Epaper kpkpos 272 edisi senin 14 oktober 2013

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

KORUPSI, MAHFUD SIAP POTONG LEHER

LKPD Kota Tanjungbalai TA 2012 ”Disclaimer”

WALI KOTA diminta mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tanjungbalai kepada publik.

“Setelah LHP-BPK RI atas LKPD Kota Tanjungbalai diterima, Walikota hendaknya mengumumkan opini LHP tersebut kepada publik. Hal itu perlu

untuk menjawab wacana dimasyarakat terkait kelalaian dalam pelaporannya dan ketidakmampuan Pemko Tanjungbalai mengelola anggaran tersebut,” ujar Ketua DPC Partai Hanura Kota Tanjungbalai Ir.H.Rusnaldi Dharma MM via seluler, Rabu (9/10).

Sementara Direktur Eksekutif LSM Grakindo Kota Tanjungbalai Rudi Rinaldi yang ditemui di sekretariatnya dihari

EDISI 272/ THN VI 14 – 20 OKTOBER 2013 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

• DI HALAMAN 3

yang sama mengatakan, terlepas dari buruknya opini dari BPK RI atas LKPD Kota Tanjungbalai tahun 2012, LHPBPK tersebut harus diumumkan kepada masyarakat. ”Selama ini, DPRD dan masyarakat telah mempertanyakan keberadaan dari LHP-BPK atas LKPD Kota Tanjungbalai • LANJUT KE HAL. 2

SOAL BUNDA PUTRI:

Pertarungan Simbolik PKS dan SBY

TANJUNGBALAI–Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai dikabarkan menciptakan terobosan baru mengamankan proses dan pelaksanaan proyek di instansi tersebut dengan melakukan pengutipan kepada rekanan sebesar 1 persen dari pagu anggaran proyek yang dikerjakan.

Sekilas Kota Tg Balai Luas Kota Tanjungbalai 60,52 km² Jumlah penduduk 154.445 jiwa Suku yang mendiami Tanjungbalai Melayu 30%, Jawa 35%, Sunda dan Batak 20%, Nias dan Tionghoa 15%.

SEBARAN PENDUDUK Kec. Datuk Bandar 33.797 jiwa Kec. Datuk Bandar Timur 26.942 jiwa Kec. Tanjungbalai Selatan 19.330 jiwa Kec. Tanjungbalai Utara 15.862 jiwa Kec. Sei Tualang Raso 22.712 jiwa Kec. Teluknibung 35.802 jiwa Dijuluki "Kota Kerang" karena menghasilkan kerang dalam jumlah yang besar, tetapi beberapa waktu belakangan ini produksi kerang jauh menurun dikarenakan perusakan alam dan ekosistem yang tidak mendukung.

JAKARTA–Pertarungan politik secara ‘simbolik’ sedang berlangsung antara politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ada apa?

Awalnya adalah soal skandal kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dan pencucian uang yang menyer e t e k s

Sejauh ini, ada 24 paket proyek di Dinas PU Tanjungbalai, yang sedang berlangsung proses tender dan tengah dikerjakan.

Kabarnya, ‘terobosan baru’ dari Kepala Dinas PU tersebut diprakarsai oknum bernama Sgkt, dengan iming-iming agar proyek-proyek Dinas PU Tanjungbalai terbebas dari sorotan.

Kabar lain yang beredar, dana pengamanan atau dana siluman tersebut sebesar 1 persen dari total pagu anggaran proyek-proyek itu bakal dibagi ke sejumlah pihak seperti aktivis LSM, Wartawan, Jaksa dan Polisi.

Sekadar diketahui, Sgkt dike-

JAKARTA–Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mempersoalkan PLN menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) blok 2 Belawan Sumatera Utara yang disita oleh penyidik.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Andhi Nirwanto menegaskan pihaknya tidak melarang PT PLN untuk menggunakan mesin pembangkit gas turbin 2.2 di PLTGU Blok 2 Belawan, Sumatera

Proyek Pagar Gunakan Material Bekas

• LANJUT KE HAL. 2

Proyek Pengaspalan Jalan Barawanu Siwalubanua Amburadul

PROYEK pembuatan pagar dan areal parkir Gudang Farmasi di Jalan Anwar Idris Kecamatan Datuk Bandar menggunakan material bekas seperti besi cor-coran dan besi pagarnya. Padahal untuk proyek itu negara mengucurkan dana sebesar Rp109.779.000 lewat APBD Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2013. Penyimpangan lainnya adalah kontraktornya membangun tidak melakukan kegiatan pembuatan fondasi sebagaimana mestinya dan tetap menggunakan fondasi pagar yang lama.

Proyek Dinas Kesehatan Kota (DKK) Tanjungbalai itu telah • LANJUT KE HAL. 2

NIAS SELATAN Proyek pengaspalan jalan di Desa Barawanu Siwalubanua Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, terkesan amburadul. Padahal, masyarakat sangat mendambakan proyek tersebut sebagai sarana transportasi di pedesaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Namun sangat disayangkan, pelaksanaan proyek di lapangan asal jadi dan mengarah ajang korupsi.

Menurut warga Desa Barawanu Siwalubanua

Pedagang Ikan dan Sayur Korban Pungli dimaksud dilontarkan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Bahagia Andika kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/10).

Menurutnya pengutipan itu berdasarkan permintaan lisan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungbalai Nedi Hamlet SE kepada lima ketua persatuan pedagang pasarpasar tradisional yakni Pasar Bahagia, • LANJUT KE HAL. 2

• LANJUT KE HAL. 2

Memberi Bukan Mencuri

Tak Perlu Izin dari Presiden PASALNYA Presiden SBY mengaku tak pernah mendapatkan laporan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi terkait laporan siapa-siapa saja pejabat negara yang korupsi.

"Saya sampaikan pada isu yang ada di masyarakat, media internasional,

yang dikonfirmasi KPK Pos mengatakan, proyek tersebut dianggap proyek “siluman“ karena papan proyek belum dipasang di lokasi kegiatan.

Disebutkan, dengan tidak terpasangnya plang proyek ini diduga sebagi salah satu trik dan upaya dari pihak rekanan untuk mengelabui masyarakat tentang siapa pelaksana proyek, perusahaan siapa yang mengerjakan, besar anggaran serta kapan dimulai dan selesai proyek di lapangan.

Terbukti di lapangan bahwa pengaspalan jalan yang ditaksir kurang lebih 1 kilometer ini

Kolom Redaksi

KPK BISA LANGSUNG PERIKSA JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keluh kesahnya terkait maraknya pejabat-pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

• LANJUT KE HAL. 2

Kejagung Persilahkan PLN Gunakan Mesin Sitaan

• LANJUT KE HAL. 2

BANTUAN fiber (tempat penyimpanan ikan segar) yang diluncurkan pemerintah pusat kepada Pemko Tanjungbalai pada tahun ini ternyata menuai cerita tak sedap.

Pasalnya, selain tidak tepat sasaran karena diberikan kepada orang yang salah yakni pedagang sayur dan ayam juga mencuatnya aksi pungutan liar alias pungli yang menyertai pemberian bantuan cuma-cuma tersebut.

Cerita tentang adanya pungli

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke ranah hukum.

Sebagaimana diberitakan, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pekan lalu, Luthfi menjelaskan sosok bunda putri yang belakangan ini disebut-sebut dalam kasusnya itu, adalah orang dekat SBY. Mantan Presiden PKS ini mengaku mengenal bunda putri dari Ketua Majelis Syuro

nasional, yaitu apakah diperlukan ijin presiden jika KPK memanggil seorang hakim konstitusi, untuk dimintai keterangannya," ujar

Presiden SBY di kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan, dalam laporan dari Mensesneg memang tidak pernah ada surat izin dari KPK untuk memeriksa para pejabat negara. Apalagi akhir-akhir ini banyak pejabat yang terseret kasus korupsi.

"Saya cek baik kepada Mensesneg, Seskab maupun sespri surat itu belum ada, belum saya terima, saya • LANJUT KE HAL. 2

» Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe

PADA Selasa, 15 Oktober 2013 ini (atau 10 Zulhijjah), umat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk juga di Tanah Air akan merayakan hari raya Idul Adha.

Makna utama dari Idul Adha adalah bagaimana semangat untuk berkurban dan berbagi untuk sesama terus tumbuh di sanubari. Momentum inilah yang mesti dijaga dengan baik dan terus ditumbuhkembangkan.

Rakyat Indonesia baru saja

dihebohkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Ketua MK Akil Mochtar yang kedapatan menerima suap miliaran rupiah.

Bahkan di Kementerian Hukum dan HAM, ada seorang Dirjen yang juga ditengarai melakukan praktik tidak terpuji. Maka, sempurnalah korupsi di negeri ini.

Survei Transparency Internasional Indonesia (TII) menyebutkan, lembaga negeri seperti DPR • LANJUT KE HAL. 2

Klik www.starberita.com untuk berita-berita KPKPOS | Akses www.harianandalas.com untuk berita harian andalas | Dengarkan Ulasan Berita di Radio Starnews 102.6 FM

KPK POS

2

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

SAMBUNGAN

ICW: Ratu Atut Kuasai 175 Proyek JAKARTA–Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten di provinsi tersebut.

"Secara keseluruhan pada Kementerian PU dan Pemprov Banten diduga perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Atut cs dan jaringannya mendapat 175 proyek dengan total nilai kontrak Rp1,148 triliun. Itu baru dari Kementerian PU dan Pemprov Banten, belum kementerian/lembaga lain dan kabupaten/kota di Banten," kata Firdaus Ilyas di Jakarta, Jumat.

Firdaus mengatakan dari hasil penelurusan ICW, ada dua modus yang digunakan Atut untuk mendapatkan proyek pengadaan ba-

LKPD KOTA TANJUNGBALAI TA 2012 ”DISCLAIMER”.............................

• DARI HALAMAN. 1 Tahun 2012 tersebut. Oleh karena itu, agar semua sinyalemen negatif yang berkembang itu terjawab, Walikota harus mengumumkan LHP BPK atas LKPD Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2012 yang kabarnya Disclaimer atau tanpa opini tersebut,” tegas Rudi Sebelumnya, Senin (7/10) lalu, Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe MHum telah menerima LHP-BPK RI atas LKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang diberikan di kantor BPK RI Perwakilan

Sumatera Utara di Medan. LHPBPK tersebut baru saat ini diterima, karena Pemko Tanjungbalai memang terlambat mengajukan LKPD Kota Tanjungbalai ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. ”Memang benar BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah menyerahkan LHP tersebut langsung kepada Walikota Tanjungbalai dan pihak DPRD Tanjungbalai telah pula menerima salinannya hari ini. Opininya Disclaimer,” ujar anggota DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Amanat Nurani Bangsa Ir.Dahnil Karokaro membenarkan saat ditemui di gedung dewan, Selasa.(HER)

PROYEK PENGASPALAN JALAN BARAWANU SIWALUBANUA AMBURADUL.......................

• DARI HALAMAN. 1 memang asal jadi.Terbukti mutu pekerjaan di lapangan amburadul dan diduga menyalahi bestek.

"Tragis lagi, badan jalan yang baru selesai dikerjakan terlihat kropos karena kurang pemadatan sebelum diaspal dan ketebalan aspal sangat tipis sehingga batu kacang kelihatan diatas permukaan badan jalan," ujar sumber.

Kemudian, as tengah jalan seyogianya lebih tinggi daripada bahu jalan dengan tujuan agar air tidak tergenang dan lancar aliran ke parit. Tetapi yang dikerjakan bahu jalan lebih tinggi dari as jalan sehingga tergenang air. Menyangkut pengerjaan proyek yang amburadul, menurut sumber agar Bupati Nias Selatan dan instansi

terkait lainnya melakukan investigasi di lapangan agar pekerjaan seperti ini tidak menjadi budaya buruk di tengah-tengah masyarakat, katanya.

Selanjutnya, masyarakat desa Barawanu Siwalubanua merupakan salah satu desa di Kabupaten Nias Selatan sebagai penghasil komoditi terbaik di Kabupaten Nias Selatan seperti coklat, kelapa dan nelayan sehingga Pemkab Nias Selatan lebih memprioritaskan kelanjutan pembangunan jalan ini karena sangat dibutuhkan masyarakat sebab masih ada lagi badan jalan yang belum diaspal termasuk pembangunan jembatan yang selama ini hanya beralaskan papan dengan harapan ditingkatkan menjadi permanen, katanya. (YAGI/ SASTRA/DERIS/FOL)

MEMBERI BUKAN MENCURI..........

• DARI HALAMAN. 1 dan Polri, masih menjadi lembaga terkorup di negeri ini. Namun, kasus tangkap tangan Ketua MK menjadi justifikasi terberat bahwa korupsi sudah berakar dan berurat di negeri ini.

Idul Adha memberikan dorongan kepada umat muslim yang mampu untuk berkurban. Inilah momentum untuk membudayakan memberi bukan mencuri. Kalaupun memberi tentunya berasal dari rezeki yang halal, bukan dari duit atau kekayaan hasil merampok uang rakyat. Karena agama memberikan petunjuk, bahwa seorang pencuri yang memberikan barang hasil curiannya untuk orang lain yang membutuhkan, hukumnya tetap haram.

Akan tetapi saat ini yang banyak terjadi di negeri ini adalah kamuflase atau biasa kita temukan realitas semu.

Orang yang dipandang sebagai sangat alim dan religius, ternyata perilakunya jauh lebih buruk dibandingkan berandalan sekalipun. Orang yang senang berderma, ternyata banyak yang asal duit dan kekayaannya dari tindakan korupsi.

Bisa jadi, mengacu analisis dramaturgi Ervin Goffman, tampaknya banyak pencuri yang kemudian memainkan peran layaknya di panggung theather bahwa dia harus berperan dan bertindak sebagai hero. Dia mesti terlihat sebagai orang alim, orang religius, dan orang yang dermawan.

Kiranya momentum Idul Adha harus bisa memberikan pencerahan bagi kita semua agar memiliki perilaku yang benar-benar terpuji, tidak ada kamuflase. Idul Adha bisa jadi wahana untuk menumbuhkembangkan budaya memberi, dan menanggalkan keinginan untuk mencuri. (***)

KEJAGUNG PERSILAHKAN PLN GUNAKAN MESIN SITAAN................

• DARI HALAMAN. 1 Utara tersebut.

"Mesin pembangkit Gas Turbin 2.2 saat disita dalam keadaan mati.

Kalau mau menggunakan silahkan," ujarnya, di Jakarta, Jumat.

Terkait hal ini, Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi menambahkan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan pinjam alat yang telah disita tersebut. Tim penyidik pun sepakat untuk meminjamkannya.

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

"Kami sudah menerima surat permohonan tersebut. Tim penyidik sepakat untuk meminjamkan kepada PLN," tambahnya.

Sebelumnya, Kejagung melakukan penyitaan terhadap mesin tersebut karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan tender pekerjaan life time gas turbin 2.1 dan 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tahun 2012. Dalam kasus ini, ada lima tersangka berinisial CLM, SDS, SD, RC dan MA.(SF/ BBS)

rang/jasa di Banten, yaitu melalui perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung atau perusahaan lain yang menjadi bagian kartel Atut.

Menurut Firdaus, perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung berhasil mendapatkan 52 proyek di Kementerian PU dan Pemprov Banten dengan total nilai kontrak Rp723,333 miliar.

Rinciannya, proyek Kementerian PU selama 2008-2013 setidaknya tercatat 33 proyek yang dimenangkan dengan total nilai kontrak Rp478,728 miliar dan proyek Pemprov Banten selama 2011-2013 setidaknya ada 19 proyek yang dimenangkan dengan total nilai kontrak Rp244,604 miliar.

"Selain melalui perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung, ternyata pada 2012 setidaknya 24 perusahaan yang diduga bagian dari kartel Atut mendapatkan 110 proyek Pemprov Banten dengan total nilai kontrak Rp346,287 miliar," tuturnya.

Sedangkan proyek di lingkungan Kementerian PU, selama 2011-2013 perusahaan kartel tersebut mendapatkan 13 proyek dengan total nilai Rp78,794 miliar.

"Itu menunjukkan gurita bisnis Atut menguasai proyek pengadaan barang/jasa yang ada di Banten.

Rezim politik memang selalu identik dengan kekuasaan dan uang," katanya. (IN/BBS)

Maling, Polisi Sekarat Diamuk Massa SUMSEL–Anggota Brimob Polresta Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terpaksa dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hoesin, Palembang, setelah diamuk massa hingga sekarat. Brigadir Ahmad Yasin, 31 tahun, kepergok mencuri motor Jupiter Z di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Kamis malam, 10 Oktober.

Informasi yang dihimpun, Jumat 11 Oktober, peristiwa bermula saat korban, Mahdun Prabowo, 19, memergoki dua pencuri. Dia penasaran saat di depan rumahnya

gaduh. Setelah keluar, benar ada dua pencuri yang sedang beraksi.

"Saya kaget motor saya sudah di tangan pelaku, saya langsung kejar dan berhasil menendang salah satu pencuri yang membonceng, dan terjatuh," kata Mahdun.

Melihat salah satu pelaku terjatuh, Mahdun mendekati. Namun pencuri itu malah mengeluarkan senjata api. "Saya rebut, kemudian tangan saya digigit."

Dia langsung berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mende-

ngar teriakan maling-maling pun menghampirinya. Pencuri yang belakangan diketahui sebagai anggota Brimob itu langsung ditangkap. Massa pun mengamuk.

Setelah luka parah, warga sekitar membawanya ke Rumah Sakit Islam Siti Khodijah. Namun karena keterbatasan peralatan, Yasin dirujuk ke RS Bhayangkara dan terakhir dibawa ke RSMH Palembang. Hingga berita ini diturunkan, kondisi tersangka masih kritis.(BBS)

MK Dikirimi Peti Mati JAKARTA - Rakyat geram dengan dugaan suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar. Saking geramnya, pada, Jumat (11/10) ada yang mengirimi MK peti mati. MK mendapat kiriman peti mati dari seseorang bernama Bambang Saptono. Dari asal pengirim yang tertera di peti mati tersebut, tercantum alamat Solo Jawa tengah.

Pantauan, peti mati berwarna putih itu tiba di lobi belakang Gedung MK sekitar pukul 15.35 WIB yang dikirim menggunakan jasa Pos Indonesia.

Pada kedua sisi peti mati itu tertempel stiker berlatarbelakang warna merah dengan tulisan "Hukum Mati Penegak Hukum

Korup". Sementara di sisi atas peti tertempel stiker dengan latar warna kuning bertuliskan "Gerakan Rakya Anti Korupsi".

Sedangkan disisi lain tertempel kertas data mengenai pengiriman.

Yakni "Kepada: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jalan Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta 10110. Pengirim: Bambang Saptono.

Gerakan Rakyat Anti Korupsi".

Petugas antar dari Pos Indonesia, Muhammad Rowi mengatakan, bahwa peti mati ini dikirim Bambang dari Solo Kamis (10/10/ 2013) malam. Kiriman itu tiba di Pos Indonesia Kantor Pusat, Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, sekitar pukul 04.00 WIB.

Usai menerima kirim unik itu, petugas pos kemudian melakukan proses pengiriman selanjutnya.

"Baru pukul 09.00 WIB kita antar ke MK dan sore ini baru sampai. Dan peti ini barang terakhir yang kita kirim terakhir, makanya sampainya sore," Rowi.

Menurut Rowi, peti mati ini merupakan yang pertama kalinya dikirim lewat jasa pengirim Pos Indonesia. Sebab, peti mati ini adalah peti mati simbolik.

"Kalau yang simbolik seperti ini baru pertama kali. Tapi kalau peti mati benaran untuk orang mati sudah sering," kata Rowi.

Sampai di MK, peti mati ini diterima oleh petugas Mailing Room Gedung MK.(BBS)

DANA SILUMAN SATU PERSEN PAGU PROYEK...........................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 nal merupakan orang kepercayaan Wakil Walikota Tanjungbalai Rolel Harahap dan saat ini tercatat sebagai salah satu Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sumut.

“Benar, ada isu seperti itu. Tapi secara pribadi dan kelembagaan kami tidak ada menerima dana tersebut,” kata Herman Ngateman, Sekretaris LSM Grakindo Kota Tanjungbalai yang ditemui di sekretariatnya, Rabu (9/10). Hal senada dikatakan Ketua DPC Korps Wartawan Republik Indonesia (KOWRI) Kota Tanjungbalai

Rudi Rinaldi.

Menurutnya, pengalokasian dana pengamanan sebesar 1 persen dari pagu setiap proyek Dinas PU Tanjungbalai untuk ‘membunuh’ sifat kritisisme dari kalangan aktivis LSM dan Wartawan tersebut adalah tindakan tidak terpuji.

“Jika benar ada pengalokasian dana pengamanan untuk para aktivis LSM dan wartawan, kami sangat menyayangkannya,” kata Rudi prihatin.

Ditambahkan Rudi, jika ada kontraktor korban pengutipan merasa keberatan dan bersedia menjadi saksi, pihaknya akan

membuat laporan kepada pihak yang berwajib.

“Perbuatan oknum yang mencatut nama LSM dan Wartawan tidak bisa ditolerir. Jika isu itu benar dan ada yang mau menjadi saksi, saya yang akan membuat pengaduannya,” katanya.

Seorang kontraktor yang diketahui setiap tahun rutin mendapat proyek di Dinas PU Tanjungbalai yang akrab disapa Indra Wawa saat dikonfirmasi tidak membantah adanya pengutipan tersebut. Menurutnya, hal itu sudah lumrah dan telah menjadi ‘kewajiban rutin’ para kontraktor yang mendapat proyek.

”Nggak apa-apalah. Kita aman dan teman-teman di lapangan (aktivis LSM dan Wartawan-red) terbantu,” katanya singkat.

Menanggapai isu itu, Ketua Komisi C DPRD Tanjungbalai H Maralelo Siregar mengaku belum mendengar informasi tersebut.

“Saya belum mendengar tentang adanya isu dana pengamanan sebesar 1 persen dari pagu anggaran proyek Tahun 2013 yang ada di Dinas PU untuk LSM dan Wartawan. Saya minta isu yang demikian ditelusuri lebih lanjut,“ tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Kabid Program

Dinas PU Kota Tanjungbalai yang kadang rangkap jabatan menjadi supir pribadi Kadis PU Muhammad Amin ST MT membantah isu yang berkembang tersebut.

“Dinas PU Tanjungbalai tidak pernah mengurusi masalah fee termasuk pengutipan 1 persen dari pagu setiap proyek untuk dana pengamanan itu,” kata Amin menjawab wartawan sesaat sebelum memasuki mobil Toyota Double Cabin hitam-nya membawa Kadis PU Tanjungbalai Ir. Ramadhani Purba meninggalkan halaman kantor DPRD Tanjungbalai, Senin.(HER)

PROYEK PAGAR GUNAKAN MATERIAL BEKAS...................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 lama menjadi sorotan LSM Grakindo sejak awal pengerjaannya pertengahan Agustus lalu. Saat indikasi penyimpangannya mulai terlihat, LSM Grakindo telah memberitahukannya kepada SKPD yang dipimpin drg.H.Azhari Sima itu lewat surat. Namun tidak direspon dan penyimpangan tersebut terus berjalan hingga proyek itu selesai

saat ini.

“Selain kepada Kadis Kesehatan, kami juga melayangkan surat dengan isi yang sama kepada Walikota Tanjungbalai pada 26 September lalu. Namun sama saja, tak ada tindakan,” kata Direktur Eksekutif LSM Grakindo Rudi Rinaldi kesal.

Rudi menerangkan, indikasi pelanggaran bestek yang terlihat diantaranya tetap menggunakan fondasi pagar yang lama,

memakai besi cor bekas untuk tiang pagar yang sudah bengkok dan penuh karat, tetap menggunakan dinding tembok bagian belakang yang sudah retak-retak dengan kerenggangan yang cukup lebar dan langsung menyusun batu bata di atasnya untuk menambah tingginya, serta tetap menggunakan besi-besi pagar yang lama yang dibeberapa sisi juga sudah dimakan karat dan untuk menutupinya mencatnya

kembali.

“Dalam satu rapat paripurna di DPRD Tanjungbalai, Walikota Thamrin Munthe menegaskan bahwa semua proyek baik fisik maupun non fisik berkualitas dan dikerjakan sesuai standar umum yang berlaku. Dengan adanya fakta di atas, jelas bahwa pernyataan Walikota itu omong kosong semata,” kritik Rudi.

Sementara saat Kadis Kesehatan drg.H.Azhari Sima hendak dikonfirmasi, Rabu (9/

10), pejabat eselon II-B itu tidak dapat ditemui. Demikian juga dengan Sekretaris Subroto SE. Menurut seorang stafnya, Azhari sedang mengikuti rapat di kantor Walikota dan Subroto sedang keluar. ”Mungkin Pak Saut. Namun ia juga sedang keluar,” kata staf pria yang minta namanya tidak ditulis itu saat ditanyakan siapa PPTK proyek pagar bernilai ratusan juta namun menggunakan material-material bekas itu.(HER)

PEDAGANG IKAN DAN SAYUR KORBAN PUNGLI .......................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Bangsal, Suprapto, Bengawan dan Pajak Ikan dijalan Veteran.

"Setiap pasar mendapat masing-masing 10 unit fiber untuk pedagang ikan. Penerima bantuan di Pasar Bahagia dikutip Rp200 ribu oleh saudara

Jamaluddin yang menjadi koordinator pedagang ikan dan dana tersebut langsung diserahkannya kepada pihak Disperindag," t erang Andika.

Sementara Jamaluddin saat dikonfirmasi membenarkan ia ada mengumpulkan "dana partisipasi" tersebut dan telah

menyerahkannya kepada Kadisperindag Nedi Hamlet.

"Tolong jangan dikorankan ya pak," pinta pria berjanggut ini.

Kabid Perdagangan Disperindag Kota Tanjungbalai Dra Dortia yang ditemui di kantornya tidak berani membantah dan hanya mengaku tidak mengetahui

adanya pungutan dimaksud. juga menjelaskan jumlah bantuan fiber adalah 50 unit dan diberikan kepada para pedagang ikan. "Fiber tersebut disalurkan melalui asosiasi atau persatuan pedagang yang ada di beberapa pasar tradisional dan masingmasing mendapat 10 unit,"

jelasnya.

Dengan asumsi kutipan Rp200 ribu untuk setiap fiber, setidaknya Disperindag Tanjungbalai telah mengantongi uang sebesar Rp10 juta yang tak jelas dasar hukumnya alias pungli dan dapat digolongkan tindak pidana korupsi.(HER)

PERTARUNGAN SIMBOLIK PKS DAN SBY......................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 PKS Hilmi Aminuddin. Bunda putri adalah penghubung antara dewan pembina (PKS dan Partai Demokrat).

Luthfi mengungkapkan, bahwa Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY. Luthfi pernah mendatangi rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pasca-penangkapan Fathanah oleh KPK. Rupanya Presiden SBY marah

terhadap tudingan itu. Ia menegaskan tidak mengenal Bunda Putri dan menyebut dirinya bukan presiden kecengan. "Jangan suka mengalihkan isu, jangan menyerempetkan ke orang-orang yang sama sekali tidak tahu. Sekarang saya yang dikaitkan. Mungkin lain kali orang lain. Itu sudah kejahatan sendiri," kata Presiden.

Presiden SBY menyebut kesaksian Luthfi bahwa Bunda Putri sangat dekat dengan Presiden adalah 1.000 persen bohong.

Demikian pula dengan kesaksian bahwa Bunda Putri tahu betul informasi tentang reshuffle kabinet, disebut Presiden sebagai 2.000 persen bohong.

Menurut Presiden, persoalan reshuffle hanya dibahasnya bersama Wakil Presiden Boediono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan para menteri koordinator.

Dalam hal ini, malah Fahri Hamzah menilai Presiden SBY berlagak pilon. "SBY berlagak pilon (pura-pura bodoh)," ujarnya.

Fahri menegaskan, pengakuan terdakwa kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq pasti terkonfirmasi. Luthfi tidak mungkin asal bicara. "Setiap orang yang ketemu LHI atas namakan SBY pasti dikonfirmasi," imbuh Fahri.

Mana yang benar dari dua versi cerita di atas? Versi politisi PKS atau versis SBY? Publik akan menilai sendiri. Namun pertarungan politik secara simbolik itu menunjukkan secara telanjang bahwa PKS sengaja ‘menjewer’ SBY dan

sebaliknya SBY ganti ‘menjewer’ politisi PKS di ruang publik.

Masyarakat dan media tak usah panik, kecuali ketawa getir. Sebab publik sudah dewasa dan sejarah akan membuktikan siapa di antara kedua pihak yang bersitegang dan berseberangan itu, yang akan jadi pemenang dan pecundang, baik masa sekarang atau mendatang.

Namun yang pasti, pengadilan harus menegakkan hukum yang berkeadilan, sekalipun langit runtuh, bukan?(BBS)

TAK PERLU IZIN DARI PRESIDEN.............................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 mendengar dari media, dan apa yang berlangsung atau berlaku selama ini jika KPK ingin memanggil siapapun di negeri ini tidak memerlukan izin presiden," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini memang sudah terjadi perubahan terkait mekanisme tersebut. Sehingga untuk pemeriksaan pejabat negara oleh penegak hukum sudah tidak diperlukan lagi izin dari presiden.

"Dulu pernah kepolisian dan kejaksaan ingin memanggil seseorang misalnya menteri, gubernur, bupati walikota, harus mendapatkan izin presiden,

sekarang pun tidak diperlukan.

Karena sekarang itu tidak berlaku, izin dari saya manakala KPK memanggil hakim MK itu juga diperlukan. Namun saya akan membaca terlebih dahulu isu itu setelah itu akan saya respon dengan tepat," ungkapnya.

Dalam keterangan persnya itu, SBY juga menyindir dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. SBY sempat menyinggung dinasti politik yang dibangun oleh kepada daerah di wilayahnya masing-masing.

Sindiran ini tentu ditujukan kepada Gubernur Banten Ratu Atut yang secara jelas telah membangun dinasti politiknya.

"Saya memantau apa yang

sedang dibicarakan utamanya di media sosial, saya tadi juga berkomunikasi dengan Mendagri munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabatpejabat daerah dan ternyata pejabat-pejabat di daerah itu memiliki kekerabatan," ujar Presiden SBY. Presiden mengatakan, meski dalam Undang-undang tidak dilarang soal masuknya keluarga di dalam sebuah pemerintahan, namun hal itu perlu diperhatikan dan perlu dicermati. Terutama terkait etik dan kepatutan.

"Meskipun UUD maupun UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa posisi di pemerintahan apakah ayah ibu,

anak, adik itu menduduki posisiposisi di jajaran pemerintahan tetapi saya kira, kitalah yang mesti memiliki norma batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa, yang tidak patut juga seperti apa," jelas SBY. Menurutnya, jika seorang kepada daerah tidak mengindahkan soal norma etik dan memasukan keluarga dalam pemerintahannya, dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah pemerintahan yang menakutkan.

"Yang berbahaya apabila menyangkut kekuasaan politik dengan kekuasaan atau power untuk melaksanakan bisnis.

Godaanya besar, bisa terjadi penyimpangan di sana sini, saya

mengingatkan di kita desentralisasi di daerah-daerah begitu besar, kekuasaan gubernur bupati juga begitu besar. Sebelum diberlakukannya desentralisasi daerah maka sekali lagi hati-hati dalam kekuasaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menambahakan, terbentuknya dinasti politik di pemerintahan dikhawatirkan akan menimbulkan penyelewengan diberbagai bidang. "Kewajiban saya sebagai presiden mengingatkan. Sekali lagi jangan hanya karena UUD tidak melarang, UU tidak melarang, tapi kita yang memilih pilihan yang patut dan pilihan yang bijak," tandasnya.(SF/BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/ mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

Penahanan Gubernur Riau Dipindah ke Pekanbaru JAKARTA - Proses pemeriksaan Gubernur Riau Rusli Zainal oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tuntas.

Penahanan tersangka kasus korupsi PON dan Kehutanan Riau, akhirnya dipindahkan dari rumah tahanan Jakarta Timur cabang KPK ke Rutan Pekanbaru Riau.

Kamis pekan lalu sekitar pukul 10.50 WIB, dengan mengenakan baju batik warna coklat, Rusli Zaenal keluar ruang tahanan menuju mobil tahanan KPK yang akan mengantarkan ke Bandara Internasional Soekarno Hatta yang menumpang pesawat menuju Pekanbaru. "Ya, dipindahkan ke Pekanbaru," jawab Rusli Zaenal menjawab pertanyaan wartawan.

Politisi Partai Golkar enggan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi juga apa merasa senang dengan proses peradilan di Pekanbaru. Rusli Zaenal hanya tersenyum saat dicerca beberapa pertanyaan tentang kasus nya.

Pengacara Rusli, Rudy Alfonso mengaratakan dipindahkannya Rusli ke Pekanbaru karena penyidikan perkara sudah diselesaikan oleh penyidik KPK. Rusli, rencananya akan disidangkan pada 28 Oktober nanti. "Jadi berkas kasus pemeriksaannya sudah selesai. Malah, sudah dibawa ke Pekanbaru. Ada tiga berkas," kata Rudy.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP membenarkan perihal pemindahan Rusli ke Pekanbaru. Bahkan, akan diadili di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

"Rusli Zaenal tidak menjalani proses persidangan di Jakarta, tetapi persidangannya berlangsung di Pekanbaru Riau," paparnya.

KPK menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka untuk tiga kasus dugaan korupsi sekaligus dengan modus perubahan peraturan daerah (Perda). Dalam perkara pertama, politisi Partai Golkar tersebut melakukan tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda No.6 tahun 2010 tentang penambahan anggaran pembangunan venue untuk pelaksaanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru, Riau.

Rusli diduga menerima sejumlah hadiah dan suap dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON ke XVIII Riau melalui eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas yang telah duduk sebagai pesakitan dalam kasus tersebut.(ENDY)

KORUPSI

Korupsi Mahfud Siap Potong Leher JAKARTA - Mahfud MD berang.

Kemarahan muncul setelah adanya tudingan juga melakukan korupsi dan menerima suap selama masa kepemimpinannya di Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013. Tudingan itu muncul pasca ketangkap tangan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK yang menerima suap Rp 3 miliar.

"Jika ada bukti segera menemui saya langsung. Saya akan memberikan uang dua kali lipat dari laporan jumlah suap yang dikabarkan, bahkan saya siap dipotong tangan dan leher saya," tantang Mantan Ketua MK Mahfud MD didampingi Juru Bicara KPK Johan Budi SP pada jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin pekan lalu.

Mahfud mengaku masih punya uang Rp 6 miliar untuk membayar tudingan suap maupun korupsi itu. "Ingat ya, orang yang menuding saya harus bisa membuktikan bahwa ada orang yang

memberi saya tiga miliar. Kalau dia tidak bisa buktikan, saya akan ambil langkah hukum. Karena ini merusak masyarakat yang sekarang sedang gaduh," lanjutnya.

Seorang wartawan memotong pernyataannya dengan bertanya apakah Mahfud siap dipotong tangannya jika ternyata terbukti menerima suap. "Saya siap dipotong tangan juga leher saya," jawabnya sambil tangannya bergerak ke arah lehernya.

Mahfud mendatangi bagian Pengaduan Masyarakat KPK, guna memastikan pengaduan dari masyarakat bahwa dia menerima suap seperti berita yang telah beredar. Mahfud disebut menerima suap Rp3 miliar terkait sengketa pemilukada Mandailing Natal, Sumatra Utara tahun 2010.

"Ternyata sampai detik ini tidak ada pengaduan soal itu. Jadi berita itu bohong dan orang yang mengadukan

itu jelas bohong. Saya juga akan menempuh jalur hukum," lontar Mahfud serius dengan logat Madura yang mentok.

Di sisi lain, Mahfud juga mendengar ada yang mengatakan pernah menerima suap sejumlah Rp4 miliar dari sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat itu MK mengabulkan gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar-Bambang Purwanto terkait hasil rekapitulasi suara KPUD Kalimantan Tengah yang memenangkan pasangan Sugianto Sabran-Eko Suwarno.

"Memang ada yang mengatakan saya pernah menerima uang Rp4 miliar dari kasus Kotawaringin Barat. Uang tersebut diserahkan pada tiga kyiai di Cirebon. Berita itu sudah ada dulu, bahkan dua tahun lalu saya melapor ke KPK agar diperiksa KPK, tetapi

sampai saat ini tidak ada temuan tudingan itu," jelas Mahfud dengan nada tinggi.

Menurutnya, masih ada saja pihakpihak yang menyebut terlibat praktek kotor sengaja menyebarkan kebohongan. Tujuannya hanya fitnah dan menjatuhkan karier serta prestasi.

Ditambahkan dirinya berani membayar dua kali lipat serta potong tangan dan leher lantaran diyakini olehnya tak melakukan korupsi. Karena itu, dia berani menantang setiap pihak yang menudingnya melakukan Tipikor.

"Kenapa saya berani karena saya yakin tidak ada. Karena itu saya tantang. Kalau ada kongkalikong silakan diungkap, saya tak akan kabur dan siap dihukum," ujarnya.

Mahfud menuding pihak-pihak yang menyudutkan dirinya melalui pelaporan-pelaporan tindak pidana korupsi hanya membonceng peristiwa tertang-

kapnya Akil Mochtar. Dia memandang aneh jika ada pihak yang baru mengungkapkan praktek kotor yang menudingnya itu saat ini.

Diberitakan sebelumnya, Akil Mochtar ditangkap KPK Rabu malam 2 Oktober lalu di rumah dinasnya bersama anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis Nalau. Akil diduga menerima uang Rp3 miliar dari pengusaha itu terkait pengurusan pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Di hari yang sama, penyidik juga menangkap pengusaha Tubagus Chaeri Wardhana di rumahnya, Jalan Denpasar Jakarta. Selain itu, penyidik juga menangkap pengacara Susi Tur Andayani. Diduga, Tubagus yang juga adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu akan menyuap Akil Rp1 miliar melalui perantara Susi. Suap ini terkait pengurusan pilkada Lebak, Banten. (ENDY)

Tarif Suap 10 Pilkada di MK Diduga Raup Rp100 Miliar JAKARTA - Gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) terus marak. Ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada bagi calon yang kalah, larinya memang ke MK. Pelarian mencari keadilan dan ketidakberesan, ternyata tidak gratis. Berapa tarif yang harus diberikan untuk memenangkan gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK)?

Tarifnya bervariasi mulai Rp8 miliar sampai Rp10 miliar, tergantung dari besar daerah atau wilayah yang bersengketa dan seberapa berat sengketa itu sendiri, dan tergantung broker atau bandarnya.

Koordinator Solidaritas Pengacara Pilkada Ahmad Suryono SH. MH menduga uang suap yang beredar mencapai Rp100 miliar. Dan dari dana ini tentu diduga hakim MK yang terlibat.

“Terlibatnya semua hakim MK itu karena keputusan di MK itu semuanya bulat, tak bisa ditentukan oleh satu atau dua orang hakim saja.

Andaikan saja ada yang tidak terlibat pasti mereka akan meneliti dan tidak langsung menerima putusan akhir dalam sidang pleno MK,” kata Ahmad Suryono, Selasa pekan lalu.

Modus operasinya, kata Ahmad, tentunya tidak langsung dilakukan hakim MK, namun melalui broker. Anggota broker ini dari kalangan orang-orang yang sudah dipercaya MK. “Tugas broker ini mencari calon pemilihan kepala daerah yang bisa dimenangkan. Untuk menyatakan bahwa mereka mau dan setuju harus bersalaman lalu bicara angka,” ungkapnya.

Harga masing-masing daerah berfariatif, ada yang Rp 8 miliar hingga Rp10 miliar. Hal itu tergantung kemampuan melalui tawar menawar yang cukup alot. “Para broker ini biasanya mempunyai kedekatan dengan anggota MK tersebut. Bahkan broker ini ada yang secara struktural dari internal MK,” tambahnya.

Ke 10 Pilkada itu antara lain Pilkada NTB, Pilkada Kota Palembang, Pilkada Maluku, Pilkada Kab Tanah Laut, Pilkada Purwakarta.

Untuk itu, menurut Ahmad Suryono meyakini Ketua MK Akil Muchtar sepertinya tidak bermain sendiri, namun secara berjamaah. Dia berharap agar semua hakim MK diperiksa lalu dibubarkan.(ENDY)

DPR Desak Calon Kaplori Serius Berantas Korupsi

IPW Prihatin Elit Polri Sibuk Pencalonan Kapolri JAKARTA–Indonesia Police Watch (IPW) mencermati selama empat bulan terakhir terjadi 25 kasus penembakan misterius di seluruh Indonesia dan hanya satu pelakunya yang tertangkap. Anehnya, elit Polri seolah-olah mengabaikan dan melupakan kasus penembakan misterius terhadap anggota polisi level bawah. Jika kasus ini dibiarkan tidak terungkap, bisa jadi aksi teror polisi yang bertugas di lapangan terus terjadi. “Elit-elit Polri tampaknya lebih sibuk bermanuver untuk suksesi Kapolri baru ketimbang berupaya membantu memberi strategi untuk memburu pelaku penembakan,” kata Ketua Presidium Indonesi Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurutnya, ketidakmampuan Polri mengungkap kasus penembakan ini juga berdampak pada citra Bareskrim yang dipimpin Komjen Sutarman. Bahkan, kasus penembakan ini tanggungjawab tak bisa hanya dilimpahkan ke aparat Polda semata.

“Bareskrim sebagai satuan tertinggi Reserse dan kriminal harus ikut bertanggungjawab mengungkap kasus penembakan yang menimpa anggota polisi yang bertugas dilapangan,” paparnya.

Apalagi, lanjut Pane, kasus penembakan misterius itu juga menjadikan polisi sebagai korban. Dalam 3 bulan ada 8 kali penyerangan pada polisi. Enam polisi ditembak, satu polisi dirampok saat bertugas, dan satu lagi rumah polisi ditembaki. Ironisnya, hingga kini tidak satu pun pelakunya tertangkap. Bahkan tidak ada progress penanganan kasus tersebut yang dipublikasikan Polri ke masyarakat. “Diharapkan elit-elit (petinggi) Polri jangan hanya larut (repot) pada manuver pencalonan Kapolri.

Sebab kasus penembakan ini sangat membuat masyarakat resah anggota Polri di lapangan,” lontarnya.

Aksi penembakan terhadap polisi, menurut aktifis IPW itu, yang semula terjadi di wilayah pinggiran, belakangan mulai bergeser ke pusat ibukota. Tentu, situasi ini bisa jadi akan terulang, dan masih menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi banyak pihak. Menurutnya, jika aksi penembakan ini tidak segera diungkap, masyarakat semakin tidak percaya lagi bahwa Polri akan mampu menjaga keamanan warga. Selain itu, jika kasus ini tidak terungkap, tentu akan membuat keluarga korban merasa terdzolimi rasa keadilannya untuk selamanya. (ENDY)

NASIONAL

Mantan Menpora Andi Mallarangeng usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (11/10). KPK tidak jadi menahan Andi Mallarangeng atas kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang karena penyidik menemukan adanya bukti baru.

JAKARTA–Komisi III DPR membuat komitmen dengan mendesak Komjen Sutarman, calon tunggal Kapolri agar jajaran Polri serius dalam memberantas korupsi. Mengingat, selama ini kinerja Polri masih jauh dari harapan dalam memberantas korupsi.

"Sebagai mitra kerja Polri, kami akan membuat komitmen Sutarman dalam pemberantasan korupsi di institusi Bhayangkara," papar Ketua Komisi III DPR, Pieter Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).

Komitmen ini dilakukan di atas kertas usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (17/10/2013) dengan Komisi III DPR. Perjanjian ini bukan sebuah fakta integritas.

"Karena kan kita bukan bawahan dengan atasan.

Yah seperti komitmenlah," lanjut Pieter.

Saat kunjungan ke kediaman mantan Kapolda Metro Jaya, Pieter mengaku Komjen Sutarman menyanggupi komitmen itu."Saya tanya, kalau bapak jadi Kapolri, bapak sanggup bedakan kebenaran dan tidak. Dan dijawab oleh Sutarman,

sanggup," jelasnya meniru Sutarman.

Selain itu, Sutarman juga menyanggui untuk menindak tegas bawahannya apabila terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Sanggup," ucapnya lagi.

Sementara, Kabareskrim Polri Komjen Sutarman tidak mau mengumbar janji soal pemberantasan korupsi di internal apabila dilantik menjadi kapolri. Mengingat, tak mudah untuk menindak praktek kotor oknum polisi. Namun, bukan berarti Sutarman berdiam diri atas kasus korupsi yang menyeret petinggi Polri.

Salah satu cara untuk memberantas korupsi di internal dengan memberikan teladan yang baik. Sutarman akan menunjukkan kepada para petinggi dan anggota untuk tidak korupsi. "Kita harus ubah main untuk tidak lakukan korupsi, itu harus dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan pekerjaan kita, kepolisian," ujar Sutarman di kediamannya Bintaro, Tangerang Selatan.(ENDY)

Sudah Bawa Koper, Andi Mallarangeng Tak Jadi Ditahan JAKARTA - Sedia payung sebelum hujan. Peribahasa ini diterapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng.

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana dalam pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil membawa koper. Tujuannya jika usai diperiksa dan langsung ditahan, tak akan repot-repot cari ganti baju di dalam tahanan.

Ternyata cerita kasak kusuk soal Jumat Keramat di KPK, malah beda.

Mantan juru bicara kepresidenan SBY

itu, malah terbebas dari upaya penahanan KPK. Usai menjalani pemeriksaan hampir delapan jam, dengan senyuman Andi terlihat keluar gedung KPK, Jakarta, didampingi kuasa hukumnya Harry Pontoh.

Kemudian menuju mobil Pajero Sport Putih bernomor polisi B 891 NON yang telah menunggunya. Lho kok nggak pakai baju seragam tahanan malah pulang, "Soal itu saya no comment," jawabnya singkat sebelum meninggalkan gedung KPK. Andi mengaku cukup kooperatif ketika menjalani pemeriksaan. Dengan menjawab pertanyaan sebaik-baiknya.

"Saya menjalani pemeriksaan oleh

KPK. Saya ditanyai mengenai penyidikan dan pertanyaan-pertanyaan terdahulu soal anggaran dan sebagainya," kata Andi sebelum meninggalkan gedung KPK. Dengan mengenakan batik bercorak biru dongker lengan pendek, juga hanya mengatakan siap mengikuti prosedur ataupun ketetapan KPK. "Saya selalu siap mengikuti prosedur, ketetapan atau ketentuan KPK. Jadi, jika hari ini (ditahan) pun saya siap. Jika besok dipanggil lagi, siap lagi," tegas Andi yang sudah kedua kalinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka Hambalang, KPK menetapkan Andi sebagai tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang yang

mengakibatkan kerugian negara dalam pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang. Perbuatan itu diduga dilakukan Andi bersama Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor.

Menurut perhitungan BPK, nilai kerugian negara yang muncul dari proyek ini sekitar Rp463,6 miliar. BPK menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara Hambalang kepada KPK pada 4 September 2013.

Saat menerima hasil perhitungan BPK tersebut, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, pihaknya akan

segera menahan para tersangka Hambalang. Untuk penahanan Andi, menurut Abraham, akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Namun, hingga kini penahanan belum dilakukan.

Meskipun public sudah sangat mendesak agar Andi segera ditahan dan tidak ada diskriminasi dalam hukum.

Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK sudah menetapkan empat tersangka, yaitu Dedy Kusdinar, Andi Alfian Mallarangeng, Teuku Bagus Mokhamad Noor dan Anas Urbaningrum. Tetapi, baru Dedy yang ditahan oleh KPK. Sedangkan, tiga tersangka lainnya masih menunggu hasil penyidikan. (ENDY)

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Menjamurnya Korupsi Juga Kesalahan Perempuan JAKARTA–Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri prihatin kian menjamurnya kasus korupsi di Indonesia, terutama korupsi yang dilakukan para laki-laki (suami), juga bisa diakibatkan kesalahan para perempuan (istri).

Disisi lain, perempuan juga jarang mau mengakui bahwa maraknya korupsi oleh penyelenggara negara berjenis kelamin laki-laki bisa jadi terkait dengan perempuan juga, tegas Megawati kepada para peserta

diskusi bertema ‘Perempuan dan Peradaban Indonesia’ di Kantor DPP PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (9/10).

Menurut Megawati, kecenderungan perempuan untuk mempersaingkan kekayaan, harta benda, kedudukan, terutama di kalangan hedonis dan golongan menengah ke atas, secara langsung atau tidak langsung menjadi dorongan bagi para laki-laki untuk menghalalkan segala cara dalam memperoleh kekayaan materi.

"Inilah sikap yang menimbulkan

perilaku korupsi. Dorongan ibu-ibu untuk selalu hidup mewah juga bisa loh jadi penyebab suami-suami korupsi,” paparnya.

Menurut Megawati, sikap perempuan seperti ini adalah kemunduran peran perempuan dalam peradaban Indonesia. “Bayangkan saja, pamer pemberian suami kesanakesini, tapi tidak pernah berusaha mendapatkannya lewat usahanya sendiri,” lontarnya.

Megawati mengatakan, peran perempuan dalam pembangunan adalah

yang paling penting. Karena itu, menurutnya, pergerakan kaum perempuan menuju ke arah yang lebih baik harus segera dilakukan agar menciptakan peradaban yang lebih baik Menurut Megawati, saat menjadi Presiden, ia menyaksikan sendiri bagaimana tingginya tingkat persaingan antar istri pejabat birokrasi untuk saling menonjolkan diri melalui pemakaian benda-benda mewah dan mahal. Tentu yang dimaksudnya adalah bahwa sang suami menjadi terbebani untuk

mencari penghasilan lebih melalui cara apapun demi memenuhi selera persaingan di antara kaum ibu itu.

Dia mengajak agar perempuan mulai membenahi diri, bersedia maju bersama dan turun bekerja demi membangun Indonesia lebih baik.

Bahkan Megawati menantang para perempuan Indonesia untuk bekerja demi mendorong adanya perempuan Indonesia lain yang jadi Presiden setelah dirinya di tahun 2002. "Harus ada presiden perempuan lagi. Tahu lah tahun berapa," lontarnya.(ENDY)

KPK POS

4

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

KORUPSI

SUMUT

Dugan Korupsi Gardu Tangkis ’Ditidurkan’ SIBORONGBORONG - Kasus dugaan korupsi Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Nangkis) dengan tersangka Kepala Desa Lobusunut berinisial RM beserta sekretaris desa dan bendaharanya sebesar Rp 400 juta di Desa Lobusunut, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, pada 2011 lalu sampai saat ini masih tertidur di Cabang Kejaksaan Negeri(Cabjari) Siborongborong.

Gardu Nangkis adalah bantuan penanggulangan kemiskinan yang dananya dikucurkan dari Provinsi Sumut pada 2011 lalu ke sejumlah kabupaten untuk digunakan mengentaskan kemiskinan seperti bedah rumah penduduk, pembangunan MCK dan sarana air bersih.

Sekalipun namanya dana miskin tapi tetap tidak luput dari korupsi. Oknum Kades, Sekdes, bendahara desa tersebut diduga mengambil kesempatan untuk mela-

kukan korupsi sehingga peruntukannya tidak tepat sasaran.

Masyarakat Desa Lobusunut pada Rabu pekan lalu meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) memerintahkan Kajari Tarutung untuk menuntaskan kasus ini sampai ke pengadilan tanpa pandang bulu sebelum masyarakat mendemo institusi judikatif tersebut.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Siborongborong Irene Panjaitan SH saat dikonfirmasi pada Rabu pekan lalu, melalui ajudannya mengatakan sedang sibuk dan menyarankan agar di tanyakan kepada Hatta SH, salah seorang Jaksa Penuntut Umum(JPU) di Cabjari Siborongborong. Saat Hatta dikonfirmasi, dia mengatakan tidak berhak memberikan jawaban. "Saya tidak berhak memberikan keterangan, tanyakan saja bapak pimpinan," jawab sambil beranjak pergi.(SLBT)

serta dinilai sangat menguntungkan PDAM Tirtanadi.

Hal ini mengingat banyak dan luasnya daerah cakupan pelanggan yang harus ditagih sehingga dipastikan PDAM Tirtanadi membutuhkan penambahan jumlah personel pegawai. Tapi dengan adanya perjanjian kerjasama ini pihak PDAM tidak perlu lagi menambah jumlah pegawai.

Karena dianggap menguntungkan pihak PDAM Tirtanadi, maka terdakwa selaku Dirut kemudian memperpanjang kontrak kerjasama penagihan rekening air dengan Kopkar Tirtanadi yakni perjanjian No.11/SPJN/DIR/2011 dan No.326/SPJN/2011 tanggal 30 September 2011.

Sebagaimana diketahui, terdakwa Azzam diangkat sebagai Dirut PDAM Tirtanadi Sumut pada 11 Maret 2011

berdasarkan SK Gubsu No.188.44/217/ KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Sementara terdakwa menandatangani perpanjangan kontrak kerjasama penagihan rekening air No.11/SPJN/ DIR/2011 dan No.326/SPJN/2011 tanggal 30 September 2011. Jika dihitung secara matematis telah berjalan dan berlangsung selama 9 (sembilan) tahun, dari kontrak awal yakni No.06/ SPJN/KEU/2002 dan No.37/SPJN/ KKT/2002 tanggal 27 September 2002.

Namun, dari 9 tahun itu, Dirut PDAM Tirtanadi sebelumnya tidak pernah dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (tipikor/pencucian uang), sebagaimana didakwakan JPU pada Azzam.

PH mengatakan, benar uang yang digunakan PDAM untuk membayar

jasa/fee Kopkar berasal dari keuangan negara/daerah. Namun setelah menjadi hak dan milik Kopkar, maka uang itu tidak lagi menjadi uang negara/daerah tetapi berubah menjadi milik Kopkar.

Pengurus termasuk ketua berhak meminjamkannya kepada seluruh anggota Kopkar atau pihak lain termasuk terdakwa. Sebab, tujuan didirikannya Kopkar untuk menyelenggarakan usaha, antara lain usaha simpanpinjam kepada sesama anggota Kopkar.

Menurut PH, pinjaman terdakwa sebagaimana keseluruhannya dalam dakwaan JPU sebesar Rp5.004.637.000, dilakukan jauh sebelum terdakwa menandatangani kontrak kerjasama dengan Kopkar. Sehingga jelas uang koperasi yang dipinjam terdakwa merupakan uang milik Kopkar bukan uang negara/daerah.(WASPADAMEDAN.COM)

Sidang Dugaan Korupsi PDAM Tirtanadi Beragenda Eksepsi MEDAN –Sidang dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Tirtanadi dengan sangkaan merugikan negara berkisar Rp5 miliar lebih, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dengan agenda eksepsi (pembelaan) dari terdakwa.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra VII Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu pekan lalu, Edy Purwanto dan Maramuda Harahap selaku Penasihat Hukum (PH) terdakwa Azzam Rizal, Dirut PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Provsu), menilai perbuatan kliennya bukanlah tindak pidana korupsi (Tipikor) melainkan masuk ke lingkup hukum perdata.

Pasalnya, terdakwa juga selaku anggota dari Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Sumut mempunyai hak untuk meminjam uang di Kopkar.

“Sehingga peminjaman sejumlah uang itu bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (tipikor/pencucian uang), tapi merupakan perbuatan ruang lingkup perdata,” sebut PH Azzam saat membacakan eksepsi (keberatan) mereka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen.

Dalam eksepsi yang dibacakan secara bergantian di hadapan majelis hakim dipimpin Jonner Manik, disebutkan bahwa tujuan dibentuknya “Perjanjian Kerjasama Penagihan Rekening Air Pelanggan” telah dibahas dan dipertimbangkan secara matang

Kepsek Harus Transparan Dalam Penggunaan Dana BOS PANYABUNGAN - Bantuan Operasi Sekolah (BOS) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam pengajuan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke dinas pendidian harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS, dewan guru, komite sekolah dan orang tua murid.

Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan di tandatangani oleh peserta rapat.

"Dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen keperluan sekolah," ungkap Jamila selaku Kasi Subsidi Bantuan dan Manejer BOS di Dinas Pendidikan Madina pada Rabu pekan lalu.

Ketentuan mengenai penggunaan dana telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dana BOS dapat digunakan untuk mengganti buku teks yang rusak atau menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku, langganan publikasi berkala, akses informasi online, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi tenaga pustakawan, pengembangan database perpustakaan, pemeliharaan perabot perpustakaan. Untuk kegiatan ini ditentukan minimal 5 persen dari keseluruhan dana BOS. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Dana BOS dapat digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, pendaftaran ulang, biaya pendataan data pokok pendidikan, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan. Juga untuk konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dengan standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda.

Lanjut Jamila, penggunaan dana BOS juga bisa di manfaatkan pembelajaran dan ekstra kokulikuler siswa. Digunakan untuk PAKEM (SD, Pembelajaran Kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Dalam hal ini termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasi (termasuk di SMP Terbuka), biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

Bahkan untuk ulangan dan ujian. Dana BOS dapat digunakan untuk ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah.

Termasuk untuk fotocopy, penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa.

Pembelian bahan-bahan habis pakai. Juga untuk pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris,

minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, pengadaan suku cadang alat kantor. langganan daya dan jasa, membayar listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar. Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru. Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp 250 ribu per bulan.

Bisa juga untuk membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik.

Untuk perawatan sekolah, dana BOS dapat digunakan untuk pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

Kamar mandi dan WC siswa harus dijamin berfungsi dengan baik.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Dana BOS dapat digunakan untuk membayar pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD), pegawai perpustakaan, penjaga Sekolah, satpam, pegawai kebersihan. Untuk kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.

Sedangkan untuk pengembangan profesi guru dapat digunakan untuk KKG/ MGMP, KKKS/MKKS, menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/ blockgrant tersebut.

Dana BOS bisa di manfaatkan untuk siswa/i untuk membantu siswa miskin.

Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll), membeli seragam, sepatu dan alat tulis. Untuk pembelian alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. Pembelian perangkat computer, biaya lainnya seperti alat peraga/media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS, pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat. "Dalam hal ini kami berharap kepada kepala sekolah yang ada di Madina terutama di tingkat SD dan SMP agar tidak membuat SPJ rekayasa karena ini sebagai bantuan untuk keperluan sekolah dan siswa miskin," pungkas Jamila.(TH)

BANGUNAN DI JALAN JAWA DAN MADURA TANPA IZIN

Gowa Minta Pemkot Medan Robohkan Bangunan MEDAN–Lembaga swadaya masyarakat yang aktif di bidang pengawasan kinerja pemerintahan, Goverment Watch (Gowa) mempertanyakan kinerja pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, yang membiarkan pembangunan berbagai sarana komersial milik PT Arga Citra Kharisma (ACK) di Jalan Jawa dan Jalan Madura, Medan.

Padahal bangunan tersebut berdiri tanpa ada izin mendirikan bangunan (IMB), Analisa Mengenal Dampak Lingkungan (Amdal) dan Instalasi Pengolah Limbah (IPAL).

“Kita semua sudah mengetahui bahwa peraturan pemerintah daerah di seluruh Indonesia menyebutkan, untuk mendirikan bangunan apalagi bangunan bertingkat dan komersial di tengah kota, persyaratan utamanya adalah harus memiliki IMB, Amdal dan IPAL. Jika tidak memiliki itu semua, akan sangat berbahaya bagi masyarakat Kota Medan itu sendiri. Tapi mengapa Pemerintah Kota Medan membiarkan pembangunan mall, hotel, rumah sakit dan sarana bisnis lainnya di Jalan Jawa dan Jalan Madura?” tegas Direktur Eksekutif Gowa Andi Syahputra dalam acara Diskusi Menyelamatkan Aset-aset Negara Untuk Kemakmuran

K P K POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Rakyat, Jum’at pekan lalu. Hadir dalam acara tersebut Direktur Centre Information Development Studies (CIDES) yang juga Dosen Universitas Nasional (Unas) Hilmi Rahman Ibrahim.

Lanjut Andi, untuk mendapatkan IMB, setiap perorangan maupun lembaga yang akan mendirikan bangunan harus memiliki sertifikat sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan lahan yang diatasnya akan di dirikan bangunan. Jika tidak memiliki sertifikat, tentu saja IMB-nya akan sulit dikeluarkan. Jika Pemko Medan mengeluarkan IMB padahal sertifikatnya tidak ada, berarti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sebaliknya, jika Pemko Medan tidak memberikan IMB kepada PT ACK karena perusahaan tersebut tidak memiliki sertifikat, namun membiarkan pembangunan hotel, rumah sakit, mall dan sarana komersial lainnya, padahal mereka semuanya tidak memiliki IMB, itu sama saja membiarkan hukum dan peraturan yang ada di injak-injak. Sama saja Pemko Medan juga melanggar hukum.

Hukum dan peraturan dibuat dengan biaya mahal dari pajak rakyat untuk dipatuhi semua warga, baik perorangan maupun

lembaga atau institusi.

“Untuk itu, kami meminta Pemko Medan segera menegakkan hukum. Jika bangunan di Jalan Jawa dan Jalan Madura tidak memiliki IMB, Amdal, dan IPAL, maka pembangunan harus segera dihentikan. Bila perlu dibongkar karena kalau dibiarkan berdiri tanpa ada Amdal dan IMB akan sangat membahayakan keselamatan masyarakat Kota Medan dan sekitarnya,” tegas Andi.

Sebagaimana diberitakan media massa selama ini, lahan yang berada di jalan Jawa dan Jalan Madura, Kelurahan Gang Buntu seluas 12.827 meter persegi dan 22 700 meter persegi semula adalah milik negara Republik Indonesia yang pengelolaannya diserahkan kepada PT kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Namun sejak tahun 2002 kedua lahan tersebut berada dalam penguasaan PT Arga Citra Kharisma (ACK). Tanpa persetujuan PT KAI, PT ACK sudah mendirikan bangunan berupa Kompleks Medan Centre Point yang terdiri atas Hotel, Apartemen, Super Mal, Convention Centre, Shop House dan Pertokoan. Selain itu juga dibangun Rumah Toko, Hotel Karibia, dan Rumah Sakit Teguh Memoriam Hospital. Bangunan bangunan tersebut hingga saat ini

tidak memiliki IMB, Amdal dan IPAL. Atas tindakan PT ACK yang dianggap merugikan negara tersebut, PT KAI mengajukan tuntutan hukum. Saat ini tuntutan hukum sudah sampai pada Peninjauan Kembali (PK)di Mahkamah Agung (MA).

Pemerintah Kota Medan sendiri belum berani memberikan IMB kepada bangunan bangunan yang tengah dikerjakan tersebut karena belum ada sertifikat yang menyebutkan lahan tersebut milik PT ACK. Meski tidak memiliki IMB, Amdal, dan IPAL, Pemerintah Kota Medan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran hukum dan Perda Kota Medan.

Direktur Eksekutif Gowa yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum publik Andi Syahputra menegaskan, jika pemerintah kota Medan, terus menutup mata atas pelanggaran yang terjadi di Jalan Jawa dan Jalan Madura, membiarkan pembangunan hotel, mall dan rumah sakit, tanpa ada IMB dan sertifikatnya, berarti patut dicurigai dan dipertanyakan oleh masyarakat, ada apa dibalik sikap diamnya aparat pemerintah kota.

Mengapa Aparat Pemerintah Kota yang biasanya galak terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa IMB tapi sekarang diam seribu basa.

“Aparat pemerintah kota termasuk Kota Medan, mulai dari Wali Kota, anggota DPRD Tingkat II nya semua gaji dan fasilitasnya dibayar oleh rakyat.

Mereka dibayar rakyat untuk menjalankan dan menegakan peraturan yang dapat menciptakan rasa adil, tentram dan nyaman serta aman bagi masyarakat. Sekaligus juga menjalankan pemerintahan untuk melayani dan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Krena itu Aparat Pemerintah Kota Medan harus segera merobohkan dan menghentikan pembangunan yang ada di jalan Jawa dan jalan Madura, Kota Medan, sampai pihak pemilik dan pengembangnya melengkapi dengan semua persyaratannya seperti IMB, Amdal,dan Ipal,” papar Andi Syahputra.

Lebih lanjut Andi menegaskan, Jika PT ACK tidak mampu melengkapi semua perijinan, karena terhalang sertifikat tanah mengingat lahan tersebut milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), maka pembangunan itu tidak boleh diteruskan. Bagaimanapun hukum harus ditegakan.

Pembangunannya harus dihentikan sampai ada kepastian hukum, sehingga ada sertifikat, IMB serta Amdal dan IPAL. Hentikan Pembangunan

Senada dengan Gowa, Direktur Centre Information Development Studies (CIDES), Hilmi Rahman Ibrahim secara tegas meminta Pemkot Medan segera menghentikan semua proses pembangunan gedung gedung yang ada di jalan Jawa dan Jalan Madura Kelurahan Gang Buntu.. Selain karena bangunan tersebut tidak memiliki perijinan yang dipersyaratkan pemerintah seperti IMB, dan Amdal serta IPAL juga karena hak atas kepemilikan tanah tersebut masih dalam proses sengketa dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sementara persyaratan utama untuk mendapatkan IMB adalah adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut.

“Jika PT Arga Citra Kharisma belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, bagaimana bisa mendapatkan IMB dan Amdal? Karena itu, kami meminta Pemerintah Kota Medan segera menghentikan dahulupembangunan seluruh sarana komersial di atas lahan yang masih dipersengketakan itu.

Yang kami ketahui saat ini Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Kereta Api Indonesia sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK). PK itulah yang akan menjadi keputusan final atau akhir dibidang hukum. Jika

keputusan hukum sudah final, sebaiknya PT ACK segera mengurus perijinan. Sebelum ada perijinan seperti IMB, Amdal dan IPAL, maka pembangunannya harus dihentikan oleh Pemerintah Kota Medan,” papar Hilmi Rahman Ibrahim Hilmi Rahman Ibrahim juga menegaskan pentingnya IMB dan Amdal bagi setiap bangunan termasuk bangunan bangunan yang sedang dibangun PT ACK di atas lahan PT KAI. Dengan adanya IMB, kualitas bangunan menjadi terpantau oleh pemerintah. Demikian halnya dengan Amdal, untuk memantau kualitas lingkungan hidup bila bangunan tersebut berdiri.

“Jika bangunan apalagi ini bangunan komersial seperti mall, hotel dan rumah sakit, tidak memiliki IMB dan Amdal, berarti kualitas bangunannya tidak teruji. Ini tentu saja membahayakan keselamatan penyewa atau tenant, keselamatan pengelola, pengunjung maupun masyarakat sekitar bangunan. Karena itu, masyarakat juga harus berhati hati terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan Amdal.

Pembangunan tanpa IMB dan Amdal mengancam nyawa manusia,” ujar mantan Direktur Umum dan Hukum Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan (MEI)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Hamdani, Dedy Irawan Z, Saut M Tambunan (Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih, Ruslan (Simalungun); Sihar Tambunan, Samuel Sitepu, Saritua Manalu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL, Bambang Irawan (Kisaran/Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Suparman (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede, Herbi Anto Sibarani (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk, Juliber Silitonga (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Edyson Siregar (Duri); Inro Kisinger Tua, Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Robert Bu’ulolo (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Ulil Amri Sitorus (Kubu); Dharmawan Simarmata (Batam).

KPK POS

5

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

KORUPSI ISTRI PUNYA USAHA PERKEBUNAN HINGGA PERTAMBANGAN

TAMSIL Sjoekoer, pengacara Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, mengungkapkan bahwa istri Akil, yakni Ratu Rita Akil, memiliki usaha di Pontianak, Kalimantan Barat. Dia mengakui bahwa CV berinisial RS yang diduga sebagai badan usaha tempat Akil mencuci uang dimiliki Ratu Rita.

"Itu usaha istrinya, bukan usahanya Pak Akil," kata Tamsil di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurut Tamsil, tidak ada nama Akil dalam susunan pengurus perusahaan. Perusahaan yang

LIPSUS

berdiri sejak 2010 itu dipimpin istri Akil sebagai direkturnya.

"Saya tidak tahu persis juga karena saya belum lihat aktanya.

Jadi, keterangan ibu memang benar bahwa itu usaha ibu," ujar Tamsil.

Dia juga mengatakan bahwa usaha yang dijalankan Ratu Rita bergerak di sejumlah bidang, di antaranya perkebunan kelapa sawit, tambang batu bara, dan tambak ikan arwana. "Dan itu sifatnya umum," tambah Tamsil.

Saat dikonfirmasi apakah benar CV RS milik istri Akil ini tidak pernah mengeluarkan biaya operasional layaknya badan usaha

yang normal, tetapi terus-menerus ada aliran dana masuk, Tamsil mengaku tidak tahu.

Diberitakan sebelumnya, selain diduga menerima Suap, Akil diduga mencuci uang dari hasil yang diduga korupsi terkait dengan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di MK melalui CV berinisial RS. Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah mengalir ke CV berinisial RS ini. Jumlah aliran dana yang masuk ke dua rekening bank BUMN atas nama CV RS bahkan mencapai Rp 100 miliar.

Diduga, advokat Susi Tur Andayani pernah mengalirkan dana

ke CV RS. Tamsil pun mengakui kalau Susi kenalan lama Akil saat keduanya bekerja di kantor pengacara yang sama di Pontianak.

Ketika itu, Akil masih menjadi pengacara. Namun, dia mengaku tidak tahu kalau Susi mengalirkan dana ke CV RS. KPK menetapkan Susi dan Akil sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten. KPK pun menetapkan Wawan yang juga adik Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah itu sebagai tersangka. (KOMPAS.COM)

MPR KAJI AMANDEMEN UUD 1945 SOAL MK MPR menyatakan tengah melakukan kajian untuk melakukan amandemen konstitusi UUD 1945 terkait wewenang Komisi Yudisial (KY) untuk dapat mengawasi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK). "Justru itu (wewenang KY mengawasi hakim MK) masuk kajian kami. Itu kami mengkajinya lagi, karena dulu sudah diatur bahwa KY itu termasuk mengevaluasi hakim-hakim, baik ada di MA termasuk yang di MK," ujar anggota MPR dari Fraksi Partai

MESKI mengandung dugaan unsur suap, sengketa Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tetap diputus oleh MK. Majelis tetap menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang dimohonkan pasangan calon Jaya Samaya MonongDaldin dan bakal pasangan calon Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisi.

Dalam putusan yang dimohonkan Jaya-Daldin, Mahkamah menemukan fakta satu orang tertangkap tangan membolongi surat suara sebagai tanda telah memilih Pihak Terkait dan diberikan uang Rp200 ribu. Saksi pemohon lain hanya memberikan keterangan terdapat surat suara dirobek, digunting atau dibolongi di gambar Pihak Terkait. Namun, tak ada satu pun alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah hal itu terjadi secara masif.

“Termasuk berapa banyak pemilih yang melakukannya dan berapa banyak masyarakat yang memperoleh imbalan itu, yang akhirnya secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya antara pemohon dan Pihak Terkait,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK. Mahkamah menyatakan pemohon hanya mengajukan alat bukti satu kartu pemilih atas nama Sunardi yang sama sekali tidak bisa membuktikan dalil pemohon. Jika benar masih ada surat suara yang tidak terbagi di PPS, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan para pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih itu tidak dapat memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK. Terlebih, Pemohon tak dapat membuktikan para pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih itu semuanya dapat dipastikan akan memilih Pemohon yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait.

Terkait dalil adanya RT Fiktif,

Demokrat M Jafar Hafzah di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Untuk mendalami kemungkinan amandemen UUD 1945 itu, katanya, MPR telah menemui beberapa lembaga negara, di antaranya KY. Selain itu, menurut Jafar, MPR juga akan membahasnya bersama DPD dan MK. "Termasuk KY, kami sudah bertemu sebelumnya dan rencana bertemu DPD dan rencana bertemu dengan MK," ucap Jafar.

Dia mengatakan, amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan kajian yang komprehensif. Pasalnya, lanjut Jafar, amandemen dapat mengakibatkan perubahan-perubahan lain.

"Kami kaji lagi. Bagaimana baiknya.

Kami harus komprehensif, karena setiap satu perubahan akan mengakibatkan perubahan-

perubahan lain yang konstelatif di berbagai pihak," ujar dia.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar menilai, konstitusi sudah mengatur bahwa Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena MPR yang membuat perubahan. MPR juga yang memahami asbabun nuzul (sebab). Nah, asbabun nuzul itu, kehakiman itu termasuk kepada Mahkamah Agung dan kamarkamarnya serta MK," ujar Rully pada kesempatan bersama.

Fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi sudah dibatalkan MK pada 2006 lewat pengujian UU KY. Dengan putusan itu, KY yang sebelumnya diamanatkan untuk mengawasi hakim MK, sudah tidak lagi ditugaskan mengawasi hakim konstitusi.

Pada Sabtu dua pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Salah satunya, rencana penyiapan perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK oleh Presiden. Perppu itu juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial.

Selain itu, MK diharapkan melakukan audit internal. Terkait rencana pembuatan perppu, Presiden mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan perppu ke DPR, dan diharapkan bisa menjadi UU.(KOMPAS.COM)

BERPOTENSI BERMASALAH PAKAR hukum tata negara Prof Saldi Isra sepakat jika MK perlu lembaga pengawas secara ekternal yang bersifat permanen di luar struktur organisasi MK. “Saya setuju harus ada pengawas ekternal di luar MK,” kata Saldi saat ditemui di Gedung MK, Selasa pekan lalu.

Saldi menegaskan lembaga pengawas ekternal nantinya akan menjadi lembaga permanen yang menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait perilaku hakim konstitusi.

“Lembaganya permanen, KY mungkin salah satu unsur di dalamnya atau tidak sama sekali. Sekterariatnya ada di KY, jadi orang bisa melapor,” kata Saldi.

Dia menilai jika pengawasan ekternal ini dikembalikan ke KY secara penuh mengandung problem konstitusional.

Sebab, dalam putusan MK No. 005/PUUIV/2006, fungsi pengawasan KY dinya-

menurut Mahkamah jika benar ada RT fiktif, kenyataanya seperti diungkap saksi Andreas Arpenodie ada TPS 03 Desa Bereng Jun dengan DPT seperti tercantum dalam bukti P-7. Bahkan, lanjut Maria, terdapat warga yang datang ke TPS 03 itu dan menggunakan hak pilihnya. Saksi mandat Pemohon hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak mencantumkan keberatan sama sekali. “Terlebih lagi, Pemohon tidak memiliki alat bukti otentik lain yang dapat meyakinkan Mahkamah memang secara administratif sebenarnya tidak ada RT 4 tempat TPS 03 Desa Bereng Jun itu,” lanjut Maria.

Soal adanya pemilih di bawah umur, Mahkamah mengakui menemukan fakta alat bukti data nomor DPT yang umurnya belum 17 tahun, pemilih cacat mental/jiwa, dan pemilih yang umurnya tidak jelas. Namun, Mahkamah menilai daftar nomor DPT itu bukanlah data dokumen otentik yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sebab, selain tak jelas siapa yang membuat, data itu sama sekali

takan inkonstitusional lewat pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY pada tahun 2006. “Ada problem konstitusional jika dikembalikan ke KY,” ujarnya.

Menurut dia jika presiden tetap ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang (Perppu) itu sah-sah saja karena itu hak subjektif (prerogatif) presiden. “Nanti DPR yang menilai,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.

Dia melihat jika perdebatan akan terbitnya Perppu ini dibiarkan terusmenerus potensial di-judicial review ke MK yang putusannya justru merugikan pemerintah. “Sudahlah, dijadikan ini sebagai fakta dan sejarah, yang harus dipikirkan rumuskan mekanisme pengawasan ekternal yang tidak menimbulkan perdebatan terkait putusan MK itu,” sarannya.

Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva

tidak membuktikan kebenaran kondisi pemilih seperti sesuai dengan dalil Pemohon.

Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih yang tercantum dalam nomor DPT itu akan menggunakan atau tidak menggunakan haknya yang pada akhirnya dapat secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara pasangan calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait.

“Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum,” tegas Maria.

Pada bagian lain, adanya dugaan tindak pidana (suap) yang dilakukan Hambit Bintih, pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) yang sekarang ditangani oleh KPK, Mahkamah berpendapat kasus ini telah berpengaruh pada citra dan wibawa MK. Namun, kasus itu merupakan ranah hukum pidana sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya.

“Putusan ini tidak menghalangi kelanjutan proses pidana.

menegaskan pihaknya masih merumuskan pembentukan Majelis Pengawas Etik termasuk masalah keanggotaan majelis, teknis mekanisme kerjanya.

Majelis Pengawas Etik bertugas menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menyangkut perilaku hakim konstitusi termasuk hal-hal lain yang terkait dengan MK. “Laporan pengaduan tidak masuk ke meja pimpinan MK, tetapi masuk ke meja Majelis Pengawas Etik,” kata Hamdan.

Nantinya, dari laporan pengaduan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atau konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait termasuk pelapor. Jika hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Etik ditemukan pelanggaran etik akan direkomendasikan untuk pembentukan Majelis Kehormatan Konstitusi yang bersifat ad hoc.

Apabila tindakan pidana yang disangkakan kepada Calon Bupati, Hambit Bintih tersebut telah diputus pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan UU Pemda dapat diterapkan sebagaimana mestinya.”

Tanpa Akil Anggota Majelis MK, Patrialis Akbar mengatakan putusan yang diambil dalam Pemilukada Gunung Mas tidak memasukkan pertimbangan dan pendapat hukum Akil Mochtar. “Itu (putusan) di luar Pak Akil, itu tanggung jawab 8 orang hakim MK sekarang,” kata Patrialis usai persidangan.

Karena itu, dirinya menghimbau masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terhadap delapan hakim konstitusi lainnya dalam mengambil putusan perkara sengketa Pemilukada Gunung Mas ini. “Jangan didahului dengan berprasangka, karena pendapat majelis berdasarkan fakta persidangan, kita tidak ingin terpengaruh dengan suatu keadaan di luar sidang MK,” tandasnya.

Sementara itu, calon Bupati Jaya Samana Somong tetap meya-

“Kapan suatu kasus sampai ke MKK dengan keputusan dari MK artinya dari rapat pleno pemusyawaratan hakim konstitusi. Bagaimana keanggotaan Majelis Pengawas Etik ini masih kita diskusikan termasuk mekanisme kerjanya,” jelas Hamdan.

Dia menjamin Majelis Pengawas Etik yang bersifat permanen ini akan bekerja secara independen tanpa bisa dipengaruhi oleh ketua, wakil ketua MK, atau para hakim konstitusi. Nantinya, ketentuan ini akan dituangkan dalam Peraturan MK. “Penyelesaian aturan ini tidak memberi target waktu, tetapi kami sudah diskusikan dengan pihak internal, para tokoh, dan akademisi, semoga bisa selesai dengan baik. Ini upaya yang kami lakukan secara serius dalam memperbaiki MK setelah Pak Akil ditangkap,” tegasnya.

(HUKUMONLINE.COM)

kini kalau putusan Pemilukada Gunung Mas yang telah diputus MK itu tetap mengandung unsur suap. “Kami yakin ada buktinya, Pak Akil sudah jelas tertangkap tangan, buktinya kami rasa sudah kuat, tetapi kenapa kok dibatalkan (ditolak) semua, ini aneh.

Tetapi, kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ungkap Jaya usai sidang pembacaan putusan.

Kasus sengketa Pemilukada Gunung Mas ini awalnya ditangani majelis panel Akil Mochtar bersama Maria Farida Indrati dan Anwar Usman sebagai anggota yang kini tengah disidik KPK lantaran diduga mengandung unsur suap yang melibatkan Akil Mochtar.

Kasus ini dimohonkan pasangan calon yaitu Jaya Samaya Monong-Daldin dan bakal pasangan calon Alfridel Jinu-Ude Arnold Pisi yang mengugat kemenangan pasangan Hambit Bintih-Arton S Dohong (incumbent) dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas yang digelar 4 September 2013.

Bakal pasangan Alfridel-Ude

mempersoalkan kemenangan Hambit-Arton lantaran tidak memiliki landasan yang hukum.

Sebab, lewat putusan PTUN No. 23/G/2013/PTUN.PLK tanggal 20 Agustus 2013, PTUN Palangkaraya telah membatalkan SK KPU Gunung Mas No. 15 Tahun 2013 tentang penetapan 4 pasangan calon atau tanpa pasangan Afridel-Ude, sehingga 4 pasangan calon itu dianggap illegal.

Selain itu, Pemilukada Gunung Mas dinilai tidak demokratis dan diwarnai beberapa pelanggaran.

Sementara pasangan calon Jaya-Daldin keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPUD Gunung Mas yang memenangkan Hambit-Arton.

Pasalnya, Pemilukada Gunung Mas diwarnai sejumlah pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur yang mempengaruhi perolehan masing-masing calon. Seperti, pembiaran pemilih di bawah umur di 12 kecamatan, 125 kartu pemilih tidak dibagikan di Desa Tumbang Talaken, penambahan 344 pemilih dengan membuat RT

Fiktif di Desa Bereng Jun. Wakil Bupati Lebak Diperiksa 10 Jam Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 10 jam, Rabu pekan lalu. Amir dimintai keterangannya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten.

Ketika keluar dari Gedung KPK, Amir langsung diberondong sejumlah pertanyaan oleh wartawan. Namun, Amir yang mengenakan kemeja batik berwarna hijau biru itu hanya tersenyum.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, pengusaha Tubagus Chaery Wardana yang juga adik dari Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah, serta pengacara bernama Susi Tur Andayani.

KPK memeriksa Amir sebagai saksi untuk para tersangka karena dianggap tahu seputar kasus ini. Amir dan pasangannya Kasim bin Saelan dicegah KPK bepergian ke luar negeri sejak 7 Oktober 2013.

Dalam kasus dugaan suapmenyuap terkait kepengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, nama Amir-Kasim disebut-sebut. Pasangan Amir dan Kasin beberapa waktu lalu mengajukan gugatan ke MK atas putusan KPU yang memenangkan pasangan Iti Octavia dan Ade Sumardi. MK pun mengabulkan gugatan Amir dan memerintahkan KPU mengulang Pilkada Lebak.

KPK menduga ada uang yang diberikan kepada Akil terkait putusan MK ini. Uang diduga diberikan oleh Tubagus. Diduga, Atut merupakan pihak yang memerintahkan pemberian uang kepada Akil agar pasangan AmirKasmin dimenangkan dalam sengketa pilkada. Beberapa waktu lalu, KPK memanggil ajudan Amir yang bernama Deni dan Eko untuk diperiksa sebagai saksi.(HUKUMONLINE.COM)

KPK POS

6

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

NAD SUMUT

POLITIK

Dinkes Gelar Advokasi Filariasis

PNS Jangan Tambah Hari Libur Idul Adha ACEH TIMUR–Para PNS, tenaga kontrak dan tenaga bakti dalam jajaran Pemkab Aceh Timur tidak menambah libur Idul Adha 1434 hijriyah. Apalagi, lebaran ketiga Idul Adha 1434 hijriyah Apel Kesadaran Nasional (AKN).

“Seluruh jajaran PNS tidak ada yang menambah libur Idul Adha.

Hal ini kita tegaskan sesuai dengan surat edaran Gubernur Aceh yang diperkuat dengan surat edaran Bupati Aceh Timur,” kata Sekda Aceh Timur M IHksan Ahyat melalui Kabag Humas Setdakab Aceh Timur, T Amran SE Rabu (9/.10).

Kata dia, surat edaran yang telah disebarkan kepada seluruh instansi pemerintah itu bahwa cuti bersama ditetapkan 14 Oktober— hari megang--dan 15 Oktober libur nasional—Idul Adha pertama-serta ditambah libur yakni 16 Oktober atau Idul Adha kedua,” kata Amran yang akrap disapa

Ampon itu.

Menurut Ampon, tambahan libur bertepatan dengan Rabu 16 Oktober harus diganti pada hari Sabtu 19 Oktober 2013. “Surat Edaran ini berlaku untuk seluruh PNS dalam jajaran Pemkab Aceh Timur, termasuk jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran Dinas Pendidikan, karena kedua instansi itu memiliki Puskesmas dan sekolah-sekolah,” kata T Amran.

T Amran menambahkan, untuk open house di kediaman Bupati Aceh Timur dan Wakil Bupati Aceh Timur serta Sekda Aceh Timur akan dilangsungkan bertepatan dengan lebaran pertama yakni Selasa 15 Oktober sejak pagi hingga sore. “Untuk pelaksanaan shalat ‘Idul Adha akan dipusatkan di Masjid Agung Darussalihin Idi. Jadi seluruh jajaran SKPK diharapkan hadir melaksanaan shalat Id bersama masyarakat di Idi,” kata tandas Ampon.(BSO)

Warga Batu Bedulang Keluhkan Kerusakan Jalan ACEH TAMIANG–Warga kampung Bedulang/Serkil,Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang mengeluhkan kerusakan badan jalan menuju kampung yang berlangsung lama akibat truk pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) milik di daerah itu.

Demikian Datok Penghulu Kampung Batu Bedulang/Serkil, Mat Jais kepada wartawan,Minggu (6/10).

Mat Jais melalui telepon selularnya,dari daerah pedalaman paling di ujung Kabupaten Aceh Tamiang di kaki gunung Sangka Pane itu kepada wartawan,warga Desa yang dipimpinnya sudah sangat mengeluhkan akibat badan jalan yang rusak berat berlumpur.

Mat Jais menerangkan,dirinya sebagai Datok Penghulu bersama perangkat Kampung lainnya sudah pernah menyampaikan keluhan itu

ke PTPN I.”Kami sudah bertemu Manajer PTP I di daerah ini yang bernama Idris.Dia (Idris) mengatakan akan membuat badan jalan yang baru untuk kepentingan masyarakat di daerah kami ini,”ujar Mat Jais.

Mat Jais menyatakan,sudah pernah juga menyampaikan permasalahan badan jalan yang rusak berat di Batu Bedulang/Serkil kepada DPRK Aceh Tamiang,namun sampai saat ini belum juga ada pihak yang bertanggung jawab dan peduli untuk memperbaiki badan jalan yang rusak berat.

“Kami tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi badan jalan yang rusak berat sangat sulit dilalui,kami sudah tidak tahu lagi harus melaporkan kemana tentang kondisi penderitaan masyarakat Batu Bedulang yang sulit menggunakan badan jalan karena berat,” pungkas Mat Jais.(BSO)

KPU dan Kejari Langsa Tandatangani Mou ACEH TIMUR–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Langsa bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, kemarin di Aula KPU Kota Langsa. Hadir dalam kegiatan tersebut para Muspida, Muspida Plus, Pimpinan Parpol serta Tokoh Masyarakat.

Walikota Langsa Usman Abdullah, SE diwakili Asisten Administrasi dan Pemerintahan Drs. Zainal Arifin, MSP mengatakan, selaku kepala daerah, kami mengharapkan pelaksanaan pemilu legislatif benar-benar sesuai mekanisme, tahapan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu diperlukan kesiapan segenap aparat pelaksana dan penegak hukum serta lembaga terkait, untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2014, image KPU Kota Langsa dan semua komponen terkait menurut hemat kami telah berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelak-

sanaan pemilu yang jujur dan adil, sebagai mana pengalaman beberapa pemilu yang telah kita lalui.

Kami berkeyakinan, terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Sebagai anggota kip, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak kip juga membuat lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Demikianpula pada hari ini, kita bersama-sama melakukan penandatanganan nota kesepahaman (mou) antara komisi pemilihan umum kota langsa dengan kejaksaan negeri langsa pada pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Insya allah, kita berharap dengan adanya kerja sama yang kita lakukan ini, akan lebih baik pelaksanaan pemilu yang tahapannya sedang kita lalui dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pemilu akan lebih baik pula.(BSO)

ASISTEN II Setdakab Aceh Timur menandatangani nota kesepahaman pengobatan massal disela-sela Advokasi dan Sosialisasi Program Eliminasi Filariasis dalam Rangka Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis 2013.

Bupati Beri Peluang Investor di Aceh Timur ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib atau akrap disapa Rocky memberika peluang kepada para investor baik dalam ataupun luar negeri untuk berinvestasi di wilayah itu, karena Aceh Timur memiliki berbagai sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti minyak, gas, batubara dan lainnya.

“Mari kita bersama membangun Aceh Timur ke arah yang lebih baik, baik keuntungan itu untuk daerah ataupun untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Timur itu sendiri disegala bidang,” kata Rocky ketika menyampaikan sambutan Pada Acara Diskusi Bersama Investor Asing dengan Pemkab Aceh Timur di Aula Serbaguna Idi, Selasa (8/10).

Rocky juga memaparkan berbagai hasil kandungan alam Aceh Timur yang masih alami dan belum tersentuh sedikitpun di

pedalaman Ace Timur.

“Jika semua SDA yang ada kita kelola dengan baik, maka Aceh Timur nantinya akan dibangun sebuah bandara pesawat terbang untuk mendukung para investor dari liar Aceh Timur,” katanya.

“Aceh Timur memiliki SDA yang melimpah, oleh karenanya kami mengajak teman-teman investor untuk menggarap hasil kandungan alam Aceh Timur untuk mensejahterakan rakyat, tapi dengan catatan daerah dan rakyat harus diuntungkan dan diutamakan,” sebut Rocky.

Para investor yang hadir dalam diskusi yakni Kevin Forbes Blues, Peter Lan Dias, Paul Daigle (Amirika Serikat), Mr. Ken dan Mark William Ling Lee Meng (Malaysia) dan Ooi Boon Leng dari negara jiran Malaysia.

Sementara peserta diskusi juga diundang dari sejumlah perusahaan di Aceh Timur antara

PT Patria Kamoe dan PT Bumi Flora yang bergerak di Bidang Perkebunan dan Pertanian dan PT Triangle Pase Inc dan PT Medco E&P Malaka serta PT Renco yang bergerak di bidang Minyak dan Gas (Migas).

Usai diskusi, beberapa perusahaan yang hadir seperti Pertagas yang bernaung dibawah PT Pertamina (Persero) ikut menyumbangkan bantuan kepada Masjid Agung Darussalihin Idi dan masjid-masjid dalam wilayah Aceh Timur.

Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan melalui Pemkab Aceh Timur sebesar Rp520.

000.000. Rinciannya, Pertagas PT Patria Kamoe Rp100 juta, PT Pertamina Gas (Pertagas) Rp100 juta, PT M Kapital Rp100 juta, PT Bumi Flora Rp100, PT Bukit Tirai Rp10 juta, Konsorsium CPM KCS Rp100 juta, Said Zainal Abidin Rp10 juta.(BSO)

Plt Walikota Medan Tinjau Pemukiman Penduduk Tergenang Air MEDAN - Sebanyak 200 KK atau 160 jiwa masyarakat yang bermukim di Kompleks Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan diungsikan.

Pasalnya 220 KK tersebut rumahnya terendam air selama tiga hari sejak kemaren malam dan yang terparah, Selasa (8/19).

Genangan air tersebut diakibatkan terajdinya hujan dan air pasang laut perdani.

Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi didampingi Kepala Dinas Bina Marga Ir Khairul Syahnan, Kepala Dinas Kesehatan drg Hj Usma Polita MKes, Asisten Pemerintahan Drs Musadad, Kabag Humas Budi Hariono SSTP MAP, Camat Medan Labuhan serta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan, melakukan peninjauan

kelokasi banjir tersebut Selasa (8/1)).

Plt Walikot Medan beserta sejumlah pimpinan SKPD jajaran Pemko Medan menyempatkan diri memasuki lokasi banjir dan meninjau drainase pembuagannya, serta kondisi lahan pertapakan pemukiman tersebut yang memang rendah, dan berpotensi menjadi tempat pembuangan air dari daerah yang lebih tinggi.

Dari hasil peninjauan tersebut Plt Walikota Medan menjelaskan, bahwa banjir ini akibat dari curah hujan yang cukup tinggi selain itu juga ditambah dengan air pasang laut naik yang mengalir ketempat yang rendah dan kita rasakan pemukiman ini memang lebih rendah, untuk itulah pemerintah Kota Medan akan berkoordinasi dan membicarakan dengan Devlovernya, sebab untuk mencegah

genangan air lokasi pemukiman ini perlu dipagar tembok dan nanti pemagaran ini ditata agar air dari laut tidak masuk ke pemukiman tersebut.

Sementara menurut Camat Medan Labuhan Zein Noval, sebanyak 200 KK atau sekitar 160 jiwa diungsikan ditenda posko yang didirikan, pihak kecamatan telah membangun posko pengungsian dan posko kesehatan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, selama pengungsian warga korban yang terkena genangan air diberikan makan, genangan air ini tidak ada korban, namun selama pengungsian sejak kemaren, warga dipengungsian sementara mengalami gatal-gatal dan Isnpeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), namun sudah ditanggani oleh pihak Posko kesehatan. (VIN)

ACEH TIMUR - Dinas Kesehatan Aceh Timur menghadirkan Prof. DR. Mohammad Sudoso dari Kementerian Kesehatan RI Jakarta dalam acara Advokasi dan Sosialisasi Program Eliminasi Filariasis atau sederhananya disebut Penyakit Kaki Gajah dalam Rangka Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis 2013 di Aula Dinkes Aceh Timur di Idi, Kamis (10/10).

Tujuannya, agar permasalahan kesehatan terbebas di masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur H Kamarullah SKM M.Kes dalam laporannya menjelaskan, penderita penyakit filariasis disana mencapai 47 kasus yang tersebar dibeberapa kecamatan. Namun harapannya ke depan salah satu penyakit tertua di dunia ini tidak bertambah. Bahkan Kementerian Kesehatan RI menargetkan tahun 2020 penyakit tersebut tidak lagi terulang di Aceh Timur.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar sehari penuh dengan peserta seluruh para camat dan kepala puskesmas serta jajaran Rumah Sakit (RS) yang ada di Aceh Timur seperti RSUD Idi, RS Rehab Medik dan RSU Graha Bunda.

“Harapan kita ke depan penyakit ini tidak lagi bertambah dan petugas medis di lapangan harus mendata penderita penyakit kaki gajah atau untut ini, meskipun tidak bisa disembuhkan tapi dapat dapat diobati secara berkesinambungan,” kata H Kamarullah.

Asisten II Setdakab Aceh Timur Amiruddin NN dalam sambutan sebelumnya mengatakan, pihak Pemkab siap mengalokasikan dana tambahan untuk pengobatan massal 400.000 lebih penduduk di Aceh Timur. “Namun dalam hal ini Dinkes Aceh Timur harus mengusulkan ke Pemkab dan selanjutnya dinaikkan ke DPRK Aceh Timur untuk disahkan. Namun untuk alokasi di APBK-P sudah tidak memungkinkan lagi, sebab APBK-P sudah final,” sebut Amiruddin.(BSO)

Peringatan Hut TNI Jadi Momentum LANGSA - Peringatan HUT ke-68 TNI sudah sepatutnya momentum ini dijadikan wahana untuk merefleksikan diri dan merevitalisasikan pengabdian TNI ke depan secara konstektual bagi kepentingan nasional, terutama menyangkut,empat hal penting,yaitu pembangunan

ekonomi nasional,memelihara kerukunan dan kesatuan bangsa, menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan suksesi kepemimpinan nasional tahun 2014, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Demikian dikatakan Dandim 0104 Aceh Timur,Letkol Inf

Mujahidin,SH membacakan amanat Panglima TNI,Jenderal TNI Moeldoko pada upacara peringatan HUT ke-68 TNI Makodim Jl.A.Yani Kota Langsa, Sabtu (5/10).

“Keempat hal penting itu perlu disadari oleh segenap prajurit serta PNS TNI,karena

di era globalisasi ini,faktor stabilitas politik dan keamanan sangat memainkan peran penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia,” katanya.

Hadir Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa,Usman Abdullah,SE dan Marzuki Hamid, Bupati Aceh Tamiang, Bupati

Aceh Timur,Kapolres Langsa, Kapolres Aceh Tamiang, Kapolres Aceh Timur,Muspida plus Muspika Kota Langsa,Aceh Tamiang,dan Aceh Timur,para Danramil dan seluruh jajaran personil TNI serta berbagai komponen OKP dan Ormas lainnya.(BSO)

DWP Sosialisasikan Dua Undang-Undang ACEH TIMUR–Untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur menggelar Sosialisasi Undang – Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selasa (8/10) bertempat di Aula Gedung Kandepag Aceh Timur.

“Sosialisasi dua Undang-Undang Republik Indonesia ini dirasa perlu diberikan kepada para

anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur, karena sangat erat kaitan dan hubungannya dalam kehidupan kita berumah tangga serta”, ujar Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Timur, Ny. Novi Afrianty M. Ikhsan Ahyat.

Lebih lanjut Novi juga mengatakan melalui kegiatan ini juga dapat dijadikan ajang silaturahmi antar pengurus DWP Kabupaten dan unit-unit kerja di daerah itu.

Acara sosialisasi itu sendiri diikuti oleh seluruh unit Dharma Wanita

Persatuan dalam wilayah Kabupaten tersebut. drh. Yesi Fandiba, MM, selaku nara sumber mengatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut definisi UU No 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara pisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan tujuan dari Perlindungan Anak (UUPA) menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera Dalam sesi tanya jawab salah seorang peserta, Nazli berharap agar sosialisasi kedua UU ini juga diberikan kepada para suami, “harapan saya sosialisasi kedua Undang-Undang ini juga dapat diberikan kepada para suami jangan hanya kepada kaum ibu-ibu saja,” harapnya. Menjawab pertanyaan tersebut Ketua DWP Aceh Timur mengatakan akan disampaikan ke pembina untuk menindak lanjuti harapan anggotanya.(BSO)

Wabup Serahkan KUA-PPAS P-APBK 2013 ACEH TIMUR - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan APBK Tahun Anggaran 2013 dalam Sidang Penyampaian Dokumen KUAPPAS Perubahan APBK di Ruang Rapat A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat di Idi, Senin (7/10.

Dalam sidang yang dihadiri 24 anggota DPRK Aceh Timur itu menjelaskan, tahun anggaran 2013 diketahui hanya tersisa tiga bulan lagi, namun karena adanya hal-hal yang sangat mendasar dan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan maka dengan segala konsekuensi harus dilakukan

perubahan pada APBK 2013.

Menurut Wabup, asumsi dalam perubahan antara lain meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari target pendapat awal kini mengalami kenaikan senilai Rp61,2 miliar lebih atau meningkat 6,95 persen. Selain itu, perubahan dilakukan karena adanya perubahan peningkatan belanja yang harus disesuaikan dalam APBK-P 2013 dan juga terjadinya pergeseran antar SKPD, karena adanya beberapa kegiatan perioritas utama yang dinilai sangat mendesak seperti ditunjuknya Aceh Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) Ke XII di tahun 2014 mendatang.

Wabup menambahkan, total

WAKIL RAKYAT di DPRK Aceh Timur serius mengikuti Rapat Sidang KUA-PPAS Perubahan APBK 2013 di Aula Serbaguna Idi, Senin (7/1). pendapat daerah sebelum perubahan sebesar

Rp881.194.929.597.90. Dalam perubahan kita alokasikan

sebesar Rp924.476.945.489.71.

Berarti bertambah

Rp61.282.015.891.81 atau meningkat sebesar Rp6,95 persen. “Untuk belanja daerah totalnya sebelum perubahan Rp881.194.929.594.90 dan dalam perubnahan ini kita anggarkan sebesar Rp979.402.305.584.54.

Berarti bertambah sebesar Rp98.207.375.986.64 atau meningkat sebesar 11,14 persen,” katanya Syahrul Syamaun.

Dia membahkan, jumlah belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp535.526.

538.606.54 atau mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

Sedangkan belanja langsung sebesar Rp443.875.766.978 atau mengalami peningkatan sebesar 27,06 persen. “Perlu kami

sampaikan bahwa akibat dari perubahan anggaran maka posisi P-APBK 2013 mengalami defisit sebesar Rp36.925.360.094.83,”sebutnya.

Dilanjutkan, defisit tersebut akan ditanggulangi melalui Penerimaan Pembiyaan yaitu SiLPA tahun sebelumnya Rp38.448.238.419.83. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan pada pembayaran Pokok Hutang yang dialokasikan sebesar Rp1.522.878.325. Usai menyampaikan Pidato Pengantar, Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Syamaun menyerahkan dokumen KUA-PPAS 2013 ke Pimpinan Sidang DPRK Aceh Timur yang dipimpin Tgk Hasanuddin selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Timur.(BSO)

KPK POS

7

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

POLITIK

Camat, Lurah Harus Mampu Bangun Citra Pelayanan Umum MEDAN –Para Camat dan Lurah mwerupakan pamong dimana penyelenggaraan ditingkat Kecamatan dan kelurahan adalah merupakan pelayayan dasar yang berada di garis terdepan harus mampu membangun citra pelayanan umum yang semakin baik di tengahtengah masyarakat, selain itu juga diminta agar program-program pembangunan kecamatan yang sumber dananya dialokasikan melalui APBD agar benar-benar diprioritaskan kepada peneyediaan sarana prasarana pelayanan umum ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Hal ini dikatakan Plt Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi pada acara apel enam kecamatan yakni Medan Tuntungan, Medan Maimon, Medan Plonia, Medan Johor, Medan Amplas dan Medan Baru, Selasa (8/10) yang dipusatkan di Lapangan Lemcadika Medan Johor, apel kecamatan ini dihadiri, para camat dan staf enam kecamatan, para kepala Lingkungan, para Koramil dan Polsekta sertra Ka Puskemas di enam kecamatan.

“Kehadiran saya dalam apel pagi

ini juga dimaksud untuk lebih dekat meliaht secara langsung penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan sehari-harinya,” ujar Dzulmi Eldin.

Dikatakannya, kita memahami, penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan dan kelurahan memiliki deminsi yang luas baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun dibidang kemasyarakatan, oleh karena itu tugas dan fungsi pokok Camat dan Lurah sesungguhnya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga sekaligus berfungsi mengembangkan komunikasi dn interaksi pembangunan diberbagai bidang.

Ditambahkannya, apel pagi ini diharapkan juga bagai mana kita meningkatkan motovasi dan disiplin kerja, dan agar para pamong dan jajaran ini untuk bisa menjadi pelayan yang baik, selain itu tahun ini ada tahun politik menjelang pemilu, diharapklan kita semua aparat pemerintahan harus netral tidak berpihak kepada siapapun, dan kita harsu bias melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, untuk membantu pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan baik.(VIN)

Peserta Diklat Observasi Lapangan Provinsi DKI Jakarta Kunjungi Kota Medan MEDAN–Plt Walikota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir Qamarul Fatah Msi didampingi Kepala Kantor Diklat Kota Medan Drs Ramlan Tarigan, menerima kunjungan rombongan peserta Observasi Lapangan Diklat Pimpinan tingkat III angkatan 33 Provisnsi DKI Jakarta, Rabu (9/10) dibalai Kota Medan.

Rombongan berjumlah 30 orang dipimpin Dra Hj Budi Hastuti MPSi, kunjungan peserta Observasi Lapangan Diklat Pimpinan ke Kota Medan adalah untuk mencari data dan info tentang pendidikan di Kota Medan sebagai bahan penyusunan tesis diklat yang merupakan kewajiban bagi peserta yang sudan menduduki jabatan struktural yang akan mendapatkan promosi jabatan structural yang lebih tinggi lagi.

Asisten Ekbang Ir Qamarul Fatah dalam sambutannya menjelaskan, bidang pendidikan adalah salah satu program focus Pemko Medan salain Kesehatan, Infrastruktur dan program lainnya, sedangkan moto pendidikan Kota

Medan adalah, pendidikan untuk semua, semua mendidik, pendidikan di Kota Medan bertujuan guna terwujudnya pelayanan akses pendidikan yang merata dan berkualitas disemua jalur dan jenjang.

Dari jumlah keselurahan sekolah yang ada baik negeri dan swasta di Kota Medan mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebanyak 1.874, dan jumlah siswanya sebanyak536.838 dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 33.520 orang yang sudah bersertifikasi sebanyak 12.650 orang.

Pimpinan rombongan Dra Hj Budi Hastuti MPSi menjelaskan, observasi lapngan ini dengan tema pendidikan, dipilhnya Kota Medan sebagai tempat obesevasi karena dinilai Kota Medan telah maju pendidikannya, nantinya peserta didalam melakukan observasi lapangan akan dibagi tiga kelompok, kelompok pertama bidang Sumber Daya manusia (SDM), Kelompok kedua bidang Sarana dan prasarana dan kelompok tiga bidang wajib belajar.(VIN)

Peduli Dakwah Islam

Wagubsu Bantu LDII 201 Unit Sepeda Motor MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyerahkan bantuan 201 unit sepeda motor kepada Dewan Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di halaman Kantor LDII Sumut, Jalan Pelajar Timur, Medan, Kamis (10/ 10). Sepeda motor tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja anggota LDII dalam melakukan dakwah dan syiar Islam di Sumut.

Penyerarahan dilakukan secara simbolis kepada Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdulah Syam MSc. Sepeda motor tersebut merupakan bantuan dari DPP LDII kepada muballigh dan ustadz dalam menjalankan dakwah dan syiar Islam di wilayah Sumut.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto, Sekretaris DPW LDII Sumut Ir Syofyan dan Ketua Panitia H Hasoloan Simanjuntak, Ketua MUI Medan Muhammad Hatta, Perwakilan Kemenag Sumut Buya KH Amiruddin dan sejumlah perwakilan DPW, DPD, PAC dan para ulama.

Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, dalam menjalankan dakwah dan syiar Islam tidak cukup hanya dengan semangat dan keikhlasan semata, namun harus ditopang sarana dan prasana yang memadai untuk mendapatkan hasil maksimal.

“Bagaimana dakwah bisa maksi-

mal jika mubaligh dan ustadz tidak dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Benar bahwa kerja dakwah adalah ibadah dan tugas mulia, tetapi akan lebih bijak, jika ustadz dan mubaligh dipermudah dalam bekerja,”sebut Erry.

Dikesempatan itu Erry sekaligus membuka Pelatihan Kepemimpinan dan Informasi dan Teknologi Computer (ITC) bagi anggota LDII se Sumut. “Memberi perintah itu mudah. Tetapi memimpin itu sulit. Pemimpin harus memiliki kebijaksanaan. Pelatihan ini sangat penting bagi ustadz dan mubaligh mendukung kerjanya sebagai pendakwah. Semoga pelatihan ini memberikan berkah bagi kita semua,” sebut Erry. Ustadz dan mubaligh juga penting memahami Informasi dan Teknologi Computer. Keahlian tersebut akan membantu ustadz dan mubaligh menambah wawasannya terhadap manfaat dan ancaman dari teknologi.

Ketua Umum DPP LDII Prof Dr KH Abdullah Syam mengatakan, pemahaman terhadap pentingnya kemampuan memimpin akan meningkatkan pemahaman terhadap pelayanan dakwah kepada masyarakat.

Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto menjelaskan pelatihan kemimpinan dan ITC melibatkan seluruh kabupaten/kota di Sumut yang dihadiri 19 DPC LDII.(BSC/INT)

SUMUT

Pemkab Sergai Gelar Bimtek PATEN MEDAN - Peran pemerintah adalah memberikan pelayanan sekaligus perantara kepentingan kepada masyarakat artinya posisi pemerintah sebagai penyelenggara publik berubah dari dilayani menjadi melayani. Begitu juga pada pemerintah Kecamatan, Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah namun merupakan Kepala SKDP, sehingga kewenangan camat yang dulunya hanya bersifat distributif menjadi delegatif dengan adanya pelimpahan kewenangan Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

Urusan otonomi daerah meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus memacu kinerja seluruh aparatnya hingga ke pelosok desa karena merupakan ujung tombak di Kecamatan untuk memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat antara lain dengan meningkatkan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Demikian disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Bimtek PATEN) yang diselenggarakan di Asean International Hotel, Jalan Adam Malik Medan, Rabu (9/10).

Turut hadir Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Staf Ahli bidang Hukum Hotman Hutajulu, Kabag Humas Dra. Indah Dwi Kumala, para kepala SKPD dan Camat se-Sergai, narasumber dari Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen PUM Kemendagri Ir. Endah Kastanya MSi, Dirjen PUM Kemendagri Kepala Seksi Wilayah I Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum, Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Dra. Astuty Saleh dan para peserta bimtek.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Soekirman sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, maka terjadi perubahan sistem pelayanan dari

CENDERAMATA– Bupati Sergai memberikan cenderamata kepada Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pelayanan Umum Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Dirjen PUM Kemendagri usai membuka secara resmi Bimtek PATEN yang diselenggarakan di Asean International Hotel. konvensional ke sistem PATEN dengan harapan dapat mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan simpul pelayanan bagi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Melalui penyelenggaraan program ini masyarakat dapat menerima pelayanan lebih cepat, terukur, jelas dan tepat. Sehingga untuk ke depannya Pemerintah Kecamatan dapat menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat di daerah tersebut serta kendala jarak, kesulitan sarana angkutan dan biaya dapat diatasi, jelas Bupati Sergai.

Diakhir sambutannya Soekirman menghimbau kepada para peserta bimtek untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sehingga dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas. Jadikanlah momentum ini sebagai suatu langkah maju dengan membuat inovasi dalam membe-

rikan pelayanan terbaik kepada kepada masyarakat. Rubahlah paradigma dari aparat yang dilayani menjadi melayani dan kalau bisa dipermudah janganlah dipersulit.

Kepada para Camat, Bupati Soekirman berpesan bahwa dalam penerapan program PATEN ini harus dilengkapi regulasi terkait pelaksanaannya serta kepada narasumber baik dari Kemendagri dan SKPD hendaknya dapat memberikan pembelajaran menyangkut kelancaran dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan, pungkas Soekirman.

Sebelumnya Kabag Pemerintahan dan Kerjasama (Pemjas) H. Chairin F. Simanjuntak S.Sos, MM dalam laporannya mengatakan bahwa Bimtek PATEN ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Bimtek yang digelar selama tiga hari sejak tanggal 8-10 Oktober 2013 diikuti seluruh aparat 17 Kecamatan se-Sergai yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kasubbag Pelayanan Umum dan petugas PATEN. Materi dalam bimtek ini yakni arah dan kebijakan penyelenggaraan PATEN, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pelayanan PATEN, etika pelayanan, konsep dasar, syarat-syarat dan langkahlangkah penyelenggaraan PATEN. Selain itu Pemantauan dan evaluasi PATEN, kebijakan dan pelaksanaan program PATEN di Kabupaten Sergai, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dasar hukum dan proses proses regulasi pelaksanaan program PATEN serta korelasi tupoksi KP2TPM dengan program PATEN di Kecamatan.(ARM)

apalagi mengenai seorang warga.

Selain itu, para pekerja media juga merasa terancam karena beberapa kali polisi terdengar mengeluarkan kata tidak sopan kepada wartawan. Mereka juga mengusir wartawan yang melakukan peliputan di lokasi kejadian."Kami diancam dalam pengambilan video dan gambar.

Seorang diantaranya hampir dipukul aparat berseragam di Jalan Kebaktian saat

mengambil foto penangkapan warga," kata Julius Manurung, juru bicara komunitas itu.

Terkait dengan aspirasi ini, Ketua DPRD Delphi Masdiana Ujung menyatakan mengapresiasi kepedulian wartawan terhadap kondisi masyarakat.Diakuinya, seyogianya kehadiran aparat menambah rasa nyaman. Sebab itu, dia berjanji akan membicarakan hal tersebut dengan pejabat terkait termasuk dari kepolisian.

Diberitakan sebelumnya, polisi melepaskan sejumlah tembakan saat membubarkan aksi massa yang memprotes berbagai indikasi kecurangan menjelang Pemilukada Dairi yang akan dilaksanakan 10 Oktober besok. Akibatnya seorang warga Thamrin Manik terkena tembakan.

Proyektil peluru yang bersarang di bagian paha kanannya dikeluarkan di Rumah Sakit Umum (RSU) Sidikalang.(SBC)

Wartawan Protes Penembakan Warga Dairi MEDAN - Tindakan polisi yang melakukan penembakan saat membubarkan massa pendemo, diprotes para pekerja media di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Mereka pun mengadu sambil membawa bendera setengah tiang.

Para pekerja media yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Dairi Menangis ini, memberikan bendera setengah tiang itu kepada Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung. Penyerahan itu berlangsung di Kantor DPRD Dairi di Sidikalang, Rabu (9/10).

Dalam pernyataannya mereka menilai polisi yang menangani aksi massa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi Selasa (8/10) sudah bertindak arogan.

Tembakan beruntun yang dilepas juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat,

PILKADA DELI SERDANG

Ribuan Massa Padati Kampanye ‘MUSA’ DELI SERDANG - Hari pertama kampanye pasangan No 5, MUSA, dari jalur independen yang dipusatkan di Balai Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Senin (7/10) terbilang sangat ramai dan dipenuhi masyarakat. Ribuan lebih massa Musdalifah dan Syaiful Syafri yang terdiri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah se Kecamatan Galang banjiri Kota Galang.

Dari pagi tampak ribuan massa berjubel jubel datang ke Balai kelurahan tersebut, untuk menyambut kehadiran ke dua mempelai calon pemimpin Deli Serdang. Mulai dari kaum ibu ibu, bapak bapak maupun kalangan remaja dan anak anak penuh sesak dibalai kelurahan Kota Galang sembari bernyanyi gegap gempita diiringi music keyboard.

Sementara dua pasangan Cabup dan cawabup Musdalifah dan Syaiful Syafri bersama Tim pemenangan dan relawan MUSA terlihat sibuk bergotong royong membersihkan jalan dan mengangk,uti sampah sampah di sepanjang jalan besar Galang Kota, mulai dari depan Polsek Galang sampai ke Pajak (pasar) Galang.

Sambutan warga masyarakat yang menyaksikan kedua pasangan ini bersama Tim pemenangan dan relawan yang rela turun ke pasar, mengangkuti dan mengutipi sampah sampah tersebut sangat terpukau dan tersentuh. Tak pelak banyak warga yang menyambangi keduanya sembari menyalami dan memberikan semangat untuk

kemenangan mereka.

“Kami sangat bangga calon bupati beserta wakilnya ini mau turun kejalan jalan, mereka tidak malu malu dan tidak sungkan sungkan mengutipi sampah dan mengangkutinya dengan truk sampah dis,aksikan warga lainnya. Kami berharap ini menjadi contoh bagi calon pemimin lainnya dan kami akan mendukung dan memilihnya”, ucap ibu Boru Sianturi, didampingi Br ginting bersama warga lainnya di pinggiran jalan protokol tersebut.

Bukan itu saja, kedua pasangan cabup dan cawabup dari jalur perseorangan ini tidak lupa menyatroni sambil bersalam

salaman dengan para abang becak dan warga yang kebetulan berada dipinggiran jalan. Bahkan Musdalifah dan Syaiful Syafri sempat menyambangi warung buah buahan, gorengan dan ikan asin, disamping memperkenalkan diri keduanya berkesempatan membeli dagangan warga itu untuk dibagi bagikan kepada massa.

Dari kampanye MUSA yang turun langsung menyentuh dan bertatap muka dengan warga masyarakat tersebut, tidak sedikit pula warga pedagang pinggiran jalan yang kecipratan rezeki.

Dari sambangan kedua sejoli ini ke warung dan kedai kedai itu pula

masyarakat yang kebetulan sedang berbelanjapun turut ditraktir atau dibayari oleh Cabup/Cawabup itu.

Sedangkan ribuan massa sedari pagi menantikan kehadiran ke dua pasangan calon bupati/ wakil bupati DS untuk periode 2014-2019 di balai Kelurahan Kota Galang tersebut, begitu melihat kedatangan kedua pasangan ini langsung berteriak “yel, yel” hidup MUSA, hidup MUS. Ribuan massa itu secara sepontan langsung menyalami dan memberi semangat untuk kesuksesan Musdalifah – Syaiful Syafri menduduki Pemimpin tertinggi di Deli Serdang. “Kita akan jadikan Deli Serdang ini kota yang makmur, kita membangun Deli Serdang dengan ekonomi Kreatif. Dengan demikian tidak ada lagi kemiskinan dan tidak ada lagi pengangguran di wilayah DS. Kreatifitas masyarakat akan kita tingkatkan untuk menunjang perekonomian warga dari segala sektor”, sebut Musdalifah didampingi Syaiful Syafri.

Bahkan salah seorang Tim orasi pada kampanye MUSA tersebut menegaskan kecintaan masyarakat dengan pasangan No 5 ini, dengan Bismillah Negara RI ini dasari adanya Pancasila (5 dasar). Sesuai rukun Islam hanya ada 5 perkara dan Sholat wajib Umat Islam juga 5 waktu sehari semalam, “Berarti hanya nomor 5 yang sangat mulia dan wajib menjadi pilihan kita bersama”, ujar juru kampanye yang disahuti sorak sorai ribuan massa menyuarakan “hidup nomor lima” menang nomor lima”.(SBC)

KPK POS

13

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

Suara KPK

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

KPK Telusuri Aset Akil Mochtar KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset milik Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penelusuran aset dilakukan setelah penetapan tersangka dan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara.

"Setiap penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi, tentu stelah proses penetapan tersangka kemudian ada pemeriksaan, langkah yang juga dilakukan adalah menelusuri aset semua tersangka. Jadi tentu akan dilakukan asset tracing (penelusuran aset)," kata Johan di Jakarta, Selasa pekan lalu.

KPK mulai memeriksa saksi untuk Akil sejak dua hari lalu. Akil resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu dua pekan lalu.

Dia disangka menerima suap terkait sengketa pilkada di dua daerah, yakni Lebak, Banten, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Untuk kasus Lebak, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap Rp 1 miliar dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK pun menetapkan Susi dan Wawan sebagai tersangka.

Adapun, Wawan diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sementara, dalam kasus pilkada Gunung Mas, Akil dijerat bersama-sama anggota

DPR Chairun Nisa sebagai pihak penerima suap dengan barang bukti Rp 3 miliar.

Selain keduanya, KPK menetapkan calon Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau sebagai tersangka.

Menurut Johan, penelusuran aset tidak hanya dilakukan terhadap Akil. KPK juga melakukan penelusuran terhadap aset tersangka lainnya. Sejauh ini, kata Johan belum dilakukan pembekuan rekening milik para tersangka. "Belum, nanti kalau ada kita sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Johan mengatakan, bahwa KPK akan berkoordinasi dengan pusat pelaporan transaksi keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigakan terkait tersangka. Adapun Akil selain disangka melakukan tindak pidana korupsi, juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang dikendalikan kerabat dekatnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Perusahaan itu dalam bentuk commanditaire vennootschap (CV) dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak berinisial RS. Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah diduga mengalir ke CV berinisial RS ini. KPK pun bakal menjerat Akil dengan tindak pidana pencucian uang, selain dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang telah disangkakan sebelumnya.(KOMPAS.COM)

MKH Datangi KPK KETUA Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Konstitusi Harjono dan anggotanya Hikmahanto Juana mendatangi Gedung KPK Jakarta, Rabu malam pekan lalu.

Menurut Harjono, kedatangan mereka untuk mendapatkan informasi tambahan terkait kasus dugaan suap pemilukada yang melibatkan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

"Menambah informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Majelis Kehormatan Hakim," kata Harjono.

Harjono mengatakan, kedatangan mereka bukan untuk menggali informasi dari Akil secara langsung yang kini ditahan di Rutan KPK. "Bukan dari Akil, tapi dari KPK. Sejauh mana KPK punya informasi soal Akil," katanya.

Terkait narkoba yang ditemukan di ruang kerja Akil, menurut Harjono, MKH juga tidak akan membahasnya dengan KPK. Majelis Kehormatan adalah badan internal yang dibentuk oleh MK untuk melakukan penyelidikan internal terhadap kasus Akil.

Majelis Kehormatan terdiri dari lima orang dengan latar belakang

yang berbeda, yakni Hakim Konstitusi Haryono, Wakil Ketua Komisi Yudisial Abbas Said, mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD, dan Guru Besar Universitas Indonesia, Hikmahanto Juana.

Sejauh ini Majelis Kehormatan telah memeriksa orang dekat Akil dan pihak terkait. Di antaranya, Sekretaris Ketua MK nonaktif Akil, Yuanna Sisilia, Kepala Bagian Protokol MK Teguh Wahyudi, Kepala Subbagian Protokol MK Ardiansyah Salim, dan Staf Protokol Sarmini. Sementara sopir Akil, Dayono, belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten, yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, Akil telah ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak Kamis (3/10/2013) lalu.

Saat ditangkap, Akil tengah bersama politisi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis. KPK pun menyita uang

dalam dollar Singapura sebesar Rp 2,5 miliar - Rp 3 miliar.

Akil sangat ingin diperiksa secara terbuka dan siap hadir di MKH MK. "Pak Akil mau diperiksa terbuka," kata Tamsil Sjoekoer selaku kuasa hukum Akil, Kamis (10/10) malam.

Tamsil pada Kamis (10/10) bersama advokat kondang Otto Hasibuan sudah bertemu dengan Akil membahas permasalahan ini.

Hasilnya, Akil meminta agar ketika MKH memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik itu secara terbuka. "Sehingga masyarakat bisa mendengar keterangan Akil," tegasnya.

Dia menambahkan, Akil sangat mengharapkan bisa menghadiri panggilan MKH. "Pak Akil juga berharap KPK mengizinkan," ujar pengacara senior Kalbar ini.

Tamsil mengatakan jika KPK menolak itu adalah urusan teknis.

"Yang jelas Pak Akil maunya itu diperiksa secara terbuka," ungkap Tamsil.

Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan bahwa Majelis Kehormatan MK memang sudah berkoordinasi

dengan pimpinan KPK untuk memeriksa Akil terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik.

"Tentu pemeriksaan dilakukan di KPK, nanti akan dilakukan beberapa syarat," kata Johan di Kantor KPK, Kamis (10/10) kepada pers.

Dijelaskan Johan, sejauh ini memang sudah ada sinyal bahwa pimpinan KPK akan mengizinkan Majelis Kehormatan memeriksa Akil. "Bagaimana teknisnya itu saya belum dapat informasi," tegasnya.

Kooperatif Pengacara Akil Mochtar, Tamsil Sjoekoer menyebut kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi Akil pun dijelaskan Tamsil, sejauh ini dalam keadaan sehat.

"Pak Akil kan sudah menunjukkan akan mengikuti proses hukum walaupun baru diperiksa sekali ikuti semua ini. Ini kan proses hukum, tentu juga harus praduga tak bersalah, saya minta menghormati itu dan mohon dihormati tentang azas itu," kata Tamsil di kantor KPK, Jakarta, Rabu (9/ 10).

Kendati menyebut Akil akan

bersikap kooperatif, Tamsim mengatakan bukan berarti kliennya harus mengikuti apa yang diinginkan penyidik KPK. Sebab, katanya, bila memang Akil merasa tak melakukan, dirinya tidak akan mengatakan sebaliknya.

"Yang jelas kan mungkin sejak awal ketangkap, Pak Akil sudah membantah sacara tegas, dari Pak Akil sendiri sudah mebantah tidak kenal, apalagi tertangkap tangan," kata Tamsil.

Tamsil kembali menegaskan pernyataan Akil Mochtar, bahwa dirinya tidak mengenal dengan Bupati Gunung Mas Kalimantan Barat, Hambit Bintih, yang diduga sebagai pihak pemberi suap maupun Cornelis Nalau.

Sebab, saat dijemput KPK di rumahnya Widya Candra, Jakarta Selatan, Akil dalam posisi yang tidak bersama dengan Chairun Nisa dan Cornelis Nalau.

"Akil hanya disuruh (orang KPK) menyaksikan di rumah dia ada tamu, di teras rumahnya itu ketika di teras rumahnya ada orang yaitu bu Chairun Nisa, dan Pak Akil tidak kenal Cornelis," kata Tamsil.

(KOMPAS.COM)

Pengangkatan Patrialis Tidak Sah, Koalisi Serahkan Bukti SIDANG lanjutan gugatan Keputusan Presiden No. 87/P/2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Rabu pekan lalu. Kuasa hukum pemerintah masih bersikeras koalisi tidak memiliki kedudukan hukum dan kerugian terkait pengangkatan Patrialis sebagai Hakim MK. Koalisi tetap pada sikap semula, pemilihan Patrialis melanggar Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Koalisi Penyelamatan MK menyerahkan sejumlah alat bukti berupa dokumen, yaitu: akta pendirian badan hukum dan SK Kemenkumham ICW dan YLBHI sebagai penggugat, kliping media tentang seleksi hakim MK pada 2008 dan pro kontra pengangkatan Patrialis Akbar, serta bantahan Amir Syamsuddin tentang adanya fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap Patrialis.

Kuasa hukum Patrialis Akbar yang pada sidang sebelumnya memohon untuk masuk sebagai pihak tergugat, juga menyerahkan duplik pada Majelis Hakim.

Kuasa hukum pemerintah berdalih bahwa gugatan koalisi tidak tepat karena unsur kerugian tidak terpenuhi dan koalisi tidak memiliki kedudukan hukum.

Mereka meyakini seharusnya pihak yang dirugikan adalah Hakim Konstitusi terpilih, Patrialis Akbar.

Kuasa hukum Patrialis, menganggap bahwa Surat Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Patrialis Akbar yang digugat koalisi belum final. Ia menganggap bahwa SK itu berlaku setelah ada pelantikan.

Bahrain, Kuasa Hukum Koalisi dan Direktur Advokasi YLBHI membantah argumentasi pemerintah.

Ia mengatakan, “Kalau dia bilang kita tidak berhak—para hakim MK lah yang nanti akan menguji constitutionality kita.

Bagaimana bisa dikatakan kita tidak berhak?” ujarnya.

Bahrain kembali menegaskan, “Sesuai UU MK, pengangkatan Hakim Konstitusi ditetapkan oleh presiden dan tidak ada pihak lain.

Justru kalau kuasa hukum Pak Patrialis menganggap SK itu belum final, memang siapa lagi yang menetapkan hakim konstitusi selain presiden?”

Seleksi hakim konstitusi, menurut Bahrain, harus sesuai amanat Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

“Dalam pasal 19, tercantum bahwa seleksi hakim konstitusi harus transparan dan partisipatif,” ujarnya. Di situlah panitia seleksi

(pansel) membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan terhadap calon hakim.

Pada seleksi calon hakim MK tahun 2008, ICW dan YLBHI bergabung dalam aliansi untuk memantau proses seleksi. Saat itu, Adnan Buyung Nasution menjadi Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi. Achmad Sodiki dan Maria Farida terpilih menjadi hakim konstitusi lewat seleksi 2008.

“Panitia seleksi menghimbau masyarakat untuk silakan melacak rekam jejak dan memberi masukan ke panitia seleksi sebelum daftar calon hakim ini disampaikan kepada presiden. Seleksi hakim konstitusi dipublikasikan di media massa, terbuka,” jelas Bahrain.

“Sementara pemilihan Patrialis? Tidak ada pengumuman.

Kapan dia jadi pun, kami tidak tahu,” ungkap Bahrain.

“Gugatan ini juga melambangkan nilai partisipasi publik yang dipotong, sehingga tidak transparan, padahal UU MK mengamanatkan itu.” tukas Bahrain.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dalam suatu kesempatan, membantah ada fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) bagi Patrialis Akbar.

“Itu ada videonya, dan ada di media,” jelas Bahrain.

Patrialis Akbar pernah dua kali nyalon sebagai Hakim Konstitusi dan gagal. Pernah juga menjabat Menteri Hukum dan HAM, tapi dicopot lewat reshuffle. “Kalau dia bagus, nggak mungkin di-reshuffle,” tukas Bahrain.

Penangkapan Akil Terkait dengan penangkapan Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap, Bahrain menyampaikan bahwa Akil dipilih secara terbuka pada seleksi pertama. “Tapi, periode kedua, dia langsung ‘diSK-kan’. Itu menyalahi, tidak bisa Akil dilanjutkan jadi hakim begitu saja. Seharusnya, tetap mengikuti aturan seleksi. Karena proses ini tidak terlaksana, maka kami anggap itulah pelanggaran UU MK, di situlah intervensi sudah berjalan,” tegas Bahrain.

Bahrain menegaskan, “Dalam hal inilah pengangkatan Patrialis menyalahi aturan, yaitu pasal 19 UU MK. Panitia atau presiden harusnya mempublikasikan ke media massa.

Ini kita anggap tidak terlaksana,” katanya.

“Kita ini negara hukum. Partisipasi masyarakat dan transparansi diutamakan dalam bernegara.” tutupnya.

Sidang dilanjutkan pada 16 Oktober 2013 dengan agenda pembuktian dan menghadirkan ahli dari pihak koalisi. (ICW)

AKSI DI KPK– Sejumlah elemen mahasiswa Banten menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (11/10). Mereka mendesak KPK menahan dan memproses berbagai kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama keluarganya.

Membaca Tanda-tanda Zaman MENJELANG 2014, ada banyak tindakan dan kebijakan irasional yang dibuat para elite dan penguasa terkait pengelolaan Republik. Hal itu di antaranya hukuman ringan bagi para koruptor di tengah masifnya tindak kejahatan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang kian menyudutkan rakyat.

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi semakin menggerus harapan bahwa kita bisa memerangi korupsi. Namun, bila dibaca dengan kacamata tandatanda zaman, sejumlah tindakan dan kebijakan tak masuk akal di atas mengisyaratkan adanya proses pembersihan masyarakat dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban.

Kehilangan akal budi Seorang teman mempertanyakan ke mana perginya akal sehat dan akal budi ketika dua kelompok pelajar yang sedang tawuran menyiramkan air keras ke jendela bus yang melintas dan membuat 16 penumpang terluka. Kejahatan para pelajar berusia anak-anak itu tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat kita yang lagi sakit.

Kehilangan akal sehat dan akal budi tidak hanya tampak pada intensitas tawuran para pelajar yang kian menakutkan, tetapi juga pada perilaku elite dan penguasa yang miskin rasa malu.

Lihatlah bagaimana ulah para koruptor di lembaga DPR, partai, pemerintahan, dan korporasi.

Meski sudah bergelimang gaji besar, fasilitas, dan kekayaan, mereka tetap saja menjarah uang rakyat. Hasil penjarahan menjadi deretan perempuan, tumpukan rumah dan mobil mewah, serta beragam kebendaan lainnya.

Media memberitakan 11

mobil supermewah berderet di rumah Tubagus Chaeri Wardana, adik Gubernur Banten, yang terlibat kasus suap dalam Pilkada Kabupaten Lebak. Padahal, lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Lebak adalah rumah tangga miskin, ribuan anak balita menderita kurang gizi dan puluhan di antaranya meninggal akibat gizi buruk. Tak terbayang bagaimana para koruptor bisa berganti mobil supermewah setiap hari di tengah rakyat yang kelaparan. Ke mana akal sehat dan akal budi mereka?

Korupsi terang-terangan Miris bahwa korupsi dilakukan secara terang-terangan karena mereka menganggap rakyat tak berdaya. Lihatlah bagaimana Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membagibagi proyek kepada rekanan dan melazimkan setoran 30 persen kepada pemberi proyek.

Dana hibah terus meningkat, dari Rp 24 miliar (2009) menjadi Rp 200 miliar (2010), dan meningkat lagi Rp 340 miliar (2011). Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai dana hibah itu dibagi-bagi kepada sejumlah lembaga sosial yang dipimpin kerabat gubernur.

Rumah dinas Gubernur Banten yang dibangun dengan uang APBD senilai Rp 16,4 miliar tak dihuni dan dibiarkan rusak. Gubernur tinggal di rumah pribadi, tetapi negara harus membayar uang sewa rumah pribadi gubernur sebesar Rp 250 juta per tahun. Tak heran bila APBD Provinsi Banten melonjak dari Rp 200 miliar (tahun 2006) menjadi Rp 3,4 triliun (tahun 2011), sementara rakyat Banten tetap saja terbelakang.

Kian banyaknya koruptor

yang ditangkap KPK membuat rakyat bisa berdiri tegak dan menyorakkan kemenangan.

Sayangnya, riuh kemenangan ini tak berlangsung lama dan akan berganti dengan senyum kemenangan para koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.

Kuasa para koruptor sudah menggurita dan mengubah trias politika menjadi trias koruptika.

Mereka berbagi ruang dan kewenangan dalam berkorupsi.

Itulah sebabnya mengapa koruptor berani bersumpah potong leher, potong jari, dan gantung kepala. Hal itu disebabkan dengan trias koruptika, rakyat tak punya kuasa menghukum mereka.

Bukan hanya korupsi, kebijakan pemerintah juga menjarah hak rakyat. Arus deras investasi yang menjarah lahan, hutan, dan sumber penghidupan rakyat kian mempersempit ruang hidup rakyat. Catatan BPN menunjukkan, sedikitnya 56 persen properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk. Akibatnya, konflik antarwarga, antara warga dan korporasi, serta antara warga dan pemerintah kian luas.

Intensitas dan ragam bentuk kejahatan akibat tekanan ekonomi kian besar dan menakutkan.

Menjarah rakyat Penjarahan tanah, hutan, dan ruang hidup rakyat kian masif dengan dikeluarkannya kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Pulau besar dan kecil dikapling-kapling dan diserahkan pengelolaannya kepada korporasi. Rakyat kian sulit mengakses sumber daya ekonomi. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan

Tengah, misalnya, dalam satu kecamatan terdapat sedikitnya 20 perusahaan perkebunan sawit.

Dijadikannya pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan, dengan mengandalkan investasi (asing) dan konsumsi, membuat posisi rakyat kecil tak lebih sebagai penghambat pembangunan. Tak heran, awal tahun 2013 Menteri Pertanian membuat kejutan dengan menyampaikan harapan agar jumlah petani di Indonesia makin berkurang. Dengan demikian, pemerintah kian leluasa mengimpor pangan dan menerapkan kebijakan prokorporasi.

Belum lama ini, nelayan dilarang melaut ketika pemerintah menjalankan program Sail Komodo untuk promosi pariwisata di NTT. Pemerintah juga membiarkan sawah petani beralih fungsi dijarah korporasi.

Tidak heran ketika rakyat kesulitan mendapatkan pangan murah akibat harga pangan terus melonjak, Menteri Keuangan justru mengajak rakyat giat berbelanja. Tidak ada empati sedikit pun terhadap kesulitan rakyat. Di saat rakyat mendambakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau, pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah. Bungkusnya atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi isinya tak lebih dari kepentingan kekuasaan menjelang 2014.

Peradaban baru Pada musim dingin tahun 1996 di Colorado, Amerika Serikat, para pemimpin spiritual suku-suku asli di Benua Amerika berkumpul dan menyampaikan deklarasi bahwa era lama telah berakhir dan bangsa manusia memasuki zaman baru.

Era lama ditandai dominasi energi maskulin yang mengutamakan persaingan, agresi, eksklusivitas, dominasi, dan eksploitasi alam. Bangsa manusia memasuki peradaban baru di mana perempuan dan laki-laki memiliki derajat sama.

Peradaban baru ini ditandai energi feminin positif yang mengutamakan kerja sama, nonagresi, inklusivitas, pelayanan, dan hidup harmonis dengan alam.

Menurut deklarasi itu, lahirnya peradaban baru diawali dengan era pembersihan besarbesaran yang hadir dalam rupa gempa bumi, gelombang tinggi, letusan gunung berapi, tsunami, perubahan iklim, wabah penyakit, konflik/kerusuhan, lumpuhnya sistem moneter, meluasnya migrasi paksa dan berbagai bencana lainnya.

Selama masa pembersihan, Bumi melepaskan energi baru.

Energi ini getarannya membuat manusia yang energinya destruktif terhadap peradaban akan kehilangan akal sehat dan melakukan kesalahan fatal yang menghancurkan diri sendiri.

Sebaliknya, mereka yang energinya konstruktif terhadap peradaban justru akan semakin menonjol prestasi dan kebaikannya.

Dengan membaca tanda-tanda zaman, kita bisa menempatkan terungkapnya demikian banyak kasus korupsi, gejala hilangnya akal sehat dan akal budi para elite dan penguasa sebagai isyarat lahirnya Indonesia baru. Republik tengah dibersihkan dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban.

(Sri Palupi, Peneliti Institute for Ecosoc Rights/ Kompas 8013)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

Pemko Tanjungbalai Renovasi Pasar I Veteran TANJUNGBALAI – Pasar Kawat atau Pasar I Jalan Veteran Tanjung Balai dalam waktu dekat akan segera direnovasi oleh Pemko Tanjungbalai.Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Balai Nedi Hamlet,SE. Ia membenarkan rencana untuk merenovasi Pasar I Jalan Veteran tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Katanya, biaya untuk merenovasi Pasar I itu bersumber dari DAK Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI dengan total sekitar Rp900 juta.

Namun demikian, Nedi Hamlet juga mengakui bahwa dalam kegiatan renovasi tersebut, tidak tersedia anggaran untuk merelokasi pedagang yang ada.

Sehingga, aku Nedi Hamlet, pedagang yang berjualan di Pasar I akan direlokasi ke Pasar II di Jalan Veteran akan tetapi dengan menggunakan biaya sendiri.

“Masalah untuk merelokasi pedagang di Pasar I itu kita sudah koordinasikan dengan Dinas Pasar dan Kebersihan karena itu adalah gawean mereka.

Tanggung jawab kita hanya melaksanakan reno-

vasi Pasar I Veteran yang anggarannya bersumber dari dana DAK Kemenperindag RI tanpa dana relokasi.Oleh Dinas Pasar dan Kebersihan, telah ditetapkan lokasi sementara bagi pedagang dari Pasar I adalah di sekitar Pasar II dekat Pajak Ikan. Memang, lokasi sedikit kurang baik, sehingga pedagang harus lebih dahulu membenahinya sebelum dijadikan tempat untuk berjualan,” ujar Nedi Hamlet.

Terkait dengan kekhawatiran pedagang, bahwa mereka tidak akan diijinkan lagi berjualan di Pasar I itu setelah selesai di renovasi, Nedi Hamlet membantahnya. Katanya, setelah selesai direnovasi, seluruh pedagang yang direlokasi dari Pasar I tetap berhak atas tempat usahanya di Pasar I tersebut.

“Saya jamin, para pedagang dari Pasar I itu tidak akan kehilangan haknya untuk tetap berjualan kembali di Pasar I jika sudah selesai direnovasi atau diperbaiki. Para pedagang itu hanya dipindahkan sementara, sampai renovasi Pasar I selesai dalam waktu sekitar 2 bulan,” pungkas Nedi Hamlet. (HER)

Po Bernoe Buka Trayek Kabanjahe - Bukit Lawang LANGKAT - Terinspirasi dengan banyaknya warga Bumi Turang (Tanah KaroRed) yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Langkat khususnya Langkat Hulu, perusahaan jasa transportasi melirik hal itu.

Informasi dihimpun di Langkat Hulu menyebutkan, melihat angkutan bermerek PO Borneo melintas seminggu lalu di Kecamatan Salapian menuju Bahorok Bukit Lawang merasa heran.

Awalnya kami anggap dicarter penumpang ke wisata Bukit Lawang, namun beberapa saat kemudian melintas lagi bahkan berlawanan arah menuju Medan kata Rusli SD warga Kuala, penasaran.

Penuturan Rusli SD, jika di carter tidak mungkin sebanyak itu apalagi setiap hari dan berlawanan arah.

Senada dikatakan Bob Ginting warga Salapian, penasaran akibat angkutan bermerek baru krap melintas di depan rumahnya. Namun awalnya juga tidak mengetahui adanya trayek baru dibuka hingga lintas Kabanjahe.

Ketika diketahui hal itu, Bob Ginting mengaku cukup positif, terebosan membuka jalur menghubungkan kedua daerah sangat membantu masyarakat.

Satukan Karo-Langkat Tak jauh beda penutu-

ran Darnawati Br Pinem (38), warga Bukit Lawang, dibukanya trayek Kabanjahe-Bukit Lawang berpotensi kedua daerah bakal maju selangkah. Hanya saja saat ini armadanya masih sedikit sehingga penumpang yang hendak ke Tanah Karo dan sebaliknya terlalu lama menunggu.

Sementara Masang Sembiring Kembaren, Ketua Persadan Merga Silima (PMS) Kecamatan Bahorok saat dimintai komentarnya merespon positif.

Terobosan yang baik, masih satu nenek moyang Karo dengan Langkat, jadi dibukanya jalur transportasi itu berarti menyatukan kembali kedua daerah yang saling berhubungan. Dikala ada pesta dan Kerja Tahun di Tanah Karo serta lainnya masyarakat Langkat Hulu tidak perlu repot lagi mendatangi.

Berkaitan itu Direksi PO Borneo melalui Canggah Ginting mandor terminal di Bukit Lawang pada Rabu (9/10) dikonfirmasi KPK Pos membenarkan.

Dikatakan telah beroperasi sejak 26 Agustus, perlintasan 10 Armada telah dioperasikan bergerak dari Bukit Lawang mulai pukul 06.00 Wib, jika lalu lintas lancar akan tiba di Kabanjahe 4-5 Jam kemudian, dengan tarif Rp 28.000,- per orang. ()

Panwaslu Tangani Sejumlah Pelanggaran Pilkada Batubara BATUBARA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pilkada Bupati/Wakil Bupati Batubara, menangani sebanyak 40 kasus dugaan pelanggaran sepanjang Pilkada 2013 yang berlangsung di Batubara.

"Sebanyak 2 kasus di antaranya sudah diproses dan direkomendasikan ke sentra GAKUMDU, sedang pelanggaran administrasi sudah direkomendasikan ke KPU dan Sekdakab Batubara, ucap ketua Panwaslu Batubara Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu didampingi anggota Ali Umar SH dan Ade Sutoyo SP di Lima Puluh, rabu (2/10).

Dia mengatakan, dugaan pelanggaran yang dila-

porkan berbagai saksi adalah kampanye hitam maupun politik uang, KTP ganda, pencemaran nama baik, selebaran real count penggelembungan suara, penggantian KPPS, penemuan kotak suara yang disimpan dirumah warga, laporan pemilih yang membawa kartu keluarga (KK) dan berbagai laporan lain.

Dari beberapa laporan yang diterima ada juga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan kajian karena sudah kadaluwarsa. Dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Batubara bekerja sesuai prosedur sehingga pilkada berjalan aman, damai dan tertib, ucapnya. (sah)

SUMUT

PEMKAB SERGAI BERI REWARD BAGI WAJIB PAJAK SERGAI - Dengan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak Januari 2013 ditangani Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) meliputi penetapan, pembetulan, mutasi dan penagihan.

Karena sebagaimana kita ketahui bersama PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk itu diperlukan akurasi data objek dan subjek pajak yang sudah ada agar semakin meningkat dan terjaga dengan baik.

Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan lebih baik dari sebelumnya.

Demikian disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam arahannya pada acara Pekan Panutan PBB yang diselenggarakan di lapangan Sepak Bola Desa Sei Bamban Estate, Kecamatan Sei Bamban, Selasa (8/10).

Turut hadir Kapolresta Tebing Tinggi AKBP Enggar Pareanom S.Sos, S.IK, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, Asisten Ekbangsos Drs. Amirullah Damanik, Staf Ahli bidang Pembangunan Drs. Rachmad Karo-Karo, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Drs. M. Aladin Berutu, Kadis PPKA Agus Tripriyono SE, MSi. Ak, Camat se-Sergai, mewakili Kepala Kantor Pajak Pratama Tebing Tinggi, Ke-

WAJIB PAJAK - Bupati Sergai menyerahkan hadiah kepada wajib pajak PBB-P2 Sergai yang membayar pajak sebelum jatuh tempo Agustus 2013 pada pekan panutan PBB-P2 di lapangan Sepak Bola Desa Sei Bamban Estate, Kecamatan Sei Bamban, Selasa (8/10). Photo : ARM pala Cabang Bank BRI, BNI dan Sumut, Notaris, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan masyarakat kecamatan se-Sergai.

Lebih lanjut disampaikan Bupati H. Soekirman dengan peralihan pengelolaan PBBP2, dihimbau kepada semua unsur pemerintah kabupaten bekerja keras dan bersamasama bekerja untuk mewujudkan 3 kunci sukses PBBP2. Yakni pelayanan yang prima, akurasi dan validasi data serta peningkatan penerimaan asli daerah. Pendaerahan PBB-P2 ini diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya, karena salah satu variabel penilaian Pemkab dalam meningkatkan Alokasi Dana Desa

(ADD) adalah dari sektor penerimaan PBB-P2, jelas H. Soekirman.

Diakhir arahannya Soekirman memberikan apresiasi yang tinggi kepada para wajib pajak yang telah taat dan tepat membayar pajak, seperti pepatah bahwa ”Orang Bijak Taat Pajak” serta kepada petugas pemungut pajak, Kepala Dusun, Sekdes, Kades/Lurah, Camat dan jajaran Dinas PPKA yang telah sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam hal mengoptimalkan pencapaian realisasi target PBB tahun 2013 ini.

Senada dengan Bupati, tokoh masyarakat Sulaiman mengatakan sebagai warga negara yang bijak agar tidak takut dan ragu-ragu memba-

Eldin Pimpin Pengorekan Parit Jalan Denai MEDAN - Banjir yang acap kali menerpa warga setiap kali hujan deras turun di sepanjang Jalan Denai, persisnya perbatasan Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai dengan Kelurahan Tegal Sari I Kecamatan Medan Area menjadi perhatian serius Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, Eldin pun memimpin langsung pengorekan lumpur dan sampah dengan melibatkan Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan, staf kelurahan dan kecamatan serta kepala lingkungan.

Sebelum melakukan pengorekan, Eldin didampingi Sekda Ir Sytaiful Bahri Lubis serta sejumlah pimpinan SKPD terkait lebih dulu mengecek kondisi parit dan drainase di sebelah ruas kiri dan kanan Jalan Denai. Dari hasil pengecekan yang dilakukan, pemicu utama terjadinya kebanjiran akibat parit dan drainase dipenuhi lumpur dan sampah. Kondisi itu menyebab-

kan parit dan drainase yang ada tidak mampu menampung debit air hujan sehingga menggenangi jalan.

Selain itu parit besar yang membelah Kelurahan Tegal Sari Mandala I dan Tegal Sari I permukaannya dipenuhi sampah rumah tangga sehingga air tidak mengalir. Tumpukan sampah itu menyebabkan parit besar yang tembus ke parit sulang saling tersebut tidak mampu lagi menampung buangan air dari parit ataupun drainase dari Jalan Denai. Tak pelak setiap hujan deras turun, tinggi genangan air sampai betis orang dewasa.

Di samping parit tersumbat lumpur dan sampah, pemicu lain akibat hampir seluruh permukaan parit ditutup warga dengan melakukan pembetonan untuk dijadikan titi. Alhasil air yang menggenangi Jalan Denai lambat surut karena terhalang masuk dalam parit. Akibatnya Jalan Denai banyak yang terkelupas dan berlubang sehingga sangat menganggu

yar PBB tepat waktu, karena dengan kita membayar pajak akan mempercepat pembangunan.

Berapapun pajak yang dibayarkan sangat berguna untuk menunjang kelanjutan pembangunan di daerah tanah bertuah negeri beradat pada masa mendatang.

Sebelumnya, Kadis PPKA Agus Tripriyono SE, MSi.Ak melaporkan acara yang bertema ”Dengan Pekan Panutan PBB Kita Optimalkan Penerimaan PAD untuk Mengaklerasi Pembangunan Kabupaten Sergai” ini diselenggarakan sejak tanggal 23-30 September 2013 diseluruh kecamatan.

Dan atas pembayaran pajak yang tepat waktu, Bupati menyampaikan peng-

kenyamanan para pengguna jalan saat melintasinya.

Pengorekan parit ini langsung mendapat apresiasi penuh dari warga sekitar. Mereka mengucapkan terima kasih, sebab Eldin cepat merespon keluhan warga selama ini. Sebab, mereka mengaku sudah capek dan jenuh menghadapi banjir. “Bayangkan saja, setiap kali hujan deras turun, jalan langsung tergenang air, tingginya sampai betis orang dewasa. Malah jika hujan deras dan panjang. Ketinggian air bisa bertambah lagi. Semoga pengorekan parit ini mampu mengatasi persoalan banjir,” kata Atik (54), salahs eorang warga setempat bernada penuh harap.

Untuk mempercepat proses pengorekan parit, Eldin menurunkan dua unit alat berat milik Dinas Bina Marga jenih backhoe dan schopel. Dengan kedua alat ini, tumpukan sampah dengan cepat diangkat dan selanjutnya ditempatkan dalam truk milik Dinas Bina Marga dan Dinas Kebersihan. Setelah truk penuh sampah, truk selanjutnya membuangnya ke lokasi pembuangan sampah.

Tidak hanya pengorekan parit dan drainase, Eldin juga minta kepada Kadis Bina Marga Khairul Syahnan untuk menempel aspal mengelupas dan berlubang di Jalan Denai. Aksi pengorekan parit dan penempelan jalan menyebabkan kelancaran arus lalu lintas Jalan

hargaan (reward) kepada 85 warga wajib pajak yang telah membayar PBB masingmasing sebelum jatuh masa tempo bulan Agustus 2013 dan harapkan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Dilaporkan juga, selama pekan panutan PBB tercapai realisasi sebesar Rp. 1.009.756.266.-. Lima Kecamatan menempati urutan teratas dalam realisasi pencapaian target PBB-P2 yakni Kecamatan Pantai Cermin menempati urutan terbanyak sebesar Rp.255.

190.205 disusul Sei Rampah Rp.135. 891.106, Perbaungan Rp.118.347. 232, Dolok Masihul Rp.76.459.

227 dan Kecamatan Sei Bamban Rp.62.691.536. (ARM)

Denai sempat terganggu. Guna mengatasi terjadinya kemacetan, Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat beserta anggotanya turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas.

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi mengatakan, pengorekan parit dilakukan untuk mengembalikan fungsi parit maupun drainase. Akibat parit dan drainase selama ini tidak berfungsi akibat mengalami sendimentasi dan dipenuhi sampah rumah tangga menyebabkan terjadinya banjir. Karena itulah Eldin berharap setelah pengorekan dilakukan, warga tidak membuang sampah ke parit lagi.

Terkait dengan pembetonan permukaan parit, Eldin mengatakan akan melakukan pembongkaran dan membuat ruangan untuk jalan masuknya air ke dalam parit. Ruangan itu juga akan digunakan untuk mengontrol kondisi parit. Jika parit mengalami sendimentasi dan tersumbat kembali, maka pengorekan bisa dilakukan melalui lubang tersebut.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Medan Sabar S Sitepu berharap agar Pemko Medan tidak hanya melakukan pengorekan parit saja. Dia berharap pengorekan harus diikuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama dalam parit. (VIN)

Komisi A Harus Pahami Sengketa Pilkada Batubara BATUBARA - Ketua KPU Kab. Batubara Khairil Anwar SH.MSi dan Ketua Panwaslu Kab. Batubara Drs Muhammad Ebson Amrin Pasaribu Kamis (10/10) di Lima Puluh, mengatakan Komisi A DPRD Batubara memahami permasalahan sengketa pilkada Bupati/ wakil Bupati Batubara, dimana penyelesaiannya hukumnya sudah sampai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Persoalan ini jangan dipolitisir yang dapat membuat suasana menjadi tidak kondusif. Andaikata ditemukannya dugaan pelanggaran hendaknya instansi berwenang yang menanganinya.

Proses hukum yang sedang berjalan di MK hendaknya dapat dijunjung tinggi dan dihormati.

“Kita tidak akan menghadiri rapat tersebut kalau tidak sesuai prosedur,” ucap-

nya.Seperti diketahui surat undangan DPRD Batubara yang ditandatangani wakil ketua Drs Suwarsono, memanggil KPUD, PPK dan Panwaslu Batubara untuk menghadap komisi A atas laporan fraksi PDI-Perjuangan terkait dugaan kecurangan pilkada.

Sekretaris DPRD Batubara Jalaluddin S.Sos mengatakan pemanggilan KPU, PPK dan Panwaslu Batu-

bara tidak sesuai prosedur, dimana surat tersebut tidak ada sampai ke secretariat, tetapi mungkin langsung ke anggota DPRD Batubara yang duduk di Komisi A. Seharusnya surat disampaikan ke sekretariat lalu dibahas ditingkat pimpinan untuk seterusnya dijadwalkan agenda pemanggilan (undangan) melalui badan musyawarah (Bamus) dan permasalahan ini sudah dike-

tahui ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi, tandasnya.

Untuk diketahui KPU Kabupaten Batubara melalui surat No. 21/kpts/ KPU002.964812/2013 telah menetapkan pasangan nomor urut 6 H.OK Arya Zulkarnain SH.MM-H.Raden Mas Harry Nugroho SE sebagai pemenang pilkada dan menjadi Bupati/wakil Bupati Batubara priode 2013-2018. (SAH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

Eldin Dukung Pembentukan Satgas F SPTI MEDAN - Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi menerima audiensi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SPTI K SPSI) Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (7/10).

Selain bersilaturahmi, kunjungan dilakukan untuk melaporkan rencana pelantikan Satgas K SPSI F SPSI Kota Medan yang akan digelar di Lapangan Sepakbola Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (19/10).

Adapun pengurus organisasi yang menangani masalah pekerja di bidang transportasi dan bongkar muat ini diantaranya Plt Ketua DPC F SPTI K SPSI Kota Medan Antoni Pasaribu SE didampingi pengurus lainnya seperti Raja Malem Purba SH, Maulana Pohan, Sabam Manalu, Gamal Abdul Nasir, Edi Riadi SH, As’ad Nasution, Martuani Harahap, Bahtera Sibayang dan J Sitanggah SH dari DPC K SPSI Kota Medan. Mereka diterima Eldin didampingi Asiten Pemerintahan Drs Musadad Nasution dan Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Armansyah Lubis.

Menurut Antony, kepengurus satgas yang akan dilantik berjumlah 400 orang. Acara pelantikan akan dihadiri ribuan massa, sebab anggota DPC F SPTI K SPSI Kota Medan berjumlah lebih kurang 10.000 orang. Sebelum pelantikan dilakukan, pihaknya akan menanam sekitar 1.000 pohon untuk menjadikan Kota Medan lebih hijau dan asri. “Jadi kita minta dukungan penuh sehingga acara pelantikan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Antoni.

Dipilihnya kelurahan Tanah

Enam Ratus sebagai lokasi pelantikan, Antoni mengaku karena kawasan Medan bagian utara itu merupakan sentra industri dan bisnis terbesar di Kota Medan. Ditambah lagi anggota F SPTI Kota Medan sebagain besar berada di kawasan Belawan sebagai buruh bongkar muat. “Untuk itulah kehadirahn satgas ini untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anggota. Di samping itu kita ingin agar iklim usaha berjalan dengan lancar dan Kota Medan selalu aman serta kondussif,” paparnya.

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi menyambut baik dan mendukung penuh atas rencana pelantikan Satgas F-SPTI K SPSI Kota Medan. Dia berharap agar kehadiran satgas ini dapat memberikan kebaikan bagi para buruh, terutama yang bekerja di bidang transportasi dan bongkar muat.

“Saya berharap setelah satgas ini dilantik, seluruh pengurus dan anggotanya dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi para buruh dalam bekerja. Selain itu juga harus mampu membentengi para buruh agar tidak terpengaruh dengan ajakan maupun hasutan dari pihak-pihak tak tertentu sehingga ikut-ikutan mengelar unjukarasa. Jadi saya ingin satgas yang terbentuk ini harus menjadi pengayom bagi para buruh,” harap Eldin.

Demi suksesnya acara pelantikan, Eldin selanjutnya mengistruksikan seluruh SKPD terkait agar memberikan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sebagai salah satu contohnya, Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat untuk menjaga kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pada saat prosesi pelantikan berlangsung. (VIN)

DPRD RDP dengan Asisten I, Camat dan Lurah TANJUNGBALAI – Proses pemilihan kepala lingkungan (kepling) di beberapa wilayah di Tanjungbalai diduga kuat telah direkayasa oleh tim seleksi, dengan tujuan menyusun kekuatan untuk salah satu parpol tersebut.Seperti terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD dengan Asisten I Drs H Ahmad Senaan,Kabag Pemerintahan Drs Indra Halomoan Nasution, Camat dan Lurah se-Kota Tanjungbalai di Aula Kantor DPRD Senin (7/10).

Disebutkan pemilihan kepling tidak dilakukan sesuai dengan prosedur.Proses pemilihan direkayasa sendiri oknum Lurah bekerjasama dengan tin seleksi.Hal itu dibuktikan dengan banyaknya calon kepling yang diajukan warga tidak terpilih.Sementara, calon kepling yang tidak didukung justru dipilih menjadi kepling.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs H Ahmad Senaan mengatakan, proses pemilihan kepling di Kota Tanjungbalai dilakukan tim seleksi yang diangkat Walikota, bukan oleh Lurah. Demikian juga dengan

materi seleksi yang akan dinilai, juga telah ditetapkan tersendiri melalui Peraturan Walikota (Perwal).

“Pemilihan kepling itu dilakukan oleh tim yang diangkat Walikota dengan melibatkan perangkat kecamatan dan kelurahan masing-masing.

Demikian juga dengan materi yang akan dinilai oleh tim seleksi, juga telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota,” ujar Drs H Ahmad Senaan menjelaskan dalam RDP tersebut.

Namun demikian ia juga mengakui bahwa dalam tim seleksi tersebut Pemko tidak melibatkan elemen masyarakat selaku tim seleksi yang independen. “Jika memang betul ada rekayasa dibalik pengangkatan kepling kita sangat menyesalkannya. Soalnya rekayasa dalam pengangkatan kepling tersebut diyakini erat kaitannya sebagai persiapan bagi partai politik yang berkuasa untuk memenangkan perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2014 mendatang,” kata H Ridwan Ritonga, Ketua Komisi A yang membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan.(HER)

Kinerja Timsel KPU Batubara Independen dan Profesional BATUBARA - Tokoh agama Kabupaten Batubara Khalifah Abdul Azir Butar-Butar dan Buya Abdul Wahab SHi memuji kinerja tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara yang telah bekerja secara independen dan profesionalitas, hal ini disampaikannya di Lima Puluh, kamis (3/10).

Dari sepuluh besar namanama yang lolos mereka merupakan putera/i terbaik Batubara yang sudah sangat dikenal masyarakat secara luas dan menguasai dibidangnya masing-masing dan nantinya mereka akan melakukan fit and proper tes untuk diambil 5 orang menjadi komisioner.

Penilaian kami,Kinerja yang sudah dilakukan timsel KPU Batubara benar-benar sesuai prosedur dan tidak diragukan hasilnya, Timsel merupakan akademisi yang menguasai bidang ilmu pengetahuan. Kami juga sangat menyayangkan sikap para calon anggota KPU Batubara yang tidak lolos seleksi dan masyarakat yang menuding kinerja timsel melakukan kecurangan. ''Janganlah awak tak pandai menari, lantai dikatakan berjungkit '' tukasnya.

Kinerja timsel yang tidak mau diintervensi oleh siapapun patut kita acungkan jempol demi untuk pencapaian kwalitas kerja yang baik. (SAH)

SUMUT

HITUNG CEPAT PILKADA DAIRI

Pasangan KRA Johnny Sitohang – Irwanyah Pasi Unggul 36.48 % DAIRI - Hasil sementara pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Dairi periode 2014-2019 yang digelar, Kamis (10/10) sesuai hasil perhitungan cepat yang dilakukan di Posko Desk Pilkada Dairi hingga pukul 19.00 WIB, berdasarkan suara masuk sementara dari 15 Kecamatan di Kabupaten itu.

Pasangan incumben no urut 1 KRA Johnny Sitohang Adinegoro-Irwansyah Pasi SH, masih memimpin dengan perolehan suara sementara 53.826 (36,48 %), disusul pasangan no urut 4.Ir Luhut MatondangMaradu Gading Lingga SH, sebesar 46.857 (31,75 %)

BERIKAN HAK SUARA Calon Bupati Dairi periode 2014-2019, KRA Johnny Sitohang Adinegoro (INCUMBEN), sedang memasukkan surat suara ke kotak suara di TPS III, di Balai Budaya Sidikalang, di TPS tersebut pasangan incumbent itu juga unggul.

Sementara diperingkat ketiga pasangan no. urut 3 dengan jumlah suara masuk sementara 41.310 (27,99%) dan pasangan no urut 2 Drs Passiona Sihombing-Insanuddin Lingga S Sos sebesar 5.576 (3,78 %). Total suara masuk hingga pukul 19.30 WIB, sebesar 148.226 (72,69%). Dari total data daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dairi sebesar 203.910 pemilih.

Sementara suara sah 147.569, suara batal 657, tidak memilih sebanyak 55.684. Jika melihat jumlah perolehan suara sementara diperkirakan Pilkada Dairi satu putaran. Sementara itu, sesuai hasil akhir hitung cepat Desk Pilkada kemarin, pasangan incumben yang diusung partai Golkar, unggul di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Sitinjo, Parbuluan, Berampu, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir, Silima Pungga-Pungga, Pegagan Hilir, Tigalingga dan Gunung Sitember.

Ketua KPUD Dairi, Verianto Sitohang, bersama Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan, Ketua Panwaslu Dairi, Hotmanita Capah, dalam siaran persnya kemarin, mengatakan pemungutan suara di salah satu TPS yakni di TPS 3 Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga terpaksa diulang besok (hari ini), karena salah satu anggota PPS di TPS itu diduga melakukan kecurangan dengan memberi kode (dinomori) surat suara, sehingga pemungutan dibatalkan, sementara jumlah DPT sebanyak 365 pemilih. Sementara, menurut Verianto, surat suara baru untuk TPS 3 tersebut sudah diganti dan besok (hari ini) pelaksanaan pemungutan suara dipasrtikan akan dilakukan, sebut Verianto.

Sementara itu, ketua Panwaslu dan Bawaslu Sumut, kepada wartawan mengatakan, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pemungutan suara yakni adanya ditemu-

kan warga yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan kartu pemilih orang lain seperti terjadi di TPS II Parluasan, desa Kalang, Kecamatan Sidikalang, dimana C6 atas nama Suryani Lumbangaol, namun dicoblos atas nama Rinawati Siringo-Ringo, begitu juga di TPS II jalan Sakti, C6 atas nama Clara Sihotang dicoblos Nurti Malum serta di temukan di TPS VI, desa Huta Rakyat surat suara sudah dicoblos.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan menyebutkan, semua barang bukti sudah diamankan Panwaslu, dia mengatakan kejadian itu semua merupakan pelanggaran Pilkada dengan ancaman pidana.

Dia menyebutkan, Panwaslu masih mendalami kasus itu, sementara barang bukti sudah diamankan panwaslu, katanya.

Ketua Bawaslu Sumut mengatakan, selain kasus yang ada di Kecamatan Sidikalang, dan Paro-

ngil, di Kecamatan Silahisabungan juga dikabarkan, satu orang ketua KPPS di hari H pemungutan suara mengundurkan diri, dan tugas ketua diserahkan kepada anggota KPPS lainnya, sementara yang bersangkutan, juga akan didalami dan akibat ulahnya itu, yang bersangkutan bisa dipidana sesuai undang-undang pemilukada, ujar Sayafrida.

Kapolres Dairi, AKBP Donny Damanik, dikonfirmasi wartawan, Kamis sore, mengatakan, secara umum pelaksanaan Pilkada Dairi berjalan aman. Dia menyebutkan, untuk mengamankan Pemilukada Dairi kemarin, BKO berjumlah 1081 personil yakni dari satuan Brimob Poldasu dibantu personil dari polres yang ada di Sumut.

Hadir Kapoldasu Irjen Sayarief Gunawan, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Asisten I Pempropsu, Hasiholan Silaen, Kaban Kesbang Propsu, Eddy Sofian. (NDK)

Camat, Lurah & Kepling, Jangan Pernah Persulit Warga MEDAN - Camat, lurah dan kepala lingkungan diminta untuk tidak pernah sekali pun mempersulit warga. Setiap warga yang butuh pelayanan harus dilayani dengan sebaikbaiknya dengan sikap ramah dan penuh kesantunan. Selain itu mereka harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat agar dapat menyerap dan menampung semua keluhan maupun aspirasi dari masyarakat. Untuk itu harus dibangun suasana batiniah yang lebih kuat.

Permintaan ini disampaikan

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM ketika memimpin apel pagi yang melibatkan jajaran Kecamatan Medan Timir, Medan Tembung, Medan Perjuangan serta Medan Barat di Lapangan Gajah Mada Jalan Krakatau Medan, Rabu (9/ 10).

“Saya minta seluruh camat, lurah dan kepling untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan pernah persulit masyarakat sekalipun.

Sebab, tugas utama anda untuk

melayani masyarakat dengan baik. Tolong ubah mindset yang selama ini dilayani harus melayani.

Menurut Sekda, kecamatan, kelurahan dan lingkungan merupakan pelayan paling dasar di yang berada pada garis terdepan tengah dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Artinya, semua masyarakat mulai dari kelas paling bawah sampai atas pasti akan berhubungan baik di tingkat lingkungan, kelurahan sampai kecamatan.

Selanjutnya Sekda minta

kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan agar jangan pernah mempersulit pegawai yang ingin mengurus kenaikan pangkat maupun mendapatkan gaji berkala. Jika sudah waktunya pegawai yang bersangkutan naik pangkat ataupun mendapatkan gaji berkala, percepat dan permudah pengurusannya karena itu hak mereka. Dengan semakin cepatnya pelayanan yang diberikan, dia yakin kinerja seluruh pegawai di llingkungan Pemko Medan akan menjadi lebih baik lagi.(VIN)

Ketua DPRD Nias Wafat NIAS – Setelah beberapa bulan mengindap penyakit, akhirnya Ketua DPRD Kabupaten Nias Sokhizanolo Zai,SE menghembuskan nafas terakhir di RS Tabita Gunungsitoli ,Jumat 4 Oktober 2013 sekitar pukul 23.15 WIB. Jenazah almarhum dikebumikan di kampung halamannya di Ulugawo,Senin (7/10).

Menurut penuturan keluarga kepada KPK Pos di Gunungsitoli mengatakan saudaranya ini hampi 8 bulan mengindap penyakit darah tinggi dan membuatnya stroke dan memakai kursi roda. Dikatakan, beberapa upaya yang sudah dilakukan yakni menjalani pengobatan diluar daerah dan luar negeri namun tidak tertolong,ujarnya.

Sementara itu pada acara prosesi penyerahan jenazah almarhum, pihak DPRD Kabupaten Nias menyerahkan jenazah kepada keluarga sebagai penghormatan terakhir kepada beliau atas jasa dan bakti yang telah diabdikan semasa hidupnya,yang dilaksanakan di Gedung DPRD Nias, Senin (7/10).

Mewakili DPRD Nias, Faigiasa Bawamenewi,SH

dalam kata duka mengatakan dengan berpulangnya kerumah bapak di surga almarhum Sokhizanolo Zai maka seluruh masyarakat Kabupaten Nias merasa kehilangan karena selama ini beliau adalah sosok pemimpin yang baik. Dan, semasa hidupnya telah menunjukkan semangat juang dan etos kerja yang tinggi serta tanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan di Kabupaten Nias yang didasari usul dan saran serta aspirasi masyarakat Kabupaten Nias.

Sebagaimana kita ketahui bahwa almarhum telah mengabdi dari tahun 2009 s/d tahun 2013 sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias, dan pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nias dan masyarakat Kabupaten Nias mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada beliau dan keluarga duka atas jasa-jasa dan pengabdian selama ini. Kami berpesan kepada keluarga dan kepada kita semua kiranya keteladanan dan nilai baik yang telah di tanamkan beliau semasa hidupnya dapat kita teruskan

baik dalam keluarga maupun kemitraan DPRD dan pemerintah Kabupaten Nias.

Sementara itu, Bupati Nias Drs Sokhiatulo laoli,MM dalam sambutannya mengatakan penerimaan dan pelepasan jenazah Ketua DPRD Kabupaten Nias di gedung dewan sebagai ungkapan penghormatan terakhir atas segala jasa dan bhakti yang telah diberikan beliau dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten nias yang kita cintai ini.

Dengan penuh rasa duka yang teramat dalam, ditengah cuaca yang mendung saat ini yang seakan juga turut merasakan berkabung dan berbelasungkawa atas mangkatnya sdr. Sokhizanolo Zai, SE Ketua DPRD kabupaten nias masa jabatan 2009-2014. Dikatakan, dalam mengemban tugas dan jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias, kita mengenal beliau sebagai sosok yang memiliki etos kerja tinggi, semangat juang dan tanggungjawab yang besar.

Selanjutnya, almarhum sebagai pemimpin DPRD kabupaten nias bersama-sama dengan kami senantiasa membangun kemitraan dengan menge-

depankan harmonisasi dan salingb menghormati untuk membangun daerah kita ini.

Kita juga mengenal semangat dan kegigihan beliau dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, yang pada saat ini telah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kabupaten nias. Oleh karena itu, patutlah saya menyatakan bahwa kabupaten nias telah kehilangan salah satu putra terbaiknya.

Seiring dengan itu, ada ungkapan yang mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada yang sempurna di muka bumi ini.” Dengan jujur dan tulus harus kita akui dan sadari bahwa beliau adalah manusia yang tidak akan luput dari segala kekurangan dan kesalahan, baik dalam bertutur kata, maupun dalam perilaku, secara sadar maupun tak sadar.

Saya mengajak kita semua mendoakan semoga arwah beliau diterima dan memperoleh tempat terbaik disisi Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada Ny. Sokhizanolo Zai (Ibu Ina Tobi zai) dan anak-anak serta seluruh keluarga duka beroleh ketabahan dan dapat menerima kepergian beliau dengan ikhlas. (Yagi)

10

KPK POS E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

KRIMINAL PROTES KERAS AROGANSI ANGGOTA BRIMOB

Perampok Toke Getah Gunakan Senpi LANGSA - Pelaku perampokan toke getah, Misran (58), warga Desa Alue Punti, Kec. Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur yang mengalami kerugian 40 mayam emas dan uang Rp100 juta pada, Kamis (3/10) dini hari, sebelum beraksi sempat merampas 3 sepeda motor warga Desa Alue Punti yang berjarak sekitar 2 KM dari rumah korban.

Pasalnya untuk menuju ke rumah korban, tidak bisa dilalui mobil karena pelaku perampokan menggunakan mobil Avanza untuk beraksi.

Demikian dikatakan Kapolres Langsa AKBP Hariadi SH SIK melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Firdaus, kepada wartawan,J um’at (4/10).

Saat ini pihaknya telah mengambil keterangan saksi berikut korban Misran, istrinya, dan keponakannya. Untuk saksi lain tidak ada, karena saat kejadian diperkirakan tidak ada warga lain yang melihat, apalagi keadaan masih gelap berhubung masih pukul 04:00 wib.

Dijelaskan Firdaus, kemudian kendala aksi perampokan ini lambat diketahui atau dilaporkan kepada polisi, karena

daerah Desa Alue Punti dan sekitarnya selama ini tak memiliki sinyal telepon. Sehingga pelaku dengan leluasa dan tak begitu merasa was-was melakukan aksi perampokan tersebut, karena mengetahui warga di sana tak bisa menelepon.

Selanjutnya, pelaku yang berjumlah 5 orang, di mana salah satu pelaku memakai sebo masuk ke dalam rumah korban dengan mendobrak pintu depan. Setelah pintu terbuka pelaku masuk dengan menodongkan senjata kepada korban sambil meminta menyerahkan uang dan perhiasan. Selanjutnya pelaku membongkar semua lemari pakaian milik korban sambil memukul korban.

Setelah uang didapat, kelima perampok langsung melarikan diri dengan menggunakan sepedamotor. ”Korban mengalami kerugian, uang kontan Rp.100 juta, perhiasan emas milik istri korban berupa kalung, gelang, cincin serta kerabu sejumlah 40 mayam, ” katanya seraya menambahkan. Selain itu 2 pelaku menggunakan senjata laras panjang jenis AK 47 dan laras pendek yang belum diketahui jenisnya. (BSO)

Dagang Ganja Sekeluarga Masuk Bui ACEH TIMUR - Diduga selama ini menjadi pedagang narkoba jenis ganja, satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak serta seorang pembeli dijebloskan ke Sel Tahanan Mapolres Aceh Timur, Jum’at (4/10) sekitar pukul 20:00 bersamanya, polisi mengamankan I kilogram ganja.

Tersangka yang kini sedang menjalani pemeriksaan berinisial, RL,53 (suami), FR, 42 (istri), BS, 24 (anak), dan ML,19(anak). Keempatnya berdomisi disebuah rumah di Gampong Blang Geulumpang Kuala Idi, Kecamatan Idi Rayeuk.

Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir SIK MH melalui Kasat Narkoba AKP Adi Sofyan menjelaskan, pengungkapan kasus narkoba kali ini berawal dari penangkapan seorang pengedar daun ganja kering asal Kabupaten Aceh

Utara berinisial MJ (34), warga Gampong Mangga Jaya, Kecamatan Dewantara.

Ketika ditangkap di kawasan Idi Rayeuk bersama 8 ons daun ganja kering yang disimpan di dalam tas ransel warna hitam.

“MJ mengaku 8 ons ganja ini akan dijual kepada seseorang di kawasan Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, namun saat akan melakukan transaksi seorang berhasil melarikan diri, sedangkan MJ berhasil ditangkap,” ujar Adi Sofyan seraya menambahkan, sebagai mana pengakuan MJ bahwa dia telah mengedarkan daun ganja kering kepada satu keluarga di Gampong Kuala Idi. Berdasarkan pengakuan MJ, lalu petugas melakukan pengintaian terhadap sebuah rumah dan berhasil ditemukan 2 ons ganja kering siap edar di rumahnya. (BSO)

Cabuli 4 Siswi SMP, Dukun Cabul ‘Gol’ STABAT - Sebanyak empat siswi SMP yang pernah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang dukun bernama Sahril (70) alias Atok, warga Dusun Paya Palas, Desa Paya Perupuk, Kec.Tanjung Pura, Langkat akhirnya bernafas lega.

Tak lama resmi dilaporkan ke Polres Langkat, Senin siang, petugas Sat Reskrim Polres Langkat akhirnya resmi menahan dukun 'cabul' tersebut dan menjebloskannya ke dalam sel tahanan.

"Setelah kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan langsung kita tahan karena kuat dugaan memang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan. Dari hasil visum diketahui diantara empat korban yang datang melapor hanya satu yang mengalami luka robek serius, " jelas Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto, Kamis, di

ruang kerjanya.

Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, dan juga pelajar di Kabupaten Langkat ternyata mengundang perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kab. Langkat, H.Sujarno.

Menyikapi persoalan itu, Kadis Pendidikan akan berupaya sesering mungkin mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan himbauan serta sosialisasi kepada pelajar perempuan agar selalu waspada dan jangan mudah tergoda agar terhindar dari kejahatan seksual. Tak hanya itu, ke depan pihaknya berencana akan membenahi meja belajar siswi dengan menggunakan penutup di bawah kolong meja, agar membantu pelajar dapat nyaman beraktifitas di dalam kelas sehingga tidak menjadi eksploitasi secara seksual. (JUL)

SUMUT

Komunitas Wartawan Dairi “Menangis” SIDIKALANG - Puluhan wartawan media cetak dan elektronik, yang bertugas di wilayah Kabupaten Dairi, Rabu, mendatangi kantor DPRD Dairi, jalan Sisingamanraja Sidikalang.

Para wartawan menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan bendera merah putih setengah tiang, sebagai ungkapan keprihatinan wartawan dengan kondisi Dairi.

Ungkapan rasa duka itu terkait tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap wartawan yang dilakukan anggota Polisi dalam hal ini satuan Brimob, saat melakukan tugas jurnalistiknya di lapangan selama melaksanakan peliputan di lapangan menjelang pelaksanaan Pemilukada 10 Oktober 2013 lalu.

Para wartawan diterima Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya.

Kepada Ketua DPRD, komunitas wartawan Dairi “menangis“ menyampaikan aspirasi yang dibacakan salah satu wartawan media cetak dari harian Andalas, Julius Manurung, yang menyatakan bahwa, Polres Dairi

SETENGAH TIANG - Puluhan wartawan media cetak dan elektronik, yang bertugas di wilayah Kabupaten Dairi, menyampaikan aspirasi dan menyerahkan bendera merah putih setengah tiang kepada Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung (membelakangi lensa), sebagai ungkapan ke prihatinan wartawan terhadap penembakan warga yang dilakukan anggota Brimob. (KPK POS/SAUT) menerima penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Brimob Poldasu, Polres Karo, Pakpak Bharat, Binjai dan lainnya untuk pengamanan Pilkada Dairi.

Para wartawan merasa kehadiran pasukan tambahan bukan menghasilkan solusi, justru melahirkan kekecewaan dan ketakutan bagi masyarakat termasuk wartawan dalam melaksanakan tugas peliputan.

Anggota Brimob mengeluarkan ucapan yang tidak sopan saat pengepungan salah satu posko pemenanga-

nan calon bupati dan wakil bupati Dairi periode 20142019, Luhutma Donganta, di jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Sabtu 5 Oktober 2013, sekira pukul 00.00 Wib. Ketika itu wartawan berada di taman rumah dinas bupati Dairi untuk melakukan peliputan.

Namun, anggota Brimob mengucapkan kata-kata yang tidak etis. Wartawan akhirnya memilih meninggalkan taman rumah dinas bupati atas permintaan anggota polres Dairi, Satria Purba dari satuan lalulintas.

Sementara itu, pada 8 Oktober 2013, terjadi letu-

Kasus Dugaan Penganiayaan Alm Hasyim Belum Terungkap DUMAI - Kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa alm. Hasyim menurut Hasrian (19) putra sulung alm. Hasyim hingga saat ini belum terungkap. Padahal sampai, Rabu (9/10), sudah 40 hari almarhum ayahnya meninggal dunia akibat kekerasan.

Menurut Hasrian, kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan ayah kandungnya meninggal telah dilaporkan Ibu kandung Hasrian (istri Alm. Hasyim) Sri Kasih (44) ke Mapolresta Dumai sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor:TBL/366/IX/2013/Resor Du mai.

Sri Kasih melaporkan tentang kejadian diduga tindak pidana penganiyaaan yang dialami oleh Korban Hasyim (Alm) 49 tahun alamat Jalan Dumai – Sei. Pakning Kel.Guntung, terlapor “An. Dalam Lidik” yang terjadi, Senin 2 September 2013 jam 02.30 dini hari di Jl.Dumai-Sei. Pakning Kel. Tanjung Palas Dumai.

Sri Kasih istri alm.Hasyim ketika ditemui KPK Pos belum lama ini di rumahnya Jl.Dumai- Sei. Pakning Sei. Guntung membenarkan telah melaporkan pristiwa meninggalnya Alm. Hasyim ke Mapolresta Dumai.

Menurut Sri Kasih, tewasnya Alm. Hasyim kuat dugaan akibat penganiyaan. Hasil ronsen Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, tulang rusuk Alm. Hasyim sebelah kiri patah tujuh, kemudian Jam tangan alm. Hasyim pecah. Alm. Hasyim memakai Jam tangan di tangan kanan. Kuat dugaan Alm. Hasyim sempat memberikan perlawanan, terbukti kaca jam tangan Alm. Hasyim pecah.

Menurut Sri Kasih sebelum peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 Wib. Alm. Hasyim sempat nelpon ke rumah memberitahukan pulang agak terlambat ada urusan. “Sa-

ya bilang jangan pulang larut malam," kisah Sri Kasih,yang dijawab sang suami, "iya-iya".

Hasrian putra sulung Alm. Hasyim ketika ditemui ditempat yang sama belum lama ini, mengatakan, Alm. ditemukan oleh pengail di Jalan Lintas Dumai - Sei.Pakning dalam keadaan sekarat, tergeletak dalam posisi melintang di tengah jalan.

Peristiwa tersebut dilaporkan pengail ke Polsek Dumai Timur. Alm. ditemukan persisnya tidak jauh dari jembatan tinggi Tanjung Palas sekitar 30 meter dari sepeda motor yang dikenderai Alm. Ayahnya.

Kemungkinan Alm setelah dianiaya diseret sejauh 30 meter, karena wajah Alm, yang sebelah kiri luka akibat terkena aspal jalan. Sepeda motor Alm. dalam posisi parkir/tegak di jembatan, helm tidak pecah, dan tidak lecet.

"Kalau akibat kecelakaan tidak mungkin jarak antara sepeda motor dengan Alm sejauh 30 meter. Kemungkinan peristiwa itu terjadi pada saat Alm. menuju pulang ke Guntung melintas di Jalan itu," katanya.

Hasrian pada saat menuturkan peristiwa kematian Ayah kandungnya diduga kuat akibat penganiyaan, tampak pada raut wajahnya kusut, tak tahan mengenang peristiwa yang menimpa Alm ayahnya itu. Bola mata Hasrian terlihat berkaca-kaca menunjukkan kesedihan, seakan meminta peristiwa penganiayan Alm ayahnya cepat terungkap.

Ketika disinggung soal laporan Polisi ibu kandungnya Sri Kasih ke Mapolresta Dumai, Hasrian sekeluarga berharap sangat kepada Kapolresta Dumai dan jajarannya agar peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami ayah kandungya tersebut segera terungkap. (PUR)

san senjata mirip perang di kantor KPUD Dairi, jalan Palapa, Sidikalang saat aksi massa.

Pada saat peristiwa itu, Brimob melarang wartawan mengambil gambar (foto/ video). Bahkan ada yang hampir dipukul pakai senjata di jalan Kebaktian, sehingga wartawan merasa terancam. Pada saat penangkapan, Brimob melakukan pemukulan walau warga tidak melawan, bahkan Tamrin Manik mengalami luka tembak pada paha kanan.

Untuk itu komunitas wartawan Dairi menangis,

menolak sikap arogan polisi dalam pengendalian massa, mendesak Kapolri, Kapoldasu agar menjalankan prosedur pengendalian massa "Senjata bukan untuk melukai Rakyat”.

Mendesak Kapoldasu mengusut tuntas penembakan terhadap Tamrin Manik, mendesak Kapoldasu melakukan penyelidikan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pendistrubusian logistik Pemilukada bermasalah yang diduga dilakukan Komisioner KPUD Dairi.

DPT dan distribusi logistik merupakan sumber masalah dan berpotensi tindak pidana serta mendesak kepolisian untuk terbuka memberikan informasi menangkut kepentingan jurnalis dan publik.

Ketua DPRD, Delphi Masdiana Ujung, kepada para wartawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan wartawan.

Sebab menurut Delphi, dia juga merasakan dampak kehadiran aparat Brimob yang dinilai bertindak arogan untuk mengamankan aksi pengunjukrasa yang berujung penembakan terhadap salah sorang warga.

Delphi Ujung mengatakan, akan menyampaikan aspirasi para wartawan ke institusi kepolisian supaya dilakukan evaluasi, sehingga perlakuan kekerasaan atau tindakan yang melecehkan tugas wartawan tidak terjadi, sebut Delphi. (SAUT/IRVAN)

Tim Penanggulangan Narkoba Desa Malintang Jae PANYABUNGAN - Kepala Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Muhammad Darwin Nasution, mengajak masyarakat agar mengantisipasi masyarakat pecandu narkoba. Untuk itu, sang Kades membentuk Tim Penanggulangan Narkoba Desa, yang mulai berlaku 1 Oktober 2013.

Pemerintahan Desa Malintang Jae melakukan musyawarah desa mulai 19 September 2013, bertempat di Mesjid Raya Malintang Jae, yang dipimpin langsung Kepala Desa, dan turut dihadiri unsur pemerintah desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sejumlah elemen masyarakat peduli lingkungan, untuk membahas agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam musyawarah disepakati secara aklamasi yang berkaitan dengan Narkoba, dan hewan yang berkeliharaan di komplek Desa Malintang Jae, segera ditertibkan bekerja sama dengan masyarakat di desa ini.

Adapun tim penanggulangan Narkoba desa yang dibentuk beranggotan lima orang pada setiap lorong yang akan berkoordinasi dengan Kepala desa secara langsung."Kami dari pihak panitia tidak mempublikasikan identitas anggota disetiap Lorong di desa Malintang Jae ini," ujar Kades.

Mengenai penertiban

hewan peliharaan diungkapkan, bagi seluruh warga yang berternak Kambing dihimbau agar tidak melepas dan membiarkan berkeliaran tanpa pengawasan. "Bila ada kambing yang masih berkeliaran kita tangkap, dan diserahkan kepada tim pengendali," ungkap Kepala Desa Darwin Nasution.

Kalau ada kambing yang berkeliaran tanpa ada pengawasan, bagi warga yang melakukan penangkapan hewan Kambing akan diberi uang jasa sebesar Rp35.000 setiap 1 ekor Kambing yang ditangkap. Dan bagi pemilik kambing yang ditangkap, dikenakan biaya atau denda Rp75.000, setiap satu ekor Kambing.

Anggota DPRD Madina Iskandar Hasibuan SE dari Partai PDI Perjuangan yang juga Caleg DPRD no urut 1 dari Davil 5 yakni di Kecamatan Panyabungan Utara, Bukit Malintang, Siabu, Simangambat, Naga Juang, dan Huta Bargot, sangat mendukung program yang di lakukan oleh Desa Malintang Jae tersebut.

Program desa yang dimusyarawahkan oleh desa Malintang Jae tersebut sangat dibanggakan. "Ini sebagai contoh kemajuan, dan saya harap kedepannya program ini terus berjalan agar masyarakat Kecamatan Bukit Malintang bisa tertata dengan baik, dan jauh dari Narkoba," tehasnya. (TH)

Alihfungsikan Lahan Ganja Jadi Tanaman Sayuran PANYABUNGAN - Pemerintah kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan BNN setempat harus mampu mengunjungi warga di tiga desa dekat ke Tor Sihite yang dikenal sebagai lahan ganja di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Madina.

Seharusnya dalam waktu dekat ini akan dimulai pelaksanaan alih fungsi lahan ganja seluas 10 hektar menjadi komoditi nilam, sayuran dan buah-buahan.

Pemkab Madina telah melakukan pertemuan berlangsung di aula kantor camat Panyabungan timur dihadiri Bupati Madina melalui Asisten Tata Praja, Drs

Musaddad Daulay MM, Kapolres Madina diwakili Kapolsek Panyabungan Iptu Topan, Camat Panyabungan timur, Syahrul Nasution SSos, dan Camat Panyabungan Utara, Awaluddin SSos. Dari BNN RI dihadiri oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Drs Viktor Sambudiono diwakili Kasubdit Masyarakat Desa, Ir Pinondang Poltak Marghanda dan Kasubdit Masyarakat kota, M Ali Ashar SH Msi dan Kepala BNN Kabupaten Madina AKBP Eddy Mashuri SH MH diwakili oleh Kasi Pemberantasan AKP Darmansyah. Turut hadir tiga kepala desa yang bakal menjadi pilot project program BNN yaitu

Desa Huta tinggi, Desa Huta Bangun, dan Desa Parbangunan yang dikenal dengan nama Huta Tua, serta dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh agama Panyabungan timur dan perwakilan beberapa orang petani.

Kasubdit Masyarakat kota, Ali Ashar SH Msi menyampaikan bahwa implementasi program aihfungsi lahan ganja menjadi tanaman komoditi sayuran dan buahan ini sangat penting guna menurunkan produktivitas tanaman ganja sebagai tujuan Program Pemberantasan Penggunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba yang dicanangkan Pemerintah melalui BNN RI. Panyabungan timur yang

terkenal lahan Ganja, kita sebagai pemerintah bisa menjadi pusat pemberdayaan tanaman sayuran dan buah-buahan, sehingga bisa menghasilkan produk unggulan daerah. "Selain itu jika program ini nantinya berhasil sebagaimana yang kita harapkan bersama, akan bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan ujungnya adalah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Ashar.

Dalam sambutannya Bupati Madina melalui Asisten Tata Praja, Musaddad Daulay menyampaikan program ini pada prinsifnya adalah atas permohonan Pemkab Madina kepada Pemerintah RI melalui BNN RI

agar ada penyelesaian terhadap persoalan ganja ini, melalui program alih fungsi lahan bekas ganja menjadi lahan komoditi sayur dan buah-buahan.

Untuk menindaklanjuti program BNN yang ingin memberantas dan membumihanguskan lahan ganja yang ada di Tor Sihite Madina, tiga desa di Panyabungan timur yang selama ini dikenal sebagai produsen ganja akan dijadikan sebagai pilot project dalam program ini. Untuk itu peran semua masyarakat sangat diharapkan untuk mensukseskan program ini.

Artinya jangan pernah anda anggapan ini main-main, tetapi anda harus dukung maksimal.

"Masyarakat kita harus beru-

bah dan lebih maju dan sejahtera, karena saya yakin jika masyarakat khusus di tiga desa ini bersungguh-sungguh, maka nantinya akan lahir dari Panyabungan timur pengusaha sayur dan buah-buahan, karena di Madina saja kebutuhan sayuran kita masih mengimport dari luar daerah,” ungkap Musaddad.

Program ini merupakan proyek stimulasi yang mampu mendorong dan merangsang peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan menjadikan masyarakat yang produktif dalam usaha berkebun dan bertani, dan kita juga harus mengkaji ulang agar masyarakat betul-betul memahami punsi daun ganja tersebut. (TH)

11

KPK POS E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

KRIMINAL

SUMUT

Pengawas Proyek Dinas PU Diancam Mandor LANGKAT - Sungguh malang nasib yang dialami Amir (53).

Pegawai Dinas PU Langkat yang menjabat sebagai pengawas proyek bendungan itu, mengaku mendapat ancaman akan dibunuh oleh salah seorang mandor proyek berinisial A (35) warga Kel. Perdamaian, Kec.Stabat, Langkat, saat dirinya tengah mengawasi

pengerjaan proyek bendungan yang dilaksanakan oleh perusahaan rekanan tersebut.

Merasa diancam, Amir yang bertempat tinggal di Jalan Letjend Umar Baki, Kota Binjai itu, melaporkan mandor yang berinisial A ke Mapolres Langkat, Rabu lalu. Pengaduan di terima dengan bukti nomor LP/511/X/2013/SU/LKT.

Dugaan kasus penganiayaan pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 351 Yo 335 Ayat 1 KUHPidana yang dilaporkan oleh Amir erat hubungannya dengan proses pengerjaan proyek bendungan di Desa Lama Pitura, Kec.Sei Lepan, Langkat yang dilaksanakan oleh PT.Duta Unggul Sarana.

Dalam keterangannya Amir mengaku kalau saat itu, Senin (7/10) sekira pukul 16.00 Wib sore, dirinya bersama beberapa staf Dinas PU Langkat datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan pelaksanaan proyek. Saat itu Amir sempat menegur mandor pelaksana lapangan karena pekerjaannya tidak sesuai dengan prosedur

yang berlaku. Tak terima ditegur seperti itu, mandor tersebut langsung marahmarah. Dia langsung memecahkan gelas dan mengacungkan pecahan gelas sambil mengancam akan membunuh Amir.

"Kubunuh kau nanti, kubunuh kau, gitu kata dia sama aku, terus tiba-tiba dari arah belakang aku ditunjang seorang temannya," jelas Amir.

Atas dasar itulah Amir terpaksa melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak

kepolisian dengan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.

Sebab kedatangan dirinya ke sana hanya semata-mata untuk menjalankan tugas pengawasan agar proyek tersebut benarbenar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Menurut informasi, diketahui setiap pengawas ataupun konsultan yang datang ke proyek tersebut sering kali di marah-marahi oleh mandor yang berinisial A.(JUL)

Pasien Jampersal Korban Pungli

DEMO PLN - Sejumlah mahasiwa saat melakukan aksi demo di kantor PLN di Stabat. (KPK POS/JUL)

Mahasiswa Tuntut Kompensasi Pemadaman Listrik Bergilir LANGKAT - Menanggapi keluhan masyarakat langkat karena kerap terjadi pemadaman Listrik secara bergilir hingga satu hari sampai tiga kali pemadaman, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Langkat Sumatera Utara (Himala-SU) menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor PLN Stabat, Rabu siang.

Aksi ini sendiri terkait kebijakan pemadaman listrik bergilir oleh PT.PLN sebagai akibat dari kondisi listrik di Sumatera Utara yang mengalami defisit daya.

Dalam orasinya mahasiswa meminta pertanggung jawaban pihak PLN yang telah melakukan pemadaman listrik secara bergilir. Akibatnya, banyak aktivitas warga menjadi terganggu dan sebagai konsumen jelas merasa dirugikan. Massa yang membawa spanduk berisi kecaman terhadap PLN meminta agar pemadaman listrik yang sudah hampir sebulan ini berlangsung segera diakhiri.

Tak hanya itu, massa juga meminta pihak PLN untuk memberikan kompensasi/ potongan harga tarif listrik sebesar 30 persen akibat dari

Pekerja PT ACK Demo PN Medan MEDAN - Ratusan karyawan PT Agra Cipta Karya melakukan aksi unjukrasa ke Gedung PN Medan

pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan PLN. "Pemadaman listrik harus segera diakhiri dengan cara apapun, karena listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat luas. Pemadaman listrik secara bergilir telah merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas banyak warga dan kantor pemerintahan," ucap Ahmad Senang, Ketua Umum Himala-SU. Meskipun tidak sampai terjadi bentrok, massa dari mahasiswa sempat beradu mulut dengan petugas kepolisian Polres Langkat yang

terhadap keinginan PT Kereta API yang menginginkan PT ACK ditutup.

Aksi ini dilakukan ratusan buruh yang bekerja dalam naungan center point itu sebagai wujud perjuangan nasib para karyawan, akan terancam apabila pihak pengadilan mengabulkan permoho-

berjaga-jaga guna mengamankan aksi tersebut.

Mahasiswa yang protes sengaja membakar ban bekas di halaman kantor PLN sebagai bentuk kekesalan terhadap petinggi PT.PLN yang mengeluarkan kebijakan pemadaman listrik secara bergilir. Petugas kepolisian yang mencoba menghalangi aksi bakar ban tersebut sempat terlibat adu mulut dengan mahasiswa yang tetap bersikukuh.

Situasi sempat memanas, para mahasiswa tidak terima kalau aksi mereka dinilai anarkis oleh kepolisian. Usai

nan PT KAI. Dalam orasinya, para karyawan PT ACK menunding PT KAI seolah tutup mata melihat semua itu.

Bahkan apa yang dilakukan oleh pihak PT KAI dianggap seperti pahlawan kesiangan, dengan dalih menyelamatkan aset PT KAI justru diduga ingin menutupi bobrok para

menyampaikan orasinya puluhan mahasiswa tersebut pamit dan berharap aksi mereka mendapat perhatian serius dari petinggi PLN. Humas PT.PLN Rayon Binjai, Amri dalam keterangannya menjelaskan, pemadaman listrik secara bergilir akibat defisit daya. Permintaan kompensasai, Amri mengaku tidak memiliki wewenang untuk memutuskannya.

"Nanti akan segera kita sampaikan kepada pimpinan kami karena kalau soal kompensasi itu bukan wewenang kami untuk menjawabnya," ujar Amri. (JUL)

pejabat PT KAI yang korup dengan menjual asset negara.

"Coba lihat pelayanan mereka terhadap penumpang masih minim," teriak pengunjuk rasa.

Mereka berharap pihak pengadilan bisa lebih arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara antara pihak PT KAI dan PT ACK. (FR)

Polres Langkat Musnahkan 122 Kilogram Daun Ganja Kering STABAT - Sebanyak 122 bal daun ganja kering sitaan petugas dari tiga lokasi berbeda beberapa waktu yang lalu dimusnahkan di halaman jananuraga Mapolres Langkat, Kamis.

Pemusnahan dilakukan secara bersama-sama oleh Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan SIK, MSi, Waka Polres Kompol Syafwan Khayat, M.Hum, Kasi Pidum Kejari Stabat Sulisyadi, SH dan perwakilan Pengadilan Negeri Stabat.

Seperti diketahui barang bukti daun ganja kering yang dimusnahkan tersebut, masing-masing 4 kilogram pertama di amankan petugas dari Jalan Titi Pelawi Kelurahan Securai Kecamatan Babalan pada Desember 2012.

Selanjutnya 15 kilogram disita dari dalam bus penumpang umum Pelangi BL-7517 AA, saat petugas melakukan sweping di Jalinsum Medan-Banda Aceh Desa Sei Karang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada Mei 2013.

Kemudian 103 kilogram ganja lainnya di sita petugas dari dalam mobil Avanza silver BK1215 KV yang sedang terpakir di Jalan Besitang Lingkungan Karya Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat pada Mei 2013.

DIMUSNAHKAN - Pemusnahan barang bukti 122 bal daun ganja kering di halaman Mapolres Langkat. (KPK POS/JUL)

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan SIK, MSi didampingi Waka Polres Kompol Drs. Syafwan Khayat, M.Hum, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Lukmin Siregar, SH, Kasat Binmas AKP Abdul Somad, KasubbagHumas Polres Langkat AKP J Aruan, Pjs Kasi Propam Aiptu Zul Iskandar Ginting seusai pemusnahan yang dilakukan Sat Narkoba bersama dengan pihak Kajari Stabat. ”Pemusnahan yang di lakukan ini berdasarkan UU no 22 Tahun

1997 tentang Psikotrofika, bahwa penyidik dapat melakukan pemusnahan barang bukti setelah mendapat ijin penetapan status sitaan terhadap barang bukti Narkotika dari Kejari, ” tegas Kapolres.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa barang bukti yang dimusnahkan ini hanya semata-mata untuk pengamanan saja, karena wilayah Polres Langkat sendiri banyak mendapatkan barang bukti dari hasil razia, sebab karena keterbatasan tempat dan kerawa-

nan-kerawanan yang timbul dari penyimpanan maka dilakukanlah pengamanan dengan cara pemusnahan.

Untuk itu sambung, Kapolres Langkat, kita akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam menekan peredaran barang haram narkoba dan saat ini pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya.

Pihaknya juga melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat luas, dengan harapan masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui bahaya dari narkoba, dan kita harus saling bekerja sama karena dengan adanya peran serta masyarakat tentunya hal ini akan lebih mudah terwujud.

Saat disinggung wartawan, apa langkah Polres Langkat ke depannya untuk mengantisipasi peredaran Narkoba di wilayah Langkat, Yulmar menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan tindakan preventif, yakni dengan melaksanakan operasi rutin atau razia khususnya di Jalinsun. Sementara itu di luar dari pada itu pihaknya juga memberikan penyuluhanpenyuluhan dan sosialisasi terhadap para pelajar disetiap sekolah yang tersebar di Kabupaten Langkat dengan bekerjasa dengan Badan Nasional Narkotika (BNN).

Kab.Langkat. (JUL)

PANYABUNGAN - Pasien Jaminan Persalinan (Jampersal) yang melahirkan di rumah Sakit Umum Panyabungan, dikenai biaya Rp2.000.000, dengan alasan untuk biaya suntik bius. Sudah barang tentu, pasien yang melahirkan tersebut merasa kecewa atas kinerja Rumah Sakit Umum Panyabungan.

Eliati warga Pagaran Tongan Kec.Panyabungan, saat melahirkan, Senin malam, harus dioperasi di RSU Panyabungan. Namun setelah dioperasi pihak RSU memperbolehkan pasien Jampersal tersebut untuk pulang. Namun, pada Jum,at (4/10) pasien tersebut kembali mendangi RSU Panyabungan untuk berobat, karena bekas jahitan operasi tersebut terinfeksi.

Saat ditemui di RSU Panyabungan, suami pasien tersebut M.Ilyas Hasibuan membenarkan, bahwa dirinya dimintai oleh RSU Panyabungan uang sebesar Rp2.000.000 untuk biaya obat suntik bius. Sewaktu penyerahan uang tersebut, pihak RSU tidak memberikan kwitansi tanda terima atas pembayaran obat suntik bius tersebut.

“Setelah pihak RSU Panyabungan memperbolehkan kami pulang, namun setelah di rumah perut istri saya yang dioperasi telah bernanah dan berair. Kami takut akan terjadi pembusukan, sehingga meminta agar pihak RSU bertanggung jawab atas terinfeksinya be-

kas jahitan operasi istri saya,” kata Ilyas.

DPK LSM Lembaga Pengembangan Pembangunan Indonesia (LPPI) Todung Mulia Lubis, menanggapi kejadian tersebut mengatakan, pihak RSU Panyabungan harus bertanggung jawab karena diduga telah terjadi mal praktek terhadap pasien Jampersal, yang dibuktikan dengan membusuknya perut bekas jahitan yang dilakukan oleh RSU Panyabungan.

Apapun bentuknya, lanjut Todung, baik itu Jampersal, Jamkesmas dan Jamkesda, sesuai dengan peraturan kementrian Kesehatan RI Nomor : 903/6 tahun 2010, tidak dibenarkan melakukan pengutipan dalam bentuk apapun dan anggaran telah didrop oleh pemerintah untuk Rumah Sakit Umum.

“Kita meminta kepada Wakil Bupati Madina Drs. Dahlan Hasan Nasution, agar mengevaluasi kinerja Direktur RSU Panyabungan karena dinilai telah memanfaatkan pasien Jampersal dengan melakukan pungutan dan dikhawatirkan RSU telah sering melakukan pengutan dengan dalih untuk obat bius,” katanya.

Sementara Direktur RSU Panyabungan dr.Bida Sari yang dikonfirmasi via SMS terkait pasien Jampersal yang dikenakan biaya dengan alasan untuk obat bius hingga berita ini naik cetak belum memberikan jawaban. (TH)

Bapedalda DS Akui PT Atmindo Menyalahi Aturan DELISERDANG - Aktivitas perusahaan PT.Atmindo yang berlokasi di Dusun-III Desa Dagang Kelambir, Kec.Tg.Morawa, Kab.Deli Serdang telah diakui oleh Bapedalda DS (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Deli Serdang), berada di luar baku mutu/ambang batas.

Hal itu terungkap dalam surat teguran Bapedalda Deli Serdang yang telah dilayangkan kepada Presiden PT.Atmindo Dr. Lai Kim Teng tertanggal 13 September 2013 lalu, yang diperlihatkan oleh Kasubid UKL-UPL Bapedalda DS Ripan Silaen kepada wartawan, Rabu (9/10) di ruang kerjanya.

Dalam surat yang ditanda-tangani Kepala Bapedalda DS Ir. Artini Marpaung dengan tembusan kepada Bupati Deli Serdang, Kadis Disperindag DS dan Kepala Satpol PP DS, secara rinci menerangkan bahwa aktivitas PT.Atmindo telah berada di luar ketentuan. Diantaranya telah menimbulkan tingkat kebisingan di luar ambang batas/baku mutu, tidak adanya peredam suara kebisingan, dan juga tidak adanya tempat pengelolaan hasil limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berupa serbuk besi yang dihasilkan PT. Atmindo.

Melalui surat teguran tersebut, Bapedalda DS menekankan kepada presiden PT.Atmindo Dr. Lai

Kim Teng untuk segera membuat peredam suara agar tidak menimbulkan dampak kebisingan, serta diminta segera membuat tempat pengelolaan limbah B3 di dalam perusahaan.

Bapedalda DS bahkan telah memberi tempo waktu dalam surat itu, bahwa, kepada Presiden PT.Atmindo diminta agar teguran tertulis tersebut harus sudah terpenuhi atau selesai dikerjakan dalam waktu 3 bulan, terhitung sejak tanggal 13 September s/d 13 Desember 2013.

Apabila himbauan itu tidak terpenuhi maka akan dilakukan penghentian perusahaan sementara.

Dan apabila dalam penghentian sementara tidak juga menyelesaikan tugas sebagaimana yang dibuat dalam teguran tertulis sebelumnya, maka akan di ambil tindakan pencabutan ijin lingkungan.

Sementara itu, Kepala Bapedalda Deli Serdang, Ir. Artini Marpaung ketika dihubungi wartawan ke ponselnya, Rabu pagi (9/ 10) menerangkan, surat teguran yang dilayangkan kepada Presiden PT. Atmindo tertanggal 13 September 2013, itu merupakan sanksi administratif kepada PT.Atmindo.

"Dan surat itu kami keluarkan satu bulan setelah kami melakukan pemeriksaan ke dalam perusahaan PT.Atmindo pada Agustus lalu,” sebut Artini. (DIZ)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

Jajanan di Sekolah Banyak mengandung Zat Kimia BERIKUT ini adalah beberapa cuplikan berita terbaru dengan nara sumber dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentang jajanan berbahaya bagi kesehatan yang masuk sekolah.

Deputi III Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparingga mengatakan, saat ini ditemukan jajanan anak-anak yang mengandung zat aditif atau

MAKANAN dan minuman yang murah, mudah, menarik dan bervariasi sangat banyak dijumpai di lingkungan sekolah. Sayangnya, jajanan yang umumnya dijajakan pedagang kaki lima (PKL) ini bisa langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut sehingga menjadi ancaman buat anak.

Data Forum Pemerhati Komunikasi Gizi dan Kesehatan (FPKGK) Universitas Indonesia menunjukkan anak-anak sekolah umumnya setiap hari menghabiskan Âź waktunya di sekolah dengan bekal uang jajan berkisar antara Rp2.000 hingga Rp4.000 per hari. Bahkan ada yang mencapai Rp7.000.

Menariknya, makanan jajanan kaki lima menyumbang asupan energi bagi anak sekolah sebanyak 36%, protein 29% dan zat besi 52%. Namun demikian, keamanan jajanan tersebut baik dari segi mikrobiologis maupun kimiawi masih dipertanyakan tingkat higienitasnya.

Sebuah penelitian menemukan, kadar Salmonella Paratyphi A di 25% - 50% sampel minuman yang dijual di kaki lima.

Bakteri ini mungkin berasal dari es batu yang tidak dimasak terlebih dahulu.

Bahan-bahan ini dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang menyebabkan penyakitpenyakit seperti antara lain kanker dan tumor pada organ tubuh manusia. Pengaruh jangka pendek penggunaan BTP ini menimbulkan gelaja-gejala yang sangat umum seperti pusing dan mual.

Permasalahannya, PKL mempunyai pengetahuan yang rendah tentang penanganan pangan yang aman. Mereka juga kurang mempunyai akses terhadap air bersih serta fasilitas cuci dan buang sampah. Sehingga, terjadinya penyakit bawaan makanan pada jajanan kaki lima dapat berupa kontaminasi baik dari bahan baku, penjamah makanan yang tidak sehat, atau peralatan yang kurang bersih, juga waktu dan temperatur

berbahaya, sehingga perlu peran sekolah untuk memberikan pengawasan.

Menurut dia, tingkat penyalahgunaan zat berbahaya pada jajanan anak bervariasi dan menunjukkan tren yang meningkat.

Dalam datanya, pada 2012 BPOM menemukan 9 persen penyalahgunaan zat berbahaya pada jajanan anak. Sedangkan pada 2011 jumlah ini adalah 2 persen.

penyimpanan yang tidak tepat.

Salah satu solusi preventifnya yaitu perlu dilakukan usaha promosi keamanan pangan baik kepada pihak sekolah, guru, orang tua, murid, serta pedagang. Secara sinambung, sekolah dan pemerintah perlu menggiatkan kembali UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

Diakui, keseseharian anak sekolah tidak dapat terlepas dari jajanan yang pada umumnya disajikan dalam warna-warni yang mencolok. Selain itu, alasan anak tertarik membeli jajanan tersebut karena rasa yang gurih dan lezat.

Namun, survei Badan POM tahun 2008 yang melibatkan 108.000 responden pada 4.500 SD dan Madrasah Ibtidaiyah di 18 provinsi menunjukkan 99 persen anak sekolah selalu jajan.

Mirisnya, hasil pengawasan jajanan anak sekolah (PJAS) oleh Badan POM menunjukkan ada beberapa PJAS yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya, bahan tambahan pangan melebihi batas yang diizinkan serta kualitas mikrobiologi yang buruk.

"Tingginya permasalahan kualitas mikrobiologi disebabkan oleh kesadaran akan kebersihan dan sanitasi penjual PJAS masih rendah, terbatasnya akses air bersih, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan kebersihan," ucap Deputi III Badan POM, Dr. Roy Sparringa, saat ditemui di Jakarta Pusat.

Dalam kurun waktu 2009 hingga 2013, permasalahan kualitas mikrobiologi yang tidak memenuhi syarat pada PJAS masih menjadi kendala, yakni sebesar 59 hingga 70 persen.

Pengawasan dan pembinaan pun diprioritaskan pada produk dan penjual es, minuman berwarna dan sirup, jelly atau agar-agar serta bakso. Jenis pangan tersebut yang paling banyak ditemukan tidak memenuhi syarat.

Menurut Dr. Roy, buruknya higienitas jajanan di sekolah karena sumber yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya es. Seperti diketahui masih banyak penggunaan es balok dalam produk jajanan.

"Air yang digunakan juga banyak yang tidak memenuhi syarat kualitas air minum, tanpa klorinasi, dan tidak dimasak lebih dulu," ucapnya. (TIM)

Ragu Membeli Pangan Olahan?

ANEKA rupa pangan olahan bisa dilihat di rak-rak toko kelontong di pinggir jalan hingga hipermarket.

Tentu membuat konsumen terkesima dan ingin membelinya. Tapi tidak semua jajanan tersebut aman dikonsumsi.

“Zat yang paling sering ditemukan adalah formalin, borak, rhodamin B, siklamat, sakarin dan pemanis buatan,� tandas dia.

Dia mengatakan, pemakaian zat tambahan seringkali melebihi batas yang sudah ditetapkan pemerintah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melalui temuannya mengatakan, bahwa kualitas kehiegenisan pada pa-

LIPSUS

ngan jajanan anak sekolah merupakan tantangan terbesar yang harus segera disikapi.

Survei pengawasan jajanan anak pada 2013 dengan 5.668 sampel sekolah menunjukkan, terjadi penurunan bahan tambahan pangan berlebih. Penurunan terjadi dari 24 persen di 2012, menjadi 17 persen di 2013. Tapi cemaran mikroba meningkat dari 66 persen di tahun lalu menjadi 76 persen saat ini.

Pernyataan pers BPOM terbaru adalah informasi sampai dengan

tanggal 29 September 2013. Jadi, masih sangat baru. Intinya adalah sampai hari ini jajanan-jajanan yang dijual di sekolah-sekolah sebagian besar mengandung zatzat kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Efeknya mulai dari jangka pendek dan penyakit ringan, seperti gangguan tenggorokan dan pencernaan ringan, sampai pada efek jangka panjang dengan penyakit yang super serius, seperti kanker.

Padahal fenomena ini bukan baru terjadi akhir-akhir ini saja,

MEMILIH makanan sehat adalah salah satu upaya menjaga kesehatan. Begitu juga dengan menghindari makanan-makanan yang tak sehat. Ada sejumlah makanan yang sebaiknya Anda hindari jika ingin mencapai tujuan itu. Berikut beberapa di antaranya: SODA: Tahukan Anda, soda dipenuhi dengan kalori kosong yang berasal dari sirup jagung berfruktosa tinggi? Selain itu, alasan menghindari minuman soda adalah karena soda berkontribusi pada obesitas. Soda juga meningkatkan risiko diabetes dan meningkatkan tekanan darah tinggi.

ROTI TAWAR : Dibuat dari terung maida. Roti tawar adalah makanan tidak sehat. Alasannya, cara pembuatannya digelantang.

Proses ini bukan hanya menghilangkan cita rasa roti, tapi juga menyingkirkan kandungan nutrisi esensialnya. Jadi daripada makan roti tawar, lebih baik memilih roti gandum atau roti cokelat untuk roti lapis Anda.

SUSU PERAH : Tentu saja, susu dan produknya bisa menyehatkan.

Tapi susu perah yang mengandung banyak lemak dan kolesterol tentu tidak bagus. Pilihlah selalu susu dan turunan susu yang rendah lemak yang mengandung nutrisi yang Anda butuhkan.

MAKANAN CEPAT SAJI : Jumlah kalori satu kerat daging makanan cepat saji hampir setara dengan jumlah kalori yang seharusnya dikonsumsi dalam satu hari. Meskipun sebagian berasal dari protein, kebanyakan kalori itu berasal dari gula dan lemak.

Makanan Berlemak Bikin Tubuh Letih MAKANAN yang Anda konsumsi kemungkinan berpengaruh pada level kewaspadaan atau rasa kantuk selama sehari. Menurut para peneliti, tingkat kantuk atau kewaspadaan seseorang yang berlevel 31 untuk kondisi yang sehat pada orang yang tidak gemuk, berusia antara 18 hingga 65 tahun, dan tidur dalam jam normal. Kemudian mereka meneliti makanan yang dikonsumsi.

Konsumsi lemak tinggi dikaitkan dengan meningkatnya rasa ngantuk pada siang hari sementara asupan karbohidrat tingkat tinggi terkait dengan meningkatnya kewaspadaan. Namun tidak ada hubungan antara konsumsi protein dengan rasa kantuk atau kewaspadaan seseorang.

Temuan ini bersifat independen pada usia partisipan, jenis kelamin, indeks massa tubuh, jumlah waktu tidur dan total asupan kalori, ungkap hasil penelitian yang dikutip situs Health Day, dan akan dipresentasikan di pertemuan tahunan Associated Professional Sleep Societies di Baltimore pada Juni mendatang.

"Cara termudah adalah dengan melihat nomor pendaftaran untuk izin edar," ujar Direktur Standardisasi Produk Pangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Tetty Helfery Sihombing, di kantor Badan Pengawas.

Nomor Pendaftaran yang disetujui Badan Pengawas bisa dilihat di bagian bawah kemasan. Kodenya adalah MD (produksi lokal) dan ML (produksi impor). "Dengan catatan mereka tidak nakal ya," kata Tetty.

"Peningkatan konsumsi lemak mempunyai efek buruk yang akut pada tingkat kewaspadaan seseorang, pada orang yang tidak gemuk dan dalam kondisi sehat," ujar peneliti utama, Dr Alexandros Vgontzas, profesor psikiatri di Penn State College of Medicine.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai kaitan antara makanan dan rasa kantuk. "Rasa kantuk yang berlebihan di siang hari dan keletihan sangat umum terjadi di dunia modern dan terus meningkat," kata Vgontzas. "Tampaknya makanan kaya lemak sangat menurunkan kewaspadaan dan hal ini berpengaruh pada kemampuan seseorang untuk berperan di masyarakat," ujar dia. Makanan kaya lemak juga ada kaitannya dengan peningkatan risiko untuk kanker jenis tertentu dan penyakit jantung. (TIM)

Ia tak memungkiri bahwa ada kemungkinan produsen yang sudah mendapatkan dua sertifikat dari Badan Pengawas berlaku curang.

Ketika awal mendaftarkan mereka patuh dengan aturan, tapi selama produksi ternyata melanggar kesepakatan. "Makanya kami terus awasi," ujar Tetty.

Dari hasil pengawasan tersebut, Badan Pengawas akan mengeluarkan peringatan hingga sanksi cabut izin

tetapi sejak bertahun-tahun lampau. Sikap dan reaksi dari pemerintah, khususnya BPOM pun dari tahun ke tahun sama, yakni, mengumumkan data hasil penelitian laboratorium mereka, survei, dan memberi himbauan kepada sekolah dan orangtua. Tanpa ada tindakan nyata yang tegas seperti kalau mereka (BPOM) merazia tokotoko kelontong untuk mencari makanan dan minuman kadaluarsa, atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijuali (tidak berlabel Depkes, dan lain-lain). (TIM)

Harus Diawasi Mutu dan Gizinya PENJUAL es, minuman berwarna dan sirup, jelly atau agar-agar serta bakso perlu mendapatkan pengawasan yang lebih prioritas dibandingkan jajanan lainnya.

Pasalnya hasil analisis data menggunakan uji pareto, jika mampu menyelesaikan masalah di jajanan itu, sedikitnya 80 persen permasalahan keamanan dan mutu jajanan anak sekolah teratasi.

"Kami juga menemukan fakta sepanjang 2009-2013, sebanyak 59-70 persen dari jajanan bermasalah dalam hal mikrobiologi," kata Deputi III Badan POM RI Roy Sparringa, saat Media Workshop “Sehatnya Duniaku di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Ini disebabkan oleh kesadaran higienis dan sanitasi penjual PJAS masih rendah, terbatasnya akses air bersih, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan kebersihan.

Survei Badan POM tahun 2008 yang melibatkan 108.000 responden pada 4500 SD dan Madrasah Ibtidaiyah di 18 provinsi menunjukkan 99 persen anak sekolah selalu jajan. Oleh karena itu pangan jajanan anak sekolah (PJAS) harus diawasi keamanan, mutu dan gizinya.

Peningkatan kemandirian komunitas sekolah serta penyediaan bahan baku atau pasokan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang sehat jadi kunci kesuksesan dalam aksi Nasional PJAS. Deputi III Badan POM RI Roy Sparringa mengatakan, perlu peningkatan koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor.

Pemecahan masalah PJAS ini harus dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus.

edar jika terbukti ada pelanggaran.

Namun, hukuman serupa tidak bisa diterapkan untuk pangan yang memiliki kode P-IRT (produksi rumah tangga). Produk olahan usaha kecil ini, Tettty menguraikan, berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan.

Sehingga tanggung jawab berada di Pemerintah Daerah. "Tapi kami selalu bekerja sama dengan Dinas untuk memberikan penyuluhan," kata dia.

Tapi, jika memang konsumen ragu

"Aksi Nasional PJAS tidak akan berhasil tanpa sinergisme dan komitmen yang kuat dari Kementerian atau Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah serta didukung oleh industri atau produsen dan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Hasil pengawasan PJAS oleh Badan POM menunjukkan ada beberapa PJAS yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena mengandung bahan berbahaya, bahan tambahan pangan (BTP) melebihi batas yang diizinkan serta kualitas mikrobiologi yang buruk.

Pada tahun 2013, PJAS yang TMS karena penyalahgunaan bahan berbahaya menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan data tahun 2012 (dari 9 menjadi 6 persen). Demikian pula halnya dengan penggunaan BTP berlebih menurun dari 24 persen pada tahun 2012 menjadi 17 persen pada tahun 2013.

Penurunan ini memberi gambaran bahwa kegiatan KIE yang dilakukan kepada komunitas sekolah dan penjual PJAS memberi perubahan yang cukup berarti terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya dan penggunaan BTP berlebih.

Oleh karena itu KIE perlu terus dilakukan dengan metode pendekatan yang sebaik-baiknya kepada penjual dan komunitas sekolah.

Pasokan bahan berbahaya di pasar terus menerus diupayakan untuk dikendalikan, melalui program Pasar aman dari bahan berbahaya, serta implementasi peraturan bersama antara Menteri D alam Negeri dan Kepala Badan POM tentang pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dalam bentuk tim pengawasan terpadu. (TIM)

terhadap label yang ada. Ada baiknya mampir ke situs badan pengawas, karena terpampang daftar produsen yang sudah mengantongi sertifikat resmi. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Roy Sparringa mengatakan bahwa Badan Pengawas bertanggung jawab mulai dari pra dan post-produksi. "Kalau yang sudah ada izin edarnya, berarti sudah lewat evaluasi," kata dia. (TIM)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

SUMUT / ACEH

Tebingtinggi Rawan Bencana

PHOTO BERSAMA - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman, Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian, Kasdam I/BB Brigjen TNI I Gede Sumaertha KY, PSC, MSC, Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan dan lainnya foto bersama. (KPK POS/ARM)

Bupati Sergai Hadiri “2013 IMI Sumut Sprint Rally” SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman menghadiri acara penutupan “2013 Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut Sprint Rally” putaran II. Kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-68 TNI yang memperebutkan trophy Pangdam I/ BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian bertempat di Stadion 26 Juli PT. Lonsum Kebun Rambong Sialang Estate Kecamatan Sei Rampah, Minggu.

Hadir pada acara tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian yang didampingi Kasdam I/BB Brigjen TNI I Gede Sumaertha KY, PSC, MSC, Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan, mewakili Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Kadispora Ristanto SH, SpN, Danrem 022/ Pantai Timur Kolonel Inf Teguh Indratmoko, Dandim 02/04 DS Letkol Arh. Syaeful Mukti Ginanjar SIP, Kapolres Sergai AKBP Benedictus Anies Purnawan SIK, M.Si, Ketua IMI Sumut Musa Rajeckshah, Direksi PT. Lonsum Medan H. Mino Lesmana, Manager

PT. Lonsum Kebun Rambong Sialang Estate Dedy Heriadi serta pengurus IMI Sumut dan ratusan Staf Kebun Rambong Sialang Estate.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman pada kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara atas terlaksananya kegiatan rally tingkat nasional dan telah menjadikan Kabupaten Sergai sebagai tuan rumah.

Soekirman mengemukakan semoga dengan terselenggaranya acaranya seperti ini diharapkan dapat memacu semangat jiwa peserta untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.

Disamping itu juga Kabupaten tanah bertuah negeri beradat akan mendapat berkah dalam bentuk promosi daerah sekaligus dapat dikenal secara luas oleh seluruh masyarakat hingga ketingkat nasional.

Harapan kedepannya, penyelenggaraan kejuaraankejuaraan rally ditingkat nasional dan Internasional dapat juga dilaksanakan di Kabupaten ini, kata Soekirman. (ARM)

Jembatan Titi Mangga Diresmikan LANGKAT – Jembatan titi mangga di Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan, Jum’at, diresmikan pemaikaiannya.

Peresmian disaksikan Muspika setempat, tokoh masyarakat dan ribuan warga.

Acara dirangkai dengan penyerahan bantuan sosial kepada Masjid dan organisasi kemasyarakatan.

Disela-sela acara Kadis

PU jelaskan bahwa pembangunan jembatan titi mangga yang menyedot anggran berkisar Rp17,4 Miliar tersebut dilaksanakan dalam 2 tahun anggaran yakni 2011 Rp4 M dan dilanjutkan Rp13,4 M di TA 2012.

Camat Retti Yanti sampaikan terima kasih atas diresmikannya jembatan tersebut. (JUL)

Forum Komite Sekolah SD se Kec.Binjai Terbentuk LANGKAT – Untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kecamatan Binjai dan umumnya di Kab. Langkat, seluruh Komite Sekolah SD Negeri dan swasta di Langkat mengadakan pertemuan di SDN No. 050579 Pungai Desa Sendang Rejo.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk membentuk Forum Komite yang digagas oleh Nata Syahputra, SE yang merupakan salah satu Ketua Komite SD di Kecamatan Binjai bersama Ka UPT Dinas P dan P Kec.Binjai Amansyah.

Forum ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar ketua-ketua Komite dengan pihak Dinas P dan P maupun segenap jajarannya. Tujuannya tak lain dalam rangka menyatukan gerak langkah dalam mendukung program-program untuk memajukan pendidikan di Kab.Langkat dan Kec. Binjai khususnya.

Diharapkan dengan adanya wadah ini para Ketua Komite Sekolah dapat saling bersinergi dan bersatu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Komite Sekolah.

Pertemuan yang dilaksanakan tersebut selain untuk silahturahmi sekaligus memilih pengurus Forum Komunikasi Sekolah SD se-Kecamatan Binjai

Periode 2013-2018.

Terpilih sebagai Ketua: Nata Syahputra, SE (foto) dari Komite Sekolah SDN 050 579 Sendang Rejo, Wakil Ketua: Sairi dari Komite SDN 058324 Sidomulyo, Sekretaris: Suyanto dari Komite SDN 054871 Perdamaian, Bendahara: Sugiardi dari Komite SDN 054870 Tanjung Jati dan Anggota seluruh Ketua Komite Sekolah SDN/Swasta se-Kecamatan Binjai.

Hadir dalam acara pertemuan/rapat Komite tersebut Ka UPT Kec. Binjai Amansyah, seluruh Kepala Sekolah SD se-Kecamatan Binjai dan para pengurus Komite Sekolah SDN/Swasta se-Kecamatan Binjai.

Dalam kesempatan tersebut Ka UPT Dinas P dan P Ke. Binjai langsung melantik para pengurus Forum Komunikasi Komite Sekolah yang terpilih. Dalam sambutannya Amansyah berharap Forum Komite Sekolah ini dapat menjalankan tugas dan menjalin kerjasama yang baik bersama Komite maupun dengan pihak-pihak lain. (DIN)

TEBINGTINGGI Wilayah geografis Kota Tebingtinggi diakui sangat rawan bencana alam seperti banjir, angin puting beliung dan kebakaran. Untuk menyikapi kondisi tersebut, aparat pemerintahan kelurahan dan kecamatan diminta harus melakukan tindakan cepat pasca penyalamatan korban, rehabilitasi dan rekontruksi.

“Damage and Losses Assesment (Dala) yaitu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi kapasitas aparatur kelurahan, kecamatan, BPBD dan relawan sebagai garda terdepan harus bertindak cepat dalam penanggulangan bencana khususnya penilaian kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan pasca bencana,” papar Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH saat membuka pelatihan Damage and Losses Assement di Hotel Safari Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Senin.

Dalam menangani penanggulangan pasca bencana, Wawako berharap pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebingtinggi harus selalu siap sedia menghadapi kejadian bencana tersebut.

“Kota Tebingtinggi termasuk daerah rawan bencana, untuk itu, BPBD dan relawan yang tergabung harus cepat

PELATIHAN BENCANA - Wakil Walikota Tebingtinggi H Irham Taufik SH MAP dan Kepala BPBD Drs Wahid Sitorus saat memberikan pemaparan seputar pelatihan penanggulangan bencana (Damage and Losses Assesment). (KPK POS/RS) mengambil keputusan terutama pada pasca rehabilitasi dan rekontruksi setelah sebelumnya terlebih dahulu melakukan penyelamatan terhadap korban bencana.

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bencana sangatlah perlu,” imbuhnya.

Diharapkan para peserta (relawan) harus mampu melakukan penilaian kerugian dan kerusakan pasca terjadinya bencana serta mengajukan program dan proposal rehabilitasi dan rekontruksi pasca terjadinya bencana, papar Irham.

Dalam kegiatan program pelatihan demage and losses assement yang dilakukan oleh BPBD Kota Tebingting-

gi berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2013 itu menghadirkan narasumber dari Jakarta dan Medan.

Kepala BPBD Kota Tebingtinggi Drs Wahid Sitorus mengatakan bahwa terkait bencana alam, masyarakat dituntut untuk mampu dan mengenali ancaman dan harus bisa memprediksi kejadian bencana alam, dimana Kota Tebingtinggi selalu mengalami bencana alam seperti banjir kiriman dari Sungai Padang yang datangnya tiba-tiba.

“Masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Padang harus mampu memprediksi datangnya banjir kiriman dengan memperha-

tikan debit air dalam waktu singkat bertambah naik. Penyelamatan orang harus lebih utama dilakukan baru melakukan penyelamatan harta benda,” jelas Wahid.

Menurut Wahid, menghadapi pasca bencana alam terutama pasca tanggap darurat pihak harus cepat bertindak dengan para relawan yang sudah dipersiapkan dalam pelatihan ini, kedepan BPBD Kota Tebingtinggi tidak lagi mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan berapa jumlah dan kerugian yang ditimbulkan dari bencana.“Setelah pendataan kerugian lengkap, maka kami akan mengucurkan bantuan,” jelasnya. (RS)

Empat Kecamatan di Langkat Terendam Banjir STABAT - Tingginya curah hujan selama beberapa hari terakhir ini mengakibatkan sejumlah pemukiman warga di empat kecamatan terendam banjir dan ratusan kepala keluarga sementara mengungsi.

Mengantisipasi keadaan, Pemkab Langkat dirikan posko siaga sekaligus salurkan bantuan kebutuhan.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Langkat, Iwan Syahri, menjelaskan dari data dikumpulkan pihaknya tercatat di Kecamatan Batang Serangan pemukiman terkena rendaman di Desa Bamban dan Karya Jadi.

Untuk dua desa tersebut di dusun Pujidadi 400 KK, Dusun Sumber Rejo 70 KK, Dusun 10 20 KK dan Dusun Batang Teladan 20 KK. Sedangkan dusun Samitresno 200 KK, Karya Jadi 50 KK, Kelurahan Pekan Batang Serangan Lingkungan Benteng Titi Besi 150 KK. Total keseluruhannya di kecamatan tersebut terkena musibah 910 KK dan pengungsi 150 KK. Sesuai data dimiliki BP-

BANJIR- Empat kecamatan di Langkat terendam banjir.Seperti terlihat pada gambar genangan air di beberapa wilayah di Langkat.(KPK POS/IST)

BD, di kecamatan Secanggang persisnya Desa Karang Gading 155 KK, Kepala Sungai 147 KK, Karang Anyer 22 KK, Perkotaan 107 KK, sedangkan sawah terendam 402 Ha. Sedangkan di Kecamatan Padang Tualang ada 2 desa dengan jumlah kepala keluarga 547 dianta-

ranya Desa Sukai Dusun Tegal Rejo 192 KK, Desa Tebing Tanjung Selamat Dusun 11 Tegal Rejo 230 KK dan Dusun 12 Benteng Rejo 125 KK. “Sementara ini, upaya sudah dilakukan BPBD bersama kantor sosial diantaranya mendirikan posko sia-

ga dan salurkan 295 kotak mie instan dan 195 kotak air mineral di Kecamatan Batang Serangan. Dari data kita, tidak ada korban jiwa,” jelas dia seraya akui masih terus melakukan pantauan sekaligus berharap masyarakat mewaspadai setiap kemungkinan. (JUL)

Nasyid Putri Langkat Pukau Penonton STABAT - Grup Nasyid Putri utusan Kabupaten Langkat yang mengikuti seleksi nasyid ke XII Provinsi Sumatera Utara, berhasil memukau seakan menghipnotis penonton maupun dewan hakim, saat tampil di panggung kehormatan bagi seluruh nasyid Kabupaten/Kota se Sumut, pada Selasa malam di Asrama Haji Medan.

“Alhamdulillah anak – anak tampil maksimal dan saya merasa bahagia penuh syukur mereka menunjukkan kemampuannya sesuai dengan harapan “ ujar Ketua TP PKK Langkat Hj. Nuraida yang hadir langsung menyaksikan dan memberikan support sejak sebelum tampil, hingga selesainya grup nasyid Langkat menunjukkan kebolehan.

Keikutsertaan grup nasyid baik putra maupun putri khususnya, yang merupakan binaan Ketua Tim Penggerak PKK Langkat tersebut, melalui serangkaian pelatihan dan pembinaan yang langsung mendatangkan pelatih dari Medan yang sudah cukup dikenal, juga masukan dari koordiantor putri Ramadhani Lubis yang mempunyai prestasi tingkat nasional. Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemkab.

Langkat mengikuti ajang lomba Seni Budaya Islam dua tahunan tersebut.

Bagi Kabupaten Langkat sendiri, prestasi grup nasyid putri sudah cukup dikenal dan disegani, tidak saja pada tingkatan Provinsi namun juga tingkat Nasional. Hal ini dibuktikan dengan menjuarai lomba nasyid Tingkat Nasional di Ambon tahun 2007 menempati peringkat pertama, demikian juga di Kota Binjai tahun 2011 juga pada posisi terbaik satu. Sementara masuk nominasi dalam enam besar sudah merupakan langganan bagi Duta Langkat tersebut.

Sri Wahyuni (21) vokalis nasyid putri menunjukkan ekspresi keharuan dan bahagia mendalam, setelah sukses bersama ke sepuluh rekan-rekannya mendapat applus berkali-kali dari penonton, bahkan sejumlah dewan hakim diantaranya terlihat menunjukkan ekspresi kekaguman atas kemampuan vokalis maupun penampilan grup nasyid Langkat maupun yang mendapat Nomor Penampilan Peserta 15. (JUL)

Hendro Susilo: Musang Hewan Menggemaskan MEDAN - Mengenal hewan liar dan buas seperti musang, sepintas terlihat seperti tidak mungkin dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh manusia, apa lagi dijadikan sahabat dalam keseharian. Namun dibalik kebuasan musang yang juga dikenal gemar memangsa hewan-hewan ternak tersebut, ada keunikan tersendiri untuk digemari.

Salah seorang pecinta musang asal Medan, Hendro Susilo, memperkenalkan keunikan memelihara musang saat KPK Pos berkunjung dikediamannya baru-baru ini di Jalan Jahe 10, Perumahan Simalingkar Medan.

Menurutnya, musang adalah hewan yang menggemaskan untuk dipelihara, walau sedikit memiliki tantangan tapi tidak berisiko besar.

Diceritakannya, bahwa secara efisien atau sebaik-baiknya musang yang ingin mula dipelihara sewaktu masih berusia sekitar 1 atau 2 bulan.

Sebab dari waktu seusia itu musang lebih sangat mudah untuk dijinakkan.

Namun dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan dalam perawatannya, sebab anak musang yang akan dipelihara tersebut harus dilepaskan dari induknya.

Anak musang berusia 2 bulan ini hanya butuh diberi minum susu bubuk formula dalam setiap lima jam

sekali dengan alat khusus dimasukkan dalam kerongkongan sang bayi musang. Hal itu dilakukan hingga anak musang tersebut sampai usia hampir satu tahun. “Maka, tidak heran harus merogoh kocek yang lumayan untuk membeli susunya,” sebut Hendro.

Hendro Susilo ayah satu anak ini, mengaku walau baru sekitar dua bulan ini memelihara anak musang tetapi dirinya sudah begitu mengaguminya. Selain untuk menyenangkan hatinya, sekaligus untuk ikut memperkenalkan kepada orang banyak, bahwa hewan musang bisa dijadikan sahabat peliharaan yang menyenangkan, bukan sekedar untuk dimusuhi atau ditakuti, namun rasa takut tersebut boleh saja kita akui untuk musang-musang yang tergolong liar/ bukan peliharaan.

Dikatakannya juga, sekitar dua tahun belakangan ini, hewan musang sudah menjadi booming. Bahkan sudah ada sejumlah orang dibeberapa daerah di tanah air membentuk kelompok-kelompok pecinta musang.

Misalkan di Medan yang lagi bekennya pecinta musang adalah grup M2LC (Medan Musang Lovers Community). Grup ini merupakan kumpulan para pecinta musang kota Medan dari kumpulan-kumpulan ini

terkadang sesekali diadakan event atau pertunjukan hewan musang jinak dan keunikan bulunya. Bahkan sudah sering diundang dalam beberapa acara umum yang di dalamnya disisipkan aksi pameran musang dari M2LC. Walau belum menjadi anggota komunitas M2LC, namun Hendro Susilo turut berpatisipasi memperkenalkan grup ini dengan membuat

sebuah situs/link http:// www.medanmusanglovers.com.

Bahkan pria kelahiran 1982 ini yang juga seorang blogger profesional telah memperbanyak blog berisi tips memelihara musang berikut mencantumkan nomor HP 082164632944.

Diharapkannya perkenalan ini bisa membantu para pemula yang ingin mengetahui tips dalam memelihara anak musang. (DIZ)

MUSANG - Hendro Susilo, memperlihatkan cara memberi makan anak musang peliharaannya.(KPK POS/DEDY Z)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

SUMUT / ACEH

Idul Adha, Harga Ayam Kesehatan Merupakan Jelang Potong di Madina Naik Investasi yang Tak Ternilai

TINJAU - Bupati Labuhanbatu ketika meninjau dan melihat hasil Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Makanan Khas Daerah yang ada di Aula Gedung Kesenian Rantauprapat. (KPK POS/HAH)

Bupati Buka Lomba Cipta Menu B2SA RANTAUPRAPAT - Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Makanan Khas Daerah ini merupakan sosialisasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local, yang bertujuan untuk mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Hal itu dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD ketika membuka Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Makanan Khas Daerah, Kamis (10/10) di Gedung Kesenian Rantauprapat dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ke-68 dan Hari Pangan se dunia ke-33 Tahun 2013.

Katanya, kegiatan ini untuk mengangkat kembali citra makanan khas daerah yang selama ini kalah bersaing dengan makanan modern (Fast Food). Untuk itu melalui lomba cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ini saya tekankan kepada kita semua untuk melestarikan pangan lokal yang ada serta menggali potensi pangan local yang bisa kita kembangkan dengan memanfaatkan pangan sumber karbohidrat selain beras dan terigu dengan tetap memperhatikan prinsif beragam, bergizi, seimbang dan aman, dengan harapan program ini dapat kita sebar-

luaskan keseluruh lapisan masyarakat.

Khusus kepada peserta lomba Tigor mengingatkan, supaya tetap berkreasi mencari dan menciptakan menumenu yang baru, namun hal yang terpenting adalah, lomba ini bukan hanya sekedar lomba saja akan tetapi harus kita aplikasikan di tengahtengah keluarga kita masing-masing, kata Tigor.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Syahbela Hasibuan SP dalam laporannya mengemukakan, bahwa kegiatan lomba B2SA berbasis makanan khas daerah ini diikuti oleh 9 kecamatan dengan peserta adalah ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan dan menu yang dilombakan adalah menu 3 hari untuk 1 KK dengan 2 orang anak, berbahan pangan non beras dan terigu, namun yang disajikan dalam lomba ini hanya menu satu hari.

Pemenang lomba tahun 2013 ini nantinya berhak untuk mengikuti acara lomba cipta menu tingkat Sumatera Utara tahun 2014 sebagai utusan dari Kabupaten Labuhanbatu. Sedangkan Tim Juri yang menilai lomba ini berasal dari Dinas Kesehatan, TP PKK dan Dharma Wanita Kabupaten Labuhanbatu dengan katagori penilaian yaitu, Keragaman, keseimbangan antar kelompok pangan, Kreatifitas pengembangan resep, Penampilan dan penyajian serta Cita Rasa, jelas Syahbela. (HAH)

Bendahara Penting Wujudkan Pemerintahan Bersih & Berwibawa MEDAN - Reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dalam mewujudkan reformasi pengelolaan keuangan negara harus didukung oleh aparatur yang kompeten di bidangnya. Di isamping itu tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, memerlukan peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur negara dalam pengelolaan keuangan.

“Sejalan dengan itu pencapaian kinerja keuangan yang baik juga harus dibarengi dengan kemampuan sumber daya pengelolaan keuangan, salah satunya adalah bendahara,” kata Pelaksana Tugas Wali Kota Medan diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Ir Qamarul Fatah ketika membuka Diklat Bendahara Keuangan SKPD di lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2013 di Hotel Madani Medan, Selasa (8/10).

Qamarul menjelaskan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan pengelolaan keuangan yaitu mekanisme dan prosedur penatausahaan baik penatusahaan

penerimaan maupun pengeluaran, penyusunan surat pertanggungjawaban, melakukan perhitungan pajak terhadap belanja yang dilakukan dan membuat bukti transaksi yang lengkap dan sah.

Sementara itu Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Medan Drs Ramlan Tarigan mengatakan, tujuan diklat ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan,keahlian dan sikap apratur dalam melaksanakan tugas-tugas bendahara dan penatausahaan keuangan daerah secara professional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditambahkan Ramlagi, diklat ini berlangsung selama 6 hari diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari bendahara dan calon bendahara/staf pada bagian keuangan dari SKPD di lingkungan Pemko Medan. Sedangkan tenga pengajar diundang dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Sumut I Ditjen Pajak di Medan. (VIN)

PANYABUNGAN - Harga daging ayam potong yang dijual di Pasar tradisional Kabupaten Mandailing Natal (Madina), jelang hari Raya Idul Adha, stabil. Pantauan, harga daging ayam potong di Pasar Baru Panyabungan Kecamatan Panyabungan Rp28.000, sebelumnya Rp24.000 per koligram.

Sedangkan harga ayam kampung di Pasar Baru Panyabungan mengalami penurunan dari Rp28.000 menurun Rp24.000 per kilogramnya, Rabu (9/10).

BATUBARA - Kesehatan merupakan hak asasi sekaligus sebagai investasi dan semua warga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002 yang mengamanatkan adanya penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi keluarga kurang mampu.

Oleh karenanya untuk menindaklanjuti dengan akan dilakukannya transformasi PT. Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan awal 2014, Pemerintah Kabupaten Batubara menyadari bahwa kesehatan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan.

Untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan pengelolaan jaminan kesehatan tersebut yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, Pemkab Batubara mengadakan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan di Lima Puluh, Rabu.

Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM yang secara resmi membuka kegiatan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan ini didampingi Kepala dinas kesehtan dr Hj Mastianan Harahap MKes, kepala RSUD Batubara Dr H.Muhammad Nizar, direktur PT. Askes Tanjung Balai Rasinta Ria Ginting dan dihadiri para Kepala SKPD, Camat, unsur Forum Pimpinan Kecamatan, para tenaga medis se Batubara.

Dalam sambutannya OK Arya mengapresiasi langkah

KASAD: TMMD Percepat Pembangunan di Daerah

Bupati Batubara H.OK ARYA ZULKARNAIN SH MM pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sosialisasi merupakan poin terpenting untuk kesuksesan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS. Maka itu dihimbau kepada seluruh jajaran kesehatan di Kabupaten Batubara untuk bekerja lebih baik dan profesional sesuai tupoksi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu.

Dengan diadakannya acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang luas bagi masyarakat mengenai program BPJS ini.

Dengan program ini akan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal pada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Hal ini sebagai pemicu bagi Pemkab Batubara yang secara konsisten pro aktif dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan, tandasnya.

Sementara Direktur PT Askes Tanjung Balai Rasinta

Ria Ginting dalam paparannya menjelaskan tentang BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk dari penerapan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial (SJS) Nomor 24 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dimana nantinya BPJS akan berperan menggantikan program Jamkesda dan Jamkesmas yang dilakukan secara bertahap, BPJS yang dicanangkan pemerintah pusat tidak hanya diperuntukkan dalam mengurusi jaminan kesehatan untuk masyarakat tetapi lebih dari itu yakni untuk membangun infrastruktur kesehatan masyarakat kedepannya, jelasnya.

Kadinkes Batubara Dr Hj Mastiana Harahap M.KES dalam laporannya mengemukakan acara sosialisasi ini diikuti 120 orang peserta yang berasal dari perwakilan SKPD dan jajaran Pemkab Sergai, kader-kader kesehatan yang telah dilatih serta pemangku yang terkait. (SAREL)

P2TP2A Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak RANTAUPRAPAT - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T P2A) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewadahi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Hal itu dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar, SpPD, Rabu, ketika membuka Sosialisasi Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2013 yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.

Katanya, dalam proses pembentukan pusat pelayanan terpadu, selama periode tahun 2012 sampai dengan 2015, Pemerintah Pusat telah mempasilitasi pembentukan P2T

Salah satu pedagang daging ayam potong, Kiki mengatakan bahwa harga daging ayam potong mengalami kenaikan beberapa bulan yang lalu, hingga sampai saat ini harga danging ayam potong belum mengalami penurunan.

Tingginya harga ayam daging ayam potong tersebut bukan karena pasokan yang terlambat, melainkan biaya transportasi, kenaikan harga pekan ternak dan kenaikan harga bahan minyak bakar (BBM). (TH)

P2A. Sedangkan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah bersama dengan komponen daerah dan masyarakat. Sejak Tahun 2010, Kabupaten Labuhanbatu telah berupaya merintis pembentukan P2TP2A yang dibentuk melalui surat keputusan Bupati.

“Kita juga telah memiliki rumah aman untuk menampung korban-korban yang perlu dilindungi dan di fasilitasi melalui APBD Kabupaten Labuhanbatu, namun dalam pelaksanaannya, P2T P2A yang ada ini kami Pikir belumlah sebagaimana yang diharapkan,” kata Tigor.

Tigor dalam kesempatan itu mengharapkan kepada Biro PPAKB, kedepan dapat melakukan pendampingan sehingga P2TP2A di Kabupaten Labuhanbatu dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan

dapat menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, politik dan lain-lain.

Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Hj. Helifenida, SKM, M.Kes mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan selama satu hari dengan peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari Instansi dan SKPD terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu, Camat, MUI, LSM dan Organisasi Perempuan seKabupaten Labuhanbatu.

Feni menambahkan, maksud dan tujuan sosialisasi ini adalah untuk mendorong percepatan pelaksanaan peningkatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). (HAH)

MEDAN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman mengatakan bahwa Program TMMD adalah program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat.

Program TMMD diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah, mengingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, serta disusun dengan sistem “Bottom Up Planning”.

Melalui koordinasi secara intensif mulai dari musyawarah tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi hingga tingkat pusat, berbagai sasaran fisik seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sasaran non fisik yang dibutuhkan masyarakat, selanjutnya ditetapkan sebagai sasaran kegiatan TMMD. Hal ini ditegaskan KSAD dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Pangdam I/BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian selaku Irup Pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke 91 Tahun 2013 di Lapangan Upacara PTPN III Kebun Labuhan Haji Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (9/10).

Dikatakan mekanisme tersebut dilaksanakan agar program TMMD sebagai salah satu operasi Bhakti TNI benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, peran dan kerjasama yang erat dari semua stakeholder baik kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah

Daerah, BUMN/BUMD dan Swasta yang didukung oleh partisipasi aktif seluruh masyarakat merupakan penentu keberhasilan TMMD. Program TMMD yang ke-91 akan berlangsung selama 21 hari dan secara serentak diseluruh PKO TMMD. Lebih lanjut Pangdam I/ BB menyampaikan dalam pelaksanaan kegiatan TMMD, sasaran fisik yang menjadi perioritas adalah daerah miskin/tertinggal, daerah terisolir/ terpencil, daerah perbatasan/ pulau terdepan, daerah kumuh perkotaan, daerah terkena bencana alam dan daerah rawan konflik.

Penentuan sasaran tersebut, diharapkan akan dapat mempercepat pembangunan di daerah, sehingga berbagai ketertinggalan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut juga sejalan dengan tema yang diangkat pada TMMD Ke 91, yaitu “Melalui TNI Manunggal Membangun Desa, TNI bersama-sama Polri, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Daerah dan seluruh komponen bangsa lainnya, kita tingkatkan integritas guna mendukung percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaaan”.

Hadir dalam acara tersebut Kasdam I/BB, Danrem 022/PT,Danrindam I/BB, Bupati Labura, Ketua DPRD Labura, Para Kadis Labura, Ketua MUI Labura, Asrendam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Kasrem 022/PT, Danlanal, Para Kadis Labura, Kapolres Labuhan Batu, Dandenpom Siantar, Danyonif 122/ TS, Ormas dan OKP serta pelajar. (REL)

TMMD - Pangdam I/ BB Mayjen TNI Burhanuddin Siagian menyerahkan cangkul dan sekop serta perlengkapan lainnya kepada Satgas TMMD dan perwakilan masyarakat dalam rangka pembukaan program TNI Manuggal Membangun Desa (TMMD) Ke 91 Tahun 2013.

(KPK POS/PENDAM)

Erupsi Gunung Sinabung Berkah Bagi Petani di Tanah Karo TANAH KARO - Erupsi Gunung Sinabung yang sempat meresahkan warga Karo akan menuai nilai positif bagi petani di daerah itu ke depannya. Karena, debu vulkanik yang disemburkan Gunung Sinabung ke lahan pertahian warga akan sangat bermanfaat untuk menetralisir kembali tanah yang selama ini mungkin sudah tandus karena pemakaian pupuk kimia yang berlebihan.

Menurut Kepala Kebun Percobaan Berastagi, Tongkoh, Edyson Bangun SP, Jumat, sulfur dan belerang akan sangat berfungsi untuk tanaman. “Sulfur dan belerang yang disemburkan Gunung Sinabung akan mempersubur lahan pertanian warga Karo, karena selama ini akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan

PH tanah menurun,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, debu vulkanik yang diakibatkan erupsi Gunung Sinabung ini bukan bencana tetapi berkah bagi petani Karo, karena ini merupakan pemberian Pencipta yang tidak ternilai bagi petani.

Debu vulkanik itu adalah fosfat alam yang sangat cocok untuk pertumbuhan generatif tanaman.

Pasca letusan Gunung Sinabung akan menekan perkembangan bakteri perusak tanaman dalam janga dua bulan. Bakteri perusak tanaman akan mati delapan puluh sampai sembilan puluh persen.

“Selama ini petani jeruk di Karo sudah mulai resah akibat hama lalat perusak tanaman yang tak kunjung bisa diatasi. Dengan adanya semburan debu vulkanik

Gunung Sinabung hama perusak tanaman yang selama ini menjadi

musuh petani akan habis 80 – 90%,” ujarnya. (SM)

E D I S I 272 14 - 20 OKTOBER 2013

KPKPOS

HALAMAN 16

Lurah dan Camat Legalkan Lahan Bermasalah DUMAI - Lurah Pelintung dan Camat Medang Kampai Dumai diduga legalkan tanah bermasalah. Dengan menerbitkan SKMST (Surat Keterangan Mengolah Sebidang Tanah) dan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) Luas tanah bermasalah itu, diperkirakan 300 Ha, terletak di Jalan Dumai-Pakning RT-08 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Dumai.

Lahan seluas 300 Ha tersebut disebut-sebut garapan mantan karyawan PT. Sri Buana. Seperti diketahui, lahan seluas 300 Ha itu merupakan kawasan hutan eks tebangan PT Sri Buana. Diinformasikan masing-masing karyawan telah memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) diterbitkan mantan Lurah Pelintung Alm. Nasrun pada tahun 2001 lalu.

Ironisnya sejak SKT dimiliki mantan karyawan PT. Sri Buana tersebut, tanah garapan tersebut tidak pernah

dikelola, diterlantarkan selama 11 tahun.

Seiring berjalannya waktu, tahan tersebut digarap pihak lain. Belakangan ini heboh, lahan garapan eks karyawan PT Sri Buana itu, oleh sejumlah mantan karyawan PT. Sri Buana dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan PT. Sri Buana yang tergabung dalam Tim 10.

Lahan seluas 300 Ha itu telah dialihkan kepada pihak investor berasal dari Kisaran, Sumatera Utara Ombun S dengan membayar ganti rugi sebesar Rp14.000.000 per 2 hektar kepada Tim 10 sebagai penanggungjawab. Harga tanah dipotong biaya Administrasi Kelurahan hingga SKGR sebesar Rp1.500.000,per satu surat (dua hektar) netto Rp12.500.000 per satu surat.

Lahan 300 Ha yang telah dialihkan ternyata bermasalah. Di lokasi yang sama terdapat lahan milik H. Umar Usman warga Simpang Tetap Darul Iksan Dumai seluas 38 Ha dan lahan milik Idris seluas 10 Ha jumlah 48 Ha. Tanah ini dibeli dari Alm. Razak tahun 2001 lalu. Dalam proses pengalihan lahan seluas 300 Ha oleh Ombun selaku pihak pembeli, dengan menggunakan alat berat excapator

membuat kanal, sebagai tanda batas. Namun pembuatan kanal tersebut dipertanyakan H. Umar Usman karena penggalian kanal tersebut termasuk lahan milik H.Umar Usman H. Umar Usman ketika dikonfirmasi melalui hubungan seluler, Kamis pekan lalu, membenarkan bahwa lahan miliknya seluas 38 Ha tersebut telah diserobot oleh kelompok mantan karyawan PT. Sri Buana. Umar Usman mengetahui lahan tersebut diserobot, di lapangan kelompok mantan karyawan PT. Sri Buana melakukan aktivitas pembekoan membuat kanal, tanpa memberitahukan pihak sempadan selaku pemilik lahan. mempertanyakan pembekoan tersebut, disebut sebut atas suruhan Hmz. Padahal Hmz ketika itu masih dalam tahanan Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Pembekoan tanah atas tanah H.Umar Usman meminta pihak kelurahan Pelintung untuk melakukan pengukuran. Di lapangan terjadi perdebatan antara Umar Usman dengan kelompok Hmz CS. Permasalahan pembekoan atas lahan seluas 48 Ha pernah dimediasi Lurah Pelintung Erfan Arief SH, dengan mengundang kedua belah pihak

TANAMAN - Peserta studi banding saat meninjau tanaman kelapa sawit di perkebunan Sawit Seberang. (KPK POS/DIN)

Lima Perkebunan Studi Banding ke Sawit Seberang LANGKAT - Patut diacungkan jempol buat Afd. IX PTPN II Sawit Seberang. Karena keberhasilanya, lima perkebunan berkunjung untuk studi banding ke kebun ini, sebagai barometer penanaman TU terbaik dengan luas taman 190’90 HA TU 1985.

Dibangun dengan rasa kebersamaan, kerja keras dan kepedulian manajemen, maka perkebunan ini memperoleh prestasi yang patut dibanggakan. Hal ini terbukti dengan semangat yang dibangun oleh Distrik Rayon – Rayon Utara, Ir. Ukurt Perangin Angin beserta Manajer Ir.

Suryanto, Askep Domalus A. Sitompul dan Asisten Afd. IX Alfonso Sitorus SP. Mereka sering belusukan ke AfdelingAfdeling untuk pembinaan demi kemajuan. Dan dengan cara ini diharapkan gairah kerja bertambah menuju kejayaan PTPN II Khususnya Kebun Sawit Seberang.

Suatu kerhormatan yang tak terhingga, Afd.IX yang dipimpin Alfonso Sitorus SP mendapat kunjungan kerja studi banding dari Distrik Rayon Selatan. Diantaranya dari Kebun Melati, Kebun Tanjung Garbus, Kebun Patumbak, Bandar Kalipa, Li-

mau Mukur.

Pantauan, pertumbuhan bibit kelapa sawit yang ditanam September 2013 belum cukup satu bulan pertumbuhan cukup luar biasa, hijau, berkembang dan tegak lurus sesuai apa yang diharapkan oleh Distrik Rayon Utara Ir. Ukurta Parangin Angin.

Alfonso Sitorus SP dalam paparan kepada peserta studi banding menguraikan secara teknis bagaimana proses penanaman yang baik, sehingga pohon kelapa sawit tumbuh seperti yang diharapkan, demikian juga upaya pencegahan hama. (DIN)

ke kantor Lurah Pelintung.

Hasil pertemuan tersebut disepakati, dilakukan pengukuran lahan. Hadir dalam pengukuran RT-08 Tumiran dan pihak Kopkar PT Sri Buana diwakili Sutomo Marsudi dan M.Yusuf serta H.Umar Usman CS. Pada awalnya luas lahan diklaim Kopkar PT. Seribuana 300 Ha membengkak menjadi 315,45 Ha, selisih + 15,45 Ha, tertera pada peta yang ditanda tangani Tim 10, dan turut menanda tangani Lurah Pelintung Erfan Arief SH, dan Camat Medang Kampai Drs. Almudasir.

Peta tersebut bukan peta yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Instansi resmi yang berwewenang menerbitkan surat ukur, boleh dibilang peta yang dibuat Tim 10 tersebut “peta buta” yang diciptakan untuk pembenaran sepihak.

Dalam Berita Acara Pengukuran (BAP) nama kelompok H.Umar Usman dan nama H. Sabit serta Yadi dicantumkan, sementara kami (H. Umar CS red) tidak ikut menanda tangani BAP tersebut. katanya Karena tidak ada penyelesaian kasus penyerobotan lahan miliknya itu, kemudian H.Umar Usman melaporkan kelompok mantan Sri Buana ke Mapolresta Dumai sesuai Laporan Polisi No : XTPL/ 283/VII/2003/SPKT.II/ Reskrim Dumai tertanggal 4 Juli 2013 untuk ditindak lanjuti.

Yang saya herankan, lanjut H.Umar Usman, justru Lurah Pelintung dan Camat Medang Kampai melegalkan pengalihan lahan, yang masih bermasalah. Celakanya lagi, Ervan Arief SH berani menerbitkan Surat Keterangan Nomor 100/ PEM – PLT/2013 / 202 berbunyi “Berdasarkan permohonan pengurus Koperasi Karyawan PT. Sri Buana Dumai perihal penetapan lokasi tanah di eks HPH PT. Sri Buana Dumai yang dimanfaatkan oleh anggota Koperasi Karyawan Sri Buana Dumai pada tahun 2000 seluas 300 Ha, memang benar lokasi tersebut berada di kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai yang sekarang berada di RT 08 dan sepengetahuan kami sampai saat ini tanah tersebut tidak bersengketa dengan pihak lain.

Surat ini ditanda tangani Lurah Pelintung Erfan Arief SH tanggal 23 Mei 2013.

Sementara permohonan yang dibuat dan ditanda tangani Sutomo Marsudi dengan mengatasnamakan Koperasi PT. Sri Buana hal, permohonan SKMST dalam rangka memperlancar penerbitan SKGR sebagai bahan pertimbangan Sutomo Marsudi menyebutkan melampirkan foto copy SKT atas nama karyawan PT. Sri Buana dengan tidak menyebutkan jumlah foto copy SKT, surat permohonan dibuat di Pelintung tanggal 23 Oktober 2013 terdapat kejanggalan yang sangat mencolok Lebih tua usia Surat Keterangan tidak bersengketa Lurah Pelintung 23 Mei 2013 sedangkan permohonan Sutomo Marsudi 23 Oktober 2013. Penerbitan SKMST dan SKGR terindikasi adanya rekayasa yang dapat merugikan Ombun selaku pihak pembeli dan pihak lainnya.

P.Lubis SH Advokat Dumai kerap menangani kasus-kasus perdata, mengatakan, sinyalemen adanya lahan bermasalah di RT 08 Pelintung telah “tercium”.

Ketika dimintai komentarnya melalui hubungan seluler Kamis pekan lalu, terkait adanya penerbitan SKMST yang baru oleh Lurah Pelintung atas permohonan Sutomo Marsudi dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan PT.Sri Buana, menurut P.Lubis, penerbitan SKMST baru tersebut bisa dikatakan “cacat hukum” karena izin HPH PT. SIri Buana sudah lama mati, tahun 2001 lalu, dan PT.Sri Buana juga sudah hengkang dari Dumai. Otomatis ketika itu PHK (pemutusan hubungan kerja) pun terjadi, mantan karyawan PT. Sri Buana jumlahnya banyak, rekrutmen pekerja bisa saja dari berbagai daearah, dari luar Riau. (PUR)

TEKUN - Siswi SMKN 1 Berastagi dengan tekun mengerjakan Uis Beka Buluh. (KPK POS/ S MANALU)

SMKN 1 Berastagi Kucurkan Produk Tekstil TANAH KARO - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Berastagi saat ini telah dapat memproduksi kain (uis dalam bahasa daerah Karo). Diantaranya adalah Uis Beka Buluh dan Uis Nipes yang sangat diminati masyarakat walaupun harganya tergolong mahal mencapai Rp400.000/helai.

Bukan saja hanya memproduksi kain (uis) karena kayu-kayu sisa hasil tekstil juga para siswa laki-laki memanfaatkan kayu tersebut untuk perhiasanperhiasan. Misalnya batangan gantugan kunci dan ukiran burung Garuda.

Siswi-siswi jurusan tekstil ketika diwawancarai wartawan koran ini, Jumat (11/10) di SMKN 1 Berastagi mengatakan, untuk produksi siap pakai, kain (uis) diperlukan tenaga dua hari.

Bahannya terdiri dari benang emas berukuran panjang 155 Cm untuk uis beka buluh.

Drs. Kelio sebagai Kepala Sekolah

pada SMKN 1 Berastagi mengatakan, untuk memproduksi sampai siap jadi kain (uis) tersebut sudah mampu dikerjakan siswa kelas 11 – 12 (kelas 1 dan 2). Ditambahkannya, anak didiknya lulusan tahun 2012 yang lalu bernama Priska Br Sitepu asal Desa Ajijahe telah mampu berdiri sendiri dibidang tekstil.

Namun saat ini tenaganya dibutuhkan sebagai Supervisor di ruangan tekstil SMKN 1 Berastagi.

Drs Kelion juga memaparkan, bahwa mesin peralatan penggerek tekstil hanya dimiliki dua SMK di Sumatera Utara yakni SMKN di Laguboti dan SMKN 1 Berastagi. Menyinggung sumber dana untuk menopang produktivitas pada sekolah yang dipimpinnya, Kelion manggut-manggut mengatakan kalau dana dari pemerintah tidak cukup. Sekolah ini memiliki 712 siswa yang diasuh oleh 62 tenaga pengajar. (SM)

Tiga Mayat Korban Pembunuhan Sadis LANGKAT - Tiga mayat yang terdiri dari dua pria dan satu wanita, Kamis dini hari, ditemukan di Desa Kuala Musam Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Kondisi ketiga mayat itu sungguh mengenaskan dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Kuat dugaan, ketiga korban dibunuh sejumlah orang. Warga melaporkan penemuan itu ke aparat kepolisian Padang Tualang di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.

Jarak penemuan mayat pertama dengan dua mayat lainnya berkisar 2,5 Km meter. Mayat tanpa identitas yang pertama ditemukan di bawah jembatan Desa Pancur Gading, Kecamatan Batang Serangan. Posisi mayat ketika ditemukan, tangan terangkat ke atas dan tubuh seperti berdiri. Tak jauh dari mayat ini ditemukan kain sarung dan jaket yang di duga miliknya.

Usai penemuan ini, warga kembali dikejutkan dengan ditemukannya dua mayat lagi dengan jarak hanya sekitar 1,5 km dari lokasi pertama. Kedua mayat tersebut seorang gadis remaja perempuan mengenakan celana training warna biru bertuliskan SMPN-1 Salapian ditaksir berusi sekitar 15 tahun. Sedangkan teman prianya mengenakan celana pendek dan jaket berusia sekitar 17 tahun.

Kedua mayat remaja ini tergeletek di sebuah bukit yang oleh warga setempat disebut sebagai ‘Gunung Sayang.’

Dari sekujur tubuh kedua korban juga ditemukan sejumlah luka penganiayaan seperti tebasan senjata tajam. Sayangnya, tak seorangpun warga sekitar yang mengenali ketiga korban ini.

Bahkan, warga juga mengaku tidak ada kehilangan sanak keluarga.

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Rosyid Hartanto Sik yang turun bersama Kabag Ops Polres Langkat, Kompol Suyadi langsung melakukan evakuasi.

Jasat ketiga korban diboyong menggunakan mobil Ambulance Puskesmas Titi Mangga menuju RS H Adam Malik Medan untuk diotopsi.

Kepala Kepolisian Sektor Padang Tualang yang membawahi kecamatan Batang Serangan dan Sawit Seberang AKP M Hasibuan di Padang Tualang, membenarkan adanya penemuan mayat oleh warga tersebut. "Memang ada penemuan tiga mayat oleh warga yang dilaporkan kepada aparat kepolisian," kata AKP M Hasibuan.

Kapolsek menyampaikan bahwa penemuan tiga mayat tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, oleh masyarakat Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan.

Penemuan mayat pertama seorang lakilaki yang usianya diperkirakaan 45 tahun , saat ditemukan warga di bawah jembatan Pancur Gading Dusun Kampung Tengah Kwala Musam. ’’Saat ditemukan mayat ini dengan luka tusukan delapan liang di perut, dua tusukan di punggung dan satu bacokan di kepala,’’ katanya.

Masyarakat juga menemukan dua mayat lainnya disemak-semak pinggir jalan yang ada di dusun tersebut satu laki-laki diperkirakan berusia 17 tahun dengan luka bacok dikepala dan leher, serta tusukan di dada. Satunya lagi mayat seorang perempuan diperkirakan berusia 15 tahun dengan luka bacok dikepala, leher dan mulut. Korban ini saat ditemukan memakai celana training bertuliskan SMP Negeri 1 Salapian. ’’Kini ketiga mayat Mr X tersebut telah dibawa ke rumah sakit Haji Adam Malik Medan untuk dilakukan otopsi,’’ katanya. (DIN)