Epaper kpkpos 264 edisi senin 19 agustus 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WASPADAI UANG PALSU JELANG LEBARAN

EDISI 264/ THN VI 19–25 AGUSTUS 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 12

Kolom Redaksi

Nyanyian Nazaruddin NAZARUDDIN kembali mengoceh ihwal kasus korupsi di Tanah Air. Seolah Nazar paham betul seluk beluk pola korup para pejabat di Tanah Air hingga dia berani mengatakan akan membongkar korupsi triliunan rupiah.

Wow dahsyat...

Ocehan Nazar mengulang kembali apa yang dia lontarkan saat dirinya sedang berada di pelarian, di Cartagena, Kolombia.

Di dalam pelarian itu, ocehan Nazaruddin soal korupsi Hambalang ternyata benar adanya.

Kini Nazaruddin kembali mengoceh soal berbagai kasus korupsi. Dia mem-

Kasus yang menjerat Gatot di antaranya, kasus dugaan suap impor daging sapi, kasus dugaan gratifikasi, kasus dugaan korupsi APBD Sumut tahun 2011, 2012, dan kasus gugatan Citizen Lawsuit oleh 24 orang pengacara dipimpin Hamdani Harahap SH MH

• LANJUT KE HAL. 2

» Rudi Rubiandini

Kasus Rudi Terbesar dalam Sejarah KPK

JAKARTA–Elemen masyarakat penggiat anti korupsi mendesak agar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Langkat, guna mengusut berbagai dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten itu.

Aksi demo mendesak KPK turun ke Langkat dilakukan elemen masyarakat beberapa waktu lalu di gedung KPK Jalan Rasuna Said kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pernyataan sikapnya, para pendemo meminta agar penyidik KPK segera menelusuri dugaan korupsi APBD Langkat sejak tahun 2008-2012

sebesar Rp53 miliar lebih.

“Selain dugaan korupsi APBD Langkat sebesar Rp53,9 miliar dari audit BPKRI yang mengindikasikan kerugian Negara, KPK juga harus menelusuri penerima aliran dana puluhan proyek APBD yang terbengkalai," demikian harapan elemen masyarakat tersebut.

Sementara Rosisyanto selaku Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) menjelaskan, kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat disinyalir terjadi hampir tiap • LANJUT KE HAL. 2

SERAH TERIMA– Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menandatangani MoU penyerahan aset Akper-Akbid kepada Pemkab Langkat di hadapan Notaris Dewi Kartini Batu Bara SH, dan para saksi, di Rumah Dinas Bupati beberapa waktu lalu.

Pengelolaan Keuangan Akper Dipertanyakan

JAKARTA–Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto memastikan hasil dari operasi tangkap tangan Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah terbesar sepanjang sejarah.

Hasil tangkapan adalah uang US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan 127 ribu Dolar Singapura, sekaligus sebuah sepeda motor mewah bermerk BMW hitam berplatnomor B-3946-FT. "Ini jumlah yang disita, yang terbesar dalam suatu operasi tangkap tangan," kata

PENGELOLAAN keuangan Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan Langkat Tahun 2012, tentang penyelenggaraan pendidikan Diploma III dipertanyakan.

Pasalnya, dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mengenai laporan realisasi penerimaan uang operasional pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa pada Tahun 2011-2012

sebesar Rp1.857.850.000 dan belanja operasional sebesar Rp1.863.827.069, diduga dilakukan tidak melalui mekanisme APBD dan tidak dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan peraturan Mendagri Nomor 13 • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2 MEDAN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menetapkan status Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, sebagai tersangka korupsi. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sudah dipegang oleh KPK. Hal ini disampaikan Ketua Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat (GeTAR) Arief Tampubolon di Medan, Selasa (13/ 8), di Medan.

"Kasus yang menjerat Gatot diantaranya, kasus dugaan suap impor daging sapi, kasus dugaan gratifikasi,

» Hidayat Batubara

KPK Pastikan Suap Bupati Madina Terkait Panjar Proyek BDB JAKARTA - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, membuka perkembangan kasus suap yang melibatkan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara.

Suap tersebut dimaksudkan untuk mengijon (panjar) proyek, yang anggarannya berasal dari bantuan daerah bawahan (BDB) APBD Sumut 2013.

"Saat ini masih dilengkapi berkas.

Kemarin Bupati Madina baru juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain. Jadi saling melengkapi. Sudah banyak saksi yang diperiksa dan dilakukan rekonstruksi.

Kami juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah pejabat di Pemkab Madina," • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kejati Sumut Periksa Walikota Sibolga MEDAN–Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memastikan akan kembali memanggil Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk terkait dugaan korupsi pengadaan lahan Rusunawa di Sibolga senilai Rp5 miliar.

Syarfi yang sempat mangkir dari panggilan penyidik Kejatisu pada 29 Juli 2013 lalu itu, akan dipanggil dijadwalkan pekan depan."Saat ini masih dilakukan penjadwalan ulang. Jika tidak meleset kita akan panggil yang bersangkutan pekan depan," ujar Kasipenkum Kejati Sumut, Candra Purnama, Rabu (14/7).

Dia menjelaskan, pemanggilan Syarfi Hutauruk dilakukan untuk mencari alat-

alat bukti terkait pembelian lahan tersebut. Apalagi, Syarfi sebagai kepala daerah yang mengetahui pencairan APBD Sibolga. "Ya makanya kita (penyidik-red) akan tanyakan ke Walikota soal proyek itu dan dasar-dasar persetujuan pembelian lahan itu," jelasnya.

Disinggung soal penetapan tersangka Syarfi Hutauruk dalam kasus ini, Chandra enggan berkomentar banyak. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan penyidik yang menangani kasus itu.

"Kalau penetapan Syarfi maupun yang lainnya belum bisa kita pastikan. Tung• LANJUT KE HAL. 2

ASET NEGARA DIGEROGOTI PEKAN BARU–Sebesar, dan sesubur apapun pohon, tatkala benalu menumpang hidup, pada salah satu pohon, lambat laun pohon yang ditumpangi benalu itu, akan mati pelan-pelan. Maka tidak pula berlebihan jika sifat benalu tersebut, ada pada sejumlah oknum petinggi PTP Nusantara 5 Riau yang dipercaya pemerintah CQ, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola PTPN 5 mendahulukan kepentingan pribadi dengan tujuan memperkaya diri, dari pada memajukan perusahaan.

Benalu di PTPN 5 Riau

» Kantor KUD BUMI Asih dan Kebun Sawit KKPA Bumi Asih PTPN 5 Riau memiliki areal perkebunan kelapa sawit Inti dan Plasma ratusan ribu hektar dan memiliki sejumlah PKS. Jika terus dibiarkan oknum petinggi bermental

benalu itu, menggerogoti aset negara tersebut, nasib PTPN 5 bakalan sama dengan nasib pohon besar yang ditumpangi benalu tersebut.

Sifat benalu yang dialamatkan

terhadap oknum petinggi PTPN 5 dilihat dari berbagai kasus dugaan korupsi dan penyelewengan yang menerpa perusahaan plat merah ini.

Sungguh menghebohkan masyarakat

Riau, karena diduga sejumlah oknum petinggi PTPN 5 terlibat penyelewengan dalam penggunaan anggaran PTPN 5, yang seharusnya berurusan dengan penegak hukum.

Namun, dengan segala cara dan daya, oknum-oknum yang memperkaya diri sendiri itu lolos dari jeratan hukum.

Kabarnya, untuk menghindari jeratan hukum sang oknum petinggi PTPN 5, piawai dalam hal atur sana, atur sini. Setiap kasus yang muncul cepat di "86" kan (selesai ditempat).

Makanya hingga saat ini belum ada satupun oknum petinggi PTPN 5 yang sampai ke meja hijau, melainkan yang menjadi korban staf dan • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

PENYIDIK KPK SEGERA TURUN KE LANGKAT..............................................................

• DARI HALAMAN. 1 tahun yakni sejak tahun 2008 hingga 2012 Bupati Langkat Ngogesa Sitepu diduga kuat terlibat kasus bocornya dana APBD, bersama Sekwan DPRD. Sebagai Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap kerugian APBD sejak 2008. Kerugian itu meliputi sejumlah anggaran selama lima tahun, mencapai ratusan miliar.

Kerugian itu kini masih tersisa sebesar Rp32.708.280.058, dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Rosisyanto dari PUB dengan Nomor Agenda 2013-07-000051 dan Nomor Informasi 61680.

"Laporannya telah kita masukan ke KPK dengan bukti dokumen

hasil temuan, dan LHP BPK RI serta kliping koran," ujar Rosisyanto.

Kerugian APBD Langkat yang menjadi temuan dan dilaporkan ke KPK oleh Rosisyanto tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Dan terbesar adalah tahun 2012 tebesar Rp20.816.152.611. "Jumlah ini yang paling besar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kuat dugaan korupsi APBD Langkat ini ikut dinikmati oleh Ngogesa Sitepu," terang Rosisyanto.

Dikatakan, dugaan korupsi APBD Langkat yang akan menjerat Ngogesa Sitepu kini telah menjadi perhatian KPK. Rosisyanto mengaku bahwa saat ini KPK terus memantau perkembangan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Sedang elemen masyarakat

KEJATI SUMUT PERIKSA WALIKOTA SIBOLGA............................

• DARI HALAMAN. 1 gulah," ungkapnya, seperti dikutip Starberita.com.

Diketahui sebelumnya, Kejati Sumut menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar lebih. Naiknya perkara ini pada tanggal 14 Mei 2013, dalam perkara tipikor mark up belanja modal pada pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di jalan Merpati Jalan Mojopahit Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga pada Pemko Sibolga TA 2012 sebesar Rp5,312 miliar.

Diduga terjadi semacam markup harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah sehingga merugikan keuangan negara.

Tanah untuk Rusunawa itu terletak di Jalan Merpati Sibolga Selatan.

Untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksananya.

Awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp1,5 miliar kemudian berikutnya Rp5,3 miliar sehingga total Rp6,8 miliar dari APBD 2012.

Kasus ini juga sudah pernah digelar pada Jampidsus Kejagung pekan lalu.

Perkembangan dugaan korupsi mark-up belanja modal Pemerintahan Kota (Pemko) Sibolga Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Tanah Sarana Perumahan dan Perkantoran seluas 7.171 meter persegi, senilai Rp 5,3 miliar, hingga saat ini terus berlanjut.(TIM)

KPK PASTIKAN SUAP BUPATI MADINA TERKAIT PANJAR PROYEK BDB....

• DARI HALAMAN. 1 ungkapnya.

Johan menjelaskan, kasus Bupati Madina ini adalah yang berkaitan dengan seorang pengusaha yang ingin mendapatkan proyek di Kabupaten Madina. Menurut Johan, proyek di Madina itu berasal dari BDB 2013.

"Jadi kalau kasusnya ijon proyek, ada transaksi dulu baru ditangkap.

Seperti suap ke Bupati Madina dari pengusaha yang mau minta proyek. Ada banyak proyek, bukti uang suapnya saja Rp1 miliar," pungkas Johan.

Dikatakan, KPK belum menetapkan lokasi persidangan kasus suap yang melibatkan Bupati Madina, Hidayat Batubara.

Johan Budi menyampaikan, sejauh ini masih terdapat 2 alter-

natif tempat digelarnya persidangan yakni di Medan dan Jakarta.

"Belum diputuskan, kalau berdasarkan tempat perkara maka seharusnya di Medan, namun kita lihat kemungkinan lain," katanya.

Johan menyebutkan, sejauh ini KPK masih terus melengkapi berkas kasus itu untuk segera dibawa ke persidangan.

Puluhan saksi telah dimintai keterangan. Namun, ia belum mengetahui kapan berkas Hidayat akan diajukan ke persidangan.

"Belum penyusunan tuntutan, kalau sudah baru biasanya kita tahu jadwalnya," ujarnya.

Bupati Madina, Hidayat Batubara ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Medan 15 Mei 2013, dalam dugaan menerima suap. Dari tangannya, KPK mengamankan barang bukti senilai Rp1 miliar.(FR/BBS)

NYANYIAN NAZARUDDIN..................

• DARI HALAMAN. 1 berikan data korupsi itu saat diperiksa di KPK dalam kasus tindak pidana pencucian uang dirinya dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia. Dia mengaku, banyak pejabat yang terlihat bersih saat ini, padahal terlibat banyak skandal megaproyek korupsi.

Ocehan Nazar yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 dianggap sebagian pengamat sebagai upaya politik untuk menyerang politikus dari sebuah parpol tertentu.

Tapi, bagi Nazar bak anjing mengonggong kafila tetap berlalu.

Lemparan opini yang dilontarkan Nazar seolah menjadi pancingan bagi beberapa politikus untuk mendorong-dorong KPK agar mengungkap ocehan Nazar.

Hal itupun bisa menjadi bola liar bagi KPK karena sudah dimasukkan oleh Nazar dalam arus kepentingan politik jelang Pemilu 2014. KPK jadi serba salah, karena dikhawatirkan memeriksa karena ada unsur kepentingan politik.

Tapi, terlepas dari itu semua, KPK juga harus berdiri di atas jalur hukum yang tegak. Ocehan Nazaruddin perlu diteliti lebih lanjut, karena dalam kasus pertama yakni korupsi Hambalang, Nazar tidak berbohong. Dan semua tokoh yang diungkapkan dijerat KPK. Bisa jadi, data yang diberikan Nazar dalam kasus yang baru akan dibongkar ini benar adanya.

Karena itu, KPK bisa menyelidik kebenaran informasi tersebut agar kesan tebang pilih oknum politisi tertentu bisa dihilangkan. (***)

KASUS RUDI TERBESAR DALAM SEJARAH KPK..........................

• DARI HALAMAN. 1 Bambang di gedung KPK, Rabu.

KPK menangkap enam orang, hasil operasi tangkap tangan terkait dugaan suap Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dari enam orang itu, tiga di antaranya diduga berhubungan langsung dengan dugaan tersebut dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Informasi yang dihimpun, ketiganya adalah Rudi, Simon, dan Deviardi (Ardi). Mereka ditahan rumah tahanan KPK di C1 gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, dan di Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, rekor operasi

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

tangkap tangan ini mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Artalyta Suryani. Dalam operasi tangkap tangan saat itu KPK menyita uang US$ 660 ribu (Rp 6,8 miliar).

Artalyta atau Ayin adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selanjutnya, Artalyta dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara pada tanggal 29 Juli 2008 atas penyuapan terhadap Ketua Tim Jaksa Penyelidik Kasus BLBI Urip Tri Gunawan.(SF/BBS)

yang mendatangi KPK di medio Juli lalu berjanji akan terus mendatangi KPK. “Ini sudah dua kali dengan masa 30 orang, minggu depan kita tingkatkan menjadi 60 orang sampai KPK mau turun ke Langkat," kata koordinator aksi, seraya menbambahkan, kita suguhkan data-data korupsi itu. Mulai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (BPKProvsu) yang dilaporkan terindikasi ada kerugian kas daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp53,9 miliar.

"Audit BPK-RI Nomor 100/S/ XVIII.MDN/05/2010 tanggal 21 Mei 2010, menunjukkan kerugian kas Langkat Rp12 miliar lebih".

Sedangkan Audit BPK RI Nomor 196 B/S/XVIII.MDN/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 dan Audit BPK RI nomor 47/S/XVIII.MDN/ 2012 tanggal 27 Mei 2012 menunjukkan pengelolaan kas penggunaan APBD langkat tidak lebih baik dan terindikasi merugikan negara sebesar Rp41 miliar. Lain lagi data penerimaan dan penggunaan BDB yang tidak tepat sasaran, serta proyek fiktif di kantor Lingkungan Hidup Langkat tahun 2011 dan tahun 2012 yang tidak ada proyeknya.

Di SKPD ini, dana APBD tahun 2011 dianggarkan untuk pembelian alat pengukur udara sebesar Rp1,010 miliar dan tahun 2012 dianggarkan untuk pembelian alat yang sama sebesar Rp1,111 miliar.

Tetapi bendanya tidak ada. Padahal kalau alat pengukur udara itu tidak bisa disembunyikan dan nampak jelas di mata masyarakat.

Dari hasil pajak galian tambang dengan penjualan batu yang dikelola pengusaha tidak punya izin lebih Rp8 miliar pertahun yang tidak masuk kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dispenda Langkat hanya menargetkan PAD pajak galian C pertahun Rp1,6 miliar. Usaha galian C yang tidak memiliki izin semua bersandar kepada Ngogesa Sitepu selaku Bupati Langkat. (TIM)

Remisi Khusus Koruptor, Masih Perlukah?

JAKARTA - Pemerintah memberikan remisi kepada 128 narapidana kasus korupsi untuk edisi Idul Fitri tahun ini. LSM Kontras dan ICW mempertanyakan keputusan remisi bagi koruptor itu.

Mengapa?

Pemerintah SBY diminta menjelaskan alasan pemberian remisiremisi tersebut. Terpidana korupsi penggelapan pajak dan pencucian uang Gayus Tambunan menjadi salah satu yang menerima remisi lebaran kali ini.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar, mempertanyakan apakah napi yang diberi remisi tersebut sudah berperan sebagai Justice Collaborator atau belum. ICW pun bernada sama, mencela remisi bagi koruptor itu. Alasannya, korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan pemerintah SBY bersikap lembek terhadapnya.

Remisi khusus Lebaran yang diberikan Kemenkum HAM tahun ini berkisar antara 15 hari sampai dua bulan. Lebih dari 54 ribu tahanan mendapatkan remisi, termasuk tahanan kasus korupsi.

Dalam hal ini, remisi atau pengurangan masa tahanan pada hari raya, menurut mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah salah satu cara pemerintah memberi reward pada narapidana yang berkelakuan baik.

Kalla menilai semua napi yang berkelakuan baik harus menerima

remisi atau pemotongan masa tahanan. Jika tidak, kata dia, tak ada bedanya dengan narapidana yang tidak berkelakuan baik. "Siapapun dia," kata Kalla.

Tapi, bukan berarti semua koruptor boleh mendapatkan remisi. Koruptor seperti apa yang layak diberi remisi? "Koruptor yang taat, mau bekerja sama, yang memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti mengajar," kata Kalla.

Sejak 2012, pemerintah memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi narapidana kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ko-

rupsi, pelanggaran HAM berat, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Melalui PP Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pemerintah menambah syarat bagi napi kejahatan luar biasa jika ingin mendapat pengurangan masa tahanan.

Syarat tambahan itu tercantum dalam pasal 34, yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Juga telah membayar lunas denda dan uang

pengganti sesuai dengan putusan pengadilan serta telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis untuk narapidana WNA. Harus diakui, upaya pengetatan pemberian remisi terhadap para koruptor dinilai masih belum maksimal. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat pesimistis pengetatan bisa dilakukan dengan baik selama belum ada pemahaman yang sama dalam politik hukum Indonesia. Bisa-bisa, koruptor menjadi anak emas dari tindak pidana.

Martin menilai gejala tidak ada sepemahaman itu terlihat dari mulai digoyangnya kewenangan KPK. Contohnya, soal penyadapan yang kini coba diganggu dengan membuat antirasuah itu harus melengkapi serangkaian izin. Kalau perlu, KPK tidak boleh melakukan penyadapan. "Politik hukum kita dalam rangka melawan koruptor itu bagaimana sebenarnya? KPK saja sudah dilawan," kata politisi asal Partai Gerindra itu.

Pemerintah dan DPR perlu menentukan arah politik untuk melawan korupsi itu seperti apa, agar jelas duduk perkaranya dan remisi tidak jadi kontroversi berkelanjutan di kemudian hari.

Tidak sulit bukan? (TIM)

PENGELOLAAN KEUANGAN AKPER DIPERTANYAKAN........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan, bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang

berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Hal ini diungkapkan Sekretaris Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (GEPAMA) Riswandi kepada wartawan, Selasa, di Medan.

Menurutnya, dalam hal ini, Bupati Langkat sudah menetapkan peraturan Nomor 3

Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Akademi Kebidanan pada tanggal 13 Februari 2013. Namun, entah mengapa pihak Akademi Keperawatan Langkat belum juga melaporkan pengelolaan keuangannya kepada Pemkab Langkat.

Dikatakan, pada tanggal 4

April 2013 pihak Akademi Keperawatan Langkat melaporkan aset tetap kepada BPKAD Langkat. "Kenapa baru dilaporkan pada bulan April.

Padahal peraturan Bupati sudah ada pada bulan Februari. Ada apa ini," tanya Riswandi.

Atas dasar inilah, dirinya meminta agar Bupati Langkat

mencopot jabatan Direktur Akademi Keperawatan Langkat, karena dinilai lamban dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam membuat laporan pengelolaan keuangan, dan meminta pihak kejaksaan melakukan penyelidikan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI.(TIM)

GATOT PUJO NUGROHO TINGGAL HITUNG HARI.............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 kasus dugaan korupsi APBD Sumut tahun 2011, 2012, dan kasus gugatan Citizen Lawsuit oleh 24 orang pengacara dipimpin Hamdani Harahap SH MH," ujar Arief Tampubolon.

Arief menegaskan, Komisi Pemberantsan Korupsi dalam hal ini sudah mengantongi sejumlah alat bukti dari kasus-kasus yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho.

Seperti kasus dugaan suap impor daging sapi.

Dalam hal ini Gatot yang sudah

berstatus saksi jangan lagi berkilah kepada publik khususnya masyarakat Sumatera Utara, bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Semua bukti yang menunjukan keterlibatan dirinya (Gatot) sudah dipegang oleh KPK. "Kita mengetahui Gatot diduga ada menerima fee sebesar Rp10 miliar dari kuota impor daging sapi yang masuk ke Sumatera Utara.

Dan Gatot jangan coba berkilah dirinya tidak terlibat, KPK sudah memiliki bukti-buktinya," jelas Arief Tampubolon.

Kemudian, kata Arief, kasus

dugaan gratifikasi kepada pengacara ISL SM MH, yang dilaporkan oleh Rosisyanto dari Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, 7 Juni 2013 dan kasus dugaan korupsi APBD 2011, 2012 yang sudah mendapat notis KPK. "Gatot sudah tinggal menunggu hari. Info yang kita terima dari KPK, bulan depan pemeriksaan terhadap dirinya sudah akan dilaksanakan," tegas aktivis anti korupsi ini.

Selain kasus-kasus di atas, lanjut Arief, Gubernur Sumut Gatot Pujo

Nugroho diinformasikan juga ada terlibat dugaan jual beli tanah milik aset Pempropsu.

"Soal kasus ini kita masih mendalami informasi yang kita terima. Aset yang mana yang dilego, kita masih menelusurinya," tanda Arief.

Dari seluruh kasus dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK oleh elemen masyarakat Sumatera Utara, khususnya APBD 2011, 2012 diduga untuk pemenangan Gatot Pujo Nugroho dan T Erry Nuradi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi Suma-

tera Utara, priode 2013-2018 pada 7 Maret lalu.

Buktinya, hingga saat ini, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara, belum juga melaksanakan Paripurna LKPj APBD 2012. Kuat dugaan APBD 2012 dijadikan modal kampanye pasangan Gatot-Erry.

"Kita minta DPRD Sumut, khususnya pimpinan dewan tegas meminta LKPj 2012. Jika ini tidak dilaksanakan, kuat dugaan korupsi yang terjadi pada APBD 2012 ikut dinikmati anggota DPRD Sumut," terang Arief Tampubolon.(TIM)

BENALU DI PTPN 5 RIAU..............................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 karyawan.

Contoh misal, dugaan penggelembungan harga dalam pembelian pupuk pada tahun 2010 dengan volume 8.200 Ton jenis pupuk NPL harga dipasaran Rp4.158/Kg. Sementara PTPN 5 membeli jenis NPL dengan harga Rp7.108/Kg, selisih harga Rp2.850/Kg. Kemudian pembelian pupuk jenis NPK harga di pasaran Rp4.900/Kg. PTPN 5 membeli jenis NPK dengan harga Rp7.070/Kg. Ada selisih harga Rp2.170/Kg. Pupuk jenis urea PTPN 5 membeli lebih mahal dari harga pasar, selisih harga Rp543/Kg, dolomit dibeli lebih mahal dari harga di pasaran selisih harga Rp365/Kg. Jenis pupuk sulfomag terdapat selisih harga Rp1.325/Kg. Akibat penggelembungan harga pembelian pupuk tersebut.

PTPN 5 (negara) dirugikan Rp13 miliar lebih.

Penggelembungan harga beli pupuk PTPN 5 tersebut oleh Komisi B DPRD Propinsi Riau yang membidangi perkebunan pada Juli 2010 melakukan hearing dengan petinggi PTPN 5 untuk dimintai klarifikasi terkait tender pengadaan pupuk, yang dimenangkan tiga perusahan yakni PT. Galata, PT.Sentana, dan

PT.Saraswati.

Dalam hearing tersebut anggota Komisi B DPRD Riau Jefry Noer (sekarang Bupati Kampar-red) menemukan berbagai kejanggalan dalam pembelian pupuk oleh PTPN 5 terjadi selisih harga yang sangat mencolok, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara belasan miliar rupiah. "Temuan Komisi B terkait penggelembungan harga beli pupuk tersebut Jefry Noer akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Riau," katanya di depan wartawan, pekan lalu.

Pada saat hearing dengan Komisi B DPRD Riau dugaan penggelembungan harga pupuk tersebut, diakui Direktur Utama (Dirut) PTPN 5 Riau Fauzi Yusuf.

Disebutkan bahwa harga beli pupuk ditambah dengan biaya transpor dari dan menuju PTPN 5 dan bunga Bank, makanya harga pupuk tersebut dinaikkan, demikian Fauzi Yusuf dihadapan wartawan ketika itu.

Untuk menutupi “borok” PTPN 5 terkait penggelembungan harga pembelian pupuk, informasi yang berkembang Dirut PTPN 5 Fauzi Yusuf memboyong 5 anggota Komisi B DPRD Riau ke Jakarta.

Komisi B DPRD dan Dirut

PTPN 5 bertemu disalah satu hotel berbintang di Jakarta. Turut hadir dalam rombongan Komisi B Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus. Dalam pertemuan itu Fauzi Yusuf meminta kepada Komisi B DPRD Riau agar permasalahan dugaan penggelembungan harga beli pupuk oleh PTPN 5 tidak direkomendasikan ke penegak hukum.

Makanya hingga saat ini DPRD Propinsi Riau belum merekomendasikan hasil hearing tersebut kepada pihak aparat penegak hukum Polri mupun Kejaksaan.

Padahal hasil hearing tersebut sangat penting awal dari sebuah penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan harga pembelian pupuk tersebut.

Harapan masyarakat agar kasus dugaan penggelembungan harga pembelian pupuk PTPN 5 terungkap ke publik “lenyap bak ditelan bumi” Dilihat dari kekayaan oknum petinggi PTPN mulai tertungkap terkait kepemilikan kebun sawit di Desa Dayun, Kecamatan Dayun seluas 580 Ha diduga dimiliki 4 orang oknum petinggi PTPN 5. Informasi yang dihimpun KPK Pos pada saat investigasi ke lokasi 580 Ha tahun tanam 2005-2006-2007 bibit sawit dan pupuk yang

digunakan diduga berasal dari PTPN 5.

Kebun sawit milik oknum petinggi PTPN 5 berkapasitas produksi mencapai 300 hingga 400 ton TBS (tandan buah sawit segar) per bulan. Kepemilikan kebun tersebut diatasnamakan 20 orang, atas nama keluarga dekat 4 oknum petinggi PTPN 5 inisial RP, BtM, S, IRS 2 dari 4 oknum petinggi PTPN 5 tersebut telah pensiun yaitu IRS mantan Direksi PTPN 5, dan S mantan Kabag Keuangan PTPN 5 Investigasi KPK Pos, Rabu (14/8), ke lokasi Kebun Inti dan KKPA Bumi Asih Kabun, Kecamatan Kabun, warga Kabun yang mohon dirahasiakan namanya menjelaskan, penyelewengan penggunaan anggaran PTPN 5 masih saja berlanjut.

Untuk menghindari jeratan hukum terkait pembukaan kebun sawit seluas 5.957 hektar di Kabun Rokan Hulu. Terkait Pengembangan Kebun Inti/ KKPA STA sesuai surat Manager PT. Perkebunan Nusantara 5 No.52-Inti/05.Pen STA/05.D5/IX/2005 Ditujukan kepada Direktur SDM/Umum PT Perkebunan Nusantara 5, tanggal 22 September 2005 ditanda tangani Ir.S.Lumbanraja.

Dalam surat tersebut PTPN 5 menggandeng KUD Bumi Asih

Kabun.

Pengembangan kebun tersebut untuk Inti seluas 3.857 Ha Untuk KKPA (Kredit Koperasi Plasma Anggota) seluas 2100 hektar. Dalam perjalanan, terjadi dugaan penyelewengan dalam proses pembukaan perkebunan Inti dan KKPA tersebut. Kebun Inti yang dimohonkan PTPN 5 ke Kementerian Kehutanan RI untuk dilepaskan dari kawasan hutan ditolak Kementerian Kehutanan Akibat dugaan penyelewengan dalam proses pembukaan kebun inti dan KKPA tersebut sejumlah oknum petinggi PTPN 5 dan pengurus Koperasi Bumi Asih belum lama ini, menjadi terperiksa di Mapolda Riau.

Namun lagi-lagi lolos dari jeratan hukum. Sejumlah kalangan bertanya-tanya hasil pemeriksaan terhadap petinggi PTPN 5 tersebut.

Kabarnya kasus pemeriksaan dugaan penyelewengan dalam kerja sama PTPN 5 dengan koperasi Bumi Asih terkait pembukaan kebun sawit tersebut, di "86" kan. Sehingga oknum petinggi PTPN 5 yang memiliki sifat benalu tersebut hingga saat ini, masih bertahan menduduki jabatan empuk di PTPN 5.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Mengapa Akademisi Bisa Masuk Pusaran Korupsi?

KASUS korupsi yang menjerat Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mencengangkan banyak orang. Rudi selama ini dikenal sebagai sosok akademisi jenius, seorang birokrat yang idealis, tetapi sekarang justru harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran perkara suap.

Bagaimana sosok sekaliber Rudi bisa masuk dalam pusaran korupsi?

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai kasus Rudi menunjukkan kekuatan korupsi di Indonesia semakin sistemik dan semakin menggerogoti profesionalisme, apa pun jenis profesinya.

“Kalau tidak dibongkar dari akarnya, siapa pun bisa saja terjebak dalam korupsi,” ujar Arie saat dihubungi, Kamis pekan lalu.

Arie menegaskan, kini korupsi sudah tak pandang bulu. Baik akademisi, birokrat, aktivis, maupun aparat penegak hukum bisa saja masuk dalam perilaku korup. Ia mencontohkan kasus korupsi yang justru terjadi di institusi pendidikan seperti dugaan korupsi proyek perpustakaan Universitas Indonesia.

Kasus Rudi, sebutnya, hanyalah bagian kecil dari gunung es yang tampak di permukaan.

“Kini perguruan tinggi sudah masuk scope sistem dari korupsi yang bekerja. Ini sudah membahayakan jika terus dibiarkan,” katanya.

Arie menampik anggapan adanya culture shock yang terjadi saat seorang akademisi yang biasa hidup sederhana harus menjadi birokrat dengan segala kewenangan dan kemewahan yang ada. Menurutnya, faktor yang menyebabkan semakin korupnya para pemangku kepentingan di negeri ini adalah sistem yang ada di setiap instansi pemerintahan hingga aparat penegak hukum.

Sistem itu harus segera dirombak total. Sistem birokrasi harus bisa mengimplementasikan deteksi dini atas tindakan korup. Saat ini, aku Arie, wacana reformasi birokrasi hanya sebatas pencitraan. Keberadaan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai pengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga juga tidak “menggigit”.

“Buktinya, soal SKK Migas ini bisa luput dari UKP4,” kaya Arie.

Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa lagi hanya bertumpu pada KPK yang lebih menekankan pada aspek penindakan. Perlu ada evaluasi internal dari sistem yang ada di setiap instansi.

Dengan sistem yang menutup peluang untuk korupsi, para pejabat di lembaga itu pun tidak bisa bermain mata.

Selain itu, Arie menuturkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera mengaudit lembaga atau kementerian terkait setiap ada temuan KPK. Salah satu tugas besar Presiden ada di sektor migas.

“Sistem tata kelola migas kita ini sudah sangat rapuh. Ini hanya akan menjadi bom waktu saja. Saya yakin, kalau didalami lebih jauh, kasus ini akan meluas. Harusnya ini menjadi tamparan buat semua pihak, baik kalangan akademisi maupun pemerintahan. Sistem harus diberesi.

Jika tidak, siapa saja akan terjebak di dalamnya,” ungkap Arie.

Sang guru besar Nama Rudi cukup dikenal di lingkungan akademisi. Rekam jejaknya di bidang perminyakan mencerminkan itu. Ia dikenal sebagai seorang akademisi ulung di bidang tersebut. Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962, ini menyelesaikan jenjang sarjananya di Institut Teknologi Bandung Jurusan Perminyakan pada 1985.

Rudi melanjutkan studi pascasarjananya di Technische Universitat Clausthal, Jerman, dan meraih gelar doktor pada 1991. Ia meraih penghargaan sebagai dosen ITB teladan pada 1994 dan 1998.

Gelar guru besar diraihnya pada 2010.

Setelah itu, ia masuk lingkaran birokrasi saat diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Deputi Operasi Migas pada tahun 2011. Kariernya menanjak. Presiden mengangkatnya sebagai Wakil Menteri ESDM pada 2012.

Tujuh bulan berikutnya, saat MK memutuskan untuk membubarkan BP Migas, Rudi dipercaya untuk menjadi Kepala SKK Migas. Setelah banyak mendapat pengalaman sebagai akademisi dan birokrat, kini sang profesor harus menjalani kehidupan di balik sel penjara.

Rudi tertangkap tangan menerima 400.000 dollar AS dari pelatih golfnya bernama Deviardi oleh KPK. Penangkapan dilakukan di kediaman Rudi yang terletak di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Selasa malam pekan lalu. Rudi beserta Deviardi dan seorang pengusaha trader minyak mentah, Simon Gunawan Tanjaya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

(KOMPAS.COM)

NASIONAL

Ini Kata Jero Wacik soal Temuan Uang di Kantor Sekjen Kementerian ESDM DARI ruang kerja Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai sejumlah 200.000 dollar AS dalam sebuah tas hitam. Asal-usul uang itu masih disidik KPK. Apa tanggapan Menteri ESDM Jero Wacik?

"Saya rasa itu (uang) operasional, kan biasa ada uang," kata Jero Wacik di Kementerian ESDM, Kamis pekan lalu. Dia mengibaratkan uang operasional itu seperti dompet bagi

perorangan. "Orang tugas kan bawa uang," lanjut Jero. Namun, dia mengaku tidak tahu pasti uang apa yang ditemukan KPK tersebut. Meski demikian, dia menampik uang tersebut dikaitkan dengan Partai Demokrat.

"Tadi ada yang bertanya (uang) ini untuk Partai Demokrat? Ya tidaklah!

Dari awal saya menjabat, saya tidak mau yang begitu-begituan dengan urusan partai," tepis Jero. Dia pun menyerahkan penelusuran asal-usul dan tujuan keberadaan uang itu kepada

KPK. Jero juga menyatakan berkomitmen untuk mendukung dan membantu KPK. "Kalau urusannya dengan hukum, begitu saja saya caranya berpikir. Serahkan ke KPK. Apa pun hasilnya nanti, jangan berspekulasi, jangan dibawa ke politik. Itu hukum sudah; biarkan saja KPK bekerja dengan tenang, kami akan support," kata dia.

Menyusul tertangkap tangannya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Selasa malam pekan lalu, KPK menggeledah beberapa lokasi termasuk kantor Sekjen Kementerian ESDM. Selain kantor ini, KPK juga menggeledah kantor Rudi.

Selain menemukan 200.000 dollar AS di ruang Sekjen Kementerian ESDM, KPK juga mendapatkan 60.000 dollar Singapura, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram dari kantor Rudi. Dari kotak

penyimpanan milik Rudi di Bank Mandiri, KPK mendapatkan uang sejumlah 350.000 dollar AS. Saat tertangkap tangan pada Selasa, KPK membawa serta barang bukti berupa uang tunai 400.000 dollar AS dari kediaman Rudi di Jalan Brawijaya VIII Nomor 30, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut disita pula sebuah sepeda motor dengan mesin berkapasitas besar, bermerek BMW, dengan nomor polisi B 3946 FT. (KOMPAS.COM)

Tersangka dalam dugaan penerima suap Rudi Rubiandini keluar mobil tahanan sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/8). KPK menetapkan mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka setelah tertangkap tangan oleh penyidik KPK terkait dugaan suap oleh perusahaan trader minyak asing.

Orang-orang Pintar Terjerat Korupsi KUALITAS moral seseorang rupanya tak selalu sejalan dengan gelar akademik yang diraihnya. Siapa pun dia, bahkan para profesor sekalipun, tak aman dari godaan korupsi. Jika memang ditemukan bukti awal dugaan korupsi yang dilakukannya, siapa pun bisa dijemput oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebut saja Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Pria kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962, ini dikenal sebagai akademisi ulung di bidang perminyakan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibawa keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi Rubiandini ditangkap Selasa malam pekan lalu karena diduga menerima suap dari pihak swasta. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW. Rudi menyelesaikan jenjang sarjananya di Institut Teknologi Bandung Jurusan Perminyakan pada 1985. Ia melanjutkan studi pascasarjananya di Technische Universitat Clausthal, Jerman, dan meraih gelar doktor pada 1991. Rudi meraih penghargaan sebagai dosen ITB teladan pada 1994 dan 1998.

Gelar guru besar kemudian diraihnya pada 2010.

Namun kini, Rudi harus berurusan dengan KPK lantaran kasus suap yang menjeratnya. Dia tertangkap tangan penyidik KPK di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta, pada Selasa (12/8/ 2013) dengan barang bukti pecahan dollar AS dan dollar Singapura yang nilainya lebih dari Rp 4 miliar, termasuk sebuah motor besar klasik keluaran BMW. Keesokan harinya, Rudi beserta pelatih golfnya, Deviardi, dan seorang pengusaha perdaganganminyak mentah, Simon Gunawan Tanjaya, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Bukan satu-satunya Rudi bukan satu-satunya akademisi yang masuk dalam pusaran korupsi.

Beberapa bulan lalu publik dikejutkan dengan ditetapkannya Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia Tafsir Nurchamid sebagai tersangka.

Guru besar FISIP UI ini diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011. Selama berkarier di UI, Tafsir pernah menjabat beberapa posisi penting. Sebelum jadi Wakil Rektor, dia pernah menjabat Wakil Kepala Program Diploma FISIP UI (1997-2004) dan Wakil Dekan untuk Urusan Non Akademik FISIP UI (20032007).

Di luar kehidupan akademisnya, Tafsir juga menjadi akuntan terdaftar dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi (1985-2003) dan

Komisaris Konsil PT JIEP Jaya (19972000).

Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda S Goeltom, terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan kepada anggota DPR periode 1999-2004 menjalani sidang vonis di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2012). Majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 100 juta, dan susbsider 3 bulan.

Sebelum Tafsir, ada tokoh akademisi UI lainnya yang juga terjerat korupsi.

Miranda S Goeltom misalnya. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu kini mendekam di penjara lantaran kasus suap cek perjalanan.

Miranda mengawali kariernya sebagai dosen pada tahun 1973 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia hingga menjadi guru besar di fakultas tersebut sampai sekarang. Wanita kelahiran Jakarta, 19 Juni 1949, ini meraih gelar sarjananya di Fakultas Ekonomi UI. Kemudian, dia meraih gelar Master Ekonomi Politik di Boston University, Amerika Serikat, dan gelar PhD di universitas yang sama.

Selanjutnya, ada nama Emir Moeis.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga politikus PDI-Perjuangan ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.

Sebelum menjadi anggota DPR pada 1999, Emir dikenal sebagai pengajar di UI. Dia menyelesaikan gelar sarjana di

ITB, kemudian menamatkan pendidikan pascasarjananya di UI, dan meraih gelar doktoral di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat.

Meskipun tidak dikenal sebagai pengajar, nama Andi Mallarangeng juga dikenal di kalangan orang-orang pintar lulusan luar negeri. Andi meraih gelar doktornya di Northern Illinois University, AS, sebelum diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Namun kini, Andi berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang dan menanggalkan jabatan menterinya.

Orang pintar dan korupsi Terjeratnya orang-orang pintar dalam kasus korupsi seolah menjadi hal yang lumrah. Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, rata-rata mereka yang terlibat korupsi adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Mereka berasal dari kalangan pendidikan tinggi yang kemudian menjabat di kursi pemerintahan atau legislatif.

"Kalau enggak pintar, ya enggak bisa korupsi. Kalau di KPK memang sudah ada beberapa doktor yang jadi koruptor," kata Johan, Kamis (15/8).

Dia juga mengatakan, KPK tak akan pandang bulu. Siapa pun orang itu, bergelar profesor ataupun doktor, jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, KPK tetap memprosesnya secara hukum. "Jadi enggak ada hubungannya, ya bagaimana moral dia. Ini bukan soal gelar profesor atau doktor," kata Johan.

Siapa pun bisa terjerat

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai, terlibatnya akademisi dalam pusaran korupsi semakin menunjukkan bahwa kekuatan korupsi di Indonesia semakin sistemik dan semakin menggerogoti profesionalisme, apa pun jenis profesinya.

"Kalau tidak dibongkar dari akarnya, siapa pun bisa saja terjebak dalam korupsi," ujar Arie saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/8/2013).

Arie menegaskan, kini korupsi sudah tak pandang bulu. Baik akademisi, birokrat, aktivis, maupun aparat penegak hukum bisa saja masuk dalam perilaku korup. Ia mencontohkan kasus korupsi yang justru terjadi di institusi pendidikan seperti dugaan korupsi proyek perpustakaan UI. Kasus Rudi, sebutnya, hanyalah bagian kecil dari gunung es yang tampak di permukaan.

"Kini perguruan tinggi sudah masuk scope sistem dari korupsi yang bekerja.

Ini sudah membahayakan jika terus dibiarkan," katanya.

Arie menampik anggapan adanya culture shock yang terjadi saat seorang akademisi yang biasa hidup sederhana harus menjadi birokrat dengan segala kewenangan dan kemewahan yang ada.

Menurutnya, faktor yang menyebabkan semakin korupnya para pemangku kepentingan di negeri ini adalah sistem yang ada di setiap instansi pemerintahan hingga aparat penegak hukum.

"Sistem itu harus segera dirombak total. Sistem birokrasi harus bisa mengimplementasikan deteksi dini atas tindakan korup," tegasnya. (KOMPAS.COM)

mantan Kepala SKK Migas Rudi Rudiandini, KPK menyita uang senilai 400.000 dollar AS dan motor BMW. Penyelidikan dikembangkan hingga menemukan lagi uang 90.000 dollar AS dan 127.000 dollar Singapura.

Di rumah tersangka Ardi, KPK menyita uang tunai 200.000 dollar AS. Tak hanya itu, KPK kembali menyita uang 2.000 dollar AS dan kepingan emas seberat 180 gram dari ruang kerja kepala SKK Migas yang dipakai Rudi. Ada lagi uang 350.000 dollar AS di dalam kotak deposit di Bank Mandiri, Jakarta. Ditemukan juga uang

200.000 dollar AS di ruang kerja Sekjen Kementerian ESDM Maryono Karyo.

Temuan tersebut merupakan yang terbesar bagi KPK. Namun, hingga saat ini Presiden belum berkomentar soal kasus itu, baik secara langsung maupun lewat jejaring sosial.

Kemarin, Presiden hanya berbicara terkait situasi di Mesir lewat Twitter dan jumpa pers khusus di Istana Merdeka.

Presiden menyampaikan pernyataannya dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. (KOMPAS.COM)

Pidato Presiden 55 Menit

Korupsi Hanya Disinggung 22 Detik PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung masalah korupsi dalam pidato kenegaraannya menjelang HUT Ke-68 Kemerdekaan RI di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Hanya, dari total durasi pidato sekitar 55 menit, Presiden hanya berbicara 22 detik soal korupsi.

Masalah ini pun disinggung oleh Presiden sesaat sebelum menutup pidato. Sebelumnya, Presiden berbicara mengenai berbagai hal seperti ekonomi, toleransi, pemilu, masalah di negara lain, hingga perannya

di dunia internasional.

Apa yang dikatakan Presiden soal korupsi?

"Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya Indonesia yang makin bersih. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK untuk terus melakukan langkah-langkah efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih," katanya.

Ucapan Presiden tersebut langsung disambut tepuk tangan ratusan anggota

DPR dan DPD yang hadir. Selain para anggota Dewan, hadir pula Wakil Presiden Boediono, jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, dan undangan lain.

Seperti diketahui, korupsi di jajaran pemerintah terus menjadi sorotan masyarakat. Baru-baru ini publik digegerkan terungkapnya dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

KPK menemukan harta fantastis yang diduga hasil suap. Dari rumah

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

SUMUT

Kepala SDN Soroma’asi Dilaporkan ke Kejari NIAS – Sejumlah masyarakat dan guru-guru SDN 078468 Soroma’asi Kecamatan Ulugawo melayangkan laporan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Kadis pendidikan, Kapolres, DPRD, dan Bupati Nias pada 2 Agustus lalu melaporkan dugaan korupsi oknum kepala sekolah SDN Soroma’asi yang merangkap Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ulugawo.

Asazatulo Zai bersama bendahara dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang juga merangkap sebagai operator sekolah, Bezatulo Zai. Salah seorang pelapor yang merupakan guru GTT SDN Soroma’asi, Raniasa Zebua yang dihubungi pada Jumat tiga pekan lalu mengatakan, dana BOS

untuk pengadaan buku sekolah yakni buku teks pelajaran yang telah di anggarkan mulai tahun ajaran 2009 periode Juli - Desember sampai tahun pelajaran 2013 periode Januari - Juni hanya formalitas karena hanya sebagian yang di beli.

Kemudian, belanja jasa seperti mesin genset dan laptop sudah beberapa kali di anggarakan Kepsek dan bendahara BOS sampai sekarang belum ada. Demikian juga honorarium para pegawai honorer/guru tidak tetap untuk penyusun kisi-kisi soal ujian, penyedia naskah soal, pengawas ujian di ruang kelas, pemeriksaan ujian siswa, penyusunan soal ulangan harian serta umum, dan

honor penyusunan laporan hasil belajar siswa tidak pernah di bayar Kepsek dan bendahara BOS. Dan di duga di selewengkan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, dana perawatan sekolah atau dana rehab ringan tidak pernah di sasarkan oleh Kepsek dan bendahara. Kalau di pertanyakan kemana sasaran penggunaan dana, Kepsek dan bendahara mengatakan guru-guru tidak perlu tahu karena yang mempertanggungjawabkan dana BOS adalah mereka berdua, ujar sumber menirukan ucapan Kepsek.

Demikian juga pada data anak sekolah tetap, di duga telah di manipulasi jumlah siswa, ada data siswa siluman yang dibuat Kepsek

dan bendahara untuk mendapatkan dana seperti pada penerimaan bea siswa di kantor pos, padahal anak sekolah yang terdaftar tidak pernah ditemukan. Bahkan oknum Kepsek telah mengalihkan bea siswa berprestasi kepada anaknya dan anak seorang guru yang merupakan familinya padahal tidak berhak.

Kepsek juga telah mengangkat seorang guru yang di duga tidak memiliki ijazah SMA bernama Filimani Ndruru, bahkan sudah keluar NUPTK-nya padahal syarat utama untuk menjadi tenaga pendidik pada administrasi minimal berpendidikan terakhir SLTA atau sederajat.

Hebatnya lagi, Kepsek sering mabuk di sekolah bahkan mem-

bawa miras di ruang belajar, serta mengajak para guru untuk minum di depan siswa. Dia juga jarang masuk kerja dan tinggal di rumah yang dibelinya di Kecamatan Idanogawo di duga hasil korupsi.

Selanjutnya, Kepsek menerima dana APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp 450 juta untuk membangun SMP satu atap di Soroma’asi dan sampai sekarang belum siap.

"Kami mengharapkan Kajari dan Kadis pendidikan mengusut kasus ini karena ada indikasi merugikan keuangan negara," kata sumber. Kepala SDN Soroma’asi ketika dihubungi melalui ponsel sedang tidak aktif. Ada informasi, Kepsek sering ganti kartu karena takut di hubungi.(YAGI)

Pintu Air di Areal Perkebunan Teluk Pulau Hilir - Proyek irigasi dan rawa senilai Rp 3,3 miliar sumber dana APBN tahun anggaran 2013, pelaksana PT Brawidjaya Yudhatama lokasi Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimbo Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.

"Proyek ini terdiri dari 3 item yaitu normalisasi irigasi, pembangunan pintu air, dan semenisasi jalan di kawasan persawahan," ujar Kepala Dusun Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Amat Syamsuddin, Minggu pekan lalu.

Amat menyayangkan pelaksanaan proyek karena tidak tepat sasaran, asal jadi, seperti pembangunan pintu air yang di bangun di areal perkebunan kelapa sawit.

Mestinya pintu air tersebut dibangun di areal persawahan, sesuai rencana semula yang dapat mengairi sawah masyarakat seluas 100 hektar lebih.

"Akibatnya, pintu air terancam mubajir. Selain itu, semenisasi dari dan menuju persawahan masyarakat dan normaliasi dikerjakan tidak sesuai spek," katanya.

Masih kata Amat, normalisasi irigasi sesuai kontrak sepanjang 5 KM terdiri 2 lokasi dengan volume

Pintu air yang dibangun di areal perkebunan.

4 meter x 3 KM dan 8 meter x 2 KM. Normalisasi dilaksanakan saat banjir sehingga kedalaman penggalian sama dengan kedalaman sebelum di normalisasi.

Sementara semenisasi juga

terdiri dari 2 lokasi. Lokasi pertama sepanjang 1000 meter x 2 meter, dan lokasi lainnya 500 meter x 2 meter, namun matrial yang digunakan bercampur tanah dan badan jalan menggunakan tikar

besi beton. Proyek ini terindikasi tidak sesuai kontrak dan semenisasi jalan belum diserahterimakan, di beberapa titik terjadi keretakan dan patah.

"Masyarakat mendesak Depar-

temen PU meninjau kembali proyek tersebut dan melakukan perbaikan. Masyarakat menginginkan proyek yang dibangun dengan biaya APBN tersebut dapat bertahan lama," pungkasnya.(PUR)

Sekdakab Labura Siap Hadapi Sidang PTUN LABURA - Untuk mendorong efektivitas kerja aparatur Pemkab Labura, ada indikator yang menjamin kinerja menggunakan waktu dan anggaran dengan efektif dan efesien.

Salah satunya dengan memanfaatkan aset daerah berupa gedung untuk dipergunakan melayani masyarakat dengan menghentikan transaksi kontrak lanjutan sama pihak di luar Pemkab.

Kadis Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Khairul Saleh Hasibuan SE menyatakan, Labura memiliki gedung sendiri untuk perkantoran tanpa menyewa. Maka

seluruh gedung milik Pemkab yang selama ini di sewakan dan di alihgunakan terhadap pihak ke dua di luar kinerja Pemkab harus di hentikan transaksi kontrak baru.

Gedung yang disewakan sejak 2011-2013 tersebut harus di kosongkan para penyewa dan dipergunakan menjadi kantor beberapa SKPD. Gedung di Jalan Jenderal Sudirman, Aek Kanopan melalui surat berita acara penyerahan aset dari Labuhan Batu Induk dengan Labura tanggal 16 November 2011. Sebelum Labuhan Batu dilebur menjadi tiga kabupaten yang salah satunya

Labura, gedung 29 unit itu disewakan mulai 22 Agustus 1987 dan berakhir 22 Agustus 2011.

"Lahirnya Kabupaten Labura pada 2008 dengan Ibukota Kabupaten Aek Kanopan secara otomatis gedung-gedung yang di sewakan tersebut milik Pemkab Labura. Surat edaran yang di tandatangani Sekdakab Drs Edy Sampurna Rambey yang ditujukan kepada para penyewa yang isinya batas waktu pengosongan gedung sampai 31 Agustus 2013 sudah tepat," kata Khairul.

Namun ada beberapa penyewa mengajukan gugatan tentang

pengosongan gedung ke PTUN MEDAN dengan nomor surat gugatan No:79/2013/PTUN-MDN Tanggal 31 Juli 2013. Belum jelas tujuan gugatan tapi diakui surat panggilan dari pihak PTUN ke Sekda sudah tiba namun untuk menghadiri panggilan belum tau.

Sekda tidak dapat di konfirmasi, dari Kabag Humas dan Infokom Syahrul Adnan Hasibuan SE menyatakan, pengosongan sudah di bahas oleh pejabat berwenang.

Sekda siap bila memang hal ini di PTUN-kan. "Itu realistis dan hak mereka bila kurang senang silahkan di adukan nanti ada keputusan

di PTUN. Kita yang minta hak kita, bukan melanggar perjanjian.

Pokoknya Pemkab Siap menerima gugatan mereka. Tujuannya demi menyelamatkan anggaran yang mubazir," kata Syahrul.

Dia bilang, setelah dihitung hasilnya, ratusan juta menutupi anggaran sewa gedung yang seharusnya tidak terjadi. Hasil yang di dapat Pemkab Labura setiap tahun dari sewa gedung berjumlah 29 unit hanya Rp 426.300.000. Sedangkan untuk membayar sewa gedung yang dijadikan kantor terdiri dari 13 unit kantor SKPD sebesar Rp 600 juta. (MSH)

“Tapi surat itu bukan termasuk akta notaris, melainkan di daftarkan karena surat termasuk akta di bawah tangan.

Mereka sendiri yang melakukan serta membuat surat perjanjian tanpa perantaraan pejabat umum.

Setelah surat perjanjian selesai, mereka meminta saya agar di bukukan dan di daftarkan di Depkumham. Soal kebenaran tentang orang-orang yang terlibat, termasuk saksi-saksinya, saya tidak tahu. Karena yang datang adalah orang kepercayaan Zulkifli, saya kurang ingat namanya, soalnya sudah dua tahun lalu kejadiannya,” kata Sapri panjang lebar.

Seperti telah diberitakan, memasuki tahun ketiga masa kepemimpinannya, walikota dan

wakil walikota Tanjungbalai terindikasi telah ‘menjual’ Tanjungbalai ke seorang pengusaha masa Pemilukada lalu.

Hal ini di tuang dalam surat perjanjian dan di daftarkan ke Notaris Sapri SH dengan nomor : 919/W/SI/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010. Dalam surat tersebut, pengusaha akan memberikan bantuan moril dan materil kepada pasangan Thamrin-Rolel untuk memenangkan Pemilukada Tanjungbalai 2010. Sebagai imbalannya, jika keduanya menang, pasangan ini memberikan kontribusi kepada si pengusaha yang isinya terdiri dari tujuh poin di antaranya memberikan proyek bernilai miliaran rupiah setiap tahun.

Romaynoor Diduga Terlibat, DPRD Tanjungbalai Bungkam TANJUNGBALAI - Mandeknya kasus penandatanganan perjanjian antara Walikota Tanjungbalai Thamrin Munthe dan Wakil Walikota Rolel Harahap dengan pengusaha setempat bernama Zulkifli Batubara alias Haji Zul saat masa tahapan Pemilukada 2010 lalu, diduga akibat keterlibatan Ketua DPRD Tanjungbalai Romaynoor yang ikut sebagai saksi menandatangani surat perjanjian tersebut.

Hal ini dikatakan Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Rusnaldi Darma Siahaan dan Wakil Ketua DPC Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi pada Rabu pekan lalu. Menurut keduanya, kuat dugaan kasus ini tidak akan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ditangani serius aparat penegak hukum. Alasannya,selain melibatkan kepala daerah, juga melibatkan orang nomor satu di DPRD Tanjungbalai maka akan banyak pejabat yang terlibat.

Menurut Rudi, keterlibatan Ketua DPRD Tanjungbalai sebagai saksi di duga sebagai alasan kenapa DPRD Tanjungbalai selaku wakil rakyat tak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini. "Anggota dewan selaku wakil rakyat tak berani menegakkan kebenaran karena pimpinan tertinggi mereka terlibat dalam masalah ini," ujarnya.

Mereka bilang kasus ini jelasjelas ada unsur tindak pidana gratifikasi. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara di anggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Berapapun nilai yang diterima, sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut segera melapor ke KPK,” katanya.

Sebelumnya, notaris di Tanjungbalai Sapri SH mengakui dan membenarkan ada surat perjanjian antara H Zulkifli Batubara dengan H Thamrin Munthe MHum dan Rolel Harahap. Bahkan surat bernomor 919/W/SI/VIII/2010 tertanggal 9 agustus 2010 itu sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

(HER)

Konsultan Pengawas Terindikasi Fiktif

Mega Proyek di Sei Kepayang Asal Jadi SEI KEPAYANG – Pelaksanaan mega proyek senilai Rp 5,2 miliar berupa pengaspalan hotmix dan agregat base A dan B sepanjang 1,3 KM dan lebar 5 meter oleh kontraktor PT Res Karya di Sei Lunang, Desa Sei Sembilang, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan, yang di kelola Dinas Bina Marga Provinsi Sumut UPTD Tanjung Balai-Asahan dikerjakan asal jadi.

Hal itu dibuktikan dengan pembangunan tembok penahan tanah menggunakan batu cadas tapi tidak memakai cerocok, sementara kondisi tanah rawarawa dan setiap saat terendam air pasang surut dari sungai sekitarnya. Akibatnya, tembok

penahan yang sudah selesai di bangun mulai retak-retak bahkan ada yang rubuh.

Hal yang sama pada pengaspalan hotmix AC-BC dan ACWC serta agregat base A dan B yang dilakukan tanpa di dahului pembersihan badan jalan dari lapisan tanah, sisa-sisa batang kelapa dan rumput yang menutup permukaan badan jalan.

Pantauan di lapangan hingga Rabu pekan lalu, tak pernah terlihat konsultan pengawas dari PT Transima Citra Indo Consultant.

Kuat dugaan fiktif karena di plang proyek nama konsultan pengawas ditulis tangan dengan spidol, berbeda dengan data lain yang tercetak rapi.(HER)

Peminat Fisika dalam SPMPD USU Minim MEDAN - Peminat program studi Fisika dalam ujian tertulis seleksi penerimaan mahasiswa program diploma Universitas Sumatera Utara (SPMPD USU) sangat minim. Dari total 4.198 peserta ujian tertulis ini, hanya 32 orang di antaranya yang mengambil jurusan tersebut.

Sementara, program studi paling diminati dalam SPMPD USU tahun ini antara lain Administrasi Perpajakan dan Akuntansi.

Bahkan, Administrasi Perpajakan menempati peringkat pertama dengan jumlah peserta lebih dari 1.000 orang.

Ketua Panitia SPMPD USU, Prof Dr Zulkifli Nasution, dalam keterangan pers di Sekretariat PUML USU, Kamis (15/8), mengaku sedih dengan fenomena minimnya peserta dari kelompok ilmu eksakta, khususnya Fisika tersebut.

Diungkapkannya, minimnya peserta ujian program studi Fisika ini bukan hanya terjadi saat SPMPD, tetapi juga dalam ujianujian penerimaan mahasiswa baru yang sudah dilakukan universitas ini, seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM-PTN), seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM-PTN) dan ujian masuk bersama perguruan tinggi (UMB-PT).

Bahkan, sebutnya, dalam salah satu seleksi, USU harus menambah jumlah peserta yang diterima untuk program studi ini akibat minimnya peserta tersebut. Namun, penambahan itu

sesuai dengan mekanisme yang diatur.

Menurut Zulkifli, kondisi ini sungguh memprihatinkan. Minimnya minat masyarakat, khususnya pelajar menekuni ilmu eksakta berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.

“Bangsa-bangsa besar seperti yang kita kenal selama ini, berhasil mencapai kemajuan antara lain berkat peranan ilmu eksakta dan ilmuwannya, seperti Amerika Serikat, Rusia dan lainnya,” katanya.

Ditegaskannya, menjadi tugas dan tanggung jawab kolektif bangsa ini supaya fenomena sekaligus gambaran kurang menggembirakan terhadap dunia pendidikan di negara bias dicarikan jalan keluarnya.

Di bagian lain keterangannya, Zulkifli yang antara lain didampingi oleh Kepala Humas USU, Bisru Hafi, itu menyebutkan pelaksanaan SPMPD USU yang berlangsung sehari, kemarin (15/8) berlangsung dan berakhir lancar.

Total peserta SPMPD USU sebanyak 4.198 orang. Mereka terbagi ke dalam tiga kelomok ujian, yakni ilmu alam (IPA) sebanyak 1.140 peserta, kelompok social (IPS) sebanyak 1.888 peserta, dan campuran (IPC) sebanyak 1.170 peserta.

Melalui ujian ini, USU akan menerima 2.265 calon mahasiswa baru yang ditampung ke dalam 15 program studi. Pengumuman hasil ujian dijadwalkan pada 22 Agustus 2013 di situs http://spmpd.usu.ac.id.(FER)

USU Terima Bantuan Satwa MEDAN - Rektor USU, Prof DR dr Syahril Pasaribu mengatakan bahwa apa yang disumbangkan oleh Yayasan Rahmat Indonesia merupakan kebanggan USU dan kita semua oleh karena itu perlu dijaga bersama.

"Kita patut berbangga melalui Yayasan Rahmat Indonesia yang dipimpin oleh Bapak DR H Rahmat Shah telah membangun dan melakukan pemugaran area pendidikan konservasi satwa.

Berdasarkan area yang telah kita siapkan, pihak pak Rahmat menatanya sebagai area konservasi dan menyediakan satwasatwanya," ujar Rektor usai penandatanganan serah terima bantuan minggu kemarin.

Dia bilang, kepedulian Rahmat Shah sebenarnya terhadap USU sudah lama, dimana sebelumnya beliau sebagai ketua dewan pakar Cikal USU, berhasil meraih predikat yang terbaik pada masa itu, begitu pula abang kandung beliau, Anif yang menyumbangkan Gedung Kuliah Bersama.

"Sekarang beliau sumbangkan lagi dalam bentuk konservasi satwa, apalagi beliau selaku ketua umum PKBSI, terus mencari dan mengembangkan kemitraan. Atas bantuan beliau, kami tentunya akan merawat dengan baik dan akan fokus kepada kesejahteraan dan keamanan satwa," ujar Sayhril.

Acara yang digelar dalam

bentuk penandatanganan berita acara serah terima bantuan sekaligus penandatanganan prasati oleh Rektor USU dan Ketua Yayasan Rahmat Indonesia, diikuti oleh para pembantu rektor IV Prof.Ningrum dan Pembantu Rektor V, Yusuf Husni, dekan, pimpinan lembaga serta elemen mahasiswa.

Rahmat Shah menyatakan bahwa bantuan yang diberikan tidak besar, namun berarti bagi masyarakat.

"Kita negara mega biodiversity, jadi kita harus terus berupaya melestarikan flora fauna yang merupakan anugerah yang tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. Yang paling penting adalah kepedulian kita."

"Kalau bisa tiap provinsi atau kabupaten/kota ada tempat hiburan yang layak, mendidik dan terjangkau bagi masyarakat, seperti Kebun Binatang, Taman Hewan atau Taman Satwa. USU jadi kampus pelopor dalam pengadaan sarana dan prasarana konservasi satwa. Mudah-mudahan perguruan tinggi yang lain bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh USU," ujar Ketua Umum PKBSI ini.

Usai penandatanganan prasasti, dilanjutkan peninjauan area konservasi yang diikuti oleh seluruh undangan, dimana Rahmat Shah langsung memberikan keterangan-keterangan mengenai satwa kepada jajaran USU dan para undangan.(FER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Marganda Sihombing (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Sabaruddin Panjaitan (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

LIPSUS

Horeee... Rahudman Bebas...!

Wali Kota Medan nonaktif Drs H Rahudman Harahap divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Sugianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (15/8/2013).Vonis bebas ini merupakan vonis perdana di pengadilan ini. Pro dan kontra bermunculan seuai vonis, apalagi karena sebelumnya tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Dwi Aries Sudarto, Albert Pangaribuan, Polim Siregar, dan Marcos Simaremare menuntut terdakwa dengan pidana empat tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,1 miliar.

Alasan jaksa waktu itu, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bahkan jaksa sempat meminta majelis hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa.Rahudman didakwa korupsi dana TPAPD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp 1,5 miliar saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2004-2005. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp 2,071 miliar atau setidaknya sebesar Rp 1,590 miliar sesuai hasil penghitungan BPKP Perwakilan Sumut. (Mei)

FITRA : Simpul Utama Mafia Peradilan Menguat SETELAH menjalani sidang selama tiga bulan sejak sidang perdana pada 3 Mei lalu, Rahudman Harahap akhirnya di vonis. Hakim bersepakat Rahudman tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau menyalahgunakan kewenangannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain." Dibebaskan dari dakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim saat itu.

Vonis bebas hakim untuk Rahudman sangat berbeda dari tuntutan jaksa yang menuntutnya empat tahun penjara karena bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa kukuh menyatakan Rahudman bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara korupsi anggaran TPAPD senilai Rp 1,5 miliar.

Melihat jalannya persidangan dan vonis bebas itu, Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA) khawatir fakta-fakta hukum selama tiga bulan persidangan diabaikan hakim.

"FITRA memiliki delapan catatan penting dari bebasnya Rahudman Harahap. Tapi yang paling menghkawatirkan dari bebasnya Rahudman dari segala dakwaan korupsi adalah menguatkannya simpul utama mafia peradilan di Sumut," kata Sekretaris Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum, Jumat pekan lalu.

Menurut Rurita, fakta yang tak boleh diabaikan hakim adalah persidangan lain pada kasus yang sama yakni korupsi TPAPD Tapsel tahun anggaran 2005 dengan terdakwa Amrin Tambunan, bekas Bendahara Pemkab Tapsel, Mahkamah Agung menghukum empat tahun penjara dan memerintahkan Amrin Tambunan mengembalikan kerugian negara Rp 1.590.944.500.

"Kenapa hakim Pengadilan Tipikor Medan malah membebaskan Rahudman dari segala dakwaan korupsi TPAPD Tapsel tahun

anggaran 2005?" ujarnya.

Delapan catatan penting yang dimiliki pihaknya adalah: 1. Putusan bebas Pengadilan Tipikor Medan atas perkara korupsi dengan terdakwa Rahudman Harahap telah menodai dan melukai rasa keadilan rakyat. Keputusan tersebut juga ikut mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan.

2. Meminta Komisi Yudisial untuk segera memeriksa majelis hakim yang mengadili perkara korupsi dengan terdakwa Rahudman Harahap.

3. Mendesak Mahkamah Agung untuk segera melakukan eksaminasi putusan Pengadilan Tipikor Medan atas perkara korupsi dengan terdakwa Rahudman Harahap yag telah meruntuhkan wibawa dan mengikis kredibilitas dan legitimasi lembaga peradilan dengan putusan yang bertentangan dan melukai sekaligus menodai rasa keadilan.

4. Mendesak jaksa untuk melakukan banding/kasasi atas putusan bebas terhadap perkara korupsi dengan terdakwa Rahudman Harahap.

5. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk tetap menonaktifkan Rahudan Harahap sebelum perkara hukum yang berakitan dengannya berkekuatan hukum tetap (inkracht), sekaligus mengevaluasi kinerja birokrasi pemerintah kota Medan yg patut diduga sarat akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan jauh dari prinsip clean government dan good governance.

6. Seluruh jajaran penegak hukum untuk introspeksi diri karena putusan bebas Pengadilan Tipikor Medan atas perkara korupsi dengan terdakwa Rahudman Harahap telah menguatkan dugaan yg beredar di kalangan masyarakat bahwa Sumatera Utara, kota Medan khususnya adalah salah satu biang bobroknya tertib hukum sekaligus menguatkannya sebagai simpul utama mafia peradilan.

7. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan tindakan nyata di Sumatera Utara yang dalam kondisi darurat korupsi.

8. Terhadap seluruh stakeholder anti korupsi untuk tidak patah arang dan tetap terus berjuang untuk memberantas korupsi. (MEI)

Amrin Akui Perbuatannya Atas Permintaan Rahudman

Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap terdakwa kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) tahun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan, menangis saat mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumut, Kamis (15/ 8). Majelis hakim menyatakan vonis bebas bagi Rahudman Harahap karena tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp. 1,5 miliar.

SALAH satu saksi, yang sudah dipidana dalam perkara sama, menyatakan perbuatannya atas permintaan terdakwa.

"Setelah saya cairkan dari bank, dananya diminta pimpinan. Saya berikan," kata Amrin Tambunan, mantan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapsel 2002-2005, di hadapan majelis hakim yang diketuai Sugiyanto.

Saat hakim menanyakan siapa atasannya, Amrin menjawab, "Drs Rahudman Harahap."

Amrin sudah dipidana 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara dugaan korupsi TPAPD ini. Dia sekarang ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan, setelah beberapa waktu lalu dipindahkan dari Lapas Padangsidimpuan.

Dalam kesaksiannya, Amrin menyatakan, sebagian dana TPAPD Tapsel triwulan 3 dan seluruh dana triwulan 4 pada 2005 terpakai untuk menambah biaya perjalanan dinas bupati, wakil bupati dan sekda Tapsel.

"Uangnya (perjalanan dinas) ada, tapi kurang," papar Amrin. Dia menyatakan kwitansi untuk biaya perjalanan dinas itu sebenarnya ada. Namun, dokumen itu tidak dikembalikan pengacara yang sudah diberhentikannya.

Ditanya soal uang pengganti kerugian negara Rp 1,5 miliar yang dibayarkannya pada persidangan di PN Padangsidimpuan, Amrin menyatakan pembayaran itu atas anjuran jaksa. Tiga hari sebelum sidang putusan, penasihat hukum dan kasipidsus memerintahkannya agar mengganti kerugian negara itu.

"Yang jelas uang itu atas perintah Kasipidsus, kalau tak kau bayar maka hukumanmu akan tinggi kali," paparnya.

Hanya saja, Amrin mengaku tidak tahu dari mana asal uang itu. Setahunya uang itu berasal dari seseorang bernama David, namun dia tidak mengenal sosok ini.

Hakim Sugiyanto bertanya, "Apakah itu uang terdakwa?"

"Tidak tahu Pak Hakim. Karena saya lhat uang itu terletak di meja majelis hakim," jawab Amrin.

"Berarti uang misterius ya," tukas Hakim Sugiyanto.

Dalam sidang itu, JPU juga menunjukkan bukti dokumen pencairan dana kepada majelis hakim, saksi dan terdakwa. Berkas itu memuat tanda tangan Amrin dan Rahudman.

Saat ditanya tanggapannya, Rahudman menyanggah kesaksian Amrin. Dia menyatakan bekas bawahannya itu tidak ada soal pelaporan pencairan dana TPAPD. "Terpenting, pertanggungjawaban TPAPD itu sudah sesuai. Saya tidak pernah menerima, kalau pernah menerima, pasti ada kwitansinya. Kwitansi dia saja dipalsukannya," ucap Rahudman.

Namun, Amrin tetap pada keterangannya.

Sebelumnya dia menjawab, "Kalau menurut Bapak, bagaimana mungkin saya sebagai golongan 3A tidak melaporkan itu kepada atasan saya. Saya golongan 3A boleh dibilang tidak punya apa-apa."

(MERDEKA.COM)

ENAM KEJANGGALAN VONIS bebas ini mengundang pro dan kontra. Pendukung Rahudman langsung bersorak gembira mendengar putusan majelis hakim. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mereka akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Rahudman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada Oktober 2010 setelah Amrin Tambunan, eks bendahara pemegang kas Setdakab Tapsel yang terbelit perkara serupa - diadili dalam kasus sama. Dalam dakwaan, Amrin disebut memperkaya mantan atasannya itu. Namun, Rahudman baru diadili mulai 23 Mei 2013.

Sejumlah fakta muncul dalam perjalanan kasus ini.

Berikut catatan dan kejanggalan yang terjadi: 1. Pecahkan rekor Vonis bebas terhadap Rahudman Harahap , Kamis (15/8), merupakan vonis bebas pertama yang dijatuhkan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Medan. Dia menjadi satu-satunya terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah sejak Pengadilan Tipikor Medan terbentuk pada 2011.

Sebelum vonis bebas terhadap Rahudman, tidak satu pun dari seratusan terdakwa perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Medan lolos dari hukuman. Mantan Wali Kota Pematang Siantar, RE Siahaan, yang dijatuhi hukuman

8 tahun penjara tercatat sebagai terdakwa kasus korupsi dengan hukuman tertinggi yang diputus majelis hakim di pengadilan ini.

Namun, sebelum Pengadilan Tipikor Medan terbentuk, sejumlah vonis bebas memang terjadi pada perkara korupsi yang disidangkan di PN Medan.

2. Hakim dan pengacara yang sama Sosok Sugiyanto menjadi perhatian setelah majelis hakim yang dipimpinnya menjatuhkan vonis bebas kepada Rahudman Harahap . Pria yang dikabarkan segera pindah tugas ke PN Surabaya ini menjadi pembicaraan karena beberapa kali menjatuhkan vonis tidak bersalah kepada terdakwa korupsi.

Ditambah dengan vonis bebas kepada Rahudman, Sugiyanto setidaknya sudah tiga kali mengetuai majelis hakim yang menjatuhkan vonis tidak bersalah kepada terdakwa korupsi. Dua perkara lainnya disidangkan di PN Medan, sebelum terbentuknya Pengadilan Tipikor Medan pada 2011.

Kedua vonis bebas lainnya yaitu perkara korupsi tukar guling (ruilslag) lahan Kebun Binatang Medan (KBM) yang diputus pada Jumat 27 Mei 2010. Majelis hakim yang diketuai Sugiyanto membebaskan? Ramli Lubis (56), mantan Sekda dan Wakil Wali Kota Medan, yang jadi terdakwa dalam perkara ini.

Pengacara Ramli ketika itu pun sama dengan penasihat hukum Rahudman, yaitu Hasrul Benny Harahap.

Satu perkara lagi yang divonis bebas yaitu kasus korupsi pembangunan gedung Politeknik Kesehatan (Poltekes) Medan. Saat itu, Kamis 7 Oktober 2010, majelis hakim yang juga diketuai Sugiyanto membebaskan terdakwa Koesman Wisohudiono.

3. Pelaku lain misterius Vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim kepada Rahudman Harahap menyisakan pertanyaan: Siapa pelaku lain yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi TPAPD Pemkab Tapsel pada 2005 bersama mantan Bendahara Umum Setdakab Tapsel, Amrin Tambunan?

Amrin Tambunan divonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Pengadilan tinggi mengubah hukumannya menjadi 2 tahun penjara. Kemudian, Mahkamah Agung memperberatnya menjadi 4 tahun penjara.

Putusan majelis hakim, mulai di tingkat PN Padangsidimpuan hingga Mahkamah Agung menyatakan Amrin Tambunan alias Amrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi. Dia dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan memunculkan tanda tanya. Pada persidangan, Amrin mengaku diperintah Rahudman untuk melakukan perbuatannya.

Namun, Rahudman tegas membantahnya.

Jika Rahudman dibebaskan, siapa orang lain yang turut serta dalam tindak pidana korupsi itu?

4. Uang pengganti 'Siluman' Kasus dugaan korupsi TPAPD Pemkab Tapsel memunculkan sejumlah keanehan. Salah satunya, terpidana dalam perkara ini yaitu Amrin Tambunan tidak tahu siapa pembayar uang pengganti kerugian negara, yang menjadi kewajibannya.

Selain menjatuhi Amrin dengan hukuman 3 tahun penjara (akhirnya menjadi 4 tahun penjara di Mahkamah Agung), majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga mewajibkannya membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1.590.944.500. Uang pengganti itu telah dibayar saat perkara disidangkan di PN Padangsisdimpuan. Masalahnya, siapa yang membayar uang itu tidak diketahui.

Amrin mengaku tidak tahu

asal uang itu. Setahunya, uang itu dari seseorang bernama David, namun dia tidak mengenal sosok ini.

Saat ditanya hakim, apakah uang itu dari terdakwa Rahudman Harahap , Amrin juga mengaku tidak tahu.

"Tidak tahu Pak Hakim, karena saya lihat uang itu sudah terletak di meja," jawab Amrin saat memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor Medan.

Bukan cuma uang yang misterius, sejumlah dokumen dalam perkara ini juga sempat dikabarkan hilang. Pihak kejaksaan pernah mengakui hilangnya dokumen ini yang kemudian menjadi alasan tersendatnya penanganan kasus ini.

Selain kejaksaan, Amrin? juga mengaku berkasnya hilang.

Menurut dia, dokumen dan berkas-berkas itu dibawa kabur pengacaranya yang lama.

5. Tak ditahan tapi beri jaminan Sejak penyidikan hingga divonis bebas Rahudman Harahap tidak pernah ditahan.

Begitu pun, keluarganya justru memberikan uang jaminan.

Uang jaminan itu diserahkan saat tersangka korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan 2005, Rahudman Harahap , yang merupakan Wali Kota Medan, dilimpahkan ke Kejari Padangsidimpuan.

"Ada jaminan dari keluarga-

nya yang ditandatangani anaknya Dedi. Dia juga menyerahkan uang jaminan.

Jumlahnya Rp 100 juta mungkin," kata Kajari Padangsidimpuan Freddy Azhari Siregar seusai pelimpahan tersangka dan barang bukti di Kejati Sumut, Jumat pekan lalu.

Saat itu, Freddy menyatakan Rahudman memang tidak ditahan. Alasannya, mereka yakin Rahudman tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut ketika itu Noor Rachmad menyatakan pihaknya memang meminta jaminan. "Saya minta harus ada jaminan. Penjaminnya orang dan uang. Berapa uangnya saya nggak tahu. Kalau sekarang belum ditahan, terkait izin presiden, untuk menahan silakan tanya ke jaksa atau kajari," urainya.

Sementara itu, Humas PN Medan Achmad Guntur menyatakan uang jaminan itu tidak pernah sampai ke pengadilan. "Selain itu, uang jaminan baru diberikan setelah seseorang ditahan," katanya, Kamis pekan lalu.

6. Didukung bawahan Meski telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai wali kota Medan, karena menjadi terdakwa, Rahudman tidak kehilangan dukungan. Para pendukungnya, terutama pejabat dan PNS Pemkot

Medan kerap memenuhi PN Medan setiap sidang digelar.

Sekali waktu, para camat bahkan memberi penghormatan saat Rahudman, yang sudah dinonaktifkan dari jabatan Wali Kota Medan, akan masuk ke gedung pengadilan. Ketika itu, Rahudman tiba di PN Medan dengan Mitsubishi Pajero hitam. Sebelum dia turun dari mobil, sejumlah camat berkemeja batik dan mengenakan lencana berbaris di depan pintu gedung PN Medan.

Saat Rahudman turun dari mobilnya, para camat langsung memberikan penghormatan.

"Hormat gerak!" teriak salah seorang di antara mereka diikuti gerakan menghormat.

Rahudman membalas penghormatan? sambil berjalan memasuki gedung PN. Para camat kemudian mengikuti Rahudman masuk ke ruang sidang utama.

Para pejabat dan staf Pemkot Medan menghadiri sidang pada jam kerja pegawai.

Mereka terkadang mengenakan pakaian dinas lengkap. Karena sidang umumnya digelar hari Kamis, keberadaan mereka tidak begitu terlihat karena umumnya mengenakan batik.

"Kalau di mal kita tangkap, tapi kalau di sini kan mereka memberi simpati," ucap Kepala Satpol PP Kota Medan M Sofyan, saat ditanya soal keberadaan PNS di PN Medan pada jam kerja. (Merdeka.com)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Anak Yatim Piatu Perlu Perhatian Khusus ACEH TIMUR – Ketua KNPI Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaky, S.Hi mengatakan keberadaan anak yatim – piatu khususnya dalam 24 kecamatan di wilayah itu masih perlu perhatian khusus dari semua pihak.

Termasuk pemerintah. “Kondisi ini terjadi hampir diseluruh Aceh, sehingga anak-anak yatim di Aceh tidak merasa tersisih,” katanya.

Pernyataan itu disampaikannya pada acara yang dipusatkan di Gedung KNPI di Jalinsum Banda Aceh – Medan, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk ikut dihadiri Sekda Aceh Timur, Drs. HT. Bahrumsyah, MM. Disisi lain, lanjut Iskandar, pihaknya mengakui selama ini perhatian pemerintah seperti penyaluran bantuan pendidikan untuk anak yatim dan bantuan lainnya ketika penyambutan Muharram dibeberapa kecamatan di Aceh, tapi secara menyeluruh para anak yatim masih membutuhkan perhatian yang lebih lagi.

“Apalagi di Aceh banyak anak yatim – piatu lahir setelah konflik berkepanjangan di Aceh sejak tahun 1976 – 2005 silam,” sebut Ketua KNPI Aceh Timur.

Tak sekedar itu, sambung Iskandar Usman, anak yatim piatu lahir di Aceh karena terjadi bencana alam terbesar yang menjadi perhatian serius dunia Internasional yakni tsunami tahun 2004 silam. “Sehingga anak yatim yang ada di Aceh ini jumlahnya banyak dan besar, sehingga pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu memperhatikan anak yatim piatu ini secara khusus, baik didunia pendidikan umum ataupun pendidikan Agama,” tandas Iskandar Usman Alfarlaky.

Dalam kesempatan itu, KNPI Aceh Timur juga menyantuni belasan anak yatim piatu yang ada disekitar Kantor KNPI Aceh Timur di Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk. Hal itu dilakukan KNPI sebagai tanda solidaritas dan kepedulian pemuda terhadap anak yatim piatu di Aceh. Selain dihadiri Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, bubar di Kantor KNPI juga dihadiri Asisten III Setdakab Aceh Timur, Drs. Irfan Kamal, M.Si, para Kepala SKPK, MuspikaKecamatan Idi Rayeuk, tokoh masyarakat dan alim ulama di Aceh Timur serta puluhan pengurus KNPI Aceh Timur, baik DPD dan Pengurus Kecamatan (PK) KNPI.(BSO)

Pasca Idul Fitri, Kehadiran PNS 90 Persen ACEH TIMUR - Pasca umat Islam sedunia merayakan Idul Fitri 1434 Hijriyah, birokrasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur berjalan lancar tanpa ada kendala apapun.

Sementara kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) rata-rata mencapai 90 persen, kecuali beberapa PNS yang keterangannya cuti melahirkan dan izin.

Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE menjelaskan, hari pertama masuk kerja pasca libur Idul Fitri yakni Senin 12 Agustus kehadiran PNS sama halnya seperti kehadiran PNS pada hari kedua yakni Selasa 13 Agustus 2013. Meskipun pelayanan birokrasi lancar, namun seluruh PNS tetap diajak untuk menjaga tugas dan fungsinya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Idul Fitri telah berlalu, lanjut dia, PNS di Kabupaten Aceh Timur memanfaatkan waktu untuk saling memaafkan dan saling bersilaturrahmi sesama teman kerja bisa dilakukan saat di kantor. “Sekedar bersalaman dan saling memaafkan tidak harus menambah libur, karena bisa dilakukan di kantor ataupun sambil pulang kerja diatas pukul 17:00 Wib,” sebut T. Amran.

Kabag Humas Setdakab Aceh Timur mengucapkan terimakasih kepada para PNS yang telah patuh dan taat terhadap aturan yang ada, sehingga pelayanan birokrasi tidak macet.

“Jajaran Pemkab Aceh Timur juga mengucapkan Minal Aizin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin,” katanya seraya mengharapkan, para PNS yang menambah libur tanpa keterangan yang dibenarkan ketentuan akan diberikan sanksi tegas.

T. Amran menambahkan, Apel Pagi pada hari pertama masuk kerja dipimpin langsung Sekda Aceh Timur Drs. HT. Bahrumsyah, MM dan Apel Sore dipimpin Kabag Kesra, Pemuda dan Olahraga, Muklan, SE, MM. Sementara Apel Pagi hari kedua kerja dipimpin Kabag Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Timur, Tgk. H. Amiruddin, S.Ag, M.AP. Dalam arahannya, Sekda Aceh Timur meminta PNS khusus dalam jajaran Pemkab Aceh Timur bekerja serius dan memulai bekerja dengan penuh semangat tanpa harus menunggu dimotivasi orang lain. “Mari kita tingkatkan kesadaran dala bekerja, sehingga tidak ada pekerjaan yang harus ditunda-tunda,” tandas Sekda Bahrumsyah. (BSO)

Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky (kanan) menyerahkan bingkisan kepada Maulana Hidayat, warga Nias (Sumatera Utara) setelah masuk masuk Islam di Masjid Agung Darusshalihin Idi, Jumat (2/8).

Warga Nias Masuk Islam Di Idi ACEH TIMUR - Setelah memperlajari dan mendalami beberapa agama, Fauma Natula Lase, 48, warga Nias, Sumatera Utara, akhirnya memeluk agama Islam.

Proses pensyahadatan dilakukan di Masjid Agung Darusshalihin Idi, Jumat (2/8) sekira pukul 14:00 disaksikan ratusan jama’ah jumat.

Disaksikan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky dan jajaran legislatif, Fauma Natula Lase mengaku memeluk agama Islam secara sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun dan oleh siapapun.

Harapannya, dalam agama Islam Fauna Natula Lase bisa menjadi umat yang benar-benar taat dan patuh terhadap tuntunannya.

Pensyahadatan Fauma Natula Lase dilakukan Imam Masjid Besar Agung Idi, Tgk. H. M. Nur Amin yang akrap disapa Abi Gureb.

Hadir Camat Idi, Zulkhaidir dan Kepala KUA, Tgk. Syahrul dan Tgk. H. Sofyan dari Ranto

Fauma Natula Lase, 48, warga Nias, Sumatera Utara (dua kiri) disaksikan Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau Rocky (kanan) membaca pernyataan sebagai tanda memeluk agama Islam. Proses pensyahadatan dilakukan di Masjid Agung Darusshalihin Idi, Jumat (2/8).

Peureulak. Setelah memeluk Islam, Fauma Natula Lase yang awalnya beragama Kristen Protestan kini diberi nama Maulana Hidayat.

Nama tersebut berbau Islam

dan dinilai layak disandangnya selama memeluk agama Islam.

Maulana Hidayat usai masuk Islam menjelaskan, dirinya tertarik dengan Islam karena selama mendalami Islam dengan ber-

bagai media termasuk wawancara dengan sejumlah kiai, bahkan dia mengaku Islam merupakan agama yang sempurna dan mampu menjamin keselamatan umatnya dunia akhirat.

“Sejak tahun 1980-an saya merautau ke Aceh dan sudah mempelajari beberapa agama selain Islam seperti Hindu dan Budha, tapi kesempurnaan saya lihat hanya ada dalam Islam,” tutur Maulana.

Kepala Kantor Kemenag Aceh Timur, Drs. Tgk. H. Faisal Hasan melalui Kepala KUA Idi, Tgk. Syahrul secara terpisah mengatakan, Maulana Hidayat kini berdomisili Lingkungan TM Yusuf, Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk. Dia kini menjabat sebagai Minijer PT Cipta Rizki Bersama di Idi. “Harapan kita istri dan anaknya juga memeluk Islam, sehingga seluruh keluarganya benar-benar sempurna dalam keislaman,” tandas Tgk. Syahrul.(BSO)

Tak Maksimal Bekerja, Sejumlah SKPD Terancam Dimutasi MEDAN - Pelaksana Tugas Walikota Medan, Drs H Dzulmi Eldin S MSi dalam waktu dekat ini akan melakukan mutasi besarbesaran pejabat Eselon II dan III di jajaran pemko Medan. Proses pergantian sedang digodok Tim Baperjakat. Sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para camat akan mengisi pos baru.

Tak mengherankan kabar ini membuat para pejabat mulai dari Kadis , asisten, staf ahli, Kaban, kabag, Kabid termasuk camat di jajajan Pemko Medan ketar-ketir.

Mereka mulai sibuk dan kasakkusuk melakukan lobi-lobi untuk ‘menyelematkan’ posisi agar tak digusur.

Namun dipastikan pergantian para pejabat tersebut sudah diskenariokan jauh hari sebelumnya menyusul hasil kinerja mereka yang selama ini dianggap jeblok dan tidak mendongkrak Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemko Medan.

Infomasi yang berhasil dihimpun wartawan dari sejumlah sumber menyebut, pejabat eselon II yang diperkirakan bakal copot jabatannya di antaranya, Kadis

TRTB yang sampai saat ini gagal mencapai target PAD akibat banyaknya bangunan bermasalah yang tidak ditertibkan. Kadis Perkim yang dianggap gagal dalam pembangunan jalan setapak, rehah gedung perkantoran dan sekolah-sekolah. Kadis Pertamanan kurang becus mengurus lampu jalan yang banyak mati dan taman-taman di Kota Medan yang jorok dan semraut serta banyaknya jumlah penunggak pajak reklame.

Selanjutnya, Kadis Binamarga juga dianggap gagal karena banyak jalan di Medan kupak-kapik. Kadis Catatan Sipil, pengurus akte kelahiran sampai saat ini juga belum beres. Kaban LH kinerjanya juga melempem akibat banyaknya hotel-hotel di Medan Amdal dan IPAL bermasalah, salah satunya Rumah Sakit Murni Teguh dan Mal Center Point Jalan Jawa Medan. Kadis Sosnaker termasuk Kinerjanya ‘loyo’ karena banyaknya perusahaan buruh yang tidak tuntas, termasuk persoalan Gepeng di Medan.

Kadis Kebersihan juga dianggap ‘mati suri’, sebab banyaknya sampah berserakan di Medan dan

tidak mampu mengelola Bank Sampah, sehingga Medan gagal memperoleh Adipura Kencana 2013.Kadis Pendidikan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadisperindag, Kadis Kesehatan, Kepala BKKBN Medan, Kepala BKD, Kaban Kesbanglismas Pol dan Kasatpol PP. Sedangkan Kepala Inspektorat pun dianggap ‘lebay’ lantaran banyak hasil pemeriksaan para pejabat tidak ditindfak lanjuti dengan sanksi.

Tak hanya itu, juga para asisten, antara lain, Asisten Kessos, dan Asisten Pemerintahan masuk dalam daftar mutasi.

Menyusul para Kabag yang juga jadi sararan ‘tembak’ misalnya, Kabah Umum, Kabag Agama, Kabag Perekonomian dan Kabag Sosial serta para camat di antaranya, Camat Medan Kota, Camat Medan Sunggal, Camat Medan Selayang, Camat Medan Tuntungan, Camat Medan Amplas, Camat Medan Area, Camat Medan Petisah dan Camat Medan Denai, Camat Medan Barat, Camat Medan Johor.

Sementara Kadis Pariwisata Medan, Bursal Manan yang pensiun bulan ini dikabarkan akan

diperpanjang masa jabatannya lantaran kedekatannya dengan pejabat teras Pemko Medan.

Padahal, kinerja Kadis Pariwisata termasuk dalam kategori buruk.

Bahkan sejumlah program dan kegiatan Dinas Pariwisata termasuk Chrismast Season tahun 2012 ada temuan BPK dan pejabat yang bersangkutan pernah diperiksa Kejaksaan.

Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin ketika dicegat wartawan di Balaikota soal mutasi pejabat tersebut tidak menjawab dan hanya senyum-senyum. “Sejauh ini belum ada,”jawabnya sembari tersenyum Sedangkan Ketua Baperjakat yang juga Sekda Medan, Ir H Syaiful Bahri ketika dikonfirmasi wartawan di Balaikota, tak berada di tempat. Menurut stafnya Sekda Medan masih belebaran di kampung halaman.

“Bapak masih Lebaran, belum masuk. Hari Jumat ini baru akytif,”kata ajudan Sekda. Sedangkan Kabag Humas, Budi Hariyono SSTP, MAP, menyatakan tidak tahu bakal ada mutasi.”Ah, saya gak tahu ada mutasi,”kata Budi. (SBC)

Walikota Lepas Kontingen LCC Langsa LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, SE melepas keberangkatan Kontingen Asal Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Langsa berjumlah 10 orang untuk mengikuti kegiatan Lomba Cerdas Cernat (LCC) 4 Pilar Berbangsa dan bernegara Tingkat Nasional di Jakarta yang di selenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI), Rabu, 14/8.

Dalam sambutannya Usman Abdullah mengatakan dengan mengikuti kegiatan ini nantinya diharapkan para siswa/siswi dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat serta menjadikan generasi muda yang memiliki karakter patriotisme dan nasionalisme yang kuat.

Disamping pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai 4 pilar, juga bagaimana membangun kebersamaan diantara generasi muda di Kota Langsa khususnya dan Aceh umumnya. “ Indonesia adalah Negara besar, dengan keanekaragaman budaya, suku, agama, ras, dengan 4 pilr tersebut diharapkan tidak akan menyebabkan perpecahan, justru menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa”, jelas Usman Abdullah.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa H Jauhari SH mengatakan, sangat senang atas keberhasilan siswa/siswi Kota Langsa yang akan menjadi duta untuk event Tingkat Nasional di Jakarta dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat tersebut. “Kita harapkan mereka nantinya dapat meraih juara pertama di sana” ujar jauhari.

Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Langsa Drs H Jalaluddin Raden MM menyampaikan bahwa Sebelum melaju ke tingkat Nasional di Jakarta, para siswa SMA Negeri 3 itu mendapat juara satu di tingkat provinsi Aceh beberapa waktu lalu.

“Kami sangat bangga karena para siswa/i berhasil menunjukan prestasinya. Kerja keras selama ini menunjukan hasil dan kami akan terus mempersiapkan mereka dalam menghadapi LCC tingkat nasional di Jakarta,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Aina Khalis mewakili salah seorang kontengen yang ikut dalam tim lomba.

Baginya lomba ini pengalaman yang luar biasa. Sebagai siswi yang baik, dirinya merasa perlu memahami empat pilar kebangsaan, dan ia bertekad menyebarkan semangat Bhinekaan Tunggal Ika kepada rekan-rekannya.(BSO)

Bupati, Wabup, Sekda Sidak, Sanksi Tegas Menanti PNS yang Bolos ACEH TIMUR - Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jajaran Pemkab Aceh Timur terhitung sejak 12 Agustus 2013 diwajibkan mengikuti apel pagi. Begitu juga dengan apel sore dan diharapkan tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan seluruh stake holder.

Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran, SE (foto) Kamis (1/8) menyebutkan, sebagaimana surat edaran (SE) Gubernur Aceh bahwa menjelang perayaan Idul Fitri tahun ini diingatkan bahwa cuti bersama akan berlangsung 5-7 Agustus 2013. Sementara 8-9 Agustus merupakan libur nasional bertepatan dengan 1-2 Syawal.

"Sedangkan 10-11 Agustus merupakan libur umum sebagaimana biasa. Dan tepat 12 Agustus 2013 tidak ada alasan seorang PNS tidak mengikuti apel pagi, kecuali sakit atau alasan kedinasan yang dibenarkan. Tak terkecuali, semua harus masuk kantor pada hari Senin, 12 Agustus, karena Bupati,

Wabup dan Sekda akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak)," kata T. Amran.

Dia menambahkan, PNS yang tidak disiplin ataupun mangkir pada lebaran kelima tersebut akan diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Timur. "Tapi yang perlu diingatkan adalah bangkitkan kesadaran dalam bekerja, karena seluruh PNS dan tenaga kontrak termasuk CPNS telah mengikat tugasnya dengan negara dengan target melayani masyarakat ataupun seluruh stakeholder yang ada," sambung Amran lagi.

Tak sekedar itu, sambung T. Amran, pihaknya juga meminta seluruh PNS yang sudah menjadi aparatur negara untuk selalu melayani masyarakat dengan tepat dan cepat tanpa harus menundanunda. “Layani masyarakat dengan ikhlas, karena PNS adalah pelayan rakyat negeri tercinta ini,” tandas T. Amran.(BSO)

Delapan Tahun MoU Helsink, Posisi Aceh Belum Aman JAKARTA - Tepat 15 Agustus 2013, sudah delapan tahun penandatanganan MoU Helsinki di Kota Vantaa, Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu.Namun hingga saat ini kedudukan Aceh di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih belum aman karena masih banyak kelompok separatis yang ingin Aceh kembali seperti dahulu.

Pengamat Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia (UI) Toni Ervianto menilai, penandatanganan tersebut mengakhiri konflik berdarah sekaligus jalan terjal yang telah menimpa Aceh sejak tahun 1975.

MoU Helsinki merupakan perjanjian yang dapat menghentikan konflik di Aceh dan juga tercatat sebagai prestasi politik gemilang pemerintahan SBY-Jusuf Kalla. Namun setelah delapan tahun penandatanganan tersebut masih ada sejumlah permasalahan krusial di Aceh yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ancaman bagi Aceh ke depan, termasuk menimbulkan kembalinya instabilitas keamanan di Aceh.

"Saya mendapat informasi dari teman-teman yang berada di Aceh

bahwa direncanakan pada 15 Agustus 2013 mendatang, sekitar 141 ribu anggota Tim Relawan Aceh (TRA) seAceh akan menuntut kepada berbagai pihak yang bertanggungjawab menyangkut realisasi butir-butir MoU Helsinki diantaranya tapal batas dan pengadilan HAM," kata Toni di Jakarta, Kamis (15/8).

Menurutnya, masalah lainnya yang dapat mengganjal situasi keamanan di Aceh setelah delapan tahun penandatanganan MoU Helsinki adalah rencana pengibaran Bendera Aceh (Bulan Bintang) pada 15 dan 17 Agustus 2013.

Meski sudah sempat dibahas di DPR Aceh bersama pemerintah Aceh pada 19 Juli 2013 lalu, namun hal belum menemui titik temu. Padahal dalam pertemuan itu memutuskan Bendera Aceh akan dikibarkan beriringan dengan Bendera Merah Putih pada 15 Agustus dan 17 Agustus 2013.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil pertemuan di Kemendagri pada 12 Juli 2013.

"Memanasnya persoalan rencana pengibaran bendera Aceh yang mirip dengan bendera kelompok separatis GAM telah mendapatkan perhatian

berbagai kalangan, termasuk mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla," jelasnya.

Toni menambahkan, sikap beberapa kelompok di Aceh yang tetap bernafsu dengan rencana pengibaran bendera Bulan Bintang atau bendera Aceh tidak terlepas dari strateginya untuk mewujudkan kepentingan politik mereka.

Kelompok ini diperkirakan akan terus melakukan cipta opini bahwa Pemerintah Pusat telah menyetujui bendera Aceh, sehingga perlu ketegasan terkait masalah tersebut.

"Selain persoalan keamanan, Aceh juga masih rawan dengan belum matinya ide separatisme di beberapa kalangan terutama mantan kombatan," katanya Toni menceritakan, menurut pengakuan salah seorang mantan kombatan di wilayah Wak Leeng, Kabupaten Aceh Tamiang, bahwa dua tokoh GAM dari Swedia akan berkunjung ke Aceh untuk melakukan konsolidasi dan perekrutan anggota.

Sebelumnya, pada Juni 2013, sebuah kelompok yang mengklaim akan memperjuangkan kemerdekaan Aceh telah mengeluarkan siaran pers yang ditandatangani Abu Sumatera,

salah seorang jubir kelompok tersebut, berisi keprihatinan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial di Aceh.

Kelompok ini menilai kesenjangan politik, ekonomi dan sosial terjadi akibat adanya kebijakan dan sistem dari Pemerintah Indonesia yang merupakan negara penjajah bangsa Aceh.

Hal ini tidak terlepas dari upaya segelintir elite politik Aceh yang masih mau bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kelompok ini meminta seluruh komponen bangsa Aceh untuk menyatukan visi dan misi dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri dengan cara yang sesuai norma dan hukum internasional.

Meskipun demikian, potensi perpecahan diantara kelompok mantan separatis yang “belum mendapat keuntungan” dari proses penandatanganan MoU Helsinki masih cukup kuat, karena kelompok ini mempunyai pendapat dan tetap mempropagandakan bahwa Indonesia adalah penjajah Aceh.

Kelompok tersebut juga menilai sejumlah partai politik lokal telah membuat kesalahan yang fundamental, karena telah memperjuangkan bendera

Bulan Bintang sebagai bendera Aceh di bawah kekuasaan Pemerintah Indonesia. Padahal bendera Bulan Bintang hanya boleh dikibarkan untuk kemerdekaan Aceh yang berdaulat.

Banyak kalangan di Aceh menilai bahwa manuver kelompok separatis di Aceh, sejauh ini lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensinya, sekaligus konsolidasi di kalangan anggotanya dalam mewujudkan agenda politiknya.

Meskipun sejauh ini kurang mendapat dukungan, namun kegiatan kelompok separatis diperkirakan akan terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai momentum, sehingga perlu terus diwaspadai agar tidak berdampak terhadap situasi polkam di Aceh.

"Kesimpulannya, masih banyak “titik didih ancaman” yang dapat mengoyakoyak dan menghancurkan perdamaian di Aceh, sehingga sangat diperlukan kearifan lokaldan kebijakan seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menyelesaikannya, dan menyakini bersama Indonesia maka Aceh akan semakin baik ke depan. Selamat memperingati MoU Helsinki, semoga Aceh tetap damai," tandasnya.(SBC)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Makna Idul Fitri Kembali Suci Diri T.TINGGI - Makna Lebaran Idul Fitri yang merupakan kembalinya Umat Islam kepada fitrah (kesucian diri) hendaknya dijadikan sebuah momentum untuk mempererat dan memperkokoh tali persaudaraan, sehingga menjadi umat yang bersatu, karena pada dasarnya antara muslim satu dengan muslim yang lain itu saling bersaudara.

Demikian sebagian pesan khutbah Idul Fitri yang disampaikan Prof Dr H Ramli Abdul Wahid MA melalui siaran pers yang diterima wartawan, Senin (12/8), pada sholat Idul Fitri 1434 Hijriyah di Lapangan Merdeka Tebingtinggi. Bertindak sebagai imam sholat Ied Al Ustad H Fadlansyah Purba S.PdI. Disebutkan juga bahwa Umat Islam itu merupakan umat yang satu, maka kesatuan umat Islam seharusnya merupakan kesatuan yang utuh, kokoh dan kuat, sehingga tidak mudah dihancurkan oleh orang lain. “Persatuan dan kesatuan merupakan factor terciptanya kondusifitas, rasa aman, damai dan tentram, yang sangat diperlukan untuk membangun kota dan masyarakat Tebingtinggi kedepan”, pesannya.

Sebelum sholat Ied dilaksanakan, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM atas nama Pemerintah Kota Tebingtinggi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H, mohon maaf lahir dan bathin. “Mungkin disana-sini terdapat kekurangan dan tidak memuaskan hati masyarakat, saya atas nama Pemerintah Kota Tebingtinggi, mohon maaf lahir dan bathin, yang kesemuanya itu karena keterbatasan”, ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Walikota, di hari lebaran Umat Islam telah memperoleh tiga kemenangan, yakni kemenangan spiritual, kemangan emosional dan kemenangan social. “Kemenangan spiritual karena kita telah berhasil melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadhan, kemenangan emosial karena telah berhasil mengalahkan hawa nafsu dan kemenangan social karena kita telah mengeluarkan zakat fitrah untuk saudara kita yang berhak menerimanya. Kemengan inilah yang menjadi modal kita kedepan, untuk sama-sama membangun Kota Tebingtinggi agar lebih baik dan lebih maju”, kata Umar Hasibuan.

Usai sholat Iedul Fitri, Walikota Tebingtinggi melakukan open house di rumah dinas walikota di Jalan Sutomo Tebingtinggi yang dihadiri puluhan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta seluruh pimpinan SKPD di jajaran Pemko Tebingtinggi.(RS)

Walikota Kukuhkan 54 Anggota Paskibraka T.TINGGI - Sebanyak 54 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Tebingtinggi dikukuhkan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka, Rabu (14/8).

Anggota Paskibraka yang berasal dari siswa-siswi seluruh sekolah negeri dan swasta dikukuhkan dalam persiapan pengibaran bendera merah putih HUT RI 17 Agustus 2013. Terdiri dari 28 siswa laki-laki dan 26 orang siswi perempuan. Sebelum terpilih menjadi anggota Paskibraka, para siswa diseleksi melalui tahapantahapan oleh tim yang terdiri dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata serta pihak kepolisian dan TNI. Walikota dalam sambutannya mengharap kepada pemuda, khususnya generasi penerus bangsa agar terus mengibarkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

“Mari kibarkan semangat adekadek melalui pelatihan pendidikan Paskibra ini, kami ingatkan kalian adalah orang-orang terpilih dari sekian banyak siswa siswi yang terseleksi, untuk itu teruslah menjadi kebangaan bangsa dan keluarga”, pesannya.

Walikota juga berharap disiplin yang selama ini sudah dipoles melalui pendidikan dan latihan Paskibra, selalu dapat diterapkan, baik disekolah maupun di masa depan. “Kalian merupakan generasi muda bangsa, untuk itu tetaplah menjaga disiplin”, ujar Umar.

Sementara itu, Kadis Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tebingtinggi H Azhar Effendi Lubis SE mengatakan kegiatan itu dalam rangka persiapan HUT Kemerdekaan RI ke-68. “Ini sudah menjadi kegiatan tahunan dan kegiatan rutin Pemko Tebingtinggi”, kata Azhar.(RS)

SUMUT

Timsel KPU Sumut Akan Dilaporkan Ke DKPP MEDAN–Tim seleksi penerimaan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini belum mengirimkan jawab tertulis kepada calon anggota KPU Prov Sumut yang gugur ketika massa pemberkasan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya.

Karena itu, calon anggota KPU Sumut yang tidak lolos tahap adiministratif akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU Pusat dan Bawaslu Pusat.

“Ketika kami melakukan audiensi bersama Bawaslu Sumut, Selasa (13/8) lalu, hingga saat ini

kami belum menerima jawaban tertulis dari Timsel tentang ketidaklulusan kami dan akan melaporkan kinerja buruk Timsel ini ke KPU Pusat, Bawaslu Pusat dan juga DKPP, Senin (19/8),” kata salah seorang calon anggota KPU Sumut yang gugur pada tahap penyeleksian, Bambamg Sugeng Priyono, kepada wartawan, Jumat (16/8).

Bambang juga menerangkan, dalam penerimaan calon anggota KPU Sumut ini disinyalir ada “titipan”. Pasalnya dari tahap penyeleksian sudah tidak wajar.

Dimana, Sabtu (3/8) adalah akhir pendaftaran dan Selasa (6/8)

pengumumannya.

“Apakah wajar dalam tempo 3 hari ini, Timsel bisa memeriksa berkas calon yang begitu banyak dengan melampirkan nilainya.

Sebagai peserta calon anggota KPU Sumut, kami ingin mengetahui dimana letak ketidaklulusannya.Apakahdisalahsatusyaratkami tidak lulus atau dimana, harus diberitahulah berapa nilainya. Ini menunjukkan seleksi asal-asalan,” ketusnya, seraya menambahkan pihaknya meminta agar penyeleksian dihentikan dan Timsel dibubarkan.

Sementara itu, BP yang juga salah seorang calon anggota KPU Sumut yang tidak lolos seleksi

mengatakan Timsel KPU Sumut harus memanggil secara resmi 50 calon anggota KPU Sumut yang dinyatakan tidak lulus administratif.

Setelah dipanggil, lanjut Budiman, Timsel wajib membeberkan bukti terbuka kepada semua calon tentang penyebab ketidaklulusan pada tahap awal seleksi administrasi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka sejak dini Timsel KPU Sumut telah membuktikan kinerjanya tertutup dan tidak independen serta publik Sumut meragukan kompetensi bahkan kredibilitas keilmuan 5 figur Timsel sebab terindikasi bekerja dengan kepentingan tersembunyi.

Plt Walikota Halal Bi Halal Dengan Veteran

“Jika Timsel memberikan hasil ketidaklulusan ini dengan rinci kepada seluruh calon anggota KPU Sumut yang tidak lolos, maka kami tidak akan meributkan hal ini. Kami akan terima kekalahan ini jika Timsel benar-benar terbuka dalam kinerjanya. Inikah tidak. Kenapa pekerjaan yang seharusnya dipublikasi, malah tidak dipublikasi. Timsel seperti apa ini,”pungkasnya.

Sementara itu, ketika dicoba dikonfirmasi mengenai hal ini melalui pesan singkat (SMS-red) kepada salah seorang anggota Timsel Prof.

Dr. Binsar Panjaitan, hingga saat ini belum ada balasan.(SBC)

AKSI PROTES– Puluhan pegawai PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan aksi protes menolak rencana eksekusi tanah di Jalan Jawa, Medan, Sumut, Selasa (13/8). Mereka menolak rencana eksekusi tanah dengan pihak pengembang, karena merupakan milik PT KAI.

Caleg Mulai 'Perang' Alat Peraga di Madina P A N Y A B U N G A N – Untuk mendapat simpatik dari masyarakat para calon anggota legislatif baik untuk DPR RI,DPRDSU maupun DPRD Madina mulai perang alat peraga berupa spanduk maupun baliho, sehingga menganggu kebersihan kota. ”Terlihat memang perang spanduk para caleg ini hanya untukpencitraan saja agar mendapat dukungan dari masyrakat pada 9 April 2014 mendatang,” kata seorang warga Kota Panya-

bungan, Burhan Pulungan, Kamis (15/8).

Memang, katanya, perang spanduk antar Caleg sangat wajar mengingat jadwal kampanye sudah dimulai, agar masyarakat lebih mengenal calon yang akan dipilihnya. Namun, katanya, yang disayangkan menempatan alat peraga para Caleg tersebut tidak tepat. “Para Caleg masih banyak yang menempatkan alat peraganya di sekolah–sekolah, di pohon–pohon yang ada sepanjang

pinggir jalan protokol Panyabungan, sehingga menganggu ketertiban umum," katanya.

Indra Hasibuan, salah seorang Caleg Golkar untuk Dapil V, menilai bahwa pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh Caleg merupakan hal yang wajar dan dinilai cukup produktif untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat, sehingga lebih dekat dengan masyarakat. “saya nilai hal itu sangat wajar saja dan tidak perlu untuk diper-

soalkan, hanya saja memang penempatan alat–alat peraga pada lokasi yang dilarang oleh peraturan agar dapat diindahkan oleh para Caleg,” kata Indra.

Diungkapkan Indra, meskipun saat ini banyak spanduk maupun alat peraga telah bertebaran seluruh wilayah Kabupaten Madina.

Masyarakat Madina, katanya, sudah cerdas untuk menentukan pilihan pada Pemilu legislatif mendatang.

“Saya yakin masyarakat Madina telah cerdas untuk menentukan

pilihannya yang bakal menjadi wakilnya yang duduk di legislatif baik di pusat, propinsi maupun di DPRD Madina. Jadi, persoalan spanduk tidak perlu dibesarbesarkan,” kata Indra.

Jika memang, kata Indra, ada spanduk ataupun alat peraga lainnya yang menyalahi penempatannya silahkanlah Panwas untuk menertibkannya. ”Semisal ada spanduk di lokasi sekolah wajar memang bila ditertibkan, di areal rumah ibadah,” kata Indra.(NET)

Pemkab Harus Tindak Tegas Pegawai Yang Mangkir Kerja MADINA–Pasca empat hari masuk kerja setelah libur panjang menyambut hari raya idul fitri 1 syawal 1434 H, dan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-68, banyak PNS di Kabupaten Mandailing Natal menjadikan moment tersebut menjadi moment untuk bermalas malasan.

Kejadian ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi Baperjakat Pemda Madina, karena apabila hal

ini terus terjadi sudah barang tentu banyak pekerjaan yang menyangkut pemerintahan dan masyarakat, setelah libur panjang tidak kunjung terselesaikan.

Seperti halnya yang terjadi di salah satu perkantoran di komplek perkantoran Payaloting Pemkab Madina, terlihat sudah sepi pada saat jam kerja atau sebelum jam pulang kerja, untuk itu diharapkan Bupati Madina, HM Hidayat SE

melalui Wakil Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution agar melakukan tindakan teegas dengan memberi sanksi hukuman yang sepantasnya sesuai dengan kedisiplinan kepegawaian.

Dari pantauan andalas di perkantoran Payaloting Pemkab Madina, Kamis (15/8), kondisi perkantoran bupati sudah sepi pada pukul 15:15 wib yang seharusnya masih merupakan waktu

untuk bekerja, salah satu contoh yang di investigasi Andalas adalah kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, yang sudah terlihat tertutup rapat dan satuorangpun tidak dijumpai adanya pegawai yang bertugas pada kantor tersebut.

Seharusnya setiap PNS secara mutlak harus mengikuti peraturan kedisiplinan sebagaimana yang diamanatkan PP No 53 tahun 2010, untuk hadir tepat waktu serta

mendapatkan pengarahan dari atasan setelah menjalani libur nasional dan cuti bersama, sehingga memaksimalkan pelayananan terhadap masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution, ketika hendak dikonfirmasi via telepon seluler terkait adanya instansi, yang sudah terlihat tidak adanya aktifitas pada jam kerja, beliau tidak dapat dihubungi.(ST)

Pasca Cuti Bersama, Kehadiran PNS 97% Di Tebing Tinggi T.TINGGI - Hasil inspeksi mendadak (sidak) usai libur lebaran Idul Fitri 1434 Hijriyah yang dilakukan Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan ke SKPD, Senin (12/8), menunjukkan tingkat kehadiran PNS mencapai 97 persen.

Sebelumnya Walikota memimpin upacara bendera di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi sekalian

melakukan pemeriksaan daftar absen kehadiranPegawaiNegeriSipil(PNS)di lokasi perkantoran Pemerintah Kota Tebingtinggi B7 di kota itu.

Walikota meminta kepada seluruh SKPD untuk melakukan penjagaan kantor masing-masing dengan menggalakan sistem jaga piket siang dan malam. Hal itu dilakukan agar pegawai tetap menganggap kantor tersebut bagian dari dirinya. “Jadikan kantor anda seperti rumah anda

sendiri,”kata Walikota.

Sempat ada pengakuan kecewa Walikota melihat tingkat kehadiran PNS. Terhitung 97 persen tingkat kehadiran, izin 2 persen dan tanpa keterangan sebanyak 1 persen. “Saya kecewa melihat PNS yang tidak hadir di hari pertama masuk kerja. Kepada PNS tidak disiplin supaya diberikan teguran secara tertulis ataupun sanksi keras,” tegas Umar.

Selain itu, Walikota juga me-

minta kepada setiap kantor-kantor harus memasang CCTV. Dengan CCTV, kondisi keamanan kantor lebih terjamin. Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tebingtinggi, Walikota meminta agar menurunkan anggotanya membersihkan sampah-sampah di seluruh wilayah Kota Tebingtinggi.

“Saya perintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tebingtinggi agar membe-

rikan disiplin keras kepada PNS yang membandel”, tegasnya.

Terpisah, Sekdako Tebingtinggi Johan Samose Harahap bersama tim juga melakukan sidak di empat kantor yang ada, seperti di Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi, Kantor Bapedda, Kantor Perpustakaan dan Kantor Camat Kota Tebingtinggi. Sidak yang dilakukan di kantor-kantor palayanan umum dan SKPD sebanyak lima tim.(RS)

MEDAN - Plt Walikota Medan Drs.H.T.Dzulmi Eldin,S.MSi menghadiri halal bihalal dengan pejuang/janda perintis kemerdekaan RI dan PWRI di rumah Dinas Gubenur Sumatera Utara, Kamis (15/8).

Acara halal bihalal ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 68.

Dalam Sambutannya Plt Walikota Medan mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah momentum yang menjadi bagian dalam mengapresiasi sebuah pristiwa yang mengantarkan kemerdekaan RI pada tahun 1945 hal ini merupakan momentum heroik. perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang perintis kemerdekaan dilakukan dengan segala pengorbanan, baik itu dengan pengorbanan jiwa bahkan pengorbanan harta.

Selanjutnya Plt Walikota mengharapkan forum silaturahmi ini menjadi sebuah forum bagian dari pewarisan nilai-nilai kejuangan yang di berikan oleh para orang tua, janda perintis kemerdekaan, pejuang peteran, sehingga nilai-nilai kejuangan itu terus mengalir dan menggelora di dada para anak muda. "Banyak yang sudah terlewatkan dan terlupakan, karena tidak semua nilai-nilai kejuangan itu tertoreh dalam lembaran-lembaran buku yang kita baca,"kata Plt Walikota.

Plt Walikota juga mengingatkan pada semua generasi penerus agar terus memelihara serta melestarikan moment-moment dan tempat-tempat bersejarah. Dalam acara halal bihalal ini juga di isi dengan peluncuran buku Gubenur Sumatera utara dari masa ke masa.(VIN)

PNS Harus Jadi Solusi Permasalahan Bangsa T.TIMGGI - Pasca Lebaran Idul Fitri 1434 H, Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melakukan Halal Bi Halal PNS di jajaran Pemerintah Kota, Rabu (13/8) di gedung Balai Pertemuan Kartini Jalan Imam Bonjol kota T Tinggi.

Acara dirangkai tepung tawar sejumlah calon haji dari kalangan PNS Pemko Tebingtinggi. Turut hadiri Wakil Walikota H Irham Taufik SH MAP, Sekdako H Johan Samose Harahap SH MSP, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Ketua MUI Drs H Ahmad Dalil Harahap, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPJI) Kota Tebingtinggi serta menghadirkan Al Ustadz Drs Zulkifli Simatupang M.Pd dari Unimed Medan.

Walikota mengajak seluruh keluarga besar PNS Kota Tebingtinggi untuk selalu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai masalah bangsa. Karena saat ini, bangsa Indoseia tengah menghadapi aneka rupa masalah sosial yang begitu berat. Maraknya kekerasan massa yang terjadi dalam bebarapa waktu terakhir melanda negeri ini, kata Walikota, disebabkan faktorfaktor yang sangat kompleks.

Seperti kesulitan hidup sehari-hari karena tekanan kemiskinan, lemahnya penegakan hukum serta lunturnya keteladan elit-elit bangsa. ”Kesempatan yang baik ini, saya mengajak pada diri saya sendiri dan seluruh keluarga besar PNS Kota Tebingtinggi untuk melakukan intropeksi diri terkait peranperanyangbisakitalakukanuntukmenjadi solusi atas berbagai permasalahan bangsa ini”, imbuh walikota.

Sementara al Ustadz Drs Zulkifli Simatupang dalam tausiyahnya memaparkan seputar loyalitas PNS terhadap atasan dan tingkat emosional yang berlebihan dapat merusak enzyme dalam otak dan menurunnya tingkat IQ sehingga merugikan orang itu sendiri.(RS)

Walikota Tebingtinggi Tinjau Pospam Lebaran T.TINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM menghimbau para pemudik yang menggunakan sepeda motor yang melakukan perjalanan jauh agar jangan melebihi kapasitas yang telah ditentukan karena bisa menyebabkan timbulnya bahaya kecelakaan lalulintas.

“Kita berharap pemudik sepeda motor yang membawa keluarga hendaknya jangan memaksakan diri membawa semua penumpang melebihi kapasitas, hendaklah sebahagian dinaikkan pada kenderaan bus”, imbuh H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djayadi saat meninjau Pos

Pengamanan (Pospam) Simpang Beo Jalan KL Yosudarso Kota Tebingtinggi, Selasa (6/8).

Para pemudik yang melakukan perjalanan jauh menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi ataupun bus jika terasa letih hendaknya beristirahat sejenak ditempat-tempat yang telah disediakan seperti Pos-Pos Polisi, SPBU dan rumah makan di sepajang jalan. “Jangan dipaksa melakukan perjalanan, karena hal itu bisa menyebabkan kerugian besar pada diri anda”, papar Umar Hasibuan.

Menghindari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang sempat terjadi kemarin, Senin (5/

8) di Kota Tebingtinggi, Walikota Tebingtinggi juga meminta kepada pihak penyalur Pertamina untuk segera menambah pasokan terhadap SPBU yang telah habis, kemungkinan kehabisan stok premium itu disebabkan terkendalanya transport sarana angkutan. “Kita berharap pada lebaran nanti, stok BBM di wilayah Kota Tebingtinggi jangan sempat kehabisan. Kita melintas pagi tadi, BBM seperti jenis premium masih ada di sejumlah SPBU di Kota Tebingtinggi”, jelas Umar.

Sementara Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi SIK mengatakan kepadatan arus mudik

lebaran tahun ini diperkirakan pada H-2 Lebaran, disetiap pantaun Pos Pam yang ada belum menunjukan kepadatan berarti, dominasi kenderaan pemudik masih banyak mobil pribadi dan sepeda motor. “Belum ada lonjakan kepadatan arus lalulintas yang menyebabkan kemacetan diwilayah Polres Tebingtinggi, sejauh ini petugas kepolisian terus melakukan pemantaun, pengawasan dimana akan terjadi kemacetan lalulintas dan rawan kejahatan kriminalitas”, jelas Andi.

Sedangkan untuk mengatasi kemacetan di wilayah jajaran Polres Serdang Bedagai (Sergai) di Kampung Pon dan Sei Rampah harus melintasi

jalur alternatif via Dolok Masihul, Galang dan Lubuk Pakam, sejuah ini kondisi diwilayah jajaran Polres Tebingtinggi masih terkendali serta relatif aman, “Kita mengucapkan terimah kasih kepada petugas yang berjaga setiap saat selama 24 jam di Pos Pam sepanjang jalan”, jelasnya.

Dalam sidak Pos Pam tersebut, rombongan Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dan Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi mengunjungi empat pos pam yang ada di wilayah jajaran Polres Tebingtinggi sembari menyerahkan bantuan paket minuman mineral, mie instan, roti kaleng dan makanan ringan. (RS)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

3 Pejabat SKK Migas Dicegah ke Luar Negeri KOMISI Pemberantasan Korupsi bergerak cepat usai menangkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Selasa malam pekan lalu.

Selain melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, KPK langsung meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah tiga pejabat SKK Migas untuk bepergian ke luar negeri.

Dari data yang diperoleh, dua dari tiga pejabat SKK Migas yang dicegah adalah mereka yang bertugas di Bidang Pengendalian Komersial, yakni Agus Sapto Raharjo Moerdi Hartono dan Popi Ahmad Nafis.

Agus merupakan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat, sementara Popi merupakan Kepala Divisi Komersial Gas. Satu pejabat SKK Migas lainnya yang dicegah adalah Kepala Divisi Operasi SKK Migas, Iwan Ratman. Ketiga pejabat ini dicegah bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai keterlibatan ketiga pejabat SKK Migas terkait penyuapan terhadap Rudi yang diduga dilakukan Simon Gunawan Tanjaya, eksekutif di perusahaan trading dan pengolahan minyak mentah asal Singapura, Kernel Oil Pte Ltd. Namun, yang pasti, pencegahan ini dilakukan karena KPK membutuhkan keterangan mereka bertiga dalam

penyidikan kasus ini.

Dugaan Keterlibatan Jero Wacik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, pihaknya kini tengah mendalami keterangan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini seputar dugaan keterlibatan Menteri ESDM Jero Wacik. Dari keterangan Rudi, KPK mencari dokumen pendukung dugaan keterlibatan Jero.

"Kalau dia (Rudi) bilang itu, sifatnya masih berdiri sendiri, tapi tidak tertutup kemungkinan," ujar Abraham usai hadir dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jumat pekan lalu.

Saat itu, Abraham ditanyakan soal dugaan keterlibatan Jero dalam kasus suap yang menimpa Rudi.

Menurut Abraham, pernyataan yang disampaikan Rudi masih harus didukung dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu, KPK mulai melakukan penggeledahan dokumen di kantor Kementerian ESDM. "Kami sedang memverifikasi dokumen-dokumen itu," ucap Abraham.

Abraham membantah bahwa penggeledahan yang dilakukan sudah mengarah pada indikasi adanya uang kepada Jero dan juga aliran dana ke konvensi Partai Demokrat. Menurutnya, masih ada barang bukti yang masih perlu dilengkapi.

"Ada beberapa bukti yang kita minta, jadi baru prematur," imbuh Abraham.(NET)

JK: SKK Migas Dibubarkan, Semua Lembaga Negara yang Korup Juga Harus Bubar MANTAN Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai wacana pembubaran SKK Migas pasca-kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tidaklah tepat. Menurut JK, jika SKK Migas dibubarkan, maka seluruh lembaga negara di negeri ini yang tersandung skandal korupsi juga perlu dibubarkan.

"Kalau semua dibubarkan, semua yang korup harus dibubarkan. Artinya, semua yang korup harus dibubarkan dong seperti MK, DPR, sampai partai-partai.

Apa harus seperti itu?" ujar JK saat mendatangi pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jumat pekan lalu.

JK menyesalkan penangkapan yang menimpa Rudi. Menurutnya, siapa pun yang memiliki kewenangan yang begitu luas, maka akan berpotensi melakukan korupsi di Indonesia. "Itu namanya godaan kekuasaan dan material," ucap JK. Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu menuturkan SKK Migas ini sebenarnya hanya berganti baju dari yang sebelumnya bernama BP Migas. Di BP Migas juga terdapat kewenangan besar yang berpeluang terjadinya korupsi. "Sekarang berubah menjadi SKK Migas, sama saja sebenar-

nya," ucap JK. Ia melihat gaji yang diterima Rudi sebagai Kepala SKK Migas juga cukup besar. Selain itu, Rudi juga mendapatkan penghasilan tambahan sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. "Jadi kalau dilihat dari segi penghasilan, maka hanya moral dan aturan serta pengawasan yang bisa membatasi diri kita dari perilaku korup," ungkap JK. Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan barang bukti berupa uang senilai lebih dari 400.000 dollar AS dalam tangkap tangan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Selasa (13/8/2013) malam.

Selain Rudi, dua lainnya yang ditangkap berasal dari pihak swasta yakni Simon G Tanjaya dan Deviardi alias Ardi. Penangkapan dilakukan di Jalan Brawijaya VIII Jakarta Selatan, yang merupakan kediaman Rudi. Kepala SKK Migas yang sebelumnya adalah Wakil Menteri ESDM ini adalah profesor di Institut Teknologi Bandung. Setelah menjalani pemeriksaan di KPK, ketiga orang ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.(KOMPAS.COM)

Walikota Bandung Dada Rosada melambaikan tangan dari dalam mobilnya usai menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Jumat (2/8). Dada Rosada diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap penanganan perkara korupsi Bansos Pemkot Bandung untuk tersangka Edi Siswadi.

KPK Periksa Dada dan Edi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan mantan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi di Gedung KPK Jakarta, hari ini, Jumat pekan lalu, sekitar pukul 10.00 WIB. Melalui pesan singkat, Kepala Bagian dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menegaskan, keduanya akan diperiksa sebagai tersangka.

Edi Siswadi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB dengan menggunakan baju batik bercorak merah. Sementara Dada, hingga 10.20, masih belum tiba di lokasi. Pengacara Dada, Radi, menjelaskan bahwa Dada tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena harus menghadiri rapat sidang paripurna. "Hari ini ada undangan sidang paripurna. Jadi, ada kebiasaan setiap tanggal 16 Agustus sidang paripurna. Jadi, Pak Dada harus hadir," jelas Radi.

Dada dan Edi Diperiksa sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi (TPK) pemberian hadiah terkait dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung. Ini adalah pemeriksaan pertama Edi sebagai tersangka. Sementara untuk Dada, ini adalah pemeriksaan keduanya sebagai tersangka. Pada pemeriksaan pertamanya, Dada tidak ditahan.

Sementara itu, pemeriksaan yang dilakukan KPK pada hari Jumat selalu menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, KPK kerap melakukan penahanan kepada para tersangkanya pada hari Jumat.

Oleh karena itu, muncul istilah "Jumat Keramat".

KPK Tahan Mantan Sekda Bandung Edi Siswadi Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Sekretaris

hari ini lantaran tengah mengikuti kegiatan jelang perayaan Hari Kemerdekaan di Bandung. "Pak Dada mengikuti kegiatan dulu, 17 Agustusan," ucap Edi. Dia mengaku tidak tahu apakah KPK berencana menahan dirinya bersamaan dengan Dada pada hari ini atau tidak. Selebihnya, Edi menyerahkan pertanyaan seputar kasus dugaan suap yang menjeratnya kepada pengacaranya.

"Tanya ke pengacara saya," ujar Edi sambil melangkah ke pintu mobil tahanan.

Selain menjadwalkan Edi, KPK

menjadwalkan pemeriksaan Dada Rosada. Sama halnya dengan Edi, pada hari Jumat ini, Dada sedianya diperiksa sebagai tersangka. Namun, Dada tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan mengikuti sidang paripurna DPRD di Bandung. Dalam sidang paripurna tersebut, Dada akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa tugasnya sebagai wali kota Bandung.

Dalam kasus ini, Dada dan Edi diduga bersama-sama menyuap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono terkait penanganan perkara korupsi bansos Bandung. KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap.

Lembaga antikorupsi itu pun lebih dulu menjerat orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto. Beberapa waktu lalu, Edi mengaku diperintah Dada untuk mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada hakim Setyabudi. Dia mengaku diperintah Dada untuk mengoordinasikan pengumpulan uang tersebut dengan para kepala dinas.

Menurut Edi, uang yang diberikan kepada hakim Setyabudi tersebut bukan berasal dari kas Pemkot Bandung, melainkan uang pinjaman dari pihak lain yang tidak dia sebutkan namanya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada tiga sumber dana yang diduga digunakan untuk menyuap hakim Setyabudi. Selain dari patungan kepala dinas dan pinjaman pihak ketiga, uang itu bersumber dari dana bantuan sosial Pemkot Bandung. (KOMPAS.COM)

yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Tentunya penulis setuju bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas dari Republik ini. Hal yang harus dicermati, bahwa semangat "yang penting koruptor harus dihukum berat" haruslah memperhatikan rasio hukum yang ada. Dua permasalahan tadi menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana yang hendak dibangun adalah menekankan kepada prinsip pemidanaan retribusi (retributive justice) yang masih tradisional dengan menaruh sang pelaku tindak pidana (the offender) sebagai fokus sentralnya dan bukan perbuatannya (the offence) sebagai konsentrasi utama.

Dalam perkembangannya, prinsip ini sudah kuno karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum acara pidana yang modern dan lebih menekankan keadilan yang restoratif (restorative justice) sebagai alternatif pemidanaan yang menekankan kepada perbuatannya dan bukan

pelakunya.

Terlepas dari itu, penulis mengapresiasi syarat dari remisi PP tersebut yang membayarkan uang pengganti korupsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan remisi. Hal-hal seperti ini yang perlu dikedepankan karena menaruh fokus kepada perbuatannya dan bukan sang pelaku tindak pidanannya. Karena esensi dari uang pengganti itu tentunya adalah mengembalikan kekayaan negara yang telah dicuri oleh sang koruptor.

Semangat "Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat" haruslah diimbangi dengan rasio dan dasar hukum yang kuat sehingga nantinya kebijakan yang lahir bukanlah kebijakan balas dendam terhadap pelakunya seperti yang pernah diutarakan oleh Francis Bacon, filsuf sekaligus mantan Jaksa Agung dan Lord Chancellor Inggris dalam esainya yang berjudul "Of Revenge".

Aristo M A Pangaribuan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswandi melambaikan tangan didalam mobil tahanan dengan memakai baju tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (16/8). KPK menahan Mantan Sekda Kota Bandung yang telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam terkait kasus suap penanganan perkara korupsi Bansos Pemkot Bandung.

Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Edi merupakan tersangka kasus dugaan pemberian suap kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung.

"Ditahan di Rumah Tahanan Salemba selama 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta.

Menurutnya, penahanan Edi ini dilakukan terkait kepentingan penyidikan kasusnya. Edi ditahan seusai diperiksa KPK sebagai

tersangka selama kurang lebih lima jam.

Saat keluar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 15.16 WIB, Edi tampak mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye. Pria yang mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung dalam pemiihan kepala daerah 2013 ini pun terlihat menebar senyum sambil melambaikan tangan ke arah kerumunan wartawan.

Kepada wartawan, Edi mengatakan bahwa Wali Kota Bandung Dada Rosada tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK

Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat!

BELAKANGAN ini, semangat bangsa Indonesia melawan koruptor sedang tinggi-tingginya.

Misalnya, polemik mengenai penafsiran PP No 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang dipicu oleh kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta.

Atau polemik “Baju Tahanan KPK� yang baru-baru ini diperkenalkan kembali oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan agar dapat lebih menimbulkan efek jera yang lebih bagi para tersangka dan narapidana kasus korupsi. Semuanya itu demi satu tujuan: "Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat!"

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan sebuah bangsa, itu adalah merupakan Notoire feiten, yang tidak perlu lagi diperdebatkan lagi faktanya.

Namun, cara menyikapi fakta tersebut dalam bentuk aturanaturan membuka ruang diskursus yang luas.

Saya melihat ada dua hal krusial yang dapat diperdebatkan: Pertama, penambahan persyaratan khusus dalam PP 99, utamanya mengenai bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum (cooperation with law enforcerment authorities). Kedua, mengenai baju tahanan KPK yang diperkenalkan kembali dengan berbagai model yang harus dipakai oleh tersangka maupun narapidana kasus korupsi.

Ranah Justice Collaborator Polemik pertama, ada hal yang menarik dari penambahan persyaratan khusus bagi narapidana kasus-kasus kejahatan luar biasa, salah satunya korupsi untuk memperoleh remisi. Hal tersebut adalah mengenai terminologi "Bersedia Bekerjasama dengan Penegak Hukum" atau yang marak disebut dengan istilah Justice Collaborator.

Terminologi ini dikenal melalui United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang kemudian diratifikasi

Indonesia pada tahun 2009 melalui UU No 5 Tahun 2009. Di sana dikatakan bahwa kerjasama antara penegak hukum dengan tersangka (substantial cooperation) dapat menjadi dasar untuk meringankan hukuman bagi tersangka tersebut (mitigating punishment). Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil pengertian bahwa status justice collaborator tersebut berada dalam ranah ajudikasi (persidangan).

Misalnya, hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat meringakan hukuman bagi para terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam kasus US melawan Kimbrough (06-6330) dan US melawan Gall (06-7949) di tahun 2007 mengenai jaringan peredaran narkoba. Proses kerjasama ini dituangkan dalam bentuk Plea and Cooperation Agreement dengan kejaksaan. Penegak hukum tidak dapat menentukan sendiri apakah seseorang dapat mendapatkan predikat justice collaborator karena hakim yang nantinya akan menentukan pantas

atau tidaknya seorang tersangka/ terdakwa menyandang status tersebut pada saat persidangan.

Di dalam PP 99 yang menjadi polemik, ranah justice collaborator untuk kejahatankejahatan luar biasa termasuk korupsi menjadi berbeda pengertiannya. Ranah justice collaborator berdasarkan PP tersebut berada di dalam proses pasca-ajudikasi. Hal ini ditegaskan dengan fakta bahwa status justice collaborator adalah salah satu syarat mutlak bagi para narapidana untuk mendapatkan remisi.

Padahal, apabila seseorang sudah menyandang status terpidana, tidak boleh lagi ada diskriminasi berdasarkan hal apapun sesuai dengan prinsip dasar Kongres PBB mengenai Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Rasionya, begitu sudah menjadi narapidana maka tidak dapat lagi diperhitungkan lagi hal-hal lain yang memberatkan pada khususnya karena pertimbanganpertimbangan tersebut sudah selesai pada proses pengadilan

(ajudikasi).

"The Offence" bukan "The Offender" Polemik Kedua, mengenai baju tahanan KPK yang barubaru ini "diperkenalkan kembali" oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK memperkenalkan empat model baju tahanan: pertama baju tahanan untuk sidang, baju tahanan untuk harian, baju tangkapan, dan baju olahraga untuk tahanan. Semuanya merupakan baju baik untuk para tersangka yang akan dan sedang menjalani sidang pengadilan (untried prisoner) dan tidak dibedakan dengan para narapidana.

Hal ini tidak sesuai dengan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

Disebutkan di dalam Pasal 88 Ketentuan PBB tersebut bahwa para untried prisoners dapat memakai pakaiannya sendiri karena mereka harus dianggap tidak bersalah karena belum adanya putusan pengadilan. Dan soal pakaian, harus dibedakan antara untried prisoners dan convicted prisoners (terpidana

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

SUMUT

KPU Tetapkan Pasangan Cabup/Cawabup Taput

SAURMA Dapat Nomor Urut 4

TARUTUNG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) melalui rapat pleno terbuka, Senin (12/8) di gedung Sopo Partungkoan Tarutung, menetapkan tujuh pasangan calon bupati dan wakil bupati Taput.

Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Batubara BATUBARA - Enam pasangan calon bupati dan wakil bupati Batubara periode 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara, telah melakukan pencabutan nomor urut pasangan. Pencabutan nomor urut setiap pasangan calon yang akan bertarung pada pilkada Batubara 19 September mendatang yang digelar KPU Batubara berlangsung di Lima Puluh.

Dari hasil pencabutan nomor urut tersebut, pasangan calon bupati/wakil bupati Drs Gong MatuaAhmad Deni nomor I, Zulkarnain-Masitah nomor 2, Kurnia- Murlan nomor 3, Yahdi-Sarkowi nomor 4, Zahir-Suryono nomor 5, Sementara Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM yang berpa-

sangan dengan Raden Mas H.Hary Nugroho SE dengan nomor urut 6.

Proses penetapan nomor urut pasangan calon bupati yang dilaksanakan KPU, berjalan objektif dan terbuka untuk umum sehingga terjamin netralitasnya, Kata Ketua KPU Batubara Khairil Anwar SH.MSi sesaat setelah pencabutan nomor urut. "Alhamdulillah, proses penetapan dan penentuan nomor urut cabup-cawabup Pilbup Batubara 2013 ini, berlangsung aman dan lancar," Selain dihadiri masingmasing pendukung, rapat pleno terbuka penetepan nomor urut pasangan calon bupati, juga turut disaksikan komisioner Panwaslu Batubara Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu, Ali Umar SH dan Ade Sutoyo SP.(SAH)

Bupati Sidak Hari Pertama Kerja BATUBARA - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap stafnya, PNS, di hari pertama kerja usai libur Lebaran 1434 H, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batubara tetap melakukan sidak ke seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD di jajaran Pemkab Batubara, Senin (12/8).

H.OK Arya mengatakan, pihaknya sudah melakukan sidak tersendiri terhadap kehadiran PNS di hari pertama kerja usai libur panjang. Sejak pagi tadi bersama kepala BKD Saut Siahaan SE, Kasatpol PP Radyansah Lubis S.Sos sudah melakukan sidak ke kantor-kantor SKPD dan UPTD. Tidak hanya itu, ia juga melakukan sidak ke beberapa kantor untuk mengetahui secara pasti kebenaran data yang diterima BKD dari absensi kehadiran di kantor-kantor. “Dari pagi, saya sudah sidak ke kantor-kantor pakai motor, biar cepat dapat datanya.

Saya juga mau sidak sekarang ke beberapa kantor lagi, Saya tidak mau kasih tahu ke mana saja sidaknya, nanti ketahuan,”.

Menurutnya, tingkat kedisiplinan PNS di ling-

kungan Pemkab Batubara terus meningkat. Terbukti pada hari pertama kerja setelah cuti bersama dan libur Lebaran hanya ada satu pegawai saja yang alpa atau tanpa keterangan. Angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. “Sepertinya, dari tahun ke tahun PNS Batubara makin dewasa dalam merencanakan waktu liburannya. Sehingga dapat tepat waktu hadir dalam kerja di hari pertama ini,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Saut Siahaan SE mengatakan tingkat kedisiplinan PNS Batubara tahun ini lebih baik dari tahun lalu. "Tahun lalu, lebih banyak yang alpa. Berarti sudah meningkat kedisiplinannya dibandingkan tahun sebelumnya. Bagi eselon 3 dan eselon 2 dilarang menambah cuti untuk menyambung cuti Lebaran. Sementara bagi yang sakit, harus menunjukan surat keterangan dari dokter.

“Bagi PNS yang terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,”ucapnya. (SAH).

Sedangkan dua kandidat bakal calon (balon) Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang dan Sanggam Hutapea dan Martinus Hutasoit dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat. Selain penetapan, juga pengambilan nomor urut pasangan yang akan bertarung dalam Pemilukada Taput pada 10 Oktober 2013 mendatang. Penetapan dan pengambilan nomor urut bupati dan calon bupa+ti dilakukan ketua KPUD Taput Lamtagon Manalu bersama 4 orang komisioner.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPUD Taput, Nomor: 11/Kpts/KPUKab-002.434693/2012. tertanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani Ketua KPUD Taput, Lamtagon Manalu dan Sekretaris Jhon Suhartono Purba tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Taput periode 2014-2019. Ke 7 pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor urut 1, Drs. Sang-

gam Hutagalung, MM dan Sahat Sinaga, SH MKn, (SAHATA). Nomor urut 2 Ratna Ester Lumbantobing, SH MH dan Rafer Harianja, SH ( REL-RAJA ) diusung 15 parpol. Nomor urut 3 Bangkit Silaban SE MSi dan David PPH Hutabarat, ST (BADIA) diusung Gerindra, Demokrat dan Merdeka.

Nomor urut 4 pasangan Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu SH (SAURMA) diusung, Golkar, PKPB, Barnas dan PAN. Nomor urut 5, Drs Nikson Nababan dan Drs Mauliate Simorangkir, MSi (NIKMAT) diusung PDIP, Partai Patriot dan Partai Buruh.

Nomor urut 6 pasangan Banjir Simanjuntak dan Maruhum H Situmeang, BSc (BANJIRMA) diusung HANURA, PMB dan PIS. Nomor urut 7, dr Margan Sibarani, Mkes dan Sutan Marulitua Nababan, SE SH MSi (MARTUA ) dari jalur perseorangan.

Hadir Ketua Panwaslu Taput Edward Lumbantobing bersama anggota, Sekda Taput HP Marpaung, Kejari Tarutung, Slamat Simanjuntak, Kapolres Ta-

Calon Bupati Saur Lumbantobing,SE dan calon Wakil Bupati Manerep Manalu,SH (SAURMA) menunjukkan nomor urut 4,saat penundian nmorurut pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan KPUD Taput.(PR/KPKPos) put AKBP Verdi Kalele, Dandim Taput Letkol Viktor Tampubolon, Ketua DPRD Taput Fernando Simanjuntak wakil Ketua DPRD Taput Ottoniyer Simanjuntak dan beberapa pimpinan SKPD, Inspektorat Henri Purba, Kepala Dinas Kesehatan Taput Dr. Bobby Simanjuntak beserta undangan dan pendukung masing-masing kandidat.

Dalam arahannya, Ketua KPUD Taput Lamtangon Manalu berpesan agar kandidat yang sudah ditetapkan dan diambil nomor urut agar senantiasa menjaga dengan baik berlangsungnya Pemilukada Taput, karena siapapun nantinya

yang terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati periode 2014-2019 adalah Bupati seluruh masyarakat Taput, Kami berpesan kepada semua kandidat yang akan bertarung pada pemilukada Taput mendatang agar senantiasa menjaga kekondusifan wilayah Taput, karena yang menjadi pemenang tetap satu pasangan dari 7 kandidat, dan itulah nantinya yang menjadi bupati kita” kata Lamtagon Manalu.

Sementara itu, para calon juga membacakan harta kekayaannya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, deposito dan harta lainnya.

Calon Bupati Drs. Sanggam Hutagalung. MM total harta kekayaan Rp. 2,9 Miliyar lebih, Ratna Ester Lumbantobing, SH MH, sebesar Rp. 7,7 Miliyar lebih, Bangkit Silaban SE MSi Rp. 7,8 Miliyar, Saur Lumbantobing, SE Rp. 2,8 Miliyar, Drs Nikson Nababan Rp. 1,7 Miliyar lebih, Banjir Simanjuntak Rp. 5,8 Miliyar lebih dan dr. Margan Sibarani Mkes Rp. 1,1 Miliyar lebih.

Pantauan KPK Pos dil uar gedung Sopo Partungkoan tempat dilaksanakannya penetapan dan pencabutan nomor urut para calon, ratusan massa pendukung kandidat masing-masing tumpah-ruah. (PR)

Sertijab Danrem 033/WP Dan Danden Zipur 2/PS MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian irup upacara Serah Terima Jabatan Danrem 033/WP Brigjen TNI Deni K. Irawan kepada Kolonel Inf B. Zuirman dan Dandenzipur 2/PS Mayor Czi Fachrudi Hidayat, S.T. kepada Mayor Czi Alpi Fahrudin Nur di Balai Prajurit Makodam I/ BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Sabtu (3/8).

Pangdam I/BB mengatakan upacara serah terima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan hal yang lazim dalam dinamika organisasi. Tujuannya menambah wawasan, pengembangan karir dan pengalaman dalam penugasan serta pematangan dalam kepemimpinan.

Sehingga pada saatnya menjadi bekal berguna dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya.

Sebagai subkompartemen strategis Korem 033/Wira Pratama memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan NKRI dan rakyat di kepulauan Riau, yang berbatasan dengan terdiri dari beberapa kepulauan yang tersebar di antara pulau Sumatera dengan Singapura dan Malaysia.

Pangdam juga berharap Danrem 033/ Wira Pratama beserta seluruh Komandan Satuan di jajarannya senantiasa bekerjasama dengan semua komponen masyarakat di wilayahnya. Begitu Detasemen Zipur 2/Prasada Sakti yang bertugas pokok menyelenggarakan tugas teknik Zeni dalam bentuk konstruksi dan detruksi guna memperbesar daya gerak dan daya tempur satuan manuver Kodam serta menghambat, mempersulit dan menyesatkan gerak maju pasukan musuh.

Kapendam I/BB Kolonel Kav Halilintar, S.H mengatakan turut hadir dalam acara tersebut Irdam I/BB, Irdam I/Bukit Barisan, para Danrem Kodam I/Bukit Barisan, Danrindam I/Bukit Barisan, para Staf Ahli dan Staf Khusus Pangdam, LO TNI AL dan TNI AU, para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalak, Danbrigif 7/ Rimba Raya, para Danyon BS Kodam I/Bukit Barisan dan Para Perwira, Bintara, Tamtama dan Pns Kodam I/BB serta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD I/Bukit Barisan beserta pengurus. (REL)

SERTIJAB - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian Salam Komando selesai upacara Serah Terima Jabatan Danrem 033/WP Brigjen TNI Deni K. Irawan dan Dandenzipur 2/PS Mayor Czi Fachrudi Hidayat, S.T.di Balai Prajurit Makodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Sabtu (3/8).

Fadly: Satukan Kekuatan, Raih Kemenangan di 2014 BINJAI - Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal S.Ag mengatakan salut kepada DPC PPP Kota Binjai, karena debut kinerja dan gerakannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika situasi dan kondisi seperti ini merata terjadi di suluruh Sumatera Utara dan dapat dipertahankan, tentu posisi PPP akan semakin baik.

"Di pundak kita ada tanggungjawab dan amanah dari ummat Islam terkait kepentingan ummat Islam," katanya pada acara berbuka puasa bersama yang dilaksanakan DPC PPP Kota Binjai, kemarin.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPW PPP Sumut yang juga Caleg DPRD Sumut Ir. Andy Jaya Matondang, Ir. H Darianto M.sc, H. Ahmad Ghazalisyam, Ketua DPC PPP Kota Binjai Irhamsyahputra Pohan, Ketua DPC PPP Kab Deli Serdang Ir. Waluyo dan Sekretaris Sawaluddin Gultom, Wakil Sekretaris DPC PPP Kota Medan yang juga Caleg

DPRD Kota Medan Mursal Harahap,S.Ag dan undangan lainnya.

Fadly mengatakan kita harus berbangga menjadi kader PPP. Bangga karena kita seluruhnya memiliki tugas mulia dalam rangka menyebarkan kebaikan dan manfaat di tengah-tengah masyarakat. "Ber-PPP juga begitu, kita hadir di tengahtengah masyarakat harus mampu menghadirkan kebaikan dan manfaat,"ujarnya.

Sejalan dengan agenda dan tujuan tersebut, kita sebagai kader partai Islam harus istiqomah atau konsisten dengan tujuan perjuangan kita. Harus dipahami lanjut Fadly banyak pihak yang menginginkan PPP terpecah.

Sebab, jika PPP kuat, berbagai kebijakan bangsa ini akan diatur PPP satusatunya Partai Islam.

"Tanamkan pada hati dan pikiran kita, posisi kita harus diamankan pada tahun 2014. Karena sesungguhnya banyak pihak yang menginkan PPP

SALUT - Ketua DPW PPP Sumut H Fadly Nurzal, S.Ag, mengajak seluruh kader PPP di Kota Binjai untuk bersatu dan meningkatkan kinerja demi meraih kemenangan di pemilu legislaltif 2014 mendatang. (FOTO/MURSAL HARAHAP/KPK POS) hancur dan terpecah, pada gilirannya Islam akan hancur,"jelasnya.

Dibagian lain, Fadly mengungkap di 2014 kita harus menghadapi parlementary treshold (PT). Jika kita tidak dapat mendapatkan 3,5 persen maka PPP akan habis. Untuk itu kita harus bersatu dan kompak.

Jangan sesama caleg saling menggunting, tapi harus

saling bahu membahu membangun kebersamaan demi meraih kemenangan PPP di 2014.

"Jika kita ingin meraih kemenangan, maka rumusnya adalah bersatu dan kompak," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Fadly juga mengingatkan di 10 terakhir bulan suci ramadhan ini, harus kita manfaatkan agar lebih

dekat dengan ummat, mengasah kepedulian kepada sesama, dan tentunya berbagi dengan kaum dhufa. Dengan harapan kita menjadi insan-insan yang bertaqwa sehingga terbebas dari api neraka (itkum minannar).

“Saya juga menyampaikan menyambut idul fitri ini, mohon maaf lahir dan bathin,”ujar (MH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Hari Pertama Masuk Kerja, Bupati Halal bi halal KISARAN - Hari pertama masuk kerja, Senin, 12 Agustus 2013, Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc serta seluruh jajarannya menggelar halal bi halal di halaman parkir kantor Bupati Asahan bersama ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer.

Bupati Asahan dalam sambutanya mengharapkan melalui kegiatan halal bi halal yang dilakukan saat ini, kedepan tugas dan tanggungjawab sebagai Abdi Negara dapat ditingkatkan, baik loyalitas, dedikasi, kreatiftas. Agar visi dan misi Pemkab Asahan menuju Asahan religius, sehat,

cerdas dan mandiri dapat terwujud ditengah-tengah masyarakat. “Kita harus lebih semangat bekerja, beristiqomah dan tunjukan kepada masyarakat bahwa kita siap melayani merek dengan santun dan ikhlas, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud, “ kata Bupati.

Acara halal bi halal Pemkab Asahan tersebut dirangkai dengan pemberian hadiah melalui luck draw dengan menyediahkan ratusan hadiah, berupa 2 buah kulkas, 2 TV, 2 speda, 3 buah HP dan ratusan hadiah lainya. Dan bagi PNS yang tidak mendapat hadiah lucky draw diberikan kain sarung. (IN)

Sekda Diduga Kebiri Kewenangan Kepala BKD GUNUNGSITOLI – Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Edison Ziliwu selaku ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemko Gunungsitoli mengatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Gunungsitoli bukan menjabat sebagai sekretaris Baperjakat tetapi yang menjabat sebagai sekretaris Baperjakat adalah Kepala Bidang Mutasi.

Hal itu dikatakan Sekda Edison Ziliwu dihadapan sejumlah wartawan media cetak/elektronik pada acara temu pers yang berlangsung di lantai II aula Samaeri kantor walikota yang turut dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli,asisten serta para kepala SKPD Lingkup Pemko Gunungsitoli, Kamis pekan lalu.

Pernyataan tersebut terungkap di saat acara tanya jawab, yang mana salah seorang wartawan bertanya kepada Sekda tentang berhembusnya informasi di kalangan masyarakat Kota Gunungsitoli yang menyebutkan, hubungan Walikota, Sekda dan Kepala BKD kurang harmonis, sehingga berujung tidak dilibatkan kepala BKD dalam berbagai hal penting. Termasuk pada pengangkatan/pelantikan para pejabat eselon III dan IV yang dilantik Walikota Gunungsitoli tanggal 18 Juli 2013 lalu.

Dalam penjelasan Sekda mengatakan, sebelum hari H pelaksanaan pelantikan pejabat maka Baperjakat sudah melaksanakan rapat, namun hanya satu orang anggota yang tidak hadir yakni kepala BKD. Ketika ditanya apa jabatan kepala BKD dalan struktur Baperjakat, menurut Sekda Edison Ziliwu bahwa Kepala BKD hanya sebagai anggota bukan sekretaris Baperjakat, tetapi Sekretaris Baperjakat adalah Kabid Mutasi,ujarnya.

Kepala BKD Kota Gunungsitoli, Theodore Hulu, S.Pd yang dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya, Jumat (2/8) mengatakan Kabid mutasi bukan sebagai Sekretaris Baperjakat melainkan hanya se-

bagai anggota biasa yang tugasnya sebagai penulis untuk administrasi. Theodore mengakui bahwa pelantikan tersebut tidak tahu menahu, bahkan petikan surat keputusan pelantikan tersebut belum saya ketahui dan tanda tangani sampai saat ini baik sebagai Sekretaris Baperjakat maupun selaku Kepala BKD, apalagi saya pada waktu itu masih urusan dinas luar kota,ujarnya.

Berbagai sumber dari kalangan PNS dilingkungan Pemko Gunungsitoli menyebutkan, sebagian pejabat yang dilantik terdapat yang tidak memenuhi syarat dan tidak melalui prosedur yang benar yang mana ada pejabat yang dilantik dari staf langsung menjabat eselon III padahal menurut ketentuan untuk menduduki jabatan tersebut setidaknya pernah menduduki jabatan eselon IV di instansi yang berbeda sebelumnya,dan masih banyak lagi dugaan penyimpangan lain yang mengejutkan masyarakat yang di nilai tidak masuk akal, katanya.

Menanggapi pernyataan Sekda Kota Gunungsitoli yang mengatakan sekretaris Baperjakat adalah Kabid mutasi. Menurut sumber, oknum Sekda Kota Gunungsitoli perlu belajar lagi tentang tata kerja birokrasi pemerintahan yang benar jangan asal membuat stagmen yang membingungkan masyarakat karena hal ini telah dan menjurus kepada pembodohan, karena tidak pernah terjadi hal seperti ini, dan kalau benar Kabid mutasi menjabat sebagai Sekretaris Baperjakat, apakah wajar membawahi kepala BKD yang merupakan atasannya?

Dimita kepada walikota Gunungsitoli agar lebih jeli menempatkan pejabat sesuai dengan tupoksinya dengan kata lain jangan hanya asal melantik, namun hendaknya mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan oknum pembisik sehingga pada hakekatnya kebijakan itu dapat diterima masyarakat sehingga Kota Gunungsitoli tidak salah urus katanya. (Yagi)

PANGDAMI/BBTerimaAudiensi UniversitasHKBPNomensen MEDAN - Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian menerima Audiensi Rektor Universitas HKBP Nommensen beserta staf di Ruang Tamu Pangdam I/BB Lantai IV Makodam I/BB jalan Gatot Subroto Km 7,.5 Medan, Senin (5/8).

Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian mengatakan senang atas kunjungan Rektor Universitas HKBP Nommensen Dr.Ir. Jongkers Tampubolon, MSc beserta rombongan dan tetap mendukung kegiatan yang sudah terjalin

selama ini, dan diharapkan para mahasiswa dapat melaksanakan penanaman pohon pada saat masa ospek di kawasan Danau Toba.

Rektor Universitas HKBP Nommensen Dr.Ir. Jongkers Tampubolon, MSc menyampaikan tujuan audensi kepada Pangdam I/BB untuk silahturahmi dan memperkenalkan susunan Pengurus Rektorat Universitas HKBP Nommensen serta ingin menjalin kerjasama dalam rangka membina hubungan antara lembaga pendidikan dengan Kodam I/BB. (REL)

SUMUT

Partai Golkar Wajib Menangkan OK Arya BATUBARA - Partai Golkar Kab Batubara memerintahkan mesin politiknya untuk kemenangan pasangan Cabup H OK Arya Zulkarnain, SH, MM dengan Cawabup H RM Harry Nugroho, SE pada Pilkada 19 September 2013, sehingga partai berlambang pohon beringin tersebut diperlukan membentuk relawan kuning dalam waktu dekat.

Hal itu dikatakan ketua harian DPD Partai Golkar Batubara Ir Lokot Ridwan Batubara MSi didampingi sekretaris Selamat Arifin SE.MSi diruangan kerjanya di Lima Puluh, senin (12/8).

Hadir juga dalam pertemuan tersebut jajaran DPD dan pengurus PK Partai Golkar tujuh kecamatan. imainkannya mesin politik Partai Golkar untuk pasangan nomor urut 6 tersebut mengingat OK Arya merupakan kader partai Golkar yang sangat militan dan menempati posisi pertama sebagai calon bupati (Cabup), sehingga kader Golkar berkewajiban mendukung memenangkan dalam Pilkada 2013, "Ini sudah menjadi komitmen secara politik Partai Golkar memberikan dukungan terhadap OK Arya sebagai incumbent," tukas Sekretaris DPD Partai Golkar, Selamat Arifin, SE, MSi yang juga ketua DPRD Batubara.

Bupati Batubara H OK Arya

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM didampingi sekretaris DPD Partai Golkar Batubara Selamat Arifin SE.MSi yang juga ketua DPRD Batubara saat memberikan keterangan pers. (sarel).

Zulkarnain, SH, MM menyatakan terima kasih atas kehadiran jajaran pengurus dan kader Partai Golkar se Kabupaten Batubara sehingga dapat bertemu dan berkumpul.

Dirinya merasa bangga selaku kader dapat menempati posisi sebagai Cabup dalam Pilkada 2013.

"Ini suatu kebanggaan bagi saya selaku kader Partai Golkar bisa menempati posisi Cabup,"ujar OK Arya Cabup Batubara yang diusung melalui jalur independen tersebut.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Ir H Lokot Ridwan Batubara mengatakan langkah OK Arya

dapat dijadikan pembelajaran bagi kader untuk mencapai tujuan dan memahami sikap tersebut. "Di sini Partai Golkar tidak mengusung calon, namun momen ini tidak dapat dilepaskan dan jangan sampai memilih pihak yang kalah," tukasnya. (SAH)

Camat Sei Kepayang Bolos Hari Pertama Kerja SEI KEPAYANG - Oknum Sei Kepayang Jon Junaidi,SH tergolong abdi negara yang mengangkangi sumpah jabatannya.Oknum pamong ini didapati sering tidak berada dikantornya.Dalam beberapa kali kesempatan mengunjungi kantornya yang terkesan kumuh itu,pejabat ini tidak ditemui.Hanya para stafnya yang ada ditempat.Bahkan para PNS staf Jon itupun jadi ketularan 'penyakit' sang Camat sehingga juga ikutikutan jarang ngantor.

Setiap ditanya keberadaan sang Camat,para staf tersebut mengatakan Jon sedang ada rapat diKantor Bupati Asahan diKisaran.Akibatnya para warga yang ada urusan dikan-

tor itupun kecewa.Mereka kerap harus bolak-balik kekantor itu hanya untuk mendapatkan tandatangan Jon.Ini diungkapkan salah seorang warga pada hari pertama kerja pasca libur panjang lebaran hari Senin (12/8) pagi lalu yang harus gigit jari karena tidak dapat bertemu dengan Camat-nya untuk urusan administrasi pengurusan surat tanahnya.Lelaki paruh baya yang minta namanya tidak dikorankan ini menumpahkan kekesalannya dengan umpatan. "Susah kalau punya pemimpin modelnya seperti ini," ujarnya.

Menurutnya jarak rumahnya dengan kantor Camat lumayan jauh

dengan kondisi jalan buruk. Membutuhkan waktu lama dan perjuangan yang cukup berat karena jarak yang harus ditempuhnya hampir 5 kilometer.Setelah melalui perjuangan itu dia malah mendapat kekecewaan karena urusannya tidak selesai akibat Jon tidak ada dikantornya.

Etos kerjanya yang tidak disiplin dan kurang bertanggungjawab dengan jabatan yang diamahkan kepadanya bertolak belakang dengan kondisinya yang bergelimang fasilitas.

Selain mendapat kenderaan dinas, Jon juga menikmati fasilitas tinggal gratis dirumah dinas Camat

yang terletak sekitar 100 meter dari kantornya.Informasi yang didapat dilapangan,kalaupun ngantor Jon paling banter masuk diatas jam 10.00 Wib meskipun jarak kantor dengan rumah dinasnya relatif dekat.

Beberapa warga dan elemen masyarakat setempat yang kecewa dengan kinerja Jon meminta Bupati Asahan Drs.H.Taufan Gama Simatupang.MAP sebagai atasan memberikan sanksi agar 'penyakit' malas dan telat ngantor Jon tidak berkepanjangan atau setidaknya mengevaluasi kapasitas,integritas dan kelayakan Jon Junaidi sebagai Camat Sei Kepayang.(HER)

DPRD Sergai Setujui P-APBD 2013 SERGAI - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2013 Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang telah diajukan oleh Bupati Ir. H. Soekirman 26 Juli lalu, disetujui DPRD Sergai untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Dewan di Sei Rampah, Jumat pekan lalu Paripurna ini dihadiri Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Ketua DPRD H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP, para Wakil Ketua Dewan MY. Basrun, Drs. H. Sayuti Nur MPd, dan Drs. H. Abdul Rahim SP, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sergai, Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, MSi dan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Sergai.

Rapat paripurna DPRD Sergai yang dipimpin Ketua DPRD H. Azmi Yuli Sitorus SH, MSP ini memutuskan menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Kabupaten Sergai tahun 2013 sebesar Rp 1.019.427.808.135,-.

Kemudian belanja daerah sebesar Rp 1.050.661.876.346,- sebelum dilakukan perubahan menjadi Rp 1.031.183.394.651,99 setelah perubahan.

Sedangkan jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp. 22.720.309.756,38 dengan pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 10.964.723.239,39. Dengan demikian jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp. 11.755.586.516,99.

Gabungan komisi-komisi DPRD Sergai dalam pendapat akhirnya yang disampaikan Ketua Komisi A Labuhan

Hasibuan SAg mengemukakan bahwa nota pengantar Rancangan P-APBD Kabupaten Sergai tahun 2013 yang disampaikan Bupati Sergai H. Soekirman pada akhir Juli lalu dapat dipahami dan disetujui untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sergai dengan memberikan 29 butir catatan berupa saran pendapat untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Sergai.

Sebelum penandatanganan keputusan bersama persetujuan PAPBD, Bupati Sergai diwakili Wabup Ir. H. Soekirman dalam pendapat akhirnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah melakukan pembahasan terhadap dokumen RP-APBD dan akhirnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda

Kabupaten Sergai.

Tambahnya, perubahan APBD tahun anggaran 2013 ini diharapkan akan lebih menggairahkan kinerja pemerintah dan mempercepat proses pembangunan serta makin menjangkau kepentingan masyarakat. Semoga perubahan yang disetujui bersama ini dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan dan hambatan yang berarti sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sergai, harap H. Soekirman.

Sementara masukan berupa rekomendasi atas P-APBD Sergai tahun 2013 yang disampaikan anggota dewan melalui pendapat gabungan komisi-komisi akan menjadi perhatian seluruh jajaran Pemkab Sergai untuk

ditindaklanjuti.

Pengesahan 3 Ranperda Selain pengesahan P-APBD Sergai tahun 2013, DPRD Sergai juga setelah melalui pembahasan oleh Pansus 4 Ranperda menyetujui 3 (tiga) rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi Perda yakni ranperda tentang bangunan gedung, ranperda tentang kawasan tanpa rokok dan ranperda tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Sedangkan untuk ranperda tentang rencana detail tata ruang Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Sei Bamban dan Dolok Masihul masih ditunda pengesahannya agar dapat dibahas lebih lanjut serta melakukan observasi langsung ke masyarakat.(ARM)

SERAH TERIMA - Bupati Sergai disaksikan unsur FKPD Sergai, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Sergai saling menyerahterimakan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan SKPD Kabupaten Sergai tentang Ranperda P-APBD Kabupaten Sergai tahun 2013. Photo :ARM

10

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Mobil Dinas Pemprovsu Tabrak Pejalan Kaki GALANG - Mobil Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nomor polisi BK 9752 H yang dikemudikan Sudirman (51) Warga Jalan Eka Warni, Medan Johor, mengalami kecelakaan lalulintas di Jalan Perintis Kemerdekaan persis di depan objek wisata kolam renang fajar, Jumat (9/8) malam.

Mobil tersebut menabrak seorang pejalan kaki bernama Redy Purba (24) warga, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang hingga kritis.

Informasi diperoleh dilokasi menerangkan, kejadian naas yang menimpa Redy Purba tersebut diduga akibat kelalaian sopir yang diduga mengemudi sambil mabuk.

“Dengan gugup dan oyong akibat minumanan tuak yang keluar dari hawa mulutnya, dia (Sudirmanred) mengaku sebagai sopir pribadi Musadat, Asisten Pemprovsu. Tapi mobil Dinas kijang kapsul (pickup) plat merah Nopol BK 9752

H yang dibawanya menabrak korban hingga kritis itu, menurutnya adalah milik Pemko dari Dinas Satpol PP Kota Medan,” kata salah seorang warga bernama Yasir Siregar.

Menurut Yasir, usai menabrak Redy Purba, Sudirman langsung tancap gas berusaha melarikan diri. Sementara korban yang terkapar di tengah jalan tersebut digotong warga ke Klinik Rosma Sinaga yang bejarak sekitar 300 meter.

Sedangkan sebahagian warga lagi yang berusaha mengejar mobil itu berhasil menghentikannya sekitar 100 meter dari lokasi dan menyerahkannya ke Petugas Kepolisian.

“Usai dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh medis Klinik sebagai pertolongan pertama, Redy korban yang ditabrak hingga kritis tersebut diboyong ke rumah sakit umum Lubuk Pakam guna mendapatkan perawatan lebih lanjut”,ujarYasir. (AND)

Polsek Galang Ringkus Pengedar Sabu GALANG - Reskrim Polsek Galang, Polres Deli Serdang meringkus seorang pemuda diduga pengedar sabu-sabu. Tersangka Fauzi (23) dibekuk dari kediamannya di Dusun III Pama Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Minggu (4/8).

Darinya disita barang bukti 7 paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan dan uang sebesar Rp150 ribu.

Penangkapan terhadap Fauzi bermula saat polisi mendapat informasi tentang peredaran narkoba jenis sabu di Desa Jaharun A yang dilakukan tersangka. Mendapat informasi tersebut, sejumlah personel Reskrim Polsek Galang dipimpin lansung Kanit Reskrimnya Iptu Suhardiman SH MH, melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud.

Setelah mengetahui posisi tersangka, petugas segera meringkus Fauzi. Kemudian tersangka berikut barang bukti diamankan ke

Mapolsek Galang. Kepada petugas tersangka mengaku bila 7 paket sabu itu adalah miliknya.

Sedangkan uang sebesar Rp150 ribu adalah uang milik pribadinya. Menurut tersangka lagi, awalnya ia membeli 0,5 gram sabu dari seorang pria berinisial T alias Amban warga Kelurahan Galang Suka (DPO) seharga Rp550 ribu.

Kemudian dirinya memecah menjadi 8 paket hemat yang dijualnya seharga Rp100 ribu per paketnya. Bahkan dirinya juga mengakui kalau selama 1 bulan berkenalan dengan T, sudah 8 kali belanja sabu. “Aku sudah 8 kali membeli barang dari si T alias Amban”, ujar Fauzi.

Kapolsek galang AKP Wahyuddin SH kepada andalas membenarkan telah meringkus pelaku narkoba atas nama Fauzi dan sudah diserahkan ke Sat Narkoba Polres Deli Serdang guna pemeriksaan lebih lanjut. (AND)

FSPMI Sumut Dapati Pengusaha Nakal yang Tak Bayar THR MEDAN - Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumut, Minggu Saragih membenarkan adanya perusahaan yang melakukan intervensi kepada para buruhnya. Salah satunya adalah pabrik makanan ringan yang terletak di kawasan Tanjung Morawa. Berdasarkan informasi yang didapatnya, hampir 20 persen para pekerja kontrak dipecat menjelang lebaran dengan alasan efisiensi anggaran tanpa dibayarkan THR-nya.

Menurut Minggu, kurang tegasnya Disnakertran Sumut membuat sikap kese-

wenangan perusahaan terus mengakar khususnya di Sumatera Utara. Akibatnya para pekerja takut untuk mengadu ke posko THR. "Menurut kami, Disnakertrans seharusnya cek langsung ke lapangan. Jangan hanya menunggu laporan," keluhnya.

Agar permasalahan tidak terus berlanjut, saat ini Minggu bersama organisasi buruh lainnya tengah melakukan advokasi kepada sejumlah pekerja yang belum dibayarkan THR-nya oleh salah satu perusahaan di kota Medan. (MBC)

BNN Sumut Tangkap 20 Bungkus Ganja MEDAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 20 bungkusan ganja yang dibawa dari Kabupaten Aceh Utara pada Minggu (4/8) sekitar pukul 06.00 WIB. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut AKBP Joko Susilo di Medan, Senin, mengatakan, ganja dengan berat sekitar 20 kg itu dibawa dengan bus.

Joko menjelaskan, penangkapan itu berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat pada, Sabtu (3/8) tentang keberadaan dua laki-laki yang membawa ganja dari Aceh Utara.

Setelah mendapatkan

informasi lebih lengkap mengenai pengiriman ganja tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Langkat dan kepolisian setempat untuk melakukan penangkapan.

Penangkapan itu dilakukan di pos lalu lintas di bukit Satu Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dengan merazia bus.

Dari pemeriksaan terhadap bus tersebut, ditemukan 20 bungkusan berwarna kuning berisi ganja kering yang disimpan dalam sebuah koper berwarna ungu. Setelah itu, pihaknya mengamankan seorang penumpang yang diduga memiliki koper tersebut dengan inisial MM alias Alin (26).(AN)

SUMUT

BANGUNAN RESTORAN TANPA IZIN

Pengelola Pantai Pondok Permai Kebal Hukum PANTAI CERMIN - Pembangunan restoran di atas pantai dilakukan pengusaha tanpa memiliki izin dari Pemkab setempat. Ini terjadi di Pemkab Sergai.

Sementara pengusahanya diketahui bernama Asom, yang mengaku dekat dengan pejabat Pemkab dan Pemprovsu sehingga berlaku pongah dan terindikasi kebal hukum.

“Silahkan kemana mau kalian adukan akan saya hadapi, saya tidak gentar.

Saya juga mitra Tengku Erry," jawab Asom lantang saat dikonfirmasi tentang restorannya yang tak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Padahal, sesuai ketentuan penggunaan jalur hijau di pinggiran pantai untuk mendirikan bangunan haruslah mengikuti peraturan ataupun sistem yang sudah diberlakukan. Pengajuan mendirikan bangunan terutama di jalur hijau haruslah melalui rekomendasi dari SK 3 Menteri dan TIM dari BKPRD (Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah) Kabupaten Sergai yang diketuai Drs.H.Haris Fadillah MSi Sekdakab Sergai.

Karena merasa dekat dengan pejabat, ketentuan ini tak diindahkan Asom. Kedekatannya dengan HT Erry Nuradi mantan Bupati Sergai yang kini menjabat sebagai Wagubsu membuat dirinya merasah kebal hukum. "Saya tidak takut dengan siapapun," ujarnya dengan congkaknya.

Menanggapi ucapan Asom, awak Media ini melakukan cross check ke Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan/Kelautan, Dinas Tarukim, Dinas KP2T dan Dinas Pendapatan Perpajakan Aset san Keuangan (PPKA) Daerah Sergai.

Dari kelima Kepala Dinas terkait diterima jawaban, bahwa masing-masing dinas (lima dinas-red) belum pernah menerima permohonan dari manapun.

Dan belum pernah mengeluarkan Izin apapun tentang berdirinya bangunan restauran di atas pantai milik Asom pimpinan pengelolah Pondok Permai.

Ir.Taufiq Batubara MSi Kepala Bappeda dan juga menjabat Sekretaris BKPRD Sergai menjelaskan, pihaknya belum ada memberikan rekomendasi dan bahkan telah melakukan teguran kepada Pemilik Pantai Pondok Permai.

"Namun teguran kami sama sekali tidak digubrisnya,“ ujar Taufiq.

CH Damanik SH Ketua DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)

TANPA IMB - Restauran Pondok Permai yang baru dibangun tanpa memiliki IMB diragukan kewajaran bangunannya dan dapat menimbulkan kecelakan. (KPK POS/ARM) Sergai menghimbau seluruh pengelola dan pengusaha Pantai Bahari di kabupaten Sergai, agar mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan dan mematuhi segala ketentuan dalam pengurusan izin.

Sementara MS Sitompul SSos Ketua DPC Lembaga Pemantau Hukum Republik Indonesia (LPHRI) Sergai, menanggapi berbagai persoalan hukum di Sergai, baik tentang perambahan,

pengerusakan kawasan hutan mangrove yang belum dapat dituntaskan oleh aparat terkait. Sehingga para pemodal merasa ada yang membeking, kemudian dengan seenaknya melakukan perambahan hutan mangrove yang seharusnya dilestarikan. Sementara ada peraturan yang sudah berlaku dan setiap warga Negara harus mematuhinya yaitu berdasarkan UU.RI Nomor 18 tahun 2004 ten-

tang Perkebunan Pasal 46 ayat 1dan 2 dan Pasal 47 ayat 1dan 2 jelas ada sanksinya Pasal 45 ayat 1.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolaan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan diancam pidana penjara 5 tahun dan denda Rp2 miliar”.(ARM)

18 Ruko Diamuk Sijago Merah Rocky: ‘Waspadai Berbagai Kemungkinan Bencana Alam’ ACEH TIMUR - Sedikitnya 18 unit rumah toko (ruko) di Pusat Pasar Lhoknibong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur Selasa (13/8) ludes dilalap sijago merah. Kerugian ditaksir mencapai Rp10 miliar.

Muzakir, salah satu pemilik ruko menyebutkan, api pertama terlihat dari bagian atas ruko di bagian timur ruko yang terbakar.

Api mulai menyambar bagian bawah Toko Usaha Foto Copy Hidayah milik Tgk Wardi. Meskipun demikian hingga berita diturunkan belum diketahui penyebabnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran (BLHKPK) Aceh Timur, Ir. M.Yasin mengatakan, 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk berusaha memadamkan api. “Namun api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian,” katanya seraya menambahkan, dua

unit armada kebakaran dari Kabupaten Aceh Utara juga ikut dikerahkan untuk membantu pemadaman api.

Nama-nama pemilik ruko yakni milik Muhammad, Nurdin, Sofyan, Tgk Wardi, Tgk Budi, Abdul Wahab, Wakdon, Tgk Hamid, Sanjai, Abdul Mutaleb, Muzakir, Badliansyah, Anita, Marzuki, Tgk Samsul, Ridwan, Tgk Samsul, dan ruko milik Nasrul. Sementara Toko Los milik Tgk Mahyeddin dan M. Nasir serta milik Tgk Asyari.

Ketika api sedang dipadamkan, Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaib didampingi Wabub Syahrul Syama'un dan Kabag Humas T. Amran,SE ikut ke lokasi.

Terlihat Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, Kabag Ops, AKP Worosidi dan Zulkifli selaku Ketua Komisi E DPRK serta H. Marhaban Makam dari DPRA. Bupati Aceh Timur Hasballah M, Thaib didampingi

TINJAU KEBAKARAN - Bupati Aceh Timur, Hasballah M.Thaib (berkacamata) didampingi Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir ketika meninjau lokasi kebakaran Pusat Pasar Lhoknibong, Kecamatan Pante Bidari. (KPK POS/BSO) Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran SE mengatakan, sejauh ini pihaknya telah perintahkan BPBD Aceh Timur untuk

segera mendata jumlah korban kebakaran dan mendirikan tenda darurat untuk bantuan masa panik. “Dihimbau juga, seluruh mas-

yarakat selalu waspada terhadap segala kemungkinan musibah bencana alam yang akan terjadi sewaktuwaktu,” katanya. (BSO)

Ungkap Oknum Pengedar Senpi MEDAN - Rencana kepolisian untuk memperketat peredaran senjata api di Kota Medan hendaknya tidak saja ditujukan kepada masyarakat biasa. Namun yang terpenting adalah menghentikan peredarannya dari sumber dan pemasoknya. Termasuk membersihkan lingkungan kepolisian sendiri.

"Kita mendukung sepenuhnya rencana razia senjata api ini. Apalagi belakangan semakin sering terjadi aksi penembakan," jelas Anggota Komisi A DPRD Kota Medan Parlindungan Sipahutar, Rabu (14/8) di ruang kerjanya Jalan Krakatau.

Namun, tambahnya, di sisi lain Polri juga harus menyelidiki dan mengungkap oknum-oknum yang menjadi penyalur senjata

api tersebut kepada masyarakat umum dan harus diberikan sanksi tegas, apalagi bila ternyata oknum tersebut berasal dari pihak kepolisian sendiri.

Diterangkannya, secara umum seluruh lapisan masyarakat termasuk anggota dewan pasti mendukung sepenuhnya rencana razia senjata api ini. Apalagi saat ini aksi penembakan semakin marak. Bahkan belakangan aparat kepolisian sering menjadi korban penembakan. Hal ini mengindikasikan semakin mareluasnya aknya peredaran senjata api yang berdampak kepada kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Disebutkan Parlindungan, sudah ada peraturan yang mengatur terkait

kepemilikan senjata api di masyarakat, karena tidak semua lapisan masyarakat boleh memilikinya. Namun

kenyataannya saat ini banyak masyarakat yang tidak boleh memilikinya ternyata mempunyai

senjata api.

"Dalam hal ini Polri harus tegas menyikapinya, termasuk memberi sanksi tegas berupa proses hukum terhadap pemilik dan oknum penjualnya kepada masyarakat yang sesuai peraturan tidak diperbolehkan memiliki senjata api," sebutnya.

Seperti diketahui, maraknya aksi penembakan khususnya dalam satu bulan belakangan ini membuat pihak Polri merencanakan menggelar razia senjata api di seluruh Indonesia.

"Kita akan melaksanakan razia khusus senjata api di seluruh Indonesia. Saat ini kita fokus pada senjata api dan bukan lagi di luar senjata api," kata Wakapolri Komjen Oegroseno, Selasa (13/8) lalu di Jakarta. (MBC)

11

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

SUMUT

KAPOLRESTA BANDA ACEH KOMBES MOFFAN MK SH

Aksi Pencurian Terekam CCTV

Napi Tanjung Gusta Diminta Menyerahkan Diri BANDA ACEH - Aparat Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan Fikri, narapidana kasus narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara, yang kabur saat kerusuhan di penjara pada 11 Juli 2013.

"Kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Aceh untuk mengembalikan Fikri, narapidana yang berhasil ditangkap saat sedang mengurus

surat pindah," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan MK SH di Banda Aceh, Rabu.

Kapolresta Banda Aceh mengatakan sebelum dise-

rahkan ke Kementerian Hukum dan HAM Aceh, narapidana Lapas Tanjung Gusta itu juga akan dimintai keterangan.

Ia mengimbau narapidana lainnya yang diperkirakan berada di wilayah Kota Banda Aceh maupun daerah lainnya untuk menyerahkan diri.

Menurutnya, narapidana kasus narkotika jenis sabusabu itu diamankan tanpa

perlawanan di kediamannya di Desa Cot Lamkuweuh Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

Fikri yang divonis 12 tahun penjara dan telah menjalani hukuman selama empat tahun itu mengaku baru satu minggu berada di Kota Banda Aceh untuk merayakan Idul Fitri 1434 Hijriah bersama keluarganya. "Sejak kerusuhan saya

berada di Medan dan baru satu minggu di Banda Aceh," katanya.

Sebanyak 100 lebih dari 212 narapidana Lapas Tanjung Gusta kabur saat kerusuhan di penjara 11 Juli 2013 telah kembali ke lapas sementara sisanya masih buron termasuk empat teroris yang melakukan aksi perampokan di CIMB Niaga Medan pada 2010. (YAN)

MEDAN - Aksi pencurian yang dilakukan Suwardi alias Fahli (30) warga Jalan Ampera Gang Jenggot, Kecamatan Medan Tembung di pabrik kertas milik Edi Ismail (30) di Jalan Bulu Perindu, Kecamatan Medan Tembung, Senin sekira pukul 09.00 WIB, terekam camera CCTV. Akibatnya, dia ditangkap.

Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam pabrik dengan cara merusak pintu gerbang dan setelah berhasil masuk ke dalam, satu persatu barang-barang seperti besi kuningan, gerinda, bor digasak oleh pelaku.

Mendapati pabriknya dibobol, lantas korban langsung memutar perangkat CCTV yang berada di dalam ruang dan melihat pelaku tengah beraksi. Setelah mengetahui kalau yang mencuri adalah pelaku, lantas korban mengintainya.

Setelah seminggu dilakukan pengintaian, akhirnya korban bersama warga

menangkap pelaku saat berada di rumahnya. Pelaku yang tak mengaku sempat melakukan perlawanan, namun warga sekitar yang geram langsung saja menghajarnya.

Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian langsung turun kelokasi untuk mengamankan pelaku. Menurut keterangan korban mengatakan kalau pelaku pernah bekerja di pabriknya dan dipecat karena kasus pencurian.

"Sekitar 5 tahun lalu pernah kerja di pabrik, tapi udah dipecat karena mencuri juga," ujar pria berbaju biru ini.

Tambahnya ia mengatakan kalau pelaku sudah 2 kali melakukan aksinya, namun aksinya yang terakhir terekam oleh kamera CCTV. Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan, AKP Faidir Chan saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan. (FER)

Pencuri di Rumah Mantan Kadis Kesehatan Terlibat Berbagai Kejahatan RAMAI - Taman Margasatwa Medan Zoo yang cukup ramai dengan tarif parkir mencekik leher. (KPK POS/DOK)

Tarif Parkir Medan Zoo "Mencekik" Leher MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan melalui komisi terkait, mendesak sekaligus meminta Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan agar mengevaluasi pihak ketiga yang dipercayakan dalam mengelola parkir di Taman Margasatwa Medan Zoo. Desakan itu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, A Hie SH, Senin, menanggapi keluhan masyarakat atas retribusi parkir yang dikenakan diluar ketentuan ketika berkunjung ke Taman Margasatwa Medan Zoo saat libur Lebaran.

Menurut politisi Partai

Demokrat ini, retribusi yang dikutip diluar batas ketentuan dianggap kutipan ilegal dan melanggar peraturan.

"Direktur PD Pembangunan harus menindak tegas praktek ilegal tersebut," pintanya.

Bendahara Fraksi Partai Demokrat ini, menambahkan praktek ilegal yang dilakukan pengelola parkir di Taman Margasatwa Medan Zoo, secara tidak langsung sudah merugikan Pemerintah Kota dari sektor pajak.

Karena, katanya, tujuan pengelola bukan untuk membantu Pemko Medan meningkatkan PAD dari sektor retrsibusi parkir, namun untuk memperkaya diri sen-

Anak SMP Diperkosa DELI TUA – Bocah yang masih duduk di bangku Sekolah Lanjutan Pertama SMP, menjadi korban perko-

saan tetangganya, Sur (48) warga Jalan Desa Namo Gajah Medan, awal bulan lalu.

diri."Tindakan itu tidak bisa ditolerir, karena niat pengelola tidak baik. Jadi, harus segar ditinjau ulang kerjasamanya," tegas A Hie. Sebelumnya, seorang warga Komplek Perumahan Putri Hijau, Kecamatan Namorambe Deli Serdang, Heriansyah, mengaku kecewa saat berkunjung ke Taman Margasatwa Medan Zoo. Pasalnya, dirinya menjadi koban kutipan retribusi parkir diluar ketentuan di lokasi tersebut, karena harus membayar Rp5.000 untuk parkir roda empat, sementara karcis yang dikeluarkan pengelola tertulis Rp3.000 per unit roda empat.

Informasi dihimpun Koran ini, Melati (13, bukan nama sebenarnya) pada saat kejadian sedang bermain di luar rumah. Tiba - ti ba dia dipaggil tetangganya yang diketahui bernama Sur. Saat itu Sur menawarkan permen kepada bocah tersebut. Setibanya di rumah, Sur langsung membawa Melati ke kamar dan menyuruh Melari membuka pakaiannya. Sesaat kemudian, Sur menggagahi Me-

"Saya komplain bukan tentang harganya bang, tapi cara mereka (pengelola parkir) yang mematok tarif lebih dari ketentuan yang buat saya kecewa. Alasannya, setahun sekali," ungkapnya.

Heri menambahkan, dirinya kecewa dengan sikap pengelola yang kurang respon dengan praktek ilegal ini.

"Jika dilihat dari jumlah pengunjung yang menggunakan roda empat, sudah berapa yang mereka hasilkan dari kutipan tersebut," katanya.

Manager Taman Margasatwa Medan Zoo, Zainul Akbar Nasution, yang ditanyai perihal itu membanlati.

Setelah perkosaan itu, Melati merasa kesakitan dan menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya.

Mendegar cerita anaknya, keluarga Melati membuat pengaduan ke Polsek Delitua, Senin (12\8).

Kapolsek Delitua AKP Wahyudi saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan laporanya masih diproses.

Sementara tiga hari

tahnya. "Saya tidak mengetahui perihal pembengkakan kutipan parkir tersebut. Sepengetahuan saya retribusi parkir yang dikenakan kepada pengunjung menggunakan roda empat sebesar Rp3.000, tidak lebih," katanya.

Jikapun pengelolaan parkir yang sudah berjalan selama ini terjadi penyimpangan, kata Zainul, pihaknya akan mengkroscek kembali temuan tersebut. "Kita akan kroscek temuan itu. Saya gak tau kalau mereka (pengelola parkir) menaikkan harga parkir roda empatnya bang.

Saya akan panggil pengelolanya," timpalnya.(VIN) menjelang lebaran, remaja sebut saja Indah (15) warga Jalan Simpang Selayang Medan, dicabuli dua orang Satpam HSG (19) warga Simalingkar Medan, dan MS (40) warga Jalan Simpang Selayang Medan.

Kedua pelaku pencabulan itu diketahui sebagai Satpam. Pihak kepolisian tak menyebut keduanya Satpam di instasi mana. Namun kini kasusnya sudah ditangani Polsek Delitua. (CER)

Kompol A, Kekasih Gelap Sisca Sudah Punya Istri BANDUNG - Hubungan Sisca Yofie, manajer cantik yang tewas dibunuh dengan seorang perwira polisi Kompol A terungkap.

Mereka menjalin asmara gelap, karena Kompol A sudah memiliki istri.

"Kompol A ini sudah berkeluarga dan tinggal di Cimahi. Jadi memang ada hubungan gelap," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Sutarno saat jumpa pers, Senin.

Menurut Sutarno Sisca terakhir melakukan kontak dengan Kompol A pada Juni 2012 lalu. Setelah itu Sisca menghindar dan tak mau menemui perwira menengah ini.

Tapi rupanya Kompol A masih cinta dan terus mengejar Sisca.

"Kompol A terlanjur cinta," kata Sutarno.

Namun polisi tidak menemukan keterlibatan Kompol A dalam pembunuhan Sisca. Menurut Kombes Sutarno, tidak ada bukti yang mengaitkan A pada pembunuhan Sisca. Surat-surat Kompol A pada Sisca pun tak ada yang berisi ancaman.

"Kami tidak menemukan fakta dan bukti di lapangan. Termasuk saat kejadian, tidak ada link komunikasi baik ponsel atau apapun antara Kompol A dan Sisca," kata Sutarno.

Sisca dibacok dan diseret Ade

dan Wawan dari rumah kostnya hingga tewas pekan lalu. Kasus pembunuhan Sisca membuat geger.

Berencana Segera Menikah Kabar kedekatan Sisca Yofie dengan salah satu anggota kepolisian sudah menjadi rahasia umum di kantornya. Sisca pun diketahui akan menikah dalam waktu dekat.

Tapi siapa calonnya, tak ada rekan kerja yang tahu.

Kabar rencana pernikahan tersebut disampaikan rekan kerja

Sisca di PT Venera Multi Finance, Fino J. "Saya dapat kabarnya, dia mau married dalam waktu dekat ini.

Kalau kapan-kapannya kita belum tau," kata Fino di halaman PT Venera Multi Finance Jalan Pungkur, Selasa.

Fino mengaku tidak mengetahui calon pasangan Sisca karena, wanita yang dulu menjabat sebagai Branch Manager PT Venera Multi Finance, ini termasuk

sosok yang tidak terbuka terkait hal pribadi.

"Saya juga nggak enak kan kalau menanyakan hal pribadi.

Paling kita komunikasi masalah pekerjaan saja," jelasnya.

Fino mengaku tidak mengetahui benar atau tidaknya kedekatan Sisca dengan salah satu anggota polisi. Selain itu hal pribadi, dia pun tidak ingin menggangu hubungan pribadi orang lain.

Wanita yang sebelumnya bekerja di perusahaan asuransi ini dinilai cakap dalam bekerja.

Selama empat bulan bergabung dengan perusahaan, ia acapkali mendapat pujian dari pimpinan perusahaan pusat."Sisca orangnya supel. Semua orang ditemaninya.

Mau baik, jahat, dia mau temenin," katanya. Fino mengatakan saat ini posisi Sisca sudah digantikan oleh yang lain yang juga berasal dari Jakarta.

Seperti diketahui, hubungan spesial Sisca dengan perwira polisi itu terungkap setelah tim satuan reserse kriminal Polrestabes Bandung meneliti tempat kejadian perkara. Mereka menemukan bukti kedekatan Sisca Yofie dengan perwira polisi. Polisi berpangkat Kompol itu kini sedang diperiksa oleh Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Kepolisian Daerah Jawa Barat. (BBS)

MEDAN - Hasil pemeriksaan kepolisian terhadap M. Husein Nasution, tersangka pelaku pencurian di rumah mantan Kadis Kesehatan dr.

Fatni Sulani, berkembang ke arah aksi pencurian lainnya.

Dari keterangan yang disampaikan, polisi menyimpulkan adanya aksi kejahatan lain yang juga baru dilakukannya yakni pencurian peralatan elektronik di sebuah gereja.

"Jadi hasil kejahatannya tersebut kita mengamankan sound system yang dicurinya dari sebuah gereja di wilayah Medan Area," kata Kasat Reskrim Polresta Medan, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak, Selasa.

Calvijn menyebutkan, selain kasus terakhir, pelaku juga terindikasi sebagai pelaku utama dalam dua berkas pengaduan yang diterima polisi dalam kasus pencurian. Keduanya yakni pengaduan di Polsek Percut Sei Tuan dan pengaduan di Polsek Medan Area. Dari materi yang disebutkan hilang dalam dua pengaduan tersebut, polisi menemukan kecocokan dengan barang bukti yang diperoleh dari rumah pelaku."Jadi total pengaduan yang dilakukannya ada tiga kasus," ujarnya.

Hingga saat ini, pelaku masih dimintai keterangan untuk mencari kemungkinan kasus lain yang pernah didalanginya. Polisi juga masih mengejar dua rekan pelaku yang hingga saat ini masih buron.

Seperti diberitakan seorang pelaku pembobol rumah mantan Kadinkes Sumut dr Hj Fatni Sulani DTM H MSI di Jalan Kapten M Jamil Lubis, Kelu-

rahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, berhasil dibekuk petugas Reskrim Unit I Jahtanras Polresta Medan.

Pelaku MHN alias UHN (32) disergap polisi ketika sedang tidur di rumahnya di Desa Bandar Setia, Percut Seituan, Minggu.

Saat ditangkap darinya disita barang bukti satu unit mobil rental jenis Toyota Avanza yang digunakan pelaku saat beraksi, brangkas berisi perhiasan emas, berlian, permata dan suratsurat penting lainnya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Medan Kompol Jean Calvijn Simanjuntak SIK ketika dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. "Ya, ada satu orang kita amankan," kata Calvijn, Senin.

Lebih lanjut Calvijn menjelaskan bahwa pihaknya masih mengembangkan pengungkapan kasus tersebut.

Kasus pencurian di rumah mantan Kadis Kesehatan Sumut itu sebelumnya dilaporkan terjadi saat korban dan keluarganya sedang liburan mudik lebaran ke Rantau Parapat.

Para pelaku berhasil menyikat brangkas berisikan perhiasan emas, berlian, permata dan surat-surat penting. Rumah tersebut telah ditinggal korban sejak Rabu (7/8) pagi. Sedangkan pencurian itu sendiri diketahui, Sabtu (10/8) sekira pukul 18.00 WIB. Sementara itu, Senin (12/8) siang sekira pukul 14.00 WIB, korban dr Hj Fatni Sulani DTM H MSI terlihat mendatangi gedung Sat Reskrim Polresta Medan, diduga melihat pelakunya yang telah ditangkap Polresta Medan. (FER)

518 Pemudik Tewas Selama Lebaran JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat selama musim mudik Lebaran 2013, sebanyak 518 pemudik tewas dalam 2.337 kasus kecelakaan yang terjadi. Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pelaksanaan operasi serupa pada tahun 2012.

"Untuk periode yang sama dalam Operasi Ketupat tahun 2012, jumlah kecelakaan yang terjadi 3.284 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 587 orang," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Agus Rianto, Senin.

Bukan hanya korban meninggal dunia, kata Agus, korban kecelakaan yang mengalami luka berat dan luka ringan juga mengalami penurunan. “Pada

tahun 2013 jumlah korban yang mengalami luka berat ada 848 orang, sementara pada tahun 2012 mencapai 962 orang,� katanya.

Untuk korban luka ringan, sebut Agus, tahun 2013 ada 3.087 orang, sedangkan tahun 2012 yang mencapai 3.178 orang. "Untuk kerugian materil juga mengalami penurunan, dari sebelumnya Rp7 miliar menjadi Rp5,4 miliar lebih," terangnya.

Dalam Operasi Ketupat kali ini, sambung Agus, tingginya angka kecelakaan masih didominasi dengan kecelakaan sepeda motor. Kendati mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kecelakaan moda transportasi roda dua tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan moda transportasi lain. (SF)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

LIPSUS

Narkotika Dalam Lapas

Narapidana berada di balik jeruji tahanan dengan bangunan yang terbakar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan. (KPK POS/IST)

BANGUNAN itu dinamai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bukan penjara. Disebut demikian karena tak hanya sekadar ditujukan memenjarakan seseorang untuk menjalani hukuman pidananya. Di sana, para terpidana seharusnya dibina agar nantinya bisa kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik. Di sana, tinggallah mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan, baik gembong narkoba maupun koruptor.

Namun, nyatanya, di "rumah pertobatan" itu perilaku para narapidana (napi) belum tentu menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang terjadi di lapas belakangan

ini menjadi bukti. Para penghuni lapas justru berubah menjadi lebih anarkistis. Napi narkoba tetap bisa menggunakan dan berbisnis barang haram itu. Napi koruptor tetap hidup mewah.

Mereka terjebak dengan rutinitas negatif di balik jeruji besi itu.

Akhirnya, tidak pernah ada rasa penyesalan atau menimbulkan efek jera untuk napi. Kemelut lapas di tanah air pun seolah tak ada habisnya. Kasus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yaitu pertama, kericuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (11/7). Warga binaan tiba-tiba bertindak anarkistis sehingga

Penyimpangan yang Ditoleransi

Adrianus Meliala MANTAN Ketua Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Adrianus Meliala mengatakan, telah terjadi banyak penyimpangan yang ditoleransi oleh pihak lapas.

Mulai dari penyimpangan kecil hingga besar seperti kasus Freddy.

Penyimpangan perilaku para napi itu akhirnya menjadi hal yang biasa. Napi lain yang tak ikut-ikutan hanya bisa menutup mata. Bahkan mereka bisa ikut menyimpang karena masuk dalam pergaulan tidak sehat dalam lapas. "Itu semua penyimpangan yang ditoleransi," kata Adrianus.

Menurut Adrianus, ada tiga masalah dasar yang terjadi pada lapas. Pertama, sumber daya manusia yang kurang berkualitas.

Kedua, sarana dan prasarana atau fasilitas yang kurang memadai. Ketiga, minimnya anggaran untuk lapas. Tiga hal itulah yang harus dibenahi pemerintah.

"Lapas masalah teknis sebetulnya amat tergantung pada pemerintah dan DPR," kata Kriminolog dari Universitas Indonesia itu.

Adrianus mencontohkan, ada petugas lapas yang awalnya selalu menolak keinginan napi.

Namun, lama-kelamaan petugas lapas yang terus dibujuk dan diiming-imingi sejumlah uang dapat tergoda. Hal itu kemudian terus berlangsung seperti adanya regenerasi dalam lapas.

Pembinaan yang seharusnya dilakukan dalam lapas tak berjalan dengan baik.

"Ada pihak yang tidak mau

terima duit dari penghuni, tapi lama-lama, namanya manusia dan gajinya kecil, kemudian mau terima hal yang besar. Kemudian dia toleransi hal-hal yang besar juga. Ada konteks bahaya secara moral di situ," terangnya.

Napi yang punya uang masih bisa merasakan hidup enak dalam lapas. Kita tentu masih ingat adanya fasilitas mewah para napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung. Napi dapat tidur seorang diri dalam satu alas tidur sambil mendengar musik dari Ipad. Mereka bahkan mengunci sendiri kamar selnya dari dalam. Hal ini sangat kontras dengan kondisi lapas lain di daerah yang kelebihan kapasitas lebih dari 200 persen dengan fasilitas minim.

Adrianus sendiri mendukung adanya sidak dari Kemenhuk dan HAM. Menurut dia, sidak memang tak mungkin secara instan menyelesaikan masalah dalam lapas. Setidaknya, sidak berhasil mencegah dan mengurangi penyimpangan yang terjadi.

Akan ada rasa was-was dari sipir atau para petugas lapas dan napi untuk mengulang kembali perbuatannya. Kemenhuk dan HAM pun diminta tegas menindak para oknum petugas lapas yang kongkalikong dengan para napi.

Memang tak semudah membalik telapak tangan untuk menyelesaikan masalah lapas yang kompleks. Namun, selalu ada harapan melahirkan kembali "rumah pertobatan" yang sesungguhnya. (TIM)

membakar sebagian sisi gedung lapas. Dalam keadaan "membara" mereka kemudian beramai-ramai melarikan diri. Pemicu kemarahan itu disebut karena listrik dan air yang padam sejak lama. Warga binaan merasa tak mendapat fasilitas yang layak.

Masalah di Lapas Tanjung Gusta dinilai begitu kompleks hingga akhirnya memicu kemarahan para narapidana. Mereka juga harus berebut fasilitas karena kapasitas lapas telah melebihi kuota.

Anggota Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, mengatakan, pemerin-

tah harus memenuhi hak dasar para narapidana maupun tahanan di lapas. Hak dasar itu antara lain meliputi kesehatan, penempatan ruang, dan kenyamanan.

Hak ini sama seperti hak dasar manusia pada umumnya, tetapi bagi narapidana dibatasi oleh putusan pengadilan. "Walaupun ia tahanan, haknya sebagai warga negara tetap harus dipenuhi," kata Otto.

"Pemerintah harus merekonstruksi seluruh lapas di Indonesia dengan mempertimbangkan hakhak dan masa depan mereka (narapidana)," lanjutnya kemudian. Tak kurang satu pekan kemudian, tahanan kembali

Memburu "Si Mulut Tersumpal" MENGEJUTKAN ! Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat IV Mabes Polri menemukan serbuk red fosfor (prekusor sabu) serta mesin pencetak pil ekstasi di dalam Lapas Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/8).

Diduga ada pabrik pembuatan sabu di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.

Penemuan barang haram itu menambah daftar panjang kebobrokan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut?

Kriminolog Reza Indragiri Amriel menilai, "si mulut tersumpal"-lah yang mesti diburu atas kasus itu. "Bagaimana mungkin pabrik bisa beroperasi tanpa sepengetahuan otoritas Lapas?

Paling tidak ada pembiaran. Tapi sebatas pembiaran untuk operasi segila itu? No way.

Pasti ada mulut yang berkicau kalau tidak disumpal," ujarnya, seperti dikutip Kompas.com.

Pria yang juga dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut mengatakan, jangankan di Indonesia, bisnis barang haram ini pun juga terjadi di negara maju, misalnya Inggris. Jumlah nilai transaksinya pun terbilang fantastis, 1 juta poundsterling per tahunnya. Siapa yang tak tergiur atas hal itu.

SIDAK - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (menunjuk) saat memimpin inspeksi mendadak di Lapas Cipinang, Jakarta, Selasa (6/8) malam. (KPK POS/IST)

kabur. Kali ini, dua tahanan di rumah tahanan Badan Narkotika Nasional, Palembang, Sumatera Barat, Selasa (16/7). Keesokannya, Rabu (17/7), sebanyak 12 tahanan di Rumah Tahanan Klas II A Batam, Kepulauan Riau, juga melarikan diri. Tahanan kasus narkotika itu berhasil menjebol pintu rutan.

Terakhir, kasus narapidana bertindak anarkistis kemudian terjadi di Lapas Klas II B Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (3/8). Sejumlah narapidana menjebol gerbang Portir II dan berusaha melarikan diri. Namun, mereka gagal kabur karena tertahan di pintu Portir I. (TIM)

Keuntungan yang besar membuat bisnis itu dijalankan dengan rapi. Struktur jaringan turut dibuat. Ada pengendali distribusi, produsen, pemasok bahan baku, kurir, pengedar, dan pelindung. Keuntungan bisnis barang haram itu dikelola dengan metode pencucian uang yang sangat rapi.

Reza meragukan temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Polri. Apa Polri mampu dan berani mengusut temuan tersebut secara komprehensif?

Ia mengaku tidak yakin.

"Saya belum pernah dengar berita tentang pengungkapan komprehensif seperti yang saya tulis. Biasanya gerebek saja, lalu selesai. Jaringan besarnya? Keterlibatan otoritas Lapas?" lanjutnya.

Oknum G "Si Mulut Tersumpal"?

Direktur IV Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, Brigadir Jenderal Arman Depari mengungkapkan, pihaknya mencium "bau busuk" dari otoritas Lapas. Satu orang petugas staf keamanan Lapas berinisial G diamankan. Tak hanya G, tiga orang napi berinisial AS, HS, dan V turut diamankan Polisi.

"Ya, indikasinya sangat jelas sekali, namun untuk menetapkan tersangka masih memerlukan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti," ujarnya. Namun, apakah benar hanya oknum staf keamanan G yang terlibat? Tidak adakah oknum yang lebih tinggi?

Reza enggan menuding pihak mana pun sebagai biang keladi. Namun, mengingat di dalam Lapas strukturnya paten, sangat tidak mungkin tak ada oknum pejabat Lapas yang turut bermain dalam operasi tersebut.

Pelaksana harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Krisbanu, pun menduga hal yang sama.

Sebagai antisipasi, dalam waktu dekat ia akan menyiapkan strategi khusus menekan peredaran narkotika di Lapas.

"Ini tidak mainmain. Siapa yang bersalah, tindak tegas, siapa yang kecenderungan bermain," kata Bambang.

Temuan barang haram tersebut merupakan pengembangan aparat Direktorat IV Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri dari tiga kasus narkoba sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran, narkoba berasal Lapas Narkotika Cipinang. Barang bukti itu pun dibawa Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk dilihat jenis dan ukurannya. (TIM)

BERTOLAK belakang dengan kondisi kasus Tanjung Gusta dan sejumlah lapas yang memicu kemarahan para napinya, di Lapas Cipinang, seorang terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman justru mendapat fasilitas khusus dengan mudahnya.

Teman dekat Freddy, Vanny Rossyanne, mengungkapkan, ada ruangan khusus di Lapas untuk bisa berduaan dengan Freddy.

Vanny juga menyebutkan, Freddy masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam Lapas. Tahun 2012 lalu, Freddy diketahui mendatangkan pil ekstasi dalam jumlah besar dari China. Ia masih bisa mengorganisasi penyelundupan 1.412.475 pil ekstasi dari China dan 400.000 ekstasi dari Belanda.

Pengakuan Vanny ini pun mengakibatkan dicopotnya Kepala Lapas Narkotika, Thurman Hutapea.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk dan HAM) kemudian memutuskan untuk mengisolasi Freddy ke Lapas Batu, Nusakambangan. Namun, keputusan itu ternyata belum cukup membuat Freddy jera.

Petugas mendapati lima paket sabu yang disembunyikan Freddy pada celana dalamnya. Selain diisolasi selama 14 hari, Freddy juga mendapat hukuman disiplin 2x6 hari.

Selama menjalani hukuman itu, Freddy tidak boleh menerima kunjungan dari siapa pun.

Masih ramai membicarakan kasus Freddy, publik kembali digegerkan dengan ditemukannya bahan membuat sabu dan ekstasi, serta alat yang diduga untuk membuatnya di bengkel Lapas Cipinang saat inspeksi mendadak (sidak) oleh Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin, Selasa (6/8) malam. Rumah pertobatan itu semakin ternodai.

Untuk diketahui, napi narkoba mendominasi penghuni lapas di Indonesia.

Dari total 117.000 napi, 56.000 di antaranya adalah napi kasus narkoba. (TIM)

Lapas Seperti Penyakit Patologi Sosial KEBERADAAN pabrik narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dikhawatirkan dapat menular ke lapas lainnya jika hanya sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada oknum petugas lapas yang terlibat. Oleh karena itu, oknum yang terlibat harus diberi sanksi pidana.

"Lapas itu seperti penyakit patologi sosial. Kalau satu lapas bergejolak, lapas lain juga bergejolak. Penyakit ini dibawa oleh pegawai yang dimutasi. Makanya, sanksi administrasi saja tidak cukup. Harus dipidana," ujar kriminolog Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar, Rabu (6/8).

Ia mengatakan, lapas di daerah justru lebih rentan pelanggaran. Karena itu, petugas atau Kepala Lapas Cipinang jangan diberi sanksi demosi berupa pemindahan tugas ke lapas di daerah. Yesmil mengungkapkan, di dalam lapas, ada sistem sosial yang tertutup. Idealnya, kata dia, kepala dan petugas lapas yang berkuasa di dalam lapas. Tetapi, ujarnya, sering kali yang berkuasa adalah narapidana (napi).

"Malah petugas lapas yang dikuasai napi," pungkasnya. Ia mengatakan, meski demikian, bukan berarti petugas lapas tidak mengetahui semua interaksi sosial dan pelanggaran yang terjadi di lapas. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Bupati Asahan Tepung Tawar Prajurit 126 KC KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP melakukan tradisi tepung tawar kepada ratusan prajurit Yonif 126 KC yang akan diberangkatkan bertugas mengamankan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Bupati Asahan dalam arahannya mengharapkan kepada prajurit yang bertugas nantinya untuk senantiasa meningkatkan koordinasi, komunikasi dan berkomitmen membangun wilayah perbatasan de-

ngan penuh rasa kebersamaan.

“Kami akan selalu mendoakan yang terbaik bagi prajurit. Dan kami juga siap mendukung dan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Artinya bila ada persoalan dengan keluarga segera dikoordinasikan dengan Pemerintah,“ kata Bupati Asahan, seraya mengucapakan selamat bertugas semoga senantiasa berjalan dengan lancar, Jumat lalu, di halaman Bataliyon 126 KC. (IN)

1.000 KK Terima Beras Dari Pemkab Asahan KISARAN - Pemkab Asahan memberikan bantuan kepada kaum dhuafa yang ada di kota Kisaran dan sekitarnya. Bantuan yang diberikan tersebut berupa beras 10 kg setiap kepala keluarga (KK) untuk 1.000 KK. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP bersama wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Asahan yang digelar di gedung

Olah Raga (GOR) Kisaran.

Dalam penyerahan bantuan tersebut Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc mengatakan bantuan tersebut diberikan merupakan wujud kepedulian Pemkab Asahan untuk berbagi dan peduli terhadap sesama.

Karena pada dasarnya antara Pemkab dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan rasa saling memiliki diberbagai ditengah masyarakat. (IN)

Kenderaan Hias Ramaikan Malam Takbiran KISARAN - Malam takbiran di pusat Kota Kisaran, Kabupaten Asahan sangat meriah. Puluhan kendaraan hias dengan pernak-pernik dalam berbagai bentuk serta dilengkapi beduk hias dan berbagai jenis tema, memeriahkan malam takbiran menyambut Idul Fitri 1434 H. Ribuan masyarakat sangat antusiasme menyaksikan kenderaan hias. Hal ini dapat dilihat dari ribuan masyarakat yang menunggu disepanjang jalan rute perjalan kenderaan hias tersebut. Namun ada juga yang langsung datang ke halaman Kantor Bupati Asahan. Kenderaan hias

dimalam takbiran dilepas langsung oleh Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP didampingi oleh Forum Kumonikasi Pimpnan Daerah (FKPD) di halaman Kantor Bupati Asahan dan finis kembali ke kantor Bupati setempat.

“Saya berharap kegiatan ini dapat terus ditingkatkan. Dan saya menilai kegiatan takbiran ini sudah sangat baik, “ demikian kata Bupati asahan sembari mengucapkan terima kasih dan bangga kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah meramaikan kegiatan takbiran di Kota Kisaran, Rabu lalu. (IN)

SUMUT / ACEH

Sejumlah Pembangunan di Asahan Terganggu KISARAN - Dikarenakan belum sepenuhnya terealisasi dana bagi hasil (DBH) dari pihak Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, pembangunan yang telah direncanakan di Asahan sedikit mengalami gangguan.

Dan secara otomatis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan tahun 2013 juga akan mengalami hal yang sama.

Hal tersebut dinayatakan oleh Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dihadapan ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dalam acara halal bi halal Pemkab Asahan di halaman parkir kantor Bupati Asahan, Senin (12/8).

“Tahun ini APBD kita mengalami gangguan, ka-

rena DBH Asahan belum jelas direalisasi oleh pihak pemprovsu,“ demikian kata Bupati Asahan, sembari berharap DBH tersebut dapat dituntaskan untuk menujang pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Asahan.

Kondisi tersebut dijelaskan Bupati Asahan bertujuan agar seluruh PNS di lingkunagn Pemkab Asahan dapat mengetahuinya secara jelas, sehingga PNS tidak terjebak dengan informasi yang salah. (IN)

TAUFAN GAMA

Idul Fitri di Sumut Disambut Sukacita SERGAI - Suasana peringatan hari Idul Fitri 1434 H di tanah bertuah negeri beradat, Sergai, pada hari pertama berlangsung aman dengan ratusan ribu masyarakat di daerah ini menyambut Hari nan Fitri ini penuh sukacita serta melakukan silaturahmi dengan sesama umat muslim.

Perayaan hari nan Fitri Sergai dihadiri Bupati Sergai Soekirman bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Sekdakab Haris Fadillah beserta seluruh keluarga masing-masing, Ketua MUI Sergai dan FKUB serta sejumlah pejabat Pemkab Sergai dan ratusan masyarakat Sei Rampah bersamasama melaksanakan sholat Idul Fitri 1434 H di Mesjid Jami' Kecamatan Sei Rampah, Kamis pagi (8/8).

Suasana Shalat Ied yang berlangsung khidmat dimulai sejak pukul 07.30 WIB . Bertindak sebagai Imam pada sholat Ketua FKUB Sergai Ied Drs.H. M. Irfan El-fuadi Lubis dan sebagai Khatib Prof. DR. H. Nur A. Fadhli Lubis, MA dengan menguraikan khotbahnya berjudul “Semangat Ramadhan dan Idul Fitri Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Diri dan Masyarakat”.

Diakhir khutbahnya al-Ustadz

Nur Fadil Lubis mengajak umat Islam untuk saling bersalaman dengan permintaan maaf lahir bathin “minal aidin wal faizina fikulli amin wa antum bikhayrin taqabalallahi minna wa mingkum aj ma’in ya khayral masulin”.

Open House Usai melaksanakan shalat Ied, Bupati Sergai Soekirman menggelar acara Open House sehari penuh mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore, Kamis (8/8) di kediamannya Perumahan Sawit Indah Jalan Coklat Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan.

Open House dalam rangka lebaran ini digelar dengan tujuan memperkuat Ukhuwah Islamiyah dan mempererat tali silaturrahmi dengan semua lapisan masyrakat.

Ribuan tamu yang datang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Pejabat Sergai, anggota DPRD Sergai, PNS jajaran Pemkab Sergai, tokoh agama/masyarakat, para pengusaha dan juga dari kalangan masyarakat umum baik yang berasal dari Kabupaten Sergai maupun luar Sergai.

DI KISARAN

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP beserta keluarga dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Asahan serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan shalat Idul Fitri 1434 H di Lapangan Parasamya Kisaran, Kamis, 8 Agustus 2013.

Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut bertindak sebagai khotib adalah H Salman Abdulah Tanjung MA dalam tausiahnya khotib mengajak masyarakat untuk dapat menemukan beberapa konsekwensi positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan ibadah puasa.

“Untuk mengetahui apakah ibadah kita telah memberikan efek yang baik. Kita dapat melihat konsekwensinya setelah kita menjalankan ibadah puasa tersebut, “ kata khotib di hadapan ribuan ummat Islam yang menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. khotib yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Asahan menjelaskan beberapa konsekwensi tersebut, diantaranya bertambahnya penguatan iman dan semakin menguatnya keyakinan terhadap kebenaran syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. (ARM/IN)

Nelayan Mengeluh, Pukat Trawl Menganas di P.Cermin P.CERMIN - Kalangan nelayan kecil di kawasan Pantai Cermin kembali menjerit akibat menganasnya operasional kapal trawl berkedok Pukat Ikan (PI) hingga merambah ke zona tangkap nelayan kecil serta menabrak jaring selapis milik nelayan tradisional.

Kalangan nelayan mendesak aparat keamanan laut, PSDKP, Ditpolairdasu, TNI AL serta instansi terkait yakni Dinas Perikanan Kelautan untuk segera melakukan patroli penertiban serta penagkapan terhadap kapal PI yang menimbulkan keresahan tersebut.

Menurut nelayan kecil asal Pantai Cermin, Kamis (15/8) kapal Trawl tersebut kerap membabat habis sejumlah jaring yang telah dipasang nelayan hingga mengakibatkan kerugian

yang besar bagi nelayan kecil di Pantai Cermin.

"Setiap masa lebaran malah kapal-kapal trawl itu kian merajarela merambah ke pinggir hingga merusak jaring yang kami labuhkan, kami berharap aparat keamanan laut berpihak pada nelayan kecil guna melakukan penangkapan terhadap kapal trawl tersebut," harap Anwar (40) beserta nelayan lainnya.

Idham Yonara selaku pengurus HNSI Sumut merasa prihatin atas keresahan sejumlah nelayan kecil akibat maraknya aksi kapal pukat trawl dan pukat ikan (PI) maupun pukat apung merambah ke zona tangkap nelayan kecil, ia mendesak agar aparat keamanan laut berpihak pada nelayan kecil guna segera melakukan penertiban. (BBS/FR)

Kasus Pembunuhan Opung Sahat Belum Terungkap BATUBARA - Hampir sebelas bulan lamanya mistri pembunuhan Tiarma Sitorus alias Opung Sahat (68) masih belum terungkap siapa gerangan pelakunya.

Kerja keras Polsek Limapuluh, Polres Batu Bara untuk memburu pembunuhnya hingga kini belum membuahkan hasil. Polsek Limapuluh seperti kehilangan jejak dalam memburu pelakunya. Tiarma Sitorus (68) alias Opung Sahat yang ditemukan tewas dibunuh di rumahnya LK I, Kelurahan Limapuluh Kota, Kecamatan Limapuluh, Minggu sekira pukul 20.15 WIB. Petugas Polsek Lima-

puluh sebelumnya telah meminta keterangan dari sejumlah tetangga korban.

Namun petugas belum menemukan titik teranguntuk mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut.

Pihak keluarga korban tidak mengetahui dengan pasti apa barang berharga korban yang hilang maupun uang tunai. Menurut pihak keluarga korban tidak mengetahui tentang harta korban apakah itu berupa perhiasan maupun uang tunai. Karena semasa hidupnya korban tidak pernah memberitahukan tentang hartanya kepada anak-anaknya. (AND)

OPEN HOUSE - Bupati Sergai saat menerima masyarakat saat dilaksanakannya open house. (KPK POS/ARM)

Pengumpulan Zakat di Kabupaten Asahan 2013 Meningkat KISARAN - Pengumpulan dana zakat Kabupaten Asahan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2013 terkumpul sebanyak Rp555 juta lebih sedangkan tahun 2012 sekitar Rp513 juta lebih.

Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP mengatakan pengelolaan zakat telah diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan dipertegas dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menyahuti undang-undang tersebut melalui peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 dan peraturan Bupati Asahan nomor 26 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat.

Melalui dasar tersebut, Pemkab Asahan berupaya melaksanakan peraturan, khususnya kepada para PNS yang beragama Islam. Dan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara keseluruhan hingga bulan Juni 2013 berjumlah lebih dari Rp 3 miliar.(IN)

Posko Siaga Bencana dan Pelayanan Kesehatan Dicek KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang bersama Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc mengecek persiapan Posko Siaga Bencana dan kesiapan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manan Simatupang (AMS) Kisaran dan beberapa Puskesmas.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Asahan, Pemkab telah menyiapkan posko siaga bencana untuk kesiapan dalam mengantisipasi datangnya bencana saat hari lebaran Idul Fitri 1434 H, begitu juga dengan RSUD dan puskesmas, meskipun libur lebaran harus tetap memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Asahan.

“Kita persiapkan segala sesuatu bila terjadi sesuatu bencana dan juga pelayanan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu khwatir dengan pelayanan kesehatan di hari lebaran,“ demikian kata Bupati Asahan usai mengujungi posko siaga bencana di kantor BPBD Asahan dan usai mengecek persiapan RSUD, Rabu, lalu. (IN)

Bupati Sergai Silaturrahmi ke Tokoh Agama dan Masyarakat RAMPAH - Masih dalam suasana Idul Fitri, Sabtu (10/8) bertepatan dengan 3 Syawal 1434 Hijriyah, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Kabag Umum Fitriadi SSos MSi melakukan kunjungan silaturrahmi ke beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan diSergai.

Rombongan yang disambut tuan rumah dan Camat setempat ini diantaranya ke kediaman Bapak Kaswadi, Ketua MUI Sergai al-Ustadz Lukman Yahya, Hasanuddin dan H. Sulaiman di Kecamatan Perbaungan. Dilanjutkan ke Bapak Sukarman Kecamatan Pegajahan dan Bapak H. Sonyo Kecamatan Serba Jadi.

Kemudian ke rumah Bapak Zulkifli Kecamatan Dolok Masihul, Bapak H. Sujono dan Bapak Suwito Kecamatan Dolok Merawan, Bapak Tukino Kecamatan Tebing Tinggi, serta Bapak Kudri dan Syekh Ahmad Khan Kecamatan

Pantai Cermin.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan kunjungan ini dalam rangka Halal bi Halal di Hari nan Fitri dan meningkatkan ukhuwah islamiyah serta melihat langsung perkembangan pembangunan disetiap Kecamatan.

Disampaikan juga bahwa jorgan Sergai Bangkit, Raih Prestasi dan Bantu yang Lemah mengandung makna yang sangat mendasar. Sergai bangkit maksudnya bahwa yang dibangkitkan adalah jiwa dan semangat masyarakat untuk membangun daerah ini. Karena untuk mencapai keberhasilan pembangunan di tanah bertuah negeri beradat ini haruslah ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengucapkan terimakasih atas kunjungan silaturrahmi ini dan berdoa agar Bupati H. Soekirman diberikan kesehatan dan kekuatan iman agar tetap amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

KUNJUNGAN SILATURAHMI - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Kabag Umum Fitriadi SSos, MSi silaturrahmi untuk berhalal bi halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1434 H. (KPK POS/ARM)

Silaturrahmi ke FKPD Provsu Sehari sebelumnya, Jumat (9/8) Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny.

Hj. Imas Haris Fadillah dan seluruh kepala SKPD bersama-sama mengunjungi kediaman unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara (FKPD Provsu) di kota Medan.

Kunjungan silaturrahmi untuk berhalal bi halal ini

dimulai dari kediaman Gubsu H. Gatot Pujo Nugroho ST, MSi dilanjutkan ke Kapoldasu Irjen Pol Drs Syarif Gunawan, mantan Pj. Bupati Sergai Kasim Siyo dan berakhir di kediaman Wagubsu Ir. H. T. Erry Nuradi MSi.(ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

Pensiunan PNS Merupakan Agen Perubahan BATUBARA - Sebanyak 117 pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Batubara menerima penali kasih berupa cincin emas dan piagam penghargaan, di mana mereka telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara.

Acara dilaksanakan di aula DPRD Batubara-Lima Puluh, dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi, wakil ketua DPRD Batubara Drs Soewarsono, anggota DPRD Batubara, Asisten III H.Azrai SH, kepala BKD Saut Siahaan SE dan para pensiunan PNS. Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM mengatakan para pensiunan diharapkan dapat berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Disamping itu harus mampu memposisikan diri sebagai seorang yang dapat dicontoh atau panutan di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan pensiunan PNS

memiliki posisi yang sangat vital sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat yang begitu cepat dan harus peka terhadap setiap permasalahan yang muncul di masyarakat.

Pensiunan PNS agar dapat memposisikan diri di masyarakat seperti kehidupan kumbang (tawon) di mana kumbang selalu menghisap atau menelaah sari bu-

nga yang berarti menjadi contoh untuk tetap mendapatkan penghasilan yang bagus atau rezeki yang baik.

Kumbang dapat menghasilkan madu, artinya berbuat dan bertindak yang baik dan selalu bermanfaat dan berguna. Tawon dapat hinggap di dahan ataupun ranting kayu dan tidak pernah patah.

Artinya pensiunan PNS tidak akan pernah berbuat yang

dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat baik dari nilai agama, budaya, sosial dan lainnya. Tawon tidak pernah mengganggu, akan tetapi apabila diganggu kemanapun akan dikejar.

"Artinya memiliki harga diri yang tinggi, apabila diusik oleh orang lain maka kita harus secara bersamasama membela diri terutama di dalam kehidupan masyarakat khususnya di lingkungan Pemkab Batubara, sehingga pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Kepala BKD Saut Siahaan SE MSi didampingi Drs Julisman menjelaskan bahwa pensiunan PNS yang menerima penali kasih merupakan pensiun terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2012.

Pensiunan PNS agar tetap menjaga kesehatan badan karena kekuatan jasmani semakin lama semakin berkurang disamping itu agar dapat mengatur keuangan keluarga karena tanggungan keluarga tidak makin berkurang.

"Penali kasih agar kiranya dapat menjadi pemicu semangat dalam beraktivitas di tengah-tengah masyarakat," ucapnya. (SAREL)

PT Tata Permai Indah Bangun Jalan Tuhemberua-Lotu NIAS UTARA - PT Tata Permai Indah sedang melaksanakan pembangunan peningkatan struktur jalan yang menghubungkan Tuhemberua-Lotu Kabupaten Nias Utara. Proyek tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2013 senilai Rp3,4 miliar lebih.

Pimpinan pelaksana proyek, Buala Zega yang dikonfirmasi KPK Pos di lokasi proyek, Sabtu kemarin, mengatakan proyek ini merupakan lanjutan proyek tahun anggaran 2012 yang lalu.

Dikatakan, untuk melanjutkan proyek tersebut kita masih dipercaya Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara untuk mengerjakannya.

"Mungkin pihak dinas menilai bahwa kwalitas pekerjaan kita selama ini sudah teruji selama beberapa tahun," ujar pemilik hotel Nias Place ini.

Tokoh masyarakat Nias Utara, R.Zebua kepada KPK Pos mengakui bahwa mutu pekerjaan PT Tata Permai

JALAN - Pembangunan jalan yang dilaksanakan PT Tata Permai Indah. (KPK POS/YAGI) Indah yang dipimpin oleh Buala Zega alias Ama Masa selama ini tergolong bagus.

Bahkan ada pekerjaannya sekitar tahun 2009 lalu belum rusak. "Mungkin karena yang bersangkutan sudah berpengalaman dibidang kontruksi jalan atau mungkin karena beliau mempunyai rasa memiliki terlepas dari pekerjaan tersebut didaerahnya sendiri," katanya.

Sebagai masyarakat Nias

Utara kami berterima kasih kepada Pemprovsu atas prioritas pembangunan didaerah ini dan diharapkan tahun depan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di Kabupaten Nbias Utara, katanya.

Pemimpin pelaksana proyek, Agustinus Gea kepada KPK Pos di ruang kerjanya di kantor UPTD Gunungsitoli mengatakan, seluruh proyek dinas Bina Marga di Gu-

nungsitoli diupayakan harus sudah selesai sebelum berakhir tahun anggaran 2013.

"Hingga saat ini bobot pekerjaan sudah mencapai 60 persen bahkan ada yang lebih.

Pihaknya mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar mendukung pekerjaan dilapangan, dan bila menemukan penyimpangan agar di informasikan kepada kami untuk kita perbaiki," ujarnya. (YAGI/YAN Z)

OK Arya Berikan Bantuan Dana PKH BATUBARA - Untuk membantu dan mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin. Dalam jangka pendek, Pemerintah Kabupaten Batubara menyalurkan dana dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

OK Arya menghadiri penyaluran dana PKH serta memberikan secara simbolis bantuan prupuk, belum lama ini.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa program PKH ini merupakan program pemerintah pusat yang dikelola oleh Dinas Sosial. Bantuan ini diberikan dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Batubara. Secara pribadi dirinya tidak ingin program ini berlangsung lama, karena adanya program ini menyiratkan bahwa masih ada di antara warga yang

BANTUAN - Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM didampingi kepala dinas sosial Drs Aladdin MSi menyerahkan bantuan dana PKH kepada warga. (KPK POS/SAREL)

hidup dalam kondisi belum sejahtera.

"Dengan demikian, saya secara pribadi berharap agar masyarakat Batubara dapat menjadi sejahtera, sehingga dengan sendirinya program seperti ini tidak bisa dilaksanakan karena seluruhnya sudah sejahtera,� imbuhnya Dalam laporannya Kepala Dinas Sosial Drs Aladdin MSi mengatakan bahwa PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2015.

Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaanPKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Batubara telah menyalurkan dana PKH ini sesuai dengan Jadwal dan mekanisme dan syarat-syarat yang telah diatur. Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan.

"Besaran bantuan ini dikemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan," ungkapnya.

(SAREL)

SUMUT / ACEH / RIAU

Pembangunan Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan Masyarakat BATUBARA - Untuk terus memajukan perekonomian masyarakat, Pemkab Batubara melalui APBN, APBD, Bantuan daerah bawahan (BDB) dan dana alokasi khusus (DAK) telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan lebih baik dan tepat sasaran. Pemkab Batubara selaku pelayan harus mampu menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Demikian Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM di Lima Puluh, baru-baru ini.

Dinas Pekerjaan Umum dan Pertam-

bangan (PUP) pada tahun ini telah mendapat bantuan dari Pemprovsu dan pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program peningkatan infrastruktur seperti bantuan daerah bawahan (BDB) sebesar Rp97.860.000.000. Dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp8.575.226.000, dan bantuan pembangunan kantor Camat Medang Deras sebesar Rp2.101.300.000.

"Sementara APBD Batubara sebesar Rp23.575.000.000 yang akan dikontribusikan untuk pembangunan di Batubara sehingga peningkatan ekonomi masyarakat semakin pesat," tandasnya.(SAREL)

DIUPAH-UPAH - Yayasan Perkumpulan Guru Mangaloksa (YPGM) mengupah-upah Bupati Sergai Soekirman dan Ny.Hj.Marliah Soekirman disela-sela acara kunjungan silaturrahmi di kediaman Jalan Coklat Kompleks Sawit Indah Kelurahan Batang Terab Kecamatan Perbaungan, Selasa. (KPK POS/ARM)

Bupati Sergai Terima Kunjungan Silaturrahmi YPGM PERBAUNGAN - Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 14 Hijriah, Selasa (13/ 8), Bupati Sergai Soekirman, menyambut hangat kunjungan silaturrahmi Yayasan Perkumpulan Guru Mangaloksa (YPGM) di kediaman Jalan Coklat Kompleks Sawit Indah Kelurahan Batang Terab Kecamatan Perbaungan.

Saat menerima tamunya, bupati didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala dan Kabag Umum Fitriadi SSos MSi, Ketua YPGM Sergai Renold Hutabarat.

Rombongan YPGM se-Sumut yang dipimpin Sekjen YPGM Pusat M. Lumban Tobing terdiri Penasehat YPGM Sumut Tua Ni Lumban Tobing, Ketua Kol. Drs. Felix Hutabarat MSi, Ketua dan anggota YPGM dari beberapa kabupaten/kota se-Sumut.

Hadir pengurus YPGM dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Tapanuli Tengah, Kota Medan, Pematang Siantar dan Binjai. Sementara Pengurus

YPGM Kabupaten Sergai dari 4 kecamatan yakni Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Sei Rampah dan Bandar Khalifah. Kunjungan silaturrahmi ini diawali dengan tradisi penghormatan dari etnis Batak yakni mangulosi Bupati dan Ketua TP PKK sekaligus mendaulat Bupati Sergai sebagai Penasehat YPGM Kabupaten Sergai.

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih atas kunjungan YPGM dan karena masih dalam suasana Hari Lebaran, atas nama Pemkab Seegai khususnya keluarga mengucapkan Minal Aidin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir Bathin.

Sebelumnya Sekjen YPGM Pusat M. Lumban Tobing menyatakan kebanggaannya kepada YPGM Sumut yang solid untuk memajukan yayasan ini. Untuk itu diharapkan YPGM ini dapat melakukan aktivitas yang mendukung pemerintah dalam pembangunan serta menciptakan kekondusifan bermasyarakat. (ARM)

1.136 Guru Terima Tunjangan Sertifikasi MEDAN - Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), dana sertifikasi guru untuk triwulan I dan II atau periode Januari hingga Juni telah disalurkan 100 persen.

Jumlah guru yang mendapat dana sertifikasi pada dua triwulan ini sebanyak 1.136 orang.

Kadis Pendidikan Tapsel M Ikhsan Lubis melalui Bendahara Syaiful Lubis, mengatakan hal itu, Rabu (14/8).

Namun, kata Syaiful, masih ada empat guru yang belum menerima dana sertifikasi tahun 2013. Pasalnya, SK dari guru yang bersangkutan terlambat dikeluarkan pemerintah pusat sehingga guru tersebut belum sempat terdata sewaktu pengusulan dana sertifikasi guru.

Kemungkinan, kata dia, masih ada lagi SK yang belum dikeluarkan Pemerintah Pusat, Dinas Pendidikan Tapsel akan terus mengumpulkan SK guru yang terlambat hingga semua SK guru di Kabupaten Tapsel pada tahun 2013 terkumpul semua. ''Sebelum kita mengusulkan dana sertifikasi guru ke pemerintah pusat, pihak Dinas Pendidikan terlebih dahulu mengumpulkan berkas-berkas guru yang mendapat sertifikasi guru termasuk SK guru yang bersangkutan. SK guru dikeluarkan oleh pemerintah pusat sendiri, setelah SK dari guru tersebut kita terima, selanjutnya Dinas Pendidikan akan memb.erikan pengusulan kepada pemerintah,'' ujarnya.

Penyebab keterlambatan dari pencairan dana sertifikasi, lanjutnya, terlambat

SK guru yang bersangkutan dikeluarkan Pemerintah Pusat sehingga Dinas Pendidikan mengalami keterlambatan untuk mengusulkan data penerima tunjangan sertifikasi guru.

Namun, tahun ini hanya Dinas Pendidikan Tapsel yang paling cepat mendapatkan pencairan dana sertifikasi guru di bagian Tabagsel ini.

Dia menerangkan, proses pencairan dana sertifikasi guru diberikan pemerintah pusat melalui kas daerah kabupaten atau kota, setelah itu disalurkan langsung ke rekening guru yang menerima dana sertifikasi itu.

Pajak dana sertifikasi guru tersebut dipotong langsung melalui bank yang menerima, yaitu guru berpangkat golongan III mendapat potongan pajak sebesar 5 persen, golongan IV mendapat potongan pajak 15 persen, dan guru golongan II tidak dipotong pajak . ''Jumlah dana sertifikasi yang diterima guru tersebut sebesar gaji pokok pada bulan Januari tahun 2013 per bulan maka tidak bisa dipastikan berapa per orang yang mendapat dana sertifikasi.Namun, jika ada guru sertifikasi yang meninggal dunia atau pensiun, maka dana sertifikasinya tidak dilanjutkan lagi. Tahun ini proses pencairan dana sertifikasi lancar tanpa kendala, yang sering menjadi kendala bagi kita ialah terlambatnya SK guru sertifikasi dikeluarkan pemerintah pusat.'' (MBC)

PWI Sumut Adakan Halal Bi Halal di Pantai Cermin MEDAN - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Utara (Sumut), Sabtu tanggal 31 Agustus 2013, mendatang akan melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal Idul Fitri 1434 Hijriah di Theme Park Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Sementara untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Sumut angkatan IV digelar pada pekan ketiga Agustus 2013 selama dua hari. Untuk kepastian waktu dan tempat pelaksanaan masih menunggu penyesuaian dengan jadwal Tim Penguji PWI Pusat.

Demikian Ketua PWI Cabang Sumut Drs Muhammad Syahrir didampingi Sekretaris Edward Thahir S.Sos dan unsur pengurus lainnya usai menggelar rapat sejumlah agenda kerja di Gedung PWI

Sumut Parada Harahap Jalan Adinegoro No.4 Medan, Rabu.

Terkait Halal Bi Halal atau silaturahmi keluarga besar PWI Cabang Sumut yang rutin digelar sejak tahun 2010, kata Syahrir, terselenggara atas dukungan Pemerintah Kabupaten Sergai. “Dengan kegiatan ini diharapkan rasa kebersamaan antar sesama anggota PWI dan keluarga dapat terbina dengan baik,� ujarnya.

Ketua Panitia Halal Bi Halal PWI Sumut Edward Thahir S.Sos yang ditetapkan dalam rapat langsung mengimbau kepada seluruh Anggota PWI yang tersebar di kabupaten/kota se Sumut agar segera mengkonfirmasi kehadiran ke staf sekretariat PWI Cabang Sumut untuk dicatatkan karena kapasitas tiket masuk Theme Park terbatas. (REL)

KPKPOS

E D I S I 264 19 - 25 AGUSTUS 2013

HALAMAN 16

PLN RANTING KISARAN TIPU RIBUAN PELANGGAN

Manejer Suheri Layak Dicopot KISARAN - PT. PLN Ranting Kisaran sungguh mengecewakan dan meresahkan para pelanggan. Pasalnya, diperkirakan ribuan pelanggan per bulannya mengalami korban penipuan kWh yang berpotensi menyengsarakan perekonomian para pelanggan.

Sebagaimana penuturan pelanggan kepada wartawan KPK Pos, Rabu (14/8), antara lain; No ID Pelanggan 121110088415 Tarif Daya s2/2200 VA sebagai-

mana bahwa kedudukan angka stand akhir pada meteran dengan angka 52065 kWh. Namun stand akhir yang tertera dalam kwitansi/ struk pembayaran tagihan listrik pada tanggal 13 Mei 2013 dengan angka 90677 kWh. Dalam hal ini pihak PLN diduga telah menambahi kWh di luar angka pada meteran yaitu sebesar 38.612 kWh atau diperkirakan dengan tagihan puluhan juta rupiah.

Berikutnya No ID Pelanggan 121110047954 stand akhir pada meteran (6/8) = 17581 kWh, pada struk penagihan = 53406 kWh dengan bertambah 35.825 kWh. No

ID Pelanggan 121110032468 stand akhir pada meteran (6/ 8) = 46477 kWh, pada struk penagihan = 54269 kWh dengan bertambah 7.792 kWh. Hal yang sama juga dialami ribuan pelanggan lainnya.

Meski demikian, ketika setiap pelanggan yang mencoba menemui menejer untuk memohon supaya tagihan yang melebihi atau yang sudah terlanjur dibayarkan agar dikembalikan dengan alasan keperluan belanja lain.

Namun sang Manejer Suhery tanpa mentolerir hanya dengan mimik senyuman mengatakan; “Untuk rekening bulan ke depan beban Bapak murah yaitu hanya

bayar abonemen.�

Sementara KTU kepada salah satu pelanggan mengatakan angka stand pada rekening penagihan dapat dimudahkan, namun pelanggan menolak karena tagihan yang lebih tidak dikembalikan.

Hal senada juga disampaikan Dorman Silitonga kepada wartawan koran ini, Rabu (14/8) di ruang kerjanya. Dalam menyikapi hal ini Ketua DPC LP2KHN (Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara) Kabupaten Asahan Dorman Silitonga mengatakan, pihak PLN diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Di mana telah

terjadi perbuatan yang bertujuan menguntungkan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Untuk ini diminta tanpa harus ke ranah hukum agar pihak PLN tanpa ada alternatif lain dapat mengembalikan penambahan tagihan yang dimaksud.

Berikutnya Dorman maupun para pelanggan dengan kekesalannya meminta kepada Manejer PT. PLN wilayah Prov. SU untuk segera mencopot Suhery dari jabatannya. (IN)

Ratu Atut Isyaratkan Rano Karno Mundur Saja SERANG - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kini mulai menanggapi serius pemberitaan rencana mundurnya Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Sebelumnya Rano kerap mengeluhkan tugas dan fungsinya yang tidak layak.

"Kepada pejabat yang mengeluh, saya minta untuk mundur. Dan saya tekankan sekali lagi, kalau ada yang mengeluh silakan mundur saja," kata Ratu Atut, Selasa.

Atut meminta kepada pejabat yang kerap mengeluh untuk instropeksi diri, sejauh mana keberadaannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. "Daripada mengeluh, lebih baik introspeksi diri saja. Apa saja yang sudah dan pernah dilakukan selama ini untuk pembangunan Provinsi Banten," ucap Ratu Atut.

Menurut dia, seluruh pejabat, baik wakil gubernur maupun staf ahli gubernur, telah memiliki deskripsi

tugas yang sangat jelas.

"Gubernur telah mendapatkan tugas dan fungsinya, gubernur tidak perlu memberi tahu, dan mendikte seperti apa tupoksi dari seorang wakil gubernur. Begitupun dengan staf ahli. Mari kita laksanakan tugas kita dengan

memberikan pelayanan semaksimal mungkin, tingkatkan kinerja kita, tidak perlu bicara. Lakukan hal-hal positif sesuai dengan tugas fungsi kita," kata dia.

Ratu Atut juga meminta agar pejabat di lingkungan Pemprov Banten tidak terla-

lu banyak bicara keluar, tapi lebih mementingkan profesionalisme kinerja sebaikbaiknya.

"Ketika menjadi inkumben, saya tidak pernah mengeluh kepada siapa pun.

Saat saya menjabat Plt Gubernur Banten, saya sudah

PEMERINTAH KOTA DUMAI

HIMBAUAN Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 pada Tanggal 17 Agustus 2013, dengan ini dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Dumai hal-hal sebagai berikut : 1. Memasang umbul-umbul dan menghias setiap Kantor/ Instansi dilingkungan Pemerintah, BUMN/BUMD, Instansi Vertikal, Jawatan, Perusahaan Swasrta, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Sekolah Negeri dan Swasta terhitung mulai tanggal 14 s/d 30 Agustus 2013; 2. Mengibarkan Bendera Kebangsaan Merah Putih satu tiang penuh mulai tanggal 14 s/ d 18 Agustus 2013 di depan Kantor/Instansi dan Perumahan masyarakat; 3. Para pemilik toko/masyarakat disepanjang jalan protokol untuk memasang umbulumbul/bendera merah putih didepan pertokoan/tempat tinggal masing-masing; 4. Kepada Instansi terkait/Instansi vertikal TNI/Polri hingga kejajaran yang paling bawah agar mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mendukung kegiatan dimaksud; 5. Khusus Camat, Lurah dan RT agar menyampaikan informasi ini kepada masyarakat diwilayahnya dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif untuk memeriahkan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke - 68 Tahun 2013 secara meriah,khidmat dan semarak.

Walikota Dumai, KHAIRUL ANWAR

memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Banten. Kalau kita tidak puas, tidak perlu disampaikan kepada publik, tapi pelajari dulu undang-undang. Dan yang terpenting adalah melakukan evaluasi diri sendiri," ujar Atut.

Atut mengatakan banyaknya informasi yang berkembang mengenai hubungan yang tidak harmonis antara dirinya dan Rano merupakan bentuk fitnah."Saya ditanya oleh media mengenai hal-hal yang tidak pernah saya lakukan. Itu fitnah. Jangan ada fitnah di antara kita. Sekali lagi kita tidak boleh bicara sembarangan karena mulutmu adalah harimaumu," ucap Atut.

Sementara itu, Rano Karno mengatakan, apa yang disampaikan Atut berlaku untuk umum, bukan dirinya. "Saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur itu disampaikan kepada seluruh pejabat dalam rangka meningkatkan kinerja," katanya.(IT/BBS)

Bupati Sergai Sidak Pasca Libur Idul Fitri SERGAI - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman dan Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi, Senin (12/8) melakukan inspeksi mendadak (sidak) usai libur nasional dan cuti bersama dalam rangkaian perayaan Hari Idul Fitri 1434 H ke seluruh Dinas, Kantor, Badan dan Bagian di lingkungan Pemkab maupun Sekretariat DPRD Sergai termasuk ke kantorkantor Camat di daerah ini.

Sidak yang dilakukan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman merupakan hal rutin yang biasa dilakukan setiap usai libur Idul Fitri, hal ini sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sergai.

Kunjungan Sidak diawali Bupati Ir. H. Soekirman bersama Kepala BKD Drs. H. Ahmad Zaki, MAP, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Drs. Rachmad KaroKaro, Kabag Umkap Fitriadi S.Sos, MSi dan Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala di Kantor Sekretariat DPRD Sergai, Kantor Camat Sei Rampah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.Kemudian sidak dilanjutkan ke beberapa kantor SKPD seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi, Diskanla, Distannak serta Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB. Sementara di lain lokasi, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi didampingi Asisten III Admum H. Rapotan Siregar SH, MAP melakukan sidak ke kantorkantor SKPD yang berada di lingkungan Kompleks Kantor Bupati dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Kantor Satpol PP, RSU Sultan Sulaiman serta Dinas Bina Marga.

Data yang dihimpun di setiap SKPD baik Dinas, Badan, Kantor, Bagian maupun kantor-kantor Camat di lingkungan Pemkab Sergai yang hadir masuk kerja pada hari Senin (12/8) dengan jumlah kehadiran mencapai 99% bahkan di beberapa SKPD yang ditinjau tim sidak kehadiran pegawai ada yang 100%.

Dalam sidak tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengecek daftar hadir (absensi) seluruh PNS di setiap unit SKPD yang dipantau selama kunjungan sidak tersebut. Bupati Soekirman di sela-sela sidak PNS tersebut mengatakan bahwa sidak yang dilakukan pasca libur Idul Fitri ini bertujuan untuk meninjau aktivitas para PNS di masing-masing unit kerja dan kedispilinan para aparatur pemerintahan di daerah ini, karena kedisiplinan tidak dapat dipisahkan dari dedikasi dan pengabdian PNS sebagai pelayan masyarakat. Setiap PNS secara mutlak harus mengikuti peraturan kedisiplinan sebagaimana yang diamanatkan PP No 53 tahun 2010 untuk hadir tepat waktu serta mendapatkan pengarahan dari atasan setelah menjalani libur nasional dan cuti bersama. Khususnya kepada Dinas, Badan maupun Kantor yang bersentuhan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat diminta untuk tetap siaga� kata Bupati.(ARM)