadaan genset dengan kapasitas besar di Lapas Tj Gusta Medan.

"Setahu saya genset di sana kapasitasnya kecil.

Seharusnya ditengah seringnya pemadaman listrik ini, pihak Kalapas atau bahkan Kemenkumham sudah mengantisipasinya dengan memakai genset yang berkapasitas besar," sebutnya.

Sedangkan terkait kelebihan kapasitas narapidana, Porman mengatakan sudah dari dulu pihaknya meminta agar dilakukan penambahan lahan baru Lapas Tj Gusta mengingat banyaknya narapidana dan tidak bisa lagi tertampung. Dengan kejadian ini, Porman berharap ada perhatian dari pihak Kemenkumham untuk menyediakan lahan baru," pintanya.

Begitu juga kepada Pemko Medan, Porman juga meminta agar lebih memperhatikan kondisi Lapas Tj Gusta, khususnya dalam penyediaan lahan.

"Lapas itu masih berada di lahan Kota Medan. Jadi Pemko harus lebih memperhatikan keberadaannya, sehingga kedepannya peristiwa serupa tidak terjadi lagi," tegasnya. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

SUMUT / ACEH

DIREKTUR SDM PTPN 3:

Kemampuan Intelektual Saja Tidak Cukup BINGKISAN - Bupati Sergai Soekirman menyerahkan bingkisan kepada Ketua Badan Kemakmuran Mesjid Nazir Mesjid Safaruddin pada kunjungan Tim I Safari Ramadhan 1434 H jajaran Pemkab ke Mesjid Al-Ishlah Dusun V Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu,Senin malam.(KPK POS/ARM)

Bupati Sergai Safari Ramadhan di Teluk Mengkudu T.MENGKUDU - Hari kedua safari Ramadhan, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman dan rombongan Tim I Safari Ramadhan 1434 Hijriyah Pemkab Sergai, Senin malam, mengunjungi Mesjid Al-Ishlah Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu.

Safari Tim I yang diawali berbuka puasa dan shalat maqrib bersama di rumah anggota DPRD Safaruddin disambut hangat oleh Camat Drs. Zulfikar, unsur Muspika dan Ketua TP PKK Teluk Mengkudu.

Kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya dan taraweh berjamaah di Mesjid Al-Ishlah.

Usai shalat tarawih, Bupati Sergai Soekirman dihadapan para jamaah masyarakat Kecamatan Teluk Mengkudu mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan silaturrahmi dan memperkuat ukhuwah islamiyah antara pemerintah dan masyarakat maka Pemkab Sergai sejak tahun 2005 secara rutin melaksanakan kegiatan safari Ramadhan. Karena dihadapan Allah SWT manusia tidak ada perbedaan, semua diwajibkan menyembah Sang Pencipta, ujar Soekirman.

Sebelumnya Ketua Badan Kemakmuran Mesjid AlIshlah yang juga anggota

DPRD Sergai Safaruddin atas nama warga Desa Pekan Sialang Buah mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim safari Ramadhan Pemkab Sergai sekaligus mendoakan semoga Bupati H. Soekirman lebih sukses dalam memimpin tanah bertuah negeri beradat ini.

Al-Ustadz H. Lukman Yahya dalam tausiyahnya pada kunjungan yang bertepatan dengan hari keenam Ramadhan mengatakan bahwa bulan Ramadhan bulan yang luar biasa.

Bulan kita mengurangi dosa dan manambah taqwa melalui sabar dan ikhlas.

Kesulitan terberat yang dihadapi manusia adalah puasa, karena puasa ini harus melawan hawa nafsu dari sifat yang dapat membatalkannya.

Dijelaslan al-Ustadz Lukman Yahya bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan mulia karena bulan al-Qur'an (kitab suci) diturunkan, kitab mulia sebagai tuntutan hidup manusia. Oleh karenanya sangat mulia orang yang selalu membaca al-Qur'an.

Dipenutup tausiyah alustadz Lukman menyebutkan golongan yang termasuk keluarga Allah SWT yakni orang yang selalu membaca Al-Qur'an, menjalankan shalat, berpuasa dan mengeluarkan zakat.

(ARM)

Sekdakab Sergai Kunjungi Mesjid Istiqomah Dolok Manampang DOLOK MASIHUL - Tim II safari Ramadhan yang dipimpin Sekdakab Sergai Haris Fadillah melakukan kunjungan safari ke Mesjid Istiqomah di Dusun I Desa Dolok Manampang Kecamatan Dolok Masihul, Senin malam.

Kedatangan tim II safari Ramadhan beserta rombongan disambut hangat oleh Camat Dolok Masihul Drs Dimas Kurnianto dan Ketua KONI Sergai Darma Wijaya SE di kediamannya untuk berbuka puasa bersama.

Ikut hadir dalam rombongan tim anggota DPRD Muhammad Idris, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Drs. Aladin Berutu, Kasat Pol-PP Drs. Purba Siregar, Direktur Rumah Umum Sakit (RSU) Sultan Sulaiman dr. Ahmad Chaidir, Al-Ustadz Sulaiman, S.PdI, Al-Ustadz Abdul Hadi, tokoh masyarakat, tokoh Agama serta ratusan masyarakat Desa Dolok Manampang.

Setelah melaksanakan shalat tarawih berjamaah Sekdakab Haris Fadillah dalam sambutannya di hadapan para jamaah Masjid mengungkapkan bahwa kegiatan safari Ramadhan merupakan upaya jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, sedangkan bantuan-bantuan yang diberikan adalah upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi Mesjid Istiqomah ini.

Lebih lanjut Haris Fadillah mengutarakan pemba-

ngunan di Kabupaten Sergai khususnya di Kecamatan Dolok masihul terbilang cukup bagus. Hal ini dapat kita lihat dari jalan antar desa yang sebagian besar sudah diaspal serta bangunan sarana pendidikan telah memadai. Oleh karenanya Sekdakab Sergai menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung kemajuan pembangunan yang ada di daerah ini.

Sementara itu Al-Ustadz Sulaiman S.PdI dalam tausiyahnya mengatakan kita sebagai masyarakat yang bertaqwa dan mencintai Islam hendaknya dapat mendidik generasi penerus untuk bisa memakmurkan rumah Allah ini dan menciptakan suasana yang nyaman serta penuh rasa kekeluargaan di dalamnya.

Sulaiman menjelaskan dunia akan hebat dan terasa damai apabila empat hal dapat di penuhi, yang pertama apabila pemimpin di dunia ini selalu berlaku adil artinya selalu arif dan bijaksanan serta pemimpin yang tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.

Kedua ilmu para alim ulama hendaknya dibagikan pada masyarakat supaya lebih bermanfaat di dunia ini, ketiga orang-orang yang darmawan/kaya mau berbagi terhadap terhadap yang kekurangan, sedangkan yang keempat apabila masih banyak orang yang mau berdoa dan beribadah, pungkas AlUstadz Sulaiman. (ARM)

SILAU DUNIA - Kinerja kita di perkebunan ini tidak terlepas ridho Allah, izin Allah dan nikmat-Nya. Apa yang kita tanam tidak akan ada artinya kalau Allah SWT tidak memberikan air dan panas yang cukup. Kemampuan intelektual dan kompentensi saja tidak cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam peningkatan produksi.

Demikian arahan dan bimbingan Direktur SDM PTPN 3 HM Rachmat Prawira Kusumah SE MM pada acara buka puasa bersama sekaligus kunjungan Safari Ramadhan Tim-V jajaran Direksi di Kebun se Distrik Serdang-1 yang dipusatkan di Kebun Silau Dunia, Kecamatan Silau Kahean-Simalungun.

Hadir dalam acara tersebut para Manajer se Dser-1 serta jajarannya, Dan Rindam 022 PT, Dandim 0207 Simalungun, unsur muspika Silau Kahean, Bintang Bayu, dan Dolok Masihul, tokoh agama, masyarakat, sejumlah anak yatim dan insan pers. Tim-V terdiri dari Rachmat PK, Ir H Gusmar Harahap MM, Ir.H.Aja Ibrafan MM, Ir.Tengku Syahmi Johan MSi, Ir.H.Adi Fitria MSi dan lain-lain.

Rachmat PK mengatakan, jarang-jarang kita bisa duduk bersama guna memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan menjalin silaturahmi yang bertujuan

demi peningkatan kinerja.

Kegiatan keagamaan jangan hanya di Bulan Ramadhan ini saja atau pada peringatan Maulid dan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW saja.

Selain dari diri sendiri, doa dari semua pihak yang ada disekeliling perkebunan sangat kita harapkan. Untuk itulah kita tetap memberikan perhatian kepada para tokoh agama, masyarakat, dan anak-anak yatim.

"Malam ini kita duduk, sholat dan makan bersama.

Semua hidangan disajikan serupa. Tidak ada yang berbeda karena silaturahmi tidak membeda-bedakan jabatan dan pangkat. Itu hanya saat dalam kedinasan saja," ujar Rahmad PK. Lebih lanjut Direktur SDM tersebut mengatakan, tidak ada kekuatan PTPN 3 kalau tidak secara bersamasama membangun perusahaan. Sejak periode JanuariJuli pemupukan dan pemeliharaan sudah kita lakukan namun hingga saat ini pencapaian produksi masih di-

HANGAT - Direktur SDM Rachmat PK dengan hangat mencium kening salah satu anak yatim usai menyerahkan santunan.(KPK POS/ARM) bawah taksasi. Allah SWT tidak memberikan iklim yang sangat kita harapkan.

Ada hal yang harus kita perbaiki dan benahi yakni ingat kepada sang pencipta. Pelatihan karakter building dan SQ kita lakukan bertujuan upaya melakukan ibadah yang sesungguhnya. Selain itu mari kita lakukan I’tiqap dan banyak bersujud kepadaNya agar iklim yang baik diberikan-Nya. Rachmat PK juga menyoroti rendahnya tingkat loyalitas para karyawan dikarenakan sudah lupa akan kewajiban terhadap perusahaan. Kita terlena dan lupa

bahwa sudah banyak yang diberikan perusahaan kepada kita. Mari bergandeng bersama untuk memperbaiki kekurangan. Selesaikan setiap permasalahan dengan baik. Kita tidak ingin bonus kita tahun ini berkurang akibat kelalaian. Lepaskan kebiasaan mengambil yang bukan hak kita, hijrah lah dari hal-hal yang buruk untuk lebih baik.

Sementara itu sebelumnya Manajer Dser-1 Ir.Herbert T Panjaitan MBA mengajak seluruh karyawan untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk penggalian pro-

Petani Sergai Capai Produksi 10 Ton PERBAUNGAN - Kabupaten Sergai berhasil mengembangkan benih padi hibrida Optima hasil proyek pertanian teknologi Yuan Longping HighTech untuk pertama kalinya di wilayah propinsi Sumatera Utara di lahan areal persawahan kelompok tani Karya Bhakti Desa Lubuk Rotan.

Kesuksesan panen perdana atas uji coba padi varietas benih optima ini dilakukan di areal seluas 1 hektar sawah dengan memberikan hasil kapasitas produksi mencapai sekitar 8 – 10 ton gabah kering.

Penanaman padi hibrida Yuan Longping optima merupakan kerjasama Pemkab Sergai dengan PT. Longping High – Tech Indonesia dalam bidang pertanian telah melakukan uji coba varietas padi ini.

Sebelumnya telah dilakukan di 6 demplot di 4 Kecamatan yakni Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Sei Rampah dan Sei Bamban dengan luas lahan masing-masing 1 Ha dan kepada para petani diberikan benih padi Optima secara cuma-cuma.

Turut hadir pada acara panen raya perdana padi hibrida Optima Wagubsu Erry Nuradi, Bupati Sergai Soekirman, Konjen RRT untuk Medan MadameYang Lingzhu, Kadis Pertanian Provsu Ir. M. Roem, General Manager PT. Longping High – Tech Indonesia Mr. Li Haotong, dan undangan.

Acara ini diselenggarakan di

PANEN RAYA - Wagubsu Erry Nuradi didampingi Bupati Sergai Soekirman, Konjen RRT untuk Kota Medan Madame Yang Lingzhu, melakukan panen raya perdana padi milik kelompok tani Karya Bhakti di Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan, Selasa. (KPK POS/ARM) Desa Lubuk Rotan Kecamatan Perbaungan, Selasa.

Wagubsu dalam sambutannya mengapresiasi atas usaha Pemkab Sergai bersama PT. Longping High – Tech Indonesia, dengan kesuksesan atas panen raya perdana ini dapat diterapkan di seluruh wilayah Sumut.

Pada kesempatan yang sama Bupati Sergai Soekirman mengatakan, kehadiran padi hibrida Yuan Longping varietas Optima menjadi salah satu alternatif pilihan dari berbagai varietas benih padi yang sudah ada. Ada beberapa keunggulan varietas padi hibrida Optima ini dapat ditanam pada areal sawah yang tidak terlalu luas, hasil produksi yang cukup tinggi dengan umur

panen yang relatif singkat siap panen sekitar umur 115 hari dari masa tanam.

General Manager PT. Yuan Longping Mr. Li Haotong mengungkapkan, padi Yuan Longping merupakan jenis padi hibrida unggulan yang belum lama ini dikenal di Indonesia.

Namun padi jenis ini lebih dulu dan sudah dinikmati dan menyebar ke negara-negara penghasil beras dunia seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Pakistan.

Untuk Provinsi Sumatera Utara wilayah kabupaten Sergai yang merupakan kabupaten yang pertama kali melakukan panen Padi Yuan Longping. Jadi padi jenis ini memang masih baru di Indonesia, kata Li Haotong. (ARM)

duksi di semester-II. Jadikan suasana kebersamaan Ramadhan penambah semangat dalam bekerja.

Dalam rangkaian acara tersebut PTPN-3 memberikan santunan dana kepada 60 anak yatim/piatu masingmasing Rp150 Ribu, 2 Pondok Pesantren @ Rp5 Juta, 2 Pimpinan Ponpes @ Rp500 Ribu, 3 Ulama Kecamatan @ Rp700 Ribu, 25 Ulama Tingkat Desa @ Rp500 Ribu, dan 5 Masjid sekitar Kebun Silau Dunia @ Rp500 Ribu. Kemudian untuk Masjid Se Dser-1 juga diberikan bantuan berupa sajadah dan paket Al-Qur’an. (ARM)

Umar Hasibuan Buka Puasa Bersama Alim Ulama TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM berbuka puasa bersama Alim Ulama, Bilal Mayit, Penggali Kuburan serta Badan Kenajiran Mesjid se Kota Tebingtinggi, Senin petang, di rumah Dinas Walikota Jalan Sutomo kota setempat.

Dihadapan ratusan undangan yang hadir, Umar Zunaidi Hasibuan berpesan untuk tetap meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT serta menjalin ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan tali silaturahmi di antara sesama. “Mari tingkatkan ukhuwah Islamiyah, di Bulan Ramadhan ada suatu ‘penyakit’ yakni Asmara Subuh dan kebut-kebutan. Ini sudah sangat memperihatinkan di kalangan remaja, mari jaga anak-anak kita supaya tidak terjebak dari hal-hal yang sifatnya negatif, mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai bulan maghfirah,” pesan Umar Zunaidi Hasibuan.

Sembari menanti buka puasa bersama, Ustadz Dr H Azhari Akmal Tarigan MA dalam tausiyahnya menyampaikan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dihadapinya. Yakni saat menghadapi buka puasa dan ketika nanti menghadap Allah. “Di dalam ibadah puasa tidak boleh melakukuan hal yang tidak-tidak, yang perlu kita olah adalah batin dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT,” imbuhnya.

Acara Buka Puasa Bersama yang turut dihadiri Unsur Muspida, pimpinan SKPD, kalangan DPRD, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Tebingtinggi itu diwarnai dengan pemberian paket dan tali asih kepada bilal mayit dan guru mengaji.(RS)

Ustadz Daulat: Ciri-ciri Penghuni Surga Wajahnya Selalu Bersih TEBINGTINGGI - Tim II Safari Ramadhan Pemko Tebingtinggi yang dipimpin Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP diwakili Ketua Pengadilan Agama H Bisman SH mengunjungi Mesjid As Salam Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa malam.

Usai melaksanakan shalat tarawih berjamaah, Al Ustadz Drs Daulad Sibarani dalam tausiyahnya menyampaikan, ciri-ciri orang penghuni surga wajahnya selalu berseri terus menerus dan ucapan tutur katanya bersih dan tidak kotor. “Ciri-ciri orang penghuni surga itu wajahnya selalu berseri dan ucapan tutur katanya bersih dan tidak kotor, hal itu bisa didapat bila kita selalu ber-

taqwa kepada Allah Swt,” kata Ustadz Daulad Sibarani.

Mewakili Wakil Walikota Tebingtinggi, Ketua Pengadilan Agama H Bisman SH mengatakan, kunjungan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kota Tebingtinggi ke mesjid dan musholla di kota Tebingtinggi adalah untuk menjalin hubungan silaturahim antara aparat pemerintah dengan masyarakat terutama terhadap para jemaah mesjid dan musholla.

“Mari semarakkan terus mesjid kita ini, baik di bulan Ramadhan maupun diluar bulan suci ini, dan mari kita bina anak-anak agar jangan sampai terlibat berbagai kasus kejahatan terutama narkoba,” ajak Bisman SH. (RS)

15

KPK POS

Kesenian Gordang Sambilan Dipromosikan ke 5 Negara PANYABUNGAN Sebanyak 38 orang dari Negara Jerman, Swislan, Austria, Italia dan Iran berkesempatan menyaksikan kesenian daerah Mandailing Gordang Sambilan, Tor - tor Mandailing sekaligus keindahan alamnya di halaman Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina) Bukit Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Sabtu malam.

Kedatangan turis langsung membawa kenderaan masing-masing dari negaranya disambut Wakil Bupati Madina Drs.Dahlan Hasan Nasution bersama SKPD dan Kapolres Madina AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto dan beberapa tokoh adat lainnya.

Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan dalam sambutannya mengatakan, merasa gembira atas kedatangan tamu dari berbagai negara, yang mana atas kehadirannya akan mempromosikan keragaman kebudayaan di Indonesia khususnya Madina dengan kesenian daerah Gordang Sambilan dan Tor - tor Mandailing.

"Kita berharap selepas dari daerah Mandailing Natal yang memiliki SDA cukup bagus dengan berbagai macam flora fauna yang tidak dimiliki negara lain, menjadi buah tangan bagi tamu kita,

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

Pelayanan Pajak Daerah DPPKA Diresmikan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP meresmikan tempat pelayanan pajak daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Senin.

Dalam arahannya, Bupati mengatakan dalam tahun 2013 pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan perkotaan (PBB P2) telah resmi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009. Maka itu, Bupati mengajak untuk dapat mensuskeskan dan mendukung pengelolaan PBB P2 dengan sebaik-baiknya, mengingat

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asahan.

Dalam pengelolaan PBB P2, kata Bupati tentunya Asahan masih sangat memerlukan tambahan pengetahuan teknis dalam pengelolaan, dan masih banyak terdapat kekurangan. Maka itu Pemkab Asahan memandang perlu untuk membuat langkah-langkah konkrit dalam pelayanan PBB P2. Agar persoalan atas PBB P2 dapat terlayani dengan baik, DPPKA telah menyediakan ruangan khusus untuk hal tersebut. (IN)

SDN 014688 Sido Mukti Serahkan Infaq Kepada Mesjid Almubarak

KESENIAN - Gordang Sambilan yang menarik perhatian wisatawan mancanegara. (KPK POS/TH) tujuannya untuk kedepannya Madina menjadi tujuan wisata, pada akhirnya akan meningkatkan prekonomian masyarakat," katanya.

Kapolres Madina AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto menjamin keamanan dan kenyamanan selama berada wilayah Madina dan akan berkoordinasi dengan polres lainnya dalam menjamin tamu-tamu dari mancanegara itu.

Sementara IO dari perjalan itu Hasron Rangkuti kepada wartawan di sela - sela pagelaran kesenian daerah mengatakan, rombongan bertujuan hanya untuk ja-

lan-jalan mengelilingi dunia sambil menikmati alam. Di mana Negara Indonesia masuk pada urutan ke 23 negara yang telah mereka kunjungi.

Dikatakannya, jumlah rombongan 38 orang dengan kenderaan 16 mobil juga berpungsi tempat tinggal tanpa harus menginap di hotel. "Jadi para tamu - tamu mancanegara kita ini untuk melakukan istirahat biasanya di dalam mobil, juga lengkap dengan peralatan dapurnya," jelasnya.

Hasron menjelaskan, usai dari Mandailing Natal rombongan akan bergerak menuju Bukit Tinggi. "Kita

menginap semalam di halaman kantor Bupati Madina, paginya kita akan bergerak ke Bukit Tinggi, kita menyempatkan singgah di sini agar para turis ini mengetahui bahwa kita ada kesenian daerah dan nantinya kita harapkan bisa dijelaskan dinegara mereka masing - masing," katanya.

Para tamu terlihat antusias menyaksikan Gordang Sambilan dan Tor - tor Mandailing yang berkesempatan ikut menabuh gordang dan tarian tor-tor sekaligus menikmati makanan ringan Kipang Pulut Panyabungan.

KISARAN - SDN 014688 Sido Mukti Kisaran Barat, belum lama ini menyerahkan infaq yang terkumpul dari siswa ke Mesjid Almubarak Sidomukti dan juga kepada siswa yang berhak menerima (anak yatim & keluarga Fakir).

Ini merupakan program tahunan yang telah dilaksanakan SDN 014688, di bawah kepemimpinan kapala sekolah Hj.Nurasmah. Penyerahan Infaq dihadiri ketua komite SDN 014688, pengawas sekolah dan beberapa orang perwakilan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Ketua Komite Sutri Armansyah ST mengucapkan terimakasih kepada guruguru dan siswa yang telah berupaya melaksanakan program imtaq di sekolah.

Ini kegiatan positif, cukup membanggakan dan mengharukan buat kita. Salah satu implementasi dari program imtaq adalah menimbulkan rasa solidaritas kepada anak-anak dengan menyisikan sedikit rejeki (uang jajan) yang ada dengan berimfaq.

"Semoga apa yang telah terlaksana bisa

lebih baik lagi kedepan. Bagi para siswa kami yang menerima infaq jangan kecil hati, karena ini merupakan solidaritas dari teman-temanmu pada kalian," ujar ketua Komite.

Kepala sekolah SDN 014688 Hj. Nurasmah mengatakan, kegiatan tahunan ini merupakan program sekolah yang mendapat dukungan penuh dari orang tua serta pengurus komite.

"Kami coba melatih anak-anak untuk dapat berbagi dengan sesama melalui kegiatan imtaq di sekolah setiap hari Jumat dan mengajak anak-anak untuk menyisikan sedikit uang jajan mereka dengan berinfaq," ujarnya.

Alhamdulillah, Infaq yang berjalan selama tiga bulan (April s/d Juni 2013) terkumpul dana sebanyak Rp5.157.000.

Dan dana tersebut diserahkan kepada H.Sutikmin Amsyah (Nazir Mesjid Almubarak) sebesar Rp2.157.000, dan Rp 3.000.000 diberikan kepada 33 siswa kami (anak yatim & Fakir) masing-masing satu karung beras. (BAL)

(TH)

Tim Safari Ramadhan PKK Langkat Bantu Kaum Dhuafa STABAT - Tim Safari Ramadhan PKK Kab. Langkat yang diketuai Ny. Hj. Nuraida Ngogesa memberikan bantuan tali asih berupa Sembako kepada para janda dan orang tua yang hidupnya kurang mampu di Kec. Selesei, dan Kec.Binjai, Sabtu. Nuraida mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini adalah wujud kepedulian TP- PKK Kab. Langkat. "Bantuan tersebut jangan dilihat dari harganya tetapi lihatlah dari keikhlasan dan perhatian TP-PKK Langkat, mudah–mudahan bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi ibu–ibu.

Jaga kesehatan dan syukuri nikmat apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita," ujar Hj.Nuraida Ngogesa.

Camat Selesai Ikhsan Afriza SSTP MSi mengatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan berasal dari Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai sebanyak 10 orang 5 diantaranya Jasiah (62), Katinem (65), Juriah (62), Bitik (68), Nurhayati (60) dan dari desa Kota Parit 5

INFAQ - Kepala sekolah SDN 014688 Hj.Nurasmah memberikan infaq siswa kepada Mesjid Almubarak Sidomukti.(KPK POS/BAL)

Pengangguran di Simalungun 34 Ribu Jiwa BANTUAN - TP.PKK Langkat Ny.Hj.Nuraida Ngogesa menyerahkan bantuan bagi dhuafa di Desa Lau Mulgap Kecamatan Selesai,Sabtu.

(KPK POS/JUL)

orang Kemili (30) karena Tuna Netra, Painem (61), Arbaiyah (60), Asnah (62), Marji (67).

Bantuan yang diberikan selain paket sembako juga secara pribadi keluarga H. Ngogesa Sitepu SH memberikan berupa kain sarung dan uang.

Tim Safari Ramadhan

PKK Langkat juga mengunjungi desa Suka Makmur yang berada di Kecamatan Binjai. Camat Binjai Satiman SSos MAP dalam laporannya mengatakan bahwa di Desa Suka Makmur bantuan diberikan kepada Muniroh (63) Kasrun (60) Legimah (65), Ponimin (64), Ramli (64), Jaslan (63).

Selain itu di desa Perdamaian Rukiyah (60), Basrah (60), Mursiti (66), Ainun (60).

Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Lau Mulgap Mardanta Sitepu, Kades Kota Parit Sukisno, Kades Suka Makmur Sariadi, Kades Perdamaian Syahrial, SE dan undangan lainnya. (JUL)

Tim Safari Ramadhan Pemkab Asahan Kunjungi 202 Masjid KISARAN - Tim Safari Ramadhan Pemkab Asahan mengujungi 202 masjid/musholla yang berada di 25

Kecamatan se-Kabupaten Asahan dilaksanakan selama dua hari, mulai Hari Sabtu dan Minggu, 13-14 Juli

2013.

Kunjungan Tim safari Ramadhan sekaligus memberikan bantuan berupa dana tunai sebesar Rp1 juta dan jadwal penunjuk waktu kepada masjid/musholla yang dikunjungi.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan, kunjungan Tim safari Ramadhan adalah dalam rangka untuk bedialog dan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi guna kemajuan pembangunan fisik dan mental spiritual pada masyarakat itu sendiri.

“Kalau aspirasi langsung diterima dari masyarakat, maka kebijakan yang akan diambil nantinya sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Artinya pembangunan itu tidak salah sasaran," demikian Bupati Asahan, Jumat malam, di pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan dalam acara buka puasa bersama seluruh tim safari Ramdahan. (IN)

SIMALUNGUN - Angka pengangguran di Kabupaten Simalungun mencapai 34.000 orang lebih atau sekitar enam hingga tujuh persen dari jumlah penduduk.

“Sebagian besar mereka itu sebagai petani dan pedagang. Mereka itu murni pengangguran dan setengah pengangguran,” kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun, Jhoni Kardos Saragih, Rabu.

Data tahun 2012 ini, kata Kardos, tidak jauh berbeda pada tahun 2013 dengan kelulusan pelajar SMA/SMK, karena umumnya akan mencari pengalaman kerja ke daerah-daerah lain. “Sedikit jumlahnya yang bertahan di kampung. Kalaupun bertahan, ya jadi petani,” katanya.

Dari 34.000 itu, sebut Kardos, 100 or-

ang diantaranya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia melalui jasa PJTKI setelah mendapat rekomendasi dari Disnaker dan di data keberadaan dirinya.Sedangkan untuk pembekalan, sambung Kardos, Disnaker memberikan pelatihan bengkel, menjahit dan las di 60 lebih lembaga pelatihan. “Kita (Disnaker, red) tetap melakukan pengawasan kepada mereka,” sebutnya.

Fungsi pengawasan ini, tambah Kardos, dilakukan tiga kali setahun. Jika ada perselisihan perburuhan, maka akan dilakukan mediasi untuk dicari solusi. “Hal ini bukan hanya untuk kepentingan karyawan, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan sesuai denga ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (SF/BBS)

Eldin: Terus Bangun Kebersamaan MEDAN - Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, mengajak seluruh elemen masyarakat, stakeholder dan pemangku kepentingan untuk terus membangun kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk kinerja pembangunan.

“Kebersamaan merupakan sebagai energi besar untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang ada,” kata Dzulmi Eldin pada buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan, Ketua Fraksi DPRD Medan, Dewan Kota, Pimpinan Redaksi, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), Camat, Ormas Islam dan Organisasi Kepemudaan di Balai Kota Medan, Rabu.

Eldin mengatakan, berbagai capaian dan catatan manis prestasi pembangunan kota selama ini, tentunya tidak lain merupakan hasil kerja keras dan sinergitas bersama.

“Untuk itu saya berharap silaturahmi ini semakin merekatkan peranan kita semua, sebagai salah satu wadah yang menjembatani harmonisasi, komunikasi serta integritas bersama diantara berbagai unsur pembangunan kota yang kita miliki,” katanya.

Dengan kebersamaan, rasa memiliki dan kokohnya solidaritas, sebut Eldin, Insya Allah akan selalu menyegarkan

atmosfer pembangunan. “Selain itu gairah bersama untuk membangun kota yang semakin baik lagi pada masa yang akan datang,” kata Eldin.

Eldin mengungkapkan, kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta Medan yang terjadi di tengah-tengah kekhusyukan warga yang tengah beribadah pada bulan suci Ramadhan bedberapa waktu lalu merupakan sebagai bentuk cobaan. Jaminan kamtibmas kepada masyarakat tentu menjadi kewajiban bersama, tidak terkecuali.

“Untuk itu seluruh unsur dan stakeholder pembangunan kota harus bersamasama peduli dan bertindak seoptimal mungkin agar kota ini tetap aman, nyaman dan damai, terlebih selama bulan suci puasa sampai Hari Raya Idul Fitri. Kita harus mengantisipasi dan mencegah jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk membangun rasa cemas dan tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat,” paparnya.

Atas dasar itulah melalui silaturahmi ini, Eldin, berharap semua yang hadir dapat terus membina komunikasi dan integrasi yang semakin solid sekaligus sebagai salah satu sarana menjemput keberkahan bulan suci Ramadhan yang diharapkan sehingga menjadi kekuatan tambahan bagi semua dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin komplek. (VIN)

E D I S I 261 22 - 28 JULI 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Antam Siap Kelola PT Inalum DUMAI - Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dumai ditingkat SDN, SMP dan SMK/SMA di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Dumai tidak tepat nilai, dan tidak tepat sasaran.

Diduga dana BSM tersebut lebih besar melenceng ke kocek oknum pejabat Disdik Dumai dibandingkan dengan yang diterima para siswa penerima BSM tersebut.

BSM di tingkat SDN tahun anggaran 2013 yang berasal dari dana APBN, mestinya diterima para siswa sebesar Rp560.000 per anak/ tahun.

Namun pada kenyataannya, hasil investigasi yang dilakukan aktivis LSM Bakti Nusantara dan Pemantau Asset Daerah (PAD) bahwa BSM yang diterima para siswa ditingkat SDN sebesar Rp360.000 per anak/pertahun.

Artinya penyaluran BSM ditingkat SDN ini, tidak tepat nilai, akibatnya para siswa penerima BSM dirugikan sebesar Rp200.000.

Selain itu penyaluran BSM diinformasikan tidak tepat sasaran, karena yang menerima BSM disebut-sebut siswa yang orang tuanya mampu.

BANTUAN - Pelajar SD antri menerima bantuan siswa miskin. (ILUSTRASI) "Perekrutan terhadap para siswa penerima BSM, Disdik Dumai tidak selektif, sehingga masih banyak siswa yang benar-benar dari keluarga miskin yang belum beruntung," ujar Samuel Samosir aktivis LSM Bakti Nusantara saat ditemui KPK Pos belum lama ini dikediamannya.

Menurut Samuel penyaluran BSM tidak tepat nilai, ditingkat SMP juga terjadi.

BSM ditingkat SMP tahun anggaran 2013 per anak, pertahun diinformasikan sebesar Rp750.000. Pembayaran BSM di tingkat SMP disinyalir terjadi dis-

kriminasi.

Contoh misal, lanjut Samuel, untuk siswa/siswi Kls - I, per semester, per anak sebesar Rp275.000. Artinya per dua semester per anak sebesar Rp550.000, sehingga setiap siswa penerima BSM mengalami kerugian sebesar Rp200.000.

Kemudian untuk siswa Kls - II SMP, dibayar pertahun per anak sebesar Rp 560.000, sementara itu untuk murid Kls - III dibayar per semester per anak sebesar Rp275.000, per dua semester Rp550.000, setiap murid Kls III ini, juga mengalami kerugian Rp200.000 per anak.

Tim XV Kunjungi Tiga Masjid SEI RAMPAH - Tim XV Safari Ramadhan Pemkab Sergai terdiri Kadis Kesehatan drg.Zaniyar (Ketua Tim), Drs Indra Syahrin MSi (Kadis Perindagsar), Ustad Drs.Indra Budiman, Ustad Ahmad Sujani, dr.Hasanuddin, Abdul Rahman Manik (KPK Pos) ,Suwitno (SKI Cakra), Nurgrahana Sitompul (Koreksi) dan Nurlilian Siregar (Berita Indonesia) sejak 12 s/ d 17 Juli mengunjungi tiga masjid yang tersebar di tiga kecamatan.

Adapun tiga masjid yang dikunjungi adalah Masjid AlMuttaqin Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan, Masjid Jami' Wal Istiqlal Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah dan Masjid di Kecamatan Tanjung Beringin.

Dalam kunjungannya Tim diterima oleh Camat Pegajahan Misran SE, Kepala

Desa Bingkat Edi MujokoSH, Surya Lesmana Kades Simpang Empat, pengurus masing-masing BKM dan warga masyarakat. drg.Zaniyar dibeberapa kesempatan membacakan sambutan tertulis Bupati Sergai diantaranya mengatakan, bahwa kegiatan Safari Ramadhan memiliki tiga tujuan pokok yakni untuk meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah islamiyah, menyampaikan informasi tentang jalannya pembangunan di Sergai agar tidak terjadi bias di tengah-tengah masyarakat dan juga memberikan bingkisan dan dana untuk keperluan masjid.

Kadiskes di Bingkat mengatakan, Desa Bingkat ada intan yang terpendam namun tersorot hingga ke Pemerintahan Pusat. Adalah Kades Bingkat Edi Mujoko

sosok yang brilian dikenal suka membela orang kecil. Di Desa Simpang Empat Zani yar memberikan apresiasi kepada warga yang memberikan sambutan dengan baik.Saya sangat bahagia atas sambutan masyarakat, ujar Zaniyar.

Di SG Kahan Sementara itu kegiatan yang sama juga berlangsung di Masjid Jami' Al-Ikhlas Dusun 3 Kampung Jawa Desa Saranggiting Kahan. Tim IV Safari Ramadhan Kecamatan Bintang Bayu yang dipimpin Kacabdis H.Bakhtiar Ritonga SPd. Turut dalam Tim Hermansyah SPd (Sekdes Bandar Negeri), M. Zein SPd (Pengawas TK/SD) dan Ustad M.Yunan Lubis.

Rombongan diterima Kades Saranggiting Kahan M. Jamin Tambunan, H.Abd Hamid. (ARM)

Ditingkat SMK/SMA diinformasikan juga mengalami nasib yang sama, untuk SMK/SMA per anak pertahun mestinya menerima BSM sebesar Rp1.000.000, namun yang dibayarkan kepada siswa hanya sebesar Rp780.000. "Terjadi penyunatan sebesar Rp220.000, peranak/tahun," katanya.

Ditempat terpisah aktivis LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Chairuddin ketika ditemui belum lama ini, terkait penyaluran BSM di Dumai menyesalkan adanya penyaluran BSM yang tidak tepat nilai dan tidak tepat sasaran. Penyaluran BSM

yang tidak tepat nilai tersebut identik dengan Pungli (pungutan liar).

Jika, hal itu benar merupakan preseden buruk bagi perkembangan dunia pendidikan di Dumai. Chairuddin mendesak Inspektorat Pemko Dumai untuk melakukan cros chek ke sekolah-sekolah yang menerima BSM, dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum Dinas Pendidikan Dumai yang menangani pembayaran BSM ditingkat SDN, SMP dan SMK/SMA se Kota Dumai.

"Inspektorat mestinya peka terhadap pelaksanaan penyaluran BSM. Jika ada oknum yang terlibat menyunat BSM tersebut sebaiknya ditindak tegas, dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib, dan sisa BSM yang belum diterima para siswa, sebaiknya diserahkan kepada para siswa yang berhak," tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Dumai Saari dan Kasi Kurikulum SD, SMP Nefri ketika diupayakan untuk mengklarifikasi terkait dugaan penyimpangan penyaluran BSM terhadap SDN, SMP dan SMA/SMK tidak berada ditempat. Menurut keterangan yang dihimpun KPK Pos menyebutkan, Kadisdik Dumai dan Kasi Kurikulum SD, SMP belakangan ini jarang ditempat, kerap keluar kantor. (PUR)

Langgar Roilen, 5 Unit Bangunan Toko Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar 5 unit bangunan toko di Jalan Juanda, persisnya sudut Jalan Bahagia Kelurahan Sukara Raja, Kecamatan Medan Maimun, Kamis. Meski memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), namun bangunan toko itu terbukti melanggar roilen.

Sebelum melakukan pembongkaran, Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi mengaku telah menyurati pemilik bangunan sebanyak tiga kali atas penyimpangan yang telah dilakukan. “Surat peringatan kita tidak ditanggapi, makanya pagi ini kita datang melakukan pembongkaran,” kata Ali Tohar.

Dibantu sejumlah petugas Satpol PP, aparat Polsekta dan Koramil setempat, puluhan petugas Dinas TRTB melakukan pembongkaran. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, sebab bangunan toko dalam kondisi kosong. Sedangkan pemilik maupun pengawas bangunan tidak berupaya untuk menghentikan proses pembongkaran. (VIN)

Ini Lima Penjara Terpadat di Indonesia JAKARTA - Salah satu masalah yang dikritisi setelah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, adalah kelebihan kapasitas penjara di Tanah Air. Di sebuah penjara, kelebihan kapasitas ini bahkan nyaris menyentuh angka 900 persen.

Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Akbar Hadi mengakui masalah kelebihan kapasitas di

lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) ini. Akbar pun memaparkan lima penjara paling padat di Tanah Air. "Datanya per 18 Juli 2013," kata dia.

Berikut data penjara dan tingkat kepadatannya: 1. Rutan Bagan Siapi-api (Kantor Wilayah Riau) Saat ini, rutan tersebut dihuni 593 orang. Padahal, kapasitasnya hanya 66 orang saja.

Rutan ini melebihi kapasitas hingga 898 persen.

2. Lapas Banjarmasin (Kanwil Kalimantan Selatan) Kapasitas penjara ini lebih besar dibanding Rutan Bagan Siapi-api, yakni 366 orang. Tapi, LP ini dihuni hingga 2.427 napi.

Kelebihan: 663 persen.

3. Lapas Bengkalis (Kanwil Riau) Lapas ini dihuni 945 napi. Adapun kapasitas penjara adalah 174 orang.

Penjara ini kelebihan 543 persen.

4. Lapas Anak Martapura (Kanwil Kalsel) Ini penjara

khusus anak-anak ini berkapasitas 180 orang. Namun, kini dihuni 953 anak. Kelebihan hingga 529 persen.

5. Lapas Jambi (Kanwil Jambi). Dengan kapasitas 218, lapas ini dihuni 1.118 narapidana. Kelebihan kapasitas hingga 510 persen.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan instruksi kepada Kementerian Hukum dan HAM agar segera memperbaiki lapas-lapas lainnya yang ada di Indonesia. SBY

mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk meningkatkan fasilitas penjara agar tidak mengalami kelebihan kapasitas.

"Saya ingin dapat laporan digunakan sebagai apa. Jika masih kurang butuh berapa?" kata SBY, 13 Juli lalu.

Jika anggaran itu masih belum cukup, Presiden menyatakan pemerintah akan mengusahakan untuk memenuhinya. (VN/BBS)

12 Tip Bugar Selama Ramadhan JAKARTA - Lapar dan lemas adalah keluhan yang kerap dialami mereka yang menjalani puasa.

Sebab, selama 14 jam, tubuh tak mendapat asupan kalori dan nutrisi apa pun. Padahal jenis aktivitas fisik yang dijalani tiap hari tak banyak berubah dibanding hari biasa.

Menurut Kementerian Kesehatan, ada 12 langkah yang bisa dilakukan agar tetap bugar selama Ramadhan. Termasuk untuk mereka yang menderita penyakit diabetes melitus atau kadar gula tinggi dalam darah, hipertensi, penyakit jantung, asma,

ataupun penyakit paru obstruktif kronik.

Pertama, berbuka puasa dengan air putih dan makanan manis dari buah ataupun kurma. Kedua, saat sahur ataupun berbuka puasa, mesti ada minimal satu jenis dari empat kelompok makanan.

Keempatnya adalah makanan pokok (beras, jagung, roti, ubi), lauk (kacang-kacangan, tempe, tahu, ikan, ayam, susu, dan hasil olahannya), sayur, serta buah.

“Khusus untuk buah, makan satu porsi lagi setelah salat tarawih atau menjelang tidur,” kata Di-

rektur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes, Tjandra Yoga Aditama, dalam keterangan persnya.

Ketiga, hindari mengkonsumsi makanan terlalu asin setiap hari, baik pada saat berbuka puasa maupun sahur.

Keempat, hindari makan makanan tinggi lemak setiap hari, baik pada saat berbuka puasa maupun sahur.

Kelima, perbanyak minum, terutama air putih, 810 gelas mulai buka puasa sampai waktu sahur.

Keenam, berhenti mero-

kok. "Bulan Ramadan merupakan saat yang tepat untuk berhenti merokok, sehingga pada bulan-bulan berikutnya akan lebih mudah meninggalkan perilaku tersebut," ujar Tjandra.

Ketujuh, lakukan aktivitas fisik yang tidak memberatkan. Kedelapan, hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Kesembilan, kata Tjandra, atasi stres, antara lain dengan memperdalam agama dan memperbanyak ibadah.

Kesepuluh, kontrol tekanan darah secara rutin bagi penderita hipertensi, kontrol gula darah secara

teratur bagi penyandang diabetes, dan kontrol secara rutin untuk penyakit tidak menular lainnya.

Kesebelas, kenali tandatanda penyakit, baik hipertensi, hipoglikemi, maupun gejala penyakit tidak menular lainnya.

Terakhir, bila diperlukan, obat-obatan untuk hipertensi, diabetes, asma, dan penyakit paru obstruktif kronik, jadwal minumnya disesuaikan selama bulan puasa. Misalnya, saat berbuka puasa, sebelum tidur dan sahur, serta minum secara teratur sesuai anjuran dokter/petugas kesehatan. (BBS)

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) berharap mendapat mandat dari pemerintah untuk mengelola PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), setelah Inalum jadi milik negara.

Direktur Keuangan PT Aneka Tambang Tbk, Djaja Tambunan, perseroan selalu siap mengelola Inalum jika pemerintah mempercayai untuk mengelola perusahaan tersebut.

Mengenai pendanaan untuk biaya produksi Inalum, kata Djaja, Antam mampu mencari pinjaman dana guna menjalankan kegiatan produksi alumuniun tersebut. Dengan melihat kondisi Inalum yang sudah mapan dan memiliki pangsa pasar sendiri.

"Kami menunggu keputusan pemerintah akan berikan ke Antam atau lainnya dan itu tergantung dengan keputusannya. Tapi kami 100 persen siap untuk takeover operasional Inalum. Masalah pendanaannya kita juga tidak masalah," kata Djaja saat temu media di Jakarta, Kamis, malam.

Berdasarkan perjanjian RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak kerja sama pengelolaan PT Inalum akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Untuk mengambilalih Inalum sepenuhnya dari Jepang, pemerintah perlu membayar Rp7 triliun. Adapun di tahun lalu pemerintah telah membayarkan kebutuhan itu sebesar Rp2 triliun. Artinya pemerintah membutuhkan dana Rp5 triliun lagi untuk mengambilalih perusahaan itu.

Inalum merupakan satu-satunya perusahaan lokal untuk sektor produksi aluminium di Sumatera Utara. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang. Sedangkan pemerintah harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kepemilikan Inalum saat ini terbagi antara pemerintah Indonesia 41,12% dengan konsorsium swasta pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium 58,88%. Berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pemerintah Indonesia bisa mengambil alih Inalum sepenuhnya, pada Oktober 2013. (IC/BBS)

Yusuf Mansyur Minta Maaf Langgar Aturan JAKARTA - Ustad Yusuf Mansur mengakui kesalahannya menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar. Ia mengaku tidak mengetahui ada larangan tentang hal tersebut. "Karena ini dianggap salah maka saya tutup (patungan usaha)," kata dia di Jakarta, kemarin. "Maka itu saya minta maaf."

Yusuf Masyur memastikan tidak ada niatan buruk di lini usahanya tersebut. "Saya itu tidak tahu segala hal," kata dia. "Saya tidak mengerti tentang pasar modal."

Ia membantah bila investasinya dikatakan 'investasi bodong'. "Ilegal itu kan kalau sengaja saya salah, saya spiritnya itu baik," kata dia. "Bagaimana bisa masyarakat punya sesuatu, jadi nggak asing melulu yang punya."

Dari awal ia mengatakan telah mengingatkan kepada para investor bahwa niat awal investasi ini berbuat baik."Kalau untung ada timbal hasilnya 8 persen, sisanya buat pesantren," kata dia. "Tapi kalau rugi, (itu) konsikuensi."

Sampai hari ini ia belum dihubungi Otoritas Jasa Keuangan terkait usahanya. "Belum. Saya tunggu kalau dipanggil," katanya.

Kini setelah patungan usaha ditutup, ia mengatakan terpaksa meminjam uang ke perbankan untuk menutupi kebutuhan finishing pembangunan hotel.

"Masih memilih Bank-nya, sudah banyak yang menawarkan," katanya.

Tentang uang yang sudah terlanjur masuk ia mengatakan investor tidak perlu khawatir. "Kan sudah jadi hotelnya, sudah di-take over. Kalau nanti ada masalah ke depan ya tinggal dijual uangnya dikembalikan," katanya.(BBS)

Acara Sahur Pesbukers & OVJ Ditegur KPI JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan surat teguran kepada sejumlah program acara sahur di sejumlah televisi. Program yang kena "semprit" lembaga penyiaran itu yaitu, Sahurnya Pesbukers di ANTV dan Sahurnya OVJ di Trans7.

Seperti dikutip dari laman KPI, surat teguran untuk Sahurnya Pesbukers bernomor /K/KPI/07/ 13 dibuat pada 15 Juli 2013. Menurut KPI, banyak aduan masyarakat terhadap program acara komedi tersebut. Acara Sahurnya Pesbukers yang ditegur ialah tayangan pada 10 Juli 2013 dan 12 Juli 2013.

KPI mencatat, setidaknya ada enam adegan yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap aturan penyiaran. Adegan yang dilakukan Eko Patrio, Sapri, Opik Kumis, Daus Mini dan Andhika Pratama dianggap melakukan pelecehan.

"Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan adegan yang melecehkan orang dan atau masyarakat dengan kondisi fisik tertentu serta pelanggaran terhadap norma kesopanan," tulis KPI yang dikutip, Rabu.

Teguran serupa juga dilayangkan kepada Sahurnya OVJ di Trans7 pada 12 Juli 2013. Sama dengan Sahurnya Pesbukers, para bintang Sahurnya OVJ seperti Andre Taulani, Desta, Nunung, Parto melakukan lawakan yang melecehkan.

Jauh sebelum memasuki bulan Ramadan, KPI memang sudah mengingatkan agar acara lawak di televisi berhati-hati. (OZ)