Epaper kpkpos 270 edisi senin 30 september 2013

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

WARGA PROTES PROYEK DISTARUKIM GUNUNGSITOLI • DI HALAMAN

5.207 kasus

Jawa Barat 4.725 kasus

» Farid Wajdi

Sumsel

2.706 kasus

Riau

1.787 kasus

LAPK: Sewa Genset Jadi Ajang Korupsi Baru?

MENYEWA mesin Genset yang diwacanakan Direktur PT PLN Nur Pamudji awal September 2013 lalu diduga menjadi lahan baru untuk korupsi. Sebab, hingga kini realisasi dari wacana itu belum menunjukkan hasil ditengah masyarakat.

Parahnya yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat semakin mengalami kesusahan akibat pemadaman listrik yang semakin sering terjadi.

"Hal-hal yang seperti ini memang masih kerap dimanfaatkan oleh orang-orang PLN untuk mengambil keuntungan," kata Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Farid Wajdi, seperti dikutip MedanBagus.Com, Kamis.

Pernyataan Farid ini didasarkan pada janji PLN untuk menyewa genset guna memenuhi defisit listrik di Sumut hingga 6 bulan kedepan.

Direktur PT.PLN Nur Pamudji saat • LANJUT KE HAL. 2

Oknum Direksi PTPN 5 Diduga Main Proyek PEKAN BARU–Heboh terkait dugaan oknum Direksi PTPN 5 bermain proyek di PTPN 5. Sang oknum direktur tersebut bermain proyek “dibelakang layar” dengan menempatkan keluarga dekat menjadi rekanan di PTPN 5.

Disebut-sebut sang oknum direksi tersebut sebagai beking dalam pemenangan lelang tender proyek PTPN 5. Sehingga KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di lingkungan PTPN 5 bukan rahasia lagi. "Sulit untuk diberantas, meski lelang proyek dilakukan secara on - line. Namun peluang KKN masih saja ada," ujar sumber KPK Pos di Pekanbaru.

Tidaklah mengherankan jika petinggi PTPN 5 menumpuk kekayaan dengan membangun kebun kelapa sawit di Riau. Hasil investigasi KPK Pos ke Dayun Kecamatan Dayun Siak belum lama ini, terdapat nama-nama petinggi PTPN 5 yang memiliki kebun sawit cukup luas.

Setelah dilakukan penelusuran,

30 SEP – 6 OKT 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

4

Pengaduan Kasus Korupsi Terbanyak dari Sumut

PENGADUAN KORUPSI KE KPK Sumut

EDISI 270/ THN VI

SELAMA delapan tahun sejak 2004 hinggga 2012, secara akumulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling banyak menerima pengaduan tentang korupsi dari Sumatera Utara.

Jumlah pengaduan yang masuk dari Sumut mencapai 5.207. Disusul Jawa

MEDAN–Kasus dugaan korupsi APBD Sumut semakin jelas terlihat. Gratifikasi menjadi modus korupsi dan terungkap dari pengakuan kepala daerah yang terperiksa.

Eksekutif dan legislatif di Sumut menjadi target KPK. Selain Bendahara Umum Pemprovsu Baharuddin Siagian, dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Nurdin Lubis, dan dilanjutkan dengan pimpinan DPRD Sumut secara

Tangkap Pencuri Uang Rakyat di Sumut

Barat 4.725 pengaduan. Sumatera Selatan 2.706 pengaduan dan Riau 1.787 pengaduan.

“Setiap tahun KPK rata-rata menerima sekitar 7.000 pengaduan, dengan jumlah terbanyak dari Sumut,” kata Direktur Pendidikan dan

Pelayanan Masyarakat KPK, Dedie A Rachim pada Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Medan, Rabu.

Dedie tidak merinci laporan korupsi apa saja yang masuk dari Su-

mut, dengan alasan hal itu bukan kewenangannya.

• LANJUT KE HAL. 2

bergantian.

"Modusnya gratifikasi. Pengakuan Bupati Madina Hidayat Batubara dan sejumlah kepala daerah yang dipanggil dan diperiksa telah ditelaah penyidik KPK," ungkap Ketua Gerakan Transparasi Anggaran Rakyat (GeTAR) Arief Tampubolon di Medan, Selasa.

Gratifikasi yang terjadi, kata Arief, sekembali dari KPK mengantar data pendukung korupsi APBD Sumut, Senin (23/9), bahwa penyidik KPK mengetahui dana (fee) yang mengalir ke eksekutif dan legislatif.

"KPK meminta masyarakat Sumut bersabar. Soalnya tidak • LANJUT KE HAL. 2

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menetapkan status tersangka dan menahan Bendahara Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Baharuddin Siagian, untuk memperjelas keterlibatan oknum pejabat lain sebagai penerima gratifikasi korupsi APBD Sumut.

Berdasarkan surat supervisi KPK nomor R2821/40-43/08/2013, kata Arief, kasus korupsi APBD Sumut yang ditangani oleh Polda Sumut, kini sudah masuk dalam • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

DIKENAL SEBAGAI POLISI TAJIR

Bahaya Politik Mahar

Labora : ”Saya Dirampok Atasan...”

mereguk banyak untung. Lalu, dari sini dia merambah ke pengolahan kayu dan bahan bakar.

Untuk bisnis kayu, ia memakai bendera PT Rotua. Sebagai padagang bahan bakar minyak, ia memakai PT Seno Adi Wijaya.

Dia merekrut mertua, istri, dan

SKANDAL Ahmad Fathanah mengungkap praktek yang selama ini hanya menjadi bahan gunjingan: mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.

Tak hanya membuat politik berbiaya tinggi, kebiasaan buruk ini juga merusak kaderisasi.

Terdakwa suap impor daging sapi itu ikut mengatur pencalonan Ilham Arief Sirajuddin melalui Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada awal tahun ini.

Dalam pengadilan, Wali Kota Makassar itu mengaku dimintai Rp10 miliar, tapi hanya sanggup memberi Rp8 miliar, yang dicicil dua kali melalui Fathanah. Setelah membayar angsuran kedua, barulah ia memperoleh surat dukungan yang diteken Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam dokumen persidangan terungkap, Fathanah juga menjajakan rekomendasi dalam pemilihan kepala daerah lain. Perlu diingat, mantan politikus PKS, Yusuf Supendi, pernah pula mengungkapkan penarikan mahar oleh petinggi PKS dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2007.

Praktek seperti itu bukan khas PKS. Dalam kesaksian Ilham, kutipan serupa dilakukan pula oleh partai lain. Figur dari Partai Demokrat ini menyetor Rp2,5 miliar untuk Partai Hati Nurani

• LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Labora Sitorus tak asing di kalangan polisi Papua. Dia dikenal sebagai polisi tajir.

Kekayaan itu tidak diperolehnya dari gaji, tapi dari beragam bisnis, termasuk berjualan minuman keras.

Labora Sitorus dan istrinya Sandrintje Panauhe.

LABORA mengawasi usahanya pada 1983. Semula, dia menjual berbagai barang kebutuhan di atas kapal yang singgah di sekitar Sorong. Sambil meneruskan usaha kecil-kecilan, Labora masuk sekolah polisi di Papua.

Lulus sebagai bintara, ia ditugasi di Unit Bimbingan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Resort

Sorong. Saat itu, dia juga memasok barang kebutuhan ke wilayah terpencil.

Pada pertengahan 1990-an, Labora melihat peluang lain. Dia mulai masuk ke bisnis abu-abu.

Mendatangkan minuman keras Cap Tikus dari Manado. Karena permintaan minuman keras di Papua sangat tinggi, Labora

Kebijakan Thamrin Munthe mengangkat mantan narapidana korupsi untuk menduduki jabatan penting seperti Kadis PPKAD merupakan kesalahan fatal.

Patut diduga ada faktor X atas sikap Wali Kota yang ngotot mempertahankan Sumiran.

”

”

Rudi Rinaldi

Direktur Eksekutif Grakindo

Pejabat Mantan Napi Korupsi Terancam Masuk Bui Lagi TANJUNGBALAI – Desakan kepada Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe agar mencopot Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Sumiran SH saat ini kembali menyeruak ke permukaan. Adalah Direktur Eksekutif LSM Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Grakindo) Kota Tanjungbalai, Rudi Rinaldi yang kembali angkat bicara.

Rudi menilai, Wali Kota Tanjungbalai melawan perintah Mendagri Gamawan Fauzi yang menerbitkan surat edaran bernomor 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012 kepada Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indo-

nesia untuk mencopot pejabat yang pernah menjadi narapidana (napi) kasus korupsi.

Di mana Sumiran terbukti terlibat korupsi saat menjabat Kabag Keuangan Setdakab Mandailing Natal sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Padang Sidempuan No:126/Pid.B/2002/ PN.Psp yang menghukumnya satu tahun penjara.

Menurut Rudi yang juga Ketua DPC Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Kota Tanjungbalai itu, kebijakan Wali Kota Thamrin Munthe mengangkat mantan narapidana • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

Kesaksian Berbelit-belit, Hakim Tegur Anis Matta JAKARTA - Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Nawawi Pomolanggo, mengingatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta agar jujur dalam bersaksi.

"Dalam memberikan kesaksian harus jujur, karena tadi sudah disumpah," katanya di Jakarta, Kamis. Anis Matta dipanggil sebagai saksi atas Ahmad Fathanah, terdakwa kasus suap impor daging sapi dan pencucian uang.

Nawawi menegur Anis karena menilai keterangan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak tegas dan jelas. Jawaban Anis diperlukan hakim untuk mengetahui maksud dari istilah "dorong" yang diucapkan Fathanah saat berbincang dengan Anis

melalui telepon. Perbincangan Anis-Fathanah membicarakan rencana gugatan pemilihan kepala daerah Takalar, Sulawesi Selatan, ke Mahkamah Konstitusi.

Gugatan itu direncanakan setelah jagonya PKS kalah dalam pilkada Takalar pada 2012. Dari rekaman yang diputar jaksa penuntut umum, Fathanah berperan membantu proses gugatan PKS. Dari mulut Fathanah meluncur istilah "dorong." Penasaran dengan istilah itu, salah seorang jaksa, Muhibuddin, bertanya ke Anis. "Apa maksudnya ini dorong?" katanya.

Anis berbelit. "Saya kurang tahu apa maksudnya, mungkin dia mau eksekusi," katanya. Jawaban Anis inilah yang membuat hakim Nawawi menegur Anis agar berterus

LAPK: SEWA GENSET JADI AJANG KORUPSI BARU?...................................

• DARI HALAMAN. 1 berada di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (6/9/2013) lalu menyebutkan, mereka menyewa genset dengan kapasitas 430 MW selama 6 bulan untuk menutupi defisit listrik di Sumut sampai beberapa pembangkit listrik seperti PLTU Nagan Raya dan PLTU Pangkalan Susu bisa beroperasi lagi. "Totalnya 430 MW dan mulai efektif minggu kedua bulan September," katanya kala itu.

Janji mereka hingga saat ini belum terwujud. Padahal jika

benar-benar direalisasikan, pasokan listrik di Sumut dipastikan akan surplus sehingga tidak perlu terjadi pemadaman.

Data yang disampaikan PLN saat itu menyebutkan, mereka hanya sanggup memenuhi kebutuhan listrik sebesar 1.486 MW dari kebutuhan total 1.650 MW. Jika listrik dari genset yang mereka sewa mampu menghasilkan 430 MW, setidaknya pasokan yang masuk menjadi 1.916 MW. Artinya genset yang disewa bisa membuat surplus pasokan sebesar 266 MW. (TIM)

PENGADUAN KASUS KORUPSI TERBANYAK DARI SUMUT...............

• DARI HALAMAN. 1 Namun, dia tak membantah soal dana bantuan daerah bawahan (BDB) dan dana bagi hasil (DBH) yang kini masih ditunggak pembayarannya oleh pemprovsu kepada kabupaten/kota di Sumut, menjadi salah satu perhatian KPK. “Ya, itu (masalah BDB dan DBH) memang menjadi perhatian kita di KPK. Tapi saya ini hanya dibagian pencegahan, kalau soal penindakan tak bisa saya jawab,” ucap Dedie.

Ditegaskan, untuk menekan korupsi yang otomatis mengurangi jumlah pengaduan, maka KPK menilai perlu upaya pencegahan.

Diakui, korupsi dipengaruhi oleh

system, individu dan budaya.

Untuk itu, KPK melakukan dua pendekatan, monitoring terbuka dan tertutup.

Dengan semiloka, KPK berharap ada perbaikan kedepan dalam pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. “Kegiatan ini bukan yang pertama, tapi kegiatan yang kedua dari hasil usulan KPK dengan DPR dalam hal ini Komisi III. Salah satu usulan KPK membuka kantor cabang di daerah, termasuk di Sumut,” ucapnya.

Diakui, membuka kantor cabang di daerah tidak mudah.

Sehingga untuk sementara waktu masih menggelar Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di 33 provinsi.(TIM)

PEJABAT MANTAN NAPI KORUPSI TERANCAM MASUK BUI LAGI.........

• DARI HALAMAN. 1 korupsi untuk menduduki jabatan penting seperti Kadis PPKAD merupakan kesalahan fatal. Sebab yang bersangkutan berpotensi mengulangi kejahatannya akibat besarnya peluang karena jabatannya tersebut.

Selain itu Mendagri Gamawan Fauzi juga sudah menerbitkan surat edaran yang melarang pengangkatan mantan narapidana menjadi pejabat struktural. Bahkan surat edaran itu menjadi landasan untuk mencopot pejabat eks narapidana korupsi yang telanjur dipromosikan. ”Patut diduga ada faktor X atas sikap Wali Kota yang ngotot mempertahankan Sumiran dalam jabatannya,” katanya.

Rudi menguatkan pendapatnya tersebut dengan fakta terkini

dalam proses hukum dugaan korupsi paket proyek hotmix tahun anggaran 2012 yang sedang bergulir di Polres Tanjungbalai.

Sumiran sebagai Kadis PPKAD telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait pencairan dana proyek itu yang disetujuinya.

Padahal dokumen berita acara pencairannya tidak lengkap. Di mana beberapa orang pengawas proyek senilai Rp6,8 miliar itu tidak menandatanganinya. Namun dananya tetap dicairkan hingga 100 persen.

Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan Sumiran kembali dihadapkan kemeja hijau sebagai salah satu tersangka kasus tersebut.

Bedanya dulu Sumiran menjadi pesakitan di PN Padang Sidempuan dan yang akan datang di PN Tanjungbalai. (HER)

BAHAYA POLITIK MAHAR..................

• DARI HALAMAN. 1 Rakyat. Ilham tak mempunyai pilihan lain karena suara Partai Demokrat belum cukup untuk memperoleh tiket pencalonan gubernur.

Khalayak tentu mempertanyakan dari mana duit untuk mahar politik itu: apakah uang pribadi, dana partai, atau fulus dari sponsor. Komisi Pemberantasan Korupsi sepatutnya menyelidiki soal ini. Tuduhan pencucian uang yang juga didakwakan terhadap Fathanah memungkinkan penelusuran asal-usul semua fulus yang diterimanya.

Politik berbiaya mahal ini harus dihentikan karena merusak demokrasi. Pungutan mahar akan menutup peluang terpilihnya pemimpin daerah berkualitas tapi tidak memiliki dukungan finansial kuat. Setoran pencalonan justru akan terus membuka pintu lebar-lebar untuk tokoh korup atau politikus tak bermutu yang memiliki bejibun dana. Kelak, calon terpilih hampir dapat dipastikan akan beru-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

saha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan ketika menjabat.

Partai-partai perlu didorong untuk mengajukan kader mereka yang berkualitas dan, kalau memungkinkan, populer. Para kandidat tidak perlu menyetor mahar ke pimpinan partai. Harus diakui, dalam pemilihan di beberapa daerah akhir-akhir ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil melakukan hal itu, misalnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hasilnya, popularitas partai ini terkerek naik menurut sejumlah hasil survei.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah seharusnya segera menyetop pungutan mahar politik. Caranya, antara lain, dengan menetapkan sanksi berat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Pemilu. Misalnya, calon yang terbukti memberikan mahar untuk memperoleh dukungan partai harus didiskualifikasi dari pemilihan. Tanpa perubahan aturan main, calo politik, seperti Fathanah, akan terus bergerilya menjajakan dukungan partai. (***)

terang. "Tadi sudah disumpah, apa betul dorong dan eksekusi yang kamu maksud itu uang?" kata Nawawi. Kemudian Anis menjawab, "Sepaham saya itu maksudnya uang, tapi tidak tahu juga apa yang dimaksud terdakwa (Fathanah)."

Dalam rekaman sadapan itu, disebut juga nama Rozi. Anis menjelaskan bahwa Rozi adalah pengacara yang mengawal proses gugatan. Ditemui usai persidangan, Anis menjelaskan istilah "dorong" adalah uang. "Saya memahaminya begitu (uang), tapi itu kan istilah longgar dan banyak makna," ujarnya. Dalam persidangan ini juga terungkap peran Fathanah di PKS dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan.(IN/BBS)

Presiden PKS Anis Matta (kiri) dan Artis Ayu Azhari (kanan) menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (26/9). Keduanya menjadi saksi untuk terdakwa Ahmad Fathanah.

KPK SEGERA PERIKSA NURDIN LUBIS........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 satu atau dua orang yang akan menjadi tersangka. Butuh waktu, dan pintu masuk gratifikasi ada dua yaitu eksekutif dan legislatif," sebut Arief, meniru ucapan penyidik KPK di Jakarta.

Masih keterangan penyidik KPK, lanjut Arief, Sekda Sumut Nurdin Lubis dipastikan dipanggil pada bulan depan. "Paling lama bulan depan. Hasil telaah dari Deputi Informasi Data (INDA) membakukan pernyataan, dan dari penyadapan telepon Bupati Madina Hidayat Batubara kepada Sekda Sumut Nurdin Lubis," jelasnya.

Gartifikasi itu terkait perubahan pekerjaan dari rencana rumah sakit menjadi jalan-jalan pendek yang diajukan Pemkab Madina ke Pemprovsu dan itu diproses.

Dalam percakapan tersebut terindikasi adanya gratifikasi dilakukan Bupati Madina ke Pemprovsu dan hal itu sepertinya diaminkan oleh Sekda Sumut.

Selanjutnya, hasil paduan gugus depan tim Informasi Data Rahasia (INDAR-R9) KPK, menyimpulkan bahwa telah terjadi permainan anggaran yang diperuntukan untuk bangunan fisik menjadi jalan.

"Nurdin Lubis sangat diperlukan untuk dimintai keterangan

mencukupi alat bukti agar bisa membuka matarantai gratifikasi (fee) di Pemprovsu dan DPRD Sumut," ucap penyidik KPK, kata Arief.

Kemudian, hasil telaah dan penyelidikan terhadap kabupaten/ kota juga mengindikasikan kebenaran permainan adindum pekerjaan dan dana pada APBD tahun 2013 yang disetujui oleh Sekda Sumut Nurdin Lubis dengan notabene ada dan kuat terindikasi gratifikasi.

APBD Sumut tahun 2013, kata Arief, khususnya Bantuan Daerah Bawahan (BDB) menjadi objek gratifikasi yang sedang diselidiki

KPK. Rasionalisasi BDB yang diminta dan dilakukan Pemprovsu kepada kabupaten/kota bertujuan untuk menutupi utang Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2012-2011 sebesar Rp1,3 triliun.

Selain rasionalisasi BDB, Pemprovsu melalui tim TAPD juga melakukan upaya pemotongan anggaran terhadap masing-masing SKPD, agar utang DBH kepada kabupaten/kota yang wajib dibayar di P.APBD 2013 dapat terpenuhi.

"Jika tidak, ini semakin memperbesar korupsi APBD Sumut terjadi," tegas Arief.

Informasi dari sejumlah pejabat di kabupaten/kota, lanjut Arief,

rasionalisasi yang diminta Pemprovsu sangat kecil kemungkinan dipenuhi dan terlaksana. Alasannya karena kabupaten/kota sudah memberi fee dan jika rasionalisasi dipaksa dilakukan, mereka (kabupaten/kota) sangat merasa dirugikan.

Dengan kondisi APBD tahun 2013 yang devisit Rp3,1 triliun, diragukan realisasi anggaran BDB dan bansos melalui SKPD dapat berjalan dengan baik. "Kondisi inilah yang memperburuk posisi Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, tim TAPD, dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumut, masuk ranah hukum," jelas Arief. (TIM)

OKNUM DIREKSI PTPN 5 DIDUGA MAIN PROYEK..............................................................................

• DARI HALAMAN. 1 ternyata salah seorang oknum direksi PTPN 5 memiliki kebun sawit di atas lahan seluas 581 hektar. Lokasi Desa Dayun Kecamatan Dayun Kebun sawit seluas 581 hektar tersebut mayoritas dimiliki para petinggi PTPN 5, termasuk salah seorang oknum direksi yang masih aktif saat ini.

Kepala Desa Dayun, Nasya saat ditemui di ruang kerjanya belum

ini mengakui, sang kades belum bisa mengomentari terkait adanya kepemilikan kebun sawit sejumlah oknum petinggi PTPN 5 seluas 581 Ha di Desa Dayun berada di kawasan hutan.

Nasya berjanji akan melakukan inventarisasi lahan-lahan yang telah dijadikan kebun sawit, karena wilayah Desa Dayun masih terdapat kawasan hutan. "Kita akan bentuk tim dari Desa untuk melakukan pengecekan ke lapangan terkait penggunaan kawasan

hutan yang dialihfungsikan menjadi kebun sawit," katanya Menurut Nasya, dia tidak tau persis kawasan hutan yang sudah dijadikan kebun sawit, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.

Masalah penggunaan kawasan hutan dan masalah pertanahan yang lebih tau persis Sekretaris Desa.

"Maklum saya baru saja dilantik menjabat sebagai kepala Desa Dayun menggantikan kepala desa yang lama. Untuk sementara ini,

kita akan melakukan pembenahan ke dalam, dalam rangka tertib administrasi," katanya.

Aktivis LSM Pemantau Asset Daerah (PAD) Riau, Chairuddin ketika dimintai komentarnya seputar adanya dugaan KKN di lingkungan PTPN 5, mengatakan, pihaknya akan menyurati Kementerian BUMN dan KPK, agar dua institusi ini meminta laporan kekayaan petinggi PTPN 5.

Hal tersebut diperlukan agar

kementerian BUMN dan KPK menelusuri kekayaan yang dimiliki petinggi PTPN 5 tersebut, diperoleh secara legal atau illegal. "Meski para petinggi PTPN 5 diinformasikan setingkat jabatan kabag/ manajer, dan jajaran direksi telah melaporkan kekayaannya, tidak ada salahnya dilakukan peninjauan kembali oleh kementerian BUMN dan KPK terkait kekayaan yang dimiliki para petinggi PTPN 5 itu," katanya.(PUR)

TANGKAP PENCURI UANG RAKYAT DI SUMUT..........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 pantauan dan pengawasan Deputi Bidang Penindakan KPK. "Suratnya sudah dua minggu lalu saya terima. Isinya tentang koordinasi penanganan kasus oleh Polda Sumut dengan Deputi Bidang Penindakan KPK," jelas Arief Tampubolon, Ketua Gerakan Transparansi Anggran Rakyat (GeTAR).

Kemudian, kata Arief, supervisi KPK diterimanya sesuai dengan laporan yang disampaikan beberapa bulan lalu, tentang kerugian APBD tahun 2011-2012 dan kaitannya dengan APBD Sumut tahun 2013 yang kini dalam pemeriksaan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KPK. Kasus yang ditangani Polda Sumut, dan dalam pengawasan Deputi Bidang Penindakan KPK

lebih mengacu pada gratifikasi (fee) yang diterima oknumoknum pejabat di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut.

Selain Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang menjadi target KPK, sejumlah pejabat di Tim TAPD Pemprovsu dan Panitian Anggaran (Panggar) DPRD Sumut, masuk dalam target KPK. "Kasus ini lebih mengarah pada gratifikasi (fee) APBD Sumut yang diterima Tim TAPD Pemprovsu dan Panggar DPRD Sumut. Kita meminta KPK segera memanggil oknumoknum tersebut secara bergantian. Khususnya Bendahara Umum Pemprovsu Baharuddin Siagian harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, agar penyidikan kasus lebih terbuka," sebut Arief.

Untuk diketahui, jelas Arief, dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Gubernur Gatot Pujo Nugroho, Sekda Nurdin Lubis, Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun, dan Pimpinan Panggar DPRD Sumut (Bergantian) adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap APBD. Dalam pengusulan anggaran yang masuk ke APBD, baik itu untuk Bantuan Sosial (bansos) maupun Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari kabupaten/ kota dan masyarakat, semuanya diketahui oleh Gubernur, Sekda, Ketua DPRD, dan Pimpinan Panggar.

Khusus tahun 2012, APBD Sumut yang disahkan akhir tahun 2011 tidak sesuai dengan KUAPPAS sehingga mendapat peringatan (Notis) dari KPK.

Namun demikian, notis yang dikeluarkan KPK tidak sepenuhnya menjadi perhatian.

Sebagian anggaran khususnya Bansos sebesar Rp83,8 miliar (Dinas Kesehatan) dan Rp10,3 miliar (Dinas Perikanan dan Kelautan) dari total Rp2,1 triliun yang terkena notis KPK tidak diperbaiki atau tetap dilaksanakan sehingga menjadi temuan.

Sementara, untuk alokasi anggaran lainnya diantaranya BDB dilaksanakan di P.APBD 2012. Namun perbaikan anggaran di P.APBD 2012 diduga menjadi objek politik Gatot Pujo Nugroho untuk membiayai dirinya memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubenur Sumatera Utara priode 20132018 berpasangan dengan T Erry Nuradi.

"Alasan notis KPK itulah APBD 2012 pencairannya

dilakukan akhir tahun. Dan waktu 6 bulan menjelang Pilkada Sumut, mulai bulan Oktober 2012 hingga Maret 2013 Gatot diduga menggunakan APBD untuk membiayai sosialisasinya.

Diel politik pada saat itu sangat tinggi. Masing-masing fraksi di DPRD Sumut, buat manuver pada anggaran untuk kepentingan pribadi. Dari sinilah gratifikasi (fee) itu muncul yang diterima Tim TAPD dan Panggar DPRD Sumut," jelas Arief.

Sehingga diharapkan Polda Sumut dan KPK dapat bekerja secara maksimal dan profesional untuk mengungkap kerugian APBD Sumut, tahun 2011, 2012, dan 2013. "Pemeriksaan Baharuddin Siagian, Zulkifli Siregar, dan Sigit P Asri, menjadi awal baik untuk menangkap pada pencuri uang rakyat di Sumatera Utara," tegas Arief.(TIM)

LABORA : ”SAYA DIRAMPOK ATASAN...”..................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 saudaranya untuk mengurus perusahaan itu.

Waktu terus berjalan. Pada 2007, usaha Labora sempat tersandung masalah.

Perusahaannya, bersama sepuluh perusahaan lain diduga terlibat pembalakan liar. Sempat ditahan polisi pada 2009, Labora dibebaskan karena kasus itu dihentikan dengan alasan tak cukup bukti.

Akhir Maret 2013 lalu, tiga kapal yang mengangkut BBM milik Laroba ditangkap Polisi.

Pada bulan yang sama polisi kembali mengusut dugaan illegal logging oleh perusahaan Labora.

Bersama Labora, Direktur PT Seno Adi Wijaya Jimmi Lagesang dan Direktur PT Rotua Immanuel Mamaribo ditetapkan menjadi tersangka.

Kini, Labora Sitorus merupakan polisi paling populer.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan menyebut lalu lintas rekening polisi yang lama bertugas di Sorong itu mencapai sekitar Rp1,5 Triliun.

Diduga duit itu hasil dari bisnis haramnya, menggangsir kayu dan menyeludupkan BBM, yang kemudian membuat dia jadi

tersangka.

Pengumuman PPATK itu tak pelak membuat banyak orang tercengang dan membuat nama Labora Sitorus melambung.

Menjadi polisi sejak 1987, sebenarnya pangkat Labora hingga sekarang adalah brigadir kepala (Bripka). Tapi lantaran teman seangkatannya banyak yang sudah berpangkat ajun inspektur satu, banyak yang mengira pangkatnya juga seperti itu. “Padahal pangkat saya masih brikpa,” kata Labora.

Melalui berbagai pendekatan, beberapa waktu lalu, Labora berhasil ditemui di Sorong.

Berikut ini wawancara Labora Sitorus seperti yang dikutip tempointeraktif.com.

Tanya: Mengapa Anda sempat menolak ketika akan dipindahkan ke Sorong?

Jawab: Saya merasa tim penyidik seperti mau membunuh saya. Mereka sebenarnya tahu siapa saya.

Mereka tak ingin kedoknya terbongkar. Saya terus berontak, karena tak mengetahui kesalahan saya apa.

Tanya: Dan akhirnya bersedia dipindahkan karena tau kesalahan Anda?

Jawab: Saya tetap masih mempertanyakan apa dasarnya saya dijadikan tersangka. Tapi penyidik bilang nanti pengadilan yang membuktikan.

Tanya: Sebenarnya berapa banyak uang yang mengalir ke atasan Anda?

Jawab: Daftar sumbangan atau entertainment, rinciannya sudah saya serahkan ke KPK. Saya berharap KPK menelusuri aliran uang itu. Itu tidak sulit. Tak ada yang saya sembunyikan. Duit yang saya serahkan secara tunai lebih banyak dibanding yang melalui transfer. Ini saya lakukan setelah ada instruksi atasan.

Tanya: Siapa saja atasan Anda yang sering Anda bantu?

Jawab: Datanya sudah saya kirim ke KPK. Contohnya pak Taufik Irfan (Bekas Kepala Kepolisian Resor Raja Ampat). Dia pernah meminta Rp600 juta tunai. Katanya untuk dikasih ke Kapolda.

Sebenarnya untuk Kapolda Rp500 juta, sisanya untuk dia sebagai uang jalan.

Tanya: Kapan persisnya uang itu Anda serahkan?

Jawab: Dicatatan saya ada tanggalnya. Duit itu saya kasih sewaktu dia datang ke rumah saya di Sorong.

Kebetulan rumah saya menjadi perwakilan Polres Raja Ampat. Setiap dia ke Sorong, pasti tinggal di rumah saya. Duit sebanyak Rp600 juta itu saya serahkan dalam tas melalui supirnya.

Saat itu dia mau ke Jayapura.

Katanya, duit itu untuk mengurus kenaikan pangkat dia. Bahwa duit itu tidak sampai ke Kapolda, saya tidak tau. Semua pengeluaran uang itu saya bukukan.

Tanya: Anda kini sadar telah diperas oleh atasan?

Jawab: Tidak hanya diperas, saya malah dirampok para atasan. Tapi kini mereka ketakutan. Lalu, sekarang saya seperti mau dikasih mati, dibunuh.

Tanya: Anda sakit hati?

Jawab: Saya sakit hati.

Kurang apa saya dengan mereka?. Saya sebenarnya tidak mau mengerjakan halhal yang bertentangan dengan pekerjaan polisi.

Tanya: Sebagai polisi, sebelumnya Anda sibuk berbisnis. Bagaimana?

Jawab: Saya diperbolehkan berbisnis oleh atasan. Saya juga minta petunjuk dan ijin atasan. Dijawab, boleh, asalkan tidak meninggalkan tugas. Pimpinan mengatakan, dalam berbisnis harus melengkapi ijin usaha. Itu sudah saya lakukan. Semua permintaan pimpinan sudah saya penuhi, termasuk ketika mereka meminta uang.

Tanya: PPATK menyebutkan transaksi di rekening Anda mencapai Rp1,5 triliun. Kok bisa sebanyak itu?

Jawab: Itu transaksi saya dengan sesama rekan bisnis.

Pokoknya, transaksi semua usaha saya melalui rekening rekening itu. Di situ juga ada rekening-rekening polisi.

Semuanya kini sudah dibekukan. Termasuk tabungan istri saya Rp300 juta, yang kini tak bisa dicairkan.

Tanya: Kalau Anda dihukum dan kemudian kelak bebas, apakah masih mau bertugas kembali di Kepolisian?

Jawab: Saya belum diberhentikan. Tapi sekarang saya takut jadi polisi. Saya trauma. Polri yang membikin saya begini. (SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

ICW Ingatkan Konvensi Berpotensi Langgar UU Korupsi JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap komite konvensi Capres Partai Demokrat (PD), yang memperbolehkan 11 peserta konvensi menerima sumbangan untuk dana sosialisasi. Penggalangan dana dari publik maupun pejabat, berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengingat beberapa peserta konvensi merupakan pejabat negara.

"Pejabat negara yang terima uang, sumbangan, atau pemberian dalam bentuk apapun adalah gratifikasi. Jadi konvensi ini jangan sampai menjadi ladang korupsi baru," papar peneliti ICW Febri Diansyah di Jakarta, Selasa pekan lalu. Sebelas peserta konvensi di antaranya adalah pejabat publik.

Seperti Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua DPR, Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, anggota DPR Hayono Isman, anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Gubernur Gorontalo Sinyo Harry Sarundajang.

Dilanjutkan, partai yang berkuasa saat ini, diketahui menggunakan UndangUndang Pilpes sebagai pembenaran penggalangan dana konvensi. Karena itu, PD bisa salah dalam menerapkan UndangUndang Pilpes sebagai pembenaran penggalangan dana. "Kan, ini konvensi capres bukan Pilpres. UU Pilpres berlaku untuk proses Pilpres dan itupun tidak boleh bertentangan dengan UU Tipikor," tandasnya serius.

Fabri menunjukkan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor menyatakan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifiksi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut berdasarkan Pasal 12C ayat (2) UU Tipikor mesti dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi diterima.(ENDY)

Kasus UI, KPK Masih Fokus Pada Satu Tersangka JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi belum menahan mantan Wakil Rektor bidang SDM Universitas Indonesia, Tafsir Nuchamid. Dia masih diberi kesempatan pulang oleh penyidik KPK setelah diperiksa pada Jumat pekan lalu.

Tafsir adalah tersangka korupsi pengadaan informasi dan teknologi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011, Pengacara Tafsir, Chudry Sitompul, tersangka hanya ditanya mekanisme tender pengadaan IT dan perusahaan pemenang. Menurut pengacara ini, tersangka sudah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Keppres Pengadaan Barang dan Jasa.

“Sebagai pejabat pembuat komitmen, itu memang kewenangan Pak Tafsir. Dia hanya mengikuti prosedur yang ada.

Pengadaan berjalan apa adanya, dari panitia lelang kemudian ke Pak Tafsir," katanya usai mendampingi tersangka diperiksa.

Selain itu Chudry juga membantah Tafsir menggelembungkan harga. Ia menegaskan, semua harga sudah dihitung sendiri oleh panitia lelang. Dengan kewenangannya sebagai PPK, Tafsir tidak ikut campur dalam proses pelelangan. Chudry enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai peran mantan Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri dalam perkara ini. Ia menyerahkan kepada penyidik. "Tanya penyidik saja, sebab sudah masuk pokok perkara," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, penyidikan atas dugaan korupsi pengadaan IT perpustakaan UI terus berlanjut. Penyidik masih fokus pada tersangka Tafsir. Apabila penyidikan Tafsir sudah selesai, tidak tertutup kemungkinan penyidik melakukan pengembangan. "Bukan model KPK lagi, penyidikan berjalan terus dikembangkan.

Kami teruskan penyidikan sampai tutup buku, baru dikembangkan. Sekarang kami masih fokus pada Tafsir yang ditetapkan sebagai tersangka. (Mengenai peran mantan Rektor UI) Nanti kita lihat saja perkembangannya," tuturnya.

KPK memang baru menetapkan seorang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan informasi dan teknologi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011. Tafsir diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipokor jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal

NASIONAL

Presiden PKS Akui Minta Dana ke Fathanah

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku bekerja sama dengan Ahmad Fathanah, untuk meminta dana pemenangan Ilham Arief Sirajuddin, sebagai calon Gubernur yang diusung Partai Demokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel). Mengingat, Ilham berpasangan Azis Qahhar Mudzakkar, suara partainya tidak cukup, sehingga meminta bantuan para petinggi PKS, seperti Presiden PKS saat dipegang Pak Luthfi Hassan Ishaq dan Sekjennya Anis Matta.

"Peranan Ahmad Fathanah menjadi perantara (makelar) dalam pengusungan Ilham Arief Sirajuddin sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan pada akhir 2012," papar saksi Anis Matta saat bersaksi bagi Fathanah

, terdakwa suap kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis pekan lalu.

Anis Matta juga membenarkan jika dalam permintaan dukungan, disinggung pendanaan serta mekanisme dukungan yang akan diberikan kepada Ilham dan Aziz. "Kami mengenal Ilham dan pernah beberapa kali bertemu.

Namun, saya tidak ingat jumlah pertemuannya dengan Ilham.

Dalam pertemuan itu hanya meminta dukungan PKS untuk pencalonan sebagai Gubernur," papar Anis Matta di depan majelis hakim yang diketuai Nawawi Pomolango.

Mengenakan kemeja batik warna ungu lengan panjang melanjutkan PKS menyerahkan mekanisme calon gubernur yang diusung partai itu kepada Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW) PKS. "Sesuai mekanisme kami, seluruh penentuan pemimpin daerah dari kabupaten hingga gubernur diserahkan ke DPW, selanjutnya DPW mengajukan surat kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk disahkan," papar orang nomor satu di PKS. Namun, Anis tidak mengakui mekanisme yang dimaksud itu, juga termasuk pemberian uang senilai Rp 8 miliar. "Jadi tidak termasuk pemberian dana, karena itu masuk dalam perkara teknis. Mekanisme pengambilan keputusan saja yang kami cek, jadi apakah musyarawah di sana sesuai prosedur. SK (surat keputusan) dikeluarkan oleh DPP PKS berdasarkan rekomendasi DPW. Uang itu teknis, kami di PPD tidak tahu hal tersebut," bantahnya serius.

Majelis hakim menanyakan

apakah saksi Anis Matta kenal cagub Ilham? "Saya kenal secara langsung karena istri saya dan Ilham masih hubungan saudara," jawabnya. Namun kenapa saksi menyuruh Fathanah untuk meminta dana? Saksi Anis Matta hanya cengar cengir.

Jaksa KPK sempat memperdengarkan hasil penyadapan pembicaraan Anis Matta dan Fathanah. Pada pembicaraan, Anis meminta kepada Ilham menyediakan dana Rp 300 juta untuk menyewa lembaga survei guna mengadakan hitung cepat (quick count) pada pilkada itu.

Hasilnya, Ilham dan pasangannya Aziz gagal terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Baik Anis maupun Fathanah membenarkan isi pembicaraan itu. "Namun pembicaraan bukan berkaitan Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Isinya tentang

biaya penyelenggaraan survei terkait pemilihan kepala daerah itu," bantah mantan Wakil Ketua DPR. Hakim Nawawi Pomolango sempat menegur Anis Matta untuk berbicara jujur. Hal tersebut terjadi saat majelis hakim merasa Anis tidak memberi keterangan sebenar-benarnya tentang danayangdisetorIlham kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan.

"Tadi jaksa penuntut umum menyampaikan saksi Wali Kota Makassar memberi tahu pertemuan di Makassar dan segala sesuatunya diurus oleh Fathanah.

Anda beri jawaban yang jujur, apa perantara ini termasuk dari segi pembiayaan untuk mendapat dukungan dari PKS? Apakah istilah perantara yang digunakan meliputi pembiayaan?," ucap Nawawi.

Dalam persidangan sebelumnya, Ilham mengaku meminta

dukungan PKS. Dan yang menjadi perantara adalah Fathanah karena dekat dengan Luthfi Hasan Ishaaq dan Anis Matta.

Meski begitu, Ilham mengaku tidak mengetahui posisi Fathanah di kepengurusan PKS. "Fathanah yang memfasilitasinya untuk bertemu dengan para petinggi PKS, seperti Luthfi dan Anis.Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS) menyampaikan khusus urusan Sulsel komunikasi dengan Ahmad Fathanah," kata dia.

Dalam pembicaraan selanjutnya, Fathanah meminta uang Rp 10 miliar untuk mendapat rekomendasi dukungan PKS dalam Pilgub Sulawesi Selatan.

Namun, disanggupi Ilham Arief hanya Rp 8 miliar. Uang ini diserahkan Ilham Arief ke Fathanah secara bertahap dengan cara tunai dan transfer untuk diteruskan ke DPW PKS.(ENDY)

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (27/9). Terpidana kasus wisma atlet yang diperiksa secara maraton sejak senin (23/9) terkait dugaan korupsi E-KTP dan Hambalang tersebut mengatakan bahwa ada keterlibatan politisi PDIP Olly Dondokambey dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.

Sutarman Resmi Jadi Calon Kapolri, Ini Kata KPK JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengungkapkan, KPK tidak dalam posisi menilai seseorang layak atau tidak layak menjadi Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Abraham mengatakan, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.

Hal ini disampaikan Abraham pencalonan Sutarman, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal (Pol).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat yang mengusulkan Sutarman sebagai calon tunggal kapolri.

“KPK tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung seseorang atau orang lain yang menduduki posisi sebagai kapolri karena itu kewenangan presiden,” kata Abraham di Gedung

KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat pekan lalu.

KPK dan Polri sama-sama penegak hukum yang bersinergi dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Hubungan KPK dan Kepolisian sempat menegang saat KPK pertama kali menyidik kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI yang menjerat Inspektur Jenderal Pol Djoko Susilo.

Tidak lama setelah KPK menetapkan Djoko dan tiga orang lainnya sebagai tersangka, Kepolisian meningkatkan penanganan kasus simulator SIM ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima tersangka, kecuali Djoko.

Menyusul kemudian, Kepolisian menetapkan penyidik KPK Komisaris Polisi Novel Baswedan sebagai

tersangka kasus dugaan penembakan terhadap pelaku pencuri sarang burung walet di Bengkulu delapan tahun lalu.

Sejumlah petugas Kepolisian juga mendatangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta untuk menangkap Novel.

Ketua tim kuasa hukum Novel, Haris Azhar menduga Sutarman berada di balik penetapan Novel sebagai tersangka. Dugaan ini pun dibantah Sutarman.

Dia mengatakan bahwa penangkapan Novel merupakan proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Priyo Budi Santoso tak setuju jika calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal Pol Sutarman tidak pro pada pemberantasan korupsi.

Menurut Priyo, rekam jejak Sutar-

man tersebut cukup bagus dan mumpuni. "Saya punya pendapat rekam jejak beliau selama ini cukup bagus," ujar Priyo usai menghadiri deklarasi Hari Hak Untuk Tahu Internasional di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu pekan lalu.

Priyo mengatakan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan dua institusi yang proses pemilihan pemimpinnya melalui proses di lembaga legislatif. Penunjukan Kapolri harus membutuhkan persetujuan DPR, sementara para pemimpin KPK dipilih oleh DPR. "Jadi kami harap keduanya bisa rukun," katanya.

Priyo menambahkan bahwa Sutarman termasuk dalam jenderal-jenderal dalam institusi Polri yang populer sehingga penunjukan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut sebagai calon tunggal Kapolri tidak

mendapat resistensi dari anggota dewan. "Saya meyakini bahwa nantinya proses di DPR akan berjalan dengan lancar," ucapnya.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa Komisi III DPR rencananya akan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Sutarman secepatnya pekan depan. Hal itu dilakukan setelah merampungkan proses pemilihan Ketua Komisi III. Sebelumnya, DPR telah menerima surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Jumat pekan lalu.

Di dalam surat tersebut, Presiden mengusulkan calon tunggal Komisaris Jenderal Sutarman untuk menggantikan posisi Kapolri saat ini Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun. (KOMPAS.COM)

SIDANG TERDAKWA FATHANAH

Ayu Azhari: Pekerja Hiburan, Dituntut Mampu Merayu dan Menghibur JAKARTA - Giliran Khadijah Azhari atau akrab disapa Ayu Azhari memberi keterangan dalam sidang lanjutan Ahmad Fathanah, terdakwa perkara suap pengarturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang. Selama ini, Fathanah dikenal banyak memiliki teman dekat wanitawanita cantik. Bahkan kerap memberikan sejumlah hadiah mahal ataupun uang dalam jumlah yang tidak sedikit.

Artis berparas cantik, sempat diduga memiliki hubungan dengan orang dekat eks Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Namun tudingan itu langsung dibantah. Hubungan dengan Ahmad Fathana hanyalah hubungan bisnis, hubungan profesional kerja.

Di depan majelis hakim yang dipimpin Nawawi Pomolango, Ayu mengaku pertama kali bertemu Ahmad Fathanah di Plaza Indonesia, pada November 2012.

Pertemuan itu terjadi secara tak sengaja. Ketika itu, Ayu mengaku sedang berbelanja di mal tersebut.

"Saya lagi lewat. Kebetulan ada teman memanggil di cafe shop, diajak

untuk berkenalan. Teman saya minta nomor telepon untuk acara pilkada," kata Ayu Fathanah saat itu, lanjut Ayu, memperkenalkan diri sebagai ustaz.

Juga pernah bekerja di Saudi Arabia (Arab Saudi) juga untuk pembimbing haji dan umrah di Indonesia. Fathanah berencana mengajak Ayu untuk dapat mengisi suatu acara hiburan dalam rangka sosialisasi pilkada yang berkaitan dengan partai juga. "Yang saya tahu Pilkada di Jawa Barat, Medan dan Sulawesi. Saya ditawarkan untuk tampil nyanyi dan sosialisasi," tandasnya.

Tetapi pada pertemuan itu belum terjadi kesepakatan. Setelah perkenalan itu, keduanya kembali bertemu di restoran Arab Tahrir di kawasan Jakarta Pusat untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan Fathanah.

"Kita ngobrol di situ dan baru ngomongin kalau untuk show bagaimana, dan saya tawarkan ada anak saya yang untuk tampil. Dia bertanya, kalau untuk nyanyi tarif saya berapa. Lalu saya bilang

tergantung jaraknya, dan saya juga ada (tarif) paket. Suami dan anak saya kan nyanyi juga," kata Ayu. Ayu menuturkan akhirnya ada kesepakatan. Fathanah, sepakat memakai jasanya untuk tampil di acara Pilkada Sulawesi. "Dia tanya honor berapa, saya bilang kalau deal kasih DP (downpayment) 50 persen.

Lalu dia kasih saya DP dalam bentuk dolar Amerika, berjumlah kurang lebih 800 dolar," kata Ayu. Pada pertemuan selanjutnya, di Ratu Plaza Jakarta Selatan, Ayu kembali diberikan sebesar seribu dolar AS oleh Ahmad Fathanah. Dan pertemuan kembali di Plaza Senayan.

Saat itu, pertemuan guna menindaklanjuti tugas Ayu. Namun, Ayu mengungkapkan bahwa kerja sama antara keduanya belum terlaksana. Walaupun, Fathanah sempat memintanya untuk bersiap-siap untuk acara kampanye di daerah Malang, Jawa Timur.

Di dalam sidang juga sempat akan terkuak hubungan antara terdakwa Ahmad Fathanah dan Ayu Azhari.

Karena Jaksa KPK akan memutar rekaman pembicaraan antara Ayu dan

Fathanah. Namun Ketua Majelis Hakim, Nawawi Pomolango menolak permintaan Jaksa.

Kecurigaan ada hubungan yang lebih antara keduanya terlihat dari respons Ayu ketika jaksa meminta izin memutar rekaman pembicaraan hasil sadapan. Ayu langsung menjelaskan perihal matanya yang dinilai sayu oleh banyak orang dan suaranya yang mendesah karena memang nada suaranya pelan. "Jika mata saya sayu itu penilaian. Jika suara saya mendesah mungkin karena suara saya pelan karena saya perempuan," komentar Ayu. "Apakah saksi (Ayu Azhari) memiliki hubungan asmara dengan terdakwa Fathanah?" tanya Jaksa Guntur Feri saat sidang. Pertanyaan Jaksa Guntur sontak membuat Ayu Azhari terkejut.

Bahkan Ayu sampai meminta jaksa untuk mengulangi pertanyaannya. Setelah diulang, Ayu membantah ada hubungan asmara dengan Ahmad Fathanah. "Saya rasa tidak Pak," jawab Ayu. Ayu langsung menjelaskan perihal panggilan sayang atau abang kepada

Fathanah, yang menurutnya sudah biasa dalam dunia keartisan. Ayu membantah adanya hubungan asmara antara dirinya dan Ahmad Fathanah, yang diketahuinya sudah memiliki istri.

Usai bersaksi Ayu tidak membantah dalam rekaman pembicaraan yang batal diputar dalam sidang, dia memanggil Fathanah sayang dengan nada suara yang mendayu-dayu. Bahkan, menurut Ayu, adalah wajar jika seorang biduwanita atau penyanyi wanita itu merayu untuk mendapatkan perhatian penonton. Demikian juga, dilakukan terhadap Fathanah.

Tetapi, Ayu tetap membantah jika dikatakan memiliki hubungan asmara dengan Fathanah. "Saya memanggil Anda 'aduh sayang jangan begitu dong' apa itu suatu hubungan yang mengarah?," ujarnya.

Diakuinya sebagai pekerja hiburan, dituntut mampu merayu dan menghibur orang. Karena itu bagian dari profesi. "Kalau biduan nggak pintar ngerayu di panggung, penonton nggak semangat," papar Ayu Azhari. (ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

SUMUT

Warga Protes Proyek Distarukim Gunungsitoli GUNUNGSITOLI - Warga Desa Onozitoli Kecamatan Gunungsitoli menyoroti proyek pembangunan jalan setapak yang berlokasi di Desa Onozitoli yang dikerjakan oleh CV Delta Trisna Mandiri.

Proyek ini bersumber dari dana DBH Provinsi Tahun Anggaran 2013 dan ditangani oleh Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli. Proyek ini seyogianya sudah selesai 20 September 2013 tetapi masih belum rampung.

Menurut penjelasan dari warga Desa Onozitoli yang di konfirmasi KPK Pos di lokasi proyek, Kamis

pekan lalu, menyebutkan pembangunan jalan setapak ini sebagaimana rencana awal dan telah tertera juga pada papan proyek, bahwa pekerjaan dimulai dari depan rumah Ina Deli Lase menuju losd gereja BNKP. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan berubah arah dan dialihkan mulai dari losd gereja BNKP sehingga tindakan ini selain sudah menyimpang dari rencana sebelumnya.

Bahkan ada pekerjaan yang tidak termasuk dalam bestek yakni jalan setapak di belakang rumah Ama Nita Halawa tetapi justru itu yang

dikerjakan pemborong. Akibatnya panjang jalan terpaksa mundur kebelakang sehingga merugikan warga yang sebelumnya sudah berharap jalan didepan rumah mereka dibangun.

Kemudian, ukuran lebar badan jalan bervariasi ada yang berukuran 1,3 meter hingga 2,3 meter demikian juga pada pengerjaan dwiker plat yang mana ketebalan semen lantai dasar dwiker sangat tipis ditambah lagi pengecoran dilakukan pada saat air masih mengalir, katanya.

Demikian juga pengecoran pada bagian atas dwiker dikerjakan

sepotong-sepotong tidak sekaligus yakni hari ini setengah dikerjakan dan besoknya setengah lagi sehingga mutunya diragukan. Selanjutnya, ada parit kecil yang dibangun dan diarahkan ke rumah salah satu warga setempat tanpa terusan (buntu paritnya-red) sehingga bakal mengancam rumah tersebut apabila tidak segera dibongkar padahal tidak ada dalam item pekerjaan.

Pemimpin Pelaksana Kegiatan (PPK), Prory E.Purba,ST yang dikonfirmsi KPK Pos di Dinas Tarukim Kota Gunungsitoli Kamis (26/9) mengakui bahwa sebagian

badan jalan tersebut dialihkan ketempat lain karena ada segelintir warga yang keberatan dan tidak memperkenankan pmborong melanjutkan pekerjaan dilapangan.

"Daripada terjadi konflik dan volume pekerjaan tidak berkurang maka untuk mengantisipasi hal itu kita mengambil jalan pintas," ujarnya. Pada kesempatan itu, PPK berjanji akan membongkar parit yang ada di dekat rumah A.Ilka Gea karena selain tidak ada dalam item pekerjaan juga dapat mengancam keselamatan rumah penduduk apabila dibiarkan, katanya. (TIM)

LSM Pemankopsi Tantang KPK Usut Dugaan Korupsi Murasman KERINCI – Ketua umum LSM Pemuda Anti Korupsi (Pemankopsi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kerinci H Murasman beserta kroninya.

Hal ini disampaikan oleh ketua umum LSM Pemankopsi Boy Bunyamin di Kerinci Sungaipenuh, beberapa hari lalu.

"Pemankopsi mendapatkan bukti korupsi yang dilakukan Murasman Bupati Kerinci, dalam dua bundel berkas berikut CD. Maka kami minta KPK segera usut kasus korupsi tersebut," desak boy.

Dalam dua bundel berkas tersebut diketahui Bupati Murasman terlibat korupsi dana bencana alam Gempa Kerinci tahun anggaran 2010 sebesar Rp 104 miliar. Selain itu, Murasman juga terindikasi terlibat korupsi penetapan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.

"Dalam kasus dana bencana alam, Murasman terbukti telah melakukan rekayasa teknis anggaran dana bencana sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengalokasian. Selain itu, Murasman juga telah mengakali pemerintah pusat hingga lahirlah Keputusan Bupati Kerinci No. 135.5/Kep.230/2010 tentang Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci tanggal 8 Juni 2010," imbuhnya.

Keputusan itu menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tertanggal 18 April 2011 tentang pemindahan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci menjadi Kecamatan Siulak yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Alasan Murasman, masyarakat menghibahkan tanah 300 hektare untuk Bukit Tengah dan pada kenyataannya masyarakat merasa tertipu karena tak satupun janjinya direalisasikan. Kebun masyarakat sudah dibabat habis, namun hak masyarakat tak diberikan," ungkapnya.

"Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas kedua kasus ini secara serius dan mengadili Bupati Kerinci, Murasman serta kronikroninya. Kedua kasus ini sudah layak mendapat perhatian serius KPK," katanya lagi.

Beberapa hari lalu, Pemankopsi telah menyerahkan bukti korupsi yang dilakukan Murasman Bupati Kerinci, Murasman dalam dua bundel berkas berikut CD.(BOY)

Kejari Tahan Mantan Rektor Universitas Syahkuala BANDA ACEH - KejaksaanNegeri (Kejari) Banda Aceh, Selasa pekan lalu menahan tiga tersangka tindak pidana korupsi (tipikor) program beasiswa Pemerintah Aceh di Unsyiah sebesar Rp 3,6 miliar dari APBA 2009-2010. Ke¬tiga tersangka-termasuk mantan rektor Unsyiah Prof Dr Darni M Daud ditahan selama 20 hari di Rutan Banda Aceh, Gampong Kajhu, Aceh Besar.

Selain Darni Daud, JPU juga menahan mantan dekan FKIP Unsyiah Prof Dr Yusuf Azis, dan mantan kepala Keuangan Program Cagurdacil, Mukhlis. Proses pemeriksaan berkas ketiga ter¬sangka secara tertutup dari tim penyidik Kejati Aceh ke tim JPU Kejari Banda Aceh berlangsung sekitar lima jam.

Darni didampingi pengacaranya, Amin Said SH dan tersangka Yusuf Azis serta Mukhlis didampingi Darwis SH, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banda Aceh,

Husni Thamrin SH kepada wartawan mengatakan, penahanan ketiga tersangka sesuai KUHAP, yaitu untuk mempermudah dan mem¬perlancar proses sidang, dikhawatirkan memen¬garuhi saksi, tak melarikan diri, tak mengulangi perbuatan, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

"Meski sesuai ketentuan UU, penahanan ini bisa diperpanjang, tetapi dalam waktu secepatnya akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh. Kami sudah membentuk dua tim berjumlah 10 orang JPU dan Kejati dan Kejari Banda Aceh untuk menangani perkara ini," kata Kajari.

Ditanya peran masing- masing tersangka, Kajari men¬gatakan Darni yang menjabat rektor ketika itu selaku penanggungjawab program bea¬siswa calon guru daerah terpencil dan Jalur Pengemban¬gan Daerah (JPD)

bersumber APBA 2009-2010 sekitar Rp 17,6 miliar.

Darni dalam pengelolaan beasiswa JPD, 'ada yang tak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 17,6 miliar lebih. Sedangkan Prof Yusuf dan Mukhlis, menurut Husni Thamrin ada double pencairan dalam program cagurdacil antara dana Pemerintah Aceh dengan DIPA Unsyiah sehingga merugikan negara Rp 1,8 miliar lebih.

"Rp 1,5 miliar sudah kami sita dari brankas Mukhlis. Total kerugian negara dan kedua pro¬gram beasiswa ini Rp 3,6 mil¬iar lebih sesuai hasil audit BPKP Aceh," ungkap Kajari.

Sebelumnya, 22 April 2013, Tim Kejati Aceh mene¬tapkan ketiganya tersangka dalam perkara ini. Kemudian mereka juga sudah dicegah tangkal (cekal) ke luar negeri selama enam bulan mulai 7 Mei 2013.

(YANTO)

Hidayat Jadi Saksi Surung Panjaitan

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

MEDAN - Penyidik Subdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut menggeledah ruangan kerja Sekertaris Daerah (Sekda) Nias Selatan (Nisel), Asa'ro Laia di Pemkab Nisel, Selasa pekan lalu.

Penggeledahan itu untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp 9.411.716.175.

"Semalam ruangan Sekda Nisel digeledah. Kita ikut mendampingi penyidik Tipikor Poldasu saat menggeledah ruangan Sekda,” terang Kapolres Nisel, AKBP John CE Nababan, kepada wartawan. usai menghadiri pisah sambut pejabat utama Poldasu, Rabu (25/9) sore.

Sebelumnya, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu juga menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti dari Kantor Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan (BPKK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nisel.

"Ada berkas yang disita untuk bukti," jelasnya tanpa menjelaskan isi berkas tersebut.

Seperti diberitakan, pihak Subdit III/Tipikor Poldasu sudah memeriksa sebanyak 32 orang saksi dan akan segera melakukan

ekspos ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Kasubbid Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan, menuturkan, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perpajakan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ditambahkannya mantan Kepala Kepolisian Resort (Polres) Nisel itu mengaku Sekda Nisel Asa'ro Laia dan Assisten I Pemkab Nisel, Feriaman juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sudah jadi tersangka, tapi belum ditahan karena masih ada yang mau dilengkapi," paparnya.

Hal itu, lanjutnya, selain akan ada pemanggilan saksi lagi, pihaknya masih akan melakukan gelar perkara dengan tim Tipikor dari Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Selain melakukan pemeriksaan sebanyak dua orang, akan ada pemeriksaan saksi lainnya di Nisel sebanyak tiga orang," ucapnya sambil mengatakan selanjutnya akan melakukan pemberkasan untuk di kirim ke Jaksa Penuntut Umum.

(ANDALAS)

Kejari Usut Dugaan Korupsi Dishutbun Atam

BELUM PERIKSA TERSANGKA KORUPSI SIRKUIT IMI

MEDAN - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menghadirkan Bupati Madina non aktif, Hidayat Batubara, di sidang lanjutan kasus penyuapan pembangunan RSUD Panyambungan dengan terdakwa Surung Panjaitan, Rabu pekan lalu.

Dalam kesaksiannya Hidayat mengaku, uang Rp1 miliar merupakan pinjaman dari Plt Kadis PU Kabupaten Madina, Khairul Anwar Daulay. Menurut Hidayat, awalnya dia hanya meminjam Rp600 juta untuk pelunasan kredit motornya.

Namun oleh Khairul diberikan pinjaman sebesar Rp1 miliar. Penyerahan uang pinjaman sebesar Rp1 miliar itu dilakukan di rumah pribadi Hidayat di Jalan Sei Asahan No 76 Medan pada Mei lalu.

Diuraikannya, bahwa ia meminjam uang kepada Khairul,

Cari Bukti Korupsi, Ruang Kerja Sekda Nisel Digeledah

karena sebelumnya ia juga pernah meminjam uang kepada Khairul Anwar sebesar Rp300 juta dan telah lunas dibayarkan.

Sementara itu, Hidayat juga membantah bahwa uang Rp1 miliar itu berasal dari Surung Panjaitan. Namun ia mulai khawatir terkait asal uang Rp1 miliar setelah uang itu ia terima dari Khairul Anwar.

Selasa pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dua tersangka kasus dugaan penyuapan Bupati Mandailing Natal (Madina) non-aktif Muhammad Hidayat Batubara, dan Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Madina Khairul Anwar, ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Tim penyidik KPK yang datang dengan membawa 2 koper besar berisikan berkas dan barang bukti itu datang sekira

pukul 13.00 WIB ke Pengadilan Tipikor Medan.

Salah seorang anggota KPK, Fitroh Rochcahyanto mengatakan pihaknya telah menyerahkan berkas kasus penyuapan pekerjaan proyek pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Panyabungan dengan barang bukti uang Rp1 miliar.

"Dalam kasus ini Bupati Madina non aktif Hidayat Batubara juga akan menjadi saksi dalam kasus yang sama dengan terdakwa Surung Panjaitan selaku Direktur PT Bumi Lestari Energi (BLE) yang menjadi pemberi suap, telah terlebih dahulu menjalani proses persidangan," jawabnya kepada wartawan.

Kedua berkas bernomor BP42/23/08/2013 untuk Plt Kadis PU Khairul Anwar Daulay dan Bupati Madina non aktif Hidayat Batubara berkas perkara No BP-

41/23/08/2013, langsung ditandatangani penuntut KPK diantaranya, Supardi , Fitroh Rohcahyanto dan Hendra Apriansyah. Kemudian setelah dilimpahkan, pihak pengadilan langsung meregistrasi Bupati Madina Muhammad Hidayat Batubara No 90 dan Plt kadis PU Madina No 91.

Terdakwa Hidayat Batubara dan Khairul Anwar dijerat dalam pasal 12 atau pasal 5 UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaiman telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau penyuapan.

Sebelumnya, Hidayat Batubara tertangkap pada 13 Mei 2013 di kediamannya oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia didakwa telah

menerima suap dari seorang kontraktor Surung Panjaitan sejumlah Rp1 miliar.

Muhammad Hidayat Batubara selaku Bupati Madina bersama Khairul Anwar selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madina, menerima fee tersebut untuk memberikannya pekerjaan proyek pembangunan RSUD penyabungan yang bersumber dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 Kabupaten Madina memproleh BDB dari Pemprov Sumut senilai Rp32.041.446.000, untuk pembangunan RSUD Penyabungan di Madina, yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp1.187.560.116,-, Unit Poliklinik seniali Rp12.454.536.

988 dan Unit Rawat Inap senilai Rp18.399.349.505.(ANDALAS)

ACEH TAMIANG - Kejaksaan Negeri Kualasimpang mengusut dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada program unit pengelolaan pupuk organik (UPPO) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian disampaikan Kajari Kualasimpang Amir Syarifuddin SH melalui Kasi intelnya Muhammad Iqbal SH MH kepada andalas, Kamis pekan lalu.

"Kami sudah mempelajari dan menelaah laporan resmi yang diajukan LSM Transperancy Aceh beberapa waktu lalu, terkait adanya dugaan KKN dalam program kegiatan tersebut. Saat ini kita sedang melakukan investigasi lokasi kegiatan di lapangan," terang Iqbal.

Kadishutbun Atam, Syahri Sp pada saat ditemui andalas, Rabu (25/9) di kediamannya membenarkan, pada 2011 silam dinasnya ada menyalurkan bantuan sebesar Rp350 juta kepada kelompok tani durian jaya, Dusun Sepakat Desa Durian, Kecamatan Rantau.

Dana tersebut diperuntukan untuk pengadaan sapi sebanyak

35 ekor, pengadaan 1 unit viar, pembuatan kandang, dan pembangunan tempat pengolahan pupuk kompos, semuanya sudah kita salurkan kepada kelompok tersebut, jelas Syahri.

Sementara itu Ketua MDSK Desa Durian, yang biasa disapa Kemek kepada wartawan membeberkan, bahwa penerima bantuan sapi tersebut terdiri dari keluarga Kadishutbun, di antaranya ketua Kelompok, Abdurrahman.

"AB merupakan adik kandungnya, bendahara kelompok adik iparnya dan 2 pegawai Negeri Sipil Juga menerima bantuan sapi," katanya.

Lebih lanjut Kemek menjelaskan, jumlah sapi tersebut hanya 25 ekor yang kini sudah dijual semua, dengan alasan sulitnya anggota kelompok mencari rumput sebagai pakan sapi setiap harinya.

“Hasil penjualan lembu sampai kini katanya masih ditangan bendahara , hal ini menjadi tanda tanya anggota lainnya, bahkan sekretaris kelompok mengundurkan diri karena melihat adanya ketidak jelasan pengelolaan," paparnya. (ANDALAS)

Kejatisu Periksa Dua Tersangka Sirkuit Pancing MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan memeriksa dua orang tersangka yang diduga terlibat penjualan lahan sirkuit Ikatan Motor Indonesia (IMI) seluas 20 hektare di Jalan Pancing Kabupaten Deli Serdang.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan, Jumat pekan lalu mengatakan, kedua tersangka itu, Dyt, mantan Dirut Pembangunan Perumahan dan Spd, mantan Kepala Cabang PT Pembangunan Perumahan Sumut.

Kedua tersangka tersebut, menurut dia, belum pernah menjalani pemeriksaan, dan untuk itulah maka penyidik Kejati Sumut akan melayangkan pemanggilan kepada mereka.

Setelah menetapkan status tersangka (Dyt dan Spd), pihak Kejati Sumut belum pernah melakukan pemeriksaan, ucap Chandra.

Dia menjelaskan, penyidik Kejati Sumut, saat ini masih fokus untuk memeriksa sejumlah saksi-saksi yang diduga mengetahui mengenai penjualan asset berupa tanah milik Pemprov Sumut tersebut. "Jadi, untuk sementara waktu, tim pemeriksa Kejati Sumut masih terus memeriksa para saksi, setelah

itu baru dilanjutkan pada kedua tersangka tersebut," kata Juru Bicara Kejati Sumut.

Chandra menyebutkan, dari jumlah 10 saksi, dan sudah tiga orang dipanggil ke kantor Kejati Sumut untuk dimintai keterangan, yakni AD, mantan Asisten Administrasi Setwilda Pemprov Sumut, RU, mantan Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Pemprov Sumut, dan JG,mantan Kasubag Hukum pada Biro Hukum Setwilda Pemprov Sumut.

Kedua orang saksi tersebut, yakni AD dan RU diperiksa Tim Kejati Sumut, Senin (2/9).

Sedangkan saksi JG dimintai keterangan Kamis lalu. Kedua pejabat, Dyt dan Spd ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumut pada tanggal 4 Februari 2013.

Sebelumnya, sirkuit multifungsi yang dikelola IMI Sumut itu dibangun dengan dana APBD Sumut secara bertahap, yakni tahun 2007 senilai Rp1,7 miliar, tahun 2008 senilai Rp900 juta dan tahun 2010 Rp3,7 miliar. Namun, di lokasi sirkuit IMI Sumut yang memiliki luas 20 hektare itu, akan dibangun perumahan dan toko oleh pihak pengembang, sehingga kasus penjualan lahan tersebut dilakukan pengusutan. (ANDALAS)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparmin (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

LIPSUS

Hanya Tangani Kasus Kecil ANGGOTA Komisi Kepolisian Nasional, Edi Saputra Hasibuan mengatakan polisi saat ini kurang optimal dalam menangani kasus korupsi.

Penyebabnya, menurut dia, sistem di tubuh polri belum sebagus Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus korupsi kelas besar.

"Untuk menangani kasus korupsi kelas kakap, perlu integrasi unit," ujar Edi. Integrasi yang dimaksud, kata dia, seperti tim penyelidikan, penyidikan, pengejaran, dan penangkapan.

Edi menjelaskan, selama ini di Mabes Polri, tim tersebut berdiri sendiri-sendiri sehingga menyulitkan dalam penanganan kasus besar.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas Bareskrim dalam menangani kasus-kasus korupsi skala besar, diperlukan revisi undangundang yang ada, sehingga kepolisian bisa lebih powerfull.

"Seperti operasi tangkap tangan, ini merupakan salah satu contoh kewenangan KPK yang tidak dimiliki polri karena undangundangnya berbeda," kata Edi. Edi menilai kualitas sumber daya penyidik di kepolisian tidak kalah dengan yang ada di KPK. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa penyidik kepolisian yang dipakai oleh KPK. Namun, Edi mengakui ada keterbatasan penyidik kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, Edi menambahkan, koordinasi antara kepolisian dengan kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai belum optimal.

"Banyak terjadi kasus korupsi, jaksa sudah oke, tapi audit BPKP tidak mendukung, padahal indikasi sudah cukup semua, sehingga memperlambat penanganan," ujar Edi. (TEMPO.CO)

Polisi Kurang Publikasi KEPALA Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman mengklaim, tahun 2013 ini, kepolisian sudah menangani kasus korupsi melebihi anggaran yang disediakan.

Menurut Sutarman, Bareskrim hanya memiliki anggaran untuk 23 kasus korupsi.

Sampai saat ini, Bareskrim menangani 34 kasus.

"Sudah lebih dari anggaran, yang sudah selesai ada 18 kasus," kata Sutarman di kantor Komisi Kepolisian Nasional, Kamis, 5 September 2013.

Adapun anggaran yang disediakan untuk setiap kasus sebesar Rp 208 juta.

Sutarman menyebutkan, kepolisian tidak memandang penanganan kasus dari besar atau kecilnya. Semua kasus korupsi, kata dia, harus ditangani hingga tuntas. "Semua, kan, menyebabkan kerugian negara," kata dia.

Sampai saat ini, kepolisian terus mengusut kasus korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kepala daerah, wali kota, bupati, maupun gubernur.

Hari ini, Kompolnas memanggil Sutarman terkait penanganan kasus korupsi oleh kepolisian.

Sutarman mengklaim sudah banyak menyelesaikan penyidikan kasus korupsi.

"Kurang publikasi saja," kata dia.(TEMPO.CO)

Solidaritas Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Korupsi di Kepolisian SAAT ini institusi Kepolisian sedang mendapat sorotan tajam terkait dengan kasus korupsi di tubuh Kepolisan. Beberapa lembaga masyarakat pun telah melaporkan temuan datanya kepada institusi penegak hukum. Salah satunya, ICW telah melaporkan kasus korupsi di Kepolisian kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan kepada KPK. Selain itu, media massa juga turut berperan membongkar praktek korupsi di tubuh Kepolisian, dengan memaparkan temuannya sebagaimana yang dilakukan Majalah Tempo dan media-media lainnya.

Terkait dengan itu berbagai kalangan termasuk Presiden menyarankan Kepolisian untuk membentuk Tim penyelidikan kasus “Rekening Gendut” beberapa perwira tinggi (Pati) di Kepolisian. Sementara itu, Kapolri menyatakan menolak pembentukan tim independen gabungan untuk mengusut rekening perwira tinggi Polri. Pertanyannya adalah, sanggupkah penyelesaian kasus ini diselesaikan oleh Kepolisian secara transparan dan indepeden?

Lebih lanjut, ditengah belum selesainya penuntasan kasus tersebut Kantor Majalah Tempo mendapatkan teror dari orang tak dikenal dengan lemparan bom molotov pada Selasa, 6 Juli 2010, dini hari pukul 02.45 WIB. Kondisi ini menunjukkan bahwa teror, ancaman, dan kekerasan terhadap dunia jurnalis yang merupakan bagian dari pembela HAM masih saja terus berlangsung.

Terkait dengan permasalahan korupsi yang terjadi di Kepolisian dan masih berlangsungnya ancaman terhadap pembela HAM di Indonesia, maka Kami: 1. Mengecam aksi teror terhadap Pembela HAM, khususnya yang dilakukan terhadap kantor Majalah Tempo dan kekerasan terhadap pembela HAM lainnya.

2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM yang terjadi selama ini.

3. Menuntut adanya jaminan hukum perlindungan terhadap Pembela HAM. 4. Mendesak KPK untuk segera mengambil alih penyelidikan kasus korupsi di tubuh Kepolisian, khususnya kasus “rekening gendut” beberapa perwira tinggi Polisi secara terbuka. Atau paling tidak membentuk tim gabungan antara kepolisian dan KPK. 5. Menuntut reformasi total Kepolisian salah satunya dengan membersihkan institusi Kepolisian dari perwira polisi yang terlibat kasus korupsi dan menuntut penonaktifan perwira polisi yang diduga memiliki rekening hasil korupsi demi kelancaran penyelidikan.

IMPARSIAL, ICW, KONTRAS, LBH JAKARTA, PBHI, KASUM, HRWG, IDSPS, INFID, PRAXIS, LESPERSSI.

Polisi Melawan Korupsi Dalam beberapa hari ini terjadi balas-berbalas pernyataan antara Kapolri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sebuah acara diskusi coffee morning Komisi Pemilihan Umum, pemimpin KPK menyampaikan data sebuah survei yang kemudian di beberapa media ditulis, ”Polri sebagai salah satu lembaga terkorup”.Tanggapan Kapolri, ”Kami menerima kritik dan bersedia berubah.” Sebuah respons positif. Namun, cukupkah komitmen lisan itu?

YANG disampaikan pemimpin KPK sebenarnya bukan data yang benarbenar baru. Transparency International secara rutin memublikasikan dalam produk yang disebut Global Corruption Barometer (GCB). Terakhir, pada 2013, lima sektor terkorup dari 107 negara yang disurvei adalah partai politik, polisi, petugas pelayan publik, parlemen, dan pengadilan.

Kecenderungan data global itu juga terlihat di Indonesia.

Berdasarkan GCB tahun 2003-2013, parlemen, partai politik, polisi, dan pengadilan bergantian berada pada posisi institusi yang dipersepsikan paling korup di Indonesia. Polisi beberapa kali berada pada nilai terendah, berkejar-kejaran dengan parlemen.

Rekening gendut Tren satu dasawarsa, yang tak banyak berubah, tentu pertanda buruk yang menunjukkan komitmen berubah masih sebatas lisan, belum nyata. Menyerahkan inisiatif dan kerja pembenahan sepenuhnya kepada Polri secara internal sulit diharapkan. Apa yang perlu dibenahi?

Satu hal yang tidak mudah dilupakan terkait dengan Polri adalah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang transaksi keuangan mencurigakan sejumlah perwira tinggi Polri. Ini persoalan yang tak pernah bisa selesai meskipun telah melewati lebih dari tiga era Kapolri. Bahkan, putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 002/X/KIP-PS-A/2010 yang diucapkan secara terbuka pada 8 Februari 2011 tidak dipatuhi Polri.

Saat itu KIP menyatakan dan memerintahkan agar Polri membuka informasi tentang 17 nama dan jumlah rekening mencurigakan yang sebelumnya dinyatakan wajar oleh Polri (23 Juli 2010). Sampai sekarang kita tidak pernah tahu, siapa perwira tinggi yang memiliki rekening gendut itu, berapa jumlahnya, dan apa dasar Polri menyatakan 17 perwira pemilik rekening tersebut wajar.

Sampai kasus korupsi pengadaan simulator di Korlantas Mabes Polri mencuat, resistensi Polri ketika KPK menggeledah kantor Korlantas Polri dan menetapkan seorang jenderal aktif, Irjen Djoko Susilo, sebagai tersangka, terbukalah mata kita semua bahwa banyak hal yang masih harus diselesaikan di institusi penegak hukum ini. Apalagi, kemudian KPK menggunakan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang. Terkuaklah harta sekitar Rp 118,36 miliar, yang diduga diperoleh Irjen Djoko Susilo (DS) dalam kurun 2003-2012. Angka yang jelas tidak sebanding dengan kekayaan yang dilaporkan secara resmi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pada

persidangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang memberikan kewajiban kepada DS sebagai terdakwa untuk membuktikan kekayaan tersebut bukan hasil korupsi. DS gagal. Hakim tidak meyakini bukti yang diajukan tersebut. Jika dicermati, alat bukti yang diajukan memang tidak cukup kuat karena cenderung bersandar pada keterangan saksi, jual beli permata (tanpa surat), dan sempat menyinggung hobi jenderal mengoleksi keris pusaka. Akhirnya, DS divonis 10 tahun penjara, didenda Rp 500 juta, dan harta yang terbukti pencucian uang dirampas untuk negara.

Apakah perwira Polri dengan kekayaan tak wajar tersebut hanya terjadi pada DS?

Banyak orang berkeyakinan: tidak!

Apalagi jika melihat temuan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang tidak pernah selesai hingga saat ini.

Kita berharap bahwa cap ”wajar” yang diberikan tim pemeriksa internal Polri terhadap para perwiranya itu bukan pembuktian yang mudah patah seperti yang diajukan pada persidangan DS di pengadilan tipikor beberapa waktu lalu. Namun, di tengah krisis kepercayaan terhadap Polri terkait dengan penuntasan rekening gendut atau kasus-kasus sejenis seperti Djoko, pernyataan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno menarik dicermati.

Dia berkata, ”Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi.” Perkataan ini kita catat dan harus ditagih pada tindakan konkret pembenahan kepolisian.

Jika Wakapolri konsisten, tentu kasus rekening gendut yang ditutup-tutupi sejak lama akan dibuka, dan sejumlah

perbaikan institusional di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dapat dilakukan.

Tolak gratifikasi Kombinasi pelaporan LHKPN yang benar dan pembangunan perangkat antigratifikasi di kepolisian seharusnya dilakukan segera karena kekayaan tak wajar yang dimiliki sejumlah perwira Polri, jika tidak bisa dibuktikan berasal dari penghasilan sah, tentu saja kemungkinan besar terkait dengan gratifikasi. Hal ini yang perlu dipotong dari dalam oleh pemimpin Polri. Sudah tidak zamannya lagi Polri atau penegak hukum lain menerima setoran dalam melaksanakan tugas.

Pola sederhana pengendalian gratifikasi yang dapat dilakukan di tahap awal oleh Polri adalah mekanisme pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi.

Karena UU No 30/2002 memberikan mandat kepada KPK untuk menjalankan tugas pengendalian gratifikasi ini, Mabes Polri dapat duduk bersama dengan KPK melakukan pembenahan ke dalam.

Bagaimana membuat mekanisme ini efektif? Tentu butuh komitmen penuh pemimpin Polri. Selain itu, menyinkronkan pelaporan dengan penilaian kinerja, sanksi bagi yang melanggar, penghargaan bagi yang menjalankan, dan sistem pemberian remunerasi, akan memberikan efek yang kuat ke dalam.

Namun, sekali lagi, tentu program ini hanya akan seperti menggantang asap jika para perwira tinggi Polri tidak memperlihatkan keteladanan. Mari bersama-sama melihat apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia benar-benar serius berbenah dan menjadi bagian dari kerja keras melawan korupsi? Ataukah mereka masih nyaman menjadi ”juara bertahan”?

(ICW)

SETELAH VONIS IRJEN DJOKO SUSILO PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis bersalah Irjen Djoko Susilo dalam kasus korupsi pengadaan simulator kemudi dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Setelah melalui jalan terjal, kasus pengadaan simulator kemudi akhirnya menemui titik akhir. Walaupun putusan pengadilan tersebut belum inkracht karena besar kemungkinan kedua belah pihak akan banding, publik sedikit bisa bernapas lega atas putusan bersalah tersebut.

Jika menoleh ke belakang, pada awalnya tidak sedikit masyarakat yang pesimistis KPK akan bisa menuntaskan kasus yang menyeret seorang jenderal polisi aktif tersebut.

Pasalnya, KPK sempat "berdarahdarah" sebelum membawa kasus ini ke meja hijau.

Berbagai persoalan melanda.

Mulai dari penarikan besar-besaran penyidik kepolisian yang ditugaskan di KPK, upaya kriminalisasi terhadap salah satu penyidik, Novel Baswedan, hingga upaya penyerobotan kasus tersebut oleh pihak Mabes Polri. Beberapa persoalan tersebut tentu dapat dipastikan menyedot banyak energi KPK untuk menuntaskan kasus simulator kemudi hingga ke aktor

intelektualnya.

Maka, penuntasan kasus simulator kemudi melalui putusan pengadilan beberapa waktu lalu memberikan bobot ganda kepada perjuangan yang telah dilakukan KPK di tengah hambatan yang mereka hadapi. Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik, khususnya kepada para penyidik yang berasal dari kepolisian, karena pernah dicap memiliki "loyalitas ganda".

Walaupun KPK tidak memperoleh "kemenangan" utuh dalam perkara tersebut karena vonis yang masih ringan dari tuntutan jaksa sebesar 18 tahun penjara, dan hak politik masih tetap diberikan hingga tidak dikabulkannya uang pengganti sebesar Rp 32 miliar, putusan terhadap Irjen Djoko bisa menjadi tonggak awal dimulainya rezim antimoney laundering yang nyata dan konkret di negara ini. Hal ini dapat dilihat dari putusan penyitaan aset hasil pencucian uang sebesar Rp 200 miliar karena terbukti berasal dari hasil korupsi dan pencucian uang.

Putusan majelis hakim telah menegaskan kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang waktu terjadinya perkara (tempus delicti)

adalah sebelum dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk diketahui, penasihat hukum Djoko sempat berupaya merontokkan kewenangan penyitaan sekaligus penuntutan TPPU yang dilakukan KPK terhadap aset-aset sang jenderal, karena beranggapan KPK tidak menggunakan UU TPPU sebelum 2010. Jika upaya ini sempat berhasil, dapat dipastikan aset-aset Djoko akan kembali ke genggamannya, meskipun nantinya ia divonis bersalah dalam kasus tersebut.

Namun majelis hakim berpendapat bahwa KPK berwenang menggunakan TPPU sekalipun tindak pidananya terjadi sebelum 2010. Walaupun belum menjadi yurisprudensi, putusan ini memberi angin segar bagi upaya penyitaan aset-aset yang tidak wajar dan diduga telah terjadi percampuran dengan hasil kejahatan terhadap berbagai kasus-kasus korupsi di masa mendatang. Di sinilah nilai lebih vonis Djoko oleh majelis hakim yang patut diapresiasi di tengah berbagai kekurangan yang ada.

Langkah-langkah penyitaan aset para koruptor kelas kakap sesungguhnya juga menjawab

tuntutan paradigma baru pemberantasan korupsi yang lebih menekankan pada upaya asset recovery daripada hukuman badan semata. Apalagi lembaga pemasyarakatan selama ini juga menjadi persoalan tersendiri dalam pembinaan para koruptor.

Harus dipahami, pelaku korupsi dengan motivasi menumpuk kekayaan (corruption by greed) akan lebih takut jika asetnya disita dibanding jika dipenjara. Mereka sadar, jika kekayaan mereka terpelihara, mereka bisa menjadi raja di dalam penjara. Sebaliknya, jika kekayaan disita negara, mereka kehilangan tujuan/obyek yang dikejar selama ini.

Namun tantangan bagi penegak hukum sebelum menggunakan UU Korupsi dan Pencucian uang secara bersamaan adalah melakukan asset tracing, karena upaya asset tracing akan menjadi titik yang paling krusial dan menentukan terhadap upaya menjerat pelaku korupsi dan pencucian uang bersama kekayaannya sekaligus.

Dalam kasus Djoko Susilo sendiri, KPK sudah memulainya dengan cukup baik. Walau belum seutuhnya sempurna dalam melakukan asset tracing karena diduga masih ada aset-aset Djoko

yang masih tersembunyi di dalam maupun di luar negeri, penyidik KPK patut diapresiasi karena sudah bekerja melakukan upaya tersebut.

Hanya, keterbatasan waktu, ditambah lagi dengan tingkat kemampuan pelaku dalam menyembunyikan asetnya, tentu akan membuat tingkat kesulitan dalam melacak aset-aset itu menjadi berlipat ganda. Harus dipahami, dari waktu ke waktu pelaku kejahatan semakin canggih dalam menyembunyikan asetnya dengan bantuan profesi-profesi tertentu yang menjadi gate-keeper.

Namun itu tentu tidak selamanya menjadi kendala. Paling tidak, harapan baru muncul dari putusan kasus Djoko tersebut. Menelaah realitas yang terjadi selama ini, penegak hukum seolah tidak bisa menyentuh kekayaan-kekayaan yang tidak wajar dari seorang pejabat dan penyelenggara negara. Penegak hukum seolah ragu untuk masuk ke "rimba belantara" kekayaan mereka.

Namun cerita telah berubah. KPK dengan putusan pengadilan seolah telah membuat jalan setapak yang bisa diikuti oleh penegak hukum agar tidak salah arah. Hanya tinggal kemauan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menelusuri jalan dan langkah yang sudah ditempuh KPK itu.

KPK POS

6

Ratusan Massa Tolak Qanun Wali Nanggero ACEH TAMIANG - Ratusan masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang (Kutilang), menggelar unjuk rasa di gedung DPRK Aceh Tamiang, untuk menolak Qanun Wali Nanggroe dan menolak Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, pekan lalu Pantauan wartawan, ratusan masyarakat Aceh Timur dan Kota Langsa sambil membawa spanduk dan bendera merah putih serta foster Malik Mahmud menuju ke DPRK Aceh Tamiang sebagai pusat kosentrasi unjuk rasa. Adapaun spanduk yang mereka bawa diantaranya bertuliskan "Tokoh masyarakat, Adat, agama dan tokoh pemuda Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang dengan. Tegas menolak Qanun Wali Nanggroe No.8 Tahun 2012, dan, "Tolak Pengukuhan Wali Nanggroe Karena Bertentangan Dengan MoU Helsinki Dan UUPA, Wali Nanggroe Bukan Pemersatu Rakyat Aceh, Justru Pemecah Belah Rakyat, Rakyat Aceh Cinta Damai Dan Cinta Tanah Air, Tidak Butuh Wali Nanggroe, Kami Butuh Kesejahteraan Dan Perbaikan Ekonomi.

Setibanya di DPRK Aceh Tamiang, sekitar pukul 10.30 WIB dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Aceh Tamiang, ribuan masyarakat Aceh Timur dan Kota Langsa langsung bergabung dengan masyarakat Aceh Tamiang.

Koordinator Umum Asmi Ainidal Viust, dalam orasinya mengatakan, masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh

Tamiang sebagai bagian dari penduduk Provinsi Aceh di Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara sadar merasakan hal-hal yang sangat tidak logis dalam penetapan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe Aceh.

Masyarakat Aceh menilai telah terjadi pengkhianatan oleh DPR Aceh terhadap seluruh rakyat Aceh, karena Qonun tersebut tidak sesuai UUPA dan MoU Helsinki.

Ditegaskannya lagi, hampir setiap saat pihak DPRA dan Pemerintah Aceh berteriak kepada rakyat tentang amanah Mo-U Helsinki, padahal dengan sengaja mereka membodohi rakyat Aceh.

Sementara ituCut Lem menegaskan masyarakat Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang dengan ini menyatakan menolak lembaga Wali Nanggroe dan Qanun No.8 tahun 2013 dengan alasan Lembaga Wali Nanggroe Aceh bertentangan dengan MoU Helsinki dan UUPA, Lembaga Wali Nanggroe hanya untuk mengelabui dan menipu rakyat Aceh untuk pisah dengan NKRI, Lembaga Wali Nanggroe Aceh tumpang tindih dengan Majelis Adat Aceh (MAA), yang benar, amandemenkan dulu UUPA yang benar dan jelas.

Serta menolak kedatangan Presiden RI, Bapak SBY ke Aceh menjelang pengukuhan Wali Nanggroe karena bisa dimanfaatkan DPRA untuk melantik Wali Nanggroe.

Dan, Wali Nanggroe bukan aspirasi masyarakat Aceh melainkan hanya aspirasi satu kelompok atau golongan tertentu.

(BSO)

Perda PBBLabura Mencekik Rakyat LABURA - Munculnya Perda No. 17 tahun 2011 Pemkab Labura tentang pajak bumi dan bangunan yang diberlakukan tahun 2013 ini sangat membebani masyarakat labura.

Bahwa dengan datangnya SPPT pada masyarakat banyak yang merasa terkejut dimana jumlah tagihan wajib pajak PBB, secara merata naik 200% dan pajak PBB tahun sebelumnya (2012).

Salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Na IX X mengatakan keheranannya terhadap Pemkab Labura yang dipimpin H. Khairuddin Syah, SE mengatakan bahwa di tengah-tengah sulitnya ekonomi masyarakat saat ini justru kenapa pajak tiba-tiba melonjak hingga 200% berarti pemkab labura hanya mengejar kwalitas bukan kwantitas lanjut 2FD. Dengan adanya keluhan mas-

yarakat tersebut, awak KPK Pos mengamati bahwa Perda No. 17 Tahun 2011 secara jurudis syahsyah saja, namun bahwa PBB yang menjadi kewajiban masyarakat adalah merupakan kesalahan prosedur, dimana seyogyanya Perda No. 17 tahun 2011 sebelum ditetapkan mestinya ada tahapantahapan proses antara lain: 1.

Diadakannya sosialisasi pada masyarakat, 2. Seharusnya ada dilakukan uji publik, namun Pemkab Labura sepertinya mengesampingkan tahapan tersebut.

Untuk itu diharapkan agar secepatnya Pemkab merefisi Perda tersebut, agar masyarakat tidak terlalu dibebani dengan kenaikan PBB tersebut.

Sebab apalah gunanya dinaikkan sampai 200% jika masyarakat tidak mau membayar, tentu PAD Labura akan semakin terpuruk.(TS)

Tim Provinsi Nilai Gampong Cot Geulumpang ACEH TIMUR–Peureulak Setelah diumumkan menjadi Gampong Terbaik di Kabupaten Aceh Timur, Tim Provinsi Aceh akhirnya tiba untuk membina dan menilai Gampong Cot Geulumpang, Kecamatan Peureulak Kota, Rabu (25/9). Tim dipimpin Zulkarnaini dengan beberapa anggota.

Kabid Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan BPMPKS Aceh Timur, Safiati Salam, SH mengatakan, kegiatan tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan disegala bidang, sehingga perempuan di desa benar-benar memiliki fungsi sesuai dengan kewanitaannya.

"Sehingga dibutuhkan kerjasama antar lintas sektoral, karena meliputi lintas program. Jadi semua instansi terlibat baik itu Dinas BPKMPK, Disdik, Dinas Kesehatan, Dinsos dan lainnya," kata Safiati Salam sembari menambahkan, pihaknya menargetkan dalam ajang tersebut yang paling utama adalah pembinaan.

"Jika dalam pembinaan ini Cot Geulumpang nantinya terpilih

sebagai gampong terbaik di Aceh maka ini sebuah hal yang patut kita banggakan, tapi target kita yang pertama bukan menang tapi pembinaan," sebut Safiati Salam seraya menyebutkan, harapan selanjutnya dalam pembinaan nantinya pola pikir kaum hawa terbuka, sehingga pemberdayaan benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Sementara itu, Suwarni, SKM, M.Kes tim provinsi mewakili Dinkes Aceh dalam sambutannya mengatakan, proses pembinaan bukanlah proses yang singkat ditengah-tengah masyarakat, tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan harus secara berkesinambungan, sehingga pola pikir masyarakat benar-benar berubah sesuai dengan harapan keluarga kesehteraan.

"Melalui pembinaan ini nantinya harapan kita adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan siap pakai," kata Suwarni sembari mengharapkan semua lapisan masyarakat harus mampu menciptakan kemandirian dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.(BSO)

NAD SUMUT

POLITIK

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

Tim Rebana Aceh Timur Tampil di Taman Budaya ACEH TIMUR - Setelah mengikuti beberapa perlombaan beberapa hari yang lalu, dihari kelima Pekan Kebudayaan Aceh ke VI, Kabupaten Aceh Timur kembali mengirimkan timnya untuk mengikuti perlombaan Dalai Khairat dan Rebana bertempat di Gedung Sosial dan Taman Budaya, Banda Aceh, selasa (24/9) petang.

Koordinator Rebana Kabupaten Aceh Timur, Nuraisah, S.Ag melalui pers release Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Timur mengatakan, tim rebana membawakan dua lagu selama lima belas menit, “anakanak tadi membawakan satu lagu wajib berjudul panggilan haji dan satu lagu bebas dengan judul magadir dan tampil selama lima belas menit,” ujarnya saat ditemui dianjungan kabupaten terebut.

Harapan dari tim rebana Kabupaten Aceh Timur pada ajang PKA tahun ini, adalah mengulang prestasi seperti tahun lalu keluar sebagai juara satu, “harapan kita pada PKA kali ini mudah-mudahan tim rebana Aceh Timur mengulang prestasi yang sama pada pelaksanaan sebelumnya yaitu keluar sebagai juara satu,” harap Nuraisah.

Tim rebana Aceh Timur sendiri telah melakukan persiapan selama 25 hari berisikan anakanak Aceh Timur yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SMU/MAN, sedangkan kreteria penilaian dari perlombaan rebana sendiri meliputi, teknik, ekspresi, pesan dari syair yang disampaikan, artikulasi (kejelasan ucapan) dan penampilan.

Pengunjung PKA ke-VI menyaksikan atraksi tarian saman di panggung anjungan Kabupaten Aceh Timur.

Berbeda dengan perlombaan sebelumnya, untuk dalail khairat dan rebana pengumuman pemenang belum diumumkan pada hari perlombaan dikarenakan masih ada peserta dari Kabupaten/Kota yang belum tampil. Ditempat yang sama Ibu Bupati Aceh Timur, Ny. Fitriani Binti Darwis saat dikonfirmasi mengenai hasil perlombaan yang diikuti mengatakan para

peserta telah melakukan dengan maksimal namun hasilnya belum berpihak pada daerah itu.

“Walau kemenangan belum berpihak pada kita, tapi saya tetap memberikan apresiasi kepada para peserta lomba yang telah tampil dan sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, namun begitu kita tetap berharap dapat keluar sebagai pemenang

Bupati dan Kadishutbun Atam Diminta Mundur ACEH TAMIANG–Dua aksi demo dalam rangka menyambut Hari Agraria Nasional secara terpisah di Kabupaten Aceh Tamiang,Selasa (24/9).

Di Desa Tanjung Binjai, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang sedikitnya seratusan warga desa setempat didampingi Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) menyambut Hari Agraria Nasional mendemo PT.Parasawita.

Sementara aksi demo lain, warga Kampung Perkebunan Sei Iyu,Kecamatan Bandahara, menggelar demo di DPRK Aceh Tamiang meminta Pemkab Aceh Tamiang agar PT.Rapala yang menguasai lahan HGU PT. Parasawita membebaskan lahan perkebunan untuk perkampungan dan lahan untuk pertanian bagi warga.

LembAHtari dan warga Tanjung Binjai meminta Gubernur Aceh dan Bupati Atam untuk segera menghentikan dan

mencabut izin Leanclearing PT.Parasawita di Desa Tanjung Binjai.

Selain itu,mereka meminta kembalikan tanah warga sesuai fungsinya,peruntukkan cetak sawah Pasang Surut,bukan peruntukkan perkebunan kelapa sawit,mengingat kawasan wilayah Tanjung Binjai adalah rawa pesisir. “Ini kita lakukan, berkaitan penyimpangan yang telah dilakukan PT. Parasawita,”tegas Direktur Eksekuit LembAHtari Sayed Zainal.

Selain itu,tuntutan paling mendasar segera Bupati dan Kadishutbun Aceh Tamiang mengundurkan diri saja jika tidak mampu menyelesaikan dan kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Sementara aksi demo di DPRK Aceh Tamiang kemarin, para pendemo menyatakan sejak tahun 1953 sudah ada Kampung Perkebunan Sei Iyu. Lokasi kam-

pung tersebut di areal HGU PT.Parasawita yang kini sudah diambil alih PT.Rapala.

Sejumlah karyawan yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan PT.Parasawita sudah tidak dipakai lagi oleh PT.Rapala dan mereka diperintahkan untuk mengosongkan rumah karena lahan Perkebunan Sei Iyu akan diambil alih HGU-nya oleh PT. Rapala.

Ketua komisi A DPRK Aceh Tamiang,Jafar Ketong menyatakan apa yang dituntut warga Desa Perkebunan Sei Iyu itu sesuai peraturan Menteri Pertanian Nomor;26/permentan/OT.140/ 2/2007 dan UU PA Tahun 2006.

Karena itu,tegas Jafar, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati Aceh Tamiang. Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati dan Kadishutbun Aceh Tamiang,Syahri ketika ingin di konfirmasi tidak berada di kantornya.(LS/BS)

Dianjungan Aceh Timur, Dara & Linto Baro Bersanding ACEH TIMUR–Guna mengangkat kembali sejarah serta adat istiadat dan budaya Aceh merupakan kerjasama dari Majelis Adat Aceh dan Pemerintah Daerah, hal ini disampaikan oleh Ketua MAA Kabupaten Aceh Timur Tgk. Lahmuddin saat ditanya mengenai harapan dan tujuan keikutsertaan Kabupaten tersebut dalam ajang lomba adat perkawinan pada Pekan Kebudayaan Aceh Ke-6 di anjungan Kabupaten itu, senin (23/9) bertempat di Taman Sulthanah Shaifatuddin, Banda Aceh, melalui siaran pers release yang dike-

luarkan Bagian Humas dan Protokol Setdakab setempat.

Lebih lanjut beliau mengatakan dengan mengikuti kegiatan tersebut agar dapat diketahui dan dilestarikan oleh generasi muda sebagai penerus bangsa untuk tetap melaksanakan adat istiadat perkawinan suku Aceh, “ ada sembilan cara dalam melaksanakan proses adat perkawinan yang telah dibuat para pendahulu dan selama ini telah banyak dilupakan oleh masyarakat kita,” jelasnya.

Saat disinggung tentang adat perkawinan mana yang ditampilkan, Tgk. Lahmuddin menja-

barkan bahwa seluruh Aceh mempunyai adat perkawinan yang sama hal tersebut merupakan warisan dari indatu orang Aceh, “adat perkawinan orang Aceh umumnya sama karena merupakan warisan dari orangorang Aceh dulu yang membedakan hanya bawaannya,” paparnya.

Sementara salah seorang panitia perlombaan adat perkawinan yang enggan disebutkan namanya mengatakan kriteria dari perlombaan tersebut ada sepuluh hal diantaranya tentang sopan, santun atau estetika, keserasian dan keindahan.(BSO)

dari perlombaan lainnya selama PKA ini,” jelasnya. Sementara itu anjungan Kabupaten Aceh Timur tetap meriah dikunjungi masyarakat baik siang maupun malam hari.

Hal itu dikarenakan anjungan tersebut menampilkan bendabenda sejarah seperti al qur’an tulis tangan, pedang masa Teuku Umar, samurai penjajahan jepang, dan senjata api masa jaman penja-

jahan selain itu juga memajang foto-foto peninggalan peradaban zaman sebagai bukti sejarah yang ada di kabupaten tersebut, juga memarkan kerajinan tangan dari anyaman pandan, kue khas Aceh Timur, dara & linto baro yang bersanding dipelaminan serta tak ketinggalan atraksi panggung yang pada malam itu menampilkan tarian saman.(BSO)

Peletakan Batu Pertama 200 KTM ACEH TIMUR - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Muhaimin Iskandar diwakili Dirjen Transmigrasi Jamaluddien Malik rencananya melakukan peletakan batu pertama pembangunan 200 unit rumah di lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Aceh Timur, Senin (23/9).

“KTM itu sendiri dipusatkan di Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak. Selain dihadiri Dirjen Transmigrasi dari Jakarta, dalam rombongan juga ikut serta dua direktur dan dua orang setingkat Kepala Bagian (Kabag) bersama Sekretaris Bagian,” kata Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T Amran dalam pers rilisnya, Minggu (22/9).

T. Amran menambahkan, Dirjen Transmigrasi mendarat di

Bandara Kualanamu Sumatera Utara sekira pukul 18:30 Wib. Tim penjemputan dari Aceh Timur langsung menjemput di bandara dan akan menginap malam ini di Grand Aston Medan, Sumatera Utara. “Sesuai dengan jadwal di kita, Pak Dirjen akan bertolak ke Aceh Timur sekira pukul 06:00 dan tiba di lokasi diperkirakan sekira pukul 11:00,” kata.

Kedatangan Dirjen, sambung T Amran, akan disambut dengan adat Acehdilokasi.KegiatanPeletakanBatu Pertama Pembangunan 200 unit rumah di lokasi KTM di Desa Seumanah Jaya diperkirakan selama lebih kurang 2 jam. “Setelah kegiatan ini selesai, tim langsung bergerak ke Medan dan terbang kembali ke Jakarta melalui Bandara Kualanamu,” kata T Amran.(BSO)

PGRI Langsa Fasilitasi Peningkatan Mutu Kinerja Guru LANGSA - Persatuan Guru Republik IndonesiPersa (PGRI) Kota Langsa memfasilitasipara guru golongan IV-A guna kenaikan pangkatmenjadi golongan IV-B di lingkungan Kota Langsa dan Aceh Tamiang pada acara workshop peningkatan mutu kinerja dari tim Pemeriksaan Nasional dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di Hotel Kartika Langsa yang berlangsung sejak Jum’atSelasa (20-24).

Ketua PGRI Langsa Ir. Abdurrahman Ardo kepada wartawan, Selasa (24/9) mengatakan,guru yang mengikuti workshop ini sebanyak 650 guru di wilayah Kota Langsa,Aceh Tamiang dan sebagian Aceh Timur,dengan menyerahkan berkas karya tulis ilmiah, artikel,diktat dan bahan ajar guna dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendidikan RI.

Dalam hal ini,kata Abdurrahman Ardo,para guru yang ikut peningkatan mutu kinerja guna kenaikan pangkat menjadi golongan IV-B di wajibkan membuat karya tulis ilmiah, artikel, diktat, atau bahan ajar.Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian.

Hasilnya,dari 650 guru yang ikut,50 persen dinyatakan lulus untuk kenaikan pangkat golongan IV-B dan separuhnya lagi masih harus melakukan perbaikan terhadap materi penilaian.

Sementara Tim Pemeriksa Nasional dari Kementarian Pendidikan Ir.Johan Yunus,SE.Msi yang ikut memeriksa hasil karya ilmiah para guru mengatakan,pada prinsipnya peserta peningkatan mutu kinerja guru sudah bisa memenuhi syaratsyarat penulisan sebuah karya tulis ilmiah.(BSO)

Pertemuan Bupati – IPPAT, Rocky Siap Bangun Monisa ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau akrap disapa Rocky mengaku siap membangun Monumen Islam Asia Tenggara (MONISA) di Peureulak. Hal itu dinilai penting mengingat Islam masuk pertama kali ke Asia Tenggara yaitu ke Peureulak.

Demikian antara lain disampaikan Bupati Rocky menanggapi pertanyaan salah seorang mahasiswi asal Peureulak dalam Dialog Interaktif Ikatan Pemuda, Pelajar Aceh Timur (IPPAT) dengan Bupati Aceh Timur di Gedung ACC Banda Aceh, Kamis (19/9) malam.

Menurut Rocky, membangun dan melestarikan Monisa seutuhnya tak sebatas tanggungjawab Pemkab Aceh Timur, tapi juga wewenang Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat di Asia Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Rocky yang didampingi Wabup Aceh Timur syahrul syamaun juga menegaskan, bahwa pihaknya terus berupaya membangkitkan Aceh Timur dalam segala bidang, baik ekonomi ataupun budaya, bahkan pihak PT Medco E&P Malaka telah berkomitmen membangun RSUD Idi di Aceh Timur sebagai pusat Pemkab

BUPATI Aceh Timur Hasballah M Thaib atau Rocky (dua kanan) ketika menjawab pertanyaan para mahasiswa dalam Dialog Interaktif ketika berlangsung Temu Ramah Keluarga Besar IPPAT dengan Bupati Aceh Timur di Gedung ACC Banda Aceh, Kamis (19/9) malam. setempat.

Rocky juga menegaskan, keberadaan PT Medco di Aceh Timur akan terus dipantau hingga tahap produksi nantinya, bahkan dana CD dan dana CSR tetap

ditagih pihaknya untuk mensejahterakan masyarakat. “Wewenang Pemkab Aceh Timur hanya sebatas izin prinsip dan lokasi, sementara lainnya berada di tangan Pemerintah Aceh. Namun kita

juga telah menyurati Pemprov.

Alhamdulilah Gubernur Aceh telah meminta PT Medco segera memulai pembangunan RSUD Idi,” kata Rocky.

Dihadapan ratusan mahasiswa dan pemuda Aceh Timur, Rocky berharap seluruh keluarga besar IPPAT di Banda Aceh dan sekitarnya mampu menjaga nama baik Aceh Timur dengan mengedepankan Islam dalam setiap pergerakan dan kegiatan. “Jaga nama baik Aceh Timur dimata kabupaten lain di Banda Aceh,” timpal Rocky seraya menandaskan, pihaknya siap membantu berbagai kebutuhan mahasiswa Aceh Timur di Banda Aceh, termasuk rehab Asrama Putra dan Putri di Banda Aceh.

Dalam Temu Ramah KB IPPAT Aceh Timur dengan Bupati Aceh Timur ikut hadir Wakil Bupati Syahrul Syama’un, Asisten I Setdakab Aceh Timur Adlinsyah, S.Sos, M.AP, Kadis Pendidikan Abdul Munir, SE, M.AP, Kepala Inspektorat Aceh Timur, Kadis PU Mahyeddin, Kapala BPBD Aceh Timur, Kepala Disperindag Aceh Timur Yusri dan Kabag Humas Setdakab Aceh Timur T Amran, SE serta Ketua KMPA Aceh Timur Benny Kelda.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

SUMUT

Bupati Sambut Kunjungan Tim SPM Provsu RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD didampingi Asisten Ekbang Faisal Amri Siregar, ST, (Kamis (26/9) di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati, menyambut kunjungan Tim SPM (Standart Pelayanan Minimal) Provinsi Sumatera Utara dalam acara monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM tersebut di daerah ini.

Tigor dalam acara itu mengatakan, bahwa Pemkab Labuhanbatu dalam pelaksanakan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor.

Sejatinya setiap SKPD sudah memiliki Standart Pelayanan Minimal, namun pada saat ini hanya beberapa SKPD yang memiliki Standart Pelayanan, khususnya SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat, misalnya SKPD Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Rumah Sakit Umum serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jelas Tigor.

Tigor menambahkan dan berharap kedepan, setiap SKPD sudah memiliki SPM agar kinerja setiap SKPD dapat terukur dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Indikator SPM adalah merupakan tolak ukur prestasi secara kuantitatif dan kualitatif

untuk menggambarkan besaran sasaran yang harus dipenuhi pencapaian suatu SPM. Menurutnya, dengan memperhatikan masukan, proses dan manfaat layanan, pencapaian SPM harus memperhatikan kemampuan potensi daerah dan kebutuhan daerah yang meliputi Kepegawaian, Kelembagaan, Kebijakan, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Alam dan Partisipasi Masyarakat, jelas Tigor.

Sementara, Gubsu H Gatot Pujonugroho, ST, M.Si pada amanat tertulisnya yang dibacakan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi SPM Provinsi Sumatera Utara Drs. Basarin Yunus Tanjung mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2011 telah beberapa kali melakukan pembinaan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi maupun dalam bentuk pertemuan lainnya, yang intinya bagaimana agar penerapan Standart Pelayanan Minimal dapat terlaksana dengan baik, namun bila dilihat dari sisi Out Put dan Out Come dapat dikatakan belum optimal.

Dikatakan Gubsu, hasil akhir monitoring dan evaluasi ini akan menetapkan 2 daerah yang terbaik dalam melaksanakan Standart Pelayanan Minimal untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri guna menjadi model sejenis percontohan.(HAH)

Walikota Buka Sosialisasi Peraturan Kelautan dan Perikanan GUNUNGSITOLI – Walikota Gunungsitoli Drs Martinus Lase, MSP membuka kegiatan sosialisasi peraturan kelautan dan perikanan tahnu 2013 bertempat di ruang rapat Samaeri Lantai 2 kantor Walikota Gunungsitoli, Kamis (26/9). Hadir pada acara tersebut unsur Muspida Kota Gunungsitoli, para Kadis/Kaban/ Kakan Lingkup Pemko Gunungsitoli dan para peserta sosialisasi.

Walikota dalam arahannya mengatakan sector kelautan dan perikanan merupakan salah satu sector yang cukup strategis dalam konteks pembangunan Kota Gunungsitoli, karena konteks ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian daerah, mebuka lapangan pekerjaan,penyediaan gizi masyarakat dan juga merupakan salah satu sector penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gunungsitoli, baik langsung maupun tidak langsung,katanya.

Menurut walikota, sumber daya kelautan dan perikanan baik yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli maupun diperairan laut Indonesia secara umum

merupakan sumber daya alam yang tidak boleh disia-siakan keberadaannya tetapi harus dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana untuk kemakmuran masyarakat melalui usaha-usaha yang terkoordinir.

Lebih lanjut dikatakan, pembangunan di setor kelautan dan perikanantelah diterbitkan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha perikanan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan,baik dalam bentuk keputusan presiden,keputusan menteri maupun keputusan Dirjen.

Hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah sangat peduli dan mendukung penuh pembangunan kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.

Walikota menghimbau kepada peserta sosialisasi agar materi yang disampaikan oleh nara sumber dan ragam informasi yang berkembang selama berlangsungnya diskusi hendaknya dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktifitas usaha khususnya di sektor kelautan dan perikanan sehingga materi ini dapat disebarluaskan kepada warga yang lain,ujarnya.(YAGI)

Ketua KPUD Dairi, Verianto Sitohang (pegang mikropon), bersama pelaksana bupati yang juga Sekda, Julius Gurning serta unsure Muspida, melepas rombongan kampanye damai pasangan nomor urut 4 Ir Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga, saat melintas dari depan kantor bupati jalan Sisingamangaraja, Sidikalang.

Pasang Cabup/ Cawabup Dairi Kampanye Damai DAIRI - Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Dairi periode 2014-2019, Selasa (24/9) menggelar kampanye damai dengan berkeliling di sekitar kota Sidikalang. Ke empat pasang cabup/cawabup tersebut pasangan nomor urut 1 KRA Johnny Sitohang Adinegoro-

Irwansyah Pasi SH (Incumben), nomor dua Drs Passiona Sihombing-Insanuddin Lingga S Sos, nomor tiga Drs Parlemen Sinaga MM-Dr Reinfil Capah M Kes serta pasangan nomor empat Ir Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga SH. Kampanya damai yang diikuti para simpatisan dan pendukung dari ke empat pasangan cabup dan cawabup itu mengambil start dari depan kantor bupati Dairi di jalan Sisingamangaraja, Sidikalang dengan dilepas Ketua KPUD Dairi, Verianto Sitohang disaksikan pelaksana tugas bupati yang juga Sekda, Julius Gurning, Ketua DPRD Delphi Ujung, Kapolres, AKBP Donny Damanik, Dandim 0206, Kejari Sidikalang, Pendi

Sijabat, Ketua pengadilan, Hery Suryawan serta Ketua Panwaslu Hotmanita Capah.

Kampanye damai diikuti ke empat kandidat cabup / cawabup yang akan bertarung dalam pemilukada Dairi 10 Oktober 2013 mendatang. Setelah dilepas Ketua KPUD, Verianto Sitohang, rombongan ke empat kandidat yang menggunakan bebrbagai jenis kenderaan melewati sejumlah jalan protocol di kota Sidikalang. Pengamatan MedanBisnis dilapangan kemarin, akibat pelaksanaan kampanye damai tersebut sejumlah akses jalan ditutup Satlantas Polres Dairi yang menyebabkan kebingungan dikalangan para pengendara yang bioasa melintas pada badan jalan yang ditutup tersebut.

Sedangkan besok (hari ini), ke empat pasang calon akan melaksanakan kampanye simpatik berdasarkan zona yang sudah ditentukan KPU Dairi. Zona kampanye terdapat di empat titik yakni Zona I meliputi Kecamatan Sidikalang, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu dan Sitinjo. Zona II Kecamatan Berampu, Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu dan Siempoat Nempu Hilir. Zona III, Sumbul Pegagan, Pegagan Hilir dan Silahisabungan. Serta Zona IV Kecamatan Tigalingga, Tanah Pinem dan Gunung Sitember. Sementara kampanye hari ini untuk zona I pasangan LUHUTMA DONGANTA, zona II PAREME, zona III PALING OKE dan zona IV pasangan JOIN PAS.(SAUT)

Caleg PPP Hadiri Turnamen Sepak Bola LANGKAT- Untuk memeriahkan HUT RI yang ke 46 masyarakat desa sungai ular kecamatan secanggang kab langkat mengadakan turnamen sepak bola antara dusun,turnamen di ikuti oleh 9 Club perwakilan dusun masing-masing warga sangat antusias dalam mengikuti jalannya pertandingan , turnamen di menangkan club Lima FC yang di gelar minggu barubaru ini.

Dalam pembagian piala turnamen sepak bola dihadiri kepala desa sungai ular Abdul Muisz, SH, kades tanjung Ibus Surdik dan dihadiri juga ketua PAC kecamatan secanggang PPP Abdul Kahar serta M Said calek DPRD Langkat dari Partai Persatuan Pembangunan.

Turnamen memperebutkan tropi dan juga di tambah uang pembinaan untuk

masing-masing juara I 500.000. juara II Rp 300.000. juara III Rp 200.000 dan ada juga hadiah untuk top score pencetal gol terbanyak.

Ketua panitia Miswan dalam kata sambutanya mengucapkan banyak-banyak terimakasi kepada masyarakat yang telah berpartisifasi dalam acara turnamen antar dusun desa sungai ular dalam menyemarakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke 46 ,Semoga di tahuntahun berikutnya kegiatan seperti ini dapat terus berjalan seperti yang di harapkan.ketua panitia juga berterima kasih M Said caleg PPP dan Abdul Kahar ketua PAC PPP kecamatan secanggang yang telah mau datang serta berpartisifasi dalam memeriahkan acara turnamen antar dusun, dengan adanya turnamen antar

dusun kita bisa mencari anak yang berbakat dalam bermain sepak bola agar kiranya dapat meberikan motipasi kedepan untuk menjadi yang lebih baik. kita memberikan bekal besar dasar memotivasi pemuda desa sungai ular untuk merealisasikan potensi yang positif yaitu potensi olahraga sepak bola dan dapat juga mewujudkan masyarakat desa khususnya pemuda yang sehat jasmani dan fikiran karena dengan adanya kegiatan turnamen seperti ini , maka akan mengurangi pemuda yang berselisih dengan yang lain dapat juga mempererat tali persaudaran tempat tinggal yang sama.

Di saat terpisah M.Said selaku Caleg DPRD Langkat dari Partai Persatuan Pembangunan mengatakan, mengucapkan ribuan terimakasi kepada panitia karna

sudah memberikan kesempatan untuk hadir dalam acara turnamen di desa sungai Ular, ini merupakan suatu penghormatan serta kebanggan buat saya, ujar pria yang berkaca mata, harapan saya kedepan Clubclub yang ada di desa ini nantinya dapat meneruskan kejenjang yang lebih baik lagi dan menjadi pemain-pemain sepak bola yang tangguh sampai ketingkat Nasional.

Lebih lanjut ,apa bila nanti saya terpilih menjadi anggota DPRD Langkat saya akan berjani untuk membenahi Kabupaten Langkat terutama di kecamatan secanggang, baik dari pendidikan, kesehatan, ekonomi serta menuntaskan kemiskinan dan pengangguran. Karna saya adalah putra secanggang jadi saya akan benar-benar berbuat untuk masyarakat secanggang, tegasnya.(JUL/DAI)

Penerimaan CPNS Pemkab Padanglawas Dibuka

Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu

Pelayanan Di Kantor Dukcapil Mengecewakan RANTAUPRAPAT - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhanbatu selaku pelayanan publik menjadi momok kepada publik itu sendiri, kenapa demikian ....?

Karena setiap masyarakat yang bermohon mengurus baik itu, KTP,Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran nyata-nyata sangat merugikan masyarakat itu sendiri pantauan wartawan KPK-Pos di lapangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat mengecewakan masyarakat, menurut keterangan Nara Sumber kami yang datang dari jauh (daerah pantai) mengatakan dia sangat kesal dan kecewa karena berkas pemohonan mengurus akte kelahiran anak saya di tolak oleh Kabid Akte Kelahiran di sebabkan tidak melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang asli.

Semetara diketahui pemberkasan selalu melampir kan Foto Copy, baik KTP dan Kartu Kelu-

arga (KK) serta Buku Nikah.

Kami atas nama masyarakat Kabupaten Labuhanbatu khususnya daerah Pantai, memohon dan berharap agar Bapak Bupati Labuhanbatu Bapak dr.H.Tigor Panusunan Siregar,Sp.PD. memberikan kemudahan untuk mengurus akte kelahiran. Karena mengingat dimana biaya perjalanan kami dari pantai ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sangatlah jauh dan memakan biaya yang besar dan waktu yang sangat lama.

Kami selaku wartawan KPKPos dengan ditemukan permasalahan diatas mohon kepada Bapak Bupati Labuhanbatu memberikan tindakan/sanksi yang tegas dan arahan kepada Kabid Akte Kelahiran agar tidak mempersulit masyarakat yang ingin mengurus akte kelahiran dan dapat memberikan pelayanan yang prima tanpa pamrih.(SS)

PALAS–Sejak dibukanya Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas) mulai hari ini, Senin (23/9) hingga Rabu (4/ 10) yang akan datang. Sejumlah pelamar mulai memasukkan berkas ke BKD untuk memperebutkan formasi yang disediakan.

Aktivis pemuda peduli

Padanglawas, Haposan Hasibuan SH mengatakan kepada Media Koreksi, Rabu, (25/9) di Binanga, berharap agar dalam seleksi CPNSD yang digelar saat ini agar lebih mengutamakan pendaftar yang berasal dari Padanglawas bukan dari kabupaten lain, apalagi dari provinsi lain.

Menurutnya, sejak mekar dari kabupaten induk pada tahun 2007

silam, Pemkab Padanglawas telah dua kali menggelar penerimaan CPNS, dari para pelamar yang diterima selama itu kebanyakan berasal dari luar kabupaten Padanglawas, bahkan banyak dari provinsi Riau.

Dan untuk penerimaan CPNS kali ini beliau mengharapkan agar panitia mementingkan pelamar yang memiliki KTP Padanglawas.

“Untuk apa kita menerima pelamar dari luar sedangkan di Padanglawas sendiri banyak putra terbaik yang selama ini cenderung terabaikan, kita meminta agar panitia lebih memprioritaskan pelamar yang memiliki KTP Padanglawas dari pada pelamar dari kabupaten lain, apalagi dari provinsi lain”, katanya mengharap.

Dan dalam penerimaan CPNS kali ini, ia juga berharap pelamar yang diterima benar-benar murni tanpa ada embel-embel dari pihak manapun.

“Oleh sebab itu, saya dan warga lainnya berharap agar penerimaan CPNS Pemkab Palas benar-benar bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”, tambahnya. (DATUK)

DIIKUTI DELAPAN PASANG CALON

Politisi PAN Nilai Proses Pilkada Taput Memalukan TAPUT - Mantan ketua DPC PAN Tapanuli Utara kini duduk di Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPC PAN Taput, Budiawan Sitorus Pane, menilai proses pilkada Tapanuli Utara sangat memalukan. Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Utara dan KPU Provinsi SUMUT tidak menjelaskan kepada masyarakat Tapanuli Utaraapa alasan hukum memasukkan delapan kandidat dalam pilkada Tapanuli Utara, tujuh kandidat jalur partai politik (parpol) dan satu independen.

Sementara sesuai dengan jumlah kursi di DPRD Tapanuli Utara hanya bisa mendukung enam kandidat jalur parpol sesuai dengan undang-undang Komisi Pemilihan Umum, kenapa KPU provinsi dan KPU

Tapanuli Utara meloloskan delapan kandidat dalam Pilkada Tapanuli Utara. Sementara tidak pernah ada penjelasan dari KPU yang mengakibatkan masyarakat Tapanuli Utara bingung tujuh keliling, ini kan memalukan “ujar Pane kepada wartawan”, (senin 23/09).

Untuk itu dia mempertanyakan apa alasan hukum dari kedua Komisioner Provinsi maupun DKPP meloloskan delapan kandidat meski sudah cacat hukum, sebab akibatnya banyak masyarakat Tapanuli Utara menjadi bingung.

Pane lebih lanjut menyatakan, keputusan pleno KPU Provinsi yaang meloloskan delapan kandidat di Pemilukada Tapanuli Utara membuat bingung ,masyarakat Tapanuli

Utara. Dengan nada bertanya Pane mencurigai apakah ada win win solusion (DKPP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan KPU sehingga keputusan yang diambil oleh KPU terkesan sebuah kebijakan bukan berdasarkan Undangundang yang berlaku.

Saat ditanya wartawan, siapa yang paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada Tapanuli Utara yang dinilai telah melanggar ketentuan Undangundang Pilkada. Pane menjawab yang bertanggung jawab adalah KPU Tapanuli Utara dan KPU Provinsi. Dijelaskannya, KPU harus bekerja dengan hati nurani dengan prinsip kebersamaan dan keadilan.

Menurut Pane kandidat tidak ada yang salah karena

seluruh kandidat berkeinginan menang menjadi Bupati dan Wakil Bupati dengan cara apapun.

“Di situlah perlu ada Undang-undang untuk membatasi keinginan dari kandidat , kendati Undangundang ini tidak dijalankan oleh KPU dengan benar-benar tapi diselewengkan” ungkapnya.

Lebih lanjut Pane mengatakan Pilkada Tapanuli Utara diteruskan maka siapapun diantaranya delapan kandidat tampil sebagai pemenang akan berpeluang kandidat lain menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemungkinan sengketa Pemilukada Tapanuli Utara akan terulang lagi.

Seperti diketahui pada tahun

2004 yang lalu Pilkada ulang terpaksa dilakukan di Tapanuli Utara sesuai keputusan MK karena terjadi kecuranang.

“Kalau terjadi nanti sengketa Pilkada Tapanuli Utara ini akan menjadi beban APBD Tapanuli Utara sebab biaya politik dan sosial menjadi besar”.

Rakyat Tapanuli Utara tidak mau APBD dihabiskan hanya untuk membiayai sengketa Pilkada. Mengingat APBD digunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan masalah menanggung biaya sengketa Pilkada, sebutnya.

Untuk inilah ujar Pane agar seluruh KPU Tapanuli Utara sadar dan legowo mengundurkan diri sebelum rakyat Tapanuli Utara marah besar. (SLBT)

KPK POS

13

E D I S I 270 30 SEPTEMBER – 6 OKTOBER 2013

Suara KPK

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Kampanyekan Gerakan Antikorupsi

KPK Selenggarakan Festival Film Antikorupsi (ACFFest) 2013 DEMI berhasilnya gerakan antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mengembangkan strategi kampanye antikorupsi untuk mendorong peran aktif masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui pendekatan seni budaya dengan menyelenggarakan Festival Film Antikorupsi (Anti-Corruption Film Festival – ACFFest) 2013.

Peluncurannya secara resmi dilakukan di Jakarta, Selasa pekan lalu di Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said.

ACFFest 2013 merupakan rangkaian kegiatan festival film antikorupsi yang menjadi wadah sekaligus membuka kesempatan seluas-seluasnya kepada masyarakat dan film-maker di seluruh Indonesia untuk mengikutsertakan karya filmnya yang diproduksi pada rentang 1 Januari 2000 – 22 November 2013. Film yang dapat diikutsertakan dalam festival ini adalah film yang bertemakan kejujuran, integritas dan transparansi maupun perlawanan terhadap korupsi yang terdiri atas 6 kategori, yakni film fiksi panjang, film fiksi pendek, film dokumenter panjang, film dokumenter pendek, film animasi dan games animasi.

Film yang diikutsertakan dalam kompetisi akan diseleksi oleh tim juri independen yang terdiri atas sutradara, tokoh dan pakar film dalam bidangnya masing-masing. Pendaftaran dibuka selama 2 bulan sejak 22 September hingga 22 November 2013. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan menghubungi panitia atau mengakses www.acffest.org dan email info@acffest.org untuk informasi lengkapnya.

Selain kompetisi film, ACFFest 2013 akan menyelenggarakan masterclass dengan sutradara film Indonesia, film screening dan pemutaran keliling (mobile theater) dalam rangkaian kegiatan roadshow di beberapa kota, di antaranya

Jakarta, Bandung, Padang Panjang, Yogyakarta, Malang, Balikpapan dan Palu. Puncak kegiatan akan digelar pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 9 – 12 Desember 2013 di Jakarta dengan melakukan pemutaran film-film terbaik dan ditutup dengan penganugerahan.

KPK menilai pendekatan seni budaya, khususnya film, dalam kampanye antikorupsi merupakan medium kreatif yang sangat strategis, karena film dapat menyentuh langsung masyarakat. Film mampu menghadirkan berbagai pencitraan, narasi, kisah dan impresi dramatik yang menyentuh dan menggugah kesadaran penonton. Melalui film, nilai-nilai antikorupsi lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Hal ini telah dibuktikan. Kerja sama KPK dengan Transparency International (TII), USAID dan para sineas Indonesia setahun lalu ternyata memberikan dampak yang sangat luar biasa.

Omnibus empat film pendek antikorupsi dalam Kita versus Korupsi (KvsK) yang diputar di 17 kota berhasil menyedot perhatian hampir 800 ribu penonton. Sebagian besar masyarakat terkesan. Mengulang kesuksesan tersebut, kini masyarakat diajak berperan aktif dalam pemberantasan korupsi dengan menuangkan pemikiran dan apresiasinya dalam bentuk film serta memiliki kesempatan untuk mempersembahkan karya filmnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ayo, menjadi bagian dari gerakan antikorupsi!

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300 www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_R

KPK: Hati-Hati Terima Sumbangan KETUA KPK Abraham Samad mengingatkan para peserta konvensi capres Partai Demokrat agar lebih berhatihati menerima sumbangan dari pihak luar. Imbauan itu lebih ditujukan kepada peserta konvensi yang saat ini masih berstatus penyelenggara negara. ''Sudah ada aturannya.

Sumbangan itu harus dilaporkan ke KPK,'' kata Abraham setelah menghadiri acara di Kementerian Hukum dan HAM, Rabu pekan lalu.

Menurut dia, KPK akan menindaklanjuti dengan cara menelaah apakah sumbangan tersebut diperbolehkan atau tidak. ''Pemberian itu bisa dikategorikan gratifikasi jika melanggar aturan,'' tegasnya.

Regulasi tentang sumbangan itu tercantum dalam UU No 20/ 2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Berdasar undang-undang tersebut, sumbangan bisa saja masuk kategori gratifikasi.

Dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 UU itu, gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian dalam arti luas. Meliputi, pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan pemberian fasilitas lainnya.

Sementara itu, aturan lain, pasal 16 UU No 30/2002 tentang KPK, menyebutkan, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK. Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Selanjutnya, KPK menganalisis gratifikasi tersebut dengan cara meminta keterangan yang bersangkutan.

Dalam pasal 17 ayat 1 UU No 30/2002, KPK mempunyai waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima laporan untuk menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai

pertimbangan. Keputusan pimpinan KPK itu bisa berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima atau menjadi milik negara. Setelah penetapan, KPK wajib menyerahkan putusan status kepemilikan gratifikasi tersebut kepada penerima paling lambat tujuh hari kerja.

Peringatan itu disampaikan Abraham karena peserta konvensi Partai Demokrat diperbolehkan menggunakan dana sendiri untuk kegiatan di luar agenda yang telah ditentukan komite. Dana tersebut bisa saja berasal dari sumbangan pihak lain.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf bersepakat bahwa penyelenggara negara tidak bisa seenaknya menerima sumbangan. Dia juga setuju sumbangan yang diterima penyelenggara negara harus diaudit. Meski demikian, Nurhayati menyatakan bahwa para peserta konvensi bukannya sama sekali tidak boleh menerima sumbangan. ''Boleh menerima, asal tidak melanggar peraturan perundangan,'' katanya.

Dalam aturan yang disusun Komite Konvensi, belum ada ketentuan eksplisit yang mewajibkan peserta konvensi, terutama pejabat negara, melaporkan sumbangan ke KPK. Sebagai bagian dari transparansi, komite hanya mengatur kewajiban peserta konvensi memiliki rekening sendiri yang digunakan untuk biaya konvensi. Di antara sebelas peserta konvensi, beberapa orang merupakan pejabat negara. Misalnya, anggota BPK Ali Masykur Musa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, anggota DPR Hayono Isman, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang. (JAWA POS)

Wakil Pimpinan KPK Busyro Muqoddas membaca salah satu puisi dalam buku puisi "Menolak Korupsi" ketika bedah buku tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9). Buku kumpulan puisi karya 197 penyair tersebut merupakan bentuk keterlibatan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi.

Penyair Taufik Ismail menghadiri bedah buku puisi "Menolak Korupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9). Buku kumpulan puisi karya 197 penyair tersebut merupakan bentuk keterlibatan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Abraham Samad membaca salah satu puisi dalam buku puisi "Menolak Korupsi" ketika bedah buku tersebut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9). Buku kumpulan puisi karya 197 penyair tersebut merupakan bentuk keterlibatan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi.

KPK Gelar Workshop untuk Santri Ponpes Tebu Ireng Jombang PONDOK pesantren sebagai basis pengembangan keimanan Islam dilirik salah satu mitra strategis untuk sosialisasi pencegahan korupsi. Nilai-nilai antikorupsi diantaranya kejujuran, kesederhanaan dan tanggung jawab sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren sehingga para santri akan lebih mudah diajak untuk menularkan nilai-nilai ini keluar pesantren melalui dakwah-dakwah yang akan dilakukan mereka.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan KPK sangat antusias menjalin kerja sama dengan pondok pesantren lewat berbagai kegiatan yang menarik dan bermanfaat untuk para santri. "Kita prihatin banyak jebolan pesantren yg ternyata sekarang berurusan dengan KPK. Ini menunjukkan nilai-nilai kejujuran yg diajarkan di pesantren sudah luntur begitu dia menjadi pejabat," kata Adnan di dalam acara workshop dan pelatihan pendidikan

berkarakter di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur, Jumat pekan lalu.

KPK bekerjasama dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimotori oleh Universitas

Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya, mengadakan workshop teknologi informasi dan diskusi pencegahan korupsi. Workshop ini diikuti oleh sekitar 100 santri dan santriwati dari 4 kecamatan di Jawa Timur. Melalui workshop ini, para santri diajarkan untuk melek IT

dan membangun website untuk pengembangan dakwah. KPK memberikan pelatihan pendidikan karakter untuk membentuk tunastunas integritas yang baru.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid yang akrab dipanggil Gus Sollah me-

nyambut gembira workshop yang diadakan oleh KPK berkolaborasi dengan TIK. Menurut dia, pesantren harus mengikuti perkembangan teknologi untuk memperluas dakwahnya. "Sedangkan isi dakwah juga harus diperdalam dengan memperkuat penyampaian nilai-nilai kejujuran yang lambat laun pudar," kata Gus Sollah.

Dia menambahkan, Pondok Pesantren Tebu Ireng sejak dulu menanamkan nilai kejujuran, anti kekerasan dan kebersihan. Menurutnya, tiga nilai ini yang menjadi dasar untuk diajarkan kepada santri yang akan menjadi pegangan semur hidupnya.

Workshop dan pelatihan pendidikan karakter di Tebu Ireng ini merupakan yang pertama dilakukan oleh KPK dan TIK. Menurut rencana, kegiatan ini akan dilanjutkan di beberapa pesantren lain di Jawa Timur sebagai salah satu cara penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil.(HUMAS)

KPK dan LPSK Sepakati Petunjuk Teknis, sebagai Tindak Lanjut Nota Kesepahaman KOMISI Pemberantasan Korupsi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hari ini menyepakati petunjuk teknis tentang perlindungan saksi atau pelapor.

Penandatanganan kesepakatan mengenai petunjuk teknis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada Agustus 2010 lalu.

Penandatangan dilakukan oleh Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani

dan Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah dengan disaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pada hari Senin dua pekan lalu di Gedung KPK Kuningan, Jakarta.

Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah mengatakan, petunjuk teknis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang sudah ditandantangi oleh KPK dan LPSK pada 9 Agustus 2010.

“Dengan adanya petunjuk tek-

nis ini diharapkan kedua lembaga bisa bersinergi untuk penanganan perkara yang melibatkan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama,” kata Annies.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, saksi dan pelapor untuk kasus korupsi jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Untuk itu, kata dia, petunjuk teknis ini diperlukan agar kedua belah pihak baik KPK maupun LPSK bisa mengatur tata cara perlindungan

untuk para saksi.

Lies menambahkan, kerjasama yang sudah dijalin antara KPK dan LPSK akan bisa ditingkatkan melalui peningkatan kordinasi, komunikasi dan informasi mengenai status perkara dan status saksi.

Apalagi, lanjut dia, saat ini muncul issue yang penting yaitu perlindungan terhadap justice colabollator (pelapor pelaku) dan whistleblowers (peniup peluit), “Perlindungan terhadap justice

collaborator ini penting karena peran mereka merupakan kunci keberhasilkan pengungkapan kasus korupsi.”

Kerja sama antara KPK dan LPSK sudah terjalin sejak 2010 dan diperkuat dengan Peraturan Bersama Menkumham, Polri, KPK, LPSK dengan Nomor KEPB-02/ 01-55/12/2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan, Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, yang ditandatangani pada 14 Desember 2011. (Humas)

KPU-KPK Sepakat Ciptakan Pemilu Bersih dari Korupsi KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2014 yang bersih, bebas, jujur, dan adil.

“Kami sangat berkeinginan menciptakan penyelenggaraan pemilu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dan KPU telah memasuki zona antikorupsi.

Jangankan di toilet, berhenti di tempat pemungutan suara pun jangan sampai ada suap,” tegas Ketua KPU Husni Kamil Manik usai penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan sejumlah lembaga dengan di Jakarta, Selasa pekan lalu.

KPU menandatangani nota kesepahaman atau dengan sejumlah lembaga untuk menunjang pelaksanaan pemilihan umum. Lembagalembaga tersebut adalah, Ikatan akuntan Insdonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan KPK. Dalam fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, kata

Husni Manik, KPU memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga transparansi keuangan parpol sebagai peserta pemilu, salah satunya dengan mekanimse pelaporan keuangan parpol. Oleh karena itu, katanya, dalam proses pelaksanaan Pemilu 2014, KPU meminta parpol menyerahkan laporan keuangan dan pendanaan kampanye para caleg untuk diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya menyambut baik upaya pencegahan korupsi politik yang dilakukan parpol dalam pemilu tersebut. “Saya berharap KPU dan KPK terus melakukan perbaikan sehingga tercipta tata kelola yang efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mampu menekan tingkat korupsi,” katanya seperti dikutip Antara. Upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, katanya, memerlukan strategi dan keseriusan dari berbagai pihak terkait.

“Tentunya upaya pencegahan tugas dan kewenangan antara dua

lembaga yang berbeda memerlukan sinergitas besar dan terintegrasi. Ke depan, tugas kami akan semakin berat menjaga pemilu yang benarbenar berintegritas,” kata Abraham Samad. Ia berharap, upaya kerja sama antara KPU dengan KPK dalam menciptakan pemilu bebas dari korupsi dapat semakin ditingkatkan pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

“Salah satu wujud demokrasi adalah pemilu, baik legislatif maupun presiden (eksekutif).

Tidak hanya pelaksanaannya, tetapi juga hasilnya harus sesuai dengan undang-undang dasar,” ujar Abraham Samad.

Pengamanan Data Husni Malik menjelaskan, Pemilu merupakan hajatan besar bagi bangsa dan negara. KPU sebagai penyelenggara pemilu, berkewajiban memastikan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, KPU membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga lain, Husni Kamil Manik mencontohkan, KPU tidak berkompeten dalam pengamanan data bisa minta bantuan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang

memiliki kompetensi untuk mengamankan data.

Ketua Lemsaneg, Joko Setiadi mengatakan penadatangan MoU merupakan suatu pernyataan dan tekad serta keinginan besar untuk mencapai tugas dan fungsi serta wewenang Lemsaneg khususnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggara pemilu.

Lemsaneg, kata dia, berupaya menjaga kebocoran yang tidak diinginkan, karena pemilu merupakan ciri salah satu penyelenggaraan demokrasi dan kedaulatan rakyat sesuai UUD’45. “Dalam rangka wujud pemilu berkualitas dan jurdil peran positif terutama teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam keberhasilan penyelenggara pemilu 2014, “ kata dia.

Joko menambahkan, akurasi jumlah dan kredibilitas hasil perhitungan suara pun secara sadar maupun tidak akan menghadapi berbagai kerawanankerawanan.

“Keamanan data hasil data pemilu bersifat terbuka namun aspek integritas dan ketersediaan data wajib diamankan karena

perubahan data sangat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan pihak yang berkepentingan jika tidak diamankan,” tegas Joko.

Husni Malik menambahkan, KPU juga akan mengaudit laporan dana kampanye setiap calon anggota legislatif dan setiap parpol yang diaudit.

Untuk keperluan audit itu, KPU memperluas kerjasama dengan IAI dan IAPI. Dengan begitu, Husni menambahkan, integrasi antara laporan caleg dengan laporan parpol sudah bisa berjalan secara sistemik dan formulir yang sederhana. Begitu pula, integrasi antara laporan pengurus parpol di tingkat pusat dan daerah.

“Langkah ini diharapkan bisa dapat info seluasnya-luasnya dari mana dapat anggaran, kemana anggarannya dan bagaimana cara pembelanjaan anggaran. Kami juga akan ketahui mana parpol yang disayangi para dermawan yang akan menyumbang secara terbuka ke parpol. Kami akan ketahui parpol yang borok, yang sudah keluar uang banyak tapi suaranya tak banyak,” tambahnya.(INVESTOR DAILY)

KPK POS

8

E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

Bupati Lepas Calon Jema’ah Haji RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD berpesan kepada jema’ah haji agar menjaga kesehatannya di tanah suci, sebab menurut perkiraan saat ini suhu di Arab Saudi bisa mencapai 40 – 42 derajat celcius. Pesan itu disampaikan dr Tigor saat acara pelepasan jema’ah haji Labuhanbatu tahun 2013 yang tergabung dalam kloter 15 di Aula Asrama Haji Rantauprapat, Kamis (26/9) malam.

Dengan suhu udara yang demikian tinggi, dr Tigor menghimbau jema’ah haji banyak minum dan makan buah, serta berusaha banyak makan makanan yang bergizi. Selain itu dr Tigor juga berpesan kepada 346 orang jema’ah haji Labuhanbatu untuk tidak memaksakan diri dalam pelaksanaan ibadah sunnat, dianjurkan untuk memperhitungkan kemampuan guna mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatan dalam pelaksanaan haji di Arafah yang merupakan ibadah puncak haji.

“Jaga kesehatan, ibadah ini selain ritual keagamaan juga membutuhkan kekuatan fisik, perhitungkan kemampuan dan jangan paksakan diri, sebab puncak haji itu pada hari Arafah ditanggal 9, 10,11 dan 12 Zulhijjah” pesan dr Tigor.

Selanjutnya dr Tigor memohon kepada jema’ah haji untuk mendoakan masya-

rakat Labuhanbatu agar tetap bersatu dan terhindar dari bencana, terutama dalam menghadapi tahun politik saat ini.

Sebelumnya Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Ellya Rosa Siregar SPd mengucapkan selamat jalan kepada jema’ah haji Labuhanbatu, dan memohon kepada para jema’ah agar dapat mendoakan masyarakat Labuhanbatu, terutama mendoakan Bupati Labuhanbatu dr Tigor, agar senantiasa diberi kekuatan, memimpin Labuhanbatu dalam melaksanakan programnya membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan Kepala Staf Perjalanan Haji dan Umroh Kabupaten Labuhanbatu yang juga Kakankemenag Kabupaten ini, Drs H Dahman Hasibuan melaporkan, jumlah jemaah haji Labuhanbatu sebanyak 346 orang yang terdiri dari laki laki 148 orang, perempuan 198 orang. Juga bergabung sebanyak 82 orang dari Kota Madya Medan.

Drs H Dahman Hasibuan yang juga dihunjuk sebagai pimpinan kloter 15 dari Labuhanbatu, menjelaskan jema’ah haji laki laki tertua berusia 82 tahun atas nama Adnan Siregar, sedangkan jema’ah perempuan tertua berusia 80 tahun bernama Lilla Rambe. Jema’ah termuda laki laki 24 tahun atas nama Abdul Azis sedangkan perempuan berusia 25 tahun atas nama Fitriani. (HAH)

Juli Hartono Pimpin Kembali PP Gebang

POLITIK

SUMUT

Mukerwil II DPW PPP Sumut Suharso:

PPP akan Mengusung Kader Sendiri Jadi Capres 2014 MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara H Fadly Nurzal, S.Ag melalui Sekretaris DPW PPP Sumut Drs. H Yulizar P. Lubis M.Ps.I mengatakan pada Pemilu Presiden 2014, DPW PPP Sumut akan mengusung Ketua DPP PPP DR. H. Suryadharma Ali M.Si menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden RI.

Penegasan itu disampaikan pada pembukaan Mukerwil II DPW PPP Sumut, Jum’at kemarin di Hotel Garuda Plaza Medan.

Sikap ini kata Fadly, merupakan komitmen DPW PPP Sumut untuk menampilkan kader terbaik PPP untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dikatakan Puli, bahwa berbagai upaya telah dilakukan DPW PPP Sumut dalam rangka pengusungan Suryadharma Ali menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presdien pada pemilu Presiden 2014.

“Tiga program besar secara sistemik telah dilakukan PPP, yakni kaderisasi, pembangunan opini dan temu ummat,”jelasnya.

Tentu, lanjut Fadly mengatakan tiga program besar itu, berkaitan dengan upaya memenangkan PPP pada pemilu legislative di Sumatera Utara. “Kita di Sumatera Utara menargetkan 12 perolehan kursi di DPRD Sumut,” jelasnya sambari menyampaikan Mukerwil nanti secara langsung akan dibuka

MUKERWIL - Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monarfa, saat membuka secara resmi Mukerwil II DPW PPP Sumatera Utara, di Hotel Garuda Plaza Medan, Kemarin. oleh Ketua Umum DPP PPP Drs H. Suryadharma Ali M. S.i Sementara itu, di kesempatan yang sama Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal menyebutkan, pihaknya mendorong agar Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali diusung sebagai calon presiden partai berlambang ka'bah itu. "Ini berdasarkan sejumlah keberhasilan Suryadarma dalam jabatannya sebagai mentri Agama RI saat ini," katanya.

Menurut Fadly, banyak progres yang telah dilakukan Surya Dharma Ali selama menjabat Menteri Agama. "Beliau telah lama terjun di dunia politik, dan banyak kinerja yang bisa dibanggakan, seperti pelayanan haji yang membaik, ditengha kecaman-kecaman para ulama, konsumsi haji selama di tanah suci dan membangun antar

umat beragama di Indonesia,"ucap Fadly. Tapi menurutnya, itu belum bisa dipastikan karena belum adanya Musyawarah Kerja Nasional.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa mangatakan ada lima focus yang harus dilakukan kader dan caleg PPP dalam menghadapi Pemilihan Legislatif tahun 2014. Yakni, memiliki perencanaan yang matang, focus, berniat memenangkan partai, berkerja keras dan ikhlas.“Rencana dan focus merupakan factor yang menentukan, apakah perolehan suara PPP pada pemilu 2014 akan naik atau turun,”jelasnya.

Suharso juga mengatakan PPP mengusulkan agar pencalonan presiden dalam pemilu 2014 tidak ditentukan melalui ambang batas partai politik di Senayan.

"PPP telah mengusulkan agar pencalonan presiden dalam pemilu 2014 nanti, tidak didasarkan pada Parlementry Threshold, dan semua partai yang lolos ke Senayan dapat mengajukan calon presiden," ujar Suharso, usai membuka acara Musyawarah Rapat Kerja Wilayah (Muskerwil) Partai PPP Sumatera Utara di Medan, Jumat (27/9).

Kata Suharso, hal ini berdasarkan undang-undang tidak membatasi brapa calon presiden dalam pemilu. "Jika itu dibatasi, maka sejumlah aturan pembentukan.

Saat disinggung soal pencalonan calon presiden dari PPP, Suharso mengaku partainya belum memutuskan akan mengusung capres, namun partainya tetap akan mengusung kader terbaik partai sebagai calon presiden. (MH/RUD)

Tigor Lantik Pengurus Dekopinda Labuhanbatu

PHOTO BERSAMA - Wakil Ketua PP Kab. Langkat, Adhah Sitepu SE dan Juli Hartono photo bersama usai terpilih kembali untuk memimpin PP Kec. Gebang. (Foto -Khairuddin Ucok) LANGKAT - Berakhirnya masa bakti Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kec. Gebang Kab. Langkat tahun 2013, seluruh pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) mengadakan musyawarah untuk memilih kembali Ketua PAC Pemuda Pancasila untuk masa bakti 2013 s/d 2018, bertempat di Aula Kantor Camat Gebang, Kamis 19/9/2013 Hadir di acara musyawarah pemilihan Ketua PAC Pemuda Pancasila antara lain Wakil Ketua PP Kab. Langkat Adhah Sitepu SE, beserta pengurusnya Muspika Kecamatan Gebang, Ibu Camat Tuty Hendarsih S, Kapolsek Gebang AKP. R. Harahap, Danramil 12 Pantai Gebang, Ketua Parpol Kec. Gebang, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kec. Gebang, Ketua Surya Arpian, Pemuka Masyarakat Kec. Gebang dan di 8 Pimpinan Ranting beserta pengurus Pemuda Pancasila se Kecamatan Gebang Musyawarah Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Gebang di buka secara resmi oleh Wakil Ketua PP Kab. Langkat Adhah Sitepu SE serta pengurus lainnya, tanpa dihadiri Ketua PP Kab. Langkat terbit rencana Perangin-Angin, berhubung ada urusan penting, hingga beliau tidak dapat hadir di sini, kata Wakil Ketua PP Langkat Adhah Sitepu SE dan diwakilkan kepada saya.

Dalam kata sambutannya dan bimbingannya, Wakil ketua pp langkat, menyatakan kepada seluruh anggota dan Pengurus Pemuda Pancasila se Kecamatan Gebang ini, untuk benarbenar menyikapi dan akan arti sumpah pemuda, itu sebagai kader bangsa, Pemuda Pancasila harus benarbenar mengetahui sebagai

pemuda pancasila arti dan makna Pancasila itu benarbenar dijalankan, berbuat untuk kemajuan pembangunan dan menjaga kekondusifan daerahnya masingmasing bersama pihak terkait dalam hal ini kepolisian, sumbangsih dari Pemuda Pancasila dalam hal ini Ketua Bersama pengurus di DPC PP Kab Langkat, memberi sumbangan pembelian pesawat apache untuk Kodam I BB ujar Wakil Ketua DPC PP Langkat Siapapun yang terpilih nantinya, siapapun yang menang, tolong diarahkan dan mendalami makna akan arti hari sumpah pemuda itu, pemuda pancasila ada dimana-mana, tapi tidak kemana, benar-benar atau tidak benar, itulah pemimpin yang terbaik, mari kita lebih dewasa lagi, membina dan memajukan pemuda pancasila, terlebih menjelang Pilkada Bupati sebentar lagi kita laksanakan untuk bisa menjaga kekondusifannya nanti, kalau calon Bupati no 4 itu bagi Pemuda Pancasila sudah harga mati, sesuai tema yang ada, keluarga besar Pemuda Pancasila siap memenangkan kembali Bapak H. NGOGESA SITEPU SH menjadi Bupati Langkat masa bakti 2014/2019, kata Wakil Ketua PP Langkat bersemangat, sekali layer terkembang, surut kita berpantang Sebelum pemilihan ketua, panitia membentuk Tim Formatur pemilihan, ternyata, tidak adanya calon Ketua yang ingin maju, oleh Panitia sebanyak 8 kepengurusan ranting PP se Kecamatan Gebang, meminta Ketua yang lama yaitu Juli Hartono, untuk melanjutkan kembali memimpin Ormas Pemuda Pancasila Kec. Gebang masa bakti 2014-2019. (KH)

RANTAUPRAPAT - Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Kamis (26/9) telah resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) Labuhanbatu Periode 2013-2018 yang diketuai Sabaruddin Marpaung, SE, berlangsung di Gedung Nasional Rantauprapat.

Bupati Labuhanbatu dalam arahannya menekankan, bahwa pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah telah dilaksanakan dengan beberapa program ataupun kegiatan seperti, Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Sosialisasi, Study Banding dan Peningkatan Modal Kerja melalui bantuan kredit lunak dari APBD Kabupaten Labuhanbatu dengan jangka waktu selama 3 tahun untuk UKM dan 4 tahun untuk Koperasi.

Pemberian bantuan Koperasi dan UKM tersebut diberikan tanpa bunga untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan Koperasi dan Usaha Kerakyatan agar tercapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat khususnya bagi Anggota Koperasi di Labuhanbatu, saat ini lebih kurang 293 Koperasi

dan yang masih aktif berjumlah 172 Koperasi sedangkan yang kurang aktif lebih kurang 121 Koperasi.

Tigor berharap, hendaknya Koperasi dan UKM perlu dibina bersama, baik secara kelembagaan, managemen dan usaha, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan sejahtera, bahkan Tigor juga mengajak seluruh pengurus Dekopin yang baru dilantik untuk bisa menggerakkan Koperasi didaerah ini agar kedepan lebih baik lagi.

Disamping itu Koperasi dalam pelaksanaannya harus membuat SPM (Standart Pelayanan Minimal) untuk memberikan pelayanan kepada anggota koperasi.

Diakhir pengarahannya Tigor mengucapkan selamat kepada para Pengurus Dekopinda Labuhanbatu Periode 2013-2018 semoga kita dapat bekerjasama untuk membangun Koperasi dan meningkatkan SDM Pengurus Koperasi ditingkat Desa/Kelurahan.

Sedangkan Ketua Dekopinwil Provinsi Sumatera Utara Dr. Lukman Damanik mengatakan bahwa penyakit Koperasi itu ada tiga

yakni, Penyakit Kudis (Kurang Disiplin), Penyakit Kuman (Kurang Beriman) kemudian penyakit Kurap (Kurang Approach).

Dijelaskannya bahwa Penyakit Kudis (Kurang Disiplin) itu para pengurusnya tidak bekerja dengan baik, contohnya dalam mengelola Koperasi tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Laporan Keuangannya tidak jelas.

Penyakit Kuman (Kurang Beriman), contohnya kalau ada bantuan habis dan tidak disalurkan.

Sedangkan Penyakit Kurap (Kurang Approach) contohnya para pengurus kurang melakukan pendekatan dengan pemerintah dan badan usaha lainnya, kata Lukman Damanik.

Sementara, Ketua Dekopinda Labuhanbatu terpilih Sabaruddin Marpaung, SE dalam sambutannya menjelaskan bahwa, menurut undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Pasal 115119) Gerakan Koperasi mendirikan suatu Dewan Koperasi Indonesia berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi

Koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, yakni, Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi, Melakukan sepervisi dan advokasi dalam penerapan nilai dan prinsip Koperasi, Meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat.

Kemudian, Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada koperasi, Mengembangkan dan mendorong kerjasama antar Koperasi dan antar Koperasi dengan badan usaha lain, baik tingkat local, nasional maupun internasional, Mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi, Menyelenggarakan komunikasi, forum dan jaringan kerjasama dibidang perkoperasian serta Memajukan Organisasi Anggotanya.

Acara Pelantikan Pengurus Dekopinda Labuhanbatu tersebut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Suhari Pane, SIP, Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar, SPd dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Fitra Laila, Sp.THT serta para Kepala SKPD dan undangan lainnya. (HAH)

SAUM Institut Bantu Korban Gunung Sinabung KARO – Dalam rangka meringankan masyarakat Tanah Karo yang terkena dampak meletusnya Gunung Sinabung, Sahabat Ummat (SAUM) Institut menyerahkan bantuan berupa paket Sembako. Penyerahan bantuan itu dilaksanakan baru-baru ini, langsung kepada masyarakat Berastagi yang terkena dampak erupsinya Gunung Sinabung.

Ketua SAUM Institut H. Faisal Amri, S.Ag didampingi Mursal Harahap, S.Ag, Zulham S.HI, M.Hum dan Maulida Isnaini Lubis, kepada wartawan mengatakan, bantuan tersebut bagian dari kepedulian para sahabat-sahabat SAUM Institut.

“Begitu mendengar musibah meletusnya Gunung Sinabung, SAUM Institut langsung melakukan aksi menggalan dana untuk masyarakat yang menjadi korban,” jelasnya Dikatakan Faisal, secara umum kondisi masyarakat yang menjadi korban meletusnya Gunung Sinabung sudah mulai membaik. Namun saat ini, ekonomi warga Karo yang dominan bercocok tanam, menjadi terkendala. Sebab, abu vulkanik Gunung Sinabung telah merusak

BANTUAN Ketua SAUM Institut H. Faisal Amri didamping Mursal Harahap, saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban meletusnya Gunung Sinabung, di Kota Berastagi baru-baru ini. tanaman warga. Akibatnya warga tidak bisa panen dan harus menanam ulang.

“Oleh karena itu, tentu saudara kita di Berastagi dan sekitarnya yang terkena dampak, sangat membutuhkan bantuan, sebelum pertanian mereka normal seperti semula,” ungkapnya.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, adapun bantuan SAUM Institut adalah berupa beras, gula pasir, mie instan, teh dan keperluan lainnya.

Bantuan itu merupakan hasil dari penggalangan dana yang dilakukan sahabat-sahabat SAUM Institut selama 3 hari. “Bantuan yang kami berikan memang tidak menyelesaikan masalah masyarakat berastagi, tapi paling tidak dapat mengurangi beban mereka untuk sementara waktu,”ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Mursal Harahap menambahkan, rasa kepedulian kepada sesame yang selama ini mulai pudar, harus

dibangkitkan kembali. Sebab, kepedulian itu merupakan potensi yang harus dipupuk untuk menciptakan Sumatera Utara dan tentu Indonesia akan lebih baik dimasa mendatang.

“Egoisme sangat bertentangan nilai-nilai luhur bangsa ini seperti yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara,” jelas Mursal yang juga salah satu doses di IAIN Sumut.

Menurut Mursal, selama masyarakat Sumatera Utara memiliki tingkat kepedulian yangb tinggi kepada sesama, maka seluruh permasalahan ini dapat diatasi. Termasuk cita-cita besar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dapat terwujud.

“SAUM Institut akan terus mengajak dan mendorong masyarakat untuk lebih mengasah dan meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama, melalui berbagai programprogramnnya. Tentu, cita-cita luhur ini akan terwujud jika ada kebersamaan seluruh masyarakat Sumatera Utara,”imbuhnya. (RUD)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

Kadin Berperan Sukseskan Pembangunan BATUBARA - Pemerintah Kabupaten Batubara semakin memberikan perhatian besar kepada pengembangan perekonomian kerakyatan dengan titik berat mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, maka dengan itu, kegiatan usaha kecil, menengah, koperasi dan sektor informal perlu ditumbuhkembangkan karena bidang-bidang tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang paling dominan. Termasuk pada masyarakat Batubara yang sebagian besar berada di Pedesaan.

Hal ini disampaikan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM saat musyawarah II KADIN di aula MPH Tanjung Gading-Sei Suka, kamis, (26/9).

Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara selaku wadah dunia usaha dan mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat besar bagi suksesnya proses pembangunan.Termasuk dalam hal penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama yang terkait

dengan perekonomian.

Oleh karena itu, diharapkan musyawarah II Kamar dagang dan Industri ini seyogyanya dijadikan sebagai media untuk telaah dan introspeksi diri bagi organisasi atas berbagai keberhasilan berbagai program yang telah dilaksanakan, sekaligus mencari solusi alternatif pemecahan atas berbagai hambatan, kendala dan tantangan yang dihadapi, sehingga program-program dimasa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Diharapkan melalui musyawarah ini, dapat dihasilkan rumusan terobosan programprogram organisasi yang baru yang lebih bermanfaat baik bagi intern organisasi maupun dampak positifnya bagi dunia usaha khususnya peran serta Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, bersamasama menanggapi situasi dan masalah ekonomi yang semakin berkembang, mewujudkan seluruh potensi ekonomi daerah, pintanya. (SAH)

Pendapatan Pemko T.Tinggi Bertambah Rp 129,4 Miliar TEBINGTINGGI - Pendapatan Pemerintah Kota Tebingtinggi pada tahun anggaran 2013 bertambah sebesar Rp 129,4 miliar atau 27,61 persen dari APBD induk Rp 468,6 miliar, sehingga total pendapatan yang ada di Perubahan APBD TA 2013 mencapai Rp 598 miliar lebih. Hal itu disampaikan Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM pada saat penyampaian Nota Keuangan RPAPBD TA 2013 dalam sidang paripurna DPRD, umat (20/9) diruang sidang utama DPRD dipimpin Ketua DPRD H Syahrial Malik dan dihadiri Wakil Walikota H Irham Tuafik SH MAP, Sekdako H Johan Samose Harahap SH MSP danunsure muspia setempat.

Dijelaskan, ada sejumlah pos pendapatan yang mengalami pertambahan, yakni jenis hasil pajak daerah mencapai Rp 15 juta dengan total Rp 9,510 juta, jenis hasil retribusi daerah bertambah Rp 222,7 juta dari semula Rp 5,34 miliar menjadi Rp 5,566 miliar.

Kemudian, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dalam APBD induk bertambah Rp 5 miliar dari semula Rp 4,497 miliar, sehingga total Rp 9,497 miliar. Juga jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertambah sebesar Rp 16,43 juta dari sebelumnya Rp 16,434 miliar sehingga menjadi Rp 16,553 miliar.

Selanjutnya, urai walikota, lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula dalam APBD induk sebesar Rp 10,5 miliar bertambah hingga Rp

124,547 miliar sehingga total pertambahan pendapatan menjadi Rp 135,047 miliar.

Uraian pertambahan itu, meliputi jenis dana bagi hasil dari provinsi (BDB) berkurang sebesar Rp 4,722 miliar, sehingga menjadi Rp 5,777 miliar.

Jenis dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dianggarkan Rp 49,035 miliar untuk pembayaran tunjangan profesi guru, serta jenis bantuan keuangan dari provinsi senilai Rp 80,234 miliar.

Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal juga bertambah, meliputi belanja pegawai bertambah Rp 602,4 juta, belanja barang dan jasa bertambah Rp 14,5 miliar dan belanja modal bertambah Rp 81,772 miliar.

Kepada pihak DPRD, Walikota mengatakan belanja langsung akan digunakan untuk 17 pos pengeluaran. Bidang pendidikan Rp 58 miliar, kesehatan Rp 16,3 miliar, pekerjaan umum Rp 68,5 miliar, perencanaan pembangunan daerah Rp 424,5 juta, lingkungan hidup Rp 486, 3 juta, perhubungan Rp 896,5 juta, kependudukan Rp 144 juta, pemberdayaan anak dan KB Rp 626,4 juta dan Dinas Kouperindag Rp 160,3 juta.

Kemudian, Pemuda Olahraga budaya dan periwisata Rp 2,234 miliar, Kesbangpol Linmas Rp 409,2 juta, pemerintahan umum Rp 3,957 miliar, Ketahanan Pangan Rp 69 juta, PMPK Rp 257 juta, perpustakaan dan arsip Rp388,5 juta dan Dinas Pertanian Rp 652,7 juta. (RS)

SUMUT

Tahapan Pilkada Taput Cacat Hukum TAPUT - Terkait tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Pemkab Tapanuli Utara,yang direncanakan akan dilaksanakan 10 Oktober 2013. Berbagai polemik muncul, pasalnya tahap demi tahap sudah melanggar dan mencederai nilai demokrasi serta kuat dugaan telah melanggar peraturan KPU. Sepertinya tahapan pilkada di wilayah Pemkab Tapanuli Utara tidak lagi mengacu pada peraturan KPU. Sumber yang berhasil di konfirmasi di komplek Kantor KPUD Tapanuli Utara, Rabu(25/9) mengatakan bahwa KPUD Tapanuli Utara tidak professional. Menurutnya pihak KPUD Taput harusnya mengacu dan memberlakukan peraturan yang benar,agar tidak berseberangan dengan prinsip demokrasi.Ditambahkannya,bilamana pihak KPUD Taput tidak profes-

sional,akan berdampak buruk dan mencederai prinsip dan hak dari konstitusi pasangan calon tertentu.

Menurutnya,hal itu dikhawatirkan akan mengakibatkan berbagai konflik saat pelaksanaan pemilihan nantinya.

Di tempat terpisah,Ketua Aktivis Laskar Anti Korupsi (LAKI) DPC Tapanuli Utara, Harapan Silalahi memaparkan,bahwa dalam Surat keputusan yang diedarkan KPUD Taput,sudah jelas menyimpulkan putusan bahwa pasangan Pinondang Simanjuntak dengan Ampuan Situmeang (Tapian) tidak lolos pada tahapan verifikasi.

Namun yang terjadi,melalui rapat pleno KPUD Taput tanggal 10 Agustus 2013 lalu,KPUD Taput menetapkan tujuh dari Sembilan pasangan calon yang secara resmi mendaftarkan diri dan berhak mengikuti pilkada Taput.H Silalahi menambahkan,pada saat itu Ketua

KPU Taput adalah Lamtagon Manalu menetapkan enam pasangan calon yang lolos.Adapun pasangan calon yang melalui dukungan partai politik (parpol), yakni Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, Saur Lumbantobing-Manerep Manalu, Banjir Simanjuntak-Maruhum H Situmeang, Sanggam Hutagalung-Sahat Sinaga, Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir, Bangkit Parulian Silaban-David Hutabarat dan calon yang lewat jalur perseorangan (Independen) yakni. Mangan Sibarani-Sutan Marulitua Nababan.

Harapan Silalahi membeberkan, peraturan yang molor dan tidak ada kepastian hukum oleh pihak KPUD Tapanuli Utara sudah berulangkali menimbulkan permasalahan hukum. Ditambahkannya, tahapan yang mengikutsertakan delapan kandidat tidak memiliki hukum yang kuat alias “ Cacat

Lanjutan, Pemeriksaan Perkara Pilkada Kerinci JAMBI - Gugatan terhadap hasil Pilkada Kerinci dijadwalkan hari ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa Hukum Adirozal-Zainal Abidin (Adzan), Heru Widodo mengatakan, inti materi gugatan dengan nomor perkara 125/PHPU.D-XI/ 2013 tersebut yakni, keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara. “Kemudian juga dugaan pelanggaran proses Pilkada yang terstruktur, sistematis dan massif,” katanya.

Unsur terstruktur yakni, pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, Murasman-Zubir Dahlan yang diduga dengan sengaja menggunakan kekuasaannya melalui pejabat structural ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan. Meskipun tidak secara eksplisit diperintah bupati incumbent, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan pejabat Pemda mengikutsertakan pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan pasangan nomor urut tiga. Dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan ajakan tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.

Kemudian unsur sistematisnya yakni, incumbent diduga melakukan pelanggaran telah direncanakan secara matang dengan adanya rencana pemenangan Pilkada secara melawan hukum. Atau setidak-tidaknya dengan cara menyalahgunakan jabatannnya untuk kepentingan pemenangan pasangan nomor urut tiga. Sedangkan unsure massif, yakni pelanggaan yang melibatkan sedemikian banyak orang dan terjadi dalam wilayah yang luas di Kerinci secara merata.

Terpisah, Anggota KPU Provinsi Jambi, M Sanusi juga membenarkan hal tersebut. Selain dugaan kecurangan secara terstruktur sistematis dan massif, pemohon juga menganggap hasil rekapitulasi suara 15 September tersebut tidak prosedural.

“Pemohon menganggap ada kesalahan dan kecurangan, pemohon juga menganggap bahwa proses rekapitulasi ditingkat PPS itu tidak dilakukan. Padahal itu sudah kita lakukan, dan kita punya dokumen-dokumen terkait dengan hasil rekapnya,” katanya.

Terkait dengan gugatan Ami Taher-Suhaimi Surah dengan nomor perkara 126/PHPU.D-XI/

2013, ia menganggap bahwa ada kecurangan pada saat penetapan pasangan calon.

“Walaupun berdasarkan keputusan DKPP lima komisioner KPU Kerinci telah diberhentikan, tapi tidak otomatis pasangan Ami masuk sebagai peserta Pilkada Kerinci. Persoalan ini kita menganggap bahwa secara legal standing tidak layak untuk mengajukan gugatan ke MK,” tukasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU, Maiful Effendi mengaku sudah menyiapkan jawaban terkait perkara tersebut. “Untuk jawabannya sudah kami siapkan materi-materinya, mungkin sidang perdana setelah pembacaan permohonan langsung jawaban kita termohon,” akunya.

Khusus untuk jawaban permohonan Ami Taher-Suhaimi Surah, pihaknya akan konter masalah legal standing. Apakah mereka mempunyai hak hukum untuk menggugat itu atau tidak.

“Untuk tudingan AdirozalZainal Abidin yang terstruktur, sistematis dan massif itu akan kami konter, bahwa penyelenggaraan Pilkada ini sudah sesuai dengan aturan,” katanya (BOY)

Badia Janjikan Perubahan Total Untuk Taput TAPUT - Pasangan Bangkit Silaban dengan David Hutabaran (Badia) pada putaran kampanyenya di Lapangan Pacuan Kuda, Siborong-borong, Jumat (27/9), yang dihadiri lebih sepuluh ribuan simpatisan dari tiga kecamatan, Siborong-borong, Pagaran dan Muara, memastikan bila cabup dengan no urut 3 ini menang akan melakukan perubahan total untuk Taput di kemudian hari.

Perubahan tadi disebutnya, untuk sektor pendidikan, akan mengangkat prestasi pendidikan Taput di tingkat Nasional.“Siswa berprestasi akan diberikan bea siswa, bahkan terhadap guru juga tidak diberlakukan intimidasi dengan ancaman pemindahan,”

kata Bangkit, yang diamini massa fanatiknya.

Sementara, disektor kesehatan disebutnya akan memberdayakan dengan maksimal semua puskesmas dan pustu serta poskesdes dengan menyiapkan tenaga profesional dengan pelatihan yang kontiniu. “Kondisi sekarang dengan lemahnya sektor kesehatan masyarakat Taput justru berobat ke luar daerah Taput sehingga PAD Taput terbuang percuma pada daerah lain,” imbuhnya.

Untuk sektor pertanian ditekankannya, tenaga penyuluh kedepan akan langsung berinteraksi dengan masyarakat guna mendongkrak taraf hidup petani, disamping itu pengadaan bibit unggul yang dibutuhkan akan terse-

dia. “Kedepan jalan usaha tani akan lebih difokuskan, guna mengurangi beban petani mengangkut hasil pertaniannnya dan jalan setingkat pusat kecamatan kedepan dipastikan Hotmix,” pungkas.

Bangkit juga menegaskan, ketika menjadi wakil bupati, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengembangan maupun arah kebijakan pembangunan Taput. “Kedepan ini tidak akan terjadi, dan semua kebijakan pembangunan harus memprioritaskan kepentingan masyarkat, kami bukan dilayani namun menjadi pelayan yang benar dan baik bagi masyarakat Taput, jadi jangan salah pilih untuk tanggal 10 mendatang,” tegasnya.

(PR)

Hukum “. Hal tersebut akan berakibat banyak polemic saat pelaksanaan pilkada Taput nantinya.

Beliau menggambarkan beberapa peserta dari antara calon yang ditetapkan KPU Taput ini sudah layak diproses ke ranah hukum, karena sudah jelas mangacaukan pesta demokrasi yang bersih, sebut Harapan Silalahi.

Sementara pada pelaksanaan pemaparan Visi dan Misi dari calon Bupati dan Wakil Bupati di gedung DPRD Tapanuli Utara, Senin (23/ 9) disaksikan oleh uspida plus, anggota DPRD, rohaniawan, tokoh masyarakat.

Disela berlangsungnya acara pemaparan Visi dan Misi calon, Ratna Ester Lumbantobing dan Bangkit Silaban secara transparan mengatakan, bahwa tahapan pelaksanaan pilkada Taput telah cacat hukum.

(LIBERS)

Poldasu Kirim 1 SSK BrimobAmankan Pilkada Dairi DAIRI - Satu satuan setingkat komando (SSK) berjumlah 120 personil, dari satuan brigadir mobil (Brimob) Poldasu sejak Minggu (22/ 9) hingga pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi yang akan digelar 10 Oktober 2013, akan membantu pengamanan pelaksanaan pemilukada di kabupaten itu. Kata Kapolres Dairi, AKBP Donny Damanik, dikonfirmasi wartawan Senin (23/9) saat mengikuti rapat paripurna istimewa penyampaian visi mis cabup/cawabup Dairi periode 20142019 di gedung dewan kemarin.

Kapolres mengatakan, benar ada tambahan dari Polda untuk pengamanan Pilkada ini, kata dia. Mereka akan bertugas untuk membantu anggota kita dilapangan untuk mengantisipasi hal-hal yang idak diinginkan. Mereka dilengkapi dengan kenderaan penjinak bom (gegana) dan pasukan huruhara (PHH) kenderaan Barracuda.

Donny Damanik menyebutkan, hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) masih terjaga. Kita berharap, semua pasangan calon maupun tim sukses bias mengikuti aturan yang berlaku baik dalam melaksanakan kampanye ini maupun hingga pemilihan yang akan digelar 10 Oktober 2013 mendatang, katanya.

Pengamatan MedanBisnis dilapangan, Senin, saat rapat paripurna penyampaian visi dan misi cabup/ cawabup di gedung dewan jalan Sisingamangaraja Sidikalang, sejumlah personil gegagana Brimob Poldasu melakukan penjagaan ketat dengan menggunakan metal detector bagi semua orang yang akan masuk ke gedung dewan. Begitu juga diluar gedung DPRD, dua unit kenderaan yakni Babrracuda dan kenderaan penjinak BOM disiapkan diluar gedung.

Sementara sejumlah masyarakat, yang belum terbiasa melihat kenderaan khusus seperti Barracuda saat melintas dijalan utama jalan Sisingamaraja Sidikalang, terlihat sangat heran. Beberapa dari mereka mengatakan, seperti mau perang saja, berkata kepada teman disampingnya. (NDK)

Empat Pasang Cabup/Cawabup Dairi Sampaikan Visi dan Misi DAIRI - DPRD Kabupaten Dairi gelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian visi dan misi dan program calon bupati dan calon wakil bupati Dairi periode 2014-2014.

Paripurna istimewa tersebut, Senin (23/9) dipimpin ketua DPRD, Delphi Ujung, didampingi wakil ketua Benpa Hisar Nababan, Suparto Gultom serta para anggota DPRD. Turut hadir, pelaksana tugas bupati yang juga Sekda, Julius Gurning, Kapolres AKBP Donny Damanik, Kaejari Sidikalang, Pendi Sijabat, Ketua Pengadilan, Hery Suryawan, Dandim 0206, Letkol Inf Syawal Fahmi, Ketua KPUD, Verianto Sitohang dan Ketua Panwaslu, Hotmanita Capah.

Delphi Ujung dalam membuka rapat tersebut mengatakan, Paripurna ini telah diatur dalam UUD no 32 tahun 2004 maupun dalam peraturan pemerintah tentang penyampaian visi misi serta program calon kepala dan wakil kepala daerah. Dimana DPRD sebagai presentasi dari masyarakat perlu tahu visi, misi maupun program kerja yang akan ditawarkan

untuk pembangunan daerah ini lima tahun kedepan, sehingga dihari pertama tahapan kampanye ini ke empat pasang calon menyampaikan visi dan misi serta programnya supaya masyarakat tahu, sehingga pada Pilkada 10 Oktober 2013 nanti, masyarakat bisa menentukan pilihan mereka untuk memimpin kabupaten ini kedepan, ungkapnya.

Pasangan JOIN PAS nomor urut 1 KRA Johnny Sitohang Adinengoro-Irwansyah Pasi SH (incumbent), menyampaikan bahwa visi misi pasangan ini tidak berbeda dengan sebelumnya yang saat ini juga masih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati yaitu, mengatarkan masyarakat Dairi kearah yang lebih baik, dengan meningkatkan agribisnis yang berdaya saing. Dan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten itu, ada tiga sektor prioritas yakni pendidikan, pertanian dan kesehatan tanpa mengesampingkan sektor lain, tetapi diharapkan sektor yang lain itu diharapkan mampu menopang terwujudnya kesejahteraan masyarakat

VISI MISI - Empat Pasangan Cabup/Cawabup Kabupaten Dairi, kra Johnny Sitohang-Irwansyah Pasi, Passiona Sihombing-Insanuddin Lingga, Parlemen Sinaga-Reinfil Capah, Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga, foto bersama dengan Katua DPRD Delphi Masdiana Ujung usai penyampaian visi dan misi di gedung dewan. (KPK POS/NDK) Melalui konsep pilar pembangunan itu diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteran rakyat. Sebab, menurutnya, dengan mantapnya pendidikan, pertanian dan kesehatan, maka otomatis tercipta kesejahteraan rakyat, dan pemerintah harus sebagai pelayan bukan untuk dilayani.

Pasangan PALING OKE nomor 2,

Drs Passiona Sihombing-Insanuddin Lingga SSos, menawarkan visi dan misi mewujudkan Dairi baru, bangkit dan sehat. Baru maksudnya pemerintahan yang ada perlu dikoreksi serta penataan birokrasi serta peningkatan disiplin aparatur.

Bangkit dan sehat yaitu meningkatkan agribisnis, sebab Dairi

masyarakatnya 80 persen petani, sehingga semua komoditas pertanian harus ditingkatkan dengan menyediakan bibit serta sarana produksi yang memadai sebagai upaya peningkatan ekonomi petani. Pasangan PAREME no 3 Drs Parlemen Sinaga MM-Dr Reinfil Capah M Kes, mengusung visi misi bangkit bersama demi perubahan.

Perubahan yang dimaksudkan adalah adanya perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena tanpa itu pembangunan pasti akan berjalan ditempat.

Dikatakan, dari data statistik Sumut tahun 2008 Kabupaten Dairi menempati urutan 18 dari 33 kabupaten /kota, tetapi pada akhir tahun 2012 kabupaten ini turun ke peringkat 21 kabupaten/ kota di Sumut, itu artinya dalam lima tahun terakhir IPM tidak berhasil. Sehingga, pasangan ini berniat untuk meningkatkan itu jika terpilih supaya pembangunan kabupaten itu yang menuju kepada kesejahteraan masyarakat bias tercapai.

Sedangkan pasangan LUHUTMA DONGANTA no urut 4 Ir Luhut Matondang-Maradu Gading Lingga SH, mengusung visi misi mewujudkan masyarakat yang harmonis dengan menumbuh kembangkan moral sosial, meningkatkan pelayanan public serta perbaikan sarana infrasturktur untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

(NDK)

10

KPK POS E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

KRIMINAL

Usut Tuntas Pencurian Material Bangunan Rumah Sakit TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai mendesak pihak Kepolisian mengusut tuntas kasus tindak pidana pencurian material dan sejumlah material bangunan rumah sakit type C, di Jalan Kartini, Kel.Sijambi, Kec. Datuk Bandar, hingga kepenadah.

“Tidak hanya pencurinya yang harus ditindak, Polisi harus bisa mengungkap dan menangkap penadah barang-barang curian dari bangunan rumah sakit ini,” kata Wali Kota di lokasi bangunan tersebut, Rabu.

Menurut dia, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat. Sangat disesalkan jika ada pihakpihak yang sengaja meru-

sak dan mengambil keuntungan dari bangunan milik pemerintah yang fungsinya untuk kepentingan publik.

“Aksi pencurian yang dilakukan murni tindak pidana, meski pelakunya telah ditangkap tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Polisi harus jeli dan proaktif mengembangkan kasus ini sampai kepenadah barang curian tersebut,” tegas Thamrin Munthe.

Minggu lalu,sekitar jam 11.00 Wib personil Kepolisian menangkap tangan dua pemuda yang sedang membongkar peralatan dan fasilitas rumah sakit yang lokasinya berdampingan dengan Mapolsek Datuk Bandar. Dari tangan tersangka D (22) dan FM (17) petugas menyita barang bukti berupa 7 batang plat kosen aluminium.

(HER)

Tarif CPNS di Sungaipenuh Rp190 Juta SUNGAIPENUH - Sudah menjadi rahasia umum dan pembicaraan di kalangan masyarakat, dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah ada patokan tarif atau harga yang harus dipenuhi jika ingin lulus.

Terlebih lagi sistem rekrutmen CPNS belum memiliki regulasi yang ketat dan terbuka, sehingga tindak pidana suap sangat rawan terjadi. Sehungga dengan demikian warga yang memiliki kemampuan intelektual tinggi dirugikan.

Tak jarang isu berkembang di tengah masyarakat, bagi peserta yang ingin lulus CPNS di Kota Sungaipenuh, harus mengeluarkan uang banyak, jika tidak maka pupus sudah harapan jadi PNS. Informasi yang didapat LSM Pemuda Anti Korupsi setempat, tarif untuk perserta formasi kesehatan harus menyetor Rp150 juta. Sedangkan untuk peserta formasi umum S1 harus membayar hingga Rp200 juta.

Beberapa peserta tes CPNS, mengaku mereka didatangi oleh oknum-oknum yang berjanji bisa menjamin kelulusan, tetapi harus menyetor uang sebelum tes dilaksanakan.

"Kemarin ada seorang datang. Dia meminta uang Rp190 juta untuk formasi SI, dan dia menjamin bisa lulus CPNS,” kata orangtua peserta tes CPNS, yang tidak mau dituliskan namanya, Selasa.

Adanya dugaan jual beli jatah CPNS, membuat banyak tamatan perguruan tinggi di Kerinci yang enggan mengikuti tes CPNS, karena merasa sudah putus asa dengan kondisi saat ini. "Untuk apa ikut tes kalau hanya jadi peramai saja. Kan yang lulus sudah ada orangnya,”

kata Nurlaila, alumni perguruan tinggi di Kerinci.

Kepala BKD Kota Sungaipenuh Pusri Amsy, saat dikonfirmasi terkait isu tersebut, belum memberikan tanggapan. Sedangkan saat dihubungi via ponsel tidak aktif.

Kabid Mutasi dan Kepangkatan BKD Sungaipenuh, Sutriono, membantah isu tersebut. ”Itu tidak benar,” kata Sutriono, yang juga merupakan orang kepercayaan Pusri Amsy.

Ribuan Pelamar Pelamar yang memasukkan berkas lamaran melalui kantor Pos sudah mencapai ribuan. Manajer Pelayanan Kantor Pos Sungaipenuh Alficky Hidayat mengatakan untuk melayani pelamar CPNS, kantor Pos yang biasanya tutup sampai jam 16.00 WIB sore, diperpanjang hingga pukul 17.00 WIB sore. ”Ini tergantung banyak tidaknya pelamar yang memasukkan bahan,” katanya.

Selain itu, Kantor Pos Sungaipenuh juga menerima berkas lamaran melalui kantor Pos yang ada di kecamatan-Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci, seperti di Hiang, Semurup, Kayu Aro, dan kantor Pos kecamatan lainnya. ”Namun hanya sebagian kecil saja yang menyerahkan bahan melalui kantor Pos kecamatan. Selebihnya memilih mengantarkan surat langsung ke Kantor Pos Sungaipenuh.

Ini mungkin lantaran khawatir bahan mereka tidak sampai,” ungkapnya.

Batas akhir penyerahan berkas lamaran, tambahnya, yakni sampai Sabtu (28/9) cap pos pukul 16.00 WIB sore akhir pekan lalu. ”Kalau sudah lewat pukul 16.00 WIB sore, bahan tidak kita terima lagi,” pungkasnya. (BOY)

Tiga Indikasi Bakal Ada Bom Besar di Indonesia JAKARTA - Rentetan ledakan kecil yang terjadi belakangan ini dikhawatirkan sebagai indikasi akan ada bom besar. Sebab, beberapa saat sebelum ledakan bom besar di JW Marriot, Kuningan, 2009 lalu, juga terjadi kasus-kasus ledakan bom berkadar kecil di sejumlah tempat.

"IPW melihat ada tiga indikasi untuk gejala teror besar ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Jumat.

Pertama, 250 dinamit yang hilang akhir Juni lalu hingga kini tak jelas rimbanya. Kedua, tokoh teroris Poso, Santoso belum tertangkap. Sedangkan ketiga, kader-kader tokoh teroris

Solo almarhum Sigit Qurdowi yang melakukan bom bunuh diri di Polres Cirebon masih gentayangan.

"Polri perlu kerja keras lagi mengantisipasi semua ini," ungkap Neta.

Sebelumnya, Neta menjelaskan, ledakan di Cirendeu, Tangerang Selatan, merupakan ledakan keempat dalam tiga bulan terakhir sejak hilangnya 250 dinamit.

Tiga ledakan sebelumnya di Polsek Rajapolah Tasikmalaya. Pelaku menggunakan modus baru, yakni bom panci. Sedangkan dua ledakan lainya di Vihara Ekayana Kebon Jeruk, Jakarta dan di Pospol Laligawe, Semarang.

(IN/BBS)

SUMUT

Pencurian Kayu di Rawa Singkil Terus Berlanjut SINGKIL - Aktivitas pencurian kayu (ilegal loging) di kawasan konservasi Rawa Singkil, Aceh Singkil, hingga saat ini masih saja berlanjut. Deru suara mesin pemotong kayu (Chain Saw), sepertinya tidak akan pernah berhenti di kawasan yang sangat dilindungi ini.

Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap para pelaku, membuat laju pencurian kayu jadi semakin tak terkendali. Parahnya lagi, sebagaimana keterangan sumber KPK Pos di Aceh Singkil, mulusnya kegiatan ilegal loging ini juga tidak berjalan sendiri-sendiri.

Diduga, sejumlah oknum justru ikut menikmati uang haram dari hasil kegiatan ilegal tersebut. Sumber punya asumsi, selama sekian tahun, tidak (belum) ada satu pelaku pun yang dijadikan tersangka terkait dalam kasus ini. Padahal, kasus pencurian kayu di kawasan ini juga sudah berlangsung lama. Sumber juga menduga, kalau ulah segelintir oknum ini pula yang membuat aksi pencurian kayu di kawasan Rawa Singkil, semakin marak dan sistemik.

"Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, kalau maling kayu ini tidak bisa ditangkap. Apalagi, kegiatan ilegal tersebut sudah berbilang tahun," kata sumber, terkait pencurian kayu yang terjadi di Rawa Singkil.

Ironisnya lagi, personil

ILEGAL - Ratusan meter kubik kayu yang diduga dari hasil perambahan. (KPK POS/AZT POS/AZT)) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi-II Wilayah Aceh Singkil, yang seharusnya paling di depan dalam mengamankan kawasan ini dari penjarahan, justru terkesan mengelak dari rasa tanggung jawab. Alasan dari BKSDA setempat juga klasik, tidak punya anggaran untuk turun ke lokasi.

"Kita, tetap konsern menjaga kawasan itu. Bahkan, semua laporan warga dan juga temuan di lapangan sudah kita kirim ke pimpinan di Banda Aceh, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Pastinya, secara adminstrasi dan juga tanggung jawab, sudah kita lakukan.

Tapi kalau turun ke lokasi untuk melakukan razia,

tunggu dulu, sebab kita tidak punya anggaran untuk itu," jelas Sutikno, Kepala Sie-II BKSDA Singkil, kepada KPK Pos Rabu, pekan lalu.

Sayangnya, tidak semua warga menerima penjelasan maupun alasan pihak BKSDA tersebut. Sejumlah warga yang konsern terhadap keberadaan Rawa Singkil, menyatakan, yang terjadi saat ini justru akibat rendahnya rasa tanggung jawab aparatur setempat.

"Ketiadaan anggaran, tidak seharusnya bisa menghilangkan rasa tanggung jawab. Apalagi mereka digaji oleh negara untuk tugas itu, yang benar saja," sindir warga.

Sementara itu, hasil penelusuran yang dilakukan

Rumah Mantan Anggota Dewan Digerebek Saat Pesta Narkoba

BARANG BUKTI Kasat Reskrim AKP Fachrizal saat pemperlihatkan barang bukti hasil tangkapan.

(KPK POS/ HAH) RANTAUPRAPAT - Diduga asik pesta narkoba sambil bermain judi jenis kartu Song, 12 orang berhasil digaruk pihak petugas dari Mapolres Labuhanbatu, Minggu, sekira pukul 1.30 wib dini hari di jalan Pramuka, Rantauprapat.

Dari para tersangka, petugas mengamankan beberapa barang bukti. Diantaranya, 16,4 gram narkoba jenis sabu-sabu. Tiga unit boong alat penghisab sabu-sabu, dan 2 timbangan eletrix serta 4 Set kartu jenis joker.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Acham Fauzi Dalimunthe melalui Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Fachrizal mengakui penggerebakan dilakukan dari rumah tersangka Rikardo Barus di jalan Pramuka.

“Awalnya pihak Satreskrim Polres Labuhanbatu menerima informasi dari masyarakat di rumah RB kerap kali dijadikan tempat bermain judi kartu dan Togel.

Dari informasi itu lah kita

langsung turun ke lokasi dan berhasil menangkap 12 tersangka 8 pria 4 wanita,” bebernya.

“Saat diamankan, mereka sedang asyik bermain judi.

Dan kita temukan sabu seberat 16,84 gram berserak di lantai. Di kamar mandi dan di bawah pot bunga,” terangnya saat memperlihatkan barang bukti di ruang unit resum Mapolres Labuhanbatu.

Adapun nama-nama para tersangka yang dihimpun dari Mapolres Labuhanbatu, yakni Danir Alfin Rambe alias Alfin (29) warga Gang Sado No 10B, Padang Matinggi, Rantauprapat berstatus tenaga honorer di Pemda. Umarruddin alias Umar (27) warga jalan Glugur, Sirandorung, Rantauprapat.

Made Siregar (25) warga Desa Suka Makmur, Bilah Barat, Labuhanbatu. Ensor Sembiring alias Ensor (33), warga Gang Sado Kelurahan Padang Matinggi, Ran-

tauprapat.

Selain itu, Rikardo Barus, salah seorang mantan anggotan DPRD Labuhanbatu periode 2004-2009 (49) warga Jalan Pramuka No 4, Padang Matinggi, Kamel (42) warga Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X, Labura. Indra Syahputra alias Iin Gagap (33) warga jalan Nenas, Padang Bulan. Hendri Simangunsong, mantan petugas Sat Narkoba Polres Labuhanbatu (39) warga Gatot Subroto kelurahan Cendana, Rantauprapat.

Kemudian, Rina Br Sialoho (40), warga Jalan Pramuka kelurahan Padang Matinggi, Rantauprapat. Iren Br Ginting (43), warga Jalan Rantau Lama Kecamatan Rantau Selatan. Erni Susanti (38), Bidan PNS di RSUD Rantauprapat, warga Desa Aek Paing Tengah, Rantau Utara. Terakhir, Winda Gea (35), warga jalan Rantau Lama Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu. (HAH)

KPK Pos di dua lokasi pembalakan, memperlihatkan realita yang juga nyaris tidak berbeda jauh dari apa yang dijelaskan sumber. Aktivitas penebangan liar di dua lokasi jarahan masingmasing, di Desa Teluk Rumbia atau biasa juga disebut Lae Trap, Kecamatan Singkil dan juga Lae Bubu, di Kecamatan Kuala Baru, berjalan mulus. Hebatnya lagi, nuansa para pelaku kebal hukum, juga terasa kental di sini. Ratusan meter kubik kayu olahan dengan berbagai ukuran, terlihat dijejer di kiri kanan jalan rintisan yang terletak di pinggir hutan.

Sepintas, dan juga dapat dipastikan, para pelaku jelas tidak punya beban atau

harus merasa takut dari kegiatan yang mereka lakukan. Sayangnya, hingga berita ini dikirim, tidak ada satu orang pun yang diduga sebagai para pelaku untuk bisa dikonfirmasi. Ada kemungkinan, kedatangan media ke lokasi pembalakan liar tersebut juga sudah diketahui oleh para pelaku.

Yang pasti, saat wartawan KPK Pos tiba di dua titik lokasi, baik suara mesin Chain Saw maupun para pelaku tidak terlihat sama sekali. Padahal, sebagaimana laporan sumber KPK Pos di Singkil, dua hari sebelumnya suara hiruk-pikuk mesin pemotong kayu masih kerap terdengar dari kawasan ini.

(AZT)

Kapoldasu Didesak Benahi Personel Narkoba MEDAN - Puluhan warga Asahan dan Tanjung Balai yang tergabung dalam sejumlah aliansi, menuntut Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan untuk membenahi komitmen personel narkoba dalam memberantas narkoba dari para aparat serta mafia maupun pemakai narkoba yang telah merusak generasi bangsa.

Tuntutan ini disampaikan warga saat menggelar unjukrasa di halaman Mapolda Sumut, Kamis (26/9) siang.

Pasalnya, demikian warga dalam tuntutannya, banyak mafia bandar narkoba dan pemakai narkoba khususnya di kawasan Asahan dan Tanjung Balai tidak ditindak maupun ditangkap. Sehingga menimbulkan image di masyarakat, Ditres Narkoba Polda Sumut sengaja membiarkan hal itu terjadi dengan leluasa.

"Kapolda Sumut diminta untuk mengevaluasi jabatan Kasat Narkoba Polres Asahan dan Tanjung Balai karena dianggap membiarkan narkoba marak di wilayah tersebut,"ujar Koordinator aksi.

Pejabat tersebut dinilai tidak bertangung jawab terhadap kewibawaan institusi Polri, dan gagal dalam membenahi sistem atau personel narkoba baik di wilayah itu maupun Ditres Narkoba Polda Sumut karena terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, tambah koordinator aksi, Kurniawan, saat menggelar aksi.

Dikatakan Kurniawan, Kapolda Sumut juga diminta membongkar sindikat tangkap lepas (pemerasan) mencapai ratusan juta, dan menangkap serta memberhentikan oknum personil kepolisian di jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang mengosumsi narkoba berinisial II, In dan BR. Personil itu dianggap telah memanfaatkan jabatannya untuk mengintimidasi orang-orang (pelaku narkoba) demi memperkaya diri serta kelompok yang diduga telah terorganisir sejak lam dari pimpinan dan bawahan.

"Dan Kepolisian Daerah Sumatera harus mengambil sikap tegas dalam bentuk penegakan hukum terkait pemberitaan dan laporan terhadap oknum Polda Sumut yang melakukan pesta narkoba disalah satu hotel di Kisaran dan bersikap profesional dan transparan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus dugaan beredarnya foto saudara Indra, Ismi, Iwan yang mengkosumsi narkoba yang merupakan personil Polda Sumut," pungkasnya.

Sementara itu, AKP Apriani Siregar, petugas Sentral Pelayaanan Kepolisian Terpadu Polda Sumut yang menerima massa mengaku akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami akan menindaklanjuti dan mempelajari data-data yang diserahkan," jawabnya.

(FR)

11

KPK POS E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

PASCA PERAMPOKAN TOKO EMAS:

Polres Langkat Gelar Patroli Keamanan STABAT - Di ujung masa jabatannya sebagai Kapolres Langkat, AKBP L Erick Bhismo masih tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Bak seorang pembalap profesional, Erick Bhismo dengan mantap mengenderai sepeda motor trail kesukaannya memimpin langsung patroli keamanan dipusat keramaian Kota Stabat, Jum'at barubaru ini.

Operasi tersebut digelar dalam rangka menindak lanjuti himbauan Kapolda Sumut Irjen Pol Syarif Gunawan yang memerintahkan seluruh jajarannya agar meningkatkan patroli pengamanan serta pengawalan di sejumlah toko emas yang berada di daerah masingmasing.

Dibawah terik panas matahari, Erick yang didampingi Kapolsek Stabat, AKP Zulkarnaen dan beberapa personil petugas bersenjata lengkap terlihat keliling melakukan patroli keamanan dipusat keramaian Kota Stabat. Hal itu dilakukan guna meminimalisir tingkat kejahatan sehingga mampu menciptakan pelayanan prima keamanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Erick juga terlihat mengunjungi beberapa toko emas yang berada di Jl Perniagaan Kota Stabat, Langkat, untuk bertatap muka langsung dan menerima saran dari pemilik toko terkait pelayanan keamanan. Beberapa toko emas yang dikunjungi Erick mengaku sangat senang atas

KEAMANAN - Kapolres Langkat AKBP L Erick Bhismo sedang berdialog dengan pemilik toko emas di Stabat. (KPK POS/JUL) kunjungan tersebut dan berterima kasih sekali atas pelayanan dari pihak kepolisian yang menggelar patroli kemanan didaerah tersebut.

"Sejak kasus perampokan di toko emas beberapa hari yang lalu di Medan, kami memang selalu merasa was-was, takut kejadian serupa menimpa kami, sedikit-sedikit kalau ada suara kreta yang berhenti malam-malam didepan toko, kami langsung curiga, tapi sekarang mudah-mudahan enggak lagi

karena sudah di kawal sama polisi, " ucap Suwanto (45) pemilik Toko Emas Abadi Raya.

Disela-sela kegiatan patroli, Kapolres Langkat, AKBP L Erick Bhismo menjelaskan kalau patroli kemanan ini sengaja digelar untuk memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat luas, khususnya beberapa toko emas yang ada di Kabupaten Langkat. Ini dilakukan mengingat sebelumnya salah satu toko emas di Medan pernah menja-

di target perampokan.

"Kita berharap agar masyarakat mau membantu tugas pihak kepolisian untuk menciptakan keamanan yang kondusif dan beberapa pemilik toko emas juga sudah kita himbau agar lebih waspada dan cepat melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal-hal yang dianggap mencurigakan dan satu hal lagi jangan lupa memasang CCTV di toko miliknya, " jelas Kapolres. (JUL)

Garap Siswi SMP, Dukun Cabul Kembali Dilaporkan STABAT - Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sahril (70) dukun cabul terus bertambah. Jika sebelumnya Bunga (14) seorang siswi SMP yang tinggal di Pasar 4,5 Desa Tanjung Beringin, Kec.Hinai, Langkat resmi melaporkan Sahril ke Mapolres Langkat terkait kasus pelecehan seksual yang dialaminya, kini giliran Mawar (14) warga Dusun Cempaka, Desa Teluk Bakung, Kec.Tanjung Pura, Langkat.

Rekan Bunga yang juga masih berstatus pelajar SMP ikut membuat laporan pengaduan ke Mapolres Langkat, Kamis pecan lalu.

Dalam laporan pengaduannya dengan bukti nomor 479/IX/2013/SU/ LKT, korban mengaku memang pernah disetubuhi oleh pelaku di dalam rumahnya.

Sejak mencuatnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan Sahril (70) warga Dusun Paya Palas, Desa Paya Perupuk, Kec.Tanjung Pura, Langkat terhadap Bunga (14) salah seorang siswi SMP ternyata membuat keluarga teman-teman Bunga menjadi cemas, takut terjadi apaapa dengan anaknya. Termasuk salah satunya adalah keluarga Mawar (14).

Ditambah lagi, keluarga Mawar sudah terlebih dahulu mendapat kabar dari pihak sekolah kalau Mawar juga termasuk salah satu diantara beberapa Siswi SMP yang sering terlihat datang berkunjung ke rumah pelaku. Nah, setelah diintrogasi oleh keluarganya, Mawar pun terpaksa buka mulut dan mengaku kalau dirinya memang per-

nah disetubuhi oleh pelaku didalam rumah pelaku. "Aku pernah disetubuhi satu kali, usai pulang sekolah pada hari Kamis (29/8) sekira pukul 3 sore di dalam rumahnya," kata Mawar kepada petugas.

Ceritanya sendiri sama persis seperti pengakuan Bunga, rekannya sesama pelajar di salah satu SMP di Tanjung Pura. Usai pulang sekolah korban bersama teman-temannya memang suka berkunjung ke rumah pelaku dengan alasan tertentu. Setiap kali berkunjung korban dan teman-temannya memang selalu dimanjakan oleh pelaku dengan imbalan diberi uang jajan dan gratis memakai kreta milik pelaku.

Nah, di rumah tersebut Mawar mengaku pernah satu kali diajak pelaku berhubungan intim. Meskipun sudah berusaha menolak, namun pelaku tetap memaksa hingga akhirnya korban pasrah disetubuhi oleh pelaku. Sedangkan Bunga rekannya hanya mengaku kalau kemaluannya hanya digesek-gesek oleh pelaku alias laga ecek-ecek.

Pengakuan polos kedua siswi SMP itu memperkuat dugaan kalau

selama ini sudah banyak siswi SMP yang menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Ditambah konon kabar yang diperoleh dari cerita, sang dukun memang dikenal ganjen dan suka menggoda anak di bawah umur dikampungnya. Apalagi rumah kediaman pelaku berada didekat lokasi sekolah tempat siswisiswi SMP tersebut menimba ilmu pelajaran.

"Korbannya bukan anak saya aja, kalau tidak salah ada tujuh orang lagi teman-temannya yang mengalami kasus pelecehan seksual serupa dan ada juga yang sempat pernah hamil terus digugurkan, hanya saja mungkin mereka belum mau melaporkan kasus ini," ucap bapak kandung Bunga yang pernah mengobrol-ngobrol dengan wartawan saat bertemu di ruang SPK Mapolres Langkat.

Kanit PPA Polres Langkat, Aiptu Agus Ginting saat di konfirmasi membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut. Dijelaskan Kanit, sebelumnya pelaku sendiri memang sudah pernah dilaporkan dengan kasus serupa, yakni pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

"Iya, pelakunya sendiri sudah pernah kita panggil dan dimintai keterangannya terkait adanya laporan pengaduan seorang siswi SMP yang mengaku pernah mengalami pelecehan secara seksual,” jelas Kanit.

“Nah, karena sudah ada upaya per-

damaian dari kedua belah pihak dan juga jaminan serta permintaan dari keluarga pelaku agar pelaku diberi penangguhan, makanya sementara kita berlakukan penagguhan terhadap pelaku, meskipun begitu pelaku tetap akan kita proses sesuai hukum yang berlaku," jelas Kanit.

Masih menurut Kanit PPA, dengan adanya pengakuan dari salah satu siswi SMP yang kembali melaporkan pelaku dengan kasus yang sama, maka pihaknya akan segera menjemput paksa pelaku untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut.

"Kita akan segera panggil dia kembali dan kalau perlu akan kita lakukan jemput paksa terhadap pelaku agar dilakukan proses pemeriksaan, sedangkan korbannya sendiri Senin depan baru akan kita panggil untuk diambil keterangannya, " tegas Kanit.

Aiptu Agus Ginting sendiri menyayangkan sikap keluarga korban (Bunga) yang menghendaki perdamaian karena alasan tertentu.

Meskipun begitu pihaknya akan tetap bersikap profesioanl mengusut kasus tersebut hingga tuntas. " Mereka sudaha berdamai, tapi ujung-ujungnya yang enggak enak, makanya itu saya tekankan tetap akan bersikap profesional karena meskipun mereka sudah berdamai namun perkaranya tetap harus lanjut, " ucap Kanit PPA Polres Langkat Aiptu Agus Ginting. (JUL)

Lima Ruko Komplek Villa Harjosari II Dibongkar MEDAN - Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan membongkar 5 unit rumah toko (ruko) di Komplek Villa Harjosari II Jalan Garu II Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Senin. Pembongkaran dilakukan karena pemilik bangunan terbukti tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalam membangun kelima ruko tersebut.

Sebelum dilakukan pembongkaran, Kabid Pemberdayaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Dinas TRTB Kota Medan Drs Ali Tohar MSi didampingi Kasi Pengawasan Darwin mengaku telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan atas penyimpangan yang dilakukan.

“Tindakan pemilik bangunan terbukti melanggar Perda No.9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Atas pelanggaran tersebut, kita sudah memberikan surat peringatan tiga kali. Namun surat peringatan tidak ditanggapi sehingga dilakukan pembongkaran hari ini,” kata Ali Tohar.

Seperti biasa dalam melakukan pembongkaran, Dinas TRTB dibantu sejumlah petugas Satpol PP Kota Medan, pegawai Kelurahan

Harjosari I dan Kecamatan Medan Amplas dengan dukungan petugas Polsekta dan Koramil setempat. Proses pembongkaran berjalan lancar, sebab kelima unit bangunan dalam kondisi kosong dan pemilik bangunan tidak berupaya menghalangi maupun menggagalkan proses pembongkaran.

Dengan menggunakan martil besar, tim gabungan ini langsung membongkar dinding penyekat bangunan yang proses pembangunannya telah rampung 40 persen tersebut. Tanpa kesulitan sedikit pun dinding sekat berhasil dihancurkan. Setelah itu beberapa pegawai Dinas TRTB mendirikan plang tiang yang isinya menyatakan kelima bangunan ruko tidak memiliki SIMB. Sebelum meninggalkan lokasi, Ali Tohar dengan tegas minta kepada pemilik bangunan agar tidak melanjutkan proses pembangunan kelima unit ruko tersebut.

Termasuk, memperbaiki dinding sekat yang baru dibongkar. “Pembangunan baru dapat dilanjutkan apabila pemilik bangunan telah memiliki SIMB. Jika ini dilanggar, kita akan bongkar kembali,” tegasnya. (VIN)

Pengacara Leilim Ginting SH:

Pdt Parasian Sihotang Tempuh Jalur Hukum

Leilim Ginting SH TANAH KARO - Terkait persoalan yang dialami Pdt Parasian Sihotang melalui Kuasa Hukumnya Leilim Ginting SH yang beralamat kantor di Jalan Jamin Ginting No. 9 Kabanjahe, mengadukan Haposan Tampubolon di Polres Deliserdang Juli lalu.

Pengaduan ini dibuat, karena perbuatan Haposan dinilai telah melawan hukum pidana, dengan menguasai tanah beserta bangunan rumah di atasnya tanpa alas hak.

Menurut Leilim Ginting SH, kliennya Pdt Parasian Sihotang pada tahun 2009 membeli satu unit rumah di atas sebidang tanah berukuran 30 m x 4 m di Kampung Baru, Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam Deliserdang dari seorang Ibu Rasmina Br Sihotang dihadapan Notaris dengan tunai dan sekaligus.

Akan tetapi rumah ter-

sebut hingga saat ini tidak dapat dihuni, dikelola, dan dikuasai pembeli Pdt Parasian Sihotang. Pdt Parasian adalah, Gembala sidang pada salah satu gereja di Berastagi, Tanah Karo yang beralamat di Jalan Udara Berastagi. Hingga saat ini, rumah tersebut dikuasai, ditempati oleh Haposan Tampubolon dengan alasan bahwa tanah dan rumah itu adalah milik ayah Haposan Tampubolon berdalihkan semasa hidup ayahnya memiliki rumah itu dan dirinya sebagai ahli waris.

Ditambahkan Leilim Ginting, walaupun hal ini sudah diajukan secara pidana di Polres Deliserdang, namun prosesi secara hukum Perdata juga akan dimajukan. "Karena menyangkut benda kepemilikan dan pengosongan rumah atau eksekusi," ujar Leilim Ginting SH di ruang kerjanya baru-baru ini. (ST)

Penembak Anggota Polsek Langsa Ditangkap LANGSA - Wahyudin (35), penembak anggota Polsek Langsa Kota, Brigadir Syahri Rahmat, Senin malam, diringkus tim gabungan Polda Aceh, Polres Kota Langsa, dan Aceh Timur. Bandar sabu-sabu tersebut disergap di Gampong Bukit Selamat, Dusun Translop, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur sekitar pukul 23.00 WIB. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sepucuk senjata api revolver jenis SNW plus tiga peluru aktif dan tiga yang telah digunakan berkaliber 3,8 serta dua unit handphone.

Kabid Hurnas Polda Aceh, Kombes Pol Gustav Leo dan Direskrimum Kombes Pol Benny Gunawan SH MH menjelaskan, penangkapan Wahyudin dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB dipimpin Kasat Reskrim Polres Kota Langsa, AKP Muhammad Firdaus. "BB yang diamankan berupa senjata revolver yang digunakan pelaku saat

menembak anggota polisi ditemukan ditanam tidak jauh dari TKP atau sekitar 75 meter," kata Kombes Pol Gustav Leo, Selasa.

Menurutnya, tersangka selanjutnya akan diproses di Polda Aceh. Tetapi, untuk sinergitas dan lebih mendekatkan lokasi perkara itu penyidikan juga akan dibantu Polres Langsa. "Kemungkinan dalam penyidikan nanti kita juga akan melihat kemungkinan kasus lain yang dilakukan tersangka, selain penembakan, kepemilikan senjata api dan sebagainya," kata Gustav.

Ia menjelaskan, pelaku yang telah diketahui identitasnya itu berada di Gampong Bukit Selamat, Dusun Trans lop, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur.

Berbekal informasi tersebut tim gabungan pun bergerak cepat menuju ke lokasi. "Terkait motif serta motivasi pelaku melakukan penembakan terhadap anggota

kami nanti disampaikan setelah proses penyidikan," kata Gustav.

Kabid Humas Polda Aceh meyakini pelaku telah cukup profesional. Hal tersebut terlihat dari cara dia menempatkan senjata laras pendek miliknya itu.

Terkait semua keterangan yang disampaikan pelaku, menurut Gustav, menjadi bahan penyidikan dan pengembangan terhadap dugaan kasus lain yang kemungkinan melibatkan Wahyudin, termasuk asal sabu-sabu yang diakui didapatkan dari Medan akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian di sana.

Gustav menjelaskan, Brigadir Syahri Rahmat yang masih dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia, Medan, berdasarkan keterangan medis kemungkinan korban lumpuh, karena empedu dan ginjalnya rusak, sehingga harus diangkat.

Brigadir Syahri Rahmat ditem-

bak Kamis 19 September 2013 sekitar pukul 13.00 WIB. Korban ditembak oleh bandar sabu-sabu, Wahyudin (35) di Desa Labuhan Keude, Aceh Timur. Pelaku berhasil kabur dan menjadi buronan polisi.

Senpi dari Malaysia Kepada wartawan, Wahyudin mengaku beraksi tunggal menembak Brigadir Syahri Rahmat yang memergokinya mengedar sabu, Kamis 19 September 2013 sekira pukul 13.00 WIB. Pelaku mengaku senjata revolver jenis SNW plus 6 butir peluru itu dibawa pulang dari Malaysia via laut dan menurut Wahyuddin milik rekannya. Sementara untuk sabu-sabu yang diedarkan dia dapatkan dari Medan.

Namun, di dalam satu pernyataannya, pelaku yang juga berstatus DPO polisi Sumatera Utara sempat mengatakan bahwa bukan senjata revolver yang diamankan tersebut yang dia gunakan untuk

BARANG BUKTI - Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Gustav Leo (kanan) memperlihatkan barang bukti senjata api revolver jenis S&W dan tersangka penembak polisi, Wahyuddin (kiri) di Polda Aceh, Selasa lalu. (KPK POS/IST) menembak Brigadir Syahri Rah- ara ngawur dan plin-plan. Pun mat. Tetapi ketika ditanyakan apa demikian, dalam peragaannya ada jenis senjata lain atau keterli- saat menembak Brigadir Syahri batan para pelaku tambahan se- Rahmat, pelaku memperlihatkan lain dirinya, Wahyudin malah bic- dengan lincah. (YANTO)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

LIPSUS

Negeri Darurat Narkoba PEREDARAN narkotika dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan.

Pengungkapan hingga dijebloskan para penyalahguna barang haram ini ke penjara tak membuat pelaku lainnya jera.

BC: Seluruh Indonesia Rawan Narkoba DIRJEN Bea dan Cukai (BC) Kementerian Keuangan Agung Kuswandono menyatakan, pihaknya tidak lagi menjaga titik-titik tertentu masuknya narkoba ke Indonesia. Pasalnya, seluruh wilayah Indonesia kini dianggap rawan masuknya narkoba secara ilegal. "Seluruh Republik Indonesia ini jadi daerah rawan narkoba," tutur Agung.

Agung menyebutkan, sebelumnya Bea dan Cukai lebih banyak mengawasi kota besar dengan bandar udara besar sebagai jalur masuk narkoba.

Kini seluruh kota yang menjadi titik masuk barang atau orang asing masuk pengawasan. Misalnya Makassar, Yogyakarta, Solo, Entikong, perbatasan Timor Leste, Jayapura, dan sebagainya.

"Kami akhirnya tidak lagi menggunakan ini (peta daerah rawan narkoba) sebagai batasan valid," kata Agung. "Sekarang semua kita jadikan rawan supaya kita semua alert."

Narkoba marak masuk ke Indonesia, kata Agung, karena ada disparitas harga yang cukup besar di dalam

negeri dibandingkan di negara lain.

Di Afghanistan, kata Agung, harga salah satu jenis narkoba Rp200 juta per kilogram. "Itu yang saya dengar.

Di sini harganya bisa Rp2 miliar per kilogram. Ini mengapa narkoba marak sekali masuk ke Indonesia," jelas Agung.

Di dalam negeri, kata Agung, produsen narkoba sudah mulai beroperasi. Kini Indonesia tidak lagi menjadi pasar produk narkoba atau transit narkoba menuju pasar berikutnya. Ini muncul dari tangkapan berupa prekursor untuk membuat narkoba.

"Sekarang banyak clandestine di ruko-ruko tersembunyi memproduksi narkoba. Ini jadi tantangan baru.

Jadi yang diawasi Bea dan Cukai bukan hanya narkobanya, tapi prekursor," kata Agung.

Menurut data Bea dan Cukai, narkoba masuk dari luar negeri ke Indonesia lewat modus menyembunyikan. Misalnya dengan menelan, menyembunyikan di bantalan koper, hingga menyelipkan narkoba ke vagina. (TIM)

Wilayah Perbatasan Rentan Masuknya Narkoba BADAN Narkotika Nasional (BNN) menyatakan wilayah perbatasan sangat rentan terhadap masuknya narkoba. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus untuk pencegahannya. Pasalnya, masuknya narkoba dari jalur perbatasan sangat terbuka melalui sisi darat, udara maupun laut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaga ketat bandara perintis yang tidak terlalu ramai digunakan oleh penumpang dengan melakukan razia.

"Bandara perintis juga rawan penyelundupan narkoba dari luar negeri sehingga kami melakukan razia sehari penuh. Penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat bisa lebih waspada dengan melakukan upaya pencegahan masuknya barang haram itu melalui perbatasan," kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim Kombes Pol Maridup Samosir Pakpahan.

Ia mengatakan di Kaltim diperkirakan ada 97.000 orang yang mengkomsumsi narkoba, mulai dari dari yang coba-coba pakai, teratur pakai hingga pecandu, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). (TIM)

120 Km Garis Pantai Asahan Rawan Transaksi Narkoba SEKITAR 120 Km garis pantai Asahan rawan transaksi narkoba asal luar negeri, sehingga Polres Asahan meningkatkan kewaspadaan dengan patrol rutin untuk menekan masuknya barang haram di wilayah hukum Indonesia. Patroli rutin ditingkatkan di wilayah pesisir pantai Asahan, dalam mengatasi peredaran narkoba, teroris dan imigran gelap.

Seperti diketahui, wilayah pesisir Asahan menghadap ke laut lepas dan berbatasan dengan Malaysia. Namun sebagian garis pantai Asahan tidak bisa mendarat kapal.

Sehingga besar dugaan transaksi cenderung dilakukan di laut yang disambut oleh orang telah menunggu di titik tertentu dengan perahu kecil.

Masuknya Narkoba ke wilayah hukum Indonesia, baik melalui perairan Asahan dan lainnya, karena selain harga barang haram dari luar negeri cenderung lebih murah ketimbang harga dalam negeri sehingga masalah ini menjadi bisnis yang menguntungkan dalam pasar gelap. (TIM)

Negeri ini sudah bisa dibilang darurat Narkoba. Kenapa?. Soalnya, barang haram itu sudah ada disetiap kehidupan masyarakat. Tidak hanya kalangan tertentu, pejabat di negeri ini juga sudah banyak yang terlibat dalam jaringan narkoba.

Demikian juga beberapa oknum wakil rakyat ada yang ditangkap karena pesta Narkoba. Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga tak urung ada yang ditangkap karena menjadi pemakai, bahkan ada yang menjadi Bandar Narkoba.

Di kalangan remaja, tak ayal lagi. Di hampir semua sendi kehidupan masyarakat di negeri ini sudah terlibat dengan barang haram itu. Bahkan ironisnya, sipir Lapas yang diharapkan bisa menjadi benteng dalam memerangi peredaran narkoba, juga terlibat dalam memasarkan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Tak terbilang cukup banyak yang terlibat Narkoba. Bahkan, seperti pernah terungkap, ada oknum Perwira TNI AL dan di Kepolisian yang terlibat dalam penggunaan Narkoba.

Bukan itu saja, Narkoba juga sudah masuk desa. Contohnya, tak sedikit remaja yang berada di pedesaan saat ini kecanduan Narkoba. Tak terbantahkan, kalau disebut Negeri ini dalam keadaan darurat Narkoba.

Dihampir seluruh penjuru negeri, termasuk di Wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan, dikenal sebagai daerah yang rawan narkoba. Selain letaknya yang berdekatan dengan daerah produksi ganja, Aceh, aliran dan peredaran narkoba di daerah inipun terhitung marak. Apalagi dalam sejumlah kasus disinyalir melibatkan oknum aparat.

Beberapa waktu lalu, seorang perwira polisi di Sumatera Utara, ditangkap polisi setempat karena menyimpan sabusabu. Barang psikotropika yang disembunyikan oknum polisi ini beratnya tidak tanggung-tanggung yakni lebih dari 1 kg.

Sabu-sabu itu ditemukan polisi lainnya di kolong tempat tidur Rumah Sakit Pirngadi Medan, tempat okmun perwira itu dirawat karena sakit. Dari hasil pengembangan diketahui oknum perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi itu memiliki jaringan yang lengkap.

Lima orang yang diperkirakan yang menjadi anggota jaringannya juga ditangkap. Sementara itu barang bukti yang diperoleh dari jaringan itu berupa sabu-sabu seberat 1,7 kg, ratusan pil ekstasi dan seperangkat alat cetaknya.

Beberapa hari kemudian di Jalan Kumbang, Kapten Jamin, Medan, petugas kepolisian Kota Medan juga menangkap dua orang oknum tentara berpangkat prajurit yang kedapatan membawa ganja.

Ganja yang dibawanya 13 kg. Namun karena mereka ditangkap dalam keadaan berseragam tentu peristiwa itu sangat menghebohkan. Diduga oknum tentara itu sering membawa ganja yang dibawanya dengan motor dari Aceh.

Sementara itu, sebanyak 600 kg daun ganja yang didapat dari sebuah rumah kontrakan Jalan Cekatan, Medan. Dari penyelidikan petugas akhirnya menangkap DN dan 6 orang lain yang menanam ganja dan 7 orang yang bersindikat itu mengaku ganja 1/2 ton lebih itu akan diedarkan ke sekitar Medan, Sumatera Utara.

Di sebuah rumah di Jalan Brigjen Katamso Medan, dijadikan tempat pencetakan pil ekstasi digrebek petugas kepolisian Medan. Polisi menyita peralatan pil psikotropika dan ribuan pil ekstasi yang sudah dicetaknya. Pabrik ekstasi ini diyakini sebagai salah satu mata rantai pemasok narkoba di kota Medan.

Di kawasan Tanjung Morawa, Medan, petugas kepolisian setempat menangkap pemuda berusia 23 tahun yang diduga kuat sebagai pengedar putaw. Pemuda berinisial BI ditangkap petugas Polsek Tanjung Morawa saat berjalan disekitar 38 km dari tempat pengedaran putaw itu. Kalangan remaja di kawasan itu menjual belikan putaw dan sebagai tempat pengedaran putaw dan dikenal menjual putaw karena mendapat keuntungan yang lebih besar.

Para konsumen itu mengenalkan dengan pemberitahuan dari mulut ke mulut.

Lima kasus yang dipaparkan ini merupakan potret peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di kota Medan.

Narkoba di daerah ini dikabarkan ada yang diedarkan secara berkeliling. Pengedar kecil biasanya berkeliling menjual narkoba langsung kepada konsumen.

Para pengedar ini juga berkeliling diantara remaja dan pengguna narkoba dan memiliki operasi wilayah yang menjangkau di seluruh kelas konsumen dan seluruh pelosok kota.

Sementara pengedar agak besar yang mengedarkan ratusan kilo ganja, biasanya memasok kepada pengedar kecil.

Komplotan ini biasanya juga memasok narkoba antar jarak jauh seperti pulau atau antar kota. Kelompok inilah yang mendatangkan narkotika dan obat terlarang ke kota Medan atau memasok ke luar kota Medan.

Ditemukannya pabrik ekstasi di kota Medan membuktikan bahwa kota Medan berpotensi menjadi penyuplay narkoba yang besar. Tanpa penanganan yang ketat kota Medan bisa dijadikan tempat peredaran narkoba di kawasan barat Indonesia. (TIM)

73 Lokasi Rawan Peredaran Narkoba di Medan SEDIKITNYA terdapat 73 lokasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan dan sekitarnya yang berada di wilayah hukum Polresta Medan dan Polres Pelabuhan Belawan. Jumlah daerah rawan itu didapatkan dari BNN RI. Jumlah daerah rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba itu terdapat 13 wilayah polsek di jajaran Polresta Medan dan Polres Pelabuhan Belawan.

Di wilayah Polsek Hamparan Perak yang bertugas di Kecamatan Hamparak Perak yang memiliki penduduk 97.039 jiwa terdapat dua lokasi rawan yakni : Jalan Kelambir V dengan narkoba jenis ganja dan sabusabu serta Desa Klumpang dengan narkoba jenis ganja.

Di wilayah Polsek Medan Timur yang mencakup Kecamatan Medan Timur dan Medan Perjuangan dengan penduduk sebanyak 206.996 jiwa, terdapat sembilan lokasi rawan yakni : Jalan Krakatau (sabusabu), Jalan Mesjid Taufik (ganja dan sabu-sabu), Jalan M Yakub (ganja), dan Jalan HM Yamin (sabu-sabu dan ekstasi).

Jalan Sutomo (sabu-sabu), Jalan Cemara (ganja), Jalan Veteran (ganja) Jalan Sei Kera (sabu-sabu dan ekstasi), dan Jalan Sentosa Baru (sabu-sabu).

Polsek Medan Sunggal yang mencakup tiga kecamatan yak-

ni Kecamatan Medan Sunggal, Medan Selayang, dan Kecamatan Sunggal (Kabupaten Deli Serdang) dengan penduduk 385.

170 jiwa, terdapat enam lokasi rawan yakni : Jalan Binjai KM 8-15 (ganja dan sabu-sabu), Asrama Abdul Hamid (ganja, sabusabu, ekstasi), Jalan Sei Mencirim (ganja), Jalan Kelambir V Kampung Lalang (ganja, sabusabu, dan putau), Jalan Kamboja Helvetia (ganja), dan Jalan Sunggal (ganja dan sabu-sabu).

Setelah itu, Polsek Medan Baru yang menaungi tiga kecamatan yakni Medan Polonia, Medan Petisah, dan Medan Baru dengan penduduk 154.430 jiwa memiliki lokasi rawan yang cukup banyak yakni : Polonia (heroin, sabu-sabu, dan ekstasi), Jalan Jamin Ginting (ganja dan sabu-sabu), dan Jalan Intisari (sabu-sabu dan ekstasi). Jalan

Juanda (sabu-sabu dan ekstasi), Jalan Iskandar Muda (sabusabu dan ekstasi), Jalan Polonia (sabu-sabu dan putau), dan Jalan Pemuda (ekstasi), Jalan Gatot Subroto (ganja), Jalan Gajah Mada (sabu-sabu), Jalan Mongonsidi (ganja), Jalan Wajir (ekstasi), dan Jalan Pegadaian (ekstasi).

Di wilayah Polsek Medan Labuhan yang mencakup empat kecamatan yakni Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Labuhan Deli dengan penduduk 399.647 jiwa memiliki empat daerah rawan yakni : Jalan Marelan Lororng 36 (sabu-sabu dan ganja), Jalan Medan-Belawan (sabu-sabu dan ganja), Jalan Yong Panah Hijau (sabu-sabu dan ganja), Jalan Pasar 3, Pasar 4, dan Pasar 9 Marelan (sabu-sabu).

Di wilayah hukum Polsek

Belawan yang mengamankan Kecamatan Medan Belawan dengan penduduk 92.755 jiwa terdapat dua lokasi rawan yakni : Jalan Medan-Belawan (sabu-sabu dan ganja), serta kawasan Gabion (ganja).

Sedangkan di wilayah Polsek Pancur Batu yang bertugas untuk Kecamatan Pancur Batu dan Sibolangit dengan penduduk 89.830 jiwa memiliki tiga lokasi rawan yakni : Jalan Jamin Ginting (sabu-sabu), kawasan lapangan golf Pancur Batu, dan Jalan Bandar Baru (ganja).

Polsek Percut Sei Tuan yang menaungi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Medan Tembung memiliki delapan lokasi rawan yakni : Jalan Letda Sujono (ganja dan sabu-sabu), Jalan Aksara (ganja dan sabu-sabu), Jalan Pancing (ganja), Jalan Mandala dan kawasan Perumnas Mandala (ganja dan sabusabu), Jalan Pancasila (ganja), Jalan Benteng Hilir (ganja), Jalan Panglima Denai (ganja), dan Jalan Tangguk Bongkar (ganja).

Di Polsek Medan Barat yang mencakup Kecamatan Medan Barat dan Medan Helvetia terdapat empat lokasi rawan yakni : Jalan Krakatau (sabu-sabu), Jalan Yos Sudarso (ekstasi dan sabu-sabu), Jalan Bilal (sabusabu dan ekstasi), dan Jalan Blugur By Pass (sabu-sabu).

Selanjutnya, Polsek Medan Area yang menaungi Kecama-

TKI Rawan Dimanfaatkan Sindikat Narkoba KEPALA Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mengatakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri rawan dimanfaatkan sindikat narkoba untuk membawa barang terlarang ke dalam negeri.

Anang mengatakan, bahwa TKI dan pelajar di Malaysia harus waspada agar tidak digunakan oleh sindikat internasional. "Berhati-hati terhadap orang yang menitipkan koper," kata dia.

Sindikat narkoba diindikasikan memanfaatkan TKI dengan menitipkan koper berisi barang terlarang dengan menjanjikan upah besar.

BNN juga terus menjalin koordinasi dengan aparat Negara Jiran untuk mengantisipasi dan mencegah penyelundupan narkotika ke Indonesia.

Sementara itu, Kota Batam menjadi pintu masuk utama penyelundupan narkoba dari luar negeri ke daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan beberapa sindikat narkotika yang sudah diungkap BNN, kata dia, Batam adalah pintu masuk narkotika terbesar. Meski secara persentase masih di bawah 50 persen.

Lokasi Batam yang strategis dekat dengan beberapa ne-

gara tetangga menyebabkan daerah itu menjadi pintu masuk utama barang haram. "Di Batam banyak pelabuhan tradisional yang menjadi pintu," kata dia.

Selain di Batam, di Malaysia pun banyak pelabuhan rakyat yang tidak terawasi, sehingga lalu lintas barang haram relatif sering.

Apalagi, berdasarkan hasil penelitian Pusditkes UI, 80 persen narkotika masuk ke wilayah Indonesia melalui laut.

"Apa itu melalui kontainer, nelayan atau kapal penumpang.

Kami pernah sekali tertangkap

jumlah besar," kata dia.

TKI rawan dijadikan kurir narkoba jika tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup.

Gaji yang minim dan tidak betah bekerja di dalam tekanan, menjadi sebab kebanyakan TKI terbujuk menjadi bagian dari perdagangan narkoba dan manusia.

Bisnis narkotika yang menguntungkan di Indonesia, sering dimanfaatkan bandar-bandar narkoba merekrut TKI. Imingiming imbalan besar merupakan modus yang kerap digunakan para bandar untuk mem-

tan Medan Area dan Medan Denai memiliki delapan lokasi rawan yakni : Jalan Panglima Denai (ganja), Jalan Sutomo (sabu-sabu), Jalan Kumango (ekstasi), Jalan Thamrin (ekstasi), Jalan Sukaria (ganja), Jalan Asia (sabu-sabu dan ekstasi), Jalan Bromo (ganja dan sabusabu), dan Pasar Merah (ganja).

Adapun di wilayah Polsek Medan Kota yang menaungi Kecamatan Medan Kota dan Medan Maimun juga memiliki daerah rawan peredaran narkoba yang cukup banyak yakni : Jalan Amaliun (ganja), Jalan Seksama (ganja), Jalan HM Joni (ganja, dan sabu-sabu), serta Jalan Pusat Pasar (sabu-sabu dan ekstasi). Jalan Turi (ganja), Jalan Sisingamangaraja (ganja dan sabu-sabu), Jalan Utama (ganja), Jalan Ismailiyah (ganja), Jalan Medan Area (ganja dan sabu-sabu), Jalan Brigjen Katamso (ganja, sabu-sabu, dan ekstasi), Jalan Puri (ganja) dan Jalan Air Bersih (ganja).

Di wilayah Polsek Patumbak yang mencakup Kecamatan Patumbak dan Medan Amplas terdapat dua lokasi rawan yakni : Jalan Pertahanan dan Jalan Karya Wisata Patumbak.

Sedangkan di wilayah Polsek Delitua yang menaungi Kecamatan Medan Johor, Medan Tuntungan, dan Delitua memiliki kerawanan dalam peredaran gelap narkoba di kawasan Kampung Baru Deli Tua. (TIM)

bujuk TKI. "Yang terpenting bagi TKI adalah kesiapan mental dan kesiapan fisik, mengingat bekerja di luar negeri. Butuh tenaga ekstra dan pengetahuan yang matang," ujar Tim Polwan Mabes Polri, saat memberikan penyuluhan bahaya narkoba, HIV, dan perdagangan manusia.

Ditambahkan dia, pengetahuan tentang hal tersebut juga perlu dipahami oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyaluran TKI ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum bagi TKI, terutama kasus jaringan narkoba internasional.

(TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

149 Calhaj Asal Tebingtinggi dan 135 Asal Sergai Dilepas

Pemko Tebingtinggi Masuki Komunitas Digital TEBINGTINGGI – Pemko Tebingtinggi pada tahun 2014 merencanakan membangun Jaringan dengan menggunakan kabel FO antar SKPD dan dengan Bandwidth Internet. Jaringan ini menjangkau seluruh wilayah di Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi yang dapat diakses secara gratis. Juga penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (EProject) yang memungkinkan Walikota untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran di seluruh Dinas dan Instansi di Kota Tebing Tinggi secara berkala.

Jaringan internet ini dibangun untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Tujuannya guna meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dan pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha Saat ini seluruh dinas instansi di Pemko Tebingtinggi sudah terkoneksi dengan internet dengan server yang berada di sekretariat kantor walikota Tebingtinggi. Informasi ten-

tang peluang dan investasi daerah serta perkembangan pembangunan kota dapat di akses di www.tebingtinggikota.go.id. Di website ini selain dapat mengikuti perkembangan kota Tebingtinggi, masyarakat juga dapat berinteraksi dengan kepala daerah melalui program Hallo Walikota untuk menyampaikan keluhan, saran dan masukan kepada pemko Tebingtinggi.

Dua buah mobil Mplik siap memberikan kemudahan akses internet gratis bagi mahasiswa dan pelajar-pelajar di sekolah pada saat jam istirahat. Sedangkan bagi masyarakat umum dapat mengakses internet gratis di lapangan merdeka di pusat kota Tebingtinggi. Di Tebingtinggi saat ini telah dilaksanakan penerimaan siswa baru secara on line, tender secara on line dan juga kepengurusan perijinan secara on line.Juga sedang dipersiapkan Draft Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang mempersiapkan Kota Tebingtinggi memasuki Komunitas Digital.

(RS)

Kejurkot Bola Voli II Piala Walikota Tebingtinggi

PIAL PIALAA BERGILIR - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Ketua Umum KONI Tebingtinggi HM Danile Sultan SE menyerahkan piala bergilir kepada Ketua PBVSI Tebingtinggi Riswandi SE pada pembukaanKejurkot Bola Volli II antar club se Kota Tebingtinggi. (KPK POS/RS) TEBINGTINGGI - Kejuaraan Kota (Kejurkot) Bola Volli II memperebutklan piala Walikota dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tebingtinggi tahun 2013 secara resmi dibuka Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Ketua Umum Koni HM Daniel Sultan SE di Gedung Olahraga Asber Nasution Jalan Gunung Leuser Tebingtinggi, Rabu.

Kejuaraan Kota Bola Volli antar club yang diikuti oleh 21 tim terdiri dari 14 Tim Putra dan 7 Tim Putri yang ada di Kota Tebingtinggi tersebut akan berlangsung hingga 4 Oktober 2013. Pembukaan ditandai dengan peniupan terompet serta penyerahan piala bergilir Walikota dan Ketua Umum KONI Tebingtinggi kepada mewakili Ketua Pengkot PBVSI Kota Tebingtinggi Riswandi SE. Ketua Panitia Kejurkot Voli H Parsaulian Siregar dalam laporannya menyampaikan, terjadi peningkatan hampir 100 persen jumlah peserta yang

mengikuti kejuaraan voli tahun 2013 ini. “Dengan meningkatnya jumlah peserta club voli yang mengikuti kejuaraan pada tahun ini menunjukkan olahraga voli mulai memasyarakat di kota tercinta ini, di mana pada tahun 2012 lalu sebanyak 11 club dan tahun ini bertambah menjadi 21 club, hal ini tentunya menambah gairah berolahraga bagi kita semua,” ujarnya.

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dalam sambutannya menyampaikan, bola voli merupakan olahraga tim jadi para pemainnya harus kompak.

“Dalam olahraga tim harus kompak dan jangan saling menyalahkan, kalau ada kawan yang salah harus diingatkan, tidak ada ‘hero’ (pahlawan) dalam olahraga voli, sebab semua pemain adalah sama dan saling mendukung, tetap jaga stamina selama bertanding karena dalam pertandingan voli membutuhkan waktu yang cukup lama,” pesan Umar Zunaidi Hasibuan.

(RS)

Kader PKK Dituntut Pahami 10 Program Pokok TEBINGTINGGI - Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tebingtinggi Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi Hasibuan mengingatkan para pengurus dan kader Tim Penggerak PKK baik ditingkat Kota, Kecamatan mau pun Kelurahan agar memahami tugas 10 Program Pokok PKK hasil Rakernas VII Tahun 2010 di Jakarta.

“Keaktifan para kader PKK akan sangat menentukan keberhasilan gerakan PKK di daerahnya masingmasing, ibu-ibu pengurus PKK kecamatan harus selalu turun ke PKK kelurahan untuk memantau sejauh mana 10 Program Pokok PKK telah dapat dilaksanakan,” demikian disampaikan Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi pada acara Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluh PKK (LP3-

SUMUT / ACEH

PKK) se Kota Tebingtinggi, Kamis, di gedung Hj Sawiyah Nasution Kota Tebingtinggi.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan tersebut sangat penting diikuti oleh para pengurus dan kader PKK karena terkait kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional yang tahun ini diadakan ditingkat provinsi pada 1 Mei 2013 di Kabupaten Batubara.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana LP3PKK Tebingtinggi Ny Hj Aisyah Hafiz Hasibuan menyampaikan, kegiatan Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluh PKK (LP3PKK) se Kota Tebingtinggi itu diikuti oleh 265 peserta yang terdiri dari TP PKK Kota 25 orang, PKK Kecamatan 30 orang serta PKK Kelurahan 210 orang. (RS)

TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan melepas 149 jemaah calon haji (calhaj) asal Kota Tebingtinggi, Jumat, di Anjungan Sri Mersing Lapangan Merdeka Jalan Sutomo kota setempat.

Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan empat pesan kepada jamaah calon haji, yakni agar jamaah tetap menjaga kesehatan, menjaga harkat dan martabat Indonesia, serta menjaga disiplin dan tertib.

“Meskipun kondisi kesehatan prima tetapi tetap perlu memeriksakan kesehatan agar tidak ada hambatan dalam menjalankan ibadah haji. Pesan saya yang terakhir agar jamaah calon haji mendoakan Kota Tebingtinggi tetap aman dan kondusif,” imbuhnya.

Sebaliknya, lanjut Umar Hasibuan, masyarakat Kota Tebingtinggi juga diminta agar mendoakan seluruh jamaah calon haji selamat dan sehat wal’afiat serta dapat memperoleh haji mabrur sekembalinya ke tanah air. ”Mari kita bersama-sama mendoakan jemaah dhuyufurrahman ini agar selalu diberi kesehatan oleh Allah dan bisa melaksanakan semua rukun-rukun haji agar menjadi haji yang mabrur,” pesan Umar Zunaidi Hasibuan.

Sementara Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Tebingtinggi Drs H Hasful Huznain SH menyampaikan, jumlah jemaah Calon Haji Kota Tebingtinggi tahun 1434

LEP AS CCALHAJ ALHAJ - Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi didampingi para pejabat Pemkab Sergai secara resmi melepas 135 jamaah calon haji LEPAS Kabupaten Sergai.

Hijriyah yang seharusnya berjumlah 169 terjadi pengurangan kuota karena pembangunan di Masjidil Haram Mekkah sehingga menjadi 149 orang.

“Jemaah calon haji asal Kota Tebingtinggi tergabung dalam kelompok terbang 10 bersama para jemaah dari Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar dan Kota Medan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman

yang diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi secara resmi melepas 135 jamaah caloh haji (calhaj) yang tergabung dalam kloter 11 tahun 1434 Hijriyah di gedung Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Sabtu.

Calhaj yang diberangkatkan dari Sergai menuju Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan menurut Kakan Kemenang Sergai H. David Saragih S.Ag, MH awalnya berjumlah

138 orang, tetapi menjadi 135 orang karena 3 orang calhaj masih dalam keadaan sakit. Diusahakan ketiga calhaj ini akan diberangkatkan pada kloter 15 dan insyaallah bergabung pada kloter 11 di tanah suci nantinya. Calhaj Kabupaten Sergai pada Minggu (22/9) sekitar pukul 23.45 diberangkat dari Bandara Kuala Namu Internasional (KNIA) menuju tanah suci Mekah, jelas Kakan Kemenag.

(RS/ARM)

Sejumlah Pembangunan di Asahan Terganggu TEBINGTINGGI - Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengukuhkan kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Tebingtinggi periode 2013-2018, Rabu, di Gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo kota setempat.

Acara pengukuhan dihadiri Kepala BIN Daerah Sumut Brigjen Cucu Sumantri, Ketua FKMD Sumut, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Dandim 0204 Letkol Saiful Ginanjar Mukti, Kajari Olopan Nainggolan SH MH, Wakapolres Letkol Zahrie, Ketua FKUB para pimpinan SKPD, Camat dan Kepling se Kota Tebingtinggi.

Walikota Tebingtinggi dalam arahannya mengatakan bahwa negara kita bukanlah negara

imperialis, tetapi Pancasila yang sangat berbeda dengan negaranegara liberal, sosialis dan anti komunis. “Adanya kesalah pahaman yang timbul berakibat ketidakpuasaan terhadap masalah pemerintahan, sering diwujudkan oleh masyarakat melalui aksi atau kegiatan,” ujar walikota.

Padahal, lanjut Walikota, harus dapat dimengerti dan di pahami oleh masyarakat bahwa pemerintah saat ini sudah sangat mengerti dan peduli kepada masyarakatnya yang miskin. Hal itu terbukti dengan banyaknya program yang langsung diterima seperti jamkesmas gratis, makanan bayi gratis melalui pos yandu, raskin, BLSM, rumah tidak layak huni dan bea siswa miskin.

“Walaupun kita akui masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih dalam perbaikan dan tahap program,” tegasnya.

Ditambahkan juga bahwa adanya ancaman dari idiologi

perlu diwaspadai dan ditangkal agar tidak berkembang.

“Marilah kita menjaga lingkungan kita, yang dimulai dari ketahanan rumah tangga masing-masing yang hal ini menjadi dasar bagi ketahanan nasional.

Kedepan diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat dalam setiap adanya gejalagejala di masyarakat yang dapat meresahkan diri keluarga dan masyarakat,” imbuh walikota.

Dengan adanya FKDM di Kota Tebingtinggi, diharapkan dapat menjadi penampung data dan informasi di msyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul sehingga dapat diatasi secara dini, kata Walikota.

Sementara Kepala BIN Daerah Sumut Brigjen Cucu Sumantri, mengatakan bahwa latar belakang dibentuknya FKDM di daerah adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendeteksi permasalahan di daerah. (RS)

Dewan Pendidikan Langkat Dilantik STABAT – Sebanyak 13 orang pengurus dewan pendidikan Kabupaten Langkat periode 2013-2018 di dilantik, di Serambi Jentera Malay, Rabu.

Pengurus dewan pendidikan ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi dengan Ketua Awaluddin Syah dan Miskun sebagai Sekretaris.

Kadis Dikjar H Sujarno sampaikan dewan pendidikan ber-

peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dalam penentuan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Dewan juga dapat menjadi mediator antara Pemerintah, DPRD dan masyarakat,” urai Sujarno.

Sementara Ketua terpilih Awaluddin Syah menyatakan siap bekerjasama dengan Dikjar berupaya terus memajukan pen-

didikan di Langkat dan meminta kepada para pengurus untuk dapat mematuhi 4 hal yang ada pada dewan pendidikan yakni disiplin, kesabaran, amal dan keikhlasan.

Hadir beberapa Kepala SKPD, KUPT Dikjar se Kab. Langkat, sejumlah Kepala sekolah dan guru serta undangan lainnya.

(JUL)

31 Sekolah di Tebing Tinggi Ikuti LPI TEBINGTINGGI - Sebanyak 31 sekolah masing-masing tingkat SMP 15 sekolah dan SMA/SMK 16 sekolah di Kota Tebingtinggi mengikuti kejuaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) memperebutkan piala Walikota Tebingtinggi di mulai 24 September hingga 24 Oktober 2013 di Lapangan Sepak Bola Brimob Detasmen B Jalan Ahmad Yani Kota Tebingtinggi.

Turut hadir Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Kapolres Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom Sik, Kepala Dinas Pendidikan Drs H Pardamean Siregar, Ketua DPRD H Syahrial Malik, Pimcab Bank Sumut H Khairil Anwar SE serta Ketua KONI Tebingtinggi HM Daniel Sultan SE. Kapolresta Tebingtinggi AKBP H Enggar Pareanom Sik saat membuka kejuaraan sepak bola tingkat pelajar itu mengharapkan kepada seluruh kesebelasan dari sekolah yang bertanding bisa menjaga semangat persaudaraan dan sporvitas tinggi sesama pemain dalam pertandingan.

“Kepada kesebelasan jangan saling tawuran karena merasa kalah dalam bertanding. Jadilah kamu atlit-atlit yang bisa menjunjung tinggi semangat olahraga,” bilang Kapolres.

Dalam kegiatan itu, diharapkan bisa lahir bibit-bibit altlit sepak bola baru yang nantinya bisa mengharumkan nama Kota Tebingtinggi dikancah nasional dan internasional. Kepada guru olahraga di sekolah-sekolah agar terus membina anak didiknya dalam menyemangatkan dan mengolahragakan para pelajar untuk mencintai olahraga.(RS)

Baznas Langkat dan Warga Bedah Rumah

BEDAH RUMAH - Ketua Baznas Langkat, Camat Secanggang, Laskar Hangtuah serta warga, foto bersama usai melakukan bedah rumah.(KPK POS/DAI)

SECANGGANG - Untuk yang kesekian kalinya Baznas Langkat melaksanakan bedah rumah. Kali ini giliran keluarga Samsul Rizal warga lingkungan II kelurahan Hinai Kiri kecamatan Secanggang Langkat. Rumah Samsul kini sudah layak untuk tempat tinggal.

Bedah rumah dilaksanakan bersama Baznas Langkat bersama Laskar Hangtuah serta warga secara bergotong royong, Sabtu.

Terlihat dalam kegiatan bedah rumah, Ketua Baznas Langkat Drs. Sukyar Mulianto, Camat Secanggang Ibnu Hajar, serta Kepala Kelurahan Hinai Kiri Dalori. Secara gotong royong warga membantu pelaksanaan bedah rumah yang dana dari bedah rumah tersebut berasal dari Baznas Langkat.

Rumah Samsul Rizal awalnya memang tidak layak untuk dihuni karena terlihat atap serta dindingnya bocor, serta lantainya yang be-

lum disemen. Kehidupan Samsul memeng tergolong sangat miskin atas dasar itu Baznas Langkat melakukan bedah rumah. Masyarakat sekitarpun ikut berperan untuk membantu pelaksanaan bedah rumah karena warga juga tau kalau kehidupan Samsul sangat memperhatinkan.

“Saya sangat senang dengan adanya bedah rumah ini dan sangat berterima kasih kepada Baznas yang telah dapat membantu untuk memperbaiki rumah saya, sehingga keluarga saya bisa tidur dengan tenang dan tidak kebasahan lagi akibat atap yang bocor,” ujar Samsul.

Ketua Baznas Langkat tak lupa berpesan kepada warga masyarakat kecamatan Secanggang agar dapat sabar karena masih banyak lagi yang ingin mendapatkan bedah rumah.

(JUL/DAI)

15

KPK POS

SUMUT / ACEH / RIAU

ANEKA

E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

Anak Membutuhkan Kasih Sayang Sejak Dini TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai H.Thamrin Munthe mengatakan, anak merupakan harta paling berharga yang membutuhkan perhatian, kasih sayang dan pendidikan sejak masih berusia dini.

Ungkapan itu disampaikan pada acara pelantikan Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Tanjungbalai, di lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Selasa.

Dikatakan, anak sebagai

cikal bakal pemimpin masa depan harus mendapat kasih sayang orang tua maupun guru. Disamping itu, sejak dini anak harus diberi pendidikan yang baik.

“Orang tua, guru dan pemerintah wajib memperhatikan anak, kasih sayang dan pendidikan yang baik akan membentuk karakter anak.

Anak harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya,” kata Thamrin Munthe.

Dalam pertumbuhannya, sambung Wali Kota, anak

Konsumsi Makanan Bergizi Untuk Pertumbuhan Kesehatan BATUBARA - Mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi dan berimbang sangatlah penting dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan keluarga agar tercipta pertumbuhan kesehatan sehingga tercipta sumberdaya manusia yang berkwalitas.

Pemkab Batubara meminta kepada tim penggerak PKK, Darma Wanita, kelompok wanita tani sebagai penggerak terdepan untuk mensosialisasikan ke masyarakat, betapa pentingnya mengkonsumsi panganan beragam, bergizi dan berimbang. Hal ini dikatakan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, di Lima Puluh, Selasa.

Idealnya masyarakat agar membiasakan mengkonsumsi aneka makanan beragam, bergizi dan berimbang untuk kebutuhan sehari-hari sesuai potensi sumberdaya wilayah.

Kepada penyuluh lapangan agar dapat menyampaikan pengetahuan penyusunan menu pangan beragam, bergizi dan berimbang disetiap wilayah kerjanya sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berjaya. Masyarakat agar membiasakan keluarga mengkonsumsi makanan beragam, bergizi dan berimbang untuk kebutuhan sehari-hari, memasyarakatkan masakan khas daerah agar citranya terangkat sehingga dapat digemari didaerah kita sendiri.

Merobah pola makan yang biasa menjadi beragam, bergizi dan berimbang dapat meningkatkan prilaku hidup sehat, pungkasnya. (SAREL)

Lestarikan Hutan Demi Anak Cucu BATUBARA - Luas kawasan hutan 17.418.88 Ha hendaknya dapat dilestarikan demi untuk anak cucu kita dimasa depan. Pemilik lahan hendaknya dapat berpartisipasi membangun hutan Batubara. Kepada pemangku kekuasaan para Camat, kepala desa/lurah dalam pemberian surat keterangan tanah, sertifikat dan jenis lainnya tetap mengikutsertakan rekomendasi dinas kehutanan.

Demikian penegasan Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH.MM di Lima Puluh, Senin.

Hutan mangrove berfungsi menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari abrasi laut, menetralkan bahan-bahan limbah beracun, tempat berkembangnya biota laut, mencegah infiltrasi laut kedaratan. Warga negara yang baik harus berperan serta dan bertanggungjawab menata hutan agar bermanfaat tidak hanya untuk individu tetapi masyarakat umum, tandasnya.

(SAREL)

akan meniru apa yang ia dengar dan lihat didalam rumah tangga maupun lingkungan sekitarnya. Karena itu, seluruh elemen dituntut tanggungjawabnya untuk membimbing dan mengarahkan anak agar tidak mencontoh hal-hal yang buruk.

“Kehadiran HIMPAUDI di kota Tanjungbalai hendaknya membawa pengaruh baik, menjadi motivator bagi lembaga pendidikan anak usia dini dan masyarakat untuk mendidik anak agar berkaya dan mandiri sejak usia mereka

masih belia,” himbau Thamrin Munhe.

Pelantikan HIMPAUDI Kota Tanjungbalai 20122016 dilakukan Ketua HIMPAUDI Sumut Ny.Netty Arnita berdasarkan SK HIMPAUDI Sumut Nomor 47/ SK/PW. HIMPAUDI.SU/XI/ 2012 bertanggal 20 Nopember 2012. Pengurus yang dilantik yaitu Ketua Ny.Armaini Jannah yang tidak lain istri Wali Kota sendiri, Sekretrais Evi Yunida dan Bendahara Zuhainah.

(HER)

PS Sergai All Out di Kompetisi Divisi II PSSI

SERGAI - Menghadapi Kompetisi divisi II Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang digelar di Stadion Rumbai Pekanbaru yang dimulai 28 September, Persatuan Sepak Bola Serdang Bedagai (PS Sergai) bertekad all out untuk menampilkan performa terbaik dalam liga amatir ini.

Tekad itu dilontarkan para pemain, manajer maupun pelatih PS Sergai saat berpamitan dengan Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman di halaman Kantor Bupati di Sei Rampah, Rabu.

Pelepasan para pemain PS Sergai ini turut dihadiri Ketua PSSI Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten, Kadis Parbudpora Drs. Joni Walker Manik, para Kepala SKPD, Kepala Cabang Bank Sumut Sei Rampah, Ketua KONI Sergai, Dimas Sumantri Pemain Timnas U-19 yang berasal dari Kecamatan Sei Rampah Sergai, para pelatih dan official PS Sergai.

Bupati Sergai H. Soekirman saat melepas tim kebanggaan warga Tanah Bertuah Negeri Beradat itu dalam pengarahannya mengatakan setiap pemain “PS Sergai” harus memiliki semangat, kemauan dan motivasi yang tinggi untuk dapat mengukir prestasi dan jangan takut untuk menyandang nama besar.

Gunung setinggi apapun jika didaki akan sampai ke puncaknya. Demikian halnya dengan prestasi jika dikerjakan dengan kemauan kuat, tekad dan kerja keras akan tercapai pada akhirnya.

Hal yang terpenting untuk diingat menurut Bupati Soekirman adalah mengedepankan persahabatan, persaudaraan dan membangun kekuatan nasional dalam semangat sportivitas dalam mencapai prestasi.

Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi yang harmonis harus terus dibangun antara sesama

pemain, dengan pelatih dan para official lainnya.

Setiap pemain PS Sergai merupakan duta-duta sepakbola terbaik dari daerah ini yang mengemban nama baik daerah untuk dibawa kemana pun akan bertanding. Di samping itu, kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk berperan sebagai duta wisata untuk mempromosikan pariwisata daerah ini seperti wisata arung jeram, wisata bahari maupun wisata kuliner yang kita miliki, ungkap Bupati Sergai.

Mengakhiri arahannya, Bupati Soekirman mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh tim PS Sergai dan mengiringi keberangkatan rombongan ini dengan doa dari pemerintah dan seluruh masyarakat daerah ini. Semoga bisa menorehkan prestasi sebagai atlet-atlet terbaik sampai kepada tingkat nasional dan pemain profesional, harap H. Soekirman.

Sebelumnya Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi selaku Ketua Umum PSSI Sergai ditempat yang sama mengatakan bahwa setiap pemain PS Sergai harus menanamkan tekad yang bulat dalam diri masing-masing sebagai pemenang dalam pertandingan sehingga dapat mengukir prestasi yang gemilang di arena pertandingan.

Putra-putri Sergai berpotensi untuk berprestasi, seperti halnya Dimas Sumantri yang merupakan putra asli daerah ini yang merupakan salah satu pemain nasional dalam tim U-19 yang baru-baru ini memenangkan piala AFF untuk Indonesia pertama kalinya. Oleh karenanya, pemain-pemain dari daerah ini harus terus berpacu dan menanamkan kecintaan terhadap daerah dalam berprestasi, himbau Haris Fadillah.

(ARM)

Thamrin Munthe : Sedimentasi Ganggu Pelayaran TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai H Thamrin Munthe mengatakan, tingginya sedimentasi di Sungai Asahan mengganggu alur pelayaran menuju Selat Malaka, sehingga menghambat kemajuan pembangunan ekonomi khususnya pada perdagangan, industri dan pelabuhan.

Ungkapan itu disampaikan Wali Kota didampingi Kadis PU Ramadhani Purba, Asisten II H.Husinuddin dan Kabag Humas Darul Yana Siregar usai melakukan monitoring ke pelabuhan Teluk Nibung, jalan lingkar utara dan bangunan Rumah Sakit type C di Jalan Kartini, Kel.Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Rabu.

“Meski tahun lalu pemerintah pusat sudah melakukan pengerukan, hasilnya belum menggembirakan. Kapal angkutan bertonase besar masih kesulitan untuk keluar masuk, menyebabkan arus perekonomian melalui jasa transportasi air masih terganggu,” katanya.

Dijelaskan, hasil penelitian dan kajian Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang sedimentasi pasir di perairan Sungai Asahan dan pelabuhan, tingkat sedimentasinya sangat tinggi.

“Sehingga masih perlu dilakukan pengerukan mencapai 10 juta meter kubik,” tambahnya.

Untuk melanjutkan pengerukan, sambung Thamrin Munthe, Pemkot Tanjungbalai masih mengharapkan dukungan pemerintah pusat, kerena dampak ekonomis dari pengerukan antara lain, meminimalisir sedimentasi dibagian hilir sungai yang menjadi “urat nadi” alur pelayaran bagi Pelabuhan Teluk Nibung.

“Tujuan pengerukan untuk menopang intensitas arus pelayaran menuju negara jiran Malaysia atau sebaliknya, dan mengembalikan kejayaan Tanjungbalai sebagai kota pelabuhan dan perdagangan,” ujar Wali Kota (HER)

Trayek Angkot RMC 113 Kembali ke Jalur Semula MEDAN - Trayek angkutan kota (angkot) Rahayu Medan Ceria (RMC) 113 kembali ke lintasan semula yakni Amplas-Tembung melalui jalan SM Raja. Hal ini sesuai rekomendasi Komisi D DPRD Kota Medan kepada Dinas Perhubungan Medan.

Rekomendasi itu dikeluarkan Komisi D guna menyikapi keluhan supir angkot KPUM trayek 07 yang lin trayeknya ditindih angkot MRC 113 menyusul adanya revisi trayek angkot RMC 113 yang dikeluarkan Pemko Medan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan.

Rekomendasi Komisi D itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D yang dipimpin Ketua Komisi D CP Nainggolan dan dihadiri anggota Komisi D, Ketua KPUM J.Siburian dan Kepala Dinas Perhubungan Medan Reward Parapat, Kamis.

"Karena permasalahan ini terus berlarut, kami (Komisi D) merekomendasikan agar trayek RMC 113 dikembalikan seperti semula," kata CP Nainggolan.

Menyikapi rekomendasi itu, Kepala Dinas Perhubungan Medan Reward Parapat mengungkapkan akan berkordinasi terlebih dahulu dengan pimpinanya. "Beri kami waktu beberapa hari untuk mendiskusikannya dengan Plt Walikota Medan," ungkap Renward.

Menurut salah seorang supir angkot KPUM 07, kisruh masalah trayek yang mengharuskan supir angkot melayani Amplas-Tembung melalui jalan HM Joni atau jalur belakang itu berawal dari terbitnya revisi trayek angkot RMC 113 yang dinilai tumpang tindih.

"Sebelum revisi trayek angkot RMC 113 juga melayani Amplas-Tembung tetapi me-

lalui jalan SM Raja atau jalur depan. Namun, pasca revisi trayek RMC 113 menindih trayek KPUM 07 yakni Amplas-Tembung melalui jalur belakang yang selama ini merupakan trayek 07, akibat adanya penindihan trayek oleh RMC 113 otomatis penghasilan supir KPUM 07 menjadi berkurang. Sehingga seluruh supir angkot KPUM 07 melakukan aksi unjuk rasa damai ke DPRD Medan meminta wakil rakyat itu menyikapi keluhan para supir," paparnya Usai pertemuan Ketua KPUM, J Siburian mendatangi para supir angkot KPUM 07 yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Medan dan menjelaskan rekomendasi komisi D yang mengembalikan lin angkot RMC 113 ketempat semula.

"Silahkan saudara-saudaraku kembali bekerja karena anak-anak kita sudah menunggu di rumah. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan rekomendasi yang sudah diberikan DPRD," pungkasnya. (VIN)

Harga Ayam Naik, Rumah Makan Mengeluh MEDAN - Menjelang Idul Adha, sejumlah pemilik rumah makan di kota Medan mengeluh akibat naiknya harga ayam potong yang terjadi sejak sepekan yang lalu.

Misalnya saja Yuni, pemilik rumah makan di Jalan Muktar Basri ini mengaku dengan kenaikan harga ayam yang terjadi sejak satu pekan lalu membuat dirinya bingung untuk menentukan harga, sebab kalau harga jual dinaikkan dirinya takut pelanggan akan kabur.

"Gak normal-normal pun harga ayam potong ini, heran juga saya, kalau harga naik, nanti pelanggan pada kabur," ungkapnya saat ditemui Starberita, Kamis.

Dia juga mengaku, sejak naiknya harga ayam potong yang terjadi akhir-akhir ini membuat pendapatan usahanya berkurang, "Selama ini kita hanya untung sedikit, kalau harga ayam gak normal-normal, kapan kita bisa untung," ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Khadijah, pemilik rumah makan di jalan Turi ini juga

mengaku dilema dengan kenaikan harga ayam potong yang terjadi, pasalnya saat dirinya menaikkan harga, para pembeli di rumah makan miliknya langsung terkejut, dirinya juga khawatir para pelanggan yang kebanyakan mahasiswa dan karyawan swasta itu akan kabur. "Beginilah, namanya juga jualan, kalau ramai untung, kalau sepi ya rugi," katanya.

Khadijah berharap kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga ayam di pasar.

"Kami sangat berharap kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga ayam dipasaran, supaya para pedagang tidak mengalami kerugian terus menerus," harapnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Starberita, untuk hari ini harga ayam masih mengalami kenaikan sekitar Rp3000 dengan perkilonya Rp27.000/kg, meskipun begitu, sebelumnya harga ayam sempat mencapai Rp30.000/kg, dan kebanyakan para pedagang mengaku naiknya harga ayam dikarenakan minimnya pasokan dari peternak kepada pedagang di pasar. (BBS)

SDN 058112 Puji Dadi Menuju Era Globalisasi BATANG SERANGAN Sekolah sebagai salah satu tempat untuk menimba pengetahuan dan pengalaman, pada gilirannya diharapkan mampu menjadi ujung tombak peningkatan kwalitas sumber daya manusia agar dimasa yang akan datang mampu menjawab tantangan era globalisasi yang terus meningkat disegala segi kehidupan.

Kepala Sekolah SDN 058112 Puji Dadi Kecamatan Batang Serangan, Langkat, Jonaedi Eliandi S.Pd, ketika berbincang

dengan awak media ini mengatakan, pihaknya terus berupaya memajukan SD ini, melalui visi dan misi yang mendapat dukungan dari semua kalangan.

Visi sekolah ini adalah: Menciptakan sekolah yang berkwalitas tinggi berdasarkan keimanan.

Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta berbudaya, berwawasan lingkungan hidup.

Sedang Misi nya adalah: Meningkatkan Profesionalisme sehingga mampu melaksanakan tugas secara

maksimal baik guru - guru mampu membangun kemampuan berpikir siswa.

Mewujudkan kerjasama yang baik antara warga sekolah dan masyarakat.

Meningkatkan disiplin sekolah secara aktif dan efisien. Aktif dan kreatif dalam kegiatan ekstrakulikuler. Menciptakan dan melestarikan lingkungan sekolah yang aman, sejuk, rapi, indah, bersih, dan sehat secara berkelanjutan.

Mengendalikan terjadinya pencemaran dan kerusakan hidup.

Tujuan sekolah: Meletak-

kan dasar pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta terampil untuk mandiri dan melanjutkan pendidikan lebihlanjut.

Adapun guru-guru yang mengajar di SDN 058112 Puji Dadi Kec. Batang Serangan yakni, Kepsek Jonaedi Eliandi S.Pd, H. Khaidir S.Pd, Mawarti S.Pd, Suwarni S.Pd, Suhaimi, S.Pd, Sumarni Elinar S.Pd, Minarsih S.Pd, Jumiati S.Pd, Nurjannah S.Pd, Citra Maladewi S.Pd dan Ahmad Adi Saputra S.Pd. (SALIMUDDIN)

DENGAN ANAKDIDIK - Kepala Sekolah SDN 058112 Jonaedi Eliandi (berkopiah) saat foto bersama dengan anak didik dan dewan guru di halaman sekolah. (KPK POS/SALIMUDDIN)

E D I S I 270 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Penolakan Ruhut Sitompul Akumulasi Kekesalan Komisi Hukum JAKARTA - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Gede Pasek Suardika, geleng-geleng kepala atas penolakan penggantinya, Ruhut 'Poltak' Sitompul. Pasek menilai penolakan ini merupakan puncak dari kekesalan anggota Komisi Hukum terhadap Ruhut.

"Mereka yang menolak kan dulu sering berdebat keras dengan Ruhut," kata Pasek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, (26/9).

Menurut dia, kekesalan koleganya itu menemukan momentum saat Ruhut ditunjuk sebagai Ketua Komisi Hukum.

Pasek sendiri sebenarnya sudah bersiap-siap meninggalkan posisinya sebagai Ketua Komisi Hukum.

Berkas-berkas di meja

pimpinan sudah dia bereskan agar Ruhut segera bisa melanjutkan tugasnya.

Namun dia tak menyangka jika Ruhut benar-benar ditolak oleh sebagian anggotanya. Dia juga menyayangkan sejumlah pernyataan Ruhut yang dinilai menyerang mereka, yang menolak dia akhirakhir ini.

Dia mengatakan, Anas Urbaningrum sudah kebal dengan berbagai tudingan yang dilontarkan Ruhut padanya. Menurut Pasek, Anas memang sempat menanyakan mengapa Ruhut ditolak oleh koleganya. Namun Pasek membantah jika penolakan rekan-rekan di Komisi Hukum akibat pengaruh Anas. "Terlalu jauh, ini yang menolak kan lintas fraksi," kata Pasek.

Ruhut sendiri tak ambil pusing dengan berbagai penolakan padanya. Dia yakin akan tetap dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum menggantikan Pasek. Terkait dengan suara-suara sumbang yang menilainya, Ruhut berujar, "Mereka khawatir jika aku jadi Ketua."

Saat ditanya apakah penolakan ini karena pengaruh Anas, Ruhut juga tidak yakin. Meskipun pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Islam, dia yakin itu bukan karena pengaruh Anas. Dia membandingkan pengaruh Anas dengan pengaruh Akbar Tandjung yang sama-sama alumni HMI. "Tidak sebesar itu, bos," kata Ruhut.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa meminta Fraksi Partai

Demokrat meninjau ulang penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua komisi seharusnya memperoleh legitimasi politik dari anggotanya.

"Mestinya Demokrat meninjau ulang," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Abdul Malik Haramain di kompleks parlemen, Senayan, Kamis.

Menurut dia, penentuan ketua komisi yang tepat penting untuk menjaga kinerja Komisi Hukum.

Malik khawatir, berlarutlarutnya penentuan ketua komisi menimbulkan persepsi jelek di mata publik. Karena itu, kata Malik, langkah paling arif adalah meninjau ulang penunjukan Ruhut. "Apakah memang tetap dipaksakan

atau seperti apa," kata anggota Komisi Hukum DPR ini.

Meskipun secara politik posisi Ketua Komisi Hukum adalah hak Demokrat, Malik meminta agar Ruhut dipertimbangkan kembali. Bila tetap dipaksakan, dikhawatirkan malah akan selalu timbul masalah. “Posisi ketua, kan, harus berinteraksi dengan anggota.”

Ruhut gagal dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum karena ditolak oleh beberapa anggota Komisi.

Pemimpin DPR menunda pelantikan Ruhut selama seminggu. Mereka akan berkomunikasi dengan Fraksi Demokrat untuk menindaklanjuti penolakan ini. Ketua Komisi Hukum untuk sementara tetap dijabat Gede Pasek Suardika. (IN/BBS )

Anggota Polisi Terlibat Sindikat Calo CPNS YOGYAKARTA - Sindikasi calo penerimaan calon pegawai negeri sipil ternyata tidak sedikit korbannya. Setelah muncul laporan dari Boyolali bahwa ada 11 orang tertipu, kini 18 orang dari Magelang, Jawa Tengah melaporkan hal serupa ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (27/9) Seorang perekrut calon pegawai negeri adalah polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Magelang dan sudah dipindah ke Polsek Magelang Utara. Tiga orang perekrut calon pegawai negeri di Magelang ada tiga orang, satu orang melarikan diri, satu orang ditahan dan polisi yang masih bertugas. "Kami adalah korban, kami diminta untuk membayar

hingga ratusan juta rupiah," kata Estingsih.

Tiga perekrut itu adalah Anom Jatmiko (40), warga Kalibanteng Kulon, Semarang, Taufik Murtadho (29), warga Bandongan, Magelang dan satu polisi bernama Eko Yuli Prasojo.

Anom dan Eko merupakan sindikat penipu calon pegawai negeri. Sedangkan Taufik adalah korban yang dirayu untuk merekrut calon lain.

Tidak hanya bermodus perekrutan calon pegawai negeri, sindikat yang sama dengan kasus penipuan di Boyolali, modus lainnya adalah menjanjikan kucuran bantuan untuk usaha kecil menengah dan pembelian mobil bekas pelat merah.

Tidak tanggung-tanggung, 18 korban itu membayar Rp35 juta

hingga Rp260 juta. Nilai pembayaran berdasarkan lulusannya. Untuk lulusan SMA Rp150 juta, untuk lulusan S1 dimintai Rp175 juta.

Untuk mutasi pegawai Rp30 juta.

Untuk kucuran usaha rata-rata tertipu Rp50 juta. Untuk pembelian mobil bekas pelat merah antara Rp40 juta hingga Rp220 juta. Total uang yang disetorkan ke sindikat calo pegawai negeri dan lainnya dari 18 korban mencapai Rp2,664 miliar.

Ia menambahkan, para korban calon pegawai negeri itu diimingimingi bisa diterima di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Mereka juga telah menjalani tes rekrutmen di Kafe Banaran yang berlokasi di Jalan Solo-Semarang pada awal 2013. Tetapi para calon

pegawai yang tertipu itu hanya menyalin jawaban saja.

Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang, AKBP Tommy Aria Dwiyanto mengakui anak buahnya, Brigadir Kepala Eko Yuli Prasojo terlibat dalam kasus percaloan perekrutan pegawai negeri. Pihaknya sudah mengirim surat ke Kejaksaan Negeri untuk mengusut kasus itu.

"Surat Perintah Dimulaimya Penyelidikan sudah kami kirim," kata Tommy.

Ia juga tidak akan pilih kasih terhadap anggotanya. Jika dari penyelidikan kejaksaan sudah lengkap atau P21, maka pihaknya juga mengajukan polisi itu ke Divisi Profesi dan Pengamanan untuk pemeriksaan etika. (IN/BBS)

24.906 Hektar Lahan PTPN IV Belum Bersertifikat

Tarif Parkir RSUD Langsa Memberatkan Keluarga Pasien

MEDAN - Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat serta kabupaten/ kota di sekitar lokasi kebun untuk menyelesaikan areal bermasalah perusahaan itu yang mencapai 14.225,45 hektar.

“Lahan masalah PTPN IV memang belum terlalu parah, tetapi manajemen sedang meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar kebun untuk mengatasi dan menghindari terjadinya permasalahan tanah,” sebut Humas PTPN IV, Syahrul Siregar, Rabu, di Medan.

Areal yang dikuasai PTPN IV dewasa ini, kata Syahrul, mencapai 174.927,83 hektar, dimana seluas 150.021,18 hektar berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan areal yang belum bersertifikat seluas 24.906,6 hektar. “Dari luas lahan itu, sebanyak 14.225,45 hektar yang bermasalah sedang diusahakan manajemen untuk diselesaikan,” katanya.

Areal bermasalah, sebut Syahrul, penyebabnya bermacam-macam,

LANGSA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Samudra (Unsam) Langsa, meminta Wali Kota Langsa meninjau ulang tarif parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, yang dinilai memberatkan keluarga pasien. Pasalnya, pengendara sepmor (sepeda motor) dikenakan retribusi parkir Rp2.000 dan untuk jatah malam hingga pagi Rp3.000.

Presiden BEM Unsam Langsa, Ryan Mufti mengatakan, pungutan tarif parkir khususnya untuk kendaraan roda dua yang diberlakukan di RSUD Langsa saat ini sangat tinggi, untuk kendaraan pasien yang menginap dikenakan wajib bayar Rp3.000.

Jika keluarga pasien adalah orang mampu, kata Ryan mungkin tak begitu mempersoalkan biaya parkir Rp 2.000 per sepmor. Namun sangat berat dirasakan oleh mereka yang tak memiliki uang banyak. "Apalagi terkadang satu hari mereka harus bolak-balik hingga tiga kali lebih di RSUD itu, mereka tetap diwajibkan mem¬bayar

mulai dari belum keluarnya sertifikat dan izin lainnya hingga penguasaan pihak lain, termasuk masyarakat seperti yang terjadi di lahan HGU PTPN IV di Jambi dan Langkat.

“Mudah-mudahan areal bermasalah itu bisa segera diselesaikan, agar tidak menjadi hambatan dalam kinerja perusahaan termasuk kasusnya bertambah “menggurita” seperti perusahaan BUMN lainnya,” sebutnya.

Sementara anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba, menyebutkan salah satu penyebab permasalahan lahan perkebunan di BUMN adalah terjadinya birokrasi yang cukup panjang dan berbelit-belit dalam pengurusan perpanjangan izin HGU atau perubahan peruntukkan perizinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Dalam masa peralihan atau tenggat waktu perizinan itulah biasanya terjadi penggarapan, baik oleh masyarakat maupun pihakpihak lain. Seharusnya, masalah itu menjadi perhatian pemerintah,” katanya. (IN)

parkir tiga kali pula oleh petugas parkir di RSUD ini," katanya.

Ryan Mufti meminta Wali Kota Langsa yang informasinya telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang tarif parkir khusus di fasilitas kesehatan umum masyarakat tersebut, meninjau ulang tarif parkir kendaraan yang diberlakukan saat ini di RSUD Langsa. Menurutnya sangat tidak layak bila masyarakat tertekan atas kebijakan tak berpihak tersebut. Apalagi repas retribusi parkir di RSUD ini tetap tercantum Rp1.000.

Selain itu, ia mengatakan dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Aceh saat ini, tentunya banyak masyarakat yang berobat di RSUD adalah mereka yang kurang mampu. Tetapi, pemerintah mengeluarkan aturan yang tak berpihak dan memberatkan kondisi ekonomi masyarakat, walaupun itu alasannya diberlakukan demi atau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disdik Tobasa Raih Mitra USAID

Dra Mariani Simorangkir MPd TOBASA - Program USAID prioritas merupakan salah satu program memajukan dunia pendidikan, yang implementasinya menekankan peningkatan kualitas pembelajaran, manajemen dan tata kelola. Terobosan kepedulian Pemkab Toba Samosir terhadap dunia pendidikan tetap memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan pembangunan pendidikan di wilayah kabupaten Toba Samosir.

Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam komitmennya untuk memajukan dan mensukseskan pembangunan pendidikan, terlihat dari program pendidikan yang diraih Pemkab Toba Samosir baru-baru ini, yakni meraih mitra United States Agency International Development ( USAID).

Sekaitan dengan keberhasilan upaya yang dicapai Pemkab Tobasa, Kadisdik kabupaten Toba Samomsir, Dra.Mariani M.Pd ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menyatakan, bahwa itu hasil penilaian dan survei dari koordinator provinsi USAID. Yang dalam arti pihak USAID telah melihat dan menilai bahwa kabupaten Toba Samosir memiliki komitmen terhadap kemajuan dan pengembangan dunia pendidikan di wilayah kabupaten Toba Samosir. Hal ini jelas faktor pendukung yang melatarbelakangi memilih kabupaten Toba Samosir sebagai salah satu mitra pelaksana program USAID prioritas.

Kadisdik kabupaten Tobasa Dra.Mariani M.Pd menambahkan, sebelum menetapkan daerah yang menjadi mitra pelaksana USAID prioritas pihaknya telah melakukan sosialisasi program dan meninjau lokasi unit sekolah yang menjadi mitra. Mariani menyambut baik program yang dicanangkan USAID, karena menurutnya USAID sudah mendukung salah satu misi Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

Menyikapi peran pentingnya sektor pendidikan Dra. Mariani M.Pd menjelaskan pihaknya secara berkesinambungan mengupayakan terobosan baik pembangunan sarana, prasana sampai dengan tenaga pendidik yang profesional.

Sementara pihak Disdik kabupaten Toba Samosir yang memperoleh kepercayaan dari USAID untuk menjadi salah satu mitra dalam pelaksanaan program USAID prioritas tahun 2013.

Dra.Mariani M.Pd akan membenahi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan pelaksanaan program United States Agency International Development ( USAID ).

Terkait dengan realisasinya program USAID, Mariani menjelaskan bahwa kondisi dan perkembangan pendidikan di wilyah kabupaten Tobasa pihaknya sangat mengharapkan dan dukungan dari pemangku jabatan di Toba Samosir. Namun pihaknya menyadari bahwa program USAID adalah tanggung jawab dari Disdik kab.Tobasa.

Terkait dengan capaian Terobosan Disdik Toba Samosir menjadi mitra pelaksana USAID, Dra.Mariani M.Pd sementara belum bisa memberi rincian unit sekolah yang menjadi peserta pelaksana program USAID tahun 2013. (LIBERS/TETTY)

(YANTO)

Oknum Kades Pulau Halang Muka, Diduga Palsukan Ijazah PULAU HALANG - Oknum Kepala Desa (Kades) Pulau Halang Muka, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Syaiful belakangan ini, dihebohkan dan menjadi sorotan sejumlah kalangan, terkait dugaan memalsukan ijazah SD dan SMP. Dugaan pemalsuan ijazah tersebut sangat kentara. Aktivis LSM Pemantau Aset Daerah, Chairuddin melaporkan Jumat (27/9) dan meminta untuk mempublikasikan pemalsuan Ijazah SDS dan STTB SMPM tersebut.

Menurut Chairuddin, Syaiful kelahiran Bagansiapiapi 4 Oktober 1961, dalam ijazah disebutkan bahwa Syaiful telah menempuh ujian akhir SD AL Jam’iatul Wasliyah tahun ajaran 1975/1976 yang diselenggarakan di Bagansiapiapi pada tanggal 25 s/d 30 – 12-1976 dengan nomor induk 703 dan dinyatakan LULUS tanggal 2-1-1977

diterbitkan Majlis P.P. dan K PB. AL WASHLIYAH Medan tanggal 27-5-1982 tertanda H.Usman Hamzah BA. Pada sebelah kiri Ijazah ditandatangani Kepala SD AL Jam’iatul Washliyah Bagansiapiapi Jamaluddin.

Dugaan pemalsuan ijazah SD tersebut terdapat beberapa kejanggalan, yaitu foto yang ditempel pada ijazah, foto Syaiful dewasa. Selain itu sidik jari ditindih foto, cap/stempel pada posisi bergeser, tanggal lahir 4 Oktober 1961, angka 61 tampak bekas ditipex.

Kejanggalan lainnya, jarak antara penyelenggaraan ujian dengan penerbitan Ijazah sekitar 5 tahun. Kemudian penyelenggaraan ujian tanggal 25-12-1976 adalah hari libur nasional (hari Natal). Foto copy ijazah yang diduga dipalsukan itu, dilegalisir dengan setempel basah oleh Kepala SDS Al Washliyah Kec. Bangko, Yasmani.

Yang lebih aneh lagi, prilaku yang tidak terpuji Kades Pulau Halang Muka Syaiful terkait STTB SMPM (Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah) an. Syaiful dalam STTB SMPM disebutkan Syaiful telah menamatkan pelajaran pada SMPM pada akhir tahun ajaran 1979 dan telah BERHASIL. Dengan nomor daftar induk 979. Pada STTB SMPM tersebut terdapat kejanggalan yaitu, pada sidik jari ditindih foto.

Terdapat kejanggalan lain, tahun penerbitan Ijazah SDS 1982, sementara penerbitan STTB SMPM tahun 1979.

Artinya Syaiful tamat SMP kemudian ikut ujian SD tahun 1982. Pemalsuan Ijazah ini, terkesan adanya pembiaran oleh Pemkab Rokan Hilir Foto copy Ijazah SDS AL Jam’iyatul Washliyah an.

Syaiful tahun 1982 dan STTB SMPM dilegalisir dengan

setempel basah “foto copy ini sesuai dengan aslinya” oleh Kepala Sekolah SD AL Jamiatul Alwasliah Jamaluddin dan STTB SMPM ditanda tangani Winarti. Dua kepala sekolah yang melegaliser foto copy ijazah dan STTB SMPM tersebut patut dipertanyakan.

Sejumlah keterangan menyebutkan bahwa dugaan pemalsuan Ijazah SDS dan STTB SMPM tersebut diinformasikan didorong ambisi Syaiful untuk merebut jabatan Penghulu di Desa Pulau Halang Muka. Untuk menduduki jabatan penghulu, Syaiful ikut dalam pemilihan Penghulu Desa Pulau Halang Muka yang ke dua kalinya tanggal 28 Februari 2011 menggunakan Surat Keterangan Berpenghargaan SLTA, dengan tidak melampirkan ijazah SD dan SMP. Dalam pemilihan langsung

oleh warga pada periode ke II tahun 2011 tanggal 28 Februari 2011, diinformasikan telah ditolak Panitia Pemilihan Penghulu karena adanya kejanggalan dalam Ijazah dan STTB Syaiful.

Namun oleh Camat Kubu ketika itu dijabat Syamsul Kidul (sekarang menjabat kabag Humas Setda Kab.Rohil) memaksakan Panitia Pemilihan Penghulu Desa Pulau Halang Muka agar Syaiful diikutkan dalam pemilihan Penghulu yang ke II. Saat ini Syaiful menjabat sebagai Penghulu Desa Pulau Halang Muka berlangsung sejak 2005 lalu, namun masyarakat belum mengetahui bahwa warga yang dipimpinnya itu telah dibohongi. Warga yang memilihnya setelah mendapat informasi bahwa Syaiful diduga memalsukan ijazah, kecewa berat.

Syaiful dikabarkan sebelum

terpilih sebagai Penghulu, menjabat sebagai sekretaris penghulu. Setelah menduduki jabatan sebagai penghulu timbul ketamakan terhadap jabatan, Syaiful Kades, Syaiful juga Sekdes kalimat ini sudah populer disampaikan warga.

Sejak dilantik menjadi Kades Syaiful tidak melepaskan jabatan sekretaris tersebut.

Bahkan justru mengusulkan kembali untuk merangkap jabatan Sekretaris desa sesuai dengan surat pernyataan integritas Nomor 100/PemPHM/2009 tanggal 06 Maret 2009 ditanda tangani Camat Kubu M.Danil dan Asisten Bidang Pemerintahan Ir.H.Asmirtin Usman.

Informasinya Syaiful keluarga dekat Bupati Rokan Hilir Annas Maamun (Calon Gubenur Riau) periode 20132018 sehingga jajaran bawahan Bupati Rokan Hilir tak berkutik (PUR)