Epaper kpkpos 268 edisi senin 16 september 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PERESMIAN KNIA MASIH TERTUNDA

Korupsi Era SBY Lebih Vulgar dari Era Soeharto JAKARTA–Pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Cilakanya, korupsi di era pemerintahan SBY lebih vulgar, jumlahnya lebih besar mencapai 45 persen dari total anggaran atau sekitar Rp720 triliun dibanding era pemerintahan Soeharto.

"Pada masa Soeharto berkuasa, korupsi terjadi sekitar 30% dari anggaran pembangunan di APBN tak lebih dari Rp300 triliun dan terjadi saat eksekusi di lapangan. Sementara di era SBY, korupsi sudah terjadi sejak pembahasan APBN di Badan Anggaran DPR," papar Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (12/9).

Dilanjutkan agar Indonesia bisa keluar dari keterpurukan akibat korupsi yang massif dan dan sistematis. Solusinya melakukan kontrol yang ketat terhadap anggaran, juga KPK lebih berkonsetrasi untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi

MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dengan melaporkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) karena belum membayar dana bagi hasil (DBH) dari tahun 20112012 dengan total tunggakan berkisar Rp562 milliar lebih selama dua tahun terakhir.

"Kita mendukung langkah yang dilakukan Pemko Medan dengan mela-

porkan Gubsu ke Mendagri dan Menkeu, karena belum membayar DBH dari tahun 2011-2012 dengan total tunggakan berkisar diangka Rp562 milliar lebih," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, A Hie SH, Senin (9/9).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, kalau bisa Pemko Medan jangan hanya melaporkan ke Mendagri dan Menkeu, namun juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jelas kemana sesungguhnya dana sebesar Rp562 miliar tersebut.

Sebab, katanya, dengan belum

SOP Direksi PTPN 5 Dipertanyakan

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Polisi Sasaran Penembakan, Kenapa...?

RENTETAN peristiwa yang menimpak oknum personil polisi di negeri ini, mengundang pertanyaan besar. Apakah tindakan itu bagian dari upaya balas dendam dari sekelompok orang yang merasa didzalimi oknum polisi, perbuatan teroris, atau signal betapa rasa aman di negeri ini sudah masuk garis merah?

Pasalnya, pelbagai kasus yang menimpa aparat kepolisian tersebut tergolong sadis, meskipun sesungguhnya polisi merupakan aparat yang dibentuk oleh Negara bertugas untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan memberantas kejahatan.

Namun bila dirieviw kembali beberapa kasus yang melibatkan oknum polisi, ada benang merah dan dugaan kuat yang mengarah pada satu kesimpulan, beberapa aksi kejahatan yang menimpa oknum polisi, mungkin bagian dari tindakan balasan atas perilaku dan tindakan oknum polisi tersebut.

Memang harus diakui ada beberapa tindakan oknum polisi yang tidak saja membuat masyarakat resah, tapi juga muak dan kesal. Misalkan, Pungli (pungutan liar) • LANJUT KE HAL. 2

16 – 22 SEPTEMBER 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 14

dicairkannya DBH oleh Pemprovsu tersebut dapat menghambat pembangunan di Kota Medan yang sudah diprogramkan. "Setahu saya dana tersebut dalam bentuk cash yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan motor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, dan lainya. Namun, kenapa sampai saat ini belum juga dibayarkan oleh Pemprovsu, kemana sesungguhnya dana tersebut dialihkan, sehingga perlu diusut hingga tuntas," tandasnya.

Adapun jumlah hutang DBH Pemprovsu yang belum dibayar yakni pajak kendaraan bermotor tahun 2011 senilai Rp88.305.961.652 dan tahun 2012 sebesar Rp96.355.834.007.Bea balik nama kendraan motor tahun 2011 berjumlah Rp117.193.769.279, sedangkan tahun 2012 Rp132.233.742.111.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2011 senilai Rp78.643.375.

860 dan 2012 sebesar Rp48.890.347.

251. Selain itu air bawah tanah, tahun • LANJUT KE HAL. 2

Di Medan, Kawanan Perampok 'Ala Koboi' Jarah Toko Emas

• LANJUT KE HAL. 2

PEKANBARU - Kerbijakan Direksi PTP Nusantara 5 Riau menerbitkan SOP No.18-SOP/PBJ/PTPN-V/2012 sebagai dasar, untuk memungut biaya formulir RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dilingkungan bahagian pelelangan PTPN 5 disikapi salah seorang pengamat, yang juga salah seorang Caleg (Calon Legislatif) Propinsi Riau dari salah satu partai peserta Pemilu Kamis (12/9).

Ia mengatakan bahwa kebijakan direksi yang tidak mempunyai payung hukum sama sekali dengan Pungli (Pungutan Liar).

PTPN 5 yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya, diatur berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara BAB

EDISI 268/ THN VI

MEDAN - Perampokan di siang bolong bertepatan dengan waktu Shalat Jumat dilakukan enam orang kawanan bersenjata api di Toko Mas Suranta yang terletak di pusat pasar tradisional Brayan, Jalan Pertempuran, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Kota, Medan, Jumat (13/9) petang.

Dalam aksi yang berlangsung cepat, sekitar tiga menit, seluruh perhiasan yang ada di toko ini ludes di jarah perampok. Para pelaku sempat meletuskan senjatanya namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. ontak para pedagang, pengguna jalan dan warga yang berada di lokasi terkejut dan diliputi ketakutan menjadi sasaran para pelaku. "Perampoknya enam orang, pakai pistol orang itu. Aku

Setahu saya dana tersebut dalam bentuk cash yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan motor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, dan lainya.

Kemana sesungguhnya dana tersebut dialihkan, sehingga perlu diusut hingga tuntas.

”

A Hie

tengok empat orang pegang pistol, ada yang panjang," kata Boru Pardede, pedagang emas kaki lima yang melihat langsung kejadian.

Menurutnya, kawanan perampok datang dari arah Jalan Pertempuran menuju Jalan Cemara Medan. Sampai di Fly Over Brayan tepatnya di depan akademi pelayaran, empat pelaku yang menaiki dua unit sepeda motor bebek memarkirkan sepeda motornya di tepi jembatan.

Tak lama, dua pelaku lain datang.

Setelah itu langsung menuju target mereka. Para pelaku mendatangi toko Mas Suranta yang letaknya diapit dua toko emas lain sambil menenteng pistol • LANJUT KE HAL. 2

Anggota kepolisian berdiri berkerumun toko emas Suranta pasca perampokan yang terjadi, di Medan, Jumat (13/9). Perampokan dilakukan kawanan perampok yang diduga menggunakan senjata api dan belum diketahui secara pasti jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut.

Diduga Pihak Kamla Terima ”Setoran” TANJUNGBALAI - Aksi penyelundupan barang-barang ilegal lewat perairan Selat Malaka kemuara Sungai Asahan di Teluk Nibung Kota Tanjung Balai kian marak.Guna memuluskan kegiatannya, pelaku biasanya menggunakan kapal motor pompong atau yang dikenal dengan istilah kapal rambo sebagai sarana pengangkutannya.

Aksi penyeludupan ini dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan swasta

PEMBIARAN AKSI PENYELUNDUPAN

Truk bermuatan puluhan ton bawang diduga selundupan saat ditahan staf Karantina Tumbuhan bersama aktivis LSM Grakindo didaerah Simpang Empat, Asahan. atau tangkahan tradisional yang bertebaran mulai dari kawasan Kec.Teluk Nibung,Sei Tualang Raso dan Tanjungbalai Utara yang dilintasi alur Sungai Asahan.Kota Tanjung Balai memang

sudah menjadi maskotnya setiap aksi penyeludunpan di Sumatera Utara dan kemungkinan di Indonesia.Hal itu tidak • LANJUT KE HAL. 2

”

Ketua Komisi C DPRD Medan

Hutang DBH Pemprovsu yang belum dibayar Pajak kendaraan bermotor tahun 2011 senilai Rp88.305.961.652 dan tahun 2012 sebesar Rp96.355.834.007 Bea balik nama kendaraan motor tahun 2011 berjumlah Rp117.193.769.279, sedangkan tahun 2012 Rp132.233.742.111.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2011 senilai Rp78.643.375.860 dan 2012 sebesar Rp48.890.347.251.

Pajak air bawah tanah, tahun 2011 sebesar Rp21.961.041 sedangkan di tahun 2012 nihil.

Pajak air permukaan di tahun 2011 senilai Rp127.981.856, tahun 2012 sebesar Rp529.893.438.

Pajak tera ulang (kir timbangan) di tahun 2011 sebesar Rp139.244.100 di tahun selanjutnya nihil.

Pajak pasar grosir, di tahun 2011 Rp21.943.188.

Posko Arya Centre Dilempari OTK BATUBARA - Satu unit rumah yang saat ini dijadikan posko utama tim pemenangan pasangan calon H.OK Arya Zulkarnain SH.MMH.Raden Mas Harry Nugroho SE nomor 6 yang berada di sekitar jalan lintas Sumatera Lima Puluh Kota dilempati oleh oknum tak dikenal (OTK) dengan menggunakan patahan batu bata dan batu koral seukuran mangga, Kamis (12/9) sekira pukul 04.25 pagi.

Sebagaimana diketahui posko utama ini merupakan tempat pengolohan data dan titik kumpul para tim sukses dalam menyusun program kerja untuk pemenangan H.OK Arya dan Harry Nugroho yang lazimnya di sebut Posko OK Arya Centre.

Julizar petugas jaga posko Arya

Centre di dampingi rekannya Fandi saat dikomfirmasi wartawan mengatakan malam itu sebelum beristirahat tidur Ketua Tim Pemenangan Drs Sofyan Alwi MSi beserta tim sukses lainya mengadakan rapat evaluasi seperti biasa karena pada siang harinya paskon OK AryaHarry Nugroho telah melaksanakan rapat umum di lapangan sepak bola Sandi Mangkei Lama.

"Rapat evaluasi usai berkisar jam 01.30 dini hari, untunglah sebelum kejadian Fandi yang biasanya tidur di kursi tamu persis di dekat jendela yang kacanya pecah, ikut tidur di kamar bersama Julizar.

Pada malam itu ada puluhan Tim • LANJUT KE HAL. 2

TEWAS DI DEPAN GEDUNG KPK JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie menilai, pelaku penembakan terhadap Bripka Sukardi adalah orang yang sudah terlatih dan terbiasa menggunakan senjata api. Bripka Sukardi tewas ditembak saat melintas di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2013) malam.

Polri: Penembak Bripka Sukardi Terlatih

» Irjen Pol Ronny F Sompie Personel polisi membawa foto Jenazah alm Aipda Anumerta Sukardi ketika prosesi pemakaman di Jakarta, Rabu (11/9).

"PELAKU terbiasa dengan senjata api. Artinya, dia sudah melatih dirinya menggunakan senjata api sebelumnya," kata Ronny, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/9).

Hal tersebut, menurut Ronny, terlihat dari tenangnya pelaku dalam mengeksekusi korban.

Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan luka tembak yang dialami Bripka Sukardi berada di titik-titik yang mematikan.

"Mereka terbiasa menggunakan senjata. Kalau dilihat dari arah penembakan yang

mengenai tubuh korban, ada di titik yang langsung mematikan," ujarnya.

Meski telah menyimpulkan bahwa pelaku penembakan adalah orang yang terlatih, Ronny mengaku, Polri tidak mau terburu-buru mengerucutkan penyelidikannya kepada kelompok-kelompok tertentu.

Bripka Sukardi ditembak pada Selasa (10/9) sekitar pukul 22.20, tepat di depan Gedung KPK, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

• LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

POLRI: PENEMBAK BRIPKA SUKARDI TERLATIH..........................

• DARI HALAMAN. 1 Saat ditembak, diduga Sukardi tengah mengawal truk bermuatan bahan konstruksi. Dia melakukan pengawalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra B 6671 TXL. Iringiringan truk berjalan dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju Rasuna Tower di Jakarta Selatan.

Bripka Sukardi meninggalkan seorang istri bernama Tirta Sari (44) dan tiga orang anak, yaitu Dita Kardina Putri (19), Devi Novita (16), dan M Adi Wibowo (8). Jenazah disemayamkan di Aula Gedung Sanggita Asrama Brimob Polri, Cipinang, Jakarta Timur. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Pemakaman Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur, setelah zuhur.

Sementara itu pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti penembakan Bripka Sukardi yang terjadi pada Selasa malam, 10 September 2013.

"Tim yang kami kerahkan yakni tim penyelidikan, tim pengolahan TKP, tim autopsi, dan tim pemeriksa saksi-saksi," kata Ronny saat di lokasi.

Menurutnya, dari olah TKP itu, kepolisian berharap dapat

menemukan semua jejak pelaku yang tertinggal, baik itu proyektil atau selongsong peluru. "Sedang dilakukan pengolahan TKP, kami masih menunggu temuantemuan yang bisa dipeoleh," ujarnya.

Tim pemeriksa saksi, kata dia, terus menggali keterangan dari 11 saksi yang ada di TKP malam itu. Hingga kini kepolisian belum bisa menyimpulkan siapa pelaku penembakan Bripka Sukardi.

"Kami berusaha mengumpulkan keterangan dari saksi mulai dari sebelum kejadian, waktu kejadian, dan pasca kejadian. Termasuk arah larinya tersangka pelaku dan dia menggunakan apa. Ini yang masih dikumpulkan," ungkap dia.

Bripka Sukardi, anggota Mabes Polri tewas di depan Gedung KPK, Selasa malam 10 September 2013. Bripka Sukardi tewas dengan tiga luka tembak di bagian perut dan dada.

Sebelum tewas, Bripka Sukardi tengah mengawal enam truk bermuatan sukucadang eskavator dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Rasuna Tower, Kuningan Jakarta Selatan. Dia mengawal hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor. (BBS)

KORUPSI ERA SBY LEBIH VULGAR DARI ERA SOEHARTO......

• DARI HALAMAN. 1 besar.

Solusi lainnya yang disarankan mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini adalah peningkatan standar etika para pejabat publik. Di negaranegara maju yang standar etikanya sudah tinggi, seorang pejabat yang baru terindikasi melakukan korupsi cuma dihadapkan pada dua pilihan. Yaitu mengundurkan diri atau dipecat.

"Saya sangat prihatin presiden

SBY menyatakan baru akan menjatuhkan sanksi kepada menterinya kalau yang bersangkutan sudah berstatus tersangka. Ini menunjukkan standar etika para pejabat publik kita sangat rendah," paparnya.

Harusnya begitu terindikasi korupsi, Presiden bisa memecat atau meminta menterinya mengundurkan diri. Selain untuk memperlancar proses hukum, pemecatan menteri yang terindikasi korupsi juga sekaligus agar tidak menjadi beban bagi kinerja kabinet secara keseluruhan," sambungnya.(ENDY)

POLISI SASARAN PENEMBAKAN, KENAPA...?...............................................

• DARI HALAMAN. 1 adalah salah satu tindakan kecil yang sering dan mungkin menjadi kebiasaan para oknum polisi di negeri kita ini.

Ketika berita telivisi yang menyiarkan beberapa kejadian buruk yang melibatkan oknum polisi. Berita tersebut membuat salah satu aparat keamanan yang dimiliki oleh negeri ini, semakin dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Sebut saja pemberitaan tiga oknum polisi yang terlibat penculikan seorang mahasiswa dengan alasan terjaring narkoba. Membuat masyarakat tersenyum miris, apalagi salah satu diantaranya seorang perwira. Polisi penculik tersebut meminta uang tebusan sebanyak Rp20 juta kepada keluarga korban, jika anak mereka ingin dibebaskan. Tiga oknum polisi tersebut dibantu oleh tiga orang masyarakat yang diiming-iming bagi hasil. Bagi hasil yang sangat tidak adil, karena masyarakat yang membantu penculikan tersebut hanya akan diberi 10% dari hasil tebusan.

Ternyata hal serupa pernah dilakukan oleh dua orang oknum polisi dengan modus yang sama.

Dan dua dari tiga oknum polisi tersebut adalah seorang residivis.

Kedua oknum tersebut pernah melakukan pelanggaran tentang penyalahgunaan wewenang tindak pemerasan, sehingga mereka pernah menginap di hotel prodeo selama delapan bulan.

Berita selanjutnya adalah oknum polisi yang bekerja sampingan sebagai "penjarah". Oknum polisi ini melakukan aksinya dibantu beberapa orang dan dilakukan di jalan yang sepi, mereka merampok siapa saja yang melewati jalan sepi tersebut. Kejahatan terakhir yang dilakukan adalah menjarah truk yang bermuatan ikan segar seberat 18 ton. Supir truk diturunkan di hutan, mobil dibawa lari dan ikan dijual ke pasar. Setelah uang di tangan, mereka berfoya-foya menikmati indahnya dunia.

Itukah contoh seorang aparat keamanan yang "baik"? Seharusnya mereka memberikan tauladan yang patut ditiru masyarakat. Seharusnya mereka menjaga nama baik dan organisasi mereka serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun dengan kesalahan beberapa orang saja akibatnya akan imbas pada semua, hilang kepercayaan masyarakat. Seperti pepatah mengatakan karena nila setitik,

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

POSKO ARYA CENTRE DILEMPARI OTK...........................

rusak susu sebelanga.

Selain kedua berita tersebut, kita masih ingat kasus Buol, tentang kekerasan yang dilakukan dua oknum polisi di Palu, tepatnya di Polsek Biau. Kedua polisi tersebut melakukan kekerasan terhadap seorang remaja yang ditahan karena kasus demo, terjadi Agustus lalu. Tahanan tersebut baru menginap tiga malam di hotel prodeo, di hari ketiga sudah ditemukan tidak bernyawa menggantung di pintu tahanan dengan banyak luka memar disekujur tubuhnya.

Mungkin kejadian-kejadian itu adalah beberapa kejahatan yang muncul kepermukaan yang dilakukan oleh aparat keamanan di Negara kita. Seperti kekerasa di kandang sendiri sampai memakan korban, polisi terjerat narkoba, perbuatan mesum, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Yang jelas saat ini kita harus selalu waspada dimana pun kita berada. Ketika berada di dekat seorang aparat keamanan pun kita harus tetap waspada, karena itu tidak menjamin keselamatan kita.

Kita belum bisa menvonis bahwa Bripka Sukardi juga pernah melakukan kejahatan kepada masyarakat sehingga ia ditembak mati, Apalagi sampai saat ini pihak kepolisian masih bekerja keras mengusut dan mengungkap siapa dan apa motif para pelaku yang menembak mati Bripka Sukardi salah satu anggota Satuan Pol Air Provost Baharkam Mabes Polri.

Bripka Sukardi ketika itu sedang mengawal enam truk tronton bermuatan material elevator dari Tanjung Priok Jakarta Utara menuju Rasuna Said Tower Setiabudi Jakarta Selatan, tiba-tiba ditembak kawanan tak dikenal di depan kantor KPK pukul 22.15 WIB. Bripka Sukardi yang saat kejadian mengendarai motor Honda Supra dan berpakaian dinas, langsung tewas di tempat. Ia terkena tiga luka tembakan di dada dan perut. Pelaku penembakan diduga merampas senjata milik Bripka Sukardi, sebab senjatanya tidak ditemukan ketika ia tergeletak di jalan. Hal ini masih diselidiki lebih lanjut oleh polisi.

Kepolisian menduga pelaku penembakan terhadap Bripka Sukardi lebih dari dua orang.

"Menurut keterangan saksi, pelaku berjumlah empat orang. Mereka mengendarai motor Vixion berwarna merah," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto. (***)

• DARI HALAMAN. 1

Posko Utama OK Arya Centre yang dilempari OTK setengah jam setelah kejadian terlihat aman meskipun kaca jendela depan pecah.

sukses (TS) Arya Centre yang mengikuti rapat evaluasi yang di pimpin Drs Sofyan Alwi MSi setelah bubar sebagian besar pulang dan hanya beberapa orang yang tinggal termasuk Ketua Tim Sukses,sebutnya.

Menanggapi adanya pelemparan Batu Bata dan Koral ke Posko Utama Arya Centre, Deklarator Gemkara Drs Hidayat Bahtiar mengatakan kemungkinan besar adalah factor kegamangan lawan politik atau kandidat calon BupatiWakil Bupati lainnya yang terusik tergahadap kesiapan OK Arya-Harry Nugroho dalam menghadapi Pilbup, serta animo masyarakat Batu Bara yang hadir disetiap kampanye begitu juga halnya dukungan kader lintas partai yang ikut berorasi menyampaikan dukungannya.

"Tindakkan pelemparan batu yang dilakukan OTK, perlu untuk disikapi dan secepatnya di laporkan ke pihak kepolisian, jelas ini merupakan prilaku anarkis yang segaja dilakukan oleh oknum bermental pengecut, ini tidak lain untuk memicu tindakan balasan, bukan kita takut untuk menghadapi persoalan kecil semacam ini, akan tetapi lebih baik pemilihan Bupati ini kita ukir dengan keindahan dan kedamaian", tandasnya.(SAH)

DPRD DUKUNG PEMKO MEDAN LAPORKAN GUBSU KE KPK.......................................................

• DARI HALAMAN. 1 2011 sebesar Rp21.961.041 sedangkan di tahun 2012 nihil.Ada lagi air permukaan di tahun 2011 senilai Rp127.981. 856, tahun 2012 sebesar Rp529.893. 438. Kemudian tera ulang (kir timbangan) di tahun 2011 sebesar Rp139. 244.

100 di tahun selanjutnya nihil.

Setelah itu ada pasar grosir, di tahun 2011 Rp21.943.188.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan Drs H Amiruddin, berharap Menteri Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan sanksi kepada Gubernur Sumatera Utara, karena tunggakan DBH tersebut

menganggu tata kelola keuangan Pemko Medan. "Mendagri dapat segera mengeluarkan sanksi, paling tidak menegur Gubsu agar segera membayarkan DBH itu kepada Pemko Medan. Itu merupakan haknya Pemko Medan dan tidak boleh ditahan-tahan," kata Amiruddin, Rabu (11/9).

Dikatakan Amiruddin, akibat tertunggaknya pembayaran DBH itu, membuat banyak programprogram kerja Pemko Medan yang tidak tercapai. "Jadi, wajar saja jika Pemko Medan melaporkan Gubsu ke Mendagri dan Menteri Keuangan (Menkeu)," katanya.

Menurut Amiruddin, jika DBH

itu tidak segera terealisasi, tentunya akan berdampak kepada program-program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemko Medan. "Ini yang harus menjadi penilaian tersendiri bagi Mendagri," ujarnya.

Dalam menyusun anggaran, tambah Amiruddin, tentunya ada asumsi-asumsi. Akibat belum dibayarnya DBH tersebut, asumsi yang dimaksud tidak terpenuhi, sehingga berdampak tidak terpacainya program-program yang diperuntukkan kepada masyarakat.

"Dana itu sangat diperlukan guna menunjang program pembangunan bagi masyarakat Kota Medan,"

pungkasnya.

Sementara pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Sumatera Utara, Dadang Darmawan, menyebutkan langkah Pemko Medan mengadukan hal itu ke Mendagri dan Menkeu sangat tepat, karena sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. "Saya kira itu sesuatu yang normatif.

Artinya, sudah sesuai dengan normanorma yang berlaku," sebutnya.

Sesuai UU No. 32 tentang otonomi daerah, sebut Dadang, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat harus melalui Kementerian Dalam Negeri. Karena itu hal-hal yang

dianggap belum selesai, prinsipnya bisa dikomunikasikan ke Kemendagri.

"Contohnya seperti tunggakan DBH ini. Saya kira Pemko bisa mengkomunikasikan atau mengadukan kepada Kemendagri, agar Kemendagri dapat menjembatani persoalan ini," ungkapnya.

Dalam hal ini, tambah Dadang, semestinya publik mendapat jawaban secara rinci dan terbuka, sehingga tidak ada rumor atau pertanyaan-pertanyaan yang menggelinding di tengah-tengah masyarakat. "Semakin cepat masalah ini tuntas, maka akan semakin baik," ungkapnya.(TRI/MBB)

DI MEDAN, KAWANAN PERAMPOK 'ALA KOBOI' JARAH TOKO EMAS ...........................................

• DARI HALAMAN. 1 layaknya di film-film. "Siap menyeberang jalan, orang itu berpencar.

Dua orang jalan melawan arah menuju bioskop kuda, tiga lagi menuju toko mas, satu orang lagi kayak mengawasi gitu," katanya lagi.

Pelaku lalu memberondong steling kaca tempat emas dipajang hingga pecah. Enam pegawai toko tak berkutik karena diancam tembak. Begitu juga dengan dua orang pembeli dan warga yang menyaksikan dan berada di sekitar lokasi.

Selesai menggasak seluruh perhiasan milik Edi Suranta Bukit itu, dengan tenang para pelaku meninggalkan toko menuju sepeda motor mereka lalu tancap gas ke arah jalan tol H Anif.

Polisi dari Mapolsekta Medan Barat dan Mapolresta Medan turun ke lokasi melakukan penyelidikan. Keadaan toko terlihatberantakan dan beberapa toko emas maupun elektronik di sekitar lokasi memilih langsung menutup toko lebih cepat dari biasanya.

Hendrik Sembiring pemilik toko Mas Suwanta yang letaknya tepat

di samping toko Mas Suranta mengatakan, dirinya mendengar lebih dari lima kali suara tembakan.

"Semua orang tiarap, aku langsung tutup toko. Lebih lima kali ku dengar suara tembakan," katanya.

Sementara Maruli Peranginangin, kerabat korban mengatakan, dari hasil rekaman CCTV terlihat aksi para pelaku sangat terlatih. "Kami sudah putar CCTV, aku lihat waktunya hanya 3 menit 15 detik," kata Maruli yang tinggal di sebelah toko korban.

Dia memaparkan, berdasarkan hasil rekaman, diketahui pelaku

berjumlah enam orang. Setelah mengenakan helm, empat orang masuk ke toko dan dua orang berjaga di luar. Keempat pelaku langsung mencabut senjata dari belakang pinggangnya kemudian menembaki etalase toko dan mengambil seluruh perhiasan yang dipajang.

Para pegawai toko dan dua orang pembeli saat itu hanya bisa berjongkok dan menunduk ketika perampokan berlangsung. "Aku tak tau jumlah emas yang di ambil, tapi mereka membawa satu ransel, satu tas sandang dan dua tas yang di tenteng. Ransel itu ku tengok

besar kali," ucapnya.

Kapolresta Medan Kombes Nico Afinta Karokaro saat ditanya wartawan via telepon seluler, apakah perampokan yang mirip dengan perampokan CIMB Niaga lalu ini ada kaitannya dengan kelompok Fadli Sadama, napi Lapas Tanjung Gusta Medan yang saat ini buron, tak mau berspekulasi.

"Untuk sementara kita olah TKP dan mengumpulkan saksi.

Akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengungkap pelakunya," tegasnya melalui pesan singkat. (MEI)

SOP DIREKSI PTPN 5 DIPERTANYAKAN..................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 I, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (10) ujar pengamat yang tidak ingin disebutkan namanya dalam pemberitaan koran ini.

Menurut pengamat tersebut, PTPN dibawah Kementerian BUMN, mata anggarannya dibiayai APBN melalui Kementerian BUMN. Dalam proses lelang tender,

PTPN 5 ditangani panitia lelang, biaya ADM (administrasi) anggarannya sudah dialokasikan di Panitia Lelang. Contohnya pengadaan kertas, foto kopy dokumen kontrak, dan lain sebagainya yang merupakan persyaratan bagi setiap rekanan yang mengikuti lelang tender, sudah tersedia dibahagian panitia lelang. Kenapa justru ada biaya yang dipungut dengan meng-

atasnamakan biaya RKS berdasarkan SOP Direksi sebesar Rp.300.000,hingga Rp.500.000,- bagi rekanan yang mengikuti lelang tender.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan salah seorang staf lelang PTPN 5 yang dilansir koran ini, edisi 265 "Biaya RKS PTPN 5 Resmi" Rekanan yang mengikuti lelang tender dikenakan biaya RKS sebesar Rp300.000 hingga Rp500.000 jumlah

paket proyek PTPN 5 tahun anggaran 2013, disebutkan sebanyak 1500 paket hingga 2000 paket.

"Perolehan dari biaya RKS tersebut mencapai miliaran rupiah pertahun, dikemanakan dan untuk apa," ujar pengamat balik bertanya.

Besaran biaya RKS berdasarkan SOP Direksi terungkap pada saat KPK Pos melakukan konfirmasi Kamis (29/8) di ruang kerja Kepala

Bahagian lelang PTPN 5 Syahlul Harahap didampingi Staf Bahagian lelang Syamrul Lubis, dan 2 orang staf lelang. Namun oleh Syamrul melalui pesan singkat, menyangkal mengatakan, konfirmasi tentang uang RKS bukan saya saja yang katakan, tapi kami bahagian pelelangan dan sudah diberitakan. "PTPN V Setengah Hati Menerapkan UU No.19" bapak tidak ada konfirmasi jadi jangan diikutkan nama sayalah "klarifikasi ini, atas nama pribadi ujar Syamrul Rabu (11/9) pukul 16,53 Wib. Dalam pesan singkat berikutnya Syamrul juga menyebutkan "saya tidak pernah meminta uang kepada rekanan" uang RKS itu resmi bukan mengada-ada, rekanan menerima bukti tanda terima. Ketika dihubungi melalui hubungan seluler Syamrul mengatakan biaya RKS itu bukan pungutan, melainkan biaya resmi berdasarkan SOP Direksi, itupun bagi rekanan yang ikut lelang tender, katanya Sejumlah keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini menyebutkan pungutan di luar SOP Direksi, para rekanan yang mendapat proyek disinyalir masih dikenakan biaya "siluman" seperti, tanda tangan penerimaan barang atau pekerjaan diperkebunan di lingkungan PTPN 5. Termasuk Krani 1, KTU, dan Menejer kebun tidak segan-segan meminta uang kepada para rekanan, sehingga rekanan harus merogoh kocek menyediakan uang "siluman" sedikitnya Rp300.000 per satu paket proyek. "Selain itu, pada saat pencairan uang proyek di bahagian keuangan PTPN 5, juga dikenakan biaya," ujar sumber KPK Pos di Pekanbaru belum lama ini.(PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

Terjerat Suap, Hakim Ditahan JAKARTA - Asmadinata, hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, Sulawesi Tengah dijebloskan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pada penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

"Hakim A (Asmadinata -Red) ditahan selama dua puluh hari pertama. Penahanan ini agar memudahkan proses pemeriksaan," papar Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu pekan lalu.

KPK menjemput Asmadinata pada Selasa malam pekan lalu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Saat itu sang hakim baru saja terbang dari Medan.

Tindakan penangkapan terpaksa diambil penyidik KPK, karena dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. KPK menduga Asmadinata sengaja menghindari panggilan KPK. Penyidik KPK sudah mencari Asmadinata dikediamannya di Semarang, namun tidak ditemukan sehingga terpaksa menjemput yang bersangkutan di Bandara Soekarno-Hatta, lanjut Johan Budi.

KPK menetapkan status tersangka terhadap Asmadinata karena diduga bersama-sama dengan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsono, mengatur persidangan untuk menghasilkan hukuman ringan terhadap para terdakwa perkara korupsi APBD Kabupaten Grobogan.

Johan menegaskan, KPK juga akan memanggil Pragsono dalam waktu dekat untuk diperiksa sebagai tersangka. Penetapan kedua hakim Pengadilan Tipikor itu sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan perkara yang sama dengan tersangka hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Julianna Marpaung.

April 2013, Kartini divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang karena dianggap menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan Muhammad Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis Yaeni di PN Tipikor Semarang.

Kasus itu juga menyeret hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Pontianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono.

Beberapa waktu lalu, Heru divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kartini untuk memengaruhi putusan perkara M Yaeni.

Menurut Johan, Pragsono dan Asmadinata diduga menerima pemberian hadiah bersama-sama Kartini. Keduanya tergabung dalam majelis hakim yang menangani perkara korupsi mobil dinas DPRD Grobogan bersama dengan Kartini.

Asmadinata dan Pragsono ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2013.

Keduanya merupakan anggota majelis hakim perkara korupsi APBD Kabupaten Grobogan.

Namun, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, keduanya dimutasi ke Pengadilan Tipikor Palu, Sulawesi Tengah.

Kedua hakim itu disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Mereka diduga telah menerima pemberian saat menangani perkara tindak pidana korupsi terkait penyimpangan dana pemeliharaan mobil di DPRD Grobogan.(ENDY)

Korupsi, Bekas Bupati Musi Rawas Diringkus JAKARTA - Setelah buron selama 1,5 tahun, bekas Bupati Musi Rawas, Ibnu Amin akhirnya dirungkus. Penangkapan tanpa perlawanan terjadi di Jalan Georgia TB3 No. 09 Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Senin pekan lalu sekitar pukul 22.30 WIB malam.

"Terpidana IA (Ibnu Amin) menjadi buronan atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, terkait korupsi dana operasional," papar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Ibnu Amin, lanjut Kapuspen, merupakan terpidana dan harus menjalani hukuman selama satu tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Namun, Ibnu Amin melarikan diri sejak 24 Juli 2012 hingga berhasil ditangkap lagi.

Kasus yang menyeret nama mantan orang nomor satu di kabupaten Musi Rawas, karena melakukan korupsi dana operasional Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas tahun 2004 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar.

Mahkamah Agung (MA) berdasarkan Peninjauan Kembali Nomor 107 PK/ Pid.Sus/2011 tanggal 24 Juli 2012 menolak upaya hukum yang diajukan terpidana.

"Berarti Ibnu Amin harus menjalani hukuman, namun dia nekad melarikan diri," kata Untung. (ENDY)

NASIONAL

Bank Century Utang Rp 1 Triliun, Dikasih Rp 6,7 Triliun JAKARTA - Mantan Direktur Utama Bank Century, Robert Tantular, memberikan keterangan yang mengejutkan. Saat diperiksa kembali oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait Mega Skandal Bank Century, mengaku saat itu Robert Tantular meminta pinjaman utang kepada pemerintah sebesar Rp 1 triliun. Namun diberikan Rp 6,7 triliun.

"Keganjilan ini sudah saya ungkapkan ke KPK. saya meminta KPK lebih mendalami uang Rp 6,7 triliun. Mudahmudahan KPK mau mendalami perkara pembengkakan pinjaman itu," ungkap Robert Tantular usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat

pekan lalu.

Terpidana kasus bailout Bank Century Robert Tantular dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya, mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia. Ini merupakan pemeriksaan yang kesekian kali yang dilakukan penyidik KPK terhadap Robert Tantular.

Mengingat Robert diduga tahu banyak soal awal mula dan bagaimana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) diberikan kepada Bank Century.

Dalam pemeriksaan kali ini, Robert ditanya soal dana bailout Bank Century Rp 6,7 triliun.

"Pertanyaan ini karena minggu lalu saya meminta KPK untuk lebih mendalami uang yang Rp

6,7 triliun dan ternyata KPK memanggil saya lagi," tandasnya sambil enggan memberikan keterangan lebih jauh soal dana Rp 6,7 Triliun.

Robert kini mendekam di LP Cipinang, setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 5 tahun penjara. Ia dihukum karena terlibat penggelapan dana nasabah Bank Century.

KPK menangani kasus Century sejak tahun 2010. Pimpinan KPK mengklaim menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century.

Diantaranya mengenai temuan beberapa kejanggalan terkait proses pemberian dana talangan kepada Bank Century. Kejanggalan me-

nyangkut merger dan akuisisi Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko menjadi Bank Century. Juga soal pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Termasuk penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dan adanya kejanggalan yang terungkap dari kelembagaan Komite Koordinasi yang menyerahkan Bank Century ke LPS pada 21 November 2008 lalu. Dimana hal ini ternyata belum pernah dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Selain itu penggunaan dana FPJP dan penyertaan modal

sementara dan temuan praktektidak sehat serta pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihakpihak terkait lainnya menyangkut pengelolaan Bank Century yang merugikan bank tersebut.

Dalam kasus Bank Century, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Sedangkan, eks Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Siti Fadjiah dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab atas turunnya dana talangan ke Bank Century.

Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang

dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) ke Bank Century pada 2008. Termasuk terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal.

Sejumlah saksi telah diperiksa untuk pengungkapan kasus ini. Mereka adalah Direktur Bank Dunia Sri Mulyani, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan yang terbaru Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany Hingga kini, KPK belum merampungkan penyidikan kasus Bank Century.

Lamanya proses diakui Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas lantaran rumitnya kasus Century. (ENDY)

Pejabat Diduga Jadi Penghubung

Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Pasti Serefina Sinaga berbincang dengan CH Kristi Purnamiwulan berada diruang tunggu Gedung KPK ketika memenuhi panggilan di Jakarta, Kamis (12/9). Kedua hakim itu diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus suap pengurusan kasus Bansos Pemkot Bandung.

627 Koruptor Divonis Ringan JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat perjalanan Pengadilan Tipikor yang berusia 3.5 tahun menghasilkan hukuman ringan dengan pidana penjara di bawah lima tahun. Dalam kurun waktu itu, ada 461 kasus korupsi dengan total 756 orang, yang terpantau mayoritas terpidana korupsi menerima hukuman ringan dari pengadilan.

Dari jumlah itu, Pengadilan Tipikor mengeluarkan vonis bebas pada 143 terdakwa korupsi, vonis 1 tahun penjara pada 185 terdakwa korupsi, dan vonis 1 sampai 2 tahun penjara kepada 167 koruptor. Dan untuk vonis di atas 2 - 5 tahun penjara, Pengadilan Tipikor hanya menjatuhkan pada 217 terdakwa. Untuk vonis di atas 10 tahun penjara dijatuhkan untuk 5 terdakwa, dan 4 terdakwa dinyatakan bebas.

“Tren vonis bebas memang berkurang, tapi hukuman minimal atau ringan meningkat. Hal ini tidak sebanding dengan kerugian negara selama 3,5 tahun yang nilainya mencapai Rp 6,4 triliun. Koruptor masih berada di zona nyaman, bayangkan sekitar 627 koruptor dihukum ringan,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko di Jakarta, Senin pekan lalu.

Menurut dia, tren vonis ringan itu karena beberapa hakim masih tak

memiliki perspektif bahwa korupsi itu luar biasa, bahkan menghancurkan kehidupan berbangsa. Hal itu dapat terjadi karena para hakim juga ”dibesarkan” atau ”dibentuk” di lingkungan peradilan yang banyak terjadi praktik korupsi, sehingga cenderung permisif terhadap praktik korupsi. ”Jadi kesadaran hakim bahwa korupsi itu kejahatan extraordinary belum ada. Sehingga hukuman ringanringan saja dan ada diskriminatif dengan kejahatan biasa, seperti pelaku pencurian atau perampokan, yang mendapat hukuman tinggi,” katanya sambil menambahkan hal ini yang akan membuat para pelaku korupsi tidak jera, karena mereka merasa masih di zona nyaman dengan hukuman ringan.

Selain itu, lanjut dia, zona nyaman para koruptor tersebut juga tercermin dari masih adanya hakim Pengadilan Tipikor yang terlibat dalam kasus korupsi. Pasalnya, selama 3,5 pengadilan Tipikor berjalan, sedikitnya ada lima hakim yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Lima hakim itu adalah Kartini Marpaung (Hakim Tipikor Semarang), Heru Kisbandono (Hakim Tipikor Pontianak), Setyabudi (Hakim Tipikor Bandung), Pragsono (Hakim

Tipikor Semarang), dan Asmadinata (Hakim Tipikor Semarang).

ICW juga menyoroti pernyataan Mahkamah Agung tentang adanya tujuh hakim pengadilan Tipikor yang juga menjadi advokat di tempat lain.

“Ini perlu diwaspadai, jangan sampai hakim Tipikor jadi calo perkara atau mafia peradilan,” ujarnya.

Dihukum Maksimal Dari jumlah 756 orang yang dijerat korupsi, sampai sekarang baru sepuluh koruptor yang divonis maksimal sejak lahirnya UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

"Padahal di dalam UU itu menyebutkan vonis maksimal untuk koruptor itu 20 tahun penjara. Hingga saat ini dari ribuan koruptor yang dijerat secara hukum dan divonis pengadilan, hanya ada sembilan terdakwa divonis maksimal," kata Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson F Yuntho di Jakarta.

Dari sepuluh koruptor yang divonis maksimal itu, enam di antaranya divonis seumur hidup, empat dihukum 20 tahun penjara. "Satu-satunya tuntutan hukuman mati yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah kepada terdakwa Dicky Iskandar Dinata," katanya.

Mereka, Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap dari Artalyta dan

memeras dari Glen Yusuf divonis 20 tahun penjara. Disusul. Hendra Rahardja (mantan Presiden Komisaris BHS) kasus BLBI Bank Harapan Sentosa Rp1,9 triliun divonis hukuman penjara seumur hidup.

Eko Adi Putranto (Mantan Komisaris PT BHS) perkara BLBI Bank Harapan Sentosa Rp1,9 triliun 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 Maret 2002. Dan Sherny Konjongian (mantan Direktur Kredit PT BHS) 20 tahun penjara.

Bambang Sutrisno (mantan wakil komisaris utama Bank Surya) kasus BLBI Bank Surya Rp 1,5 triliun divonis seumur hidup. Juga, Adrian Kiki Aryawan (Mantan direktur utama Bank Surya) divonis seumur hidup.

Azhari Tinambunan, wakil ketua DPRD Singkil dalam kasus manipulasi terhadap dana APBD Singkil NAD Rp4 miliar divonis seumur hidup. Bahkan, Eddy P. Sembiring dalam kasus manipulasi terhadap dana APBD Singkil NAD Rp4 miliar divonis seumur hidup.

Andrian Woworunto (Komisaris PT Sagared Team) kasus kredit fiktif (L/C) BNI Rp 1,7 triliun divonis seumur hidup. Juga, Dicky Iskandar Dinata (Dirut PT Brocolin Indonesia) kasus kredit fiktif (L/C) BNI Rp 1,7 triliun divonis 20 tahun penjara.(ENDY)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mencurigai sejumlah pejabat di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menjadi penghubung ke pengusaha yang berurusan dengan lembaga tersebut.

KPK pun meyakini bukan hanya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang selama ini menerima suap dari pengusaha terkait pengurusan bisnis mereka di lembaga ini.

Rabu pekan lalu, KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat SKK Migas, antara lain Kepala Divisi Operasi SKK Migas Iwan Ratman dan Divisi Monitoring Plan of Development Gunawan Sutadiwirya. Satu lagi pejabat SKK Migas yang sedianya diperiksa kemarin adalah Deputi Pengendalian Komersial Widyawan Wiraatmaja, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. ”Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RR (Rudi Rubiandini).

Kebutuhannya untuk didengar keterangannya karena ada informasi yang ingin kami gali dari yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas, beberapa pejabat SKK Migas diduga menjadi penghubung pengusaha yang berurusan dengan lembaga negara yang menangani urusan hulu migas ini. Iwan diduga merupakan orang yang memperkenalkan Direktur Trading Kernel Oil Widodo Ratanachaithong dan Deviardi alias Ardi ke Rudi. Saat ditangkap, Rudi baru menerima uang 400.000 dollar AS dari Ardi.

Siang sebelum penangkapan, Ardi menerima uang itu dari Komisaris Kernel Oil Simon Gunawan Tanjaya.

KPK, kata Johan, yakin, selain Rudi, ada juga pejabat di SKK Migas yang diduga ikut menerima suap. ”KPK masih mengembangkan kasus ini. Yang dikembangkan oleh KPK adalah ke siapa pemberi yang lain dan siapa pihak yang diduga ikut menerima pemberian tersebut,” katanya.

KPK juga telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencegah sejumlah pejabat di SKK Migas. Dua dari tiga pejabat SKK Migas yang dicegah adalah mereka yang bertugas di Bidang Pengendalian Komersial, yakni Agus Sapto Raharjo dan Popi Ahmad Nafis.

Agus merupakan Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi dan Kondensat, sementara Popi merupakan Kepala Divisi Komersial Gas. Satu pejabat SKK Migas lainnya yang dicegah adalah Iwan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun mengatakan, KPK akan menelusuri setiap bukti yang dimiliki untuk menjerat siapa pun yang ikut bertanggung jawab dalam kasus suap menyuap di SKK Migas ini. ”Jika berdasarkan bukti-bukti ada pihak yang terlibat, KPK akan minta pertanggungjawabannya,” kata Bambang.(KOMPAS)

TAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT

Vonis Irjen Djoko Susilo Ringan, KPK Banding JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terkait ringannya hukuman majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Irjen Djoko Susilo, yang divonis selama 10 tahun penjara, denda Rp 100 juta serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

"Alasan KPK mengajukan banding karena vonis hakim yang tak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK. Sejumlah tuntutan hukuman Jaksa KPK tidak dipenuhi oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Karenanya, KPK resmi

mengajukan banding terhadap vonis DS (Djoko Susilo)," ungkap Juru Bicara KPk, Johan Budi SP di kantor KPK, Jakarta, Senin pekan lalu.

Setelah dipelajari putusan hakim, sambung Johan, ada beberapa hal yang perlu menjadi titik perhatian.

Pertama, hukumannya kurang dari 2/ 3, juga pencabutan hak politik, baik dipilih maupun memilih. "Itu alasannya. Namun demikian.KPK tetap menghormati putusan hakim di tingkat pertama," lontar Johan.

Selain itu, terkait uang pengganti sebesar Rp 32 miliar, yang ditiadakan dalam putusan hakim, juga menjadi salah satu poin banding.

"Saya kira apa yang tidak diputuskan di tingkat pertama itu akan dijadikan banding," kata Johan

sambil menjelaskan KPK sebelumnya menuntut jenderal polisi bintang dua dituntut 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan membayar uang pengganti Rp 32 miliar.

Menurutnya, langkah paya banding ini, agar hukuman Irjen Djoko Susilo tidak kurang dari 2/3 masa penjara yang dimintakan jaksa KPK. "KPK juga akan memasukkan fakta persidangan baru di mana pihak Djoko kedapatan menyelipkan US$ 100 di salah satu buku profil dirinya ke seluruh jaksa dan hakim," tambahnya.

Di dalam persidangan pekan lalu, majelis hakim menilai tuntutan jaksa terlalu berat sehingga putusan 10 tahun dianggap wajar. Padahal, majelis hakim setuju dengan segala

tuntutan yang diajukan.

Djoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait dalam proyek pengadaan alat simulator SIM roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri tahun anggaran 2011-2012.

Majelis hakim memutuskan semua harta Djoko dirampas karena Djoko tidak berhasil membuktikan perolehan tersebut berasal dari pendapatan yang resmi. Ada 51 aset Djoko dalam bentuk kepemilikan tanah seluas 50 meter persegi sampai 1 hektare, rumah mewah, apartemen, kondotel di Bali, uang tunai, dan SPBU yang disebut dalam persidangan.

Total aset tersebut senilai Rp 200 miliar. Namun, aset berupa tanah dan bangunan di kawasan Tanjung Barat Jakarta atas nama Bunyani dikembalikan ke istri pertama Djoko yakni Suratmi.

Mobil Toyota Avanza berwarna silver milik Sonya diputus majelis hakim agar dikembalikan ke pemiliknya dan mobil Toyota Avanza beratasnamakan Muhammad Zainal Abidin juga dikembalikan.

Harta kekayaan Djoko sepanjang 2003-2010 berjumlah Rp 54,6 miliar dan US$ 60.000 dianggap tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai anggota Polri. Setelah hakim mencermati, ternyata tidak cukup alasan Djoko secara hukum untuk dipertimbangkan. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

SUMUT

Empat Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Site Pile ACEH TAMIANG - Aparat penyidik Polres Aceh Tamiang telah menetapkan empat tersangka yang di duga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang di Kecamatan Kota Kualasimpang, Aceh Tamiang, Senin pekan lalu.

Kapolres Aceh Tamiang AKBP Dicky Sondani melalui Kasat Reskrim Iptu Benny Cahyadi menyatakan, keempat tersangka yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi Site Pile Tebing Sungai Tamiang adalah FWN, Direktris PT Kayu Mas Alam Indah selaku pihak pelaksana

proyek tersebut, warga Kede Bage, Bandung - Jawa Barat.

Kemudian Ram ST (selaku PPTK), warga Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, dan MA (menjabat selaku pembantu PPTK), warga Kota Langsa dan Sug (menjabat pengawas lapangan), warga Kota Kuala-

simpang.

Kasus ini berawal pada 2009 dilakukan proses lelang tender pada Dinas Pekerjaan Umum Aceh Tamiang dan untuk paket pekerjaan pembuatan Site Pile tebing Sungai Tamiang di Kota Kualasimpang, kode paket :PG/ ATAM/003 masuk Ke dalam paket

Dana SPPD Tenaga Honorer Terindikasi Ditelap

yang dilelang dalam pelaksanaan lelang tender pada Dinas PU Aceh Tamiang untuk bidang pengairan.

Aparat penyidik di Polres Aceh Tamiang itu menerangkan, perusahaan yang menang dalam proses lelang untuk paket pekerjaan adalah PT Kayu Mas Alam Indah dengan direkturnya FWN.(BSO)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumut, Rabu (11/9).

Mereka menuntut pemerintah menaikkan upah minimum Provinsi (UMP) Sumut, upah minimum kota (UMK) Medan, Deli Serdang dan Serdang Bedagai sebesar 50 persen untuk tahun 2014.

Mantan Aspri Gatot Divonis 3 Tahun 10 Bulan MEDAN – Pengadilan Tipikor Medan akhirnya memvonis mantan Asisten Pribadi (Aspri) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Ridwan Panjaitan, dengan hukuman tiga tahun sepuluh bulan.

Selain vonis penjara, Ridwan juga di wa jib kan membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Lebanus Sirait menilai terdakwa Ridwan Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor se ba gai mana telah di ubah dengan UU No 20/ 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama. Mengadili, menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun

sepuluh bulan ke pada terdakwa Ridwan Panjaitan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan,” kata Lebanus membacakan putus annya di ruang Cakra I Pengadilan Tipikor Medan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu pekan lalu.

Menurut Lebanus, hal yang memberatkan terdakwa, yaitu dalam persidangan memberikan keterangan ber belit-belit dan berusaha menutupi informasi sebenarnya, ter masuk soal pekerjaan ter dakwa sebagai Aspri Gubernur Sumut. Belakangan Ridwan secara jujur mengakuinya.

Hal memberatkan lainnya, yaitu terdakwa tidak men du - kung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persi-

dangan. Setelah majelis hakim membacakan putusannya, pria yang masih berstatus CPNS di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut ini langsung tertunduk.

Begitu juga ketika hakim menanyakan soal sikapnya terhadap putusan itu, Ridwan hanya tertunduk dan menjawabnya dengan pelan. “Saya pikir-pikir dulu majelis, saya akan memper timbangkannya apakah menerima atau menolak,” ujar Ridwan.

Vonis ini sendiri lebih ringan dua bulan daripada tun tut - an Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut yang sebelumnya menuntut Ridwan Panjaitan empat tahun pen jara. Dalam putusan ini, Ridwan juga tak dibebankan lagi mem bayar uang pengganti (UP) karena sudah dibayar keluarga ter dakwa sebe-

lumnya.

Seusai sidang, Dodi Chandra, kuasa hukum terdakwa mengatakan, hukuman ini terlalu berat.

Menurut dia, dakwaan JPU adanya Pasal 2 tidak terbukti. Akan tetapi, majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman yang tinggi buat kliennya itu.

“Begitu juga dengan uang peng ganti kan sudah dikembalikan keluarga terdakwa. Jadi, di sini tidak ada lagi kerugian negara. Tetapi, kenapa masih di jatuh kan hukuman yang tinggi. Putusan hakim ini tidak men cermin kan rasa keadilan,” tutur Dodi.

Soal keterangan yang berbelitbelit, Dodi juga menganggap tidak benar. Kliennya selalu mem berikan keterangan sebenar nya dalam persidangan. “Kami belum memutuskan apa kah menerima atau menolak pu tus an hakim ini.

Kami akan memusyawarahkan terlebih dulu dengan keluarga terdakwa,” tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Ridwan Panjaitan didakwa telah menyalahgunakan kewenangannya. Meski masih berstatus CPNS pada Biro Umum Setdaprov Sumut, dia telah meminjam uang dari Aminuddin (bendahara pengeluaran pembantu pada biro umum) sebesar Rp 407,5 juta. Kemudian, uang itu tidak dapat diper tanggungjawabkannya ketika diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Per wakilan Sumut, dan tidak sesuai peruntukannya.

Tiap kali meminta uang kepada Aminuddin, terdakwa Ridwan selalu menyebutkan untuk kepentingan Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang saat itu masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut.(SINDO)

KONSORSIUM LSM PEMANTAU SELEKSI CPNS:

Masyarakat Harus Pantau Proses Rekrutmen CPNS MEDAN - Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR Medan) yang tergabung dalam Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLPC), mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk memantau proses rekrutmen CPNS 2013 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemantauan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi CPNS menjadi lebih transparan, akuntabel dan minim KKN. Publik dapat memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran atau KKN pada proses rekrutmen melalui nomor telepon alamat posko pengaduan yang dibentuk oleh SAHDAR di Sekretariat Jalan Bilal Gang Arimbi No. 1 atau dapat juga melaporkan pada situs : http:/ /pantaucpns.net dan http://siduta.menpan.go.id Sebagaimana diketahui pemerintah telah mencabut kebijakan moratorium CPNS dan akan kembali melakukan rekrutmen CPNS pada tahun 2013. Kali ini, pemerintah akan merekrut 65 ribu CPNS dari pelamar umum dan yang berasal dari Honorer K 2 (Kategori 2). Dari total formasi 65 ribu CPNS tersebut 25 ribu diantaranya akan diangkat pada menjadi PNS dilingkungan Kementrian/Lembaga di Pemerintah Pusat dan 40 ribu PNS dilingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan mengangkat PNS dokter, tenaga

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ahli tertentu tidak ada di PNS, dan calon siswa ikatan dinas. Proses seleksi menggunakan metode seleksi administrasi, TKD (Test Kemampuan Dasar) dan TKB (Tes Kemampuan Bidang). TKD dilakukan dengan menggunakan LJK (Lembar Jawaban Komputer) dan CAT (Computer Assesment Test).

Rekrutmen CPNS selama ini rawan penyelewengan dengan alasan 3 faktor : pertama, rekrutmen CPNS telah menjadi ajang bagi kepala daerah yang memenangi pilkada untuk “membalas budi” kepada tim sukses dan pendukungnya. Begitu juga dengan politisi lokal maupun nasional juga seringkali menitipkan karib kerabat, teman atau pihak agar dibantu dalam proses rekrutmen. Kedua, proses rekrutmen CPNS sering dijadikan sumber dana illegal yang cukup besar melalui praktek suap, pemerasan, dan pungli.

Praktek ini sulit ditindak karena pihak yang menyuap dan menerima suap sama-sama diuntungkan.

Modus ini hanya bisa diungkap jika tertangkap tangan atau pengakuan dari salah satu pihak. Ketiga, animo publik untuk menjadi PNS sangat tinggi sementara formasi yang tersedia terbatas. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah pelamar CPNS bahkan mencapai 15 kali lipat dari formasi yang tersedia. Hal ini menyebabkan sebagian pelamar menggunakan

berbagai cara untuk lolos termasuk memberi suap pada pihak-pihak tertentu agar lolos dalam proses seleksi.

SAHDAR mengingatkan publik untuk waspada terhadap berbagai tahapan seleksi CPNS 2013. Berdasarkan pengalaman rekrutmen CPNS tahun-tahun sebelumnya diketahui titik rawan seleksi CPNS, diantaranya : 1. Sampai saat ini, KLPC belum mengetahui jumlah pasti pelamar yang berasal dari honorer K2 baik dari sisi jumlah dan nama pelamar serta asal instansinya. Begitu juga dengan jumlah formasi dan jabatan pada masing-masing K/L, jumlah formasi serta jabatan CPNS di pemerintah daerah.

2. Pelamar tidak memenuhi kriteria sebagai honorer K2.

Sebagaimana diketahui, peserta honorer K2 merupakan pegawai honorer yang bekerja pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah bekerja minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005.

Pegawai honorer yang bekerja setelah batas waktu tersebut tidak dapat dimasukkan pada peserta honorer K2. Uji publik atas data ini masih belum diketahui hasilnya dengan baik.

3. Untuk memperkeci pesaing dalam seleksi CPNS, seringkali dilakukan diskriminasi pada seleksi administrasi bagi pelamar tertentu terkait dengan nomor ujian dan lokasi ujian. Selain itu, pada proses

seleksi administrasi rawan pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu.

4. Saling menitip pelamar oleh pejabat atau pihak tertentu. Contoh, kepala daerah atau pejabat instansi A menitipkan karib kerabat atau temannya pada rekrutmen CPNS didaerah B. Sebaliknya, kepala daerah atau pejabat instansi B menitipkan karib kerabat atau temannya pada rekrutmen CPNS didaerah A. 5. Kebocoran soal TKD dan TKB. Kebocoran terutama terkait dalam penggandaan dan distribusi soal dari perusahaan percetakan sampai pada lokasi ujian. Beberapa motif kebocoran antara lain, adanya perilaku kolektif tim panitia di daerah atau pusat untuk meloloskan orang tertentu atau menjual kunci jawaban.

6. Adanya praktek perjokian dalam TKD dan TKB. Joki bisa mengganti pelamar sebenarnya dalam TKD atau TKB atau menjadi pendamping pelamar tertentu dalam ruang ujian.

7. Pengisian kembali LJK pelamar tertentu oleh pihak lain setelah ujian TKD atau TKB dilaksanakan.

8. Ada pemerasan atau praktek suap oleh pejabat atau pihak tertentu untuk meloloskan seorang atau sejumlah pelamar.

9. Adanya CPNS mendapatkan NIP meski tidak mengikuti proses seleksi.

Selain potensi kecurangan

tersebut, masalah teknis lain yang perlu diwaspadai adalah: Pendaftaran on line bermasalah. Hal ini bisa terjadi karena adanya masalah teknis pada situs pemerintah atau teknis lain pada perangkat keras atau lunak di komputer pelamar.

Kemudian Situs/website pemerintah tidak berfungsi dengan baik ketika mengumumkan peserta lolos pada berbagai tahapan karena overload.

Terkait dengan hal ini SAHDAR mengimbau agar Panitia seleksi daerah bekerja secara obyektif, transparan, akuntabel dan mampu melawan semua intervensi dalam berbagai tahapan rekrutmen CPNS 2013. Panselnas dan panselda harus mengumumkan jumlah formasi dan jabatan pada masingmasing K/L dan Pemerintah Daerah.

Panselnas kembali membuka data honorer K2 terutama nama dan asal instansi agar publik kembali bisa membantu mengklarifikasi validitas data honorer K2 tersebut.

Mengimbau masyarakat luas untuk memantau dan mengawasi seluruh proses rekrutmen CPNS 2013. Jika menemukan pelanggaran atau tindak pidana agar melaporkan pada posko pengaduan SAHDAR ini. Selain pengaduan dari masyarakat, SAHDAR juga menerima pengaduan jika ada LSM yang melakukan pemerasan, calo, atau praktek lainnya yang melanggara peraturan proses rekrutmen CPNS.(MEI)

KERINCI - Aktifitas Dinas Perhubungan Kerinci seakan berjalan lancar dan aman padahal di balik itu, masih ada oknum PNS yang diduga memanfaatkan jabatannya untuk meraup keuntungan lebih besar dengan memotong SPPD para tenaga honorer.

Padahal mereka sudah menjalankan kewajiban yang diperintahkan kepala dinas.

Menurut pengakuan tenaga honorer, SPPD ke pasar Dinas

Perhubungan Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan anggota yang telah ditentukan karena ada Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional yang terindikasi sengaja memotong honor para honorer sampai 50 persen dari anggota yang ada.

"Terlepas dari mantan Kadis yang dulu Guldi Yanto, ada juga oknum yang berani mencari keuntungan," ungkap honorer yang tak mau disebut identitasnya pada Jumat pekan lalu.(BOY)

UD STP Dituding Kebal Hukum SIBORONGBORONG - Devisi Investigasi LSM Indonesian Corruption Fighting (ICF) Tohap Simaremare mengapresiasikan UD STP kebal hukum.

Pasalnya, selama lima tahun beroperasi UD Suria Timur Perkasa (UD STP) bidang pengelolaan kayu pinus di Desa Lobu Tua, Kecamatan Siborongborong, menggunakan minyak subsidi.

"Padahal sesuai keberadaan shawmill di lapangan selayaknya industri primer karena UD STP sudah memiliki mesin pengelola kayu sebanyak 6 unit dan memiliki alat berat 30 unit mulai dari eksavator, jonder dan mobil," ungkap Tohap pada Jumat pekan lalu.

Menurut sumber yang layak dipercaya mengatakan, untuk satu unit mesin pengelola kayu menghabiskan minyak 60 liter

per hari kerja (8 jam kerja).

Tohap menambahkan, bahwa pengoperasian seluruh mesin pemotong kayu dan alat berat, kendaraan roda empat dan roda dua sudah menghabiskan minyak ribuan liter per hari, dan perbuatan yang menghindari pajak, maka pihak pengusaha tetap menggunakan nama Usaha Dagang (UD).

Pemerintah tidak berani mencabut izin dan aparat hukum Tapanuli Utara tutup mata, di duga sama-sama melakukan korporasi hingga melanggar UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau Pemerintah Tapanuli Utara dan aparat hukum tutup mata dalam permasalahan perbuatan yang dilakukan UD STP Lobu Siregar, berarti mereka kebal hukum," pungkasnya.

(SLBT)

Pemerintah Harus Transparan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa KERINCI - Pemerintah Kabupaten Kerinci harus menerapkan prinsip transparan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Pasal 3 huruf d Kepres RI nomor 80 tahun 2003 (keputusan presiden 54/tahun 2010), dimana semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi, pengadaan tata cara evaluasi dan hasil evaluasi.

Penetapan calon penyediaan barang dan jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/ jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

Maka masyarakat luas, termasuk wartawan dan LSM selama ketentuan tersebut belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, berhak untuk meminta informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

"Termasuk menanyakan mengenai pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa," kata Ketua LSM Pemuda Anti Korupsi, Boy Bunyamin, Jumat pekan lalu di kantornya.

Terkait dengan oknum pejabat pemerintah yang tidak mau transparan dalam pengadaan barang/jasa di seluruh instansi

pemerintah, terutama di kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Boy mengatakan, apabila pejabat pemerintah tidak mau transparan maka patut dicurigai adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sedang di tutupi.

"Berdasarkan Kepres 54 tahun 2010, kontrak pengadaan barang atau jasa tersebut harus di batalkan apabila terbukti ada KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak," ungkapnya.

Ia mengatakan, banyak pejabat yang tidak mau transparan karena takut ketahuan ada KKN. Apabila kontrak sudah dibatalkan, otomatis dana yang sudah dikeluarkan terkait kontrak tersebut juga harus ditanggung sendiri oleh pihak-pihak kontrak, otomatis uang negara yang telah dikeluarkan untuk pengadaan harus dikembalikan kepada negara.

Selain itu pejabat pemerintah yang menghambat pers untuk memperoleh informasi tersebut, wajib dilaporkan kepolisi karena telah melanggar ketentuen dalam Pasal 18 Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999. (BOY)

PNS USU Diminta Bawa Kemajuan Untuk Universitas MEDAN - Rektor USU yang diwakili Pembantu Rektor II Prof. Dr Ir Armansyah Ginting M.Eng meminta para PNS USU untuk dapat menjalankan amanah yang sudah dipertanggungjawabkan sehingga kinerja di lingkungan kerjanya dapat menjadi tauladan serta bersikap baik di lingkungan USU maupun di tengah masyarakat.

Dalam acara pengambilan sumpah atau ikrar ke 800 orang PNS USU yang dilaksanakan Senin pekan lalu, Armansyah juga mengharapkan terciptanya keharmonisan ditempat bekerja serta menjalankan amanah yang sudah dipertanggungjawabkan sehingga membawa kemajuan bagi universitas.

Pada tahun ini USU telah melaksanakan ketentuan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah/janji pegawai negeri sipil.

Hadir dalam kegiatan sumpah itu Sekretaris Eksekutif USU, para Dekan Fakultas di lingkungan USU, Direktur RS USU, Direktur Pasca Sarjana USU, para Kepala Biro USU, Kepala LPPM USU, Wakil Kepala Perpustakaan, Wakil Kepala Pusat Sistem Informasi USU, Dharma Wanita Persatuan USU dan para pejabat terkait lainnya. (FER)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

LIPSUS

Banggar Sumber Korupsi dan Harus Dibubarkan KOALISI Selamatkan Uang Rakyat mengajukan uji materi (judicial review) pada Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Banggar diduga menjadi sumber korupsi di DPR. Koalisi meyakini Banggar harus dibubarkan. Hingga kini, persidangan telah berjalan tujuh kali.

Koalisi ingin membuktikan bahwa pada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ada celah yang membuka peluang korupsi dan mafia anggaran di DPR. Febri Diansyah, peneliti ICW, mengatakan, “Kewenangan Banggar harus ditinjau ulang. Banyak anggota DPR dijerat KPK. Praktek mafia anggaran juga makin terbongkar dan sejumlah besar uang negara bocor.”

Kategorisasi pengujian; YLBHI, FITRA, IBC dan ICW sebagai pemohon kelembagaan serta Feri Amsari dari PUSAKO Universitas Andalas dan Hifdzil Alim dari Pukat Korupsi Fakultas Hukum Univesitas Gadjah Mada.

Koalisi mengajukan 12 bagian dari UU Keuangan Negara dan UU MD3, dengan pengelompokan sebagai berikut: Keberadaan Badan Anggaran DPR, Kewenangan anggaran DPR membahas RAPBN secara terperinci, Praktek Perbintangan/Pemblokiran Anggaran, dan Pembahasan APBN-Perubahan.

Pengawasan Adalah Kewajiban VERY Junaidi, salah satu kuasa hukum koalisi melihat pengawasan sebagai kewajiban. “Kita ingin dorong pengawasan yang kuat. Fungsi anggaran tetap, tapi DPR hanya membahas sampai ke makro ekonomi atau politik anggaran. DPR tidak boleh bahas sampai detail. Nanti, DPR menguatkan pengawasan, sementara fungsi anggaran dijalankan pemerintah,” katanya.

Koalisi juga menilai DPR tidak punya cukup waktu dan kemampuan untuk membahas dan menjalankan anggaran hingga sangat rinci.

“Mestinya MK juga bisa melihat bahwa ini persoalan konstitusi dan sistem yang dimandatkan konstitusi,” tegas Very, “Yang terjadi hari ini, pengawasan dan melalui pembahasan anggaran, justru membuka peluang korupsi. Peraturan yang menimbulkan dampak praktek itu.”

Namun, dari perkembangan sidang, beberapa hakim mengutarakan kekhawatiran. “Pak Akil Mochtar bilang: ‘Kalau kewenangan anggaran diberi ke pemerintah, nanti pemerintahnya korupsi juga.’ Atau Hamdan Zoelfa yang bilang, ‘Sekitar 30 persen-an anggaran negara, ketika pengelolaannya ada di pemerintah, juga tidak jelas,” tutur Very.

Very menjelaskan lebih lanjut, “Dulu ketika kewenangan anggaran ada di pemerintah, korupsi terjadi di pemerintah. Sekarang, kewenangan anggaran ada di DPR. Apa kita cuma menggeser kembali korupsi ke pemerintah? Dulu, korupsi terjadi di pemerintah karena DPR-nya tidak mengawasi, cuma jadi tukang stempel.

Rezim berganti, aturan berubah.

Sekarang DPR punya kewenangan sangat besar, sampai satuan tiga.

Posisinya jadi sama. Harusnya, DPR menggalakkan pengawasan terhadap pemerintah.”

Ini membuktikan bahwa di manapun kewenangan itu diberikan, akan ada potensi penyimpangan. Very menekankan, “Lagi-lagi, itulah akibat pengawasan tidak berjalan. Kami yakin bahwa pergerseran korupsi tidak akan terjadi kalau DPR mengawasi dengan maksimal, sementara pemerintah memegang kewenangan pembahasan anggaran. “Syaratnya, banggar tidak akan membahas secara rinci. Supaya tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak jadi subyektif,” tegas Very.(ICW)

Ketika Uang Rakyat Jadi Bancakan Partai Uji materi pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR terus bergulir. Pembubaran Banggar mewakili perlawanan terhadap perampokan anggaran negara yang telah berlangsung lama. Partai politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat di DPR, malah menggerogoti uang rakyat. Ironisnya, perampokan gotong royong ini dimulai sejak tahap perencanaan di Banggar. Banggar ditengarai sebagai episentrum korupsi di DPR. Ari Dwipayana, Doktor Ilmu Politik di FISIP UGM menekankan bahwa masalah utama korupsi politik adalah kekuasaan yang tidak terkendali. “Fenomena legalized corruption atau korupsi yang seolaholah legal, terjadi di DPR. DPR mendapatkan struktur dan ruang yang berasal dari aturan, dan dari sisi institusinya. Korupsi yang seolah legal ini berbahaya. Ada payung hukum yang dirancang sedemikian rupa sehingga praktek-praktek yang sejatinya ilegal, tapi karena payung ini, jadi legal. ” Ary meminta masyarakat mencermati praktek-praktek korupsi. “Secara prosedural, seperti tidak ada masalah. Prosedur dijalanin.

Tapi dalam prosesnya, sesungguhnya ada praktek perburuan rente (rent seeking). Peraturan jadi tamengnya.

Ini harus kita cermati. Kita harus bisa mengungkap bagaimana legalized corruption ini bisa terjadi.” ujar Ary. Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menjelaskan bagaimana legalized corruption menggerogoti anggaran.

“Ada kewenangan sampai teknis dan detil, di mana Banggar bisa membahas anggaran hingga satuan tiga. Seharusnya pembahasan anggaran itu berjenjang. Pemerintah lalu ke komisi terkait, lalu ke banggar.

Banggar harusnya hanya melakukan sinkronisasi. Ini malah

Pembahasan APBN-Perubahan KOALISI ingin menjernihkan anggaran apa saja yang boleh diajukan dalam APBN Perubahan. Dari sejumlah kasus, korupsi anggaran dalam proyek APBN-Perubahan sangat mengemuka, diantaranya: Kasus suap terkait pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 191.672.000.000, bersumber dari APBNPerubahan 2010. Putusan inkracht di Mahkamah Agung dengan terdakwa M Nazaruddin, vonis 7 tahun penjara.

Kasus pengadaan, pemasangan, dan perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) senilai Rp 2.729.473.128 dan Rp 173.514.818. Sumber, APBNPerubahan 2008.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis terdakwa Timas Ginting dengan 2 tahun penjara dan Neneng Sriwahyuni 6 tahun penjara.

Pengadaan kitab suci Al Quran APBN-Perubahan 2011 dan APBN 2012 pada Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama. Terdakwa Zulkarnain Djabar divonis 15 tahun penjara dan anaknya Dendy Prasetya divonis 8 tahun penjara.

Pasal yang diuji: Pasal 161 ayat (4) dan (5) UU No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 156 butir (c) angka (2) dan Pasal 161. Seharusnya, APBN-P hanya diperbolehkan jika benar-benar terjadi perubahan sesuai dengan pasal yang diuji di sini, dan tidak diperbolehkan untuk proyek-proyek baru.

“Tidak semua pasal diuji untuk dibatalkan. Ada sebagian yang kami minta dinyatakan konstitusional bersyarat,” ujar Very Junaidi dari Perludem. Batu uji yang diajukan adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jika ternyata pembahasan APBN menyimpang dari praktek tata negara kita dan menimbulkan peluang mafia anggaran atau korupsi, tentu saja pasalpasal tersebut melanggar UUD 1945,” ungkap Very.

Dalam UUD 1945, APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. “Bukan kemakmuran segelintir orang yang menguasai pengambilan keputusan anggaran, apalagi kemakmuran para koruptor,” tegas Very. (ICW)

mem-bypass proses, malah bikin kebijakan sendiri. ‘Kan luar biasa.”

“DPR harusnya mewakili rakyat.

Sehingga, kayaknya nggak mungkin ada oligarki dalam DPR. Tapi, keberadaan Banggar itu ya bentuk oligarki. Banggar yang sangat kecil berwenang mengambil keputusankeputusan oligarkis. Keputusan yang seharusnya diambil komisi-komisi,” ujar Ary prihatin. Arif Nur Alam dari Indonesia Budget Centre mengamati Banggar sebagai anomali sejarah. “Banggar yang dulu bersifat ad hoc (sementara), ketika jadi permanen, korupsi malah menjadijadi,” ungkapnya.

Menurut Arif, banyak kebijakan anggaran dibuat hanya untuk

kepentingan politik, jauh dari kepentingan rakyat. “Ada upaya menggemukkan proyek-proyek yang sedang berjalan dan jaringan-jaringan partai. Akhirnya, muncul krisis integritas yang menimpa banyak anggota DPR.” Kini, pembahasan APBNPerubahan malah menimbulkan proyek-proyek baru. “Padahal APBN-P seharusnya untuk mengevaluasi anggaran sebelumnya.

Ini melenceng. Malah muncul item baru yang sebelumnya tidak pernah diusulkan dan dibahas di komisi.

Misalnya Lapindo,” Arif mencontohkan.

“Kita nggak ngerti argumentasi parpol, ketika ada proyek berjalan

Keberadaan Badan Anggaran DPR PASAL yang diuji: Pasal 104 sepanjang frase “yang bersifat tetap” dan Pasal 105 ayat (1) sepanjang frase “pada permulaan masa keanggotaan DPR dan” UU No.27 Tahun 2009.

Koalisi meminta MK merombak bentuk kelembagaan Banggar agar tidak lagi bersifat alat kelengkapan tetap yang dibentuk dan ditunjuk langsung 1 kali selama 5 tahun. Banyak dugaan bahwa orang-orang “khusus” sengaja ditempatkan di Banggar untuk mengatur mengatur pendanaan partai politik. Apalagi PPATK mengungkap 2.000 transaksi keuangan mencurigakan. Sebagian besar, terkait anggota Banggar.

KPK juga telah menjerat sejumlah anggota Banggar dalam kasus korupsi, seperti: M. Nazaruddin (Bendahara Umum Partai Demokrat), Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Wakil Sekjen Partai Demokrat), Wa Ode Nurhayati (PAN), dan Zulkarnain Djabar (Golkar).

Pasal yang diuji: Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Koalisi juga meminta MK menegaskan bahwa Banggar hanya berwenang melakukan sinkronisasi (pencocokkan) hasil pembahasan Komisi bersama mitra di eksekutif. Dengan kata lain, Banggar tidak bisa membahas sendiri sebuah anggaran tanpa pembahasan sebelumnya di komisi, apalagi jika dilakukan secara tertutup. Ini meletakkan kembali posisi Banggar dalam fungsi sinkronisasi dan kebijakan umum anggaran saja di pembahasan tahap I.

Kewenangan anggaran DPR membahas RAPBN secara terperinci Pasal yang diuji: membatalkan Pasal 157 ayat (1) huruf c sepanjang frase “rincian” UU No. 27 Tahun 2009 dan mempertegas tafsir Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 159 ayat (5) UU No. 27 Tahun 2009.

Koalisi meminta MK meluruskan kerancuan tata negara dan peluang konflik kepentingan yang dapat berujung korupsi akibat kewenangan absolut DPR membahas anggaran secara rinci. “DPR tidak akan mampu membahas rinci. Kewenangan ini rentan disalahgunakan menjadi praktek ijon anggaran,” terang Febri. Apalagi, sejak awal DPR telah tahu mata anggaran sampai unit kegiatan yang sangat rinci.

Keterangan para ahli di persidangan mengungkap bahwa kewenangan ini merusak tata negara Indonesia. “Khususnya karena kita menganut sistem presidensial. DPR ikut menyusun APBN secara rinci, tapi kemudian jadi pengawas untuk pelaksanaan APBN yang ikut dibahasnya. Ini sangat rancu,” jelas Febri. Menurut koalisi, DPR cukup membahas anggaran secara umum agar arah politik anggaran jelas.

“Setelah pengesahan APBN, DPR lebih memperkuat fungsi pengawasannya,” jelas Erwin Natosmal dari Indonesia Legal Roundtable.

dan anggarannya naik 2 sampai 3 kali lipat. Misalnya ada inflasi, itu kan harus dihitung. Kenaikan BBM juga harus dihitung. Ini nggak pernah ada analisanya. Ini konsekuensi politik, tidak ada analisis anggarannya,” kritik Arif.

Korupsi di Banggar semakin parah akibat tidak ada pengawasan ketat. “Ketika Banggar bahas anggaran secara rinci hingga satuan tiga, terus mereka juga yang mengawasi, tidak mungkin pengawasan yang baik akan berjalan.

Mereka yang membentuk, menjalankan, mengawasi. Mustahil,” kata Arif, “Apalagi, banggar bisa membahas tanpa sepengetahuan komisi,” sambung Ary.(ICW)

DPR Masih Rawan Korupsi PIMPINAN DPR mengakui lembaga Dewan saat ini masih rawan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam seluruh prosesnya mulai dari pengawasan, legislasi hingga penganggaran. Karena itu perlu ada perbaikan pengawasan terhadap institusi tersebut.

“Kami menyadari bahwa walaupun sudah mempunyai UUD MD3, tata tertib, dan sebagainya, masih juga rawan terhadap tipikor baik di bidang pengawasan, legislasi, maupun di bidang anggaran,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung seusai pertemuan dan diskusi bersama dengan jajaran pimpinan KPK di Jakarta kemarin.

Pramono mengatakan dari temuan yang didapatkan, KPK menyimpulkan peristiwa korupsi yang sebelumnya hanya menjadi dugaan DPR ternyata benar adanya, baik potensi korupsi di Badan Anggaran (Banggar) maupun dalam proses legislasi yang dilakukan DPR. “DPR melakukan perubahan dan pembenahan. Peristiwa korupsi ini menjadi musuh kita bersama,” bebernya. Menurut dia, tiga tugas dan kewenangan DPR punya kerentanan dan kerawanan yang hampir sama. Dia menga-

takan, saat diskusi kemarin ada beberapa hal yang menjadi saran KPK terkait dengan proses legislasi dan proses penganggaran serta pengawasan. KPK menyampaikan di ketiga bidang ini jelas ada kemungkinan terjadi korupsi. Menurut Pramono, yang menjadi salah satu penekanan adalah ketika proses pembahasan dan pengesahan UU. “Kita membuka diri kepada KPK untuk juga melakukan semacam pendalaman lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa seperti ini supaya ini tidak terjadi di lembaga kami,” ujarnya. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan, jajaran KPK memang menggelar focus group discussion (FGD) bersama jajaran pimpinan DPR dan kesekjenan. Diskusi itu berkaitan dengan kajian KPK tentang pemberdayaan peranan DPR yang lebih komprehensif. Dia menjelaskan, ada kajian KPK sebelumnya terkait DPR di mana salah satu kesimpulannya bahwa sebaiknya di DPR tidak dibahas sampai satuan III. “Kerawanan korupsi itu justru yang sedang dikaji KPK. KPK kan pernah menangkap anggota DPR yang berkaitan dengan anggaran, dari sisi itu (juga) kita kaji,” ungkap Johan.(SINDO)

Praktek perbintangan/ pemblokiran anggaran Pasal yang diuji: Pasal 71 huruf (g) dan Pasal 156 huruf a dan b UU 27 tahun 2009.

“Praktek yang selama ini sering terjadi di DPR adalah sesuatu yang ilegal secara hukum. Karena proses pembahasan APBN di DPR harus berhenti sejak palu paripurna diketok dan RUU APBN disahkan menjadi UU APBN,” jelas Erwin. Praktek pemblokiran anggaran selama ini juga rentan disimpangi sehingga berpeluang menjadi alat barter baru dalam praktek mafia anggaran.

PENDANAAN PARTAI POLITIK

SALAH SATU PEMICU KORUPSI ANGGARAN KORUPSI anggaran di DPR juga dipicu masalah pendanaan partai.

Ary Dwipayana mengungkapkan, “Parpol menghadapi masalah serius untuk membiayai kampanye. Sumber dari anggota makin lama makin turun, sejalan dengan berjaraknya antara partai dengan konstituen. Karena krisis biaya, akhirnya partai mencari sumber alternatif.”

Ary mengakui bahwa negara memang membantu keuangan partai politik. “Tapi tidak cukup.

Ada kesenjangan antara subsidi untuk partai dengan pengeluaran partai untuk pemilu. Ketika sumber pembiayaan formal tidak

bisa memenuhi, parpol mencari sumber-sumber lain.”

Sumber pembiayaan alternatif juga diperoleh dari korupsi.

“Bisa kita lihat dari bagaimana mereka memperdagangkan pengaruh dan kebijakan,” tukas Ary. “Korupsi politik memang berhubungan dengan keuangan partai dan cara partai mendapat dana. Ini bukan modus tertutup.

Ini sudah sangat terbuka.”

Abdullah mengamati bahwa cara paling gampang untuk mendapatkan modal politik adalah membajak sumber daya negara. “Daripada menggalang dana publik? Itu butuh

membangun parpol yang sehat, berusaha mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Prosesnya lama. Akhirnya jalan pintas diambil, menjadikan kebijakan negara sebagai modal politik.”

Abdullah mencatat bahwa ada fenomena korupsi oleh partai politik tergambar lewat usaha ICW menguji keterbukaan laporan keuangan partai politik.

“Kami menguji sembilan parpol, yang punya realitas berbeda.

Belum tergambar bahwa parpol membangun secara institusi, model pendanaan yang sehat.”

Abdullah menjabarkan upaya

itu lebih lanjut. “Ada yang disembunyikan parpol dalam hal sumber penerimaan. Partai tidak membangun sistem pendanaan transparan, yang bisa menjadi instrumen awal untuk membangun trust. Mereka malah membajak state resources, salah satunya kebijakan APBN.” Menurut Abdullah, ini keprihatinan besar jelang pemilu.

“Oleh kesaksian Nazarudin, ada sejumlah proyek yang mengalir ke fraksi. Bisa dibayangkan, kebijakan sudah tidak dibicarakan untuk kepentingan publik, tapi menjadi arena transaksi untuk

kompromi kepentingan partai.

Dana Bansos di APBN adalah salah satu yang mengonfirmasi itu. 76 triliun, dari APBN untuk pemerintah pusat khusus bansos.”

“Sepanjang partai politik tidak bisa mendanai diri mereka secara independen dan sumbersumbernya sah, sepanjang itu pulalah mereka akan mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” Ary mengingatkan.

“Fakta di persidangan, ahli menyampaikan bahwa anggaran “haram” yang ada di parpol itu

60 persen dari kebutuhan mereka per tahun. Ini sangat rasional sekali. Ada parpol sekarang yang membuang dan menghabiskan uang Rp 30 miliar untuk kongres saja. Itu keterangan Yulianis. Belum operasional, iklan, dan lain-lain.

Biaya politik tinggi, ujungujungnya ya korupsi,” jelas Very.

Tujuh kasus tersebut adalah kasus DPID yang melibatkan Wa Ode Nurhayati, Wisma Atlet, Hambalang, kasus pengadaan AlQur’an di Kementerian Agama, Kasus PON, kasus PLTU Tarakan, dan kasus korupsi di Kemdikbud. Tujuh kasus ini,

menurut koalisi, menunjukkan gejala transaksi politik ada di Banggar.

Abdullah menjelaskan, “Kewenangan Banggar memang sangat besar. Kalau kita melihat dengan pendekatan korupsi, sebenarnya ketika kewenangan luar biasa dimiliki kekuasaan tanpa ada kontrol dan transparansi proses, maka korupsi rawan terjadi.”

“Kita tidak ingin kebijakan anggaran publik tersandera bahkan terbajak, jadi bancakan kepentingan partai, bukan untuk kebaikan yang lebih luas.” tutup Abdullah. (ICW)

KPK POS

6 NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

Aceh Dapatkan Jatah 592 CPNS BANDA ACEH – Setelah program penghentian sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berakhir 31 Desember 2012, tahun ini penerimaan kembali membuka pendaftaran CPNS melalui jalur umum. Tes CPNS tahun ini dilaksanakan secara serentak oleh sejumlah kementerian dan provinsi di Indonesia, termasuk Aceh. Khusus di Aceh, pada tahun ini hanya tujuh kabupaten/kota plus Pemerintah Aceh yang menerima CPNS jalur umum.

Ketujuh kabupaten/kota itu adalah Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Singkil, dan Aceh Jaya.

Sementara jumlah formasi di seluruh Aceh (minus Aceh Jaya yang belum menerima rincian formasi resmi dari kemenpan RB) sebanyak 592 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk formasi di provinsi sebanyak 122 orang.

“Pendaftaran CPNS akan mulai tanggal 14 sampai 28 september 2013. Pendaftaran harus dilakukan secara online melalui website Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu www.bkn.go.id. Alamat website BKN itu akan aktif sejak tanggal pendaftaran dimulai,” jelas kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Ir HT A Rasyid Msi selasa kemarin.

Setelah mendaftar secara online dengan mengisi semua data yang dibutuhkan, menurutnya, peserta yang mendaftar di Pemerintah Aceh harus melakukan pendaftaran ulang ke BKPP Aceh dengan membawa kelengkapan bahan-bahan administrasi. Sedangkan bagi peserta yang mendaftar di kabupaten/kota, lanjut T A Rasyid, pendaftaran dilakukan di BKPP setempat.

Disebutkan, bahan-bahan yang

dilengkapi peserta yang mendaftar di provinsi yaitu surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir dan transkip nilai yang telah di legalisir, fotokopi akta/sertifikat profesi yang telah dilegalisir (khusus bagi pelamar tenaga kependidikan/ guru), dan pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak tiga lembar. “sedangkan untuk yang mendaftar di kabupaten/ kota, surat permohonannya ditujukan kepada bupati/wali kota setempat.

Sedangkan syarat lain sama,” jelas T A Rasyid.

Adapun persyaratan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), lanjutnya, untuk kelompok eksakta minimal 2,5 dan non eksakta 2,75. Khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan, kata T A Rasyid lagi, dibebaskan dari persyaratan nilai IPK. Dikatakan, peserta akan mengikuti ujian dua tahap, yaitu Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

“Tes Kompetensi Dasar (TKD) akan dilaksanakan 3 November 2013.

Sedangkan Tes Kompetensi Bidang (TKB) akan di gelar dalam rentang waktu 27 November sampai 13 Desember 2013. TKB khusus bagi pesertayangtelahlulusTKD,”jelasTA Rasyid yang didampingi Kasubbid Formasi, Mutasi, dan Rekrutmen, Rizal Fahlefi.

Pada 3 November nanti, katanya, juga akan dilaksanakan tes TKD dan TKB untuk 81 tenaga honorer kategori dua (K2) di jajaran Pemerintahan Aceh. Ditanya lokasi tes CPNS tingkat provinsi, Kepala BKPP Aceh mengatakan, lokasi ujian akan ditentukan setelah masa pendaftaran berakhir karena harus disesuaikan dengan jumlah pelamar. “sedangkan jadwal pengumuman hasil tes kompetensi dasar akan kami beritahukan kemudian,” ungkapnya.(YAN)

Bupati Aceh Timur didampingi ketika menjenguk M Yusuf (tengah/duduk pakai sarung) di sebuah Pos Kamling di Desa Gampong Keude, Kec.Peudawa.

Rocky Bantu Penderita Cacat ACEH TIMUR - Iba melihat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan selama bertahuntahun, Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib atau yang akrap disapa Rocky membantu penderita cacat di Desa Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kab. Aceh Timur.

Penderita cacat itu bernama M Yusuf, 50, warga Gampong Keude, Kecamatan Peudawa. Kedua orangtuanya sudah tiada disaat M Yusuf berusia 4 tahun, ketika itu M. Yusuf berdomisi di Gampong Buket Pala, Kecamatan Idi Rayeuk. Setelah orangtuanya tiada, M Yusuf diasuh nenek dan kakeknya hingga berusia 20 tahun. Setelah nenek dan kakeknya meninggal dunia dia hidup sebatang kara hingga saat ini.

Selain bantuan uang tunai untuk modal usaha sang penderita cacat itu, Rocky yang merupakan orang nomor satu di Aceh Timur ini juga membeli seluruh durian yang didagangkan penderita cacat tersebut, Senin (10/ 9) sore. Bupati Aceh Timur saat itu didampingi sejumlah Kepala SKPK dan Camat Peudawa. Kedatangan Bupati Aceh Timur mengejutkan masyarakat setempat, bahkan ketika Rocky melihat kondisi penderita cacat disebuah Pos Kamling di Desa Gampong Keude, para masyarakat juga ikut menyaksikannya.

Dia menambahkan, penyakit yang dideranya harus disembuhkan dan kita harapkan ke depan masyarakat yang menderita cacat harus diobati

secara perlahan dengan cara medis, apalagi sekarang sudah ada Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). “Yang dijual bukan durian dirinya, tapi milik orang lain. Keuntungan dari durian itulanh untuk makan dan minum. Tapidurian itupuntidakselamanyaada,karenadurian kampungadamusimnya,”kataRocky.

Kini, M Yusuf tinggal disebuah Pos Kamling dipinggiran Jalan Utama Keude Peudawa Puntong. Untuk mempertahan hidup M Yusuf memilih menjadi pedagang durian, namun durianyangdidagangkanbukanmiliknya melainkan milik orang lain. “Misilnya modal durian Rp10.000 per buah. Siapapunyangdatangmembelinyatetapsaya sampaikan modal. Jika pelanggan mau membeli lebih dari modal alhamdulillah, jikapun tidak dibeli lebih modal juga tidak masalah. Tapi rata-rata semua pelanggan tetap membeli diatas modal,” kata M Yusuf.

Terkait kedatangan Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib, M Yusuf mengaku senang dijenguk oleh orang nomor satu di Aceh Timur. Bahkan, modal yang diberika secara ikhlas dari uang pribadi bupati akan dimanfaatkan untuk modal usaha dan merebah Pos Kamling sebagai tempat tinggalnya.

“Saya kena penyakit darah manis (DM), sehingga matapun sekarang sudah agak kabur,” kata M Yusuf lagi seraya mengaku siap diobati hingga sembuh, tetapi dia mempertanyakan siapa yang akan menjaga dirinya selama dalam perawatan inap karena dirinya hidup sebatang kara.(BSO)

SPBUN Unit PTPN I Kebun Baru Gelar Turnamen Futsal

Bupati Aceh Timur mendampingi Abu Hanafi ketika tepung tawar Calhaj Aceh Timur di Kediamannya di Buket Itam, Kecamatan Darul Ihsan, Kamis (12/9).

Bupati Peusijuek 145 Calon Haji Aceh Timur ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau yang akrap disapa Rocky menepungtawari (peusijuek—Aceh) 145 Calon Haji (Calhaj) Aceh Timur, Kamis (12/9). Kegiatan itu dipusatkan di Pendopo Bupati Bukit Itam, Kecamatan Darul Ihsan.

Tepung tawar pertama dilakukan Tgk. H. Hanafi atau akrap disapa Abu Hanafi. Selanjutnya dilakukan Ketua MPU Aceh Timur Tgk H Bukhari Hasan yang akrap disapa Ayah Leuge. Kemudian disusul Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib didampingi Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T. Amran SE. Sebagaimana terjadwal di Kementerian Agama Provinsi Aceh, Aceh Timur masuk dalam Kloter I yang akan berangkat ke Tanah Suci bersama beberapa kabupaten/kota lain seperti Aceh Tamiang, Gayo Luwes dan 36

Calhaj Aceh Jaya. “Calhaj Aceh Timur masuk asrama bertepatan dengan 28 September 2013 Pukul 17:00 Wib dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci bertepatan dengan bertepatan dengan 29 September 2013 Pukul 16:56 Wib,” kata Kabag Humas T Amran.

Sebelum peusijuek Calhaj dimulai, kegiatan diawali dengan turun tanah anak ketujuh dari Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib. Putranya ini diberi nama Muhammad Borkan Al Gala.

“Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Bahkan, bupati sendiri sangat terharu ketika menerima tamu dari kalangan alim ulama dan rombongan pertama datang dari Idi Cut persis pukul 08:30 Wib,” kata Kabag Humas Setdakab Aceh Timur T Amran yang akrap disapan Ampon itu.

Selain alim ulama dan para pimpinan

dayah/balai pemgajian, tampak hadir juga Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul bin Syama’un, Sekda Aceh Timur M Ihsan Ahyat, para asisten, unsur muspida plus, para legislatif seperti Ketua Komisi E DPRK Aceh Timur Muzakir serta para Kepala SKPK dan Camat dalam wilayah Aceh Timur. Sementara para legislatif dari DPR Aceh hadir H Murhaban Makam dari PPP dan Firmandes dari Partai Golkar.

Dalam tausiah yang disampaikan Tgk H Daud Arbi diharapkan, para Calhaj benar-benar ke Tanah Suci lillahi ta’ala dan jangan dengan sukaria. “Harapkan semuanya pekerjaan ini ridha Allah, sebab hanya dengan keridahaanNya kita bisa menjadi haji yang mabrur dunia dan akhirat. Artinya, setelah kembali nantinya benar-benar menjadi hamba yang mengabdi kapadaNya,” katanya. (BSO)

SBY akan Buka PKA Ke VI Di Banda Aceh

Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana Aceh Timur - Sebanyak 50 peserta dari 21 satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengikuti sosialisasi sistem Penanganan Darurat Bencana (PDB), Senin (9/9). Kegiatan yang diprakarsai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Timur itu dipusatkan di Aula Bapeda Aceh Timur di Idi. Kepala BPBD Aceh Timur, Ir. Elfiandi, S.IP dalam laporannya menyebutkan, peserta terbanyak dari TKSK Dinsos Kabupaten Aceh Timur sebanyak 13 orang dan dari BPBD Aceh Timur 8 orang serta 6 orang masingmasing dari SAR Aceh Timur dan TAGANA Aceh Timur. Sedangkan dari 17 SKPK lainnya masing-masing diberikan kesempatan 1 peserta.

Kita harapkan, dengan kegiatan ini akan tercipta koordinasi antar instansi terkait dan relawan bencana serta pemerintah di tingkat kecamatan dalam penanggulangan bencana,” kata Elfiandi seraya menyebutkan, tujuan lain adalah agar terlaksananya penanganan bencana secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur

LANGSA - Serikat Pekerja Perkebunan Negara (SPBUN) unit PTPN I Kebun Baru Minggu pekan lalu mulai menggelar Turnamen Futsal. Turnamen itu diikuti 20 tim dari seluruh afdeling dijajaran PTPN I Kebun Baru. Panitia pelaksana juga mengundang tim tetangga yaitu tim kantor pusat, RSCM, Momandu. PPG, Maltinas, Emplasmen serta Tim asistensi.

Turnamen futsal itu diselenggarakan di lapangan PTPN I Jalan Garuda Kebun Baru Kota Langsa. Disamping memperebutkan Tropi bergilir, panitia juga menyediakan hadiah bagi para finalis di even ini.

Ketua SPBUN Unit PTPN I Kebun Baru Yusri Filni Siddik dalam kata sambutannya mengatakan turnamen ini merupakan wujud silaturahmi antara pengurus SPBUN unit, anggota, serta manajemen kebun. Sekaligus menumbuh kembangkan olahraga yang akhir-akhir ini hampir sirna di lingkungan PTPN I Kebun Baru.

Ditambahnya Olahraga merupakan sarana meningkatkan kembali kebersamaan sesama karyawan, khususnya di Kebun Baru. “Marilah kita sama-sama menjunjung tinggi sportifitas. Kalah dan menang biasa, namun pada event ini yang diutamakan menjalin kebersamaan antar warga PTPN I Kebun Baru,” kata Ketua Umum Tingkat Basis Unit PTPN I Kebun Baru Yusri FS saat pembuakaan turnamen futsal.

Sementara itu pihak manajemen kebun selaku manejer PTPN I Kebun Baru Ir. Khairuddin menyambut baik serta mendukung acara ini. “Ini merupakan ide cemerlang pengurus SP yang perlu di motivasi, agar dapat menjalin kerjasama antara serikat pekerja dengan manajemen.

Saling menjaga keselarasan antara kewajiban dan hak,” ungkap Khairuddin.

Di tempat terpisah, Sekretaris Umum SPBUN tingkat perusahaan Adi Yusfan SE ketika di konfirmasi mengatakan kami sangat mengapresiasi SPBUN unit Kebun Baru yang membuat trobosan menggelar turnamen futsal. “Mudah-mudahan pengurus SPBUN di unit-unit lainnya dapat membuat ide-ide positif agar SPBUN di unit menjadi hidup dan tidak mati suri,” ucap Adi Yusman.

Sementara itu KTU Kebun Pulau Tiga Ponimin SE mengatakan SPBUN unit Kebun Baru selangkah lebih maju dengan menggelar turnamen futsal ini. Sebab belum ada SPBUN Unit lainnya membuat ide itu,”jeasnya.(YAN)

ASISTEN II Setdakab Ace Timur Amiruddin NN SH ketika hendak membuka Sosialisasi Sistem Penanggulangan Darurat Bencana di Aula Bapeda Aceh Timur di Idi, Senin (9/9). Foto Dokumentasi BPBD Aceh Timur.

Hasballah M. Thaib dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setdakab Aceh Timur Amiruddin NN SH mengatakan, bencana merupakan kejadian alam yang menyebabkan kerusakan luas pada berbagai infrastruktur, sarana publik dan berbagai lingkungan masyarakat hingga menyebabkan kerugian ekonomi.

“Secara umum seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Timur kerap dilanda

bencana banjir hampir setiap tahunnya.

Kondisi ini menuntut kita untuk terus siap siaga terhadap bencana banjir mulai dari tatanan pemerintahan nasional, provinsi dan pada tingkat pemerintahan kabupaten,” sebut Amiruddin seraya menandaskan, seteah kegiatan tersebt berlangsung peserta dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan yang sesuai dan efektif pada fase darurat bencanau.(BSO)

ACEH TIMUR - Presiden RI DR H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan akan membuka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke VI yang dipusatkan di Banda Aceh bertepatan dengan 20 September 2013 mendatang.

Sekda Aceh Timur M Ikhsan Ahyat melalui Kabag Humas/Protokoler Setdakab Aceh Timur, T Amran, SE, Senin (9/9) menyebutkan, cabang perlombaan Aceh Timur yang dipastikan ikut serta di PKA Ke VI nantinya di Bidang Gebyar Seni antara lain yakni Tari Saman, Tari Ranup Lampuan, Seni Tari Seudati, Festival Rebana, Rapai Geleng, Zikir Maulid, Dalail Khairat, Theater Rakyat Aceh, Seni Ukir / Pahat, Kaligrafi Alqur’an dan Lomba Padua Suara se Aceh.

“Sedangkan untuk Cabang Permainan Rakyat yang diperlombakan yakni Geulayang Tunang (Putra) dan Meu’en Galah (Putra) serta Meu’en Geunteut Trieng,” sebut T Amran sembari menambahkan, untuk Atraksi Budaya yang ikut dalam perlombaan yakni Upacara Adat Perkawinan, Peragaan Busana Adat Aceh dan Suson Ranup.

T Amran mengatakan, pihaknya siap mengikuti berbagai kegiatan perlombaan dalam PKA akhir September ini di Banda Aceh. “Hal itu sebagai bentuk dukungan penuh terhadap ajang tingkat lokal itu di Pusat Ibukota Provinsi Aceh,” sebut T Amran yang akrap disapa Ampon itu seraya menyebutkan Pemkab Aceh Timur juga akan mengirimkan 3 offecial, 3 pelatih dan 3 Penggiring Musik. (BSO).

Kemukiman Pulo Baro Santuni 84 Yatim Piatu ACEH TIMUR - Delapan desa dalam Kemukiman Pulo Baro, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur Minggu (8/9) melakukan penyantunan 86 anak yatim piatu usia 15 tahun ke bawah. Kegiatan yang tahun kedua itu dipusatkan di Masjid Baitul Barakah di Desa Seuneubok Teungoh Idi Cut. Ketua Panitia Pelaksana Penyantunan Kemukiman Pulo Baro, Tgk H Abdusalam S.Hi menyebutkan, data anak yatim tiap gampong yakni Gampong Aluluddin Sa sebanyak 9 orang, Buket Kulam 2 orang, Seuneubok Teungoh 3 orang, Dalam Pulo Dua sebanyak 8 orang, Seuneubok Dalam sebanyak 7 orang, Jungka Gajah sebanyak2orangdan Seuneubok Simpang sebanyak 23 orang serta 32 dari Dayah Anshar Malikul Saleh Buket Kawat. “Jadi totalnya 86 orang,” katanya.

ASISTEN II Setdakab Aceh Timur Amiruddin NN SH ketika menyantuni anak yatim se Kemukiman Pulo Baro di Masjid Baitul Baraka Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

Selain Tgk. H. M. Ali atau Abu Paya Pasi, hadir juga unsur Muspika Plus dalam wilayah Kecamatan Darul Aman, alim ulama dan tokoh masyarakat,

pimpinan Dayah/Balai Pengajian se Kemukiman Pulo Baro, Imam Masjid dan Pengurus Masjid Baitul Barakah Kemukiman Pulo Baro, unsur KPA dalam Sago Idi

Cut dan para Imam/Keuchik se Kemukiman Pulo Baro.

Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setdakab Aceh Timur Amiruddin NN SH mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Aceh Timur mendukung penuh berbagai kegiatan yang diselenggarakan masyarakat seperti penyantunan anak yatim.

Pasalnya, momentum seperti itu bisa dijadikan sebagai ajang silaturrahmi dan memperkuat tali silaturrahmi antar sesama umat Islam.

“Kita mengakui, setelah terjadi konflik berkepanjangan di Aceh hingga tahun 2005 lalu ditambah dengan musibah tsunami pada Agustus 2005 silam, di Aceh telah melahirkan banyak anak yatim piatu diberbagai pelosok di Aceh, termasuk dalam Kemukiman

Pulo Baro. Pertanyaannya, siapa ayah dan ibu dari mereka?

Jawabannya adalah kita semua umat Islam merupakan ayah dan ibu dari mereka. Tugas kita adalah memelihara para anak yatim melalui penyantunan seperti ini,” kata amiruddin.

Sementara itu, Tgk H M Ali dalam tausiahnya mengatakan, penyantunan anak yatim piatu pekerjaan yang mudah dan mampu dilakukan oleh siapapun.

“Tapi sangat sedikit orang melakukannya. Padahal penyantunan anak yatim piatu sebagaiana yang sedang kita laksanakan ini berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah,” kata H M Ali yang akrap disapa Abu Paya Pasi seraya menyebutkan,perludiketahuibahwa orang yang tida mensyukuri nikmat Allah sama artinya ingkar dan kufur kepada Allah dan RasulNya Muhammad SAW.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

Minta Gelar Perkara, Misrul Effendi Surati Kapoldasu

Camat dan Kades Hadiri Sosialisasi Pilkada BATUBARA - Kepala desa/Lurah dan camat se Kabupaten Batubara mengikuti sosialisasi pemilihan Bupati/Wakil Bupati Batubara yang diselenggarakan oleh Pemkab Batubara, senin (9/9) di Lima Puluh.

"Kita ingin agar kepala desa memiliki persepsi sama tentang pelaksanaan Pilkada dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka," kata Ketua KPU Kabupaten Batubara Khairil Anwar SH.Msi. Kegiatan sosialisasi ini akan membantu sejumlah kepala desa se Kabupaten Batubara untuk pembekalan, sehingga dalam proses pilkada sejumlah kades akan memberikan kontribusi dan keterangan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan haknya.

Selain itu tentunya semua Kades/ Lurah akan memahami tugasnya di dalam membantu realisasi program pemerintah terkait Pilkada yang akan digelar pada 19 September mendatang, dengan demikian masyarakat akan lebih cerdas dan tidak menemukan kesulitan didalam menggunakan hak pilih, pungkasnya.

Salah seorang peserta sosialisasi Matsyah yang juga kepala desa Kwala Indah kecamatan Sei Suka mengatakan, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara sangat membantu memahami kerja KPU dan tugas

serta tanggungjawab kepala pemerintahan ditingkat desa dalam menyukseskan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Batubara 2013. "Saya merasa terbantu dengan adanya sosialisasi ini, walaupun baru menjadi Kepala tetap saja proses pilkadanantimenjadibeban jikasedikitpemahaman,"sebutnya.

Sementara di desanya sendiri, Matsyah menjelaskan bahwa kegiatan oleh sejumlah pasangan juga marak, sejumlah tim sukses pasangan masing-masing bergerilya untuk mensialisasikan calon yang mereka dukung. Dengan sosialisasi ini ia berharap bisa meningkatkan partisipasi warga dan mengurangi angka golput. "Sebagai Kades tentu ada beban moril jika pelaksanaan Pilkada ada masalah," ucapnya.

Terkait dalam sosialisai ada arahan untuk mendukung salah satu pasangan, Matsyah menyangkal dan membantah serta menegaskan bahwa kegiatan itu hanya memberikan pembekalan dan pemahanan tugas pokok Kades/lurah dalam membantu kesuksesan pelaksanaan Pilkada Batubara 2013, ucapnya.

Rapat sosialsasi pilkada dihadiri Plh Bupati Batubara T.Erwin SE, Wakapolres Batubara Kompol B.Siahaan, Ketua KPU Khairil Anwar SH.Msi, ketua Panwaslu Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu.(SAH)

SUMUT

DELI SERDANG - MISRUL Effendi (40) warga Dusun-I Desa Dagang Kelambir Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang selaku orang tua dari Risnu Feldi (17) korban penganiayaan beramai-ramai yang kasusnya ditangani Polres Deli Serdang, kini menyatakan keberatan dan memohon kepada Kapoldasu untuk dapat turun tangan.

Pernyataan keberatan Misrul Effendi dituangkan dalam suratnya tertanggal 05 September 2013 yang ditujukan buat Kapoldasu ditembuskan juga kepada Kabid Propam Poldasu, dan hari itu juga dikirimkan Misrul ke Markas Poldasu di Jl. SM.Raja Km 11,5 Medan pada Kamis (05/ 09) diterima langsung oleh staf Bamun Setum Poldasu Agus Priyanto, tembusan juga telah disampaikan Misrulkepada Kapolres Deli Serdang dan diterima oleh B. Simarmata BA Setum di Mapolres DS.

Dalam pernyataannya, Misrul Effendi menyebutkan ada beberapa kejanggalan dengan kasus yang telah dilaporkan anaknya ke Polres DS tanggal 12 Agustus lalu sesuai nomor LP/ 624/ VIII/ 2013/ SU/ RES DS, bahwa perkembangan penyelidikan yang dilakukan Brigadir F Situmorang, SH tidak ada menerapkan pasal primer (pasal berlapis) dalam kasus tersebut, malah penyidik hanya menerapkan pasal luka ringan, padahal korban telah mengalami luka sobek pada bagian kepala dan telah mengalami sakit pening berharihari yang mestinya tergolong luka berat.

Misrul Effendi menyatakan keberatan dan memohon kepada bapak Kapolda Sumatera Utara agar kasus yang dilaporkan anaknya yang sekarang sedang ditangani penyidik UPPA Polres Deli Serdang supaya dilakukan Gelar Perkara, tulis

Misrul dalam suratnya.

Dalam surat itu, Misrul Effendi juga menjelaskan kepada Kapoldasu tentang sebagian kronologi pristiwa yang dialami anaknya, dituliskan bahwa, awal mula masalah Risnu Feldi (anaknya.red) dimintai rokok oleh salah seorang tersangka, kemudian tersangka lainnya juga meminta uang kepada korban, karena korban enggan memberinya, lalu korban dicekik dan ditampar oleh seorang tersangka tadi, dan kemudian muncullah tindakan penganiayaan beramai-ramai oleh dua tersangka tadi beserta belasan orang teman tersangka lainnya secara membabi-buta seperti memukul seorang maling.

Menurutnya, kasus tersebut sudah merupakan tindakan pemerasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan beramai-ramai hingga anaknya mengalami luka

Penanaman Perdana Bibit Kelapa Sawit Di Afdeling IX

LAM Kampar Infentarisasi Perkebunan Swasta dan PTPN 5

BANGKINANG - Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kampar Suhaili Husin Dt.Mudo saat dimintai komentarnya terkait Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.02/ SE/XII/2012 belum lama ini dikediamannya Bangkinang Kab. Kampar mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk Tim, untuk menginfentarisir perusahaan perkebunanswastayangbelumatauyang sudah melaksanakan SE 02 BPN Pusat tersebuttermasukPTPNusantara5yang ada di Kab. Kampar ujarnya Menurut Suhaili Inventarisasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kepedulian perusahaan tehadap lingkungan terutama terhadap masyarakat yang bermukim dilingkungan perusahaan perkebunan, karena dalam Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha, cukup jelas Pasal 11 ayat (1) disebutkan Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP – B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan tersebut katanya Kemudian penegasan BPN Pusat dalam surat edaran No.02/SE/XII/ 2012 butir 5 (a) disebutkan setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) termasuk perpanjangan atau pembaharuan wajib membangun kebun plasma paling rendah seluas 20% dari total luas areal yang diusahakan oleh perusahaan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan katanya Suhaili mengindikasikan adanya perusahaan perkebunan sawit di Kab. Kampar belum melaksanakan Permen No.26 tersebut untuk itu diperlukan pendataan terhadap perusahaan perusahaan perkebunan swasta tidak terkecuali BUMN karena dalam SE 02 dan Permentan No.026 tidak ada pengecualian, setelah dilakukan inventarisasi terhadap perusahaan dilanjutkan dengan pendataan masyarakat miskin di Kab. Kampar setelah itu LAM Kampar akan menyurati perusahaan perkebunan tersebut

“sepuluh % saja dilaksanakan perusahaan KKPA” tersebut, masyarakat miskin yang ada di Kampar dapat diminimalisir” Untuk itu, diminta kepada BPN Propinsi dan BPN KabupatenagarmenundapermohonanHGU baru, maupun HGU lanjutan terkecuali adanyakesediaanperusahaanperkebunn untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat dengan membuka kebun pola KKPA tersebut ujarnya Masih kata Suhaili yang juga Wakil Ketua LAM Propinsi Riau membidangi Hak-hak masyarakat adat, kata dia, atas dasar SE 02 BPN Pusat dan Permen Pertanian No.026 pihaknya akan menyurati kembali PTPN 5 terkait Permohonan Lahan seluas 549HaDiDesaBatuGajahyang telahdijadikansebagaikebunintiPTPN V untuk dijadikan Pola KKPA Namun olehPTPNVpermohonantersebuttidak dapatditerimakatanya Sementara itu lanjut Suhaili Husein selaku pucuk pimpinan Adat Kenegerian Batu Gajah Desa Batu Gajah Kec. Tapung Kab. Kampar karena permohonan masyarakat Desa Batu Gajah terkait lahan seluas 549 Ha untuk dijadikan pola KKPA ditolak PTPN 5 pihaknya melalui Advokat/Penasihat Hukum LBHI-RI Pekanbaru menyurati BPN Pusat.

Berdasarkan surat BPN Pusat No.S220/DI.MBU/2012 tanggal 17 April 2012 ditujukan kepada Direksi PTP Nusantara V (Persero) agar PTPN V melakukan pengkajian dan penelitian secara seksama langkah-langkah penyelesaiannya. Selanjutnya hasil kajian/penelitian dan langkah-langkah penyelesaian tersebut agar dilaporkan. Namun lagi-lagi oleh PTPN V belum merealisasikan pola KKPA yang diajukan Adat Kenegerian Batu Gajah padahal sambung Suhaili Lahan seluas 549 Ha yang dimohonkan untuk dijadikan pola KKPS tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi TerbatasSementaraizinpelepasan hutan yang dimohon PTPN V kepada Kementerian Kehutanan terkait pengembangan perkebunan PTPN 5 ditolak oleh Menteri Kehutanan sesuai surat Menteri Kehutanan No.S.190/Menhut-II/2004 Perihal Penolakan Permohnan Areal Untuk lahan Perkebunan tanggal 10 Juni 2004.(PUR)

Gedung SD Ajibuhara Anggun dan Bersih TANAH KARO - Di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo ada beberapa SD Negeri dan Swasta, memang tergolong semua bersih. Akan tetapi dari semua gedung dan halaman tersebut yang terfavorit keanggunan dan kebersihannya adalah gedung SD Negeri No. 040529 yang berlokasi di Ajibuhara.

Kepala SD Negeri No. 040529, Buku Sembiring SPd ketika diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (13/9) mengatakan di sekolah bukan hanya proses belajar mengajar saja yang diterapkan kepada anak-anak murid, tetapi juga kebersihan dan keindahan juga ditanamkan agar para anak-anak mengerti menata diri. “Sebab, sumber kesehatan adalah kebersihan,” ujarnya.

Kepala Sekolah Buku Sembiring SPd juga mengatakan itu semua berkat kerjasamanya dengan para dewan guru-guru yang berjumlah 16 orang termasuk dua guru honor.Lebih lanjut dikatakan, jumlah murid di sekolah tersebut

berat, dan mestinya penyidik membuat pasal luka berat dan pasal berlapis untuk memberatkan para tersangka.

“Kami keluarga sudah didzolimi dengan aksi pengeroyokan oleh sejumlah pemuda terhadap anak saya, dan sekarang kami malah kembali terdzolimi dengan proses penanganan kasus di Polres Deli Serdang, dan itu sangat melukai hati”, keluh Misrul kepada KPK Pos, Jum’at (06/ 09) dikediamannya.

Misrul berharap Kepada bapak Kapolda Sumut segera menanggapi permohonannya, karena sampai saat ini para tersangka ditangkap lepas oleh Polres DS, bahkan dalam pengembangannya penyidik baru mampu mengungkap 5 orang pelaku dari belasan pelaku yang ada, sedangkan Risnu anak dibawah umur kini merasa terauma dan ketakutan.(DIZ)

Bupati Labuhanbatu (Baju Batik Putih) di dampingi Bapak Camat Rantau Selatan Drs.H.Ikramsyah Putra Nasution Sedang Melihat Koleksi Buku Di Perpustakaan Umum PKK Kecamatan Rantau Selatan.

Perpustakaan Umum PKK Rantau Selatan Diresmikan RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD. didampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr.Hj.Fitri Laila Sp.THT beserta rombongan meresmikan Perpustakaan Umum PKK Kecamatan Rantau Selatan dimana Kecamatan Rantau Selatan telah memperoleh Juara I (Satu) Perpustakaan Umum Kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu Camat Rantau Selatan Drs.H.Ikramsyah Putra Nasution dalam sambutannya mengatakan adapun dasar dibuatnya Perpustakaan Umum PKK Kecamatan Rantau Selatan adalah mengingat Visi dan Misi Bapak Bupati Labuhanbatu yaitu Mandiri tahun 2015 dan Sejahtera Tahun 2020 yang terbagi menjadi 3 (Tiga) Pilar yakni Rakyat Tidak Bodoh,Tidak Lapar dan Tidak Sakit, maka dalam kesempatan ini saya sebagai Camat

sebanyak 220 orang. Kepada semua murid ditanamkan nilai-nilai moral yang baik supaya menghargai sesama dan lingkungan di sekitarnya yaitu mengurus bunga dan merawat pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan sekolah, menata ruangan sekolah dengan baik sehingga semuanya tertata dengan baik, rapid an sangat indah, nyaman dipandang mata di sekitar lingkungan sekolah. (SM)

Walikota Buka Lomba Kreativitas Anak TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai H.Thamrin Munthe membuka lomba kreativitas anak yang digelar di halaman kantor Disdik Jalan Gaharu, Rabu (11/9).Acara yang diadakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungbalai dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2013 bertujuan untuk menggali bakat dan minat anak sejak usia dini,” katanya.

Rantau Selatan membentuk Perpustakaan Umum PKK Kecamatan, agar masyarakat yang ada di Labuhanbatu khususnya di Kecamatan Rantau Selatan agar gemar membaca karena dengan banyak membaca maka kita dapat banyak tahu dan tidak bodoh.

Kesederhanaan Perpustakaan Umum PKK Kecamatan Rantau Selatan adalah sebuah langkah awal untuk menggapai langkah yang lebih besar dan lebih baik karena mengingat di tahun 2013 adalah tahun Prestasi bagi Kabupaten Labuhanbatu untuk menuju Mandiri Tahun 2015 dan Sejahtera Tahun 2020, Bapak Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar,Sp.PD. juga memberikan pengarahan yang dimana beliau mengatakan bahwa dengan adanya dibentuk Perpustakaan di Setiap Kecamatan bisa menumbuhkan niat membaca ditengahtengah kalangan masyarakat Bapak Bupati

Menurut Kadisdik Tanjungbalai H Hamlet Sinambela, orang tua harus menanamkan minat untuk berkreasi kepada anak-anak sejak mereka masih berusia dini. Anak yang jiwanya masih polos sangat mudah “merekam” hal yang baik atau buruk, karena itu semua pihak dituntut tanggungjawabnya untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak.

Lewat momentum peringatan HAN tahun ini kepada tenaga pendidik (guru), sambung Hamlet, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang berstatus Negeri atau Swasta, hendaknya proaktif memberikan pendidikan yang inovatif dan konstruktif.“Orang tua atau wali murid juga harus terlibat untuk mengawasi proses belajar anak, karena anak merupakan asset dan cikal bakal pemimpin masa depan”, ujarnya.(HER)

Petani Harus Hidup Sejahtera BATUBARA - Kabupaten Batubara sebagai daerah baru berkembang diharapkan para petani agar dapat memanfaatkan lahannya, produksi swasembada beras harus

dipertahankan. Petani didaerah ini sudah semakin pintar dimana selesai panen padi mereka memanfaatkan lahannya untuk menanam cabai maupun semangka. Oleh karenanya sangat wajar para petani hidup sejahtera, hal ini dikatakan Plh Bupati Batubara T.Erwin SE di Lima Puluh, jumat (6/9).

Petani harus hidup makmur dan sejahtera, Pemkab Batubara memberikan perhatian yang penuh terhadap kebutuhan petani seperti mesin jetor, pupuk,obat-obatan dan yang lainnya. Disamping itu juga para petani secara terus menerus didampingi penyuluh yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan perkembangan tentang tata cara usaha pertanian dengan inovasi dan motivasi yang sangat tinggi, pungkasnya.(SAH).

PNS Harus Gunakan Hak Pilih BATUBARA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga diharapkan menggunakan hak pilihnya ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilih baik didesa maupun dikelurahan pada pilkada Batubara

Labuhanbatu juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada Camat Rantau Selatan Drs.H.Ikramsyah Putra Nasution yang telah mendukung salah satu Program Kabupaten Labuhanbatu yaitu untuk mencerdaskan masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dan juga akan mengarahkan Camat-camat lain supaya membentuk Perpustakaan Umum di setiap Kecamatan dan Kecamatan Rantau Selatan inilah yang akan dijadikan sebagai contoh.

Peresmian Perpustakaan Umum PKK Kecamatan Rantau Selatan dihadiri Bapak Bupati Labuhanbatu dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu, Kakan Arsip,Perpustakaan dan Dokumentasi, Kadis Pendidikan, Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), beserta Rombongan dan Lurah, Ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Se-Kecamatan Rantau Selatan.(SS)

yang akan dilaksanakan 19 September mendatang.

PNS merupakan satu kesatuan dibawah naungan KORPRI oleh karenanya haruslah menunjukkan sifat dan perbuatan yang baik sebagai contoh dan suritauladan di tengahtengah masyarakat kita berada, jika kita tidak menjaga jati diri sudah barang tentu akan mendapat cacian dan cemoohan masyarakat yang melihat kita.

“Saya harapkan agar PNS menjaga nama baik KORPRI,”kata Plh Bupati Batubara T.Erwin SE diruang kerjanya di Lima Puluh, rabu (11/9).

Pemkab Batubara telah membentuk tim (POSKO) pemilukada Bupati/Wakil Bupati yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pilkada, melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada.

Pemkab Batubara senantiasa berkordinasi dengan instansi terkait baik komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada maupun dengan panitia pengawas pemilu

LANGKAT - Afdeiling IX sebagai pintu gerbang masuk ke perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang, tempatnya strategi di jalan utama dari Kecamatan Padang Tualang menuju Kec. Sawit Seberang. Disamping itu Afd IX dibawah kepemimpinan Alfonso Sitorus, SP dan Mandor I Sianipar, kredibilitas serta kemampuannya tidak diragukan dalam mengelolah Afd IX jauh lebih baik.

Afd IX Kebun Sawit Seberang terbagi dalam beberapa blok, guna untuk mempermudah pengawasan, 11 September 2013 lalu di areal TU 1985 tahun tanam 2013 dengan luas 190, 90 Ha, diadakan penanaman perdana bibit kelapa sawit. Acara ini dirangkai dengan berbagi kegiatan seperti menyantuni anak.

Distrik Rayon Utara Ir. Ukurta Parangin-angin mengatakan dalam kata sambutannya, mengatakan bibit kelapa sawit yang ditanam harus kualitas terbaik, jangan ada yang rusak dan jangan asal tanam. Afd IX adalah barometer perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang, sekaligus satusatunya Afdeing yang pohon sawitnya ditumbang dan akarnya di buang keluar, guna untuk mengantisipasi ganodarma dan pembuatan lubang besar (Big Hole).

Akar pohon sawit yang digali lubangnya diisi dengan tangkos, perlubang diisi setengah ton (500 Kg) dengan maksud tujuan pengendalian jamur ganodarma, (Big Hole) ditutup setelah 4 bulan masa penjemuran.

Agar tanah diistirahatkan dan didinginkan”.

Kabid Tanaman Ir. Irawadi menjelaskan ganodarma adalah sejenis jamur yang bisa merusak pertumbuhan bibit kelapa sawit.

Untuk itu bibit kelapa sawit harus mendapat perlakuan khusus, probiotik untuk menghilangkan jamur ganodarma.

Dengan demikian pertumbuhan bibit sawit akan lebih baik.

Assisten Afd IX Alfonso Sitorus, Sp didampingi Sarjono mengatakan bibit yang sudah dipersiapkan berumur 10–11 bulan, mendapat suplemen probiotik, immune (kekebalan) terhadap penyakit. Semua sudah diantisipasi dengan harapan kejayaan PTPN II bisa bangkit, bergairah lagi menemukan semangat kerja yang lebih optimal.

Acara ini diapresiasi tokoh masyarakat, agama dan pemuda,diantaranya Ir. Suryanto, Romolus A. Sitompul, SP, KTU Saiful Akmal, Humas Drs. Suharto, Karyadi, SP, Oka Zulhairi, SP, Assiten CD Edi Sutendi Daulai, ST, Ir. Munhasyar, S.Pd , H. Syahmenan, SKM, para rekanan/pihak pemborong, Mandor I MarlonKaban,Yaman, Sianipar,Ketua SPM,dan Ketua KNPI. Team Bidik kasus mengucapkan selamat dan sukses atas penanaman perdana di areal TU Afd IX, kepada Alfonso Sitorus, SP dan Mandor I Sianipar.(DIN)

(PANWASLU) Kabupaten Batubara, tandasnya.

(SAH)

Bayar PDAM Online KERINCI – MasyarakatKabupaten Kerinci saat ini sudah bisa membayar tagihan rekening air PDAM dengan cara online. Pasalnya, PDAM Tirta Sakti Kerinci saat ini sudah memulai sistem pembayaran tagihan dengan payment poin secara online.

Sasli Rais, Dirut PDAM Tirta Sakti mengatakan, berjalannya program ini kini masih tahap ujicoba dan dilakukan hanya di Sungaipenuh. "Kita sudah mulai uji coba 2 bulan yang lalu, baru di Sungaipenuh," ujarnya.

Sementara itu, saat ini PDAM Tirta Sakti sudah bisa melakukan pembacaan meter secara online. Hal ini berkat kerjasama PDAM Tirta Sakti Kerinci dengan PDAM Bandung yang diberi nama Works Water Of Partner.

Kerjasama ini dalam bidang IT dan dibidang RW dalam bentuk penurunan tingkat kehilangan Air di Kabupaten Kerinci. "Kita bekerjasama dibidang IT dan RW. Tujuannya agar realisasi air bersih di Kerinci dan Sungaipenuh bisa lebih baik,” ungkapnya. (BOY)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 268 16 – 22 SEPTEMBER 2013

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

BPK Diminta Ungkap Pembocor Audit Hambalang BADAN Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR telah menganalisis hasil audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proyek Hambalang. Satu dari sekian rekomendasi BAKN adalah mendorong komite etik BPK menelisik pembocor hasil audit invetigatif tahap II yang semestinya menjadi rahasia.

“Jadi mendorong komite etik BPK untuk menelusuri siapa pelaku pembocor data audit tahap II BPK dalam kasus Hambalang,” ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjoso melalui sambungan telepon, Jumat pekan lalu.

Pimpinan BPK secara resmi menyerahkan hasil audit tahap II kepada DPR. Namun sebelumnya, ternyata beredar hasil audit tahap II BPK dalam kasus Hambalang versi bulan Juli yang menyebut 15 nama anggota dewan. Nah, antara laporan audit resmi BPK ke pimpinan DPR dengan yang audit versi Juli terdapat perbedaan.

Sumarjati lebih jauh menegaskan rekomendasi BAKN tentunya tidak secara langsung diserahkan kepada BPK. Namun hasil analisis itu diserahkan terlebih dahulu ke pimpinan DPR. Sayangnya, meski telah rampung melakukan analisis, BAKN belum menyerahkan ke pimpinan DPR lantaran masih terdapat perbaikan.

Rencananya awal pekan depan akan diserahkan ke pimpinan DPR. “Laporan itu menurut BPK rahasia, tapi berbeda dengan yang yang beredar di masyarakat, terutama media. Jadi itu kita pertanyakan. Kita memberikan rekomendasi supaya BPK bisa menindaklanjuti kalau diperlukan majelis etiknya itu bergerak kok bisa bocor, seharusnya rahasia,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Anggota BAKN Teguh Juwarno menambahkan beredarnya laporan hasil audit tahap II BPK dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. Makanya perlu segera dilakukan investigasi agar tidak terjadi peristiwa serupa.

Teguh meminta BPK bergerak cepat agar menemukan pelaku pembocor laporan audit tahap II kasus Hambalang. “Apabila ditemukan pembocornya, maka harus ditindak, sehingga hal seperti ini tidak terus terulang. Jelas-jelas yang namanya kertas kerja BPK itu sangat rahasia,” ujarnya di Gedung DPR. Teguh menambahkan, rekomendasi kedua BAKN adalah meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri seluruh aliran dana terkait dengan komitmen fee dalam proyek tersebut. Sebagiamana diketahui, kerugian keuangan negara yang berhasil diaudit BPK pada tahap pertama sebesar Rp243,6 miliar. Sedangkan dalam laporan audit tahap II sebesar Rp463,67 miliar.

Sedangkan dana sudah digelontorkan dan mengalir ke berbagai pihak. Apalagi, bangunan fisik Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) pun kini tidak digunakan. “bahwa program ini memang

Laporan itu menurut BPK rahasia, tapi berbeda dengan yang yang beredar di masyarakat, terutama media. Jadi itu kita pertanyakan.

Kita memberikan rekomendasi supaya BPK bisa menindaklanjuti kalau diperlukan majelis etiknya itu bergerak kok bisa bocor, seharusnya rahasia.

”

Kasus Suap Bansos

KPK Periksa Hakim Ramlan Comel

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap hakim adhoc Pengadilan Negeri Bandung, Ramlan Comel terkait kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung, Jumat pekan lalu. Ramlan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bandung, Dada Rosada.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DR," ujar Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK

Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Selain itu, KPK juga memanggil seorang notaris bernama Mauluddin Ahmad Turyana sebagai saksi. Sebelumnya, Dada mengaku kenal dengan Ramlan. Namun, dia mengaku tidak pernah berhubungan dengan Ramlan.

Sementara itu, Toto Hutagalung, orang dekat Dada, mengaku hanya berurusan dengan hakim Setyabudi dan Ramlan.

Setyabudi dan Ramlan merupakan

majelis hakim yang menangani perkara bansos di PN Bandung.

Selain keduanya, perkara ini juga ditangani hakim Jojo Johari.

KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka penerimaan suap, sementara dua hakim lainnya, masih berstatus sebagai saksi.

Dugaan keterlibatan Ramlan tampak dalam reka ulang atau rekonstruksi pemberian suap kepada hakim Setyabudi yang digelar KPK beberapa waktu lalu.

Ramlan diikutkan dalam rekons-

diwakili orang lain.

KPK mulanya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap kepengurusan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung, yakni Toto, Setyabudi, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai suruhan Toto.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka.

(KOMPAS.COM)

BAKN Ajukan Tiga Rekomendasi Terkait Kasus Hambalang

”

Sumarjati Arjoso Politisi Partai Gerindra kental perampokan uang negara, dan kemudian ada komitmen fee yang diberikan pada para pihak.

Karenanya kita minta PPATK untuk menelusuri alirannya itu, dan dilaporkan kepada penyidik KPK,” ujar anggota komisi V itu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan dalam rekomendasi BAKN pun meminta KPK agar segera menuntaskan penanganan kasus Hambalang. Lagi pula, berdasarkan hasil audit tahap pertama dan kedua BPK sudah terlihat gamblang keterlibatan berbagai pihak dalam memuluskan proyek P3SON Hambalang, hingga cair anggaran triliunan rupiah.

Menurutnya KPK tak perlu ragu meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang diduga kuat terlibat.

Apalagi, KPK sudah menetapan beberapa tersangka. “Bukti-bukti audit BPK, sudah cukup jelas, siapa-siapa saja yang harus bertanggungjawab terhadap kasus Hambalang,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, BAKN DPR merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap. BAKN berfungsi menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai pengawasan penggunaan keuangan negara.

Dengan begitu, diharapkan keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 Peraturan DPR RI Nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR, BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan ke DPR. Kemudian, menyampaikan hasil penelaahan BAKN kepada komisi terkait. Tugas lainnya, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.(HUKUMONLINE)

truksi di Vila Jodam milik Toto.

Diduga ada pertemuan antara Toto, Setyabudi, Ramlan, Wali Kota Dada Rosada, dan mantan Sekretaris Daerah Edi Siswadi di vila tersebut.

Seusai pertemuan, mereka pergi ke rumah karaoke Venetian tanpa dihadiri Dada. Rekonstruksi pun berlanjut ke rumah karaoke tersebut.

Namun, saat rekonstruksi berlangsung, hakim Ramlan berhalangan sehingga keberadaannya

Plt Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko (kanan) berbincang dengan Staf Ahli SKK Migas Gerhard Marten Rumeser ketika berada di Ruang tunggu untuk memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta, Kamis (12/9). Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap SKK Migas tahun 2012-2013 untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

ANGGOTA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) telah menyelesaikan telaah audit II proyek Hambalang. Dari telaah tersebut, BAKN menemukan sejumlah keganjilan dan mengajukan tiga rekomendasi untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Intinya kami menemukan beberapa keganjilan yang pada akhirnya ada 3 poin yang menjadi rekomendasi dari hasil telaah BAKN tersebut," kata anggota BAKN, Teguh Juwarno, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat pekan lalu.

Teguh menjelaskan, rekomendasi pertama, BAKN melalui pimpinan DPR akan meminta agar Majelis Etik BPK melakukan investigasi mengenai bocornya kertas kerja BPK. Dalam surat kerja tersebut, tercantum 15 nama anggota Komisi X DPR yang diduga terlibat dalam proyek Hambalang. Permintaan pada BPK untuk menginvestigasi disebabkan kertas kerja BPK itu bersifat sangat rahasia.

Menurutnya, harus ada tindakan tegas bila ditemukan oknum yang membocorkannya. Rekomendasi kedua, lanjut Teguh, BAKN meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang terkait dengan commitment fee dalam proyek Hambalang.

BAKN menilai, proyek tersebut sangat kental adanya upaya untuk merampok uang negara.

"Karenanya, kami minta PPATK untuk menelusuri aliran (dana) itu, dan untuk dilaporkan atau diserahkan kepada penyidik, khususnya pada KPK yang sudah menangani kasus ini," ujarnya.

Terakhir, BAKN mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus Hambalang. Hasil audit

BPK dianggap telah mampu menjelaskan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab.

"Jangan dibiarkan berlarutlarut, apalagi dipolitisasi karena dari bukti-bukti audit BPK sudah cukup jelas siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap kasus hambalang," ujar politisi PAN ini.

Sebelumnya, audit tahap II Hambalang mengundang tanda tanya. Pasalnya, ada dua versi laporan audit. Laporan audit yang bocor di kalangan wartawan mencantumkan 15 nama anggota DPR. Sementara, audit yang diterima DPR dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak mencantum nama-nama tersebut. Lima belas anggota DPR itu disebut dengan inisial, yaitu MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Ternyata, audit yang diterima DPR berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian 15 nama itu hilang.

Ketua BPK Hadi Poernomo tak menanggapi audit bulan Juli yang bocor ke wartawan itu. Ia hanya menegaskan bahwa audit resmi BPK hanya ada satu dan diberikan ke DPR maupun KPK pada tanggal 23 Agustus 2013.

Saat ditanya soal hilangnya 15 nama anggota DPR, Hadi enggan berkomentar karena terikat kode etik dan peraturan undangundang untuk tidak membocorkan audit investigasi kepada publik.

Ia menjamin institusinya selalu mengedepankan independensi dalam melakukan audit.

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto meminta pimpinan DPR untuk mengklarifikasi ke BPK atas beredarnya 15 nama tersebut. Terkait hal ini, Hadi menyatakan siap menjelaskannya ke DPR. (KOMPAS.COM)

Koruptor dari Kalangan Swasta Meningkat HINGGA Juni 2013, ternyata dari seluruh kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 44 persen di antaranya melibatkan pihak swasta. Jumlah pihak swasta yang terlibat korupsi bahkan terus bertambah, tidak hanya pejabat pemerintah saja.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Selasa pekan lalu, dalam seminar nasional bertema ”Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai UNCAC” di kantor Kementerian Luar Negeri, di Jakarta.

”Sebenarnya juga dipertanyakan, apa benar keterlibatan swasta menyangkut suap-menyuap? Jangan-jangan, pelaku usaha swasta diperas. Bagi swasta terkadang memang sulit saat menghadapi penyelenggaraan negara,” kata Bambang.

Meski demikian, kata Bambang, dengan semangat tinggi KPK terus belajar. Kini, misalnya, KPK mengintai para pengusaha yang ”bermain” sapi. ”Ada itu sapi lokal yang justru sulit dijual di Jawa, tetapi malah ke Kalimantan,” ujarnya. Hal-hal seperti itu yang berkontribusi terhadap mahalnya harga daging

sapi. ”Kami juga mulai mengamati sektor kehutanan. Hal paling fundamental saja, seperti peta, dari dahulu tidak jelas. Nah, bagaimana pengaturannya selama ini? Kami memulai uji coba di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

KPK, kata Bambang, juga memfokuskan perhatian tak lagi pada pengeluaran negara, tetapi juga pendapatan negara. ”Dari pendapatan Rp 1.600 triliun, sebanyak Rp 1.200 triliun dari pajak.

Namun, mengapa di pajak yang terkenal hanya Gayus?” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Sofjan Wanandi mengapresiasi langkah KPK. ”Dalam berbagai survei iklim investasi, yang paling bermasalah memang persoalan hukum.

Hal itu dipertanyakan investor asing bahkan oleh sesama investor di dalam negeri,” katanya. ”Siapa sekarang yang percaya hukum di Indonesia? Mahkamah Agung pun tidak dipercayai,” ujar Sofjan. Sofjan mengeluhkan regulasi yang pada umumnya tumpang tindih, ada banyak wilayah abu- abu, bahkan terkadang bertentangan satu sama lain. ”Tidak heran bila tidak banyak investasi luar negeri masuk,” katanya.

”Apindo sebenarnya juga ada tim dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kami tahu ada penyelunduppenyelundup di Indonesia, tetapi kami kasih tahu (pemerintah) juga percuma. Tidak diapa-apakan karena mereka juga membayar,” ujar Sofjan.

Tanpa penegakan hukum, kata Sofjan, maka investasi luar negeri takkan maksimal. ”Dua bulan setelah Susilo Bambang Yudhoyono naik ada seminar infrastruktur, tetapi hasilnya tidak bagus. Tanpa infrastruktur, pertumbuhan yang seharusnya 89 persen menjadi hanya 6 persen,” katanya.(KOMPAS.COM)

Koruptor Harus Ganti Biaya Sosial dan Ekonomi KOMISI Pemberantasan Korupsi tengah merumuskan beban hukuman bagi koruptor agar mengganti biaya sosial dan ekonomi yang timbul akibat perbuatannya. Selama ini, kerugian sosial ataupun ekonomi akibat perbuatan koruptor belum dihitung sebagai bagian dari kerugian negara yang harus ikut diganti dalam rumusan hukuman bagi koruptor. ”KPK sudah berhasil merumuskan draf awal apa yang disebut sebagai social and economic cost dari korupsi.

Biaya sosial dan ekonomi ini menghitung secara rinci kerugian yang muncul akibat dampak korupsi. Selama ini, kita melakukan kesalahan paradigmatik dalam merumuskan dampak kerugian kejahatan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Jakarta, Senin pekan lalu.

Sebagaimana ditulis dalam situs Anti Corruption Clearing House (acch.kpk.go.id), perhitungan beban biaya yang

timbul akibat korupsi berawal dari perbandingan yang timpang antara beban hukuman yang ditanggung koruptor dan kerugian yang mereka timbulkan. Dalam situs itu disebutkan, perhitungan jaksa terkait kerugian negara hanya mengukur besaran kerugian berdasarkan nilai eksplisit dari dana yang dikorupsi atau disalahgunakan. Jaksa belum memasukkan biaya implisit atau opportunity cost yang hilang akibat perbuatan koruptor. ”Misalnya, korupsi di sektor sumber daya alam itu bukan sekadar ada penyuapan, tetapi juga sumber daya alam yang hilang secara riil dapat dirumuskan dan harusnya dapat ditanggung koruptor,” kata Bambang.

Contoh lain, kata Bambang, korupsi di sektor kehutanan.

Ketika menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi jenis ini, seharusnya penegak hukum tidak hanya menghitung kerugian negara dari jumlah tegakan

pohon yang hilang, tetapi juga dari hilangnya plasma nutfah hingga sumber biodiversity (keanekaragaman hayati) dari hutan.

KPK, kata Bambang, bekerja sama dengan sejumlah pakar dan akademisi sejumlah perguruan tinggi untuk menghitung beban biaya sosial dan ekonomi yang harus dibebankan kepada koruptor. Hasil diskusi mengenai hal itu bisa diunduh di situs acch.kpk.go.id. Dalam situs tersebut juga dipaparkan data tentang biaya eksplisit korupsi.

Dalam putusan Mahkamah Agung pada 2001-2009, biaya eksplisit korupsi mencapai Rp 58,81 triliun harga berlaku atau sekitar Rp 73,07 triliun sesuai harga riil pada 2008. Sementara itu, total hukuman finansial yang dituntut jaksa hanya Rp 23,55 triliun atau setara Rp 32,41 triliun harga riil pada 2008 atau hanya 40 persen dari biaya eksplisit korupsi. Lebih memprihatinkan lagi, dari

putusan akhir yang dijatuhkan hanya sekitar Rp 4,34 triliun harga berlaku atau setara Rp 5,35 triliun harga riil tahun 2008. Ini berarti hanya 7 persen dari biaya eksplisit korupsi.

Menurut Bambang, hal itu terjadi karena akibat kejahatan korupsi tak dilihat dan dipahami secara utuh dari dampaknya. ”Kejahatan tindak pidana korupsi jika dilihat dari dampaknya, akan sangat besar sekali nilai kerugiannya,” katanya.

Dimiskinkan Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Saldi Isra, hukuman bagi koruptor harus diperberat sekaligus dimiskinkan dengan menyita seluruh harta dan segala manfaat dari hasil korupsinya. Dengan demikian, hukuman itu akan memberikan efek jera. ”Vonis hukuman dari pengadilan belum mampu memiskinkan para koruptor.

Setelah menjalani beberapa

tahun penjara, para terpidana korupsi masih punya banyak uang untuk membeli harga dirinya kembali,” katanya. Untuk memberikan efek jera, menurut Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, hukuman terhadap koruptor seharusnya dibuat secara kumulatif sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi maksimal.

Namun, ini bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR merevisi UU Pemberantasan Tipikor, khususnya di bagian lamanya pemidanaan.

Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, berpendapat, perlu ada klasifikasi terhadap vonis kasus korupsi sehingga lebih mengakomodasi rasa keadilan masyarakat. Variabel seperti penyelenggara negara atau penegak hukum serta nilai kerugian negara dalam jumlah tertentu perlu menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis. ”Saya setuju, misalnya, jika

pelakunya penegak hukum, vonisnya bisa lebih berat. Atau misalnya kerugian negara lebih dari Rp 10 miliar dapat dihukum pidana di atas 10 tahun,” katanya.

Menyikapi banyaknya putusan kasus korupsi yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon K Palma menyerukan kepada lembaga-lembaga antikorupsi untuk mengawal pengadilan korupsi. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengatakan, hakim tipikor harus didorong menonjolkan subyektivitasnya saat menghakimi koruptor.

Subyektivitas ini adalah subyektivitas dalam memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa sehingga pelakunya harus dihukum lebih berat ketimbang pelaku kriminal lainnya.

Jika tidak, kata Indriyanto, hakim cenderung berpedoman pada legalitas perundang-

undangan yang berpandangan kaku pada sisi legal positivisme.

Dampaknya, hukuman pidananya tidak sesuai rasa keadilan masyarakat. Seharusnya, kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, hakim Pengadilan Tipikor responsif dan berpikir ke depan dalam mengadili terdakwa kasus korupsi. Vonis hakim dalam kasus korupsi tak bisa lagi hanya bersifat legal formal positivistik.

Dalam perkara korupsi simulator berkendara dengan terdakwa mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo, menurut Busyro, seharusnya hakim punya kesempatan menjatuhkan vonis yang memenuhi rasa keadilan publik. ”Korupsi dengan unsur abuse of power sebagai Kepala Korlantas dan perwira tinggi Polri seharusnya menjadi contoh bagi jajaran Polri. Tetapi ini tidak tercermin dalam vonis,” kata Busyro. Karena itu, KPK mengajukan banding terhadap vonis Djoko.(KOMPAS.COM)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

TNI AD Terima PNS TA 2013 MEDAN - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Memberi Kesempatan Kepada Pria dan Wanita di Wilayah Kodam I/BB Untuk Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil AD Kodam I/ BB. Bagi yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil AD Kodam I/BB, dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan: Warga Negara Indonesia Pria dan Wanita beragama. Usia pada 1 Desember 2013 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi Pemerintah maupun swasta. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau calon Pegawai Negeri. Mempunyai pendidikan, keahlian, kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan organisasi Angkatan Darat sesuai alokasi sebagai berikut : S1 (Profesi) Dokter Umum.

D. III Elektro Medik. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan sekurangkurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita, tidak bertato dan tidak bertindik kecuali wanita.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara RI. Tidak menjadi anggota partai politik. Terdaftar di kantor ketenagakerjaan setempat. Bersedia menunaikan baktinya sekurang–kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai saat pengangkatannya menjadi CPNS AD. Pada waktu mendaftar, bagi wanita tidak dalam keadaan hamil dan bagi yang sudah berkeluarga mempunyai anak tidak lebih dari 2 (dua) orang. Bersedia mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara apabila mengundurkan diri sebagai CPNS AD dan bukan karena dinas.

Tata cara pendaftaran.

Calon datang sendiri ke Ajendam I/BB, dengan membawa bahan administrasi yang telah ditentukan sebagai berikut : Daftar Riwayat Hidup (ditulis de-

ngan tangan sendiri dan tinta hitam).Salinan sah STTB/Ijazah yang diperlukan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bukan di dapat dari ujian persamaan). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polri (sesuai KTP). Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter pemerintah (sesuai KTP). Akta/kenal lahir.

Tanda terdaftar dari Depnaker (kartu kuning).

Fotokopi KTP. Surat pernyataan bersedia menunaikan baktinya sekurang– kurangnya 2 tahun terhitung dari saat pengangkatan sebagai CPNS AD. Surat keterangan bagi wanita yang sudah berkeluarga mempunyai anak tidak lebih 2 orang. Surat keterangan bersedia mengembalikan segala biaya yang telah di keluarkan oleh Negara apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai CPNS AD dan bukan diakibatkan karena dinas.

Khusus bagi pendaftar CPNS AD wanita, ditambah surat keterangan Dokter bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dalam keadaan hamil dan disertai surat keterangan tidak mempunyai anak lebih dari 2 orang oleh Kepala Desa.

Pasfoto ukuran 4 x 6 Cm = 10 lembar dan 3 x 4 Cm = 6 lembar (sesuai kebutuhan).

Bahan administrasi masing-masing rangkap 6 (enam) lembar. Pendaftaran, setiap hari kerja dimulai tanggal 19 s.d. 21 September 2013. Tempat: Ajendam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.

Lain – lain. Dalam kegiatan Pengadaan Calon PNS AD tidak dipungut biaya apapun. Pada waktu mendaftar, calon diharuskan berpakaian rapi dan bersepatu. Pendaftaran sewaktu-waktu dapat ditutup apabila jumlah calon yang terdaftar sudah memenuhi ratio 1:8 sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada tempat pendaftaran. Hal-hal lain yang belum tercantum pada pengumuman ini akan disampaikan kemudian pada waktu pendaftaran.(REL)

Bimtek SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Jurnalis RANTAUPRAPAT - Bimtek SDM (Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia) Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Jurnalis di hari kedua, Jum’at (13/9) yang diselenggarakan Pemkab Labuhanbatu di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu berjalan lancar dan terfokus kepada mata acara Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik yang disampaikan nara sumber Sugiatmo MA Editor Harian Analisa Medan.

Bintek SDM Bidang Infokom Bagi Jurnalis dengan Moderator Rajid Yuliawan S.Kom dan dihadiri Kabag Humas Infokom Setdakab Labuhanbatu itu diikuti sekitar 40 orang Insan Pers sebagai peserta dari berbagai Media Massa, baik Harian, Mingguan maupun Media Online yang bertugas di Kabupaten Labuhanbatu.

Sugiatmo MA selaku nara sumber dalam penyajiannya terfokus kepada Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik, katanya, Kebebasan Pers merupakan salah satu indicator pendukung Negara yang berbasis demokrasi. Kebebasan Pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, UUD 1945 (pasal 28) terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dijelaskannya, bahwa Kebebasan Pers saat ini sudah tidak terkontrol dan sudah kebablasan karena mensetnya tidak lagi semulia masa zamannya Harmoko, “kebebasan bukan pada pribadinya tapi pada pemberitaannya”,

dan Pers bebas itu harus ada aturannya, kata Sugiatmo.

Sugiatmo juga menjelaskan, Kebebasan pers dimaksudkan untuk menjamin adanya transaksi informasi yang bersifat dua arah antara Pemerintah dengan Masyarakat.

Pers merupakan media komunikasi yang diharapkan dapat menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga Pers menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Didalam Etika Jurnalistik, Sugiatmo mengemukakan, Objek Etika itu sendiri adalah perilaku Insan Pers dalam menyuguhkan berita yang objektif dan apa adanya (das sein) tanpa adanya intervensi dari wartawan, berita yang dipaparkan tidak terkontaminasi dengan pandangan pribadi wartawan (opini pribadi).

Bimtek yang digagas Pemkab Labuhanbatu itu siang harinya, Jum’at (13/9) langsung ditutup Kabag Humas Infokom Setdakab Labuhanbatu Drs. Sugeng atasnama Bupati Labuhanbatu, dengan harapan semoga melalui Bimtek SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Jurnalis berlangsung selama dua hari, bermanfaat bagi peserta untuk menambah ilmu dan wawasan dibidang jurnalistik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sugeng juga berharap, melalui Bimtek ini antara Pemkab dan Insan Pers dapat lebih bersinergi lagi (HAH)

SUMUT/ACEH

TIM PANSEL KPUD LABUHANBATU DIDUGA REKAYASA LABUHANBATU - Beberapa orang calon anggota KPUD Labuhanbatu mempertanyakan independensi dan transparansi serta standar perekrutan calon KPUD, Hal itu di ungkapkan Bukhori dan kawan-kawan kepada wartawan Jum'at, (13/9) di Rantauprapat.

Para calon anggota KPUD yang mendaftar ke Pansel KPUD Labuhanbatu 59 orang dan lolos administrasi 48 orang. Setelah ujian tertulis

dan wawancara, test kesehatan dan psikotest tinggal 20 orang, yang diumumkan KPUD Labuhanbatu Kamis (12/9), diduga sangat kon-

troversial.

Bukhori, Dahliani dan kawan-kawan mempertanyakan standar penilaian tim pansel dan meminta transparansi. "Untuk masuk sekolah SMP/MTSN dan SMU/SMK/ Aliyah di Labuhanbatu diumumkan nilai NEM secara renking. Masak untuk penyelenggara demokrasi di negara ini sangat tertutup. Perekrutan AKPOL di Kepolisian saja transparan, kok untuk peminpin di negara ini ter-

tutup. Ada apa ini kalau tidak ada indikasi rekayasa," pungkas Bukhori yang diamini Dahliani dan kawan-kawan.

Dosen Unimed Madja El Muhtaj ketika menjadi penatar dalam pelatihan jurnalistik di Ruang Data Karya Pemkab Labuhanbatu, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan, kalau saya diangkat menjadi Tim Pansel KPUD seperti saat ini, lebih baik saya mundur. Karena tidak ada

transparansi dan penuh tekanan dari berbagai oknumoknum tertentu.

“Kita semua perlu melakukan pengawasan secara bersama untuk tetap menjaga independensi dan akuntabilitas tim Pansel anggota KPUD," ujarnya Sementara Ketua Tim Pansel KPUD Labuhanbatu Ihsan Rambe yang di konfirmasi melalui telepon selulernya selalu sibuk alias tidak dapat dihubungi. (HAH)

Walikota : Veteran Pejuang Inspirasi Pembangunan TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan semangat perjuangan pergerakan kemerdekaan yang telah dilakukan para veteran yang telah berjuang tanpa pamrih.

“Veteran pejuang adalah inspirasi pembangunan, semangat perjuangan pergerakan kemerdekaan tidak boleh kita tinggalkan, para pejuang berjuang tanpa pamrih, ini membuktikan pada kita bahwa perjuangan para Veteran di negeri ini jangan pernah di lupakan”, ucap Umar Zunaidi Hasibuan, Minggu (8/9) pada Peringatan HUT Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ke 56 Tahun 2013 di gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Menurut Umar, peringatan HUT LVRI di kota itu merupakan moment strategis terutama dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan kokoh serta menumbuhkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. “Saya menilai

acara peringatan ini merupakan moment strategis, untuk dapat dijadikan sebagai energi penggerak kemajuan Bangsa, khususnya di Kota Tebingtinggi. Disamping untuk menghargai jasa dan pengorbanan para veteran pejuang bangsa”, tegas Umar.

Lebih lanjut Umar mengatakan, makna kemerdekaan yang harus kita perjuangkan pada saat ini mempunyai arti yang lebih luas dan kompleks, karena perjuangan dalam era kemerdekaan sekarang ini merupakan bentuk pelawanan terhadap kemiskinan. Kebodohan dan keterbelakangan serta perjuangan untuk membebaskan kita dari korupsi, diskriminasi, tindakan anarkis dan ekstrimisme.

“Generasi muda sebagai penerus perjuangan saat ini sedang mengemban amanah untuk melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan di Kota Tebingtinggi, berketetapan hati, berjanji dengan satu tekad untuk terus melanjutkan semua yang telah di konsensuskan oleh para pendiri bangsa ini, karena

Pilkada Batubara Ditetapkan Hari Libur BATUBARA - Gubernur Sumatera H.Gatot Pujo Nugroho ST menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batu-

bara pada hari kamis19 Agustus 2013 sebagai hari libur sesuai SK Gubsu Nomor 188.44/671/kpts tahun 2013 tertanggal 11 September 2013.

TALI ASIH - Sejumlah anggota Legiun Veteran Kota Tebingtinggi penerima bingkisan dan tali asih berfoto bersama Walikota Tebingtinggi serta mewakili Dandim 0204/DS dan mewakili Kapolres Tebingtinggi”.(RS) semua yang telah diletakkan sebagai landasannya oleh para pendahulu dan para pemimpin kita tersebut harus tetap di gelorakan”, demikian kata Umar.

Sebelumnya, Komandan Kodim 0204 Letkol Arh Syaepul Mukti Ginanjar S.I.P dalam sambutan yang dibacakan Kasdim Mayor Inf M Taufik menyatakan, me-

nyambut baik pelaksanaan HUT LVRI ke 56 yang di selenggarkan oleh Keluarga Besar Legiun Veteran Republik Indonesia dan Pemuda Panca Marga Cabang Kota Tebingtinggi.

Acara HUT LVRI ke 56 di Kota Tebingtinggi diwarnai oleh pemberian bingkisan dan tali asih kepada para Veteran Pejuang yang dise-

rahkan Walikota Tebingtinggi dan Dandim 0204/DS dan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang di ikuti ratusan pelajar setingkat sekolah lanjutan atas, yang mengupas seputar wawasan kebangsaan dan penanaman jiwa nilai juang 45 di pandu oleh Drs Zulkifli BA Siregar SH dan Frans Eddy B Sinaga. (RS)

“Kita sudah menerima surat tersebut dan membuat surat edaran serta berlaku resmi di seluruh wilayah kabupaten itu Batubara,” ucap ketua KPU Batubara Khairil Anwar SH.MSi didampingi anggota Taufik Abdi Hidayat S.Sos di Lima Puluh, kamis (12/9).

Terkait dengan penetapan hari libur dalam rangka Pil-

kada Batubara, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat di daerah itu yang berhak memilih dapat memberikan hak suaranya tanpa dibebani kewajiban bekerja. Sejalan dengan hal itu, juga berharap partisipasi pemilih dapat meningkat yang ditandai dengan berduyun-duyunnya para pemilih menggunakan

hak pilih di tempat-tempat pemungutan suara (TPS).

“Keputusan ini hendaklah dipatuhi oleh semua pihak baik instansi pemerintah/ swasta serta masyarakat di kabupaten Batubara karena penetapan hari yang diliburkan ini berkekuatan hukum yang jelas dan tegas diatur oleh perundang-undangan,” tandasnya. (SAH)

Mantan Kadisnak Dijebloskan ke Rutan Sungaipenuh KERINCI – Mantan Kepala Dinas Peternakan Kerinci, Amir Sembiring akhirnya dijebloskan ke Rutan Sungai penuh, Rabu (11/9).

Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sungai penuh (PN) terkait kasus korupsi pengadaan ternak sapi. Ia pasrah dengan hukuman yang harus dijalaninya.

Pantauan di Rutan Sungaipenuh, Amir Sembiring datang sekitar pukul 13.00 siang mengenakan kemeja kotak. Ia didampingi Kasi

Pidsus Kejari Sungaipenuh, Rama Reza Pahlevi serta beberapa orang staf kejaksaan lainnya. Sebelum dibawa ke ruang tahanan, Amir Sembiring yang menjabat sebagai Kadis Peternakan pada zaman Bupati Kerinci, H Fauzi Siin, terlebih dahulu menjalani proses administrasi selama beberapa menit di ruang staf rutan.

Kepala Rutan Kelas II B Sungaipenuh, Luhur Pambudi, melalui Kasupsi Pelayanan Tanahan, Amra me-

ngakui bahwa Amir Sembiring sudah dieksekusi. "Eksekusinya sekitar pukul 13.00.

Amir Sembiring diantar Jaksa Rama Reza Pahlevi ke. Ia sudah menjalani proses administrasi. Kini sudah di ruang tahanan," katanya.

Ia menjelaskan, Amir harus menjalani hukuman selama satu tahun penjara sesuai vonis dari hakim PN Sungaipenuh. Hukuman itu diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi.

"Putusan ini juga diperkuat

dengan putusan kasasi Makamah Agung yang menolak permintaan Jaksa Penuntut Umum," katanya lagi.

Saat proses administrasi, kata Amra, Amir Sembiring sempat menanyakan soal keringanan-keringanan yang bisa ia dapatkan selama menjalani tahanan. Petugas rutan menjelaskan, keringanan bisa didapatkan setelah yang bersangkutan membayar denda.

"Kami menyampaikan kepada Amir Sembiring, ia bisa

mendapatkan remisi dan pengurangan tahanan lainnya asalkan sudah membayar denda. Ia sendiri diputuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan," ujarnya.

Kajari Sungaipenuh, Agus Widodo melalui Kasi Pidsus, Rama Reza Pahlevi ditemui di Rutan Sungaipenuh mengakui Amir sudah dieksekusi ke rutan sungaipenuh."Ia kita panggil dan datang. Kemudian langsung dieksekusi ke Rutan Sungaipenuh," pungkasnya. (BOY)

Otak Perompak Di Selat Malaka Tewas Di Rumah Sakit ACEH TIMUR - Setelah ditangkap bersama tiga rekannya di dua lokasi yang terpisah,MY alias MD yang diduga otak bajak laut di perairan pantai timur Provinsi Aceh, tewas di RSUD Idi,Minggu (8/9) sekitar pukul 01:45.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir melalui Kabag Ops Warosidi membenarkan salah satu tersangka bajak

laut antar negara yang ditangkap di sebuah rumah di DesaTeupin Panah, Kecamatan Idi Tunong,Jum’at (6/ 9) sekitar pukul 05:30 kini telah meninggal dunia. ”Bahkan petugas telah menyerahkan jenazahnya ke pihak keluarga,”katanya.

Warosidi mengaku, pihaknya belum mengetahui persis penyebab meninggalnya ter-

sangka MY alias MD. Tapi sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam penggerebekan tersebut MY sempat mencoba menembak petugas, bahkan kedua senjata api laras pendek jenis FN di tangan tersangka dalam posisi siap tembak. ”Namun petugas lebih cepat memegang tangan tersangka sehingga tembakan meletus ke

arah udara,”katanya.

Warosidi menyebutkan, saat itu petugas mengamankan dua pucuk senjata api jenis FN, 25 peluru senpi M-16 dan 10 amunisi FN. Setelah penggerebekan tersebut, lalu seluruh tersangka diboyong ke Mapolres Aceh Timur, kecuali MY yang dibawa ke RSUD Idi guna mendapat perawatan,”katanya.

Dia memperkirakan,MY saat hendak menembak petugas, spontan petugas juga menepis tangan MY sehingga tersangka mengalami kesakitan. Tidak berapa lama petugas langsung membawanya ke RSUD Idi guna mendapatkan perawatan medis. “Tersangka kita duga pemilik senjata api, dan otak dibalik aksi bajak laut ,”kata Warosidi. (BSO)

Kasus Pemilukada Berlanjut KERINCI – Tidak hanya kantor PPK yang didatangi massa, kantor Panwaslu Kabupaten Kerinci juga didatangi massa dari Gerindra Kabupaten Kerinci. Pengurus dan kader Gerindra Kerinci menanyakan kelanjutan laporan mereka terkait pelecehan atribut partai oleh Zubir Dahlan, Cawabup Kerinci pasangan Cabup Murasman saat kampanye akbar di Bukit Tengah beberapa waktu lalu.

Pantauan di lapangan, kantor Panwaslu Kerinci dijaga ketat oleh anggota Brimob. Sementara pengurus Gerindra mempertanyakan perkembangan laporan mereka ke anggota Pannwaslu Kerinci.

Jafrial, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kerinci mengaku bahwa Gerindra sudah dua kali mendatangkan saksi ke Panwaslu. Menurutnya, jika Panwaslu meminta Gerindra menambah saksi, me-

reka siap menghadirkan.

Usai melakukan pertemuan dengan Panwaslu Kerinci, Jafrial mengatakan hasil BAP Panwaslu bahwa saksi dari Gerindra mengatakan, saat orasi Zubir Dahlan membuka baju Gerindra, setelah itu baju itu dilipat rapi-rapi.

"Panwaslu nampak ingin membela Zubir Dahlan. Tidak mungkin setelah dibuka baju itu dilipat rapi-rapi.

Kita curiga saksi kita

ditekan," ucapnya.

Dia meminta Panwaslu dalam mem-BAP saksi yang profesional."Kami tidak dibolehkan mendampingi saksi saat BAP. Kami tidak terima, karena tidak masuk akal," ucapnya.

Sementara, Herwandi Ketua Panwaslu Kerinci mengatakan, BAP itu keterangan saksi."Itu keterangan saksi," ujarnya.

Ketua DPC Gerindra Kerinci, Amiruddin menambah-

kan, tidak mungkin baju dilipat dengan rapi setelah dibuka. "Logikanya tidak mungkin," katanya.

Karena tidak puas dengan hasil BAP Panwaslu, Gerindra mendatangkan kembali saksi mereka dan membawa bukti video terbaru ke Panwaslu.

Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Sungaipenuh dan anggota Panwaslu Provinsi Jambi mendatangi kantor Panwaslu Kerinci. (BOY)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

Jurkam Lintas Partai Siap Menangkan Arya-Nugroho BATUBARA - Kampanye pasangan Cabup/Cawabup Batubara H OK Arya Zulkarnain, SH, MM-Harry Nugroho, SE dikejutkan kedatangan sejumlah orang mengenakan atribut dan bendera Parpol PDI Perjuangan untuk bergabung bersama meramaikan kampanye di lapangan Sandi Desa Mangkai Lama, Kec Limapuluh,Rabu (11/9).

Kampanye umum putaran ketiga pasangan nomor 6 tersebut dipadati massa pendukungnya yang berasal dari berbagai desa Kec Limapuluh, dengan Jurkam H.Suhairi Lc dan umar S. Sos dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H.Adly Azhari Arma dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Khaidir Basrah SH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rizky Aryetta SST dan Buyung SH Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Beni Pius Sianturi S.Kom Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Amransyah SH Partai Nasdem,Ir Lokot Ridwan Batubara MSi dan Selamat Arifin SE.MSi Partai Golkar "Ini mencerminkan kebulatan tekad semua elemen untuk membangun Batubara ke depan, dan kekompakan ini akan kita tunjukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat serta memenangkan sekali putaran dalam Pilkada 19 September 2013,"t ukas Cabup Batubara H OK Arya di sela-sela menyampaikan pidato politiknya.

Masyarakat diingatkan untuk tidak terpancing terhadap isu-isu yang beredar, apakah dibilang dzolim, korupsi."Jika saya korupsi mana mungkin bisa berdiri di sini,".

Pembangunan mega proyek pelabuhan global hub internasional Kuala Tanjung-Perupuk dinyakini menjawab semua persoalan dan tantangan di Batubara yang perlu diwujudkan bersama. "Ini sudah kita upayakan sehingga pembangunan mega proyek semula jatah Cilegon (Banten) dapat dipindahkan di Batubara,".

Proyek tersebut membuka berdirinya usaha industri yang dapat menampung tenaga kerja bagi masyarakat. "Keberadaan proyek ini sudah jelas dikuatkan dengan Perpres dan tinggal dilakukan pekerjaan awal 2014," katanya sembari mengatakan "OK Arya" dan disambut masyarakat dengan "Bupati Batubara".

Mengenai pembangunan Pulau Salahnama sebagai langkah pengembangan sektor wisata karena berada dalam wilayah teritorial Batubara dan bukan menggunakan dana daerah melainkan diupayakan dari Pusat. "Jika mengandalkan APBD Kabupaten Batubara siapa pun tau, namun bagaimana kita mendapat masukan dana dari sektor lain demi percepatan pembangunan. Ini salah satu upaya kita membangun Batubara,"pungkasnya.

Sebelumnya para Jurkam mengatakan, para kader dan simpatisan partai maupun Ormas berkewajiban memenangkan pasangan OK AryaHarry Nugroho dalam Pilkada Batubara untuk sekali putaran mencoblos nomor 6.

Sebab sosok OK telah berbuat nyata bagi Batubara mulai dari tokoh pemekaran sampai mengisi pembangunan saat sekarang dan akan datang. (SAH)

Kapolres DS Diminta Evaluasi Kinerja Bawahan DELI SERDANG - Janggalnya penanganan sebuah kasus kriminal yang ditangani Kasat Reskrim Polres Deli Serdang AKP.Erwin S. Manik, SH beserta jajaran, yang telah terabainya fakta hukum, patut menjadi perhatian serius bagi Kapolres Deli Serdang, jangan sampai institusi Polri semakin terlihat buruk dimata masyarakat Indonesia akibat tidak profesionalnya kinerja sejumlah personil Kepolisian disuatu wilayah.

Hal itu dikatakan Ketua LSM PHP (Perjuangan Hukum & Politik) Kab.Deli Serdang Dedy Irawan Ziliwu, SH, Rabu (04/09) di Tanjung Morawa, saat bertemu sejumlah awak media massa menanggapi kasus penganiayaan Risnu Feldi yang dinilai tidak profesional ditangani Kepolisian di Mapolres DS. Kasus penganiayaan yang dialami seorang warga Desa Dagang Kelambir, Kec.Tg. Morawa, Risnu Feldi (17thn) anak dibawah umur yang dianiaya beramai-ramai oleh belasan orang pelaku dewasa hingga mengalami luka sobek, dimana awal persoalan dipicu karena korban tidak mau memenuhi keinginan para pelaku untuk memberikan uang, itu sudah merupakan kasus kriminal murni, namun oleh penyidik telah cacat dalam

menerapkan pasal, seyogyanya kasus tersebut mesti dibuat gelar perkara, sebut Dedy.

“Kanit PPA Polres DS Ipda.Mardianta Ginting bersama penyidik Brigadir. F Situmorang yang menangani kasus tersebut terlihat kaku dan kurang jeli dalam memahami undang-undang, semestinya polisi lebih tajam melakukan analisa terhadap peraturan hukum tentang kasus yang ditangani, sehingga tidak lagi merugikan pihak korban”, jelasnya.

Untuk itu, lanjut Dedy, Kapolres Deli Serdang AKBP. Dicky Patrianegara, SH, Sik, Msi mesti benar-benar memperhatikan persoalan ini, jika benar cacatnya penerapan pasal dalam kasus tersebut karena kurangnya pemaham hukum dari Kasat Reskrim AKP.Erwin beserta jajarannya, maka Kapolres harus segera melakukan evaluasi agar tidak terus merugikan pihak korban tindak pidana.

“Sebaliknya,bila cacatnya penerapan pasal dalam kasus tersebut karena adanya prilaku penyimpangan dari petugas, maka semua yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut harus diberi sanksi tegas agar tidak ada lagi prilaku oknum polisi yang mencoreng lembaga Polri”, tegas Dedy. (DIZ)

PKK Tanjungbalai “Upahupah” 109 Calhaj TANJUNGBALAI – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tanjungbalai menepung tawari (upah-upah) 109 jama’ah calon haji (calhaj) dipendopo rumah dinas Wali Kota,Selasa (10/9).

Ketua TP.PKK Hj. Armaini Jannah Thamrin Munthe mengatakan upah-upah tersebut merupakan wujud kepedulian dan dukungan TP PKK kota Tanjungbalai kepada jama’ah yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Ma’kah Al Mukaromah.

Agar bisa melaksanakan rukun dan wajib haji, kepada jama’ah calhaj, Armaini menghimbau untuk tetap

menjaga kesehatan dan kompak saat berada ditanah suci.

“Menunaikan haji merupakan ibadah fisik dibarengi niat yang suci semata-mata karena Allah SWT, semoga nanti menjadi haji dan hajjah yang mabrur”, ujarnya. Ditambahkan, jama’ah juga diharapkan mendo’akan Pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai berada dalam lindungan Allah SWT, dan dijauhkan dari marabahaya maupun bencana.

Informasi dihimpun,109 jamah calhaj kota Tanjungbalai tergabung dalam kloter 6, akan dilepas pada 16 September menuju asrama haji Medan. (HER)

SUMUT

Pilkada Dairi : Etnis Simalungun Bertekad menangkan JOIN PAS DAIRI - Etnis Simalungun Kabupaten Dairi menggelar acara pemberangkatan sekaligus menyatakan sikap dan kebulatan tekad untuk mendukung dan siap memenangkan pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro- irwansyah Pasi, SH (Join Pas) pada Pemilukada Kabupaten Dairi yang akan digelar pada 10 oktober mendatang.

Acara yang dihadiri ribuan massa etnis Simalungun menyatakan sikap dalam seremoni yang berlangsung hikmat di balai karina, jalan Empat Lima Sidikalang, Kamis (12/9) yang dipimin oleh Pdt. Albert Antonius Purba, STh, KRA Johnny Sitohang Adinegoro yang menghadiri acara itu beserta istri Ny. Dumasi Sitohang boru Sianturi dipakaiakan pakaian adat Simalungun. Selanjutnya, diberangkatkan dengan acara khusus disertai doa oleh perwakilan etnis Simalungun yang ada di kabupaten Dairi. KRA Johnny Sitohang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari etnis Simalungun di Kabupaten Dairi, oleh karena itu, dia semakin yakin memenangkan Pemilukada Kabupaten Dairi pada Pilkada mendatang.

Perwakilan tokoh etnis Sima-

KRA Johnny Sitohang Adinegoro didampingi istri Dumasi boru Sianturi mengikuti doa pemberangkatan menuju Pilkada Dairi yang digelar oleh etnis Simalungun kabupaten Dairi. lungun kabupaten Dairi J. Girsang mengatakan, setelah melalui proses panjang maka gelaran acara dilakukan sebagai ungkapan pilihan hati etnis Simalungun di kabupaten Dairi menetapkan pasangan KRA Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyuah Pasi, SH adalah sosok pasangan calon bupati dan calon Wakil Bupati yang dinilai mampu mengakomodir semua etnis dan

berbagai latar belakang budaya yang ada di Dairi.

“Oleh karenanya, kami merasa yakin dan siap mendukung dan memenangkan Pasangan Nomor urut SATU ini, “tegas S. Purba seorang warga Sidikalang menimpali.

Ditambahkan Purba, Pasangan Nomor urut Satu yang juga pasangan incumbent, sudah melakukan

perbuatan nyata, oleh karenanya dia mengajak kepada warga lain untuk dapat menjatuhgkan pilihannya kepada pasangan ini.

“Jangan memilih orang yang belum terujilah, beliau ini (Pasangan Join Pas, red) sudah faham dan mengerti bahkan menguasai apa yang menjadi kebutuhan kita khususnya di kabupaten yang kita cintai ini,” ujar Purba optimis.

Warga lain, R. Sitopu mengatakan, duet kepemimpinan KRA Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyah Pasi, SH merupakan perwujudtan kemajemukan rakyat Dairi, pasangan pelangi yang disematkan kepada pasangan ini bukan sekedar kata-kata, terbukti kecintaan mereka kepada Kabupaten Dairi ini dibuktikan dengan tinggal di Dairi, mengabdi untuk Kabupaten Dairi.

“Jadi tidak hanya untuk kepentingan menjadi Calon bupati & Wakil bupati saja mereka ada di Dairi, “terangnya singkat.

Sebelumnya, juga dikabarkan, Johnny didoakan sekaligus diberangkatkan Ephorus GKPS Pdt. Jaharianson Saragih, STh Msc, Phd, menuju Pemilukada Kabupaten Dairi yang akan digelar 10 Oktober mendatang pada suatu acara pesta olob-olob ke-110 GKPS Distrik III Saribu Dolok.(NDK/IRV)

Pengurus Himpaudi Kota Tebingtinggi Dilantik TEBINGTINGGI - Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Sumatera Utara dr Hj Netty Harnita Sp THT KL melantik kepengurusan Himpaudi Kota Tebingtinggi periode 2013-2018 di Gedung Hj Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi. Demikian siaran pers disampaikan Kabag Humasy Pemko Ahdi Sucipto kepada wartawan, Senin (9/ 9).

Pelantikan tersebut diisi dengan Seminar Nasional Pendidikan “Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)” dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dengan menghadirkan narasumber Staf Khusus Menko Kesra Ir Leo Nababan dan Kasub Direktorat Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Kemdikbud Jakarta Drs Mansur Simamora MM. Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM yang sekaligus membuka seminar nasional mengatakan, Himpaudi / PAUD baru terbentuk tahun 2005, karena tantangan yang diperoleh sekarang sangat berbeda dengan jaman anak-anak sebelumnya. “Melalui PAUD diharapkan anak-anak dapat menjadi anak yang cerdas me-

DIABADIKAN - Walikota Tebingtinggi,Ketua Himpaudi Sumut serta narasumber Staf Khusus Menko Kesra dan Kasub Direktorat Kelembagaan dan Kemitraan Kemdikbud Pusat diabadikan bersama pengurus Himpaudi Kota Tebingtinggi.(RS)

miliki karakter berbudaya dan berbangsa. Harus diingat bahwa menghadapi anak-anak jangan dengan emosi, tetapi harus penuh sabar dan sentuhan kasih”, pesan walikota.

Dalam kesempatan itu, Walikota juga mengingatkan agar para pembina dan pendidik PAUD benarbenar mempergunakan anggaran bantuan yang diterima dan jangan sampai terjadi penyimpangan.

“Menjadi tenaga pendidik di PAUD bukanlah menjadi ajang tempat mencari makan. Bantuan PAUD akan diperiksa, diingatkan

kepada seluruh PAUD yang ada di Tebingtinggi agar mempergunakan bantuan dengan sebaik-baiknya”, tegas Umar Zunaidi.

Sementara Ketua Himpaudi Sumut dr Hj Netty Harnita Sp THTKL mengatakan, Himpaudi sudah terbentuk di seluruh Indonesia demikian juga di Sumut. Himpaudi akan tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk melayani pendidikan anak usia dini sebab pendidikan anak usia dini sangat menentukan dalam membentuk karakter anak-anak ke depan.

Diminta supaya tenaga pendidik PAUD dapat meningkatkan ilmu guna memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak usia dini.

Selain itu diminta Himpaudi Tebingtinggi dapat segera membentuk Himpaudi kecamatan serta mendata seluruh tenaga pendidik yang ada di PAUD. Adapun Pengurus Himpaudi Kota Tebingtinggi yang dilantik yakni Ketua Hj Nur Aisyah Siregar, Sekretaris Ir Purnama Sitanggang serta Bendahara Evidayanti SAg dan dilengkapi bidang-bidang organisasi. (RS)

Drs Darwanto Caleg No Urut 1 Partai Hanura

“Kebersamaan Mewujudkan Perubahan” SERGAI - Tahun 2002 lalu, para Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa dengan tujuan yang sama dengan semangat kebersamaan berhasil mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Kotarih Seberang (saat ini Kecamatan Bintang Bayu) yakni memperoleh lahan dari HGU PTPN-3 Kebun Silau Dunia untuk pembangunan SMA Negeri 1 Kotarih kala itu.Semua tercapai berkat perjuangan dan pengorbanan.Tanpa kebersamaan Bintang Bayu tidak akan berubah seperti saat ini.

Demikian Drs Darwanto Caleg DPRD Sergai No Urut 1 Partai Hanura kepada KPK Pos saat disambangi di kediamannya di Dusun 4 Desa Bintang Bayu mengenang perjuangan para Kepala Desa dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam pembebasan lahan HGU PTPN-3.

Upaya kita saat itu tidak akan berhasil tanpa ada semangat kebersamaan dalam mewujudkan perubahan.FKKD saat itu bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat agar cita-cita memiliki lahan untuk SMA dapat tercapai.Tidak cukup sampai disitu saja,perjuangan kita juga banyak mengalami cobaan dan ujian.

Sebagai Sekretaris FKKD saya sempat diperiksa penyidik Polres Deli Serdang karena adanya lapo-

Drs Darwanto ran penggelapan dana.Namun semua tuduhan itu tidak terbukti karena merupakan fitnah dari orang yang tidak menginginkan adanya perubahan.Kini kita dapat menyaksikan bersama bahwa Kecamatan Bintang Bayu yang mekar dari Kecamatan Kotarih telah berdiri SMA Negeri yang megah.

Anak-anak kita tidak perlu jauh-jauh sekolah.Siapa yang menikmati,kita semua,bukan FKKD atau pun pribadi-pribadi.Karena tujuan awal kita memang untuk kepentingan semua masyarakat,ujar suami Kasiani,S.Pd. Semangat kebersamaan inilah

yang mendorong saya untuk kembali mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Serdang Bedagai Dapil-5 yang terdiri dari Kecamatan Bintang Bayu, Silinda, Kotarih, Serba Jadi, Dolok Masihul, dan Sipis Pis meski lima tahun lalu gagal.Kecamatan ini punya potensi sumber daya manusia yang bisa diandalkan,kenapa harus menjadi penonton melihat kecamatan lain bisa mendudukkan 1 sampai 4 wakilnya di DPRD. Keterwakilan Bintang Bayu itu sangat penting agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat sedikit demi sedikit bisa terakomodir.

Saat ditanya apa yang menjadi visi dan misi menjadi calon Ang-

gota DPRD,ayah M.Chairul Fahmi,S.Pd,Tuti Alawiyah,dan M.Fikri Alwiansyah ini mengatakan, Kebersamaan mewujudkan perubahan adalah visinya.Tahun 2002 kita bersama telah melihat dan membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan kita punya lahan yang kita mohonkan maka terwujud SMA Negeri.Saat ini diatas lahan 3 Hektare tersebut telah berdiri dengan megah Kantor Camat Bintang Bayu,Kantor KUA,dan Perpustakaan.

Dengan kebersamaan kita wujudkan pula perubahan yang lebih baik jika kecamatan kita ini ada anggota DPRD nya. Jika masyarakat memberikan kepercayaan misi kedepan adalah mendorong Pemerintahan Serdang Bedagai ini agar bersih dan berwibawa melalui peyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntable. Akan berupaya menjadi wakil rakyat yang bertaqwa dan menjalankan amanah/tugas dengan penuh tanggung jawab dan menentang korupsi secara total.Untuk mencapai hal tersebut kebersamaan kita dalam menentukan siapa yang menjadi wakil rakyat di DPRD Sergai adalah kembali kepada masyarakat.Apakah kita tetap mau jadi penonton akibat salah pilih atau karena terpecahnya suara kita ? ujar Darwanto mengakhiri.(ARM)

10

KPK POS E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

Eksekusi Komplek PU di Medan Deli Gagal MEDAN - Aksi demo massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gebrak) Sumut untuk menolak eksekusi lahan Komplek PU di Jalan Kol Yos Sudarso Km 8 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli perkara No 59/Eks/2005/453-Pdt.G/ 2001/PN.Mdn terhadap sebidang tanah seluas 86.180,55 (bahagian dari 10,89 Ha objek perkara) gagal, Rabu (11/9).

Seyogianya eksekusi sebidang tanah objek perkara itu digelar hari ini oleh PN Medan bersama pihak Polres Pelabuhan Belawan.

Pembatalan eksekusi itu selanjutnya akan dilakukan pertemuan antara pihak warga komplek PU dengan pihak terkait pada 20 September 2013 di aula Polres Pelabuhan Belawan.

Koordinator Aksi Humi-

sarjana Lumban Tobing menjelaskan tetap menolak eksekusi PN Meddan karena tanah seluas 10,8 hektar, jadi dari 10, 8 hektar itu ada 2 aset negara yakni Menteri PU dan kantor Pajak masih perlu diluruskan penegak hukum.

Ketika dikonfirmasi kepada Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aswin Sipayung membenarkan penundaan eksekusi itu karena masih perlu mediasi kepihak terkait.

Dikatakannya pihak polisi tetap memberikan pengamanan supaya tidak terjadi komplik yang berdampak buruk kepihak terperkara.

Humisarjana mewakili warga komplek itu menyampaikan terima kasihnya kepada Kapolres Pelabuhan Belawan yang mau melakukan mediasi. (DP)

Toko Vidha Ponsel Dibobol Maling PAKAM - Toko Vidha Ponsel 2 yang terletak di Jalan Sutomo Lubuk Pakam Nomor 74, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, dibobol maling, Minggu (8/9) sekira pukul 11.00 WIB. Akibat kejadian itu pemilik toko mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 50 juta rupiah.

Informasi diperoleh, Rabu (11/9), toko ponsel yang dikelola Oktaviada Ginting (26) PNS di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Pakam itu diketahui sudah dibobol maling oleh korban saat akan mengecek toko ponsel miliknya.

Saat tiba di depan toko, salah seorang satpam yang bertugas di Bank Danamon yang tidak berapa jauh dari toko korban memberitahu jika pintu toko ponselnya sudah dirusak.

Lalu korban pun mengeceknya dan menemukan gembok took itu terletak di lantai tanpa kunci dan saat masuk kedalam ternyata

beberapa etalase sudah kosong.

Sejumlah handphone (HP) dari berbagai merk sudah tidak berada lagi ditempatnya seperti HP Blackberry 6 unit, HP merk Nokia 30 unit berbagai jenis, HP merk Mito 10 unit, HP merk Samsung 13 unit, HP merk Cherry TV 8 unit, HP merk Asia Phone 15 Unit, HP merk Cross 8 unit, Lapotop merk Acer 1 unit, 200 lembar voucher pulsa.

Selanjutnya korban yang tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Lubuk Pakam itu pun membuat laporan ke Polsek Lubuk Pakam dan petugaspun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.

Kapolsek Lubuk Pakam AKP Yasir Ahmadi SIk saat dikonfirmasi melalui Kanit Reskrim Iptu Saut Simarmata, Rabu (11/9), membenarkan kejadian itu namun hingga kini pelakunya masih dalam penyelidikan. (AND)

SUMUT

Mantan Ketua dan Bendahara PSSI Jadi Pesakitan MEDAN - Didakwa melakukan tindak pidana korupsi, mantan Ketua Umum dan Bendahara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Asahan Adek Iskandar Astono dan Abdul Rahim Situmorang didudukan dikursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (11/9).

Keduanya didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan hibah dari KONI sebesar Rp200 juta.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU), Robertson Pakpahan dan Hen-

dri menjelaskan bahwa pada tahun 2011 APBD Kabupaten Asahan mendapat bantuan dana hibah untuk Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Asahan senilai Rp1,75 miliar untuk pengurus cabang-cabang olahraga di Kabupaten Asahan. Pencab

PSSI Asahan mendapat bantuan senilai Rp200 juta.

Kenyataannya, dari dana bantuan tersebut, dana yang dipergunakan kedua terdakwa untuk pembinaan 37 klub sepakbola di Asahan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 23,5 juta.

Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan kedua terdakwa yang hingga akhir jabatan mereka sebagai pengurus PSSI tidak ada dilakukan laporan pertanggungjawaban terhadap pemakaian dana tersebut.

Atas perbuatan keduanya, Negara dirugikan sebesar

Rp176 juta sesuai dengan hasil audit BPKP Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

“Perbuatan terdakwa sebagai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHPidana,”ujar Jaksa dihadap majelis hakim yang diketuai SB Hutagalung.

Usai mendengarkan dakwaan Jaksa, majelis hakim menunda sidang hingga pecan depan. (AND)

Curi Motor, Residivis Digimbali Massa MEDAN - Mantan residivis digimbali massa setelah kedapatan mencuri sepeda motor milik Djulfan, warga Jalan Letda Sujono, Medan Tembung, Rabu.

Dalam kondisi babal belur, tersangka Hendra, warga Jalan Sei Kera Medan Perjuangan diserahkan warga ke petugas Polresta Medan.

"Dia kami tangkap di Jalan Gurila ketika sedang duduk-duduk dengan temannya," kata Djulfan di Mapolresta Medan, Rabu.

Korban menceritakan, kejadian itu berawal ketika tersangka dan Djulfan janjian bertemu di Jalan Griya pada, Rabu (4/9). Setelah ketemu, Hendra menjanjikan kepada korban akan adanya pekerjaan.

Di situ juga, tersangka meminjamkan sepeda motor king BK 6581 HG milik Djulfan. Karena korban percaya sama temannya itu, Djulfan pun memberikannya.

"Dibilangnya ada pekerjaan jadi saya kasih pinjam," tutur warga Letda Sujono itu.

Setelah ditunggu-tunggu beberapa jam, Hendra tak kunjung datang. Akhirnya korban memilih untuk pulang sambil nunggu tersangka mengembalikan sepeda motornya.

Namun keesokan harinya, tersangka tak kunjung datang mengantar sepeda motornya itu. Djulham pun mencoba mencari tersangka ke beberapa lokasi yang biasa jadi tempat mainnya.

Setelah seminggu dicari, akhirnya pelaku dapat ditangkap oleh korban yang dibantu oleh beberapa warga. Setelah puas menghajar pelaku, akhirnya residivis itu diboyong ke Polresta Medan.

Di Polresta Medan, Hendra mengaku sepeda motor itu telah digadainya dengan temannya di Kawasan Perumnas Mandala. (AND)

DIBOYONG - Tersangka pelaku jambret saat diboyong petugas ke Mapolresta Medan.

(KPK POS/DOK)

SIDANG PRAPID KAPOLRES DS:

Saksi Ungkap Kasirin Tak di Lokasi Bentrok LUBUK PAKAM - Sidang gugatan praperadilan (prapid) terhadap Kapolres DS AKBP Dicky Patrianegara SH SIK atas penetapan tersangka dan penahanan Kasirin, Ketua Kelompok Tani (Koptan) Undian Bersatu atas peristiwa bentrok di lahan garapan di Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir kembali di gelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Rabu.

Sidang ketiga ini dipimpin hakim Ahmad Samuar SH yang dihadiri Aiptu Junaidi Haris SH dan Aipda D Matondang SH sebagai kuasa hukum termohon prapid dan Rohdalahi Subhi Purba AH dan Ah-

mad Arfani SH kuasa hukum dari pemohon prapid (Kasirin) dengan agenda penyerahan alat bukti surat dan pemeriksaan saksi.

Di persidangan kali ini, kuasa hukum pemohon prapid menyerahkan 7 alat bukti tertulis diantaranya foto copy berita acara pemeriksaan Kasirin, surat perintah penangkapan, penahanan, BAP tersangka Rahmat Tarigan, Rudianto, Yudianto.

Sedangkan dari termohon prapid menyerahkan 12 alat bukti surat diantaranya surat perintah penyelidikan, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat perintah

penyitaan, surat permintaan persetujuan penyitaan, surat perintah penangkapan, penahanan.

Setelah menyerahkan alat bukti tertulis itu, hakim Ahmad Samuar SH pun melanjutkan persidangan prapid itu dengan memeriksa 4 saksi yang dihadirkan pemohon prapid yaitu Lina Sari (35),Yelli Amelia (40), isteri Kasirin, Susilawati (36) dan Halimah Sembiring (68), menyatakan jika Kasirin tidak berada dilokasi saat peristiwa bentrok di lahan garapan itu.

“Saya lihat Pak Kasirin hingga jam 10.00 Wib masih membetulkan pompa air di rumahnya,” ujar Lina Sari.

Saksi Halimah Sembiring bahkan lebih tegas mengungkapkan saat sebelum kejadian itu dia sedang mengangkat batang ubi kayu untuk ditanam.

Tapi tiba-tiba datang sekitar 10 orang membawa parang dan kayu menyerang mereka.

“Dari mulai sebelum diserang hingga selesai, Kasirin tidak ada di lokasi kejadian.

Bahkan saya mendengar suara yang berasal dari kelompok tani kami agar mundur dan jangan melawan atau anarkis,” ungkap Halimah. Saat majelis hakim bertanya dimana saat ini keberadaan Kasirin, Halimah mengatakan ditahan Polres DS. “Saya pun bingung menga-

pa Kasirin ditahan Polres DS, padahal Kasirin tidak ada dilokasi saat bentrok itu. Kalau ada rencana koptan kami menyerang, lebih baik kami tungguin yang menyerang di jalan biar kami habisi.Tapi kami tidak ada niat melawan apalagi untuk menyerang,” jawabnya.

Keterangan yang sama juga dilontarkan saksi Susilawati yang saat kejadian berada dilokasi sedang membersihkan ladang dan bahkan tangan sebelah kirinya luka memar akibat menangkis pukulan sipenyerang yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenalnya itu.

“Hingga pukul 13.00 Wib,

saya masih dilokasi, tapi Kasirin tidak ada dilokasi,” ucapnya.

Sedangkan Saksi Yelli Amelia, isteri Kasirin mengatakan sejak suaminya ditahan Polres DS, ianya tidak dapat uang belanja lagi sebesar Rp 200 ribu per hari yang didapatkan suaminya dari kerja bangunan dan memanen kebun pisang mereka.

“Kasirin di rumah membetulkan pompa air dan mendapat telepon dari Rahmat Tarigan alias Uces yang menyatakan jika Koptan Undian Bersatu diserang dan Edi Susanto dibacok, lalu suamiku (Kasirin) bilang agar mundur dan jangan melawan atau anarkis,” jelas Yelli.(AND)

Sidang Kasus Penganiayaan ABG, Terdakwa Tak Mengaku LANGKAT - Pengadilan Negeri Stabat, Rabu sore, menggelar persidangan kasus penganiayaan anak baru gede (ABG) dengan terdakwa FRN (18) warga Jalan KHZ Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Langkat terhadap saksi korban Arif Kurniawan AB (11).

Sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa itu dipimpin majelis hakim Marsal Tarigan SH dengan jaksa penuntut Umum (JPU) Marisa Gianti SH. Dalam persidangan, terdakwa terlihat tegar didampingi PH (penasehat hukumnya) Zulfahmi SH. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengaku tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arif Kurniawan AB. Dia mengaku hanya menepis untuk memperingatkan korban agar jangan memaki-maki orangtuanya.

Pada persidangan, JPU menerapkan dakwaan atas perbuatannya terdakwa sebagaimana pada dakwaan pertama pasal 80 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pada dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Sebelum menutup sidang, majelis hakim memberikan saran kepada orangtua kedua belah pihak untuk menahan diri, karena perkara ini bukanlah perkara yang kursial,luka gores pada wajah korban belum tau sipa pelakunya.

Usai sidang, Zulfahmi Harahap SH, PH terdakwa mengatakan, bahwa dakwaan jaksa sangat tidak terbukti dan keliru tidak sesuai dengan fakta terungkap di persidangan.

"Atas keterangan saksi-saksi maupun saksi korban sendiri, tidak ada memukul korban, hanya menepiskan untuk memperingatkan korban agar jangan memakimaki orang tua terdakwa dengan bahasa kotor.

Semua itu akan kita sampaikan dalam pledoi nota pembelaan terdakwa nanti," kata.

Zulfahmi. (JUL/AND)

Polri Tak Gentar Terhadap Serangan Kelompok Teroganisir JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta masyarakat agar tetap tenang meskipun terjadi teror penembakan terhadap aparat dalam beberapa kurun waktu terakhir.

"Kami sampaikan agar masyarakat yakin dan percaya, tidak perlu takut atas kejadian ini," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Rabu (11/9).

Pihaknya juga menyatakan, Polri tidak pernah gentar terhadap adanya serangan-serangan terhadap aparat kepolisian, termasuk yang terjadi pada, Selasa (10/9) malam yang menewaskan seorang anggota Provost, Bripka Sukardi.

Saat ini kepolisian masih berupaya merumuskan sketsa wajah pelaku yang dihimpun berdasarkan keterangan saksi mata dan CCTV. Pihaknya juga masih menyelidiki hilangnya senjata api yang dibawa almarhum Su-

kardi.

"Informasi dari satgas, yang bersangkutan membawa senpi, sehingga tidak adanya senpi di holster di pinggang yang bersangkutan akan diupayakan diselidiki," katanya.

Menurut dia, pelaku penembakan diduga merupakan kelompok teroganisir atau orang yang terlatih menggunakan senpi. Hal ini berdasarkan fakta bahwa seluruh penembakan dilakukan dari arah depan.

"Semua penembakan dari arah depan. Pelaku terbiasa menggunakan senjata itu dari arah penembakan mengenai tubuh korban dan langsung mematikan," katanya.

Pihaknya menyatakan akan mendalami kaitan penembakan tersebut dengan penugasan pengawalan truk bermuatan komponen material berat yang sedang dilaksanakan oleh almarhum saat terjadi penembakan.

"Dirpolair menyatakan yang

KEPALA DIVISI HUMAS RONNY F SOMPIE bersangkutan tadi malam sedang melaksanakan tugas pengawalan, kami akan selidiki apakah terkait ini apa tidak," katanya.

TNI/Polri Koordinasi Terpisah, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan pihaknya telah berkoordinasi de-

ngan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk mengejar pelaku penembakan Bripka Sukardi, Selasa (10/9) malam.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pak kapolri untuk mengejar pelaku sampai ketemu agar bisa diadili sesuai hukum

yang berlaku di negeri ini," kata Djoko di Jakarta, Rabu (11/9).

Pihaknya mengecam terjadinya peristiwa yang telah membuat aparat polisi yang tidak bersalah terenggut nyawanya tersebut.

"Apapun motifnya, sangat tidak dibenarkan, apalagi melukai, bahkan sampai membunuh orang yang tidak bersalah," katanya. Djoko juga meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas sebagai upaya mengantisipasi berulangnya peristiwa serupa di kemudian hari.

Serahkan Pelaku Dalam kaitan peristiwa itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengimbau kelompok terorganisir yang menyembunyikan dua pelaku penembakan polisi di Cireundeu, Ciputat, dan Pondok Aren beberapa waktu lalu menyeraknnya kepada pihak yang berwajib. "Kami mengimbau kelompok yang menyembu-

nyikan kedua tersangka, serahkan saja keduanya," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie.

Ia mengatakan polisi lebih mengedepankan tindakan persuasif agar pelaku menyerahkan diri atau kelompoknya bersedia menyerahkan kedua pelaku karena tindakan-tindakan Densus 88 Antiteror selama ini yang melakukan penyergapan pelaku terorisme seringkali menuai protes sejumlah kalangan.

Upaya persuasif ini, menurut dia, merupakan bagian dari strategi penangkapan penyidik Polri.

Ronny menambahkan bahwa penyidik Polri sudah mengendus keberadaan kedua pelaku penembakan, yakni Nurul Haq dan Hendi Albar yang selama ini diduga kuat disembunyikan oleh kelompoknya. "Kami mensinyalir mereka disembunyikan, bukan mereka berdua bersembunyi," katanya. (IT/BBS)

11

KPK POS E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Camat Hiliserangkai Dinilai Tak Punya Nyali NIAS – Oknum Camat Hiliserangkai Kabupaten Nias, Yanuari Mendrofa dinilai oleh kalangan masyarakat Desa Fulolo Lalai tak bernyali untuk menyelesaikan kasus sengketa wilayah antar dua desa di Kecamatan Hiliserangkai yaitu Desa Fulolo Lalai dengan Desa Lalai I/II. Hal itu dikatakan sejumlah warga Desa Fulolo Lalai kepada KPK Pos di Hiliserangkai pecan lalu.

Dikatakan, seyogianya Camat sudah menuntaskan kasus tersebut tetapi diduga karena ada muatan kepentingan dalam masalah ini sehingga camat sengaja menunda-nunda penyelesaian masalah tersebut. Padahal, kasus ini sudah dibicarakan ditingkat unsur Muspika Hiliserangkai yang dilaksanakan di aula kantor Camat Hiliserangkai tanggal 1 Agustus 2013. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat desa Fulolo Lalai tertanggal 15 Juli 2013 perihal perampasan wilayah Desa Fulolo

Lalai yang salah seorang oknum Yanufati Mendrofa alias ama Rili mendrofa warga desa Lalai I/II tetapi tak kunjung selesai.

Buktinya, meskipun telah didengar keterangan para saksi di bawah sumpah dari tokoh masyarakat yang paling tua baik dari Desa Fulolo Lalai maupun dari Desa Lalai I/II, dan menyatakan/ mengaku apa yang dialami, dirasakan, dikerjakan, dilihat langsung. Mantan Kepala Desa Fulolo Lalai era tahun 1976-1995 Ama Zatiria Mendrofa (83) bahwa pada waktu itu ia ikut langsung bersama warga Desa Fulolo Lalai untuk mengadakan kegiatan gotong royong di

lokasi itu beberapa kali, dan telah didirikan kios milik Ama Angerago Mendrofa (Alm) warga Desa Fulolo Lalai dan enam kios lain yang telah didirikan di dalam lokasi itu oleh warga desa Fulolo Lalai.

Demikian juga pada massa Kepala Desa Ama Dohu Mendrofa (Alm) era tahun 1948-1973 lokasi yang dipersengkatan ini telah dijadikan tempat penjualan ternak babi lokasi itu oleh warga desa Fulolo Lalai.

Sedangkan menurut keterangan saksi dari tokoh masyarakat Desa Lalai I/II saat memberikan keterangan di hadapan peserta rapat merasa takut sehingga tidak berani mengucapkan sumpah hanya menyatakan bahwa tanah di lokasi itu milik kakeknya.

Dan dia mengakui bahwa kakeknya tidak pernah mengerjakan atau mendirikan rumah/kios di lokasi itu sejak dulu, dan mengakui

bahwa di lokasi ini telah didirikan kios milik Ama Angerago Mendrofa (Alm) warga Desa Fulolo Lalai.

Usai didengar keterangan para saksi, camat Hiliserangkai mengatakan kasus ini akan diteruskan kepada pihak atas dan meminta kepada kedua belah pihak agar sebelum ada kepastian hukum dalam kasus ini tidak boleh mengolah atau mendirikan sesuatu apapun di lokasi, dan realisasinya ditunggu hingga 1 September 2013.

Tetapi ternyata camat Hiliserangkai “bohong” tak menepati janjinya untuk menyelesaikan kasus ini hingga 1 September 2013. Yang datang hanya surat Camat Hiliserangkai kepada Kepala Desa Fulolo Lalai dan Kepala Desa Lalai I/II, tertanggal 02 September 2013 Nomor : 140/815/HS/2013 perihal pemberitahuan proses penyelesaian sengketa tanah, sebelum ada titik terang penyelesaian masalah sengketa

ini, tidak boleh diolah oleh siapapun dari kedua belah pihak.

Tidak terima dengan ulurmengulur waktu yang dilakukan camat Hiliserangkai, masyarakat Desa Fulolo Lalai telah melaporkan kasus ini kepada Bupati Nias beserta instansi terkait lainnya tertanggal 9 September 2013 tentang Laporan Perampasan Wilayah Desa Fulolo Lala agar turun tangan dan ada kepastian hukum kasus ini, sehingga wilayah Desa Fulolo Lalai tidak dikebiri serta merasa nyaman baik ketertiban maupun keamanannya tetap kondusif seperti biasa.

Sumber masyarakat menyebutkan kinerja Camat Hiliserangkai selama ini tergolong buruk. Masyarakat menilai kepemimpinannya sangat mengecewakan dan meresahkan. Ditambah lagi ketidak tegasannya dalam memutus sesuatu masalah dan sepertinya tak konsisten dalam keputusannya. (TIM)

DEMO - Masyarakat Adat Teluk Aru Besitang saat menggelar aksi unjuk rasa damai. (KPK POS/JUL)

Massa Minta Tiga Warga Dibebaskan STABAT - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat adat Teluk Aru Besitang menggelar aksi unjuk rasa damai, dengan membentangkan sepanduk dan meneriakan yel-yel dikantor Bupati Langkat, Selasa.

Dalam orasinya mahasiswa dan masyarakat menuntut untuk hak-hak mereka yang belum terpenuhi oleh pemerintahan Kabupaten

Langkat. Adapun 5 tuntutan mereka yang belum terpenuhi diantaranya, tegakkan undang-undang ulayat dan keluarkan Perda hak ulayat.

Lakukan rekontruksi tapal batas tentang tanah ulayat di soekondur, seret pengusaha kepengadilan mahkamah internasional karena melakukan penyimpangan dalam penjualan aset-aset kedatukan Besitang. Menolak reboisasi sebelum dilakukan re-

kontruksi tapal batas tentang tanah ulayat yang ada di soekondur. Usut tuntas penangkapan masyarakat adat oleh polhut TNGL karena telah melakukan penyimpangan.

Hampir satu jam lamanya mereka berorasi di depan gerbang gedung kantor bupati Langkat. Kemudian sepuluh orang perwakilan massa diijinkan masuk untuk berjumpa perwakilan bupati

Langkat guna bernegosiasi.

Sementara massayang lain dengan tertib menunggu perwakilan mereka keluar dari kantor bupati.

Selesai demo di kantor bupati massamengarah ke kantor DPRD Langkat untuk meminta perwakilan menemui mereka. massameminta agar DPRD segera memenuhi tuntutan masa. Massa juga meminta agar segera membebaskan warga yang

ditahan pihak Polres Langkat.

DPRD Langkat berjanji akan berupaya untuk membebaskan tahanan yang sekarang masih ditangani Polres Langkat. Pihak Polres Langkat menahan 5 warga, namun 2 diantaranya sudah dibebaskan. massa menuntut agar DPRD bisa bernegosiasi dengan pihak Polres untuk segera membebaskan 3 warga yang sedang ditahan. (JUL)

Narkoba Musuh Bangsa Terbesar Saat Ini LUBUK PAKAM - Wakil Bupati Deli Serdang, Zainuddin Mars menegaskan, jadikan masalah Narkoba sebagai masalah besar yang harus kita berantas secara bersama, karena narkoba adalah musuh bangsa terbesar yang kita hadapi saat ini.

"Karenanya dengan bersama-sama kita harus begerak untuk terpanggil memerangi narkoba," demikian Zainuddin Mars pada acara pembukaan Forum tatap muka Sosialisasi Instruksi Bupati

Deli Serdang Nomor 1029 Tahun 2011 tentang perencanaan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.

Acara ini diselenggarakan Dinas Informasi Komunikasi Deli Serdang bekerja sama dengan BNN Deli Serdang di Gedung Balairung Lubuk Pakam, yang dihadiri Kadis Infokom Drs Neken Ketaren Kepala BNN Deli Serdang, para SKPD. Wabup lebih lanjut mengatakan, bahwa Pengguna-

an dan Peredaran narkoba secara ilegal telah menggunakan modus yang semakin tinggi dan rapi. Dan di era globalisasi saat ini, peredaran dan penyalagunaan narkoba telah menunjukkan trend yang semakin tinggi dan canggih, sehingga tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang warganya bebas dari prilaku penyalagunaan narkoba.

Hal ini menjadi ancaman serius terhadap berbagai sendi kehidupan berbagsa

dan bernegara, yang telah ditujukan dengan adanya peningkatan tajam jumlah kasus, jumlah tersangka dan jumlah barang bukti tindak kejahatan narkoba ini. Keadaan ini sangat memperihatinkan kita, karena dampak negatif yang paling kita hindari dari kondisi ini tentunya adalah ancaman “hilangnya generasi penerus” bangsa atau yang dikenal sebagai “lose Generation”. Oleh karena itu sangat relevan kegiatan yang kita lakukan hari

ini, dengan kondisi terkini dari permasalahan narkoba sekarang ini.

Sebelumnya Ketua Panitia pelaksana, Sekretaris Dinas Infokom Drs H Asli Rambe dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan acara ini untuk mensosialisasikan tentang Intruksi Bupati Deli Serdang Nomor 1029 Tahun 2011 tentang perencanaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang diikuti sebanyak 200 peserta selama dua hari. (FR)

Bawa17GramGanja, SipirLPTanjungGusta Diamankan MEDAN - Seorang sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta, Medan berinisial TP, ditangkap membawa ganja kering seberat 17 gram. Penangkapan dilakukan oleh pihak Polsek Helvetia, Rabu malam.

Informasi dihimpun, Kamis siang, penangkapan itu berkat informasi masyarakat, saat sipir tersebut sedang membawa ganja ke dalam lapas. Mendapat informasi itu, pihak Polsek Helvetia langsung turun kelokasi dan mengamankan tersangka.

Penangkapan sipir Lapas ini semakin membuktikan bahwa peredaran narkoba memang dilakukan secara terang-terangan dan terjadi di tempat yang harusnya membuat para napi jera.

Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Helvetia AKP Anggoro Wicaksono saat melalui via selulernya.

"Iya, tapi kasus ini sudah kita serahkan kepada Polresta Medan," ungkapnya.

Kasat Narkoba Polresta Medan, Kompol Donny Alexander saat dikonfirmasi juga membenarkan hal itu.

"Masih dalam pengembangan ya," kata Donny.

Kenek Bangunan Diciduk Dari pengaduan warga juga, adanya aktivitas jual beli ganja, akhirnya Polsek Helvetia menggerebek sebuah rumah di jalan Gaperta dan membekuk penghuninya, Eko. Dari tangan Eko, polisi kemudian menyita barang bukti ganja kering seberat 1,6 ons yang telah dipecah ke dalam paket-paket kecil.

"Mendapat laporan itu, kita menurunkan anggota dan hasilnya benar kita menemukan pelaku sedang menjual barang tersebut. Dari tangan pelaku kita amankan 1,6 ons ganja kering siap pakai . Selanjutnya kita melakukan penyelidikan terhadap pelaku ," ujar Kapolsek Helvetia, AKP Anggoro Wicaksono didampingi Kanit Reskrim Hendrik Temaluru, Minggu pekan lalu.

Saat melakukan penangkapan, pihaknya tidak menemukan kesulitan karena tidak ada perlawanan dari tersangka.

"Tidak ada perlawanan, karena barang bukti kita temukan," ujarnya.(FR)

DitemukanBongSabu diSelTahanan TEBINGTINGGI - Jajaran Polres Tebing Tinggi kecolongan dengan beredarnya sabu-sabu di dalam sel tahanan Polres Tebing Tinggi. Setidaknya hal itu dibuktikan dengan ditemukannya peralatan menyabu (bong) di dalam sel tahanan tersebut, Sabtu.

Meski petugas berusaha menutupi informasi ini, namun dari beberapa sumber yang dihimpun di kepolisian menyebutkan, bahwa perangkat sabu itu ditemukan di tempat sampah yang berada dalam sel tahanan Polres Tebing Tinggi.

Penemuan itu terjadi tatkala petugas jaga sedang melakukan pengecekan tahanan di luar jam besuk. Petugas melihat bungkusan plastik terletak di sekitar tumpukan sampah. Begitu diperiksa, ternyata dalam plastik itu berisi botol minuman segar, tiga buah korek gas, kompeng, kaca pirek, plastik transparan dan jarum.

Diduga peralatan itu digunakan tahanan untuk menyabu di sel saat malam harinya.

Menurut Kasie Propam, Iptu MT Sagala, diduga benda itu digunakan oleh tahanan, namun siapa pemiliknya, masih dalam penyelidikan petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

"Diduga barang-barang tersebut dipakai un-

tuk menyabu oleh tahanan, tapi siapa pemiliknya sedang dilidik petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi. Dari penggeledahan yang kita lakukan, tujuh HP milik tahanan berhasil kita sita, karena memang HP adalah barang yang dilarang masuk ke dalam," ucap MT. Sagala, seperti dikutip Medan bagus.Com. Dia melanjutkan, empat petugas yang saat itu berjaga juga akan diperiksa oleh Propam.

"Empat petugas itu diantaranya Bripka Khaireza, Brigadir Sopiatogea, Brigadir Kriston Manurung dan Briptu Ahmad Harianto. Kemudian temuan barang-barang yang kita duga dipakai untuk peralatan menyabu akan dibawa ke Labfor Poldasu dulu untuk memastikannya", terang Sagala.

Sementara itu, Kapolres Tebingtinggi, AKBP Andi Rian Djajadi, SIK yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengaku akan menyelidiki siapa pemilik barang tersebut dan kenapa bisa masuk ke dalam sel tahanan. Namun soal sanksi bagi petugas terkait tudingan lemahnya penjagaan petugas, dirinya enggan berkomentar.

"Yang ditemukan bukan sabu, tapi alat hisap nya. Saat ini sedang didalami oleh Sat Narkoba Polres Tebingtinggi," pungkas Kapolres singkat. (FR)

Jangan Terbitkan SIMB Setia Budi Residence MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan diminta agar tidak menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), sebelum apartemen Setia Budi Residence di Jalan Setia Budi Medan memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Status stanvas (menghentikan sementara) pembangunan apartemen itu harus dipertahankan, SIMB tidak boleh dikeluarkan sebelum ada izin AMDAL. Bangunan harus distanvaskan sampai seluruh dokumen perizinannya dileng-

kapi," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Medan Drs Daniel Pinem di gedung dewan setempat, Kamis.

Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D dengan Dinas TRTB dan BPPT Kota Medan membahas masalah pembangunan Apartemen Setia Budi Residence yang dilaporkan keluarga K Narita dan Irna Narita.

Hadir Kasi Pengawasan Dinas TRTB Darwin, keluarga pelapor, dan aparat kelurahan setempat.

Selain tidak memiliki SIMB,

dalam RDP tersebut juga terungkap bahwa proses pembangunan apartemen itu telah menimbulkan kerusakan bagi sejumlah rumah warga disekitarnya. Hal itu terjadi saat pemasangan paku bumi dan alat berat yang keluar masuk ke lokasi pembangunan.

"Kita sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak pengembang dalam rapat ini, padahal sudah kita undang secara resmi.

Kerusakan rumah warga akibat proyek itu harus dicari solusinya dan masalah ini juga harus menjadi pertimbangan bagi Dinas TRTB untuk memproses

SIMB apartement itu," ujar Daniel.

Desakan serupa juga disampaikan Jumadi, anggota Komisi D. Dia meminta Dinas TRTB Medan supaya lebih teliti dan cermat untuk mengeluarkan SIMB apartement yang direncanakan sampai 18 lantai itu.

Kalau pembangunan bangunan sebesar itu, menurut Jumadi, harus dilengkapi dokumendomumen perizinan lainya, seperti analisis dampak lingkungan (Amdal), kajian lalulintas, dan kelabilan tanah di kawasan itu.

"Saya kira kalau sudah

mencapai 18 lantai, dokumen Amdal dan kajian lalulintas harus ada. Kalau itu tidak ada, Dinas TRTB jangan memproses atau mengeluarkan SIMB apartemen iru," tegas Jumadi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Dinas TRTB Kota Medan Darwin membenarkan bahwa pembangunan Apartemen Setia Budi Residence itu belum memiliki SIMB. Pihaknya juga memberikan peringatan kepada pihak pengembang.

"Kita sudah stanvas-kan pembangunannya dan setahu kami di lapangan tidak ada lagi aktivitas. Kita akan terus

mengawasinya sampai izinnya keluar serta semua persoalan yang dikelukan warga diselesaikan dengan baik," kata Darwin.

Namun demikian, menurut Darwin, permohonan SIMB Apartemen Setia Budi Residence tersebut sudah ada masuk ke Dinas TRTB atas nama Sutrisno.

"Saya tidak tahu pasti nama perusahaan atau pengembang apartemen itu karena permohonan SIMB-nya atas nama pribadi. Sesuai permohonan yang masuk, bangunan itu merupakan rumah susun berlantai 18," jelas Darwin.(VIN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

LIPSUS

Lemahnya

Kompolnas Minta Kasus Dul Jangan Seperti Rasyid Rajasa

Disiplin dan Pengawasan

Polisi PENGEMUDI di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas merupakan bukti lemahnya disiplin pengendara dan pengawasan polisi. Orang tua juga berperan penting dalam mencegah anaknya agar tidak mengemudikan kendaraan sebelum memenuhi syarat.

"Penegakan disiplin berlalu lintas pun harus terus digalakkan, baik melalu razia ataupun penyuluhan," kata komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman, Ahad.

Pengawasan, kata dia, tak bisa hanya mengandalkan kepolisian.

Orang tua juga berperan mengawasi anak-anaknya agar tak mengemudi kendaraan sebelum waktunya.

Hamidah menyampaikan itu menanggapi kecelakaan maut yang menewaskan enam orang di kilometer 8+200 Tol Jagorawi, Ahad, pukul 01.45 WIB. Kecelakaan melibatkan Abdul Qadir Jaelani alias Dul (13 tahun), putra ketiga musisi Ahmad Dhani.

Dia mengemudikan mobilnya dengan kencang dari arah Bogor menuju Jakarta atau arah selatan ke utara, kemudian menabrak jalur pemisah jalan hingga masuk ke jalur berlawanan.

Mobil tersebut menabrak Daihatsu Gran Max dari B 1349 TEN dan Toyota Avanza B 1882 UZJ dari arah utara. Polisi belum memastikan jumlah penumpang di masing-masing kendaraan. Informasi awal menyebutkan, penumpang Gran Max 12 orang, enam di antaranya meninggal. Seorang pengemudi Avanza dan rekan semobil Dul juga mengalami luka.

Hamidah memastikan terdapat pelanggaran Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 310, kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dipidana penjara paling lama enam tahun.

Akibat mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), Dul juga terancam melanggar pasal 281 UU yang sama.

Pengamat Kepolisian dari Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengingatkan polisi harus memperhatikan beberapa hal dalam melakukan proses hukum terhadap Dul karena masih anakanak. Contohnya, pemeriksaan dilakukan oleh polisi wanita tak berseragam.

Di pengadilan, jaksa dan hakim juga tidak memakai seragam seperti persidangan umum. Apabila selama proses hukum ini Dul harus ditahan, kata Bambang, dia tidak boleh dicampur dengan orang dewasa. Hukuman dari majelis hakim juga dapat dikembalikan kepada orang tua atau dibina oleh negara. Hal ini juga bergantung sikap seluruh pihak atau orang tua korban apakah bisa diajak berdamai.

Psikolog Tika Bisono mengatakan, Dul tidak bisa serta-merta dikenakan pasal pidana meski benar melakukan kelalaian yang menyebabkan tewasnya orang lain.

"Seharusnya, orang tua si anaklah yang memiliki tanggung jawab penuh atas kejadian ini," ujar Tika.

Namun, bisa juga orang tua melarang, tetapi si anak mencuricuri peluang.

Anak 13 tahun seperti Dul, kata Tika, belum siap membawa kendaraan di jalan raya. Refleks dari anak seusia itu masih buruk.

Belum lagi emosi yang masih mudah meledak. Dul harus mendapat penyuluhan atau pendidikan moral atas perbuatannya ini, tidak begitu saja dijebloskan ke dalam penjara.

Berdasarkan data kepolisian, enam korban meninggal adalah Agus Kumara, Agus Wahyudi, Riki Aditia Santoso, Agus Surahman, Qomar, dan Nurmansyah. Mereka adalah karyawan sebuah perusahaan ekspedisi. Korban luka adalah Wahyudi, Nugro, Abdul Kadir Mukri, Zulheri, Robi, Pardomoan Sinaga, Pujo Widodo, Abdul Qadir Jaelani, dan Noval Samudra. (TIM)

KECELAKAAN di Tol Jagorawi, Minggu (8/9) dini hari, tidak hanya membuat pilu, tapi juga menyisakan persoalan hukum.

Pengemudi mobil penyebab kecelakaan yang menewaskan enam orang itu baru berusia 13 tahun.

Persoalan hukumnya ialah siapa yang bertanggung jawab, apakah sang anak yang masih di bawah umur atau orangtuanya. Pengemudi berinisial AQJ yang juga anak bungsu musikus Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu seharusnya mustahil mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan. Untuk memperoleh SIM, orang harus berusia minimal 17 tahun.

Dari sini saja, pengemudi telah melanggar pidana yang ganjarannya empat bulan kurungan. Lalu, dengan kelalaiannya yang mengakibatkan korban tewas sesuai dengan Pasal 310 UndangUndang Lalu Lintas, ia dapat dihukum enam tahun kurungan.

Polisi memang sudah menetapkan AQJ sebagai tersangka. Namun, keadilan baru terlihat dari hukuman yang diputuskan nanti. Jalan menuju keadilan itu ialah dengan mengikuti sistem hukum kita.

Sesuai dengan Pasal 64 UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi memperhatikan pula kepentingan yang terbaik bagi anak. Namun, kepentingan terbaik itu juga harus sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bah-

wa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana 12 tahun.

Polisi bahkan tidak cukup hanya memproses pengemudi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang yang dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat dapat dipidana lima tahun penjara. Undang-undang itu merupakan peringatan bagi para orangtua agar tidak lalai mengawasi anak mereka.

Terlepas kontroversi siapa yang bertangggung jawab, polisi harus serius memerkarakan kasus ini. Pelanggaran-pelanggaran pidana yang melibatkan kalangan pejabat atau tokoh terkenal tidak jarang membuat hukum bengkok. Untuk itu, kita sekali lagi mendesak polisi dan penegak hukum lainnya agar memosisikan semua warga negara sama di hadapan hukum.

Kita mengapresiasi Ah-

mad Dhani yang dalam pernyataannya kepada pers menyebutkan sepenuhnya menyerahkan kasus yang menimpa anaknya ke jalur hukum.

Kasus yang menimpa AQJ semestinya juga menjadi momen untuk menertibkan pengendara dari kalangan anak-anak di bawah usia.

Kasus AQJ hanyalah sebuah potret dari jamaknya pelanggaran batas umur pengendara di berbagai kota.

Pada Mei lalu di Sukabumi, dalam operasi selama tiga pekan ada 200 pengendara di bawah umur terjaring.

Di Makassar, tahun lalu, dalam sebuah razia singkat polisi menilang 150 pengendara di bawah umur.

Pembiaran kondisi itu sama saja dengan membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan pun. Namun, pencegahan paling kuat harus berawal dari rumah. Tanpa itu, orangtua sama dengan menebar maut bagi anaknya dan orang lain. (TIM)

KOMISIONER Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meilala mewanti-wanti Polisi agar jangan istimewakan pengusutan kasus kecelakaan anak Ahmad Dhani, Ahmad Abdul Qodir Jaelani alias Dul. Dul menyetir mobil di bawah umur dan menyebabkan kecelakaan hingga 6 orang tewas.

Adrianus menduga polisi bisa memberi perlakuan khusus terhadap kasus ini seperti kasus anak Hatta Rajasa, Rasyid yang hanya dihukum masa percobaan.

Adrianus melihat trend pengusutan suatu kasus oleh instansi kepolisian demikian. Yakni jika kasus menyangkut pejabat atau orang-orang besar, artis atau seleb, bisa disetting.

Bahkan, lanjut Adrianus, yang lebih mengkhawatirkan, jika kasus itu dibelokkan terhadap orang-orang kecil seperti sopir.

"Kami melihat trendnya seperti itu. Ya kami sih melihat trendnya seperti itu. Kalau melihat orang gede, orang kaya ini seperti sinetron yang korbannya sopir-sopir honorer begitu dibom dengan Rp50 jura Rp100 juta semua tenang seakan-akan tindak pidana bisa dihapuskan.

Saya ngerinya seperti itu," paparnya.

Meski mengkhawatirkan kasus itu akan dimanipulasi, namun Adrianus enggan turun langsung. Menurut Adrianus takutnya jika pihaknya turun langsung bakal disebut intervensi.

"Kami sebenarnya mengingatkan saja.

Karena kalau kami liat datang dan lihat-lihat disangka intervensi. Tapi yang namanya langkah penyidikan 1001 cara, ada banyak cara untuk mencapai yang namanya keadilan,� ujarnya.

Nah untuk itu makanya kita sebagai polisi jangan pakai cara yang termudah dan meringankan bagi si keluarga, karena sekali lagi sudah ada korban mati. Dan kita membicarakan pembelajaran bagi orang-orang jetset ini yang merasa bisa beli apa pun dengan orangnya.

Rasyid Rajasa, putra menteri perekonomian Hatta Rajasa terlibat kecelakaan maut di tol saat tahun baru 2013. Dua orang tewas dalam kecelakaan itu. Namun Rasyid hanya divonis enam bulan percobaan. Dia sama sekali tidak ditahan. (TIM)

JANGAN BERIKAN JADILAH PELOPOR Belasan Kendaraan KENDERAAN KEPADA ANAK Keselamatan Berlalulintas Pelajar di Medan Terjaring Razia SATUAN Lalulintas Polresta Me- bulan September 2013 tepatnya, “Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas�. Begitu dan mengimbau kepada para orangtua agar tidak memberikan sarana kenderaan bermotor kepada anak-anaknya yang belum cukup umur atau belum berhak untuk mengendarai kenderaan ke sekolah.

"Menurut undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 81 ayat (2), (3), (4) dan (5) usia untuk SIM A, C dan D adalah 17 tahun. Dengan batasan usia dalam kepemilikan SIM hanya yang berusia di atas 17 tahun yang boleh mengunakan SIM," kata Kepala Satuan Lalulintas Polresta Medan Kompol M Budi Hendrawan SIK, Selasa.

Hal tersebut bertujuan agar psikologi pengendara dianggap layak pada usia tersebut. Ada beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang korban atau tersangkanya masih anak-anak di bawah umur.

Dalam rangka pencegahan penggunaan kendaraan oleh anakanak di bawah umur, Satlantas Polresta Medan melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya Sosialisai dalam bentuk police go to school dan penegakan hukum. Program kerja Satlantas Polresta Medan untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk police go to school dilakukan 3 kali setiap minggunya.

Untuk kegiatan minggu ke 2 di

Senin (8/8), sekolah yang dikunjungi antara lain SMU Budi Satria, Harapan Mandiri dan Yayasan Harapan.

Lebih dari 700 murid di 3 sekolah tersebut diberikan pendidikan berlalu lintas di antaranya pentingnya penggunaan helm, pentingnya uji kompetensi SIM dan tata cara berlalu lintas di jalan.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keselamatan di jalan.

Selain sosialisasi satlantas poresta Medan juga melakukan tindakan penegakan hukum. Selanjutnya pada Selasa (9/9), Satlantas Polresta Medan juga melakukan kegiatan razia penegakan hukum di 2 lokasi yaitu di JaLan Cik Di Tiro dan Jalan Gajah Mada.

Hasil dari penegakan hukum adalah tilang 45 dengan rincian pelanggaran, tidak memiliki SIM 24 orang, tidak mengunakan helm 10 orang dan pelanggaran lainnya 11.

"Kita harapkan pihak sekolah turut berperan aktif untuk mengecek anak didiknya yang mengunakan kendaraan bermotor ke sokalah apakah sudah memiliki SIM atau belum. Termasuk ikut mengawasi dan melakukan peneguran terhadap siswa-siswanya yang melakukan pelanggaran,� ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya. (TIM)

ungkapan yang sering didengar. Dalam acara kampanye keselamatan berlalu lintas di Medan beberapa waktu lalu, ucapan ini terdengar menggema di arana acara lapangan Merdeka Medan.

Acara yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara sebagai tanda acara Kampanye Pelopor Keamanan Berlalu Lintas telah dimulai.

Selain Kapolda, unsur Muspida Sumut dan Walikota Medan juga tampak hadir pada acara yang cukup penting itu. Dikatakan, kampanye ini merupakan salah satu langkah konkrit untuk mencegah dan menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas untuk masa mendatang.

Upaya untuk mencegah dan menurunkan potensi kecelakaan lalu lintas tersebut sangat penting dilakukan karena peristiwa banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian materi mau pun korban.

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan badan kesehatan dunia (WHO), kasus kecelakaan lalu lintas tersebut menempati peringkat ke-9 penyebab kematian manusia dan diperkirakan menjadi peringkat ke-3 pada 2020.

Dalam catatan WHO, kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun menyebabkan korban meninggal dunia mencapai 1,3 juta dan korban luka-luka mencapai 50 juta orang.

Di Sumut, jumlah kecelakaan lalu lintas juga masih cukup banyak yakni 8.284 kasus pada 2010 yang menimbulkan 2.398 korban tewas, 3.691 korban luka berat, dan 5.718 luka ringan. Pada 2011, pihak kepolisian mencatat kecelakaan lalu lintas di Sumut mencapai 7.581 kasus dengan 2.481 korban tewas, 4.156 korban luka berat, dan 7.285 luka ringan.

Sedangkan pada 2012 kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 8.198 kasus dengan 2.202 korban tewas, 4.604 luka berat, dan 8.414 korban luka ringan.(TIM)

UNTUK menghindari terjadinya kecelakaan maut yang disebabkan pengemudi di bawah umur, petugas Satlantas Polresta Medan, Kamis, siang melakukan razia terhadap sejumlah kendaraan yang dibawa pelajar di sejumlah sekolah di Medan.

Dalam razia ini, sejumlah pelajar yang terkena razia menangis ketika kendaraannya ditilang petugas karena tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Salah satu tempat yang dirazia petugas Satlantas Polresta Medan yaitu di Simpang Tiga Jalan Cik Ditiro dan Jalan Zainul Arifin Medan, yang merupakan jalur keluar masuknya sejumlah kendaraan menuju SMAN 1 Medan.

Dalam razia ini, sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dikendarai pengemudi di bawah umur dan pelajar dihentikan petugas.

Dari razia ini, sejumlah pelajar yang menggunakan kendaraan roda dua banyak yang di tilang karena tidak memiliki SIM. Bahkan seorang pelajar sempat menangis/ ketika petugas terpaksa menilang surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK miliknya karena pelajar tersebut tidak memiliki SIM. "Razia ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan maut dalam berlalu lintas yang disebabkan pengemudi di bawah umur atau pelajar," ujar Aiptu Rudi. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

ANTISIPASI BANJIR

BWS Sumatera II Harus Perbaiki Pintu Air Sungai Batuan MEDAN – Ketua Fraksi FPPP DPRD Kota Medan Ir Ahmad Parlindungan meninjau lokasi banjir akibat luapan Sungai Batuan di Jalan Sumber Amal, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Jumat kemarin.

Dalam peninjauannya ke lokasi, Ahmad Parlindungan meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera II segera mengkaji ulang pintu Sungai Batuan yang menjadi penyebab meluapnya air Sungai Batuan.

“Kita melihat sungai ini posisinya sudah menyempit, kemudian pintu air yang masuk ke kanal banjir juga sempit dan tidak pas sehingga air meluap ke pemukiman warga,” ungkapnya.

Parlindungan akan segera menindaklanjuti permasalahan ini karena warga khusunya di kawasan Sumber Amal, Kelurahan Harjosari II sudah sangat resah. “Warga sudah sangat resah, kondisi banjir ini sudah berulang-ulang dikarenakan posisi pembuangan dari Sungai Batuan tidak memadai,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, saat meninjau ke sejumlah lokasi politisi yang dicalonkan kembali menjadi Caleg Dapil I DPRD Sumut ini mengatakan permasalahan ini sudah disampaikan ke Pemko Medan untuk segera ditindaklanjuti. “Harapan kita Pemko juga menindaklanjuti permasalahan ini sehingga masyarakat di Kelurahan Harjosari II tidak lagi was-was dengan luapan air sungai,” katanya.

Dalam kunjungan ke sejumlah rumah warga di lokasi banjir, Politisi PPP ini memberikan bantuan dan meminta Kepala Lingkungan dan masyarakat melakukan evakuasi sebagai langkah antisipasi meluapnya air sungai lebih besar lagi. “Sebagai langkah awal kita sarankan Kepling dan warga bisa melakukan evakuasi sebagai langkah antisipasi,” ungkapnya kepada warta-

wan di lokasi kejadian.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Pemerintah Kota Medan yang sudah tanggap terhadap peristiwa banjir ini dengan menurunkan aparatnya.

“Kita berterima kasih kepada Pemko Medan yang sudah tanggap dengan menurunkan aparatnya ke lokasi kejadian,” ungkapnya.

Seperti diketahui banjir di Sumber Amal ini mengakibatkan 50 rumah warga terendam, ratusan kepala keluarga terpaksa harus dievakuasi.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, memperkirakan pada bulan September Sumatera Utara sedang memasuki musim penghujan.

“Curah hujan tersebut akan semakin lebat menjelang Oktober, dan itu merupakan puncak hujan kedua,” sebut Kepala Bidang Pelayanan Data dan Informasi BMKG Wilayah I Medan, Hendra Swarta, Jumat (13/9).

Dari pemantauan yang dilakukan, kata Hendra, curah hujan tersebut diperkirakan paling banyak turun di wilayah Pantai Barat Sumut seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga. “Secara umum, hujan berpeluang turun pada malam hari,” katanya.Curah hujan yang cukup besar itu, sebut Hendra, disebabkan Sumut sedang menerima tiupan angin barat dan adanya gangguan cuaca di sejumlah lokasi.

Demikian juga dengan menghangatnya suhu permukaan air laut di bagian barat Pulau Sumatera, tambah Hendra, menyebabkan banyaknya muncul uap air yang berpotensi menjadi hujan. “Keberadaan angin barat itu meniupkan uap air yang ada di Sumut, termasuk uap air yang terdapat di perairan Afrika Timur,” ungkapnya. (BBS/MH)

Calhaj Tertua Kloter 04: "Insyaallah Saya Sehat Di Tanah Suci" MEDAN - Sariana Sutan Matondang (90) dengan nomor manifes 327 salah seorang jamaah calon haji tertua yang tergabung dalam kloter 04/MES asal Padangsidempuan. Namun usia renta tak menghalangi niatnya untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima tersebut.

Sariana yang merupakan warga Jalan Thamrin No 72 WEK III Padangsidempuan Utara ini, berangkat menunaikan ibadah haji bersama dengan anak serta menantunya.

Sariana mengatakan dirinya telah mendaftarkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci sejak tahun 2007. Dengan bekal ber tawakkal kepada Allah SWT ia yakin dapat menjalankan ibadah dengan khusu' saat beribadah haji.

"Insyaallah sehat, paling sakit maag ini aja yang mudah-mudahan bisa diatasi,"kata nenek Sariana saat ditanya apakah ada keluhan sakit.

Sementara itu, anak serta menantunya yang mendampingi Sariana mengaku pergi beribadah haji ini atas kemauan ibu mertuanya sendiri. " Jadi saat itu ibu pada tahun 2007 berumur 84 tahun saat mendaftar, kami sebagai anak dan menantu mendampingi karena bertepatan kami juga mendaftar ikut melaksanakan ibadah haji, jadi sekalian kami men-

daftar,"kata Suami Sriwati ini.

Selama persiapan ibadah haji, sang ibu selalu dalam kondisi sehat. "Jadi mulai dari persiapannya pun sampai manasik haji kami tetap mendampingi," jelasnya.

Sarian Sutan Matondang salah satu jamaah calhaj tertua di Kloter 04/ MES, ia memiliki 11 anak, 60 Cucu ratusan cicit.

Sementara itu, sebanyak 379 orang Jamaah calon haji (Calhaj) Kolter 04/MES asal Kabupaten Padangsidempuan memasuki Asrama Haji Embarkasi Medan, Sabtu (14/9) sekira pukul 10.30 Wib. Dr H Hefri Hamdan Harahap Kandepag Kabupaten Padangsidempuan, mengatakan jamaah calhaj asal Padangsidempuan yang tergabung dalam kloter 04/MES berjumlah 379 orang dengan jamaah calon haji yang tertua Sariana Sutan Matondang (90).

"Sedangkan untuk Jamaah termuda Kahirunnisah Zainuddin 21 tahun,"ujar Hefri Hamdan, di asrama haji Medan.

Dimana nantinya Jamaah calon haji akan tinggal di wilayah Bakhutamah dengan nomor maktab 38.

Sementara itu, sebelumnya sebanyak 56 orang jamaah calon haji asal kota Sibolga juga telah hadir di Asrama Haji Embarkasi Medan. (BBS/MH)

SUMUT / ACEH

Tebingtinggi dan Sergai Tingkatkan Kerjasama SPAM TEBINGTINGGI Pemerintah Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai sepakat meningkatkan kerjasama di bidang System Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi standard dalam rangka pencapaian target tujuan pembangunan millennium atau MDGs (Millennium Development Goals).

Demikian disampaikan Kabag Humasy Pemko Tebingtinggi Ahdi Sucipto SH, Rabu (11/9), terkait kunjungan kerja Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan ke Pemkab Sergai yang diterima Bupati Serdang Bedagai Ir Soekirman, pekan lalu.

Pada kunjungan tersebut, Walikota Tebingtinggi didampingi Kepala Bappeda Tebingtinggi Gul Bakhri Siregar SIP M.Si, Direktur PDAM Tirta Bulian Ir Oki Doni Siregar, Kadis PU Ir HM Nurdin dan Direktur RSUD dr H Nanang Fitra Aulia Sp.PK, sedangkan Bupati Sergai didampingi Sekdakab Sergai Haris Fadillah, Kadis Tarukim Sergai dan Staf Bappeda Zulfan ST. Pembangunan system pe-

DIABADIKAN - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dan Bupati Serdang Bedagai Ir Soekirman bersama sejumlah pimpinan SKPD foto bersama usai membahas jalinan kerjasama pembangunan antara dua wilayah. (KPK POS/RS) nyediaan air minum (SPAM) dang Bedagai, ke dua pimpi- dengan mengalihkan aliran sumber dana diharapkan dari nan daerah tersebut juga Sungai Bahilang melalui APBN 2014 dengan syarat membahas tentang pemba- Kecamatan Tebingtinggi adanya komitmen antara ngunan bendungan bergerak dan Tebing Syahbandar KaPemko Tebingtinggi dengan ‘Bajayu’ yang anggarannya bupaten Sergai yang akhirPemkab Serdang Bedagai sudah ditampung pada AP- nya bermuara di Sungai Padan Pemprovsu. Sedangkan BN 2013 – 2016 sebesar dang,” jelas walikota.

Detail Engineering Design Rp250 miliar serta kerjasaSedangkan program catch(DED)-nya dilaksanakan ma di bidang pendidikan dan ment area (daerah pinggiran) pada tahun anggaran 2013 kesehatan.

Sungai Padang yang akan ini. Nantinya SPAM yang Menurut Walikota Tebing- dilakukan selanjutnya akan akan dibangun itu akan men- tinggi, pertemuan itu sangat dibicarakan juga dengan jadi aset Pemerintah Provin- penting dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Sisi Sumatera Utara. pembangunan yang akan malungun.

Selain membahas rencana dilakukan saling terkait de“Semoga dengan jalinan pembangunan SPAM yang ngan kepentingan dua wila- kerjasama antara dua pimmanfaatnya akan dirasakan yah (Kota Tebingtinggi dan pinan daerah ini akan beruntuk masyarakat di dua Kabupaten Serdang Beda- manfaat bagi masyarakat daerah khususnya yang ber- gai). “Program sudetan Su- luas khususnya di Kota Tedomisili di kawasan Keca- ngai Bahilang yang meru- bingtinggi dan Kabupaten matan Sei Bamban, Tebing- pakan rencana dalam meng- Serdang Bedagai”, tambah tinggi dan Kecamatan Tebing antisipasi musibah banjir di Kepala Bappeda Gul Bakhri Syahbandar Kabupaten Ser- Tebingtinggi akan dilakukan Siregar SIP M.Si. (RS)

KPU Serius Tangani Pemutakhiran Data Pemilih JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) masih memiliki waktu yang cukup untuk memastikan akurasi dan kemutakhiran daftar pemilih sampai dilaksanakannya penetapan rekapitulasi DPT secara nasional, 23 Oktober mendatang.

"KPU Kabupaten/Kota yang telah menetapkan DPT pada tanggal 7 sampai 13 September 2013 masih dapat melakukan perbaikan daftar pemilih jika masih ada temuan pada DPT tersebut yang ternyata datanya tidak sinkron dan diragukan validitasnya," terang Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (13/9).

Ferry menyakini sampai pelaksanaan rekapitulasi DPT secara nasional, akurasi, validitas, kemutakhiran dan kelengkapan DPT akan terus meningkat. KPU kata Ferry, telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan masih menyandingkan data dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Kementerian Dalam Negeri. Saat ini sudah terdapat 115.261.860 daftar pemilih yang sesuai dengan KTP elektronik yang ada dalam DP4.

Ferry menegaskan data

KPU dengan Kementerian Dalam Negeri tidak akan jauh berbeda. Sebab bahan dasar penyusunan data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang dilakukan KPU tetap berpedoman pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanggal 7 Februari 2013. "KPU sangat serius dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kami menggunakan secara utuh data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah itu sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih," terang Ferry.

Penggunaan DP4 sebagai bahan dasar penyusunan daftar pemilih sesuai dengan amanat pasal 32 ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyebutkan data kependudukan dan data warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati danWali Kota yang terakhir.

Terhadap DPT yang telah ditetapkan, kata Ferry, dapat

dikoreksi bahkan wajib dikoreksi jika ada temuan yang menyatakan bahwa DPT tersebut masih diragukan validitasnya. Proses koreksi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasi Pemilu (Bawaslu).

Hal tersebut sesuai dengan pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 8/2012 yang menyatakan bahwa temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN. "Dengan demikian ada jaminan bahwa DPT yang akan digunakan pada Pemilu 9 April 2014 itu benar-benar akurat, mutakhir dan komprehenship.

Sebab perbaikan terhadap DPT itu masih dapat dilakukan sampai ditetapkannya rekapitulasi DPT secara nasional," ujarnya.

KPU Kabupaten/Kota kata Ferry dapat menghapus salah satu pasangan data ganda, menghapus data pemilih yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah dengan cara meminta Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan konfir-

masi data ke lapangan. Perbaikan DPT yang dilakukan setelah penetapan DPT wajib dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi secara berkala.

Ferry mengakui, ada beberapa data yang berbeda antara KPU dengan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri, salah satunya dalam hal Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang muncul dalam data KPU pada digit akhir atau digit ke-16 semuanya memiliki angka yang sama yakni nol.

Hal ini terjadi karena data dalam format excel hanya dapat menampung 15 digit angka, sementara digit angka NIK jumlahnya 16 digit. Ketika 16 digit angka itu dimasukkan maka digit angka ke-16 otomatis akan berubah menjadi angka nol.

Memang ada problem dalam penyusunan daftar pemilih di beberapa daerah seperti Provinsi Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai. Namun demikian, petugas tetap berupaya keras untuk menjemput dan melakukan pemutakhiran data ke lapangan. Bahkan sampai-sampai petugas membawa genset, laptop dan printer. (SBC)

SELESAI BANGUN PASAR TRADISIONAL

Pemko Tebingtinggi Akan Bangun Mall TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan pada tahun anggaran 2014 mendatang akan memindahkan pedagang kain Pasar Bunga Jalan Haryono MT ke lokasi Terminal Bandar Kajum Jalan KL Yos Sudarso setelah nantinya mengusulkan kucuran dana Departemen Perindustrian RI dalam rencana pembangunan Pasar Mall yang luasnya mencapai 2,7 hektar.

“Pemko Tebingtinggi akan mengusulkan anggaran ke Departemen Perindustrian RI dalam membangun pasar modern yang rencananya dimulai anggaran tahun depan (2014) yang tujuannya membangun Pasar Mall,” demikian Walikota Umar Zunaidi Hasibuan kepada wartawan, Selasa, saat melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Pasar Tradisional di kawasan Terminal Bandar Kajum Jalan KL Yos Sudarso Kota Tebingtinggi,.

Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis PU Ir M Nurdin, Kadis Perhubungan M Safrin Harahap, Kasat Pol PP M Guntur Harahap, Direktur RSUD Kumpulan Pane serta rekanan PT Nugraha Psygasupala selaku pelaksana pembangunan Pasar Tradisional menambahkan, rencana pembangunan Pasar Mall tersebut sebagai langkah guna meramaikan suasana terminal Bandar Kajum serta menjadikan Kota Tebingtinggi sebagai tujuan persinggahan warga yang datang dari luar Tebingtinggi baik tujuan Medan, Pematang Siantar, Kisaran maupun tujuan Bandara Kuala Namu dapat menyinggahkan waktunya berbelanja di Kota Tebingtinggi. “Rancangan pembangunan akan dipersiapkan tim dari Dinas PU Kota Tebingtinggi,” terang Walikota.

Menurut walikota, pembangunan Pasar Tradisional saat ini yang menelan biaya Rp5,9 miliar tersebut akan dibangun sebanyak 40 kios dengan rincian 20 kios di lantai dasar dan 20 kios di lantai dua. “Pembangunan Pasar Mall akan segera dilaksanakan usai pembangunan pasar tradisional tahun 2014 mendatang baru akan dibangun Pasar Modren atau Mall,” jelas walikota.

Terkait rencana pemindahan (relokasi) para pedagang di Pasar Bunga yang mayoritas pedagang kain ke lokasi Pasar Tradisional di kawasan Terminal Bandar Kajum tersebut, menurut walikota hal itu harus sudah direncanakan sejak saat ini karena lokasi Pasar Bunga sebagai lokasi rawan banjir, sehingga Pemko Tebingtinggi mengambil sikap pemindahan ke lokasi yang lebih strategis. (RS)

Komisi IV DPRD Tinjau Proyek Tanggul Sungai Wampu STABAT - Komisi IV DPRD Langkat dipimpin Khairul Anwar ST.MM dan wakil ketua Sakat SE, meninjau proyek tanggul kritis sungai wampu yang terletak di kelurahan Bingai kecamatan Wampu Kab.Langkat.

Proyek ini posisinya persis disamping mesjid tertua yang ada di kabupaten Langkat, Jum’at. Pekerjaan proyek penanganan tanggul kritis sungai wampu yang sedang dilaksanakan tersebut direncanakan sepanjang 250 Meter dan tinggi empat meter. Sesuai dengan perjanjian kontrak jadwal pelaksanaan pembangunannya dimulai dari 2 April sampai dengan 28 September 2013 sudah harus selesai.

Proyek pembangunan jeronjong/tanggul tersebut menelan biaya Rp6.666.954.800 yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

M.Syahrul S.Sos, anggota komisi IV DPRD Langkat dari partai Golkar ketita ditemui saat kunjungannya di lokasi proyek pembangunan penanganan tanggul kritis sungai wampu tersebut mengatakan bahwa, pihaknya (komisi IV) secepatnya mengundang pihak instansi terkait, pemborong dan juga sekaligus pengawas yang ditugaskan untuk pembangunan tesebut, untuk membicarakan seputar proyek pembangunan tanggul yang sedang dikerjakan saat ini. (JUL)

SERIUS - M.Syahrul S.Sos, anggota komisi IV DPRD Langkat (tengah) berbincang-bincang dengan mandor proyek yang didampingi oleh staf kantor Camat Wampu, Lurah Sungai Bingai beserta puluhan masyarakat lainnya di lokasi pembangunan tanggul.(KPK POS/JUL)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

SUMUT / ACEH

Konflik UISU Harus Segera Diakhiri MEDAN - Segenap Pimpinan Yayasan dan Pengelola Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) diminta agar mengakhiri konflik berkepanjangan yang melanda perguruan tinggi tertua di Sumatera itu.

"Konflik UISU bukan hanya merugikan mahasiswa selaku generasi penerus harapan bangsa, tetapi juga berpotensi menghambat upaya memajukan dunia pendidikan tinggi di daerah ini," kata Anggota Komisi E DPRD, Sumut Nurhasanah SSos, Rabu.

Hal itu disampaikan politisi Partai Demokrat itu menyikapi terus berlanjutnya aksi demonstrasi mahasiswa UISU di depan Kampus Jalan SM Raja, Medan. Para mahasiswa menuntut legalitas ijazah mereka.

Terkait persoalan ini, Nurhasanah minta para pimpinan yayasan maupun pengelola UISU harus bisa duduk bersama mencari solusi terbaik sehingga aktivitas perkuliahan dan legalitas kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi swasta ini tidak terhambat.

Dia merasa ikut prihatin dengan konflik berkepanjangan di internal UISU yang sudah berlangsung belasan tahun tanpa titik temu yang akhirnya merugikan mahasiswa. Pemerintah, kata Nurhasanah, juga harus mampu mengambil sikap tegas bila para pihak yang berkompeten di perguruan tinggi itu tidak lagi memiliki itikad baik untuk lebih mengedepankan kepentingan mahasiswa di atas kepentingan pribadi.

"Jangan gara-gara kepentingan pribadi kelangsungan pendidikan mahasiswa dan masa depan mereka menjadi terganggu," ujarnya.

Dalam hal ini, Nurhasanah meminta pemerintah bersikap bijak, sehingga tidak sampai merugikan mahasis-

wa, orang tua maupun para staf pengajar di lingkungan perguruan tinggi tersebut.

"Saya sungguh prihatin karena orang tua yang sudah setengah mati menyekolahkan anaknya pasti sangat kecewa karena akhirnya legalitas ijazah anaknya tidak diakui. Bahkan para dosen juga sampai menjadi kambing hitam karena sempat disandera saat mahasiswa berunjuk rasa," kata Nurhasanah.

Sebelumnya, perpecahan di tubuh UISU dan konflik berkepanjangan di PTS tersebut juga mengundang kemarahan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh. Dia mengancam tidak akan mengakui satupun dari dua kubu yang berseteru di kampus tersebut.

Mohammad Nuh dalam pernyataanya baru-baru ini juga mengaku kerepotan menghadapi konflik internal UISU dan mengaku terkena imbas dari persoalan tersebut.

Pertikaian di internal UISU yang sudah berlangsung selama tujuh tahun itu hingga kini terus berlangsung. Buntut pertikaian yang dialami pengurus yayasan ialah terpecahnya UISU menjadi dua, yakni Kampus Al-Munawwarah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja dan Kampus Al-Manar yang terletak di Jalan Karya Bakti Medan Johor.

Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas akademis di kampus, diantaranya persoalan ijazah hingga terkatung-katungnya nasib para alumni yang terganjal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena belum diwisuda.

Persoalan ini juga telah berkali-kali dibahas di Komisi E DPRD Sumut, bahkan baru-baru ini para staf pengajar di PTS tersebut juga turut mengadukan nasib mereka yang akibat konflik itu tidak lagi mendapat bantuan dana sertifikasi dosen.(BBS/VIN)

Buruh Minta Upah Dinaikkan 50 Persen MEDAN - Ribuan elemen buruh se-Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu. Aksi itu menuntut agar pemerintah segera menetapkan kenaikan upah pekerja sebesar 50 persen dan menolak Inpres tentang upah murah yang hanya menaikkan upah untuk padat karya maksimal sebesar 5 hingga 10 persen.

Buruh juga menuntut segera hapuskan outsourcing dan PKWT yang tidak memenuhi syarat demi hukum diangkat menjadi PKWTT. Selain itu, para buruh juga menuntut agar pemerintah melaksanakan BJPS Kesehatan per 1 Januari 2014 serta tangkap dan adili pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan.

Aliansi buruh itu tergabung dalam sembilan federasi yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Sumut yang terdiri dari, KSPI Sumut, DPww-FSPMI Sumut, DPP SBMI Mandiri, DPC FSB Lomenik Kota Medan, DPC FSBSI Hukatan Deli Serdang, DPC Nikeuba SBSI Deli Serdang, Aspek Indonesia Medan, SP BUN Langkat, dan Perbuni Langkat.

Ketua DPW FSPMI-KSPI Sumut, Minggu Saragih menjelaskan, Aksi tersebut adalah rangkaian aksi lanjutan dari Aliansi Buruh se-Indonesia yang berasal dari Medan, Langkat, Binjai, dan Deli Serdang.

Menurutnya, sekitar 5.000 buruh turun ke jalan untuk menuntut kebijakan pemerintah agar pro kepada rakyat kecil terutama buruh. Sebelumnya, aksi itu sudah dilakukan di Jakarta, Bandung, dan Pulau Jawa.

"Dalam perjuangan kami ini dimulai dari awal kenaikan upah untuk tahun depan, jika tidak ditanggapi maka kami akan melakukan aksi kembali dengan massa yanng lebih besar lagi," tegas Minggu kepada wartawan usai

melakukan demo.

Dia menambahkan, pada bulan Juni 2013 sudah diberlakukan kenaikan harga BBM. Namun, calon anggota Dewan dari Dapil Sumut 3 PDI-P ini merasa heran mengapa upah di Indonesia masih paling rendah di ASEAN bahkan hanya sedikit lebih tinggi dari Kamboja.

"Hal ini sangat-sangat memprihatinkan, bahkan masih banyak pekerja di perkebunan yang upahnya di bawah ketentuan yakni, hanya sebesar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu saja, ini kan sudah termasuk tindak pidana dan ini sudah melanggar HAM namanya, manalagi listrik yang hidupmati udah seperti makan obat 3x sehari tapi bayar listrik tetap saja dibebankan kepada masyarakat tetapi pemerintah sepertinya hanya diam dan tidak melakukan apa-apa," keluh Minggu.

Adapun, sebagai alasan dari tuntutan itu, kata Minggu, adalah atas dasar dari kenaikan BBM dan daya beli yang sudah tidak memadai.

Akibat dari kenaikan harga BBM yang hampir mencapai 40 persen itu mengakibatkan penghasilan para buruh tergerus 30 persen dan hal itu bisa menjadi inflasi naik sebesar 2 digit karena akibat dari daya beli yang menurun.

"Kalau pemerintah berani menaikkan upah yang layak, maka otomatis hal itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, jadi sebenarnya, jika pemerintah lebih memperhatikan kaum buruh sebenarnya juga dapat menguntungkan perekonomian Indonesia," ujarnya lagi.

"Andaikan aksi kami tidak diterima oleh Gubsu maka kami akan memaksa perwakilan Pemprovsu untuk melakukan delegasi. Jangan sampai kami melakukan hal yang sama seperti tahun lalu yakni, ratusan ribu buruh mengepung beberapa titik penting di Sumut," pungkasnya.(FR/BBS)

Parluhutan Hasibuan Mundur dari Kadisdik Medan

Peresmian Bandara Kualanamu Masih Tertunda MEDAN - PT Angkasa Pura II masih menunda peresmian operasional penuh Bandara Internasional Kualanamu yang direncanakan pada 19 September 2013 mendatang, karena harus menyesuaikan dengan jadwal Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang akan meresmikan bandara terbesar kedua tersebut.

"Penundaan ini bukan karena masalah teknis, tapi kami (PT AP II-red) masih menyesuaikan dengan jadwal RI 1 (Presiden-red)," kata juru bicara PT Angkasa Pura II, Kristanto, Rabu.

Dikatakan, sampai saat ini PT Angkasa Pura II masih melakukan koordinasi dengan protokol Kepresidenan terkait jadwal Presiden itu.

“AP II tetap akan menunggu ketersediaan waktu Presiden SBY untuk meresmikan Bandara Kualanamu yang mulai dioperasikan pada 25 Juli 2013 lalu,” katanya.

Kehadiran Presiden dalam peresmian tersebut, kata Kristanto, sangat penting bagi Bandara Kualanamu. "Karena ini bandara internasional yang ada di wilayah barat dan terhubung langsung dengan negara Singapura dan Malaysia," katanya.

Terkait dengan tahap penyempurnaan pembangunan bandara, sebut Kristanto, secara teknis sudah tidak ada masalah. " Tinggal masalahmasalah kecil saja seperti kebersihan lantai, dan itu sudah kami serahkan ke perusahaan yang menangani Cleaning Service," sebutnya.

Bandara Kualanamu seluas 1.365 hektar ini memiliki sistem dan fasilitas baru seperti untuk proses pendaftaran (check-in) yang diterapkan sistem terbuka dengan area check-in yang luas

dengan ketersediaan 80 konter check-in yang telah dilengkapi teknologi Baggage Handling System (BHS).

Ini merupakan teknologi penanganan bagasi otomatis pertama yang digunakan oleh bandara di Indonesia.

Selain memiliki tingkat pendeteksi keamanan tertinggi (Level 5), teknologi ini memungkinkan penumpang untuk melakukan pendaftaran bagasi di konter manapun tanpa takut barangnya tertukar jadwal penerbangan.

Bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta ini yang berjarak sekitar 40 KM dari pusat Kota Medan disiapkan sebagai penghubung penerbangan internasional untuk kawasan regional Asia.

Selain menggunakan kendaraan pribadi, para penumpang memiliki beberapa pilihan transportasi umum untuk mencapai bandara antara lain, bus, taksi, maupun kereta api melalui Stasiun Besar Medan.(FR)

MEDAN - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Medan Drs Parluhutan Hasibuan mendadak mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri telah diajukan kepada Plt Wali Kota Medan tertanggal 11 September 2013 dengan tembusan Inspektorat Kota Medan dan Ketua Komisi B DPRD Kota Medan.

Pantauan wartawan di DPRD Kota Medan, Rabu, fotokopi surat Kadisdik Kota Medan tersebut beredar luas di kalangan Anggota Komisi B DPRD Kota Medan.

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Drs H Paluhutan Hasibuan dengan ini menyatakan ingin mengundurkan diri dari jabatan saya yang sekarang dengan kesadaran sendiri dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun,” tulis Parluhutan dalam suratnya tersebut.

Dalam isi suratnya, Parluhutan juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama ini sebagai Kepala Disdik Kota Medan dan berharap mendapat izin dari Plt Wali Kota Medan atas keinginannya mengundurkan diri dari jabatannya itu.

Beragam spekulasi pun mencuat di kalangan anggota dewan dan wartawan

menyikapi mundurnya Luhut dari jabatan Kadisdik Kota Medan itu.

Sebagian kalangan menduga mundurnya Luhut ada kaitannya dengan kisruh perebutan jabatan kepala sekolah di SMPN 44 Medan antara Derwamati Napitupulu dengan Asmiati, yang tidak mampu diselesaikan Luhut sampai saat ini.

Kepala sekolah yang lama (Dermawati, red) enggan mundur dari jabatannya dan kepala sekolah yang baru (Asmiati, red) tetap bersikukuh untuk menjalankan SK No 821.4/924.K yang diberikan Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Parluhutan Hasibuan mengakui surat pengunduran dirinya tersebut. “Iya, saya sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan saya saat ini. Itu saya lakukan untuk memenuhi tuntutan komisi B seperti yang adinda beritakan,” ujarnya menjawab andalas.

Namun Parluhutan membantah kalau pengunduran dirinya terkait dengan persoalan perebutan jabatan kepala sekolah di SMPN 44 Medan. “Tidak ada kaitanya dengan itu, ini terkait harga diri dan desakan Komisi B DPRD Kota Medan,” ujarnya lagi.(BBS/VIN)

Nelayan Tak Melaut, Ibu-ibu Mengeluh MEDAN - Terkait buruknya cuaca yang terjadi belakangan ini, membuat nelayan susah untuk melaut, sehingga membuat kaum ibu-ibu rumah tangga di kota Medan mengeluh.

Seorang ibu rumah tangga, Desi (32) mengungkapkan, beberapa kebutuhan pokok terutama ikan naik harganya, tergolong pasokan pun minim. Kondisi ini mengakibatkan para ibu-ibu resah dan kelimpungan, ikan laut adalah lauk yang sangat diminati masyarakat. "Sudahlah naik harga ikan, cepat sekali habisnya di pasar, padahal biasanya di Pasar Petisah jam 3 sore masih ada

ikan, ini sudah habis," ungkap Desi yang merupakan warga jalan Sekip, Kamis.

Sementara itu, pantauan di pasar Petisah Medan, harga untuk ikan gembung perkilo Rp32.000 menjadi Rp35.000, kemudian ikan merah yang sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp18.000.

Dilain pihak, penjual ikan dipetisah, Asiong juga mengatakan beberapa hari ini memang pasokan ikan minim, dikarenakan cuaca kurang baik sehingga pasokan ikan jadi minim."Cumi cumi biasa sekilo 28 ribu sekarang saya jual Rp30 ribu, hal itu dikarenakan pasokan dari penyalur sedikit," ucapnya.(VIN)

Jasamarga Diminta Tingkatkan IPW: Pejabat Bisa Jadi Pelayanan MEDAN - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Ir Yahya Payungan Lubis mendesak PT Jasamarga selaku pengelola Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Belmera) supaya meningkatkan pelayanan dan jaminan keamanan bagi pengguna jalan tol di Kota Medan.

“Pada malam hari suasana di jalan tol (Belmera, red) gelap gulita, akibatnya sering terjadi perampokan bahkan pelemparan batu kepada pengguna jalan tol oleh orang tak dikenal. Ini bukti kurangnya pengamanan dan pelayanan pihak PT Jasamarga,” kata Yahya kepada wartawan di Gedung DPRD Medan, Rabu.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Yahya meminta pihak Jasamarga melakukan kerjasama dengan kepolisian. “Jasamarga harus dapat memberikan jaminan kenyamanan dan

keamanan bagi semua penggunan jalan tol,” ujarnya.

Dikatakan Yahya, tingginya tindak kejahatan di jalan tol sangat dimungkinkan akibat tidak adanya penerangan lampu jalan sehingga gelap gulita.

Apalagi pada malam hari suasana di Jalan tol sangat mencekam. Karena itu pihak Jasamarga harus melakukan penataan lampu penerangan di ruas jalan tol.

“Saya kira tidak salah jika kita menyoroti keberadaan Jalan Tol Belmera, karena sebagian ruas jalan dimaksud merupakan daerah Kota Medan.

Bahkan, pengguna jalan tol tersebut bisa dipastikan umumnya warga Medan.

Karena itu kita minta PT Jasamarga supaya segera membuat penerangan lampu jalan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kota Medan Ir Zulkarnaen mengaku sudah pernah menyurati pihak Jasamarga

agar melakukan pemasangan dan penataan lampu penerangan di Jalan Tol Belmera.

“Surat itu kita sampaikan pada 28 Maret 2011 kepada Kepala Cabang PT Jasamarga Jalan Tol Belmera. Dalam isi surat itu kita harapkan agar pihak Jasamarga dapat melakukan penataan, perbaikan, dan penambahan lampu penerangan di jalan tol,” katanya.

Menurut Zulkarnaen, surat tersebut dilayangkan guna menyahuti keluhan warga pengguna Jalan Tol Belmera yang selalu mendapat gangguan keamanan dan kecelakaan saat melintas di ruas jalan tol tersebut.

“Kita yakin dengan penambahan penerangan lampu jalan akan dapat mengurangi potensi timbulnya tindakan kriminal terhadap para pengguna jalan. Kita sudah surati mereka (Jasamarga, red),” tandasnya.(VIN)

Sasaran Penembak JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri agar memerintahkan, memberi batas waktu dan mensupervisi jajaran Polda Metro Jaya untuk segera memburu, menangkap dan mengungkap kasus penembakan terhadap polisi di ibukota, terutama penembakan di depan gedung KPK. Hal itu dikatakan Neta S Pane, Ketua Presidium I n d o n e s i a Po l i c e Wa t c h (IPW) dalam siaran persnya, yang diterima, Kamis pekan lalu.

Menurut Pane, kasus penembakan di depan KPK menjadi puncak keresahan warga Jakarta setelah sebelumnya adanya empat kasus penembakan dan dua kasus pengeroyokan terhadap polisi di ibukota sejak dua bulan terakhir.

Aksi penembakan terhadap polisi yang semula di wilayah pinggiran dan kini mulai bergeser ke pusat ibukota menimbulkan kekhawatiran

tersendiri bagi banyak pihak. ''Jika aksi penembakan ini tidak segera diungkap dan kemudian terbiarkan bukan mustahil aksi teror penembak misterius ini akan makin melebar dan muncul di berbagai pihak. Jika tren penembakan misterius ini kian melebar bukan mustahil sasarannya pun kian melebar pula,” ujarnya.

Artinya, tidak hanya polisi jajaran bawah yang jadi sasaran. Bukan mustahil para pelaku penembak misterius meningkatkan sasarannya untuk uji nyali, di antaranya menembak perwira atau pejabat Polri atau bahkan menjadi para politisi atau pejabat pemerintah dan pejabat negara sebagai sasaran atau korban.

Jika para pejabat Polri, para politisi dan pejabat pemerintah menjadi sasaran penembak misterius, ibukota Jakarta pun seakan berubah menjadi wilayah "yang tidak bertuan".(FR)

Kota Medan Hadapi Fenomena Alam MEDAN - Kota Medan mengalami fenomena alam embun tebal dari Rabu malam hingga Kamis.

Embun tebal ini sempat menyebabkan kedatangan pesawat yang akan tiba di bandara Kualanamu Internasional Airport, terpaksa mengalami pengalihan.

"Visibility mencapai 200 meter Kamis pagi, sehingga sejumlah penerbangan sempat dialihkan," ujar Kepala Analisa Data dan Informasi BMKG Bandara Kualanamu internasional Airport Deli Serdang Sumatera Utara, Mega Sirait.

Embun tebal ini, katanya, diakibatkan dari curah hujan tinggi satu bulan terakhir karena pergeseran suhu kelembaban

mencapai 23 derjat celcius.

Embun ini juga disebabkan kondensasi suhu bumi lembab berubah wujud menjadi uap atau embun tebal. Akibatnya, sejumlah penerbangan yang datang dari jakarta mengalami divert.

Juga ditambakan dia, fenomena ini ditimbulkan karena kelembaban permukaan bumi cukup tinggi mencapai 100 derjat celsius sejak musim penghujan dua bulan terakhir. Sehingga saat sinar matahari menembus permukaan bumi maka proses kondensasi terjadi dan menimbulkan uap embun tebal.

"Selain itu, fenomena ini juga disebabkan adanya iring iringan

awan lembab dan tebal dari asia ke australia melintas di wilayah

sumatera utara," pungkasnya membeberkan. (MBC)

E D I S I 268 16 - 22 SEPTEMBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Pengaspalan Desa Subuntuon tak Berkualitas TAPUT - Pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan Desa Sibuntuon Kec. Siborongborong diperkirakan tidak akan bertahan lama. Itu diungkapkan aktivis peduli pembangunan Tapanuli Utara Jonner Aritonang di Siborongborong, baru-baru ini.

Jonner menuding Pekerjaan PU Kabupaten Tapanuli Utara diduga tidak mengacu Perpres No.54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Tidak menganut prinsip akuntabilitas untuk menghindari penyelewengan, sekaligus mencegah lahirnya persepsi tidak baik di masyarakat, yang bisa berdampak pada rusaknya citra lembaga, terjadinya gratifikasi. Atau korporasi atau perorang (personlikheit) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada karena jabatan atau kedudukan, sehingga diduga melawan hukum dan melanggar UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Jonner mengatakan PU seharusnya berani menegur pihak rekanan nakal bila perlu blacklist, bila pekerjaannya sembraut alias tidak berkualitas. Jonner yang vokal terhadap setiap permasalahan menjelaskan proyek pengaspalan oleh Dinas PU Kabupaten Ta-

KERINCI – Jelang penerimaan CPNS 2013 ini, pembuatan kartu kuning meningkat. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kerinci, mencatat ada peningkatan jumlah pembuatan kartu kuning atau kartu pencari kerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini diakui Kepala Dinsosnakertran Kerinci, Hasferi, Rabu (11/9). Peningkatan jumlah pengambilan kartu kuning pada 2013 ini lebih disebabkan karena adanya penerimaan CPNS. Baik di Kerinci maupun di Sungaipenuh.

"Sampai 11 September 2013, yang mengambil kartu kuning sudah mencapai 1.493 orang. Padahal 2012 lalu hanya 724 orang,'katanya.

Hasferi menjelaskan, selain syarat CPNS, kartu pencari kerja juga digunakan untuk mencari kerja di perusahaan swasta maupun pencari di luar negeri.

"Kartu Kuning tidak hanya untuk CPNS, tapi juga dibutuhkan bagi mereka yang mencari kerja di perusahaan. Bahkan bagi yang ingin bekerja di luar negeri seperti menjadi TKI," pungkasnya. (BOY)

Pemadaman Listrik Bergilir 'Makan' Korban ASAL JADI - Pembangunan pengaspalan jalan Sibuntuon terkesan asal jadi yang dikerjakan langsung oleh PU Kabupaten Tapanuli Utara. panuli Utara hampir seluruhnya tidak berkwalitas atau tidak bertahan lama.

"Sehingga untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan, desa tidak akan terwujud," bebernya.

Hal yang sama diungkapkan Banua Nababan.

Sejak dikerjakan pihak reka-

nan proyek pengaspalan ini sudah kita duga hasil tidak akan dapat bertahan lama.

Sebab material batu yang digunakan bercampur tanah ditambah ukuran aspalnya sangat tipis. Ketika ditutup pasir aspalnya tidak merata tersiram ke batu yang diamprah.

PU Kabupaten Tapanuli

Utara ketika dimintai tanggapannya, Kadis PUK mengatakan dana anggaran yang digunakan sangat rendah dibandingkan anggaran PU Binamarga. Anggaran PU Kabupaten Tapanuli Utara sangat rendah untuk mengejar kualitas dimaksud jelasnya.

Devisi LSM ICF Tohap

Simaremare mengatakan bila suatu pekerjaan tidak diikuti kualitas, maka setiap penggunaan anggaran akan sia-sia karena wilayah pekerjaan sangatlah luas. PU Kabupaten Tapanuli Utara agar memberikan bahan pertimbangan pada setiap pelaksanaan pekerjaan agar diutamakan kualitas.(SLBT)

Investor Jangan Tinggalkan Masyarakat ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur, Hasballah Bin H.M. Thaib menegaskan setiap investor yang ingin menanamkan modal di Aceh Timur, tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi usahanya. Hal tersebut dikatakanya ketika menerima kunjungan Alhilal Hamadi selaku pimpinan Sangsaka Hidro Tiara yang berencana akan membangun bendungan air untuk pembangkit listrik di desa

Pembuat Kartu Kuning di Kerinci Sudah Ribuan

Tampur Kec. Simpang Jernih Kab. Aceh Timur belum lama ini.

Pada prinsipnya saya selaku kepala daerah sangat setuju dengan adanya wacana dari perusahaan Sangsaka Hidro Tiara membangun bendungan tampur untuk pusat pembangkit listrik tenaga air. Namun saya ingatkan jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujar Bupati.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengha-

rapkan pihak investor untuk serius dan punya skedul mengenai pembangunan PLTA ini, namun dia ia meminta masalah penanganan lingkungan harus mendapatkan prioritas utama. Jangan sampai pembangunan PLTA ini merusak lingkungan dan habitat alam sekitarnya.

Sejauh ini pemerintah Aceh Timur akan menfasilitasi dan memberikan keringanan, kususnya semua kebutuhan yang nantinya diperlukan seperti perizinan dan lain

sebagainya demi mempercepat proses pembangunan PLTA tampur ini.

Selanjutnya Bupati juga mengharapkan sebelum melaksanakan pembangunan, pihak perusahaan lebih dahulu membangun akses jalan dari Kec Birem Bayeun ke lokasi pembangunan proyek untuk mempermudah pengangkutan matrial. “Kita meminta investor melalui dana CSR melakukan pekerjaan pengerasan dan pelebaran jalan.

Sementara itu Alhilal Ahmadi mengatakan prinsipnya mereka sangat serius membangun di daerah tampur, mengingat kebutuhan akan sumber energy listrik semakin lama semakin meningkat.

Bahkan pihak PLN juga telah bersedia membeli tenaga listrik dari PLTA Tampur ini apabila sudah berproduksi kelak. Mengenai segala bentuk perizinan dan administrasi yang dibutuhkan sudah mereka lengkapi. (BSO)

MEDAN – Jenda Malem Sinulingga (42) dan Nurislamiati alias Kinai (40) ditemukan tewas di dalam kedai kelontong di samping rumah mereka di Asam Kumbang, Sunggal, Medan, Sabtu (14/9) pagi.

Sepasang suami istri tewas diduga akibat terirup gas asap genset yang mereka nyalakan saat mati lampu. Informasi yang diperoleh menyebutkan, penemuan jenazah kedua korban bermula dari kecurigaan warga setempat, Ismail (34).

“Biasanya, setiap saya pulang shalat, mobilnya sudah tidak ada di rumah karena mereka belanja ke pasar. Tapi tadi sampai pukul 07.30 WIB mobilnya masih di sana," kata Ismail.

Kecurigaan semakin kuat karena HP korban yang dihubungi tetap aktif, tapi tak ada jawaban. Warga bersama 3 anak korban yang tinggal di dalam rumah akhirnya membuka paksa warung yang ditinggali suami istri itu.

Jenda dan Nurislamiati diduga tewas akibat mengirup gas buangan genset. Mereka diperkirakan menyalakan mesin pembangkit listrik itu karena sejak pukul 00.00 WIB kawasan itu mati lampu hingga sekitar pukul 03.00 WIB. Jenazah Jenda dan Nurislamiati tidak dibawa ke RS untuk diotopsi. Keluarga dan warga sepakat langsung memproses pemakaman keduanya. Sementara itu, pihak personil kepolisian Medan Sunggal sedang menyelidiki peristiwa tersebut, dan telah mengamankan satu unit genset yang diduga penyebab meninggalnya pasutri yang meninggalkan tiga orang anak.

Pemadaman listrik bergilir di Sumut kembali terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Bukan pada periode ini saja, krisis listrik di Sumut sudah terjadi sejak belasan tahun lalu, tapi tak kunjung ada penyelesaian.

Bukan hanya kerugian ekonomi, pemadaman listrik ini juga kerap menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Kasus keracunan genset kerap terjadi, begitu pula kebakaran. (BBS/MH)

Muscab MPC PP Langsa,Adi Darma Terpilih Menjadi Ketua LANGSA - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) menggelar Muscab Pemuda Pancasila (PP) Kota Langsa definitif tahun 2013-2017 di Aula SMA Negeri 1 Kota Langsa,Sabtu (7/9).

Muscab yang dihadiri Ketua MPW PP Aceh T.Yuliansyah Darwin didampingi Sekreta-

ris,M.Yunus beserta rombongan dan seluruh pengurus Anak Cabang (PAC) PP Kota Langsa.

Muscab dilaksanakan berdasarkan surat mandat MPW PP Aceh nomor: 037.E3/MPW-PP/Aceh/IV/ 2013, tanggal 08 April 2013 prihal melakukan kegiatan pembentukan Pengurus Anak Cabang (PAC)

Pemuda Pancasila tingkat kecamatan se-Kota Langsa.

Ketua Pengarah Muscab,Adi Wardana mengatakan muscab ini digelar berdasarkan surat pernyataan domisioner MPC Kota Langsa dari MPW PP Aceh dan surat mandat MPW PP Aceh untuk membentuk PAC PP

Kota Langsa serta melaksanakan Muscab.

Katanya,dengan terpilihnya pengurus MPC PP Kota Langsa periode 2013-2017 diharapkan semua PAC PP Kota Langsa dapat mendukung dan menjalankan semua program kerja MPC sehingga MPC PP Kota kembali eksis.

Karena sejarahnya,MPC PP Aceh Tinur merupakan MPC yang paling disegani seluruh Aceh,selain itu Pemuda Pancasila merupakan ormas terbesar.

Ketua terpilih Adi Darma mengatakan ke depan, pengurus yang baru akan menjalankan semua AD/ART. (BSO)

Rocky Temui Menhut Minta Alihkan HTI Ke HTR ACEH TIMUR - Soal rencana perubahan fungsi Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Bupati Aceh Timur Hasbalah H.M.Thaib Sabtu (7/9) akhir pecan lalu menjumpai langsung Menteri Kehutanan Republik Indonesia H Zulkifli Hasan SE, MM di Jakarta, Jumat (6/9) lalu.

Bupati Rocky menyebutkan, HTI di Aceh Timur luasnya mencapai 102.698 hektar.

Rencana Pemkab Aceh Timur akan dijadikan HTR dan diperioritaskan kepada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, termasuk didalamnya mantan kombatan. “Setelah Menhut mengabukanya, maka 23 hektar akan dibagi per Kepala Keluarga (KK),” katanya seraya menambahka, seluruhnya dikembangkan tanaman kayu berupa Jabon, Akasia dan Gmelia.

Disebutkannya, pertemuan dirinya dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia khusus

BUPATI Aceh Timur ketika bertemu Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, SE, MM di Jakarta, Jumat (6/9). Foto Bagian Humas Setdakab Aceh Timur. membicarakan rencana perubahan HTI menjadi HTR. Upaya Pemkab Aceh Timur ke Jakarta sepertinya telah mendapat sinyal,

karena Menteri Kehutanan RI menyambut baik keinginan Bupati Rocky.

Menurut Rocky, tujuannya lain

dari alih fungsi HTI menjadi HTR adalah untuk mendukung program rakyat di bidang pertanian. “Dengan pengalihan HTI menjadi HTR maka masyarakat bisa membudidayakan hutan seluruhnya,” kata Rocky seraya menandaskan, semua itu akan terlaksana jika masyarakat mendukung program di bidang pertanian ini.

Kabag Humas Setdakab Aceh Timur T Amran SE secara terpisah menambahkan, bahwa Aceh Timur memiliki HTI yang luas dan terdapat disejumlah kecamatan seperti milik PT Rimba Wawasan Permai seluas 6.120 hektar di Kecamatan Birem Bayeun, milik PT Rimba Penyangga Utama seluas 6.200 hektar di Kecamatan Simpang Jernih, PT Rimba Timur Sentosa seluas 6.250 hektar di Kecamatan Pante Bidari dan PT Gunung Meudang Raya Utama seluas 7.300 hektar di Kecamatan Ranto Peureulak. “Total seluruhnya 25.870 hektar,” kata T Amran. (BSO).

SAMBUT - Pemain paragliding terbang diatas perahu yang menyambut rombongan Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada pembukaan Festival Danau Toba, di Kabupaten Samosir, Sumut, Minggu (8/9). Festival yang dilaksanakan 8 - 14 September 2013, dalam rangka memperkenalkan budaya di kawasan Danau Toba untuk meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia ke dunia Internasional.